Upload
trannhi
View
235
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
LKJIP LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Jalan Siti Jenab Nomor 31 Cianjur - Jawa Barat Telp. (0263) 261892 Fax. (0263) 263686
PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2017
DAFTAR ISI
HAL
1. KATA PENGANTAR ................................................................... i
2. DAFTAR ISI……………………………………………………. ii
3. DAFTAR TABEL ........................................................................ iv
4 DAFTAR GRAFIK…………………………………………….. vii
5 DAFTAR GAMBAR …………………………………………… viii
6 IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................ ix
7 BAB I PENDAHULUAN............................................................ 1
I.1 Latar Belakang ....................................................................... 1
I.2 Maksud dan Tujuan ............................................................... 2
I.3 Gambaran Umum Kabupaten Cianjur ................................... 2
I.4 Struktur Organisasi ................................................................ 3
8 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ...... 7
II.1 Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Cianjur ............. 7
II.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 .................................. 16
II.3 Rencana Anggaran Tahun 2017 .......................................... 18
II.4 Indikator Kinerja Utama ..................................................... 21
9 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA...................................... 23
III.1 Capaian Kinerja................................................................... 24
III.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 ............... 24
III.1.2 Pengukuran dan Analisis Kineja .................................... 28
III.1.3 Capaian Kinerja Lainnya................................................ 71
III.2. Realisasi Anggaran........................................................... 73
III.2.1 Realisasi Anggaran Per Sasaran………………………. 73
III.2.2 Analisis Penggunaan Sumber Daya............................... 81
!ii
10 BAB IV PENUTUP………………………………………..… 83
11 LAMPIRAN
Pengukuran Pencapaian Sasaran
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja
Pernyataan Reviu Atas LaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2017
!iii
DAFTAR TABEL
HAL
2.1 Misi dan Tujuan 9
2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Misi 1 10
2.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Misi 2 10
2.4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Misi 3 11
2.5 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021
12
2.6 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2017 16
2.7 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Cianjur 2017 17
2.8 Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017
19
2.9 Rencana Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2017
19
2.10 Alokasi Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Pembangunan Tahun Anggaran 2017
20
2.11 Indikator Kinerja Utama (IKU) 21
3.1 Skala Ketercapaian Kinerja 24
3.2 Capaian IKU Tahun 2017 25
3.3 Indikator 1 Sasaran 1 Misi 1 Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten
29
3.4 Indikator 2 Sasaran 1 Misi 1 Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Minimal Pokok Sehari-hari
30
3.5 Indikator 3 dan 4 Sasaran 1 Persentase Rumah Tangga Yang Mendapat Akses Air Minum dan Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi
33
3.6 Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik dan Sumber Air Utama Yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Minum, 2017
33
3.7 Lokasi Kawasan Kumuh di Wilayah Perkotaan 36
!iv
3.8 Indikator 5 Sasaran 1 Misi 1 Persentase Penanganan Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan
36
3.9 Indikator 1 Sasaran 2 Misi 1 Tingkat Pencemaran Air 38
3.10 Indikator 2 Sasaran 2 Misi 1 Tingkat Pencemaran Udara 39
3.11 Indikator 3 Sasaran 2 Misi 1 Persentase Penangannan Sampah
40
3.12 Indikator 1 Sasaran 2 Misi 2 Persentase Capaian Zakat Infak Sodakoh
42
3.13 Indikator 1 Sasaran 2 Misi 2 Persentase Penurunan PMKS 45
3.14 Indikator 1 Sasaran 1 Misi 3 Indeks Pendidikan 45
3.15 Indikator 1 Sasaran 2 Misi 3 Indeks Kesehatan 47
3.16 Indikator 1 Sasaran 3 Misi 3 Laju Pertumbuhan Ekonomi 51
3.17 Indikator 2 Sasaran 2 Misi 3 Nilai Investasi PMA/PMDN 52
3.18 Indikator 3 Sasaran 3 Misi 3 Indeks Daya Beli Masyarakat 53
3.19 Indikator 4 Sasaran 3 Misi 3 Tingkat Pengangguran Terbuka
54
3.20 Penempatan Pencari Kerja di Kabupaten Cianjur 18 Mei 2016 s/d 31 Desember 2017
55
3.21 Indikator Sasaran 4 Misi 3 Persentase Penduduk Miskin 57
3.22 Indikator 1 Sasaran 5 Misi 3 Nilai PDRB Sektor Perdagangan
61
3.23 Indikator 2 Sasaran 5 Misi 3 Nilai PDRB Sektor Pariwisata 62
3.24 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara 2017
62
3.25 Indikator 3 Sasaran 5 Misi 3 Nilai PDRB Sektor Pertanian 63
3.26 Luas Tanam, Panen, Produktivitas Padi Tahun 2017 64
3.27 Sektor Pola Pangan Harapan Kabupaten Cianjur Tahun 2017
66
3.28 Indikator 1 Sasaran 6 Misi 3 Sektor Pola Pangan Harapan 66
3.29 Indikator 1 Sasaran 7 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Public
69
!v
3.30 Indikator 1 Sasaran 8 Misi 3 Opini BPK 70
3.31 Indikator Makro Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2017 71
3.32 Realisasi Anggaran Per Sasaran Tahun 2017 73
3.33 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Non Urusan Tahun 2017
81
3.34 Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2017 82
!vi
DAFTAR GRAFIK
HAL
3.1 Perkembangan Realisasi Persensate Kondisi Mantap Jalan Kabupaten Tahun 2012-2017
29
3.2 Perkembangan Realisasi Persentase Ketersediaan Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok Minuman Sehari-hari Tahun 2015-2017
31
3.3 Capaian Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air Minum dan Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi 2015-2017
34
3.4 Capaian Persentase Penangannan Luasan Pemukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Tahun 2015-2017
37
3.5 Penerimaan Zakat Infaq Shodaqoh Tahun 2015-2017 43
3.6 Rata-rata Lama Sekolah dan Tahun 2012-2017 46
3.7 Angka Harapan Hidup Kabupaten Cianjur Tahun 2014-2017
48
3.8 Perkembangan Jumlah Kematian Ibu dan Bayi Tahun 2013-2017
48
3.9 Prevalensi Gizi Buruk dan Cakupan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Tahun 2015-2017
49
3.10 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011-2017 52
3.11 Nilai Investasi PMA/PMDN (Milyar) Tahun 2015-2017 53
3.12 Angka Kemiskinan Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2017 56
3.13 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Cianjur dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2017
58
3.14 Garis Kemiskinan Kabupaten Cianjur dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2017
58
3.15 PDRB Kabupaten Cianjur (Triliyun Rupiah) Tahun 2011-2017
61
3.16 Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2016-2017 63
3.17 Produksi Perikanan dan Peternakan Tahun 2016-2017 64
3.18 Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2016-2017 65
3.19 Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2015-2017 67
!vii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
3.1 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur 23
3.2 Tingkat Capaian IKU Kabupaten Cianjur Tahun 2017 25
3.3 Peningkatan Jalan Banyuning-Cimaragang Kecamatan Cidaun
30
3.4 Pembangunan MCK 34
3.5 Peta Kawasan Kumuh 35
3.6 Aktivitas Penanganan Sampah 40
3.7 Ilustrasi Imunisasi 50
3.8 Job Fair PT. Pou Yoen 54
3.9 Unit Usaha BUMDES Sukanagalih Kecamatan Cipanas 50
!viii
Ikhtisar Eksekutif
Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah
untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang
terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah
untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya dapat terus
ditingkatkan.
LKjIP Kabupaten Cianjur merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor
29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai
bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Cianjur yang
transparan dan akuntabel.
Dari 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten
Cianjur Tahun 2017, capaian kinerja pada 13 (dua belas) IKU telah mencapai/
melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu :
1. Persentase penanganan luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan
2. Tingkat pencemaran air (baku mutu)
3. Tingkat pencemaran udara (baku mutu)
4. Persentase Penanganan Sampah
5. Persentase capaian zakat infak dan sodakoh
6. Persentase Penurunan PMKS
7. Laju pertumbuhan ekonomi
8. Indeks Daya beli masyarakat
9. Nilai PDRB sektor Perdagangan
10. Nilai PDRB sektor Pariwisata
11. Nilai PDRB sektor Pertanian
12. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan public
13. Opini BPK
Evaluasi atau capaian kinerja dan permasalahan pada setiap sasaran dalam
RPJMD tersebut menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian
Pemerintah Kabupaten Cianjur. Walaupun 56,52% IKU telah mencapai/melebihi
target, masih terdapat permasalahan-permasalahan di masyarakat yang belum
sepenuhnya dapat diselesaikan dengan baik. Hal tersebut terlihat dengan masih
rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cianjur, struktur
APBD Kabupaten Cianjur masih lebih banyak untuk belanja tidak langsung yang
didominasi oleh pembiayaan aparatur, masih terdapat jalan rusak dan masih
adanya temuan penyalahgunaan APBD. Peran pemerintah Kabupaten Cianjur
sangat diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dengan arah
kebijakan dan strategi yang mendukung peningkatan kinerja.
Pentingnya koordinasi dan sinergitas perangkat daerah dalam menjabarkan
visi dan misi Kabupaten Cianjur terutama dalam pengalokasian anggaran yang
tepat sasaran agar terwujudnya efektivitas dan efisiensi anggaran. Selain itu,
koordinasi dan sinergitas dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan kabupaten/
kota perbatasan juga diperlukan dalam rangka peningkatan pelayanan public
sehingga dapat meningkatkan capaian IPM serta meningkatkan akses jalan dengan
kualitas baik. Peran Pemerintah Kabupaten Cianjur sangat diperlukan untuk dapat
mensinergikan program dan kegiatan yang mendukung ketercapaian peningkatan
pelayanan public tersebut.
Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting digunakan sebagai pijakan
bagi instansi di lingkungan pemerintah dalam perbaikan pelayanan public di tahun
yang akan datang.
I.1 Latar Belakang
Dalam rangka upaya mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan
yang baik dan bersih (good governance dan clean government), diperlukan
penerapan sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan
akuntabilitas kinerja yang diimplementasikan melalui penerapan sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
A k u n t a b i l i t a s m e r u p a k a n u p a y a p e m e r i n t a h d a l a m
mempertanggungjawabkan kinerja sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
Penyusunan akuntabilitas kinerja dituangkan dalam LKjIP (Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah) mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Instruksi Presiden
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tersebut, Pemerintah Kabupaten
Cianjur perlu melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya. Kinerja
!1
BAB 1 PENDAHULUAN
Bab 1 berisi : 1. Latar Belakang 2. Maksud dan Tujuan 3. Gambaran Umum
Kabupaten Cianjur 4. Struktur Organisasi
Pemerintah Kabupaten Cianjur harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan
dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja pada setiap instansi
pemerintah. LKjIP Pemerintah Kabupaten Cianjur disampaikan kepada Gubernur,
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun
anggaran berakhir.
I.2 Maksud dan Tujuan
Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas
dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan
anggaran. Hal terpenting dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran
kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja. Laporan kinerja disusun untuk memberikan informasi kinerja
yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya
dicapai. Selain itu penyusunan laporan kinerja juga dilakukan sebagai upaya
perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan
kinerjanya.
Melalui LKjIP pemerintah bisa mengetahui berbagai tahapan dalam
penyelenggaraan pemerintah terutama penyelenggaraan SAKIP di Kabupaten
Cianjur dari mulai perencanaan kinerja, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan
evaluasi termasuk berbagai indikator keberhasilan, faktor penghambat tidak
tercapainya target kinerja serta solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Keseluruhan komponen sistem tersebut sangat mempengaruhi satu sama lain dan
tidak dapat dipisahkan. LKjIP dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan dan
kegagalan instansi dalam mencapai target kinerja yang kemudian bisa dijadikan
sebagai perbaikan kinerja dan meningkatkan kinerja.
I.3 Gambaran Umum Kabupaten Cianjur
Kabupaten Cianjur terletak di tengah Provinsi Jawa Barat, berjarak sekitar
!2
65 km dari ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung) dan 120 km dari ibukota
Negara (Jakarta). Secara geografis Kabupaten Cianjur terletak di antara 60 21” –
7025” Lintang Selatan dan 106042” - 107025” Bujur Timur, dengan batas wilayah
yaitu sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten
Purwakarta, sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sukabumi,
sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan sebelah timur
berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung dan
Kabupaten Garut. Wilayah Kabupaten Cianjur meliputi areal seluas 350.148 ha
terdiri dari 32 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 354 Desa serta 2.754 Rukun Warga
(RW) dan 10.402 Rukun Tetangga (RT) dengan penduduk berjumlah 2,256 juta*
jiwa. *)Sumber : BPS Kabupaten Cianjur
Secara geografis wilayah Kabupaten Cianjur terbagi ke dalam 3 (tiga)
bagian, yaitu Cianjur Bagian Utara, Tengah dan Selatan.
Cianjur Bagian Utara merupakan di kaki Gunung Gede dengan ketinggian
2.962 m di atas permukaan laut, sebagian besar merupakan daerah dataran tinggi
pegunungan dan sebagian lagi merupakan dataran yang dipergunakan untuk areal
perkebunan dan persawahan. Cianjur Bagian Tengah merupakan daerah yang
berbukit-bukit dengan struktur tanah yang labil sering terjadi tanah longsor dan
merupakan daerah yang rawan terjadi gempa bumi. Sedangkan dataran lainnya
merupakan areal perkebunan dan persawahan. Cianjur Bagian Selatan merupakan
daerah dataran rendah, serta terdapat banyak bukit-bukit yang diselingi oleh
pegunungan yang melebar sampai ke daerah pantai Samudera Indonesia. Seperti
halnya daerah Cianjur bagian tengah, bagian selatan pun tanahnya labil dan sering
terjadi longsor serta gempa bumi. Meskipun tidak terlalu luas, di Cianjur bagian
selatan terdapat areal perkebunan dan persawahan.
I.4 Struktur Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur meliputi organisasi/lembaga pada
Pemerintah Kabupaten Cianjur yang bertanggungjawab kepada Bupati dan
membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, terdiri dari Sekretariat
!3
Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan
Kecamatan. Pemerintah Kabupaten Cianjur telah menetapkan Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cianjur dengan rincian sebagai berikut :
a. Sekretariat Daerah
b. Sekretariat DPRD
c. Inspektorat
d. Dinas Daerah, terdiri dari :
1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2) Dinas Kesehatan
3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4) Satuan Polisi Pamong Praja
5) Dinas Sosial
6) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
7) Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
8) Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
9) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan
Perindustrian
14) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
15) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
16) Dinas Perhubungan
17) Dinas Lingkungan Hidup
18) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
19) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
!4
e. Badan Daerah, terdiri dari :
1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
f. Kecamatan, terdiri dari
1) Kecamatan Agrabinta
2) Kecamatan Bojongpicung
3) Kecamatan Cianjur
4) Kecamatan Cibeber
5) Kecamatan Cilaku
6) Kecamatan Ciranjang
7) Kecamatan Cugenang
8) Kecamatan Cikalongkulon
9) Kecamatan Campaka
10) Kecamatan Cibinong
11) Kecamatan Cidaun
12) Kecamatan Campakamulya
13) Kecamatan Cikadu
14) Kecamatan Cijati
15) Kecamatan Cipanas
16) Kecamatan Gekbrong
17) Kecamatan Haurwangi
18) Kecamatan Karangtengah
19) Kecamatan Kadupandak
20) Kecamatan Leles
21) Kecamatan Mande
22) Kecamatan Naringgul
23) Kecamatan Pacet
24) Kecamatan Pagelaran
!5
25) Kecamatan Pasirkuda
26) Kecamatan Sukaluyu
27) Kecamatan Sukaresmi
28) Kecamatan Sukanagara
29) Kecamatan Sindangbarang
30) Kecamatan Takokak
31) Kecamatan Tanggeung
32) Kecamatan Warungkondang
Ditambah dengan beberapa Perangkat Daerah yang masih berstatus quo, yaitu :
1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3) Rumah Sakit Umum Daerah Sayang
4) Rumah Sakit Umum Cimacan
5) Rumah Sakit Umum Pagelaran.
!6
II.1 Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Cianjur
II.1.1 Visi
Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan
wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala
daerah. Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih seharusnya
menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin
dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.
Berdasarkan pengetian diatas, maka Visi Kabupaten Cianjur 2016-2021
adalah:
“CIANJUR LEBIH MAJU DAN AGAMIS”
Secara fisolosofis visi tersebut dapat dimaknai sebagai berikut:
Lebih maju: pembangunan akan terus ditingkatkan dengan semangat
kemandirian, penuh inovasi dan profesionalitas birokrasi dalam penyelengaraan
pembangunan di semua bidang baik dalam bidang pemerintahan, maupun bidang
infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan ekonomi sebagai upaya mensejahterakan
masyarakat secara berkelanjutan.
Agamis: pembangunan manusia yang diselenggarakan berlandaskan nilai-
nilai akhlakul karimah sebagai penunjang utama bagi keberhasilan pembangunan
di berbagai bidang.
!7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Bab II berisi : 1. Rencana Strategis Pemkab
Cianjur 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 3. Rencana Anggaran Tahun 2017 4. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pemkab Cianjur
II.1.2 Misi
Misi Pembangunan jangka menengah Kabupaten Cianjur 2016-2021
selama lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mencapai visi, sebagai
berikut:
1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan
lingkungan.
2. Meningkatkan pembangunan keagamaan.
Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi di bidang pendidikan,
kesehatan dan ekonomi.
II.1.3 Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang
lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1
(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan
tugas dan fungsinya, secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah
stratejik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan
tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan
misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua
program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya.
Mengacu pada visi dan misi Kabupate Cianjur serta didasarkan pada isu-
isu stratejik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun 2016-2021, ditetapkan tujuan yang menunjukkan suatu kondisi
yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Cianjur. Tujuan Pemerintah Kabupaten
Cianjur mengacu pada misi, sebagai berikut :
!8
Tabel 2.1 Misi dan Tujuan
Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur
II.1.4 Sasaran
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin
dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah melalui tindakan-tindakan yang
akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai
secara nyata dalam urusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat
dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan.
Sasaran strategis yang akan dicapai Pemerintah Kabupaten Cianjur adalah
sebagai berikut :
Misi Tujuan
Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan
Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur wilayah dengan menerapkan pembangunan berwawasan lingkungan
Meningkatkan pembangunan keagamaan
Meningkatkan kualitas kehidupan spiritual dan social masyarakat
Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi
Percepatan pembangunan pendidikan bagi masyarakat
Percepatan pembangunan kesehatan bagi masyarakat
Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah berbasis kerakyatan
Mengembangkan sektor unggulan secara terintegrasi
Mewujudkan kualitas birokrasi yang profesional
!9
Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Misi 1
Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur
Tabel 2.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Misi 2
Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal Tahun 2016
Target 2021
1. M e n i n g k a t n y a p e m b a n g u n a n infrastruktur daerah
Persentase kondisi mantap jalan kabupaten
% 44,00 70,00
Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari
% 58,87 68,87
Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum
% 67,00 90,00
Persentase rumah tangga berakses sanitasi
% 60,00 83,77
Persentase penanganan luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan
% 22,10 100
2. M e n i n g k a t k a n kelestarian lingkungan hidup
Tingkat pencemaran air (baku mutu)
% 85,68 80,68
Tingkat pencemaran udara (baku mutu)
% 9,15 6,65
Persentase penanganan sampah
% 6,17 25,00
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal
Tahun 2016
Target 2021
1. Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak mulia
Persentase capaian zakat infak dan sodakoh
% 59,71 100,00
2. Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial
Persentase penurunan PMKS % 20,87
!10
Tabel 2.4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Misi 3
Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal Tahun 2016
Target 2021
1. Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata
Indeks pendidikan Indeks 0,5503 0,6545
2. Meningkatnya akses dan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata
Indeks kesehatan Indeks 0,7598 0,7663
3. Menguatnya ekonomi daerah
Laju pertumbuhan ekonomi % 6,39 7,02
Nilai investasi PMA/PMDN Rp. Trilyun
1,43 1,57
Indeks daya beli masyarakat Indeks 0,5956 0,6102
Tingkat pengangguran terbuka
% 9,93
4. Berkurangnya kemiskinan
Persentase penduduk miskin % 11,62 7,07
5. Meningkatnya ekonomi sektor agribisnis dan pariwisata
Nilai PDRB sektor perdagangan
Rp. Milyar
6,357 7,682
Nilai PDRB sektor pariwisata
Rp. Milyar
3,056 3,804
Nilai PDRB sektor pertanian Rp. Milyar
11,948 14,186
6. Mantapnya ketahanan pangan masyarakat
Skor Pola Pangan Harapan % 67,2 73,00
7. Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel
Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
% 95,07
8. Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik
Opini BPK Opini WTP ke 2
WTP ke 7
!11
II.1.5 Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana
tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian
kebijakan. Kebijakan merupakan arah/tindakan pedoman untuk menentukan
bentuk konfigurasi program dan kegiatan dalam mencapai tujuan. Kebijakan
merupakan kumpulan keputusan-keputusan pimpinan yang menentukan secara
teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lin kebijakan
merupakan pedoman pelaksanaan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan
jangka menengah Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut :
Tabel 2.5 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
Cianjur Tahun 2016-2021
No Sasaran Strategis Strategi Arah Kebijakan
1. M e n i n g k a t n y a p e m b a n g u n a n infrastruktur daerah
Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur wilayah
Pengembangan prasarana transportasi serta jaringan jalan strategis
Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pemerintahan
Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana irigasi melalui pengembangan pengelolaan system irigasi partisipatif
Peningkatan ketersediaan jaringan air bersih/air minum
Peningkatan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan
Peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman
2. M e n i n g k a t n y a k e l e s t a r i a n lingkungan hidup
Menerapkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan daya tamping dan daya dukung lingkungan
Peningkatan kualitas air dan udara serta pengurangan pencemaran
Pemanfaatan sumber daya alam dan energi berwawasan lingkungan
Penataan ruang dan infrastruktur wilayah
Mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu
!12
3. Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak mulia
Mempertahankan nilai-nilai akhlak mulia dan toleransi sesama umat manusia
Pemantapan kerukunan hidup beragama, rasa saling percaya, toleransi dan tenggang rasa
Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan
Pengembangan gerakan magrib mengaji, shalat subuh dan ashar berjamaah, penghapalan dan pengkajian al-quran serta pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan al – quran
4. Menurunnya PMKS Peningkatan pemberdayaan dan pembinaan PMKS serta penanganan gangguan trantibummas
5. Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata
Mewujudkan pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata serta kepemudaan, olah raga dan kebudayaan
Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan
Peningkatan manajemen pendidikan melalui standarisasi dan penjaminan mutu
Peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan serta akselerasi peningkatan kualifikasi guru
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan seni dan budaya
Pembinaan kepemudaan dan olahraga
6. Meningkatnya akses dan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata
Mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata
Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
Peningkatan sikap, perilaku dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan pola hidup bersih dan sehat
Peningkatan mutu Pelayanan kesehatan masyarakat
Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana
Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan
Pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
7. Menguatnya ekonomi daerah
Meningkatkan daya saing investasi, tenaga kerja dan produk local
Pengembangan potensi pertanian, Perikanan kelautan dan pesisir
No Sasaran Strategis Strategi Arah Kebijakan
!13
Pengembangan ekonomi syariah dan pengembangan ekonomi perdesaan
Pembangunan kelembagaan usaha dan pasar berbasis potensi dan keunggulan lokal
Penciptaan iklim usaha yang kondusif
Pengembangan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM)
Pengembangan kebijakan keuangan daerah yang mendukung perekonomian daerah dan KUMKM
Peningkatan keterampilan dan keahlian serta perlindungan tenaga kerja
Peningkatan kesempatan kerja
8. Berkurangnya kemiskinan
Mempercepat penanggulangan kemiskinan
Pengentasan kemiskinan melalui “insentif rakyat miskin”
Peningkatan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat perdesaan
9. Meningkatnya ekonomi sektor agribisnis dan pariwisata
Meningkatkan pengelolaan agribisnis dan pariwisata secara terpadu dan professional
Penguatan kapasitas pelaku agribisnis, kemitraan usahadan jaringan pemasaran
Peningkatan daya saing produk dan pengembangan diversifikasi produk olahan
Peningkatan standardisasi dan sertifikasi produk daerah, serta perlindungan konsumen
Pengembangan industri dan perdagangan kecil dan menengah
Percepatan pembangunan industri pariwisata daerah serta peningkatan pemasaran pariwisata
10. Mantapnya ketahanan pangan masyarakat
Meningkatkan ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan
Peningkatan produksi, keanekaragaman dan keamanan pangan daerah
No Sasaran Strategis Strategi Arah Kebijakan
!14
Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur
II.1.6 Program
Program merupakan bentuk dari instrument kebijakan yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang
dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuanpem
bangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Cianjur telah menetapkan 77 program
yang mencakup urusan wajib dan urusan pilihan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021. Pada
tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Cianjur melaksanakan 76 program dari 77
program yang telah ditetapkan.
11. Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel
Menerapkan reformasi birokrasi
Peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan terjangkau
12. Meningkatnya penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang baik
Peningkatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan desa
Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan
Peningkatan demokratisasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
No Sasaran Strategis Strategi Arah Kebijakan
!15
Tabel 2.6 Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2017
Sumber : Hasil Pengolahan Data
II.2 Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indicator kinerja.
Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja
yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun
bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat
kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang
diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun
sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
No Sasaran Didukung Jumlah Program
1. Meningkatnya pembangunan infrastruktur daerah 12
2. Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup 8
3. Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang menjungjung tinggi nilai-nilai akhlak mulia
3
4. Menurunnya PMKS 4
5. Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata
6
6. Meningkatnya akses dan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata
8
7. Menguatnya ekonomi daerah 7
8. Berkurangnya kemiskinan 1
9. Meningkatnya ekonomi sector agribisnis dan pariwisata 6
10. Mantapnya ketahanan pangan masyarakat 2
11. Meningkatnya pelayanan public yang transparan dan akuntabel 2
12. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik 19
!16
Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Cianjur
Tahun 2017
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Tahun 2017
Misi 1 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan
Meningkatnya pembangunan infrastruktur daerah
Persentase kondisi mantap jalan kabupaten
% 44,00
Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari
% 60,87
Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum
% 71,50
Persentase RT berakses sanitasi
% 63,58
Persentase penanganan luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan
% 37,68
Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup
Tingkat pencemaran air (baku mutu)
% 84,68
Tingkat pencemaran udara (baku mutu)
% 8,65
Persentase Penanganan Sampah
% 10,00
Misi 2 : Meningkatkan pembangunan keagamaan
Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang menjungjung tinggi nilai-nilai akhlak mulia
Persentase capaian zakat infak dan sodakoh
% 61,73
Menurunnya PMKS Persentase Penurunan PMKS
% 24,87
Misi 3 : Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi
Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata
Indeks pendidikan Indeks 0,5896
Meningkatnya akses dan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata
Indeks kesehatan Indeks 0,7604
!17
Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur
II.3 Rencana Anggaran Tahun 2017
Struktur APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2017 terdiri Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan Daerah, dengan rincian sebagai berikut :
Menguatnya ekonomi daerah
Laju pertumbuhan ekonomi
% 5,98
Nilai investasi PMA/PMDN
Rp. Trilyun 1,34
Indeks Daya beli masyarakat
Indeks 0,594
Tingkat pengangguran terbuka
% 10,02
Berkurangnya kemiskinan Persentase penduduk miskin
% 10,41
Meningkatnya ekonomi sector agribisnis dan pariwisata
Nilai PDRB sektor Perdagangan
Rp. Milyar 6,546
Nilai PDRB sektor Pariwisata
Rp. Milyar 3,241
Nilai PDRB sektor Pertanian
Rp. Milyar 12,084
Mantapnya ketahanan pangan masyarakat
Skor pola pangan harapan % 69,00
Meningkatnya pelayanan public yang transparan dan akuntabel
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan public
% 70,05
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik
Opini BPK WTP ke 3
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Tahun 2017
!18
Tabel 2.8 Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2017
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur
Perbandingan rencana anggaran belanja tidak langsung dengan belanja langsung
dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 2.9 Rencana Belanja Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun Anggaran 2017
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur
Alokasi anggaran belanja langsung direncanakan untuk membiayai pelaksanaan
program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran
pembangunan sebagaimana telah ditetapkan targetnya didalam dokumen
perencanaan dengan rincian sebagai berikut :
No Uraian Jumlah (Rp)
1. Pendapatan 3.803.680.476.293,55
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 555.395.428.904,55
Dana Perimbangan 2.213.788.681.000,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 1.034.496.366,389,00
2. Belanja 3.902.881.614.500,42
Belanja Tidak Langsung 2.051.576.271.009,53
Belanja Langsung 1.851.305.343.490,89
3. Pembiayaan Daerah 99,201,138,206.87
Penerimaan Pembiayaan Daerah 100.201.138.206,87
Pengeluaran Pembiayaan Daerah 1.000.000.000,00
No Uraian Anggaran %
1. Belanja Tidak Langsung 2.051.576.271.009,53 52,57
2. Belanja Langsung 1.851.305.343.490,89 47,43
Jumlah 3.902.881.614.500,42 100,00
!19
Tabel 2.10 Alokasi Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Pembangunan
Tahun Anggaran 2017
Sumber : Hasil Pengolahan Data
Alokasi anggaran belanja langsung per sasaran pembangunan tersebut ditambah
dengan anggaran belanja langsung non urusan sebesar Rp.98,730,480,385.00.
No Sasaran Anggaran (Rp) % Anggaran dari Belanja Langsung
1. Meningkatnya pembangunan infrastruktur daerah
650,676,556,980.00 35,15
2. Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup
30,128,234,750.00 1,63
3. Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang menjungjung tinggi nilai-nilai akhlak mulia
1,937,516.000.00 0,10
4. Menurunnya PMKS 2,092,764,000.00 0,11
5. Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata
364,602,368,003.00 19,69
6. Meningkatnya akses dan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata
575,267,246,651.55 31,07
7. Menguatnya ekonomi daerah 5,013,400,800.00 0,27
8. Berkurangnya kemiskinan 72,778,000.00 0,0039
9. Meningkatnya ekonomi sector agribisnis dan pariwisata
22,127,058,800.00 1,20
10. Mantapnya ketahanan pangan masyarakat
15,276,281,000.00 0,83
11. Meningkatnya pelayanan public yang transparan dan akuntabel
8,723,335,550.00 0,47
12. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik
68,204,033,577.00 3,68
!20
II.4 Indikator Kinerja Utama
Tabel 2.11 Indikator Kinerja Utama (IKU)
No Kinerja Utama IKU Satuan Target Tahun 2017
1. Meningkatnya pembangunan infrastruktur daerah
Persentase kondisi mantap jalan kabupaten
% 44,00
Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari
% 60,87
Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum
% 71,50
Persentase rumah tangga berakses sanitasi
% 63,58
Persentase penanganan luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan
% 37,68
2. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup
Tingkat pencemaran air (baku mutu)
% 84,68
Tingkat pencemaran udara (baku mutu)
% 8,65
Persentase penanganan sampah
% 10,00
3. Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak mulia
Persentase capaian zakat infak dan sodakoh
% 61,73
4. Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial
Persentase penurunan PMKS
% 24,87
5. Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata
Indeks pendidikan Indeks 0,5896
6. Meningkatnya akses dan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata
Indeks kesehatan Indeks 0,7604
7. Menguatnya ekonomi daerah Laju pertumbuhan ekonomi % 5,98
Nilai investasi PMA/PMDN
R p . Trilyun
1,34
Indeks daya beli masyarakat
Indeks 0,594
!21
Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur
Tingkat pengangguran terbuka
% 10,02
8. Berkurangnya kemiskinan Persentase penduduk miskin
% 10,41
9. Meningkatnya ekonomi sektor agribisnis dan pariwisata
Nilai PDRB sektor perdagangan
R p . Milyar
6,546
Nilai PDRB sektor pariwisata
R p . Milyar
3,241
Nilai PDRB sektor pertanian
R p . Milyar
12,084
10. Mantapnya ketahanan pangan masyarakat
Skor Pola Pangan Harapan % 69,00
11. Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel
Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
% 70,05
12. Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik
Opini BPK Opini WTP ke 3
No Kinerja Utama IKU Satuan Target Tahun 2017
!22
P e n d e k a t a n m a n a j e m e n
pembangunan berbasis kinerja, yang
utama adalah bahwa pembangunan
diorientasikan pada pencapaian
menuju perubahan yang lebih baik.
Hal ini menggambarkan bahwa
fokus dari pembangunan bukan
hanya sekedar me laksanakan
program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan
berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/
kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai
rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan
ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu
akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah
memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung
bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan
pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan
akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.
Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk
membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan web-monev adalah bagian
kunci untuk mendorong pelembagaan pengendalian, evaluasi yang transparan dan
berorientasi pada perbaikan pelayanan publik. Dalam hal ini, laporan akuntabilitas
kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan
!23
Gambar 3.1 : Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
Bab III berisi : 1. Capaian Kinerja
Pemerintah Kabupaten Cianjur
2. Realisasi Anggaran
fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan
anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja
adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara
memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Untuk mengukur ketercapaian
kinerja dan kriteria penilaian menggunakan skala sebagai berikut:
Tabel 3.1 Skala Ketercapaian Kinerja
III.1 Capaian Kinerja
III.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017
Pengukuran target kinerja dari kinerja utama yang telah ditetapkan
dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.
Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.1 selanjutnya akan dipergunakan
untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Cianjur selama tahun 2017.
Pemerintah Kabupaten Cianjur telah menetapkan 23 (dua puluh tiga) indikator
sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Pencapaian IKU Kabupaten Cianjur
Tahun 2017 secara singkat ditunjukkan pada gambar di bawah ini :
No Ketercapaian Kinerja Kode
1. Tercapai
2. Tidak Tercapai
!24
Gambar 3.2 Tingkat Capaian IKU Kabupaten Cianjur
Tahun 2017
!
Sumber : Hasil Pengolahan Data
Berdasarkan gambar datas dapat dilihat bahwa 56,52% target kinerja IKU
Kabupaten Cianjur sudah mencapai/melebihi target kinerja yang telah ditetapkan
dalam Perjanjian Kinerja, rincian capaian IKU dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.2 Capaian IKU Tahun 2017
Tercapai Tidak tercapai
No Kinerja Utama IKU Satuan Kondisi Tahun 2016
Target Tahun 2017
Realisasi Tahun 2017
Capaian (%)
1. Meningkatnya pembangunan infrastruktur daerah
Persentase kondisi mantap jalan kabupaten
% 37,87 44,00 43,17 98,11
!25
Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari
% 58,87 60,87 60,38 99,20
Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum
% 67,00 71,50 67,83 94,87
Persentase RT berakses sanitasi
% 60,00 63,58 61,37 96,52
Persentase penanganan luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan
% 22,10 37,68 44,30 117,57
2. Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup
Tingkat pencemaran air (baku mutu)
% 85,68 84,68 84,68 100,00
Tingkat pencemaran udara (baku mutu)
% 9,15 8,65 8,65 100,00
Persentase Penanganan Sampah
% 6,16 10,00 26,97 269,70
3. Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang menjungjung tinggi nilai-nilai akhlak mulia
Persentase capaian zakat infak dan sodakoh
% 59,71 61,73 76,82 125,45
4. Menurunnya PMKS
Persentase Penurunan PMKS
% 25 24,87 24,70 100,68
No Kinerja Utama IKU Satuan Kondisi Tahun 2016
Target Tahun 2017
Realisasi Tahun 2017
Capaian (%)
!26
5. Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata
Indeks pendidikan
Indeks 0,5503 0,5896 0,5548 94,10
6. Meningkatnya akses dan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata
Indeks kesehatan
Indeks 0,7598 0,7604 0,7603 99,99
7. Menguatnya ekonomi daerah
Laju pertumbuhan ekonomi
% 6,39 5,98 6,03 100,84
Nilai investasi PMA/PMDN
Rp. Trilyun
1,43 1,34 0,72 52,17
Indeks Daya beli masyarakat
Indeks 0,5956 0,5940 0,6054 101,92
Tingkat pengangguran terbuka
% - 10,02 10,10 99,20
8. Berkurangnya kemiskinan
Persentase penduduk miskin
% 11,62 10,41 10,58 98,37
9. Meningkatnya ekonomi sector agribisnis dan pariwisata
Nilai PDRB sektor Perdagangan
Rp. Milyar
6,357 6,546 7,227 110,40
Nilai PDRB sektor Pariwisata
Rp. Milyar
2,056 3,241 3,695 117,92
Nilai PDRB sektor Pertanian
Rp. Milyar
11,948 12,084 12,777 105,73
10. Mantapnya ketahanan pangan masyarakat
Skor pola pangan harapan
% 67,20 69,00 68,7 99,57
11. Meningkatnya pelayanan public yang transparan dan akuntabel
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan public
% - 70,05 79,94 113,39
No Kinerja Utama IKU Satuan Kondisi Tahun 2016
Target Tahun 2017
Realisasi Tahun 2017
Capaian (%)
!27
Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur
III.1.2 Pengukuran dan Analisis Kinerja
Capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini merupakan
capaian kinerja tahun pertama mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun
2016-2017.
Sasaran 1 Misi 1 terdiri dari 5 indikator, dengan focus pembangunan
infrastruktur. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021, tema
pembangunan Kabupaten Cianjur pada tahun 2017 adalah pembangunan
infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan,
pemerintahan dan keagamaan. Tahun 2017 merupakan tahun pertama dalam
tahapan pembangunan dalam periode 2016-2021 yang difokuskan pada program
infrastruktur, terutama untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
12. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik
Opini BPK Opini WTP ke 2
WTP ke 3
WTP 100,00
No Kinerja Utama IKU Satuan Kondisi Tahun 2016
Target Tahun 2017
Realisasi Tahun 2017
Capaian (%)
!28
Misi 1
SASARAN 1
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur
Tabel 3.3 Indikator 1 Sasaran 1 Misi 1
Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Cianjur
Capaian kinerja Persentase kondisi mantap jalan kabupaten tahun 2017
mencapai 43,17% atau 98,11% dari target 44,00%. Realisasi persentase kondisi
jalan mantap mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun
sebelumnya yaitu 5,3%. Peningkatan tersebut didukung alokasi anggaran sebesar
Rp. 528.512.279.395,00 atau 28,70% dari total jumlah belanja langsung dalam
APBD untuk penataan infrastruktur.
Grafik 3.1 Perkembangan Realisasi Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten
Tahun 2012-2017
! Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Cianjur
No Indikator Kinerja Satuan
Kondisi Tahun 2016
Target Tahun 2017
Realisasi Tahun 2017
Capaian (%)
Target Akhir
RPJMD
Capaian Tahun 2017
Terhadap Target Akhir
RPJMD
Keterangan
1. Persentase kondisi mantap jalan kabupaten
% 37,87 44,00 43,17 98,11 70,00 61,67 Tidak tercapai
persentase km
!29
Perkembangan panjang jalan dalam kondisi mantap dari tahun 2012
sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan 63.740 km. Pada tahun 2017
ini panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap yaitu 561.943 km dari target
572.747 km.
Kondisi sebagian besar jalan kabupaten di Cianjur masih sangat
memprihatinkan, sehingga Pemerintah Kabupaten Cianjur mengalokasikan
anggaran yang sangat besar untuk penataan infrastruktur jalan dan jembatan
tersebut. Kondisi ini memang masih sangat jauh dibandingkan dengan capaian
Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 sudah mencapai 97,80%. Capaian
persentase kondisi jalan mantap kabupaten tahun 2017 dibandingkan dengan
target akhir RPJMD baru mencapai 61,04%.
Indikator selanjutnya yaitu persentase tersedianya air baku untuk
memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari dengan capaian 99,20%.
Tabel 3.4 Indikator 2 Sasaran 1 Misi 1
Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Minimal Pokok Sehari-hari
Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Cianjur
No Indikator Kinerja Satuan
Kondisi Tahun 2016
Target Tahun 2017
Realisasi Tahun 2017
Capaian (%)
Target Akhir
RPJMD
Capaian Tahun 2017
Terhadap Target Akhir
RPJMD
Keterangan
2. Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari
% 58,87 60,87 60,38 99,20 68,87 87,67 Tidak tercapai
!30
Gambar 3.3 : Peningkatan Jalan Banyuning-Cimaragang Kec. Cidaun
Air baku adalah air yang akan digunakan untuk input pengolahan air
minum yang memenuhi mutu air baku. Air baku yang diolah menjadi air minum
dapat berasal dari sumber air bawah tanah, sumber air permukaan dan air laut.
Untuk memenuhi kebutuhan air baku bagi masyarakat Kabupaten Cianjur telah
menetapkan ukuran kinerja melalui persentase tersedianya air baku untuk
memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari dengan realisasi pada tahun 2017
mencapai 60,38% atau 99,20% dari target 60,87%. Realisasi persentase
tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari pada
tahun 2017 tersebut mengalami peningkatan 1,51% dari tahun sebelumnya.
Grafik 3.2 Perkembangan Realisasi Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi
Kebutuhan Pokok Minimal Sehari-hari Tahun 2015-2017
! Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Cianjur
Realisasi persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan
pokok minimal sehari-hari selama 3 (tiga) tahun terakhir terus mengalami
peningkatan. Adapun capaian kinerja tahun 2017 terhadap target akhir RPJMD
mencapai 90,58%. Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal ketersediaan air
baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari secara nasional
adalah 68,87% dan harus diselesaikan pada tahun 2014. Sampai dengan tahun
2017, Pemerintah Kabupaten Cianjur baru menyelesaikan 90,58% dari target
kinerja tersebut.
57
58
59
60
61
2015 2016 2017
57.87
58.87
60.38
!31
Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum dan
persentase rumah tangga berakses sanitasi merupakan dua indicator yang saling
berkaitan. Kedua indicator tersebut sangat berperan dalam meningkatkan kualitas
lingkungan masyarakat. Akses air minum bagi masyarakat merupakan kebutuhan
dasar bagi lingkungan sehat. Sedangkan sanitasi adalah usaha kesehatan
masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap berbagai faktor
lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Selanjutnya sanitasi
dasar adalah sanitasi minimum yang diperlukan untuk menyediakan lingkungan
sehat yang memenuhi syarat kesehatan yang menitikberatkan pada pengawasan
berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia.
Upaya sanitasi dasar meliputi penyediaan air bersih, pembuangan kotoran
manusia (jamban).
Menurut Permenkes RI Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang
Persyaratan Kualitas Air Minum, air minum adalah air yang melalui proses
pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan
dapat langsung diminum. Secara nasional, 28,86% rumah tangga di Indonesia
tidak memiliki akses terhadap air minum yang bersih pada tahun 2016. Sedangkan
di Kabupaten Cianjur sampai dengan tahun 2016, persentase rumah tangga yang
mendapatkan akses air minum mencapai 67%, sedangkan pada tahun 2017
mencapai 67,83% atau 94,87% dari target 71,5%. Realisasi tahun 2017 tersebut
mengalami peningkatan 0,83% dari tahun sebelumnya. Kurangnya akses air
minum bersih ini menghabat penyerapan makanan dan zat gizi secara aman dan
berkontribusi terhadap tingginya masalah gizi.
!32
Tabel 3.5 Indikator 3 dan 4 Sasaran 1
Persentase Rumah Tangga Yang Mendapat Akses Air Minum Dan Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi
Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Cianjur
Sumber air utama yang digunakan oleh masyarakat Kabupaten Cianjur
adalah sumur/mata air terlindung yaitu sebanyak 38,82%. Rincian sumber air
utama yang digunakan ruman tangga untuk minum dapat dilihat pada tabel berikut
ini :
Tabel 3.6 Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik dan Sumber Air Utama
Yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Minum, 2017
Sumber : BPS Kabupaten Cianjur
No Indikator Kinerja Satuan
Kondisi Tahun 2016
Target Tahun 2017
Realisasi Tahun 2017
Capaian (%)
Target Akhir
RPJMD
Capaian Tahun 2017
Terhadap Target Akhir
RPJMD
Keterangan
3. Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum
% 67,00 71,50 67,83 94,87 90,00 75,37 Tidak tercapai
4. Persentase RT berakses sanitasi
% 60,00 63,58 61,37 96,52 83,77 73,26 Tidak tercapai
!33
Grafik 3.3 Capaian Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air Minum
dan Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Tahun 2015-2017
!Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Cianjur
Seiring dengan capaian kinerja persentase rumah tangga yang mendapatkan akses
air minum, persentase rumah tanga berakses sanitasi juga mengalami peningkatan.
Persentase rumah tangga berakses sanitasi
pada tahun 2017 mencapai 61,37% atau
96,52% dari target 63,58%. Capaian tahun
2017 tersebut mengalami peningkatan
1,37% dari tahun sebelumnya. Selain
akses air minum dan sanitasi, penanganan
masalah pemukiman kumuh menjadi
priori tas pembangunan di bidang
infrastruktur.
58
59.75
61.5
63.25
65
2015 2016 2017
58.58 58.76
60.55
64.51
59.46
60.29
Air Minum Sanitasi
!34
Gambar 3.2 : Pembangunan MCK
Munculnya permukiman kumuh di Kabupaten Cianjur, disebabkan oleh
dua faktor yaitu faktor fisik dan faktor nonfisik. Faktor fisik lebih cenderung pada
tersedianya lahan di perkotaan yang semakin berkurang menyebabkan para
penduduk membuat permukiman di lahan-lahan yang tidak diperuntukkan,
contohnya bantaran sungai, sawah, rawa dan lahan terbuka lainnya. Sedang faktor
nonfisik disebabkan karena tingginya harga lahan untuk membuat perumahan
menjadikan para penduduk, khusunya penduduk dengan tingkat ekonomi
menengah kebawah bermukim di daerah-daerah yang ilegal karena
ketidakmampuan untuk membeli lahan-lahan tersebut. Berikut ini Gambaran
Kawasan Kumuh di Wilayah Perkotaan Kabupaten Cianjur.
Gambar 3.5 Peta Kawasan Kumuh
! Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Cianjur
!35
Sesuai dengan SK Bupati Nomor 648/Kep.196-Tarkim/2014 tentang penetapan
lokasi kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Cianjur Daftar Lokasi Kawasan
Permukiman Kumuh di Kabupaten Cianjur yaitu :
Tabel 3.7 Lokasi Kawasan Kumuh di Wilayah Perkotaan
Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Cianjur
Persentase penanganan luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan pada
tahun 2017 mencapai 44,30% atau 117,57% dari target 37,68%, mengalami
peningkatan 15,58% dari capaian tahun sebelumnya.
Tabel 3.8 Indikator 5 Sasaran 1 Misi 1
Persentase Penanganan Luasan Pemukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan
Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Cianjur
No Desa/Kelurahan/Kecamatan Nama Kawasan Rukun Warga Luas (Ha)
1. Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur
Cimenteng 10,13,19,20,21 3,2
2. Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur
Pabuaran, Pasarbeas, Pataruman,
Gang Rinjani
05,06,07,18,20 11 14
8,0 4,0 4,3
3. Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur
Bantaran sungai, Loji
07,09 18
5,0 3,0
4. Desa Babakankaret Kecamatan Cianjur
Kareo 02,11 4,4
5. Desa Sindangjaya Kecamatan Cipanas
Dusun I 01 2,5
Jumlah 34,4
No Indikator Kinerja Satuan
Kondisi Tahun 2016
Target Tahun 2017
Realisasi Tahun 2017
Capaian (%)
Target Akhir
RPJMD
Capaian Tahun 2017
Terhadap Target Akhir
RPJMD
Keterangan
5. Persentase penanganan luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan
% 22,10 37,68 44,30 117,57 100,00 44,30 Tercapai
!36
Capaian persentase penanganan luasan pemukiman kumuh di kawasan
perkotaan merupakan satu-satunya indikator kinerja yang mencapai/melebihi
target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2017.
Grafik 3.4 Capaian Persentase Penanganan Luasan Pemukiman Kumuh Di Kawasan
Perkotaan Tahun 2015-2017
! Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Cianjur
Secara umum permasalahan yang ditemui pada sasaran 1 misi 1 antara
lain :
• Permasalahan administrasi dalam proses lelang untuk bidang infrastruktur.
• kesadaran masyarakat dalam partisipasi penyediaan infrastruktur masih kurang.
• masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi standar pola hidup
sehat di lingkungannya.
Solusi yang telah dilakukan :
• melaksanakan proses lelang lebih awal agar tidak terjadi keterlambatan
administrasi dalam pembangunan infrastruktur.
• meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan infrastruktur melalui
swadaya (kegiatan “GOROL (Gotong Royong Lobaan)”.
• melaksanakan sosialisasi pola hidup sehat dan meningkatkan pebangunan
sarana dan prasarana lingkungan sehat.
0.00
4.50
9.00
13.50
18.00
2015 2016 2017
9.30
17.14 17.15
!37
Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa
ditunda lagi dan menjadi tanggung jawab seluruh insan di muka bumi. Upaya
pemerintah utuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur bagi rakyatnya tanpa
harus menimbulkan kerusakan lingkungan ditindaklanjuti dengan menyusun
program pembangunan berkelanjutan yang disebut dengan pembangunan
berwawasan lingkungan. Sesuai dengan misi I RPJMD Kabupaten Cianjur, bahwa
Pemerintah Kabupaten Cianjur akan meningkatkan pembangunan infrastruktur
yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan.
Tabel 3.9 Indikator 1 Sasaran 2 Misi 1
Tingkat Pencemaran Air
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Cianjur
Pemeriksaan mutu/kualitas air dilakukan untuk 20 sungai yaitu sungai
Cisokan, sungai Cianjur, sungai Cisarua Gede, sungai Cibinong, sungai
Cikondang, sungai Cikondang (Cibeber), sungai Cijedil, sungai Cikundul Hulu,
No Indikator Kinerja Satuan
Kondisi Tahun 2016
Target Tahun 2017
Realisasi Tahun 2017
Capaian (%)
Target Akhir
RPJMD
Capaian Tahun 2017
Terhadap Target Akhir
RPJMD
Keterangan
1. Tingkat pencemaran air (baku mutu)
% 85,68 84,68 84,68 100,00 80,68 80,63 Tercapai
!38
Misi 1
SASARAN 2
Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup
sungai Cikundul Hilir, sungai Muara Cirata, sungai Cibalapulang, sungai
Cijampang, sungai Cilumut, sungai Cibuni Hulu, sungai Cibuni Hilir, sungai
Cisokan, sungai Cikadu, sungai Cisadea, sungai Cidamar dan sungai Cipandak
dengan kondisi :
• Kelas A (baik sekali) : 3 sungai
• Kelas B (baik) : 10 sungai
• Kelas C (sedang) : 7 sungai
Berdasarkan hasil skorsing penentuan mutu air sungai, secara umum masih dalam
kondisi cemar sedang (C) dengan tidak terukurnya pencemaran limbah domestic
rumah tangga melalui saluran atau ke semai. Tingkat pencemaran air tahun 2017
mencapai 100% dari target 84,68% dan mengalami penurunan dari tahun
sebelumnya yang mencapai 85,68%.
Tabel 3.10 Indikator 2 Sasaran 2 Misi 1 Tingkat Pencemaran Udara
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Cianjur
Tingkat pencemaran udara pada tahun 2017 telah memenuhi target kinerja
yang ditetapkan yaitu 8,65% dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya
yang mencapai 9,15%. Output dari upaya yang dilakukan dalam rangka
menurunkan tingkat pencemaran udara ini antara lain ketersediaan biodegester,
penanaman pohon dan pemeliharaan taman kota serta mewajibkan adanya
cerobong asap pada setiap kegiatan usaha yang dapat meminimalisir pencemaran
udara.
No Indikator Kinerja Satuan
Kondisi Tahun 2016
Target Tahun 2017
Realisasi Tahun 2017
Capaian (%)
Target Akhir
RPJMD
Capaian Tahun 2017
Terhadap Target Akhir
RPJMD
Keterangan
2. Tingkat pencemaran udara (baku mutu)
% 9,15 8,65 8,65 100,00 6,65 69,92 Tercapai
!39
Tabel 3.11 Indikator 3 Sasaran 2 Misi 1
Persentase Penanganan Sampah
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Cianjur
Persentase penanganan sampah tahun 2017 mencapai 23,41% ini meliputi
cakupan wilayah pelayanan sebanyak 11 (sebelas) kecamatan, yaitu : 1. Kecamatan Cianjur
2. Kecamatan Cipanas
3. Kecamatan Cilaku
4. Kecamatan Karangtengah
5. Kecamatan Ciranjang
6. Kecamatan Sukaluyu
7. Kecamatan Pacet
8. Kecamatan Cugenang
9. Kecamatan Warungkondang
10. Kecamatan Haurwangi
11. Kecamatan Cibeber
dengan rata-rata volume sampah yang terangkut ke TPA sebanyak 152.040 kg/
hari.
Gambar 3.6 : Aktivitas Penanganan Sampah
Dalam rangka mewujudkan Cianjur Bersih dan Lestari, Pemerintah
Kabupaten Cianjur meluncurkan Program Zero Waste (ZW) 09 bersih sampah jam
09.00 WIB di wilayah pelayanan pada jalan protocol. Upaya penanganan sampah
No Indikator Kinerja Satuan
Kondisi Tahun 2016
Target Tahun 2017
Realisasi Tahun 2017
Capaian (%)
Target Akhir
RPJMD
Capaian Tahun 2017
Terhadap Target Akhir
RPJMD
Keterangan
3. Persentase Penanganan Sampah
% 6,16 10,00 23,41 234,10 25 93,64 Tercapai
!40
di Kabupaten Cianjur dilayani dengan fasilitas 17 (tujuh belas) unit dumptruck, 4
(empat) unit armroll dengan 30 (tiga puluh) container, 3 (tiga) unit mobil patrol
sampah, 14 (empat belas) unit motor sampah dan 62 (enam puluh dua) orang
penyapu dengan menghasilkan timbulan sampah yang terangkut ke TPA sekitar
135 ton berbanding dengan 279 m3/hari. Selain itu dilakukan juga upaya
kampanye pengelolaan sampah melalui Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor !41
602/0523/DLH/2017 tentang jadwal pembuangan sampah mulai jam 18.00 s/d
04.00 WIB pada tempat pembuangan sampah, masyarakat dihimbau untuk
membuang sampah satu kali setiap harinya pada malam hari di tempat sampah
yang telah ditentukan. Peran serta masyarakat juga dilibatkan dalam pengelolaan
persampahan dengan adanya kelompok bank sampah sebanyak 32 (tiga puluh
dua) kelompok dan kelompok pengeola TPS3R sebanyak 4 kelompok. Sampah
tidak seluruhnya dibuang ke TPA, namun ada yang diolah kembali antara lain
dengan menjadikan kompos.
Walaupun secara umum pencapaian sasaran sudah memenuhi target
kinerja yang telah ditetapkan, namun masi terdapat permasalahan antara lain
masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mentaati jadwal pembuangan
sampah. Adapun solusi yang telah dilakukan adalah melaksanakan sosialisasi dan
terus menggerakan program Zero Waste (ZW) 09 serta gerakan “Jumat Bersih”
dengan cara membersihkan sungai-sungai di wilayah perkotaan.
!41
Upaya pembentukan karakter masyarakat Kabupaten Cianjur yang lebih
maju dan agamis terus dilakukan melalui berbagai program keagamaan.
Pembentukan karakter masyarakat Kabupaten Cianjur tersebut, dilaksanakan
dalam 7 (tujuh) program keagamaan, yaitu : Gerakan shalat berjamaah, Gerakan
ashar mengaji, Gerakan mencintai anak yatim, Gerakan aku suka shodaqoh,
Gerakan peduli fakir miskin, Gerakan cianjur anti maksiat, Gerakan mewujudkan
kampung peradaban keluarga berakhlakul karimah.
Dari ketujuh program keagamaan tersebut terdapat 3 (tiga) program yang
dapat diukur pencapaiannya melalui capaian zakat infak shodaqoh sebagaimana
dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 3.12 Indikator 1 Sasaran 2 Misi 2
Persentase capaian zakat infak sodakoh
Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Cianjur
No Indikator Kinerja Satuan
Kondisi Tahun 2016
Target Tahun 2017
Realisasi Tahun 2017
Capaian (%)
Target Akhir
RPJMD
Capaian Tahun 2017
Terhadap Target Akhir
RPJMD
Keterangan
1. Persentase capaian zakat infak dan sodakoh
% 59,71 61,73 76,82 125,45 100,00 76,82 Tercapai
!42
Misi 2
SASARAN 1
Meningkatnya Sikap dan Perilaku Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Akhlak
Mulia
Capaian zakat infak sodakoh pada tahun 2017 mencapai 76,82% atau
125% dari target 61,73%.
Grafik 3.5 Penerimaan Zakat Infaq Shodaqoh
Tahun 2015-2017
!
Sumber : BAZNAS Kabupaten Cianjur
Capaian zakat infak shodaqoh tersebut didukung oleh program keagamaan
yang selama ini dilaksanakan oleh para pejabat dan PNS di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cianjur dan seluruh komponen masyarakat Kabupaten
Cianjur lainnya. Para pejabat dan PNS di Kabupaten Cianjur dihimbau untuk
menyalurkan zakat penghasilan sebesar 2,5% melalui BAZNAS Kabupaten
Cianjur dan khusus bagi para pejabat dihimbau memberikan infak (santunan) bagi
anak-anak yatim secara rutin setiap bulan.
zakat mal langsung zakat mal via UPZzakat fitrah langsung zakat fitrah via UPZinfak/sedekah DSKL langsung infak/sedekah DSKL via UPZ
!43
Permasalahan social saat ini dirasakan semakin kompleks yang disebabkan
oleh berbagai factor, baik social, ekonomi, politik maupun budaya. Kemajuan
teknologi dan informasi yang semakin pesat juga memberikan dampak pada
perubahan gaya hidup masyarakat yang mengakibatkan perkembangan suatu
wilayah berjalan lebih cepat. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat
sehingga kebutuhan hidup pun semakin meningkat, namun hal ini tidak diimbangi
dengan ketersediaan dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya.
Menghadapi permasalahan social ini, Pemerintah Kabupaten Cianjur
menjadikan penganangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
sebagai salah satu program prioritas dengan terus mentargetkan penurunan PMKS
secara bertahap.
Persentase penurunan PMKS pada tahun 2017 mencapai 24,70% atau
100,68% dari target 24,87%, mengalami penurunan 0,17 poin. Jumlah PMKS
pada tahun 2016 mencapai 158.299 jiwa dan yang telah ditangani baru 612 jiwa
dari target 1.583 jiwa.
!44
Misi 2
SASARAN 2
Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Tabel 3.13 Indikator 1 Sasaran 2 Misi 2
Persentase Penurunan PMKS
Sumber : Dinas Sosial Kab. Cianjur
Dalam Indeks Pembangunan Manusia IPM, Indeks Pendidikan memiliki
kontribusi yang cukup besar melalui peningkatan aksesibilitas dan pelayanan
pendidikan yang bermutu dan merata.
Tabel 3.14 Indikator 1 Sasaran 1 Misi 3
Indeks Pendidikan
Sumber : BPS Kabupaten Cianjur
No Indikator Kinerja Satuan
Kondisi Tahun 2016
Target Tahun 2017
Realisasi Tahun 2017
Capaian (%)
Target Akhir
RPJMD
Capaian Tahun 2017
Terhadap Target Akhir
RPJMD
Keterangan
1.Persentase Penurunan
PMKS% 25 24,87 24,70 100,68 20,87 81,65 Tercapai
No Indikator Kinerja Satuan
Kondisi Tahun 2016
Target Tahun 2017
Realisasi Tahun 2017
Capaian (%)
Target Akhir
RPJMD
Capaian Tahun 2017
Terhadap Target Akhir
RPJMD
Keterangan
1. Indeks pendidikan Indeks 0,5503 0,5896 0,5548 94,10 0,6058 91,58 Tidak
Tercapai
!45
Misi 3
SASARAN 1
Meningkatnya Aksesibilitas dan Pelayanan Pendidikan yang Bermutu dan Merata
Komponen pendukung ketercapaian indeks pendidikan ini adalah rata-rata lama
sekolah dan harapan lama sekolah.
Grafik 3.6 Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah
Tahun 2012-2017
! Sumber : BPS Kabupaten Cianjur
Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa rata-rata lama sekolah di
Kabupaten Cianjur baru mencapai 6,71, artinya lulus SD namun belum lulus SMP.
Upaya Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam meningkatkan indeks pendidikan
dilakukan dengan meningkatkan layanan pendidikan pada seluruh jenjang
pendidikan, terutama pendidikan dasar.
Secara umum permasalahan pada sasaran 1 misi 3 adalah masih rendahnya
rata-rata lama sekolah dan belum optimalnya upaya peningkatan harapan lama
sekolah. Adapun solusi yang dilakukan antara lain memfokuskan program/
kegiatan pada pendidikan non formal dan meningkatkan jumlah sekolah-sekolah
pada jenjang lanjutan dengan kelas jauh (SMP/SMA/SMK).
Rata-rata lama sekolah Harapan lama sekolah
!46
Tabel 3.15 Indikator 1 Sararan 2 Misi 3
Indeks Kesehatan
Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur
Salah satu agenda MDGs yang belum tercapai sampai dengan tahun 2015
adalah masalah kesehatan, selanjutnya dilanjutkan dengan SDGs. Capaian indeks
kesehatan pada tahun 2017 mencapai 0,7603 atau 99,99% dari target 0,7604
mengalami peningkatan 0,0005 poin. Adapun capaian tahun 2017 terhadap target
akhir RPJMD mencapai 99,80%. Salah satu komponen pendukung peningkatan
indeks kesehatan adalah Angka Harapan Hidup, data terakhir angka harapan hidup
di Kabupaten Cianjur yaitu 69,39. Dibandingkan dengan capaian pada tingkat
Provinsi Jawa Barat yang sudah mencapai 74,44, Angka Harapan Hidup
Kabupaten Cianjur mencapai 95,79%. Perkembangan Angka Harapan Hidup
Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
No Indikator Kinerja Satuan
Kondisi Tahun 2016
Target Tahun 2017
Realisasi Tahun 2017
Capaian (%)
Target Akhir
RPJMD
Capaian Tahun 2017
Terhadap Target Akhir
RPJMD
Keterangan
1. Indeks kesehatan Indeks 0,7598 0,7604 0,7603 99,99 0,7619 99,80 Tidak
Tercapai
!47
Misi 3
SASARAN 2
Meningkatnya Akses dan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Merata
Grafik 3.7 Angka Harapan Hidup Kabupaten Cianjur
Tahun 2014-2017
Sumber : BPS Kabupaten Cianjur,
Situasi derajat kesehatan Kabupaten Cianjur dapat dilihat dari angkat kematian
dan angka kesakitan.
A. Angka Kematian
Grafik 3.8 Perkembangan Jumlah Kematian Ibu dan Bayi
Tahun 2013-2017
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Cianjur
!48
0
75
150
225
300
2013 2014 2015 2016 2017
45 49 4934 26
234
172185
170160
Jumlah Kematian Ibu Jumlah Kematian Bayi
68.9
69.05
69.2
69.35
69.5
2014 2015 2016 2017
69.08
69.28
69.3969.42
Jumlah kematian ibu pada tahun 2017 sebanyak 26 orang
mengalami penurunan 30,76% dari tahun sebelumnya. Kematian ibu ini
disebabkan berbagai faktor antara lain ibu mengalami pendarahan, ibu
mengalami PEB atau eklamsi dan ibu yang terkena infeksi. Untuk jumlah
kematian bayi pada tahun 2017 juga masih tinggi yaitu 160 bayi, namun
jumlah tersebut mengalami penurunan 6,25% dari tahun sebelumnya.
Rata-rata penyebab kematian bayi disebabkan karena sebab asfiksia, sebab
BBLR, sebab sespsis, sebab kelainan kongenital dan tetanus neonatorum.
Grafik 3.9 Prevalensi Gizi Buruk dan Cakupan Persalinan oleh Tenaga
Kesehatan Tahun 2015-2017
!
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Cianjur
Upaya untuk menekan angka kematian ibu dan bayi terus dilakukan
dengan menurunkan prevalensi gizi buruk dan meningkatkan cakupan
persalinan oleh tenaga kesehatan. Kasus gizi buruk yang mendapat
perawatan di RSUD Cianjur sebanyak 20 orang dan meninggal sebanyak 7
orang karena gizi buruk dan penyakit penyerta dan 149 anak mendapat
perawatan rawat jalan di puskesmas. Sementara untuk cakupan persalinan
oleh tenaga kesehatan pada tahun 2017 mencapai 89,50%. Upaya
Prevalensi Gizi Buruk Cakupan Persalinan oleh nakes
!49
meningkatkan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan dilakukan dengan
meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan untuk kegawatdaruratan
sesuai dengan kewenangan di masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan
seta optimalisasi pemanfaatan system rujukan (SIJAGOAN) dalam
pelayanan rujukan yang efektif.
B. Angka Kesakitan
Untuk meningkatkan angka
harapan hidup, dilakukan upaya
untuk menekan angka kesakitan
d e n g a n p e n c e g a h a n ,
pemberantasan, pengendalian
penyakit menular dan tidak
menular. Beberapa program
dilakukan antara lain dengan
meningkatkan cakupan desa UCI
dan penanganan pasien baru TB BTA+ dan meningkatkan jumlah
puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa.
Permasalahan yang ditemui pada sasaran 2 misi 3 antara lain
belum optimalnya kegiatan untuk meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat dan perilaku hidup sehat masyarakat yang masih rendah.
Adapun solusi yang dilakukan yaitu penambahan tenaga kesehatan di
masyarakat dan peningkatkan sanitasi serta jamban keluarga.
!50
Gambar 3.7 : Ilustrasi Imunisasi Sumber : beritasatu.com (Rabu, 11 Oktober 2017 | 19:06 WIB)
Pendapatan regional perkapita merupakan salah satu indicator untuk
mengukur tingkat kesejaheraan/kemakmuran masyarakat dari aspek pendapatan.
Pendapatan regional perkapita meningkat secara bertahap dari tahun ke tahun
dapat digunakan sebagai ukuran untuk melihat perkembangan pendapatan
penduduk. Laju pertumbuhan PDRB perkapita dipengaruhi oleh dua factor, yaitu
pertumbuhan ekonomi dan pertumbunan penduduk. Apabila pertumbuhan
ekonomi lebih besar dari pertumbuhan penduduk maka perumbuhan PDRB
perkapita akan tinggi, demikian pula sebaliknya.
Tabel 3.16 Indikator 1 Sararan 3 Misi 3 Laju Pertumbuhan Ekonomi
Sumber : BPS dan Bappeda Kab. Cianjur
Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cianjur pada tahun 2017 mencapai
6,03 atau 100,84% dari target 5,98. Walaupun capaian kinerja tahun 2017 ini telah
melebihi target yang telah ditetapkan, namun capaian ini melambat dibandingkan
No Indikator Kinerja Satuan
Kondisi Tahun 2016
Target Tahun 2017
Realisasi Tahun 2017
Capaian (%)
Target Akhir
RPJMD
Capaian Tahun 2017
Terhadap Target Akhir
RPJMD
Keterangan
1. Laju pertumbuhan ekonomi
% 6,39 5,98 6,03 100,84 6,24 96,63 Tercapai
!51
Misi 3
SASARAN 3
Menguatnya Ekonomi Daerah
pada tahun sebelumnya yang mencapai 6,39. Adapun capaian tahun 2017 terhadap
target akhir kinerja yaitu 99,63%.
Grafik 3.10 Laju Pertumbuhan Ekonomi
Tahun 2011-2017
!
Sumber : BPS dan Bappeda Kab. Cianjur
Tabel 3.17 Indikator 2 Sasaran 3 Misi 3 Nilai investasi PMA/PMDN
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Investasi merupakan bentuk kepercayaan para investor terhadap
Kabupaten Cianjur dan dengan hadirnya investor tersebut dapat membantu sisi
perekonomian masyarakat Kabupaten Cianjur. Nilai investasi PMA/PMDN
Kabupaten Cianjur pada tahun 2017 mencapai Rp. 0,72 Triliyun atau 52,17% dari
target Rp. 1,34 Triliyun. Capaian kinerja tahun 2017 dibandingkan dengan target
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
4.89
5.80
4.89 5.065.47
6.396.03
6.50 6.50 6.33
5.09 5.045.67 5.90
6.17 6.035.56
5.01 4.88 5.02
7.10
Nasional Jawa Barat Cianjur
No Indikator Kinerja Satuan
Kondisi Tahun 2016
Target Tahun 2017
Realisasi Tahun 2017
Capaian (%)
Target Akhir
RPJMD
Capaian Tahun 2017
Terhadap Target Akhir
RPJMD
Keterangan
2 Nilai investasi PMA/PMDN
Rp. Trilyun
1,43 1,34 0,72 52,17 1,42 50,70 Tidak Tercapai
!52
akhir RPJMD mencapai 50,70% dan apabila dibandingkan dengan target Provinsi
Jawa Barat, capaian kinerjanya mencapai 0,59% (target Provinsi Jawa Barat :
121,80-138,85).
Grafik 3.11 Nilai Investasi PMA/PMDN (milyar)
Tahun 2015-2017
! Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pertumbuhan nilai investasi tahun 2017 mengalami penurunan
dibandingkan capaian pada tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan ada masalah
regulasi yang harus disesuaikan kembali. Selain itu rata-rata lama proses perijinan
yang baru mencapai 7 hari pun menjadi hambatan dalam proses investasi di
Kabupaten Cianjur.
Tabel 3.18 Indikator 3 Sasaran 3 Misi 3 Indeks Daya Beli Masyarakat
Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur
PMA PMDN
No Indikator Kinerja Satuan
Kondisi Tahun 2016
Target Tahun 2017
Realisasi Tahun 2017
Capaian (%)
Target Akhir
RPJMD
Capaian Tahun 2017
Terhadap Target Akhir
RPJMD
Keterangan
3 Indeks Daya beli masyarakat
Indeks 0,5956 0,5940 0,6054 101,92 0,598 101,23 Tercapai
!53
Parameter terpenting dalam mengukur pembangunan daerah adalah
meningkatnya pendapatan masyarakat. Daya beli masyarakat adalah salah satu
alah ukur yang dapat mengestimasi pendapatan masyarakat secara riil. Capaian
indeks daya beli masyarakat Kabupaten Cianjur pada tahun 2017 yaitu 0,6054
atau 101,92% dari target 0,5940. Capaian tersebut selain mengalami peningkatan
dari tahun sebelumnya, juga telah melebihi target akhir RPJMD dengan capaian
101,23% dari target 0,5980.
Tabel 3.19 Indikator 4 Sasaran 3 Misi 3
Tingkat Pengangguran Terbuka
Sumber : BPS Kabupaten Cianjur
Tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu acuan bagi
Kabupaten Cianjur untuk membuka lapangan kerja baru. Pada tahun 2017, dari
2,256 juta penduduk Kabupaten Cianjur, tingkat pengangguran terbuka mencapai
10,10% atau 99,20% dari target 10,02% dan mencapai 98,90% dari target akhir
RPJMD. Berdasarkan data BPS Kabupaten Cianjur, tahun 2016 tidak
dilaksanakan penghitungan tingkat
pengangguran terbuka.
P a d a t a h u n 2 0 1 5 , t i n g k a t
pengangguran terbuka mencapai 10,06%,
dengan demikian mengalami penurunan
0,04%. Upaya untuk menekan tingkat
pengangguran terbuka ini dilakukan
melalui peningkatan penyerapan tenaga
kerja dalam dunia kerja dan penempatan
No Indikator Kinerja Satuan
Kondisi Tahun 2016
Target Tahun 2017
Realisasi Tahun 2017
Capaian (%)
Target Akhir
RPJMD
Capaian Tahun 2017
Terhadap Target Akhir
RPJMD
Keterangan
4 Tingkat pengangguran terbuka
% 10,06 (data 2015)
10,02 10,10 99,20 9,99 98,90 Tidak Tercapai
!54
Gambar 3.8 : Job Fair PT. Pou Yuen, 19-20 Sept 2017 di Gedung Assakinah
transmigran di wilayah transmigrasi.
Penempatan tenaga kerja formal (melalui perusahaan, BKK dan PPTKIS)
pada tahun 2017 sebanyak 10.203 orang dari jumlah pencari kerja yan terdaftar
sebanyak 29.955 orang.
Membuka lapangan kerja baru merupakan salah satu janji Bupati yaitu
membuka 100.000 lapangan pekerjaan baru. Selama periode kepemimpinan
Bupati/Wakil Bupati Cianjur sejak dilantik tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan
akhir 2017, pencari kerja yang telah ditempatkan (baik secara formal dan
informal) sebanyak 27.020 orang dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 3.20 Penempatan Percari Kerja di Kabupaten Cianjur
18 Mei 2016 s/d 31 Desember 2017
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Cianjur
Secara umum permasalahan yang ditemui pada sasaran 3 misi 3 antara lain
adanya moratorium alih fungsi lahan menunggu revisi Perda tentang RTRW
Kabupaten Cianjur yang mengakibatkan investor belum bisa menanamkan
investasi pada beberapa wilayah di Kabupaten Cianjur. Selanjutnya masih
rendahnya minat masyarakat untuk berwirausaha mengakibatkan masih
banyaknya pengangguran. Solusi yang telah dilakukan antara lain
menyempurnakan regulasi terkait dengan alih fungsi lahan seperti pencetakan
sawah baru untuk mengganti lahan sawah yang dikonversi menjadi fungsi lain.
No Uraian Jumlah pencari kerja yang ditempatkan
1. Penempatan tenaga kerja berdasarkan laporan dari perusahaan (WLP) dan BKK selama tahun 2017
6.562
2. Rekuitmen CTKI luar negeri melalui PPTKIS selama tahun 2017
941
3. Penyerapan tenaga kerja dalam program/kegiatan fisik dan non fisik yang diselenggaran Pemkab Cianjur pada tahun 2017
13.936
4. Penempatan tenaga kerja formal dan informal sejak tanggal 18 Mei 2016 s/d 31 Desember 2016
5.581
Jumlah 27.020
!55
Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Cianjur merencanakan akan membangun
pusat pelatihan kerja untuk mengurangi angka pengangguran.
Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang
menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting
untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data
yang akurat dan dapat dipercaua dapat menjadi instrumen tangguh bagi
pengambilan kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang
miskin. Angka kemiskinan di Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada grafik berikut
ini.
Grafik 3.12 Angka Kemiskinan Kabupaten Cianjur
Tahun 2011-2017
! Sumber : BPS Kabupaten Cianjur
0
3.5
7
10.5
14
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
13.8213.18
12.0211.47
12.2111.62
10.58
!56
Misi 3
SASARAN 4
Berkurangnya Kemiskinan
Menurut Bappenas, miskin adalah kondisi dimana seseorang atau
sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk
mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat. Hak-hak dasar
tersebut antara lain terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan,
pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan
hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, hak untuk
berpartisipasi dalam kehidupan social politik.
Berdasarkan grafik di atas, persentase penduduk miskin di Kabupaten
Cianjur mengalami penurunan yang signifikan dari 11,62% pada tahun 2016
menjadi 10,58% pada tahun 2017.
Tabel 3.21 Indikator 1 Sasaran 4 Misi 3 Persentase Penduduk Miskin
Sumber : BPS Kabupaten Cianjur Capaian tahun 2017 tersebut mencapai 98,37% dari target 10,41% atau
86,11% dari target akhir RPJMD sebesar 9,29%. Penurunan persentase penduduk
miskin di Kabupaten Cianjur tersebut memang masih berada di atas rata-rata
penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat. Perbandingan persentase penduduk
miskin Kabupaten Cianjur dengan Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada grafik di
bawah ini :
No Indikator Kinerja Satuan
Kondisi Tahun 2016
Target Tahun 2017
Realisasi Tahun 2017
Capaian (%)
Target Akhir
RPJMD
Capaian Tahun 2017
Terhadap Target Akhir
RPJMD
Keterangan
1. Persentase penduduk miskin
% 11,62 10,41 10,58 98,37 9,29 86.11 Tidak Tercapai
!57
Grafik 3.13 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Cianjur dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016-2017
!
Sumber : BPS Kabupaten Cianjur
Grafik 3.14 Garis Kemiskinan Kabupaten Cianjur dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016-2017
!
Sumber : BPS Kabupaten Cianjur
Upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten terus dilakukan
melalui Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD).
Pemerintah Kabupaten Cianjur juga telah menetapkan arah kebijakan pengentasan
kemiskinan melalui “insentif rakyat miskin” dan peningkatan keberdayaan dan
kualitas hidup masyarakat perdesaan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten
cianjur jawa barat
cianjur jawa barat
!58
Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021.
Pemerintah Kabupaten Cianjur mendorong pemerintah desa dan lembaga/
kelompok masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya alam,
teknologi tepat guna dan ekonomi perdesaan, salah satunya melalui Badan Usaha
Milik Desa (BUMDES).
Permasalahan :
Belum optimalnya koordinasi penanganan kemiskinan dan adanya program
penanggulangan kemiskinan yang tidak tepat sasaran
Solusi :
Peningkatan koordinasi penanganan kemiskinan dan updating data kemiskinan
yang lebih akurat
!59
Gambar 3.9 : Unit Usaha BUMDES Sukanagalih Kecamatan Cipanas
Pembangunan ekonomi regional pada prinsipnya bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan yang salah satunya diukur dalam kenaikan PDRB
atau kenaikan pendapatan regional perkapita. Bila pendapatan riil perkapita
masyarakat meningkat maka akan terdapat peningkatan kesejahteraan ekonomi
masyarakat. Pemerintah Kabupaten Cianjur telah menyusun perencanaan yang
baik dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada untuk mencapai
peningkatan ekonomi.
Kemajuan ekonomi Kabupaten Cianjur dapat dilihat dari besarnya
pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari tahun ke tahunnya. Dengan melihat
angka pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu dari sekian perangkat
indicator yang menunjukkan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk
sebagai hasil pembangunan di Kabupaten Cianjur.
!60
Misi 3
SASARAN 5
Meningkatnya Ekonomi Sektor Agribisnis dan Pariwisata
Grafik 3.15 PDRB Kabupaten Cianjur (Triliyun Rupiah)
Tahun 2011-2017
! Sumber : BPS Kabupaten Cianjur
Untuk mengukur sasaran meningkatnya ekonomi sector agribisnis dan
pariwisata ditetapkan 3 (tiga) indicator sebagaimana dijelaskan di bawah ini :
Tabel 3.22 Indikator 1 Sasaran 5 Misi 3
Nilai PDRB Sektor Perdagangan
Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur
Kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Cianjur Tahun
2017 mencapai Rp. 7,227 Milyar atau 110,40% dari target Rp. 6,546 Milyar dan
mencapai 105,84% dari target akhir RPJMD.
PDRB atas Harga Berlaku PDRB atas Harga Konstan
No Indikator Kinerja Satuan
Kondisi Tahun 2016
Target Tahun 2017
Realisasi Tahun 2017
Capaian (%)
Target Akhir
RPJMD
Capaian Tahun 2017
Terhadap Target Akhir
RPJMD
Keterangan
1. Nilai PDRB sektor Perdagangan
Rp. Milyar
6,357 6,546 7,227 110,40 6,828 105,84 Tercapai
!61
Tabel 3.23 Indikator 2 Sasaran 5 Misi 3
Nilai PDRB Sektor Pariwisata
Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur
Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Cianjur mencapai
Rp. 3,695 Milyar atau 114,01% dari target Rp. 3,241 Milyar dan 109,29% dari
target akhir RPJMD. Sektor pariwisata merupakan salah satu core business
pembangunan Kabupaten Cianjur. Pemerintah Kabupaten Cianjur terus berupaya
meningkatkan nilai PDRB sector pariwisata ini dengan berbagai cara salah
satunya upaya peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten
Cianjur.
Tabel 3.24 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara
Tahun 2017
Sumber : Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Cianjur
Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Cianjur pada tahun 2017 ini
mengalami peningkatan 5,44% dari tahun sebelumnya.
No Indikator Kinerja Satuan
Kondisi Tahun 2016
Target Tahun 2017
Realisasi Tahun 2017
Capaian (%)
Target Akhir
RPJMD
Capaian Tahun 2017
Terhadap Target Akhir
RPJMD
Keterangan
2 Nilai PDRB sektor Pariwisata
Rp. Milyar
2,056 3,241 3,695 114,01 3,381 109,29 Tercapai
Kunjungan ODTW Hotel Kuliner Jumlah
Wisnus 2.109.265 453.803 2.341.210 4.904.278
Wisman 219.956 83.973 - 302.929
Jumlah 2.239.221 536.776 2.341.210 5.207.207
!62
Grafik 3.16 Jumlah Kunjungan Wisatawan
Tahun 2016-2017
! Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Cianjur, 2017
Tabel 3.25 Indikator 3 Sasaran 5 Misi 3 Nilai PDRB Sektor Pertanian
Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur, 2017
Sektor pertanian merupakan salah satu sector penting dalam perekonomian
Kabupaten Cianjur. Sektor ini memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian
Kabupaten Cianjur dibandingkan dengan sector-sektor lainnya. Produksi pertanian
yang diwakili oleh produksi padi sangat dipengaruhi oleh factor alam, sehingga
mengalami fluktuasi produksi. Nilai PDRB sector pertanian pada tahun 2017
mencapai Rp. 12,777 Milyar atau 105,73% dari target Rp. 12,084 Milyar dan
101,32% dari target akhir RPJMD.
Pencapaian nilai PDRB sector pertanian tersebut didukung oleh beberapa
factor, antara lain peningkatan produksi pertanian, peternakan, dan perkebunan.
No Indikator Kinerja Satuan
Kondisi Tahun 2016
Target Tahun 2017
Realisasi Tahun 2017
Capaian (%)
Target Akhir
RPJMD
Capaian Tahun 2017
Terhadap Target Akhir
RPJMD
Keterangan
3 Nilai PDRB sektor Pertanian
Rp. Milyar
11,948 12,084 12,777 105,73 12,610 101,32 Tercapai
!63
Tabel 3.26 Luas Tanam, Panen dan Produktivitas Padi
Tahun 2017
Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura Kab. Cianjur
Produksi perikanan dan peternakan yang menunjang ketercapaian nilai PDRB
sector pertanian antara lain :
Grafik 3.17 Produksi Perikanan dan Peternakan
Tahun 2016-2017
! Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
No Uraian Padi Sawah Padi Gogo Jumlah
1. Luas Tanam (ha) 154.564 11.210 165.744
2. Luas Panen (ha) 143.105 18.159 150.784
3. Produktivitas (ton/ha) 6,13 3,22 5,8
4. Produksi Gabah Kering (ton) 876.765 58.512 935.277
Hasil Tangkapan Ikan dalam Setiap Upaya PenangkapanProduksi Perikanan BudidayaProduksi DagingProduksi TelurProduksi Susu
!64
Grafik 3.18 Produksi Tanaman Perkebunan
Tahun 2016-2017
! Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura Kab. Cianjur
Pangan merupakan komoditas strategis dan menjadi salah satu kebutuhan
dasar manusia. Pangan juga merupakan pilar bagi eksistensi dan kedaulatan
bangsa dan menjadi bagian hak individu dan sebagai komponen dasar untuk
mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah
dan masyarakat bersama-sama mempunyai kewajiban untuk membangun ketahan
pangan. Ketersediaan pangan secara kualitatif yang tercermin dari tingkat
keanekaragaman (diversifikasi) pangan dapat dilihat dari Skor Pola Pangan
Harapan (PPH).
!65
Misi 3
SASARAN 6
Mantapnya Ketahanan Pangan Masyarakat
Tabel 3.27 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Cianjur
Tahun 2017
Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura Kab. Cianjur
Tabel 3.28 Indikator 1 Sasaran 6 Misi 3 Skor Pola Pangan Harapan
Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura Kab. Cianjur
Pola Pangan Harapan adalah susunan beragam pangan berdasarkan
proporsi keseimbangan energy dan 9 kelompok pangan dengan
mempertimbangkan segi daya terima, budaya dan agama. Di Kabupaten Cianjur
No Kelompok Pangan
Berat Pangan Gr/kapita/hari
Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan
kkal % %AKE*) bobot skor aktual
skor AKE
skor maks
Skor PPH
1. Padi-padian
359,0 1526 69,3 71,0 0,5 34,7 35,5 25 25
2. Umbi-umbian
33 37 2 2 1 1 1 3 0,85
3. Pangan hewani
86 168 8 8 2 15 16 34 15,66
4. Minyak dan lemak
27 242 11 11 1 5 6 5 5,00
5. Buah/biji berminyak
3 118 1 1 1 0 0 1 0,42
6. Kacang-kacangan
18 40 2 2 2 4 4 10 3,74
7. Gula 17 62 3 3 1 1 1 3 1,44
8. Sayur dan buah
189 71 3 3 5 16 17 30 16,62
9. Lain-lain 53 37 2 2 - - - - 0,00
Total 2201 100 102 78 80 100 68,7
No Indikator Kinerja Satuan
Kondisi Tahun 2016
Target Tahun 2017
Realisasi Tahun 2017
Capaian (%)
Target Akhir
RPJMD
Capaian Tahun 2017
Terhadap Target Akhir
RPJMD
Keterangan
1. Skor pola pangan harapan
% 67,20 69,00 68,70 99,57 70,00 98,14 Tidak Tercapai
!66
Skor Pola Pangan Harapan yang paling tinggi adalah padi-padian dengan skor 25.
Capaian kinerja Skor Pola Pangan Harapan tahun 2017 mencapai 68,70% atau
99,57% dari target 69,00%. Capain tersebut memang belum memenuhi target
kinerja yang telah ditetapkan, namun perkembangannya terus mengamai
peningkatan dalam 3 tahun terakhir. Capaian kinerja tahun 2017 terhadap target
akhir RPJMD mencapai 98,14% dan capaian kinerja tahun 2017 terhadap target
provinsi Jawa Barat mencapai 85,87% (target provinsi Jawa Barat 80%)
Grafik 3.19 Skor Pola Pangan Harapan
Tahun 2015-2017
! Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura Kab. Cianjur
Pola pangan harapan digunakan untuk menilai tingkat keragaman
konsumsi pangan dengan skor 100 sebagai pola yang ideal. Semakin tinggi skor
pola pangan harapan maka semakin beragam kelompok pangan yang dikonsumsi
dan semakin baik konsumsinya. Kualitas pola konsumsi yang ditunjukkan dengan
skor PPH menunjukkan anngka 68,7 ini masih dibawah rata-rata skor PPH Jawa
Barat dan Nasional. Kondisi ini menggambarkan adanya ketidakseimbangan
asupan antar zat gizi, konsumsi karbohidrat masih melebihi porsi yang dianjurkan.
Kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam
!67
mengatasi permasalahan ketahanan pangan yaitu dilakukan koordinasi dan
sinergitas lintas sector melalui Dewan Ketahanan Pangan.
Permasalahan :
masih rendahnya kesadaran masyarakat atas keseimbangan pola pangan sebagai
akibat dari budaya yang telah mengakar terakit dengan sumber pangan nasi
(karbohidrat).
Solusi :
Meningkatkan konsumsi sumber pangan lainnya (sayuran, buah-buahan dan
sumber gizi lainnya) melalui sosialisasi dan kampanye sumber pangan yang dapat
dikonsumsi.
Pelayanan public (public service) oleh birokrasi merupakan salah satu
perwujudan dari fungsi aparatur Negara sebagai abdi masyarakat disamping
sebagai abdi Negara. Pelayanan public oleh birokrasi dimaksudkan untuk
kesejahteraan masyarakat dari satu Negara kesejahteraan (welfare state). Dengan
demikian pelayanan public diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) orang
atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan
aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
Berbagai cara telah ditempuh atau dilakukan guna memperbaiki pelayanan
public oleh setiap instansi pemerintah, namun penyelenggaraan pelayanan public
masih tetap menjadi keluhan masyarakat karena tidak sesuai dengan keinginan
masyarakat. Seluruh pendekatan yang dilakukan selama ini dalam upaya
perbaikan pelayanan hanya berdasarkan kepada pemerintah sebagai penyedia
!68
Misi 3
SASARAN 7
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel
layanan semata-mata, tidak dipadukan dengan keinginan masyarakat sebagai
pengguna layanan.
Atas pemikiran tersebut, Pemerintah Kabupaten Cianjur selaku
penyelenggaran pelayanan public melakukan Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM) dengan harapan bahwa keinginan masyarakat dapat terpenuhi secara
bertahap. Pada tahun 2017 telah dilaksanakan survey kepuasan masyarakat pada
seluruh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan public dengan
capaian 79,94% atau 113,39% dari target 70,00%. Walaupun mendapatkan
persepsi BAIK dari masyarakat, masih terdapat beberapa hal yang perlu
mendapatkan perhatian. Pemerintah Kabupaten Cianjur masih akan terus
melaksanakan survey kepuasan masyarakat ini secara berkala sebagai bahan
evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik lagi.
Tabel 3.29 Indikator 1 Sasaran 7
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan public
Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Cianjur, 2017
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target akhir RPJMD sudah
terlampaui pada capaian tahun pertama, dengan demikian dipandang perlu untuk
menreviu target kinerja pada tahun selanjutnya sampai dengan akhir RPJMD.
No Indikator Kinerja Satuan
Kondisi Tahun 2016
Target Tahun 2017
Realisasi Tahun 2017
Capaian (%)
Target Akhir
RPJMD
Capaian Tahun 2017
Terhadap Target Akhir
RPJMD
Keterangan
1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan public
% - 70,05 79,94 113,39 75,00 106,59 Tercapai
!69
Kecenderungan praktik pemerintahan dewasa ini menunjukkan kuatnya
semangat untuk menjalankan pemerintahan yang baik (good governance).
Kecenderungan ini didorong oleh semakin derasnya tuntutan demokrasi,
transparansi dan penghormatan terhadap hak azasi manusia (termasuk hak
memperoleh informasi yang benar). Praktik pemerintahan yang baik
mensyaratkan bahwa pengelolaan dan keputusan manajemen public harus
dilakukan secara terbuka dengan ruang partisipasi sebesar-besarnya bagi
masyarakat. Opini audit tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa
Keuangan dijadikan salah satu tolok ukur keberhasilan tata kelola pemerintahan
yang baik.
Tabel 3.30 Indikator 1 Sasaran 8 Misi 3
Opini BPK
Sumber : Inspektorat Kabupaten Cianjur, 2017
Capaian predikat WTP pada tahun 2017 ini merupakan capaian predikat WTP
ketiga bagi Pemerintah Kabupaten Cianjur. Salah satu komponen dalam
menentukan opini BPK antara lain tingkat kematangan SPIP. Di dalam RPJMN
No Indikator Kinerja Satuan
Kondisi Tahun 2016
Target Tahun 2017
Realisasi Tahun 2017
Capaian (%)
Target Akhir
RPJMD
Capaian Tahun 2017
Terhadap Target Akhir
RPJMD
Keterangan
1. Opini BPK Opini WTP ke 2
WTP ke 3
WTP 100,00 WTP ke 7
- Tercapai
!70
Misi 3
SASARAN 8
Meningkatnya Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
2015-2019, Presiden Joko Widodo menetapkan target Tingkat Kematangan SPIP
level 3 pada tahun 2019. Tingkat kematangan SPIP atau maturitas sitem
pengendalian internal ini menunjukkan ukuran kualitas dari system pengendalian
intern pada suatu organisasi. Semakin tinggi maturitasnya semakin baik pula
kualitas system pengendalian intern organisasi itu. Tingkat kematangan SPIP atau
maturitas SPIP pada tahun 2017 mencapai 1,77 poin, mengalami peningkatan 0,46
poin dari kondisi awal 1,31 poin.
III.1.3 Capaian Kinerja Lainnya
Tabel 3.31 Indikator Makro Kabupaten Cianjur
Tahun 2011-2017
No Indikator Makro 2015 2016 2017
Pertumbuhan Ekonomi
1 Nasional 4,88 5,02 7,1
2 Provinsi Jawa Barat 5,04 5,67 5,5 – 5,9
3 Cianjur 5,47 6,39 6,03
Laju Inflalsi
1 Nasional 3,35 3,02 3,61
2 Provinsi Jawa Barat 2,73 2,75 3,36
3 Cianjur **) 2,20 2,57 4,10
PDRB Kabupaten Cianjur Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah)
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
8.070.824,2 8.442.201 8.741.160,44
2 Pertambangan dan Penggalian 77.573,5 77.465,4 77.424,89
3 Industri pengolahan 1.444.296,8 1.546.955,0 1.668.581,44
4 Pengadaan listrik dan gas 22.642,7 24.033,1 25.286,19
5 Pengadaan air,pengelolaan sampah,limbah dan Daur Ulang
8.106,3 8.622,6 8.998,36
6 Konstruksi 2.166.491,9 2.328.203,9 2.481.367,39
7 Perdagangan besar dan eceran;reparasi mobil
4.741.071,4 4.956.812,1 5.265.847,52
!71
Sumber : BPS Kabupaten Cianjur *) Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2016 tidak dihitung **) Inflasi Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur tidak dihitung inflasi
8 Transportasi dan pergudangan 2.144.803,2 2.329.594,2 2.498.572,25
9 Penyedian akomodasi dan makan minum
1.491.615,3 1.636.881,4 1.776.613,45
10 Informasi dan komunikasi 919.583,5 1.036.572,4 1.163.201,52
11 Jasa keuangan dan ansuransi 575.016,3 643.987,8 709.983,67
12 Real Estate 540.014,2 568.262,8 604.202,58
13 Jasa perusahaan 170.385,3 184.470,7 200.418,19
14 Administrasi pemerintahan,pertahanan
694.345,0 719.014,4 745.009,65
15 Jasa pendidikan 1.116.691,4 1.196.366,4 1.273.630,13
16 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 202.013,5 221.633,3 239.642,34
17 Jasa lainnya 971.656,5 1.056.291,1 1.122.264,72
PDRB 25.357.130,2 26.979.367,7 28.602.234,73
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (triliun rupiah)
32,36 35,38 38,79
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (triliun rupiah)
25,36 26,98 28,60
PDRB Perkapita (juta rupiah) 14,42 15,72 17,19
LPE (%) 5,47 6,39 5,89-6,03
IPM 62,42 62,92 63,44
1 Indeks pendidikan 54,66 55,03 55,48
2 Indeks kesehatan 75,82 75,98 76,03
3 Indeks daya beli 58,70 59,56 60,54
Gini Ratio 0,28 0,36 0,35
Tingkat Pengangguran Terbuka 10,06 *)1 10,10
Angka Kemiskinan (%) 12,21 11,62 10,58
Harapan Lama Sekolah (tahun) 11,83 11,88 11,92
Angka rata-rata lama sekolah (tahun) 6,54 6,61 6,71
Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 69,28 69,39 69,42
No Indikator Makro 2015 2016 2017
!72
Capaian kinerja lainnya yang diperoleh oleh Kabupaten Cianjur adalah beberapa
penghargaan pada tingkat provinsi maupun tingkat nasional, sebagai berikut :
1. Piagam Penghargaan Anubhawa Sasana Desa.
2. Penghargaan sebagai Peduli Hak Azasi Manusia.
3. Penghargaan Unit Kerja Pelayanan Berprestasi Utama Atas Upaya
Meningkatkan Mutu Pelayanan Kepada Masyarakat Dengan Baik.
4. Penghargaan Kota Layak Anak Tahun 2017.
5. Penghargaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
6. Penghargaan Apresiasi Periwisata Terpopuler Indonesia Tahun 2017.
7. Penghargaan sebagat Perangkat Daerah Penerima Gelar Capaian Serapan Dua
Juta Kesempatan Kerja di Provinsi Jawa Barat.
8. Penghargaan Penganugerahan Paramakarya dari Pemerintah Pusat.
9. Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Barat kriteria Baik, judul
inovasi : “SIKANCIL SABA DESA”.
10. Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Barat kriteria Baik,
judul inovasi : “DENGAN ITSBAT NIKAH MENDAPATKAN DOKUMEN
KEPENDUDUKAN”.
11.Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Barat kriteria Cukup,
judul inovasi : “OPTIMALISASI PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI
PUBLIK SECARA BERKALA MELALUI WEBSITE CIANJUR”.
III.2 Realisasi Anggaran
III.2.1 Realisasi Anggaran Per Sasaran
Tabel 3.32 Realisasi Anggaran Per Sasaran
Tahun 2017
No. SasaranProgram
Pembangunan Daerah
Anggaran Realisasi %
1 Meningkatnya pembangunan infrastruktur daerah
Program Pembangunan Jalan, Jembatan dan Trotoar
313,066,058,835.00 287,917,614,701.00 91.97
!73
Program Lingkungan Sehat dan Perumahan
33,251,478,100.00 31,633,571,540.00 95.13
Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan, jembatan, trotoar, saluran drainase/gorong-gorong
61,664,029,360.00 56,928,734,472.00 92.32
Program Pembinaan Jasa Konstruksi, Bina Teknik dan Penataan Ruang
412,195,000.00 407,656,000.00 98.90
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dan Pengamanan Lalu Lintas
2,016,578,000.00 2,006,409,000.00 99.50
Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
4,411,466,850.00 3,374,649,500.00 76.50
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
1,002,578,000.00 993,369,000.00 99.08
Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung
72,549,288,950.00 43,254,901,900.00 59.62
Program Administrasi Pertanahan
68,141,389,100.00 56,304,310,205.00 82.63
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa, dan jaringan pengairan, Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
77,505,358,250.00 69,561,214,033.00 89.75
Program penyediaan dan pengelolaan air baku
5,077,480,835.00 4,813,330,810.00 94.80
No. SasaranProgram
Pembangunan Daerah
Anggaran Realisasi %
!74
Program Pengembangan Kinerja Air Minum, Sanitasi dan Air Limbah
11,578,655,700.00 10,982,883,514.00 94.85
Total Anggaran Sasaran 1 650,676,556,980,00 568,178,644,675.00 87.32
2 Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup
Program Pengendalian Pencemaran, Perusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA
1,624,501,000.00 1,613,604,640.00 99.33
Program Pengembangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
0.00 0.00 0.00
Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
1,298,739,000.00 1,298,719,000.00 100.00
Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah
3,148,760,000.00 2,888,390,000.00 91.73
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
21,568,412,500.00 20,495,051,012.00 95.02
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
389,745,600.00 375,335,600.00 96.30
Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
905,587,650.00 855,876,500.00 94.51
Program Penanggulangan Kebakaran
1,192,489,000.00 1,188,870,350.00 99.70
Total Anggaran Sasaran 2 30,128,234,750.00 28,715,847,102.00 95.31
3 Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak mulia
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik Masyarakat
953,945,000.00 953,402,750.00 99.94
Program Penunjang Kegiatan Keagamaan
983,571,000.00 953,523,863.00 96.95
No. SasaranProgram
Pembangunan Daerah
Anggaran Realisasi %
!75
Total Anggaran Sasaran 3 1,937,516,000.00 1,906,926,613.00 98,42
4 Menurunnya PMKS Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
767,760,000.00 767,175,000.00 99.92
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
192,980,000.00 192,980,000.00 100.00
Program Pemeliharaan Trantibum dan Penegakan Peraturan Daerah
1,036,223,000.00 1,036,173,150.00 100.00
Program Pemberdayaan Potensi Keamanan
95,801,000.00 95,801,000.00 100.00
Total Sasaran 4 2,092,764,000.00 2,092,129,150.00 99,97
5 Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
3,183,352,000.00 2,819,402,000.00 88.57
Program Pendidikan Anak Usia Dini
49,759,000.00 43,500,000.00 87.42
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
356,845,661,850.00 162,812,282,106.00 45.63
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3,026,978,278.00 2,954,705,717.00 97.61
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
8,403,529,994.34 6,641,493,621.00 79.03
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
300,000,000.00 295,828,000.00 98.61
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
223,000,000.00 220,980,000.00 99.09
No. SasaranProgram
Pembangunan Daerah
Anggaran Realisasi %
!76
Program Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga
1,023,375,875.00 1,015,127,875.00 99.19
Total Sasaran 5 364,602,368,003.00 170,118,325,698.00 46.66
6 Meningkatnya akses dan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
13,451,750,716.00 11,262,209,848.00 83.72
Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat
375,525,109,049.55 334,061,703,025.00 88.96
Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan Dasar dan Rujukan
164,944,167,886.00 160,859,446,002.00 97.52
Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
3,704,888,000.00 3,579,164,000.00 96.61
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
0.00 0.00 0.00
Program Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
1,492,227,500.00 1,492,227,500.00 100.00
Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Ketahanan Keluarga
15,679,103,500.00 15,444,246,207.00 98.50
Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
470,000,000.00 452,299,500.00 96.23
Total Sasaran 6 575,267,246,651.55 527,151,296,082.00 91.64
7 Menguatnya ekonomi daerah
Program Pengembangan, Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Masyarakat Pesisir
1,146,155,000.00 1,017,809,262.00 88.80
No. SasaranProgram
Pembangunan Daerah
Anggaran Realisasi %
!77
Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
513,075,000.00 512,538,900.00 99.90
Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan
2,030,153,700.00 1,998,900,825.00 98.46
Program Peningkatan Iklim Investasi, Realisasi Investasi dan Pelayanan Perizinan
550,067,000.00 518,830,142.00 94.32
Program Pemberdayaan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
565,102,600.00 471,851,275.00 83.50
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
134,652,500.00 134,442,500.00 99.84
Program Peningkatan Kualitas, Produktifitas dan Kesempatan kerja
74,195,000.00 74,195,000.00 100.00
Total Anggaran Sasaran 7 5,013,400,800.00 4,728,567,904.00 94.32
8 Berkurangnya kemiskinan
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
72,778,000.00 72,778,000.00 100.00
Total Anggaran Sasaran 8 72,778,000.00 72,778,000.00 100.00
9 Meningkatnya ekonomi sektor agribisnis dan pariwisata
Program Pengembangan Agribisnis
1,544,578,000.00 1,379,552,670.00 89.32
Program Pemberdayaan Penyuluh Lapangan
0.00 0.00 0.00
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan Pencegahan Penanggulangan Penyakit Ternak
2,866,370,700.00 2,832,210,700.00 98.81
No. SasaranProgram
Pembangunan Daerah
Anggaran Realisasi %
!78
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
150,000,000.00 147,578,555.00 98.39
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen, pengamanan perdagangan dan pembinaan PKL
4,426,813,000.00 4,160,508,186.00 93.98
Program Pengembangan Destinasi dan Promosi Wisata serta Kemitraan
13,139,297,100.00 11,889,874,100.00 90.49
Total Anggaran Sasaran 9 22,127,058,800.00 20,409,724,211.00 92.24
10 Mantapnya ketahanan pangan masyarakat
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
8,801,800,000.00 8,576,522,168.00 97.44
Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
6,474,481,000.00 6,123,816,437.00 94.58
Total Anggaran Sasaran 10 15,276,281,000.00 14.700.338.605,00 96.23
11 Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel
Program Penataan Administrasi Kependudukan
6,961,623,150.00 6,842,750,192.00 98.29
Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik
1,761,712,400.00 1,612,410,385.00 91.53
Total Anggaran Sasaran 11 8,723,335,550.00 8,455,160,577.00 96.93
12 Meningkatnya penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang baik
Program pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa
12,753,239,450.00 12,665,008,500.00 99.31
Program Penyediaan Data dan Statistik
533,136,000.00 503,168,500.00 94.38
Program Peningkatan, Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah
5,185,451,400.00 4,854,940,438.00 93.63
No. SasaranProgram
Pembangunan Daerah
Anggaran Realisasi %
!79
Program Peningkatan Pendapatan Daerah
4,768,856,600.00 4,442,761,465.00 93.16
Program Pembinaan, Pengembangan Aparatur dan KORPRI
2,150,627,850.00 1,848,823,736.00 85.97
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
2,806,860,000.00 2,654,738,352.00 94.58
Program Perumusan Kebijakan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan
2,116,859,500.00 1,940,683,756.00 91.68
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
17,175,212,847.00 16,463,257,496.00 95.85
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah
267,728,000.00 266,244,000.00 99.45
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1,466,003,400.00 1,312,205,613.00 89.51
Program Penelitian dan Pengembangan
1,248,394,000.00 1,243,739,000.00 99.63
program peningkatan Fungsi Kecamatan dan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah di wilayah kecamatan
7,187,608,730.00 7,120,398,491.00 99.06
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
4,238,579,700.00 3,873,278,894.00 91.38
Program Pengembangan Pelayanan Bantuan Hukum
270,450,000.00 250,220,000.00 92.52
No. SasaranProgram
Pembangunan Daerah
Anggaran Realisasi %
!80
Sumber : Hasil Pengolahan Data
Tabel 3.33 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Non Urusan
Tahun 2017
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Cianjur
III.2.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dari 12 (dua belas) sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten
Cianjur, terdapat 7 (enam) sasaran yang indicator sasarannya tercapai ≥100%
dengan penyerapan anggaran <100%, yaitu :
Program Kerjasama Daerah
67,347,200.00 67,309,200.00 99.94
Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
4,509,330,900.00 4,238,820,700.00 94.00
Program Kehumasan dan Keprotokolan
850,502,000.00 844,977,100.00 99.35
Program Layanan Pengadaan Barang/jasa
469,291,000.00 460,703,649.00 98.17
Program Persandian
138,555,000.00 137,127,023.00 98.97
Total Anggaran Sasaran 12 68,204,033,577.00 65,188,405,913.00 95.58
No. SasaranProgram
Pembangunan Daerah
Anggaran Realisasi %
No Program Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
68,901,440,535.00 65,207,384,994.00 94.64
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
26,109,064,500.00 25,421,131,510.00 97.37
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
755,726,000.00 753,873,500.00 99.75
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1,072,688,000.00 982,959,980.00 91.64
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
827,304,300.00 809,346,550.00 97.83
!81
Tabel 3.34 Analisis Efisiensi Anggaran
Tahun 2017
Sumber : Hasil Pengolahan Data
Berdasarkan tabel diatas, Pemerintah Kabupaten Cianjur telah melakukan
efisiensi anggaran 21,55% dari total belanja langsung atau sebesar Rp.
398.956.301.522,29.
No. Sasaran Capaian Kinerja
(%)
% Penyerapan Anggaran
Tingkat Efisiensi
(%)
1 Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup
100 95,31 4,69
2 Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang menjungjung tinggi nilai-nilai akhlak mulia
100 98,42 1,58
3 Menurunnya PMKS 100 99,97 0,03
4 Meningkatnya ekonomi sector agribisnis dan pariwisata
100 92,24 7,76
5 Meningkatnya pelayanan public yang transparan dan akuntabel
100 96,93 3,07
6 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik
100 95,58 4,42
Jumlah 21,55
!82
Pelaporan kinerja merupakan salah satu komponen manajemen kinerja yang
didalamnya menyajikan informasi mengenai keselarasan antara perencanaan dan
pelaksanaan kinerja. Dalam konsep manajemen pembangunan berbasis kinerja
dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan
pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi menggunakan indikator yang jelas
dan terukur. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten
Cianjur Tahun 2017 ini merupakan salah satu bagian dari upaya
pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik.
Di dalam LKjIP ini dilakukan pengukuran kinerja yang didukung dengan
data pendukung terkait pencapaian kinerja pada tahun 2017 dan dilengkapi
dengan tren pencapaian dari tahun ke tahun serta kontribusinya dalam pencapaian
target akhir RPJMD. Dari 23 (dua puluh tiga) IKU Kabupaten Cianjur, terdapat
13 indikator atau 56,42% indikator yang telah memenuhi/melebihi target kinerja
yang telah ditetapkan.
Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU sebagaimana
diuraikan pada Bab III, dapat dilihat upaya keras Pemerintah Kabupaten Cianjur
dalam pencapaian prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
Namun, perencanaan yang belum terintergrasi secara elektronik menjadi
hambatan dalam sinkronisasi penetapan program dan kegiatan serta pelaksanaan
monitoring dan evaluasi.
Beberapa tantangan yang menjadi fokus perbaikan kinerja di masa yang
akan datang, antara lain 43,45% sasaran yang belum memenuhi target kinerja
paling banyak ada di sasaran 1 misi 1 terkait dengan bidang infrastruktur.
!83
BAB IV PENUTUP
Bab IV berisi : Kesimpulan dari hasil Penyusunan LKjIP Kabupaten Cianjur Tahun 2017
Penyelenggaraan manajemen kinerja dalam rangka pencapaian tujuan
dan sasaran pada tahun 2017 masih menemui beberapa hambatan, antara lain :
1. Tahun 2017 difokuskan pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur di
seluruh wilayah Kabupaten Cianjur masih menemui hambatan dalam
masalah administrasi terkait dengan proses pelelangan, luas wilayah yang
cukup luas dengan kondisi geografis yang sulit ditambah dengan cuaca yang
tidak dapat diprediksi juga menjadi hambatan dalam pelaksanaannya.
2. Penetapan target kinerja yang kurang tepat mengakibatkan masih rendahnya
capaian kinerja pada tahun 2017.
3. Mekanisme pengumpulan data yang belum terintegrasi menyebabkan adanya
inkonsistensi dalam penyajian data kinerja.
Alternatif solusi dalam rangka mengatasi permasalahan hambatan yang
ada dilakukan beberapa hal sebagai berikut :
1. Penyempurnaan administrasi dengan menjadwalkan proses lelang segera
setelah anggaran ditetapkan sehingga tidak ada lagi keterlambatan dalam
pelaksanaan pembangunan dan perbaikan infrastruktur.
2. Mereviu kembali dokumen perencanaan jangka pendek dan jangka menengah
untuk menetapkan target kinerja berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
yang dilaksanakan sebelumnya.
3. Pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Cianjur telah membangun sistem
perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan yang terintegrasi sebagai
bagian dari web cianjurkab.go.id.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa LKjIP Kabupaten Cianjur Tahun
2017 ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan,
saran, kritik yang membangun guna kesempurnaan penyusunan laporan ini pada
masa yang akan datang. Semoga LKjIP Kabupaten Cianjur tahun 2017 ini dapat
bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi dan pedoman dalam meningkatkan
kinerja di masa-masa mendatang.
!84
Lampiran PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2017
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan Kondisi Tahun 2016
Target Tahun 2017
Realisasi Tahun 2017
Capaian (%)
1. Meningkatnya pembangunan infrastruktur daerah
Persentase kondisi mantap jalan kabupaten
% 37,87 44,00 43,17 98,11
Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari
% 58,87 60,87 60,38 99,20
Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum
% 67,00 71,50 67,83 94,87
Persentase RT berakses sanitasi
% 60,00 63,58 61,37 96,52
Persentase penanganan luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan
% 22,10 37,68 44,30 117,57
2. Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup
Tingkat pencemaran air (baku mutu)
% 85,68 84,68 84,68 100,00
Tingkat pencemaran udara (baku mutu)
% 9,15 8,65 8,65 100,00
Persentase Penanganan Sampah
% 6,16 10,00 26,97 269,70
3. Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang menjungjung tinggi nilai-nilai akhlak mulia
Persentase capaian zakat infak dan sodakoh
% 59,71 61,73 76,82 125,45
4. Menurunnya PMKS
Persentase Penurunan PMKS
% 25 24,87 24,70 100,68
5. Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata
Indeks pendidikan
Indeks 0,5503 0,5896 0,5548 94,10
6. Meningkatnya akses dan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata
Indeks kesehatan
Indeks 0,7598 0,7604 0,7603 99,99
7. Menguatnya ekonomi daerah
Laju pertumbuhan ekonomi
% 6,39 5,98 6,03 100,84
Nilai investasi PMA/PMDN
Rp. Trilyun
1,43 1,34 0,72 52,17
Indeks Daya beli masyarakat
Indeks 0,5956 0,5940 0,6054 101,92
Tingkat pengangguran terbuka
% - 10,02 10,10 99,20
8. Berkurangnya kemiskinan
Persentase penduduk miskin
% 11,62 10,41 10,58 98,37
9. Meningkatnya ekonomi sector agribisnis dan pariwisata
Nilai PDRB sektor Perdagangan
Rp. Milyar
6,357 6,546 7,227 110,40
Nilai PDRB sektor Pariwisata
Rp. Milyar
2,056 3,241 3,695 117,92
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan Kondisi Tahun 2016
Target Tahun 2017
Realisasi Tahun 2017
Capaian (%)
Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur
Nilai PDRB sektor Pertanian
Rp. Milyar
11,948 12,084 12,777 105,73
10. Mantapnya ketahanan pangan masyarakat
Skor pola pangan harapan
% 67,20 69,00 68,7 99,57
11. Meningkatnya pelayanan public yang transparan dan akuntabel
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan public
% - 70,05 79,94 113,39
12. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik
Opini BPK Opini WTP ke 2
WTP ke 3
WTP 100,00
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan Kondisi Tahun 2016
Target Tahun 2017
Realisasi Tahun 2017
Capaian (%)