LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) TAHUN ...pn-mungkid.go.id/images/file/LKJIP2016PNMKD.pdfBersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP )

TAHUN ANGGARAN 2016

PENGADILAN NEGERI MUNGKID


JL. SOEKARNO HATTA NO. 9 MUNGKID

JAWA TENGAH – INDONESIA

TELP 0293 - 788254 FAX. 0293 - 788308

i

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) tahun 2016 Pengadilan Negeri Mungkid

yang disusun berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dan Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2016 Pengadilan Negeri Mungkid.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan

peradilan umum, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang

Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lembaga Mahkamah Agung RI

sebagai salah satu institusi negara/ kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk

mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan

sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada

publik.

Untuk itulah Pengadilan Negeri Mungkid membuat Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 yang juga mengacu pada Inpres 7 Tahun 1999 tentang

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan

legitimate. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri

Mungkid dalam melaksanakan berbagai kewajibannya. Sangat disadari bahwa laporan ini

belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang

diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat

memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilakukan oleh jajaran Pengadilan

Negeri Mungkid.

ii

Dalam penyusunan LKjIP ini kami telah berusaha semaksimal mungkin, namun kami

menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan laporan ini tentu masih banyak terdapat

kekurangan yang perlu disempurnakan. OIeh karena itu, kami mengharapkan kritik dan

saran guna mendukung kesempurnaan pelaksanaan tugas yang akan datang.

Kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini dapat menjadi

media pertanggung jawaban kinerja serta peningkatan kinerja di masa mendatang bagi

seluruh anggota organisasi Pengadilan Negeri Mungkid. Akhirnya hanya kepada Allah SWT

kita berserah diri, dan tidak lupa kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan

laporan ini kami ucapkan terimakasih.

iii

EXECUTIVE SUMMARY

Salah satu asas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah

akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat

yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja

Pengadilan Negeri Mungkid Tahun 2016 ini disusun. Laporan ini menyajikan capaian kinerja

dari Pengadilan Negeri Mungkid selama tahun 2016, yang merupakan pelaksanaan amanah

yang diemban oleh organisasi. Walaupun Inpres 7 tahun 1999 memang mensyaratkan

setiap instansi pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun laporan ini juga

merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka

peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Mewujudkan aparatur negara yang profesional, efektif, efisien dan bersih

merupakan tujuan utama Pengadilan Negeri Mungkid. Beberapa keberhasilan yang didapat

antara lain adalah :

1. Peningkatan kinerja pelayanan beberapa unit pelayanan publik terutama di bidang

Hukum antara lain: Legalisasi Badan Hukum Surat Keterangan tidak pernah dipidana

dan tidak dicabut hak pilihnya.

Muara dari berbagai perbaikan pada Pengadilan Negeri Mungkid adalah adanya

peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Sangat disadari, peningkatan

kinerja pelayanan ini masih sangat terbatas, namun setidaknya hal ini telah

menggambarkan adanya upaya nyata dalam rangka menjalankan salah satu fungsi

pemerintah dalam memberikan pelayanan.

2. Peningkatan profesionalitas dan kinerja SDM di Pengadilan Negeri Mungkid melalui

sistem pembinaan karir PNS yang transparan dan akuntabel, penyempurnaan

remunerasi pegawai, dan kebijakan netralitas PNS.

3. Penerapan sistem pengawasan intern yang bertujuan untuk meningkatkan

efektivitas pengawasan dan efektivitas pengawasan ini pada akhirnya diharapkan

dapat memicu peningkatan kinerja setiap organisasi pemerintah.

iv

4. Penerapan Keterbukaan Informasi di Pengadilan Negeri Mungkid sebagai

implementasi dari SK KMA Nomor. 144/KMA/SK/VIII/ 2007 tentang Keterbukaan

Informasi di pengadilan, telah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat

dengan adanya Web Site Pengadilan Negeri Mungkid :www.pn-mungkid.go.id,

harapan dengan adanya situs sini adalah sebagai media informasi yang dapat

dimanfaatkan tidak hanya di lingkungan peradilan tetapi masyarakat secara umum

khususnya para pencari keadilan, dan bahkan di tahun 2016 bisa diakses oleh di

fabel tunanetra.

Salah satu Persyaratan mutlak atau conditio sine qua non

dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum adalah pengadilan yang mandiri, netral (tidak berpihak), kompeten dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa

hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan. Hanya Pengadilan yang

memiliki semua kriteria tersebut yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia.

Sebagai aktor utama lembaga peradilan, posisi, dan peran hakim menjadi sangat penting,

terlebih dengan segala kewenangan yang dimilikinya.

Mengingat Lembaga Mahkamah Agung merupakan salah satu institusi yang

menjadi percontohan dalam Program Reformasi Birokrasi dan secara formal Ketua

Mahkamah Agung telah menyampaikan 5 (lima) program, yaitu : Transparansi putusan,

Manajemen informasi teknologi, Pelatihan kode etik hakim, Pendapatan Negara tidak kena

pajak dan Manajemen SDM. Maka Pengadilan Negeri Mungkid sebagai satuan kerja

dilingkup Mahkamah Agung tentu akan berorientasi untuk menjalankan program-program

yang telah ditetapkan sehingga harapan akan adanya reformasi birokrasi di tubuh

Mahkamah Agung dapat tercapai.

Pada dasarnya upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Mungkid dalam

menunjang program tersebut dengan menitik beratkan pada reformasi manajemen

organisasi dan sumber daya manusia sehingga dapat menciptakan birokrasi yang bersih,

efisien, transparan, melayani dan terdesentralisasi.

http://www.pn-mungkid.go.id/

v

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR.................................................................................................................. i

EXECUTIVE SUMMARY ........................................................................................................... iii DAFTAR ISI .............................................................................................................................. v

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................................... 1 A. Latar Belakang ................................................................................................... 1

B. Tugas dan Fungsi ................................................................................................ 2 C. Sistematika Penyajian ...................................................................................... ..5

BAB II PERENCANAAN KINERJA .......................................................................................... ..6 A. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Mungkid .................................... .10

B. Penetapan Kinerja Tahun 2016 ....................................................................... .11 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................................ .13

A. Pengukuran Kinerja ......................................................................................... .13 B. Analisis Akuntabilitas Kinerja .......................................................................... .15

C. Akuntabilitas Keuangan................................................................................... .33 BAB IV PENUTUP ................................................................................................................ .38

A. Kesimpulan ...................................................................................................... .38

B. Saran – saran ................................................................................................... .38

LAMPIRAN ............................................................................................................................39 Struktur Organisasi .............................................................................................................. .40

Indikator Kinerja Utama ....................................................................................................... .41

RKT 2016 ............................................................................................................................. .46

Matriks Renstra 2015-2019 ................................................................................................. .48

PKT 2016 .............................................................................................................................. .52

SK Tim Penyusun LKjIP ......................................................................................................... .56

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Mungkid merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah

kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk

melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan

tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan

menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodic, dan akuntabilitas. Pelaporan

kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Mungkid

dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran

serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Sebagai instansi pemerintah menurut Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999

tentang Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan

pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran

maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan. Untuk itulah Pengadilan Negeri Mungkid menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) Tahun 2016.

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Mungkid merupakan kegiatan rutin

yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah

Agung RI Nomor: 553/SEK/01/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 perihal Penyampaian

LKjIP dan Dokumen Penetapan Kinerja dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan

Kinerja dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016 disesuaikan dengan Peraturan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010

dan diktum ketiga Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen

Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan

berdasarkan indikator Kinerja utama masing-masing.

2

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Bahwa dalam upaya mewujudkan supermasi hukum pengadilan yang bersih dan

berwibawa diperlukan ketegasan yang menyangkut Yudisial dan penata-usahaan

administrasi keuangan dan Pelaporan Instansi Pemerintah. Pengadilan Negeri Mungkid

adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid

berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta

menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan

kepadanya berdasarkan peraturan perundang‐undangan.

Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Mungkid yakni: 1. Ketua melakukan pengawasan internal mengenai :

1. Ketepatan waktu memulai persidangan .

2. Minutasi harus selesai tepat waktunya terutama terhadap perkara yang diajukan

banding dan dalam perkara pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan.

3. Pelaksanaan Eksekusi yang memenuhi persyaratan yang sesuai Undang-Undang

segera dilaksanakan

4. Tempat pelelangan dilaksanakan harus sama dengan tempat yang diumumkan

dalam pengumuman lelang.

5. Mengevaluasi laporan periodik yang menyangkut kegiatan setiap Hakim dan

Panitera Pengganti .

6. Mengevaluasi kinerja Wakil Ketua, Hakim, seluruh pejabat Kepaniteraan dan kesekretariatan serta karyawan dibuat secara berjenjang.

2. Wakil Ketua Melakukan pengawasan intern mengenai :

1. Perbuatan dan tingkah laku pejabat peradilan termasuk kemampuan teknis

administrasi dan moralitasnya..

2. Pentaatan jam kerja yang berlaku bagi pegawai dan tertib perkantoran. 3. Majelis Hakim Pengawas bidang masing-masing bertugas melakukan pengawasan :

1. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi perkara

perdata/pidana, administrasi umum yang ditugaskan Pimpinan Pengadilan Negeri.

2. Pengisian register perkara secara tertib dan terus-menerus.

3

3. Penyampaian laporan oleh Panitera Muda Perdata/Pidana kepada Panitera Muda

Hukum sebagai bahan pembuatan laporan.

4. Pembuatan laporan periodik oleh Panitera Muda Hukum.

5. Pelaksanaan tugas jurusita/Jurusita penganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Pembukuan keuangan perkara dibuat secara tertib dan terus-menerus sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

7. Khusus dalam pelaksanaan putusan pidana Hakim yang ditugaskan sebagai

KIMWASMAT secara periodik mengunjungi Rumah Tahanan Negara/Lembaga

Pemasyarakatan. 4. Panitera adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang

Pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen,

buku daftar, biaya perkara, dan surat‐surat lainnya disimpan di

Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Panitera

Muda dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di

Kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan, melaksanakan eksekusi putusan

perkara perdata yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu

yang ditentukan. 5. Panitera Muda Perdata adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat

jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara perdata,

mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih

berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata,

memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan,

mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat

tentang isinya, menyiapkan berkas perkaraapabila ada pihak-pihak yang berperkara

melakukan upaya Hukum untuk dikirim kepada Pengadilan Tinggi dan atau

Mahkamah Agung Republik Indonesia menyerahkan arsip berkas perkara kepada

Panitera Muda Hukum.

6. Panitera Muda Pidana adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat

jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan

persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain

4

yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada

setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan serta memberikan nomor register dan

mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register, disertai catatan singkat

tentang isinya, atau menyiapkan berkas perkara pidana yang dimohonkan upaya

hukum dan menyerahkan perkara kepada Panitera Muda Hukum. 8. Panitera Muda Hukum adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat

jalannya sidang Pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan

statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan

tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang‐undangan. 9. Sekretaris adalah melaksanakan pemberian dukungan dibidang administrasi,

organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.

10. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan pelaporan mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran

pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan,

evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan. 11. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan

organisasi dan tata laksana. 12. Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

pelaksaanaan urusan surat menyurat, rsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan,

keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan. 13. Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan

mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal:

membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan,

dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik berita acara

dan putusan. berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara pidana

kepada Panitera Muda Pidana dan menyerahkan berkas perkara perdata kepada

panitera muda perdata bila telah selesai dimutasi.

5

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Mungkid adalah sebagai

berikut :

BAB I Pendahuluan; menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan

tujuan penulisan laporan, tugas dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan. BAB II Perencanaan Kinerja; dijelaskan mengenai rencana strategis dan rencana

kinerja. Pada bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan

serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi

Pengadilan Negeri Mungkid Tahun 2016. BAB III Akuntabilitas Kinerja; diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis

akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan

dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-

langkah antisipatif yang akan diambil. BAB IV Penutup, mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan

kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan

Negeri Mungkid serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun

mendatang.

6

BAB II.

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Mungkid Tahun 2015–2019 merupakan

komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana

dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian,

pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk

mencapai efektivitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman

dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Mungkid diselaraskan dengan arah kebijakan dan

program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang

telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 –

2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman

dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam

mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang

diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri

Mungkid

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Mungkid adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Mungkid yang Agung”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Mungkid menetapkan misi yang

menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan

pelayanan pada masyarakat

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku

Agar misi tersebut sebagaimana telah disebutkan diatas dapat mencapai sasaran

7

yang diinginkan, maka ditetapkan tujuan sebagai berikut, yaitu :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Mungkid dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Untuk mewujudkan tujuan diatas maka diperlukan sasaran strategis sebagai berikut: 1. Meningkatnya penyelesaian perkara

2. Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Dalam menjalankan arah kebijakan sesuai visi dan misi Pengadilan Negeri Mungkid

untuk mewujudkan rencana strategis tersebut telah dilakukan seleksi sasaran dan skala

prioritas yang harus dilakukan setiap tahunnya yang dijabarkan melalui beberapa kegiatan

pokok yang diprioritaskan pada kegiatan yang banyak memberikan konstribusi pada visi

dan misi dimaksud. Beberapa program yang meliputi :

1. Program penataan manajemen peradilan, program ini berupa meningkatkan kinerja

Hakim Pengawas Bidang, membuat surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri

Mungkid tentang Jadwal dan susunan majelis hakim serta panitera pengganti,

membukukan job description serta rincian kerja harian bagi setiap pegawai

Pengadilan Negeri di Mungkid.

2. Program administrasi perkara, dengan kegiatan : peningkatan pelayanan dalam

penerimaan dan penyelesaian perkara melalui aplikasi Sistem Penelusuran Perkara

(SIPP) / Case trading System (CTS), penerimaan perkara permohonan banding.

kasasi , peninjauan kembali, eksekusi dan grasi.

3. Program administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan, dengan kegiatan :

pembentukan jadwal dan susunan majelis hakim dan panitera pengganti , revisi file ,

Instrumen yang berhubungan dengan admin persidangan, ketepatan penyelesaian

dan batas waktu minutasi perkara serta kearsipan perkara.

4. Program administrasi umum dengan kegiatan : Bidang Kepegawaian, pengadaan perlengkapan sarana tata usaha kepegawaian

yang meliputi : Buku induk pegawai, buku kendali, bagan struktur pegawai,

8

membuat SKP, DP3 dan DUK, pengusulan PNS, penanganan kenaikan pangkat,

kenaikan gaji berkala, pendidikan dan penjenjangan kesejahteraan pegawai dan

pengisian jabatan sesuai dengan program aplikasi SAPK secara Manual dan IT.

Bidang keuangan yaitu pengelolaan keuangan Negara (DIPA) tahun 2016 secara

cermat dan benar sesuai peruntukannya.

Bidang umum meliputi penanganan pengelolaan surat menyurat, pembuatan DIR,

pemeliharaan dan perawatan inventaris kantor serta aset Negara sesuai aplikasi

Simak BMN, perawatan kendaraan dinas yang meliputi: 3 unit mobil dan 5 sepeda

motor , pengadaan komputer, laptop, AC, Sound System, printer dan ATK, serta

melaksanakan pemeliharaan dan perawatan Kantor Pengadilan Negeri Mungkid

sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Bidang perpustakaan yaitu peningkatan kinerja petugas perpustakaan dan

pengadaan buku-buku perlengkapan perpustakaan yang baru, dengan program

aplikasi berbasis computer secara manual dan IT. 5. Program dengan kegiatan kinerja pelayanan public dengan kegiatan:

Bidang pengawasan, dengan kegiatan membuat kelompok keputusan ketua

Pengadilan Negeri Mungkid beserta rincian dengan kegiatan mengadakan rapat

dinas secara rutin setiap bulan, memberikan bimbingan kepada bawahan .

Bidang pengembangan sumber daya manusia, dengan kegiatan peningkatan

pengetahuan hakim, pejabat kepaniteraan/ kesekretariatan dan semua pegawai

dengan membentuk kelompok kajian perbidang dan mengefektifkan kajian hukum

dan kultum serta mengirim

untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan internal dan external.

Bidang pengadaan dan pemeliharaan inventaris yang menunjang pelayanan public

dan kinerja pengadilan sesuai dengan SOP.

Bidang ketertiban, kebersihan dan kedisiplinan, serta keamanan sbb;

1. Ketertiban kantor dengan kegiatan menata dan mengatur ruang kerja sesuai

standar pelayanan dan perlengkapan kerja/ kantor, menampilkan wajah kantor

yang menarik dan bersih.

2. Kebersihan kantor dengan kegiatan menciptakan lingkungan yang bersih dan asri

9

dengan mengaktifkan kerja bakti pegawai untuk menciptakan budaya bersih.

3. Kedisiplinan dengan kegiatan membuat daftar hadir dan pengisian tepat waktu,

mengadakan rapat rutin setiap minggu ke dua untuk pemecahan masalah baik yang

bersifat rutin / isidentil, mengadakan pemeriksaan dan eksaminasi berkas.

4. Keamanan, menjaga keamanan lingkungan dan persidangan dan petugas jaga

malam.

- Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara.

- Mengefektifkan dan memfungsikan TV Media Pengadilan Negeri Mungkid dalam

menyajikan informasi kegiatan proses penerimaan, dan penyelesaian perkara. 6. Program dengan kegiatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang baik dan benar

dengan kegiatan :

- Pengaduan secara online, telepon, maupun secara langsung apabila ditemukan

adanya pelanggaran dalam rangka pelayanan terhadap pihak berperkara.

- Pelayanan terhadap pengaduan masyarakat dengan kegiatan, membuat kotak

saran dan di pasang di tempat yang strategis serta melayani pengaduan pencari

keadilan.

- Mengefektifkan bidang Humas yang telah ditetapkan dalam menghadapi

pengaduan dan konsultasi pihak luar, baik individu maupun instansi pemerintah

dan media masa/lsm. 7. Program dengan kegiatan Meja informasi yang baik dan benar dengan kegiatan :

- Pelayanan secara baik dan benar serta proporsional dari petugas

meja informasi terhadap pihak berperkara maupun pihak lain yang

membutuhkan informasi mengenai Pengadilan Negeri Mungkid.

- Mengefektifkan dan memfungsikan semua pelayanan dan

pengaduan melalui meja informasi dengan petugas yang piawai dan

terlatih. 8. Program yang berkaitan dengan akuntabilitas publik dalam pengelolaan administrasi

yustisial maupun administrasi non yustisial dengan mengefektifkan saran informasi

dan publikasi Website. Publikasi putusan Pengadilan Negeri Mungkid yang telah

berkekuatan hukum tetap terus di tingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya,

begitu pula dalam penyerapan anggaran dan laporan monitoring anggaran

senantiasa disajikan dalam Website resmi Pengadilan Negeri Mungkid.

10

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI MUNGKID NO SASARAN INDIKATOR KINERJA

1. Meningkatnya penyelesaian perkara

a. Persentase mediasi yang diselesaikan

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa

c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa

2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum: - Banding Pidana Ringan - Banding Pidana Biasa - Banding Pidana Lalu Lintas - Banding Perdata Gugatan - Banding Perdata Permohonan - Kasasi Pidana Ringan - Kasasi Pidana Biasa - Kasasi Pidana Lalu Lintas - Kasasi Perdata Gugatan - Kasasi Perdata Permohonan - PK PidanaRingan - PK PidanaBiasa - PK PidanaLalu Lintas - PK PerdataGugatan - PK PerdataPermohonan

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara


a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

11

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur

dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya

yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk

meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen,

sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

Pengadilan Negeri Mungkid, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi

kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Negeri Mungkid , sebagai berikut:

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1. Meningkatnya penyelesaian

perkara

Persentase mediasi yang diselesaikan 5%

Persentase sisa perkara yang diselesaikan:

- Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa

98% 80%

100% 100% 83%

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan


100% 97%

100% 100% 100%

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan


0% 0% 0% 0% 0%

2. Peningkatan aksepbilitas

putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan

upaya hukum:

- Banding Pidana Ringan - Banding Pidana Biasa - Banding Pidana Lalu Lintas - Banding Perdata Gugatan - Banding Perdata Permohonan - Kasasi Pidana Ringan - Kasasi Pidana Biasa - Kasasi Pidana Lalu Lintas

100% 90%

100% 75%

100% 100% 90%

100%

12

- Kasasi Perdata Gugatan - Kasasi Perdata Permohonan - PK PidanaRingan - PK PidanaBiasa - PK PidanaLalu Lintas - PK PerdataGugatan - PK PerdataPermohonan

75% 100% 100% 100% 100% 95%

100%

3. Peningkatan efektifitas

pengelolaan penyelesaian perkara

Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

100%

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100%

Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

100%

Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat 100%

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 10%

4. Peningkatan aksesibilitas

masyarakat terhadap peradilan

(acces to justice)

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100%

Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat

0%

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap

putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas

putusan perkara perdata yang berkekuatan

hukum tetap yang ditindaklanjuti

60%

13

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA.

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian

pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan,

misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu

organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan

untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,

kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam

mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode

untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan

yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme

untuk memberikan reward/ punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat

manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Mungkid tahun 2016,

dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja

yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang

telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan

pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang

belum tercapai dalam tahun 2016 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing

indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

STRATEGIS (%)

1. Meningkatnya a. Persentase mediasi yang 5% 1.6% 32%

Penyelesaian menjadi akta perdamaian

Perkara b. Persentase sisa perkara

yang diselesaikan

- Perdata Permohonan 100% 100% 100%

- Perdata Gugatan 100% 100% 100%

- Pidana Ringan 100% 100% 100%

- Pidana Lalu-lintas 100% 100% 100%

14

- Pidana Biasa 100% 100% 100%

c. Persentase perkara Yang

diselesaikan

- Perdata Permohonan 98% 97.53% 99.52%

- Perdata Gugatan 80% 62.33% 77.91%



- Pidana Biasa 83% 89.96% 108.38%

d. Persentase perkara Yang

diselesaikan dalam jangka

waktu maksimal 5 bulan





- Pidana Biasa 100% 100% 100%

e. Persentase perkara Yang

diselesaikan dalam jangka

waktu lebih dari 5 bulan





- Pidana Biasa 0% 0% 100%

2. Peningkatan Persentase perkara Yang

Aksepbilitas tidak mengajukan Upaya

putusan Hakim hukum:

a. Banding


- Perdata Gugatan 75% 85.07% 113.46%



- Pidana Biasa 90% 91.79% 104.33%

b. Kasasi





- Pidana Biasa 90% 98.79% 106.1%

c. Peninjauan Kembali





- Pidana Biasa 100% 100% 99.32%

15

3. Peningkatan a. Persentase berkas Yang

efektifitas diajukan kasasi dan PK 100% 100% 100%

pengelolaan yang disampaikan Secara

Penyelesaian lengkap

perkara b. Persentase berkas Yang

diregister dan Siap 100% 100% 100%

didistribusikan ke Majelis

c. Persentase Penyampaian

pemberitahuan relaas 100% 100% 100%

putusan tepat waktu,

tempat dan para pihak.

d. Prosentase Penyitaan 100% 100% 100%

tepat waktu dan tempat

e. Ratio Majelis Hakim 10% 14, 28% 142, 8%

terhadap perkara

4. Peningkatan

to

a. Persentase Perkara 0% 0% 0%

aksesibilitas prodeo yang diselesaikan

masyarakat b. Persentase perkara yang 0% 0% 0%

terhadap dapat diselesaikan dengan

peradilan cara zetting plaat

(acces to

justice)

5. Meningkatnya

kepatuhan

terhadap

putusan

pengadilan.

Persentase Permohonan

eksekusi atas Putusan 60% 50% 83.33%

perkara perdata Yang

berkekuatan hukum Tetap

yang ditindaklanjuti

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Mungkid Tahun 2016 mengacu pada

indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai

sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2016, Pengadilan Negeri Mungkid

telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil

capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

16

Sasaran 1. Meningkatnya penyelesaian perkara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

%

a. Persentase mediasi yang menjadi akta 5% 1,6% 32%

perdamaian

b. Persentase sisa perkara yang

diselesaikan:


100% 100% 100%

- Perdata Gugatan

100% 100% 100%

- Pidana Ringan

100% 100% 100%

- Pidana Lalu-lintas

100% 100% 100%

- Pidana Biasa

c. Persentase perkara yang diselesaikan:

- Perdata Permohonan 98% 97.53% 99.52%


100% 100% 100%

- Pidana Ringan

100% 100% 100%


83% 89.96% 108.38%

- Pidana Biasa

d. Persentase perkara yang diselesaikan

dalam jangka waktu maksimal 5 bulan


- Perdata Gugatan

100% 100% 100%

- Pidana Ringan

100% 100% 100%


100% 100% 100%

- Pidana Biasa 100% 100% 100%

e. Persentase perkara yang diselesaikan

dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan


- Perdata Gugatan

0% 0% 100%

- Pidana Ringan

0% 0% 100%


0% 0% 100%

- Pidana Biasa 0% 0% 100%

17

Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

Berdasarkan undang-undang/peraturan/SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar

Pelayanan Masyarakat perkara gugatan perdata yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses

mediasi agar perkara yang didaftarkannya dapat diselesaikan diluar persidangan.

Pada tahun 2016 Pengadilan Negeri Mungkid menerima gugatan perkara perdata sebanyak 62 perkara

dari jumlah gugatan perkara perdata tersebut yang menjadi akta perdamaian sebanyak 1 perkara.

Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai, sebagai berikut:

1. Para pihak tetap bersikukuh dengan pendapat masing-masing.

2. Masing-masing pihak tidak mau berdamai

Sebagai bahan perbandingan perkara gugatan perdata yang menjadi akta perdamaian sebagai berikut:

Perkara Capaian Tahun

2014

2015

2016

Gugatan perdata 0% 0% 32%

Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada perkara gugatan perdata yang menjadi

akta perdamaian dari capai tahun 2014 tetap 0% dan capai tahun 2015 dengan capaian tahun 2016

terdapat kenaikan mencapai 32%.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan:

- Perdata Permohonan, Perdata Gugatan - Pidana Biasa, Ringan, dan Lalu-lintas

Perkara Perdata Permohonan yang masuk tahun 2016 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun

tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya

sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan desember 2016 dan baru disidangkan

pada Tahun 2017.

Sisa perkara Perdata Permohonan Tahun 2015 sebanyak 5 perkara dan diselesaikan seluruhnya

pada Tahun 2015 sehingga capaiannya 100%. Perkara perdata permohonan masuk pada tahun

2016 sebanyak 76 perkara, telah di diselesaikan / putus 79 perkara sehingga sisa permohonan

pada akhir tahun 2016 terdapat 2 perkara.

Perkara perdata gugatan yang masuk tahun 2016 sebanyak 62 perkara dan tidak dapat

18

diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun

berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan

desember 2016 dan baru disidangkan pada Tahun 2017. Sisa perkara gugatan perdata Tahun 2015 sebanyak 15 perkara dan diselesaikan seluruhnya pada

tahun 2016 sehingga capaiannya 100%. Dalam perkara perdata gugatan tahun 2016 masuk 62

perkara putusan 48 perkara dengan para pihak mengajukan banding serta 13 perkara banding

putus di 2016, 4 perkara dengan para pihak mengajukan kasasi serta 0 perkara kasasi putus di

2016.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai

berikut:

Tahun

Perkara 2014 2015 2016

Capaian % Capaian % Capaian %

Sisa Perdata Gugatan 100% 100 % 100 %

Sisa Perdata Permohonan 82,46% 100 % 100%

Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari

capaian tahun 2015 dengan capaian tahun 2016 tetap.

Perkara Pidana Ringan tidak terdapat sisa perkara

Perkara Pidana Lalu-lintas tidak terdapat sisa perkara

Perkara Pidana Biasa yang masuk tahun 2016 sebanyak 287 perkara dan tidak dapat diselesaikan

pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya,

penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan desember 2016

dan baru disidangkan pada Tahun 2017, serta perkara ada yang masih proses persidangan

sampai pada awal tahun 2017. Sisa perkara Pidana Biasa Tahun 2015 sebanyak 45 perkara dan pada Tahun 2016 diselesaikan

seluruhnya sebanyak 45 perkara sehingga capaiannya 100%. Penyelesaian perkara pidana Tahun 2015 yang diselesaikan pada tahun 2016 mencapai target yang

ditetapkan yaitu 100 % menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan

Negeri Mungkid telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun

19

sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara pidana Biasa yang diselesaikan, sebagai

berikut:

Tahun

Perkara 2014 2015 2016


Sisa Perkara Pidana Biasa 100 % 100 % 100 %

Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari

capaian tahun 2014 dengan capai tahun 2015 capaian tahun 2016 sebanyak 0 %.

Persentase perkara yang diselesaikan:

- Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - PidanaBiasa

Perkara Perdata Permohonan yang masuk pada tahun 2016 sebanyak 81 perkara, diselesaikan

sebanyak 79 perkara dan sisa 2 Perkara realisasi 97, 53% , capaiannya atas target yaitu 99, 52%.

Keadaan Perkara perdata permohonan Di Pengadilan Negeri Mungkid

Tahun 2016.

No Bulan Masuk Putus Sisa

Sisa Th 2015 5

1. Januari 7 8 4

2. Pebruari 7 6 5

3. Maret 7 8 4

4. April 10 6 8

5. Mei 5 10 3

20

6. Juni 4 2 5

7. Juli 1 3 3

8. Agustus 13 8 8

9. September 6 9 5

10. Oktober 5 5 5

11. Nopember 7 9 3

12. Desember 4 5 2

Jumlah 81 79 2

Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena banyak perkara yang masuk akhir Tahun

2016 dan baru akan disidangkan pada Tahun 2017. Perkara Perdata Permohonan yang masuk pada

tahun 2016 sebanyak 81 perkara, diselesaikan sebanyak 79 perkara dan sisa 2 perkara terealisasi 97,

53%, capaiannya atas target yaitu 99, 52%.

Keadaan Perkara gugatan perdata Di Pengadilan Negeri Mungkid Tahun 2016.


Sisa Th 2015 15

1. Januari 8 3 20

2. Pebruari 5 6 19

3. Maret 6 6 19

4. April 9 3 25

5. Mei 5 5 25

6. Juni 4 5 24

7. Juli 4 3 25

8. Agustus 8 12 21

9. September 5 5 21

10. Oktober 2 8 15

11. Nopember 2 4 13

12. Desember 4 3 14

21

Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena ada perkara yang masuk

akhir Tahun 2016 dan baru disidangkan pada Tahun 2017, sedangkan yang masuk dibawah

bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik,

duplik, pembuktian/ saksi.

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai

berikut:

2014 2015 2016

Perkara Masuk Selesai Capaian Masuk Selesai Capaian Masuk Selesai Capaian

% % %

Perdata 77 84 100.7 133 128 98,20 81 79 99, 52

Permoh

onan

Perdata 57 70 122 67 74 135 77

48 77,91

Gugatan

Berdasarkan data tersebut di atas terjadi penurunan akuntabilitas kinerja pada persentase

perkara perdata gugatan yang diselesaikan dari capaian tahun 2015 dengan capai tahun

2016 sebanyak 57,09 % disebabkan karena banyaknya proses gugatan yang masih berjalan

,Untuk perkara perdata permohonan terjadi kenaikan akuntabilitas kinerja pada capaian

tahun 2015 dengan capaian tahun 2016 sebanyak 1.32 %.

22

Perkara pidana ringan yang masuk pada tahun 2016 sebanyak 314 perkara, diselesaikan

sebanyak 314 perkara dan sisa Nihil capaiannya 100%.

Keadaan Perkara Pidana Ringan di Pengadilan Negeri Mungkid Tahun 2016


1. Januari 28 28 0

2. Pebruari 73 73 0

3. Maret 26 26 0

4. April 20 20 0

5. Mei 34 34 0

6. Juni 57 57 0

7. Juli 13 13 0

8. Agustus 21 21 0

9. September 12 12 0

10. Oktober 9 9 0

11. Nopember 20 20 0

12. Desember 1 1 0

Jumlah 314 314 0

Semua perkara pidana ringan yang masuk ke Pengadilan Negeri Mungkid, dapat diselesaikan pada tahun yang bersangkutan.

Perkara pidana lalu-lintas yang masuk pada tahun 2016 sebanyak 33.669 perkara, telah

diselesaikan 33.669 perkara dan sisa nihil capaiannya 100%.

Keadaan Perkara Pidana lalu-lintas di Pengadilan Negeri Mungkid Tahun 2016


1. Januari 2.496 2.496 0

2. Pebruari 2.517 2.517 0

3. Maret 3.310 3.310 0

4. April 2.881 2.881 0

5. Mei 3.493 3.493 0

6. Juni 3.674 3.674 0

23

7. Juli 769 769 0

8. Agustus 3.464 3.464 0

9. September 4.077 4.077 0

10. Oktober 2.756 2.756 0

11. Nopember 1.729 1.729 0

12. Desember 2.503 2.503 0

Jumlah 33.669 33.669 0

Perkara pidana biasa yang masuk pada tahun 2016 sebanyak 329 perkara, diselesaikan

sebanyak 296 perkara dan sisa 33 perkara terealisasi 89, 96% dengan capaian dari target

sebesar 112,45 %

Keadaan Perkara Pidana Biasa di Pengadilan Negeri Mungkid Tahun 2016


Sisa Th 2015 43

1. Januari 25 27 41

2. Pebruari 22 29 34

3. Maret 32 29 37

4. April 17 17 37

5. Mei 26 21 42

6. Juni 25 34 33

7. Juli 17 12 38

8. Agustus 32 26 44

9. September 23 25 42

10. Oktober 27 33 36

11. Nopember 16 22 30

12. Desember 24 21 33

Jumlah 286 296 33

Adapun penyebab tercapainya target sasaran ini, antara lain karena banyak perkara

24

sisa dari tahun 2015 yang selesai di tahun 2016, membuat sisa perkara tahun 2016

lebih sedikit daripada sisa perkara tahun 2015.

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara pidana yang diselesaikan, sebagai

berikut:

2014 2015 2016

Perkara masuk selesai Capaian Masuk selesai Capaian Masuk Selesai Capaian

% % %

Pidana 84 84 100 293 293 100 314 314 100%

Ringan

Pidana 36.501 36.501 100 43.865 43.865 100 33.669 33.669 100%

Lalu-

Lintas

Pidana 270 225 83 329 332 125,75 329 296 108,38

Biasa

Berdasarkan data tersebut di atas adanya penurunan akuntabilitas kinerja pada

persentase perkara pidana biasa yang diselesaikan dari capaian dari target pada

tahun 2015 dengan capaian dari target tahun 2016 sebanyak 17,37 %.

Untuk perkara pidana ringan dan pidana lalu-lintas capaian antara tahun 2014, 2015,

dan tahun 2016 sama.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan.

Berdasarkan SEMA nomor 2 tahun 2014 tentang standar pelayan publik ada batas

waktu dalam penyelesaian perkara yaitu maksimal 5 bulan sejak perkara diterima

apabila lebih dari 5 bulan maka perkara tersebut dianggap perkara sisa.

25



(%) 2. Persentase perkara yang

tidak mengajukan upaya

hukum:

a. Banding


- Perdata Gugatan 75% 85.07% 113.46%



- Pidana Biasa 90% 91.79% 104.33%

b. Kasasi





- Pidana Biasa 90% 98.79% 106.1%






- Pidana Biasa 100% 100% 99.32%

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

Banding

Pada tahun 2016 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Mungkid dan

diputus sebanyak 34.268 perkara, terdiri dari:

- Perkara pidana ringan yang diputus sebanyak 314 perkara dan yang mengajukan

upaya hukum banding nihil dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak

314 perkara.

26

- Perkara pidana lalu-lintas yang diputus sebanyak 33.669 perkara dan yang

mengajukan upaya hukum banding sebanyak 0 perkara dan yang tidak

mengajukan upaya hukum sebanyak 33.669 perkara.

- Perkara pidana biasa yang diputus sebanyak 295 perkara dan yang


mengajukan upaya hukum sebanyak 277 perkara.

- Perkara perdata permohonan yang diputus sebanyak 76 perkara dan yang



- Perkara perdata gugatan yang diputus sebanyak 67 perkara dan yang


mengajukan upaya hukum sebanyak 57perkara.

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum banding sebagai berikut :

Tahun

Perkara 2014 2015 2016

Capaian % Capaian % Capaian

%

Perdata Permohonan 100 100 100

Perdata Gugatan 67, 56 90, 08 113.46

Pidana Ringan 100 100 100%

Pidana Lalu-lintas 100 100 100%

Pidana Biasa 91, 79 101, 98 104.33

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada

putusan perkara perdata gugatan yang tidak mengajukan upaya hukum banding

dari capaian tahun 2015 dengan capai tahun 2016 terjadi peningkatan sebanyak

23,38%.

Untuk perkara Pidana biasa terdapat kenaikan akuntabilitas kinerja pada putusan

perkara pidana biasa yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari capaian

tahun 2015 dengan capai tahun 2016 sebanyak 2,35%.

27


diputus sebanyak 34.331 perkara, terdiri dari:

Perkara perdata permohonan yang diputus sebanyak 79 perkara dan yang

mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 0 perkara dan yang tidak


Perkara perdata gugatan yang diputus sebanyak 48 perkara dan yang



Perkara pidana ringan yang diputus sebanyak 314 perkara dan yang


mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 314 perkara. Perkara pidana lalu-lintas yang diputus sebanyak 33.669 perkara dan yang


mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 33.669 perkara. Perkara pidana biasa yang diputus sebanyak 295 perkara dan yang mengajukan

upaya hukum kasasi sebanyak 10 perkara dan yang tidak mengajukan upaya

hukum sebanyak 285 perkara.

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

kasasi sebagai berikut:

Tahun

Perkara 2014 2015 2016

Capaian % Capaian % Capaian

%


Perdata Gugatan 89, 32 108, 1 120, 6

Pidana Ringan 100 100 100

Pidana Lalu-lintas 100 100 100

Pidana Biasa 109, 76 106, 1

Berdasarkan data tersebut di atas adanya kenaikan akuntabilitas kinerja pada

putusan perkara perdata gugatan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari

capaian tahun 2015 dengan capai tahun 2016 sebanyak 12,5%.

Untuk perkara Pidana biasa terdapat penurunan akuntabilitas kinerja pada putusan

28

perkara pidana biasa yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari capaian tahun

2015 dengan capai tahun 2016 sebanyak 3,66 %

Peninjauan Kembali

Perkara perdata permohonan yang diputus sebanyak 76 perkara dan yang

mengajukan upaya hukum PK sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan

upaya hukum sebanyak 76 perkara.

Perkara perdata gugatan yang diputus sebanyak 48 perkara dan yang


upaya hukum sebanyak 48 perkara.

Perkara pidana ringan yang diputus sebanyak 314 perkara dan yang


upaya hukum kasasi sebanyak 314 perkara. Perkara pidana lalu-lintas yang diputus sebanyak 33.669 perkara dan yang


upaya hukum kasasi sebanyak 33.669 perkara. Perkara pidana biasa yang diputus sebanyak 295 perkara, sisa PK tahun 2015 0

perkara dan yang mengajukan upaya hukum PK 2016 sebanyak 2 perkara dan

yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 293 perkara.

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum peninjauan kembali sebagai berikut:

Tahun

Perkara 2014 2015 2016



Perdata Gugatan 100 100 100

Pidana Ringan 100 100 100

Pidana Lalu-lintas 100 100 100

Pidana Biasa 100 100 99, 32

29

Berdasarkan data tersebut di atas adanya keadaan stagnan akuntabilitas kinerja

pada putusan perkara perdata gugatan yang tidak mengajukan upaya hukum PK

dari capaian tahun 2015 dengan capai tahun 2016 sebanyak 100% sedangkan

capaian tahun 2015 dengan capaian tahun 2016 mengalami nilai tetap sebanyak

100 %.

Untuk perkara Pidana biasa terdapat penurunan akuntabilitas kinerja pada

putusan perkara pidana biasa yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan

kembali dari capaian tahun 2015 dengan capai tahun 2016 sebanyak 0,68 %.

Sasaran 3. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:


%

a. Persentase berkas perkara yang diajukan

kasasi dan PK yang disampaikan secara

lengkap

100% 100% 100%

b. Persentase berkas yang diregister dan

siap didistribusikan ke Majelis

100% 100% 100%


100% 100% 100%

d. Persentase penyitaan tepat waktu dan

tempat

100% 100% 100%

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 10% 14, 28% 142, 8%

Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara

lengkap


mengajukan Kasasi terdiri dari:

30

- Perkara Perdata Gugatan yang mengajukan kasasi sebanyak 8 perkara. dan

yang berkas perkaranya disampaikan secara lengkap sebanyak 8 perkara.

- Perkara Pidana Biasa yang mengajukan kasasi sebanyak 10 perkara. dan yang

berkas perkaranya disampaikan secara lengkap sebanyak 10 perkara.

Sebagai bahan perbandingan berkas perkara yang diajukan kasasi yang

disampaikan secara lengkap sebagai berikut:

Tahun

Perkara 2014 2015 2016



Pidana Biasa 100 100 100

Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada berkas perkara yang

diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap dari tahun 2014 sampai 2016

selalu mencapai 100%.

Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap


mengajukan PK sebanyak 0 perkara, terdiri dari:

- Perkara Perdata Gugatan yang mengajukan PK sebanyak 0 perkara. dan yang


- Perkara Pidana Biasa yang mengajukan PK sebanyak 2 perkara. dan yang


Sebagai bahan perbandingan berkas PK yang diajukan kasasi yang disampaikan

secara lengkap sebagai berikut :

Tahun

Perkara 2014 2015 2016



Pidana Biasa 100 100 100

31

Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada berkas perkara yang

diajukan PK yang disampaikan secara lengkap dari tahun 2015 sampai 2016

selalu mencapai 100%.

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Pada tahun 2016 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Mungkid

sebanyak 34.470 perkara dan berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke

Majelis sebanyak 34.470 perkara. Sehingga capaian berkas yang diregister dan siap

didistribusikan ke Majelis sebanyak 100%.

Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

Pada tahun 2016 jumlah relas putusan Pengadilan Negeri Mungkid sebanyak - berkas

dan yang diberitahukan tepat waktu, tempat dan para pihak sebanyak - sehingga

capaiannya sebanyak 100%.

Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat

Pada tahun 2016 capaian penyitaan tepat waktu dan tempat di Pengadilan Negeri

sebanyak 100%.

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Pada tahun 2016 jumlah hakim Pengadilan Negeri Mungkid sebanyak 7 orang dengan

jumlah perkara masuk sebanyak 34.470 perkara, sehingga ratio Majelis hakim

terhadap perkara 1 : 4924 atau 14, 28%

Sasaran 4. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:


%

a. Persentase perkara prodeo yang 0% 0% 0%

Diselesaikan

b. Persentase perkara yang dapat 0% 0% 0%

diselesaikan di zitting plaatz

32

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Pada tahun 2016 tidak ada perkara prodeo yang masuk ke Pengadilan Negeri

Mungkid sehingga capaiannya sebesar 0% dari total perkara yang masuk.

Persentase perkara yang dapat diselesaikan di zitting plaatz

Pada tahun 2016 tidak ada perkara Pengadilan Negeri Mungkid yang diselesaikan di

zitting plaatz Pengadilan sehingga capaiannya sebesar 0% dari total perkara yang

masuk.

Sasaran 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan



%

Persentase permohonan eksekusi atas 60% 50% 83,33%


hukum tetap yang ditindaklanjuti

Pada tahun 2016, terdapat 4 permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang

berkekuatan hukum tetap dan yang ditindaklanjuti sebanyak 2 perkara, sehingga

capaiannya 50%.

33

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna merealisasikan tujuan dan sasaran

organisasi yang telah ditetapkan, sumber dana keuangan merupakan faktor yang

menentukan. Pada tahun 2016 dalam sistem penerapannya adalah sistem anggaran

berbasis kinerja (performance base budgeting), dan kebijakan baru RAPBN yaitu penyatuan

anggaran (unified budget) dimana anggaran rutin dan pembangunan disatukan menjadi

satu dokumen instansi, yang dikenal dengan nama Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA).

Pengadilan Negeri Mungkid adalah Satuan Kerja yang memiliki 2 DIPA, yaitu DIPA 01

(Badan Urusan Administrasi) dan DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum).

Jumlah pagu DIPA 01 Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 8.640.015.000,-

dengan realisasi sebesar Rp. 8.186.989.657,- atau sebesar 95% dari total anggaran.

Sedangkan jumlah pagu DIPA 03 Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 81.684.000,-

dengan realisasi sebesar Rp. 79.194.300,- atau sebesar 96, 95% dari total anggaran. Adapun

pengelolaan keuangan dan rincian anggaran serta realisasi anggaran berdasarkan program

adalah sebagai berikut :

a. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)

i. PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan

Dalam periode 2016 ini sesuai surat Badan Urusan Administrasi Mahkamah

Agung RI No 08/BUA/KEU/01/2012 tanggal 10 Januari 2012 perihal pemberitahuan

tentang petunjuk kode unit organisasi untuk laporan dan pencatatan PNBP ke

Mahkamah Agung RI bahwa PNBP yang bersifat fungsional pencatatannya melalui

DIPA 03 sedangkan PNBP yang bersifat umum pencatatannya melalui DIPA 01.

Pendapatan yang masuk DIPA 01 Pengadilan Negeri Mungkid tahun 2016

berasal dari Pendapatan Rumah Dinas dan penerimaan kembali persekot/ uang

muka gaji sebesar Rp 3.706.500,-

Pengembalian Pendapatan

Tidak terdapat pengembalian pendapatan pada Realisasi Pengembalian

Pendapatan Negara dan Hibah pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Mungkid

untuk periode tahun 2016.

34

ii. BELANJA

Realisasi Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip

penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-

kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja

Kementerian Negara/Lembaga.

Belanja Pengadilan Negeri Mungkid meliputi belanja pegawai, belanja

barang, dan belanja modal. Perincian Anggaran dan realisasi belanja dapat

dilihat dari tabel-tabel berikut ini.

Tabel.1

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Sumber Dana

Uraian Anggaran DIPA Realisasi Belanja Capaian %

1 2 3 4

Rupiah Murni Rp. 8.640.015.000,- Rp. 8.186.989.657,- 95%

Jumlah Rp. 8.640.015.000,- Rp. 8.186.989.657,- 95%

Tabel.2

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Program

Kode Uraian Realisasi Belanja

Jenis Program Jenis Anggaran Dipa Capaian

Belanja Belanja %

51 Dukungan Belanja Rp. 4.737.375.000,- Rp. 4.334.296.277,- 97%

Manajemen & Pegawai

Pelaksanaan Tugas

Teknis lainnya

Mahkamah Agung

52 Dukungan Belanja Rp. 516.640.000,- Rp. 492.941.680,- 95, 41%

Manajemen & Barang

Pelaksanaan Tugas

Teknis lainnya

Mahkamah Agung

53 Program Belanja Rp. 3.386.000.000,- Rp. 3.359.751.700,- 99%

PeningkatanSarana Modal

dan Prasarana

Aparatur Sisa Rp. 0.00 26.249.000,- 1%

Mahkamah Agung

Jumlah Rp. 8.640.015.000,- Rp. 8.186.989.657,- 95%

35

Tabel.3 Rincian Realisasi Pengembalian Belanja

Kode Jenis Belanja Uraian Jenis Belanja Realisasi Pengembalian Belanja

1 2 3

Pengembalian Belanja 51 Pengembalian Belanja Pegawai Rp. 460,-

Jumlah Rp. 460,-

Tabel.4 Rincian Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak

Kode Jenis Belanja Uraian Jenis Belanja Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak

1 2 3

423141 Pendapatan Sewa tanah, Rp. 635.800,- gedung dan bangunan

423991 Penerimaan kembali Rp. 2.701.401,- porsekot/uang muka gaji

Jumlah Rp. 3.337.210,-

b. DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum)

i. PENDAPATAN

RealisasiPendapatan

Mahkamah Agung RI bahwa PNBP yang bersifat fungsional pencatatannya

melalui DIPA 03, sedangkan PNBP yang bersifat umum pencatatannya melalui

DIPA 01.

Dalam periode 2016, ini terdapat penerimaan pada Satuan Kerja Pengadilan

Negeri Mungkid yang berasal dari Pendapatan jasa giro, Pendapatan legalisasi

tandatangan, Pendapatan ongkos perkara, Pendapatan kejaksaan dan peradilan

lainnya.

Realisasi PNBP Satuan Kerja Pengadilan Negeri Mungkid pada tahun

anggaran 2016 sebesar Rp. 12.867.700,-.

36

Pengembalian Pendapatan

Tidak terdapat pengembalian pendapatan pada Realisasi Pengembalian

Pendapatan Negara dan Hibah pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Mungkid

untuk periode tahun 2016.

ii. BELANJA

Realisasi Belanja

Belanja Pengadilan Negeri Mungkid meliputi belanja pegawai, belanja

barang, dan belanja modal. Perincian Anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat

dari tabel-tabel berikut ini.

Tabel.1 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Sumber Dana

Uraian Anggaran DIPA Realisasi Belanja Capaian %

1 2 3 4

Rupiah Murni Rp. 0 Rp. 0 0%

Jumlah Rp. 0 Rp. 0 0%

Tabel.2

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Berdasarkan Program

Kode Uraian

Realisasi Belanja

Jenis Program Jenis Anggaran Dipa Capaian %

Belanja Belanja

52

Dukungan Manajemen dan

Belanja Barang

Rp. 0 Rp. 0 0%

Pelaksanaan Tugas

Teknis lainnya

Mahkamah Agung

Jumlah Rp. 0 Rp. 0 0%

37

Tabel.3

Rincian Realisasi Belanja Modal

Kode jenis UraianBelanjaModal Anggaran DIPA Realisasi Capaian %

belanja (BM) Belanja

1 2 3 4 5

53 Tidak terdapat Rp. 0,- Rp. 0,- 0 %

belanja modal

Jumlah Rp. 0,- Rp.0,- 0 % 0%

Tabel.4

Rincian Realisasi Pengembalian Belanja

Kode Jenis Belanja Uraian Jenis Belanja Realisasi Pengembalian

Belanja

1 2 3

51 Belanja Pegawai Rp. 460,-

Jumlah

Tabel.5

Rincian Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak

Kode Jenis Belanja Uraian Jenis Belanja Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak

1 2 3

423411 Pendapatan Legalisasi tanda Rp. 1.010.000,- tangan

423412 Rp. 695.000,- Pengesahan surat dibawah tangan

423413 Leges Rp. 294.000,-

423415 Ongkos perkara Rp. 5.310.000,-

423419

Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya Rp. 6.255.200,-

J u m l a h Rp. 13.564.200,-

38

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Evaluasi yang dilaksanakan terhadap program pada Pengadilan Negeri Mungkid

telah menggambarkan pencapaian yang baik pada sebagian besar program yang telah

dibuat. Namun masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yang terjadi dalam

pelaksanaan kegiatan, misalnya susahnya penerapan IT di pengadilan Negeri Mungkid

yang disebabkan karena masih ada sebagian SDM yang belum memahami IT. Namun hal

ini menjadikan tantangan tersendiri bagi Pengadilan Negeri Mungkid dalam

mewujudkan pencapaian kinerja yang maksimal sesuai dengan visi dan misi yang telah

ditetapkan tersebut diatas yaitu dengan strategi diberlakukannya rangkap jabatan

terhadap beberapa pegawai dan diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu

dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran,

karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat

ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu

sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program

B. SARAN - SARAN

Dengan diselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), saran yang

diusulkan :

Diharapkan adanya penambahan pegawai (SDM) berkualitas agar memperlancar

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dalam rangka pencapaian visi

dan misi yang telah ditetapkan .

Adanya pembinaan/pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas SDM.

Diharapkan dengan LKjIP dapat meningkatkan transparansi dan kinerja instansi

pemerintahan.

Melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri supaya pelimpahan berkas

perkaranya tidak menumpuk diakhir tahun.

39

LAMPIRAN 1 : STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI MUNGKID

40

KETUA ARIS GUNAWAN, SH

MAJELIS HAKIM

1. IMRON ROSYADI, SH 2. MURDIAN EKAWATI, SH 3. MEILIA CHRISTINA M, SH 4. EKO SUPRIYANTO, SH 5. DAVID DARMAWAN, SH

PANITERA HERRY ISTIARTI, SH.

SEKRETARIS JOKO YUWONO

Pan.Mud.Hukum

BINTANG S, SH

WAKIL KETUA MASDUKI, SH

Pan.Mud.Pidana

BONANGIN, SH

Pan.Mud.Perdata

ROCH SOEPRIJATI, SH

Kasub Bag Kepegawaian, & Ortala FAJAR HASTAWA SH

Kasub Bag Perencanaan, Tenologi

Dan Pelaporan SUMALI

Kasub Bag Umum & Keuangan

M. MUSTAFIT

1. Panitera Pengganti 2. Jurusita/Jurusita Pengganti

LAMPIRAN 2 : PKT 2017

41

42

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN ( PKT )

TAHUN 2017





TELP 0293 - 788254 FAX. 0293 - 788308

43

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan

akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ARIS GUNAWAN, SH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Mungkid.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dr. NOMMY HT. SIAHAAN, SH. MH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Mungkid, 3 Januari 2017

Pihak Kedua,

(Dr. NOMMY HT. SIAHAAN, SH.MH) NIP. 19520126 198102 1 001

Pihak Pertama,

( ARIS GUNAWAN, SH ) NIP. 19700622 199603 1 004

44

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI MUNGKID

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1 Meningkatnya Penyelesaian perkara Persentase mediasi yang diselesaikan

5%

Persentase sisa perkara yang diselesaikan :

- Perdata Permohonan

- Perdata Gugatan

- Pidana Ringan

- Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase perkara yang diselesaikan :


- Perdata Gugatan

- Pidana Ringan


98% 82%

100% 100% 83%

Persentase perkara yang diselesaikan : Dalam jangka waktu maksimal 5 bulan


- Perdata Gugatan

- Pidana Ringan


100% 97%

100% 100% 100%

Persentase perkara yang diselesaikan : Dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan


- Perdata Gugatan

- Pidana Ringan


0% 0% 0% 0% 0%

2 Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :

- Banding Pidana Ringan - Banding Pidana Biasa - Banding Pidana Lalu Lintas - Banding Perdata Gugatan - Banding Perdata Permohonan - Kasasi Pidana Ringan - Kasasi Pidana Biasa - Kasasi Pidana Lalu Lintas - Kasasi Perdata Gugatan - Kasasi Perdata Permohonan - PK PidanaRingan - PK PidanaBiasa - PK PidanaLalu Lintas - PK Perdata Gugatan - PK PerdataPermohonan

100% 92%

100% 78%

100% 100% 90%

100% 75%

100% 100% 100% 100% 95%

100%

45

3 Peningkatan efektifitas pengelolaan

penyelesaian perkara

Presentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

100%

Presentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100%

Presentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

100%

Presentase penyitaan tepat waktu dan tempat

100%

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

33%

4 Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan ( acces to justice )

Presentase perkara prodio yang diselesaikan

100%

Presentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara setting plaat

0%

5 Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan


60%

Kegiatan Anggaran Tahun 2017

1. DIPA 01 : Rp. 6.350.273.000,-

2. DIPA 03 : Rp. 86.212.000,-


Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah,

( Dr. NOMMY HT. SIAHAAN, SH. MH ) NIP. 19520126 198102 1 001

Ketua Pengadilan Negeri Mungkid,

( Aris Gunawan, SH ) NIP. 19700622 199603 1 004

46

LAMPIRAN 3 : RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017 – TAHUN 2018

47

RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT )

TAHUN 2017





TELP 0293 - 788254 FAX. 0293 - 788308

48

RENCANA KINERJA


TAHUN 2017


(%)

1. Meningkatnya penyelesaian a. Persentase mediasi yang menjadi 5 %

perkara akta perdamaian

2. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata Permohonan 100%

- Perdata Gugatan 100%

- Pidana Ringan 100%

- Pidana Lalu-lintas 100%

- Pidana Biasa 100% 3. Persentase perkara yang

diselesaikan - Perdata Permohonan 98%




- Pidana Biasa 83%

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

- Perdata Permohonan 100%




- Pidana Biasa 100%

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan



- Pidana Ringan 0%


- Pidana Biasa 0%

2. Peningkatan aksesibilitas Persentase perkara yang tidak

putusan Hakim mengajukan upaya hukum:

a. Banding


49




- Pidana Biasa 92%

b. Kasasi





- Pidana Biasa 90%






- Pidana Biasa 100%

3. Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas yang diajukan 100%

pengelolaan penyelesaian kasasi dan PK yang disampaikan

perkara secara lengkap

b. Persentase berkas yang diregister 100%

dan siap didistribusikan ke Majelis

c. Persentase penyampaian 100%

pemberitahuan relaas putusan

tepat waktu, tempat dan para

pihak

d. Prosentase penyitaan tepat waktu 100%

dan tempat.

e. Ratio Majelis Hakim terhadap 33%

perkara

4. Peningkatan aksesibilitas a. Persentase perkara prodeo yang 100%

masyarakat terhadap diselesaikan

peradilan (acces to justice) b. Persentase perkara yang dapat 0%

diselesaikan dengan cara zetting

plaat

5. Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas 60%

terhadap putusan pengadilan. putusan perkara perdata yang

berkekuatan hukum tetap yang

ditindaklanjuti


Ketua Pengadilan Negeri Mungkid

ARIS GUNAWAN, SH. NIP. 19700622 199603 1 004

50

RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT )

TAHUN 2018





TELP 0293 - 788254 FAX. 0293 - 788308

51

RENCANA KINERJA


TAHUN 2018


(%)

1. Meningkatnya penyelesaian a. Persentase mediasi yang menjadi 5 %

perkara akta perdamaian

3. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata Permohonan 100%




- Pidana Biasa 100% 4. Persentase perkara yang

diselesaikan - Perdata Permohonan 98%




- Pidana Biasa 83%

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan





- Pidana Biasa 100%

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan



- Pidana Ringan 0%


- Pidana Biasa 0%

2. Peningkatan aksesibilitas Persentase perkara yang tidak

putusan Hakim mengajukan upaya hukum:

a. Banding





- Pidana Biasa 92%

b. Kasasi





- Pidana Biasa 90%






- Pidana Biasa 100%

3. Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas yang diajukan 100%

pengelolaan penyelesaian kasasi dan PK yang disampaikan

perkara secara lengkap

b. Persentase berkas yang diregister 100%

dan siap didistribusikan ke Majelis

c. Persentase penyampaian 100%

pemberitahuan relaas putusan

tepat waktu, tempat dan para

pihak

d. Prosentase penyitaan tepat waktu 100%

dan tempat.

e. Ratio Majelis Hakim terhadap 33%

perkara

4. Peningkatan aksesibilitas a. Persentase perkara prodeo yang 100%

masyarakat terhadap diselesaikan

peradilan (acces to justice) b. Persentase perkara yang dapat 0%

diselesaikan dengan cara zetting

plaat

5. Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas 60%

terhadap putusan pengadilan. putusan perkara perdata yang

berkekuatan hukum tetap yang

ditindaklanjuti


Ketua Pengadilan Negeri Mungkid

ARIS GUNAWAN, SH.

NIP. 19700622 199603 1 004

52

53

LAMPIRAN 4 : INDIKATOR KINERJA UTAMA

54

REVIU INDIKATOR KINERJA UATAMA ( IKU )





TELP 0293 - 788254 FAX. 0293 - 788308

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI MUNGKID

NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

1. Meningkatnya penyelesaian perkara

a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

Jmlperkara mediasi yg menjadi akta perdamaian X 100% Jumlah perkara yang di mediasi

Hakim Mediasi

Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana

Jml sisa perkara yang diselesaikan X 100% Jml sisa perkara yang harus diselesaikan

Majelis Hakim dan Panitera


c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana

Jml perkara yang diselesaikan X 100% Jml perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)



d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

Jml perkara yg diselesaikan dlm jangka waktu maks 5 bulanX 100% Jml perkara yg harus diselesaikan dlm waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara)



e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan

Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan X 100%

Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan

Majelis Hakim Panitera


2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak mengajuka upaya hukum:

- Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum X 100%

Jumlah putusan

Majelis Hakim Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan

a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK yang

Jml berkas perkara yang diajukan bading Kasasi dan PK yang lengkap X 100% Jumlah berkas yang diajukan banding Kasasi dan PK

Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

56

penyelesaian perkara

disampaikan secara lengkap Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Jml berkas perkara yang didistribusikan ke MajelisX 100% Jml berkas perkara yang diterima

Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan


Jml relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. X 100% Jml putusan

Panitera dan Juru Sita


d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat X 100% Jumlah permohonan penyitaan dengan

Panitera dan Juru Sita



Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara Majelis Hakim dan Panitera


f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan

Jml responden yang puas terhadap proses peradilan X 100%

Jumlah responden yang disurvey

Ketua Pengadilan

&

Panitera

Laporan hasil

survey independen


a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan X 100%

Jumlah perkara prodeo



b. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

Jumlah amar putusan perkara yang di wibsite X 100%

Jumlah putusan perkara

Kepaniteraan/

Kesekretariatan

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan

57

Catatan:

Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.


Jml permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti X 100%

Jml permohonan eksekusi perkara perdata

Ketua Pengadilan

&

Panitera

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan

58

LAMPIRAN 5 : RENSTRA 2015-2019

59

REVIU RENCANA STRATEGIS

( RENSTRA )

TAHUN 2015 - 2019





TELP 0293 - 788254 FAX. 0293 - 788308

60

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan

hidayahnya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis ( Renstra ) Pengadilan

Negeri Mungkid 2015-2019.

Pengadilan Negeri Mungkid adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hokum dan keadilan dan sekaligus

merupakan kawal depan ( vrovost ) Mahkamah Agung yang berada di Propinsi Jawa Tengah

Penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada Undang-Undang

tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan

rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya .

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu

memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga berfanfaat dan dapat

mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum

Pengadilan Negeri Mungkid


KETUA PENGADILAN NEGERI MUNGKID

ARIS GUNAWAN, SH NIP. 19700622 199603 1 004

61

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum 4

1.2. Potensi dan Permasalahan 4

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1. Visi 7

2.2. Misi 7

2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis 8

2.4. Program dan Kegiatan 9

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan negeri Mungkid 11

BAB IV PENUTUP 12

LAMPIRAN

SK TIM PENYUSUN RENSTRA 2015-2019

MATRIK RENCANA STRATEGIS

62

BAB I – PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran

Pengadilan Negeri Mungkid dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya,

dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan

Negeri Mungkid merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah

Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan. Pengadilan Negeri Mungkid sebagai kawal depan Mahkamah Agung

Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus

dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin

dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara

sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang

dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Mungkid. Rencana

Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam

rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang

memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang

sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan

Pengadilan Negeri Mungkid, baik lingkungan internal maupun external sebagai

variable strategis.

Pengadilan Negeri Mungkid dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut

adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik

Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Mungkid mencakup hal-hal yang memang sudah

diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang

dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan voorvost (kawal depan) di wilayah propinsi Jawa Tengah

2. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan

mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid

63

3. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Mungkid

selaku Pengadilan Tingkat Pertama

B. Kelemahan (Weaknesa)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Mungkid dirinci dalam

beberapa aspek: 1. Aspek Proses Peradilan

Putusan Pengadilan Negeri Mungkid belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh

masyarakat

Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat

pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

Pengadilan Negeri Mungkid belum mempunyai kewenangan untuk merekrut

pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan

Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan

kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Mungkid 3. Aspek Sarana dan Prasarana

Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Mungkid dari pusat belum sesuai

dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Mungkid untuk

melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek : 1. Aspek Proses Peradilan

Adanya Website Pengadilan Negeri Mungkid yang memberikan informasi kepada

masyarakat tentang alur proses berperkara

Adanya Sistem Informasi Penelusuran Perkara versi website untuk diakses oleh

publik / pencari keadilan 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

Adanya tunjangan kinerja / remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan

kinerja

Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan

Negeri Mungkid maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber

daya manusia 3. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum

Pengadilan Negeri Mungkid

Sudah ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi yaitu Sistem

Informasi Penelusuran Perkara ( Case Tracking System ) versi localhost dan web 4. Aspek Sarana dan Prasarana

64

Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Mungkid

berupa internet, website Pengadilan Negeri Mungkid, CCTV, Direktori Putusan

Lokal

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Mungkid yang akan

dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan

sebagaimana yang diharapkan. 1. Aspek Proses Peradilan

Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

Personil di Pengadilan Negeri Mungkid belum seluruhnya menguasai visi dan

misi Pengadilan Negeri Mungkid 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat

peradilan 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi

untuk perkara banding ke Pengadilan Negeri Mungkid membutuhkan waktu lebih

lama 5. Aspek Sarana dan Prasarana

Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak

sesuai dengan kebutuhan

65

BAB II – VISI, MISI, TUJUAN

2.1. VISI Rencana Strategis Pengadilan Negeri Mungkid Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen

bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan

terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian,

pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk

mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan

tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Mungkid diselaraskan denga arah kebijakan dan

program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional

yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP)

2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai

pedoman dan pengedndalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan

dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang

diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri

Mungkid Visi Pengadilan Negeri Mungkid mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai

berikut :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI MUNGKID YANG AGUNG”

2.2. MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan

agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Mungkid, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka

peningkatan pelayanan pada masyarakat 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai

dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi

Pengadilan Negeri Mungkid Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Mungkid adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

66

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Mungkid dapat memenuhi butir 1 dan 2 di

atas Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai

atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan

tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Mungkid adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis

dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan

digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis

dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan

digambarkan sebagai berikut :

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA

1. Meningkatnya penyelesaian perkara a. Persentase mediasi yang diselesaikan

b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata Permohonan

- Perdata Gugatan

- Pidana Ringan


- Pidana Biasa

d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata Permohonan

- Perdata Gugatan

- Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas

- Pidana Biasa

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan - Perdata Permohonan

- Perdata Gugatan - Pidana Ringan


- Pidana Biasa

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan - Perdata Permohonan

- Perdata Gugatan

- Pidana Ringan


- Pidana Biasa

2. Peningkatan aksepbilitas putusan Persentase perkara yang tidak mengajukan

Hakim upaya hukum: - Banding Pidana Ringan

- Banding Pidana Biasa

- Banding Pidana Lalu Lintas

- Banding Perdata Gugatan

- Banding Perdata Permohonan

67

- Kasasi Pidana Ringan

- Kasasi Pidana Biasa

- Kasasi Pidana Lalu Lintas

68

- Kasasi Perdata Gugatan - Kasasi Perdata Permohonan - PK Pidana Ringan - PK Pidana Biasa - PK Pidana Lalu Lintas - PK Perdata Gugatan - PK Perdata Permohonan

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan penyelesaian perkara PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat


4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan terhadap peradilan (acces to justice) b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap Persentase permohonan eksekusi atas putusan putusan pengadilan. perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Lima sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Mungkid

untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program

dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuik

mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi

perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang

dilaksanakan Pengadilan Negeri Mungkid dalam pelaksanaan Program Peningkatan

Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata

2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata

3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu

4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu

5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah

Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia

yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang

dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial

2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk

3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

69

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan

untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan

pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan

tingkat banding dan tingkat pertama.

70

BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI MUNGKID

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan

Negeri Mungkid menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen

perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat

memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya

angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan

dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber

daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan

kinerja :

Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai

dengan kompetensi

Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya

proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan

masyarakat.

Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya

Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi

informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan

yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan

kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.

Memiliki mekanisme penanganan pengaduan

Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

71

BAB IV – PENUTUP Rencana strategis Pengadilan Negeri Mungkid tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon

berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik

yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk

menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang

ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output

yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Mungkid harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu.

Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini

diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat

keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Mungkid

memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran

program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Mungkid

dapat terwujud dengan baik.

72

73

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUNGKID

Nomor : W12.U35/136/KP.07.01/12/2016

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KINERJA TAHUN 2015-2019

PADA PENGADILAN NEGERI MUNGKID


Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, maka perlu untuk menunjuk

dan mengangkat Tim Penyusun Rencana Strategis Kinerja 2015-2019 ;

b. Bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran

Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim

Penyusun Rencana Strategis Kinerja 2015-2019 ;

Mengingat : 1. Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah ;

2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor :

SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas

Pokok dan Fungsi ;

3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor : 11 tahun 2011, tentang Penyampaian Laporan

Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun

2012 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua

Pengadilan Negeri Mungkid Nomor : W12.U35/111/KP.07.01/02/2016

tanggal 02 Februari 2016 Tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Kinerja

2015-2019 pada Pengadilan Negeri Mungkid ;

Kedua ……………

PENGADILAN NEGERI MUNGKID KLAS II JALAN SOEKARNO HATTA NO. 9, MUNGKID

Telepon : (0293) 788185-788254 Fax : (0293) 788308

74

Kedua : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut pada lajur dua dalam

jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur tiga dalam Lampiran Keputusan

ini sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis Kinerja 2015-2019 pada

Pengadilan Negeri Mungkid ;

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Kota Mungkid

Pada tanggal : 16 Desember 2016


ARIS GUNAWAN, SH.

NIP. 19700622 199603 1 004

Tembusan :

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta ;

2. Yth. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di Jakarta ;

3. Yth. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta ;

4. Yth. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI di Jakarta ;

5. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta ;

6. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI d Jakarta ;

7. Yth. Para Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI di Jakarta ;

8. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang di Semarang ;

9. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

75

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid

Nomor : W12.U35/ 136 /KP.07.01/12/2016

Tanggal : 16 Desember 2016

NO NAMA / NIP GOL. JABATAN DALAM DINAS JABATAN DALAM TIM

1 ARIS GUNAWAN, SH.

NIP. 19700622 199603 1 004 IV/b

Ketua Pengadilan Negeri

Mungkid Pelindung / Penasehat

2 MASDUKI, SH

NIP. 19710201 199903 1 001 IV/a Wakil Ketua Ketua

3 HERRY ISTIARTI, SH.

NIP. 19621126 198501 2 002 III/d Panitera

Koordinator Administrasi

Teknis

4 JOKO YUWONO

NIP. 19610115 198503 1 008 III/c Sekretaris


Umum

5 BINTANG SUDEWO, SH.

NIP. 19601127 199303 1 001 III/d Panitera Muda Hukum Anggota

6 BONANGIN, SH.

NIP. 19580521 198003 1 003 III/d Panitera Muda Pidana Anggota

7 ROCH SOEPRIJATI, SH.

NIP. 19690528 199203 2 002 III/d Panitera Muda Perdata Anggota

8 MUHAMMAD MUSTAFIT

NIP. 19670809 199103 1 002 III/b

Kepala Sub Bagian Umum dan

Keuangan Anggota

9 FAJAR HASTAWA

NIP. 19600526 199103 1 002 III/b

Kepala Sub Bagian

Kepegawaian, Organisasi, dan

Tata Laksana

Anggota

10 SUMALI

NIP. 19641209 198603 1 004 III/b

Kepala Sub Bagian

Perencanaan, Teknologi

Informasi, dan Pelaporan

Anggota

11 AGUSTINUS EVAN BANGUN

MERDHEKO - Tenaga Honorer / IT Operator


ARIS GUNAWAN, SH.

NIP. 19700622 199603 1 004

p

76

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019.

Tujuan :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Mungkid dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas

SASARAN /INDIKATOR INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA

KINERJA UTAMA

2015 2016 2017 2018 2019

Meningkatnya penyelesaian a. Persentase mediasi yang menjadi 5% 5% 5% 5% 5%

perkara. akta perdamaian

b. Persentase sisa perkara yang

diselesaikan.

- Perdata Permohonan 100% 100% 100% 100% 100%

- Perdata Gugatan 100% 100% 100% 100% 100%

- Pidana Ringan 100% 100% 100% 100% 100%

- Pidana Lalu Lintas 100% 100% 100% 100% 100%

- Pidana Biasa 100% 100% 100% 100% 100%

c. Persentase perkara yang

diselesaikan.


- Perdata Gugatan 80% 80% 82% 82% 82%

- Pidana Ringan 100% 100% 100% 100% 100%


- Pidana Biasa 80% 80% 83% 83% 83%

d. Persentase perkara yang

diselesaikan dalam jangka waktu

maksimal 5 bulan


- Perdata Gugatan 95% 95% 97% 97% 97%

- Pidana Ringan 100% 100% 100% 100% 100%


- Pidana Biasa 100% 100% 100% 100% 100%

77

Peningkatan aksepbilitas Persentase Perkarayang tidak

putusan Hakim. mengajukan upaya hukum:

- Banding

- Perdata Permohonan 100% 100% 100% 100% 100% - Perdata Gugatan 75% 75% 75% 75% 75% - Pidana Ringan 100% 100% 100% 100% 100% - Pidana Lalu Lintas 100% 100% 100% 100% 100% - Pidana Biasa 90% 90% 90% 90% 90%

- Kasasi - Perdata Permohonan 100% 100% 100% 100% 100% - Perdata Gugatan 75% 75% 75% 75% 75% - Pidana Ringan 100% 100% 100% 100% 100% - Pidana Lalu Lintas 100% 100% 100% 100% 100% - Pidana Biasa 90% 90% 90% 90% 90%

- Peninjauan Kembali - Perdata Permohonan 100% 100% 100% 100% 100% - Perdata Gugatan 95% 95% 95% 95% 95% - Pidana Ringan 100% 100% 100% 100% 100% - Pidana Lalu Lintas 100% 100% 100% 100% 100% - Pidana Biasa 100% 100% 100% 100% 100%

Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas yang diajukan 100% 100% 100% 100% 100% pengelolaan penyelesaian kasasi dan PK yang disampaikan

perkara. secara lengkap.

b. Persentase berkas yang diregister 100% 100% 100% 100% 100% dan siap didistribusikan ke Majelis.

c. Persentase penyampaian

pemberitahuan relaas putusan tepat 100% 100% 100% 100% 100% waktu, tempat dan para pihak.

d. Prosentase penyitaan tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100%

dan tempat 3 hari setelah penetapan pelaksanaan sitanya.

e. Ratio Majelis Hakim terhadap 10% 10% 33% 33% 33% perkara.

78

Peningkatan aksesibilitas

masyarakat terhadap

peradilan (acces to justice)

peningkatan penyelesaian

perkara.

a. Persentase perkara prodeo yang

diselesaikan.

b. Persentase perkara yang dapat

diselesaikan dengan cara zitting plaatz.

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

Meningkatnya kepatuhan

terhadap putusan

pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas


hukum tetap yang ditindaklanjuti.

100% 100% 100% 100% 100%

79

LAMPIRAN 6 : SK TIM PENYUSUN LKjIP

80

PENGADILAN NEGERI MUNGKID KLAS II JALAN SOEKARNO HATTA NO. 9, MUNGKID

Telepon : (0293) 788185-788254 Fax : (0293) 788308

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUNGKID

Nomor : W12.U35/138/KP.07.01/12/2016

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2016

PADA PENGADILAN NEGERI MUNGKID


Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKJIP) tahun anggaran 2016 pada satuan kerja Pengadilan Negeri

Mungkid, dipandang perlu menunjuk Tim Penyusun Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2016 pada Pengadilan Negeri

Mungkid ;

b. Bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam

lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk

ditunjuk sebagai Tim Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

tahun 2016 pada Pengadilan Negeri Mungkid ;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/I/2010

tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

;

81

5. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 677-

1/SEK/KU.01/12/2012 tanggal 20 Desember 2012 perihal Penyampaian

LAKIP Tahun 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 ;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Pertama : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua

Pengadilan Negeri Mungkid Nomor : W12.U35/109/KP.07.01/02/2016

tanggal 12 Februari 2016 Tentang Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 pada Pengadilan

Negeri Mungkid ;

Kedua : Nama-nama sebagaimana tersebut dalam kolom 2 lampiran Surat

Keputusan ini diangkat dan ditetapkan sebagai Tim Penyusun Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016 pada Pengadilan

Negeri Mungkid dengan kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 5

lampiran surat keputusan ini ;

Ketiga : Memerintahkan kepada Tim untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016 pada Pengadilan Negeri Mungkid

sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan

bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya ;

Ditetapkan di : Kota Mungkid

Pada tanggal : 16 Desember 2016

KETUA PENGADILAN NEGERI

MUNGKID

ARIS GUNAWAN, SH.

NIP. 19700622 199603 1 004

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang.

82

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid

Nomor : W12.U35/ 138 /KP.07.01/12/2016

Tanggal : 16 Desember 2016

NO NAMA / NIP GOL. JABATAN DALAM DINAS JABATAN DALAM

TIM

1 ARIS GUNAWAN, SH.

NIP. 19700622 199603 1 004 IV/b

Ketua Pengadilan Negeri

Mungkid

Pelindung / Penasehat

2 MASDUKI, SH.

NIP. 19710201 199903 1 001 IV/a

Wakil Ketua Ketua

3 HERRY ISTIARTI, SH.

NIP. 19621126 198501 2 002 III/d Panitera


Teknis

4 JOKO YUWONO

NIP. 19610115 198503 1 008 III/c Sekretaris


Umum

5 BINTANG SUDEWO, SH.

NIP. 19601127 199303 1 001 III/d Panitera Muda Hukum Anggota

6 BONANGIN, SH.

NIP. 19580521 198003 1 003 III/d Panitera Muda Pidana Anggota

7 ROCH SOEPRIJATI, SH.

NIP. 19690528 199203 2 002 III/d Panitera Muda Perdata Anggota

8 MUHAMMAD MUSTAFIT

NIP. 19670809 199103 1 002 III/b

Kepala Sub Bagian Umum

dan Keuangan Anggota

9 FAJAR HASTAWA

NIP. 19600526 199103 1 002 III/b

Kepala Sub Bagian

Kepegawaian, Organisasi,

dan Tata Laksana

Anggota

10 SUMALI

NIP. 19641209 198603 1 004 III/b

Kepala Sub Bagian

Perencanaan, Teknologi

Informasi, dan Pelaporan

Anggota

11 AGUSTINUS EVAN BANGUN

MERDHEKO - Tenaga Honorer / IT Operator


ARIS GUNAWAN, SH.

NIP. 19700622 199603 1 004

83

HAKIM PEGAWAS BIDANG TAHUN 2016 PADA PENGADILAN NEGERI MUNGKID

NO.

NAMA / NIP JABATAN HAKIM PENGAWAS

BIDANG

1

MASDUKI, S.H.

NIP. 19710201 199903 1 001

WAKIL

KETUA

- KOORDINATOR

PENGAWASAN

- KEPEGAWAIAN,

ORGANISASI DAN

TATA LAKSANA

2

MURDIAN EKAWATI, S.H., M.H.

NIP. 19790524 200212 2 003

HAKIM

- PIDANA

- SARANA PERADILAN

ANAK

3

MEILIA CHRISTINA MULYANINGRUM,

S.H.

NIP. 19790527 200312 2 001

HAKIM

- PERDATA

- EKSEKUSI

4

EKO SUPRIYANTO, S.H.

NIP. 19820425 200604 1 002

HAKIM

- HUKUM DAN

PELAYANAN PUBLIK

- INFORMASI DAN

PENGADUAN

- HUMAS

5

DAVID DARMAWAN, S.H.

NIP. 19780909 200604 1 005

HAKIM

- PERENCANAAN, IT,

DAN PELAPORAN

- PENGELOLAAN

INFORMASI DAN

DOKUMENTASI

( WEBSITE )

- OLAH RAGA DAN

KESENIAN

6

IMRON ROSYADI, S.H.

NIP. 19760905 200112 1 005

HAKIM

- UMUM DAN

KEUANGAN


ARIS GUNAWAN, SH

NIP. 19700622 199603 1 004

Documents

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) TAHUN ...pn-mungkid.go.id/images/file/LKJIP2016PNMKD.pdfBersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7