DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTA

Telp. (0274) 371173 Fax (0274) 384196

dalduk-kb.jogjakota.go.id

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN

2019

ii

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LkjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kota Yogyakarta Tahun 2019 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. LKjIP

Dinas Dalduk dan KB Tahun 2019 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan

fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini

sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui

pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis

pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian

instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis

berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan

evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan

berkelanjutandi masa mendatang.

Yogyakarta, 30 Januari 2019

KEPALA DINAS DALDUK DAN KB

Drg. EMMA RAHMI ARYANI, MM NIP 196606091993032004

iii

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Dalduk dan KB Tahun 2019 ini merupakan

bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Dalduk dan KB yang memuat rencana,

capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat

dalam Renstra Dinas Dalduk dan KB Tahun 2017-2022. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh

dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam

rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Dalduk dan KB yang dihasilkan di tahun 2019, dapat

digambarkan sebagai berikut:

a. Sasaran strategis : Jumlah penduduk terkendali

dengan indikatornya : Rata-rata jumlah anak dalam keluarga

capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2019 adalah 1,22 rerata atau memiliki

tingkat capaian 138,92%

Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja Dinas Dalduk dan KB juga ditunjukkan

oleh pencapaian target terkait dengan Program Pengendalian Penduduk dan Program Keluarga

Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran

menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Dalduk dan KB ke depan,

sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pelestarian kelompok bina keluarga yang telah terbentuk maupun yang akan

dibentuk dengan meningkatkan pertemuan bina keluarga melalui pertemuan-pertemuan di

wilayah dan revitalisasi metode pembinaan kelompok bina keluarga.

2. Penambahan frekuensi refreshment pelatihan tatalaksana KB dan kontrasepsi melalui

pertemuan KIE Medis dengan bekerjasama dengan Perwakilan BKKBN DIY dan Dinas Kesehatan.

3. Pelaksanaan edukasi program KKBPK berbasis pendekatan keluarga.

4. Penambahan frekuensi dan ruang lingkup pelatihan bagi kader IMP dan Petugas KB berbasis

teknologi informasi.

5. Prioritas pelaksanaan pelayanan KB bersama/pelayanan KB gratis kepada PUS Pra Sejahtera dan

KS I serta peserta KB baru yang beralih cara dari kontrasepsi tradisional ke kontrasepsi modern.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting

dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Dalduk dan KB dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan

datang.

iv

Daftar Isi

KATA PENGANTAR ………………………………………………….. ii

IKHTISAR EKSEKUTIF ……………………………………………………….. iii

DAFTAR ISI ………………………………………………….. v

DAFTAR TABEL ………………………………………………….. vi

DAFTAR GAMBAR ………………………………………………….. vii

BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………….. 1

1.1 Struktur Organisasi ……………………………………………………….. 1

1.2 Fungsi dan Tugas ……………………………………………………….. 2

1.3 Isu-Isu Strategis ……………………………………………………….. 3

1.4 Keadaan Pegawai ……………………………………………………….. 3

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana ……………………………………………………….. 4

1.6 Keuangan ……………………………………………………….. 6

1.7 Sistematika LKjIP ……………………………………………………….. 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA ………………………………………………….. 8

2.1 Perencanaan Strategis ……………………………………………………….. 8

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah ……………………………………………………….. 9

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ……………………………………………………….. 10

2.1.3 Strategis, Program dan Kebijakan ……………………………………………………….. 10

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ……………………………………………………….. 11

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2019 ……………………………………………………….. 12

2.3.1 Target Belanja Dinas Dalduk dan KB ……………………………………………………….. 12

2.3.2 Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis ……………………………………………………….. 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ………………………………………………….. 13

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2019 ……………………………………………………….. 13

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis ……………………………………………………….. 14

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Lainnya ……………………………………………………….. 29

3.4 Realisasi Anggaran ……………………………………………………….. 35

3.5 Inovasi ……………………………………………………….. 38

BAB IV PENUTUP ………………………………………………….. 45

LAMPIRAN-LAMPIRAN

v

Daftar Tabel

Tabel 1.1. ASN Dinas Dalduk dan KB Berdasarkan Jabatan dan Golongan

Tabel 1.2. ASN Dinas Dalduk dan KB Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan

Tabel 1.3. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Dinas Dalduk dan KB

Tabel 2.1. Sasaran Strategis Dinas Dalduk dan KB

Tabel 2.2. Strategi, Program dan Kegiatan

Tabel 2.3. PerjanjianKinerja Tahun 2019

Tabel 2.4. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Tabel 2.5. Target Belanja Dinas Dalduk dan KB APBD PerubahanTahun 2019

Tabel 2.7 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Tabel3.2 Capaian Kinerja Tahun 2019

Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Tabel 3.5 Realisasi Indikator SDGs Tahun 2019

Tabel 3.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per SasaranTahun 2019

Tabel 3.7 Analisis efisiensi

vi

Daftar GAMBAR

Gambar 3.1. Media KIE

Gambar 3.2. UPPKS dalam aplikasi e-Nglarisi

BAB 1

Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Dalduk

dan KB Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah,Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman

Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Dalduk dan KB Tahun 2019

diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan

seharusnya dicapai oleh Dinas Dalduk dan KB.

2. Mendorong Dinas Dalduk dan KB didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan

benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Dalduk dan KB untuk meningkatkan

kinerjanya.

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakatterhadap Dinas Dalduk dan KB di dalam

pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Struktur Organisasi

Dinas Dalduk dan KB dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan

Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi

dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta.

Bab 1 Berisi :

1. Struktur

Organisasi

2. Fungsi dan Tugas

3. Isu Strategis

4. Keadaan Pegawai

5. Keadaan Sarana

dan Prasarana

6. Keuangan

7. Sistematika LKj IP

2

KEPALA DINAS

UPT

SEKSI DATA, ADVOKASI

DAN KIE

SEKSI PEMBANGUNAN

KELUARGA

SUB BAGIAN UMUM &

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN,

PERENCANAAN, EVALUASI,

& PELAPORAN

BIDANG PENGENDALIAN

PENDUDUK, DATA,

ADVOKASI DAN KIE

BIDANG KELUARGA

BERENCANA &

PEMBANGUNAN KELUARGA

SEKRETARIAT

SEKSI PENGENDALIAN

PENDUDUK

SEKSI KELUARGA

BERENCANA

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

Dinas Dalduk dan KB merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah

dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1.2 Fungsi dan Tugas

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2016 menetapkan bahwa Dinas Dalduk dan

KB mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan

tugas pembantuan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Dalduk dan KB mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengendalian

penduduk dan keluarga berencana.

c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang pengendalian penduduk dan

keluarga berencana.

d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga

berencana.

e. pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi

dan pelaporan.

f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi,dan pelaporan di bidang pengendalian

penduduk dan keluarga berencana.

3

1.3 Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukenali

dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu

strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang

melingkupi Dinas Dalduk dan KB, antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan ketahanan keluarga dan ketahanan ekonomi keluarga.

2. Pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja untuk menekan angka pernikahan usia

anak/remaja (dibawah 21 tahun) yang disebebkan kehamilan yang tidak diinginkan.

3. Peningkatan PUS (Pasangan Usia Subur) yang menggunakan metode kontrasepsi modern.

1.4 Keadaan Pegawai

Jumlah personil yang ada per Desember 2019 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang yang

terdiri dari 18 orang ASN, 2 orang naban dan 18 orang tenaga teknis perorangan. Untuk rincian

personil ASN dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1. ASN Dinas Dalduk dan KB Berdasarkan Jabatan dan Golongan

No Kategori Golongan/Ruang

II/c II/d III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b

1. Eselon IIb - - - - - - - 1

2. Eselon III a - - - - - - - 1

3. Eselon IIIb - - - - - - 1 1

4. Esselon IV a - - - - 2 3 - -

5. Fungsional Umum

1 2 - 3 1 1 - -

Jumlah 1 2 - 3 3 4 1 3

Tabel 1.2. ASN Dinas Dalduk dan KB Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan

No Kategori Jenis Kelamin Pendidikan

P L SMP SMA D3

/D.IV S1

S2

1. Eselon IIb 1 - - - - 1

2. Eselon III a 1 - - - - 1

3. Eselon IIIb 1 1 - - - 1 1

4. Esselon IV a 5 1 - - - 5 1

5. Fungsional Umum

4 4 - 5 - 3 -

Jumlah 12 6 - 5 - 9 4

Dibandingkan dengan Formasi Hasil Analisis Jabatan kebutuhan ASN dan Formasi Eksisting

ASN di Dinas Dalduk dan KB, masih mengalami kekurangan ASN sejumlah 22 personil. Gap antara

jumlah personil Dinas Dalduk dan KB berdasarkan Hasil Analisis Jabatan dengan Eksisting tergambar

pada tabel dibawah ini:

4

Untuk mengimbangi gap kebutuhan personil ASN di Dinas Dalduk dan KB, dibantu oleh 2

(dua) orang tenaga bantuan dan 18 (delapan belas) orang tenaga teknis perorangan.

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta menempati gedung

milik Pemerintah Kota Yogyakarta, yang berlokasi di Jalan Depokan KG II/ 242 Kota Yogyakarta

dengan luas bangunan 600 m2 dan dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang ada :

Tabel 1.3. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Dinas Dalduk dan KB

No. JENIS PERALATAN JUMLAH KETERANGAN

/ KONDISI

1 PERALATAN DAN MESIN

a Alat - alat Besar 1 Baik

b Alat - alat Angkutan 45 Baik

e Alat - alat Kantor dan Rumah Tangga 600 Baik

f Alat - alat Studio dan Komunikasi 11 Baik

g Alat - alat Kedokteran 2 Baik

2 GEDUNG DAN BANGUNAN

a Bangunan Gedung 4 Baik

b Bangunan Monumen 14 Baik

3 ASET TETAP LAINNYA

a Buku Perpustakaan 18 Baik

Dengan bertambahnya kegiatan dan personil Dinas Dalduk dan KB akibat perubahan struktur

organisasi Dinas Dalduk dan KB yang semula adalah Kantor menjaadi Dinas, kebutuhan akan ruang

kerja dan bangunan kantor. Selain kebutuhan ruang kerja dan bangunan kantor, beberapa sarana

dan prasarana kantor juga diajukan dalam RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) Dinas

Dalduk dan KB pada tahun 2020, yakni :

10

30

108

0

5

10

15

20

25

30

35

Struktural Fungsional Umum

Hasil AnalisisJabatan

Eksisting

5

No. Nama Barang

Kebutuhan Riil BMD Keterangan

Jumlah Satuan

1 Komputer 4 unit 2 Sekretariat, 2 PPDAKIE

2 Printer 1 unit Sekretariat

3 Printer scaner 5 unit PPDAKIE

4 Laptop 1 unit sarana kerja Pendataan

5 LCD Proyektor 2 unit sarana kerja Pendataan dan mupen

6 wireless Microphone 1 unit sarana kerja Pendataan

7 Microphone wireless single clip on

1 unit sarana kerja Pendataan

8 TV Flat 36 inc 1 unit Pojok Data Kependudukan

9 Buket TV 36 inc 1 unit Pojok Data Kependudukan

10 UPS 10 unit 2 U.K, 4 PPDAK, 2 KBPK, 2 KPEP

11 Sofa Tamu Kepala 1 set

12 Sofa Laktasi 1 set

13 meja Laktasi 1 set

14 Kulkas kecil 1 unit

15 Meja Rapat 1 unit

16 Dispenser 5 bh

17 Genset Kantor 22000 watt

1 unit

18 Genset Mupen 1 unit

19 Kaca Meja 1/2 biro 7 unit Ruang KBPK

20 Kursi Kerja 8 unit Ruang KBPK

21 Rak Tempel 3 unit Ruang KBPK

22 Stiker kaca ruang KBPK 1 unit Ruang Kabid KBPK

23 Meja struktural 2 unit

24 AC 2 PK 2 unit

25 AC 1,5 PK 3 unit

26 Mobil operasional 1 unit

27 mobil operasional Pick Up

1 unit

28 Sepeda Motor Roda 2 9 unit pejabat struktural

Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu

dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana

dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

6

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas

Dalduk dan KB pada tahun 2019 berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Pada tahun anggaran 2019 Dinas

Dalduk dan KB mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 8.818.020.989,- dengan rincian belanja

tidak langsung sebesar Rp 1.253.781.329,- dan belanja langsung sebesar Rp 7.564.239.660,- yang

diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan

indikator sasaran startegis maupun program-program pendukung. Belanja langsung yang berasal dari

APBD sebesar Rp 6.300.151.400,- yang didukung oleh 2 (dua) program dan 4 (empat) kegiatan. Dari

total belanja langsung Rp 7.564.239.660,- ada yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)

sebesar Rp 2.178.240.000,- sedangkan Rp 5.385.999.660,- adalah bersumber dari APBD.

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Dalduk dan KB Kota

Yogyakarta tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta

sejauh mana instansi pemerintah mencapaitujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-

kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;

2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan

langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun

mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas

dan Fungsi Dinas Dalduk dan KB, Potensi yang menjadi ruang lingkup Dinas Dalduk dan KB dan

Sistematika penulisan LKjIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian

kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih

instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi

Kepada Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas

kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis pembandingan data kinerja secara

memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah

antisipatif yang akan diambil.

7

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran

bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran

organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan

efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai

penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang

sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan

yang berkualitas

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan,

permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan

serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

8

BAB 2

Perencanaan Kinerja

2.1 Perencanaan Strategis

Memasuki Tahun 2017, Dinas Dalduk dan KB menyusun

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Dalduk dan KB Tahun 2017-2022.

Renstra Dinas Dalduk dan KB merupakan manifestasi komitmen Dinas

Dalduk dan KB dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota

Yogyakarta yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun

2017-2022. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan

Renstra Dinas Dalduk dan KB Tahun 2017-2022 tidak terlepas dari

kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan periode sebelumnya (2012-2017).

RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan dokumen landasan atau acuan pokok

penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tertuang

dalam Peraturan Daerah Kota YogyakartaNo. 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima

tahun.Renstramemuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di

Dinas Dalduk dan KB yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan

berkesinambungan. Renstra Dinas Dalduk dan KB Tahun 2017-2022 ditetapkan melalui Peraturan

Walikota Yogyakarta nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota

Yogyakarta nomor 105 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2017-2022.

Bab 2 Berisi :

1. Perencanaan

Strategis

2. Perjanjian

Kinerja Tahun

2019

3. Rencana

Anggaran Tahun

2019

9

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya

dituangkan dalam bagan alir cascade RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 sebagai berikut,

Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022

(Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022)

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan

pokok fungsinya, Dinas Dalduk dan KB mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah untuk :

a. Sasaran Daerah utama berupa “Harapan Hidup Masyarakat Meningkat” dengan indikator

sasarannya adalah “Angka Harapan Hidup”

b. Sasaran Daerah pendukung berupa “Keberdayaan Masyarakat Meningkat, Ketimpangan

Pendapatan Antar Penduduk Menurun, Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Menurun, dan Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat”.

Visi Misi Sasaran Daerah

Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni Dan Pusat Pelayanan Jasa Yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan

1. Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat

1. Kemiskinan Masyarakat Menurun

2. Keberdayaan Masyarakat Meningkat

3. Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat

2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta

1. Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun

2. Pertumbuhan Ekonomi Meningkat

3. Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta

1. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyakarat menurun

4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya

1. Kualitas pendidikan meningkat

2. Harapan hidup masyarakat meningkat

3. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat

5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan

1. Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat

2. Kualitas lingkungan hidup meningkat

6. Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman

1. Infrastruktur wilayah meningkat

7. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih

1. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

10

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka

menengah Dinas Dalduk dan KB salama 5 tahun anggaran adalah “Mengendalikan angka

kelahiran melalui edukasi dini pengendalian penduduk, peningkatan kualitas pelayanan

keluarga berencana dan kualitas keluarga”.

Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau

dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Sasaran Strategis Dinas Dalduk dan KB

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN

Target tahunan

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Jumlah

penduduk

terkendali

Rata-rata jumlah

anak dalam

keluarga

rerata 2 2 2 2 2 2

2.1.3. Strategi, Program dan Kegiatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, makalangkah selanjutnya perlu ditentukan

bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi

organisasi.

Tabel 2.2. Strategi, Program dan Kegiatan

NO SASARAN STRATEGIS

PROGRAM

KEGIATAN

1 2 3 4

1 Jumlah penduduk

terkendali

Program

Pengendalian

Penduduk

1. Kegiatan Pengendalian Penduduk

2. Kegiatan Pengelolaan Data, Advokasi,

Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Program Keluarga

Berencana dan

Pembangunan

Keluarga

1. Kegiatan Pelayanan Keluarga

Berencana

2. Kegiatan Pembinaan Pembangunan

Keluarga

11

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian

kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan

pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta

sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja,

beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan

anggaran atau DPA, Perjanjian Kinerja Dinas Dalduk dan KB Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. PerjanjianKinerja Tahun 2019

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

TAHUNAN

1 2 3 4 5

1 Kelahiran penduduk

terkendali

Rata-rata jumlah anak dalam

keluarga

rerata 2

Selain memuat Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis, Perjanjian Kinerja Dinas Dalduk dan

KB Tahun 2019 juga memuat Perjanjian Kinerja Sasaran Program, sebagai berikut:

NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

TAHUNAN

1 2 3 4 5

1 Penduduk terkendali CBR (Crude Birth Rate) CBR 10-11

2 Keluarga Berencana dan

pembangunan keluarga dapat

terlaksana

CPR (Contraceptive Prevalence

Rate)

% 70,39

Persentase pasangan usia

subur yang ingin ber-KB tidak

terpenuhi (unmetneed)

% 12,75

Persentase kelompok kegiatan

bina keluarga

% 28,77

Pada tahun 2019, Dinas Dalduk dan KB melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja

Tahun 2019. Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan karena mengikuti perubahan Rencana Kerja

dan review Renstra 2019. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

TAHUNAN

1 2 3 4 5

1 Jumlah penduduk terkendali Rata-rata jumlah anak dalam

keluarga

rerata 2

12

NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

TAHUNAN

1 2 3 4 5

1 Kelahiran Penduduk

terkendali

CBR (Crude Birth Rate) CBR 10-11

2 Peserta Keluarga Berencana

(KB) meningkat

CPR (Contraceptive Prevalence

Rate)

% 73,77

Persentase pasangan usia

subur yang ingin ber-KB tidak

terpenuhi (unmetneed)

% 11,28

Keluarga sejahtera meningkat Persentase kelompok kegiatan

bina keluarga

% 29,70

2.3. Rencana AnggaranTahun 2019

Pada Tahun Anggaran 2019 Dinas Dalduk dan KB melaksanakan kegiatan dengan

anggaran murni sebesar Rp 8.722.223.994,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp

1.189.872.284,- dan Belanja Langsung Rp 7.532.351.710,-. Melalui mekanisme perubahan APBD

2019 menjadi Rp 8.818.020.989,- dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp

1.253.781.329,- dan belanja langsung sebesar Rp 7.564.239.660,-.

2.3.1. Target Belanja Dinas Dalduk dan KB

Tabel 2.5. Target Belanja Dinas Dalduk dan KB APBD PerubahanTahun 2019

Uraian Target Prosentase

Belanja Tidak Langsung Rp. 1.253.781.329,- 14,22%

Belanja Langsung Rp. 7.564.239.660,- 85,78%

Jumlah Rp. 8.818.020.989,- 100%

2.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsungTahun 2019 Dinas Dalduk dan KB yang dialokasikan untuk

pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No. Sasaran Anggaran Prosentase Keterangan

1 2 3 4 5

Jumlah

penduduk

terkendali

Rp 5.385.999.660,- 61,08% 1. Program Pengendalian

Penduduk Rp 2.458.124.400

2. Program Keluarga Berencana

dan Pembangunan Keluarga Rp

3.842.027.000

13

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2019

Dinas Dalduk dan KB telah melaksanakan penilaian kinerja

dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Dalduk dan KB tahun

2019 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola

kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka

pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran

keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi

kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja

yaitu:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Dalduk dan

KB dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja

sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Dalduk dan KB beserta target

dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel3.2 Capaian Kinerja Tahun 2019

NO SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN TARGET REALISASI

CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7

1 Jumlah penduduk

terkendali

Rata-rata jumlah anak

dalam keluarga

rerata 2 1,22 138,92%

No. Interval Nilai Realisasi

Kinerja

Kriteria Penilaian Realisasi

Kinerja

1. 91 ≤ 100 Sangat Baik

2. 76 ≤ 90 Tinggi

3. 66 ≤ 75 Sedang

4. 51 ≤ 65 Rendah

5. ≤ 50 Sangat Rendah

Bab 3 Berisi :

1. Capaian Kinerja

Tahun 2019

2. Evaluasi dan

Analisis Capaian

Kinerja Sasaran

Strategis

3. Evaluasi dan

Analisis Capaian

Kinerja Lainnya

4. Realisasi

Anggaran

5. Inovasi

14

NO SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

SATUAN TARGET REALISASI

CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7

1 Kelahiran Penduduk

terkendali

CBR (Crude Birth Rate) CBR 10-11 8,12 118,80%

2 Peserta Keluarga

Berencana (KB)

meningkat

CPR (Contraceptive

Prevalence Rate)

% 73,77 77,91 105,61%

Persentase pasangan usia

subur yang ingin ber-KB tidak

terpenuhi (unmetneed)

% 11,28 9,38 116,83%

Keluarga sejahtera

meningkat

Persentase kelompok

kegiatan bina keluarga

% 29,70 27,27 91,83%

Pada tahun 2019, indikator sasaran strategis Dinas Dalduk dan KB telah tercapai 138,92% atau

telah melebihi target yang ditetapkan. Sementara itu, sebanyak 3 (tiga) indikator sasaran program

juga telah melebihi target yang ditetapkan, namun 1 (satu) indikator belum memenuhi target yang

ditetapkan. indikator program yang telah memenuhi target adalah CBR tercapai 118,80%, CPR

tercapai 105,61% dan unmet need tercapai 116,83%. Sedangkan yang belum memenuhi target

adalah persentase kelompok kegiatan bina keluarga tercapai 91,83%.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Dalduk dan KB yang

dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk

setiap indikator kinerja menurut sasaran stategis diuraikan sebagai berikut:

3.2.1 Sasaran Strategis: Jumlah Penduduk Terkendali

Tolok ukur capaian sasaran Jumlah Penduduk Terkendali diukur dengan 1 (satu)

indikator, yaitu indikator : Rata-rata jumlah anak dalam keluarga.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO Sasaran Indikator Formula

Indikator

1 2 3 4

1 Jumlah Penduduk

Terkendali

Rata-rata jumlah anak dalam

keluarga

Jumlah anak

dibagi jumlah

keluarga

15

Kinerja sasaran Jumlah Penduduk Terkendali dengan indikator Rata-rata jumlah anak

dalam keluarga pada tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

No Indikator Sasaran Realisasi 2018

2019 Target

Akhir

Renstra

(2022)

Capaian s/d

2019 terhadap

target 2022 (%) Target Realisasi % Realisasi*

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Rata-rata jumlah

anak dalam keluarga

1,24 2 1,22 138,92 2 138,92

Pada tahun 2019, capaian target indikator sasaran strategis Dinas Dalduk dan KB telah

mencapai >100% atau mencapai 138,92%. Capaian ini digambarkan dalam grafik berikut:

2 1.22

138.92

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Target Realisasi % Realisasi*

Rata-rata jumlahanak dalam keluarga

16

Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian kinerja dari tahun 2017 – 2019 dapat

digambarkan sebagai berikut:

Capaian realisasi kinerja sasaran tahun 2019 dibandingkan dengan target jangka

menengah yang terdapat dalam RENSTRA adalah sebagai berikut:

Penetapan indikator sasaran strategis Dinas Dalduk dan KB berupa rata-rata jumlah anak

dalam keluarga merupakan gambaran core bisnis Dinas Dalduk dan KB sebagai instansi yang

memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi

dan tugas pembantuan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dimana

dalam Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan

Pembangunan Keluarga Pasal 20 menyebutkan bahwa untuk mewujudkan penduduk tumbuh

seimbang dan keluarga berkualitas, Pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana

melalui penyelenggaraan program keluarga berencana. Selanjutnya dalam Peraturan Presiden

2017 2018 2019

1.25 1.24 1.22

1 2 3

Rata-rata jumlah anak dalam keluarga Tahun -

2

138.92

Target Akhir Renstra(2022)

Capaian s/d 2019terhadap target 2022

(%)

Rata-rata jumlahanak dalamkeluarga

17

Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan disebutkan

bahwa strategi pelaksanaan grand design pembangunan kependudukan dilakukan melalui:

✓ pengendalian kuantitas penduduk;

✓ peningkatan kualitas penduduk;

✓ pembangunan keluarga;

✓ penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan

✓ penataan administrasi kependudukan.

Dan strategi Pengendalian Kuantitas Penduduk ini dilaksanakan oleh SKPD KB

Kabupaten/Kota melalui program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan

Keluarga (KKBPK). Maka Dinas Dalduk dan KB dalam RENSTRA Tahun 2017 – 2021 menetapkan

indikator sasaran strategis berupa rata-rata jumlah anak dalam keluarga dengan target

indikator 2 (dua), senada dengan slogan program KB nasional “2 Anak Cukup”.

Salah satu indikator utama yang dapat menggambarkan pengendalian kuantitas

penduduk untuk penduduk tumbuh seimbang, adalah angka fertilitas yang menyebabkan

perubahan angka ketergantungan penduduk. Sementara itu, pembahasan mengenai keluarga

berencana perlu meliputi beberapa pencapaian utama dan isu strategis dalam pembangunan

bidang ini, yakni akseptor KB dan unmet need.

Untuk mengetahui angka fertilitas, antara lain ditunjukkan melalui angka TFR (Total

Fertility Rate) yang menunjukkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh perempuan

selama masa reproduksinya, dan angka CBR (Crude Birth rate) yang menunjukkan banyaknya

kelahiran bayi setiap 1.000 penduduk.

Angka TFR merupakan angka yang dijadikan sebagai 17indikator tujuan Dinas Dalduk

dan KB, sedangkan angka CBR merupakan 17ndicator salah satu program Dinas Dalduk dan KB.

Berdasarkan hasil Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), setelah mengalami

penurunan secara terus menerus sejak tahun 1987 hingga tahun 1994, Total Fertility Rate

(TFR) DIY kembali mengalami kenaikan perlahan mulai tahun 1997 hingga tahun 2017.

Peningkatan inilah yang disinyalir menjadi penyebab utama terjadinya peningkatan

pertumbuhan penduduk di DIY. Angka TFR 2,2 dipandang oleh ahli kependudukan masih dalam

kategori on track dalam menuju penduduk tumbuh seimbang, tetapi perlu intervensi agar

angka TFR tidak terus meningkat dan menyebabkan deviasi terhadap target RPJMD DIY untuk

mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dengan TFR 2,1. Secara umum, kondisi itu juga

termanifestasikan di tingkat kabupaten/kota, termasuk Kota Yogyakarta. Angka kelahiran

yang diukur melalui Crude Birth Rate/CBR terus menurun 8,77 di tahun 2017 menjadi 8,12 di

tahun 2019. Angka TFR dan CBR berdasarkan Kelurahan di Kota Yogyakarta disajikan dalam

tabel dibawah ini:

18

Kelurahan Angka kelahiran

kasar (CBR) TFR

Kricak 9,67 1,23

Karangwaru 9,1 1,15

Tegalrejo 8,69 1,09

Bener 12,15 1,57

Kecamatan Tegalrejo 9,61 1,22

Bumijo 10,18 1,3

Cokrodiningratan 7,89 0,98

Gowongan 9,2 1,16

Kecamatan Jetis 9,15 1,15

Demangan 8,46 1,06

Kotabaru 10,94 1,4

Klitren 9,48 1,2

Banciro 9,03 1,14

Terban 8,21 1,03

Kecamatan Gondokusuman 8,96 1,13

Suryatmajan 7,95 0,99

Tegalpanggung 9,21 1,16

Bausasran 9,47 1,2

Kecamatan Danurejan 7,71 1,14

Sosromenduran 8,95 1,13

Pringgokusuman 7,91 0,98

Kecamatan Gedongtengen 8,3 1,04

Ngampilan 8,58 1,08

Notoprajan 11,57 1,49

Kecamatan Ngampilan 9,9 1,26

Pakuncen 8,01 1

Wirobrajan 9,93 1,26

Patangpuluhan 8,56 1,07

Kecamatan Wirobrajan 8,81 1,11

Gedongkiwo 9,34 1,18

Suryodiningratan 8,57 1,08

Matrijeron 9,95 1,27

Kecamatan Mantrijeron 9,27 1,17

Patehan 9,99 1,27

Panembahan 7,92 0,99

Kadipaten 8,21 1,03

Kecamatan Kraton 8,57 1,08

Ngupasan 8,64 1,09

Pawirodirjan 9,82 1,25

Kecamatan Gondomanan 9,37 1,19

Purwokinanti 8,18 1,02

Gunungketur 7,48 0,93

Kecamatan Pakualaman 7,89 0,98

19

Kelurahan Angka kelahiran

kasar (CBR) TFR

Keparakan 8,69 1,09

Wirogunan 10,87 1,39

Brontokusuman 8,73 1,1

Kecamatan Mergangsan 9,47 1,2

Semaki 9,01 1,14

Muja Muju 9,61 1,22

Tahunan 11,15 1,43

Warungboto 11,17 1,43

Pandeyan 8,72 1,1

Sorosutan 9,97 1,27

Giwangan 12,68 1,64

Kecamatan Umbulharjo 10,24 1,31

Rejowinangun 10,21 1,3

Prenggan 12,06 1,56

Purbayan 10,13 1,29

Kecamatan Kotagede 10,8 1,38

Jika dibandingkan dengan angka TFR DIY, angka TFR Kota Yogyakarta, berada dibawah

angka TFR DIY, yang berarti capaian pengendalian penduduk Kota Yogyakarta dari segi TFR

lebih baik dibandingkan DIY, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini :

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

TFR

20

Tercapainya target indikator sasaran strategis Dinas Dalduk dan KB juga tidak terlepas

dari indikator sasaran program yang menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor

pendorong dan faktor penghambat tersebut adalah:

Faktor Pendorong:

1. Angka CBR dan persentase unmetneed di Kota Yogykarta rendah.

Sebagaimana disebutkan diatas CBR (Crude Birth rate) adalah angka yang menunjukkan

banyaknya kelahiran bayi setiap 1.000 penduduk. Sedangkan Unmet need didefinisikan

sebagai persentase wanita menikah berusia 15-49 tahun yang tidak menggunakan

kontrasepsi tetapi tidak ingin hamil dalam waktu 2 tahun ke depan (menjarangkan) dan

tidak ingin memiliki anak lagi (membatasi).

Pada tahun 2019, CBR Kota Yogykarta berada pada angka 8,12 yang artinya pada setiap

1.000 penduduk terjadi 8,12 kelahiran. Dan persentase unmet need Kota Yogyakarta pada

tahun 2019 adalah 9,38% yang artinya terdapat 9,38% wanita menikah berusia 15-49

tahun yang tidak menggunakan kontrasepsi tetapi tidak ingin hamil dalam waktu 2 tahun

ke depan (menjarangkan), tidak ingin memiliki anak lagi (membatasi). Persentase unmet

need ini berdasarkan angka absolut per Kecamatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

KECAMATAN JUMLAH

PUS

INGIN ANAK

DITUNDA

TIDAK INGIN

ANAK LAGI

ABSOLUT UNMETNEED

% UNMET

NEED

Tegalrejo 3.052 73 7 80 2,62

Jetis 2.660 42 121 163 6,13

Gondokusuman 3.400 11 150 161 4,74

Danurejan 2.330 6 0 6 0,26

Gedongtengen 1.890 55 40 95 5,03

Ngampilan 1.462 93 92 185 12,65

Wirobrajan 2.600 81 189 270 10,38

Mantrijeron 3.345 134 188 322 9,63

Kraton 1.731 62 163 225 13,00

Gondomanan 1.214 57 107 164 13,51

Pakualaman 1.052 36 43 79 7,51

Mergangsan 2.893 186 270 456 15,76

Umbulharjo 7.158 294 649 943 13,17

Kotagede 4.164 201 304 505 12,13

TOTAL 38.951 1.333 2.321 3.654 9,38

21

2. Persentase CPR Kota Yogyakarta yang tinggi.

CPR (Contraceptive Prevalence Rate) adalah persentase PUS (Pasangan Usia Subur), bisa

istri maupun suami, yang menggunakan suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu

tertentu.

Capaian CPR di Kota Yogyakarta pada tahun 2019 adalah 77,91% yang jika dilihat per

Kecamatan adalah sebagai berikut:

KECAMATAN JUMLAH

PUS

JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT METODE KONTRASEPSI JUMLAH ABSOLUT

%CPR IUD MOW MOP IMPLAN SUNTIKAN PIL KONDOM TRADISIONAL

Tegalrejo 3.052 480 176 28 184 865 190 500 251 2.674 87,61

Jetis 2.660 1.033 113 12 63 283 84 334 228 2.150 80,83

Gondokusuman 3.400 931 310 16 80 493 127 610 294 2.861 84,15

Danurejan 2.330 413 99 11 90 644 147 276 103 1.783 76,52

Gedongtengen 1.890 228 102 12 49 525 169 379 81 1.545 81,75

Ngampilan 1.462 323 56 4 13 205 48 373 158 1.180 80,71

Wirobrajan 2.600 684 106 10 37 389 88 293 222 1.829 70,35

Mantrijeron 3.345 755 93 5 21 572 245 645 203 2.539 75,90

Kraton 1.731 389 87 7 29 262 63 265 147 1.249 72,15

Gondomanan 1.214 253 66 25 10 214 63 157 132 920 75,78

Pakualaman 1.052 268 61 5 17 193 92 173 83 892 84,79

Mergangsan 2.893 622 172 11 61 411 104 524 319 2.224 76,88

Umbulharjo 7.158 1.562 300 44 118 1.325 364 1.109 453 5.275 73,69

Kotagede 4.164 855 170 16 111 860 265 513 436 3.226 77,47

TOTAL 38.951 8.796 1.911 206 883 7.241 2.049 6.151 3.110 30.347 77,91

23

Grafik Peserta KB Menurut Metode Kontrasepsi

8,796

1,911

206 883

7,241

2,049

6,151

3,110

Faktor Penghambat:

1. PUS yang menggunakan metode kontrasepsi tradisional masih cukup tinggi, 10,25% dari

total PUS peserta KB

Berdasarkan rata-rata jumlah anak dalam keluarga, CBR dan TFR Kota Yogyakarta, dapat

disimpulkan bahwa PUS di Kota Yogyakarta telah mampu melaksanakan pengendalian

jumlah kelahiran. Namun dari sisi penggunaan kontrasepsi modern, Kota Yogyakarta,

melalui Dinas Dalduk dan KB masih harus meningkatkan pelaksanaan KIE kepada PUS. Hal

ini dikarenakan angka PUS yang menggunakan metode kontrasepsi tradisional di Kota

Yogyakarta masih cukup tinggi sementara penggunaan metode kontrasepsi tradisional

sendiri masih memiliki resiko yang dapat berdampak terhadap kesehatan ibu dan anak.

Perbandingan antara PUS pengguna kontrasepsi modern dan PUS pengguna kontrasepsi

tradisional disajikan pada tabel dibawah ini:

2. Berdasarkan kajian Dinas Dalduk dan KB bekerjasama dengan Universitas Ahmad Dahlan,

kejadian bias provider di Kota Yogyakarta cukup tinggi. Bias provider adalah apabila

interaksi antara provider dengan klien dimungkinkan ada unsur pemaksaan terhadap klien

untuk menentukan suatu metode tertentu atas kehendak provider.

3. Belum optimalnya peran kader KB sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan program KB

di level RT maupun RW.

4. Belum tercapainya sasaran program berupa Keluarga Sejahtera Meningkat dengan

indikatornya adalah Persentase kelompok kegiatan bina keluarga.

Penentuan keberhasilan utama program KKBPK adalah keluarga, sementara itu

kompleksitas upaya ketahanan keluarga tidak terlepas dari tingkat pendidikan, kemiskinan,

norma sosial budaya dan peran seimbang orangtua (ayah dan ibu).

Analisis Keberhasilan Sasaran:

Berdasarkan data dan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa capaian indikator

sasaran strategis telah mencapai 138,92% (melebihi target), sedangkan capaian 3 (tiga) dari 4

(empat) indikator sasaran program melebihi target dan 1 (satu) indikator sasaran program

belum memenuhi target. Indikator sasaran program yang melebihi target adalah :

10.25%

89.75%

PUS Peserta KB tradisional PUS Peserta KB modern

25

➢ CBR (Crude Birth Rate) tercapai 118,80%

➢ CPR (Contraceptive Prevalence Rate) tercapai 105,61%

➢ Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed) tercapai

116,83%

Sedangkan indikator sasaran program yang tidak memenuhi target adalah Persentase

kelompok kegiatan bina keluarga tercapai 91,83% (dibawah target)

3.2.2 Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Dinas Dalduk dan KB memiliki 2 (dua)

program dan 4 (empat) kegiatan, yaitu Program Pengendalian Penduduk dengan Kegiatan

Pengendalian Penduduk dan Kegiatan Pengelolaan Data, Advokasi dan KIE. Dan Program

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dengan Kegiatan Pelayanan Keluarga

Berencana dan Kegiatan Pembinaan Pebangunan Keluarga.

Pada Sasaran Program Pengendalian Penduduk dengan indikator kinerja CBR (Crude

Birth Rate) telah tercapai 118,80%, dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian, antara

lain:

1. Pemberian edukasi kepada masyarakat tentang program KB melalui peningkatan peran

FAPSEDU (Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan) dan

IMP (Institusi Masyarakat Perkotaan) dengan memberikan pelatihan/workshop kepada

kelompok FAPSEDU dan IMP terkait program KB dan memberikan operasional FAPSEDU dan

IMP untuk melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada anggota keagamaan dan anggota

masyarakat diwilayah masing-masing.

2. Peningkatan kerjasama lintas sektoral melalui Kampung KB, TNI Manunggal Bakti – KKBPK –

Kesehatan dan Kesatuan Gerak PKK – KKBPK – Kesehatan.

3. Penyampaikan informasi-informasi terkait program KKBPK (Kependudukan Keluarga

Berencana dan Pembangunan Keluarga) melalui media cetak (leaflet, banner, surat kabar),

televisi (talkshow program KKBPK dan Iklan Layanan Masyarakat KKBPK), media sosial

(website, Instagram dan Facebook), serta media luar ruang lainnya (pertemuan-pertemuan

diwilayah bersama masyarakat dan MUPEN/Mobil Unit Penerangan).

26

Gambar 3.1. Media KIE

Pada Sasaran Program Pengendalian Penduduk dengan indikator kinerja CPR

(Contraceptive Prevalence Rate) telah tercapai 105,61% dan Persentase pasangan usia subur

yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed) telah tercapai 116,83%, dengan kegiatan-

kegiatan yang mendukung capaian, antara lain:

1. Peningkatan kualitas pelayanan KB melalui distribusi alat dan obat kontrasepsi beserta

sarana pelayanan KB kepada fasilitas kesehatan KB pemerintah dan swasta bekerjasama

dengan Perwakilan BKKBN DIY.

2. Peningkatan akses pelayanan KB melalui baksos pelayanan KB bagi masyarakat bekerjasama

dengan fasilitas kesehatan KB pemerintah dan swasta.

Pada tahun 2019, Dinas Dalduk dan KB telah melaksanakan fasilitasi pelayanan KB gratis

untuk pemeriksaan papsmear, IVA, pelayanan KB gratis IUD, Implan, MOW dan MOP dengan

sasaran 880 PUS dan rincian realisasi adalah sebagai berikut:

- IUD = 104 PUS

- IMPLAN = 51 PUS

- MOP = 10 PUS

- MOW = 13 PUS

- PAPSMEAR = 601 WUS

- IVA = 96 WUS

TOTAL = 875

27

Penyusunan kajian terkait unmet need dan kependudukan untuk mengetahui faktor-

faktor unmet need dan kondisi kependudukan di Kota Yogyakarta.

Sedangkan faktor penghambat dari capaian indikator sasaran program yang tidak

memenuhi target, Persentase kelompok kegiatan bina keluarga tercapai 91,83%, terjadi antara

lain karena metode pertemuan sulit untuk dilakukan karena kesibukan dari orang tua dan

manfaat dari BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Kleuarga Remaja), dan BKL (Bina Keluarga

Lansia) tidak langsung terlihat, baru dapat terlihat beberapa tahun berikutnya. Meskipun

secara kuantitas, jumlah kelompok bina keluarga yang ada di Kota Yogyakarta belum

memenuhi target, Dinas Dalduk dan KB tetap berusaha melaksanakan pembinaan kualitas

keluarga melalui pembinaan kelompok bina keluarga yang dilakukan melalui pemberian

operasional bagi kelompok-kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK R), GO SAHAJA

(Gerakan Orangtua Sahabat Remaja) dengan basis kelompok BKR, pelatihan bagi anggota

kelompok kegiatan (BKB, BKR dan UPPKS), serta workshop dan orientasi pembinaan ketahanan

keluarga bagi masyarakat bekerjasama dengan PKH.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Dalduk dan KB, tidak terlepas dari

permasalahan-permasalahan yang ada, antara lain:

- Berdasarkan kajian Dinas Dalduk dan KB bekerjasama dengan Universitas Ahmad Dahlan,

kejadian bias provider di Kota Yogyakarta cukup tinggi. Bias provider adalah apabila

interaksi antara provider dengan klien dimungkinkan ada unsur pemaksaan terhadap klien

untuk menentukan suatu metode tertentu atas kehendak provider.

- Belum optimalnya peran kader KB sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan program KB

di level RT maupun RW.

- Penentuan keberhasilan utama program KKBPK adalah keluarga, sementara itu

kompleksitas upaya ketahanan keluarga tidak terlepas dari tingkat pendidikan, kemiskinan,

norma sosial budaya dan peran seimbang orangtua (ayah dan ibu).

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, strategi/solusi yang dilakukan oleh

Dinas Dalduk dan KB adalah :

- Melakukan refreshment pelatihan tatalaksana KB dan kontrasepsi melalui pertemuan KIE

Medis dan kerjasama dengan Perwakilan BKKBN DIY dan Dinas Kesehatan

- Pelaksanaan edukasi program KKBPK berbasis pendekatan keluarga

- Pelatihan bagi kader IMP dan pemberian reward kepada kader KB

28

3.2.3 Perjanjian Kinerja Strategis

Selaian indikator kinerja yang termuat dalam Renstra, Dinas Dalduk dan KB juga memiliki

indikator Perjanjian Kinerja Strategis, yaitu:

a. Penurunan angka pernikahan dini

b. Penurunan angka kehamilan tidak diinginkan

c. Integrasi kelompok usaha yang dibentuk dengan Diskop UKM Nakertrans

d. Memunculkan inovasi baru

e. Berupaya meraih dan mempertahankan penghargaan nasional sesuai dengan bidang

tugasnya

f. Rekanan penunjukan langsung rekanan mempunyai NPWP Kota Yogyakarta

Selama tahun 2019, perjanjian kinerja strategis tersebut dilaksanakan melalui Program

Pengendalian Penduduk dan Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui

kegiatan berikut ini:

1. Penurunan angka perikahan dini dan penurunan angka kehamilan tidak diinginkan

a. Workshop sekolah Siaga Kependudukan;

b. Penyiapan materi dan cetak buku panduan untuk remaja untuk didistribusikan ke 14

Kecamatan sebagai bagian dari program pemberian buku panduan bagi remaja yang

akan mengambil KTP pertama kali (17 tahun);

c. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi kepada komunitas-komunitas, yakni Karangtaruna

Tahunan, Persit Kartikacandra, Karangtaruna Giwangan, Karangtaruna Mantrijeron,

Forum Anak Sehat, Karangtaruna Gedongtengen, Remaja Kelurahan Sosromenduran,

Remaja Giwangan, Remaja Danurejan, Warga RW 11 Bausasran, Siswa SMA Pangudi

Luhur, Remaja Sayidan, Remaja Sudagran, Remaja Rejowinangun, Remaja Jogokaryan,

Penyuluh Agama Non PNS, Remaja Gondomanan, IMP Mantrijeron, Forum dan Duta,

Remaa Basen, IMP se Kota,;

d. Penguatan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilakukan melalui Pemilihan

Duta remaja GenRe, Pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya, Keterpaduan

Kelompok PIK R dan BKR, Pertemuan Forum PIK R di 14 Kecamatan, Pertemuan

Kelompok PIK R wilayah dan sekolah, FGD Pendewasaan Usia Perkawinan;

e. Sosialisasi kespro bagi FAPSEDU (Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga

Sejahtera dan Kependudukan);

f. Koordinasi lintas SKPD melalui kegiatan di Kampung KB;

g. Pelatihan GO SAHAJA;

h. Konseling bersama masalah remaja;

i. Menyusun dan cetak bahan buku monitoring kesehatan reproduksi remaja bagi

orangtua.

29

2. Integrasi kelompok usaha yang dibentuk dengan Diskop UKM Nakertrans

Pada tahun 2019, Dinas Dalduk dan KB berusaha untuk menyelaraskan pelaksanaan

pameran promosi produk UPPKS dengan kegiatan pameran yang ada di Kota Yogykarta,

antara lain dalam rangkaian HUT Kota Jogja di Kecamatan Jetis.

3. Memunculkan inovasi baru

Inovasi GO SAHAJA

4. Berupaya meraih dan mempertahankan penghargaan nasional sesuai dengan bidang

tugasnya

Pada tahun 2019, Dinas Dalduk dan KB berhasil mengantarkan kejuaraan nasional untuk :

o Satya Lencana Pembangunan dan Satya Lencana Wira Karya untuk Walikota dan TP

PKK Yogyakarta

o Juara harapan 2 Nasional Lomba Kesatuan Gerak PKK – KB – Kesehatan untuk

Kampung KB RW 1 Jlagran Kelurahan Pringgokusuman Kecamatan Gedongtengen

5. Rekanan penunjukan langsung rekanan mempunyai NPWP Kota Yogyakarta dilaksanakan

sepanjang tahun untuk semua belanja di Dinas Dalduk dan KB.

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya

3.3.1 Capaian SDGs

SDGs merupakan agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan

manusia secara global. Agenda tersebut merupakan program pembangunan berkelanjutan

dimana didalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dan telah disepakati

oleh 193 negara anggota termasuk Indonesia. Melalui menu ini dapat menjadi gambaran

bahwa perencanaan pembangunan DIY telah mendukung keberlangsungan rencana

pembangunan global sesuai yang diamanatkan dalam target SDGs. Dalam penjelasan berikut

ini akan disajikan data-data pembangunan dengan format internasional yang telah

distandarkan oleh PBB terkait dengan program KKBPK.

Dari 17 (tujuh belas) tujuan SDGs, yang terkait dengan indikator program KKBPK adalah

pada tujuan SDGs nomor 1, Menghapus Kemiskinan, dan tujuan SDGs nomor 3, Kesehatan

yang Baik dan Kesejahteraan. Indikator masing-masing tujuan yang terkait dengan program

KKBPK, lebih rinci dituangkan dalam tabel berikut ini:

(sumber data: http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/sdgs)

Kode

Indika

tor

IndikatorSumber

DataSatuan

1.4.1Peserta KB Aktif cara modern

Keluarga Pra Sejahtera dan KS IBKKBN peserta T 143.142,00 T 129.228,00 S 132.807,00 - - -

Target 1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama

terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain,

warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro

T : Tetap S : Sementara SS : Sangat Sementara n/a : Tidak Ada

Baseline (2017) 2018 2019 2020 2021 2022

Sustainable Development Goals

Tujuan 1

Menghapus Kemiskinan

31

(sumber data: http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/sdgs)

Kode

Indika

tor

IndikatorSumber

DataSatuan

3.7.1Meningkatnya jumlah peserta

KB aktifBKKBN PUS T 391.811,00 T 381.029,00 S 368.572,00 - - -

3.7.2

Meningkatnya cakupan CPR

cara modern (Contraceptive

Prevalence Rate)

BKKBN % T 75,51 T 74,96 S 73,56 - - -

3.7.3

Meningkatnya cakupan CPR

cara modern pada penggunaan

Metode Kontrasepsi Jangka

Panjang

BKKBN % T 39,28 T 47,70 S 38,32 - - -

3.7.4Menurunnya jumlah kelahiran

pada remaja usia 15-19 tahunBKKBN

Per 1000

WUS 15-

19 Th

T 15,00 T 20,00 S 20,00 - - -

3.7.5

Menurunnya rata-rata jumlah

anak yang dimiliki oleh WUS

sepanjang masa reproduksinya

BKKBN Per WUS T 2,20 T 2,24 S 2,24 - - -

2022

Target 3.7. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana,

informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.

Tujuan 3

Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan

T : Tetap S : Sementara SS : Sangat Sementara n/a : Tidak Ada

Baseline (2017) 2018 2019 2020 2021

Data diatas merupakan data realisasi indikator SDGs program KKBPK yang diperoleh dari

website Bappeda DIY yang masih bersifat sementara dan memerlukan update data dari BKKBN.

Data realisasi indikator SDGs sementara DIY jika disandingkan dengan data realisasi indikator

SDGs Kota Yogyakarta tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Realisasi Indikator SDGs Tahun 2019

No. Indikator Satuan Realisasi DIY (sementara)

Realisasi Kota Yogyakarta

1 Peserta KB Aktif cara modern Keluarga Pra Sejahtera dan KS I

peserta 132.807 158

2 Meningkatnya jumlah peserta KB aktif

PUS 368.572 30.347

3 Meningkatnya cakupan CPR cara modern (Contraceptive Prevalence Rate)

% 73,56 69,93

4 Meningkatnya cakupan CPR cara modern pada penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

% 38,32 43,31

5 Menurunnya jumlah kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun

Per 1000 WUS 15-

19 Th

20 1,75

6 Menurunnya rata-rata jumlah anak yang dimiliki oleh WUS sepanjang masa reproduksinya

Per WUS 2,24 1,17

3.3.2 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Dari tabel diatas terlihat bahwa 3 (tiga) realisasi indikator SDGs Kota Yogyakarta

telah melampaui realisasi DIY, sebagaimana tertuang dalam gambar dibawah ini:

Meningkatnyacakupan CPR cara

modern padapenggunaan MetodeKontrasepsi Jangka

Panjang

Menurunnya jumlahkelahiran pada remaja

usia 15-19 tahun

Menurunnya rata-ratajumlah anak yangdimiliki oleh WUSsepanjang masareproduksinya

38.32

20

2.24

43.31

1.75 1.17

Realisasi DIY (sementara) Realisasi Kota Yogyakarta

33

Terlihat bahwa pada indikator meningkatnya cakupan CPR cara modern pada

penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang, realisasi Kota Yogyakarta lebih tinggi

4,99% dibandingkan realisasi DIY. Sedangkan untuk indikator menurunnya jumlah

kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun dan indikator menurunnya rata-rata jumlah

anak yang dimiliki oleh WUS sepanjang masa reproduksinya, dimana semakin rendah

realisasi berarti semakin baik capaian, realisasi Kota Yogyakarta lebih baik 18,25 ASFR

dan 1,07 TFR dibandingkan DIY.

Sedangkan untuk perbandingan 3 (tiga) capaian indikator yang lain masih

memerlukan pengolahan data per indikator sebagai berikut:

1. Peserta KB Aktif cara modern Keluarga Pra Sejahtera dan KS I

Indikator Satuan Realisasi DIY (sementara)

Realisasi Kota Yogyakarta

Jumlah PUS Pra S dan KS I DIY

Jumlah PUS Pra S dan KS I Kota Yogyakarta

Capaian DIY

Capaian Kota Yogyakarta

Peserta KB Aktif cara modern Keluarga Pra Sejahtera dan KS I

peserta 132.807 158 175.819 6.977 75,54 2,26

2. Meningkatnya jumlah peserta KB aktif

Indikator Satuan Realisasi DIY (sementara)

Realisasi Kota Yogyakarta

Jumlah PUS DIY

Jumlah PUS Kota Yogyakarta

Capaian DIY

Capaian Kota Yogyakarta

Meningkatnya jumlah peserta KB aktif

PUS 368.572 30.347 500.930 38.951 73,58 77,91

3. Meningkatnya cakupan CPR cara modern (Contraceptive Prevalence Rate)

Indikator Satuan Realisasi DIY (sementara)

Realisasi Kota Yogyakarta

%Peserta KB Aktif

DIY

%Peserta KB Aktif Kota

Yogyakarta

Capaian DIY

Capaian Kota Yogyakarta

Meningkatnya cakupan CPR cara modern (Contraceptive Prevalence Rate)

% 73,56 69,93 73,58 77,91 99,98 89,75

Dari pengolahan data diatas, diketahui bahwa indikator Peserta KB Aktif cara

modern Keluarga Pra Sejahtera dan KS I dan indikator Meningkatnya cakupan CPR cara

modern (Contraceptive Prevalence Rate) untuk Kota Yogyakarta masih perlu

ditingkatkan lagi yang dapat dilakukan antara lain melalui prioritas pelaksanaan

pelayanan KB bersama/pelayanan KB gratis kepada PUS Pra Sejahtera dan KS I serta

peserta KB baru yang beralih cara dari kontrasepsi tradisional ke kontrasepsi modern.

3.4 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2019 sebesar 94,54% dari total

anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar

94,47% sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 94,79%. Jika dilihat

dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di

sasaran Keluarga sejahtera meningkat (95,43%), kemudian di sasaran Peserta Keluarga

Berencana (KB) meningkat (94,86%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di

sasaran Kelahiran Penduduk terkendali (93,51%).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran,

pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari

100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan

tahun 2019 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai

program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada table berikut:

Tabel 3.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per SasaranTahun 2019

No Sasaran Indikator

Kinerja Anggaran

Target Realisasi % Realisasi Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Sasaran Strategis : Jumlah Penduduk Terkendali

Rata-rata jumlah anak dalam keluarga

2 1,22 138,92

2 Program Pengendalian Penduduk : Kelahiran Penduduk terkendali

CBR (Crude Birth Rate) 10-11 CBR 8,12 CBR 118,83 2.458.124.400 2.298.634.078 93,51

3

Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga : Peserta Keluarga Berencana (KB) meningkat

CPR (Contraceptive Prevalence Rate)

73,77% 77,91% 105,61 1.017.522.000 919.574.591 90,37

Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)

11,28% 9,38% 116,83 1.322.640.000 1.300.317.400 98,31

4 Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga : Keluarga sejahtera meningkat

Persentase kelompok kegiatan bina keluarga

29,70% 27,27% 91,83 1.501.865.000 1.433.363.597 95,43

Jumlah

Total Belanja Langsung 6.300.151.400 5.951.889.666 94,47

37

Tabel 3.7 Analisis efisiensi

No Sasaran Indikator % Capaian Kinerja

(≥100%)

% Penyerapan

Anggaran

Tingkat

Efisiensi

1 2 3 4 5 6 = (100%-5)

1 Sasaran Strategis : Jumlah

penduduk terkendali

Rata-rata jumlah anak dalam

keluarga

138,92

2 Sasaran Program : Kelahiran

Penduduk terkendali

CBR (Crude Birth Rate) 118,80 93,51 6,49

3 Sasaran Program : Peserta

Keluarga Berencana (KB)

meningkat

CPR (Contraceptive Prevalence

Rate)

105,61 90,37 9,63

Persentase pasangan usia subur

yang ingin ber-KB tidak terpenuhi

(unmetneed)

116,83 98,31 1,69

Analisis Efisiensi

Dari tabel 3.6. Analisi Efisiensi, diketahui bahwa capaian realisasi indikator sasaran

strategis telah mencapai 138,92% (melebihi target). Sedangkan capaian realisasi indikator

sasaran program yang telah mencapai/melebihi target kinerja adalah 3 (tiga) indikator dari 4

(empat) indikator, dengan tingkat efisiensi sebagai berikut:

1. Sasaran CBR (Crude Birth Rate) Telah mencapai kinerja sebesar 118,80% dengan efisiensi

anggaran 6,49%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui evaluasi

terhadap pengelolaan data, pendidikan kependudukan dilingkungan sekolah menengah

dan dilingkungan wilayah melalui LPMK dan FAPSEDU (Forum Antar Umat Beragama Peduli

Keluarga Sejahtera dan Kependudukan).

2. Sasaran CPR (Contraceptive Prevalence Rate) Telah mencapai kinerja sebesar 105,61%

dengan efisiensi anggaran 9,63%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh

melalui monitoring pelayanan fasilitas kesehatan KB, baik dari tenaga medisnya maupun

kelengkapan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan KB, distribusi alat dan obat

kontrasepsi dan pelayanan KB bersama dengan jenis pelayanan bagi PUS berupa

pemeriksaan papsmear, pemeriksaan IVA, bongkar pasang IUD, bongkar pasang Implan,

pelayanan tubektomi/Metode Operasi Wanita, pelayanan vasektomi/Metode Operasi Pria.

3. Sasaran Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)

Telah mencapai kinerja sebesar 116,83% dengan efisiensi anggaran 1,69%. Efisiensi

anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui komunikasi, informasi dan edukasi di

Kampung KB, dikelompok-kelompok agama melalui FAPSEDU dan dikomunitas-komunitas

tertentu.

3.3. Inovasi

Tantangan Global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak

dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai

pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara

langsung maupun tidak langsung.

Dari keseluruhan kegiatan yang ada di Dinas Dalduk dan KB, pada tahun 2019 ada

beberapa kegiatan yang menjadi kegiatan unggulan dan inovasi Dinas Dalduk dan KB, yaitu:

1. Kampung KB

A. Pembentukan Kampung KB

Kampung KB Tahun 2016 pertama kali dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota

Yogyakarta Nomor : 397 Tahun 2016 pada tanggal 30 Juni 2016 dandicanangkan

olehGubernur DIY, yaitu Kampung KB RW 12 Kel Prawirodirjan, Gondomanan.

39

Kampung KB Tahun 2017 ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta

Nomor : 412 Tahun 2017 pada tanggal 11 September 2017 yaitu:

1. RW 04 Kel Bener, Tegalrejo

2. RW 07 Kel Gowongan, Jetis

3. RW 07 Kel. Baciro, Gondokusuman

4. RW 14 Kel Tegalpanggung, Danurejan

5. RW 01 Kel Pringgokusuman, Gedongtengen

6. RW 04 Kel Notoprajan, Ngampilan

7. RW 11 Kel Pakuncen, Wirobrajan

8. RW 15 Kel Gedongkiwo, Mantrijeron

9. RW 08 Kel Kadipaten, Kraton

10. RW 02 Kel Gunungketur, Pakualaman

11. RW 19 Kel Brontokusuman, Mergangsan

12. RW 12 Kel Sorosutan, Umbulharjo

13. RW 08 Kel Rejowinangun, Kotagede

Kampung KB Tahun 2018 dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta

Nomor : 474 Tahun 2018 tertanggal 5 Oktober 2018, yaitu:

1. Kampung Sudagaran Kel Bener, Kec. Tegalrejo

2. Kampung Pajeksan, Kel. Sosromenduran, Kec. Gedongtengen

3. Kampung Pingit, Kel. Bumijo, Kec. Jetis

4. Kampung Iromejan, Kel Klitren, Kec. Gondokusuman

5. KampungTegal Lempuyangan, Kel. Bausasran, Kec. Danurejan

6. Kampung Ngampilan, Kel. Ngampilan, Kec. Ngampilan

7. Kampung Ketanggungan Kulon, Kel. Wirobrajan, Kec. Wirobrajan

8. Kampung Jogokariyan, Kel. Mantrijeron, Kec. Mantrijeron

9. Kampung Mangunnegaran, Kel. Panembahan, Kec. Kraton

10. Kampung Ratmakan, Kel. Ngupasan, Kec. Gondomanan

11. Kampung Kepatihan, Kel. Purwokinanti, Kec. Pakualaman

12. Kampung Bintaran, Kel. Wirogunan, Kec. Mergangsan

13. Kampung Sidobali, Kel. Muja-Muju, Kec. Umbulharjo

14. Kampung Darakan Barat, Kel Prenggan, Kec. Kotagede

Kampung KB Mandiri Tahun 2019 dibentuk inisiatif dan keinginan warga, yaitu:

1. Kampung KB RW 3 Kel. Gunungketur, Kec. Pakualaman.

2. Kampung KB Taman, Kel. Patehan, Kec. Kraton

3. Kampung KB Minggiran, Kel. Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron

4. Kampung KB Cokrokusuman, Kel. Cokrodiningratan, Kec. Jetis

5. Kampung KB Basen, Kel. Purbayan, Kec. Kotagede

6. Kampung KB Ponggalan, Kel. Giwangan, Kec. Umbulharjo

40

B. Dukungan Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap Kampung KB

a. Dukungan Anggaran:

Operasional Kampung KB dianggarkan melalui dana BOKB (Bantuan

Operasional Keluarga Berencana) yang berasal dari Dana Alokasi Khusus Sub Bidang

KB).Setiap Kampung KB mendapatkan dana sekitar Rp. 47.500.000,-/kampung.

Sedangkan Dana yang berasal dari APBD berupa dana untuk keperluan monitoring

dan evaluasi Kampung KB, rapat koordinasi tingkat Kota, dan pembuatan Plang, serta

Prasasti.

b. Dukungan melalui program Gandeng Gendong Pemerintah Kota Yogyakarta

Program Gandeng Gendong merupakan implementasi dari gerakan yang

sebelumnya digulirkan oleh Pemerintah Kota, yaitu Gerakan Segoro Amarto yaitu

sebuah gerakan “Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarta”. Adapun

program Gandeng Gendong sendiri mempunyai filosofi : menggandeng bagi mereka

yang masih bisa diberdayakan, dan menggendong bagi mereka yang sudahtidak bias

diberdayakan. Gandeng Gendong sendiri mempunyai 5 elemen, yang terdiridari 5 K :

Kota, Kampus, Kampung, Korporasi, dan Komunitas.

Implementasi Gandeng Gendong dalam bidang pemberdayaan terlihat dari

kebijakan adanya kewajiban OPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk

memesan hidangan rapat melalui Aplikasi e Nglarisi yang merupakan UKM penyedia

jasa makan minum rapat yang mewajibkan anggotanya termasuk KK miskin.

Kelompok UPPKS di Kampung KB yang sudah terbentuk dan eksis di Aplikasi e Nglarisi

diantaranya adalah:

1. UPPKS Sempulur dari Kampung KB RW 15 Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron

2. UPPKS Sekar Flamboyan dari Kampung KB RW 2 Gunungketur, Kec. Pakualaman

3. UPPKS Mantul dari Kampung KB Tegallempuyangan, Kec. Danurejan

4. UPPKS Pare Ayam dari Kampung KB RW 14 Kel Tegalpanggung, Kec. Danurejan

5. UPPKS Kelapa XI dari Kampung KB Pajeksan, Kel. Sosromenduran, Kec.

Gedongtengen.

6. UPPKS BKR RW 9 Kel. Ngupasan, Kec. Gondomanan.

7. UPPKS Lumintu dari Kampung KB Bintaran, Kel. Wirogunan, Kec. Mergangsan

Selain hal tersebut diatas, UPPKS di Kampung KB juga mendapatkan dana

CSR dari Bank BPD DIY maupun Bank Jogja, yaitu:

Tahun 2018

1. UPPKS Sekar Flamboyan dari Kampung KB RW 2, Kel. Gunungketur, Kec.

Pakualaman sejumlah Rp. 15.000.000,- untuk Pelatihan Pembuatan BirPletok.

2. UPPKS Rewina 08 dari Kampung KB Rejowinangun Kec. Kotagede sejumlah Rp.

10.430.000,- untuk Pelatihan Pembuatan Jamu Instan.

3. UPPKS Kenanga Kuning dari Kampung KB RW 4 NotoprajanKec. Ngampilan

sejumlah Rp. 10.795.000,- berupa Pelatihan Pembuatan Kue Lasagna

4. UPPKS Kencana Boga dari Kampung KB RW 12 Kel. Prawirodirjan, Kec.

Gondomanan sejumlah Rp. 12.275.300,- untuk Pelatihan Pembuatan Zuppa Sup.

41

5. UPPKS Kenanga dari Kampung KB RW 11 Kel. Pakuncen, Kec. Wirobrajan,

sejumlah Rp. 6.800.000,- untuk Pelatihan pembuatan Kue Basah dan Tradisional

6. Kampung KB Bener RW 4 Bener, Kec. Tegalrejo sejumlah Rp. 9.880.000,- untuk

Pelatihan Batik Cap Kombinasi Tulis

7. UPPKS Rumbesapro dari Kampung KB RW 8 Kel. Kadipaten, Kec. Kraton sejumlah

Rp. 10.660.000,- untuk Pelatihan Membuat Kue Basah.

Tahun 2019

1. UPPKS Lestari 8 dari Kampung KB Mujamuju, Kec. Umbulharjo sejumlah Rp.

13980.000,- untuk Pembuatan Membuat Kue Kering

2. UPPKS Bangun Sejahtera dari Kampung KB RW 19 Brontokusuman Kec.

Mergangsan sejumlah Rp. 9.670.000,- untuk Pelatihan Membuat Aneka Sandal

3. UPPKS Sempulur dari Kampung KB RW 15 Kel. Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron

sebanyak Rp. 20.000.000,- untuk Pelatihan Pembuatan Kripik Tahu.

4. UPPKS Tulip dari Kampung KB RW 1 Jlagran Kel. Pringgokusuman, Kec.

Gedongtengen sejumlah Rp. 20.000.000,- untuk Pembuatan Kue Kering.

5. Kampung KB Sudagaran Kel. Bener, Kec. Tegalrejo sejumlah Rp. 11.000.000,-

untuk Pelatihan Membuat Kue Kering.

C. Inovasi dan Pengembangan Kampung KB

Selain dukungan dari Pemerintah Kota Yogyakarta, masyarakat beserta pengurus

Kampung KB telah melakukan beberapa inovasi dan pengembangan untuk peningkatan

dan kemajuan Kampung KB, yaitu

- Pembuatan profil kampung KB melalui “Open street map” bekerjasaman dengan

ATMAGO di Kampung KB RW 2 Gunungketur – Pakualaman

- Kampung KB RW 2 Kel. Gunungketur, Kec. Pakualaman, melalui produk andalan yaitu

lele cendol, yang saat ini per bulan produksi lele cendol telah mencapai 1,5 kwintal

per bulan. Sedangkan omset penjualan kelompok UPPKS sebanyak 35 juta perbulan.

Foto-foto produk UPPKS Sekar Flamboyan Pakualaman dalam aplikasi e-Nglarisi

Gambar 3.2. UPPKS dalam Aplikasi e-Nglarisi

42

- Pelaksanaan PEW (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat) dan pelaksanaan Tribina

seminggu 2 kali di Kampung KB RW 12 Prawirodirjan – Gondomanan. Selaian itu

Kampung KB RW 12 Prawirodirjan Kec. Gondomanan juga telah menghasilkan produk

camilan kemasan yang telah disetor di pusat oleh oleh di Kota Yogyakarta.

- Pemberian nama gang menggunakan nama alat kontrasepsi di Kampung KB RW 1

Jlagran – Gedongtengen

- Pelaksanaan KIE melalui kesenian Theater, Sekolah Bunda, di Kampung KB RW 7

Baciro – Gondokusuman

- Pengembangan lele cendol di Kampung KB RW 14 Juminahan – Danurejan

- Rintisan Kampung Wingko di Kampung KB RW 8 Kadipaten – Kraton

- WKBSM (Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis Masyarakat) di Kampung KB RW 12

Sorosutan – Umbulharjo

- Pengembangan Lorong sayur, Budidaya Lele cendol, Budidaya Jahe Merah, Sere,

Lidah Buaya, Tanaman Toga, Kampung Herbal di Kampung KB RW 8 Rejowinangun –

Kotagede

- Pengembangan usaha Blangkon, Tas Vinil, Souvenir Batik, Kain Perca di Kampung KB

RW 19 Brontokusuman – Mergangsan

- Pembuatan mural di Kampung KB RW 11 Pakuncen – Wirobrajan

- GEMATI (gerakan edukasi melalui 3 intervensi) bekerjasama dengan penyuluh agama

dengan menyasar para remaja yang ada diwilayah Kampung KB RW 4 Sidomulyo –

Tegalrejo

- Kampung KB RW 15 Dukuh, Kel. Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron melalui UPPKS

Sempulur, yang telah tergabung dalam aplikasi e Nglarisi, telah berkembang pesat,

dan saat ini telah mempunyai rata-rata omset sebesar 50 juta perbulan.

Foto produk UPPKS Sempulur dalam e-Nglarisi

43

- Kampung KB Pajeksan melalui UPPKS Kelapa XI, telah mempunyai omset 25 juta

perbulan.

Foto produk UPPKS Kelapa XI dalam e-Nglarisi

D. Rencana Pengembangan Kampung KB

Melihat perkembangan Kampung KB, ke depan, Dinas Dalduk dan KB akan

bekerjasama dengan Dinas Kominfo untuk membuat aplikasi yang menghubungkan

Kampung KB dengan JSS Kota Yogyakarta.

2. GO SAHAJA

GO SAHAJA merupakan salah satu inovasi yang ada di Dinas Dalduk dan KB. Dalam

Go SAHAJA atau Gerakan Orangtua Sahabat Remaja ini, orangtua dari beberapa wilayah yang

terpilih (bantaran sungai atau yang terjadi kasus kehamilan tidak diinginkan) di berikan

pelatihan untuk cara-cara melakukan pendekatan dan berkomunikasi dengan anak

remajanya. Jadi Go SAHAJA ini adalah gerakan preventif untuk mencegah permasalahan-

permasalahan remaja dengan melakukan penguatan pada keluarga, khususnya orangtua.

Pada tahun 2019, selain melaksanakan pelatihan dan pendampingan, juga disusun bahan

buku monitoring kesehatan reproduksi remaja bagi orangtua sebagai pedoman atau panduan

bagi orangtua untuk melakukan monitoring putra-putrinya dalam perkembanagan

reproduksinya.

Selain sebagai gerakan preventif untuk mencegah permasalahan-permasalahan

remaja, GO SAHAJA merupakan salah satu cara untuk menarik masyarakat, dalam hal ini

orangtua/keluarga yang memiliki remaja untuk tertarik mengikuti kegiatan kelompok Bina

Keluarga Remaja (BKR).

44

Pada tahun 2018 – 2019, ada 7 wilayah yang sudah dilaksanakan pelatihan GO

SAHAJA, yaitu :

a. Kelurahan Notoprajan Kecamatan Ngampilan,

Perubahan setelah GO SAHAJA :

- Tidak terjadi kasus KTD

- Kegiatan PIK Remaja Tedjo CERIA dilaksanakan 2 bulan sekali dengan menghadirkan

pemateri dari berbagai kalangan, antara lain mahasiswa UAD. Namun belum ada

kegiatan kolaborasi antara PIK R dan BKR

b. Kelurahan Pringgokusuman Kecamatan Gedongtengen,

Perubahan setelah GO SAHAJA :

- Tidak terjadi kasus KTD

- Pertemuan BKR kembali rutin terlaksana

- Melaksanakan outbond PIK R

c. Kelurahan Bumijo Kecamatan Jetis,

Perubahan setelah GO SAHAJA :

- Pertemuan BKR (Bina Keluarga Remaja) sudah mulai aktif kembali

- Tidak ada kasus KTD

- Terlaksana pelatihan batik dengan peserta anggota BKR dan PKK

d. Kelurahan Terban Kecamatan Gondokusuman,

e. Kelurahan Gedongkiwo Kecamatan Mantrijeron,

Perubahan setelah GO SAHAJA :

- Perubahan pola asuh pada keluarga yang tersasar GO SAHAJA

f. Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tegalrejo,

Perubahan setelah GO SAHAJA :

- Tidak ada kasus KTD

g. Kelurahan Giwangan Kecamatan Umbulharjo

Perubahan setelah GO SAHAJA :

- Sesudah terbentuk PIK R dan BKR dengan kegiatan/pertemuan diadakan sebulan

sekali secara mandiri

- Keterpaduan 2 (dua) kelompok BKR (BKR Go Sahaja RW . 08 dan BKR Go Sahaja RW.

09) yang pertemuannya dijadikan pada satu waktu.

45

BAB 4

Penutup

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Dalduk dan KB pada Tahun

Anggaran 2019 merupakan tahun ke-3 dari Rencana Strategis Dinas

Dalduk dan KB Tahun 2017-2022. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja

sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan

serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum

tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Dalduk dan KB tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Renstra, Dinas Dalduk dan KB memiliki 1 (satu) indikator sasaran strategis dan 4

(empat) indikator sasaran program. Pada tahun 2019, realisasi indikator sasaran strategis Dinas

Dalduk dan KB berupa jumlah rata-rata anak dalam keluarga telah mencapai 138,92% (melebihi

target) dengan 3 (tiga) dari 4 (empat) indikator sasaran program yang juga melebihi target, yaitu

indikator sasaran program berupa CBR (118,83%), CPR (105,61%) dan persentase unmetneed

(116,83%) . Sementara itu, sebanyak 1 (satu) indikator sasaran program, yaitu persentase

kelompok kegiatan bina keluarga, belum memenuhi target atau tercapai 91,83%. Tidak

tercapainya target disebabkan oleh berbagai faktor kendala.

2. Dari indikator SDGs, realisasi 4 (empat) indikator Kota Yogyakarta telah melebihi realisasi DIY,

yakni Meningkatnya cakupan CPR cara modern pada penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka

Panjang, Menurunnya jumlah kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun, Menurunnya rata-rata

jumlah anak yang dimiliki oleh WUS sepanjang masa reproduksinya dan Meningkatnya jumlah

peserta KB aktif. Sedangkan 2 (dua) indikator lainnya, yaitu Peserta KB Aktif cara modern

Keluarga Pra Sejahtera dan KS I dan Meningkatnya cakupan CPR cara modern (Contraceptive

Prevalence Rate) masih perlu ditingkatkan lagi.

3. Penyebab belum terpenuhinya target indikator sasaran program berupa persentase kelompok

bina keluarga adalah metode pertemuan sulit untuk dilakukan karena kesibukan dari orang tua

dan manfaat dari BKB, BKR, dan BKL tidak langsung terlihat, baru dapat terlihat beberapa tahun

berikutnya.

4. Pengguna KB tradisional di KotaYogyakarta masih cukup tinggi yang perlu menjadi perhatian

karena dapat berpengaruh pada kesehatan ibu dan anak.

Bab 5 Berisi :

1. Kesimpulan

2. Rencana Tindak

Lanjut

46

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat

dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Perlu pembinaan dan pelestarian kelompok bina keluarga yang sudah maupun akan dibentuk

dengan meningkatkan pertemuan bina keluarga melalui pertemuan-pertemuan di wilayah dan

revitalisasi metode pembinaan kelompok bina keluarga.

2. Pelaksanaan pelatihan-pelatihan pelayanan dan KIE bagi kader KB, PKB, maupun petugas medis

untuk mengurangi bias provider pelayanan KB.

3. Prioritas pelaksanaan pelayanan KB bersama/pelayanan KB gratis kepada PUS Pra Sejahtera dan

KS I serta peserta KB baru yang beralih cara dari kontrasepsi tradisional ke kontrasepsi modern.

4. Pengelolaan SDM pelaksana program KKBPK dengan menyesuaikan perkembangan teknologi

yang ada untuk menciptakan mekanisme kerja yang lebih efektif dan efisien.

5. Peningkatan keterlibatan OPD terkait dalam pengelolaan dan pelaksanaan program KKBPK

dengan pembentukan pokja-pokja.

LAMPIRAN:

Lampiran 1. Struktur Organisasi

Lampiran 2. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Tahun 2019

Lampiran 5. Rencana Aksi

Lampiran 6. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya

Lampiran 7. Penghargaan yang pernah diterima

KEPALA DINAS

UPT

SEKSI DATA, ADVOKASI

DAN KIE

SEKSI PEMBANGUNAN

KELUARGA

SUB BAGIAN UMUM &

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN,

PERENCANAAN, EVALUASI,

& PELAPORAN

BIDANG PENGENDALIAN

PENDUDUK, DATA,

ADVOKASI DAN KIE

BIDANG KELUARGA

BERENCANA &

PEMBANGUNAN KELUARGA

SEKRETARIAT

SEKSI PENGENDALIAN

PENDUDUK

SEKSI KELUARGA

BERENCANA

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

Lampiran 1. Struktur Organisasi

Lampiran 2. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

Tujuan PD Indikator Tujuan PD

Sasaran PD

Indikator Sasaran PD

Formula Indikator

Sasaran PD

2017 2018 2019 Target Sasaran PD

Target Sasaran

PD

Realisasi

Target Sasaran

PD

Realisasi

Target Sasaran

PD

Realisasi

Tingkat Capaian

2020 2021 2022

Tujuan Daerah 4.1 Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan

Mengendalikan angka kelahiran melalui edukasi dini pengendalian penduduk, peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kualitas keluarga

Total Fertility Rate

Jumlah Penduduk Terkendali

rata-rata jumlah anak dalam keluarga

Jumlah anak dibagi jumlah keluarga

2 1,25 2 1,24 2 1,22 138,92% 2 2 2

Program PD Indikator

Program PD

2017 2018 2019 Target Program PD

Target Program

PD Realisasi

Target Program

PD Realisasi

Target Program

PD Realisasi

Tingkat Capaian

2020 2021 2022

Program pengendalian penduduk

CBR (Crude Birth Rate)

11-10 CBR

8,77 CBR 11-10 CBR

8,64 CBR 11-10 CBR

8,12 118,83% 11-10 CBR

11-10 CBR

11-10 CBR

Program keluarga berencana dan pembangunan keluarga

Persentase kelompok kegiatan bina keluarga

27,15% 26,91% 27,80% 25,93% 29,70% 27,27% 91,83% 31,12% 32,54% 33,96%

Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)

11,40% 13,74% 13,00% 15,13% 11,28% 9,38% 116,83% 11,22% 11,16% 11,10%

CPR (Contraceptive Prevalence Rate)

73,66% 70,18% 70,18% 68,19% 73,77% 77,91% 105,61% 73,83% 73,94% 74,00%

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Tahun 2019

PENGUKURAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Triwulan IV Keterangan Program Pagu

Triwulan IV Keterangan

Realisasi % Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.

Jumlah

Penduduk

Terkendali

rata-rata jumlah

anak dalam

keluarga

2

rerata

Jumlah anak dibagi

jumlah keluarga

1,22

rerata 138,92 -

Program Pengendalian

Penduduk 2.458.124.400 2.298.634.078 93,51

Program Keluarga Berencana

dan Pembangunan Keluarga 3.842.027.000 3.653.255.588 95,09

Faktor Pendorong: Tingkat pendidikan PUS sudah tinggi, akses informasi dan pelayanan KB mudah dan terjangkau.

Uraian Permasalahan: 1. Kurangnya pelatihan untuk pelayanan prima bagi KIE medis dan petugas KB di wilayah

2. Kurang optimalnya peran kader di tingkat RT dan RW.

Rencana Tindak Lanjut:

Yogyakarta, 15 Januari 2020

Kepala

Drg. EMMA RAHMI ARYANI, MM

NIP. 196606091993032004

Lampiran 5. Rencana Aksi

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

TAHUN 2019

No Sasaran Indikator Target 2019

Program/Kegiatan/Keluaran Tolok Ukur

Program/Kegiatan

Target 2019 Anggaran

Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Jumlah

Penduduk

Terkendali

rata-rata jumlah anak

dalam keluarga

0,00

rerata

0,00

rerata

0,00

rerata

2,00

rerata Program Pengendalian Penduduk

CBR (Crude

Birth Rate)

10,75

CBR

10,50

CBR

10,25

CBR

10,00

CBR 2.458.124.400

Pengendalian Penduduk 6,93

%

33,00

%

71,86

%

95,94

% 295.354.400

Dokumen Penyusunan dan Penilaian Parameter Kependudukan;

1.00 dokumen; 0.00 % 6.60 % 100.00

% 100.00

% 33.000.000

Pembinaan FAPSEDU (Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan

Kependudukan) tingkat Kota dan Kecamatan;

3.00 kegiatan; 12.00

%

36.82

%

58.31

%

100.00

% 242.308.620

Sosialisasi isu-isu strategis kependudukan bagi

PKK; 62.00 orang; 0.00 %

100.00

%

100.00

%

100.00

% 7.575.000

Sosialisasi Isu - Isu Strategis bagi LPMK; 60.00 orang; 0.00 % 100.00

%

100.00

%

100.00

% 7.525.000

Sosialisasi Pengendalian Penduduk bagi BKB; 70.00 orang; 0.00 % 100.00

% 100.00

% 100.00

% 8.325.000

Dokumen Kebijakan Pengendalian Kependudukan;

1.00 dokumen; 0.00 % 1.51 % 100.00

% 100.00

% 48.000.000

Dokumen Modul Fapsedu. 1.00 dokumen. 0.00 % 100.00

% 100.00

% 100.00

% 38.625.000

SMP yang terinformasi Sekolah Siaga Kependudukan

65.00 SMP 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0

Pengelolaan Data, Advokasi, dan

Komunikasi Informasi Edukasi

Kependudukan dan Keluarga Berencana

44,42

%

66,79

%

82,69

%

100,01

% 2.162.770.000

Dokumen pencatatan pelaporan; 2.00 dokumen; 37.93

% 55.17

% 72.41

% 100.00

% 1.000.522.620

Media advokasi,promosi, publikasi dan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) program

KKBPK (regulasi, media cetak, radio, televisi,

media luar ruang lainnya);

6.00 media; 28.00

%

72.00

%

88.00

%

100.00

% 748.474.000

Pembinaan Forum KKBPK (Kependudukan, 1.00 jenis; 20.00 60.00 100.00 100.00 33.210.000

1

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

TAHUN 2019

No Sasaran Indikator Target 2019

Program/Kegiatan/Keluaran Tolok Ukur

Program/Kegiatan

Target 2019 Anggaran

Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Keluarga Berencana dan Pembangunan

Keluarga);

% % % %

Advokasi lembaga pemerintah/non

pemerintah; 1.00 lembaga; 0.00 % 0.00 % 0.00 %

100.00

% 3.590.000

Penguatan jejaring program KKBPK; 2.00 kegiatan; 0.00 % 0.00 % 100.00

%

100.00

% 43.290.000

Jenis sarana kerja pendataan. 2.00 jenis. 100.00

%

100.00

%

100.00

%

100.00

% 420.000.000

Program Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga

CPR

(Contraceptive

Prevalence Rate)

69,59

%

70,98

%

72,38

%

73,77

% 3.842.027.000

Persentase

kelompok

kegiatan bina

keluarga

26.87

%

27.82

%

28.76

%

29.70

%

Persentase

pasangan usia

subur yang ingin

ber-KB tidak

terpenuhi

(unmetneed)

14.17

%

13.21

%

12.24

%

11.28

%

Pelayanan Keluarga Berencana 21,85

%

48,70

%

78,74

%

100,00

% 2.340.162.000

Laporan monitoring pelayanan fasilitas

kesehatan KB; 14.00 laporan;

36.00

%

36.00

%

50.00

%

100.00

% 16.580.000

Jenis pelayanan KB; 3.00 jenis; 15.00

%

40.00

%

75.00

%

100.00

% 81.700.000

Pembinaan Kampung KB; 28.00 kampung; 25.00

%

44.00

%

72.00

%

100.00

% 910.680.000

Laporan pembinaan dan evaluasi program KB; 1.00 dokumen; 20.00

% 48.00

% 79.00

% 100.00

% 811.789.300

Laporan kesertaan KB Responsif Gender; 1.00 laporan; 6.00 % 45.00

% 72.00

% 100.00

% 102.780.000

Sosialisasi kespro (kesehatan reproduksi); 3.00 kegiatan; 19.00

% 47.00

% 83.00

% 100.00

% 128.160.000

Pembinaan remaja terkait TRIAD KRR (Tiga 7.00 jenis 25.00 60.00 98.00 100.00 292.820.000

2

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

TAHUN 2019

No Sasaran Indikator Target 2019

Program/Kegiatan/Keluaran Tolok Ukur

Program/Kegiatan

Target 2019 Anggaran

Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kesehatan Reproduksi Remaja); % % % %

Jenis Pembinaan dan lomba bidang KB. 6.00 jenis. 22.00

% 100.00

% 100.00

% 100.00

% 90.160.000

Pembinaan Pembangunan Keluarga 15,70

%

51,48

%

86,46

%

100,00

% 1.501.865.000

Laporan monitoring Pembangunan Keluarga; 1.00 dokumen; 35.00

% 49.00

% 97.00

% 100.00

% 271.528.620

Pembinaan kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia

dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga

Sejahtera;

4.00 jenis 0.93 % 80.65

%

94.84

%

100.00

% 316.550.000

Pelatihan Anggota Bina Keluarga Sejahtera

dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga

Sejahtera;

1.00 kali; 0.00 % 100.00

% 100.00

% 100.00

% 29.980.000

Orientasi pembinaan ketahanan keluarga; 45.00 kali; 16.81

%

32.72

%

75.00

%

100.00

% 678.225.000

Penguatan PPKS; 2.00 kali; 0.00 % 52.47

%

100.00

%

100.00

% 6.575.000

Promosi hasil kelompok UPPKS; 5.00 kali; 0.00 % 45.31

%

95.60

%

100.00

% 110.272.000

Seleksi dan Pembinaan bidang Pembangunan

Keluarga; 5.00 jenis;

29.65

%

100.00

%

100.00

%

100.00

% 113.650.000

Yogyakarta, 2 Januari 2019

Kepala

ENY RETNOWATI, SH

NIP. 196103031988032004

Lampiran 6. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA Jl. Depokan KG.II/242 Yogyakarta Kode Pos : 55171 Telp. (0274) 371173, 515865, 562682

Fax (0274) 384196 EMAIL : daldukkb@jogjakota go.id HOT LINE SMS : 08122780001 (0274) 9232543 HOT LINE EMAIL :

upik@jogjakota.go.id WEB SITE : www.jogjakota.go.id

TANGGAPAN/TINDAK LANJUT EVALUASI LKJIP TAHUN SEBELUMNYA

DINAS DALDUK DAN KB

No Saran/Rekomendasi Tindak lanjut

1 Pelaksanaan monitoring target jangka

menengah dalam Renstra dilakukan secara

terjadual dan dilengkapi dengan SOP atau

mekanisme yang jelas

Disusun SOP terhadap target dan

dilaksanakan monev target jangka

menengah dalam Radalgram secara

terjadwal setiap minggu pertama setiap

bulan

2 Rencana Aksi atas kinerja belum

mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci

setiap periode yang akan dilakukan dalam

rangka mencapai kinerja

Perbaikan formulir Rencana Aksi

3 Evaluasi atas program menyimpulkan

keberhasilan atau kegagalan program,

memberikan rekomendasi-rekomendasi

perbaikan perencanaan kinerja yang dapat

dilaksanakan dan peningkatan kinerja yang

dapat dilaksanakan

Monitoring dan evaluasi keberhasilan atau

kegagalan program dituangkan dalam

Berita Acara yang memuat rekomendasi

perbaikan

4 Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam

rangka mengendalikan kinerja

Monitoring Rencana Aksi dilakukan

bersama PPTK secara terjadwal setiap

minggu pertama setiap bulan

Kepala

Drg. EMMA RAHMI ARYANI, MM NIP. 196606091993032004

Lampiran 7. Penghargaan yang pernah diterima

Pelaksanaan Urusan Keluarga Berencana ini mendapat apresiasi dengan diterimanya beberapa

penghargaan sebagai berikut :

1. Tingkat Nasional

- Satya Lencana Pembangunan dan Satya Lencana Wira Karya untuk Walikota dan TP PKK

Yogyakarta.

- Juara harapan 2 Nasional Lomba Kesatuan Gerak PKK – KB – Kesehatan untuk Kampung KB

RW 1 Jlagran Kelurahan Pringgokusuman Kecamatan Gedongtengen.

2. Tingkat Propinsi

- Juara 1 Tingkat DIY Lomba Kesatuan Gerak PKK – KB – Kesehatan untuk Kampung KB

Bintaran.