LAPORAN KINERJA

BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU

TAHUN 2019

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya,

sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2019 ini.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan

Laporan Kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat Tahun 2019

Laporan Kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat merupakan hasil pencapaian

indikator kinerja dan pelaksanaan kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat dalam

satu tahun anggaran 2019. Laporan kinerja disusun berdasarkan ketersedian data

dan informasi indikator kesehatan yang bersumber dari Dinas Kabupaten/Kota

se-Provinsi Maluku.

Guna peningkatan kualitas laporan kinerja ini, maka masukan dan saran yang

membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan

penyusunan laporan di tahun yang akan datang. Semoga laporan ini bermanfaat bagi

kita semua dan dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan dan pengembangan

program di masa mendatang.

Ambon, Februari 2020

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

dr. Rosdiana Perau, M.Kes NIP. 19680314 200012 2 002

iii

DAFTTAR ISI

Teks Halaman

Halaman Judul ........................................................................ i

Kata Pengantar ...................................................................... ii

Daftar Isi.................................................................................. iii

BAB 1 PENDAHULUAN ..........................................................

A. Latar Belakang ................................................................... 1

B. Tujuan................................................................................. 1

C. Visi, Misi dan Strategi ......................................................... 2

D. Sasaran, Tugas Dan Fungsi Bidang Kesehatan

Masyarakat ....................................................................... 3

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja .............................................................. 8

B. Indikator Kinerja .................................................................. 8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi ............................................... 12

B. Realisasi Anggaran ............................................................ 50

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan ............................................................................ . 62

iv

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Indikator Kinerja Program Kesmas 2015-2019....... 8 Tabel 2. Indikator Kinerja Program Kesmas Tahun 2019.............. 9 Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyrakata Tahun 2019 .................................. 12 Tabel 4.Target Capaian Indikator Kinerja Promosi Kesehatan dan 33 Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019 .................... Tabel 5. Target Capaian Indikator Kinerja Kesehatan Lingkungan Tahun 2019 ......................................................................... 37 Tabel 6. Target Capaian Indikator Kinerja Kesehatan Kerja dan Olah Raga Tahun 2019 ....................................................... 43 Tabel 7. Realisasi Anggaran Kegiatan Kesehatan Masyarakat Bersumber Dana APBN Tahun 2019 ............................... 50 Tabel 8. Realisasi Kegiatan Kesehatan Masyarakat bersumber Dana BOK Provinsi Tahun 2019 ...................................... 51 Tabel 9. Realisasi Anggaran Pembinaan Kesehatan Keluarga Tahun 2019 ......................................................................... 53 Tabel 10 . Realisasi Anggaran Pembinaan Gizi Masyarakat Tahun 2019 ........................................................................ 55 Tabel 11 . Realisasi Anggaran Perbaikan Gizi Masyarakat Bersumber Dana BOK Provinsi Tahun 2019 .................... 57 Tabel 12 . Realisasi Anggaran Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyaraka Tahun 2019 ......................... 58 Tabel 13 . Realisasi Anggaran Kesehatan Lingkungan Tahun 2019 ..................................................................... 60 Tabel 14 . Realisasi Anggaran Kesehatan Kerja Dan Olah Raga Tahun 2019 ................................................... 61

v

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Trend Target dan Capaian AKI Maluku Tahun 2015 – 2-19 ................................................. 14 Grafik 2 Trend Target dan Capaian AKB Maluku Tahun 2015 – 2-19 .................................................. 15 Grafik 3 Trend Target dan Capaian Prevalensi Stunting Maluku Tahun 2015 – 2-19 .................................... 17 Grafik 4 Trend Capaian Persalinan di Faskes berdasarkan Riskesdas dan Data Rutin Tahun 2015 – 2019 ...... 20 Grafik 5 Trend Target dan Capaian Persalinan di Faskes Tahun 2015 – 2019 ................................................. 21

Grafik 6 Capaian Persalinan di Faskes Tahun 2019 ............. 21

Grafik 7 Capaian Indikator Bumil KEK Hasil PSG dan Riskesdas 2015 - 2018 ........................................... 25 Grafik 8 Target dan Capaian Indikator Bumil KEK Menurut Restra Tahun 2015 - 2019 ......................... 26 Grafik 9 Presentasi Bumil KEK Kab/Kota ........................... 26 Grafik 10 Target dan Capaian kunjungan Noenatal (KN1)

Tahun 2015 - 2019 ................................................... 29 Grafik 11 Capaian Persalinan di Faskes Tahun 2019 .......... 29 Grafik 12 Perbandingan Target dan Capaian PHBS ............... 34

Grafik 13 Jumlah Desa yang melaksanakan STMB Tahun 2019 ......................................................... 38 Grafik 14 Presentasi Sarana Air Minum yang dilakukan Pengawasan ...................................................... 39

Grafik 15 Presentasi TTU yang diawasai syarat Kesehatan

vi

Lingkungan ......................................................... 39

Grafik 16 Presentasi TPM yang Memenuhi Syarat Kesehatan Di Provinsi Maluku Tahun 2019 ......................... 40 Grafik 17 Jumlah RS yang Melakukan Pengolahan Limbah Medis sesuai Standar ......................................... 40 Grafik 18 Presentasi PKM yang Menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar ...................................... 44

Grafik 19 Presentasi PKM yang Melaksanakan Kegiatan Olah Raga Pada Masyarakat di wilayak Kerjanta ... 45

Grafik 20 Presentasi Jamaah Haji yang diperiksa Kebugaran Jasmani Tahun ...................................................... 45

Grafik 21 Presentasi Pos UKK di Wilayah Kerja Puskesmas ........................................................... 46

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang

dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk

meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi

setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang

produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan

kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan

sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan

oleh periode sebelumnya.

Arah kebijakan dan Strategi Pembangunana Kesehatan Nasional 2015 -

2019 yang tertuang dalam RPJMN dengan sasaran yang akan dicapai

adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukan dengan

meningkatkannya Umur Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Ibu,

Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita, serta menurunnya

prevalensi Gizi Kurang dan Stunting pada balita. Untuk mendukung

pencapaian Derajat Kesehatan dan Status Gizi Masyarakat melalui upaya

kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan

perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Program

Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma sehat,

penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional: 1) pilar

paradigma sehat di lakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan

dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan

masyarakat; 2) penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi

peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan

peningkatan mutu pelayanan kesehatan, 3) menggunakan pendekatan

continuum of care dan intervensi berbasis risiko.

Sebagai tindaklanjut untuk mendukung pencapaian Indonesia Sehat,

dalam implemementasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan

Provinsi Maluku yang mempunyai visi “Masyarakat Maluku yang mandiri

untuk hidup sehat dengan Pola Pendekatan Kepulauan”, Bidang Kesehatan

Masyarakat merupakan unit yang sangat berperan dalam mewujudkan pilar

pertama dalam “Program Indonesia Sehat”.

2

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Mengetahui pencapaian target kinerja kegiatan dan pelaksanaan program

Bidang Kesehatan Masyarakat yang dilaksanakan pada tahun 2019

2. Tujuan Khusus

1). Mengetahui kegiatan-kegiatan yang didanai melalui dana APBN dan

hasilnya

2). Mengetahui kegiatan-kegiatan yang didanai melalui dana APBD dan

hasilnya

3). Mengetahui pencapaian target Indikator dan permasalahan kegiatan

Kesga dan Gizi Masyarakat

4). Mengetahui pencapaian target Indikator dan permasalahan kegiatan

Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

5). Mengetahui pencapaian target Indikator dan permasalahan kegiatan

Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja

C. Visi, Misi dan Strategi

1. Visi

Sesuai Paradigma Sehat Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, maka

ditetapkan Visi yaitu : “ Masyarakat Maluku yang mandiri untuk hidup

sehat dengan Pola Pendekatan Kepulauan”

2. Misi

Misi pembangunan kesehatan Provinsi Maluku sebagai suatu arahan tugas

pokok dan fungsi yang harus dijalankan dalam mendukung Visi, maka

ditetapkan Misi sebagai berikut:

a. Mewujudkan Masyarakat yang mandiri untuk berperilaku hidup bersih dan

sehat

b. Mewujudkan akses pelayanan kesehatan yang adil, merata, terjangkau

dan berkualitas berbasis kepulauan

3

c. Mewujudkan masyarakat yang hidup dalam lingkungan yang sehat bebas

dari penyakit

d. Mewujudkan Pelayanan kesehatan dengan mengutamakan upaya

Kesehatan Promotif dan Preventif tanpa melupakan kuratif dan

rehabilitative yang diselenggarakan secara professional.

3. Strategi Pembangunan Kesehatan Masyarakat Tahun 2015-2019 meliputi:

a. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja,

dan Lanjut Usia yang Berkualitas.

b. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat.

c. Meningkatkan Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

d. Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

D. Sasaran, Tugas dan Fungsi Bidang Kesehatan Masyarakat

1. Sasaran Bidang Kesehatan Masyarakat

Sasaran Kesehatan Masyarakat, antara lain adalah:

a. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan

yang bermutu bagi seluruh masyarakat.

b. Meningkatnya pelaksanaan pemberdayaan dan promosi kesehatan

kepada masyarakat.

c. Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan.

d. Meningkatnya Kesehatan Kerja dan Olahraga

2. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Permenkes Nomor 64 Tahun 2016 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Kesehatan, tugas pokok Bidang Kesehatan

Masyarakat adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

4

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kesehatan Masyarakat Provinsi

Maluku menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan keluarga, gizi

masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, serta

promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

b. Penyusunan Program/Kegiatan di bidang kesehatan masyarakat untuk

peningkatan kesehatan keluarga, gizi masyarakat , kesehatan

lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, serta promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat.

c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan

kesehatan keluarga, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan

kerja dan olahraga serta promosi kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat.

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kesehatan

keluarga,pembinaan gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan

olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat;

e. Pelaksanaan administrasi pemerintah daerah Provinsi Maluku serta

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan

Provinsi Maluku.

Fungsi tersebut dilaksanakan oleh Bidang kesehatan Masyarakat yang terdiri

dari :

1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat

2) Seksi Kesehatan Lingkungan; Kesehatan Kerja dan Olahraga;

3) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.

3. Potensi dan Permasalahan

Potensi dan permasalahan pembangunan kesehatan akan menjadi input

dalam menentukan arah kebijakan dan strategi bidang kesehatan. Angka

5

kematian Ibu di Provinsi Maluku pada Tahun 2019 masih tinggi sebesar 114

/100.000 dengan jumlah kasus 52 Kematian Ibu. Saat ini akses ibu hamil,

bersalin dan nifas terhadap pelayanan kesehatan sudah mencapai 50,8%,

akan tetapi Angka Kematian Ibu masih cukup tinggi. Kondisi ini kemungkinan

disebabkan antara lain karena kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil dan

bersalin yang belum memadai, sistim rujukan maternal dan neonatal belum

optimal, kondisi ibu hamil yang tidak sehat dan faktor determinan lainnya.

Penyebab utama kematian ibu yaitu hipertensi dalam kehamilan dan

perdarahan post partum, selain itu penyebab lainnya juga semakin

meningkat. Penyebab ini dapat diminimalisir apabila kualitas Antenatal Care

dilaksanakan dengan baik, sehingga mampu menskrining kelainan pada ibu

hamil sedini mungkin. Adapun beberapa keadaan yang dapat menyebabkan

kondisi ibu hamil tidak sehat antara lain adalah : anemia, ibu hamil yang

menderita diabetes, hipertensi, malaria, dan empat Terlalu ( terlalu muda <20

tahun, terlalu tua >35 tahun, terlalu dekat jaraknya <2 tahun dan terlalu

banyak anaknya > 3 tahun).

Angka Kematian Bayi di Provinsi Maluku berdasarkan SDKI 2017 yaitu

36/1000 kelahiran hidup,pada tahun 2019 berdasarkan data rutin dari

Kabupaten/Kota adalah 5/1000 KH dengan jumlah kematian bayi 238 kasus.

Penyebab kematian bayi tertinggi adalah Asfiksia ( 21,8%) dan Berat Bayi

Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 19,74%, ini berarti faktor kondisi ibu sebelum

dan selama masa kehamilan amat menentukan kondisi bayinya. Tantangan ke

depan adalah mempersiapkan calon ibu agar benar-benar siap untuk hamil

dan melahirkan serta menjaga agar terjamin kesehatan lingkungan yang

mampu melindungi bayi dari infeksi. Untuk usia satu bulan sampai satu

tahun, penyebab utama kematian adalah infeksi, khususnya pnemonia dan

diare. Ini berkaitan erat dengan perilaku hidup sehat ibu dan juga kondisi

lingkungan setempat.

Untuk status gizi anak balita , hasil Surveilans Gizi (EPPGM) tahun 2018

prevalensi Stunting sebesar 23% sedangkan hasil Riskesdas 2018 sebesar

6

34,1%,hampir semua kabupaten/kota di Maluku memiliki prevalensi stunting >

20%. Hal ini berarti stunting masih menjadi masalah kesehatan masyarakat,

dan untuk status gizi remaja berdasarkan hasil Riskesdas 2018 prevalensi

remaja usia 13-15 tahun yang pendek dan amat pendek adalah 30% dan pada

usia 16-18 tahun sebesar 33,2%. Separuh remaja mengalami defisit energi

dan sepertiga remaja mengalami defisit protein dan mikronutrien

Pelaksanaan UKS diwajibkan di setiap sekolah dan madrasah mulai

dari TK/RA sampai SMA/ SMK/MA, mengingat UKS merupakan wadah untuk

mempromosikan masalah kesehatan di sekolah. Wadah ini menjadi penting

dan strategis, karena pelaksanaan program melalui UKS jauh lebih efektif dan

efisien serta berdaya ungkit lebih besar. UKS harus menjadi upaya kesehatan

wajib Puskesmas. Peningkatan kuantitas dan kualitas Puskesmas

melaksanakan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) yang

menjangkau remaja di sekolah dan di luar sekolah. Prioritas program UKS

adalah perbaikan gizi usia sekolah, kesehatan reproduksi dan deteksi dini

penyakit tidak menular, pendidikan kesehatan dan pembinaan lingkungan

Sehat.

Selain penyakit tidak menular yang mengancam pada usia kerja,

penyakit akibat kerja dan terjadinya kecelakaan kerja juga meningkat. Jumlah

yang meninggal akibat kecelakaan kerja semakin meningkat hampir 10%

selama 5 tahun terakhir. Proporsi kecelakaan kerja paling banyak terjadi pada

umur 31-45 tahun. Oleh karena itu, program kesehatan usia kerja harus

menjadi prioritas agar sejak awal faktor risiko sudah bisa dikendalikan.

Prioritas untuk kesehatan usia kerja adalah mengembangkan pelayanan

kesehatan kerja primer dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di

tempat kerja, selain itu dikembangkan Pos Upaya Kesehatan Kerja sebagai

salah satu bentuk UKBM pada pekerja dan peningkatan kesehatan kelompok

pekerja rentan seperti Nelayan, TKI, dan pekerja perempuan.

7

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja

Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan menjadi kesepakatan

yang mengikat untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagai

upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada

masyarakat Indonesia. Penetapan indikator kinerja tahun 2018 yang telah

tetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI yang tertuang dalam RPJMN 2015-

2019, untuk menindaklanjuti RPJMN, Provinsi Maluku melalui Rentra

Daerah Bidang Kesehatan.

B. Indikator Kinerja

Program Kesehatan Masyarakat adalah salah satu program

Kementerian Kesehatan dengan upaya prioritas untuk menurunkan Angka

Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan prevalensi Stunting,

sebagaimana telah termuat dalam dokumen Rencana Srategi Daerah tahun

2015 - 2019.

Tabel 1. Target Indikator Kinerja Program Bidang Kesmas

Tahun 2015- 2019

Sasaran Indikator Target

2015 2016 2017 2018 2019

Meningkatnya ketersediaan dan Keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat

1. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)

32% 33% 34% 35% 40%

Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) *

24,2% 22,% 21,2% 19,2 18,2

Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1)

44 46 48 50 65

8

Meningkatnya pelaksanaan pemberdayaan dan promosi kesehatan kepada masyarakat

Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan

2 2 3 3 3

Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan PHB

55% 65% 70% 75% 80%

Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan

Persentase kabupaten/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan

5% 10% 15% 20% 25%

*Indikator persentase Bumil KEK merupakan indikator negatif, dimana target capaian

yang diharapkan dibawah target yang ditentukan

Tabel 2. Indikator Kinerja Bidang Kesmas Tahun 2019 Dinas Kesehatan Provinsi Maluku

No.

Sasaran Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Target Nasional

Target provinsi

(1) (2) (3) (4)

1. Pembinaan Gizi Masyarakat

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik yang mendapat makanan tambahanPersentase ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD) Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan Persentase remaja puteri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)

95%

98%

50%

47%

50%

30%

90%

65%

40%

30%

80%

30%

2. Pembinaan Kesehatan Keluarga

1. 2. 3. 4

Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1) Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4) Persentasi Persalinan di fasilitas kesehatan

Persentase Puskesmas yang

90%

80%

85%

80%

65%

70%

40%

78%

9

5. 6. 7.

8.

melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 1 Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 7 dan 10 Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja Persentase Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Persentase Puskesmas yang melakukan Orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)

60%

45%

90%

100%

78%

60%

80%

80%

3. Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga

1. 2. 3. 4.

Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Jumlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI/TPI Persentase fasiltas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya

80%

730

100%

60%

70%

30% -

65%

4. Penyehatan Lingkungan

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) Persentase Sarana air minum yang dilakukan pengawasan Persentase Tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan Persentase RS yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat

45.000

50%

58%

36%

32%

386

600 80% 79% 17% 60% 4

10

5. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1. 2. 3. 4.

Persentase Kab/Kota yang memiliki Kebijakan PHBS Persentase desa yang memanfaatkan dana desa untuk UKBM Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSRnya untuk program kesehatan Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan

80%

50%

20

15

85%

85%

10

15

6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat

1. Persentase realisasi kegiatan administrasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Program Kesehatan Masyarakat

94% 85%

11

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja

dilakukan dengan cara membandingkan target kinerja sebagaimana telah

ditetapkan dalam penetapan kinerja pada awal tahun anggaran dengan

realisasi kinerja yang telah dicapai pada akhir tahun anggaran. Laporan kinerja

merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara

memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1. Capaian Indikator Kesehatan keluaraga dan Gizi Masyarakat

Tabel 4. Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Kesehatan keluarga dan

Gizi

No.

Sasaran Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

Capaian Capaian Terhadap

Target

KET

(1) (2) (3) (4)

1 Pembinaan Kesehatan Keluarga

1 . 2 3.

Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1) Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Antenatal ke empat (K4)

Persentasi persalinan

di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)

65%

70%

40%

71,08 %

68,71%

50,81 %

109%

98,15%

127%

Tercapai

Tidak tercapai

Tercapai

12

4. 5. 6. 7. 8.

Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 1 Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 7 dan 10 Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja Persentase Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Persentase Puskesmas yang melakukan Orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)

78%

78%

60%

80%

80%

94,94% 81,34% 59,81% 86,60% 84,21%

121,7%

104,2%

99,68%

108,2%

105,2%

Tercapai

Tercapai

Tidak tercapai

Tercapai

Tercapai

Pembinaan Gizi Masyarakat

1 2 3 4

Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik yang mendapat makanan

Persentase ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD

90 % 65 % 40 % 30 %

90,3% 65,6 % 43,3% 35%

100, 3 % 100,9 % 108, 2 % 116, 7 %

Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai

13

5 6

Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan Persentase remaja puteri yang mendapat Tablet Tambah Darah

80 % 30 %

96, 8% 50,8 %

121 % 169,3 %

Tercapai Tercapai

Tabel 4. menunjukan bahwa capaian indikator Program Kesehatan Keluarga

terdapat 5 yang telah mecapai target dan 2 indikator tidak mencapai target,

sedangkan untuk program pembinaan Gizi Masyrakat terdapat 6 indikator yang

semuanya telah mencapai target pada tahun 2019

a. Angka Kematian Ibu (AKI)

Grafik 1. Trend Capaian dan target AKI di Maluku Tahun 2015 -2019

Grafik 1. Menunjukan trend penurunan angka kematian ibu di Maluku

mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun 2015 sampai tahun

2019 dari 238 menjadi 114/100.0000 Kelahiran hidup, bila dibandingkan

dengan target telah tercapai.

238

165

138 137

114

195178

161144

127

0

50

100

150

200

250

2015 2016 2017 2018 2019

CAPAIAN

TARGET

14

b. Angka Kematian Bayi (AKB)

Grafik 2. Trend Capaian dan target AKB di Maluku Tahun 2015 -2019

Capaian Angka Kematian Bayi di Provinsi Maluku dari tahun 2015-2019

mengalami penurunan dari 11/1000 kelahiran hidup turun menjadi 5/1000

kelahiran hidup, bila dibandingkan dengan target kinerja capaian AKB telah

mencapai target hal ini menunjukan bahwa semakin rendah/menurunnya

angka kematian bayi disuatu wilayah semakin meningkatkannya pelayaan

kesehatan terutama bagi ibu hamil, ibu melahirkan dan kesehatan bayi.

Analisis Keberhasilan Penurunan AKI dan AKB

Dalam percepatan penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Provisi

Maluku dilakukan kegiatan yang akan meningkatkan akses dan kualitas

pelayanan kesehatan ibu dan dan Bayi. antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan ANC di puskesmas

2. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan klinis Nakes tentang

tatalaksana penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatus

3. Puskesmas yang melakukan orientasi Program Perencanaan Persalinan

dan Pencegahan Komplikasi (P4K)

116 5 6 5

3027

2421

15

0

5

10

15

20

25

30

35

2015 2016 2017 2018 2019

CAPAIAN

TARGET

15

4. Peningkatan pemberdayaan Masyarakat dengan dibentuk kelompok

Pemerhati Kesehatan Ibu dan Anak di beberapa kabupaten/Kota

5. Terbentuknya kelas ibu hamil dan kelas ibu balita di puskesmas

6. Rumah Tunggu Kelahiran

7. Pematapan sistem Rujukan dengan pendekatan Gugus Pulau

Analisa Kegagalan

Selain hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan, beberapa yang menjadi

menjadi hambatan:

1) Belum meratanya jumlah tenaga kesehatan di daerah-daerah terpencil,

perbatasan, dan kepulauan.

2) Ketersediaan Puskesmas mampu PONED masih sangat minim

3) Ketersediaan Sarana Prasarana , Alkes dan Obat dipuskemas masih

terbatas

4) Ketersediaan sarana transportasi masiih sangat terbatas di daerah-daerah

terpencil, perbatasan dan kepulauan menyebabkan kesulitan untuk

mengakses fasilitas pelayanan kesehatan.

5) Budaya dan Perilaku Masyarakat yang masih mempercayai dukun beranak

dan lebih memilih bersalinan dirumah.

6) Tingkat pendidikan ibu yang masih rendah

7) Kurangnya dukungan dana dari Pemerintah daerah di kabupaten/Kota

dalam menunjang program KIA

Alternatif solusi

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan untuk pencapaian persalinan di

fasilitas kesehatan sebagai berikut :

1) Pemenuhan ketersediaan SDM Kesehatan baik Jumlah, distribusi dan

Kompetensi

2) Tersedianya puskesmas Mampu PONED di Kabupaten/Kota

16

3) Tersedianya Sarana dan prasaran, Alkes dan Obat yang memadai di

Puskesmas dalam menunjang pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi yang

berkualitas

4) Audit Maternal dan Perinatal dan Surveilans kematian Ibu

5) Ketersedian sarana Transportasi di darerah DTPK terutama untuk Rujukan

maternal dan neonatal dengan komplikasi

6) Peningkatan kerjasama dan pemberdayaan Masyarakat melalui RSSIB,

Buku KIA, Kelas Ibu Hamil, Program Perencanaan Persalinan dan

Pencegahan Komplikasi (P4K), MMD/SMD, Posyandu Remaja dan Desa

Siaga.

7) Perencanaan dan Pembiayaan Kesehatan Ibu dan anak yang memadai

dengan dukungan dana APBN, APBD dll.

c. Prevalensi Stunting

Grafik 3. Trend Capaian Prevalensi Stunting dan Target 2015-2019

Prevalensi Stunting di Provinsi Maluku berdasar hasil Pemantauan Status

Gizi tahun 2015 sebesar 32% mengalami penurunan menjadi 30% pada

tahun 2017, namun berdasarkan Hasil Riskesdas 2018 mengalami

peningkatan menjadi 34,1 % angka ini sangat tinggi dan pada tahun 2019

berdasarkan data E-PPGM sebesar 18,4% (data tersebut baru terinput

49,34%)

28 27 26 25 24

31 29 3034

18.4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2015 2016 2017 2018 2019

Target

Capaian

23% (EPPGM 2018

17

Analisa Keberhasilan

Secara program kegiatan, keberhasilan dalam menurunkan prevalensi

Stunting dapat didukung melalui:

1) Intervensi Gizi Sensetif

Pemberian makakan tambahan pada ibu hamil Kurang Energi Kronis

(KEK) Pada tahun 2019 secara rata-rata di kabupaten/kota cakupan

ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan telah mencapai

90,3% diatas target yang ditetapkan yaitu 80%.

Pemberian tablet tambah darah pada ibu hami sebanyak 90 Tablet/

ibu hamil

Pemberian ASI Eksklusif

Imunisasi

Pemberian ASI sampai 2 tahun dan Pemberian makanan

pendamping ASI yang tepat

Pemberian Vitaman A

Pemberian Obat Cacing

Pengobatan dan pencegahan penyakit infeksi

Pemberian Makanan tambahan pabrikan dan Lokal

Pemberian TTD pada Remaja Putri

PHBS

2) Intervensi Sensitif

Meningkatkan ketahanan pangan, pertanian

Berkerja sama dengan Dinks PU untuk ketersenian Sarana Air Bersih

dan Sanitasi melalui Program PANSIMAS

Peningkatan Kepemilikan JKN

Pendidikan Kesehatan melalui pelatihan, penyuluhan

3). Intervensi Pencegahan Stunting pada Desa Locus

4). Kerjasama dengan LP,LS dalam penanggulangan Stunting

5) Penobatan Ketua Tim PKK Maluku sebagai Ibu Duta Parenting Maluku

18

Analisa Kegagalan

1) Tingginya angka kemiskinan yang berdampak pada ibu hamil yang

mengalami defisit komsumsi energi.

2) Pengetahun Ibu/Keluaraga tentang Tentang Pola Asuh dan Pemberian

Makanan yang tidak tepat

3) Sanitasi Lingkungan Tempat Tinggal yang tidak sehat

4) Masih terbatasanya ketersedian Air Bersih

5) Kerjasama Lintas sektor dalam Penaggulangan Stunting belum optimal

Alternatif solusi

Dalam mengatasi hambatan pencapaian kinerja, maka Dinas Kesehatan

Provinsi Maluku melalui Bidang Kesehatan Masyarakat pada tahun 2019

melakukan

1) Penyediaan makanan tambahan untuk ibu hamil kurang energi kronik

2) Konseling ibu tentang gizi seimbang

3) Pemberian PMT Pabrikan dan Lokal bagi Bayi dan Balita

4) Penyediaan PMT dan tablet tambah darah bumil, Vit A bagi Ibu Nifas

sesuai jumlah sasaran.

5) Meningkatkan status kesehatan remaja putri yang merupakan calon ibu

melalui pemberian tablet tambah darah dan pendidikan tentang gizi

seimbang dan Pembentukan Posyandu Remaja

6) Peningkatan kerjasama LP/LS dalam mendukungan Penanggulangan

Stunting

7) Pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan kreatifitas dalam

peningkatan pendapatan melalui UKM dll.

d. Persalinan di Fasilitas Kesehatan

Persalinan di fasilitas kesehatan yang merupakan upaya mendorong ibu

bersalin untuk bersalin di fasilitas kesehatan. Diharapkan setiap ibu bersalin

mendapatkan pelayanan sesuai standar sehingga kematian ibu dan bayi

19

dapat diturunkan.Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan adalah

meningkatnya kesehatan masyarakat, dengan salah satunya melalui

Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas kesehatan sebesar 85% pada

akhir tahun 2019, sedangkan Target Renstra untuk Provinsi Maluku pada

tahun 2019 adalah sebanyak 40% ibu hamil melakukan persalinan di fasilitas

Pelayanan Kesehatan.

Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dihitung dengan

cara Jumlah ibu bersalin di wilayah kerja Puskesmas yang mendapatkan

pertolongan sesuai standar oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan

dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah sasaran ibu bersalin yang ada di

wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun yang sama x 100 %.

Analisa Capaian Kinerja

Trend realisasi cakupan persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan di

Provinsi Maluku berdasarkan Riskesdas menunjukkan kecenderungan

peningkatan dari tahun ke tahun. Riskesdas tahun 2007 persalinan di faskes

menunjukan angka sebesar 14,9%, tahun 2010 sebesar 20,6%, pada tahun

2013 sebesar 25,1% dan pada tahun 2018 menjadi 30,5 %.

Grafik 4. Trend Capaian Indikator Persalinan diFasilitas Kesehatan di Provinsi

Maluku Berdasar Data Riskesdas dan Data Rutin

Sumber Data : Riskesdas 2007-2018 dan data Rutin dari Kab/Kota SeProvinsi Maluku Tahun 2018

-

10.0

20.0

30.0

40.0

Riskesdas2007

Riskesdas2010

Riskesdas2013

Riskesdas2018

14.9 20.6

25.130.5

20

Grafik 5. Target dan Cakupan Persalinan di Fasilitas Kesehatan Provinsi

Maluku menurut Renstra Tahun 2015-2019

Trend capaian persalinan di fasilitas kesehatan terlihat sebagaimana grafik

diatas bahwa PFdi Provinsi Maluku pada tahun 2015 sebesar 30,08 %, akan

tetapi bila dibandingkan dengan tahun 2016 (29,84%) lebih rendah dari tahun

sebelumnya, kemudian pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi

32,44 %, tahun 2018 menjadi 45, 18% dan pada tahun 2019 menjadi 50,81%

Angka ini menunjukan kecenderungan trend peningkatan cakupan, bila

dibandingkan dengan target 40% telah berhasil mencapai target.

Grafik 6. Cakupan Persalinan di Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Kabupaten/Kota

di Provinsi Maluku Tahun 2019

32 33 34 3540

30.08 29.34 32.44

45.1850.81

0

10

20

30

40

50

60

2015 2016 2017 2018 2019

TARGET

CAPAIAN

0102030405060708090

83.88

64.8462.0160.4157.8150.81

43.6 41.9241.8636.3235.84

15.21

21

Grafik diatas memperlihatkan sebaran cakupan persalinan di fasilitas pelayanan

kesehatan per Kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Terlihat 8 Kabupaten yang

capaian PF nya telah mencapai target Provinsi yaitu 40% Hal ini berarti

72,72% yang memenuhi target capaian.

Analisa Keberhasilan

Dalam meningkatkan cakupan persalinan di Fasyankes dilakukan kegiatan

yang akan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan

reproduksi. Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung persalinan di fasilitas

pelayanan kesehatan antara lain sebagai berikut:

1. Puskesmas melaksanakan kelas ibu hamil.

2. Puskesmas yang melakukan orientasi Program Perencanaan Persalinan dan

Pencegahan Komplikasi (P4K)

3. Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4).

4. Pemanfaatan Buku KIA

5 .Rumah Tunggu Kelahiran

Analisa Kegagalan

Selain hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan, beberapa yang menjadi

menjadi hambatan:

1). Bila melihat data per Kabupaten/Kota maka terlihat kesenjangan antar

kabupaten/kota, dimana ada kabupaten/kota yang cakupannya sangat

rendah dan ada kabupaten/kota yang cakupannya lebih dari target.

2). Belum meratanya jumlah tenaga kesehatan di daerah-daerah terpencil,

perbatasan, dan kepulauan.

3). Ketersedian Sarana Prasarana Ruang Bersalin dipuskemas masih terbatas

4). Geografis masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil, perbatasan,

dan kepulauan menyebabkan kesulitan untuk mengakses fasilitas

pelayanan kesehatan.

22

5). Pemanfaatan Dana Jampersal belum optimal di Kabupaten/puskesmas

6). Budaya Masyarakat yang masih mempercayai dukun beranak dan lebih

memilih bersalinan dirumah.

7). Tingkat pendidikan ibu yang masih rendah

8), Dukungan keluarga dan masyarakat yang masih rendah

8) Belum ada analisa kualitatif dari pelayanan persalinan.

Alternatif solusi

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan untuk pencapaian

persalinan di fasilitas kesehatan sebagai berikut :

1) Daerah-daerah dengan kondisi geografis sulit dimana akses ke fasilitas

pelayanan kesehatan menjadi kendala. Untuk mengatasi kendala tersebut

telah ada pengembangan program Kemitraan Bidan dan Dukun serta

Rumah Tunggu Kelahiran. Para Dukun diupayakan bermitra dengan Bidan

dalam hal pengaturan hak dan kewajiban sehingga terdapat kejelasan peran

dan tugas masing-masing pihak. Mendorong pemeriksaan kehamilan dan

pertolongan persalinan tidak lagi dikerjakan oleh dukun, namun wajib dirujuk

ke Bidan.

2) Penguatan pemanfaatan dana Jampersal di kab/ kota Pada tahun 2019 telah

di gelontorkan dana dari pusat melalui mekanisme DAK non fisik yaitu

Jaminan Persalinan (Jampersal) dengan ruang lingkup kegiatan tranportasi

rujukan dan sewa serta operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK).

Jampersal masih tetap diberikan dengan penambahan ruang lingkup

pembiayaan persalinan di fasilitas kesehatan bagi ibu bersalin miskin yang

tidak mempunyai jaminan persalinan (JKN/KIS, dll). Jampersal ini adalah

upaya mendekatkan akses ibu hamil ke fasilitas kesehatan

3) Meningkatkan pengetahuan, dukungan keluarga dan masyarakat melalui

kegiatan kelas ibu hamil, dan Program Perencanaan Persalinan dan

Pencegahan Komplikasi (P4K) serta melakukan pendekatan melalui

program Indonesia sehat dengan pendekatan keluaraga.

23

4) Distribusi buku KIA sampai ke masyarakat dan peningkatan pemanfaatan

penggunaan buku KIA

5) Audit Maternal dan Perinatal dan Surveilans kematian Ibu

6) Kerjasama lintas sektor seperti dengan Kementerian Agama untuk

meningkatkan pengetahuan calon pengantin tentang kesehatan reproduksi

untuk mendorong calon pengantin memeriksakan kesehatannya ke fasilitas

kesehatan.

7) Dukungan Pemda dalam pencapaian SPM Bidang Kesehatan

b. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK)

Kurangnya asupan energi yang berasal dari zat gizi makro (karbohidrat,

protein dan lemak) maupun zat gizi mikro terutama vitamin A, vitamin D, asam

folat, zat besi, seng, kalsium dan iodium serta zat gizi miro lain pada wanita

usia subur yang berkelanjutan (remaja sampai masa kehamilan),

mengakibatkan terjadinya kurang energi kronik (KEK) pada masa kehamilan,

yang diawali dengan kejadian ‘risiko’ KEK dan ditandai oleh rendahnya

cadangan energi dalam jangka waktu cukup lama yang diukur dengan lingkar

lengan atas (LiLA).

Ibu hamil dengan masalah gizi dan kesehatan berdampak terhadap

kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi serta kualitas bayi yang dilahirkan.

Kondisi ibu hamil KEK berisiko menurunkan kekuatan otot yang membantu

proses persalinan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kematian janin

(keguguran), prematur, lahir cacat, bayi berat lahir rendah (BBLR) bahkan

kematian bayi, ibu hamil KEK dapat mengganggu tumbuh kembang janin yaitu

pertumbuhan fisik (stunting), otak dan metabolisme yang menyebabkan tidak

penyakit menular di usia dewasa.

Kondisi kurang energi kronis pada ibu hamil akan terjadi jika kebutuhan

akan tubuh tidak mencukupi. Keadaan kurang energi kronis pada ibu hamil

dapat dimonitor dengan melakukan pengukuran lingkar lengan atas ibu hamil.

Ibu hamil sebaiknya memiliki lingkar lengan atas lebih dari 23,5 cm pada 3

24

bulan pertama kehamilan. Selain membutuhkan energi untuk dirinya, ibu hamil

juga membutuhkan energi untuk pertumbuhan janin dalam kandungannya.

Indikator ibu hamil KEK merupakan indikator untuk mengurangi risiko

persalinan, pertumbuhan dan perkembangan anak dikemudian hari.

Data ibu hamil KEK diperoleh dengan membandingkan antara Jumlah ibu

hamil yang diukur lingkar lengan atasnya (LiLA) dengan menggunakan pita

LiLA (hasil ukur kurang dari 23,5 cm) dibagi jumlah ibu hamil yang diukur

LiLA-nya dikali 100%.

Grafik.7 Capaian Indiktor Bumil KEK di Provinsi Maluku Berdasarkan Hasil PSG, Riskesdas dan Data Rutin

Berdasarkan hasil PSG dari tahun 2015-2017 dan Riskesdas serta data rutin

bahwa Prevalensi Bumil KEK di Provinsi Maluku cenderung mengalami

peningkatan dari 11,9 menjadi 30,7 %, sedangkan berdasarkan data Rutin

dari Kab/Kota tahun 2018 sebrsar 18,5% kemudian turun menjadi 15,3%

pada tahun 2019.

0

5

10

15

20

25

30

35

PSG 2015 PSG 2016 PSG 2017 RISKESDAS2018

DATARUTIN2018

DATARUTIN2019

11.9 12.9

22.9

30.7

18.515.3

25

Grafik 8. Target dan Capaian Indikator Bumil KEK Provinsi Maluku

menurut Renstra Tahun 2015-2019

Terlihat bahwa persentase ibu hamil kurang energi kronik berdasarkan

hasil PSG tahun 2015 - 2017 mengalami peninggkatan dari 11, 93%

menjadi 22,9%. pada tahun 2017 melebihi target yang tentukan (21,2%),

Pada tahun 2018 terjadi penurunan menjadi 18,51 % dan pada tahu 2019

turun menjadi 15,3%. Bila dibandingkan dengan target 18,2% telah

mencapai target. Indikator persentase ibu hamil KEK merupakan indikator

output. Persentase ibu hamil KEK diharapkan turun sebesar 1,5% setiap

tahunnya.

Grafik 9. Persentasi Bumil KEK Kabupaten/Kota Tahun 2019

11.9 12.9

22.9

30.7

18.515.3

24.4 22.7 21.2 19.7 18.2

05

101520253035

CAPAIAN

TARGET

17.4 12.3 16.5 9.7

27.4

12.1

27.7

8.3

52.5

12 12.8 15.30

10

20

30

40

50

60

26

Grafik diatas memperlihatkan sebaran cakupan Ibu Hamil KEK di Provinsi

Maluku terlihat masih sangat tinggi terutama pada Kabupaten Buru selatan,

Kepulauan Aru dan Seram bagian timur diatas target Provinsi yaitu 18, 2 %

pada tahun 2019.

Analisa Keberhasilan

Secara program kegiatan, keberhasilan pemerintah dalam menurunkan

persentase ibu hamil KEK dapat didukung melalui:

1). Pemberian makakan tambahan pada ibu hamil Kurang Energi Kronis

(KEK) Pada tahun 2019 secara rata-rata di kabupaten/kota cakupan ibu

hamil KEK yang mendapat makanan tambahan telah mencapai 90,3%

diatas target yang ditetapkan yaitu 80%.

2). Pemberian tablet tambah darah pada ibu hami sebanyak 90 Tablet (FE3)

sebesar 65%

3). Kegiatan kelas ibu hamil

Ibu hamil yang mengikuti kelas ibu pada tahun 2019 sebesar 86,6%,

melalui kelas ibu hamil diharapkan terjadi peningkatkan pengetahuan,

perubahan perilaku ibu dan kelurga, Meskipun persentase ibu hamil KEK

di bawah angka target maksimal, tetapi jika dibandingkan dengan

persentase tahun 2018 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan

adanya trend perbaikan status kesehatan ibu hamil. Dalam kegiatan

kelas ibu hamil pengetahuan tentang gizi dan konseling dapat diberikan

untuk ibu hamil terutama ibu hamil yang berisiko.

4). Penyelenggaraan kegiatan pelayanan antenatal di puskesmas

Pelayanan antenatal merupakan pelayanan kesehatan oleh tenaga

kesehatan terlatih untuk ibu selama masa kehamilannya. Kegiatan ini

merupakan cara penting untuk memonitoring dan mendukung kesehatan

ibu hamil sebagai deteksi dini risiko untuk mencegah adanya komplikasi

dan tanda bahaya pada kehamilan, termasuk didalamnya penemuan ibu

hamil dengan risiko KEK.

27

Analisa Kegagalan

1). Tingginya angka kemiskinan yang berdampak pada ibu hamil yang

mengalami defisit konsumsi energi.

2). Masih rendahnya sistem kontrol Pemberian Makanan Tambahan

3). Belum populernya konsumsi TTD pada remaja putri dan masih terbatasnya

jumlah TTD bagi rematri.

4). Kurangnya kesiapan bumil dalam masa kehamilan dan saat masih

menjadi wanita usia subur dalam kaitan konsumsi gizi dan tablet Fe.

Alternatif solusi

Dalam mengatasi hambatan pencapaian kinerja, maka Dinas Kesehatan

Provinsi Maluku melalui Bidang Kesehatan Masyarakat pada tahun 2019

melakukan:

1) Sweeping Ibu Hamil

2) Penyediaan makanan tambahan untuk ibu hamil kurang energi kronik

3) Konseling ibu tentang gizi seimbang yang terintegrasi di kelas ibu.

4) Penyediaan PMT dan tablet tambah darah bumil sesuai jumlah sasaran.

5) Meningkatkan status kesehatan remaja putri yang merupakan calon ibu

melalui pemberian tablet tambah darah dan pendidikan tentang gizi

seimbang.

c. Capaian Indikator Kinerja Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)

Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama atau yang dikenal dengan sebutan

dengan KN1, merupakan indikator yang menggambarkan upaya kesehatan

yang dilakukan untuk mengurangi risiko kematian pada periode neonatal yaitu

6 - 48 jam setelah lahir. Dalam kunjungan pertama neonatal dilakukan

kegiatan untuk mendeteksi sedini mungkin permasalahan yang mungkin

dihadapi bayi baru lahir, konseling perawatan bayi baru lahir, penyuluhan ASI

28

eksklusif, pemberian Vitamin K1 injeksi (bila belum diberikan) dan Hepatitis B

0 (nol) injeksi (bila belum diberikan).

Grafik 10. Target dan Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) Provinsi Maluku menurut Renstra Tahun 2015-2019

.

Tren cakupan KN1 tahun 2015 (64,14%) meningkat menjadi 66,68%

pada tahun 2016, namun terjadi penurunan pada tahun 2017 menjadi 66%,

pada tahun 2018 naik menjadi 70,3% kemudian naik menjadi 71,08 pada

tahun 2019, bila dibandingkan dengan target 2019 sebesar 65% ,maka

capaian kinerja indikator KN1 telah tercapai sebesar 109%

Grafik 11. Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Tahun 2019

44 46 48 50

6564.4 66.68 6670.3 71.08

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2015 2016 2017 2018 2019

TARGET

CAPAIAN

0

20

40

60

80

10098.5

83.1575.5974.2171.11 71.08 66.56 64.2 61.6 59.2957.6954.14

29

Grafik diatas memperlihatkan sebaran cakupan pelayanan Kunjungan

Neonatal pertama di Provinsi Maluku, terdapat 6 Kabupaten/kota yang telah

mencapai target, capaian tertinggi yaitu Kabupaten Maluku Tenggara (98,505)

dan terrendah pada kabupaten Seram Bagian Timur (54,14%) . Hal ini berarti

54,5% capaian kabupaten/Kota yang memenuhi target.

Analisa Keberhasilan

Indikator KN1 saat ini menjadi target RPJMN Bidang Kesehatan, oleh

sebab itu maka perencanaan dan anggaran untuk mendukung kegiatan ini

menjadi sangat penting. Upaya peningkatan kuantitas dan kualitas

pelaksanaan KN1 di integrasikan dan menjadi satu kesatuan dengan kegiatan

upaya mendorong persalinan di fasilitas kesehatan. Melalui persalinan di

fasilitas kesehatan maka diharapkan bayi yang dilahirkan juga akan

mendapatkan pelayanan sesuai standar.

Selain kegiatan yang telah diintegrasikan beberapa kegiatan terkait

kunjungan neonatal ini antara lain:

1) Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pelayanan kesehatan

kepada bayi baru lahir sampai dengan 28 hari (masa neonatal)

2) Peningkatan Pengetahuan SDM kesehatan tentang pentingnya

kunjungan neonatal

3) Kunjungan Neonatal dijadikan dalam paket pelayanan Jampersal mulai

dari pelayaan ANC sampai dengan Kunjungan Ibu Nifas.

Analisa Kegagalan

Untuk mencapai keberhasilan indikator Cakupan KN1 membutuhkan

dukungan dari berbagai sektor antara lain, pendidikan (Riskesdas 2018:

Semakin rendah Pendidikan maka kecendrungan KN1 juga rendah,

kemiskinan (Riskesdas 2018: Kemiskinan berbanding lurus dengan

pencapaian Cakupan KN1), geografis (terkait akses), budaya, dukungan

tersebut untuk saat ini masih belum optimal.

30

Hambatan ini dapat terjadi di semua kab/kota atau puskesmas. Faktor

Penghambat cakupan Kunjungan Neonatal Pertama di Provinsi Maluku antara

lain:

1) Belum semua daerah dan lintas sektor/lintas program terkait memberikan

dukungan secara optimal.

2) Masalah jumlah distribusi dan kualitas SDM kesehatan yang masih juga

belum merata, sehingga belum semua nakes dapat memberi pelayanan

Kunjungan Neonatal sesuai standar.

3) Kurangnya kepatuhan petugas dalam menjalankan pelayanan sesuai

pedoman.

4) Masih ada persalinan meski ditolong oleh nakes tetapi tetap dilakukan di

rumah (bukan di faskes).

5) Masalah koordinasi dan integrasi lintas program dan lintas sektor yang

belum harmonis.

6) Masyarakat belum sepenuhnya menggunakan buku KIA sebagai panduan

untuk kesehatan bayinya.

7) Sistem pencatatan dan pelaporan yang belum sesuai seperti yang

diharapkan misalnya penolong persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan

tidak mencatat dengan benar pelayanan yang telah diberikan dan juga

belum dipakainya form Manajemen Terpadu Bayi Muda pada kunjungan

neonatal merupakan kendala dalam pencapaian KN.

Alternatif solusi

Alternatif solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan antara lain:

1) Melakukan sosialisasi indikator dan definisi operasional dari tingkat

provinsi, kabupaten/kota dan di Puskesmas

2) Sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada keluarga dan ibu hamil

tentang penting pelayanan kesehatan kepada bayi baru lahir sampai

dengan 28 hari (masa neonatal)

31

3) Petugas Kesehatan diberikan SOP dan merepakan pelayanan kepada

neonatal yang sesuai standar

4) Koordinasi dengan Lintas Program dan Lintas sektor

5) Refresing petugas kesehatan tentang penggunaan Buku Pedoman KIA

6) Menguatkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat agar ibu hamil

memanfaatkan buku KIA.

2. Capaian Indikator Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

a. Capaian Indikator Kinerja Kebijakan yang berwawasan kesehatan

Pembangunan sektor kesehatan harus sinergis dan ditunjang oleh

pembangunan sektor lainnya. Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak

semata-mata ditentukan hasil kerja sektor kesehatan, tetapi sangat

dipengaruhi oleh langkah-langkah kebijakan pembangunan sektor lainnya.

Dukungan kebijakan berwawasan kesehatan yang dikeluarkan oleh lintas

sektor sangat mempengaruhi terwujudnya kondisi lingkungan yang ideal

dalam mendukung peningkatan perilaku hidup sehat masyarakat. Oleh

sebab itu, diutamakan permasalahan kesehatan dalam agenda pengambil

kebijakan (policy makers) di semua sektor di setiap jenjang merupakan salah

satu poin krusial yang harus dilakukan. Menyadari hal tersebut, Direktorat

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat berupaya mendorong

lintas sektor untuk mengeluarkan kebijakan berwawasan kesehatan (Health

in All Policy). Jumlah Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan adalah

jumlah kebijakan yang dibuat sektoral (K/L) berupa Peraturan Presiden/

Peraturan Menteri/ Instruksi Menteri/ Surat Edaran Menteri/ Surat Keputusan

Bersama Menteri, yang mendukung kesehatan khususnya dalam upaya

peningkatan perilaku sehat dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

Indikator Jumlah Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan Tahun 2015

sampai dengan Tahun 2019 bersifat konstan, dengan target capaiannya

sebanyak 3 Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan setiap tahunnya.

32

Tabel 4. Capaian Indikator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019

No Indikator Target Realisasi Capaian

1 Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan

3 3 100%

2 Persentase Kab/kota yang memiliki kebijakan PHBS

85% 72,73% 85,5%

3. Persentase desa yang memanfaatkan dana desa untuk UKBM

85% 88,14%

103%

4. Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSRnya untuk program kesehatan

10 17 170%

5. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan

15 17 113%

Pada tahun 2019, sesuai Target Indikator Kinerja yang telah ditetapkan,

capaian indikator program promosi kesehatan terdapat 3 indikator program

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakatyang telah mencapai

target, yakni Jumlah Kebijakan publik yang berwawasan kesehatan (100%),

Persentasie kab/kota yang memiliki kebijakan PHBS 85,5 % , Persentase

desa yang memanfaatkan dana desa untuk UKBM 103 %, jumlah dunia

usaha yang memanfaatkan CSRnya untuk program kesehatan 170 % dan

Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya

untuk mendukung kesehatan 113 %..

b. Indikator Persentase Kab/kota yang memiliki kebijakan PHBS

Persentase Kab/Kota yang memiliki kebijakan PHBS adalah Persentase

kabupaten dan kota yang membuat kebijakan yang mendukung PHBS

minimal 1 kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan

Bupati/Walikota, Instruksi Bupati/Walikota, Surat Keputusan Bupati/Walikota,

Surat Edaran/Himbauan Bupati/Walikota pada tahun tersebut. Target dan

33

capaian indikator ini bersifat kumulatif dan merupakan kebijakan baru yang

dikeluarkan oleh kab./kota yang belum mengeluarkan kebijakan PHBS.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai target tahun 2019

meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Prilaku Hidup Bersih

dan Sehat (PHBS) untuk meningkatkan kualitas hidup sesuai sebagaian

penyelenggara pemerintahan dan stakeholder pembangunan di daerah. Hal

ini dapat terlihat dalam aspek kebijakan publik dan anggaran yang masih

mengesampingkan aspek pembangunan kesehatan.Dalam rangka

mendukung pelaksanaan perilaku hidup sehat, diperlukan dukungan dari

sektor pemerintah daerah salah satunya dari sisi regulasi.Diharapkan regulasi

yang dikeluarkan menjadi dasar untuk mendorong pembangunan kesehatan

khususnya di daerah tersebut.

[

Grafik 12. Perbandingan Target dan Capaian Indikator PHBS

Tahun 2019 Provinsi Maluku

Pada tahun 2019, capaian persentase Kabupaten/Kota yang memiliki

kebijakan PHBS sebanyak 72,73%, pencapaian mencapai 85,5% dari target

yang ditetapkan yaitu 85%. Hasil ini menunjukkan bahwa target

Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan PHBS di Provinsi Maluku tahun

2019telah tercapai.

65

70

75

80

85

90

85 % 85,5 %

72,73 %

PRESENTASI KABUPATEN/KOTA

TARGET REALISASI CAPAIAN

34

Analisa Keberhasilan

Beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi upaya pencapain kinerja

yaitu antara lain :

Paradigma pembangunan kesehatan nasional yang mengedepankan upaya

promotif preventif

Peningkatan kapasitas tenaga promosi kesehatan di daerah terkait

pengelolaan advokasi.

Analisa Kegagalan

Beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi upaya pencapain

kinerja yaitu antara lain :

Sebagian besar Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat di

kab/kota baru menduduki jabatan & belum pernah mengikuti Pelatihan

Teknis Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan sehingga kemampuan

mereka belum mampu mengelola program, dan belum mampu melakukan

advokasi.

Beberapa Kab/Kota belum mengangkat tenaga honor Promkes (dari dana

BOK) di Puskesmas, sehingga program Promkes hanya sebagai tugas

tambahan.

Baik tenaga Honor Promkes maupun tenaga Promkes lainnya di

Puskesmas sebagian besar belum mendapatkan pelatihan teknis promkes.

Program dan Kegiatan Promkes Kab/Kota maupun di Puskesmas belum

sesuai sehingga tidak dapat menunjang pencapaian Indikator Kinerja

Promkes & Pemberdayaan Masyarakat.

Belum kuat dukungan Pimpinan Dinkes Kab/Kota maupun di Puskesmas

terhadap upaya Promoti dan Preventif.

35

Alternatif solusi

Perlu dilakukan Pelatihan Peningkatan Teknis Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat bagi Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan

Masyarakat kabupaten/kota serta bagi pemegang program di Puskesmas.

Kadis & Kabid Kesmas Dinkes Kab/Kota perlu mendukung/memfasilitasi

advokasi dan koordinasi agar target indikator Promkes tercapai.

Diharapkan Dinkes Kab/Kota membantu agar semua Puskesmas

mengangkat tenaga Honor Promkes sesuai peraturan yang berlaku

Program serta Kegiatan yang diusulkan di Dinkes Kab / Kota dan

Puskesmas agar menunjang pencapaian target Indikator Kinerja.

3. Persentase kabupaten/Kota yang Memenuhi Kualitas Kesehatan

Lingkungan

Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan pada Kab/Kota tercapai

dengan kriteria minimal 4 dari 6 kriteria yang meliputi:

1. Memiliki Desa/kel melaksanakan STBM minimal 20%

2. Menyelenggarakan Kab/Kota sehat

3. Melakukan pengawasan kualitas air minum minimal 30%

4. TPM memenuhi syarat kesehatan minimal 8 %

5. TTU memenuhi syarat kesehatan minimal 30%

6. RS melaksanakan pengelolaan limbah medis minimal 10%

Bahwa Kab/Kota terhitung menjadi 1 Kab/Kota yang memenuhi kualitas

kesehatan lingkungan jika memenuhi minimal 4 kriteria dari 6 kriteria seperti di

atas.Capaian indikator yang mendukung pencapaian persentasi

Kabupaten/Kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungandi Provinsi

Maluku tahun 2019 sbb :

36

Tabel 5. Target dan Pencapaian Indikator Kinerja Kesehatan

Lingkungan Provinsi Maluku Tahun 2019.

No Indikator Target Capaian Capaian terhadap Target

1 Jumlah Desa/Kelurahan yg Melaksanakan STBM

600 691

115%

2 Persentase Sarana Air Minum Yg dilakukan Pengawasan

80% 74,8%

93,5 %

3 Persentase Tempat Tempat Umum (TTU) yang Diawasi Memenuhi Syarat Kesehatan Lingkungan

79% 60,3%

76,3 %

4 Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang dilakukan Pengawasan

60% 53,5 %

89,1 %

5 Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat (kumulatif)

2 0 0 %

6 Persentasi RS yang melakukan Pengelolaan limbah Medis sesuai standar

60% 68,2% 113,6%

Capaian indikator kinerja pada program kesehatan lingkungan terdapat

2 (dua) indikator yang telah mencapai target yaitu Jumlah Desa/Kelurahan yg

Melaksanakan STBM dan Persentasi RS yang melakukan Pengelolaan

limbah Medis sesuai standar sedangkan 4 indikator lainnya belum memenuhi

target yaitu Persentase Sarana Air Minum yangg dilakukan Pengawasan,

Persentase Tempat Tempat Umum (TTU) yang Diawasi Memenuhi Syarat

Kesehatan Lingkungan, Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang

dilakukan Pengawasan dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tatanan

kawasan sehat (kumulatif).

37

Grafik 13. Jumlah Desa yang Melaksanakan STBM di provinsi Maluku Tahun 2019

Grafik 13 menunjukkan bahwa di Provinsi Maluku Jumlah Desa/Kelurahan

yang Melaksanakan STBM sebanyak 691 Desa kabupaten dengan terbanyak

yaitu pada Kabupaten Seram Bagian Timur dengan jumlah desa sebanyak 154

(22,3%). Sebaliknya Kab/Kota dengan jumlah Desa terkecil adalah Kabupaten

Kepulauan Aru dengan jumlah 15 desa (2,2%).

Grafik 14. Persentasi Sarana Air Minum Yg dilakukan Pengawasan

30

48

151

58

15

85

154

43

84

2330

0

20

40

60

80

100

120

140

160

76.2

98

21.4

91.1

36.1

95

15.6

100

66.7

100

1.3

74.8

0102030405060708090

100

38

Presentasi Sarana Air Minum yang dilakukan pengawasan terdapat 5 kabupaten

yang telah mencapai targer diatas 80%, yaitu kabupaten Maluku Barat Daya, Kota

Ambon Maluku Tenggara, Seram Bagian Barat dan Buru.

Grafik 15 Persentasi TTU Yang di Awasi Syarat Kesehatan Lingkungan

Grafik diatas menunjukan capaian Indikator Tempat Tempat Umum

(TTU) yang diawasi memenuhi syarat Kesehatan di Provinsi Maluku adalah

sebesar 60,3%, dari capaian terhadap target sebesar 79%. Kab/Kota yang telah

mencapai target dalam Pengawasan terhadap Tempat-tempat Umum (TTU)

yaitu Kab. Maluku Tenggara (90,7%) dan Kab. Buru (82,4%), sedangkan

Kabupaten Kota yang terendah adalah Kabupaten Maluku Tengah (37,2%).

Grafik 16. Persentasi TPM Yang Memenuhi Syarat Kesehatan Di Provinsi Maluku Tahun 2019

60.1

90.7

37.2

82.4

66.8 67.958.5 54.8

65.959

49.760.3

0102030405060708090

100

62

95.3128.3

70.1

18.2

62.2

34.417.2

75.2

25.2

53.8 53.5

-101030507090

110130

39

Berdasarkan data tersebut capaian indikator Persentasi TPM Yang

Memenuhi Syarat Kesehatanadalah Kabupaten Maluku Tengah, Maluku

Tenggara, Buru Selatan, Buru, Kepulauan Tanimbar dan Seram Bagian Barat.

Sedangkan kabupaten yang terendah yaitu Kabupaten Maluku Barat Daya

17,2 %.

Grafik 17. Jumlah RS yang melakukan Pengelolaan Limbah Medis sesuai

Standar di Provinsi Maluku Tahun 2019

Grafik diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 di Provinsi Maluku

RS yang melakukan Pengelolaan Limbah medis sesuai standar sebanyak

68,2% Rumah Sakit dari target Provinsi Maluku Tahun 2019 yaitu sebanyak

60% Rumah Sakit.

Analisa Keberhasilan

Analisis penyebab/ program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan meliputi :

1) Adanya Pelaksanaan review Peraturan Menteri Kesehatan menyesuaikan

dengan kondisi seperti Permenkes Nomor 736 Tahun 2010 tentang Tata

Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum, Revisi Kepmen No 519 Th

2014 tentang Penyelenggaraan Pasar Sehat menjadi Permenkes.

2) Tersedianya Juknis Pelaksanaan RPAM Komunal, Modul Monev PKAM,

Modul Teknis Penyehatan Air, Pedoman Standar Peralatan Kesling di

Puskesmas

50

100

0

100

0

100 100

0

100 100 100

68.2

0

20

40

60

80

100

40

3) Peningkatan kapasitas petugas untuk pelaksanaan kegiatan kesling

melalui kegiatan Orientasi Teknis Penyehatan Air.

4) Pemberian dukungan sarana dan prasarana bagi Dinas Kesehatan

Kabupaten/ Kota, Puskesmas dan pokja AMPL terpilih berdasarkan

usulan dari daerah berupa sarana Sanitarian Kit, uji kualitas air, uji

keamanan pangan, sarana supply sanitasi (cetakan jamban), peralatan

radioland, alat pembersih pasar dan pelindung diri, alat kedaruratan

kesling (alat penjernih air dan udara), bufferstock kedaruratan kesehatan

lingkungan.

5) Adanya dana dekon dan DAK untuk mendukung pelaksanaan kegiatan

kesling.

6) Pengembangan jejaring/koordinasi lintas program/lintas sektor dalam

bentuk pertemuan antar stakeholder terkait untuk menyamakan persepsi

dalam mewujudkan dan mendukung pelaksanaan kegiatan kesling.

7) Dikeluarkanya Surat Edaran Pasar Sehat dimana satu kab/kota diwajibkan

mengadopsi satu Pasar Percontohan Pasar Sehat.

8) Pelaksanaan berbagai penilaian untuk menyemangati pelaksanaan

kesling seperti penilaian kab/kota sehat, lingkungan bersih sehat, kantor

sehat, sekolah sehat, kantin sehat, pelabuhan/bandara sehat, toilet sehat

dll.

9) Pembangunan sistem monitoring yang berkualitas dan akuntabel melalui

sistem monitoring berbasis Web dan SMS gateway STBM dan e-monev

HSP yang sudah berjalan serta e-monev pengelolaan limbah fasyankes,

e-monev KKS, e-monev PKAM yang baru saja dibangun.

Analisa Kegagalan

Analisis penyebab/ program/ kegiatan yang dapat menyebabkan

kegagalan meliputi :

41

1) Masih kurangnya kuantitas dan kualitas petugas kesehatan lingkungan di

Puskesmas dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terkait

kesling serta mutasi petugas yang terjadi di daerah.

2) Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan

pembinaan dan pengawasan terkait kesling.

3) Untuk sistem pelaporan kegiatan yang sudah berbasis elektronik (internet)

masih belum optimal terkait dukungan jaringan internet yang belum stabil

di seluruh lokasi.

4) Masih minimnya tenaga sanitarian di kabupaten/kota, kecamatan maupun

puskesmas.

5) Pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan belum melibatkan multi

sektor sehingga perlu memperkuat jejaring kemitraan dan kapasitas SDM.

6) Budaya dan perilaku masyarakat yang kurang menerapkan perilaku yang

sehat dalam kehidupan sehari-hari secara berkesinambungan.

Alternatif solusi

Mengatasi permasalahan dan hambatan yang ada, solusi yang dilakukan

meliputi :

1) Memaksimalkan pembinaan penyelenggaraan kesehatan lingkungan

secara terintegrasi dan terfokus pada daerah sasaran yang aktif kepada

seluruh pengelola kesehatan lingkungan di daerah dalam percepatan

pencapaian target indikator kesehatan lingkungan.

2) Memaksimalkan komunikasi aktif baik melalui media elektronik maupun

surat menyurat kepada seluruh pimpinan daerah dalam rangka

implementasi serta monitoring evaluasi data dan pelaporan tepat waktu.

3) Memaksimalkan advokasi kepada pejabat daerah agar diperoleh

dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan kesling khususnya dalam hal

pendanaan penyelenggaraan kesehatan lingkungan untuk mencapai

Indonesia Sehat 2020 - 2024.

42

4) Pemberian sarana dan prasarana pengawasan kesehatan lingkungan

sampai tingkat Puskesmas yang menjadi sasaran prioritas Kementerian

Kesehatan (sasaran lokus Puskesmas untuk program Keluarga Sehat)

dan pada puskesmas yang tersedia tenaga sanitarian aktif.

5) Pendampingan dana dekon dan DAK yang optimal untuk percepatan

capaian kesehatan lingkungan secara menyeluruh.

6) Sosialisasi 5 pilar STBM kepada Lintas Sektor terkait di seluruh kab/kota.

7) Melanjutkan pelaksanaan berbagai penilaian untuk menyemangati

pelaksanaan kesling seperti penilaian Kab/Kota sehat, lingkungan bersih

sehat, kantor sehat, sekolah sehat, kantin sehat, pelabuhan/bandara

sehat, toilet sehat dll.

7.Pencapaian Indikator Peningkatan Kesehatan Olahraga

Tabel 6 . Pencapaian Indikator Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Tahun 2019

Sasaran Strategis

IndikatorKinerja Tahun 2019 Capaian terhadap target

KET

Target Realisasi

Peningkatan Kesehatan Olahraga

Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar

80 % 75 % 94, % Tidak

tercapai

Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olah raga pada masyarakat di wilayah kerjanya

60% 60.58 % 100,9 % Tercapai

Persentase Jemaah Haji yang diperiksa kebugaran jasmani

50% 63.4% 126% tercapai

Persentasi PKM yang melaksanakan kesehatan olahraga bagi anak SD

75% 60,58% 81%

Tidak tercapai

Terbentuknya Pos UKK di Wilayah kerja Puskesmas

20 % 39.06% 195% tercapai

43

Tabel 7 menunjujakan bahwa indikator kinerja kesehatan Kerja dan

Olahraga terdapat 3 indikator yang telah mecapai target dan 2 indkator

yang belum mencapai target yaitu Persentase Puskesmas yang

menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar dan Persentasi PKM yang

melaksanakan kesehatan olahraga bagi anak SD

Grafik 18. Persentase PKM Yang Menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar

Provinsi Maluku Tahun 2019

Grafik18. Menunjukan bahwa Capaian indikator peresentase PKM yang

Menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar di Provinsi Maluku tahun 2019

adalah 80 %,terdapat 5 kabupaten/Kota yang telah mencapai target 80 %

indikator persentase PKM yang menyelenggarakan kesehatan Kerja Dasar

yaitu kabupaten Malra, Kab. Malteng,Kab. Buru ,Kota Tual dan Kab.

Kep.Aru.

0102030405060708090

100

100 100 100 10092.9

8075 72.7 70.6 66.7

45.5

4.8

44

Grafik 19. Persentase PKM Yang Melaksanakan Kegiatan Kesehatan Olahraga

Pada Masyarakat Di wilayahKerjanya di Provinsi Maluku Tahun 2019

Grafik 19. Menunjukan bahwa Capaian indikator peresentase PKM yang

Melaksanakan Kegiatan Kesehatan Olahraga pada Masyarakat di Wilayah

Kerjanya di Provinsi Maluku tahun 2019 adalah 50 % (6 Kab/Kota telah

mencapai target) yaitu Kota Tual,Kab. Malra,Kab.Bursel, Kab.

Malteng,Kab.Kep,Aru, Kab. Buru dan sedangkan 5 kabupaten lain belum

mencapai target, Kab.SBT,Kota Ambon,Kab. SBB,Kab.Kep.Tanimbar dan

Kab MBD.

Grafik 20. Persentase Jemaah Haji diperiksa Kebugaran Jasmani

Provinsi Maluku Tahun 2019

100.00

81.00 80.00 75.00 72.00 70.0060.00 58.00 54.00

42.00

9.00

60.00

0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00

100.00

100.0091.00 85.00 84.00

63.0056.00

44.00 50.00

0.00 0.00 0.000.00

10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00

100.00

45

Grafik 20. Menunjukan Persentase Jemaah Haji yang diperiksa Kebugaran

Jasmani dan Kabupaten/Kota yang memenuhi target Provinsi Maluku 50 % di

antaranya Kota Tual yang mencapai 121.9% dimana jumlah Jemaah hajinya

berjumlah 105 orang ada penambahan Jemaah haji dari daerah lainnya,Kab.

Maluku Tenggara, Kab.Buru Selatan, Kab. Maluku Tengah,Kab.Buru dan Kab

Seram Bagian Timur, sedangkan kab/kota yang belum memcapai target di

antaranya Kota Ambon,Kab.Seram Bagian Barat, Kab.Kep.Tanimbar dan

Kab.MBD

Grafik 21. Persentase Pos UKK di Wilayah Kerja PKM

Provinsi Maluku Tahun 2019 [[

Berdasarkan Grafik 21 diatas capaian indicator terbentuk Pos UKK di Wilayah

Kerja PKM di Prov. Maluku tahun 2019 adalah 20 % ( 6 Kab/Kota telah

mencapai target indikator), terdapat 5 kabupaten yang capaian indikator masih

terendah.

100.00

75.00

53.0040.00 36.00

28.0017.00 14.00

7.000.00 0.00

20.000.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00

100.00

46

Grafik 22. Persentase Puskesmas Melaksanakan Kesehatan O

lahraga Bagi Anak SD

Provinsi Maluku Tahun 2019

Berdasarkan Grafik 22 diatas persentase PKM yang melaksanakan

Kesehatan olahraga bagi anak SD prov. Maluku, Kab/Kota yang melebihi

atau mencapai target adalah Kota Tual,Kab. Buru, Kab. Malra. Kab.

Kep.Tanimbar, Kab.SBT,Kab.SBB, Kab.Malteng, Kab.Bursel,Kota Ambon

dan Kab.Kep.Aru, sedangakan Kabupaten yang belum mencapai target

adalah kab.MBD.

Analisis Keberhasilan

Analisis penyebab/ program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan meliputi :

1) Telah terkoordinasi Pembinaan Pemeriksaan Kebugaran Jasmani Bagi

Jemaah Haji dengan Kanwil Agama dan diselenggarakan di Kota Ambon,

Kab. Malteng, Kab. Bursel, Kab.Malra, Kota Tual dan Kab.SBT

2) Pembinaan Pelaksanaan Kesehatan Olahraga Bagi Anak Sekolah

3) Pembinaan dan Pembentukan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK)

b. Orientasi Kesehatan Kerja di Regional II (Kab.Malra dan Kota Tual)

c. Penyedian Buku / Media KIE Kesehatan Kerja dan Olahraga

4) Pembinaan Pekerja Perempuan Sehat Produktif

100.00

81.00 80.00 75.00 72.00 70.0060.00 58.00 54.00

42.00

9.0020.000.00

10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00

100.00

47

d. Bimbingan Teknis Gerakan Pekerja Perempuan Sehat dan Produktif

(GP2SP) di Kab. Maluku Tengah.

Analisis Hambatan/Kegagalan

Permasalahan terkait dengan program kesehatan Kerja dan Olahraga

diantaranya sebagai berikut :

1) Kurangnya koordinasi antara pengelola program di kab/kota dengan

Kemenag Kab/Kota terkait dengan pengukuran kebugaran jasmani calon

Jemaah haji.

2) Belum maksimalnya sistim pelaporan program KesehatanKerja dan

Olahraga baik dari puskesmas ke kabupaten maupun dari kabupaten ke

provinsi

3) Masih minimnya tenaga Kesehatan di kabupaten/kota, kecamatan maupun

puskesmas.

4) Sarana dan Prasarana penunjang program Kesehatan Kerja dan Olahraga

di Kabupaten/Kota masih sangat minim.

5) Pengelola Program Kesehatan Kerja dan Olahraga di beberapaKab/Kota

terbagi dua pengelola, dimana pengelola program kesehatankerja di bawah

seksi kesling dan pengelola program kesehatan olahraga di bawah seksi

yankes.

6) Pengelola program Kesehatan Kerja dan Olahraga di Puskesmas belum

semuanya tersosialisasi dengan baik tentang program kesehatan kerja dan

olahraga ,sehingga mulai dari pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan

Kesehatan Kerja dan Olahraga masih berbeda-beda.

7) Pengiriman laporan dari kabupaten/kota sering terlambat, sehingga

menghambat penginputan laporan oleh pengelola program di Provinsi dan

ke Pusat.

48

Analisis Solusi

Adapun alternatif pemecahan yang dapat ditempuh untuk mengatasi

permasalahan Kesehatan Kerja dan Olahraga di Provinsi Maluku meliputi :

1) Perlu adanya koordinasi yang baik antara penngelola program kab/kota

dengan Kemenag Kab/Kota.

2) Sistim pelaporan Program kesehatan kerja dan olahraga lebih

dimaksimalkan baik dari puskesmas ke kabupaten maupun dari

kabupaten ke provinsi dan pusat

3) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan

Kab/Kota dalam rangka pelatihan bagi petugas yang mengelola kegiatan

Kesehatan Kerja dan Olahraga sesuai dengan kebutuhan Kab/kota dan

petugas yang sudah dilatih tidak dipindahtugaskan selama ± 2 tahun.

4) Dinas Kesehatan Kab/kota melakukan bimbingan teknis untuk memantau

pelaporan atau mencari alternatif permasalahan yang terjadi di

puskesmas.

5) Pengelola Program di Kabupaten/Kota perlu melakukan sosialisasi

Kesehatan Kerja dan Olahraga di tingkat Puskesmas.

6) Kab/Kota perlu mengalokasikan dana APBD untuk program kesehatan

kerjadanolahraga.

7) Puskesmas melakukan koordoinasi dan advokasi ke pemerintah Desa

untuk mendapatkan dukungan alokasi dana Desa untuk menunjang

program Kesehatan kerja dan olahraga bagi masyarakat.

49

B . Realisasi Anggaran

Program/kegiatan pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dalam

mendukung pencapaian indikator kinerja bersumber dari dana APBN dan

APBD. Anggaran yang bersumber dari APBN pada Program Kesehatan

Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Maluku sebesar Rp. 8.700.603.000,

dengan realisasi 90,87% dan dana DAK Non Fisik/BOK Provinsi sebesar

Rp. 16.156.406.810.000 dengan realisasi Rp. 11.967.757.665.000 (74.74 %)

dengan rincian sebagao berikuti :

Tabel Realisasi Kegiatan Bidang Kesmas Bersumber Dana APBN

Tahun 2019

No Program/Kegiatan Alokasi Pagu Realisasi %

1

Kesehatan Masyarakat 8.700.603.000 7.907.092.233 90,87

2 Pembinaan Gizi Masyarakat

2.698.084.000 2.439.271.400 90,40

3 Pembinaan Kesehatan Keluarga

1.008.900.000 937.131.880

92,88

4 Promosi Kesehatan dan Perberdayaan Masyarakat

2.714.073.000 2.497.350.400 92,01

5 Penyehatan Lingkungan 826.016.000 678.453.504

82,13

6 Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga

335.563.000 292.904.200

87.28

7

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat

1.117.967.000 1.061.980.000 94,99

50

Tabel 8. Realisasi Dana BOK Provinsi TA 2019

No Program/Kegiatan Alokasi Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

%

1 Perbaikan Gizi

Masyrakat

16.156.406.810.000 11.967.757.665.000 74,74

51

52

Tabel 9. Raelisasi Anggaran Pembinaan Kesehatan Keluarga

No Kegiatan Tujuan Tanggal Pelaksanaan

Target Output

Realisasi Output

Pagu Realisasi %

1. Penguatan AMP terintegrasi surveilens kematian ibu

Meningkat pengetahuan Nakes tentang pelaksanaan AMP terintegrasi dengan Surveilans Kematian Ibu

23 - 25

September

2019

28

Orang

28

Orang

136.810.000 133.775.000 97,78

2. Pemeriksaan Skirining Hipotiroid Kongenital

Terindentifikasi Hipotiroid Kongenital pada bayi baru lahir

Mei – Desember 2019

1000 Sampel

388 sampel

94.650.000

33.071.000 34,94

3. Orientasi MTBS untuk Kabupaten regional 1

Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Nakes dalam tatalaksanak MTBS/MTBSM

21-24 Mei 34 orang 34 orang 194.100.000 193.364.000 99,62

4. Pertemuan Pembentukan Sekolah sehat

Terbentuknya Sekolah Sehat di Kab/Kota

25-26 April

2019

17 orang 17 orang 29.700.000 29.700.000 100

5. Pelatihan Pelayanan Kesehatan Lansia dan Geriatri untuk Petugas Puskesmas

Meningkatkan pengetahuan dan Ketrampilan Nakes dalam memberikan Yankes Lansia dan Geriatri

21 – 24 Mei

2019

46

Orang

46 orang 268.440.000 267.221.000 99,54

53

6. Orientasi Teknis Program Kesehatan Keluarga

Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Pengelola Program tentang teknis Teknis Program Kesga dan adanya persamaan persepsi tentang pelaksanaan Indikator Program Kesga

23 - 25

September

2019

12 orang 12 orang 59.700.000 58.500.000 97,98

7. Koordinasi LP/LS Kesehatan Keluarga

Adanya kerjasama dan dukungan LP/LS dalam pelaksanaan Program Kesga

28 – 30 Oktober 2019

40

Orang

40

Orang

176.000.000 172.000.000 97,72

8. Monev dalam Peningkatan Kesga

untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Program kesga di kab/kota, mensingkronisasikan data capaian program, mengidentifikasi masalah dan hambatan dalam pelaksanaan program serta pemecahan masalah untuk pencapaian target program kesga.

Agustus –

November

2019

10

Kab/Kota

10

Kab/Kota

49.500.000 49.500.000 100

Pembinaan Kesga

TOTAL 1.008.900.000 937.131.880 92,88

54

Tabel 10. Realisasi Anggaran Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat

No Kegiatan Tujuan Tanggal Pelaksanaan

Target Output

Realisasi Output

Pagu Realisasi %

1. Monitoring pemberian suplementasi gizi ibu hamil dan balita

Untuk mendapatkan data cakupan program gizi ,distribusi suplementasi obat gizi dan PMT yang akurat sebagai bahan perencanaan dan evaluasi terhadap program dan tersedianya informasi keadaan gizi untuk megatasi masalah gizi di provinsi maluku.

Agustus – November 2019

11 Kab/ Kota

11 Kab/ Kota

100.000.000 98.944.400 98,9

2 0rientasi asuhan gizi puskesmas tahun 2019

Peserta mampu memberikan Asuhan Gizi di puskesmas

19 - 22 November

38 orang

38 orang 197.502.000 186.202.000 94,27

Pelatihan pemberian makan pada anak (PMBA) untuk puskesmas di kabupaten/kota prioritas stanting

Untuk pengetahuan dan ketrampilan teknis Nakes tentang praktek pemberian makan pada bayi dan anak dengan menggunakan media komunikasidan alat bantu konseling secara efektif

12-16 desember

26

orang

26 orang 217.198.000 217.198.000 100

55

4. Pertemuan pemutakhiran data surveilans gizi di provinsi maluku tahun 2019

Peserta mampu mengoprasionalkan aplikasi pencatatan dan pelaporan gizi (e-PPGBM) sebagai alat bantu pelakasanaan surveilens gizi dan updating dan validasi data surveilens gizi

Tahap I 26-28 maret Tahap II 6-4 april Tahap III 25-27 april

223 org 223 orang

1.649.514.000 1.435.227.600 87

5. Pertemuan desiminasi informasi gizi dalam upaya percepatan penurunan stunting di maluku tahun 2019

Meningkatkan pemahaman peserta terkait kebijakan pemerintah terkait penanggulangan stunting tahun 2020,mendesimninasikan informasi terkait status gizi balita di Maluku dan mendapatkan rencana kerja dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan stunting dari masing masing program dan Lintas sektor

18-30 Oktober

40 orang

40 orang 174.239.000 174.239.000 100

6. Sosialisa pencegahan Stunting dan pengukuhan duta parenting provinsi

Tersosialisasinya program pencegahan stunting dan pengukuhan duta parenting

3 Juli 500 orang

500 orang

226.535.000 222.200.000 99,79

56

7. Pertemuan teknis gizi di pusat

- ad

Juli - November

3 orang 3 orang 93.612.000 67.726.900 72,34

8. Konsultasi pusat/konsolidasi/peningkatan SDM

Untuk Konsultasi

program

Juni – November

3 orang 3 orang 39.484.000 37.027.900 93,7

Total 2.698.084.000 2.439.271.400 90,40

Tabel 11 Realisasi Program Perbaika Gizi Masyarakat bersumber Dana DAK Non Fisik/BOK Provinsi 2019

No Kegiatan Tujuan Tanggal Pelaksanaan

Target Output

Realisasi Output

Pagu Realisasi %

1. Pengadaan Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil

Pemenuhan Gizi ibu hamil untuk mencegah KEK

Juni –Agustus 2019

15.412.170.750.000 11.779.723.065.000 76,43

2 Monev Percepatan Penurunan Stunting dan Gizi Buruk

Mengevaluasi Pelaksanaan Program Percepatan penurunan stunting di kabupaten/Desa Lokus

Desember 3 Kab 2 Kab 744.236.060.000 188.034.000.000 25.26

TOTAL 16.156.406.810.000 11.967.757.665.000 74,74

57

Tabel 12. Realisasi Keuangan kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

NO

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN STRATEGI TARGET/SASARAN REALISASI ALOKASI REALISASI

%

OUTPUT OUTPUT KEUANGAN KEUANGAN

1 Penyusunan Rencana Operasional dengan LS Terkait Dukungan Germas di Kab/Kota

27 orang 2 Kab/Kota 25 orang di Tual, 65.579.000 54.218.000 83

2 Forum Koordinasi Dengan LS Terkait Pelaksanaan Germas di Kab/Kota

27 orang 2 Kab/Kota 26 orang di Kota Tual,

65.750.000 63.115.000 96

3 Pembinaan Teknis Provinsi Ke Kab/Kota

23 orang di 11 Kab/Kota

23 orang 89.710.000 82.206.200 92

4 Koordinasi dalam Rangka Penggerakan Masyarakat

29 orang di 2 Kab/Kota

27 Orang di Tual, 39 orang di Aru

68.050.000 64.800.000 95

5 Konsultasi Ke Pusat/Konsolidasi/Peningkatan SDM

2 orang 2 orang 20.542.000 20.456.000 100

6 Advokasi untuk mendorongkebijakan Prioritas Pemanfaatan Dana Desa untuk Kesehatan di Kab Tahun 2020

24 orang 2 Kab/Kota 21 orang di Malteng, 23 orang di Aru

57.310.000 53.665.000 94

7 Sosialisasi Prioritas Pemanfaatan Dana Desa untuk Kesehatan Tahun 2019

23 orang 2 Kab/Kota 20 orang di Malteng, 56.776.000 48.121.000 85

8 Implementasi ModeI Intervensi Promkes

30 orang Kota Ambon, 28 Maluku Tenggara

30 orang di Kota Ambon, 16 orang di Malra

55.742.000 48.733.200 87

9 Penyebarluasan Informasi Kesehatan Melalui Media Luar Ruang di Provinsi

12 PT 12 PT 322.000.000 316.367.000 87

10 Penyebarluasan Informasi Kesehatan Melalui MediaLuar Ruang di Kab/Kota

40 PT (5 Tema) 20 PT (5 Tema) 52.000.000 18.045.000 35

58

11 Penyebarluasan Informasi Melalui Media Elektronik

7800 Kali dan 2 PT

7800 kali dan 2 PT

358.140.000 336.400.000

94

12 Melaksanakan dan Partisipasi dalam Pameran

16 PT, 8 KL dan 80 orang

16 PT, 7 KL dan 80 orang

104.400.000 80.832.000 77

13 Penggerakan Masyarakat 1 2 PT, 1275 OK dan 37.991 LBR

1 2 PT, 1275 OK dan 37.991 LBR

988.114.000 926.979.000 94

14 Melakukan Advokasi untuk Mendorong Kebijakan PHBS di Kab/Kota

28 orang 3 Kab/Kota 27 orang di Aru, 22 orang di MBD

99.472.000 93.852.000 94

15 Penggalangan Organisasi Masyarakat untuk Mendorong Kesehatan di Kab/Kota

20 orang 2 Kab/Kota 16 orang di SBT, 20 orang di Aru

56.660.000 49.726.000 88

16 Penggalangan Dunia Usaha untuk Mendukung Kesehatan di Kab/Kota

20 orang 2 Kab/Kota 12 orang di SBT, 10 orang di Aru

56.660.000 49.891.000 88

17 Dukungan Pelaksanaan Strategis Promkes

1 PT 35 orang 50.880.000 50.880.000 100

18 Rapat Koordinasi Pokjanal Posyandu Tingkat Provinsi

20 orang Provinsi 20 orang 17.928.000 17.928.000 100

19 Rapat Koordinasi Pokjanal Posyandu Tingkat Kab/Kota

20 orang 2 Kab/Kota 14 orang diKota Tual,20 orang Aru

55.600.000 5.650.000 10

20 Rapat Berkala SBH di Provinsi 20 orang Provinsi 20 orang 17.790.000 17.085.000 96

21 Rapat Koordinasi SBH Tingkat Kab/Kota

20 orang 2 Kab/Kota 20 orang di Aru, 55.600.000 52.400.000 94

TOTAL

2.714.703.000 2.451.349.400 90

59

Tabel 13. Realisasi Output Kegiatan Kesehatan Lingkungan 2019.

NO

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/ TARGET OUTPUT

REALISASI ALOKASI REALISASI

% STRATEGI OUTPUT (Rp)

KEUANGAN (Rp)

Pembinaan Kesehatan Lingkungan

1 Praktek Implementasi Pasar Sehat di Kabupaten

28 orang, 2 kab

28 orang, 2 kab . 50.520.000.- 42.154.600,-

83,44

2 Oreintasi Pengawasan Internal Seluruh Pelaku Masyarakat, SD, SMP/Sederajat

50 orang 49 0rang 190.013.000.- 167.859.000,-

88,34

3 Rapat Persiapan

10 orang Tidak dilaksanakan 1.660.000,- 0,-

0

4 Monev Kesling

9 Kab/Kota 8 Kab/Kota 35.060.000,- 29.575.100,-

84,35

5 Peningkatan Kualitas Kesling Dalam Rangka Pencapaian indikator Kesling

23 orang 22 orang 105.888.000.- 102.760.000,-

97,04

6 Implementasi5 Pilar STBM

32 orang 32 orang 126.443.000,- 121.343.000,-

74,55

7 Honor Koordinator STBM Provinsi 1 orang x 12

bulan 1 orang x 12 bulan

31.248.000,- 26.407.304,- 84,50

8 Rapat Koordinasi Kesling Di Provinsi 18 orang Tidak dilaksanakan 17.550.000,- 0,- 0

9 Pendampingan Intervensi Kesling dalam Peningkatn Kualitas Kesling

8 Kabupaten

8 kabupaten 74.720.000,- 66.912.500,-

89,55

10 Oreintasi Limbah Medis fasyankes

33 orang 31 orang Rp.

136.843.000,- Rp121.442.000,-

88,74

11 Penguatan Forum KKS tingkat Kab/Kota 22 orang - Rp. 56.071.000,- Rp. 0,- 0

60

Tabel 14. Realisasi Anggaran Kegiatan Program Kesehatan Kerja dan Olahraga.

NO PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN/ TARGET REALISASI ALOKASI REALISASI %

STRATEGI OUTPUT OUTPUT KEUANGAN

(Rp)

Pembinaaan Kesehatan Kerja Dan Olahraga

1 Pengukuran Kebugaran Jasmani Calon Jemaah Haji

806 0rang 505 0rang 63.260.000 39.825.000 62,16

2 Pertemuan Koordinasi Kesehatan Olahraga bagi Anak Sekolah di Provinsi

28 0rang 28 0rang 137.867.000

118.650.000 86,06

3 Orientasi Kesehatan kerja dan olahraga di Regional II (Kab.Malra dan Kota Tual)

28 orang 28 orang 73.980.000 73.973.200 99,99

4 Penyediaan Buku / Media KIE Kesehatan Kerja dan Olahraga

- - 14.456.000 14.456.000 100

5 Bimtek GP2SP di Kab. Maluku Tengah 1 perusahaan

1 perusahaan

46.000.000 46.000.000 100

Total Realisasi

335.563.000 292.904.200 87,28

61

BAB IV

KESIMPULAN

1. Pencapaian Indikator kinerja (IK) Bidang Kesehatan Masyarakat di Provinsi Maluku

Tahun 2019 sebagai berikuti :

a. Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 114/100.000 kelahiran hidup dari target

127/100000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 5/1000 KH

dari target 21/1000 KH

b. Prevalensi Balita berdasarkan data e-PPBGM yang dilakukan di 11 Kabupaten/

Kota mencapai 18,4 % (data baru terinput 49,34 %)

c. Persentasi Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) dengan capaian

50.81% dari target 40%, bila bandingkan dengan target kinerja telah tercapai..

d. Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) berdasarkan laporan Rutin dari

Kabupaten/Kota dengan capaian sebesar 15,3,% dari target 18,2%.

e. Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1) dengan capaian sebesar 71,08%

dari target 65%. Bila dibandingkan dengan target telah tercapai

f. Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan dari target 3 kabupaten telah

mencapai target 3 kabupaten (100%)

g. Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan PHBS 72,73% dari target

85%, bila dibandingkan dengan target belum tercapai

h. Jumlah Desa Melaksanakan STBM sebanyak 691 dengan target 600 desa STBM

pada tahun 2019, bila di bandingkan dengan target telah tercapai

2. Pencapaian Indikator tersebut dilaksanakan di tingkat Puskesmas, di mana Pusat dan

Provinsi berperan untuk memastikan indikator tersebut berjalan sebagaimana

mestinya melalui dukungan dari tahap perencanaan berdasarkan pelaksanaan

(sosialisasi, orientasi, refreshing) dan monitoring evluasi sekaligus pembiayaan.

3. Untuk analisa penghambat, beberapa point yang perlu digarisbawahi adalah belum

adanya sistem pencatatan dan pelaporan terintegrasi satu pintu dan masih berjalan

berdasarkan program masing-masing, selain itu adanya perubahan perangkat

62

organisasi dan tata kelola pada kab/kota berakibat pengelola program perlu belajar

memahami kembali tiap indikator tersebut.

4. Alternatif solusi yang dapat diberikan, antara lain memaksimalkan pembinaan

penyelenggaraan program dan terfokus pada daerah sasaran serta seluruh pengelola

kesehatan di daerah dalam percepatan pencapaian target indikator program serta

memaksimalkan komunikasi aktif baik melalui media elektronik maupun surat

menyurat kepada seluruh Kabupaten/Kota dalam rangka implementasi serta

monitoring evaluasi data dan pelaporan tepat waktu.

5. Pada tahun 2019, Anggaran Program Kesmas yang bersumber dari dana Dekon

(APBN) sebesar Rp. 8.700.603.000,- dengan realisasi anggaran telah mencapai Rp.

7.907.092.233 (90,87%). dimana telah mencapai target dan untuk dana DAK Non

Fisik/BOK Provinsi Rp 16.156.406.810.000 terialisasi Rp. 11.967.757.665.000

sebesar . 74,74%

6. Bila dibandingkan dengan kinerja program yang di presentasikan melalui pencapaian

Indikator Kinerja masih ada yang belum mencapai target.

7. Dalam pencapaian indikator kinerja program kesehatan masyarakat berbagai

tantangan/kendala yang menyebabkan pencapaian belum mencapai target, namun

dengan tantangan tersebut bisa menjadi peluang dan sebagai kekuatan untuk

meningkatkan kinerja bidang dalam mencapai target.

9. Pelaksanaan kegiatan untuk mencapaian target indikator tersebut berada di level

Puskesmas dan Kabupaten/Kota, sehingga membutuhkan koordinasi dan sosialisasi

program yang komprehensif, berkesinambungan antara pengelola program di pusat dan

di daerah serta komitmen yang tinggi dari pengelola program serta lintas sektor dalam

mendukung keberhasilan program Kesehatan Masyarakat.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

dr. Rosdiana Perau, M.Kes NIP. 19680314 200012 2 002

63

64