Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
( L K j I P )
BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN 2019
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2020
KABUPATEN BOYOLALI
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah (BP3D) Kabupaten Boyolali Tahun 2019 dapat diselesaikan.
Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi yang dipercayakan kepada BP3D dalam mengelola pemerintahan berdasarkan
Rencana Strategis (RENSTRA) BP3D Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021.
Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2019 serta
evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, sehingga dokumen LKjIP ini dapat
memberikan informasi keberhasilan maupun kegagalan BP3D serta dapat diketahui
apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target kinerja serta
mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi di BP3D.
Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja
lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana
Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, serta Pengukuran
Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi
konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi di masing-masing bidang maupun sekretariat sekaligus dapat
memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu terwujudnya
transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Penyusunan LKjIP BP3D ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun tidak
terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang
dihadapi. Namun demikian BP3D telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-
kendala melalui koordinasi dengan pejabat pelaksana teknis kegiatan. Semoga LKjIP ini
dapat mencerminkan kinerja BP3D selama tahun 2019.
Boyolali, Februari 2020
KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI
M. ARIEF WARDIANTA, AP, MM. Pembina Tingkat I
NIP. 19740827 199311 1 001
iii
DAFTAR ISI
Halaman Judul.................................................................................................. i
Kata Pengantar................................................................................................. ii
Daftar Isi............................................................................................................ iii
Daftar tabel....................................................................................................... iv
Ikhtisar Eksekutif............................................................................................... v
Bab. I PENDAHULUAN.................................................................................. 1
1.1 Latar Belakang Penyusunan..................................................... 1
1.2 Gambaran Umum...................................................................... 4
1.2.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi........................................ 4
1.2.2 Susunan Organisasi ....................................................... 4
1.2.3 Sumber Daya BP3D ........................................................ 5
1.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi ............ 10
Bab. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA................................. 12
2.1 Rencana Strategis...................................................................... 12
2.2 Perjanjian Kinerja ..................................................................... 13
Bab. III AKUNTABILITAS KINERJA .............................................................. 16
3.1 Capaian Kinerja Organisasi......................................................... 17
3.2 Realisasi Anggaran .................................................................... 43
Bab. IV PENUTUP............................................................................................ 47
4.1 Simpulan...................................................................................... 47
4.2 Saran............................................................................................ 47
DAFTAR LAMPIRAN :
1. Bagan Susunan Organisasi BP3D.
2. Rencana Strategis BP3D 2016-2021.
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2016-2021.
4. Cascade IKU 2016-2021.
5. Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2019.
6. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.
7. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019.
8. Rencana Aksi (Renaksi) Tahun 2019.
9. Pengukuran Kinerja (PK ) Tahun 2019.
10. Piagam.
iv
DAFTAR TABEL
Tabel 1.2
Tabel 1.3
:
:
Sarana dan Prasarana BP3D .................................................
Identifikasi Isu Strategis dan Permasalahan Terkait Tupoksi
BP3D ......................................................................................
7
10
Tabel 2.1 : Perjanjian Kinerja Tahun 2019................................................ 14
Tabel 3.1.1 : Sasaran 1: Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang bebas
KKN dan akuntabel .................................................................
17
Tabel 3.1.2 : Sasaran 2: Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan
akuntabel ...............................................................................
40
Tabel 3.2. : Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2019......................... 44
v
IKHTISAR EKSEKUTIF
Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan yang
memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Boyolali selama Tahun 2019. Capaian
kinerja Tahun 2019 tersebut dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2019
sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja
terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah
kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah BP3D Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menpan dan RB
Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada
tingkat sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada
level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran
dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana
kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk
memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau
minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.
Berdasarkan hasil pengukuran sendiri, tingkat pencapaian kinerja sasaran
BP3D tahun 2019 dengan jumlah keseluruhan sebanyak 2 (dua) sasaran seluruhnya
ber-kategori baik. Alokasi anggaran BP3D pada tahun 2019 sebesar
Rp4.328.137.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.085.821.918,00 (94,40%) atau masih
ada efisiensi anggaran sebesar sebesar Rp 242.315.082,00 (5,06%). Besarnya
anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan dibanding tahun
2018 sebesar Rp4.051.418.000,00 mengalami kenaikan.
Dalam upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di masa yang
akan datang, diperlukan langkah-langkah antara lain memperkuat fungsi koordinasi,
mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan, meningkatkan
kualitas, dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja.
LKjIP BP3D Tahun 2019 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penyusunan
Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai
unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II (dua) ke atas untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang
dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) yang dirumuskan
sebelumnya.
Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing,
kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang
berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta
dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus
dilaksanakan secara periodik dan melembaga
Sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman, setiap organisasi publik saat ini
lebih terbuka dan dapat memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya. Oleh karena itu, organisasi publik diharapkan dapat menyusun suatu
rencana strategis (renstra), Rencana Kinerja (renja) serta Laporan
Pertanggungjawaban Kinerja organisasi yang mencerminkan transparansi dan
akuntabilitas organisasi.
Pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila
diawali dengan perencanaan yang matang dan profesional serta memperhatikan
aspek kontinuitasnya. Seiring dengan makin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah,
maka sebagai konsekuensi logisnya adalah bahwa daerah dituntut untuk lebih siap
dan mandiri dalam menyusun strategi pembangunan dalam rangka mengembangkan
daerahnya sehingga mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif.
Berdasarkan hal di atas dan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
dan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah perlu disusun
Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD). Renstra-OPD
merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat
visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang
disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.
BAB 1
LKjIP BP3D Tahun 2019 2
Anggaran berbasis kinerja adalah penyusunan anggaran dengan memperhatikan
keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk
efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut, (Pasal 7 ayat (1) PP
No.21/2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/
Lembaga). Dalam penganggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar
biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan (Pasal 7 ayat (2)
PP No.21/2004).
Sistem kinerja yang berjalan baik akan merubah secara perlahan paradigma
“Kinerja Berbasis Anggaran” atau sistem pagu yang selama ini kita laksanakan
menjadi “Anggaran Berbasis Kinerja”. Dalam hal ini target kinerja yang telah disusun
berdasarkan RPJMD, Renstra OPD, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Rencana
Kinerja Tahunan digunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan besarnya anggaran.
Bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih
berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, pemerintah mewajibkan
instansi pemerintah menerapkan Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan perwujudan instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dalam pelaksanaan visi-
misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui
sistem pertanggungjawaban secara periodik (Inpres No. 77 Th. 1999 tentang AKIP).
Tujuan Sistem Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya
kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah
yang baik dan terpercaya. Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja suatu
intansi, perlu adanya evaluasi terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
yang disusun oleh instansi yang bersangkutan (Permenpan dan RB Nomor 29 Tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP).
Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan
dokumen lain yaitu RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, Indikator Kinerja
Utama (IKU), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA), Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan
satu-kesatuan sistem.
Tujuan disusunnya LKjIP Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
(BP3D) Kabupaten Boyolali tahun 2019 adalah :
1. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur BP3D dalam mencermati kembali
capaian tujuan dan sasaran dengan cara membandingkan antara target dan
realisasi dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan secara terpadu dan
terukur;
LKjIP BP3D Tahun 2019 3
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur BP3D dalam memahami dan menilai
arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional dalam rentang waktu 1
(satu) tahun;
3. Sebagai sarana untuk mengukur capaian kinerja dalam kurun waktu tahunan dari
visi, misi, kebijakan dan program daerah yang dilaksanakan sehingga diharapkan
dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efisien, efektif dan
profesional;
4. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat
Daerah (Renja-OPD) pada tahun berikutnya sehingga perencanaan lebih terarah
dan terukur, tepat waktu dan tepat sasaran.
5. Memperoleh data tingkat pencapaian kinerja BP3D Kabupaten Boyolali tahun 2019
yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai bahan perbaikan kinerja dalam
merumuskan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.
6. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai
tugas pokok BP3D Kabupaten Boyolali.
Dalam menyusun LKjIP BP3D berpedoman pada :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran
2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 19);
6. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran
2019 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 55);
7. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019.
LKjIP BP3D Tahun 2019 4
1.2 Gambaran Umum
Gambaran umum Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Boyolali tahun 2019 dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok
dan fungsi serta aspek strategis organisasi.
1.2.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali, Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan
bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan yang menjadi kewenangan
Daerah. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah dipimpin
oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Perencanaan, Penelitian, dan
Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan,
penelitian, dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam
melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan
bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan sesuai dengan lingkup
tugasnya;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan sesuai
dengan lingkup tugasnya;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis
fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian,
dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan
bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Peraturan
Perundang-undangan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1.2.2 Susunan Organisasi
Susunan Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Boyolali tertuang dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor
LKjIP BP3D Tahun 2019 5
25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali terdiri dari :
1. Kepala;
2. Sekretariat terdiri dari :
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. Subbagian Keuangan; dan
c. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
3. Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Monitoring dan Evaluasi terdiri
dari :
a. Subbidang Penyusunan Program;
b. Subbidang Monitoring dan Evaluasi; dan
c. Subbidang Pendataan dan Pelaporan.
4. Bidang Perkonomian dan Infrastruktur Wilayah terdiri dari :
a. Subbidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
b. Subbidang Ekonomi dan Usaha Mikro; dan
c. Subbidang Infrastruktur Wilayah.
5. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya terdiri dari :
a. Subbidang Pemerintahan;
b. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
c. Subbidang Sosial Budaya.
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
a. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan;
b. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi; dan
c. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sarana Prasarana Wilayah.
7. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
8. Unit Pelaksana Teknis.
Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali seperti tersebut dalam Lampiran
1.
1.2.3 Sumber Daya BP3D.
Untuk melaksanakan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali
didukung dengan ketersediaan sumber daya aparatur, sarana prasarana, serta
pengelolaan anggaran. Jumlaah pegawai sampai dengan bulan Desember 2019
sejumlah 35 orang, yang terbagi dalam 1 sekretariat dan 4 bidang. Kondisi
kepegawaian dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :
LKjIP BP3D Tahun 2019 6
a. Sumber Daya Manusia
1. Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan sebagai berikut :
a) Kepala (eselon II b) : 1 orang
b) Sekretaris (eselon III.a) : 1 orang
c) Kepala Bidang (eselon III.b) : 4 orang
d) Kasubbid dan Kasubbag : 15 orang
(eselon IV.a)
e) Staf /JFU : 14 orang
Jumlah : 35 orang
2. Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Golongan : a) Golongan IV/c : 1 orang
b) Golongan IV/b : 1 orang
c) Golongan IV/a : 4 orang
d) Golongan III/d : 13 orang
e) Golongan III/c : 9 orang
f) Golongan III/b : 2 orang
g) Golongan III/a : 3 orang
h) Golongan II/c : 1 orang
i) Golongan II/a : 1 orang
Jumlah : 35 orang
3. Jumlah Pegawai menurut Kualifikasi Pendidikan :
a) S-2 : 7 orang
b) S-1 : 26 orang
c) D-3 : - orang
d) SLTA : 1 orang
e) SLTP : 1 orang
Jumlah : 35 orang
LKjIP BP3D Tahun 2019 7
b. Kondisi Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana penunjang kegiatan kedinasan sampai bulan
Desember 2019 meliputi :
Tabel : 1.2
Sarana dan Prasarana BP3D Kabupaten Boyolali Tahun 2019
No Uraian Sarpras Jumlah Satuan
Alat-alat Angkutan
1 Stasion Wagon 6 unit
2 Sepeda Motor 19 unit
Alat Bengkel dan Alat Ukur
1 Global Positioning System 1 unit
2 ALat Ukur Universal Lain-lain 2 unit
3 ALat Ukur Lainnya (Lain-lain) 1 unit
Alat Kantor dan Rumah Tangga
1 Rak Besi/Metal 1 unit
2 Rak Kayu 7 unit
3 Filling Besi/Metal 12 unit
4 Filling Kayu 5 unit
5 Band Kas 2 unit
6 Lemari Kaca 4 unit
7 Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Lainnya 10 unit
8 Alat Penghancur Kertas 1 unit
9 Papan Nama Instansi 2 unit
10 Mesin Absensi 1 unit
11 Display 2 unit
12 Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) 10 unit
13 LCD Projector 9 unit
14 Lemari Kayu 14 unit
15 Rak Kayu 2 unit
16 Meja Rapat 24 unit
17 Meja Reseption 2 unit
18 Kursi Tamu 2 unit
19 Kursi Putar 4 unit
20 Sofa 3 unit
21 Mesin Potong Rumput 1 unit
22 AC Unit 6 unit
23 AC Split 13 unit
24 Alat Dapur Lainnya 2 unit
25 Televisi 4 unit
26 Cassette Recorder 1 unit
27 Sound System 1 unit
28 Wireless 1 unit
29 Camera Video 2 unit
30 Camera Film 3 unit
31 Tustel 4 unit
32 Lambang Garuda Pancasila 2 unit
LKjIP BP3D Tahun 2019 8
No Uraian Sarpras Jumlah Satuan
33 Gambar Presiden/Wakil Presiden 2 unit
34 Mimbar/Podium 1 unit
35 Handy Cam 3 unit
36 Alat Rumah Tangga Lain-lain 1 unit
37 Alat Pemadam Portable 5 unit
38 Mainframe 1 unit
39 P.C Unit 18 unit
40 Lap Top 23 unit
41 Note Book 12 unit
42 Personal Komputer Lain-lain 2 unit
43 Hard Disk 1 unit
44 Printer 16 unit
45 Monitor 4 unit
46 Printer 21 unit
47 Scanner 1 unit
48 Peralatan Personal Komputer Lain-lain 2 unit
49 Server 1 unit
50 Meja Kerja Pejabat Eselon II 1 unit
51 Meja Kerja Pejabat Eselon III 1 unit
52 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 3 unit
53 Meja Kerja Pegawai Non Struktural 8 unit
54 Meja Rapat Pejabat Eselon III 1 unit
55 Meja Maket/Peta 2 unit
56 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 1 unit
57 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 6 unit
58 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 15 unit
59 Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 8 unit
60 Kursi Rapat Pejabat Eselon III 16 unit
61 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II 1 unit
62 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III 2 unit
63 Lemari Buku untuk Perpustakaan 2 unit
64 Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 4 unit
Alat Studio dan Alat Komunikasi unit
1 Camera + Attachment 4 unit
2 Microphone Floor Stand 6 unit
3 Digital Audio Tape Recorder 1 unit
4 Peralatan studio Visual Lain-lain 1 unit
5 Camera Electronic 2 unit
6 Sound System 1 unit
7 Telephone (PABX) 1 unit
8 Pesawat Telephone 1 unit
9 Facsimile 1 unit
10 Alat Komunikasi Lain-lain 2 unit
LKjIP BP3D Tahun 2019 9
No Uraian Sarpras Jumlah Satuan
Alat Laboratorium 4 unit
1 Personal Komputer 3 unit
2 Alat Ukur 1 unit
Jumlah 395
Bangunan Gedung
1 Bangunan Gedung Kantor Permanen 1.490,40 m²
2 Bangunan Gedung Kantor Lain-lain 98,00 m²
3 Gedung Garasi/Pool Permanen 88,00 m²
4 Gedung Garasi/Pool Permanen 30,00 m²
5 Bangunan Tempat Kerja Lain-lain 300,00 m²
6 Bangunan Tempat Kerja Lain-lain 500,00 m²
Monumen
1 Tugu Peringatan Lainnya
*Sumber data BMD 2019
LKjIP BP3D Tahun 2019 10
1.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi
Masalah dan Isu Strategis yang dihadapi BP3D Kabupaten Boyolali adalah sebagai
berikut:
Tabel : 1.3
Identifikasi Isu Strategis dan permasalahan terkait Tupoksi BP3D
No. Tupoksi (Bidang);Program Isu Strategis/Permasalahan
1 Bidang Penyusunan
Perencanaan Program,
Monitoring dan Evaluasi
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
- Isu peningkatan profesionalitas dan
akuntabilitas aparatur penyelenggara
negara.
- Kurangnya sinergitas dan integrasi
sistem perencanaan dan
penganggaran
2 Bidang Penyusunan
Perencanaan Program,
Monitoring dan Evaluasi
Program pengembangan
data/informasi
- Isu peningkatan transparansi
akuntabilitas data dan informasi.
- Kurang lengkapnya ketersediaan data
dasar yang akurat dan tepat waktu
3 Bidang Perkonomian dan
Infrastruktur Wilayah
Program perencanaan
pembangunan ekonomi
- Isu peningkatan implementasi regulasi,
standar pelayanan dan pemanfaatan
hasil kajian.
- Masih rendahnya pemanfaatan
dokumen kajian sebagai pedoman
penyusunan regulasi dan pelaksanaan
kegiatan teknis.
4 Bidang Pemerintahan dan
Sosial Budaya
Program perencanaan
pembangunan sosial
budaya
- Isu peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
- Masih tingginya angka kemiskinan dan
pengangguran.
- Isu penurunan angka kemiskinan yang
terukur.
- Belum adanya data tunggal (single
data) dalam pengentasan kemiskinan.
5 Bidang Perkonomian dan
Infrastruktur Wilayah
Program perencanaan
pembangunan prasaranaa
wilayah dan sumber daya
alam
- Isu pelestarian lingkungan hidup
dengan adanya perencanaan
pembangunan berkelanjutan.
- Kurang maksimalnya kuantitas dan
kualitas insfrastruktur dasar,
penunjang, sosial dan Ruang Terbuka
Hijau (RTH)
6 Bidang Perkonomian dan
Infrastruktur Wilayah
Program perencanaan
pembangunan daerah
rawan bencana
- Isu peningkatan tanggap bencana.
- Permasalahan daya dukung lingkungan
hidup yang berkelanjutan, yaitu belum
optimalnya penanganan persampahan,
pencemaran dan bencana alam.
LKjIP BP3D Tahun 2019 11
7 Bidang Perkonomian dan
Infrastruktur Wilayah
Program perencanaan
wilayah strategis dan cepat
tumbuh
- Isu strategi peningkatan insfrastruktur
penunjang dan sosial
- Masih rendahnya kuantitas dan kualitas
infrastruktur dasar, penunjang, sosial
dan ruang terbuka hujau.
- Kurang optimalnya daya dukung
insfrastruktur terhadap pengembangan
potensi lokal.
8 Bidang Pemerintahan dan
Sosial Budaya
Program perencanaan
pembangunan bidang
pemerintahan
- Isu peningkatan kepastian penegaan
hukum dan penghormatan HAM.
- Belum optimalnya penanganan
gangguan ketertiban umum, HAM, dan
penyakit masyarakat.
9 Bidang Pemerintahan dan
Sosial budaya
Program pengembangan
kota-kota menengah dan
besar
- Isu strategis Peningkatan insfrastruktur
penunjang dan sosial.
- Belum optimalnya penanganan
kerawanan sosial
10 Bidang Perkonomian dan
Infrastruktur Wilayah
Program kerja sama
pembangunan daerah
- Isu kerjasama antar daerah (KAD) dan
dunia prifat bersifat strategis.
- Belum optimalnya pengembangan
koperasi dan UMKM.
11 Sekretariat
Program peningkatan
kapasitas kelembagaan
perencanaan pembangunan
daerah
- Isu peningkatan profesionalitas dan
akuntabilitas aparatur penyelengara
negara.
- Belum terpenuhinya rasio kecakupan
kualitas dan kuantitas SDM aparatur
dengan kompetensi khusus sesuai
fungsi yang dibutuhkan.
12 Bidang Penelitian dan
Pengembangan
Program penelitian dan
pengembangan inovasi
daerah
- Isu pengembangan dunia usaha.
- Belum tercukupinya ketersediaan
sarpras perdagangan dan
perindustriaan pengembangan nilai
tambah produk unggulan dan akses
permodalan.
13 Bidang Penyusunan
Perencanaan Program,
Monitoring dan Evaluasi
Program Pengembangan
data/informasi/statistik
daerah
- Isu peningkatan transparansi,
akuntabilitas data dan informasi.
- Kurang lengkapnya ketersediaan data
dasar yang akurat dan tepat waktu
LKjIP BP3D Tahun 2019 12
2.1 Rencana Strategis
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Boyolali
(BP3D) merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali yang
diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang
perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah. Dalam kedudukannya BP3D
Kabupaten Boyolali harus dapat memainkan peran sebagai badan daerah yang
mendukung pencapaian Visi Kepala Daerah Kabupaten Boyolali, sebagaimana yang
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021.
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BP3D Kabupaten Boyolali
harus difokuskan pada pencapaian tujuan dan cita-cita pembangunan yang berbasis
perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah dengan mendasarkan diri pada
hasil penelitian/kajian lapangan yang sistematik dan komprehensif.
Merujuk pada visi dan misi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021, BP3D harus mampu menjabarkan dan
melaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya secara keseluruhan. Visi yang
merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode
perencanaan.
1. Visi:
“Pro Investasi Mewujudkan Boyolali Yang Maju dan Lebih Sejahtera".
2. Misi :
a. Boyolali, Melanjutkan semangat Pro Investasi
b. Boyolali membangun untuk perubahan
c. Boyolali bersih, berintegritas, sejahtera
d. Boyolali sehat, produktif, berdaya saing
e. Boyolali lumbung padi dan pangan nasional
f. Boyolali kota susu, produsen daging dan hasil ternak/perikanan
g. Boyolali lebih maju dan berteknologi
BAB 2
PERENCANAAN DAN
PERJANJIAN KINERJA
LKjIP BP3D Tahun 2019 13
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana strategis
merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu
menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global, dan tetap berada
dalam tatanan sistem manajemen nasional.
Rencana Strategis BP3D Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 adalah
dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BP3D
Kabupaten Boyolali tahun 2016 sampai dengan 2021, dengan berorientasi kepada
hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis. Rencana
Strategis BP3D yang mempunyai sasaran sebagai berikut;
1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel;
2. Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel
Sasaran strategis tersebut memiliki 19 indikator kinerja dengan target kinerja
setiap tahun, selama 5 tahun perencanaan. Semua sasaran strategis dengan indikator
capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap
program terkumpul indikator kegiatan.
2.2 Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur
dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya
yang dikelola.
Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk (1) meningkatkan
akuntabilitas , transparansi dan kinerja aparatur; (2) sebagai wujud nyata komitmen
antara penerima amanah dengan pembari amanah; (3) sebagai dasar penilaian
keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) menciptakan
tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan (5) sebagai dasar
pemberian penghargaan dan sanksi.
Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang
akan dicapai antara Pimpinan Instansi Pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/
tanggung jawab/ kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/ tanggung
jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja
yang akan diwujudkan oleh seorang Pejabat penerima amanah (Kepala BP3D) kepada
atasan langsungnya (Bupati).
Dengan perjanjian kinerja ini, diharapkan para pimpinan OPD harus mampu
menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya
(Bupati) dan kepada masyarakat.
Perjanjian Kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan upaya dalam membangun
LKjIP BP3D Tahun 2019 14
manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif,akuntabel dan berorientasi
hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, maka disusun Perjanjian Kinerja
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali
Tahun 2019. Rencana Kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan
menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun
anggaran 2019, secara terinci untuk Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 terdiri dari 2 sasaran
strategis dengan melaksanakan 18 indikator dari target 19 indikator di Renstra, dimana
1 indikator dokumen kajian rencana pengembangan sarana wilayah dan sumber daya
alam dengan output penyusunan dokumen KLHS untuk revisi RPJMD tidak jadi
dilaksanakan. Secara terinci Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 dijabarkan sebagai berikut :
Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET
1 2 3 4
`1
Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel
Jumlah dokumen RKPD 2 dokumen
Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah 2 dokumen
Jumlah DSP usulan kegiatan Kecamatan/Kelurahan
25 dokumen
Jumlah dokumen Evaluasi 2 dokumen
Jumlah dokumen KUA PPAS 2 dokumen
Terverifikasinya RKA SKPD 100 dokumen
Jumlah dokumen Perencanaan Tata Ruang
2 dokumen
Jumlah dokumen data/informasi pembangunan daerah yang dipublikasikan
5 dokumen
Dokumen rumusan kebijakan/kajian teknis perencanaan pembangunan ekonomi
3 dokumen
Dokumen rumusan kebijakan/kajian teknis perencanaan pembangunan sosial budaya
4 dokumen
Dokumen studi data infrastruktur dan potensi rawan bencana
1 dokumen
LKjIP BP3D Tahun 2019 15
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET
Dokumen rumusan kebijakan/kajian teknis prasarana dan sumber daya alam (proposal)
5 proposal
Dokumen rumusan kebijakan teknis pemukiman pedesaan
5 dokumen
Dokumen rumusan kebijakan teknis perencanaan pengembangan air minum/air bersih dan sanitasi
2 dokumen
Kerjasama pembangunan daerah yang diimplementasikan
3 kegiatan
Cakupan peningkatan kemampuan teknis aparatur perencana
75 %
Jumlah dokumen statistik daerah yang dipublikasikan
1 dokumen
2 Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel
Inovasi hasil penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
6 inovasi
Untuk mencapai/mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut
Badan Perencanaan Penelitan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun
2019 melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran Rp4.328.137.000,00
(Empat milyar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)
yang selengkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Badan
Perencanaan Penelitan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019
(terlampir).
LKjIP BP3D Tahun 2019 16
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila
semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.
Capaiaan pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu
penilaian (assessment) yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja
kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.
Hasil Pengukuran Kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan
pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi
masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang
ditetapkan secara mandiri.
Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup:
1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing
kelompok indikator kegiatan;
2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing
indikator sasaran yang telah ditetapkan.
Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu
indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi
merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian,
keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau
oleh suatu pihak saja.
Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat
mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator kinerja kegiatan
yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi masukan (input), keluaran (output), dan hasil
(outcome) masing-masing sebagai berikut :
a. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan
dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (output),
misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.
BAB 3
AKUNTABILITAS
KINERJA
LKjIP BP3D Tahun 2019 17
b. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/ jasa (fisik dan/atau non fisik)
sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan
masukan (input) yang digunakan.
c. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran
(output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/
jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Capaian kinerja organisasi diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Badan
Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali
melaksanakan 2 (dua) sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD
tahun 2016-2021.
Untuk mengukur tingkat keberhasilan, digunakan skala pengukuran kinerja dan
predikatnya sebagai berikut :
a) Nilai kinerja sasaran lebih dari 100 % dikategorikan Sangat Baik.
b) Nilai kinerja sasaran antara 76 – 100 % dikategorikan Baik.
c) Nilai kinerja sasaran antara 56 – 75 % dikategorikan Cukup.
d) Nilai kinerja sasaran kurang dari 55 % dikategorikan Kurang.
Secara umum Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Boyolali telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab
organisasi yaitu dari 2 sasaran dengan 18 indikator kinerja yang ditetapkan dalam
Rencana Kerja (Renja) tahun 2019 sudah dapat dilaksanakan seluruhnya,
keberhasilan pencapaian sasaran ini, jika dihitung indikator keberhasilannya mencapai
100%.
3.1.1. Capaian Kinerja Sasaran 1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang
Bebas KKN dan Akuntabel
Tabel 3.1.1
REALISASI SASARAN STRATEGIS TAHUN 2019
No Indikator Sasaran Satuan Target Akhir
RPJMD
Realisasi Tahun Target
Tahun
2019
Realisasi Tahun 2019
Tingkat Capaian
(%)
Predikat
2016 2017 2018
1
Jumlah dokumen RKPD
dokumen
14
3
2
2
2
2
100
Baik
2
Jumlah dokumen Renja Perangkat
Daerah
dokumen
14
2
2
2
2
2
100
Baik
3
Jumlah DSP usulan
kegiatan kecamatan/ kelurahan
dokumen
150
25
25
25
28
28
100
Baik
LKjIP BP3D Tahun 2019 18
4
Jumlah dokumen Evaluasi
dokumen
12
2
2
2
2
2
100
Baik
5
Jumlah dokumen KUA PPAS
dokumen
12
2
2
2
2
2
100
Baik
6
Terverifikasi-nya RKA SKPD
dokumen
588
98
100
100
106
106
100
Baik
7
Jumlah dokumen
perencanaan tata ruang
dokumen
12
5
3
3
2
2
100
Baik
8
Jumlah dokumen data/informasi
pembangunan daerah yang dipublikasikan
dokumen
27
4
4
3
5
5
100
Baik
9
Dokumen rumusan
kebijakan/kajian teknis perencanaan pembangunan
ekonomi
dokumen
16
5
3
3
3
3
100
Baik
10
Dokumen rumusan kebijakan/kajian teknis perencanaan
pembangunan sosial budaya
dokumen
27
5
7
4
4
4
100
Baik
11
Dokumen studi data
infrastruktur dan potensi rawan bencana
dokumen
5
1
1
1
1
1
100
Baik
12
Dokumen rumusan kebijakan/kajian teknis
prasarana dan sumber daya alam (proposal)
dokumen /proposal
90
15
15
10
5
5
100
Baik
13
Dokumen rumusan kebijakan teknis
perencanaan pengembangan air minum dan sanitasi
dokumen
8
1
1
1
2
2
100
Baik
14 Dokumen rumusan kebijakan teknis perencanaan
pengembangan permukiman perdesaani
dokumen
26
1
5
5
5
5
100
Baik
15
Kerjasama
pembangunan daerah yang diimplementasikan
kegiatan
17
3
3
3
3
3
100
Baik
16
Cakupan peningkatan
kemampuan teknis aparatur perencana
%
100
100
50
50
75
75
100
Baik
17
Jumlah dokumen statistik daerah yang
dipublikasikan
dokumen
42
7
1
1
1
1
100
Baik
Rata-rata 100 Baik
LKjIP BP3D Tahun 2019 19
1. Indikator kinerja sasaran : Jumlah dokumen RKPD
a. Keberhasilan capaian indikator
Capaian indikator ini adalah tersusunnya 2 dokumen yaitu Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali tahun 2020 dan RKPD
Perubahan tahun 2019. Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Boyolali
yang mengacu pada panduan di Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD serta
Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Rancangan RKPD ini
kemudian akan menjadi dasar bagi penyusunan dokumen Kebijakan Umum
APBD (KUA) dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD
yang selanjutnya akan menjadi dasar bagi penyusunan APBD Kabupaten
Boyolali baik Murni 2020 maupun Perubahan 2019. Faktor pendukung
keberhasilan :
Adanya aplikasi perencanaan (e-planning) siBangun yang mempercepat
dan mempermudah penyusunan dokumen RKPD.
Setelah diadakan kajian hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Monev
BP3D Kabupaten Boyolali terhadap kegiatan pembangunan tahun
berjalan (n) yang dapat menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan
tahun berikutnya (n+1).
Review dari Bappeda Provinsi Jawa Tengah yang menajamkan analisis
awal yang sudah dibuat oleh BP3D Kabupaten Boyolali.
Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja
adalah Jadwal Review RKPD Kabupaten Boyolali di Bappeda Provinsi Jawa
Tengah harus menunggu pengaturan waktu dari Provinsi. Review terhadap
RKPD Kabupaten Boyolali (baik Murni 2020 maupun Perubahan 2019)
dilaksanakan pada bulan Juli 2019, sedangkan Rancangan Akhir kedua
RKPD tersebut sudah selesai pada bulan Juni 2019.
Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam
pencapaian target kinerja adalah Waktu penyusunan RPKD dimajukan dan
dipercepat. Mulai tahun 2020, jadwal Review RKPD dengan Bappeda
Provinsi Jateng dapat diajukan atau diatur oleh masing-masing
Kabupaten/Kota.
b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh
terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran
dengan efisiensi sebesar 8,3% untuk dari anggaran sebesar
Rp210.000.000,00 digunakan sebesar Rp192.575.343,00.
LKjIP BP3D Tahun 2019 20
c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan
Indikator kinerja ini dilaksanakan melalui Program Perencanaan
Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD.
Kegiatan yang dilaksanakan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dengan
semua Perangkat Daerah (PD), monitoring pelaksanaan musrenbang tingkat
Kecamatan, menyelenggarakan musrenbang tingkat Kabupaten, mengikuti
musrenbang tingkat wilayah dan Provinsi serta tingkat Nasional.
2. Indikator kinerja sasaran : Jumlah dokumen Renja perangkat daerah
a. Keberhasilan capaian indikator
Capaian indikator ini adalah tersusunnya 2 dokumen yaitu Rencana
Kerja (Renja) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
(BP3D) Kabupaten Boyolali tahun 2020 dan Renja Perubahan tahun 2019.
Faktor keberhasilan kerja sama yang baik dari semua bidang dan sekretariat
di BP3D Boyolali, sedangkan faktor penghambatnya adalah masih kurangnya
komunikasi, sehingga memperlambat dalam mengumpulkan informasi yang
up to date.
b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
Penggunaan peralatan kantor dan pemanfaatan SDM yang ada.
c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan
Indikator kinerja ini dilaksanakan melalui melalui Program Perencanaan
Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Penyusunan Renja dan Renstra PD
dengan target sebanyak 2 dokumen yaitu Rencana Kerja Tahun 2020 dan
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019. Kegiatan yang dilaksanakan rapat-
rapat koordinasi dengan semua bidang dan sekretariat, pembahasan dan
pengolahan data untuk bahan penyusunan renja berdasarkan renstra
perangkat daerah.
3. Indikator kinerja sasaran : Jumlah DSP usulan kegiatan kecamatan/
kelurahan
a. Keberhasilan capaian indikator
Capaian indikator ini adalah tersusunnya 28 dokumen usulan kegiatan
dari 22 Kecamatan dan 6 Kelurahan untuk pembahasan di Musrenbang
Kabupaten yang hasilnya ditetapkan menjadi RKPD Kabupaten Boyolali.
b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh
terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran
dengan efisiensi sebesar 8,3% untuk dari anggaran sebesar
Rp210.000.000,00 digunakan sebesar Rp192.575.343,00.
LKjIP BP3D Tahun 2019 21
c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan
Indikator kinerja ini dilaksanakan melalui Program Perencanaan
Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD.
Bentuk kegiatan yang dilaksanakan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi
dengan semua PD, monitoring pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan,
menyelenggarakan musrenbang tingkat kabupaten, mengikuti musrenbang
tingkat wilayah dan provinsi serta tingkat nasional. Hasil dari kegiatan adalah
dokumen RKPD murni tahun 2020 dan Perubahan RKPD tahun 2019.
4. Indikator kinerja sasaran : Jumlah dokumen Evaluasi
a. Keberhasilan capaian indikator
Capaian indikator ini adalah tersusunnya 2 dokumen yaitu evaluasi
RKPD dan dokumen evaluasi RPJMD. Penyusunan dokumen laporan data
hasil kegiatan evaluasi monitoring kegiatan pembangunan Kabupaten
Boyolali berupa Buku Laporan Bulanan, Triwulanan, Akhir Tahunan Belanja
Langsung, Buku Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
(Evaluasi RKPD), Buku Evaluasi RPJMD, Buku Sebaran Lokasi Kegiatan dan
Buku Hasil Monitoring dan Evaluasi, Aplikasi E-Monev dan E-Laporan.
Fungsinya adalah sebagai dokumen evaluasi terhadap kegiatan yang telah
dilaksanakan sebagai masukan bagi pengambil kebijakan untuk perencanaan
maupun perbaikan/ peningkatan kualitas hasil maupun perencanaan.
Manfaat bagi Pemerintah maupun Publik adalah perencanaan maupun
pengambil kebijakan pembangunan akan selaras dengan kondisi yang ada,
dan merupakan tindak lanjut dan pemecahan masalah yang ada dalam
laporan/ evaluasi yang ada sesuai dengan kondisi nyata di masyarakat
sehingga target tujuan Pemerintah maupun kebutuhan masyarakat/ publik
dapat tercapai. Kerjasama yang baik seluruh PD untuk menyampaikan
laporan melalui online ke dalam aplikasi. Komitmen dan dukungan personil
perencanaan dan pelaporan (Kasubbag Renlap) PD dan Kecamatan untuk
melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab dan kerja sama Tim
internal BP3D sebagai pengampu pada kegiatan ini.
Faktor keberhasilan capaian indikator kinerja ini didukung dengan
penggunaan beberapa aplikasi :
E-Monev RKPD untuk pengumpulan data evaluasi RKPD
E-Monev RPJMD untuk pengumpulan data evaluasi RPJMD
E-Laporan untuk penyusunan laporan kegiatan setiap bulan.
Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja
adalah Integrasi aplikasi Perencanaan (Sibangun), Penganggaran (Simda)
dan aplikasi Monev masih dalam rintisan awal. Proses integrasi
LKjIP BP3D Tahun 2019 22
membutuhkan waktu, proses, SDM dan komitmen untuk integrasi aplikasi
Perencanaan (Sibangun), Penganggaran (Simda) dan aplikasi Pelaporan.
b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
Penggunaan beberapa aplikasi untuk pengolahan data, penyajian data
secara online, percepatan dari sisi waktu dan mempermudah dalam
pengolahannya.
Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh
terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran
dengan efisiensi sebesar 25,73% dari anggaran sebesar Rp205.013.000,00
digunakan sebesar Rp172.772.378,00.
c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan
Indikator kinerja ini dilaksanakan melalui Program Perencanaan
Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
Bentuk kegiatan yang dilaksanakan menyelenggarakan rapat-rapat
koordinasi dengan semua PD, sosialisasi penggunaan aplikasi, asistensi
dalam pengumpulan data dengan semua PD.
5. Indikator kinerja sasaran : Jumlah dokumen KUA PPAS
a. Keberhasilan capaian indikator
Capaian indikator ini adalah tersusunnya 2 dokumen yaitu KUA PPAS
Perubahan tahun 2019 dan KUA PPAS murni 2020. Penyusunan Kebijakan
Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Boyolali baik untuk tahun
anggaran 2020 maupun Perubahan 2019. KUA dan PPAS merupakan tindak
lanjut dari dokumen RKPD dan selanjutnya menjadi dasar bagi penyusunan
Rancangan APBD Kabupaten Boyolali. KUA PPAS tersusun sebagai acuan
bagi penyusunan Renja Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah pada
APBD 2020 dan Perubahan APBD 2019.
Faktor pendukung keberhasilan :
Penerapan aplikasi e-planning siBANGUN yang sudah terintegrasi dengan
aplikasi penganggaran e-budgetting SIMDA.
Penerapan pengendalian perencanaan anggaran di PD melalui desk
evaluasi RKA oleh tim yang terdiri dari unsur BP3D, BKD dan Inspektorat
Daerah.
Kerjasama antara eksekutif (Tim Anggaran Pemerintah Daerah/TAPD)
dan legislatif (DPRD) dalam penyusunan KUA dan PPAS berjalan dengan
baik dan harmonis.
LKjIP BP3D Tahun 2019 23
Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja
masih ada beberapa PD yang belum sepenuhnya memiliki perencanaan
program dan kegiatan yang efektif dan efisiensi dari sisi penganggaran.
Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam
pencapaian target kinerja adalah Penerapan konsistensi perencanaan
program dan kegiatan sejak tahap perencanaan menengah (Renstra
Perangkat Daerah) hingga perencanaan tahunan (Renja Perangkat Daerah),
Desk evaluasi Pra RKA yang terjadwal dengan baik dan penekanan kepada
perencanaan yang lebih efektif dengan mengacu pada prinsip money follows
program.
b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh
terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran
dengan efisiensi sebesar 1,15% untuk dari anggaran sebesar
Rp45.000.000,00 digunakan sebesar Rp44.482.900,00.
c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan
Indikator kinerja ini dilaksanakan melalui Program Perencanaan
Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Koordinasi Penyusunan KUA dan
PPAS. Kegiatan yang dilaksanakan rapat-rapat koordinasi dengan PD, Tim
TAPD dan DPRD dalam rangka menyusun KUA PPAS Perubahan tahun
2019 dan Murni tahun 2020.
6. Indikator kinerja sasaran : Terverifikasinya RKA SKPD
a. Keberhasilan capaian indikator
Capaian indikator ini adalah terverifikasinya 106 dokumen RKA
Perangkat Daerah (PD) diperoleh dari terlaksananya verifikasi RKA
perubahan 2019 dan RKA tahun 2020 PD se-Kabupaten Boyolali.
b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
Penggunaan peralatan kantor dan pemanfaatan SDM yang ada.
c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan
Indikator kinerja ini dilaksanakan melalui Program Perencanaan
Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD dengan target 106 dokumen terdiri dari 53 PD untuk
RKA perubahan 2019 dan 53 PD untuk RKA tahun 2020. Cara pencapaian
dilaksanakan dengan pembentukan tim yang terdiri dari unsur BP3D, dan PD
lain yang terkait (Bagian Pembangunan, Inspektorat, BKD) dengan tugas
memverifikasi lampiran Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun 2019 dan
Murni 2020 (RKA-PD) dengan melaksanakan koordinasi maupun
menyelenggarakan rapat koordinasi dan assistensi dokumen RKA PD
LKjIP BP3D Tahun 2019 24
melalui Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan PD atau personil yang
membidangi perencanaan di PD masing-masing dengan se-Kabupaten
Boyolali.
7. Indikator kinerja sasaran : Jumlah dokumen perencanaan tata ruang
a. Keberhasilan capaian indikator
Capaian indikator ini adalah tersusunnya 2 dokumen perencanaan tata
ruang yaitu 1 dokumen Penyusunan Masterplan dan FS Pembangunan Fly
Over dan 1 dokumen Penyusunan Masterplan Taman Kraton Nusantara.
b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh
terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran
dengan efisiensi sebesar 1,52% dari anggaran sebesar Rp. 266.000.000,-
digunakan sebesar Rp.261.959.500,-
c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan
Indikator kinerja ini dilaksanakan melalui Program Perencanaan
Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Kegiatan Koordinasi Penyusunan
Kebijakan Rencana Tata Ruang. Faktor pendukung keberhasilan :
Ketersediaan data pendukung seperti sarana prasarana di tiap
kecamatan, data kependudukan dan kewilayahan.
Adanya tim teknis yang menjadi rekan kerja dari pihak ketiga dalam
penyusunan studi ini.
Adanya kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Boyolali
dengan Universitas Gajah Mada Nomor: 451.4/39/02/2017 dan Nomor
2269/P/Dir-KA/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang tentang
Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam Bidang Pendidikan,
Penelitian, Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Daerah
dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Boyolali ditindaklanjuti
dengan Penyusunan Masterplan Fly Over Jalan Baru Kecamatan
Mojosongo Kabupaten Boyolali dan Penyusunan Taman Kraton
Nusantara.
8. Indikator kinerja sasaran : Jumlah dokumen data/informasi
pembangunan daerah yang dipublikasikan
a. Keberhasilan capaian indikator
Capaian indikator ini adalah tersusunnya 5 dokumen data/informasi
pembangunan daerah, yang terdiri dari dokumen Profil Daerah Kabupaten
Boyolali tahun 2018 semester 1 dan 2, dokumen data peta spasial Kabupaten
Boyolali, dokumen laporan pelaksanaan Belanja langsung dari berbagai
LKjIP BP3D Tahun 2019 25
sumber anggaran secara rutin tiap bulan, triwulan dan akhir tahun, dan
dokumen Penyusunan Kawasan Wisata Religi.
b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh
terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran
dengan efisiensi sebesar 14,24% dari anggaran sebesar Rp348.700.000,00
digunakan sebesar Rp299.042.518,00.
c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan
Indikator kinerja ini dilaksanakan melalui Program Pengembangan
Data/Informasi dengan Kegiatan :
1) Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Hasil dari kegiatan ini berupa 1 Dokumen Penyusunan Kawasan
Wisata Religi dan aplikasi geospasial One Map One Data infrastruktur di
Kabupaten Boyolali dengan fungsi sebagai database infrastruktur yang
berisi Shapfile (SHP) peta jalan, jembatan, dan irigasi. Shapefile adalah
format data untuk menyimpan data spasial nontopologis berbasis vektor
yang digunakan untuk menyimpan data peta digital pada sistem informasi
geografis.
Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar
berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi
penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 5,2% dari anggaran
sebesar Rp212.000.000,00 digunakan sebesar Rp200.978.600,00.
2) Penyusunan Profil Daerah
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menampilkan Profil
Kabupaten Boyolali dari 32 urusan yang menjadi kewenangan Perangkat
Daerah (PD) di seluruh Kabupaten Boyolali. Cara pencapaian dari
kegiatan ini adalah dengan membentuk Tim dengan Surat Keputusan
(SK) Bupati Boyolali Nomor 050/370 Tahun 2019 tentang Pembentukan
Tim Koordinasi Kelompok Kerja dan Tim Teknis Analisis Data Profil
Daerah SIPD Kabupaten Boyolali Tahun 2019, yaitu Tim Pengelola SIPD
pada masing masing PD dengan Kepala PD sebagai anggota dan satu
personil sebagai pengelola yang bertugas sebagai admin untuk
memproses input data dari PD ke dalam aplikasi SIPD dari Kementrian
Dalam Negeri. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terwujudnya
Buku Profil Kabupaten Boyolali, dari Semester I dan Semster II , untuk
LKjIP BP3D Tahun 2019 26
Semester II di dalamnya terdapat peta spasial yang menggambarkan
kondisi wilayah geografis Kabupaten Boyolali.
Faktor pendukung kegiatan ini :
Tersedianya dana yang bersumber dari dua sumber anggaran yaitu
Bantuan Keuangan Provinsi Rp50.000.000,00 dan APBD Kabupaten
sebesar Rp6.170.000,00
Fasilitas dan peralatan pendukung kegiatan berupa aplikasi SIPD dari
Kemendagri
Koordinasi yang baik antara BP3D Kabupaten Boyolali dengan
Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Hambatan/permasalahan yang dihadapi kegiatan ini :
Aplikasi SIPD dari Kemedagri yang belum bisa secara maksimal
dimanfaatkan, satu tahun berjalan di tahun 2019, aplikasi dalam tahap
maintenance, dan baru bisa dipakai di Triwulan IV tahun 2019.
Perolehan data yang sangat sulit dari PD terkait dengan urusan yang
menjadi kewenangan, sehingga data yang relevan, akuntabel dan up
to date sangat minim diperoleh.
Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2019
tentang Pemberian dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan
Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, bahwa
Penggunaan alokasi dana bankeu kegiatan SIPDhanya untuk Honor,
Cetak,Penggandaan dan Perjalaan Dinas Luar daerah, menjadikan
penyerapan alokasi dana Bankeu tidak bisa maksimal karena
kabupaten Boyolali tidak bisa merealisasaikan anggaran untuk alokasi
Honor bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali.
Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam
pencapaian target kinerja adalah lebih mengintensifkan lagi koordinasi
dengan Bappeda Provinsi Jawa Tengah, PD terkait selaku sumber data
dan Kementerian Dalam Negeri sebagai pemilik Aplikasi SIPD. Terkait
dengan honor akan dikoordinasikan agar Tim mendapatkan kompensasi
honor yang hilang dalam TPP (tambahan TPP).
Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar
berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi
LKjIP BP3D Tahun 2019 27
penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 40,17% dari anggaran
sebesar Rp67.500.000,00 digunakan sebesar Rp40.385.257,00.
3) Penyusunan dan Pengelolaan SIPD Online
Tujuan kegiatan ini adalah pengembangan Aplikasi SIPD Online
sebagai Aplikasi pendamping dari Aplikasi SIPD Kemendagri, agar data
data yang sudah masuk tidak hilang dan tersimpan manakala aplikasi
SIPD kemendari mengalami trouble atau proses maintenance, bekerja
sama dengan pihak ketiga telah diperoleh pengembangan aplikasi SIPD
Online. Aplikasi SIPD Online perlu dilakukan penyesuaian dengan
aplikasi yang dikeluarkan oleh pihak penyedia dengan melakukan share
aplikasi agar kedepannya aplikasi perencanaan dapat dilanjutkan dengan
pelaksanaan perencanaan pembangunan dalam bentuk akhir berupa
Laporan sebagai bahan dasar untuk menyusun data dan laporan
pelaksanaan kegiatan.
Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar
berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi
penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 20,77% dari anggaran
sebesar Rp39.000.000,00 digunakan sebesar Rp30.900.000,00
4) Pengelolaan dan pengembangan web
Bentuk kegiatan ini adalah koordinasi dan fasilitasi dengan Semua
bidang pada BP3D Kabupaten Boyolali, dan koordinasi dengan Biro
Bangda dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah terkait dengan laporan
pelaksanaan anggaran yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi
Khusus (DAK), Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi, Dana Bagi Hasil
Cukai Tembakau (DBHCHT) dan Tugas Pembantuan (TP). Hasil yang
diharapkan adalah tersusun, terkelola dan ter-updatenya data website
Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Boyolali, serta tersusunnya laporan pelaksanaan Belanja langsung dari
berbagai sumber anggaran secara rutin tiap bulan, triwulan dan akhir
tahun.
Faktor penghambat kegiatan ini :
Kurang optimalnya pengaturan waktu dari pengampu bidang
perencanaan pembangunan dimana laporan pelaksanaan kegiatan
yang dapat segera disampaikan kepada masyarakat tidak segera
disampaikan untuk di upload menjadi informasi melalui web BP3D
Kabupaten Boyolali.
LKjIP BP3D Tahun 2019 28
Kurang optimalnya pengampu laporan pada masing-masing OPD
dalam menginput realisasi anggaran per bulan yang dibatasi maksimal
sampai tanggal 10 bulan berikutnya, sehingga terjadi keterlambatan
dalam penyajian Laporan penyerapan anggaran dari beberapa sumber
dana dalam tiap bulannya.
Alternatif Pemecahan Masalah
Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengembangan web
didorong terus untuk melakukan koordinasi secara langsung melalui
online baik dengan PD maupun dengan Kecamatan, Provinsi dan
penyedia jasa sehingga informasi yang ditampilkan dalam web dapat
segera terupdate dan diakses oleh masyarakat sebagai bahan informasi
publik baik dari realisasi kegiatan maupun pelaksaan teknis kegiatan
yang melibatkan unsur masyarakat.
Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar
berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi
penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 11,33% dari anggaran
sebesar Rp30.200.000,00 digunakan sebesar Rp26.778.661,00
9. Indikator kinerja sasaran : Dokumen rumusan kebijakan/kajian teknis
perencanaan pembangunan ekonomi
a. Keberhasilan capaian indikator
Capaian indikator ini adalah tersusunnya 3 dokumen yaitu dokumen
Profil Sosial Ekonomi Teknik dan Kelembagaan (PSETK), dokumen
Pengembangan Kawasan Wisata Kecamatan Selo dan Kecamatan Cepogo
dan Kajian / dokumen Program Pelaksanaan Water City di Kabupaten
Boyolali.
b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh
terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran
dengan efisiensi sebesar 3,25% dari anggaran sebesar Rp293.443.000,00
digunakan sebesar Rp283.930.720,00.
c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
Indikator kinerja ini dilaksanakan melalui Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi dengan Kegiatan :
1) Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah
Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun Studi Pengembangan
Kawasan Wisata Kecamatan Selo dan Kecamatan Cepogo dan untuk
menyusun Kajian / dokumen program pelaksanaan Water City di
LKjIP BP3D Tahun 2019 29
Kabupaten Boyolali. Kedua dokumen ini disusun guna mendukung
perumusan kebijakan perencanaan, pemanfaatan dan pengembangan di
bidang perekonomian. Faktor pendukung keberhasilan adanya tim teknis
dengan dinas terkait serta adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam
penyusunan dokumen ini.
Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar
berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi
penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 1,5% dari anggaran
sebesar Rp100.000.000,00 digunakan sebesar Rp98.494.000,00.
2) Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun dokumen Profil Sosial
Ekonomi Teknik dan Kelembagaan (PSETK), dimana di dalamnya terdapat
dokumen laporan pelatihan penyusunan PSETK dan dokumen Laporan
Kinerja Komisi Irigasi (Komir) Kabupaten Boyolali. Manfaat kegiatan ini
adalah mendapatkan data yang akurat tentang kerusakan fisik irigasi yang
ada di Kabupaten Boyolali dan meningkatkan kelembagaan petani
pemakai air, sehingga diharapkan dapat meningkatkan hasil pertanian baik
berupa padi, palawija dan perikanan.
Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar
berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi
penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 6,76% dari anggaran
sebesar Rp109.134.000,00 digunakan sebesar Rp101.756.200,00.
3) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan koordinasi dan sinergitas
pembangunan ekonomi daerah se-Subosukowonosraten (Surakarta,
Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten), Provinsi
maupun Pusat.
Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar
berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi
penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 0,73% dari anggaran
sebesar Rp84.299.000,00 digunakan sebesar Rp83.680.520,00.
10. Indikator kinerja sasaran : Dokumen rumusan kebijakan/kajian teknis
perencanaan pembangunan sosial budaya
a. Keberhasilan capaian indikator
Capaian indikator ini adalah tersusunnya 4 dokumen yaitu dokumen
pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable
Development Goals (SDGs) dan Draft Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs,
Dokumen Laporan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di
LKjIP BP3D Tahun 2019 30
Daerah (LP2KD) dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(TKPKD), dokumen RAD Pengarusutamaan Gender (PUG), dan dokumen
pelaporan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY).
b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh
terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran
dengan efisiensi sebesar 3,03% dari anggaran sebesar Rp350.959.000,00
digunakan sebesar Rp340.341.450,00.
c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
Indikator kinerja ini dilaksanakan melalui Program Perencanaan
Pembangunan Sosial dan Budaya dengan Kegiatan :
1) Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan
Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun dokumen draft RAD SDGs
dengan dukungan sumber dana berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi
Rp50.000.000,00 dan APBD Kabupaten sebesar Rp10.000.000,00.
Tujuan SDGs merupakan target indikator RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu
sebanyak 17 Goals/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Dalam pelaksanaan penyusunan masterplan pendidikan/SDGs
tersebut, petunjuk teknis yang digunakan mendasarkan pada Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 dimana pada lampiran
mengatur tentang pemanfaatan anggaran untuk kegiatan koordinasi
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development
Goals (SDGs) Kabupaten/Kota ini. Sebesar 50 % dipergunakan untuk
Pelaksanaan Workshop, 50 % lainnya dipergunakan untuk ATK,
perjalanan dinas, biaya rapat, narasumber, cetak dan penggandaan.
Penyusunan Draft RAD TPB/SDGs di Kabupaten Boyolali diharapkan
memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan Capaian indikator SDGs
pada program kegiatan di masing-masing PD, melalui 17 Goals/17 Tujuan
sesuai dengan RPJMN, RPJMD Provinsi Jateng dan RPJMD Kabupaten
Boyolali serta Rencana Target indikator tahun 2019 – 2021.
Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan ini adalah :
Masih kurangnya sosialisasi TPB/SDGs di masing-masing Perangkat
Daerah (PD).
Masih kurangnya pemahaman capaian kinerja berdasarkan Tujuan
TPB/SDGs masing-masing PD.
Masih kurangnya dukungan data dari BPS yang lengkap dan mutakhir.
Belum adanya indentifikasi permasalahan dan hambatan yang terjadi
dalam pelaksanaan oleh masing-masing PD.
LKjIP BP3D Tahun 2019 31
Belum adanya upaya penanganan dan inovasi di lapangan yang telah
dilaksanakan PD.
Belum adanya masukan (umpan balik/feedback) dan rekomendasi bagi
arahan kebijakan selanjutnya.
Alternatif solusi :
Mengoptimalkan pemahaman TPB/SDGs di masing-masing PD.
Meningkatkan koordinasi antar sektor yang lebih baik.
Adanya Pedoman tentang Pelaksanaan TPB/SDGs yang bisa diakses
oleh Pemerintah Daerah.
Adanya dukungan dan komitmen dalam bidang penganggaran guna
mendukung keberhasilan implementasi TPB/SDGs di Kabupaten
Boyolali.
Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar
berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi
penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 9,87% dari anggaran
sebesar Rp60.000.000,00 digunakan sebesar Rp54.188.000,00.
2) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun Dokumen Laporan Program
Penanggulangan Kemiskinan di Daerah (LP2KD) dan Dokumen Laporan
Kinerja TKPK, dokumen Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender/RAD
PUG dan Dokumen Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan
Yodium (GAKY).
Kegiatan koordinasi GAKY dilaksanakan dengan dukungan
anggaran yang bersumber dari Bankeu Provinsi sebesar Rp35.000.000,00
dengan pendampingan sebesar Rp.13.072.500,00 dari APBD Kabupaten
Boyolali. Kegiatan koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah (TKPKD) dilaksanakan dengan dukungan anggaran yang
bersumber dari Bankeu Provinsi sebesar Rp50.000.000,00 dengan
pendampingan sebesar Rp102.526.750,00 dari APBD Kabupaten
Boyolali. Kegiatan Koordinasi Sosial Budaya dilaksanakan dengan
anggaran dari APBD Kabupaten Boyolali sebesar Rp90.359.750,00.
Dalam pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan bidang
sosial budaya tersebut, petunjuk teknis yang digunakan berdasarkan pada
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 dimana pada
lampiran mengatur tentang pemanfaatan anggaran untuk kegiatan
Penanggulangan Masalah Gizi dan TKPKD ini. Sebesar 65%
dipergunakan rapat koordinasi untuk PMG/GAKY dan TKPKD. Sebesar
35% dipergunakan untuk membayar perjalanan dinas, ATK, seminar kit,
LKjIP BP3D Tahun 2019 32
transportasi dan akomodasi, MMT, narasumber, cetak dan penggandaan.
Kegiatan ini diharapkan memberi manfaat :
Meningkatnya konsumsi garam beryodium bagi masyarakat.
Menurunkan Prevelensi GAKY, sehingga penanggulangan GAKY dapat
melakukan deteksi dini kekurangan yodium di masyarakat dan
pemantauan garam konsumsi di tingkat rumah tangga.
Pencegahan Stunting/Penanggulangan Masalah Gizi (PMG).
Kinerja TKPKD semakin meningkat khususnya dalam upaya percepatan
penanggulangan kemiskinan, diharapkan mampu terwujud persepsi
yang sama dalam upaya penurunan angka kemiskinan.
Tersusunnya RAD PUG di Kabupaten Boyolali.
Pelaksanaan kegiatan Penanggulangan GAKY perencanaan
kegiatan belum komprehensif, belum adanya pemetaan kasus dari Tim
GAKY, kegiatan yang dilakukan belum sepenuhnya dapat memberi
informasi peredaran garam yang tidak beryodium di masyarakat, belum
adanya rencana kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk intervensi
upaya pencegahan stunting dan penanggulangan masalah gizi.
Pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan masih ditemukan
berbagai permasalahan rendahnya komitmen Stakeholder dalam upaya
penanggulangan kemiskinan, kurangnya keterlibatan dan peran serta CSR
dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang dikoordinasikan
dengan PD Terkait, belum optimalnya pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Kabupaten Boyolali. Faktor pendukung keberhasilan :
Koordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah (TKP2D) Kabupaten Boyolali
Koordinasi dengan tim koordinasi dan tim pemantau penanggulangan
GAKY Kabupaten Boyolali
Koordinasi dengan Kelompok Kerja, Tim Teknis dan Sekretariat
Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Boyolali.
Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar
berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi
penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 1,65% dari anggaran
sebesar Rp290.959.000,00 digunakan sebesar Rp286.153.450,00.
LKjIP BP3D Tahun 2019 33
11. Indikator kinerja sasaran : Dokumen studi data infrastruktur dan
potensi rawan bencana
a. Keberhasilan capaian indikator
Capaian indikator ini adalah tersusunnya 1 dokumen yaitu dokumen
Penyusunan Zona Kerentanan Gerakan Tanah di Kecamatan Ngemplak dan
Nogosari. Manfaat dari kegiatan ini adalah mengetahui daerah/wilayah yang
mempunyai kerawanan bencana gerakan tanah, sehingga masyarakat dapat
mengetahui titik titik mana yang rawan bencana gerakan tanah dan
pencegahaannya.
b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh
terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran
dengan efisiensi sebesar 1,48% dari anggaran sebesar Rp50.625.000,00
digunakan sebesar Rp49.902.000,00.
c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
Indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program Perencanaan
Pembangunan Daerah Rawan Bencana dengan kegiatan Koordinasi
Pembangunan Daerah Rawan Bencana dengan target kinerja pada tahun
2019 sebanyak 1 (satu) dokumen kajian Zona Kerentanan Gerakan Tanah di
Kecamatan Ngemplak dan Nogosari. Hasil dari kajian ini selanjutnya
diberikan kepada dinas terkait untuk dijadikan bahan dalam merumuskan
kebijakan teknis dalam pembangunan infrastruktur khususnya di wilayah
kecamatan Ngemplak dan Nogosari Kabupaten Boyolali.
12. Indikator kinerja sasaran : Dokumen rumusan kebijakan/kajian teknis
prasarana dan sumber daya alam (proposal)
a. Keberhasilan capaian indikator
Capaian indikator ini adalah berupa 5 proposal permohonan bantuan
kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk pengembangan infrastruktur di
Kabupaten Boyolali, yaitu proposal pembangunan pasar Ampel, proposal
pembangunan pasar Simo, proposal revitalisasi waduk Cengklik, Proposal
kawasan industry Klego, dan proposal bantuan keuangan FEDEP. Bentuk
dari kegiatan ini adalah koordinasi maupun fasilitasi Perangkat Daerah di
wilayah Kabupaten Boyolali dalam usulan Dana Alokasi Khusus (DAK),
Tugas Pembantuan (TP), Bantuan Keuangan (Bankeu) maupun dana yang
lainnya berkaitan bidang infrastruktur.
b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh
terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran
LKjIP BP3D Tahun 2019 34
dengan efisiensi sebesar 0,19% dari anggaran sebesar Rp90.000.000,00
digunakan sebesar Rp89.825.986,00.
c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
Indikator ini dilaksanakan melalui program Perencanaan
Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan kegiatan
Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh. Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan sinkronisasi dan
koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam rangka
pelaksanaan koordinasi infrastrukur terpadu yang mendukung pengentasan
kemiskinan ekonomi, sosial dan lingkungan.
13. Indikator kinerja sasaran: Dokumen rumusan kebijakan teknis
perencanaan pengembangan air minum/air bersih dan sanitasi
a. Keberhasilan capaian indikator
Capaian indikator ini adalah 2 dokumen yaitu dokumen Perumusan
Kebijakan Teknis Perencanaan Pembangunan Air Minum/Air Bersih dan
Sanitasi dan dokumen Rencana Aksi Daerah – Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan (RAD-AMPL). Faktor pendukung keberhasilan adanya
koordinasi yang baik antara semua komponen Perangkat Daerah (PD)
pengampu program khususnya bidang Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan (AMPL), LSM, Asosiasi BP-SPAM, Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Pusat serta di tingkat desa.
b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh
terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran
dengan efisiensi sebesar 4,29% dari anggaran sebesar Rp175.000.000,00
digunakan sebesar Rp167.498.555,00.
c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
Indikator ini dilaksanakan melalui program Perencanaan
Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar dengan kegiatan Koordinasi
Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan. Bentuk kegiatan
ini adalah koordinasi dan fasilitasi dengan PD terkait dan desa lokasi dalam
pelaksanaan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis
Masyarakat (Pamsimas) Tahun 2019. Tujuan dari program Pamsimas adalah
untuk meningkatkan akses aman air minum dan sanitasi layak dan
berkelanjutan serta meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kegiatan
ini dilakukan dengan cara membentuk Tim Koordinasi Program Pamsimas
atau Panitia Kemitraan (PAKEM) dan bentuk Kelompok Kerja Air Minum dan
Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) mendasarkan pada Surat Keputusan
LKjIP BP3D Tahun 2019 35
Bupati Nomor : 050/ 34 Tahun 2019 tanggal 4 Januari 2019 yang melibatkan
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D), Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Kesehatan (Dinkes),
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes), Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Perusahaan Air Minum Daerah
(PDAM) , Lembaga Swadaya Masyarakat (YPAM), Ketua Asosiasi Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) Boyolali.
Kegiatan ini juga menghasilkan RAD AMPL, dimana di dalamnya
memuat rencana daerah dalam penyediaan air minum dan penyehatan
lingkungan untuk periode 5 tahun. RAD AMPL berperan sebagai
pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan AMPL
serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat. RAD AMPL
akan menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk bidang AMPL dan menjadi
acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengembangan program AMPL. RAD
AMPL akan dinilai bermanfaat jika hasil penyusunannya dapat digunakan
dalam penyelenggaraan pengembangan air minum dan sanitasi daerah.
14. Indikator kinerja sasaran : Dokumen rumusan kebijakan teknis
perencanaan pengembangan permukiman perdesaan
a. Keberhasilan capaian indikator
Capaian indikator ini adalah 5 dokumen yaitu dokumen perencanaan
bidang pemerintahan yang meliputi Program KOTAKU, Kawasan Pedesaan
dan Pemerintahan Desa dan form B3, B6, B9 dan B12 pelaporan Rencana
Aksi Pencegahan dan Pelaporan Korupsi dan Hak Asasi Manusia (Renaksi
PPK dan HAM).
b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh
terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran
dengan efisiensi sebesar 23,19% dari anggaran sebesar Rp45.000.000,00
digunakan sebesar Rp34.564.768,00.
c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
Indikator ini dilaksanakan melalui program Perencanaan Pembangunan
Bidang Pemerintahan dengan kegiatan :
1) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan
Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun dokumen perencanaan
bidang pemerintahan yang meliputi Program KOTAKU, Kawasan
Pedesaan dan Pemerintahan Desa. Bentuk dari kegiatan ini adalah
menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi yang rutin untuk menyamakan
LKjIP BP3D Tahun 2019 36
persepsi perencanaan bidang pemerintahan. Hasil yang diharapkan
adalah :
Perencanaan di bidang pemerintahan menjadi lebih terarah dan
terkoordinir dengan adanya koordinasi yang baik antar PD terkait.
Adanya peningkatan program pencegahan dan peningkatan kualitas
permukiman kumuh, dengan berkurangnya kawasan kumuh.
Terkoordinasinya pembangunan p/pengembangan kawasan pedesaan.
Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar
berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi
penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 8,48% dari anggaran
sebesar Rp30.000.000,00 digunakan sebesar Rp27.456.768,00.
2) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Renaksi PPK dan Aksi HAM
Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun dokumen dokumen pelaporan
renaksi Program Pemberantasan Korupsi (PPK) / Koordinasi, Supervisi
dan Pencegahan (Korsupgah) dan Aksi HAM sesuai Form B3, B6, B9,
B12. Bentuk pelaksanaan kegiatan berupa koordinasi, monitoring, evaluasi
dan pelaporan Renaksi PPK/Korsupgah dan Aksi HAM pelaporan secara
online Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di
Kabupaten Boyolali sebagai bahan penyusunan dokumen pelaporan
renaksi PPK/Korsupgah Aksi HAM sesuai dengan Form B3, B6, B9, B12
dan pelaporan Aksi PPK/Korsupgah sesuai dengan Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
Pelaporan di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
difokuskan pada terintegrasinya kebijakan proses perencanaan,
penganggaran dan realisasi belanja negara. Berdasarkan Surat Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 356/6739/Sj tanggal
5 September 2018 perihal Pelaksanaan Aksi pencegahan korupsi tahun
2018 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah yang telah menganggarakan
kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan RAD PPK dalam APBD 2018
untuk menyesuaikan anggaran dalam mendukung pencapaian Rencana
Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang dikoordinasikan
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kegiatan Korsupgah
(Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan).
Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar
berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi
penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 52,63% dari anggaran
sebesar Rp15.000.000,00 digunakan sebesar Rp7.108.000,00.
LKjIP BP3D Tahun 2019 37
15. Indikator kinerja sasaran : Kerjasama pembangunan daerah yang
diimplementasikan
a. Keberhasilan capaian indikator
Capaian indikator ini meliputi 3 kegiatan, yaitu sinkronisasi perencanaan
pembangunan daerah, pengembangan klaster Forum for Economic
Development and Employment Promotion (FEDEP) Kabupaten Boyolali, dan
terlaksanya Forum Pengembangan Ekonomi Wilayah.
b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh
terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran
dengan efisiensi sebesar 6,53% dari anggaran sebesar Rp210.000.000,00
digunakan sebesar Rp196.293.307,00.
c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
Indikator ini dilaksanakan melalui program Kerjasama Pembangunan
dengan kegiatan :
1) Koordinasi dalam Pemecahan Masalah-Masalah Daerah.
Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan sinkronisasi perencanaan
pembangunan dengan pemerintah provinsi dan pusat. Pelaksanaan
kegiatan dalam rangka mengakomodir perencanaan pembangunan daerah
yang harus dikoordinasikan baik secara bottom-up maupun top-down
dengan memperhatikan kebijakan dan regulasi yang harus ditindaklanjuti
oleh Pemerintah Kabupaten dengan mensinkronkan dan mensinergikan
kebijakan dan prioritas pembangunan baik dari Pusat maupun Tingkat
Provinsi.
Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan ini adalah
ketiadaan personel Jabatan Fungsional Perencana (JFT) dan waktu yang
banyak tersita untuk kegiatan prioritas tahunan (Musrenbang, penyusunan
RKPD dan KUA serta PPAS).
Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar
berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi
penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 6,99% dari anggaran
sebesar Rp80.000.000,00 digunakan sebesar Rp74.465.807,00.
2) Penguatan Kelembagaan FEDEP.
Kegiatan yang bersumber dana dari Bantuan Keuangan Provinsi
sebesar Rp100.000.000,00 dan APBD Kabupaten sebesar
Rp30.000.000,00 ini merupakan forum dialog untuk pengembangan
ekonomi dan perluasan lapangan kerja di daerah. Forum yang
beranggotakan unsur Pemerintah Daerah, pelaku usaha, perbankan yang
LKjIP BP3D Tahun 2019 38
berperan untuk memberikan saran terkait kebijakan pembangunan
ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Forum ini bertujuan
meningkatkan pengembangan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM)
berbasis klaster di Kabupaten Boyolali, sehingga mampu menambah
pengalaman klaster dalam hal pemasaran, pengemasan dan pengelolaan
produk atau jasanya. Untuk tahun 2019 sasaran klaster FEDEP berada di
Kecamatan Selo, Cepogo, Sawit dan Sambi. Selain forum dialog
pengembangan klaster, kegiatan ini juga menghasilkan dokumen Profil
Investasi sebagai bahan pendataan dan acuan pengembangan klaster ke
depannya.
Kegiatan ini juga terdapat forum kerja sama antar daerah
berdasarkan Keputusan Bersama (MoU) Walikota Surakarta, Bupati
Boyolali, Bupati Sukoharjo, Bupati Karanganyar, Bupati Wonogiri, Bupati
Sragen dan Bupati Klaten tentang Kerjasama Antar Daerah tahun 2001
dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kepala Bappeda se-
Subosukawonosraten yaitu Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali,
Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri,
Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten tentang Kerjasama Antar
Daerah Subosukawonosraten Bidang Pembangunan Ekonomi Wilayah
tahun 2016. Bentuk kegiatan ini berupa rapat-rapat koordinasi dalam
merumuskan arah dan tujuan pembangunan ekonomi wilayah se-
Subosukowonosraten.
Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar
berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi
penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 6,29% dari anggaran
sebesar Rp130.000.000,00 digunakan sebesar Rp121.827.500,00.
16. Indikator kinerja sasaran : Cakupan peningkatan kemampuan teknis
aparatur perencana
a. Keberhasilan capaian indikator
Capaian indikator ini sebesar 75% dari prosentase peningkatan
kemampuan SDM aparat perencana melalui kegiatan workshop, bimbingan
teknis, pendidikan dan pelatihan, uji kompetensi maupun kegiatan studi
orientasi.
b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh
terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran
dengan efisiensi sebesar 0,48% dari anggaran sebesar Rp15.000.000,00
digunakan sebesar Rp14.927.599,00.
LKjIP BP3D Tahun 2019 39
c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
Indikator ini dilaksanakan melalui program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana dengan hasil :
Pengiriman personil dalam studi orientasi ke Bappeda Kabupaten Sleman
(Kabupaten Sleman kategori A penilaian SAKIP dari Kementrian
Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Borokrasi) terkait
penyusunan dokumen LKJiP sebanyak 4 personil pada tanggal 7
November 2019.
Pengiriman personil dalam studi orientasi ke Bappeda Kabupaten Cilacap
(Kabupaten Cilacap kategori BB penilaian SAKIP dari Kementrian
Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Borokrasi) terkait kesesuaian
penyusunan dokumen Renstra, Renja, RKT, Perjanjian Kinerja, Rencana
Aksi, dan Pengukuran Kinerja sebanyak 11 personil pada tanggal 12
November 2019.
17. Indikator kinerja sasaran : Jumlah dokumen satatistik daerah yang
dipublikasikan
a. Keberhasilan capaian indikator
Capaian indikator ini adalah tersusunnya dokumen Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Boyolali tahun 2018. Tujuan dari
kegiatan ini adalah untuk menganalisis faktor faktor yang mendukung
terhadap peningkatan ataupun kenaikan angka IPM Kabupaten Boyolali,
yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu angka harapan hidup, angka
harapan lama sekolah dan pengeluaran perkapita.
b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh
terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran
dengan efisiensi sebesar 35,65% dari anggaran sebesar Rp61.619.800,00
digunakan sebesar Rp95.750.000,00.
c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
Indikator ini dilaksanakan melalui program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik Daerah dengan kegiatan Penyusunan dan
Pengumpulan Data Dan Statistik Daerah. Bentuk kegiatan ini adalah
koordinasi dan fasilitasi dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali
dalam rangka penyusunan buku analisis Indeks Pembangunan manusia
pada tahun n-1. Cara pencapaian dari kegiatan ini adalah dengan
membentuk Tim dengan SK Bupati Nomor 050/368 Tahun 2019, tanggal 20
LKjIP BP3D Tahun 2019 40
Mei 2019 dan SK Bupati Nomor 050/390 Tahun 2019 tanggal 24 Mei Tahun
2019, yaitu Panitia Pelaksana dan Tim Analisis yang keanggotaaanya dari
BPS Kabupaten Boyolali, serta mengadakan workshop dengan narasumber
dari akademisi, BPS Kabupaten dan BPS Provinsi.
Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja
adalah Data Analisis dari BPS tidak bisa menyajikan untuk analisis Indeks
Pembangunan Manusia pada tahun berkenaan, sedangkan angka IPM sudah
keluar pada akhir triwulan pertama tahun berkenaan, data Analisis IPM yang
tersaji adalah data analisi tahun n-1, hal tersebut disebabkan karena BPS
belum bisa memakai angka IPM tahun berkenan yang belum resmi publish
meskipun sudah keluar. Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi
kendala dalam pencapaian target kinerja adalah Lebih mengintensifkan lagi
koordinasi dengan BPS baik BPS Kabupaten maupun BPS Provinsi Jawa
Tengah.
3.1.2. Capaian Kinerja Sasaran 2 : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang
Rensponsif dan Akuntabel
Tabel 3.1.2
REALISASI SASARAN STRATEGIS TAHUN 2019
NO Indikator
Sasaran Satuan
Target Akhir
RPJMD
Realisasi Tahun
Target Tahun
2019
Realisasi
Tahun 2019
Tingkat Capaian
(%)
Predikat
2016 2017 2018
1
Inovasi hasil penelitian untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat
Inovasi
8
4
2
8
6
8
133
Sangat
Baik
Rata-rata 133 Sangat
baik
1. Indikator kinerja sasaran : Inovasi hasil penelitian untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat..
a. Keberhasilan capaian indikator
Capaian indikator ini sebanyak 8 inovasi daerah yang
diimplementasikan dari 9 inovasi di tahun 2019, yaitu :
1) Robek Beta (Roti Bekatul).
2) Saule (Sistem Ujian Online).
3) Pelitur dari Limbah Tembakau.
4) Home Power Saving.
5) Korset.
6) Coklat Tempe.
7) Batu Cantik (Batu Candi dari Plastik).
8) Helm Pintar.
LKjIP BP3D Tahun 2019 41
b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh
terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran
dengan efisiensi sebesar 1,51% dari anggaran sebesar Rp491.032.000,00
digunakan sebesar Rp483.613.400,00.
c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
Indikator ini dilaksanakan melalui program Penelitian dan
Pengembangan Inovasi Daerah dengan kegiatan :
1) Penjaringan Krenova
Kegiatan Penjaringan KRENOVA Kabupaten Boyolali adalah
kegiatan di bidang Kelitbangan untuk melakukan penjaringan sekaligus
menampung temuan kreatif dan inovatif dari masyarakat di semua bidang
yang bermanfaat bagi kehidupan dan mempermudah pekerjaan. Manfaat
dari kegiatan ini memotivasi masyarakat / pelajar untuk berkreasi dan
berinovasi serta hasilnya dapat diketahui dan digunakan oleh masyarakat.
Penjaringan tingkat Kabupaten dilaksanakan pada bulan Maret 2019
dan diikuti oleh 43 peserta (baik perorangan maupun kelompok) yang
terdiri dari 8 peserta kategori umum, dan 35 kategori pelajar. 9 Inventor
diikutkan dalam lomba dan yang berhasil menjadi pemenang I, II, III,
harapan I dan II dikirim ke tingkat Provinsi Jawa Tengah pada bulan Mei
dan 1 inventor berhasil masuk 30 besar Jawa Tengah serta memperoleh
fasilitasi HAKI dari Kemenristekdikti. 5 inventor lainnya dikirim ke Lomba
Tingkat Subosukawonosraten kategori Umum pada bulan Oktober 2019
dan 1 inventor berhasil mendapatkan Juara Harapan II.
Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar
berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi
penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 0,06% dari anggaran
sebesar Rp153.940.000,00 digunakan sebesar Rp153.850.500,00.
2) Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan
Kegiatan Koordinasi Bidang Penelitian Dan Pengembangan adalah
kegiatan fasilitasi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi di bidang kelitbangan. Fasilitasi yang dilakukan meliputi :
Kerjasama Forum Litbang Subasukawonosaraten (Lomba Krenova se-
Subosukawonosraten, PPI, Audiensi).
Kerjasama Pengkajian hasil Penelitian dengan Lembaga Ilmu
Penelitian dan Pengetahuan (LIPI ) dan Perguruan Tinggi.
Kerjasama Pelaksanaan KKN dengan Perguruan Tinggi.
LKjIP BP3D Tahun 2019 42
Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar
berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi
penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 3,24% dari anggaran
sebesar Rp65.225.000,00 digunakan sebesar Rp63.114.400,00.
3) Kajian Penelitian dan Pengembangan
Kegiatan Kajian Penelitian dan Pengembangan adalah kegiatan di
Bidang Kelitbangan untuk melakukan Dokumen Kajian Indeks Daya Saing
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 dan penyusunan Studi Identifikasi
Potensi Wilayah di Kabupaten Boyolali.
Tujuan penyusunan Dokumen Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
adalah untuk mengetahui tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan
kemandirian daerah, serta dalam rangka mendukung dan memenuhi
amanat dari adanya kegiatan pengukuran dan penghargaan anugerah
IDSD Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh kerjasama antara
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah) dengan Kemenristektekdikti
(Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi). Kabupaten Boyolali tahun 2019
mendapatkan pemenang III Tingkat Provinsi Jawa Tengah Daya Saing
Daerah Kategori SDM Sedangkan tujuan penyusunan Studi Identifikasi
Potensi Wilayah di Kabupaten Boyolali adalah untuk memetakan potensi di
masing-masing wilayah di Kabupaten Boyolali.
Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar
berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi
penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 1,61% dari anggaran
sebesar Rp131.625.000,00 digunakan sebesar Rp129.500.000,00.
4) Penguatan Sistem Inovasi Daerah
Kegiatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) adalah kegiatan
di bidang kelitbangan untuk melakukan penyusunan Rencana Induk
Kelitbangan Kabupaten Boyolali Tahun 2019-2024. Rencana Induk
Kelitbangan merupakan dokumen arah kebijakan kelitbangan yang
memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang
kelitbangan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu
5 tahun terhitung sejak tahun 2019-2024. Manfaat Rencana Induk
Kelitbangan adalah mendukung jalannya fungsi kelitbangan dalam
menghasilkan terobosan baru dalam mendukung optimalisasi kinerja
pemerintah daerah, sehingga tersusun kerangka kebijakan kelitbangan
yang mengakomodir berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan
dalam suatu konsep rencana kelittbangan secara komprehensif dan
LKjIP BP3D Tahun 2019 43
sinergis. untuk melakukan pembentukan Tim Koordinasi SIDa, menyusun
Perbup Penguatan SIDa dan menyusun Dokumen Roadmap SIDa.
Manfaatnya untuk membangkitkan Kreatifitas dan inovasi sumber daya
lokal sehingga produk -produk daerah dapat bersaing dengan daerah lain
karena mengingat persaingan global yang semakin ketat dan siklus yang
semakin pendek akibat kemajuan teknologi dan informasi.
Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar
berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi
penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 3,38% dari anggaran
sebesar Rp82.823.000,00 digunakan sebesar Rp80.021.000,00.
5) Fasilitasi Penerapan Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kegiatan Fasilitasi Penerapan Hasil Penelitian dan Pengembangan
adalah kegiatan Perkemahan Ilmiah Remaja yang merupakan kegiatan
pembinaan ilmiah kepada siswa untuk memberikan pemahaman mendasar
mengenai metodologi penelitian ilmiah serta etika penelitian. Bentuk
kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan Perkemahan Ilmiah Remaja
Tahun 2019 disertai terlaksananya pembekalan tentang dasar-dasar
metode penelitian disertai dengan praktik penelitian lapangan yang
dibimbing langsung oleh para peneliti. Diharapkan dari kegiatan ini dapat
memberikan motivasi dan apresiasi kepada pelajar peserta lomba Krenova
Kabupaten Boyolali tahun 2019 serta membimbing remaja melaksanakan
penelitian ilmiah yang terkait dengan lingkungan sekitarnya, sehingga
mampu meningkatkan minat dan kemampuan remaja di bidang ilmu
pengetahuan dan penelitian.
Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar
berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi
penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 0,51% dari anggaran
sebesar Rp57.419.000,00 digunakan sebesar Rp57.127.500,00.
3.2. REALISASI ANGGARAN
Alokasi anggaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Boyolali pada tahun 2019 keseluruhan sebesar Rp.4.328.137.000,00 dan
terealisasi sebesar Rp.4.085.821.918,00 (94,40%) atau masih ada efisiensi anggaran
sebesar sebesar Rp 242.315.082,00 (5,60%).
Secara rinci alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian
target kinerja dari Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Boyolali pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :
LKjIP BP3D Tahun 2019 44
Tabel 3.2 Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2019
No. Sasaran Strategis
Program / Kegiatan Anggaran
(Rp.) Realisasi
(Rp.) % Koordinator
1 2 3 4 5 6 7
1. Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel
Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan
30.000.000 27.456.768 91.52 Bid. Pemerintahan dan Sosial Budaya
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Renaksi PPK dan Aksi HAM
15.000.000 7.108.000 47.38 Bid. Pemerintahan dan Sosial Budaya
Pengembangan Data/Informasi
Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
212.000.000 200.978.600 94.8 Bid. Penyusunan Perencanaan Program Monitoring Evaluasi
Penyusunan Profil Daerah
67.500.000 40.385.257 59.83 Bid. Penyusunan Perencanaan Program Monitoring Evaluasi
Penyusunan dan Pengelolaan SIPD Online
39.000.000 30.900,000 79.23 Bid. Penyusunan Perencanaan Program Monitoring Evaluasi
Pengelolaan dan Pengembangan WEB
30.200.000 26.778.661 88,67 Bid. Penyusunan Perencanaan Program Monitoring Evaluasi
Program Kerjasama Pembangunan
Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah Kab. Boyolali
80.000.000 74.465.807 93,08 Bid. Pemerintahan dan Sosial Budaya
Fasilitasi kerjasama dengan dunia usah/lembaga (FEDEP) Kab. Boyolali
130.000.000 121.827.500 93,71
Bid. Pemerintahan dan Sosial Budaya
Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
90.000.000 89.825.986 99.81 Bid. Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah
Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan
175.000.000 167.498.555 95,71 Bid. Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah
LKjIP BP3D Tahun 2019 45
No. Sasaran Strategis
Program / Kegiatan Anggaran
(Rp.) Realisasi
(Rp.) % Koordinator
1 2 3 4 5 6 7
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana BP3D
15.000.000 14.927.599 99,52
Sekretariat
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rancangan RKPD
210.000.000 192.575.343 91,70 Bid. Penyusunan Perencanaan Program Monitoring Evaluasi
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
205.013.000 172.772.378 84.27 Bid. Penyusunan Perencanaan Program Monitoring Evaluasi
Koordinasi Penyusunan KUA dan PPAS
45.000.000 44.482.900 98.85 Bid. Penyusunan Perencanaan Program Monitoring Evaluasi
Koordinasi Penyusunan Kebijakan Rencana Tata Ruang
266.000.000 261.959.500 98,48 Bid. Penyusunan Perencanaan Program Monitoring Evaluasi
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah
100.000.000 98.494.000 98.49 Bid. Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah
Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
109.134.000 101.756.200 93.24 Bid. Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
84.299.000 83.680.520 99,27 Bid. Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan
60.000.000 54.188.000 90.31 Bid. Pemerintahan dan Sosial Budaya
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
290.959.000 286.153.450 98.34 Bid. Pemerintahan dan Sosial Budaya
Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
Koordinasi Pembangunan Daerah rawan Bencana
50.625.000 49.902.000 98.57 Bid. Pemerintahan dan Sosial Budaya
LKjIP BP3D Tahun 2019 46
No. Sasaran Strategis
Program / Kegiatan Anggaran
(Rp.) Realisasi
(Rp.) % Koordinator
1 2 3 4 5 6 7
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Kab. Boyolali
95.750.000 61.619.800 64,35 Bid. Penyusunan Perencanaan Program Monitoring Evaluasi
2.
Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel
Program Penelitian dan pengembangan inovasi daerah
Penjaringan KRENOVA Kabupaten Boyolali Masyarakat Umum dan Pelajar
153.940.000 153.850.500 99,94 Bid. Penelitian dan Pengembangan
Kajian Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Boyolali
131.625.000 129.500.000 98,39 Bid. Penelitian dan Pengembangan
Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan BP3D
65.225.000 63.114.400 96,76 Bid. Penelitian dan Pengembangan
Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kab. Boyolali
82.823.000 80.021.000 96,62 Bid. Penelitian dan Pengembangan
Fasilitasi penerapan hasil penelitian dan pengembangan BP3D
57.419.000 57.127.500 99,49 Bid. Penelitian dan Pengembangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.380.125.000 1.336.009.694 96,80 Sekretariat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
50.000.000 49.962.000
99,92 Sekretariat
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6.500.000 6.500.000 100 Sekretariat
Jumlah 4.328.137.000 4.085.821.918 94,40
LKjIP BP3D Tahun 2019 47
4.1 Simpulan
Dari 2 sasaran dan 18 indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Badan
Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali pada tahun
2019 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019, dapat disimpulkan
tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :
1) Capaian lebih dari 100 % (sangat Baik) : 1 (satu) indikator
2) Capaian 75% sampai 100% (Baik) : 17 (tujuh belas) indikator
3) Capaian 55% sampai 74 % (Cukup) : - (-) indikator
4) Capaian kurang dari 54 % (Kurang) : - (-) indikator
Secara keseluruhan capaian kinerja 101,83% (kategori sangat baik). Alokasi
anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan dari APBD Kabupaten Boyolali Tahun
2019 sebesar Rp4.328.137.000,00 terealisasi Rp4.085.821.918,00 atau prosentase
penyerapan anggaran sebesar 94,40% (efisiensi sebesar 5,6%). Besarnya anggaran
yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan dibanding tahun 2018
sebesar Rp4.051.418.000,00 mengalami penurunan.
4.2 Saran
Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali sebagai
fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan ada beberapa hal yang perlu
dilakukan antara lain :
a. Meningkatkan koordinasi dalam semua urusan antar bidang secara berkala.
b. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian
kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Boyolali secara berkala.
Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali lebih baik dan akuntabel antara lain :
a. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang
perencanan daerah, penelitian dan pengembangan yang diemban, perlu kiranya
BAB
4 PENUTUP
LKjIP BP3D Tahun 2019 48
memperkuat peran kelembagaan Badan Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali sehingga dapat lebih efektif dalam
merumuskan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah di Kabupaten
Boyolali sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan perencanaan, penelitian
dan pengembangan daerah di masa mendatang, melalui:
- Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya
aparatur perencana;
- Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan
profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;
- Mengupayakan penerapan “reward dan punishment” secara proporsional;
- Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk
mendukung kualitas perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
b. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai
dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi
mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Badan Perencanaan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali akan ditingkatkan
untuk secara proaktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai
kegiatan yang dilaksanakan.
c. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait
baik di tingkat pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif,
mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat
dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah,
masyarakat, dunia usaha .
Boyolali, Februari 2020
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI
M. ARIEF WARDIANTA, AP, MM Pembina Tingkat I
NIP. 19740827 199311 1 001
LKjIP BP3D Tahun 2019 49
LAMPIRAN
LKjIP BP3D Tahun 2019 50
LKjIP BP3D Tahun 2019 51
Lampiran 2
LKjIP BP3D Tahun 2019 52
LKjIP BP3D Tahun 2019 53
LKjIP BP3D Tahun 2019 54
LKjIP BP3D Tahun 2019 55
LKjIP BP3D Tahun 2019 56
LKjIP BP3D Tahun 2019 57
LKjIP BP3D Tahun 2019 58
LKjIP BP3D Tahun 2019 59
LKjIP BP3D Tahun 2019 60
LKjIP BP3D Tahun 2019 61
LKjIP BP3D Tahun 2019 62
LKjIP BP3D Tahun 2019 63
LKjIP BP3D Tahun 2019 64
LKjIP BP3D Tahun 2019 65
LKjIP BP3D Tahun 2019 66
LKjIP BP3D Tahun 2019 67
LKjIP BP3D Tahun 2019 68
LKjIP BP3D Tahun 2019 69
LKjIP BP3D Tahun 2019 70
LKjIP BP3D Tahun 2019 71
LKjIP BP3D Tahun 2019 72
LKjIP BP3D Tahun 2019 73
LKjIP BP3D Tahun 2019 74
Lampiran 3
LKjIP BP3D Tahun 2019 75
LKjIP BP3D Tahun 2019 76
LKjIP BP3D Tahun 2019 77
LKjIP BP3D Tahun 2019 78
LKjIP BP3D Tahun 2019 79
LKjIP BP3D Tahun 2019 80
Lampiran 4
LKjIP BP3D Tahun 2019 81
LKjIP BP3D Tahun 2019 82
LKjIP BP3D Tahun 2019 83
LKjIP BP3D Tahun 2019 84
Lampiran 5
LKjIP BP3D Tahun 2019 85
Lampiran 6
LKjIP BP3D Tahun 2019 86
LKjIP BP3D Tahun 2019 87
LKjIP BP3D Tahun 2019 88
Lampiran 7
LKjIP BP3D Tahun 2019 89
LKjIP BP3D Tahun 2019 90
LKjIP BP3D Tahun 2019 91
Lampiran 8
LKjIP BP3D Tahun 2019 92
LKjIP BP3D Tahun 2019 93
Lampiran 9
LKjIP BP3D Tahun 2019 94
Lampiran 10