LAPORAN KINERJA - depkop.go.id · DAFTAR TABEL iv DAFTAR GAMBAR v BAB I PENDAHULUAN 1 1.1 Latar Belakang 1 1.2 Maksud dan Tujuan 2 1.3 Tugas dan Fungsi 3 1.4 Organisasi dan Sumber

LAPORAN KINERJASEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAHREPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2019

Laporan Kinerja Tahun 2019 Sekretariat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

i

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah Nomor: 08/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi

dan Tata kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah, Sekretariat Kementerian bertugas menyelenggarakan

koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian

dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di

lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM. Sebagai wujud

pertanggungjawaban capaian kinerja Sekretariat Kementerian,

maka telah disusun Laporan Kinerja yang merupakan tindak

lanjut dari amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini dapat berperan sebagai alat penilai kinerja

secara kuantitatif dan wujud transparansi pelaksanaan tugas dan

fungsi dalam rangka menuju tercapainya tata kelola pemerintahan

yang baik. Selain itu, Laporan Kinerja merupakan salah satu alat

kendali sekaligus alat untuk memacu peningkatan kinerja setiap

unit kerja yang ada di lingkungan Sekretariat Kementerian.

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Koperasi

dan UKM Tahun 2019 ini disusun agar setiap pemangku

kepentingan mendapatkan gambaran yang jelas dan transparan

mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, dalam rangka

pencapaian visi dan misi yang dibebankan kepada Sekretariat dan

kami berharap mendapatkan saran dan masukan yang bersifat

membangun untuk perbaikan kinerja dan organisasi di masa yang

akan datang.

Jakarta, Februari 2020

Sekretaris Kementerian

Prof. Dr. Rully Indrawan, M.Si.

Draft:

Karoren : ....../......

Kabag Evalap : ....../......


ii

I K H T I S A R E K S E K U T I F

Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM

Tahun 2019 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja

Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2019 yang

terdiri dari 5 (lima) sasaran strategis, yaitu: 1) Kementerian

Koperasi dan UKM yang efektif dan efisien; 2) Kementerian

Koperasi dan UKM yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi;

3) terdapat peraturan perundang-undangan di bidang koperasi

dan UKM; 4) citra positif Kementerian Koperasi dan UKM di

masyarakat; serta 5) pengelolaan data dan informasi koperasi dan

UKM.

Dari sasaran strategis tersebut kemudian diterjemahkan ke

dalam 12 (dua belas) indikator kinerja utama (IKU) beserta target

yang harus dicapai. Dari IKU tersebut, terdapat 9 (sembilan) IKU

yang sudah tercapai target kinerjanya dan 3 (tiga) IKU, yaitu terkait

nilai opini BPK, tingkat kematangan implementasi SPIP, dan

tingkat kapabilitas APIP masih dalam proses penilaian oleh

instansi terkait.

Kinerja keuangan Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM

tahun 2019, dari sisi penyerapan dinilai bagus. Total pagu

anggaran tahun 2019 adalah sebesar Rp. 246.099.857.000,-

dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 240.361.238.069,- atau

sebesar 97,67%. Pagu anggaran tahun 2019 mengalami

peningkatan sebesar 0,11% dibandingkan tahun 2018 dan

realisasi anggaran tahun 2019 juga mengalami peningkatan

sebesar 4,68% dibanding tahun 2018.


Tahun 2019 dapat menjadi bahan perbaikan dan referensi dalam

pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Kedepan

diharapkan kinerja Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM

dapat terus meningkat dari tahun ke tahun melalui upaya bersama

agar dapat mewujudkan harapan tersebut.


iii

D A F T A R I S I

KATA PENGANTAR i

IKHTISAR EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

BAB I

PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Maksud dan Tujuan 2

1.3 Tugas dan Fungsi 3

1.4 Organisasi dan Sumber Daya Manusia 4

1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja 9

BAB II PERENCANAAN KINERJA 10

2.1 Visi 10

2.2 Misi 10

2.3 Tujuan 10

2.4 Sasaran Strategis 12

2.5 Perjanjian Kinerja 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 17

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019 17

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja tahun 2019 18

3.3 Akuntabilitas Kinerja Keuangan Tahun 2019 43

BAB IV

PENUTUP 46

LAMPIRAN 48


iv

D A F T A R T A B E L

Tabel II.1

Sasaran Strategis Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2019 12

Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2019 14

Tabel III.1 Capaian Kinerja Tahun 2019 16

Tabel III.2 Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2015-2019 25

Tabel III.3 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2015-2019 29

Tabel III.4 Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan

Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2015-2019 35

Tabel III.5 Kinerja Keuangan

Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2015-2019 44

Tabel III.6 Capaian Kinerja Keuangan per Eselon II Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2019 44


v

D A F T A R G A M B A R

Gambar III.1

Kinerja Keuangan Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM

Per Triwulan Tahun 2019 43

Gambar III.2 Kinerja Keuangan

Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2015-2019 44

Gambar III.3

Capaian Kinerja Keuangan per Eselon II Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2019 45

Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Tahun 2019

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah

rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan

prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan

pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian,

pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi

pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan

peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sebagai salah satu komponen SAKIP, laporan kinerja

merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan

rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada

setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal

terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan

kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta

pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis

terhadap pengukuran kinerja.

Tugas pokok dan fungsi Sekretariat Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) yaitu

membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,

demokratis dan terpercaya, yang memiliki peran sangat

penting untuk mendukung efektivitas penyelenggaraaan

pemerintahan dan keberhasilan pembangunan koperasi dan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dukungan


Tahun 2019

2

tersebut melalui penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan

tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi

dan manajemen kepada seluruh unit organisasi di

Kementerian Koperasi dan UKM.

Dengan demikian, Sekretariat Kementerian Koperasi dan

UKM sebagai salah satu entitas akuntabilitas kinerja, wajib

menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas capaian

kinerja berdasarkan penggunaan anggaran yang telah

dialokasikan sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap

penggunaan sumber daya publik yang digunakan sepanjang

tahun 2019.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

mengamanatkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga (K/L)

wajib melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya

sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan,

visi, dan misi organisasi, serta menyampaikan laporan kinerja

pada setiap berakhir tahun anggaran kepada Presiden melalui

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi (PAN RB).

Maksud penyusunan laporan kinerja Sekretariat

Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2019 adalah sebagai

bentuk pertanggungjawaban Sekretaris Kementerian Koperasi

dan UKM kepada Menteri Koperasi dan UKM atas pengelolaan

anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan selama 1 (satu)

tahun anggaran dalam rangka mencapai visi dan misi yang

telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun tujuan penyusunan laporan kinerja adalah

untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target sasaran

dan kinerja Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM

selama tahun 2019. Berdasarkan hasil evaluasi yang


Tahun 2019

3

dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang dapat

menjadi masukan dan feedback dalam rangka meningkatkan

kinerja dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan

strategi selanjutnya.

1.3 TUGAS DAN FUNGSI

Tugas dan fungsi Sekretariat Kementerian Koperasi dan

UKM berdasar Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil

dan Menengah Republik Indonesia, Nomor

08/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,

adalah menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas,

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada

seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Koperasi

dan UKM.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Kementerian

Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai

berikut:

1. Koordinasi kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM;

2. Koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan, dan

anggaran Kementerian Koperasi dan UKM;

3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang

meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,

kerumahtanggaan dan kerjasama, hubungan masyarakat,

arsip, pendataan, dan dokumentasi Kementerian Koperasi

dan UKM;

4. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata

laksana;

5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-

undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; dan

6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan

layanan pengadaan barang/jasa.


Tahun 2019

4

1.4 ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM dipimpin

oleh Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM yang berada

dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri

Koperasi dan UKM. Struktur organisasi Sekretariat

Kementerian Koperasi dan UKM (Lampiran 1), yaitu

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM dibantu oleh 3

Kepala Biro dan Unit Inspektorat, yang terdiri atas:

1. Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan

pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana,

program, dan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM

serta evaluasi dan pelaporan. Dalam penyelenggaraan

tugasnya, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data,

pengelolaan jaringan data, penyiapan dan penyajian data

serta informasi;

b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan

anggaran Kementerian Koperasi dan UKM;

c. Penyusunan rencana program di bidang kerjasama

teknik; dan

d. Evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kementerian

Koperasi dan UKM.

2. Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan perbendaharaan dan administrasi keuangan,

akuntansi dan verifikasi serta pengelolaan barang

milik/kekayaan negara. Dalam penyelenggaraan tugasnya,

Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. Pengelolaan perbendaharaan dan administrasi

keuangan;

b. Pelaksanaan akuntansi, verifikasi dan laporan

pelaksanaan anggaran APBN Kementerian Koperasi dan

UKM; dan


Tahun 2019

5

c. Pelaksanaan penghapusan, pembukuan transaksi

akuntansi barang milik/kekayaan negara, penyimpanan

dan penyaluran.

3. Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan

tata usaha, administrasi kepegawaian, rumah tangga, serta

kehumasan di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.

Dalam penyelenggaraan tugasnya, Biro Umum

menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan pelayanan tata usaha di lingkungan

Kementerian Koperasi dan UKM;

b. Pelaksanaan pelayanan urusan administrasi

kepegawaian di lingkungan Kementerian Koperasi dan

UKM;

c. Pelaksanaan pelayanan urusan kerumahtanggaan; dan

d. Pelaksanaan pelayanan urusan kehumasan di

lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.

4. Inspektorat Kementerian Koperasi dan UKM yang

merupakan unsur pengawas Kementerian Koperasi dan

UKM yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Menteri Koperasi dan UKM melalui Sekretaris Kementerian.

Dalam penyelenggaraan tugasnya, Inspektorat

menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;

b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan

keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan,

dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas

penugasan Menteri Koperasi dan UKM;

d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kementerian

Koperasi dan UKM; dan


Tahun 2019

6

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

Organisasi Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM

pada tahun 2019 memiliki sumber daya manusia sejumlah

203 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Adapun rincian PNS

lingkup Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM dapat

dilihat pada Lampiran 2.

Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM terus

berupaya melakukan perubahan dan perbaikan pelaksanaan

kinerja ke arah yang lebih baik sehingga pencapaian kinerja

dapat lebih optimal. Dalam pelaksanaannya, Sekretariat

Kementerian Koperasi dan UKM masih menghadapi kendala

dalam lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi organisasinya,

antara lain terkait reformasi birokrasi, regulasi, penataan

organisasi, manajemen sumber daya manusia (SDM),

dokumen perencanaan dan pelaporan, dan pelayanan publik.

Untuk itu diperlukan langkah perbaikan atas kendala yang

dihadapi, antara lain:

a. Peningkatan upaya perubahan dalam kaitan reformasi

birokrasi sehingga tata kelola pencapaian kinerja menjadi

lebih transparan dan akuntabel. Pembenahan perlu

dilakukan dalam setiap proses tata laksana, organisasi, dan

SDM agar birokrasi menjadi lebih responsif, informatif,

koordinatif, terbuka, accesable, efektif dan efisien.

Pembenahan ini perlu terus dikomunikasikan dan

disosialisasikan untuk mendukung perubahan secara utuh

di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.

b. Perbaikan proses penataan peraturan perundang-

undangan/regulasi bidang koperasi dan UMKM menjadi

sangat penting dan perlu untuk mengetahui keselarasan

seluruh kebijakan yang terkait di bidang koperasi dan

UMKM. Hal ini untuk berguna untuk: (i) mengantisipasi


Tahun 2019

7

adanya duplikasi ataupun tumpang tindih regulasi yang

ada; (ii) mengidentifikasi regulasi yang telah habis masa

berlakunya sehingga dapat dilakukan penyesuaian atau

pembaharuan regulasi; dan (iii) mengidentifikasi

kebutuhan regulasi yang diperlukan.

c. Penataan tata laksana dan penguatan organisasi yang tepat

fungsi dan tepat ukuran serta sesuai dengan beban kerja

merupakan salah satu strategi untuk mendukung

pencapaian kinerja organisasi. Untuk itu, sangat

diperlukan upaya perbaikan yang mencakup:

(i) penyusunan grand design tata laksana dan penguatan

organisasi secara utuh yang berkualitas dengan mengacu

pada kajian akademis dan praktis; (ii) pelaksanaan quick

wins terhadap standar operasional prosedur (SOP) di

Kementerian Koperasi dan UKM; dan (iii) peningkatan

kualitas dan standar sarana dan prasarana bagi seluruh

komponen aparatur di Kementerian Koperasi dan UKM;

d. Penataan sistem manajemen SDM aparatur yang optimal

guna menyeimbangkan kebutuhan aparatur dan tuntutan

organisasi atas aparatur tersebut sehingga terwujud

peningkatan kinerja institusi Kementerian Koperasi dan

UKM. Dalam rangka membangun SDM aparatur agar lebih

berkontribusi, efektif, dan efisien dalam mengemban tugas

umum pemerintahan dan pembangunan nasional,

diperlukan adanya suatu sistem manajemen yang lebih

bertumpu pada kualitas, memperhatikan aspek kebutuhan

kompetensi dalam perekrutan dan formasi jabatan, reward

and punishment, pengembangan kapasitas SDM aparatur,

pengembangan jabatan fungsional, budaya yang

berorientasi pelayanan publik (internal dan eksternal),

obyektivitas penilaian kinerja aparatur serta database

terpadu berbasis informasi teknologi (IT).


Tahun 2019

8

e. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan

akuntabilitas kinerja dengan menunjukkan keselarasan

dan kesesuaian dalam setiap jenjangnya serta diformalkan

dalam bentuk kebijakan sehingga menjadi acuan bagi

seluruh satuan kerja eselon I dan BLU Kementerian

Koperasi dan UKM. Dokumen perencanaan akan menjadi

dasar dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran

Kementerian Koperasi dan UKM. Pemanfaatan hasil

pemantauan dan evaluasi atas proses perencanaan dan

pelaksanaan anggaran hendaknya menjadi dasar

pengukuran akuntabilitas kinerja sehingga mampu

meningkatkan early warning dalam upaya meningkatkan

capaian kinerja anggaran belanja yang sedang

dilaksanakan, feedback peningkatan kualitas perencanaan

tahun anggaran berikutnya (quality of spending), dan bahan

pertimbangan penerapan sistem reward and punishment

dalam penetapan pagu anggaran di lingkungan


f. Peningkatan kualitas dan standar penyelenggaraan

layanan publik Kementerian Koperasi dan UKM agar

pengguna layanan dapat memahami dan mendapatkan

kepastian layanan. Disamping itu, kebijakan internal

untuk meningkatkan pola pikir dan budaya kerja sesuai

dengan tuntutan lingkungan yang dinamis perlu

disosialisasikan dan diterapkan. Hal tersebut didukung

dengan penyediaan sarana dan prasarana serta

peningkatan kualitas SDM profesional agar kualitas

pelayanan publik menjadi lebih baik.

Selain kendala beserta langkah perbaikannya, dalam

pelaksanaan kinerja Sekretariat Kementerian Koperasi dan

UKM tahun 2019 menghadapi tantangan antara lain:

1) Optimalisasi akuntabilitas pengelolaan keuangan yang

sejak tahun 2016 hingga 2018 mendapatkan opini Wajar


Tahun 2019

9

Tanpa Pengecualian (WTP), sehingga pada tahun-tahun

berikutnya harus dipertahankan;

2) Peningkatan kinerja instansi, antara lain dengan

mengoptimalkan perencanaan kinerja, pengukuran

kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, serta

pencapaian sasaran/kinerja seiring dengan telah

diterimanya tunjangan kinerja oleh pegawai.

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun

2014 mengenai Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, maka Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian

Koperasi dan UKM Tahun 2019 disusun dengan sistematika

sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum

organisasi dengan penekanan pada aspek strategis

organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang

sedang dihadapi organisasi.

2. Bab II Perencanaan Kinerja, dibagi dalam sub bab yang

berisi perencanaan strategis Sekretariat Kementerian

Koperasi dan UKM Tahun 2015-2019 dan Perjanjian

Kinerja Tahun 2019.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja, dibagi dalam sub bab yang

berisi hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis

capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan Sekretariat

Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2019.

4. Bab IV Penutup, menyajikan kesimpulan menyeluruh dari

Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Koperasi dan

UKM Tahun 2019 serta rekomendasi perbaikan ke depan

untuk meningkatkan kinerja.


Tahun 2019

10

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan

program Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2015-2019,

selanjutnya Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM

merumuskan visi dan misi tahun 2015-2019 sebagai berikut:

2.1 VISI

Terwujudnya tata kelola koperasi dan UMKM yang

efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan

berlandaskan gotong royong.

2.2 MISI

1. Mewujudkan tata kelola Kementerian Koperasi dan UKM

yang profesional dan berkinerja tinggi;

2. Meningkatkan kualitas layanan koperasi dan UMKM

dengan mengembangkan SDM dan budaya kerja yang

unggul dengan teknologi dan informasi; dan

3. Meningkatkan ketersediaan, kecepatan, dan kualitas

pelayanan bagi stakeholders koperasi dan UMKM.

2.3 TUJUAN

Tujuan strategis Sekretariat Kementerian Koperasi dan

UKM Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Strategis 1: Penguatan koordinasi dan

penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran

Kementerian Koperasi dan UKM yang bertujuan untuk

meningkatkan kualitas hasil koordinasi, sinkronisasi,

penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran


2. Tujuan Strategis 2: Peningkatan pembinaan dan

pemberian dukungan administrasi yang bertujuan untuk


Tahun 2019

11

meningkatkan kualitas pengelolaan ketatausahaan,

kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,

layanan masyarakat, arsip dokumentasi Kementerian

Koperasi dan UKM.

3. Tujuan Strategis 3: Peningkatan pembinaan dan penataan

organisasi dan tatalaksana, yang bertujuan untuk

membentuk dan menyusun tugas, fungsi, dan susunan

organisasi yang mencerminkan Kementerian Koperasi dan

UKM yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme

(KKN) serta meningkatkan kualitas layanan agar lebih

efisien dan lebih cepat dengan memanfaatkan teknologi

informasi dan komunikasi (TIK) sehingga lebih responsif,

informatif, accessable, koordinatif, terbuka dan akuntabel,

serta lebih sederhana dan murah.

4. Tujuan Strategis 4: Penguatan koordinasi dan

penyusunan peraturan perundang-undangan serta

pelaksanaan advokasi hukum, yang bertujuan untuk

meningkatkan kualitas pengkajian peraturan perundang-

undangan, penyusunan rancangan peraturan perundang-

undangan serta penyusunan peraturan perundang-

undangan bidang koperasi dan UMKM sebagai

pelaksanaan dari peraturan perundang- undangan yang

lebih tinggi.

5. Tujuan Strategis 5: Penguatan pengelolaan barang

milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan

barang/jasa, yang bertujuan untuk inventarisasi,

pembinaan pelaksanaan inventarisasi, pelaksanaan

verifikasi inventarisasi serta pelaporan barang milik negara

di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM. Selain itu

bertujuan meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan

pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat


6. Tujuan Strategis 6: Penguatan penerapan e-government,

yang bertujuan untuk mendukung proses bisnis layanan


Tahun 2019

12

Koperasi dan UMKM yang efisien, efektif, dan akuntabel

melalui strategi, antara lain: a) penguatan kebijakan

e-government; b) penguatan sistem dan infrastruktur

e-government yang terintegrasi; c) peningkatan kapasitas

kelembagaan dan kompetensi SDM; d) penetapan quick

wins penerapan e-government; serta e) pengendalian

pengembangan sistem dan pengadaan e-government oleh


7. Tujuan Strategis 7: Penguatan pelaksanaan fungsi lain

yang diberikan oleh Menteri, yang mencakup

pengembangan dan pendayagunaan TIK untuk koperasi

dan UMKM, penguatan pengelolaan dan pendayagunaan

data dan statistik koperasi dan UMKM, pendidikan dan

pelatihan pegawai, serta tersedianya analisis dan

sinkronisasi kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM.

2.4 SASARAN STRATEGIS

Untuk mewujudkan tujuan strategis dalam peningkatan

tata kelola koperasi dan UMKM yang efektif, efisien,

transparan, dan akuntabel serta penguatan keterlibatan

publik, dapat dilihat dari capaian kinerja pada pemenuhan

target indikator-indikator kinerja sasaran strategis.

Sebagai tindak lanjut hasil evaluasi pada tahun

sebelumnya dan adanya beberapa perubahan kebijakan,

maka terdapat beberapa perubahan pada sasaran strategis

dan indikator kinerja Sekretariat Kementerian Koperasi dan

UKM tahun 2019 yang merupakan penyempurnaan dari

sasaran strategis dan indikator kinerja tahun 2018, seperti

pada tabel-tabel berikut:


Tahun 2019

13

Tabel II.1

Sasaran Strategis

Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2019

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

1 Terwujudnya pelayanan

kepada seluruh unit

satker di Kementerian

Koperasi dan UKM yang

efektif dan efisien

1 Layanan dukungan koordinasi

perencanaan, penganggaran,

pemantauan, dan evaluasi sesuai

siklus perencanaan

program/kegiatan

2 Layanan tata kelola sarana dan

prasarana Kementerian Koperasi

dan UKM

3 Layanan tata kelola manajemen

sumber daya manusia

Kementerian Koperasi dan UKM

4 Tingkat kepuasan pelayanan

internal

2 Terwujudnya

Kementerian Koperasi

dan UKM yang bersih,

akuntabel dan berkinerja

tinggi

5 Nilai akuntabilitas kinerja

6 Nilai indeks reformasi birokrasi

7 Nilai opini BPK

8 Tingkat kematangan

implementasi SPIP

9 Tingkat kapabilitas APIP

3 Terwujudnya

keterbukaan informasi

Kementerian Koperasi

dan UKM kepada publik

10 Survei kualitas pelayanan publik

11 Rasio pemberitaan positif tentang


12 Layanan data dan informasi

koperasi dan UMKM

Sumber: Perjanjian Kinerja Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2019

2.5 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri PAN RB

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah serta perwujudan tekad dan janji

yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima

amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang


Tahun 2019

14

memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan

demikian, perjanjian kinerja ini adalah upaya dalam rangka

mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil,

Sekretariat Kementerian menetapkan kinerja yang akan

dicapai pada tahun 2019.

Penetapan kinerja tersebut merupakan tolak ukur

keberhasilan organisasi yang akan menjadi penilaian dalam

evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2019.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM

tahun 2019 (Lampiran 3) merupakan perubahan dan

penyempurnaan dari Perjanjian Kinerja tahun 2018 dalam

rangka melaksanakan program dukungan manajemen dan

pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Koperasi dan

UKM serta sarana dan prasarana di lingkungan Kementerian.

Selanjutnya terbagi dalam 3 (tiga) sasaran strategis dan 12

(dua belas) indikator kinerja yang termuat dalam tabel

berikut:

Tabel II.2 Perjanjian Kinerja


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Terwujudnya

pelayanan kepada

seluruh unit satker

di Kementerian

Koperasi dan UKM

yang efektif dan

efisien

1 Layanan dukungan

koordinasi perencanaan,

penganggaran,

pemantauan, dan evaluasi

sesuai siklus perencanaan

program/kegiatan

90%

2 Layanan tata kelola sarana

dan prasarana Kementerian

Koperasi dan UKM

90%

3 Layanan tata kelola

manajemen sumber daya

manusia Kementerian

Koperasi dan UKM

90%


Tahun 2019

15

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

4 Tingkat kepuasan

pelayanan internal

Puas

2 Terwujudnya

Kementerian

Koperasi dan UKM

yang bersih,

akuntabel dan

berkinerja tinggi

5 Nilai akuntabilitas kinerja B

6 Nilai indeks reformasi

birokrasi

B

7 Nilai opini BPK WTP


implementasi SPIP

Level 3

9 Tingkat kapabilitas APIP Level 3

3 Terwujudnya

keterbukaan

informasi

Kementerian

Koperasi dan UKM

kepada publik

10 Survei kualitas pelayanan

publik

Baik

11 Rasio pemberitaan positif

tentang Kementerian

Koperasi dan UKM

90%

12 Layanan data dan

informasi koperasi dan

UMKM

Baik

Sumber: Perjanjian Kinerja Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2019


Tahun 2019

16

BAB II I

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Setiap akhir periode instansi pemerintah melakukan

pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan

dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian

target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara

target kinerja dan realisasi kinerja. Data-data yang diperlukan

dalam pengukuran kinerja adalah dokumen penetapan

kinerja, realisasi capaian output/outcome, pagu anggaran, dan

realisasi anggaran. Output yang dihasilkan dalam tahap

pengukuran kinerja ini formulir pengukuran kinerja. Hasil

pengukuran kinerja dilaporkan dalam laporan akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2019, Sekretariat

Kementerian Koperasi dan UKM mempunyai 3 (tiga) sasaran

strategis dan 12 (dua belas) indikator kinerja. Pengukuran

capaian sasaran kinerja dilakukan dengan menghitung

persentase realisasi capaian dibandingkan dengan target

kinerja yang telah ditetapkan didalam Perjanjian Kinerja

Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2019, yang

sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel III.1 Capaian Kinerja Tahun 2019

No Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1 Terwujudnya

pelayanan

kepada

seluruh unit

satker di

Kementerian

Koperasi dan

UKM yang

1 Layanan dukungan

koordinasi

perencanaan,

penganggaran,

pemantauan, dan

evaluasi sesuai

siklus perencanaan

program/kegiatan

90% 94% 105%


Tahun 2019

17

No Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

efektif dan

efisien


sarana dan

prasarana

Kementerian

Koperasi dan UKM

90% 98.90% 109%


manajemen sumber

daya manusia

Kementerian

Koperasi dan UKM

90% 92% 102%

4 Tingkat kepuasan

pelayanan internal

Puas Puas 100%

2 Terwujudnya

Kementerian

Koperasi dan

UKM yang

bersih,

akuntabel dan

berkinerja

tinggi

5 Nilai akuntabilitas

kinerja

B B 100%

6 Nilai indeks

reformasi birokrasi

B BB 100%

7 Nilai opini BPK WTP *) *)


implementasi SPIP

Level 3 *) *)

9 Tingkat kapabilita s

APIP

Level 3 *) *)

3 Terwujudnya

keterbukaan

informasi

Kementerian

Koperasi dan

UKM kepada

publik

10 Survei kualitas

pelayanan publik

Baik Baik 100%

11 Rasio pemberitaan

positif tentang

Kementerian

Koperasi dan UKM

90% 90,5% 100,6%

12 Layanan data dan

informasi koperasi

dan UMKM

Baik Baik 100%

*) Nilai belum diterima

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan

manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka

menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan

meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi

output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk

memudahkan terwujudnya organisasi akuntabel. Pengukuran

kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja


Tahun 2019

18

yang tercapai dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran

kinerja ini dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan) dan

tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam

laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja

instansi pemerintah.

Terdapat beberapa indikator kinerja baru pada tahun

2019 sebagai tindak lanjut hasil evaluasi dan penyempurnaan

pada perencanaan kinerja di Sekretariat Kementerian

Koperasi dan UKM. Evaluasi akuntabilitas kinerja dilakukan

terhadap hasil pengukuran kinerja sasaran Sekretariat

Kementerian Koperasi dan UKM, keberhasilan kinerja


dipengaruhi oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang

dikelola dengan baik dan ditunjang dengan kegiatan-kegiatan

yang bersifat kondusif, untuk mencapai sasaran dan tujuan

Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM yang telah

ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Kementerian

Koperasi dan UKM Tahun 2015-2019. Hasil evaluasi tersebut

adalah sebagai berikut:

A. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya pelayanan kepada seluruh

unit satker di Kementerian Koperasi dan UKM yang efektif dan

efisien

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja Target Realisasi Capaian

Terwujudnya pelayanan kepada seluruh unit

satker di Kementerian Koperasi dan UKM yang efektif dan efisien

Layanan

dukungan

koordinasi

perencanaan,

penganggaran,

pemantauan, dan

evaluasi sesuai

siklus

perencanaan

program/kegiatan

90% 94% 105%

Layanan tata

kelola sarana dan

90% 98.90% 109%


Tahun 2019

19

prasarana

Kementerian

Koperasi dan

UKM

Layanan tata

kelola manajemen

sumber daya

manusia

Kementerian

Koperasi dan

UKM

90% 92% 102%

Tingkat kepuasan

pelayanan

internal

Puas Puas 100%

1. Layanan dukungan koordinasi perencanaan,

penganggaran, pemantauan, dan evaluasi sesuai siklus

perencanaan program/kegiatan

Target Realisasi Capaian

2018 2019 2018 2019 2018 2019

- 90% - 94% - 105%

Indikator kinerja ini merupakan indikator baru atas

penyempurnaan indikator tahun 2018 sehingga pada

tahun tersebut tidak tercantum.

Perencanaan dilaksanakan dengan memperhatikan

rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun

Anggaran 2019 dan berpedoman pada Rencana Strategis

(Renstra) Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2015-

2019, maka disusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019

yang memuat kebijakan dan program/kegiatan yang

meliputi kegiatan pokok dan kegiatan pendukung untuk

mencapai sasaran.

Pada tahun 2019 ini, penyusunan rencana sudah

sesuai dengan tenggat waktu yang diharapkan dan

dilakukan revisi sebanyak 4 (empat) kali selama tahun

berjalan dan ketepatan waktu dalam pengisian aplikasi e-

monev dan smart cukup baik dengan rata-rata

keterlambatan 1% dari total satker. Anggaran yang


Tahun 2019

20

disediakan dalam upaya pencapaian target kinerja yaitu

sebesar Rp. 7.000.000.000,- dengan realisasi sebesar

Rp. 6.956.400.908,- atau sebesar 99,38%.

Beberapa kendala dalam pelaksanaan penyusunan

rencana kerja seperti ketepatan waktu dan revisi dokumen

mempengaruhi penilaian dan capaian pemenuhan target.

Untuk itu diperlukan upaya seperti sinkronisasi kegiatan,

komunikasi dan koordinasi antar unit kerja serta evaluasi

atas kegiatan yang dilakukan sehingga perencanaan

program dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

ketentuan dan rencana kerja yang telah disusun.

2. Layanan tata kelola sarana dan prasarana Kementerian

Koperasi dan UKM


2018 2019 2018 2019 2018 2019

- 90% - 98,90% - 109%




Pemenuhan sarana dan prasarana harus bersamaan

dengan peningkatan tata kelola yang baik. Kompetensi

fasilitas pelayanan harus dipenuhi dan dikelola dengan

adanya sarana dan prasana, sumber daya manusia,

pembiayaan, dan sistem pelayanan. Pengelolaan ini

terutama dalam sumber manusia yang memiliki kompetisi

manajerial dan kepemimpinan yang baik dalam

pemenuhan dan tata kelola sarana dan prasarana. Bagian

Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya, memiliki tugas merencanakan,

melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan di

bidang sarana, prasarana, keamanan, dan pengadaan

barang/jasa, dimana secara keseluruhan telah

dilaksanakan dengan baik di tahun 2019.


Tahun 2019

21

Dukungan anggaran dalam tata kelola sarana dan

prasarana sebesar Rp. 900.000.000,- dan realisasi sebesar

Rp. 890.125.000,- atau sebesar 98,90%. Semua sarana dan

prasarana tersebut dapat tersedia dan berfungsi dengan

baik dan dapat dikategorikan predikat kinerja

“memuaskan”. Hal ini dapat terlihat dari adanya

pemenuhan pengadaan peralatan dan fasilitas kantor, juga

dengan terselenggaranya kegiatan lelang pengadaan

barang, kontribusi petugas keamanan dalam keamanan,

ketenangan dan kenyamanan lingkungan, tercapainya

kerapihan dan keseragaman pegawai, pemeliharaan

kendaraan dinas dan pelayanan kesehatan yang memadai.

3. Layanan tata kelola manajemen sumber daya manusia



2018 2019 2018 2019 2018 2019

- 90% - 92% - 102%




Program/kegiatan pendukung tata kelola manajemen

sumber daya manusia Kementerian Koperasi dan UKM,

antara lain pembinaan dan pembekalan kompetensi

aparatur yang mencakup pendidikan dan pelatihan

pegawai, layanan administrasi kepegawaian yang

mencakup pemrosesan pengangkatan pegawai, mutasi,

kenaikan pangkat, sampai dengan pensiun pegawai.

Layanan administrasi pembayaran tunjangan kinerja

pegawai, presensi pegawai dan arsip kepegawaian di

lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM juga menjadi

target tata kelola manajemen SDM untuk lebih baik.

Layanan tata kelola manajemen sumber daya manusia

Kementerian Koperasi dan UKM ini merupakan indikator


Tahun 2019

22

kinerja baru atas penyempurnaan indikator kinerja tahun

2018 sehingga pada tahun tersebut tidak tercantum.

Program/kegiatan pembinaan dan pembekalan

kompetensi aparatur tahun 2019 berfokus pada pelatihan

perkoperasian dari pejabat struktural eselon I sampai

dengan staf. Pelatihan perkoperasian bagi pejabat eselon I

dan II menjadi menarik karena baru dilaksanakan sebagai

upaya mengingat kembali terhadap materi perkoperasian

dan informasi terkini kondisi UMKM di Indonesia.

Peningkatan kompetensi calon pegawai negeri sipil (CPNS)

melalui orientasi tugas praktek kerja ke koperasi besar di

Jabotabek menjadi salah satu terobosan yang diharapkan

dapat menambah wawasan perkoperasian.

Untuk layanan administrasi kepegawaian, kami

mengukur capaian berdasarkan proses administrasi

dengan tepat waktu, kelengkapan berkas yang diusulkan,

pengunaaan teknologi informasi dalam mendukung proses

administrasi dari awal sampai dengan selesai. Berdasarkan

program/kegiatan yang dilaksanakan capaian yang

dihasilkan adalah sebesar 92%.

Salah satu faktor pendukung dalam pencapaian target

tahun 2019 adalah adanya CPNS baru yang membantu

tugas pokok dan fungsi kepegawaian terutama pada

teknologi informasi yang dapat mempercepat proses

administrasi kepegawaian. Pada tahun 2020 perbaikan

sistem informasi kepegawaian terus dilakukan dan rencana

pengembangan sumber daya manusia berbasis sistem

merit akan dilakukan agar reformasi birokrasi pada area

perubahan manajemen SDM lebih baik lagi.

4. Tingkat kepuasan pelayanan internal


2018 2019 2018 2019 2018 2019

- Puas - Puas - 100%


Tahun 2019

23




Tingkat kepuasan pelayanan penting dijalankan

karena kepuasan pelayanan merupakan bagian dari mutu

pelayanan yang dapat menentukan prioritas peningkatan

pelayanan sesuai kebutuhan serta dapat dianalis secara

kuantitatif agar menyediakan pelayanan yang lebih baik,

lebih efisien dan lebih efektif.

Pelayanan keamanan mengendalikan keamanan dan

ketertiban kantor Kementerian Koperasi dan UKM baik di

dalam maupun di luar gedung untuk memberikan

ketenangan dan kenyamanan dalam menunjang

kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga

pegawai di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM

merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya. Kebersihan gedung dan halaman kantor di

lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM memerlukan

perawatan secara intensif yang dilakukan secara rutin dan

berkelanjutan sehingga perlu adanya kerjasama dengan

pihak ketiga (rekanan) untuk menyediakan jasa tenaga

kebersihan (cleaning service) gedung dan halaman kantor.

Pelayanan kesehatan dengan adanya klinik kesehatan

dan pemberian vaksin secara berkala kepada pegawai

untuk merangsang sistem imunologi tubuh untuk

membentuk antibodi spesifik sehingga melindungi tubuh

dari serangan penyakit dan dapat menstimulasi reaksi

kekebalan tanpa menimbulkan penyakit. Secara

keseluruhan kepuasan internal terhadap pelayanan

Sekretariat Kementerian adalah puas namun masih banyak

perbaikan yang terus dilakukan untuk meningkatkan

pelayanan dalam menunjang kinerja pegawai Kementerian

Koperasi dan UKM.


Tahun 2019

24

Beberapa kendala dalam memenuhi pelayanan

internal diantaranya yaitu terbatasnya peralatan dalam

mendukung tercapainya tingkat kepuasan pelayanan

seperti yang menjadi harapan pegawai Kementerian

Koperasi dan UKM. Mengingat anggaran pada tahun 2019

sangat terbatas maka untuk pengadaan peralatan dan

pemeliharaan fasilitas tersebut dilakukan secara bertahap

berdasarkan skala prioritas pada setiap tahun anggaran di

Kementerian Koperasi dan UKM sehingga semua dapat

terpenuhi sesuai kebutuhan.

B. Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Kementerian Koperasi dan

UKM yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi

Sasaran

Strategis

Indikator


Terwujudnya

Kementerian

Koperasi dan

UKM yang

bersih,

akuntabel dan

berkinerja tinggi

Nilai

akuntabilitas

kinerja

B B 100%

Nilai indeks

reformasi

birokrasi

B BB 100%

Nilai opini BPK WTP - *) - *)

Tingkat

kematangan

implementasi

SPIP

Level 3 - *) - *)

Tingkat

kapabilitas APIP

Level 3 - *) - *)


1. Nilai akuntabilitas kinerja


2018 2019 2018 2019 2018 2019

B B B B 100% 100%

Hasil evaluasi AKIP Kementerian Koperasi dan UKM

terakhir adalah berdasarkan surat dari Kementerian


Tahun 2019

25

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

Nomor: B/89/MAA.05/2019, tanggal 30 Desember 2019,

tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Tahun 2019, Kementerian Koperasi dan UKM

mendapatkan kriteria B atau Baik dengan nilai 65,10. Hasil

ini sesuai dengan target dan menunjukkan meningkat

dibandingkan dengan penilaian kinerja Kementerian

Koperasi dan UKM di tahun 2018 yang kriterianya B

dengan nilai 63,14.

Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas

dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan

capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja

birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang

berorientasi pada hasil pada Kementerian Koperasi dan

UKM sudah menunjukan hasil yang baik, namun masih

memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Berikut ini perkembangan penerapan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Koperasi dan

UKM tahun 2015-2019:

Tabel III.2 Nilai Akuntabilitas Kinerja

Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2015-2019

Komponen Penilaian Bobot Nilai

2015 2016 2017 2018 2019

Perencanaan Kinerja 30 17,50 20,28 20,67 20,78 21,31

Pengukuran Kinerja 25 15,48 15,54 15,86 15,98 16,51

Pelaporan Kinerja 15 9,67 9,51 9,76 9,95 10,50

Evaluasi Internal 10 5,83 5,54 5,67 5,26 5,57

Capaian Kinerja 20 9,12 10,09 11,03 11,17 11,21

Nilai Hasil Evaluasi 100 57,61 60,96 62,99 63,14 65,10

Tingkat Akuntabilitas

Kinerja CC B B B B

Sumber: Biro Perencanaan dan Inspektorat Kementerian Koperasi dan UKM


Tahun 2019

26

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kementerian

Koperasi dan UKM tahun 2019 secara singkat adalah

sebagai berikut:

1. Penerapan SAKIP sebagai pelaksanaan dari manajemen

kinerja sektor publik belum mampu menggambarkan

efektivitas pengelolaan kinerja pada perumusan sasaran

strategis, kualitas indikator kinerja dan kualitas

pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja;

2. Masih terdapat indikator kinerja pada tingkat

Kementerian yang belum revelan dengan sasaran

strategis. Pada level eselon I masih ditemukan sasaran

strategis dan indikator kinerja yang relatif lebih rendah

dibandingkan dengan levelnya;

3. Cascade kinerja instansi sampai dengan individu belum

seluruhnya menggambarkan proses keterkaitan antar

level jabatan dalam mewujudkan kinerja;

4. Mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja belum

dilaksanakan secara optimal. Informasi kinerja yang

diperoleh dari hasil monitoring kinerja belum

dimanfaatkan guna perbaikan kinerja tiap unit kerja;

5. Laporan kinerja belum menyajikan analisis terhadap

pencapaian kinerja serta analisis efisiensi penggunaan

sumber daya secara mendalam, sehingga laporan kinerja

belum dapat mendorong perbaikan perencanaan ke

depan; dan

6. Evaluasi akuntabiltas kinerja yang dilakukan

inspektorat belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh unit

kerja untuk perbaikan manajemen kinerja.

Rekomendasi guna meningkatkan efektivitas

penerapan budaya kinerja yang perlu menjadi perhatian

dan segera ditindaklanjuti adalah:


Tahun 2019

27

1. Penyusunan renstra tahun 2020-2024 agar

memperhatikan muatan RPJMN, memperbaiki definisi

kinerja sesuai isu strategis dan mandat instansi serta

menetapkan indikator kinerja yang relevan dan terukur.

Penyempurnaan definisi kinerja guna mewujudkan

kinerja instansi yang menunjang pencapaian sasaran

pembangunan nasional;

2. Menyempurnakan cascade kinerja dari level Kementerian

sampai ke individu dengan memperhatikan proses bisnis

dalam mewujudkan kinerja instansi, tugas dan fungsi

organisasi, serta tujuan dibentuknya organisasi,

sehingga dipastikan bahwa setiap level memiliki

kontribusi kinerja;

3. Mendorong pelaksanaan reviu kinerja secara berjenjang

dari level organisasi hingga individu dengan

meningkatkan penerapan sistem aplikasi pemantauan

kinerja mulai dari penetapan rencana aksi kinerja,

pemantauan, dan evaluasi capaian kinerja. Aplikasi

tersebut sebaiknya juga dimanfaatkan oleh setiap

pimpinan pada berbagai tingkatan dalam pelaksanaan

supervise, coaching, dan mentoring kepada pejabat

dibawahnya dalam mewujudkan kinerja;

4. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan

memperdalam analisis capaian kinerja dan analisis

efisiensi penggunaan sumber daya sehingga informasi

kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja dapat

digunakan sebagai umpan balik perbaikan perencanaan,

pelaksanaan, dan peningkatkan kinerja;

5. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja di

tingkat unit kerja dengan memperbaiki mekanisme

pelaksanaan evaluasi, meningkatkan kapasitas

evaluator, dan melakukan monitoring terhadap tindak


Tahun 2019

28

lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabiltas kinerja

pada unit kerja secara berkala; dan

6. Membangun mekanisme reward and punishment terkait

kualitas penerapan SAKIP di lingkungan Kementerian

Koperasi dan UKM, serta menumbuhkan budaya kinerja

di seluruh unit kerja.

Dalam upaya pencapaian target “Baik” Nilai

Akuntabilitas Kinerja di tahun 2019, Kementerian Koperasi

dan UKM mengalokasi anggaran sebesar

Rp. 3.750.000.000,- dan telah melaksanakan berbagai

program/kegiatan dengan realisasi mencapai sebesar

Rp. 3.663.390.033,- atau 97,69%.

Hingga akhir pelaksanaan anggaran tersebut, nilai

Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2019

mendapatkan kriteria Baik (B) dengan nilai 65,10. Harapan

kedepannya, berbagai upaya perbaikan dan tindak lanjut

atas rekomendasi dari Kementerian PAN RB dapat

meningkatkan nilai lebih baik lagi dan mencapai kategori

lebih meningkat.

2. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi


2018 2019 2018 2019 2018 2019

BB B BB BB 100% 100%

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian

Koperasi dan UKM adalah tingkat proses pelaksanaan

reformasi birokrasi lingkup Kementerian Koperasi dan UKM

untuk mewujudkan birokrasi yang lebih baik sehingga

aparatur Kementerian Koperasi dan UKM mampu bekerja

secara lebih profesional, efektif, dan akuntabel di dalam

memberikan pelayanan dan melaksanakan program

pembangunan bidang Koperasi dan UKM. Evaluasi RB


Tahun 2019

29

dilaksanakan tahunan oleh Kementerian PAN RB dimana

pada tahun 2019 dilaksanakan pada Triwulan IV.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Kementerian Koperasi

dan UKM terakhir berdasarkan surat dari Kementerian PAN

RB Nomor: B/224/M.RB.06/2019 tanggal 30 Desember 2019

tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Tahun 2019, Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian

Koperasi dan UKM adalah 75,03 dengan kategori “BB”. Nilai

ini menunjukkan kenaikan dibandingkan Indeks RB tahun

2018 dengan nilai sebesar 72,62 dengan kategori “BB”.

Berikut rincian capaian nilai RB Kementerian Koperasi

dan UKM tahun 2015-2019:

Tabel III.3 Nilai Reformasi Birokrasi


Komponen Penilaian Bobot Nilai

2015 2016 2017 2018 2019

Komponen Pengungkit

1 Manajemen Perubahan 5,00 3,66 3,53 3,61 3,61 3,69

2 Penataan Peraturan Perundang-undangan

5,00 3,13 3,13 3,13 3,13 3,44

3 Penataan dan Penguatan Organisasi

6,00 2,84 2,84 3,18 3,09 3,09

4 Penataan Tata Laksana 5,00 3,21 3,21 3,21 3,21 3,62

5 Penataan Sistem

Manajemen SDM 15,00 8,41 12,61 13,03 13,03 13,13

6 Penguatan Akuntabilitas

6,00 4,35 4,35 4,35 4,31 4,48

7 Penguatan Pengawasan 12,00 8,59 8,22 8,95 8,46 8,58

8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

6,00 4,59 3,01 3,73 3,74 4,01

Total Komponen Pengungkit

60,00 38,78 40,90 43,19 42,58 44,04

Komponen Hasil

1 Nilai Akuntabilitas Kinerja

14,00 7,91 8,07 8,53 8,82 8,84

2 Survei Internal Integritas Organisasi

6,00 4,75 4,89 4,56 3,85 4,44

3 Survei Eksternal Persepsi Korupsi

7,00 5,53 6,16 5,65 6,04 6,23

4 Opini BPK 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

5 Kualitas Pelayanan

Publik 10,00 7,35 8,73 7,65 8,33 8,48

Total Komponen Hasil 40,00 28,54 30,85 29,39 30,04 30,99

Indeks RB 100,00 67,32 71,75 72,58 72,62 75,03

Sumber: Biro Perencanaan dan Inspektorat Kementerian Koperasi dan UKM


Tahun 2019

30

Beberapa catatan dalam pelaksanaan RB tahun 2019 di

lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM, adalah

1. Pelaksanaan RB masih berfokus pada pemenuhan

dokumen sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan di

masing-masing kelompok kerja (pokja) yang telah dibentuk.

Road map dan rencana aksi yang telah disusun belum

memberikan arah perbaikan berupa sasaran yang akan

diwujudkan, ukuran keberhasilan serta target yang jelas

dan terukur. Kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing

pokja masih berdiri sendiri dan belum terkait satu sama

lain. Selain itu, kegiatan pokja juga belum sepenuhnya

menjadi bagian dari strategi untuk mendukung pencapaian

kinerja dalam renstra;

2. Upaya internalisasi penerapan RB dinilai masih belum

signifikan dalam membuat semua bagian organisasi

memahami akan pentingnya penerapan RB. Agen

perubahan yang ada belum seluruhnya dapat mendorong

dan mewujudkan hasil perubahan budaya kerja yang

terukur pada unit kerjanya. Penerapan RB masih

dipandang sebagai tugas tambahan dan belum terintegrasi

dengan strategi untuk meningkatkan efisiensi dan

efektivitas kinerja instansi;

3. Penerapan proses bisnis belum sepenuhnya dimanfaatkan

dalam menyusun kegiatan sehingga kolaborasi dan sinergi

antar unit dalam mencapai kinerja instansi belum

tergambarkan secara jelas;

4. Masih terdapat ketidaksesuaian antara definisi kinerja

dengan tujuan pendirian organisasi. Penjabaran kinerja ke

level organisasi yang lebih bawah secara berjenjang belum

sepenuhnya sesuai dengan keterkaitan proses antar level

jabatan dalam mewujudkan kinerja. Program dan kegiatan

yang dilaksanakan belum dipastikan mendukung langsung

pencapaian sasaran strategis;


Tahun 2019

31

5. Indikator kinerja individu sebagai turunan dari kinerja

organisasi yang telah dirumuskan belum sepenuhnya

cascade dari indikator kinerja level diatasnya dan belum

dimanfaatkan dalam pengukuran capaian kinerja pegawai

melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Selain itu, capaian

kinerja individu belum dimanfaatkan dalam penghitungan

pembayaran tunjangan kinerja;

6. Pengendalian internal telah dilakukan namun belum

diterapkan secara efektif oleh seluruh unit kerja untuk

memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan akan

berdampak pada pencapaian tujuan organisasi serta

meminimalisir potensi kemungkinan kesalahan maupun

penyimpangan dalam pelaksanaannya;

7. Belum ada penambahan dalam pembangunan zona

integritas unit kerja yang memperoleh predikat Wilayah

Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBBM); dan

8. Evaluasi kualitas pelayanan publik yang telah dilakukan

belum sepenuhnya memanfaatkan hasil survei kualitas

pelayanan sehingga organisasi belum sepenuhnya

menangkap seluruh kebutuhan pengguna layanan untuk

pelayanan yang lebih baik.

Dalam rangka lebih meningkatkan kualitas RB serta

untuk lebih menumbuhkan budaya kinerja dan memperkuat

integritas pegawai di lingkungan Kementerian Koperasi dan

UKM, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan,

antara lain:

1. Melakukan reviu atas road map RB untuk memperjelas

arah dan sasaran yang akan diwujudkan dan ukuran

keberhasilannya. Dalam penyusunan road map RB tahun

2020-2024, selain mengacu pada road map RB nasional,

juga memperhatikan hasil dari reviu terhadap kekurangan


Tahun 2019

32

road map yang disusun pada periode sebelumnya dan

mengintegrasikan dengan renstra;

2. Menerapkan performance based organization dengan

melakukan reviu terhadap struktur organisasi yang

didasarkan pada kinerja yang akan dicapai. Penyesuaian

struktur organisasi diharapkan mengacu pada arahan

Presiden tentang penyederhanaan birokrasi dan

memperhatikan proses bisnis dalam mewujudkan kinerja

organisasi secara berjenjang;

3. Meningkatkan peran agen perubahan di setiap unit kerja

agar tidak hanya bertugas mempromosikan perubahan di

lingkungannya, namun juga mampu mendorong

perubahan sesuai kebutuhan di unit kerjanya dan

membangun social control diantara rekan kerja dalam

upaya penguatan integritas;

4. Menginternalisasi arah perubahan yang dicanangkan di

Kementerian Koperasi dan UKM secara berjenjang kepada

seluruh pegawai di seluruh satuan kerja agar seluruh

pegawai memahami arah perubahan tersebut dan

dilibatkan dalam proses perubahan tata kelola di

lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM;

5. Menyempurnakan ukuran kinerja individu, melakukan

reviu terhadap mekanisme penilaian kinerja individu, dan

memanfaatkan penilaian kinerja sebagai dasar dalam

pemberian tunjangan kinerja, reward and punishment,

dan pengembangan kompetensi pegawai;

6. Melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap

komposisi kebutuhan pegawai di lingkungan Kementerian

Koperasi dan UKM sesuai struktur organisasi dalam

mendukung kinerja yang ingin dicapai;

7. Memperkuat pelaksanaan pengendalian internal untuk

memastikan setiap unit kerja mampu mencapai kinerja


Tahun 2019

33

yang ditetapkan serta mampu mengantisipasi risiko yang

melekat pada upaya pencapaian kinerja tersebut;

8. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan zona integritas

melalui berbagai inovasi terkait penerapan manajemen

internal, sistem pengawasan dan sistem integritas di

tingkat unit kerja;

9. Meningkatkan kapasitas Tim Assesor agar mampu

mengevaluasi hasil perubahan yang dicapai unit kerja,

tidak semata-mata hanya menilai kelengkapan dokumen

pelaksanaan RB;

10. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap

pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil survei

pelayanan publik secara berkala untuk meningkatkan

kepuasan pengguna layanan; dan

11. Mendorong inovasi pada setiap unit kerja yang

memberikan pelayanan publik dengan lebih

memperhatikan kualitas layanan serta mekanisme

pengendalian internal atas pelaksanaan layanan tersebut

dengan melibatkan Inspektorat.

Kedepan diharapkan agar catatan dan rekomendasi yang

telah disampaikan oleh Kementerian PAN RB dapat

dimanfaatkan untuk merumuskan upaya-upaya guna

peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga

perbaikan secara berkelanjutan dapat terwujud dalam

mencapai sasaran Kementerian Koperasi dan UKM maupun

secara nasional.

Dalam upaya pencapaian target Indeks Reformasi

Birokrasi “Baik” di tahun 2019, alokasi anggaran adalah

sebesar Rp. 246.099.857.000,- dan telah dilaksanakan

berbagai program/kegiatan dengan realisasi mencapai

Rp. 240.361.238.069,- atau sebesar 97,67%. Hingga akhir

pelaksanaan anggaran tersebut, nilai Evaluasi Pelaksanaan


Tahun 2019

34

Reformasi Birokrasi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun

2019 adalah sebesar 75,03 dengan kategori “BB”.

3. Opini BPK


2018 2019 2018 2019 2018 2019

WTP WTP WTP - *) 100% - *)


Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan

pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran

informasi keuangan yang disajikan dalam laporan

keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni

kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,

kecukupan pengungkapan (adequate disclosures),

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan

efektivitas sistem pengendalian intern.

Indikator kinerja keuangan Kementerian Koperasi dan

UKM terakhir adalah berdasarkan Surat BPK Nomor:

23/S/IV-XV/05/2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2018, BPK

memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam

semua hal yang material, posisi keuangan Kementerian

Koperasi dan UKM tanggal 31 Desember 2018, Laporan

Realisasi Anggaran, Laporan Operasional serta Laporan

Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2018 sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan.

Perencanaan kegiatan yang lebih matang dan

pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan

yang berlaku merupakan salah satu upaya yang dilakukan

untuk mempertahankan opini WTP BPK atas penilaian

kinerja keuangan Kementerian Koperasi dan UKM tahun


Tahun 2019

35

2019. Selain itu komunikasi dan koordinasi antar unit juga

lebih ditingkatkan.

Untuk penilaian kewajaran laporan keuangan

Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2019 oleh BPK akan

dilaksanakan pada awal tahun 2020 sehingga capaian

kinerja tahun 2019 belum terlaporkan.

Tabel III.4

Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan


No. Tahun Opini BPK-RI

1 2015 WTP

2 2016 WTP

3 2017 WTP

4 2018 WTP

5 2019 - *) *) Nilai belum diterima Sumber: Biro Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atas

Laporan Keuangan Kementerian Koperasi dan UKM harus

terus diperjuangkan untuk tahun-tahun berikutnya agar

bisa kembali mendapatkan opini audit WTP.

4. Tingkat kematangan implementasi SPIP


2018 2019 2018 2019 2018 2019

Level 2 Level 3 Level 2 - *) 100% - *) *) Nilai belum diterima

Tingkat maturitas (Maturity Level) penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

menggambarkan tingkatan atau struktur kematangan

penyelenggaraan SPIP dengan karakteristik yang berbeda

antara satu tingkat dengan tingkat lainnya.

Terkait peran dan keandalan atau reliabilitas

penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian

tujuan Kementerian Koperasi dan UKM untuk mewujudkan

tata kelola pemerintahan yang baik bukan hanya ditandai


Tahun 2019

36

oleh eksistensi control design yang umumnya bersifat hard

control tetapi juga pelaksanaan atas soft control

pengendalian itu sendiri.

Indikator kinerja bidang aparatur negara yang telah

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 oleh Presiden yang

ditargetkan untuk semua K/L yaitu mencapai level 3 dari

skala 1-5 pada tahun 2019. Target level maturitas penilaian

SPIP Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2018 adalah

level 2 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan (BPKP). Sementara untuk tahun 2019

target level maturitas SPIP adalah level 3.

Dalam mencapai target tersebut Kementerian Koperasi

dan UKM melakukan sosialisasi pentingnya penerapan

SPIP dan pelaksanaan bimbingan teknis penilaian risiko.

Selain itu diperlukan adanya dukungan dan komitmen dari

pimpinan agar pelaksanaan SPIP ini dapat berjalan dengan

baik.

Sejak tahun 2018 hingga tahun 2019, penilaian

maturitas SPIP oleh BPKP belum dilakukan karena adanya

beberapa pemenuhan dokumen yang belum dapat

disampaikan.

5. Tingkat kapabilitas APIP


2018 2019 2018 2019 2018 2019

Level 2 Level 3 Level 2 - *) 100% - *) *) Nilai belum diterima

Peningkatan kapabilitas APIP merupakan upaya

memperkuat, meningkatkan, mengembangkan

kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan

SDM agar peran dan fungsi APIP efektif.


Tahun 2019

37

Dalam RPJMN periode 2015-2019, yang telah

ditetapkan oleh Presiden yaitu sebesar 85%, kapabilitas

APIP K/L dan Provinsi/Kabupaten/Kota ditargetkan

mencapai level 3 pada tahun 2019.

Pada tahun 2016, capaian level tingkat kapabilitas

APIP Kementerian Koperasi dan UKM berada pada level 1

(initial), yaitu kapabilitas APIP tidak berkesinambungan,

tidak berulang, tergantung pada usaha-usaha individu.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan komitmen dan

upaya perbaikan yang dilakukan oleh seluruh pegawai di

lingkungan Inspektorat Kementerian Koperasi dan UKM,

maka pada tahun 2017 tingkat kapabilitas APIP

Kementerian Koperasi dan UKM telah mencapai level 2

(infrastructure), yaitu praktik dan prosedur APIP

berkesinambungan dan berulang, hal tersebut sesuai

dengan laporan hasil quality assurance BPKP Nomor:

LAP584/D103/2017 tanggal 29 Desember 2017.

Dari target tingkat kapabilitas APIP tahun 2018 dan

2019 yaitu level 3, namun sampai dengan Desember 2018

dan Desember 2019 capaian tingkat kapabilitas APIP masih

berada pada level 2. Persentase capaian kinerja tahun 2018

dan 2019 belum diketahui karena tim BPKP belum

melaksanakan quality assurance berdasarkan kesiapan

dari APIP Kementerian Koperasi dan UKM. Hal tersebut

dikarenakan pemenuhan dokumen dan elemen dari

program kerja pengawasan tahunan belum mengacu pada

DPN AAIPI Nomor: Kep-059/AAIPI/DPN/2018 tentang

Pedoman Perencanaan Audit Berbasis Risiko Auditor Intern

Pemerintah Indonesia. Selain itu program kerja

pengawasan tahunan dengan analisa parameter berbasis

risiko yang juga masih dalam tahap penyesuaian.


Tahun 2019

38

C. Sasaran Strategis 3: Terwujudnya keterbukaan informasi

Kementerian Koperasi dan UKM kepada publik

Sasaran

Strategis

Indikator


Terwujudnya

keterbukaan

informasi

Kementerian

Koperasi dan

UKM kepada public

Survei kualitas

pelayanan

publik

Baik Baik 100%

Rasio

pemberitaan

positif tentang

Kementerian

Koperasi dan

UKM

90% 90,5% 100,6%

Layanan data

dan informasi

koperasi dan

UMKM

Baik Baik 100%

1. Survei kualitas pelayanan publik


2018 2019 2018 2019 2018 2019

- Baik - Baik - 100%

Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan

kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, ruang lingkup

pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan

jasa publik serta pelayanan administratif yang wajib

mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait.

Pelayanan publik kepada masyarakat merupakan hal

penting dalam mewujudkan good governance. Untuk

mewujudkannya, Kementerian Koperasi dan UKM

senantiasa meningkatkan kualitas pelayanannya.

Pelayanan publik yang dilakukan yaitu dalam hal

pelayanan informasi dan perizinan. Pelayanan informasi di

Kementerian Koperasi dan UKM dilaksanakan melalui call


Tahun 2019

39

center dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID).

Pelayanan informasi penting sebagai sarana

partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan

khususnya terkait program/kegiatan dan evaluasi kegiatan

Kementerian Koperasi dan UKM. Kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan informasi menjadi salah satu tolak

ukur keberhasilan Kementerian Koperasi dan UKM dalam

melaksanakan good governance. Apabila tingkat kepuasan

publik tinggi maka pelayanan publik yang dilakukan

berhasil begitupun sebaliknya. Tingkat kepuasan

pelayanan publik dapat dijadikan masukan dalam

peningkatan pelayanan publik ke depannya sehingga dapat

mewujudkan good governance yang merupakan salah satu

sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UKM.

Pada tahun 2018 Kementerian Koperasi dan UKM

mendapat predikat kepatuhan tinggi dari Ombudsman

Republik Indonesia dengan nilai 97,80 dari nilai 100.

Penilaian ini dilakukan dengan melakukan survei terhadap

pelayanan publik mengenai standar pelayanan publik yang

dilakukan oleh unit pelayanan yang ada di Kementerian

Koperasi dan UKM. Dengan predikat kepatuhan tinggi

tersebut, pelayanan publik di Kementerian Koperasi dan

UKM dinilai sangat baik.

Kegiatan survei pelayanan publik ini mendapat

anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- namun direvisi untuk

kegiatan publikasi program Kementerian Koperasi dan

UKM sehingga sampai akhir tahun 2019 kegiatan tersebut

terhenti dan akan dilanjutkan pada anggaran tahun 2020

dan sedang dilakukan.


Tahun 2019

40

2. Rasio pemberitaan positif tentang Kementerian

Koperasi dan UKM


2018 2019 2018 2019 2018 2019

90% 90% 100% 90,5% 112% 100,6%

Pemberitaan sebagai bentuk publikasi dalam

mensosialisasikan program/kegiatan Kementerian

Koperasi dan UKM baik melalui media massa maupun

media sosial dilakukan agar masyarakat mengetahui dan

mengakses program-program yang dilakukan oleh

Kementerian Koperasi dan UKM. Publikasi tersebut dapat

dilihat dari jumlah pemberitaan yang terpublikasi selama

tahun 2019.

Bagian Humas dan Advokasi Hukum bekerja sama

dengan PT. Indonesia Monitoring untuk melakukan

monitoring agar mengetahui pemberitaan yang beredar di

media massa maupun media sosial. Dari hasil monitoring

tersebut diketahui jumlah pemberitaan positif dan negatif

yang beredar mengenai program dan kegiatan yang

dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Capaian

pemberitaan untuk berita positif di tahun 2019 sebesar

90,5% untuk berita negatif sebesar 9,5%.

Kegiatan publikasi melalui media massa ini termasuk

dalam layanan hubungan masyarakat dan komunikasi

dengan anggaran sebesar Rp. 18.075.900.000 dan sudah

terealisasi sebesar Rp. 17.482.028.516 atau sebesar

96,71%. Anggaran tersebut mendukung terlaksananya

program publikasi kegiatan Kementerian Koperasi dan

UKM melalui media massa. Dalam pelaksanaannya tidak

ditemukan kendala berarti karena didukung oleh

perencanaan yang baik dan adanya koordinasi antar unit

terkait sehingga berbagai program/kegiatan yang

dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dapat


Tahun 2019

41

terpublikasikan dengan baik dan dapat mempertahankan

prestasi tahun sebelumnya.

3. Layanan data dan informasi koperasi dan UMKM


2018 2019 2018 2019 2018 2019

Baik Baik Baik Baik 100% 100%

Salah satu upaya dalam meningkatkan kapasitas

koperasi sebagai badan usaha berbasis anggota yang sehat,

kuat, mandiri dan tangguh yaitu dengan mengubah

paradigma pendekatan pembangunan koperasi dari

kuantitas menjadi kualitas untuk mewujudkan koperasi

modern yang berkualitas serta berdaya saing tinggi dengan

jumlah anggota aktif yang terus meningkat. Hal tersebut

diwujudkan dalam suatu sistem data base pendataan

melalui online data system (ODS) untuk memperoleh sistem

pendataan koperasi yang akurat dan up to date.

Pendataan koperasi melalui ODS merupakan tahapan

rehabilitasi koperasi dalam membangun basis data

koperasi yang lebih berkualitas yaitu dengan pemberian

Nomor Induk Koperasi (NIK). Hal tersebut dimaksudkan

agar data yang diinput di ODS adalah data valid yang

mengarahkan koperasi untuk mewujudkan koperasi aktif

baik secara kelembagaan maupun usaha melalui

pelaksanaan rapat anggota tahunan (RAT) yang merupakan

salah satu instrumen dalam melakukan pembinaan dan

pengawasan koperasi.

Koperasi yang aktif tersebut melaporkan hasil RAT nya

yang kemudian diberikan sertifikat NIK oleh Kementerian

Koperasi dan UKM sebagai bentuk pengakuan

eksistensinya. Jumlah koperasi aktif yang ditargetkan akan

ditingkatkan agar mendapatkan sertifikat NIK setiap

tahunnya. Pemberian sertifikat NIK pada tahun 2018

sebanyak 30.188 unit meningkat sebesar 49.92%


Tahun 2019

42

dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 20.136 unit.

Sedangkan tahun 2019 sertifikat NIK yang diterbitkan

sebanyak 35.761 unit dari 123.048 unit jumlah koperasi

yang aktif, meningkat sebanyak 5.573 unit atau sebesar

18.46% dari tahun 2018.

Selain luas wilayah Indonesia dan infrastruktur di

daerah yang belum memadai dalam mewujudkan

percepatan pendataan koperasi berkualitas. Kendala

lainnya yaitu kapasitas aparatur pelaksana pendataan di

daerah yang masih terbatas dan tingginya mutasi aparatur

di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang menyebabkan

kebijakan ekosistem pendataan belum terinternalisasi

secara masif sebagai suatu kebutuhan. Upaya Kementerian

Koperasi dan UKM melalui sosialisasi, motivasi dan

pelatihan peningkatan kapasitas aparatur secara terus

menerus dilaksanakan bagi para petugas pendataan

Provinsi/Kabupaten/Kota terkait pentingnya data koperasi

berkualitas.

Pencapaian target pendataan merupakan hasil kerja

semua pihak terutama dukungan dari Dinas di

Provinsi/Kabupaten/Kota bersama Kementerian Koperasi

dan UKM dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan

integrasi data koperasi antara pusat dan daerah yaitu

dengan penginputan data koperasi lama maupun baru

serta data koperasi yang telah melaporkan RAT nya. Data

dan informasi koperasi yang sudah bersertifikat NIK dapat

dilihat pada laman web nik.depkop.go.id.

3.3 AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN

Capaian realisasi anggaran Sekretariat Kementerian

Koperasi dan UKM dalam 4 (empat) tahun terakhir memiliki

tren meningkat. Total pagu anggaran Sekretariat Kementerian

Koperasi dan UKM pada tahun 2019 adalah sebesar


Tahun 2019

43

Rp. 246.099.857.000,- dengan realisasi anggaran mencapai

Rp. 240.361.238.069,- atau sebesar 97,67%. Sedangkan pagu

anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 245.806.407.000,-

mencapai nilai realisasi sebesar Rp. 228.574.948.517,- atau

sebesar 92,99%. Nilai pagu anggaran tahun 2019 mengalami

kenaikan sebesar 0,11% dibandingkan tahun 2018

sedangkan realisasi anggaran meningkat sebesar 4,68%.

Gambar III.1

Kinerja Keuangan Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM per Triwulan Tahun 2019

Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM dalam

pelaksanaan anggarannya untuk tahun 2019 masih terdapat

sisa anggaran sebesar Rp. 5.738.618.931 atau sebesar 2,33%

yang merupakan penghematan/efisiensi dari segi perjalanan

dinas, langganan daya dan jasa, kegiatan kontraktual dan

efisiensi lainnya.

Tw I Tw II Tw III Tw IV

Realisasi 41.856.666.3 65.546.266.6 66.573.897.0 66.384.407.9

Capaian 17,01% 26,63% 27,05% 26,97%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

-

10.000.000.000

20.000.000.000

30.000.000.000

40.000.000.000

50.000.000.000

60.000.000.000

70.000.000.000

Realisasi Capaian


Tahun 2019

44

Tabel III.5

Kinerja Keuangan

Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2015-2019

Tahun Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Anggaran

(Rp) Serapan

2015 309.812.125.000 228.959.902.005 73,90%

2016 270.469.063.000 229.444.244.284 84,83%

2017 254.368.200.000 226.910.402.453 89,21%

2018 245.806.407.000 228.574.948.517 92,99%

2019 246.099.857.000 240.361.238.069 97,67% Sumber: Biro Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM

Gambar III.2

Kinerja Keuangan Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM

Tahun 2015-2019

Capaian kinerja anggaran Sekretariat Kementerian

Koperasi dan UKM tahun 2019 terdapat dalam table berikut:

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

-

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

2015 2016 2017 2018 2019

Pagu Anggaran (Rp. Ribu) Realisasi (Rp. Ribu) Capaian Realisasi


Tahun 2019

45

Tabel III.6

Capaian Kinerja Keuangan per Eselon II


Unit Pagu Anggaran

(Rp. Ribu)

Realisasi Anggaran

(Rp. Ribu) Capaian

Biro Perencanaan 17.139.870 16.815.316,352 98,11%

Biro Keuangan 8.611.917 8.530.208,184 99,05%

Biro Umum 97.290.820 95.357.687,114 98,01%

Inspektorat 5.000.000 3.897.150,371 77,94%

Operasional

Satker

10.934.433 10.216.188,536 93,43%

Gaji dan

Tunjangan

107.122.817 105.544.687,512 98,53%

Total 246.099.857 240.361.238,07 97,67% Sumber: Biro Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM

Gambar III.3

Capaian Kinerja Keuangan per Eselon II


Sedangkan untuk rekapitulasi capaian realisasi

anggaran per triwulan tahun 2019 pada Sekretariat

Kementerian Koperasi dan UKM terdapat pada masing-

masing unit Eselon II telah disajikan pada Lampiran 4.

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

-

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

Pagu (Rp. Ribu) Realisasi (Rp. Ribu) Capaian


Tahun 2019

46

BAB IV

PENUTUP


tahun 2019 menyajikan capaian strategis yang telah dilaksanakan

oleh Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM untuk tahun

2019, yang tercermin pada capaian Indikator Sasaran. Secara

umum sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

tahun 2019 telah dipenuhi oleh Sekretariat Kementerian. Terdapat

capaian target yang belum dapat disajikan terkait nilai opini BPK,

tingkat kematangan implementasi SPIP, dan tingkat kapabilitas

APIP karena belum adanya hasil penilaian dari K/L yang

berwenang atas evaluasi yang baru dilaksanakan pada triwulan IV

tahun 2019. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Sekretariat

Kementerian Koperasi dan UKM telah mampu memenuhi dan

mencapai target kinerjanya. Kinerja keuangan Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM

tahun 2019 cukup bagus mencapai 97,67%. Hal tersebut terlihat

dari realisasi anggaran tahun 2019 meningkat sebesar 4,68%

dibandingkan tahun 2018 dengan pagu anggaran tahun 2019

mengalami peningkatan sebesar 0,11% dibanding tahun 2018. Keberhasilan pencapaian target tersebut antara lain karena

adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta jajaran

Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM dalam upaya

meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretrariat

Kementerian Koperasi dan UKM dan koordinasi antar unit kerja

yang semakin kondusif serta sinergi dengan instansi terkait. Selain

itu masing-masing individu telah memantapkan komitmennya

untuk berkontribusi dalam pencapaian target kinerja organisasi

Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM.


Tahun 2019

47

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Sekretariat

Kementerian Koperasi dan UKM pada masa mendatang, beberapa

langkah yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelenggaraan informasi dan teknologi di

lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM untuk

meningkatkan efektifitas, efisiensi dan transparansi dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;

2. Melakukan pemetaan, pendataan, dan penempatan SDM

Kementerian Koperasi UKM sesuai dengan kompetensi untuk

seluruh unit kerja;

3. Penerapan penilaian prestasi kerja, peningkatan kapasitas SDM

aparatur dan pembinaan karir;

4. Penguatan organisasi melalui penyelarasan uraian tugas serta

penyusunan dan penerapan SOP;

5. Memperluas publikasi terkait dengan program/kegiatan

pemberdayaan Koperasi dan UKM; dan

6. Melaksanakan seluruh rekomendasi AKIP.

Sebagai penutup, Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian

Koperasi dan UKM tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi

bahan perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun selanjutnya

serta dapat menjadi referensi dalam pengambilan keputusan di

masa yang akan datang. Untuk kedepannya, Sekretariat

Kementerian Koperasi dan UKM akan senantiasa berupaya dan

bekerja lebih keras lagi serta menyempurnakan kebijakan yang

ada agar lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis

sehingga di masa yang akan datang capaian semua sasaran

strategis dapat lebih optimal.


Tahun 2019

48

LAMPIRAN

Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2019

49

Lampiran 1

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM TAHUN 2019


50

Lampiran 2

REKAPITULASI PEGAWAI SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM BERDASARKAN GOLONGAN DAN JENIS KELAMIN

per 31 Desember 2019

NO JABATAN

G O L O N G A N Total

IV III II I

L P Total L P Total L P Total L P Total L P Total

1 Es. I 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4

2 Es. II 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3

3 Es. III 3 0 3 7 1 8 0 0 0 0 0 0 10 1 11

4 Es. IV 0 0 0 18 15 33 0 0 0 0 0 0 18 15 33

5 Plt. Es. IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Staf 0 2 2 53 45 98 31 6 37 1 0 1 85 53 138

7 Fungsional 0 2 2 3 5 8 3 1 4 0 0 0 6 8 14

Jumlah 8 6 14 81 66 147 34 7 41 1 0 1 124 79 203

Sumber: Bagian Kepegawaian Kementerian Koperasi dan UKM


51

REKAPITULASI PEGAWAI SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN


NO JABATAN

P E N D I D I K A N Total

S3 S2 S1 SM SLTA SMP SD

L P Total L P Total L P Total L P Total L P Total L P Total L P Total L P Total

1 Es. I 1 0 1 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4

2 Es. II 0 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3

3 Es. III 0 0 0 8 0 8 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 11

4 Es. IV 0 0 0 6 1 7 12 13 25 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 15 33

5 Plt. Es. IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Staf 0 0 0 2 2 4 43 43 86 4 6 10 33 2 35 2 0 2 1 0 1 85 53 138

7 Fungsional 0 0 0 0 0 0 3 5 8 0 0 0 3 3 6 0 0 0 0 0 0 6 8 14

Jumlah 1 0 1 20 3 23 60 64 124 4 7 11 36 5 41 2 0 2 1 0 1 124 79 203



52

REKAPITULASI PEGAWAI SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM BERDASARKAN USIA DAN JENIS KELAMIN


NO JABATAN

U S I A Total

25-35 36-45 46-55 >56

L P Total L P Total L P Total L P Total L P Total

1 Es. I 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 2 2 4

2 Es. II 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 2 1 3

3 Es. III 1 1 2 5 0 5 3 0 3 1 0 1 10 1 11

4 Es. IV 9 9 18 8 5 13 1 1 2 0 0 0 18 15 33

5 Plt. Es. IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Staf 21 33 54 29 7 36 30 11 41 5 2 7 85 53 138

7 Fungsional 0 1 1 5 3 8 0 1 1 1 3 4 6 8 14

Jumlah 31 44 75 47 15 62 35 14 49 10 7 17 123 80 203



53

Lampiran 3

DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM


54


55


56

Lampiran 4

KINERJA KEUANGAN TAHUN 2019 per TRIWULAN per ESELON II

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

Sumber: Biro Keuangan Kementerian Koperasi dan UKM

Biro Perencanaan Biro Keuangan Biro Umum Inspektorat Operasional Satker Gaji dan Tunjangan

Tw I 3.438.116.145 2.270.125.700 15.914.307.393 222.714.750 2.326.693.631 17.684.708.697

Tw II 6.106.136.538 1.754.874.625 24.151.757.589 653.134.068 2.193.404.249 30.686.959.627

Tw III 3.374.225.550 2.939.672.218 25.403.342.001 1.689.399.165 2.544.389.594 30.622.868.532

Tw IV 3.896.838.119 1.565.535.641 29.888.280.131 1.331.902.388 3.151.701.062 26.550.150.656

-

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000

30.000.000.000

35.000.000.000

Tw I Tw II Tw III Tw IV

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAHREPUBLIK INDONESIAJL. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4 Jakarta 12940T. 62-21 5299 2791, 5299 2887F. 62-21 5204378

www.depkop.go.idCall Centre: 500587

Documents

LAPORAN KINERJA - depkop.go.id · DAFTAR TABEL iv DAFTAR GAMBAR v BAB I PENDAHULUAN 1 1.1 Latar Belakang 1 1.2 Maksud dan Tujuan 2 1.3 Tugas dan Fungsi 3 1.4 Organisasi dan Sumber