LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKj IP)

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1

KATA PENGANTAR 2

BAB I PENDAHULUAN 3

A. Gambaran Umum Organisasi 3

B. Fungsi Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 6

C. Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Perindustrian 6

dan Tenaga Kerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA 9

A. Perencanaan Kinerja 9

B. Perjanjian Kinerja 9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017 11

A. Capaian Kinerja Organisasi 11

B. Realisasi Anggaran 17

BAB. IV PENUTUP 18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten, terakhir kali dibentuk

berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan

Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan

Tenaga Kerja Kabupaten Klaten. Tugas pokok Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perindustrian dan

Bidang Tenaga Kerja.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas

Perindustrian dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang

transmigrasi;

b. Pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang

transmigrasi;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja

dan bidang transmigrasi;

d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Adapun Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten dalam

melaksankan tugas pokok dan fungsinya secara terstruktur dapat dilihat dalam Bagan

Organisasi sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KAB. KLATEN

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

SUG BAGIAN PERECANAAN

DAN KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

BIDANG

PERINDUSTRIAN

BIDANG

TENAGA KERJA

SEKSI PERENCANAAN DAN PERIZINAN

INDUSTRI

SEKSI PEMBINAAN DAN

PENGEMBANGAN

SEKSI HUBUNGAN

INDUSTRIAL DAN KETENAGAKERJAAN

SEKSI PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA

KERJA

SEKSI TRANSMIGRASI

Sampai dengan akhir tahun 2017 jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada di

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten sebanyak 42 orang yang

dirinci menurut jenjang pendidikan dan jenjang pangkat dan golongan yang bisa

dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan

Jenjang Pendidikan di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

NO BIDANG

PENDIDIKAN JUMLAH

PEGAWAI SD SLTP SLTA D I D II D III S 1 S 2 S 3

1 Sekretariat 0 0 5 0 0 1 2 3 0 11

2 Bidang Perindustrian 1 0 6 0 0 0 3 2 0 12

3 Bidang Tenaga Kerja 0 0 4 1 0 0 7 7 0 19

Jumlah 1 0 15 1 0 1 12 12 0 42

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan

Jenjang Pangkat dan Golongan di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

NO PANGKAT GOL JUMLAH

PEGAWAI

1 Juru Muda I/a 0 Orang

2 Juru Muda Tk.I I/b 0 Orang

3 Juru I/c 1 Orang

4 Juru Tk.I I/d 0 Orang

5 Pengatur Muda II/a 1 Orang

6 Pengatur Muda Tk.I II/b 3 Orang

7 Pengatur II/c 1 Orang

8 Pengatur Tk.I II/d 1 Orang

9 Penata Muda III/a 1 Orang

10 Penata Muda Tk.I III/b 16 Orang

11 Penata III/c 1 Orang

12 Penata Tk.I III/d 6 Orang

13 Pembina IV/a 6 Orang

14 Pembina Tk.I IV/b 2 Orang

15 Pembina Utama Muda IV/c 3 Orang

16 Pembina Utama Madya IV/d 0 Orang

17 Pembina Utama IV/e 0 Orang

Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Dinas Perindustrian dan

Tenaga Kerja memiliki sarana dan prasarana terdiri dari :

REKAPIITULASI DAFTAR BARANG

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KLATEN

TAHUN 2017

NO NAMA BIDANG BARANG

JUMLAH

BARANG KEADAAN

1 OKT 2017

MUTASI / PERUBAHAN SELAMA

BULAN OKTOBER S/D DESEMBER 2017

JUMLAH BARANG

KEADAAN 31

DESEMBER

2017

KETERANGAN

BERKURANG BERTAMBAH

1

TANAH

2 0 0 2

Tanah Bangunan Pendidikan dan

latihan, tanah

bangunan laboratorium

(Lokasi di Batur)

2 PERALATAN DAN MESIN 1.079 5 63 1.137

a. Alat-alat Besar

b. Alat-alat Angkutan 29 5 24

c. Alat-alat Bengkel dan Alat

Ukur

d. Alat-alat Pertanian / Pertenakan

e. Alat-alat Kantor dan Rumah

Tangga 928 63 991

f. Alat-alat Studio dan

Komunikasi

26 26

g. Alat-alat Kedokteran

h. Alat-alat Laboratorium 96 96

i. Alat-alat Keamanan

3 GEDUNG DAN BANGUNAN 6 0 0 6

a. Bangunan dan Gedung 6 6

b. Bangunan dan Monumen

4 JALAN , IRIGASI DAN

JARINGAN

a. Jalan dan Jembatan

b. Bangunan Air / Irigasi

c. Instalasi

d. Jaringan

5 ASET LAINNYA 49 0 0 49

a. Buku Perpustakaan 22 22

b. Barang bercorak Keseniaan / Kebudayaan

27 27

c. Hewan Ternak dan

Tumbuhan

6 KONTRUKSI DALAM

PENGERJAAN

JUMLAH 1.136 5 63 1.194

B. Fungsi Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja memiliki tugas yang harus

dipertanggungjawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu membantu

Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang perindustrian, bidang

tenaga kerja dan bidang transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Dinas

Perindustrian dan Tenaga Kerja secara umum menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan bidang perindustrian dan tenaga kerja;

b. Pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang

transmigrasi;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan

bidang transmigrasi;

d. Pelaksanaan administrasi Dinas;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Satuan Kerja Perangkat Dearah (SKPD) pada Dinas Perindustrian dan Tenaga

Kerja Kabupaten Klaten dalam melaksanakan program kegiatan pelayanan terhadap

masyarakat menghadapi permasalahan yang cukup kompleks. Adapun permasalahan

yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten adalah

sebagai berikut :

1. Permasalahan Perindustrian

a. Belum berkembangnya produk unggulan daerah.

b. Masih rendahnya tingkat profesionalisme SDM di Bidang IKM .

c. Rendahnya daya saing produk IKM dalam menghadapi dampak globalisasi

d. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk memberikan informasi, data dan

laporan dari perkembangan usahanya.

e. Belum adanya Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah (RIPIDA)

f. Kurangnya inovasi dan diversifikasi produk.

g. Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan para

pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing IKM.

h. Terbatasnya produk berorientasi eksport.

i. Belum optimalnya pemberdayaan IKM melalui pola klaster.

j. Belum terwujudnya pola kemitraan antara industri besar dengan industri

kecil.

k. Masih minimnya investor industri besar.

l. Minimnya anggaran pembinaan dan pemberdayaan industri.

2. Permasalahan Bidang Tenaga Kerja

a. Pada satu sisi terdapat pertumbuhan angkatan kerja yang masih tinggi, di

sisi lain perluasan konsep kerja yang kurang berakibat masih banyaknya

jumlah penganggur setiap tahun.

b. Produktivitas tenaga kerja masih rendah yang di sebabkan masih rendahnya

tingkat pendidikan dan ketrampilan angkatan kerja/pencari kerja.

c. Jumlah pencari kerja lebih besar dari lowongan yang ada, sedangkan

lowongan yang ada tidak sesuai dengan persyaratan pencari kerja.

d. Info Pasar kerja yang ada belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

e. Kurangnya kesadaran pengusaha dan pekerja dalam memahami peraturan

per-UU Ketenagakerjaan.

f. Masih banyak perusahaan yang belum menerapkan UMK sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

g. Perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang belum optimal: Keselamatan

dan Kesehatan Kerja (K3) masih belum semua dilaksanakan, belum semua

pekerja dimasukkan dalam BPJS Ketenagakerjaan.

h. Bahwa dalam pemanggilan para pihak (pengusaha / pekerja) dalam upaya

penyelesaian industrial / PHK, sering pihak pengusaha selalu mengabaikan

surat pemanggilan.

3. Permasalahan Bidang Transmigrasi

a. Target alokasi calon Transmigrasi ditentukan oleh Provinsi, antara target

Kabupaten dan Provinsi tidak sama.

b. Calon Transmigrasi mundur pada saat-saat pengerahan.

c. Potensi calon transmigrasi yang akan diberangkatkan tidak sesuai dengan

potensi daerah tujuan transmigrasi.

d. Pembangunan transmigrasi pada era Otonomi Daerah sangat rumit dan

memerlukan biaya tinggi. Target Penempatan ditentukan oleh Pemerintah

Provinsi, sedangkan kegiatan penempatan harus melalui: Rintisan

penjajagan, Perjanjian Kerjasama, Peninjauan lokasi, Penandatanganan

Kerjasama (MoU), Pelaksanaan Pengiriman, Pelaksanaan Monitoring.

e. Setelah Pelaksanaan Penempatan Transmigrans, banyak muncul

permasalahan, utamanya Pemberian Jaminan Hidup di daerah Penempatan

kadang tidak bisa diberikan secara rutin sehingga berdampak pada

kesehatan dan kadang muncul emosi dari para transmigran.

f. Kerjasama Antar Daerah (KSAD) belum menjadi acuan dalam pemecahan

masalah transmigran.

g. Lokasi Transmigrasi kadang belum sesuai dengan isi Kerjasama Antar

Daerah (KSAD).

h. Lokasi transmigrasi dalam Kerjasama Antar Daerah (KSAD) clear and

clean tapi kenyataannya belum.

i. Penyelesaiaan kasus yang tidak tepat waktu

j. Penyuluhan dan pembinaan bagi calon Transmigran penduduk rawan

bencana dan kemiskinan sangat diperlukan.

k. Penjajagan dan cek lokasi tempat pengiriman calon Transmigrans sangat

diperlukan untuk melihat lokasi yang sesungguhnya.

l. Permintaan target Transmigrans dari Provinsi melalui surat resmi.

m. Setelah Pelaksanaan Penempatan Transmigrans, banyak muncul

permasalahan, utamanya Pemberian Jaminan Hidup di daerah Penempatan

kadang tidak bisa diberikan secara rutin sehingga berdampak pada

kesehatan dan kadang muncul emosi dari para transmigrans.

n. KSAD belum menjadi acuan dalam pemecahan masalah transmigran

o. Belum ada sanksi kalau melanggar kesepakatan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

a. VISI dan MISI

Visi merupakan keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan

datang. Seperti diketahui bersama bahwa visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang

dirumuskan dalam RPJM Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 adalah:

“MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN

BERDAYA SAING”

Upaya pencapaian visi tersebut akan diimplementasikan melalui beberapa misi

Bupati dan Wakil Bupati. Jika dilihat dari tugas pokok dan fungsinya, misi Bupati

dan Wakil Bupati yang sesuai dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan Mengembangkan Ekonomi Daerah yang lebih produktif,

kreatif, inovatif, dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang

berbasis potensi lokal.

2. Meningkatkan kapasitas pelayanan publik.

b. TUJUAN

Untuk mewujudkan dua misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut Dinas Perindustrian

dan Tenaga Kerja mempunyai tujuan yang ingin dicapai pembangunan bidang

perindustrian dan tenaga kerja adalah:

1. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka

2. Meningkatnya daya saing produk industri daerah

3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi

1. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dalam memenuhi tujuan Dinas Perindustrian dan

Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya dan berkembangnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing

sektor ketenagakerjaan.

2. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja.

3. Meningkatnya dan berkembangnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing

sektor Perindustrian.

4. Meningkatnya minat masyarakat dalam mengikuti program transmigrasi.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih

rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan

antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas,

fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak

dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk

kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang

dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan

kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan

supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kabupaten Klaten pada Tahun 2017 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati

Klaten untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Perindustrian

dan Tenaga Kerja telah melaksanakan 11 program 45 kegiatan yang didukung oleh

APBD II sebelum perubahan sebesar Rp.1.813.966.000,- dan setelah perubahan sebesar

Rp. 2.480.524.000,-.

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator

dan Target Kinerja yang telah disepakati antara kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga

Kerja dengan Bupati Klaten Tahun 2017, secara lengkap tercantum pada Lampiran 1 .

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap

instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres

kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka

menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Pada tahun 2017 , Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja telah

melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) Kepala

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Klaten Tahun 2017 dan sasaran strategis

rencana pembangunan daerah, setidaknya terdapat 3 sasaran strategis rencana

pembangunan daerah yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

Sasaran 1.1 : Peningkatan dan pengembangan produktivitas, nilai tambah dan

daya saing sektor ketenagakerjaan. Untuk mengukur capaian kinerja

pada sasaran 1 dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai

berikut :

No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian %

% Capaian Tahun

Sebelumnya

(Tahun 2016)

Target Akhir

Periode

Renstra SKPD Tahun

2016-2021

% Capaian thd target

Akhir

Periode Renstra

SKPD Tahun

2016-2021

(1) (2) (3) (4) (5)=4/3x100 (6) (7) (8)=4/7*100

1 Peningkatan dan

pengembangan produktifitas, nilai

tambah dan daya saing

sektor ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka 4,15 4,35 95,18 156,97 4,04 107,67

Pencari kerja yang ditempatkan 25,55 22,19 86,85 66,67 26,00 85,35

Persentase kasus hubungan

pekerja dan perusahaan tertangani 81 100 123,46 97,25 85 117,65

Rasio daya serap tenaga kerja 1774,50 1770 99,75 1.997,14 1815,00 97,52

Angka Partisipasi angkatan kerja 68,10 69,51 102,07 84,76 69,00 100,74

Rasio penduduk yang bekerja 1,01 2 198,02 2 1,09 183,49

117,55 400,80 333,36 115,40

NO SKALA CAPAIAN KINERJA KATEGORI

1 Lebih dari 100% Sangat Baik

2 75 – 100% Baik

3 55 – 74 % Cukup

4 Kurang dari 55 % Kurang

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran Peningkatan dan

pengembangan produktivitas, nilai tambah dan daya saing sektor ketenagakerjaan.

Kabupaten Klaten dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk sasaran peningkatan dan

pengembangan produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor ketenagakerjaan

diukur dari 6 (enam) indikator yaitu indikator. Tingkat Pengangguran Terbuka

ditargetkan 4,15% terealisasi 4,35%, dikarenakan pada satu sisi terdapat pertumbuhan

angkatan kerja yang masih tinggi, di sisi lain perluasan konsep kerja yang kurang

berakibat masih banyaknya jumlah penganggur setiap tahun. Pencari kerja yang

ditempatkan ditargetkan 25,55% terealisasi 22,19% dikarenakan jumlah pencari kerja

lebih besar dari lowongan yang ada, sedangkan lowongan yang ada tidak sesuai dengan

persyaratan pencari kerja. Persentase kasus hubungan pekerja dan perusahaan

tertangani ditargetkan 81 % terealisasi 100% dikarenakan antara pekerja dan pengusaha

yang berselisih telah terjadi kesepakatan bersama sesuai peraturan ketenagakerjaan.

Rasio daya serap tenaga kerja ditargetkan 1.774,50 terealisasi 1.770, dikarenakan Info

Pasar kerja yang ada belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Rasio penduduk

yang bekerja ditargetkan 1,01 % terealisasi 2 % dikarenakan produktivitas tenaga kerja

masih rendah yang di sebabkan masih rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan

angkatan kerja/pencari kerja.

Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja bidang ketenagakerjaan

dalam perbaikan peningkatan angka harapan hidup masyarakat. Adapun alternatif

yang telah dilakukan untuk meningkatan dan pengembangan produktivitas, nilai

tambah dan daya saing sektor ketenagakerjaan Kabupaten Klaten adalah melalui:

1 Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan program kegiatan pelatihan

baik Institusional maupun Non Institusional dan Lembaga Latihan Kerja Swasta.

2 Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, dengan prioritas kegiatan Peningkatan

Informasi Pasar Kerja melalui Bursa Kerja Online dan Penyaluran serta penempatan

melalui mekanisme AKL, AKAD dan AKAN, Padat Karya Produktif, diselenggarakan

pelatihan .

3 Penetapan upah minimum Kabupaten (UMK) dibuat secara tetap, misalnya kenaikan

UMK berdasarkan prosentase tetap.

4 Penanganan Diskriminasi tenaga kerja menurut jenis kelamin, contoh:sebagai besar

dunia industry hanya memberikan kesempatan kerja kepada wanita & pabrik

rokok,pabrik garmen.

5 Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan peningkatan keselamatan dan kesehatan

kerja serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan berkurangnya kasus

PHI/ PHK.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.1, adalah

sebesar Rp 636.632.299,- atau 83,77 % dari total pagu sebesar Rp 760.000.000,-

Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar

Rp.123.367.701,- atau sebesar 16,23% dari Pagu yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian sasaran 1.1 sesungguhnya tidak terlepas dari

dilaksanakannya program dan kegiatan antara lain adalah:

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

- Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LKPS)

- Kegiatan Pembinaan Tenaga Kerja AKAD

- Kegiatan Pelatihan Otomotif

- Kegiatan Pelatihan Las

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

- Kegiatan Penyusunan informasi Bursa Tenaga Kerja

- Kegiatan Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

- Kegiatan Penyiapan tenaga kerja siap pakai

- Kegiatan Penyelenggaraan Bursa Tenaga Kerja

- Kegiatan Pembinaan Lembaga PPTKIS, LPTKS, dan BKK

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

- Kegiatan Fasilitasi penyelesaian prosedure, penyelesaian perselisihan hubungan industrial

- Kegiatan Pembentukan dan Pemberdayaan Organisasi / Lembaga Serikat Pekerja

- Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit

- Kegiatan Operasional Dewan Pengupahan

- Kegiatan Sosialisasi Upah Minimum

- Kegiatan Penyesaian Kasus PHI/PHK

- Kegiatan Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan

Sasaran 1.2 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan

masyarakat.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1.2, dimaksud maka dilakukan

pengukuran kinerja sebagai berikut :

No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian %

% Capaian

Tahun Sebelumnya

(Tahun 2016)

Target Akhir Periode

Renstra

SKPD Tahun 2016-2021

% Capaian

thd target

Akhir Periode Renstra

SKPD Tahun

2016-2021

(1) (2) (3) (4) (5)=4/3x100 (6) (7) (8)=4/7*100

2 Menigkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan

masyarakat

Kontribusi Sektor industri terhadap PDRB

34,86 35,94 103,10 113,21 35,5 101,24

Pertumbuhan Industri 17,12 0,02 0,12 104,41 20,68 0,10

Cakupan bina kelompok pengrajin 36.058 24.577 68,16 61 38.205 64,33

Jumlah Industri Menengah Besar 132 133 100,76 101,52 132 100,76

Jumlah Produk yang memakai ISO

dan SNI 59 60 101,69 60 73 82,19

Jumlah IKM yang memiliki Standar Produk Teknologi Manufaktur 70 71 101,43 71 82 86,59

Jumlah IKM Mebel memiliki

SVLK 231 183 79,22 100 431 42,46

79,21 87,24 5568,45 68,24

Untuk capaian kinerja Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan

masyarakat melalui pengukuran 7 (tujuh) indikator sebagai berikut: Kontribusi Sektor

industri rumah tangga terhadap PDRB dengan target 34,86 % terealisasi 35,94 %

dengan mendorong masuknya investor industri besar. Indikator Pertumbuhan Industri

ditargetkan 17,12 % terealisasi 0,02 % dikarenakan masih rendahnya tingkat

profesionalisme SDM di bidang IKM dan rendahnya daya saing produk IKM dalam

menghadapi dampak globalisasi. Indikator Cakupan bina kelompok pengrajin

ditargetkan 36.058 terealisasi 24.577 dikarenakan minimnya anggaran pembinaan dan

pemberdayaan industri. Indikator Jumlah Industri Menengah Besar ditargetkan 132

terealisasi 133 dengan melaksanakan temu bisnis untuk pola kemitraan antara industri

besar dengan industri kecil. Indikator Jumlah Produk yang memakai ISO dan SNI

ditargetkan 59 terealisasi 60 dikarenakan peningkatan kesadaran pelaku usaha untuk

memberikan informasi, data dan laporan dari perkembangan usahanya. Indikator

Jumlah IKM yang memiliki Standar Produk Teknologi Manufaktur ditargetkan 70

terealisasi 71 dikarenakan peningkatan daya saing mutu, desain dan kemasan produk

IKM dalam menghadapi dampak globalisasi. Indikator Jumlah IKM Mebel memiliki

SVLK ditargetkan 231 terealisasi 183 dikarenakan belum optimalnya jaringan

kerjasama antara pelaku usaha dengan para pelaku usaha lainnya dalam rangka

peningkatan daya saing IKM.

Dilihat Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1.2 tahun 2017 mencapai

kurang dari 100%, maka dari itu pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

masih perlu ditingkatkan, karena dilihat dari masih banyaknya masalah-masalah

perindustrian yang harus diselesaikan, adapun alternatif solusi yang telah dilakukan

untuk menyelesaikan permasalahan perindustrian adalah melalui :

1. Peningkatan mutu dan kualitas produk unggulan daerah.

2. Bintek dan pelatihan profesionalisme SDM di Bidang IKM dalam bidang

industri.

3. Peningkatan daya saing mutu, desain dan kemasan produk IKM dalam

menghadapi dampak globalisasi.

4. Peningkatan kesadaran pelaku usaha untuk memberikan informasi, data dan

laporan dari perkembangan usahanya.

5. Merencanakan dan menetapkan adanya Rencana Induk Pengembangan Industri

Daerah (RIPIDA).

6. Penambahan inovasi dan diversifikasi produk.

7. Memperkuat jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan para pelaku usaha

lainnya dalam rangka peningkatan daya saing IKM.

8. Peningkatan produk berorientasi eksport.

9. Peningkatan dan pemberdayaan IKM melalui pola klaster.

10. Melaksanakan Temu Bisnis untuk pola kemitraan antara industri besar dengan

industri kecil.

11. Mendorong masuknya investor industri besar.

Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.2, adalah

sebesar Rp. 660.030.000,- atau 70,22 % dari total pagu sebesar Rp. 940.000.000,- .

Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp.279.970.000,-

atau sebesar 29,78% dari Pagu yang ditentukan .

Keberhasilan pencapaian sasaran 1.2 sesungguhnya tidak terlepas dari

dilaksanakannya program dan kegiatan antara lain adalah:

Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah

- Kegiatan Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri

- Kegiatan Pembinaan, pemantauan dan pengawasan usaha industri

- Kegiatan Pelatihan pembuatan kerajinan tas makram/rajut berbahan baku benang

nylon(DBHCHT)

- Kegiatan Pelatihan Pembuatan Mesin Rekayasa Pengrajin Ketela/ Sukun/ Kentang (DBHCHT)

- Kegiatan Pelatihan Pembuatan Sabun Mandi Mandi Susu (DBHCHT)

- Kegiatan Pelatihan Pembuatan Tas Kulit (DBHCHT)

Program peningkatan kemampuan teknologi industry

- Kegiatan Peningkatann Koodinasi Pokja Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Kabupaten

Klaten

Sasaran 1.3 : Terwujudnya pelayanan publik tepat waktu, tepat mutu, tepat

sasaran dan tepat manfaat.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1.3, dimaksud maka dilakukan

pengukuran kinerja sebagai berikut :

No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

%

% Capaian Tahun

Sebelumnya

(Tahun 2016)

Target Akhir Periode

Renstra SKPD

Tahun 2016-

2021

% Capaian

thd target Akhir

Periode Renstra

SKPD

Tahun 2016-2021

3 Terwujudnya pelayanan

publik tepat waktu, tepat

multi, tepat sasaran dan tepat manfaat

Presentase Peningkatan minat

transmigrasi 35 93,75 267,86 60 55 170,45

Transmigrasi Swakarsa/ Umum 30 4 13,33 63,33 80 5

Untuk capaian kinerja terwujudnya pelayanan publik tepat waktu, tepat mutu,

tepat sasaran dan tepat manfaat melalui pengukuran 2 (dua) indikator Presentase

Peningkatan minat transmigrasi 35 % terealisasi 93,75 % dikarenakan para calon

transmigran ingin meningkatkan kesejahteraan keluarga dan ingin punya tanah untuk

bertani, tempat transmigran dekat dengan perkotaan, adanya Transmigran pola shearing

anatara pemerintah provinsi Jawa Tengah dengan daerah tujuan. Indikator

Transmigrasi Swakarsa/ Umum ditargetkan 30 KK terealisasi 4 KK, dikarenakan

peminat calon transmigrasi cukup banyak tapi target alokasi calon transmigrasi

ditentukan oleh Provinsi, antara target Kabupaten dan Provinsi tidak sama..

Dilihat Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1.3 tahun 2017 mencapai

kurang dari 100%, maka dari itu pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di

urusan transmigrasi masih perlu ditingkatkan, adapun alternatif solusi yang telah

dilakukan untuk peningkatan tarap hidup masyarakat melalui program transmigrasi

adalah melalui :

1 Penyelenggaraan Program Transmigrasi dengan melakukan fasilitasi dan mediasi ( MOU )

antara daerah asal dengan Provinsi/ Kabupaten daerah penempatan.

2 Penyuluhan dan pembinaan bagi calon Transmigran penduduk rawan bencana dan

kemiskinan sangat diperlukan.

3 Penjajagan dan cek lokasi tempat pengiriman calon Transmigrans sangat diperlukan untuk

melihat lokasi yang sesungguhnya.

4 Permintaan target Transmigran dari Provinsi melalui surat resmi.

5 Pembuatan KSAD dipersiapkan jauh-jauh hari.

6 Kalau ada masalah transmigrasi supaya berpatokan pada KSAD

7 KSAD supaya selesai ditandatangani sebelum pemberangkatan (KSAD diproses sebelum

penempatan)

8 Kenyataan lokasi trans supaya sesuai dengan isi KSAD

9 Lokasi trans supaya disiapkan yang clear and clean

10 Dalam KSAD supaya ada BAB atau pasal yang mengatur sanksi

11 Mengusahakan calon transmigrasi penerima bantuan sosial tidak mundur sehingga bantuan

sosial dicairkan.

Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.3, adalah

sebesar Rp. 146.151.150,- atau 58,46 % dari total pagu sebesar Rp 250.000.000,- Hal

ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp.103.848.850,- atau

sebesar 41,54% dari Pagu yang ditentukan . Terjadinya efisiensi penggunaan sumber

daya yang terlalu besar ini dikarenakan adanya pembatasan quota transmigran di

wilayah yang akan ditempati transmigran, sehingga Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi hanya bisa memberangkatkan 4 KK dari 30 KK yang ditargetkan tahun

ini.

Keberhasilan pencapaian sasaran 1.3 sesungguhnya tidak terlepas dari

dilaksanakannya program dan kegiatan antara lain adalah:

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

- Kegiatan Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku, dan antar sektor dalam

rangka pengembangan kawasan transmigrasi

- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Transmigrasi

- Kegiatan Pendaftaran seleksi penampungan pengawalan pengerahan dan fasilitasi

perpindahan serta penempatan transmigrans

Program Transmigrasi Lokal

- Kegiatan Penyuluhan transmigrasi lokal

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas

Perindustrian dan Tenaga Kerja, pada tahun anggaran 2017, di dukung dengan Anggaran

Belanja Langsung sebesar Rp. 2.480.524.000,-. Anggaran tersebut bersumber dari APBD

II, secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai, sebesar Rp. 92.901.984,-

2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 1.654.401.725,-

3. Belanja Modal sebesar Rp. 124.454.600,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian

sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran Program

Anggaran Sebelum

Perubahan Anggaran Setelah Perubahan

Realisasi %

Rencana (Rp) Rencana (Rp) Realisasi (Rp)

1 Peningkatan dan pengembangan produktivitas, nilai tambah dan daya saing sektor ketenagakerjaan.

1.1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

430.000.000 430.000.000 359.469.500 83,60

1.2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 220.000.000 220.000.000 173.560.349 78,89

1.3 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

110.000.000 110.000.000 103.602.450 94,18

2 Menigkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

2.1 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

250.000.000 890.000.000 641.600.000 72,09

2.2 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

50.000.000 50.000.000 18.430.000 36,86

3 Terwujudnya pelayanan publik tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.

2.3 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 218.000.000 218.000.000 122.839.650 56,35

3.1 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 32.000.000 32.000.000 23.311.500 72,85

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2017, apabila dibandingkan Tahun

2016 maka terjadi Penurunan sebesar 1,74 %. Pada Tahun 2017 penyerapan anggaran

sebesar 75,46 % dan pada Tahun 2016 penyerapan anggaran sebesar 77,20%.

LAMPIRAN 2

ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN 2017

NO JENIS

BELANJA PROGRAM KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN

SEBELUM PERUBAHAN

JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

SELISIH % RENCANA

KEUANGAN REALISASI

KEUANGAN

(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) %

A BOP Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

250.000.000

890.000.000

641.600.000

248.400.000 72,09

1

Pembinaan Industri Kecildan Menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri

50.000.000 50.000.000

47.907.500

2.092.500

95,82

2 Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Usaha Industri

50.000.000

50.000.000

27.497.000

22.503.000 54,99

3 Pelatihan Pembuatan Mesin Rekayasa Pengrajin Ketela/ Sukun/ Kentang (DBHCHT)

200.000.000

167.146.500

32.853.500 83,57

4 Pelatihan Pembuatan Sabun Mandi Mandi Susu (DBHCHT)

200.000.000

171.497.000

28.503.000 85,75

5 Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tas Makram/Rajut Berbahan Baku Benang Nylon (DBHCHT)

150.000.000

240.000.000

127.290.500

112.709.500 53,04

6 Pelatihan Pembuatan Tas Kulit (DBHCHT)

150.000.000

100.261.500

66,84

49.738.500

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

50.000.000

50.000.000

18.430.000

31.570.000

36,86

1 Peningkatan Koordinasi Pokja Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Kabupaten Klaten

50.000.000

50.000.000

18.430.000

36,86

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 220.000.000

220.000.000

173.560.349

46.439.651

78,89

1

Penyusunan informasi Bursa Tenaga Kerja

45.000.000

45.000.000

28.611.349

16.388.651 63,58

2

Penyebarluasan informasi Bursa Tenaga Kerja

10.000.000

10.000.000

9.770.500

229.500

97,71

3

Penyiapan tenaga kerja siap pakai

25.000.000

25.000.000

22.798.500

2.201.500 91,19

4

Penyelenggaraan Bursa Tenaga Kerja

100.000.000

100.000.000

94.603.000

5.397.000 94,60

5

Pembinaan Lembaga PPTKIS, LPTKS dan BKK

40.000.000

40.000.000

17.777.000

44,44

Program Peningkatan Kualitas & Produktivitas TK

430.000.000

430.000.000

359.469.500

70.530.500

83,60

1 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)

15.000.000 15.000.000

7.785.250

7.214.750

51,90

2 Pembinaan Tenaga Kerja AKAD 65.000.000

65.000.000

38.047.500

26.952.500 58,53

3 Pelatihan Otomotif 27.359.250

200.000.000 200.000.000 172.640.750 86,32

4

Pelatihan Las

150.000.000

150.000.000

140.996.000

9.004.000 94,00

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

110.000.000

110.000.000

103.602.450

6.397.550 94,18

1 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

16.000.000

16.000.000

14.747.000

1.253.000 92,17

2

Pembentukan dan Pemberdayaan Organisasi/Lembaga Serikat Pekerja

12.000.000

12.000.000

11.312.000

688.000

94,27

3 Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit

25.000.000

25.000.000

24.018.000

982.000

96,07

4

Operasional Dewan Pengupahan

12.000.000

12.000.000

11.647.500

352.500

97,06

5

Sosialisasi Upah Minimum

18.000.000

18.000.000

17.421.400

578.600

96,79

6

Penyelesaian Kasus PHI/PHK

8.000.000

8.000.000

6.565.300

1.434.700 82,07

7

Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan

19.000.000

19.000.000

17.891.250

1.108.750 94,16

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

218.000.000

218.000.000

122.839.650

95.160.350

56,35

1 Peningkatan kerjasama antara wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi

53.000.000

53.000.000

47655900 5.344.100 89,92

2 Monitoring & Evaluasi Transmigrasi 50.000.000

50.000.000

43.042.250

6.957.750 86,08

3 Pendaftaran seleksi penampungan pengawalan pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi

115.000.000 115.000.000

32.141.500

82.858.500

27,95

Program Transmigrasi Lokal

32.000.000

32.000.000

23.311.500

8.688.500 72,85

1 Penyuluhan Transmigrasi Lokal 32.000.000

32.000.000

23.311.500

8.688.500 72,85

Jumlah A dan rata-rata % A

1.310.000.000

1.950.000.000

1.442.813.449 507.186.551

73,99

Program Pelayanan Adm perkantoran

263.082.000

309.640.000

247.230.060

62.409.940

79,84

1 Penyediaan jasa komunikasi umber daya air dan listrik

8.400.000

8.700.000

8.655.000

45.000

99,48

2

Pengelolaan Administrasi Keuangan

10.000.000

10.000.000

9.475.400

524.600

94,75

3

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

36.437.000

42.554.000

37.832.084

4.721.916 88,90

4

Penyediaan Alat Tulis Kantor

20.000.000

20.000.000

18.735.000

1.265.000 93,68

5

Penyediaan Brg Cetakan & Penggandaan

9.500.000

9.500.000

9.500.000

- 100,00

6

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

10.000.000

10.000.000

8.481.300

1.518.700 84,81

7

Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan PerUU-an

4.508.000

4.508.000

4.150.000

358.000

92,06

8

Penyediaan Makanan dan Minuman

25.000.000

30.000.000

21.682.500

8.317.500 72,28

9

Rapat-rapat Koordinasi & Konsul ke Luar Daerah

104.859.000

135.000.000

100.734.776

34.265.224 74,62

10 Rapat-rapat Koordinasi & Konsul ke Dalam Daerah

25.000.000

30.000.000

20.775.000

9.225.000 69,25

11

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan

9.378.000

9.378.000

7.209.000

2.169.000 76,87

Program Peningkt. Srn & Prasarana Aparatur 215.884.000

185.884.000

160.147.600

18.761.900

86,15

1

Pengadaan peralatan gedung kantor

48.342.000

48.342.000

47404600

937.400 98,06

2

Pemeliharaan Rtn/Brkala Kend Dinas Oprsnl

70.115.000

70.115.000

61.510.500

8.604.500 87,73

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

47.427.000

47.427.000

38.207.000

9.220.000 80,56

4

Fasilitasi Pindahan Kantor

50.000.000

20.000.000

13.025.500

65,13

Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 15.000.000

25.000.000

16.499.000

8.501.000 66,00

1 Penyusunan dan Evaluasi Kerja SKPD 10.000.000

10.000.000

2.859.000

7.141.000 28,59

2 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/Kegiatan SKPD

5.000.000 15.000.000

13.640.000

1.360.000 90,93

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

10.000.000

10.000.000

5.068.200

4.931.800 50,68

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

10.000.000 10.000.000

5.068.200

4.931.800 50,68

Jumlah B dan rata-rata % B

503.966.000

530.524.000

428.944.860 101.579.140

80,85

Jumlah (A+B) dan rata-rata % (A+B)

1.813.966.000

2.480.524.000

1.871.758.309

608.765.691 75,46