Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH(LAKIP) TAHUN 2019
PEMERINTAAH KOTA MATARAMBADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
( B P B D )
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah
melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Hidayahnya kepada kita semua, sehingga LAKIP
BPBD Kota Mataram ini dapat kami susun meskipun masih jauh dari sempurna.
Penyusunan LAKIP ini disamping untuk memenuhi kewajiban admnistratif
sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, juga merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas BPBD
Kota mataram selama kurun waktu tahun 2019. Selain itu, LAKIP ini merupakan
pengendalian dan penilaian kinerja aparatur dalam rangka mewujudkan
penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih ( good and clean government ).
Penyusunan LAKIP ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.Dalam LAKIP ini disajikan sekilas Gambaran Umum Organisasi, kondisi
potensi kebencanaan Kota Mataram, Perencanaan ( Visi, Misi, Tujuan, Sasaran ) dan
Penetapan Kinerja, serta menyajikan capaian kinerja BPBD Kota Mataram dalam tahun
2019, dilengkapi dengan penyajian Tabel, Gambar kegiatan dan sejumlah Lampiran
yang dipandang perlu untuk disajikan dan diketahui publik.
Meskipun Penyusunan LAKIP BPBD Kota Mataram ini sudah mengacu pada
Nomenklatur yang harus dipedomani, namun kami menyadari masih banyak terdapat
kekurangan. Untuk itu sangat diharapkan koreksi, saran, masukan untuk
penyempurnaan LAKIP tahun berikutnya.
Semoga LAKIP ini bermanfaat untuk perbaikan kinerja tahun mendatang, dan
bermanfaat untuk bahan refrensi Penyusunan LAKIP Kota Mataram.
Mataram, Januari 2019
Kepala PelaksanaBPBD Kota Mataram,
Ir. Dedy Supriady, SHPembina Utama Muda (IV/
c)NIP. 19630722 199203 1
006
EXECUTIVE SUMMARY
Penyusunan LAKIP BPBD Tahun 2019 merupakan Laporan Akuntabilitas
pencapaian kinerja atas pelaksanaan Program/Kegiatan yang tertuang dalam Renstra,
Renja dan dokumen Penetapan Kinerja BPBD Kota Mataram Tahun 2019.Dalam LAKIP
ini diuraikan keberhasilan pencapaian kinerja sasaran program/kegiatan, terutama
Sasaran Strategis beserta Pengukuran Capaian Kinerja selama Tahun 2019.
Pelaksanaan program dan kegiatan dengan Sasaran Strategis sebagaimana
tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019, pada hakekatnya merupakan
rangkaian atau tahapan dalam upaya mewujudkan Visi, Misi BPBD Kota Mataram
sekaligus Pencapaian Sasaran Strategis RPJMD 2016-2021.
Dalam Penyusunan LAKIP ini, diuraikan secara sekilas Potensi kebencanaan Kota
Mataram, Gambaran Umum Organisasi dan informasi penting lainnya sbb :
Kota Mataram merupakan salah satu Kabupaten/Kota di NTB sekaligus sebagai
Ibukota Provinsi NTB, secara geografis, geologis, demografis, dan klimatologi masuk
dalam zona rawan bencana. Jenis bencana yang berpotensi terjadi di Kota Mataram
antara lain : Banjir/genangan air, angin kencang/putting beliung, gempa bumi,
tsunami/gelombang pasang, tanah longsor, kebakaran, dan konflik sosial.
Menyadari hal ini dan untuk melaksanakan amanat UU Nomor 24 Tahun 2007,
Pemerintah Kota Mataram membentuk BPBD Kota Mataram dengan Perwal Nomor 20
Tahun 2010 dan telah di Perdakan dengan Perda Nomor 19 Tahun 2011, dengan Tugas
Pokok Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana meliputi Tahap Prabencana, saat
Tanggap Darurat dan Pasca bencana. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut
BPBD mempunyai fungsi : Pengkordinasian, Pengkomandoan dan Pelaksana.
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, serta potensi kebencanaan di Kota
Mataram tersebut, dengan mengacu pada RPJMD Kota Mataram 2016-2021, BPBD
menetapkan Visi “Terdepan Dalam Penanganan Bencana”. Untuk mewujudkan Visi
tersebut telah dirumuskan 4 Misi, 9 Tujuan, 37 Sasaran yang dijabarkan dalam bentuk
program dan kegiatan.
Dari sejumlah sasaran yang direncakan, dalam tahun anggaran 2019 dipilih beberapa
sasaran yang ditetapkan sebagai sasaran strategis dalam program unggulan BPBD
yaitu :
(1) Terbentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana Kota Mataram.
(2) Terbentuknya Forum (PRB) Pengurangan Resiko Becana Kota Mataram
(3) Tersusunnya Peta Lokasi Rawan Bencana Kota Mataram.
(4) Tersedianya Brosur/PamfletInfoBencana.
(5) Tersedianya StikerPeringatan/Siaga Bencana
(6) Tersedianya Baliho Peringatan Bencana
(7) Tersuluhnya siswa/i sekolah.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi BPBD dalam Tahun Anggaran
2019 mendapat alokasi Anggaran Belanja Langsung dari dana APBD Kota Mataram
sebesar Rp.3.279.429.395,- dengan rincian Program/Kegiatan sbb :
(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi : 13 Kegiatan, dengan
alokasi dana sebesar Rp. 1.889.664.895
(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi : 5 Kegiatan,
dengan alokasi dana sebesar Rp.239.939.000,--
(3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan : 1 Kegiatan, alokasi dananya
sebesar Rp.73.470.000,--
(4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan, meliputi : 2 Kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp.4.570.500,-
(5) Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana : 2 Kegiatan,
dengan alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000,-
(6) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Koban Bencana Alam, meliputi :
6 Kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp.788.170.000,--
(7) Program Pemulihan Pasca Benca Alam dengan alokasi dana Rp. 183.615.000
Dari kelima program tersebut, program ke enam merupakan program/kegiatan
unggulan BPBD yang diarahkan untuk mewujudkan sasaran Strategis, yang
direpresentasikan dalam dokumen Penetapan Kinerja BPBD Kota Mataram Tahun 2019.
Adapun realisasi penyerapan anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019
sebesar Rp.3.180.992.565 (99.81%), dengan rincian sbb :
No. UraianPagu Anggaran
(Rp).Realisasi
(Rp.)Capaian
kinerja input1. Prog. Pelayanan Administrasi
Perkantoran : 12 Kegiatan1.889.664.895 1.865.785.165 98.74%
2. Prog. Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur, : 5 Keg.
239.939.000 239.271.900 99.72%
3. Prog. Peningkatan DisiplinAparatur, : 1 Kegiatan
73.470.000 73.470.000 100,00%
4. Prog. PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja danKeuangan, : 2 Kegiatan
4.570.500 4.570.500 100.00%
5. Program Pemulihan PascaBenca Alam 183.615.000 175.215.000 95.43%
6. Program Pencegahan Dini danPenanggulangan KobanBencana Alam, : 6 Kegiatan
788.170.000 722.745.000 91.70%
7. Program Kedaruratan danLogistik PenanggulanganBencana
100.000.000 100.000.000 100.00%
TOTAL:.....………………….. 3.279.429.395 3.180.992.565 97.00%
Gambar : 3
Kurve Pagu Anggaran dan Realisasi T.A. 2019
Prog. IProg. II
Prog.IIIProg.IV
Prog. VProg. VI
Prog.VII
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
Pagu
Realisasi
( dalam Ratusan Juta Rp. )
Sedangkan capaian kinerja sasaran strategis dalam Tahun Anggaran 2019, dapat
dilihat dalam table berikut :
No.
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 2 3 4 5 61. Terbentuknya Tim
Koordinasi Penanggulangan Becana Kota Mataram
Adanya dokumen hasilkoordinasi
1 dok 1dok 100
2. Meningkatnya Kesiapsiagaan dalam mengantisipasi bencana
Adannya kegiatan piket Siaga Bencana
270 hari 270 hari 100
3. Tersedianya Peta Rawan Bencana
Jumlah Peta Rawan Bencana
50 lbr 50 lbr 100
4. Tersedianya Stiker Peringatan/Siaga Bencana
Jumlah Stiker Peringatan/Siaga Bencana
2000 lbr 2000 lbr 100
5. Tersedianya Baliho Peringatan Bencana
Jumlah Baliho Peringatan Bencana
7 bh 7 bh 100
6. Tersedianya brosur / pamphlet info bencana
Jumlah brosur / pamphlet info bencana
2000 lbr 2000 lbr 100
7. Terpantaunya wilayah yang berpotensi memiliki ancaman bencana di Kota Mataram
Jumlah Patroli 40 kali 40 kali 100
8. Terlatihnya personil (anggota TRC)
Jumlah Personil / anggota TRC terlatih
80 org 80 org 100
9. Tersimulasinya sekolah-sekolah dasar / MI di kotaMataram
Jumlah sekolah 10 sekolah
10 sekolah
100
10. Tersuluhnya sekolah-sekolah dasar / MI di KotaMataram
Jumlah sekolah 10 sekolah
10 sekolah
100
11. Tersedianya data kerusakan pasca bencana
Jumlah Dokumen / laporan
3 laporan
3 laporan
100
12. Tersedianya logistic dan sarpras penanganan bencana
Jumlah logistic dan sarpras
100
Berdasarkan uraian tabel diatas, dapat direkomendasikan hal-hal sbb :
1. Penambahan jumlah personil yang proporsional sesuai kulifikasi yang
dibutuhkan.
2. Pengadaan sarana / prasarana perkantoran dan operasional lapangan.
3. Peningkatan persediaan logistik dan bahan/material untuk keperluan tanggap
darurat dan penanganan pasca bencana.
4. Pembinaan terhadap personil, Diklat Teknis Penanggulangan Bencana bagi
Aparatur/TRC dan Relawan.
5. Bimtek/Koordinasi Perencanaan, Peningkatan Waskat disetiap Unit Kerja.
6. Penambahan personil bersertifikasi.
Melalui LAKIP BPBD Kota Mataram tahun 2019 ini, diharapkan dapat menjadi
bahan kajian dan evaluasi untuk perbaikan kinerja tahun mendatang.
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.......................................................................................................................................... i
EXECUTIVE SUMMARY................................................................................................................................... ii
DAFTAR ISI.......................................................................................................................................................... vii
DAFTAR TABEL................................................................................................................................................. viii
DAFTAR GAMBAR............................................................................................................................................. ix
DAFTAR LAMPIRAN......................................................................................................................................... x
BAB I PENDAHULUAN........................................................................................................................... 1
1.1. LATAR BELAKANG......................................................................................................... 1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN................................................................................................. 2
1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI............................................................................ 2
1.3.1. Struktur Organisasi ......................................................................................... 2
1.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi................................................................................. 3
1.3.3. Sumber Daya....................................................................................................... 9
1.4. Potensi Kebencanaan Kota Mataram..................................................................... 14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA................................................................... 18
2.1. PERENCANAAN............................................................................................................... 18
2.1.1. VISI BPBD Kota Mataram.......................................................................... 18
2.1.2. Misi..................................................................................................................... 19
2.1.3. Tujuan............................................................................................................... 19
2.1.4. Sasaran Kegiatan dan SasaranStrategis............................................... 20
2.2. PENETAPAN KINERJA.................................................................................................. 22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA...................................................................................................... 23
3.1. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS...................................................................... 23
3.2. PENGUKURAN KINERJA.............................................................................................. 29
BAB IV PENUTUP........................................................................................................................................ 36
4.1. KESIMPULAN................................................................................................................... 36
4.2. REKOMENDASI................................................................................................................ 37
DAFTAR TABEL
Tabel : 1 Komposisi Pendidikan PNS, BPBD Kota Mataram............................................................ 9
Tabel : 2 Kepangkatan PNS, Lingkup BPBD Kota Mataram............................................................. 9
Tabel : 3 Sarana Penunjang BPBD Kota Mataram............................................................................... 11
Tabel : 4 Pencapaian Sasaran Kinerja...................................................................................................... 23
Tabel : 5 Capaian Target Kinerja dan Keuangan BPBD Kota Mataram TA.2019.................... 30
DAFTAR GAMBAR
Gambar : 1 Potensi Gempa dan Tsunami........................................................................................... 15
Gambar : 2 Peta Rawan Bencana Kota Mataram............................................................................ 17
LAMPIRAN – LAMPIRAN
Lampiran : 1 Bagan Struktur Organisasi BPBD Kota Mataram
Lampiran : 2 Data Kejadian bencana tahun 2019
BAB IPENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Sejak bergulirnya era reformasi, tuntutan pelaksanaan good govermance
dan clean governance makin hari makin menguat, lebih-lebih dengan makin
maraknya kasus korupsi diberbagai lini birokrasi dari pusat sampai daerah.
Banyaknya oknum pejabat yang tersangkut korupsi baik dijajaran Eksekutif,
Legislatif bahkan di jajaran Penegak Hukum sendiri menjadikan tuntuan
Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel makin
mengkristal ditengah masyarakat. Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah
tidak lagi sekedar harapan, akan tetapi sudah menjadi kebutuhan yang
superurgen dan fundamental dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Atas
dasar itulah Pemerintah Pusat mengeluarkan berbagai regulasi yang berkaitan
dengan upaya perbaikan kondisi bangsa kita termasuk melalui reformasi
birokrasi.
Berkaitan dengan hal tersebut diatas, untuk memenuhi harapan
masyarakat dalam upaya merelaisasikan good govermance, Pemerintah Pusat
melalui (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah,
mewajibkan setiap Unsur Penyelenggara Negara dari Pusat sampai Daerah untuk
menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai
setiap tahunnya.
BPBD Kota Mataram yang merupakan salah satu SKPD di lingkup Jajaran
Pemerintah Kota Mataram juga berkewajiban menetapkan Target Kinerja dan
melakukan Pengukuran Kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( LAKIP ).
Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, BPBD Kota Mataram menyusun LAKIP Tahun 2019 sebagai bentuk
pertanggung jawaban atas pelaksanaan Program dan Kegiatan yang tertuang
dalam DPA SKPD, kepada pemberi amanat dan para pemangku kepentingan.
Target Kinerja BPBD Kota Mataram tahun 2019, sebagaimana
dirumuskan dalam dokumen Penetapan Kinerja 2019, merupakan penjabaran
dari Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis yang tertuang dalam Renstra BPBD
2016-2021 dan Renja 2019. Maka untuk mendorong peningkatan kinerja Instansi
Pemerintah, dipandang perlu melakukan pengukuran pencapaian kinerja setiap
SKPD sekaligus sebagai media evaluasi kinerja dan efektifitas pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan LAKIP BPBD Kota Mataram adalah disamping
memenuhi ketentuan administratif Peraturan Perundangan yang berlaku, juga
sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pemberi amanah dan masyarakat
atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka
mewujudkan Visi dan Misi BPBD sekaligus mewujudkan Visi, Misi Kota Mataram.
Adapun Tujuan penyusunan LAKIP ini adalah untuk melakukan evaluasi
pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan, selanjutnya sebagai bahan refrensi dalam pengambilan kebijakan
untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.
1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
1.3.1. Struktur Organisasi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram yang
dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Mataram Nomor 20 Tahun
2010 tanggal 25 Nopember 2010 dan telah di Perdakan dengan Perda
Nomor 19 Tahun 2011, termasuk dalam katagori Type A dengan Susunan
Organisasi sbb :
1. Kepala
2. Unsur Pengarah
3. Unsur Pelaksana
Kepala BPBD Kota Mataram dijabat secara rangkap (ex-officio)
oleh Sekretaris Daerah Kota Mataram. Sedangkan Unsur Pengarah terdiri
dari unsur Instansi Pemerintah terkait, masyarakat profesional dan ahli,
yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mataram
sesuai peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya Unsur Pelaksana memiliki 14 Jabatan Struktural
terdiri dari 1 (satu) Jabatan Eselon IIb, 4 jabatan Eselon IIIb, dan 9 jabatan
Eselon IVa. Dengan demikian pola struktur atau susunan organisasi Unsur
Pelaksana BPBD Kota Mataram terdiri dari :
1. Kepala Pelaksana
2. Sekretaris, membawahi 3 (tiga ) Sub Bagian.
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Perencanaan
- Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi 2 (dua) Seksi.
- Seksi Pencegahan
- Seksi Kesiapsiagaan
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi 2 (dua) Seksi.
- Seksi Tanggap Darurat
- Seksi Logistik
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi 2 (dua) Seksi.
- Seksi Rehabilitasi
- Seksi Rekonstruksi
Bagan Struktur Organisasi BPBD Kota Mataram selengkapnya dapat
dilihat pada (Lampiran: 1).
1.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi.
BPBD Kota Mataram mempunyai tugas pokok membantu
Walikota dalam :
a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha
penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana,
penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil
dan setara;
b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-
undangan;
c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan
bencana dan peta evakuasi rawan bencana;
d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
e. Melaporkan pennyelenggaraan penanggulanngan bencana kepada
Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat
dalam kondisi darurat bencana;
f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
g. Mempertanggungjawabkan pengggunaan anggaran yang diterima
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, BPBD Kota
Mataram mempunyai fungsi :
a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana
dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat,
efektif dan efisien; dan
b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana
secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
Kepala Pelaksana
(1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok membantu Kepala BPBD
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD
sehari-hari dan melaksanakan penanggulangan bencana secara
terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca
bencana.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas,
Kepala Pelaksana mempunyai fungsi :
a. Perumusan dan penetapan Visi, Misi dan Rencana Strategis serta
Program Kerja Badan.
b. Perumusan Kebijakan Tehnis dibidang Penanggulangan Bencana.
c. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan, RKA/DPA,
dan Penetapan Kinerja BPBD.
d. Pelaksanaan fungsi koordinasi, pengkomandoan dan pelaksana
dibidang penanggulangan bencana.
e. Penyelengaran pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian serta fasilitasi dibidang pencegahan, kesiapsiagaan,
penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan
peralatan.
f. Penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi
pelaksanaan tugas Badan dengan instansi terkait.
g. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik instansi
Pemerintah, Lembaga Organisasi Swadaya Masyarakat dan atau
swasta.
h. Pelaksanaan pembinaan manajemen kepegawaian lingkup BPBD.
i. Pengkordinasian pengelolaan ketatausahaan BPBD.
j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang Penanggulangan
Bencana Daerah.
k. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Kepala
Badan.
l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai
dengan bidang tugasnya.
Sekretariat.
(1) Sekretariat BPBD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai
tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan
mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan kegiatan
ketatausahaan BPBD yang meliputi perencanaan, keuangan, umum
serta kepegawaian.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretaris
mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja
Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup BPBD.
b. Pelaksanaan penyusunan RKA/DPA dan Program Kerja BPBD.
c. Pelaksanaan pelayanan tehnis administrative kepada seluruh Unit
Kerja lingkup BPBD.
d. Perumusan bahan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi
umum.
e. Pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan
Standar Prosedur Tetap pelaksanaan kegiatan lingkup BPBD.
f. Perumusan dan penjabaran kebijakan tehnis penyelenggaraan
administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan
perlengkapan.
g. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas BPBD.
h. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi
umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.
i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
kesekretariatan.
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
(1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan,
mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan
dalam rangka melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, yang
meliputi penyusunan, pelaksanaan dan pengkoordinasian program
dan strategi penanggulangan bencana pada tahapan prabencana.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang
Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
a. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja
bidang.
b. Pengkoordinasian penyusunan RKA dan program kerja Sub Bidang
dibawahnya.
c. Penyusunan kebijakan dan strategi pencegahan, peringatan dini
dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
d. Penyusunan rencana kerja dan program pencegahan, peringatan
dini dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan, peringatan dini dan
kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
f. Pengkajian dan analisis kemungkinan dampak bencana.
g. Pengkajian tindakan pengurangan resiko bencana.
h. Penyusunan prosedur dan mekanisme kesispsiagaan
penanggulangan bencana.
i. Pelaksanaan kordinasi pemberdayaan dan penguatan ketahanan
social masyarakat.
j. Pelaksanaan koordinasi penyuluhan dan pelatihan tentang
mekanisme tanggap darurat.
k. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
bidang tugasnya.
Bidang Kedaruratan dan Logistik.
(1) Bidang kedaruratan dan logistic dipimpin oleh seorang kepala bidang
yang mempunyai tugas pokok memimpin , merencanakan,
mengatur,mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan
dalam rangka pelaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, yang
meliputi penyusunan ,pelaksanaan dan pengkoordinasikan program
dan strategi penanggulangan bencana pada tahapan tanggap darurat.
(2) Untuk penyelenggarakan tugas pokok tersebut, kepala bidang
kedaruratan dan logistic mempunyai pungsi:
a. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja
bidang.
b. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) dan
program kerja seksi dibawahnya.
c. Penyusunan kebijakan dan strategi tanggap darurat dan
pengerahan logistic penanggulangan bencana.
d. Penyusunan rencana kerja dan program tanggap darurat dan
pengerahan logistuk penanggulangan bencana.
e. Pelaksanaan koordinasi/komando tanggap darurat dan
pengerahan logistic penanggulangan bencana.
f. Pengkajian dan identifikasi secara cepat dan tepat terhadap lokasi,
kerusakan dan sumberdaya.
g. Penentuan setatus keadaan darurat bencana.
h. Pelaksanaan koordinasi penyelamatan dan evakuasi masyarakat
terkena bencana;dan
i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
tanggap darurat dan pengerahan logistic penanggulangan bencana.
j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas bidang.
k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
(1) Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi dipimpin oleh seorang kepala
bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan,
mengatur mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan
dalam rangka melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, yang
meliputi penyusunan, pelaksananaan dan pengkoordinasian program
dan strategi penanggulangan bencana pada tahapan pasca bencana
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Rehabilitasi
dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:
a. Perumusan dan pentapan program kerja dan penetapan kinerja
bidang.
b. Pengkoordinasian penyusunan rencan kerja anggaran (RKA) dan
program kerja seksi dibawahnya.
c. Penyusunan kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca bencana.
d. Penyusunan rencana kerja dan program rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana.
e. Penggalangan partisifasi dan peran serta lembaga dan organisasi
kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
f. Pelaksanaan koordinasi kegiatan perbaikan dan pemulihan semua
aspek pelayanan public atau masyarakat pada wilayah pasca
bencana dengan sasaran normalisasi aspek pemerntahan dan
kehidupan masyarakat.
Pelaksanaan koordinasi kegiatan pembangunan kembali semua
prasarana dan sarana pada wlayah pasca bencana dengan sasaran
berkembangnya kegiatan perekonomian.
1.3.3. Sumber daya.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPBD Kota mataram
tersebut saat ini ditunjang dengan sumber daya yang dapat
digambarkan sbb :
1) Sumber Daya Manusia :
Jumlah Pegawai yang ada pada BPBD Kota Mataram 31 orang
Pegawai Negeri Sipil, 24 orang tenaga kontrak, Serta 61 orang
anggota Tim Reaksi Cepat yang juga berstatus tenaga kontrak.
Komposisi dan jumlah Pegawai Negeri Sipil pada BPBD Kota
Mataram berdasarkan tingkat pendidikan dan kepangkatan dapat
dilihat dalam tabel berikut ini :
Tabel : 1:Komposisi Pendidikan PNS BPBD Kota Mataram.
No. TK. Pendidikan Jumlah Prosentase Ket1 Pasca Sarjana (S2) 4 14,81 %2 Sarjana (S1) 11 40,74 %3 Sarjana Muda 1 3,70 %
4 SLTA 10 37,03%5 SLTP 1 3,70%6 SD
JUMLAH 27 100 %Sumber : BPBD Kota Mataram
Tabel : 2Kepangkatan PNS, lingkup BPBD Kota Mataram,
N0 Golongan A b c d Jumlah1 IV 4 0 - 0 42 III - 3 4 9 163 II - 3 2 1 64 I 0 0 1 0 1
JUMLAH 27Sumber : BPBD Kota Mataram
Berdasarkan deskripsi tabel diatas, terlihat bahwa struktur
organisasi memang terlihat cukup ramping, namun jumlah personil
masih relatif kurang. Sementara itu dari sisi komposisi rasio personil
biasa (staf) dengan pejabat struktur belum memadai, dimana dari
jumlah PNS yang ada sebanyak 27 orang, 14 orang (51,85%) Pejabat
Struktural, sedangkan 13 orang (48,14%) adalah staf, sehingga para
kepala seksi dan kepala sub bagian belum terdistribusikan staf
secara merata .
Sedangkan anggota Tim Reaksi Cepat ( TRC ) sebanyak 63
orang yang ada saat ini, secara kuantitas dipandang cukup untuk
melaksanakan tugas-tugas teknis tertentu sesuai kebutuhan dalam
penanganan bencana antara lain membantu evakuasi/penyelamatan
korban, penyiapan sarana penampungan sementara, distribusi
bantuan logistik dan tugas lapangan lainnya, namun secara kualitas
masih membutuhkan peningkatan keahlian/kemampuan teknik
penanggulangan bencana.
2) Sarana Penunjang.
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas BPBD dalam menunjang
program pembangunan Kota Mataram, sementara ini didukung oleh
sarana dan prasarana Perkantoran maupun Sarana Penanggulangan
Bencana baik yang bersumber dari dana APBD Kota Mataram
maupun bantuan dari Pemerintah Pusat.
Dari tingkat dukungan peralatan tersebut terlihat bahwa
sarana / prasarana aparatur masih harusditingkatkan baik kuantitas
maupun kualitas, baik yang berupa bantuan dari Pusat/BNPB
maupun hasil pengadaan dari dana APBD, kebutuhan peralatan
kantor maupun peralatan evakuasi yang dibutuhkan masih banyak
yang belum dimiliki BPBD. oleh karena itu untuk peningkatan
kapasitas kelembagaan terutama menunjang pelayanan administrasi
perkantoran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang
signifikan dalam pelaksanaan tugas pokok BPBD masih
membutuhkan tambahan peralatan dan perlengkapan kantor.
Pembangunan Gudang Logistik yang diupayakan bantuannya dari
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menyimpan
stok logistic maupun peralatan kebencanaan. Keberadaan barak
untuk para anggota TRC juga dirasa perlu karena mereka selalu
disiagakan selama 24 jam.
Disisi lain, Berdasarkan karakteristik wilayah dan potensi
bencana yang ada di Kota Mataram, maka kebutuhan sarana/fasilitas
penunjang untuk Penanggulangan Bencana baik dalam rangka
melakukan pencegahan, pengurangan resiko bencana, mitigasi
bencana, peringatan dini, kesiapsiagaan pada Pra Bencana, maupun
pencarian, pertolongan dan evakuasi, pemulihan darurat saat terjadi
bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana,
diperlukan tambahan sarana dan fasilitas penunjang yang memadai.
Khususnya pada saat tanggap darurat kebutuhan peralatan yang
tepat, jumlah dan spesifikasinya dan dapat tersedia dengan cepat
untuk melakukan pencarian, pertolongan dan evakuasi menjadi
sangat penting, agar tujuan penaggulangan bencana untuk
penyelamatan dan mengurangi penderitaan korban dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien. sebagaimana terlihat dalam
data terlampir
Tabel : 3
Sarana Penunjang BPBD Kota MataramPer : 31 Desember 2019
No Jenis Merk/Type Juml Sat Kondisi Asal Perolehan
1 Televisi Polytron PSUV81 1 unit Baik Pengad 2011
2 Rak TV Olympic 1 unit Baik Pengad 2011
3 Komputer Samsung 2 unit Baik Pengad 2011
4 Meja komputer Oggi 2 Unit Baik Pengad 2011
5 Mesin Ketik Brohter 2000 DLX 2 Unit Baik Pengad 2011
6 Meja Biro Tikblok kaca 1 Unit Baik Pengad 2011
7 Lemari Arsip Kayu 4 unit Baik Pengad 2011
8 Meja kerja Kayu ½ biro 10 unit Baik Pengad 2011
9 Kursi kerja Kayu/busa 10 unit Baik Pengad 2011
10 Kursi lipat Besi/busa 10 unit Baik Pengad 2011
11 Kursi Pimpinan Besi/busa 1 unit Baik Pengad 2011
12 Pesawat telephon Sahitel 1 unit Baik Pengad 2011
13 Faximilli Panasonic 1 unit Baik Pengad 2011
14 Laptop Thosiba Sat.L.745 1 unit Baik Pengad 2011
15 Handycam Sony 1 Unit Baik Pengad 2011
16 Camera Digital Sony 1 Unit Baik Pengad 2011
17 Proyektor/LCD Focus 1 unit Baik Pengad 2011
18 Laptop HP 2 Unit Baik Pengad 2012
19 Brankas Tiger 1 Unit Baik Pengad 2012
20 Printer Canon MP 258 1 Unit Baik Pengad 2012
21 Meja Rapat Kayu 4 unit Baik Pengad 2012
22 Korsi Rapat Besi/busa 10 unit Baik Pengad 2012
23 Wereles TOA 1 unit Baik Pengad 2012
24 Microphone dinamic TOA 1 unit Baik Pengad 2012
25 Korsi Rapat Besi/busa 10 unit Baik “
26 Wereles TOA 1 unit Baik “
27 Microphone dinamic TOA 1 unit Baik “
28 Layar OHV 1 unit Baik “
29 Kendaraan Roda 4 Panther/Pick Up 1 unit Baik “
30 Sepeda MotorHonda
Blade/Repsol3 unit Baik Pengad. 2013
31 Genset Honda GX 160 1 unit Baik “
32 Filling kabinet Brother 5 unit Baik “
33 Lemari Kayu Super furniture 2 unit Baik “
34 Papan visual 1 unit Baik “
35 Overhead projektor Infocus In 105 2 unit Baik “
36 Kursi Rapat Chitose 20 unit Baik Pengad. 2013
37 Kipas Angin Maspion F 168S 3 unit Baik “
38 Televisi Polytron 1 unit Baik “
39 Megaphone TOA 2 unit Baik “40 Komputer PC Lenovo 1 unit Baik “41 Laptop Acer 2 unit Baik “42 Printer Canon MP 237 3 unit Baik “
43Kursi Kerja Pjb Eselon III
Indachi 4 unit Baik “
44Meja Kerja Pjb Eselon II
“ 1 unit Baik Pengad. 2016
45Meja Kerja Pjb Eselon IV
“ 16 unit Baik “
46Meja Tamu Ruangan Biasa
“ 2 unit Baik “
47 Mesin Absensi Solution 2 unit Baik “48 Mesin Kompresor 1 unit Baik “49 Papan Pengumuman Manufacture 2 unit Baik Pengad. 2017
50Kursi Kerja Pjb. Eselon II
Manufacture 1 unit Baik Pengad. 2017
51 Printer Epson LQ-2190 1 unit Baik Pengad. 201752 Chain Saw Stihl 2 unit Baik Pengad. 2018
53Rambu Jalur Evakuasi
600 buah Baik Pengad. 2018
54Baliho Peringatan Dini Bencana
4 unit Baik Pengad. 2018
55 Tenda 2 unit Baik Pengad. 201856 Laptop Lenovo 1 unit Baik Pengad. 201857 Printer Epson L360 1 unit Baik Pengad. 201858 Tandu GEA1A-10 16 buah Baik Pengad. 2018
Sumber : BPBD Kota Mataram
Dari sarana / prasarana penanggulangan bencana tersebut
diatas apa yang telah dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana
Daerah masih jauh dari lengkap untuk keperluan operasional
lapangan Penanggulangan Bencana yang tugasnya cukup berat,
sehingga perlu dilakukan perawatan secara berkala untuk menjaga
kondisi sarpras tersebut agar tetap berfungsi dengan baik lebih-lebih
bila menghadapi kondisi darurat bencana.
Ditinjau dari Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2008
Tentang Pedoman Standarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana,
maka sarana / prasarana Penanggulangan Bencana yang dimiliki
BPBD Kota Mataram saat ini masih belum lengkap dalam
melaksanakan tugas Penanggulangan Bencana dengan tingkat
kerawanan yang cukup tinggi.
Gedung Kantor yang baru selesai dibangun pada akhir
Desember 2013 dan sudah ditempati sejak Bulan Februari 2014
merupakan bantuan dari Dirjen PUM Kemendagri, namun karena
keterbatasan Anggaran maka Bangunan Gedung belum dilengkapi
dengan prasarana penunjang lainnya seperti Gudang Logistik dan
Peralatan, Tempat Parkir, penataan halaman dll.
Berdasarkan karakteristik wilayah dan potensi bencana yang
ada di Kota Mataram, maka kebutuhan sarana/fasilitas penunjang
untuk Penanggulangan Bencana baik dalam rangka melakukan
pencegahan, pengurangan resiko bencana, mitigasi bencana,
peringatan dini, kesiapsiagaan pada Pra Bencana, maupun pencarian,
pertolongan dan evakuasi, pemulihan darurat saat terjadi bencana,
serta rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana, diperlukan
tambahan sarana dan fasilitas penunjang yang memadai. Khususnya
pada saat tanggap darurat kebutuhan peralatan yang tepat, jumlah
dan spesifikasinya serta dapat dimobilisasi dengan cepat untuk
melakukan pencarian, pertolongan dan evakuasi menjadi sangat
penting, agar tujuan penaggulangan bencana untuk penyelamatan dan
mengurangi jumlah korban dapat dilaksanakan secara efektif dan
efisien.
1.4. POTENSI KEBENCANAAN KOTA MATARAM.
Kota Mataram yang merupakan salah satu Kota/Kabupaten di Prop. NTB
termasuk dalam zona rawan bencana. Dari 14 jenis bencana yang ada di
Indonesia, 8 jenis berpotensi terjadi di Kota Mataram antara lain :
Banjir/genangan air, gempa bumi, tsunami, gelombang ekstrim & abrasi pantai,
angin kencang/puting beliung (cuaca ekstrim), kebakaran, epidemi/wabah
penyakit dan konflik sosial.
Potensi bencana ini tentu dipengaruhi oleh kondisi geografis, tofografi,
geologis, klimatologi, demografi dan factor tektonik wilayah NTB dan Indonesia
umumnya.
Secara umum wilayah NTB dipengaruhi oleh tumbukan antara lempeng
Hindia Australia yang menyusup ke bawah lempeng Eurasia ( proses
penunjaman / subduksi ) yang berjalan lambat namun menerus dengan
kecepatan beberapa cm/tahun. Selama proses ini berlangsung, terdapat ancaman
bencana alam geologi yang harus kita hadapi seperti gempa bumi, tsunami,
letusan gunung api dan gerakan tanah sebagai siklus alamiah. Itulah sebabnya
NTB diapit oleh dua system kegempaan, yaitu dari sebelah utara berupa sesar
naik busur belakang (back arc) di Laut Flores, dan dari sebelah selatan berupa
sesar naik busur depan (force arc) pada zona subduksi di Samudera,
sebagaimana terlihat pada Gambar dibawah:
Gambar :1Potensi Gempa dan Tsunami
Secara geografis Kota Mataram terletak pada posisi 116 04’-116 10’ Bujur
Timur, dan 08 33’-08 38’ Lintang Selatan, dengan kondisi tofografi 75,9%
merupakan hamparan dataran rendah dan sedang, dan sebagian lain berada pada
ketinggian 50 meter diatas permukaan laut. Daerah datar-landai berada di bagian
barat dan selatan serta agak tinggi bergelombang di bagian timur, sehingga
potensi rawan genangan/banjir cendrung berada pada wilayah selatan dan
barat.Selain itu, Kota Mataram yang dialiri empat Sungai Utama yaitu, Sungai
Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Brenyok dan Sungai Midang disamping sebagai
sumber daya air, juga berpotensi mengakibatkan banjir dan longsor.
Dari aspek geologi, satuan batuan termuda di wilayah Kota Mataram
adalah Qa Alluvium yang terdiri dari kerakal, kerikil, pasir, lempung, gambut dan
pecahan koral. Kota Mataram termasuk dalam Busur Bergunung Api Nusa
Tenggara Barat, yang merupakan bagian dari Busur Sunda sebelah timur dan
Busur Banda sebelah barat. Selain itu diselat Lombok ternyata terdapat patahan
sesar yang berpotensi menimbulkan gempa dan tsunami.Berdasarkan kondisi
tektonik dan kondisi geologi ini Kota Mataram termasuk dalam zona rawan
Gempa bumi dalam tingkat kerawanan sedang-tinggi sekaligus berpotensi
terjadinya tsunami.
Dari sisi klimatologi Kota Mataram termasuk daerah beriklim trofis,
dengan tingkat curah hujan rata-rata sebesar 1.256,66 mm/tahun, dan curah
hujan tertinggi tercatat pada bulan Desember-Januari. Dalam beberapa tahun
terakhir tercatat beberapa kejadian angin kencang/puting beliung, pohon
tumbang, banjir/genangan air, dan gelombang pasang akibat cuaca ekstrim yang
taerjadi dalam masa musim seperti ini. Sedangkan dalam musim kemarau Kota
Mataram dihadapkan dengan ancaman kebakaran yang dalam beberapa tahun
terakhir ini juga masih berpotensi terjadi sehubungan dengan dinamika
perkembangan pembangunan terutama di daerah Permukiman Kumuh, Sarana
Prasarana Umum, Perkantoran dan Ruko yang kurang memperhatikan syarat
keamanan dari bahaya kebakaran.
Sementara itu, sebagai Ibu Kota Provinsi NTB, Kota Mataram yang dihuni
oleh penduduk yang sangat hetrogen dengan berbagai aspek kehidupan sosial,
ekonomi, budaya, politik, pendidikan dan berbagai latar belakang kehidupan
lainnya, tentu sangat berpotensi terjadinya konflik interest yang bermuara pada
konflik sosial yang lebih luas.
Semua itu merupakan permasalahan Kota Mataram yang memerlukan
perhatian dan pemecahan melalui sentuhan Kebijakan dan Strategi yang
dijabarkan dalam Program dan Kegiatan baik Lintas SKPD Maupun
Pemberdayaan Pranata lokal yang berbasis kemitraan dan kemanusiaan sesuai
amanat Pembukaan UUD 1945 dan UU RI Nomor 24 Tahun 2007.
Gambar : 2Peta Rawan bencana Kota Mataram
BAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1. PERENCANAAN
2.1.1. Visi.
Sebagai SKPD di jajaran Pemerintah Kota Mataram yang dibentuk
berdasarkan Perwal Nomor 20 Tahun 2010, maka Badan Penanggulangan
Bencana Daerah ( BPBD) Kota Mataram sebagaimana SKPD lainnya
berkewajiban menyusun Rencana Strategis ( RENSTRA ) SKPD yang
memuat analisis isu-isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi,
arah kebijakan, kebijakan umum, program dan kegiatan BPBD Kota
Mataram selama lima tahun, tentu dengan mengacu pada RPJMD Kota
Mataram, selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan BPBD.
Dalam menyusun Perencanaan, BPBD Kota Mataram juga
mempertimbangkan berbagai aspek yang telah diuraikan diatas, seperti
Gambaran Umum Organisasi, Potensi Kebencanaan Kota Mataram,
tuntutan kebutuhan pelayanan Penanggulangan Bencana dan berbagai
pengalaman kejadian bencana yang terjadi selama ini di Kota Mataram.
Dengan mengacu pada Visi Pembangunan Kota Mataram Tahun
2016-2021 yaitu “ Terwujudnya Masyarakat Kota Mataram yang Maju,
Religius dan Berbudaya”, maka untuk menunjang pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi BPBD Kota Mataram sebagai lembaga yang
melaksanakan penanggulangan bencana, melalui fungsi pengkoordinasian,
pengkomandoan dan pelaksana, maka rumusan Visi yang dipandang
aspiratif mengakomodir berbagai aspek diatas dan telah ditetapkan
sebagai Visi BPBD Kota Mataram adalah :“TERDEPAN DALAM
PENANGANAN BENCANA”.
Rumusan Visi BPBD Kota Mataram ini mencerminkan komitment
yang kuat dari lembaga BPBD Kota Mataram berserta segenap jajarnnya
untuk menjadi lembaga yang handal, profesional, maju, cepat, tepat dan
tanggap dalam penanggulangan bencana, dengan memberdayakan semua
potensi sumber daya yang ada, baik sumber daya lokal, bantuan
Pemerintah Pusat, Provinsi maupun bantuan pihak
ketiga/swasta/masyarakat, tanpa mengabaikan sendi-sendi dasar
kehidupan sosial masyarakat/budaya setempat (tetap menghargai budaya
lokal).
Pencapaian Visi BPBD dalam penanggulangan bencana ini
menjadi sangat penting Sebab dampak bencana yang diakibatkan oleh
faktor alam maupun non alam, yang dapat menimbulkan korban jiwa,
harta, kerusakan lingkungan, dan dampak psikologis, dalam kondisi
tertentu dapat menghambat proses pembangunan nasional dan daerah,
sehingga dengan Pencapaian Visi BPBD ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi yang proporsional dalam upaya mewujudkan Visi
Pembangunan Kota Mataram.
2.1.2. Misi.
Untuk merealisasikan Visi tersebut diatas diperlukan langkah-
langkah yang menggambarkan tindakan atau upaya yang harus dilakukan
dan dapat dicapai dalam periode tertentu yang dijabarkan dalam bentuk
rumusan Misi.
Rumusan Misi ini selanjutnya menjadi acuan dalam merumuskan
tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan BPBD dalam peridode tertentu.
Berdasarkan Visi tersebut diatas, sesuai tugas pokok dan fungsi
BPBD, maka Misi yang dirumuskan sbb :
a. Meningkatkan kerlancaran administrasi
b. Mendorong keterpaduan dalam mengantisipasi bencana.
c. Membangun keterpaduan dalam penanggulangan bencana.
d. Menjalin keterpaduan dalam penanganan pasca bencana.
2.1.3. Tujuan.
Tujuan yang ingin dicapai berkenaan dengan visi dan misi di atas
adalah :
1. Meningkatkan Efektifitas Administrasi Kepegawaian & Perlengkapan.
2. Meningkatkan Kualitas perencanaan.
3. Meningkatkan Efektifitas Administrasi Keuangan.
4. Meningkatkan Itensitas Dan Efektifitas Pencegahan dan Antisipasi
Bencana.
5. Meningkatkan Itensitas Kesiapsiagaan Terhadap ancaman Bencana.
6. Meningkatkan Aksesibilitas Dan Efektifitas Penanganan Bencana.
7. Meningkatkan Integritas Dan Efektifitas Penyediaan Dan
Pendistribusian Logistik.
8. Meningkatkan Efektifitas Penanganan/Rehabilitasi Pasca Bencana.
9. Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Penanganan/Rekonstruksi Pasca
Bencana.
Dalam konteks pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2019 ini,
dari Sembilan Tujuan yang dirumuskan dalam Renstra BPBD, Tujuan 4 s/d
9 merupakan tujuan utama yang berkaitan langsung dengan Sasaran
Strategis dan IKU RPJMD Kota Mataram, namun demikian kontribusi
rumusan tujuan lainnya tidak dapat dinafikan dalam mendukung
pencapaian tujuan utama.
2.1.4. Sasaran Kegiatan dan Sasaran Strategis.
Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas ditetapkan Sasaran
Kegiatan sebagai berikut :
a). Sasaran diunit Kesekretariatan sbb :
1. Tersedianya Dokumen Kepegawaian.
2. Tersedianya Sarana Dan Prasarana Kerja Perkantoran.
3. Tersusunnya Renstra, Renja, RKTdan IKU BPBD.
4. Tersesusunnya LAKIP dan data LPPD.
5. Tersusunnya SOP.
6. Tersusunnya RKA/DPA BPBD.
7. Tersusunnya Laporan Bulanan dan Semesteran.
8. Terbinanya Staf Administrasi Keuangan.
b). Sasaran dibidang Pencegahan dan kesiapsiagaan sbb :
1. Terbentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana Tingkat
Kota Mataram.
2. Terbentuknya Forum (PRB) Pengurangan Resiko Becana Kota
Mataram
3. Meningkatnya Kesiapsiagaan dalam mengantisipasi bencana
4. Tersusunnya Peta Lokasi Rawan Bencana Kota Mataram
5. Tersedianya Brosur/Pamflet Info Bencana.
6. Tersedianya StikerPeringatan/Siaga Bencana
7. Terpasangnya baliho kewaspadaan bencana.
8. Tersuluhnya masyarakat
9. Terpantaunya daerah-daerah yang berpotensi besar terhadap
bencana
10. Terlatihnya personil Tim Reaksi Cepat (TRC)
c). Sasaran dibidang Kedaruratan dan Logistik sbb :
1. Tersusunnya Kebijakan, Strategi dan Program Tanggap
Darurat/Pengerahan Logistik Penanggulangan Bencana
(Perencanaan Kontinjensi).
2. Terbentuknya Tim Reaksi Cepat.
3. Tersusunnya Hasil Kajian Terhadap Lokasi Kerusakan dan Sumber
Daya serta kebutuhan pemulihan darurat.
4. Tersusunnya Hasil Kajian untuk Menentukan Status Keadaan
Darurat Bencana.
5. Tersusunnya Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan
Tanggap Darurat.
6. Terbangunnya fasilitas pemulihan darurat bencana.
7. Tersedianya tempat penampungan sementara korban bencana.
8. Terevakuasinya Masyarakat Terkena Bencana.
9. Tersalurnya Bantuan
10. Terlindunginya Kelompok Rentan Bencana.
11. Tersedianya Sarana dan Prasarana Evakuasi.
12. Tersedianya Logistik dan Obat-obatan.
d). Sasaran dibidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sbb :
1. Terehabilitasinya Lingkungan Daerah Bencana.
2. Terehabilitasinya Sarana Dan Prasarana Umum.
3. Tersalurnya Bantuan Rumah Masyarakat.
4. Terehabilitasinya Psikologis Masyarakat.
5. Terlayaninnya Kesehatan Masyarakat.
6. Terbangunnya Kembali Sosial,Ekonomi Dan Budaya.
7. Terbangunya Kembali Keamanan Dan Ketertiban.
8. Terbangunnya Kembali Fungsi Pemerintahan.
9. Terbangunnya Kembali Fungsi Pelayanan Publik.
10. Terbangunnya Kembali Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar.
Berdasarkan rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran diatas, maka
dirumuskan Sasaran Strategis Untuk Program Unggulan BPBD Tahun
Anggaran 2019 sbb :
(8) Terbentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana Kota
Mataram.
(9) Meningkatnya kesiagaanmengantisipasi bencana
(10) Tersimulasinya siswa/i sekolah
(11) Terpantaunya wilayah yang berpotensi besar terhadap bencana
(12) Terlatihnya personil / anggota TRC
(13) Tersusunnya Peta Lokasi Rawan Bencana Kota Mataram.
(14) Tersedianya Brosur/PamfletInfoBencana.
(15) Tersedianya StikerPeringatan/Siaga Bencana
(16) Tersedianya Baliho Peringatan Bencana
(17) Tersuluhnya siswa/i sekolah.
2.2. PENETAPAN KINERJA
Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka untuk
menjaga komitment dan efektifitas pencapaian sasaran Program/Kegiatan SKPD
agar tetap selaras dengan RPJMD Kota Mataram diperlukan Perjanjian Kinerja
SKPD yang dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja.
Tujuan Penetapan Kinerja adalah untuk :
(1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
(2) Sebagai wujud nyata komitment / MOU antara Walikota dengan Kepala SKPD.
(3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran.
(4) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
(5) Sebagai dasar pertimbangan pemberian reward, punishment.
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
3.1. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS.
Tingkat capaian kinerja BPBD Kota Mataram dalam pelaksanaan program/
Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2019, dapat dilihat dalam Tabel Pengukuran
Kinerja sbb :
Tabel : 4PENCAPAIAN SASARAN KINERJA
Kabupaten/Kota : MataramNama SKPD : BPBD Kota Mataram
No.
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 2 3 4 5 61. Terbentuknya Tim
Koordinasi Penanggulangan Becana Kota Mataram
Adanya dokumen hasil koordinasi
1 dok 1dok 100
2. Meningkatnya Kesiapsiagaan dalam mengantisipasi bencana
Adannya kegiatan piket Siaga Bencana
270 hari 270 hari 100
3. Tersedianya Peta Rawan Bencana
Jumlah Peta Rawan Bencana
50 lbr 50 lbr 100
4. Tersedianya Stiker Peringatan/Siaga Bencana
Jumlah Stiker Peringatan/Siaga Bencana
2000 lbr 2000 lbr 100
5. Tersedianya Baliho Peringatan Bencana
Jumlah Baliho Peringatan Bencana
7 bh 7 bh 100
6. Tersedianya brosur / pamphlet info bencana
Jumlah brosur / pamphlet info bencana
2000 lbr 2000 lbr 100
7. Terpantaunya wilayah yang berpotensi memilikiancaman bencana di KotaMataram
Jumlah Patroli 40 kali 40 kali 100
8. Terlatihnya personil (anggota TRC)
Jumlah Personil / anggota TRC terlatih
80 org 80 org 100
9. Tersimulasinya sekolah-sekolah dasar / MI di kota Mataram
Jumlah sekolah 10 sekolah 10 sekolah
100
10. Tersuluhnya sekolah-sekolah dasar / MI di Kota Mataram
Jumlah sekolah 10 sekolah 10 sekolah
100
11. Tersedianya data Jumlah Dokumen / 3 laporan 3 laporan 10
kerusakan pasca bencana laporan 012. Tersedianya logistik dan
sarpras penanganan bencana
Jumlah logistik dan sarpras
80 paket 80 paket 100
Capaian kinerja Sasaran Strategis BPBD dalam tahun anggaran 2019
dapat dijelaskan sbb :
(1) Sasaran 1 : Terbentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana Kota
Mataram.
Sebagai lembaga yang diberi amanah dengan tugas pokok
menyelenggarakan penanggulangan bencana baik dalam tahap prabencana,
saat tanggap darurat maupun dalam tahap pasca bencana, BPBD yang
memiliki fungsi Koordinasi, Komando sekaligus Pelaksana, berkehendak kuat
melaksanakan amanah tersebut melalui Pembentukan Tim Koordinasi
Penanggulangan Bencana Kota Mataram yang melibatkan semua
Unsur/Lembaga/SKPD/Unit terkait lainnya dalam satu wadah dan komando.
Keberadaan Tim ini dipandang sangat urgen guna menyatukan persepsi
dan langkah yang dituangkan dalam sebuah dokumen kesepahaman dalam
penanganan bencana secara terintegrasi, terpadu, efektif, efisien dan akurat.
Dengan terbentuknya Tim diharapkanakan meningkatkan sinergi
kemampuan penanganan bencana, karena akan memudahkan pengerahan
sumber daya yang tersebar pada berbagai Unsur/Lembaga/unit terkait
dengan tujuan akhir meminimalisir dampak / resiko dan korban bencana.
(2) Sasaran 2 :Meningkatnya Kesiapsiagaan mengantisipasi bencana di Kota
Mataram
Program pembangunan yang tertuang dalam Nawacita dan terintegrasi
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 –
2019, menekankan pada penanggulangan bencanake dalam perencanaan
pembangunan nasional hingga lokal, sasaran RPJMN untuk melindungi pusat-
pusat pertumbuhan ekonomi dari ancaman bencana sehingga menjamin
keberlanjutan pembangunan. Salah satu upaya Badan Penanggulangan
Bencana Kota Mataram dalam implementasi nawacita tersebut dengan
melakukan piket siaga yang dilakukan secara berkrlanjutan untuk dapat
menurunkan indeks risiko bencana di Kota Mataram khususnya pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi hal ini dimaksudkan untuk memperkuat pemahaman
pemerintah dan masyarakat terhadap kesiapsiagaan terhadap bencana.
(3) Sasaran 3 : Tersusunnya Peta Lokasi Rawan Bencana Kota Mataram.
Salah satu tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Mataram adalah menyediakan dokumen Peta Rawan Bencana, yang sangat
berguna bagi Pengambil Kebijakan maupun stakeholder serta masyarakat
luas.
Bagi Pemerintah Daerah, dokumen ini akan sangat berguna untuk
pengambilan kebijakan dan langkah penanganan bencana dimasa
mendatang. Sedangkan bagi para pemangku kepentingan terlebih
masyarakat beresiko bencana akan sangat bermanfaat dalam upaya
meningkatkan kewaspadaan, kesiapsiagaan dan pencegahan bencana, yang
muara akhirnya diharapkan dapat mengurangi atau mengeliminir
dampak/resiko/korban bencana.
BPBD sendiri sangat berkepentingan terhadap adanya Peta Rawan
Bencana ini untuk menyusun perencanaan analisis resiko bencana, rencana
kontinjensi, rencana jalur evakuasi dan serangkaian langkah antisipatif
lainnya dalam upaya mewujudkan Visi, Misi BPBD sekaligus pencapaian Visi,
Misi RPJMD Kota Mataram. Itulah yang melandasi Penyusunan Peta Rawan
bencana ini menjadi salah satu Sasaran Strategis yang harus dicapai dan
menjadi target kinerja BPBD Kota Mataram tahun 2019.
Pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator : Jumlah Peta
Rawan Bencana Kota Mataram yang tersedia, dengan target kinerja 50 eksp.
Capaian target kinerja untuk sasaran strategis ini dapat terealisasikan
sebesar 100%. Diharapkan Peta Rawan Bencana ini dapat dipergunakan
sebagai sumber informasi bagi kepentingan semua pihak terkait.
(4) Sasaran 4 : Tersedianya stiker peringatan / siaga bencana.
Kodrat manusia yang ditakdirkan memiliki sifat lupa dan lalai
menjadikan pentingnya untuk saling mengingatkan terhadap suatu masalah
yang dapat mengancam kehidupan manusia melalui berbagai
metode/media.Kodrat Tuhan pula yang mentakdirkan Kota Mataram
termasuk dalam zona rawan bencana.
Menyadari kondisi faktual ini, BPBD Kota Mataram sebagai lembaga
yang diberi amanah menyelenggarakan penanggulangan bencana baik dalam
tahap pra bencana, saat tanggap darurat maupun saat pasca bencana,
berkewajiban untuk mengingatkan sekaligus menyadarkan warga
masyarakat bahwa sesungguhnya kita hidup di daerah rawan bencana, untuk
itu diperlukan kewaspadaan, kesiapsiagaan dalam mengahadapi potensi
bencana itu, dengan tujuan untuk mengurangi/mengeliminir resiko/dampak
bencana, sesuai arah kebijakan program nasional.Menyadari pentingnya hal
itu, dalam tahun anggaran 2019 BPBD Kota Mataram menempatkan salah
satu Sasaran Strategisnya yaitu : Tersedianya Poster/Stiker Peringatan
Kewaspadaan Bencana dengan target kinerja sebanyak 2000lembar, dan
dihajatkan untuk disebarkan kepada masyarakat luas terutama dikawasan
rawan bencana.
Pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator : Jumlah
poster/stiker peringatan waspada bencana, dan telah terealisasi sebesar
100% sesuai target kinerja yang direncanakan.
(5) Sasaran 5 : Tersedianya Baliho Peringatan Bencana
Kota Mataram termasuk salah satu Kota/Kabupaten yang termasuk
dalam zona rawan bencana. Dari 14 jenis bencana yang ada di Indonesia, 9
jenis berpotensi terjadi di Kota Mataram antara lain : Banjir/genangan air,
gempa bumi, tsunami, gelombang ekstrim dan abrasi pantai, angin
kencang/puting beliung, kebakaran, kekeringan, wabah penyakit dan konflik
sosial, oleh karena itu BPBD Kota Mataram secara berkelanjutan membuat
baliho peringatan yang dipasang di lokasi-lokasi daerah yang kerap terkena
dampak bencana, maupun tempat strategis lainnya. Kegiatan ini tidak semata
dimaksudkan untuk peringatan saja namun ada nilai edukasi bagi seluruh
lapisan masyarakat untuk dapat mengetahui, memahami dan mengerti akan
jenis bencana beserta cara menghadapinya sehingga hal ini dapat
mengurangi resiko besarnya dampak yang ditimbulkan. Sasaran strategis
tersedianya baliho peringatan bencana telah terealisasi 100%
(6) Sasaran 6 : Tersedianya Brosur / Pamphlet Siaga Bencana
Kota Mataram termasuk salah satu Kota/Kabupaten yang termasuk
dalam zona rawan bencana 9 jenis bencana berpotensi terjadi di Kota
Mataram diantaranya seperti Banjir/genangan air, gempa bumi, tsunami,
gelombang ekstrim dan abrasi pantai, angin kencang/puting beliung,
kebakaran, kekeringan, wabah penyakit dan konflik sosial. Menyadari kondisi
faktual ini, BPBD Kota Mataram sebagai lembaga yang diberi amanah
menyelenggarakan penanggulangan bencana baik dalam tahap pra bencana,
saat tanggap darurat maupun saat pasca bencana, berkewajiban untuk selalu
mengingatkan sekaligus menyadarkan warga masyarakat bahwa
sesungguhnya kita hidup di daerah rawan bencana, untuk itu diperlukan
selalu kewaspadaanserta kesiapsiagaan dalam mengahadapi seluruh potensi
bencana-bencana tersebut, oleh karena itu Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Mataram secara berkelanjutan membuat brosur / pamphlet
dengan tujuan untuk selalu mengingatkan seluruh lapisan masyarakat akan
kemungkinan terjadinya bencana, hal ini untuk mengurangi/mengeliminir
resiko/dampak bencana, sesuai arah kebijakan program nasional.Menyadari
pentingnya hal itu, dalam tahun anggaran 2019 BPBD Kota Mataram
menempatkan salah satu Sasaran Strategisnya yaitu : Tersedianya
brosur/pamplhetsiaga Bencana dengan target kinerja sebanyak 2000lembar,
dan dihajatkan untuk disebarkan kepada masyarakat luas terutama
dikawasan rawan bencana.
Pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator: Jumlah
brosur/pamplhetsiaga Bencana, sasaran strategis ini telah terealisasi sebesar
100% sesuai target kinerja yang direncanakan.
(7) Sasaran 7 : Terpantaunya wilayah yang berpotensi memiliki ancaman
bencana di Kota Mataram
BPBD Kota Mataram sebagai lembaga yang melaksanakan
penanggulangan bencana, melalui fungsi pengkoordinasian, pengkomandoan
dan pelaksana, memiliki salah satu tugas menetapkan pedoman dan
pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup
pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi
secara adil dan setara oleh karena itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Mataram didalam melaksanakan tugasnya dalam monitoring dan
evaluasi dibidang Penanggulangan Bencana Daerah.
Pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator : jumlah patroli
yang dilakukan oleh tim secara berkelanjutancakupan antisipasi dan
pencegahan bencana maka BPBD melaksanakan sasaran strategisnya
yaitu Pemantauan terhadap wilayah-wilayah yang berpotensi terhadap
bencana di Kota Mataram dengan melakukan patroli secara simultan sebagai
bahan Pelaksanaan, sasaran strategis ini telah terealisasi sebesar 100% sesuai
target kinerja yang direncanakan.
(8) Terlatihnya Personil anggota Satgas TRC
Jumlah anggota Satgas Tim Reaksi Cepat (TRC) yang dimiliki BPBD saat
ini sebanyak 63 orang,jumlah yang ada saat ini secara kuantitas dipandang
cukup untuk membantu penanganan bencana antara lain patrol pemantauan,
membantu evakuasi/penyelamatan korban, penyiapan sarana penampungan
sementara, pendistribusian bantuan logistik serta tugas lapangan lainnya,
namun secara kualitas masih terus membutuhkan peningkatan
keahlian/kemampuan teknis penanggulangan bencana secara
berkesinambungan dengan diberikan pengetahuan-pengetahuan terbaru
akan proses-proses antisipasi dan penanganan bencana atau bimbingan
teknis, dibutuhkan juga latihan bersama lintas sektoral bersama instansi-
instansi pemerintah maupun non pemerintah seperti bersama TNI, Polisi,
SAR, Organisasi kepemudaan bahkan komunitas-komunitas yang banyak
terdapat di kota Mataram
(9) Tersimulasinya sekolah-sekolah dasar / MI di kota Mataram
Dalam kondisi eksisting BPBD seperti saat ini sementara tugas BPBD
selaku garda terdepan dalam Penanggulangan Bencana di Kota Mataram
yang notabena masuk dalam kawasan rawan bencana, maka dalam
melaksanakan tugasnya ini tentu menjadi tantangan tersendiri yang patut
dan memerlukan perhatian ekstra dari stakholder khususnya jajaran BPBD
sendiri untuk menghadapi tantangan tersebut dengan segala keterbatasan
potensi dan sumber daya yang dimiliki BPBD Kota Mataram saat ini bekerja
agar dapat mengeliminir semua dampak dari bencana yang akan dihadapi.
Salah satu sasaran strategis yang ditetapkan oleh BPBD Kota Mataram adalah
melakukan simulasi-simulasi terhadap semua potensi kebencanaan yang
mungkin saja terjadi di kota Mataram, dengan memprioritaskan kelompok
masyarakat yang rentan terhadap bencana yaitu kelompok umur usia anak-
anak.
Simulasi kebencanaan yang dilakukan memprioritaskan kelompok
rentan bencana yang berada di daerah rawan seperti daerah pesisir atau
bantaran sungai. Capaian sasaran strategis ini mencapai target sesuai yang
telah direncanakan sebesar 100%.
(10) Tersuluhnya sekolah-sekolah Dasar / MI , SMP/MTs di Kota Mataram
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram sebagai lembaga
yang diberi amanah menyelenggarakan penanggulangan bencana baik dalam
tahap pra bencana, saat tanggap darurat maupun saat pasca bencana,
berkewajiban untuk selalu mengingatkan sekaligus menyadarkan warga
masyarakat bahwa sesungguhnya kita hidup di daerah rawan bencana, untuk
itu diperlukan selalu kewaspadaanserta kesiapsiagaan dalam mengahadapi
seluruh potensi bencana-bencana tersebut, oleh karena itu BPBD Kota
Mataram terus berusaha membangun kesadaran warga terutama masyarakat
beresiko bencana melalui pendekatan sosialisasi dan penyuluhan potensi
bencana, kondisi tanggap darurat, maupun pasca bencana akan sangat
bermanfaat disamping membangun silaturrahmi / komunikasi dua arah, hal
ini juga menggugah kesadaran warga, memberi pemahaman, dan
meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi bencana.
Melalui sosialisasi/penyuluhan ini diharapkan masyarakat mengetahui
bagaimana dan apa yang harus diperbuat ketika menghadapi ancaman
bencana, dengan harapan minimal bisa menyelamatkan diri disamping
berupaya menyelamatkan keluarga dan warga lainnya. Pada prinsipnya,
makin banyak warga masyarakat yang memahami dan mengatahui tindakan
tepat saat terjadi bencana, tentu akan lebih baik karena potensi terjadinya
korban lebih kecil.
Untuk tahun 2019, BPBD Kota Mataram menyelenggarakan sosialisasi
Pencegahan dan Penanggulangan bencana dengan sasaran siswa siswi
sekolah untuk menambah pengetahuan akan kebencanaan yang mungkin
terjadi, karena ini termasuk kelompok masyarakat yang rentan terhadap
bencana serta yang berada di daerah rawan bencana, sosialisasi yang
dilakukan diprioritaskan ke sekolah-sekolah yang berada di daerah
sepanjang pesisir pantai.
3.2. PENGUKURAN KINERJA.
Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2019 dan sebagai wujud
pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja SKPD terhadap Program/Kegiatan yang telah
dilaksanakansebagaimana tertuang dalam DPA SKPD, maka dilakukan
Pengukuran Kinerja untuk mengevaluasi Pencapaian Sasaran sebagaimana
terlihat dalam Tabel berikut.
Tabel :5Capaian Target Kinerja dan Keuangan BPBD Kota Mataram TA.2019
NO PROGRAM KEGIATANALOKASI
ANGGARAN(RP)
REALISASIANGGARAN
(RP)
PROSENTASEREALISASI
ANGGARANKEUAN
GAN(%)
FISIK(%)
1 2 3 4 5 6 71. Program
PemulihanPasca Benca Alam
183.615.000175.215.00
095.43
%100%
Monitoring dan Evaluasi Penangan Pasca Bencana
183.615.000 175.215.00095.43
%100%
2. PelayananAdministrasiPerkantoran
1.889.664.895
1.865.785.165
98.74%
100%
Penyediaan jasa surat menyurat
960.000 960.000 100% 100%
Penyediaan jasa 53.049.145 37.870.117 71.39 100%
komunikasi, sumber dayaair dan listrik
%
Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional
42.600.000 35.280.04882.82
%100%
Penyediaan alat tuliskantor
34.660.750 34.660.000 100% 100%
Penyediaan barangcetakan danpenggandaan
8.930.000 8.930.000 100% 100%
Penyediaan komponeninstalasi listrik /penerangan bangunankantor
5.000.000 5.000.000 100% 100%
Penyediaan peralatandan perlengkapan kantor
5.000.000 5.000.000 100% 100%
Penyediaan bahan bacaandan peraturanperundang-undangan
10.440.000 10.440.000 100% 100%
Penyediaan makanan danminuman
31.640.000 31.640.000 100% 100%
Rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luardaerah
248.750.000 248.750.000 100% 100%
Penyusunan dokumenperencanaan
10.575.000 10.575.000 100% 100%
Pengelolaan Administrasiumum kepegawaian
1.394.000.000
1.394.000.000
100% 100%
Penyediaan administrasikeuangan
44.060.000 42.680.00096.87
%100%
3. Peningkatan Sarana&PrasaranaAparatur
239.939.000239.271.90
099.72
%100%
Pengadaan peralatangedung kantor
26.000.000 26.000.000 100% 100%
Pengadaan Mebeleur 4.950.000 4.950.000 100% 100%Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
9.000.000 9.000.000 100% 100%
Pemeliharaan rutin /berkala kendaraandinas / operasional
189.089.000 188.421.90099,65
%100%
Pemeliharaan rutin / 10.900.000 10.900.000 100% 100%
berkala peralatan gedungkantor
4. Peningkatan DisiplinAparatur
73.470.000 73.470.000 100% 100%
Pengadaan pakaian kerjalapangan
73.470.000 73.470.000 100% 100%
5. PeningkatanPengembanganSistemPelaporanCapaianKinerjadanKeuangan
4.570.500 4.570.500 100% 100%
Penyusunan pelaporankeuangan semesteran
835.500 835.500 100% 100%
Penyusunan PelaporanAkuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah
3.735.000 3.735.000 100% 100%
6. Pencegahan Dini danPenanggulanganKorbanBencanaAlam
788.170.000722.745.00
091.70
%100%
Pemantauan danpenyebarluasaninformasi potensibencana alam
97.270.000 97.270.000 100% 100%
Peningkatan kapasitaspenanggulangan bencanabagi BPBD
81.450.000 81.450.000 100% 100%
Antisipasi PotensiBencana
458.700.000 393.450.00085.78
%100%
Kegiatan ForumPengurangan ResikoBencana
38.750.000 38.750.000 100% 100%
Fasilitasi pembentukansekolah/madrasah amanbencana 112.000.000 111.825.000
99.84%
100%
7. Kedaruratan danLogistik
100.000.000 99.935.000 99.94%
99.94%
PenanggulanganBencana
Pengadaan logistik danobat-obatan di tempatpenampungan
100.000.000 99.935.00099.94
%99.94
%
T O T A L 3.279.429.395
3.180.992.565
97.00%
99.81%
Dari penyajian tabel diatas terlihat bahwa hampir seluruh Program dan
Kegiatan terpenuhi target kinerja yang direncanakan dengan relisasi fisik
sebesar 100%, kecuali pada beberapa Kegiatan :
Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target maupun belum
memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dengan capaian
realisasi keuangan dan fisik sebesar 100% ataupun kurang dari 100% antara
lain sbb:
1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
a. Penyediaan jasa surat-menyurat, yang diarahkan untuk pembelian
materai untuk penyelesaian administrasi/dokumen dengan pagu dana
sebesar Rp.960.000,- dengan target kinerja 1 tahun. Realisasi keuangan
dan fisik 100%.
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan pagu
dana sebesar Rp. 53.049.145,- dengan target kinerja 12 bulan. Realisasi
Keuangan mencapai 71,39%. Realisasi keuangan tidak mencapai 100%
disebabkan karena kelebihan dalam penganggaran, hal ini dapat
dibuktikan dengan realisasi fisik yang mencapai 100%.
c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional, pagu dana sebesar 42.600.000,- dengan realisasi
keuangan mencapai 82,82% dan Fisik mencapai 100%.
d. Penyediaan ATK sebesar Rp 34.660.750,- dengan target kinerja 1 tahun.
Realisasi Keuangan dan Fisik mencapai 100%.
e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp. 8.930.000,- dengan
target kinerja 1 tahun. Realisasi Keuangan dan Fisik mencapai 100%.
f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Rp.5.000.000,- dengan target kinerja 1 tahun, Realisasi Keuangan dan
Fisik 100%.
g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebesar Rp. 5.000.000,-
dengan target kinerja 1 tahun. Realisasi Keuangan dan Fisik 100%.
h. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebesar
Rp. 10.440.000,- dengan target kinerja 1 tahun. Realisasi Keuangan dan
Fisik mencapai 100%.
i. Penyediaan makanan dan minuman sebesar Rp. 31.640.000,- dengan
terget kinerja 1 tahun. Realisasi Keuangan dan Fisik mencapai 100%.
j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan pagu dana
sebesar Rp. 248.750.000.- dengan target kinerja 1 tahun. Realisasi
Keuangan dan Fisik mencapai 100%.
k. Penyusunan dokumen perencanaan sebesar Rp. 10.575.000,- dengan
target kinerja 4 jenis dokumen ( Usulan Prog/Keg., RKA/DPA,
RKAP/DPAP, Renja ). Realisasi Keuangan dan Fisik mencapai 100%.
l. Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian dengan pagu dana
sebesar Rp. 1.394.000.000,- dengan target kinerja 1 tahun untuk
Pembayaran Honor Tenaga PTT/TRC Realisasi Keuangan dan Fisik
mencapai 100%.
m. Penyediaan administrasi keuangan dengan pagu dana sebesar Rp.
44.060.000,- dengan target kinerja 1 tahun, diarahkan untuk
pembayaran Honor PPK, (Tunjangan Pengelola Kedinasan), Pembayaran
Honor Tenaga PTT/TRC Realisasi keuangan mencapai 96,87% dan Fisik
mencapai 100%.
1.2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur :
a. Pengadaan Peralatan Gedung kantor dengan pagu dana sebesar Rp.
26.000.000,- dengan Realisasi Keuangan dan Fisik mencapai 100%.
b. Pengadaan mebeleur, pagu dana sebesar Rp. 4.950.000,- dengan
Realisasi Keuangan dan Fisik mencapai 100%.
c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pagu dana sebesar Rp.
9.000.000,- dengan target kinerja 1 tahun. Realisasi Keuangan dan Fisik
mencapai 100%.
d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan pagu
anggaran sebesar Rp.189.089.000,- target kinerja 1 tahun. Realisasi
Keuangan mencapai 99,65% dan Fisik 100%.
e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor sebesar Rp.
10.900.000,- dengan target kinerja 1 tahun. Realisasi Keuangan dan Fisik
mencapai 100%.
1.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur :
a. Pengadaan pakaian kerja lapangan sebesar Rp.73.470.000,- dengan
target kinerja 1 tahun, diarahkan untuk pengadaan pakaian kerja
lapangan Anggota TRC. Realisasi Keuangan dan Fisik mencapai 100%.
1.4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan :
a. Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Semesteran, pagu dana sebesar
Rp.835.500,- dengan target kinerja 1 tahun. Realisasi Keuangan dan Fisik
mencapai 100%.
b. Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pagu
dana sebesar Rp. 3.735.000,- ( target kinerja 1 tahun ), Realisasi
Keuangan dan Fisik mencapai 100%.
1.5. Program Pemulihan Pasca Bencana Alam
a. Monitoring dan evaluasi penanganan pasca bencana, pagu dana sebesar
Rp. 183.615.000,- dengan Realisasi Keuangan mencapai 95,43% dan
Fisik 100%
1.6. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
a. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam, pagu
dana sebesar Rp. 97.270.000,- dengan Realisasi Keuangan dan Fisik
mencapai 100%.
b. Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana bagi BPBD, pagu dana
sebesar Rp. 81.450.000,- dengan Realisasi Keuangan dan Fisik mencapai
100%.
c. Antisipasi potensi bencana, pagu dana sebesar Rp. 458.700.000,- dengan
Realisasi Keuangan mencapai 85,78% dan Fisik 100%. Realisasi
keuangan tidak mencapai 100% dikarenakan pejabat struktural kosong
karena pensiun/mutasi yang belum terisi sampai dengan akhir tahun
sehingga selisih kelebihan anggaran tersebut dialihkan ke kegiatan lain.
d. Kegiatan forum pengurangan resiko bencana, pagu dana sebesar Rp.
38.750.000,- dengan Realisasi Keuangan dan Fisik mencapai 100%.
e. Fasilitasi pembentukan sekolah/madrasah aman bencana, pagu dana
sebesar Rp. 112.000.000,- dengan Realisasi Keuangan mencapai 99,84%
dan Fisik 100%.
1.7. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Korban Bencana
a. Pengadaan logistik dan obat-obatan di tempat penampungan, pagu dana
sebesar Rp. 100.000.000,- dengan Realisasi Keuangan mencapai 99,94%
dan Fisik 99,94%.
Dari uraian dan tabel capaian target kinerja diatas dapat dijelaskan
bahwa Program dan kegiatan yang realisasi keuangannya tidak mencapai 100 %
terdapat efisiensi karena realisasi fisiknya mencapai target 100%.
Sedangkan untuk program/kegiatan yang tidak mencapai target 100%
baik fisik maupun keuangan dilakukan langkah-langkah sbb :
1. Menyesuaikan rencana alokasi anggaran untuk biaya penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik sesuai kondisi/kebutuhan riil
dilapangan pada tahun berikutnya.
2. Melakukan evaluasi perencanaan dengan mengacu pada Tupoksi dan
kebutuhan riil di lapangan.
3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
program/kegiatan secara berjenjang oleh setiap Pimpinan Unit Kerja.
4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan semua unsur yang
berkaitan dengan pelaksanaan program/kegiatan.
BAB IVPENUTUP
4.1. KESIMPULAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) BPBD Kota
Mataram Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja BPBD
dalam upaya mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran yang tertuang dalam
dokumen Renstra, yang dilengkapi dengan uraian tentang capaian indikator
kinerja atas program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Tahun Anggaran
2019.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPBD melalui program dan
kegiatan yang telah direncanakan dalam Tahun Anggaran 2019, BPBD Kota
Mataram mendapat alokasi dana sebesar 5.938.152.327 (lima miliar sembilan
ratus tiga puluh delapanjutaseratus lima puluh dua ributiga ratus dua puluh
tujuhrupiah), dengan realisasi keuangan sebesar 5.581.495.564 (enam miliar lima
ratus delapan puluh satu juta empat ratus sembilanpuluhlima ribu lima ratus
enam puluhempat rupiah) dengan capaian95,65%.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi melalui berbagai program
dan kegiatan tersebut, tidak lepas dari berbagai kendala antara lain :
1. Terbatasnya personil terutama yang menguasai IT, mengingat banyaknya
kegiatan yang membutuhkan keahlian tersebut seperti Aplikasi SIMDA
Keuangan dan Barang, Sistem komunikasi pelaporan kebencanaan ke Pusdalop
maupun BNPB, termasuk aplikasi system informasi peringtan dini tsunami.
Demikian juga untuk kebutuhan tenaga administrasi keuangan pembantu PPK
dan tenaga staf di masing-masing Subag/Seksi.
2. Sarana & prasarana penunjang Perkantoran maupun operasional lapangan yang
sudah termakan usia terutama untuk penanganan tanggap darurat sehingga
perlu untuk diganti atau diperbaharui.
3. Terbatasnya stock logisik, bahan material lainnya untuk penanganan korban
bencana, proses evakuasi, dalam masa tanggap darurat maupun pasca bencana.
4. Masih perlu terus ditingkatkanakan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan
Aparatur BPBD dibidang kebencanaan dan upaya penanganan prabencana,
tanggap darurat maupun pasca bencana.
5. Perencanaan kinerja yang kurang cermat dan masih lemahnya waskat, sehingga
mengakibatkan adanya target kinerja yang tidak tercapai.
6. Tidak adanya Personil yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa,
sehingga dapat menghambat kelancaran kegiatan dan berdampak pada
lambannya penyerapan anggaran.
4.2. REKOMENDASI
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja BPBD Tahun 2019, maka untuk
meningkatkan kinerja pada tahun mendatang maka direkomendasikan langkah-
langkah sbb :
1. Penambahan jumlah personil ASN yang proporsional sesuai kualifikasi yang
dibutuhkan.
2. Pengadaan sarana / prasarana perkantoran dan operasional lapangan.
3. Peningkatan persediaan logistik dan bahan/material untuk keperluan tanggap
darurat dan penanganan pasca bencana.
4. Pembinaan terhadap personil, Diklat Teknis Penanggulangan Bencana bagi
Aparatur/TRC dan Relawan.
5. Bimtek/Koordinasi Perencanaan, Peningkatan Waskat disetiap Unit Kerja.
6. Penambahan personil bersertifikasi.
Demikian LAKIP BPBD Kota mataram ini disusun untuk memenuhi
kewajiban administrative Peraturan Perundangan yang berlaku sekaligus sebagai
bahan refrensi Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Mataram, dengan harapan
dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, Bangsa dan Negara.
Mataram, Januari 2019
Kepala Pelaksana
BPBD Kota Mataram,
Ir. Dedy Supriady, SHPembina Utama Muda (IV/c)NIP. 19630722 199203 1 006
SEKRETARIAT
Akhmad Muzaki M. S.PtNip. 19691220 200312 1 005
Lampiran : 1
Bagan Struktur Organisasi BPBD Kota MataramBerdasarkan PERDA Kota Mataram Nomor : 19 Tahun 2011
Lampiran :2
KEPALA BPBDSekda (ex officio)
KEPALA PELAKSANA
Ir. Dedy Supriady, SHNIP: 19630722 199203 1 006
UNSUR PENGARAH
- INSTANSI - PROFESIONAL/AHLI
KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL
SUB BAGIAN PERENCANAAN
Farid Wajdi, SE, MMNip. 19761026 200501 1 011
SUB BAGIAN KEUANGAN
Baiq Rosmy Waliyanti, S.SiNip. 197510 199902 2 001
SUB BAGIAN UMUM DANKEPEGAWAIAN
Agus SalimNip: 196003111986081002
KEPALA BIDANG REHABILITASI
DAN REKONSTRUKSI
Drs. ZaenudinNip: 19621231 198101 1 023
KEPALA BIDANG KEDARURATANDAN LOGISTIK
Drs. I Made Gede Yasa, MMNip. 19720226 199703 1 002
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DANKESIAPSIAGAAN
Kurnia Muliadi, S.SosNip. 19740916 199303 1 002
SEKSI REHABILITASI
RuslanNip:196212311983031598
SEKSI TANGGAP DARURAT
Jojo Mugiarjo, S.SosNip. 19660830 200604 1 006
.
SEKSI PENCEGAHAN
-
SEKSI REKONSTRUKSI
-
SEKSI KESIAPSIAGAAN
Msukwan Tavip, S.SosNip. 19650818 198608 1 004
SEKSI LOGISTIK
-
UPTB
PetaRawanBencana Kota mataram
PETA RAWAN BENCANA KOTA MATARAM