Upload
others
View
17
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PURBALINGA
TAHUN 2019
PURBALINGGA 53316
KATA PENGANTAR
Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan
hidayah-Nya maka penyusunan Laporan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Purbalingga Tahun Anggaran 2018 dapat diselesaikan, sebagai tindak lanjut dari
Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja.
Laporan kinerja berisi pertanggungjawaban kinerja Instansi dalam
mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang berisi ikhtisar pencapaian
sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan
dokumen perencanaan yang mendasari pada RPJMD. Adapun Laporan Kinerja ini
dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang
membutuhkan, sebagai penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang
akan datang serta sebagai penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.
Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih jauh
dari sempurna, namun diharapkan dengan tersusunnya laporan ini dapat
dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa
mendatang.
Purbalingga, 31 Desember 2018
Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Purbalingga
Ir. GUNARTO Pembina Utama Muda Nip. 195909221988031004
ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Untuk mewujudkan good governance dan terselenggaranya manajemen
pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan
bebas KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) diperlukan sistem akuntabilitas pada
seluruh jajaran aparatur negara. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan, Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga
adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian.
Untuk dapat melihat tingkat keberhasilan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Purbalingga, maka perlu dibuat pengukuran kinerja melalui penyusunan Laporan
Kinerja. Pengukuran kinerja (keberhasilan dan kegagalan) diukur berdasarkan
pada pencapaian tujuan dan sasaran yang tertera pada Rencana Strategis Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021 yang sejalan dengan
RPJMD. Tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dituangkan dalam 4 program
dan 19 kegiatan. Dari capaian terhadap sasaran meningkatnya kesempatan
kerja yang layak dan terlindungi jaminan sosial, secara umum menunjukkan tingkat
keberhasilan dengan rata-rata sangat baik yakni 106%. Namun untuk pencapaian
tujuan meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja yang produktif, kompetitif dan
profesional yang dilihat dari indikator tingkat pengangguran terbuka maka masih
perlu ditingkatkan lagi karena belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan yakni
kisaran 6,06% dari target <5%. Upaya penanganan pengangguran harus
terintegrasi dengan pembangunan kedaulatan pangan, pengentasan kemiskinan,
pembangunan infrastruktur, investasi, pariwisata dll, sehingga dapat membuka
lapangan kerja baru dan kemudian aspek-aspek produktif tersebut mampu
menjamin keberlanjutan pasar kerja. Hal ini perlu menjadi perhatian dari berbagai
pihak karena diperlukan perluasan lapangan kerja yang didukung dari OPD yang
lain yang menjadi kewenangannya. Beberapa hal yang
mempengaruhi/menghambat pencapaian tujuan tersebut antara lain :
1. Masih tingginya angkatan kerja sebagai penyumbang pengangguran.
2. Belum optimalnya kualitas tenaga kerja untuk memenuhi kompetensi yang
dibutuhkan pasar kerja.
iii
3. Kurangnya SDM tenaga fungsional untuk Instruktur pelatihan.
4. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelatihan di Balai Latihan Kerja.
5. Quota/jatah transmigran dari Pemerintah Pusat sangat terbatas/tidak banyak.
Upaya yang dilakukan antara lain :
1. Pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi dan kewirausahaan lebih
diperbanyak. Selain itu banyak mengadakan jenis pelatihan yang dibutuhkan
pengguna, dan pelatihan yang mempunyai spesifikasi khusus
2. Optimalisasi SDM tenaga fungsional yang ada untuk memenuhi kekurangan
Instruktur pelatihan
3. Koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
RI lebih diintensifkan.
Untuk masa mendatang, hasil evaluasi dan analisis diatas akan dijadikan
masukan agar pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan yang diharapkan.
Beberapa prinsip penyusunan dan penyajian laporan telah disajikan dengan
berbagai pertimbangan. Prinsip-prinsip pelaporan yang baik mungkin saja tidak
semua dapat diterapkan pada Laporan Kinerja ini, namun demikian laporan
ini masih memenuhi tujuan penyusunannya.
iv
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ................................................................................................ i
KATA PENGANTAR ..............................................................................................ii
RINGKASAN EKSEKUTIF ....................................................................................iii
DAFTAR ISI ...........................................................................................................v
DAFTAR TABEL ...................................................................................................vi
DAFTAR BAGAN ..................................................................................................vii
DAFTAR GAMBAR ..............................................................................................viii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang................................................................................1
1.2. Landasan Hukum.......................………………...............................1
1.3. Maksud dan Tujuan .......................................................................3
1.4. Gambaran Umum OPD……………................................................4
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
2.1. Visi dan Misi..............................................…..................................12
2.2. Rencana Strategis………………………....…..................................14
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018..................................................... 17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Pengukuran dan Capaian Kinerja..................................................18
3.2. Evaluasi Capaian dan Analisis Kinerja .........................................19
3.3. Akuntabilitas Keuangan ................................................................27
BAB IV PENUTUP
4.1. Kesimpulan ...................................................................................30
4.2. Saran ............................................................................................31
v
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1. Data PNS Dinnaker Berdasarkan Struktur dan Golongan... 8
Tabel 2. Data PNS Dinnaker Menurut Pendidikan................................ 9
Tabel 3. Data PNS Dinnaker Menurut Jenis Kelamin .......................... 10
Tabel 4. Data Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor ........................... 11
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ................................................ 17
Tabel 6. Sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja Yang Layak dan
Dan Terlindungi Jaminan Sosial .............................................. 20
Tabel 7. Anggaran dan Realisasi Belanja .............................................. 30
Tabel 8. Analisis Efisiensi Sasaran ....................................................... 31
vi
DAFTAR BAGAN
Halaman
Bagan 1. Struktur Organisasi ............................................................. 6
Bagan 2. Rencana Strategis .............................................................. 16
vii
DAFTAR DIAGRAM
Halaman
Diagram 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur dan Golongan ......... 8
Diagram 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan................ 9
Diagram 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin......................... 10
viii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Azas Akuntabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme, menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari
kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan
kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi
negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Sejalan dengan hal tersebut diatas dan sesuai dengan amanat
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah ( SAKIP ) dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004
tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, setiap Entitas Akuntabilitas
Kinerja berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah ( LKjIP ) atas apa yang telah dikerjakan selama 1 (satu) tahun
sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik serta Peraturan
Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja.
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum Dinas Tenaga Kerja Purbalingga yang selama ini
digunakan didalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat
antara lain :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
darah kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
1
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional / SSPN ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5589).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
15/Permen/X/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Ketenagakerjaan dan Perubahannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi nomor 04/Permen/IV/2010;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
2
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa
Tengah Tahun 2013-2018;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang
RPJMD Kabupaten Purbalingga;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Purbalingga;
15. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Purbalingga.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan penyusunan LKjIP ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan atau kegagalan
pencapaian tujuan/sasaran yang telah ditetapkan, untuk kemudian para
stakeholder dapat menilai sejauh mana kemampuan Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Purbalingga dalam mengelola sumber dana dan daya yang
menjadi tanggung jawabnya.
2. Memberikan informasi yang memadai tentang kinerja Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten Purbalingga
3
3. Sebagai perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan
program yang dipercayakan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Purbalingga berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.
1.4. Gambaran Umum Dinas OPD
1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor
12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 84
Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga. Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga selaku OPD mempunyai tugas pokok
dan fungsi serta susunan organisasi.
Tugas Pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja adalah
melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan
Transmigrasi yang menjadi Kewenangan Daerah.
Dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Perbup Nomor
84 tahun 2016 antara lain memiliki fungsi :
1. Perumusan kebijakan dinas di bidang ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian
2. Penetapan kebijakan terkait di bidang ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian
3. Perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja di
bidang ketenaga kerjaan dan ketransmigrasian.
4. Pelaksanaan pelayanan di bidang ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian
5. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian
6. Pemberian perizinan atau rekomendasi perizinan di bidang
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.
7. Pelaksanaan program kerja di bidang ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian
4
8. Penyuluhan di bidang ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
9. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian.
10. Pelaksanaan program, pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan,
perlengkapan, surat menyurat, rumah tangga dan ketatalaksanaan
lainnya.
11. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya.
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
1.4.2. Struktur Organisasi
Berdasarkan pada Peraturan Bupati nomor 84 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga maka Struktur Organisasi Dinas
Tenaga kerja dapat dilihat pada gambar bagan di bawah ini :
Struktur Organisasi ...........................
5
Lampiran : Perbup no. 84 Tahun 2016, Tanggal 25 Nopember 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja
BAGAN 1. STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PURBALINGGA
6
KEPALA DINAS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN KERJA
SEKSI PELATIHAN DAN PRODUKTIFITAS KERJA
SEKSI KELEMBAGAAN DAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TENAGA KERJA
SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
SEKSI PENGUPAHAN, KESEJAHTERAAN DAN JAMINAN SOSIAL
UPTD
Adapun Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahi ;
1. Subbagian Perencanaan dan keuangan;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga kerja membawahi;
1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga kerja;
2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga kerja,
membawahi;
1. Seksi kelembagaan dan Perselisihan Hubungan Industrial Tenaga kerja;
2. Seksi Pengupahan, Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
e. UPTD
f. Kelompok Jabatan Fungsional
Eselonering jabatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Purbalingga adalah sebagai berikut :
a. Kepala Dinas = Eselon II.b
b. Sekretaris = Eselon III.a
c. Kepala Bidang = Eselon III.b
d. Kasi /Kasubbag = Eselon IV.a
1.4.3. Sumber Daya DINNAKER
a. Kondisi Kepegawaian
Tabel 1. Data PNS ...........................................
7
Tabel 1.
Data PNS DINNAKER berdasarkan Struktur dan Golongan
No.
Struktur/Bag/Bidang Golongan Ket
Subag/Seksi I II III IV
1 Kepala Dinas - - - 1 1
2 Sekretaris - - - 1 1
-Subag.Perencanaan & Keu. - 0 5 1 6
- Subag. Umum & Kepeg. 1 5 1 - 7
3 Ka. Bidang Pelatihan & Penempatan
Tenaga Kerja - - - 1 1
- Seksi Pelatihan dan Produktifitas
Tenaga Kerja - - 1 - 1
- Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan
Transmigrasi - - 4 - 4
4 Ka. Bidang Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja - - - 1 1
- Seksi Kelembagaan dan Perselisihan
Hubungan Industrial Tenaga Kerja - - 2 - 2
- Seksi Pengupahan, kesejahteraan dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja - - 2 - 2
5 UPTD - - 6 - 6
JUMLAH 1 5 22 5 33
Diagram 1.
8
Tabel 2.
Data PNS DINNAKER menurut Pendidikan
No
.
Struktur/Bag/Subag/ Pendidikan
Jml Subdin/Seksi SD
SL
TP
SL
TA D3 S1 S2
1 Kepala Dinas - - - - 1
1
2 Sekretaris - - - - 1 - 1
- Subag. Perencanaan & Keu. - - 3 1 1 1 6
- Subag. Umum & Kepeg. 2 - 4 - - - 7
3 Ka. Bidang Pelatihan &
Penempatan Tenaga Kerja - - - - - 1 -
- Seksi Pelatihan dan
Produktifitas Tenaga Kerja - - 1 - 1 - 2
- Seksi Penempatan Tenaga Kerja
dan Transmigrasi - - 2 - 2 - 4
4
Ka. Bidang Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja - - - - 1 - 1
- Seksi Kelembagaan dan
Perselisihan Hubungan Industrial
Tenaga Kerja - - - - 2 - 2
- Seksi Pengupahan, kesejahteraan
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja - - - - 2 - 2
UPTD - - 2 1 3 - 6
JUMLAH 2 - 12 2 15 2 33
Diagram 2
9
Tabel 3
Data PNS DINNAKER Menurut Jenis Kelamin
Jenis Kelamin Jumlah
1 Laki-laki 24
Perempuan 9
Jumlah 33
Diagram 3
b. Kondisi Sarana Dan Prasarana Kantor
Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Purbalingga memiliki prasarana dan sarana yang merupakan
faktor penting dalam penyelenggaraan tugas. Sarana dan Prasarana yang
ada pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga dapat dirinci
sebagai berikut :
10
Tabel 4.
Data kondisi Sarana dan prasarana kantor
No. NAMA BARANG JUMLAH
1. Mobil 6 unit
2. Sepeda Motor 26 unit
3. Mesin Tik 2 buah
4. Komputer 14buah
5. Laptop 17buah
6 Printer 17 buah
7. Tape Recorder/Wireles 1 buah
8. Telepon 3 unit
9. AC 21 unit
10. Almari besi 39 buah
11. Filling cabinet 15 buah
12. Meja Kerja/tamu/rias/komputer 71 buah
13. Kursi Kerja/tamu/rapat/sofa 322 buah
14. TV 4 buah
15. Soundsystem 2 buah
16. Cctv 8 unit
11
BAB II
PERENCANAAN STRATEGIS
2.1. Visi dan Misi
Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan mengacu pada
RPJMD Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021, maka telaahan Visi, Misi
dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk melihat
sinkronisasi arah kebijakan pembangunan. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Purbalingga yang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Purbalingga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya
diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
Adapun Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021 adalah “PURBALINGGA YANG
MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA
YANG BERAKHLAK MULIA”. Guna mencapai visi tersebut, dilaksanakan
melalui tujuh Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tahun 2016-
2021 yaitu :
1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih
dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima
kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa
kehadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna
mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar
pada realitas kebhinekaan;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan
dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan
derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan
mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan
manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif
dengan
12
tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta
didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha,
investasi dan penciptaan lapangan kerja;
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan pedesaan yang sehat dan menarik
untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan
masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana
prasarana wilayahan yang memadai;
7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
Dari pernyataan misi tersebut, dapat disimpulkan misi yang berkaitan
dimana pencapaiannya dapat didukung oleh Dinas Tenaga Kerja yaitu pada Misi ke
5 yaitu Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan
mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan
manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap
berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung
dengan penciptaan iklim kondusif . Dan Tujuan jangka menengah RPJMD
Kabupaten Purbalingga yang ingin dicapai dari Misi ke-5 adalah meningkatnya
kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat.
Sejalan dengan misi dan tujuan RPJMD tersebut maka tujuan, visi,misi
dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:
Tujuan
Meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja yang produktif, kompetitif dan
profesional.
Indikator tujuan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka, yang pada tahun 2018
sesuai RPJMD ditargetkan sebesar < 5 %
VISI
Terwujudnya kesejahteraan tenaga kerja yang produktif, kompetitif dan
profesional
MISI
1. Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, peningkatan perluasan
kesempatan kerja serta penempatan tenaga kerja.
2. Meningkatkan kualitas hubungan industrial yang harmonis dan terlindungi
jaminan sosial.
sasaran :
1. Meningkatnya kesempatan kerja yang layak dan terlindungi jaminan sosial
13
Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perlu
dikemukakan indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga yang
secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Purbalingga sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan
dan sasaran RPJMD.
Indikator kinerja sasaran meningkatnya kesempatan kerja yang layak dan
terlindungi jaminan sosial adalah sebagai berikut:
1. Cakupan pencari kerja yang ditempatkan, target pada tahun 2018 sebesar
42%
2. Cakupan tenaga kerja yang mengikuti jaminan sosial, target pada tahun
2018 sebesar 80%
3. Rasio tenaga kerja mendapat upah sesuai UMK, target pada tahun 2018
sebesar 90%
2.2. Rencana Strategis
Perencanaan Strategis menggambarkan tujuan jangka panjang,
sasaran dan strategi. Dokumen tersebut menyediakan dasar bagi usaha
berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan menyediakan
kerangka untuk rencana dan anggaran tahunan. Sesuai tugas pokok dan
fungsinya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga telah mempunyai
Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama
kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2017 – 2021 dengan
memperhitungkan perubahan lingkungan. Guna mendukung visi dan misi
kabupaten Purbalingga maka Renstra
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga mencakup Visi, Misi,
Tujuan, Sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Strategi
merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan dan berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran perlu
pula dirumuskan kebijakan. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil
oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Strategi dan arah
kebijakan dalam pembangunan dijabarkan sesuai dengan misi.
Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan, maka upaya pencapaiannya
14
kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan
kegiatan. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk
mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran.
Untuk mengukur capaian kinerja diperlukan Indikator Kinerja Utama .
Program yang disusun oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga
merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan
fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya
dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk masing-masing program
tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan
atas strategi dan kebijakan jangka menengah. Perencanaan strategis ini
dapat diuraikan pada bagan berikut ini.
Bagan Rencana Strategis ...............................
15
BAGAN 2. RENCANA STRATEGIS
16
MISI Kabupaten
Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja”
TUJUAN RPJMD Meningkatnya kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat
SASARAN Meningkatnya kesempatan kerja yang
layak dan terlindungi jaminan sosial
PROGAM 1. Pembinaan, peningkatan ketrampilan
dan penempatan kerja 2. Perlindungan Tenaga Kerja dan
Pengembangan Hubungan Industrial
VISI Kabupaten Purbalingga yang mandiri dan berdaya saing menuju masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia
Strategi Meningkatkan penempatan dan
perlindungan kerja
Kebijakan
1. Meningkatkan ketrampilan dan Kompetensi tenaga kerja
2. Mengembangkan Hubungan Industrial Yang Harmonis
KEGIATAN (RKT)
TUJUAN SKPD (sesuai Tupoksi) Meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja yang produktif, kompetetif dan profesional
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4 5
1 Meningkatnya
kesempatan kerja yang layak dan terlindungi jaminan
sosial
Cakupan pencari kerja yang
ditempatkan
persen 42 %
Cakupan tenaga kerja yang
mengikuti jaminan sosial
Persen 80 %
Rasio tenaga kerja
mendapat upah sesuai UMK
Persen 90 %
17
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Pengukuran dan Capaian Kinerja
Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan
antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata
lain membandingkan capaian indikator kinerja yang direncanakan. Pengukuran
kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran.
Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan
untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator
kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan
yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian
yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs
dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Kinerja Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian
Indikator Sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada
program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian
Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang
dibandingkan dengan realisasinya. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja
tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan
pencapaian sasaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan
rencana dan realisasi. Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran
kinerja tahun 2018 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan
realisasi kinerja, melalui pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan
tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah
ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT),
dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja
kegiatan yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian
sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Berikut ini menggambarkan
skala nilai peringkat kinerja yang dikutip dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini.
Skala Nilai Peringkat Kinerja Urutan Kategori Capaian sebagai berikut :
18
1 91 > Sangat Baik
2 76 ≤ 90 Tinggi
3 66 ≤ 75 Sedang
4 51 ≤ 65 Rendah
5 ≤50 Sangat Rendah
3.2. Evaluasi Capaian dan Analisis Kinerja
Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi kinerja.
Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan
kendala-kendala yang dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan
dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna
perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang.
Selain itu dalam evaluasi kinerja juga dilakukan analisis efisiensi
dengan cara membandingkan antara outputs dengan inputs baik untuk
rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi antara
nilai inputs dengan outputs. Berikut akan dipaparkan uraian dan analisis
capaian kinerja tujuan dan sasaran, sedangkan untuk realisasi penggunaan
anggaran akan dijelaskan pada Akuntabilitas Keuangan.
Berbagai program dan kegiatan diarahkan untuk mencapai tujuan
dengan sasaran meningkatnya kesempatan kerja yang layak dan terlindungi
jaminan sosial. Capaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel......................................
19
Tabel 6.
Capaian Sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja Yang Layak dan
Terlindungi Jaminan Sosial
Sasaran
Indikator Kinerja
Target Tahun 2018 (%)
Realisasi
Tahun 2018 (%)
Capaian Tahun 2018 (%)
Capaian Tahun 2017 (%)
1 2 3 5 6
Meningkatnya kesempatan kerja yang layak dan terlindungi jaminan sosial
Cakupan pencari kerja yang ditempatkan.
42%
47,15% 112% 41,4%
Cakupan tenaga kerja yang mengikuti jaminan sosial
80%
81,08% 101% 81,0%
Rasio tenaga kerja mendapat upah sesuai UMK
90%
94,88%
105% 93,5%
Rata – rata Capaian Sasaran
106%
Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat Capaian Kinerja Sasaran
sangat baik yakni sebesar 106 %.
Capaian kinerja sasaran meningkatnya kesempatan kerja yang
layak dan terlindungi jaminan sosial dilihat dari Indeks Kinerja Utama OPD
meliputi :
1. Cakupan pencari kerja yang ditempatkan
2. Cakupan tenaga kerja yang mengikuti jaminan sosial
3. Persentase tenaga kerja mendapat upah sesuai UMK
1. Cakupan pencari kerja yang ditempatkan
Indikator kinerja utama OPD yang pertama adalah Cakupan pencari
kerja yang ditempatkan yang dilihat dari perbandingan tenaga kerja yang
ditempatkan dengan pencari kerja terdaftar. Dari sebanyak 16.115
20
orang pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja maka yang telah
mendapatkan pekerjaan sebanyak 7.599 orang atau sebesar 47,5%.
Target cakupan pencari kerja yang ditempatkan yang dicanangkan
oleh Dinas Tenaga Kerja pada Tahun 2018 adalah sebesar 42%. Jika
dibandingkan dengan target tersebut maka realisasi Cakupan pencari kerja
yang ditempatkan pada tahun 2018 sebesar 47,15% sudah mencapai target
atau capaian sebesar 112%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun
lalu (Tahun 2017) yang mencapai sebesar 41,4%, maka capaian Cakupan
pencari kerja yang ditempatkan mengalami peningkatan.
Tren Cakupan pencari kerja yang ditempatkan dalam 3 tahun
cenderung meningkat, sebagaimana grafik di bawah ini.
Hambatan/Kendala yang dihadapi :
Belum tersedianya data pengangguran sehingga menyulitkan
dalam pelaksanaan kegiatan agar tepat sasaran.
lowongan kerja masih sangat kurang untuk dapat menampung
tenaga kerja yang ada karena terbatasnya lapangan kerja di
Purbalingga.
21
pelatihan kerja masih kurang didukung sarana dan parasana
pelatihan, utamanya sangat kurangnya Instruktur Pelatihan dari
PNS yang mengajar di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten
Purbalingga.
terbatasnya paket pelatihan dari Pusat sehingga hanya 33,6%
pendaftar yang dapat terfasilitasi mengikuti pelatihan sementara
animo masyarakat sangat besar.
kegiatan fasilitasi transmigrasi sangat tergantung pada Quota dari
Pusat yang pada tahun ini hanya 3 KK, sehingga belum bisa
memenuhi harapan masyarakat untuk dapat ikut serta transmigrasi
Belum tersedianya data pencari kerja yang mencukupi dari yang
telah bekerja yang melapor ke Dinas Tenaga Kerja baik untuk Antar
Kerja Antar Lokal/AKAL, maupun Antar Kerja Antar Daerah/AKAD
sehingga menjadi tidak optimal dan menyulitkan dalam perhitungan
capaian kinerja.
Solusi/Upaya yang dilakukan adalah melalui :
Job canvasing ke Perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan
data lowongan pekerjaan dan mencari informasi tenaga kerja yang
telah ditempatkan.
Koordinasi dan konsultasi baik ke instansi vertikal ke
Kementerian Tenaga Kerja maupun instansi di daerah secara
intensif terus dilakukan.
Koordinasi dengan Balai Besar Pengembangan Pelatihan Kerja
Bandung secara rutin dilakukan untuk mendapatkan paket
pelatihan lebih banyak lagi.
Dalam usaha menempatkan pencari kerja tersebut didukung
pencapaiannya melalui program dan kegiatan sebagai berikut :
(I) Program Pembinaan Peningkatan Ketrampilan dan
penempatan Kerja, yang didukung melalui kegiatan :
1. Pengembangan Gedung Balai Latihan Kerja
2. Penyelenggaraan Pelatihan di Balai Latihan Kerja.
22
3. Pengelolaan BLK.
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja (DBH-
CHT).
5. Pelatihan produktifitas tenaga Kerja (DBH-CHT)
6. Penguatan Kelembagaan Bursa Kerja Khusus.
7. Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKAN.
8. Verifikasi dan Validasi Tenaga Kerja Asing.
9. Akreditasi dan Validasi Instruktur LPKS.
10. Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah/PTKD.
(II) Program Ketransmigrasian, yang didukung melalui kegiatan :
- Fasilitasi Transmigrasi
2. Cakupan tenaga kerja yang mengikuti jaminan sosial
Indikator kinerja utama OPD yang kedua adalah cakupan
tenaga kerja yang mengikuti jaminan sosial yang dilihat dari perbandingan
jumlah pekerja peserta Jamsostek aktif/BPJS Ketenagakerjaan aktif
dengan jumlah pekerja. Dari sebanyak 51.535 orang pekerja maka yang
telah mengikuti jaminan sosial sebanyak 41.783 orang atau sebesar
81,08%.
Target cakupan tenaga kerja yang mengikuti jaminan sosial yang
dicanangkan oleh Dinas Tenaga Kerja pada Tahun 2018 adalah sebesar
80%. Jika dibandingkan dengan target tersebut maka realisasi cakupan
tenaga kerja yang mengikuti jaminan sosial pada tahun 2018 sebesar
81,08% sudah mencapai target atau capaian sebesar 101%. Apabila
dibandingkan dengan realisasi tahun lalu (Tahun 2017) yang mencapai
sebesar 81,0%, maka capaian Cakupan tenaga kerja yang mengikuti
jaminan sosial sedikit mengalami peningkatan.
Tren Cakupan tenaga kerja yang mengikuti jaminan sosial dalam 3
tahun cenderung meningkat, sebagaimana grafik di bawah ini.
23
Hambatan/Kendala yang dihadapi :
1. Sering bergantinya petugas yang mengikuti Bimtek dari Perusahaan
sehingga informasi sering terputus tidak berkesinambungan.
2. Sering keluar masuk pekerja sehingga menyulitkan dalam pendataan
peserta Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan.
3. Belum tersedianya data yang akurat yang bisa dijadikan patokan karena
belum ada pemisahan data pekerja di Kantor BPJS Ketenagakerjaan.
4. Keberatan dari Peserta PBI (Jamkesmas) yang berubah kepesertaan
menjadi Peserta dari Penerima Upah dengan alasan akan tidak mendapat
bantuan lagi pemerintah.
Solusi/upaya yang dilakukan :
> sosialisasi dan pembinaan serta Bimtek tentang ketenagakerjaan yang
secara rutin dilakukan ke perusahaan-perusahaan
Dalam usaha perlindungan jaminan sosial tenaga kerja tersebut
didukung pencapaiannya melalui program dan kegiatan sebagai berikut :
Program, Peningkatan Perlindungan Tenaga kerja dan Pengembangan
Hubungan Industrial yang didukung melalui kegiatan :
1. Penguatan Kelembagaan Hubungan Industrial
2. Pembinaan Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja di Perusahaan
24
2. Rasio tenaga kerja mendapat upah sesuai UMK
Indikator kinerja utama OPD yang ketiga adalah Rasio tenaga kerja
mendapat upah sesuai UMK dilihat dari perbandingan jumlah tenaga kerja yang
sudah UMK dengan jumlah tenaga kerja yang terdaftar. Berdasarkan
pemantauan ke perusahaan-perusahaan yang ada di Purbalingga sebesar
94,88% tenaga kerja atau dari 51.535 tenaga kerja ada sejumlah 48.897 orang
yang telah mendapatkan pembayaran penghasilan sesuai UMK.
Target Rasio tenaga kerja mendapat upah sesuai UMK yang
dicanangkan oleh Dinas Tenaga Kerja pada Tahun 2018 adalah sebesar 90%.
Jika dibandingkan dengan target tersebut maka realisasi Rasio tenaga kerja
mendapat upah sesuai UMK pada tahun 2018 sebesar 94,88% sudah
mencapai target atau capaian sebesar 105%. Apabila dibandingkan dengan
realisasi tahun lalu (Tahun 2017) yang mencapai sebesar 93,5%, maka capaian
tahun 2018 mengalami peningkatan.
Tren Rasio tenaga kerja mendapat upah sesuai UMK dalam 3 tahun
cenderung meningkat, sebagaimana grafik di bawah ini.
Hambatan/Kendala :
1. Sistem penggajian yang menggunakan sistem borongan sehingga
menyulitkan dalam penghitungan UMK.
2. Dalam masa percobaan belum mahir, produktivitas masih sangat rendah
tetapi harus sesuai UMK
25
3. Waktu untuk melaksanakan Bimtek harus menyesuaikan dengan Perusahaan
4. Banyaknya pekerja fluktuatif untuk beberapa bidang usaha yang tergantung
pada musim.
Solusi/upaya :
> Sosialisasi UMK dan Struktur Skala Upah
> Pemantauan UMK dan THR di perusahaan-perusahaan.
Dalam usaha menjamin kesejahteraan pekerja dengan mendapat upah
sesuai UMK tersebut didukung pencapaiannya melalui program dan kegiatan
sebagai berikut :
Program, Peningkatan Perlindungan Tenaga kerja dan Pengembangan
Hubungan Industrial yang didukung melalui kegiatan :
Pembinaan Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja di Perusahaan
Guna kelancaran pelaksanaan tugas kelembagaan perangkat daerah
tersebut maka didukung oleh program penguatan kelembagaan perangkat daerah.
Program penguatan kelembagan perangkat daerah dilaksanakan melalui beberapa
kegiatan sbb : ,
1. Penyediaan bahan dan jasa perkantoran.
2. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi.
3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor.
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor.
5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.
6. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD.
Selanjutnya terkait tujuan meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja yang
produktif, kompetitif dan profesional dengan Indikator Kinerja Tingkat
Pengangguran Terbuka. Maka dalam rangka mengurangi pengangguran dari hasil
pelatihan dan penempatan kerja yang telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Purbalingga pada tahun 2018 telah dapat mengurangi pengangguran
kurang lebih sejumlah 8.479 orang. Target Tingkat Pengangguran Terbuka yang
dicanangkan kabupaten Purbalingga untuk Tahun 2018 sebesar <5%.
26
Apabila dibandingkan dengan target tersebut, maka berdasarkan Data BPS
Purbalingga (belum dipublikasikan) untuk Tingkat Pengangguran Terbuka pada
Tahun 2018 adalah sebesar 6,06%, atau terjadi peningkatan dibandingkan tahun
lalu sebesar 5,33%. Hal ini dimungkinkan naik karena terjadinya pengurangan
karyawan pada perusahaan, pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja ,
kurangnya lapangan kerja untuk laki-laki dan lain-lain sehingga upaya
pengurangan pengangguran tidak berpengaruh secara signifikan.
Permasalahan :
Belum tersedianya data Pengangguran di kabupaten Purbalingga secara
rinci dan update.
Masih tingginya angkatan kerja sebagai penyumbang pengangguran.
Terbatasnya lapangan kerja sehingga harus didukung dari sektor yang
lain seperti investasi, pariwisata, pendidikan dan lainnya tidak hanya dari
sisi pelatihan dan penempatan kerja saja tidaklah cukup.
Jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja.
Kompetensi tenaga kerja belum sepenuhnya sesuai dengan pasar kerja.
Belum optimalnya kualitas tenaga kerja untuk memenuhi kompetensi
yang dibutuhkan pasar kerja.
Strategi :
1. Peningkatan ketrampilan dan kompetensi tenaga kerja
2. Koordinasi dengan berbagai pihak terkait data pengangguran
3. Koordinasi secara intensif dengan kementerian tenaga kerja
Program-program yang mendukung pada pencapaian tujuan tersebut adalah sbb :
1. Program Pembinaan Peningkatan Ketrampilan dan penempatan Kerja
2. Program Peningkatan Perlindungan Tenaga kerja dan Pengembangan
Hubungan Industrial
3. Program Ketransmigrasian
3.2. Akuntabilitas Keuangan
Akuntabilitas keuangan secara umum baik, Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Purbalingga mendapat alokasi anggaran (belanja langsung dan
tidak langsung) sebesar Rp 6.669.717.000,,- yang digunakan untuk
membiayai kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten
Purbalingga. Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan akhir Desember
2018 terealisasi sebesar Rp. 6.358.038.394,- (95,3%).
27
Selanjutnya anggaran dan realisasi belanja Dinas Tenaga kerja
dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 7
Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Purbalingga Tahun 2018
1 NAMA KEGIATAN
ANGGARAN
PAGU REALISASI SISA %
Rp Rp
1 2 3 4 5 6
BELANJA 6.669.717.000 6.358.038.394 311.678.606 95,3
I BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.962.295.000 2.817.890.807 144.404.193 95,1
II BELANJA LANGSUNG 3.707.422.000 3.540.147.587 167.274.413 93,0
A. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah
857.060.000 796.053.703 61.006.297 96,0
01 Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran 380.109.000 344.049.198 36.059.802 90,5
02 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi 84.000.000 83.998.234 1.766 100
03 Pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor
248.320.000 223.820.071 24.499.929 90,1
04 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 126.631.000
126.395.000 236.000 99,8
05 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 8.000.000 8.000.000 0 100
06 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD
10.000.000 9.791.200 208.800 97,9
B. Program Pembinaan, Peningkatan Ketrampilan dan Penempatan Tenaga Kerja
2.264.737.000 2.193.900.070 70.836.930 91
01 Pengembangan Gedung BLK 1.164.850.000 1.163.663.000 1.187.000 99,5
02 Penyelenggaraan Pelatihan di BLK
6.025.000 6.024.000 1.000 100
03 Pengelolaan Balai Latihan Kerja 309.375.000 290.079.260 19.295.740 93,8
04 Pengadaan Sarana dan Prasarana BLK 412.475.000 412.474.825 175 100
05 Pelatihan Produktifitas Tenaga Kerja 191.500.000 184.896.743 6.513.257 96,6
06 Penguatan Kelembagaan Bursa Kerja Khusus
60.000.000 30.650.000 29.350.000 51,1
07 Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKAN
50.000.000 44.584.500 4.415.500 89,2
08 Verifikasi dan Validasi Tenaga Kerja Asing 35.000.000 26.185.742 8.814.258 74,8
08 Akreditasi dan Fasilitasi Instruktur LPKS 31.000.000 30.740.000 260.000 99,2
09 Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah/PTKD
4.512.000 4.512.000 - 100
28
C.
Program Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial
360.000.000
352.495.750
7.505.250 97,7
01 Penguatan Kelembagaan Hubungan Industrial
220.000.000 217.411.700 2.588.300 98,9
02 Pembinaan Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja di Perusahaan
140.000.000
135.084.050 4.915.950 96,5
D. Program Penyiapan dan fasilitasi Transmigran
225.625.000 197.698.064 27,926,936 87,6
01 Fasilitas Pemindahan Transmigrasi 225.625.000 197.698.064 27,926,936 87,6
Secara khusus anggaran per Sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 8. Analisis Efisiensi Sasaran Tahun 2018
SASARAN ANGGARAN REALISASI %
ANGGARAN
%
CAPAIAN
KINERJA
KETERANGAN
1.Meningkatnya kesempatan kerja yang layak dan terlindungi jaminan sosial
2.850.362.000
2.744.093.884 96% 106% Efisien
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa untuk sasaran
meningkatnya kesempatan kerja yang layak dan terlindungi jaminan sosial
adalah efisien dengan realisasi anggaran sebesar 96% capaian kinerja
sebesar 106 % sehingga persentase lebih tinggi untuk capaian kinerja yakni
sebesar 10%.
29
BAB IV
PENUTUP
Berdasarkan evaluasi akuntabilitas kinerja dan evaluasi pencapaian
kinerja tahun 2018, maka dalam pelaksanaan Program dan kegiatan tahun
2018 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga telah memenuhi sasaran
yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2017-2021.
Berdasarkan gambaran umum, rencana strategis dan akuntabilitas kinerja
yang tersusun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018, maka dapat diambil
Kesimpulan dan Saran.
4.1. Kesimpulan
Pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan dengan berbagai pihak yaitu
pemerintah, masyarakat, pengusaha, pekerja/buruh dan stakeholders
yang bergerak di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
Laporan Akuntabilitas Kinerja diperlukan sebagai Laporan Kinerja Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga yang disusun sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan proses
pembangunan dan perjanjian kinerja, baik untuk keberhasilan maupun
kegagalan pelaksanaannya, yang dapat dilihat dari pencapaian Indikator
Kinerja Utama (IKU). Keberhasilan instansi dilihat dari pengukuran
kinerja (keberhasilan dan kegagalan) berdasarkan pada pencapaian
kinerja/sasaran yang tertera pada Rencana Strategis Dinas Tahun 2017-
2021 serta target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten
Purbalingga. Setelah dilakukan analisis maka didapatkan bahwa dari 3
Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga
menunjukkan kriteria sangat baik dengan capaian kinerja sasaran rata-
rata 106%.
Akuntabilitas keuangan juga sangat baik yakni realisasi
sebesar 95,3% yang pada tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Purbalingga mendapat alokasi anggaran
30
(belanja langsung dan tidak langsung) sebesar Rp 6.669.717.000,,- yang
digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana APBD
Kabupaten Purbalingga. Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan akhir
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 6.358.038.394,- (95,3%). Sedangkan dari
pencapaian kinerja sasaran maka maka dapat disimpulkan efisien karena dari
capaian kinerja rata-rata sebesar 106% maka anggaran untuk sebesar 96%.
Berdasarkan respon dan peran serta dari masyarakat kabupaten
Purbalingga maka Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Purbalingga sangat dibutuhkan dan pada tahun ini jumlah peserta pelatihan
meningkat, namun demikian masih banyak pendaftar pelatihan yang belum
mendapat kesempatan untuk mendapat pelatihan karena terbatasnya anggaran
yang ada. Sehingga baru 33,6% dari pendaftar yang dapat terfasilitasi mengikuti
pelatihan di BLK. Dengan peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja
diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja sehingga diharapkan dapat
meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja yang produktif, kompetitif dan
profesional.
Sementara untuk pencapaian tujuan dengan melihat pada indikator kinerja
Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan data BPS sebesar 6,06% sehingga
belum dapat mencapai target RPJMD sebesar < 5%, meskipun pelaksanaan
pelatihan dan penempatan kerja yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja
dimungkinkan telah mengurangi pengangguran di Purbalingga sebanyak 8.479.
Hal ini dimungkinkan naik karena terjadinya pengurangan karyawan pada
perusahaan, pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja, kurangnya lapangan
kerja untuk laki-laki dan lain-lain sehingga upaya pengurangan pengangguran
tidak berpengaruh secara signifikan. Hal ini sangat berkaitan dengan dukungan
dari berbagai pihak serta kebijakan dari pemerintah daerah khususnya untuk
perluasan lapangan kerja antara lain berkaitan dengan investasi, pariwisata,
permodalan dan lainnya.
2. Saran
- Perlu adanya koordinasi internal maupun eksternal secara terpadu untuk lebih
dapat melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi
dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat, selain itu
juga perlu peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan
31
dan latihan, pengkajian, pengembangan dan pembinaan personil
serta penggalangan dukungan dana yang proporsional.
- Perlu lebih ditingkatkan kreativitas dalam mencermati, memahami dan
melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tugasnya,
utamanya bahwa untuk merealisasikan seluruh program dan kegiatan
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga diperlukan koordinasi
dengan pihak-pihak yang terkait, karena tugas perluasan lapangan
kerja menjadi perlu dukungan dari berbagai pihak.
- Peningkatan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas
sehingga dapat mendukung tugas-tugas secara profesional dan
produktif.
- Bilamana memungkinkan perlu dilaksanakan kegiatan pendataan
khusus pengangguran by name dan by adress untuk mendukung
pada program dan kegiatan sehingga lebih tepat sasaran.
Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Purbalingga
Ir. GUNARTO Pembina Utama Muda
Nip. 195909221988031004
32