Upload
hacong
View
227
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN KINERJA DIREKTORAT
PEMBIAYAAN PERTANIAN
TA. 2016
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA
PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2016
i
KATA PENGANTAR
Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana
dan Sarana Pertanian Tahun 2016 disusun dalam rangka memberikan laporan
pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pembiayaan
Pertanian. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran Laporan Kinerja yang
mencakup pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kewenangan, tujuan dan
sasaran strategis, indikator kinerja dan capaian kinerja baik kegiatan maupun keuangan.
Dalam laporan kinerja ini, diinfomasikan capaian kinerja Direktorat Pembiayaan Pertanian
TA. 2016 yang diukur melalui indikator kinerja sesuai perjanjian kinerja antara Direktur
Pembiayaan Pertanian dan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, yaitu; 1).
jumlah asuransi pertanian dan 2). jumlah asuransi ternak sapi. Selain itu dalam laporan ini
juga digambarkan capaian kinerja dari kegiatan pendukung di Direktorat Pembiayaan
dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.
Disadari bahwa Laporan Kinerja Direktorat Pembiayaan Pertanian Tahun 2016 masih
perlu penyempurnaan. Untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak sangat
diharapkan guna penyempurnaan di masa yang akan datang.
Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat serta menjadi acuan dalam
peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Direktorat Pembiayaan serta memenuhi instruksi Presiden RI No. 7 tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dilaksanakan Penyusunan Laporan
Kinerja Direktorat Pembiayaan. Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan atas Rencana
Strategis (Renstra) dan Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Pembiayaan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, ditetapkan Direktorat Pembiayaan
Pertanian sebagai salahsatu unit kerja dilingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam aspek pembiayaan sektor
pertanian. Dalam pelaksanaan tugas dimaksud, Direktorat Pembiayaan Pertanian
didukung oleh 3 unit kerja eselon III yaitu : 1). Subdirektorat Kredit Program dan Fasilitasi
Pembiayaan, 2). Subdirektorat Kelembagaan Pembiayaan, 3). Subdirektorat
Pemberdayaan Permodalan dan Asuransi Pertanian dan 1 unit kerja Sub Bagian Tata
Usaha
Visi Direktorat Pembiayaan Pertanian adalah Terwujudnya fasilitasi dan dukungan
pembiayaan bagi petani yang murah/terjangkau dan mudah diakses,
bertumbuhkembangnya kelembagaan pembiayaan di pedesaan, serta terwujudnya
perlindungan bagi usahatani. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan pula misi
sebagai berikut : 1). Mengoptimalkan ketersediaan, penyaluran dan pemanfaatan kredit
program dengan pola subsidi buga kredit dan penjaminan yang murah/terjangkau dan
mudah diakses oleh petani/peternak/pekebun atau kelompok tani/gapoktan atau koperasi
dan pelaku usaha agribisnis lainnya di pedesaan untuk mendukung pencapaian
swasembada pangan dan ketahanan pangan, 2). Merumuskan kebijakan dan fasilitasi
pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik petani dan pertanian Indonesia, 3).
Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan pembiayaan melalui pemberdayaan
gapoktan penerima PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan), 4).
Bertumbuhkembangnya Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) sebagai delivery
System pembiayaan petani mikro kecil pedesaan dan koperasi pertanian, 5). Mendorong
pengembangan program perlindungan petani dan usahataninya melalui pengembangan
iii
asuransi pertanian, 6). Meningkatkan kerjasama dengan perusahaan asuransi dalam
rangka pengembangan skema-skema baru bentuk perlindungan bagi petani, 7).
Mengoptimalkan kerjasama pembiayaan dengan sumber-sumber pembiayaan seperti
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk program CSR/PKBL, swasta, masyarakat atau
lembaga masyarakat dan lain-lain, 9). Mewujudkan landasan-landasan hukum yang terkait
dengan pembiayaan pertanian dan perlindungan petani dalam bentuk Rancangan
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan atau Keputusan Menteri, dan lain-lain
sebagai dasar kepastian hukum penyediaan permodalan/pembiayaan dan perlindungan
usaha petani.
Pada tahun 2016, sesuai dengan penetapan kinerja Direktur Pembiayaan Pertanian
dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, telah ditetapkan sasaran
kegiatan yaitu “Meningkatnya fasilitasi pembiayaan, pemberdayaan kelembagaan, dan
permodalan pertanian, serta peningkatan perlindungan terhadap risiko gagal panen
melalui asuransi pertanian” yang diukur melalui indikator kinerja ; 1). jumlah asuransi
pertanian seluas 500.000 Ha dan 2). jumlah asuransi ternak sapi sejumlah 20.000 ekor.
Dari pengukuran 2 indikator kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa 1 indikator yaitu
jumlah asuransi pertanian tercapai 500.000 Ha dari target seluas 500.000 Ha (100%),
termasuk kategori berhasil. Dari realisasi AUTP sejumlah 500.000 Ha ini, pembayaran
subsidi premi sejumlah 100.000 Ha diluncurkan pada TA.2017. Sedangkan 1 indikator
kinerja jumlah asuransi ternak sapi tercapai 20.000 ekor dari target 20.000 ekor (100%)
termasuk kategori berhasil.
Pengukuran capaian indikator kinerja jumlah asuransi ternak sapi dilakukan dengan cara
membandingkan angka realisasi jumlah ternak sapi yang diasuransikan (ekor) dengan
target ternak sapi yang diasuransikan (ekor). Angka realisasi asuransi pertanian adalah
angka realisasi lahan tanaman padi yang sudah terdaftar dalam peserta asuransi oleh
Jasindo dan diterbitkan polish serta ditetapkan melalui SK definitive dari Dinas Pertanian
Kabupaten. Angka realisasi asuransi ternak sapi adalah angka realisasi ternak sapi yang
sudah terdaftar dalam peserta asuransi oleh Jasindo dan diterbitkan polish serta
ditetapkan melalui SK definitive dari Dinas Pertanian Kabupaten.
Secara umum, jumlah asuransi pertanian (AUTP) pada tahun 2016 dibandingkan tahun
sebelumnya tercapai peningkatan sebesar 114,13% atau terjadi peningkatan sebesar
266.500 Ha. Untuk jumlah asuransi ternak sapi baru dilaksanakan sebagai program
iv
kegiatan prasarana dan sarana pertanian pada tahun 2016. Secara umum capaian
asuransi ternak sapi pada tahun 2016 sejumlah 20.000 ekor dikategorikan berhasil
Direktorat Pembiayaan Pertanian melalui kegiatan fasilitasi pembiayaan pertanian
mendapat dukungan anggaran tahun 2016 melalui dana APBN senilai
Rp185.321.800.000,00 yang terdiri dari dana pusat Direktorat Pembiayaan senilai
Rp.183.618.250.000,00, dan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan senilai
Rp1.703.550.000,00. Sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Penghematan/Pemotongan Pelaksanaan APBN TA 2016 dan surat Kementerian
Keuangan No.S-522/MK.02/2016 tanggal 23 Juni 2016 tentang Perubahan Pagu APBN-P
2016, maka dilaksanakan pemblokiran (Selfblocking) anggaran Ditjen PSP. Anggaran
Fasilitasi Pembiayaan Pertanian mendapatkan pemblokiran senilai Rp73.906.560.000,00,
sehingga anggaran kegiatan fasilitasi pembiayaan menjadi Rp111.548.925.000,00.
Realisasi anggaran Direktorat Pembiayaan pada kegiatan Fasilitasi Pembiayaan per 31
Desember 2016 adalah senilai Rp109.806.955.723,00 (59,25%) dari pagu awal senilai
Rp185.321.800.000,00. Realisasi anggaran setelah blokir mencapai 98,44% (dari pagu
setelah blokir senilai Rp111.548.925.000,00).
Secara umum, capaian kinerja Direktorat Pembiayaan Pertanian disimpulkan berhasil,
namun dalam capaian pelaksanaan kegiatan tersebut dijumpai beberapa kendala berikut :
1). Perencanaan Kinerja ; a). Tidak adanya dana operasional di Propinsi/Kabupaten/Kota
untuk mengawal program asuransi pertanian, b). adanya penghematan anggaran
ditengah pelaksanaan kegiatan (selfblocking) sehingga perlu dilakukan revisi anggaran,
hal ini sempat menunda pelaksanaan kegiatan asuransi dan kegiatan pembiayaan, 2).
Sumber Daya Manusia ; a). Petugas Propinsi/Kabupaten Kota belum memfokuskan
program asuransi pertanian sebagai program utama, b). Petani belum benar-benar
memahami manfaat dari program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), sehingga belum
banyak petani yang menjadi peserta AUTP, c). Terbatasnya petugas baik di Dinas
Provinsi, kabupaten/kota dan Jasindo yang menangani pelaksanaan program AUTP
Sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Direktorat Pembiayaan Pertanian ke
depan, maka perlu dilakukan upaya perbaikan mulai dari proses perencanaan hingga
implementasi pelaksanaan kegiatan di lapang melalui : 1). Perencanaan Kinerja; a).
Mengusulkan dana operasional di Propinsi/Kabupaten/Kota untuk mengawal program
v
asuransi pertanian di TA. 2017, b). Mengawal revisi anggaran sehingga proses
penyelesaian revisi tidak memakan waktu lama, 2). Sumber Daya Manusia; a).
Mendorong Dinas Pertanian Propinsi maupun kabupaten untuk menambah petugas
pelaksana program AUTP, b). Mendorong Jasindo untuk menambah petugas yang
membantu pelaksanaan AUTP, 3). Teknis; a). Melaksanakan Koordinasi dan
memberikan pemahaman Petugas Propinsi/Kabupaten Kota untuk menempatkan
program asuransi pertanian sebagai program utama sebagaimana di pusat, b).
Meningkatkan sosialisasi melalui media cetak, elektronik dan sosialisasi langsung melalui
pertemuan sampai tingkat desa, c). Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pertanian
Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk dapat mendampingi dan memberikan pemahaman
terkait teknis pertanian.
vi
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ................................................................................................ i
IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................................ ii
DAFTAR ISI ............................................................................................................... vi
DAFTAR TABEL ....................................................................................................... viii
DAFTAR GAMBAR ................................................................................................... ix
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................... x
I. PENDAHULUAN .......................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ...................................................................................... 1
1.2. Kedudukan Tugas dan Fungsi ............................................................. 2
1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja ................................................... 3
1.4. Dukungan Sumber Daya Manusia........................................................ 4
1.5. Dukungan Anggaran ……..................................................................... 4
II. PERENCANAAN KINERJA .......................................................................... 6
2.1. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 ............................................... 6
2.1.1. Visi ............................................................................................ 6
2.1.2. Misi ............................................................................................ 6
2.1.3. Tujuan dan Sasaran ................................................................. 7
2.1.4. Arah Kebijakan ......................................................................... 8
2.1.5. Rencana Aksi ............................................................................. 8
2.1.6. Program dan Kegiatan .............................................................. 9
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 ............................................................. 9
III. AKUNTABILITAS KINERJA ....................................................................... 11
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .................................................................. 11
3.1.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran ................... 11
3.1.2 Pencapaian Sasaran Kegiatan Dit Pembiayaan Tahun 2016 .... 11
3.1.3 Analisis Capaian Sasaran Kegiatan Dit Pembiayaan TA. 2016 . 12
vii
3.1.3.1. Analisis Capaian Sasaran Kegiatan Tahun 2015
terhadap Tahun 2016 dan Beberapa Periode
Sebelumnya serta Periode Jangka
Menengah……………………………………… .............. 13
3.1.3.1.1 Jumlah Asuransi Pertanian ........................... 13
3.1.3.1.2 Jumlah Asuransi Ternak Sapi ....................... 15
3.1.3.2. Analisis Capaian Sasaran Kegiatan atas efisiensi
penggunaan sumber daya ............................................ 16
3.1.3.3 Analisis Capaian Kegiatan Direktorat Pembiayaan
Lainnya dalam Mendukung Pencapaian Sasaran
Kegiatan ........................................................................ 16
3.1.3.3.1 Pemberdayaan Permodalan dan
Pengembangan Asuransi Pertanian dan
Ternak Sapi ................................................. 16
3.1.3.3.2 Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis .......... 17
3.1.3.3.3 Pengembangan Pembiayaan Program
Pertanian ...................................................... 18
3.1.3.3.4 Dukungan Manajemen Pembiayaan
Pertanian ...................................................... 23
3.1.4 Tambahan Informasi Lainnya ...................................................... 24
3.2 Realisasi Anggaran ............................................................................... 29
3.3 Dukungan Sumber Daya Manusia........................................................ 31
3.4 Hambatan dan Kendala ........................................................................ 32
3.5 Upaya dan Tindak Lanjut ...................................................................... 33
IV. PENUTUP ...................................................................................................... 35
LAMPIRAN .... .................................................................................................... 37
viii
DAFTAR TABEL
DAFTAR TABEL Halaman
Tabel 1 : Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pembiayaan Pertanian TA. 2016... 10
Tabel 2 : Capaian Indikator Kinerja Direktorat Pembiayaan Pertanian TA. 2016 12
Tabel 3 : Capaian Indikator Kinerja Jumlah Asuransi Pertanian TA.2016 .......... 13
Tabel 4 : Realisasi Anggaran Asuransi Pertanian (AUTP) TA. 2016 .................. 13
Tabel 5 : Perbandingan Capaian Jumlah Asuransi Pertanian TA. 2016 dengan
TA.2015 dan Jangka Menengan Renstra 2015-2019 .......................... 22
Tabel 6 : Capaian Indikator Kinerja Jumlah Asuransi Ternak Sapi (AUTS)
TA .2016 ................................................................................................ 14
Tabel 7 : Realisasi Anggaran Asuransi Ternak Sapi (AUTS) TA.2016............... 15
Tabel 8 : Daftar Pagu dan Realisasi Anggaran Subdit Lingkup Direktorat
Pembiayaan .......................................................................................... 29
Tabel 9 : Distribusi Pegawai Direktorat Pembiayaan Pertanian Berdasarkan
Pangkat dan Golongan ......................................................................... 31
Tabel 10 : Distribusi Pegawai Direktorat Pembiayaan Pertanian Berdasarkan
Sebaraan Pejabat Eselon III dan IV ..................................................... 31
Tabel 11 : Distribusi Pegawai Direktorat Pembiayaan Pertanian Berdasarkan
Sebaran Pegawai per Golongan .......................................................... 32
Tabel 12 : Distribusi Pegawai Direktorat Pembiayaan Pertanian Berdasarkan
Tingkat Pendidikan ............................................................................... 32
ix
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR GAMBAR Halaman
Gambar 1 : Susunan Organisasi Direktorat Pembiayaan ...................................... 3
Gambar 2 : Koordinasi dengan Bapak Bupati dalam rangka mensukseskan
Serapan AUTP di Kabupaten Cilacap ................................................ 24
Gambar 3 : Pembayaran Claim Asuransi Pertanian (Tanaman Padi di Kab
Indramayu) .......................................................................................... 24
Gambar 4 : Testimoni Pembayaran Claim Asuransi Pertanian (Tanaman Padi
di Kabupaten Tabanan) ....................................................................... 25
Gambar 5 : Pengembangan LKMA Mekar Sari di Ds Mekar Sari, Kec.
Panimbang, Kab. Pandeglang, Banten ............................................... 26
Gambar 6 : Pembinaan PMT di Gapoktan Jalak, Ds.Kedungenep, Kec. Petir,
Kab. Serang, Banten ........................................................................... 26
Gambar 7 : Penerima Manfaat KUR di Ds. Sukatani, Kec. Pacet, Kab. Cianjur .. 27
Gambar 8 : Peneriman Manfaat KUR di Ds. Somangkih, Kec. Simbang, Kab.
Maros ................................................................................................... 27
Gambar 9 : Penerima Manfaat KUR di Ds.Lasang, Kec. Polut, Kab. Takalar ...... 27
Gambar 10 : Penerima Manfaat KUR di Ds. Lasang Barat, Kec. Polut, Kab.
Takalar ................................................................................................. 28
Gambar 11 : Penerima Manfaat KUR di Ds. Sukorejo, Kec. Sambirejo, Kab.
Sragen ................................................................................................. 28
Gambar 12 : Penerima Manfaat KUR di Ds. Puluhan, Kec. Trucuk, Kab. Klaten ... 28
x
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Rencana Aksi Indikator Kinerja Direktorat Pembiayaan Pertanian .... 38
Lampiran 2 : Perjanjian Kinerja Direktorat Pembiayaan Pertanian Tahun 2016 .... 43
Lampiran 3 : Sasaran Pembangunan dan Kebutuhan Pembiayaan Pertanian
APBN 2015-2019 ................................................................................ 52
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sektor pertanian memiliki potensi yang besar dalam memberikan kontribusi
pembangunan nasional. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, diperlukan
adanya dukungan aspek pembiayaan yang berasal dari beberapa sumber
permodalan/pembiayaan sehingga tercapai tujuan pembangunan pertanian yang
tepat sasaran dan berkelanjutan. Permasalahan utama yang dihadapi petani
dalam melaksanakan usaha taninya adalah kesulitan dalam akses terhadap
sumber-sumber atau fasilitasi pembiayaan serta keterbatasan lembaga sosial
ekonomi yang mampu menyediakan modal dan mendorong pertumbuhan ekonomi
petani.
Permasalahan tersebut menjadi salahsatu tantangan bagi Kementerian Pertanian
dan perlu diupayakan solusi pemecahannya. Untuk itu, sesuai dengan Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pertanian, ditetapkan Direktorat Pembiayaan Pertanian
sebagai salahsatu unit kerja dilingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam aspek pembiayaan sektor
pertanian. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Pembiayaan
Pertanian melakukan koordinasi lintas sektor antara lain Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi
dan UKM, Kementerian BUMN, Bank Indonesia, Perbankan, Lembaga Keuangan
Non Bank, Perusahaan Asuransi, Lembaga Penjaminan, dan lain-lainnya.
Beberapa kegiatan utama yang telah dilaksanakan di Direktorat Pembiayaan
antara lain: (1) Fasilitasi pengembangan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh
perbankan, (2) Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintan mengenai Unit
Khusus Pertanian, (3) Peningkatan kemampuan Lembaga Keuangan Mikro
Agribisnis (LKM-A), dan (4) Pelaksanaan asuransi pertanian, dalam hal ini meliputi
asuransi usaha tanaman padi dan asuransi ternak sapi. Kegiatan-kegiatan
dimaksud dilaksanakan dalam rangka mendukung program Kementerian Pertanian
untuk pencapaian swasembada pangan dan daging sapi.
2
Dalam rangka pertanggungjawaban terhadap tugas pokok dan fungsi, pengelolaan
sumber daya, kebijakan dan program Direktorat Direktorat Pembiayaan Pertanian
serta sekaligus memenuhi Instruksi Presiden RI No. 7 tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dilaksanakan Penyusunan
Laporan Kinerja Direktorat Pembiayaan Pertanian. Laporan ini menyajikan
informasi terhadap capaian kinerja Direktorat Pembiayaan sesuai dengan yang
telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja antara Direktur Pembiayaan dan Direktur
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
1.2. Kedudukan Tugas, dan Fungsi
Tugas
Direktorat Pembiayaan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pembiayaan pertanian.
Fungsi
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Direktorat Pembiayaan
Pertanian menyelenggarakan fungsi :
1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kredit program dan fasilitasi
pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan
asuransi pertanian.
2) Pelaksanaan kebijakan di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan,
kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi
pertanian.
3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kredit program
dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan
permodalan dan asuransi pertanian.
4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kredit program dan
fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan
permodalan dan asuransi pertanian.
5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kredit program dan
fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan
permodalan dan asuransi pertanian.
6) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembiayaan Pertanian.
3
1.3. Susunan Organisasi dan Tata kerja
Direktorat Pembiayaan Pertanian ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri
Pertanian No.43/Permentan/OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian. Susunan organisasi Direktorat Pembiayaan Pertanian terdiri
atas 3 (tiga) Subdirektorat dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha. Masing-masing
Subdirektorat terdiri atas 2 (dua) seksi, yaitu :
1) Subdirektorat Kredit Program dan Fasilitasi Pembiayaan;
2) Subdirektorat Kelembagaan Pembiayaan;
3) Subdirektorat Pemberdayaan Permodalan dan Asuransi Pertanian dan;
4) Subbagian Tata Usaha.
Struktur Organisasi Direktorat Pembiayaan Pertanian seperti bagan di bawah ini :
Gambar 1. Susunan Organisasi Direktorat Pembiayaan Pertanian
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN
SARANA PERTANIAN
DIREKTORAT PEMBIAYAAN PERTANIAN
Subdirektorat
Kredit Program
dan Fasilitasi
Pembiayaan
Subdirektorat
Kelembagaan
Pembiayaan
Subdirektorat
Pemberdayaan
Permodalan dan
Asuransi Pertanian
Subbagian Tata
Usaha
Seksi Kredit
Program
Seksi Fasilitasi
Pembiayaan
Seksi Lembaga
Keuangan Mikro
Agribisnis
Seksi
Koperasi Pertanian
Seksi
Pemberdayaan
Permodalan
Seksi Asuransi
Pertanian
4
1.4. Dukungan Sumberdaya Manusia
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pembiayaan Pertanian,
didukung dengan 45 orang pegawai meliputi; a). 41 orang pegawai yang terdiri dari
9 orang pegawai golongan IV, 30 orang pegawai golongan III dan 2 orang pegawai
golongan II, serta b). 3 pegawai tenaga harian lepas.
1.5. Dukungan Anggaran
Pada tahun anggaran 2016, Direktorat Pembiayaan Pertanian mendapat
dukungan anggaran dalam fasilitasi pembiayaan sebesar Rp185.321.800.000,00
yang terdiri dari :
1. Dana pusat Direktorat Pembiayaan senilai Rp.183.618.250.000,00, meliputi :
1) Asuransi Pertanian senilai Rp134.069.950.000,00 terdiri dari :
i. Pemberdayaan permodalan ; Rp433.500.000,00
ii. Pengembangan asuransi pertanian ; Rp111.873.950.000,00
iii. Pengembangan asuransi usaha ternak sapi ; Rp21.762.500.000,00
2) Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA); Rp70.800.000,00
3) Pengembangan Pembiayaan Program Pertanian; Rp3.685.200.000,00
4) Kelembagaan Pembiayaan Pertanian; Rp1.557.350.000,00
5) Pembinaan Penyelia Mitra Tani; Rp41.875.950.000,00
6) Dukungan Manajemen Pembiayaan; Rp2.359.000.000,00
2. Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; Rp1.703.550.000,00
Sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penghematan/Pemotongan
Pelaksanaan APBN TA 2016 dan surat Kementerian Keuangan No.S-
522/MK.02/2016 tanggal 23 Juni 2016 tentang Perubahan Pagu APBN-P 2016,
maka dilaksanakan pemblokiran (Selfblocking) anggaran Ditjen PSP. Anggaran
Fasilitasi Pembiayaan Pertanian senilai Rp185.321.800.000,00 mendapatkan
pemblokiran senilai Rp73.906.560.000,00. Rincian anggaran setelah blokir yaitu :
1. Dana pusat Direktorat Pembiayaan senilai Rp.109.787.689.900,00, meliputi :
1) Asuransi Pertanian senilai Rp65.022.383.000,00 terdiri dari :
i. Pemberdayaan permodalan; Rp237.365.000,00
ii. Pengembangan asuransi pertanian; Rp61.044.958.000,00
iii. Pengembangan asuransi usaha ternak sapi; Rp3.740.060.000,00
2) Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) sebesar Rp68.125.900,00
3) Pengembangan Pembiayaan Program Pertanian; Rp1.836.277.000,00
5
4) Kelembagaan Pembiayaan Pertanian; Rp1.093.850.000,00
5) Pembinaan Penyelia Mitra Tani; Rp39.757.814.000,00
6) Dukungan Manajemen Pembiayaan; Rp2.009.240.000,00
7) Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan senilai Rp1.627.550.100,00
6
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis 2015-2019
Rencana Strategis Direktorat Pembiayaan Pertanian mengacu kepada Renstra
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dan kegiatan prioritas yang
menjadi indikator kinerja utama yaitu :
1) Optimalisasi penyediaan, penyaluran dan pemanfaatan kredit program;
2) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan fasilitasi pembiayaan.
3) Menumbuhkembangkan Lembaga Pembiayaan di Pedesaan seperti Lembaga
Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dan Koperasi Pertanian.
4) Mewujudkan dan mengembangkan kebijakan dan program perlindungan petani
melalui Asuransi Pertanian.
5) Mengembangkan dan memberdayakan sumber-sumber pembiayaan untuk
peningkatan permodalan petani.
2.1.1. Visi
Visi Direktorat Pembiayaan Pertanian adalah Terwujudnya fasilitasi dan dukungan
pembiayaan bagi petani yang murah/terjangkau dan mudah diakses,
bertumbuhkembangnya kelembagaan pembiayaan di pedesaan, serta terwujudnya
perlindungan bagi usahatani.
2.1.2. Misi
Untuk mencapai Visi tersebut Direktorat Pembiayaan Pertanian mengemban Misi
sebagai berikut :
1) Mengoptimalkan ketersediaan, penyaluran dan pemanfaatan kredit program
dengan pola subsidi buga kredit dan penjaminan yang murah/terjangkau dan
mudah diakses oleh petani/peternak/pekebun atau kelompok tani/gapoktan
atau koperasi dan pelaku usaha agribisnis lainnya di pedesaan untuk
mendukung pencapaian swasembada pangan dan ketahanan pangan.
2) Merumuskan kebijakan dan fasilitasi pembiayaan yang sesuai dengan
karakteristik petani dan pertanian Indonesia.
7
3) Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan pembiayaan melalui
pemberdayaan gapoktan penerima PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis
Pedesaan).
4) Bertumbuhkembangnya Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) sebagai
delivery System pembiayaan petani mikro kecil pedesaan dan koperasi
pertanian.
5) Mendorong pengembangan program perlindungan petani dan usahataninya
melalui pengembangan asuransi pertanian.
6) Meningkatkan kerjasama dengan perusahaan asuransi dalam rangka
pengembangan skema-skema baru bentuk perlindungan bagi petani.
7) Mengoptimalkan kerjasama pembiayaan dengan sumber-sumber pembiayaan
seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk program CSR/PKBL, swasta,
masyarakat atau lembaga masyarakat dan lain-lain.
8) Mewujudkan landasan-landasan hukum yang terkait dengan pembiayaan
pertanian dan perlindungan petani dalam bentuk Rancangan Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah, Peraturan atau Keputusan Menteri, dan lain-lain
sebagai dasar kepastian hukum penyediaan permodalan/pembiayaan dan
perlindungan usaha petani.
2.1.3. Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan sasaran Direktorat Pembiayaan Pertanian adalah :
1) Mewujudkan sistem dan mekanisme pelayanan kredit/pembiayaan yang
mudah diakses dengan suku bunga terjangkau melalui penyediaan subsidi
suku bunga kredit dan penjaminan dari pemerintah.
2) Meningkatkan ketersediaan modal/pembiayaan bagi petani/peternak/pekebun,
kelompok tani, koperasi dan pelaku usaha pertanian lainnya yang tergolong
sebagai usaha mikro, kecil dan menengah.
3) Menumbuhkembangkan lembaga-lembaga ekonomi petani di pedesaan
melalui pemberdayaan dan penguatan Gapoktan-PUAP sehingga mampu
mengembangkan usahanya menjadi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis
(LKM-A) dan atau koperasi pertanian.
4) Mewujudkan dan mengembangkan sistem perlindungan usaha tani dan
mitigasi risiko usaha petani melalui Asuransi Pertanian.
5) Mengoptimalkan kerjasama pembiayaan dengan sumber-sumber pembiayaan
seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui program PKBL/CSR
8
(Corporate Social Responsibilty), swasta, masyarakat atau lembaga
masyarakat, serta lembaga keuangan lainnya.
6) Mewujudkan terbentuknya aturan atau landasan hukum seperti Rancangan
Undang-undang, Peraturan Pemerintah serta peraturan dan atau Keputusan
Menteri yang terkait dengan pembiayaan pertanian.
2.1.4. Arah Kebijakan
Kebijakan Direktorat Pembiayaan yang terkait dengan pengembangan dan
penguatan pembiayaan pertanian lebih diarahkan untuk mendukung ketersediaan,
penyaluran dan pemanfaatan pembiayaan/kredit bagi petani dengan optimal yang
bersumber dari :
1) Dana Perbankan
2) Dana laba BUMN/CSR (PKBL-BUMN)
3) Dana lembaga keuangan Non Bank (LKNB)
4) Dana pihak swasta, dana masyarakat dan atau lembaga masyarakat yang
peduli terhadap pertanian
5) Dana pemerintah pusat (APBN) dan pemerintah daerah (APBD Propinsi dan
APBD Kabupaten/kota)
6) Dana lembaga keuangan mikro dan lembaga adat yang berkembang di
masyarakat, serta
7) Sumber pembiayaan lainnya
2.1.5. Rencana Aksi
Dalam pelaksanaan program Direktorat Pembiayaan Pertanian, khususnya dalam
pelaksanaan kegiatan asuransi pertanian telah disusun rencana aksi selama
setahun yang dilaksanakan dalam rangkaian waktu periodik triwulan dengan jenis
kegiatan sebagai berikut :
1) Penerbitan pedoman AUTP
2) Sosialisasi Kegiatan AUTP
3) Pendataan/inventarisasi CPCL peserta AUTP
4) Pendaftaran dan Pembayaran premi swadaya
5) Pembayaran Premi subsidi ke Jasindo
6) Pembinaan dan pengawalan
7) Pengendalian dan evaluasi
8) Pelaporan
9
Rencana Aksi Indikator Kinerja per triwulan selama tahun 2016 sebagaimana
dalam lampiran 1.
2.1.6. Program dan Kegiatan
Program Direktorat Pembiayaan Pertanian merupakan bagian dari program
penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian pada Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Adapun kegiatan Direktorat
Pembiayaan Pertanian adalah kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian, dengan
kegiatan utama yaitu :
1) Mengoptimalkan ketersediaan, penyaluran, dan pemanfaatan kredit program
dengan pola subsidi bunga kredit dan penjaminan bagi
petani/peternak/pekebun atau kelompok tani/gabungan kelompok tani atau
koperasi atau pelaku usaha agribisnis lainnya dalam upaya pengambangan
usaha di sektor pertanian.
2) Meningkatkan dan mengembangkan program fasilitasi asuransi pertanian
sebagai upaya perlindungan bagi usahatani/petani dari kegagalan panen.
3) Melanjutkan dan meningkatkan pembinaan dan pendampingan bagi gapoktan
penerima Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) untuk
ditumbuhkembangkan menjadi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA)
atau koperasi pertanian sebagai sumber permodalan/pembiayaan bagi usaha
petani berskala mikro dan kecil.
4) Mengoptimalkan partisipasi dan kontribusi dari lembaga-lembaga seperti
BUMN, swasta dan masyarakat seperti PKBL/CSR, dan lain-lain sumber
permodalan/pembiayaan untuk pengembangan usaha mikro dan kecil di sektor
pertanian.
2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016
Perjanjian Kinerja merupakan kontrak kerja antara Direktur Pembiayaan dengan
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk melaksanakan kegiatan
Direktorat Pembiayaan dalam mendukung Program Kementerian Pertanian.
Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat pembiayaan TA. 2016 ditandatangani pada
Bulan Januari 2016, namun karena terdapat perubahan anggaran, maka dilakukan
penyesuaian melalui proses revisi dokumen PK pada Bulan Maret 2016, Bulan
Agustus 2016 dan Bulan Desember 2016. Dokumen perjanjian kinerja Bulan
10
Desember 2016 disesuaikan dengan anggaran setelah pemblokiran
(selfblocking). Dokumen-dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Pembiayaan baik
sebelum dan sesudah revisi sebagaimana pada lampiran 2.
Adapun yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian kinerja Direktorat
Pembiayaan sesuai dokumen PK Bulan Desember 2016, sebagai berikut :
Tabel 1. Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pembiayaan Pertanian TA. 2016
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja
Jumlah Asuransi Pertanian 500.000 Ha
Jumlah Asuransi Ternak Sapi 20.000 Ekor
Kegiatan Anggaran
1. Fasilitasi Pembiayaan Pertanian Rp. 185.321.800.000
*Terdapat selfblocking anggaran sebesar Rp.73.906.560.000
-Blokir penghematan Rp. 59.506.560.000
-Blokir rencana tunda bayar Rp. 14.400.000.000
Sumber data : Perjanjian Kinerja Direktorat Pembiayaan (Revisi Desember), 2016
Target
1. Meningkatnya fasilitasi pembiayaan,
pemberdayaan kelembagaan, dan
permodalan pertanian, serta
peningkatan perlindungan terhadap
risiko gagal panen melalui asuransi
pertanian
Pencapaian sasaran kegiatan Direktorat Pembiayaan yaitu
Dalam pencapa“Meningkatnya fasilitasi pembiayaan, pemberdayaan kelembagaan,
dan permodalan pertanian, serta peningkatan perlindungan terhadap risiko gagal
panen melalui asuransi pertanian” diukur melalui indikator kinerja ; 1). jumlah
asuransi pertanian dan 2). jumlah asuransi ternak sapi. ian sasaran kegiatan
tersebut, selain melalui kegiatan asuransi usaha tani tanaman padi dan asuransi
ternak sapi, juga didukung dengan kegiatan-kegiatan fasilitasi pembiayaan lainnya,
yaitu :
1) Pemberdayaan permodalan dan Pengembangan Asuransi Pertanian dan
Ternak Sapi
2) Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA)
3) Pengembangan Pembiayaan Program Pertanian
4) Kelembagaan Pembiayaan Pertanian
5) Pembinaan Penyelia Mitra Tani
6) Dukungan Manajemen Pembiayaan
11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian Kinerja Organisasi
3.1.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran
Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran tahun 2016 ditetapkan
berdasarkan penilaian capaian melalui metode scoring, yaitu: (1) sangat berhasil
(capaian >100%), (2) berhasil (capaian 80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60-
79%), dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah
ditetapkan.
3.1.2. Pencapaian Sasaran Kegiatan Direktorat Pembiayaan Tahun 2016
Pencapaian sasaran kegiatan Direktorat Pembiayaan diukur melalui indikator
kinerja : 1). jumlah asuransi pertanian dan 2). jumlah asuransi ternak sapi.
Pengukuran capaian indikator kinerja jumlah asuransi pertanian dilakukan dengan
cara membandingkan angka realisasi jumlah lahan tanaman padi yang
diasuransikan (Ha) dengan target lahan tanaman padi yang diasuransikan (Ha).
Sedangkan untuk pengukuran capaian indikator kinerja jumlah asuransi ternak
sapi dilakukan dengan cara membandingkan angka realisasi jumlah ternak sapi
yang diasuransikan (ekor) dengan target ternak sapi yang diasuransikan (ekor).
Angka realisasi asuransi pertanian adalah angka realisasi lahan tanaman padi
yang sudah terdaftar dalam peserta asuransi oleh Jasindo dan diterbitkan polish
serta ditetapkan melalui SK definitive dari Dinas Pertanian Kabupaten. Angka
realisasi asuransi ternak sapi adalah angka realisasi ternak sapi yang sudah
terdaftar dalam peserta asuransi oleh Jasindo dan diterbitkan polish serta
ditetapkan melalui SK definitive dari Dinas Pertanian Kabupaten.
Pencapaian sasaran kegiatan Direktorat Pembiayaan yang diukur melalui 2
indikator kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (revisi Desember
2016), dapat disimpulkan bahwa indikator jumlah asuransi pertanian dalam hal ini
adalah Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP) terealisasi seluas 500.000 Ha dari
12
target 500.000 Ha (100%) termasuk kategori Berhasil, Untuk indikator kinerja
jumlah asuransi ternak sapi terealisasi sejumlah 20.000 ekor dari target 20.000
ekor (100%) termasuk kategori Berhasil (Tabel 2).
Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Pembiayaan Pertanian TA. 2016
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja
% Capaian
Kategori
Jumlah Asuransi
Pertanian
500.000 Ha 500.000 Ha *) 100,00 Berhasil
Jumlah Asuransi
Ternak Sapi
20.000 Ekor 20.000 Ekor 100,00 Berhasil
Target Realisasi
1. Meningkatnya fasilitasi pembiayaan,
pemberdayaan kelembagaan, dan
permodalan pertanian, serta peningkatan
perlindungan terhadap risiko gagal panen
melalui asuransi pertanian
Sumber data : PK (Desember, 2016) dan Hasil Pengukuran Kinerja Direktorat Pembiayaan, 2016 Keterangan : *) Dari realisasi AUTP sejumlah 500.000 Ha, pembayaran subsidi premi sejumlah
100.000 Ha diluncurkan pada TA. 2017.
Dari capaian asuransi pertanian (AUTP) seluas 500.000 Ha, pembayaran subsidi
premi yang telah dibayarkan pada tahun 2016 kepada pihak Jasindo adalah seluas
400.000 Ha, sedangkan pembayaran subsidi premi seluas 100.000 Ha akan
diluncurkan pada TA. 2017. Hal ini disebabkan adanya pemblokiran anggaran
pada Direktorat Pembiayaan sejumlah Rp73.906.560.000,- yang menyebabkan
rencana tunda bayar sejumlah Rp14.400.000.000,- untuk pembayaran AUTP
seluas 100.000 Ha.
Pemblokiran anggaran pada Direktorat Pembiayaan dilaksanakan atas dasar
Inpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penghematan/Pemotongan Pelaksanaan
APBN TA 2016, yang ditindaklanjuti dengan surat Kementerian Keuangan No.S-
522/MK.02/2016 tanggal 23 Juni 2016 tentang Perubahan Pagu APBN-P 2016,
sehingga dilaksanakan penghematan dan pemblokiran sejumlah anggaran pada
Ditjen PSP.
3.1.3 Analisis Capaian Sasaran Kegiatan Direktorat Pembiayaan TA. 2016
Pencapaian sasaran kegiatan Direktorat Pembiayaan yaitu “meningkatnya fasilitasi
pembiayaan, pemberdayaan kelembagaan, dan permodalan pertanian, serta
peningkatan perlindungan terhadap risiko gagal panen melalui asuransi pertanian”
13
diukur berdasarkan indikator jumlah asuransi pertanian dan jumlah asuransi ternak
sapi. Analisis capaian sasaran kegiatan tersebut, sebagai berikut :
3.1.3.1. Analisis Capaian Sasaran Kegiatan Tahun 2016 terhadap Tahun 2015
serta periode jangka menengah
3.1.3.1.1. Jumlah Asuransi Pertanian
Pada tahun 2016, capaian jumlah asuransi pertanian (AUTP) sesuai
target dalam perjanjian kinerja tercapai seluas 500.000 Ha dari target
seluas 500.000 Ha (100%). Sedangkan capaian setelah pemblokiran
(selfblocking) adalah seluas 500.000 Ha dari target 400.000 Ha (125%).
Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Asuransi Pertanian TA.
2016
Target
Awal
(Ha)
Target Setelah
Blokir
(Ha)
Realisasi
(Ha)
Awal Setelah
Blokir
Jumlah Asuransi
Pertanian (AUTP)
500.000 400.000 500.000 100,00 125,00 Berhasil
Indikator Kinerja
FISIK %
Kriteria
Sumber data : Direktorat Pembiayaan Pertanian, 2016
Realisasi anggaran dari pelaksanaan asuransi pertanian (AUTP),
sebagai berikut ;
Tabel 4. Realisasi Anggaran Asuransi Pertanian (AUTP) TA. 2016
Target Awal
(Rp.)
Target Setelah
Blokir
(Rp.)
Realisasi
(Rp.)
Awal Setelah
Blokir
Jumlah Asuransi
Pertanian (AUTP)
72.000.000.000 57.600.000.000 57.599.989.830 80,00 100,00
Indikator Kinerja
Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian
jumlah asuransi pertanian tahun 2016 seluas 500.000 Ha bila
dibandingkan dengan capaian tahun 2015 seluas 233.499,55 Ha,
mengalami peningkatan sebesar 266.500 Ha atau 114,13% (Tabel 6).
14
Tabel 5. Perbandingan Capaian Jumlah Asuransi Pertanian TA. 2016 dengan TA. 2015 dan Jangka Menengah Renstra 2015-2019
% Selisih % Selisih
Jumlah Asuransi Pertanian 1.000.000 500.000 6.000.000 233.499,55 500.000 114,13 266.500 100,00 8,33 -5.500.000
Target
2016
target 2015-2019Indikator Kinerja
Target Capaian Capaian 2016 terhadap
2015 2016 2015-2019 2015 2016Capaian 2015
Sumber data : Direktorat Pembiayaan Pertanian, 2016
Pencapaian kinerja jumlah asuransi pertanian secara umum berhasil,
namun dalam pelaksanaan asuransi pertanian (AUTP) di lapang,
dihadapi beberapa kendala, sebagai berikut :
1) Tidak adanya dana operasional di Propinsi/Kabupaten/Kota untuk
mengawal program asuransi pertanian
2) Petugas Propinsi/Kabupaten Kota belum memfokuskan program
asuransi pertanian sebagai program utama
3) Petani belum benar-benar memahami manfaat dari program Asuransi
Usaha Tani Padi (AUTP), sehingga belum banyak petani yang
menjadi peserta AUTP;
4) Terbatasnya petugas baik di Dinas Provinsi, kabupaten/kota dan
Jasindo yang menangani pelaksanaan program AUTP
Untuk itu telah dilakukan upaya tindak lanjut berikut :
1) Mengusulkan dana operasional di Propinsi/Kabupaten/Kota untuk
mengawal program asuransi pertanian di TA. 2017
2) Melaksanakan Koordinasi dan memberikan pemahaman Petugas
Propinsi/Kabupaten Kota untuk menempatkan program asuransi
pertanian sebagai program utama sebagaimana di pusat
3) Mendorong Dinas Pertanian Propinsi maupun kabupaten untuk
menambah petugas pelaksana program AUTP
4) Meningkatkan sosialisasi melalui media cetak, elektronik dan
sosialisasi langsung melalui pertemuan sampai tingkat desa
5) Mendorong Jasindo untuk menambah petugas yang membantu
pelaksanaan AUTP
6) Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pertanian Propinsi dan
Kabupaten/Kota untuk dapat mendampingi dan memberikan
pemahaman terkait teknis pertanian
15
Capaian Jumlah Asuransi Pertanian tahun 2016 yaitu seluas 500.000 Ha
bila dibandingkan dengan target jangka menengah seluas 6.000.000 Ha,
maka baru mencapai 8,33% dan masih terdapat kekurangan seluas
5.500.000 Ha yang harus terwujudkan di periode 2017-2019 ke depan
(Tabel 6).
Untuk pencapaian kekurangan target jangka menengah, maka pada
tahun 2016 ini selalu dilakukan pendampingan oleh petugas pusat,
daerah dan pihak Jasindo dalam rangka sosialisasi dan percepatan
pelaksanaan kegiatan AUTP.
Kontribusi dari kegiatan asuransi pertanian dalam mendukung program
swasembada pangan adalah mitigasi gagal panen seluas 500.000 Ha
melalui pembayaran premi asuransi gagal panen seluas 500.000 Ha.
3.1.3.1.2. Jumlah Asuransi Ternak Sapi
Pada tahun 2016, capaian jumlah asuransi ternak sapi sesuai target
dalam perjanjian kinerja tercapai sejumlah 20.000 ekor dari target
sejumlah 20.000 ekor (100%). Sedangkan capaian setelah pemblokiran
(selfblocking) adalah sejumlah 20.000 ekor dari target sejumlah 20.000
ekor (100%).
Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Asuransi Ternak Sapi
(AUTS) TA. 2016
Target
Awal
(Ha)
Target Setelah
Blokir
(Ha)
Realisasi
(Ha)
Awal Setelah
Blokir
Jumlah Asuransi Ternak
Sapi (AUTS)
20.000 20.000 20.000 100,00 100,00 Berhasil
Indikator Kinerja
FISIK %
Kriteria
Sumber data : Direktorat Pembiayaan Pertanian, 2016
Realisasi anggaran dari pelaksanaan asuransi ternak sapi (AUTS),
sebagai berikut ;
Tabel 7. Realisasi Anggaran Asuransi Ternak Sapi (AUTS) TA. 2016
Target Awal
(Rp.)
Target Setelah
Blokir
(Rp.)
Realisasi
(Rp.)
Awal Setelah
Blokir
Jumlah Asuransi
Ternak Sapi (AUTS)
3.200.000.000 3.200.000.000 3.200.000.000 100,00 100,00
Indikator Kinerja
KEUANGAN %
Sumber data : Direktorat Pembiayaan Pertanian, 2016
16
Kegiatan asuransi ternak sapi baru dilaksanakan sebagai program
kegiatan prasarana dan sarana pertanian pada tahun 2016. Secara
umum capaian pelaksanaan kegiatan ini dikategorikan berhasil.
Salahsatu kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan asuransi ternak
sapi adalah tidak adanya dana operasional di Propinsi/Kabupaten/Kota
untuk mengawal program asuransi usaha ternak sapi. Untuk itu telah
dilakukan upaya mengusulkan dana operasional di
Propinsi/Kabupaten/Kota untuk mengawal program asuransi ternak sapi
di TA. 2017.
Kontribusi dari kegiatan asuransi ternak sapi adalah mendukung
program swasembada daging melalui mitigasi terjadinya kerugian
peternak sapi akibat hal-hal yang diluar kendali sejumlah 20.000 ekor
sapi melalui pembayaran premi asuransi ternak sapi sejumlah 20.000
ekor sapi.
3.1.3.2. Analisis capaian Sasaran Kegiatan atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Realisasi anggaran Direktorat Pembiayaan pada kegiatan Fasilitasi
Pembiayaan adalah senilai Rp109.806.955.723,00 (59,25%) dari pagu awal
senilai Rp185.321.800.000,00. Realisasi anggaran setelah blokir mencapai
98,44% (dari pagu setelah blokir senilai Rp111.548.925.000,00). Dari
anggaran tersebut, telah dipergunakan untuk mencapai target sasaran
kegiatan yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja melalui pengembangan
asuransi pertanian (usaha tani tanaman padi dan ternak sapi), dimana pada
tahun 2016 ini pencapaiannya mencapai 100%. Efisiensi penggunaan
anggaran melalui : 1). Pencapaian target sasaran kegiatan, 2). Tidak adanya
unsur pengambilan keuntungan dari anggaran yang dialokasikan, 3). Adanya
potensi penambahan peserta asuransi dari yang telah ditargetkan pada
tahun 2016 ini.
3.1.3.3. Analisis Capaian Kegiatan Direktorat Pembiayaan Lainnya dalam
Mendukung Pencapaian Sasaran Kegiatan
3.1.3.3.1. Pemberdayaan Permodalan dan Pengembangan Asuransi Pertanian
dan Ternak Sapi
17
Dalam pelaksanaan Asuransi Pertanian terdapat kegiatan pendukung
pemberdayaan permodalan dan pengembangan asuransi pertanian dan
ternak sapi. Kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan dalam
penyelenggaraan kegiatan asuransi pertanian (tanaman padi dan usaha
ternak sapi) sebagai berikut:
(1). Sosialisasi Asuransi Pertanian
(2). Penyusunan pedoman Asuransi Usaha Tani Padi dan Asuransi
Ternak Sapi
(3). Penyusunan petunjuk penyaluran bantuan premi
(4). Pengumpulan data CPCL asuransi pertanian
(5). Leaflet asuransi usaha tani padi
Realisasi anggaran dari kegiatan tersebut, sebagai berikut :
Pemberdayaan permodalan; dari pagu awal Rp433.500.000,00
terealisasi senilai Rp183.345.000,00 (42,29%). Realisasi setelah
pemblokiran (selfblocking) adalah 77,24% (dari pagu setelah blokir
senilai Rp237.365.000,00).
Pengembangan asuransi pertanian; dari pagu awal
Rp111.873.950.000,00 terealisasi senilai Rp60.784.490.775,00
(54,33%). Realisasi setelah pemblokiran (selfblocking) adalah 99,57%
(dari pagu setelah blokir senilai Rp61.044.958.000,00).
Pengembangan asuransi usaha ternak sapi; dari pagu awal
Rp21.762.500.000,00 terealisasi senilai Rp3.580.769.840,00 (16,45%).
Realisasi setelah pemblokiran (selfblocking) adalah 95,74% (dari pagu
setelah blokir senilai Rp3.740.060.000,00).
3.1.3.3.2. Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA)
Pada lembaga keuangan mikro agribisnis dilaksanakan kegiatan yang
menyangkut kelembagaan pembiayaan pertanian dan pembinaan
Penyelia Mitra Tani (PMT) dengan realisasi anggaran senilai
Rp68.125.900,00 (96,22%) dari pagu awal Rp70.800.000,00. Realisasi
setelah pemblokiran (selfblocking) adalah 100% (dari pagu setelah blokir
senilai Rp68.125.900,00).
18
Adapun pelaksanaan kegiatannya sebagai berikut :
1) Kelembagaan Pembiayaan Pertanian
Kelembagaan Pembiayaan Pertanian meliputi : (1). kegiatan
koodinasi dan sinkronisasi pemberdayaan LKMA dan koperasi
pertanian di 9 (sembilan) Propinsi, (2). pembinaan dalam rangka exit
strategy pembinaan gapoktan puap, pertemuan pemberdayaan dan
penguatan LKMA dan koperasi pertanian yang dilaksanakan di Jawa
Barat.
Realisasi anggaran kelembagaan pembiayaan pertanian adalah
senilai Rp1.043.992.697,00 (67,04%) dari pagu awal
Rp1.557.350.000,00 dan realisasi setelah pemblokiran adalah
95,44% (dari pagu setelah blokir senilai Rp1.093.850.000,00).
2) Pembinaan Penyelia Mitra Tani (PMT)
Pembinaan Penyelia Mitra Tani ditujukan untuk PMT yang membina
Gapoktan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).
Kegiatan pembinaan ini dilaksanakan melalui koordinasi dan
sinkronisasi kegiatan PMT di Provinsi Jawa Barat. Pada kegiatan
pembinaan ini juga mengundang Dinas Terkait dan BPTP.
Realisasi anggaran Pembinaan Penyelia Mitra Tani adalah senilai
Rp38.972.276.742,00 (92,76%) dari pagu awal senilai
Rp41.875.950.000,00 dan realisasi setelah pemblokiran adalah
senilai 97,70% (dari pagu setelah blokir senilai Rp39.757.814.000,00).
Pelaksanaan kegiatan pengembangan kelembagaan pembiayaan
pertanian dan pembinaan penyelia mitra tani memberikan kontribusi
dalam penguatan kelembagaan pembiayaan pertanian pada
gapoktan PUAP sehingga dapat meningkatkan produktivitas dalam
usaha pertanian yang dijalankan.
3.1.3.3.3. Pengembangan Pembiayaan Program Pertanian
Pengembangan pembiayaan program pertanian dilaksanakan untuk
mendukung pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembiayaan pertanian
melalui kredit program yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan
penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Unit Khusus
Pertanian (UKP).
19
1). Pengembangan pembiayaan program pertanian melalui kredit
program (KUR)
Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu skema
kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi yang diberikan
kepada debitur yang memiliki usaha produktif dan layak termasuk
sektor pertanian, namun belum memiliki agunan tambahan atau
agunan tambahan belum cukup. Skema kredit ini disalurkan oleh
Bank maupun Lembaga Keuangan bukan Bank yang ditunjuk,
dengan pola penjaminan, yang dilaksanakan atas kerjasama
Pemerintah, lembaga penjamin dan perbankan, dengan imbal jasa
penjaminan disediakan Pemerintah.
Pada tahun 2016 Pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp.
100 Triliun untuk program KUR termasuk untuk sektor pertanian di
dalamnya. Untuk sektor pertanian, alokasi program KUR tersebut
diharapkan dapat meningkatkan pemberian kredit kepada Usaha
Mikro dan retail yang menjalankan usaha di sektor pertanian.
Untuk pelaksanaan Pengembangan pembiayaan program pertanian
melalui kredit program (KUR) telah dilaksanakan beberapa kegiatan
pendukung yaitu :
(1) Penerbitan peraturan Menteri Pertanian No.
32/Permentan/SR.230/6/2016 tentang Petunjuk Teknis Kredit
Usaha Rakyat di Sektor Pertanian tanggal 29 Juni 2016 dan
ditindaklanjuti dengan penerbitan petunjuk teknis pelaksanaan
KUR sektor pertanian. Petunjuk teknis pelaksanaan KUR ini
telah diperbanyak sejumlah 500 eksemplar dan telah
didistribusikan kepada perbankan, instansi terkait dan dinas
pertanian propinsi/kabupaten/kota.
(2). Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka program KUR
yang telah dilaksanakan sebanyak 4 kali. Koordinasi ini
mengundang instansi terkait seperti Ditjen Tanaman Pangan,
Hortikultura, Perkebunan dan peternakan, Biro Hukum
20
Kementerian Pertanian dan Kementerian Perekonomian dalam
rangka penyusunan rencana biaya indikatif komoditas pertanian
untuk KUR, penyusunan Permentan dan petunjuk teknis
pelaksanaan KUR sektor pertanian dan Persiapan usulan target
KUR 2017 beserta CPCL-nya.
(3). Monitoring dan evaluasi pelaksanaan KUR sektor pertanian ke
Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Banten, Lampung,
Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara.
Perkembangan Realisasi Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian
Realisasi penyaluran KUR sektor pertanian per Desember tahun
2016 oleh perbankan sebesar Rp. 16,36 Trilyun atau 17% dari
target keseluruhan KUR sebesar Rp. 100 trilyun. Apabila
dibandingkan dengan capaian tahun 2015 dimana realisasi
penyaluran KUR sektor pertanian dan kehutanan tercapai sebesar
Rp. 9,38 Trilyun, maka capaian realisasi KUR sektor pertanian
tahun 2016 ini meningkat sebesar 6,98% dari tahun 2015.
Rendahnya realisasi KUR sektor pertanian ini disebabkan oleh
beberapa hal berikut :
1) Luas kepemilikan lahan pertanian yang kecil dan petani
kebanyakan merupakan petani gurem
2) Belum terakomodirnya masa tenggang waktu (grace period)
untuk pengembangan usaha di sektor peternakan dan
perkebunan, yang nantinya akan berpengaruh terhadap
pengembalian kredit.
3) Adanya program kredit sejenis yang dikeluarkan oleh Bank
dengan bunga yang lebih rendah
4) Proses approval dari Kementerian Keuangan terhadap calon
debitur yang didaftarkan melalui SIKP online sering memakan
waktu lama.
5) Kodefikasi terhadap usaha tani yang tersedia dalam sistim SIKP
relative sempit, sehingga pengelompokan usaha tani dari calon
debitur dimasukkan dalam sektor perdagangan.
21
Kontribusi kegiatan kredit program melalui KUR dalam dukungan
sawsembada pangan adalah membantu permodalan petani/peternak
melalui subsidi suku bunga dalam menjalankan usaha pertaniannya.
Apabila kredit diterima tepat waktu maka dampaknya dapat
membantu meningkatkan produktivitas usaha tani yang dilaksanakan.
2). Pengembangan pembiayaan program pertanian melalui
Penyusunan RPP Unit Khusus Pertanian
Permodalan sebagai elemen penting dalam pembangunan
pertanian, masih terbatas ketersediaannya oleh pemerintah, di sisi
lain dukungan lembaga perbankan masih rendah rata-rata setiap
tahun hanya sekitar 5% membiayai sektor pertanian. Persoalan
mendasar yang dihadapi petani dalam akses permodalan kepada
lembaga perbankan masih rendah karena menerapkan perbankan
menerapkan azas prudential (character, capital, condision, capacity
dan collateral/ 5C). Prinsip 5C sulit dipenuhi petani subsistence di
pedesaan yang tidak memiliki sertifikat sebagai jaminan dan
sebagian tidak memiliki lahan.
Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia berusaha di bidang
pertanian, di sisi lain tidak tersedianya Bank Pertanian maka
Pemerintah berupaya menciptakan payung hukum guna melindungi
dan memberdayakan petani melalui UU No. 19 tahun 2013 pasal 87.
Berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1992 pasal 5 juncto
Undang-undang No. 10 tahun 1998 tercantum Bank Umum dapat
mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau
memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu.
Sejalan dengan Undang-Undang tersebut agar dapat dapat
dilaksanakan secara operasional perlu pengaturan lebih lanjut
melalui Peraturan Pemerintah.
Dasar pelaksanaan penyusunan RPP Unit Khusus Pertanian,
sebagai berikut :
22
1) Surat Mensesneg No. B-681/M.Sesneg/D-4/PU.02/07/2014
Tanggal 4 Juli 2014 Perihal Persetujuan untuk menyusun
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Luasan
Lahan Pertanian dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang
Pembentukan Unit Khusus Pertanian serta Prosedur
Penyaluran Kredit dan Pembiayaan Usaha Tani;
2) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.
1018/Kpts/OT.160/10/2014 Tanggal 2 Oktober 2014 tentang
Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan
Pemerintah tentang Pembentukan Unit Khusus Pertanian serta
Prosedur Penyaluran Kredit dan Pembiayaan Usaha Tani
sebagai Tindak Lanjut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013
tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
3) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
360/Kpts/HK.000/5/2016 tentang Program Legislasi Pertanian
Tahun 2016 Tanggal 31 Mei 2016 bahwa Ditjen PSP menjadi
Penanggung Jawab Pembentukan Unit Khusus Pertanian;
4) Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pembentukan Unit
Khusus Pembiayaan merupakan salah satu Target Kantor Staf
Presiden (KSP).
Untuk pelaksanaan Pengembangan pembiayaan program pertanian
melalui penyusunan RPP UKP ini telah dilaksanakan beberapa
kegiatan pendukung yaitu :
(1). Penyusunan Draft RPP UKP
(2). Penyusunan SK Tim Panitia Antar Kementerian (PAK)
(3). Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan
draft RPP UKP yang telah dilaksanakan sebanyak 3 kali.
Koordinasi ini mengundang instansi terkait seperti Biro Hukum
Kementerian Pertanian, Badan PPSDMP, Pusat Studi Ekonomi
Pertanian, Ditjen Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan
dan peternakan, dan Tim PAK.
Realisasi anggaran dari Pengembangan pembiayaan program
pertanian yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan program
KUR dan penyusunan RPP UKP ini adalah senilai
Rp1.586.499,908,00 (43,05%) dari pagu awal senilai
23
Rp3.685.200.000,00, sedangkan realisasi setelah pemblokiran
(selfblocking) adalah senilai 86,40% (dari pagu setelah blokir senilai
Rp1.836.277.000,00).
Realisasi serapan anggaran ini masih tergolong rendah karena
beberapa hal berikut:
1) revisi pemotongan anggaran;
2) revisi kegiatan di subdit kredit program;
3) proses pelaksanaan program KUR dan RPP UKP menunggu
kebijakan instansi terkait lainnya;
4) fokus pada kegiatan utama Ditjen PSP dan kegiatan Direktorat.
Pembiayaan Pertanian.
3.1.3.3.4. Dukungan Manajemen Pembiayaan Pertanian
Pelaksanaan kegiatan Direktorat Pembiayaan Pertanian dalam
mencapai tujuan program prasarana dan sarana pertanian dan kegiatan
dalam Direktorat juga didukung melalui dukungan manajemen
pembiayaan pertanian. Adapun pelaksanaan kegiatan yang telah
dilaksanakan sebagai berikut :
1) pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi kesekretariatan
lingkup Direktorat Pembiayaan
2) koordinasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkup Direktorat
Pembiayaan
3) koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan
Direktorat Pembiayaan
4) pembinaan dan monitoring kegiatan Direktorat Pembiayaan
5) Evaluasi kegiatan Direktorat Pembiayaan
Capaian kegiatan dukungan manajemen Direktorat Pembiayaan
Pertanian adalah senilai Rp1.972.976.361,00 (83,63%) dari pagu awal
Rp2.359.000.000,00, sedangkan realisasi setelah pemblokiran
(selfblocking) adalah 98,19% (dari pagu setelah blokir senilai
Rp2.009.240.000,00).
24
3.1.4. Tambahan Informasi Lainnya
Beberapa potret pelaksanaan kegiatan pembiayaan pertanian, sebagai berikut :
Asuransi Pertanian
Gambar 2. Koordinasi dengan Bapak Bupati dalam rangka mensukseskan serapan AUTP di Kabupaten Cilacap
Gambar 3. Pembayaran Claim Asuransi Pertanian (Tanaman Padi di Kabupaten Indramayu)
25
Gambar 4. Testimoni Pembayaran Claim Asuransi Pertanian (Tanaman Padi di
Kabupaten Tabanan)
26
Pengembangan LKMA
Gambar 5. Pengembangan LKMA Mekar Sari di Ds Mekar Sari, Kec Panimbang Kab. Pandeglang, Banten
Pembinaan Penyelia Mitra Tani
Gambar 6. Pembinaan PMT di Gapoktan Jalak, Ds. Kedungenep Kec. Petir, Kab. Serang, Banten
Gapoktan : Mekar Tani (tahun 2013) Desa : Mekar sari Kec. : Panimbang, Kabupaten : Pandeglang, Banten LKMA : Mekar Tani Badan Hukum : Akta Notaris Penggunaan dana PUAP untuk membiayaan simpan Pinjam, On Farm : Tanaman Pangan (Padi), Off Farm : usaha penjualan pupuk untuk padi. Dana PUAP yang diterima Gapoktan 100.000.000,- dan perkembangan sampai saat ini dari total dana cash, dana di rekening, piutang dan nilai asset/barang sebesar Rp. 128.945.000,-. Penerima manfaat pinjaman dari anggota sebanyak 57 orang. besaran pinjaman dari mulai 500.000,- s.d 5.000.000,- dengan jangka waktu pinjaman 4 bulan dibayar pada saat panen dan jasa sebesar 2,5%.
Gapoktan : Tani makmur (tahun 2009) Kelurahan : Lingkar Selatan, Kec. : Palmerah, Kota Jambi LKMA : Tani Makmur, Badan Hukum : Koperasi Simpan Pinjam Penggunaan dana PUAP untuk membiayaan simpan Pinjam, On Farm : Tanaman Pangan (Jagung, Ubi), Horti (sayuran 12 Komoditi, budidaya pembibitan sayuran di polybag), Ternak (Ayam Buras), Off Farm (Home Industri dan Bakul sayuran). Dana PUAP yang diterima Gapoktan 100.000.000,- dan perkembangan sampai saat ini dari total dana cash, dana di rekening, piutang dan nilai asset/barang sebesar Rp. 345.684.275,-. Penerima manfaat pinjaman dari anggota sebanyak 140 orang besaran pinjaman dari mulai 2.000.000,- s.d 8.000.000,- dengan jangka waktu pinjaman 10 bulan dan jasa sebesar 15%.
27
Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
Gambar 7. Penerima Manfaat KUR di Ds. Sukatani, Kec. Pacet, Kab. Cianjur
Gambar 8. Penerima Manfaat KUR di Ds. Somangkih, Kec. Simbang, Kab. Maros
Gambar 9. Penerima Manfaat KUR di Ds. Lasang, Kec. Polut, Kab. Takalar
Provinsi : Jawa Barat Kab/Kota : Cianjur Kecamatan : Pacet Desa : Sukatani Nama Debitur : Andri Setiawan Jenis Usaha : Pengumpul Sayuran Bank Penyalur : BRI Jumlah Pinjaman: Rp. 25 Juta
Jangka Waktu : 2 tahun
Provinsi : Sulawesi Selatan Kab/Kota : Takalar Kecamatan : Polut Desa : Lasang Nama Debitur : Muma Daeng Tiro Jenis Usaha : Perkebunan Tebu Bank Penyalur : BRI Jumlah Pinjaman: Rp. 25 Juta Jangka Waktu : Nov 2016-Nov2017
Provinsi : Sulawesi Selatan Kab/Kota : Maros Kecamatan : Simbang Desa : Somangkih Nama Debitur : H. Hasan Jenis Usaha : Penggemukan Sapi Bank Penyalur : BRI Jumlah Pinjaman: Rp. 500 Juta Jangka Waktu : 3 Maret 2016-7 Maret 2019
28
Gambar 10. Penerima Manfaat KUR di Ds. Lasang Barat, Kec. Polut, Kab. Takalar
Gambar 11. Penerima Manfaat KUR di Ds. Sukorejo, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen
Gambar 12. Penerima Manfaat KUR di Ds. Puluhan, Kec.Trucuk, Kab. Klaten
Provinsi : Sulawesi Selatan Kab/Kota : Takalar Kecamatan : Polut Desa : Lasang Barat Nama Debitur : Hamzah Dettona Jenis Usaha : Pengumpul Gabah Bank Penyalur : BRI Jumlah Pinjaman: Rp. 25 Juta Jangka Waktu : Des 2016-Des 2018
Provinsi : Jawa Tengah Kab/Kota : Sragen Kecamatan : Sambirejo Desa : Sukorejo Nama Debitur : Sularmi Jenis Usaha : Ternak Ayam, Budidaya (padi, cabai) Bank Penyalur : BPD Jateng Jumlah Pinjaman: Rp. 200 Juta
Jangka Waktu : 4 tahun (2016- 2019)
Provinsi : Jawa Tengah Kab/Kota : Klaten Kecamatan : Trucuk Desa : Puluhan Nama Debitur : Sagina Jenis Usaha : Ternak Sapi, ayam Bank Penyalur : BPD Jateng Jumlah Pinjaman: Rp. 200 Juta Jangka Waktu : 4 tahun (2016- 2020)
29
3.2. Realisasi Anggaran
Realisasi anggaran Direktorat Pembiayaan pada kegiatan Fasilitasi Pembiayaan per
31 Desember 2016 adalah senilai Rp109.806.955.723,00 (59,25%) dari pagu awal
senilai Rp185.321.800.000,00. Realisasi anggaran setelah blokir mencapai 98,44%
(dari pagu setelah blokir senilai Rp111.548.925.000,00).
Dari realisasi tersebut, realisasi anggaran pusat untuk Direktorat Pembiayaan
adalah senilai Rp.108.192.477.223,00 (58,92%) dari Pagu awal senilai
Rp.183.618.250.000,00. Sedangkan realisasi anggaran pusat Direktorat
Pembiayaan setelah blokir adalah 98,55% (dari pagu setelah blokir senilai
Rp109.787.689.900,00). Adapun rincian realisasi anggaran pusat Direktorat
Pembiayaan Pertanian dari masing-masing Sub Direktorat, sebagai berikut :
Tabel 8. Daftar Pagu dan Realisasi Anggaran Subdit Lingkup Direktorat Pembiayaan
Awal Setelah Blokir Awal Setelah
Blokir
1. Subdit Kredit Program dan
Fasilitasi Pembiayaan
3.685.200.000 1.836.277.000 1.586.499.908 43,05 86,40
2 Subdit Pemberdayaan
Permodalan dan Asuransi
Pertanian
134.069.950.000 65.022.383.000 64.548.605.615 48,15 99,27
3 Subdit Kelembagaan
Pembiayaan*
43.504.100.000 40.919.789.900 40.084.395.339 92,14 97,96
4 Subbag Tata Usaha 2.359.000.000 2.009.240.000 1.972.976.361 83,64 98,20
183.618.250.000 109.787.689.900 108.192.477.223 58,92 98,55Jumlah
Pagu (Rp) %
No Unit Eselon III Realisasi (Rp)
Sumber data : Direktorat Pembiayaan Pertanian, 2016
Realisasi keuangan dari kegiatan yang dilaksanakan masing-masing Eselon III dan
Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:
1. Sub Direktorat Kredit Program dan Fasilitasi Pembiayaan
Realisasi anggaran subdit Kredit Program dan Fasilitasi Pembiayaan yang
dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan pembiayaan program pertanian
yang utamanya untuk mendukung pelaksanaan program KUR dan
penyusunan RPP UKP ini sebelum pemblokiran (selfblocking) adalah senilai
Rp1.586.499.908,00 (43,05%) dari pagu Rp3.685.200.000,00, sedangkan
30
realisasi setelah blokir adalah 86,40% (dari pagu setelah blokir senilai
Rp1.836.277.000,00).
2. Subdit Pemberdayaan Permodalan dan Asuransi Pertanian
Realisasi anggaran subdit Pemberdayaan Permodalan dan Asuransi
Pertanian sebelum pemblokiran (selfblocking) adalah senilai
Rp64.548.605.615,00 (48,15%) dari pagu Rp134.069.950.000,00, sedangkan
realisasi setelah blokir adalah 99,27% (dari pagu setelah blokir senilai
Rp65.022.383.000,00).
4. Subdit Kelembagaan Pembiayaan
Realisasi anggaran subdit kelembagaan pembiayaan adalah senilai
Rp40.084.395.339,00 (92,14%) dari pagu Rp43.504.100.000,00. Realisasi
setelah blokir adalah 97,96% (dari pagu setelah blokir senilai
Rp40.919.789.900,00).
5. Sub Bagian Tata Usaha Direktorat
Realisasi anggaran Sub Bagian Tata Usaha Direktorat melalui kegiatan
dukungan manajemen Direktorat Pembiayaan Pertanian sebelum pemblokiran
(selfblocking) adalah senilai Rp1.972.976.361,00 (83,64%) dari pagu senilai
Rp2.359.000.000,00, sedangkan realisasi setelah blokir adalah senilai 98,20%
(dari pagu setelah blokir senilai Rp2.009.240.000,00).
Secara umum realisasi serapan anggaran sub Direktorat Lingkup Pembiayaan
setelah blokir mencapai lebih dari 90%, namun terdapat realisasi serapan
anggaran dibawah 90% pada subdit Kredit Program dan Fasilitasi Pembiayaan.
Hal ini disebabkan beberapa pengaruh berikut:
1) revisi pemotongan anggaran;
2) revisi kegiatan di subdit kredit program;
3) proses pelaksanaan program KUR dan RPP UKP menunggu kebijakan instansi
terkait lainnya;
4) fokus pada kegiatan utama Ditjen PSP dan kegiatan Direktorat. Pembiayaan
Pertanian.
31
3.3. Dukungan Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia (SDM) Direktorat Pembiayaan Pertanian berjumlah 45 orang
yang terdiri dari 42 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 3 orang Tenaga Harian
Lepas (THL), yang terdistribusi dalam 3 Sub Direktorat dan 1 Sub Bagian Tata
Usaha. Untuk tenaga THL seluruhnya ditempatkan di Sub Bagian Tata Usaha,
sedangkan untuk pegawai lainnya terbagi di bagian Sub Direktorat sebagaimana
pada Tabel 9.
Tabel 9. Distribusi Pegawai Direktorat Pembiayaan Pertanian Berdasarkan Pangkat dan Golongan
NO Unit Eselon II Golongan Total
(orang)
IV III II I
1 Direktur 1 - - - 1
2 Subdit Kredit Program dan Fasilitasi
Pembiayaan
3 8 - - 11
3 Subdit Pemberdayaan Permodalan dan
Asuransi Pertanian
4 9 - - 13
4 Subdit Kelembagaan Pembiayaan 2 7 1 - 10
5 Subbag Tata Usaha - 6 1 - 7
Total 10 30 2 0 42*)
Ket : *) Jumlah tidak termasuk THL Sumber data : Sub Bagian Tata Usaha, Direktorat Pembiayaan Pertanian, 2016
Distribusi SDM Direktorat Pembiayaan Pertanian Pejabat Eselon III dan IV menurut
jenis kelamin tertera pada Tabel 10.
Tabel 10. Distribusi Pegawai Direktorat Pembiayaan Pertanian Berdasarkan Sebaran Pejabat Eselon III dan IV
NO Pejabat Laki-laki Perempuan Total
(orang)
1 Eselon II 1 1
2 Eselon III 3 - 3
3 Eselon IV 5 2 7
Total 8 3 11
Sumber data : Sub Bagian Tata Usaha, Direktorat Pembiayaan Pertanian, 2016
32
Distribusi SDM Direktorat Pembiayaan Pertanian berdasarkan golongan
pegawai tertera pada Tabel 11.
Tabel 11. Distribusi Pegawai Direktorat Pembiayaan Pertanian Berdasarkan Sebaran Pegawai per Golongan
NO
Golongan A B C D E Total
(orang)
1 I - - - - - 0
2 II - - 1 1 - 2
3 III 1 14 6 9 - 30
4 IV 6 3 - 1 - 10
Total 7 17 7 11 0 42*)
Ket : *) Jumlah tidak termasuk THL Sumber data : Sub Bagian Tata Usaha, Direktorat Pembiayaan Pertanian, 2016
Distribusi SDM Direktorat Pembiayaan Pertanian berdasarkan Tingkat
Pendidikan tertera pada Tabel 12.
Tabel 12. Distribusi Pegawai Direktorat Pembiayaan Pertanian
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
NO Golongan S3 S2 S1 D3 SMA SMP SD Total
(orang)
1 I - - - - - - - -
2 II - - - 1 - - - 1
3 III - 4 22 1 4 - - 31
4 IV - 9 1 - - - - 10
Total 0 13 23 2 4 - - 42*)
Ket : *) Jumlah tidak termasuk THL Sumber data : Sub Bagian Tata Usaha, Direktorat Pembiayaan Pertanian, 2016
3.4. Hambatan dan Kendala
Pencapaian sasaran kegiatan Direktorat Pembiayaan yaitu “Meningkatnya fasilitasi
pembiayaan, pemberdayaan kelembagaan, dan permodalan pertanian, serta
peningkatan perlindungan terhadap risiko gagal panen melalui asuransi pertanian”
diukur melalui indikator kinerja ; 1). jumlah asuransi pertanian dan 2). jumlah
asuransi ternak sapi. Capaian indikator kinerja yang diukur berdasarkan
Perjanjian Kinerja (revisi Desember 2016) dapat disimpulkan bahwa indikator
jumlah asuransi pertanian tercapai 100% termasuk kategori berhasil, sedangkan
33
indikator kinerja jumlah asuransi ternak sapi tercapai 100% termasuk kategori
berhasil.
Secara umum, capaian kinerja Direktorat Pembiayaan Pertanian disimpulkan
berhasil, namun dalam capaian pelaksanaan kegiatan tersebut masih terdapat
kendala yang dihadapi sebagai berikut :
1). Perencanaan Kinerja
a) Tidak adanya dana operasional di Propinsi/Kabupaten/Kota untuk
mengawal program asuransi pertanian
b) Adanya penghematan anggaran ditengah pelaksanaan kegiatan (self
blocking) sehingga perlu dilakukan revisi anggaran, hal ini sempat
menunda pelaksanaan kegiatan asuransi dan kegiatan pembiayaan
2). Sumber Daya Manusia
a) Petugas Propinsi/Kabupaten Kota belum memfokuskan program
asuransi pertanian sebagai program utama
b) Petani belum benar-benar memahami manfaat dari program Asuransi
Usaha Tani Padi (AUTP), sehingga belum banyak petani yang menjadi
peserta AUTP;
c) Terbatasnya petugas baik di Dinas Provinsi, kabupaten/kota dan
Jasindo yang menangani pelaksanaan program AUTP
3.4. Upaya dan Tindak Lanjut
Untuk mengatasi kendala tersebut di atas, maka diperlukan upaya tindak lanjut dan
tindakan antisipatif ke depan sebagai berikut :
1). Perencanaan Kinerja
a) Mengusulkan dana operasional di Propinsi/Kabupaten/Kota untuk
mengawal program asuransi pertanian di TA. 2017.
b) Mengawal revisi anggaran sehingga proses penyelesaian revisi tidak
memakan waktu lama.
2). Sumber Daya Manusia
a) Mendorong Dinas Pertanian Propinsi maupun kabupaten untuk
menambah petugas pelaksana program AUTP
34
b) Mendorong Jasindo untuk menambah petugas yang membantu
pelaksanaan AUTP
3). Teknis
a) Melaksanakan Koordinasi dan memberikan pemahaman Petugas
Propinsi/Kabupaten Kota untuk menempatkan program asuransi
pertanian sebagai program utama sebagaimana di pusat
b) Meningkatkan sosialisasi melalui media cetak, elektronik dan sosialisasi
langsung melalui pertemuan sampai tingkat desa
c) Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pertanian Propinsi dan
Kabupaten/Kota untuk dapat mendampingi dan memberikan
pemahaman terkait teknis pertanian
35
BAB IV PENUTUP
Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat Pembiayaan Pertanian
dalam pencapaian sasaran kegiatan Direktorat Pembiayaan Pertanian mendukung
pencapaian sasaran program Ditjen PSP dan Kementerian Pertanian disampaikan dalam
Laporan Kinerja Direktorat Pembiayaan Pertanian. Dalam Laporan kinerja ini disajikan
informasi capaian kinerja yang telah diperjanjikan disertai evaluasi dan analisis sehingga
dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja ke depan.
Pencapaian sasaran kegiatan Direktorat Pembiayaan Pertanian tahun 2016 yang
ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja antara Direktur Pembiayaan Pertanian dan
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yaitu “Meningkatnya fasilitasi
pembiayaan, pemberdayaan kelembagaan, dan permodalan pertanian, serta peningkatan
perlindungan terhadap risiko gagal panen melalui asuransi pertanian” diukur melalui
indikator kinerja ; 1). jumlah asuransi pertanian seluas 500.000 Ha dan 2). jumlah asuransi
ternak sapi sejumlah 20.000 ekor. Dari pengukuran 2 indikator kinerja tersebut dapat
disimpulkan bahwa 1 indikator yaitu jumlah asuransi pertanian tercapai 500.000 Ha dari
target seluas 500.000 Ha (100%) termasuk kategori berhasil. Dari realisasi AUTP
sejumlah 500.000 Ha ini, pembayaran subsidi premi sejumlah 100.000 Ha diluncurkan
pada TA.2017, sedangkan 1 indikator kinerja jumlah asuransi ternak sapi tercapai 20.000
ekor dari target 20.000 ekor (100%) termasuk kategori berhasil.
Realisasi anggaran Direktorat Pembiayaan pada kegiatan Fasilitasi Pembiayaan per 31
Desember 2016 adalah senilai Rp109.806.955.723,00 (59,25%) dari pagu awal senilai
Rp185.321.800.000,00. Realisasi anggaran setelah blokir mencapai 98,44% (dari pagu
setelah blokir senilai Rp111.548.925.000,00).
Secara umum, capaian kinerja Direktorat Pembiayaan Pertanian disimpulkan berhasil,
namun dalam capaian pelaksanaan kegiatan tersebut dijumpai beberapa kendala berikut :
1). Perencanaan Kinerja ; a). Tidak adanya dana operasional di Propinsi/Kabupaten/Kota
untuk mengawal program asuransi pertanian, b). adanya penghematan anggaran
ditengah pelaksanaan kegiatan (selfblocking) sehingga perlu dilakukan revisi anggaran,
hal ini sempat menunda pelaksanaan kegiatan asuransi dan kegiatan pembiayaan, 2).
Sumber Daya Manusia ; a). Petugas Propinsi/Kabupaten Kota belum memfokuskan
program asuransi pertanian sebagai program utama, b). Petani belum benar-benar
36
memahami manfaat dari program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), sehingga belum
banyak petani yang menjadi peserta AUTP, c). Terbatasnya petugas baik di Dinas
Provinsi, kabupaten/kota dan Jasindo yang menangani pelaksanaan program AUTP
Sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Direktorat Pembiayaan Pertanian ke
depan, maka perlu dilakukan upaya perbaikan mulai dari proses perencanaan hingga
implementasi pelaksanaan kegiatan di lapang melalui : 1). Perencanaan Kinerja; a).
Mengusulkan dana operasional di Propinsi/Kabupaten/Kota untuk mengawal program
asuransi pertanian di TA. 2017, b). Mengawal revisi anggaran sehingga proses
penyelesaian revisi tidak memakan waktu lama, 2). Sumber Daya Manusia; a).
Mendorong Dinas Pertanian Propinsi maupun kabupaten untuk menambah petugas
pelaksana program AUTP, b). Mendorong Jasindo untuk menambah petugas yang
membantu pelaksanaan AUTP, 3). Teknis; a). Melaksanakan Koordinasi dan
memberikan pemahaman Petugas Propinsi/Kabupaten Kota untuk menempatkan
program asuransi pertanian sebagai program utama sebagaimana di pusat, b).
Meningkatkan sosialisasi melalui media cetak, elektronik dan sosialisasi langsung melalui
pertemuan sampai tingkat desa, c). Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pertanian
Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk dapat mendampingi dan memberikan pemahaman
terkait teknis pertanian.
Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran hasil kinerja Direktorat Pembiayaan
Pertanian selama tahun 2016, dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam
mengambil langkah-langkah strategis dan operasional serta penyusunan pelaksanaan
kegiatan yang akan datang.
37
LAMPIRAN
38
Lampiran 1.
Rencana Aksi Indikator Kinerja Direktorat Pembiayaan
(B03, B06, B09, B12)
39
Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian
Tahun Anggaran : 2016
Volume B03 Realisasi
1. Asuransi Usaha Tani
Padi
Penambahan luas
lahan sawah yang menjadi peserta
AUTP
1. Luas lahan sawah yang
menjadi peserta AUTP
1.000.000 Ha 1.195 Ha 1.194,59 Ha
99,97
a. 1. Diterbitkannya Pedoman Bantuan Premi
Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)
1. Diterbitkannya Pedoman Bantuan
Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)
100
2. Sosialisasi Pedoman; 2. Sosialisasi Pedoman; 100
3.
Pendataan/Inventarisasi CPCL Peserta AUTP
seluas 1.195 Ha
3.
Pendataan/Inventarisasi CPCL Peserta AUTP
seluas1.194,59 Ha99,97
4. Terlaksananya
pendaftaran dan
pembayaran premi (20%) seluas 1.195 Ha
4. Terlaksananya
pendaftaran dan
pembayaran premi (20%) seluas 1.194,59
Ha
99,97
5. Pembayaran Premi
(80%) ke Jasindo seluas
1.195 Ha
5. Pembayaran Premi
(80%) ke Jasindo
seluas 1.194,59 Ha99,97
6. Pembinaan dan pengawalan kegiatan;
6. Pembinaan dan pengawalan kegiatan;
7. Pengendalian dan evaluasi triwulan I.
7. Pengendalian dan evaluasi triwulan I.
Indikator Kinerja Rekomendasi
PEMANTAUAN DAN EVALUASI RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA DITJEN PSP TA.2016
Maret
Permasalahan
Periode B-03
No Sasaran StrategisOutcome
Target Setahun Jadwal Pelaksanaan
Januari Februari
Rencana Aksi Triwulan 1 (B03)
Petani belum benar-benar
memahami manfaat dari
program Asuransi Usaha Tani
Padi (AUTP), sehingga belum
banyak petani yang menjadi
peserta AUTP;
Terbatasnya petugas baik di
Dinas Provinsi, kabupaten/kota
dan Jasindo yang menangani
pelaksanaan program AUTP
Dinas Pertanian Propinsi maupun
kabupaten perlu menambah petugas
pelaksana program AUTP
Perlu meningkatkan sosialisasi
melalui media cetak, elektronik dan
sosialisasi langsung melalui
pertemuan sampai tingkat desa
Jasindo perlu menambah petugas
yang melaksanakan AUTP
-
-
-
-
-
-
-
%
B-03
40
Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian
Tahun Anggaran : 2016
Volume B06 Realisasi
1. Asuransi Usaha Tani
Padi
Penambahan luas
lahan sawah yang
menjadi peserta
AUTP
1. Luas lahan sawah yang
menjadi peserta AUTP
1.000.000 Ha 400.000 Ha 100.000 Ha
25,00
1. Pendataan/Inventarisasi CPCL
Peserta AUTP seluas 400.000 Ha
1. Pendataan/Inventarisasi
CPCL Peserta AUTP seluas
100.000 Ha25,00
2. Terlaksananya pendaftaran
dan pembayaran premi (25%)
seluas 100.000 Ha
2. Terlaksananya pendaftaran
dan pembayaran premi (25%)
seluas 100.000 Ha 100,00
3. Pembayaran Premi (80%) ke
Jasindo seluas 400.000 Ha
3. Pembayaran Premi (80%)
ke Jasindo seluas 100.000 Ha
25,00
4. Pembinaan dan pengawalan
kegiatan;
4. Pembinaan dan
pengawalan kegiatan;
100
5. Pengendalian dan evaluasi
triwulan I.
5. Pengendalian dan evaluasi
triwulan I.
100
Juni
-
-
-
-
-
Petugas Propinsi/Kabupaten
Kota belum memfokuskan
program asuransi pertanian
sebagai program utama
Petani belum benar-benar
memahami manfaat dari
program Asuransi Usaha Tani
Padi (AUTP), sehingga belum
banyak petani yang menjadi
peserta AUTP;
Terbatasnya petugas baik di
Dinas Provinsi, kabupaten/kota
dan Jasindo yang menangani
pelaksanaan program AUTP
pemahaman petugas jasindo
terhadap teknis pertanian
masih kurang sehingga
mempengaruhi proses verifikasi
kelayakan
Klaim AUTP belum tertangani
dengan baik oleh Jasindo,
sehingga mempengaruhi
kepercayaan petani terhadap
program AUTP
-
-
-
-
-
-
Koordinasi dan memberikan
pemahaman Petugas
Propinsi/Kabupaten Kota untuk
menempatkan program asuransi
pertanian sebagai program utama
sebagaimana di pusat
Dinas Pertanian Propinsi maupun
kabupaten perlu menambah petugas
pelaksana program AUTP
Perlu meningkatkan sosialisasi
melalui media cetak, elektronik dan
sosialisasi langsung melalui
pertemuan sampai tingkat desa
Jasindo perlu menambah petugas
yang melaksanakan AUTP
Berkoordinasi dengan Dinas
Pertanian Propinsi dan
Kabupaten/Kota untuk dapat
mendampingi dan memberikan
pemahaman terkait teknis pertanian
Jasindo perlu mempercepat
penanganan Kalim AUTP
PEMANTAUAN DAN EVALUASI RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA DITJEN PSP TA.2016Periode B-06
No Sasaran StrategisOutcome
Indikator Kinerja
Target SetahunRencana Aksi Triwulan 2 (B06)
%
Jadwal Pelaksanaan
Permasalahan Rekomendasi
April Mei
B-06
41
Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian
Tahun Anggaran : 2016
Volume Target B09 Realisasi
1. Asuransi Usaha Tani
Padi
Penambahan luas
lahan sawah yang
menjadi peserta
AUTP
1. Luas lahan sawah yang
menjadi peserta AUTP
700.000 Ha 600.000 Ha 370.868,69 Ha
61,81
1. Pendataan/Inventarisasi CPCL
Peserta AUTP seluas 600.000 Ha
1. Pendataan/Inventarisasi
CPCL Peserta AUTP seluas
370.868,69 Ha61,81
2. Terlaksananya pendaftaran
dan pembayaran premi (25%)
seluas 370.868,69 Ha
2. Terlaksananya pendaftaran
dan pembayaran premi (25%)
seluas 370.868,69 Ha 100,00
3. Pembayaran Premi (80%) ke
Jasindo seluas 600.000 Ha
3. Pembayaran Premi (80%)
ke Jasindo seluas 307.217,25
Ha51,20
4. Pembinaan dan pengawalan
kegiatan;
4. Pembinaan dan
pengawalan kegiatan;
100
5. Pengendalian dan evaluasi
triwulan III.
5. Pengendalian dan evaluasi
triwulan III.
100
-
-
-
-
-
-
Petugas Propinsi/Kabupaten
Kota belum memfokuskan
program asuransi pertanian
sebagai program utama
Petani belum benar-benar
memahami manfaat dari
program Asuransi Usaha Tani
Padi (AUTP), sehingga belum
banyak petani yang menjadi
peserta AUTP;
Terbatasnya petugas baik di
Dinas Provinsi, kabupaten/kota
dan Jasindo yang menangani
pelaksanaan program AUTP
pemahaman petugas jasindo
terhadap teknis pertanian
masih kurang sehingga
mempengaruhi proses verifikasi
kelayakan
Klaim AUTP belum tertangani
dengan baik oleh Jasindo,
sehingga mempengaruhi
kepercayaan petani terhadap
program AUTP
Belum diterbitkannya SK
definitif peserta asuransi
pertanian seluruhnya oleh Dinas
Kabupaten
-
-
-
-
-
-
-
Koordinasi dan memberikan
pemahaman Petugas
Propinsi/Kabupaten Kota untuk
menempatkan program asuransi
pertanian sebagai program utama
sebagaimana di pusat
Dinas Pertanian Propinsi maupun
kabupaten perlu menambah petugas
pelaksana program AUTP
Perlu meningkatkan sosialisasi
melalui media cetak, elektronik dan
sosialisasi langsung melalui
pertemuan sampai tingkat desa
Jasindo perlu menambah petugas
yang melaksanakan AUTP
Berkoordinasi dengan Dinas
Pertanian Propinsi dan
Kabupaten/Kota untuk dapat
mendampingi dan memberikan
pemahaman terkait teknis pertanian
Jasindo perlu mempercepat
penanganan Klaim AUTP
Mendorong petugas Dinas
Kabupaten untuk segera
menerbitkan SK definitf seluruh
peserta asuransi pertanian TA.2016
PEMANTAUAN DAN EVALUASI RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA DITJEN PSP TA.2016Periode B-09
No Sasaran StrategisOutcome
Indikator Kinerja
Target SetahunRencana Aksi Triwulan 3 (B09)
%
Jadwal Pelaksanaan
Permasalahan Rekomendasi
Juli Agustus September
B-09
42
Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian
Tahun Anggaran : 2016
Volume Target B12 Realisasi
1. Asuransi Usaha Tani Padi
Penambahan luas lahan sawah yang
menjadi peserta AUTP
1. Luas lahan sawah yangmenjadi peserta AUTP
500.000 Ha 500.000 Ha 500.000 Ha*)
100,00
1. Pendataan/Inventarisasi CPCL
Peserta AUTP seluas 500.000 Ha
1. Pendataan/Inventarisasi
CPCL Peserta AUTP seluas 500.000 Ha
100,00
2. Terlaksananya pendaftaran
dan pembayaran premi swadaya (20%) seluas 500.000 Ha
2. Terlaksananya pendaftaran
dan pembayaran premi swadaya (20%) seluas 500.000 Ha
100,00
3. Pembayaran Premi subsidi (80%) ke Jasindo seluas 500.000
Ha
3. Pembayaran Premi subsidi (80%) ke Jasindo seluas
400.000 Ha, dan seluas 100.000 Ha diluncurkan pada
TA. 2017
80,00
4. Pembinaan dan pengawalan kegiatan;
4. Pembinaan dan pengawalan kegiatan;
100
5. Pengendalian dan evaluasi triwulan IV.
5. Pengendalian dan evaluasi triwulan IV
100
Ket : *) Dari realisasi AUTP sejumlah 500.000 Ha, pembayaran subsidi premi sejumlah 100.000 Ha diluncurkan pada TA. 2017
Desember
-
-
Tidak adanya dana pendukung
di Propinsi/Kabupaten untuk
mengawal pelaksanaan kegiatan
AUTP di lokasi
Adanya selfblocking anggaran
yang mempengaruhi perubahan
target dan rencana tunda bayar
-
-
Akan diupayakan usulan dana
pendukung di Propinsi/Kabupaten
untuk mengawal pelaksanaan
kegiatan AUTP di lokasi
Pembayaran sejumlah AUTP akan
diluncurkan pada tahun 2017
PEMANTAUAN DAN EVALUASI RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA DITJEN PSP TA.2016Periode B-12
No Sasaran StrategisOutcome
Indikator Kinerja
Target SetahunRencana Aksi Triwulan 4 (B12)
%
Jadwal Pelaksanaan
Permasalahan Rekomendasi
Oktober Nopember
B-12
43
Lampiran 2
Perjanjian Kinerja Direktorat Pembiayaan Pertanian
Tahun 2016
(Januari, Revisi Maret, Revisi Agustus, Revisi Desember)
44
PK Awal Bulan Januari
45
46
PK Revisi Bulan Maret
47
48
PK Revisi Bulan Agustus
49
50
PK Revisi Bulan Desember
51
52
Lampiran 3
Sasaran Pembangunan dan Kebutuhan Pembiayaan
Pertanian APBN 2015-2019
53
54