LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2020 BAGIAN …

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2020

BAGIAN ANGGARAN 067

AUDITED

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH

TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang

mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan

Tahun 2020 Audited Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi adalah

salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan

laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,

Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020 Audited mengacu pada Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah

pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan Tahun 2020

Audited ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu

menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan Tahun 2020 Audited ini dapat memberikan informasi

yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk

meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan

negara pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Disamping itu, Laporan Keuangan Tahun 2020 Audited ini juga dimaksudkan untuk

memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha

untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jakarta, April 2021

Sekretaris Jenderal

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi

Taufik Madjid, S.Sos, M.Si

NIP 19710701 199903 1 013

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i Daftar Isi ii Daftar Tabel iii i

Daftar Isi ii

Pernyataan Tanggung Jawab iii

Ringkasan 1

Laporan Realisasi Anggaran 3 3

Neraca 4 4

Laporan Operasional 5

Laporan Perubahan Ekuitas 6

Catatan atas Laporan Keuangan 5 7

A. Penjelasan Umum 7

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 27

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca 55

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional 126

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 149

F. Pengungkapan Penting Lainnya 165

Lampiran dan Daftar 248

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020

Catatan atas Laporan Keuangan - 1 -

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Tahun 2020 Audited telah disusun dan disajikan sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang

sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran

dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan

Belanja selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2020 adalah berupa Pendapatan

Negara Bukan Pajak sebesar Rp28.534.612.860,00. Realisasi Belanja per 31

Desember 2020 adalah sebesar Rp2.451.244.317.401,00 atau mencapai 95,57%

dari alokasi anggaran sebesar Rp2.564.755.594.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan

ekuitas per 31 Desember 2020. Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan

disajikan sebesar Rp2.756.309.178.116,00 yang terdiri dari: Aset Lancar

sebesar Rp51.861.532.791,00; Aset Tetap (netto) sebesar

Rp1.997.934.495.703,00; Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar

Rp32.714.287,00; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp706.480.435.335,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas, masing-masing sebesar Rp17.258.336.442,00;

dan Rp2.739.050.841.674,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban,

surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional,

surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO,

yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode

sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.259.876.614,00

sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar

Rp2.852.416.731.100,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional



senilai Rp2.851.156.854.486,00. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit

sebelum Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp197.657.522.567,00

dan Rp3.048.814.377.053,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar

Rp3.048.814.377.053,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan

ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas

pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp3.438.288.220.906,00.

ditambah Defisit-LO sebesar Rp3.048.814.377.053,00, ditambah dengan

koreksi-koreksi sebesar (Rp81.705.669.944,00) dan transaksi antar entitas

senilai total Rp2.431.282.667.765,00 sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31

Desember 2020 adalah senilai Rp2.739.050.841.674,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang

penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan

dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan

Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi

yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta

pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang

wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir

sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan

basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan

Ekuitas untuk 31 Desember 2020 disusun dan disajikan dengan menggunakan

basis akrual.



A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun

2015, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan

kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa,

percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi

untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan

pemerintahan negara.

Fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi, yakni:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di

bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan,

pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah

tertentu, pembangunan daerah tertinggal, penyiapan,

pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan

transmigrasi;

2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian

dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi

dilingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi;

3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi

tanggung jawabnya;

4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi;

5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas

pelaksanaan urusan Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

6. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



dan pelatihan, serta pengelolaan informasi di bidang

pembangunan desa dan kawasan perdesaan,

pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah

tertentu, pembangunan daerah tertinggal, dan

transmigrasi;

7. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada

seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.


Transmigrasi merupakan penggabungan dari Ditjen

Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Ditjen

Pengembangan Daerah Tertentu (PDTu) Eks-Kementerian

Pembangunan Daerah Tertinggal, Ditjen PPMD dan Ditjen PKP

dari Kementerian Dalam Negeri, serta Ditjen Penyiapan

Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi

(PKP2Trans), Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi

(PKT), dan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan

dan Pelatihan, serta Informasi dari Kementerian Tenaga Kerja

dan Transmigrasi.

Untuk mewujudkan NAWACITA, khususnya Cita ke-3 yaitu:

“Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat

Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”,

terdapat 11 (sebelas) target kinerja prioritas pembangunan

tahun 2020 sampai dengan 2024 Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yaitu:

a. Perkembangan status pembangunan desa menjadi desa

mandiri sebanyak 10.559 desa, desa berkembang sebanyak

59.879 desa, serta desa tertinggal sebanyak 3.232 desa.

b. Penurunan angka kemiskinan desa 9,9 persen

c. Jumlah revitalisasi Bumdes berdasarkan status

- Bumdes berkembang 10.000 Bumdes

- Bundes maju 1.800 Bumdes

d. Jumlah revitalisasi Bumdes Bersama berdasarkan status:

- Bumdes Bersama berkembang 300 Bumdesma



- Bumdes Bersama maju 200 Bumdesma

e. Jumlah daerah tertinggal sebanyak 37 kabupaten

f. Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal sebesar

23,5-24 persen.

g. Rata-rata IPM di daerah tertinggal sebesar 62,2-62,7.

h. Rata-rata indeks perkembangan 60 kawasan perdesaan

prioritas nasional sebesar 58,70.

i. Rata-rata nilai indeks perkembangan 52 kawasan

transmigrasi yang direvitalisasi sebesar 57,50.

Selama Periode Tahun Anggaran 2020, output strategis yang

telah dicapai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi adalah sebagai berikut:

A. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan

1. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa

Pagu Realisasi Penyerapan Target Vol Realisasi Vol Persentase Realisasi

Anggaran Anggaran Anggaran Keluaran Keluaran Volume Keluaran

1002. Pendampingan pada 74.957

Desa (Orang)1.640.252.691.000 1.622.171.645.829 98,90 72080 70048 97,18

2005. Pengendalian Penggunaan Dana

Desa (Provinsi)713.988.000 678.334.996 95,01 1 1 100,00

3007. Peningkatan Kapasitas dan Tata

Kelola Pendampingan Desa (Provinsi)30.000.000.000 3.877.740.500 12,93 33 33 100,00

4

009. Pemberdayaan Masyarakat Desa

/ Adat untuk mendapatkan akses

pelayanan sosial dasar (Desa)

530.436.000 496.276.197 93,56 1 1 100,00

1

011. Pelaksanaan Konvergensi

Pencegahan Stunting di Desa

(Kabupaten)

1.382.440.000 1.359.318.264 98,33 1 1 100,00

2015. Penguatan Pemerintahan dan

Pembangunan Desa (P3PD) (Desa)20.000.000.000 6.650.130.992 33,25 80 80 100,00

1

006. Pemberdayaan Masyarakat pada

Lokasi-Lokasi Perhutanan Sosial

(Desa)

691.368.000 640.755.548 92,68 1 1 100,00

2008. Transformasi Ekonomi Kampung

Terpadu (TEKAD) (Provinsi)10.108.894.000 4.174.060.055 41,29 10 5,5 55,00

3

001. Usaha Ekonomi Desa yang

dikembangkan yang terintegrasi

dengan BUMDes (Desa)

846.882.000 778.817.604 91,96 1 1 100,00

1

004. Bumdes yang dikembangkan

Untuk Mendukung Produk Unggulan

Desa (Desa)

8.603.390.000 8.597.693.347 99,93 1 1 100,00

2

001. Pranata Adat Yang Ditingkatkan

Perannya Dalam Penanganan Konflik

Sosial (Kelompok)

276.314.000 276.310.800 100,00 1 1 100,00

5482. Pemberdayaan Masyarakat Desa

5483. Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar

5485. Peningkatan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

5486. Pengembangan Usaha Ekonomi Desa

No. Output

2. Program Pengembangan Daerah Tertentu



1

001. Pranata Adat Yang

Ditingkatkan Perannya Dalam

Penanganan Konflik Sosial

276.314.000 276.310.800 100,00 50 50 100,00

5498. Penanganan Daerah Pasca Konflik

No. Output

3. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan

Permukiman Transmigrasi



1

Luasan Tanah Satuan Permukiman

Transmigrasi yang difasilitasi sampai

terbitnya SK HPL

655.177.000 638.047.000 97,39 5000 6724,60 134,49

No. Output

5508. Penyediaan Tanah Transmigrasi



4. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan

Transmigrasi



1

Bidang Tanah yang Difasilitasi

Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas

Tanah Transmigran

5.823.651.000 5.588.210.476 95,96 34828 20529,17 58,94

No. Output

5508. Penyediaan Tanah Transmigrasi

B. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah


Desa



1

002. Pengembangan Sumber Daya

Air Minum Berkelanjutan Berbasis

Masyarakat (Provinsi)

8.772.448.000 2.170.972.358 24,75 33 8 24,24

No. Output

5485. Peningkatan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

2. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan



1

002. Prasarana dan Sarana

Pelayanan Dasar Kawasan

Perdesaan yang

dibangun/Dikembangkan (Kawasan

Perdesaan)

239.390.000 230.527.900 96,30 3 3 100,00

No. Output

5490. Pengembangan Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan




1

002. Sarana dan Prasarana Air

Bersih yang dibangun di Daerah

Perbatasan (Unit)

82.617.000 82.125.100 99,40 5,00 5,00 100,00

2

003. Jalan Strategis Desa yang

ditingkatan Di Daerah Perbatasan

(KM)

265.354.000 256.959.936 96,84 10,5 10,50 100,00

1

003. Sarana Air Bersih Yang

dibangun di Pulau Kecil dan Terluar

(Unit)

115.538.000 115.537.687 100,00 2,00 2,00 100,00

No. Output

5495. Pengembangan Daerah Perbatasan

5497. Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar

4. Program Pembangunan Daerah Tertinggal



1

001. RAN PPDT yang

disusun dan

ditetapkan (dokumen)

370.428.000 369.417.233 99,73 2,00 2,00 100,00

1

005. Jalan Desa

Strategis yang

dibangun/ditingkatkan

di Daerah Tertinggal

(Kilometer)

107.808.000 107.795.211 99,99 1,00 1,00 100,00

2

008. Sarana dan

Prasarana Air Bersih

Yang Dibangun (Unit)

418.000.000 418.000.000 100,00 1,00 1,00 100,00

No. Output

5500. Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal

5503. Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal

5. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan

Permukiman Transmigrasi



1

001. Satuan Permukiman

yang Dibangun dan

Fungsional di Kawasan

Transmigrasi Prioritas (SP)

47.485.343.000 46.615.029.060 98,17 20,00 27,23 136,15

No. Output

5507. Pembangunan Permukiman Transmigrasi




Transmigrasi



1

010. Kawasan

Transmigrasi Prioritas

yang Sarana dan

Prasarananya

dikembangkan dan

fungsional (Kawasan)

5.731.257.000 5.710.641.018 99,64 7,00 6,97 99,57

No. Output

5512. Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi

7. Program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan

Pelatihan, serta Informasi



1

003. Rekomendasi Hasil

Penelitian Dalam

Pengembangan Smart

Village Untuk

Pembangunan Desa

Partisipatif (Kajian)

15.000.000.000 1.627.014.592 10,85 1,00 1,00 100,00

1

002. Platform digital

pengembangan kapasitas

masyarakat desa

(Akademi Desa 4.0)

(Dokumen)

10.878.000.000 3.855.444.523 35,44 1,00 1,00 100,00

No. Output

5476. Penelitian dan Pengembangan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi

5478. Penyiapan Bahan Pelatihan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

C. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan

Kerja


Desa



1

007. Fasilitasi

Pembangunan Sarana

dan Prasarana Desa

(Desa)

1.703.990.000 1.696.743.596 99,57 1,00 1,00 100,00

No. Output

5484. Pembangunan Sarana Prasarana Desa




1

001. BUM Desa Bersama

yang Ditingkatkan Kapasitas

dan Sarana, Pemasaran serta

Permodalannya (BUM Desa

Bersama)

792.112.000 792.093.900 100,00 60,00 60,00 100,00

1

001. Prasarana dan Sarana

Ekonomi Kawasan Perdesaan

yang

dibangun/dikembangkan

(Kawasan Perdesaan)

1.082.176.000 1.078.591.672 99,67 4,00 4,00 100,00

1

003. Kawasan Perdesaan

yang potensi pariwisatanya

dikembangkan secara

terpadu berbasis lingkungan

hidup berkelanjutan

(Kawasan Perdesaan)

9.980.000 9.755.900 97,75 1,00 1,00 100,00

1

002. Kawasan Perdesaan

yang melakukan Kerjasama

dan Kemitraan dalam rangka

pengembangan PRUKADES

(Kawasan Perdesaan)

665.287.000 658.919.528 99,04 3,00 4,00 133,33

5492. Peningkatan Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas

No. Output

5489. Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan

5490. Pengembangan Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan

5491. Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan






1

005. Potensi Sumber

Daya Yang

Dikembangkan di

Daerah Pulau Kecil

dan Terluar

(Kabupaten)

360.069.000 339.007.432 94,15 13,00 13,00 100,00

No. Output


4. Program Pembangunan Daerah Tertinggal



1

007. Tenaga Kerja yang

Ditingkatkan

Kapasitasnya (Orang)

421.489.000 347.835.250 82,53 480,00 740,00 154,17

1

003. Objek Wisata

Daerah Tertinggal Yang

Dikembangkan

(Kabupaten)

1.407.979.000 1.407.970.492 100,00 3,00 3,00 100,00

1

002. Bantuan

Peningkatan Nilai

Tambah Prukades di

Daerah Tertinggal

(Kabupaten)

532.158.000 532.157.238 100,00 1,00 1,00 100,00

No. Output

5501. Pengembangan Sumber Daya Manusia di Daerah Tertinggal

5502. Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal

5504. Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah tertinggal

D. Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup




1

002. Kawasan

Perdesaan yang

memiliki Potensi

Sumber Daya Alam

Unggulan yang

dikembangkan dan

dikelola dengan

pendekatan

kewilayahan

(Kawasan

Perdesaan)

228.860.000 227.254.302 99,30 5,00 5,00 100,00

No. Output





1

006. Sarana Prasarana

Produksi dan Pasca

Panen yang

Disediakan di Daerah

Tertinggal Rawan

Pangan (Kabupaten)

258.648.000 257.732.500 99,65 2,00 2,00 100,00

2

007. Embung Dan

Bangunan Air Lainnya

yang dibangun di

Daerah Tertinggal

Rawan Pangan (Unit)

296.214.000 294.085.968 99,28 2,00 2,00 100,00

3

008. Gudang Pangan

Lokal dan Lantai

Jemur yang dibangun

di Daerah Tertinggal

Rawan Pangan (Unit)

40.000.000 39.905.300 99,76 2,00 2,00 100,00

1

006. Kabupaten

Tertinggal di

Perbatasan yang

dikembangkan Potensi

Sumberdayanya

(Kabupaten)

6.000.000 6.000.000 100,00 5,00 5,00 100,00

1

007. Masyarakat Dan

Aparatur Pemda Yang

Ditingkatkan

Kapasitasnya Dalam

Penanggulangan

Bencana di Daerah

Tertinggal (Orang)

176.731.000 171.611.400 97,10 640,00 640,01 100,00

No. Output

5494. Penanganan Daerah Rawan Pangan

5495. Pengembangan Daerah Perbatasan

5496. Penanganan Daerah Rawan Bencana




Transmigrasi



1

006. Kawasan

Transmigrasi Prioritas

yang Dikembangkan

Ekonominya (Kawasan)

16.425.177.000 16.352.229.773 99,56 49,00 52,99 108,14

No. Output

5513. Pengembangan Usaha Transmigrasi

Sebagai entitas pelaporan Unit Akuntansi Pengguna

Anggaran (UAPA) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan gabungan dari

beberapa entitas pelaporan Unit Akuntansi Pembantu

Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-EI), yaitu:

KODE

SATKER NAMA SATKER

067 02 Inspektorat Jenderal

067 03 Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

067 04 Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan

067 05 Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu

067 06 Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal

067 07 Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi

067 08 Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi

067 09 Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, serta Informasi

067 10 Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi terdiri dari 9 UKE 1

dengan jumlah satker berdasarkan aplikasi e-Rekon adalah

sebanyak 144 Satker yang merupakan satker aktif dengan

rincian sebagai berikut:

No Kode E1 Nama UKE 1 Total Satker

1 06702 Inspektorat Jenderal 1

2 06703 Ditjen PPMD 34

3 06704 Ditjen PKP 1

4 06705 Ditjen PDTu 1

5 06706 Ditjen PDT 1

6 06707 Ditjen PKP2Trans 55

7 06708 Ditjen PKTrans 39

8 06709 Balilatfo 11

9 06710 Setjen KDPDTT 1

Total 144

Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

mengalami perubahan berdasarkan Permendesa Nomor 15

Tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi, sehingga pada Tahun Anggaran

2021, SOTK sudah berdasarkan aturan yang baru dengan

perubahan dijelaskan pada tabel berikut:

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 Audited ini

merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan

yang dikelola oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi. Laporan Keuangan ini

dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu

serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi

mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan

pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan

dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual

(SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi

Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk

menghasilkan Laporan Keuangan Entitas yang terdiri dari

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional,

dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN

adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap,

persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan



Laporan Operasional serta laporan barang milik negara serta

laporan manajerial lainnya.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Desa,

PDT dan Transmigrasi Tahun 2020 Audited berpedoman pada

Peraturan Menteri Keuangan 222/PMK.05/2016 tentang

perubahan atas PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penyampaian LKKL, Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

pada Pemerintah Pusat. Penyusunan Laporan Keuangan

tingkat Satker menggunakan Aplikasi SAIBA yang

selanjutnya melakukan upload dari Aplikasi SAIBA ke

Aplikasi e-Rekon-LK, Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat

Eselon I dan Tingkat Kementerian disusun dengan

mengunduh dari Aplikasi e-rekon-LK Satker.

Mulai tahun 2016 sesuai Surat Dirjen Perbendaharaan

Nomor S-5568/PB/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang

Pedoman Rekonsiliasi tidak lagi dilakukan proses

Rekonsiliasi antara UAPA dengan Direktorat Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan. Proses rekonsiliasi hanya dilakukan

oleh satker dengan KPPN setempat.

Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor: S-

308/PB/2020 tanggal 09 April 2020 tentang penegasan

Biaya/Belanja yang dapat dibebankan pada DIPA satker

dalam masa darurat Covid-19.


369/PB/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Pemutakhiran

Akun dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19.


947/PB/2021 tanggal 30 Desember 2020 tentang Jadwal

Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan

Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2020



Audited serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir

Tahun. Selanjutnya dalam rangka pengungkapan dan

penyajian atas dampak dan penanganan Pandemi Covid-19

dapat mengikuti Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan

Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 29.


5/PB/PB.6/2021 tanggal 02 Februari 2021 tentang Rilis

Update Aplikasi dan Referensi Persediaan, SIMAK BMN, dan

SAIBA Versi 20.2.0 dalam rangka Penyusunan LKKL Tahun

2020.


7/PB/PB.6/2021 tanggal 02 Februari 2021 tentang Rilis

Update Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN Versi 20.2.1

dalam rangka Penyusunan LKKL Tahun 2020.

Basis

Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi


Transmigrasi menerapkan basis akrual dalam penyusunan

dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan

Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan

penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah

basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan

peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi,

tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau

dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang

mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada

saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk

mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan



keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah

dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya

ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan

untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar

nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah

untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata

uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing

dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang

rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020

Audited telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip,

dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-

praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan

dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan

keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan

oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi. Di samping itu, dalam penyusunannya telah

diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat

di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan

dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

• Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada

Kas Umum Negara (KUN).

• Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan



azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan

bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran).

• Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber

pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

• Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas

pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu

adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara

khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal adalah sebagai

berikut:

o Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah

pelatihan selesai dilaksanakan

o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara

proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.

o Pendapatan Denda diakui pada saat

dikeluarkannya surat keputusan denda atau

dokumen lain yang dipersamakan.

• Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan

azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan

bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran).

• Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber

pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

• Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari

KUN.

• Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran,

pengakuan belanja terjadi pada saat

pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut

disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara (KPPN).

• Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis



belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan

organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam

Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

• Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban;

terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan

manfaat ekonomi atau potensi jasa.

• Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis

belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan

organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset

Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

• Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai

nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di

neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada

tanggal neraca.

• Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat

berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan

investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai

nominal.

• Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai

berikut:

a). Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendahara

an/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang

didukung dengan Surat Keterangan Tanggung

Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat

keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b). Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila

terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan

didukung dengan naskah perjanjian yang



menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta

jumlahnya bisa diukur dengan andal.

Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat

direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan

dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih.

Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang

yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya

penagihan yang dilakukan pemerintah. Adapun

perhitungan penyisihannya sesuai dengan PMK Nomor

69/PMK.06/2014 Tentang Penentuan Kualitas Piutang

Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada

Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum

Negara dan PMK Nomor 207/PMK.06/2019 Tentang

Perubahan atas PMK Nomor 69/PMK.06/2014 Tentang

Penentuan Kualitas Piutang Pembentukan Penyisihan

Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian

Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara adalah

sebagai berikut:

Kualitas Piutang

Uraian Penyisihan

Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d.

tanggal jatuh tempo 0,5%

Kurang

Lancar

Satu bulan terhitung sejak tanggal

Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan

pelunasan

10%

Diragukan Satu bulan terhitung sejak tanggal

Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan

pelunasan

50%

Macet

1. Satu bulan terhitung sejak tanggal

Surat Tagihan Ketiga tidak

dilakukan pelunasan

100% 2. Piutang telah diserahkan kepada

Panitia Urusan Piutang

Negara/DJKN

• Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan

Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh

tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca

disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian

Lancar TPA.

• Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi



fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

▪ harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan

pembelian;

▪ harga standar apabila diperoleh dengan

memproduksi sendiri;

▪ harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila

diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

• Aset tetap meliputi seluruh aset berwujud yang

dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk

kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat

lebih dari 1 (satu) tahun.

• Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan

atau harga wajar.

• Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan

minimum kapitalisasi sebagai berikut:

a. Pengeluaran untuk per satuan Peralatan dan Mesin

dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan

atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang

nilainya sama dengan atau lebih dari

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan

nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas,

diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran

untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap

lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang

bercorak kesenian.

• Pada Tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan

penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017

tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah

dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan

Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi



dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung

dan Bangunan serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa

Jalan, Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian

Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara

yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.

Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah

aset tetap pada Kementerian Negara/Lembaga yang

sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan

penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan

pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau

pendekatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian

Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi

anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan

penilaian kembali dilakukan dengan survei lapangan

untuk objek penilaian berupa berupa Tanah dan tanpa

survei lapangan untuk objek penilaian kembali selain

Tanah.

• Pada tahun 2019, atas hasil penilaian kembali tahun

2017 dan 2018 terdapat perbaikan/koreksi yang

dilakukan untuk penyempurnaan hasil penilaian

kembali agar diperoleh nilai Aset Tetap yang lebih

akurat, andal, dan wajar.

• Berdasarkan Surat Anggota BPK Nomor 50/S/IV-

XV/01/2020 tanggal 6 Januari 2020 hal Tanggapan atas

Penyelesaian Tindak Lanjut Perbaikan Penilaian Kembali

Barang Milik Negara Tahun 2017-2018 dinyatakan

bahwa Pemerintah dapat menyajikan seluruh hasil

penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 beserta

perbaikannya dalam LKPP tahun 2019 Audited sesuai

mekanisme yang berlaku.

• Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai

perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya

adalah nol. Dalam hal ini nilai Aset Tetap hasil revaluasi

lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih



tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan

Keuangan. Namun, apabila nilai Aset Tetap hasil

revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka

selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada

Laporan Keuangan.

• Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan

operasional pemerintah yang disebabkan antara lain

karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan

kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak

berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang

(RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir

direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

• Aset tetap yang secara permanen dihentikan

penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada

usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan

BMN.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

• Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan

manfaat dari suatu aset tetap.

• Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

a. Tanah;

b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan

c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan

dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak

berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada

Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

d. Aset Tetap Renovasi yang tidak menambah masa

manfaat. Aset Tetap Renovasi (ATR) adalah asset

yang berasal dari pengakuan belanja modal atas

biaya renovasi asset yang bukan milik satker. Aset

yang direnovasi dapat berupa Gedung dan

Bangunan milik satker lain, Kendaraan milik

satker lain maupun BMN Lainnya milik satker lain.



(PMK Nomor 65/PMK.06/2017 Tentang

Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset

Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat).

• Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset

Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa

memperhitungkan adanya nilai residu.

• Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan

menggunakan metode garis lurus yaitu dengan

mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset

Tetap secara merata setiap semester selama Masa

Manfaat.

• Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan

berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:

59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam

Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset

Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum

tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d 40 tahun

Aset Tetap Lainnya (Alat Musik

Modern) 4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

• Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang

diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka

waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal

pelaporan.

• Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai

berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai

yang dapat direalisasikan.



Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

• Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar,

aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam

Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan

penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua

belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga

(kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

• Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat

neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi

akumulasi amortisasi.

• Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas

dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil.

Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak

terbatas tidak dilakukan amortisasi.

• Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan

berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:

620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka

Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak

Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara

umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud Masa

Manfaat (tahun)

Software Komputer 4

Franchise 5

Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain

Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit

Terpadu.

10

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa,

Perlindungan Varietas Tanaman Semusim. 20

Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan

Varietas Tanaman Tahunan 25

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku

Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram. 50

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I 70

• Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan

sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi



akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

• Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam

kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka

panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban

jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau

jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah

tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak

Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar,

Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang

Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka

panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh

tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah

tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar

nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali

transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan

kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari

ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI

ANGGARAN

Selama periode berjalan Tahun 2020, Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah

mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

dari DIPA awal dengan pagu awal sebesar

Rp3.480.517.360.000,00 menjadi Rp2.564.755.594.000,00.

Hal ini disebabkan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan

kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan

terutama disebabkan adanya pandemi virus Covid-19 yang

melanda negeri ini pada akhir Februari 2020. Perubahan

tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja

dapat dilihat pada tabel berikut:

Rincian Perubahan Anggaran Setelah Revisi Per Jenis Pendapatan dan Jenis Belanja

Tahun Anggaran 2020 (Dalam Rupiah)

Pendapatan dari Pengelolaan BMN 300.000.000 300.000.000 -

Jumlah Pendapatan 300.000.000 300.000.000 -

Belanja Pegawai 263.602.699.000 257.568.719.000 (6.033.980.000)

Belanja Barang 3.133.027.031.000 2.257.932.530.000 (875.094.501.000)

Belanja Modal 83.887.630.000 49.254.345.000 (34.633.285.000)

3.480.517.360.000 2.564.755.594.000 (915.761.766.000)

ANGGARAN SETELAH

REVISI

TAHUN 2020

KENAIKAN /

PENURUNAN

Belanja

Jumlah Belanja

URAIAN

Pendapatan

ANGGARAN AWAL

Revisi tersebut antara lain berupa pengurangan belanja

pegawai sebesar Rp6.033.980.000,00 yang terdiri atas

pengurangan anggaran belanja gaji dan tunjangan PNS

sebesar Rp2.134.823.000,00; penambahan anggaran belanja

Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara sebesar

Rp286.250.000,00; pengurangan anggaran belanja lembur

sebesar Rp5.697.849.000,00; serta penambahan anggaran

belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito

sebesar Rp1.512.442.000,00.

Pengurangan pagu belanja barang sebesar

Rp875.236.100.000,00 terdiri atas penambahan anggaran



Belanja Barang Operasional sebesar Rp5.596.884.000,00;

pengurangan anggaran Belanja Barang Non Operasional

sebesar Rp61.455.059.000,00; pengurangan anggaran

Belanja Barang Persediaan sebesar Rp5.141.936.000,00;

pengurangan anggaran Belanja Jasa sebesar

Rp175.890.223.000,00; pengurangan anggaran Belanja

Pemeliharaan sebesar Rp5.342.075.000,00; pengurangan

anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar

Rp274.977.065.000,00; pengurangan anggaran Belanja

Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp1.572.096.000,00;

pengurangan anggaran Belanja Barang untuk diserahkan

kepada Masyarakat/Pemda sebesar Rp278.438.094.000,00;

pengurangan anggaran Belanja Barang Fisik dan Penunjang

Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebesar

Rp36.657.737.000,00; serta pengurangan anggaran Belanja

Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat

sebesar Rp41.217.100.000,00.

Pengurangan Belanja Modal sebesar Rp34.633.285.000,00

terdiri atas penambahan anggaran Belanja Modal Peralatan

dan Mesin sebesar Rp8.652.833.000,00; pengurangan

anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar

Rp12.069.070.000,00; pengurangan anggaran Belanja Modal

Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp30.207.748.000,00;

serta pengurangan anggaran Belanja Modal Lainnya sebesar

Rp1.009.300.000,00.

Pengurangan anggaran belanja secara total sebesar

Rp915.903.365.000,00 digunakan untuk penanganan

Pandemi Covid-19, baik melalui pengalihan anggaran kepada

Kementerian Lain maupun direvisi pada belanja khusus

penanganan Pandemi Covid-19 oleh Kementerian Desa, PDT,

dan Transmigrasi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden

RI No. 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur & Rincian

Anggaran Pendapatan & Belanja Negara Tahun Anggaran



2020 yang difokuskan untuk penanganan Pandemi Covid-19.

Pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi terdapat

beberapa belanja khusus penanganan Pandemi Covid-19 yang

semula tidak dianggarkan kemudian direvisi dengan

ditambahkan anggarannya. Adapun beberapa belanja

tersebut antara lain sebagai berikut:

Rincian Perubahan Revisi Anggaran Belanja akun khusus Penanganan Pandemi Covid-19

Tahun Anggaran 2020

(Dalam Rupiah)

ANGGARAN ANGGARAN

AWAL SETELAH REVISI

521131Belanja Barang Operasional-Penanganan

Pandemi COVID-19- 9.752.343.000

521241Belanja Barang Non Operasional-

Penanganan Pandemi COVID-19- 2.342.111.000

521841Belanja Barang Persediaan-Penanganan

Pandemi COVID-19- 271.895.000

522192Belanja Jasa-Penanganan Pandemi

COVID-19- 4.126.370.000

523114

Belanja Pemeliharaan Gedung dan

Bangunan-Penanganan Pandemi COVID-

19

38.394.000

524115Belanja Perjalanan Dinas-Penanganan

Pandemi COVID-191.930.700.000

526132

Belanja Peralatan dan Mesin untuk

diserahkan kepada Masyarakat/Pemda-

Penanganan Pandemi COVID-19

25.000.000

526322

Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya

untuk diserahkan kepada

Masyarakat/Pemda-Penanganan

Pandemi COVID-19

2.105.000.000

532119Belanja Modal Peralatan dan Mesin-

Penanganan Pandemi COVID-19467.050.000

0 21.058.863.000

Belanja Modal

Jumlah Belanja

TAHUN 2020 Akun Khusus Penanganan Pandemi

Covid-19

KODE

AKUN

Belanja Barang

Adapun rincian Perubahan Anggaran Belanja Setelah Revisi

per Program Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Perubahan Revisi Anggaran Belanja Per Program Tahun Anggaran 2020

(Dalam Rupiah)

Program Anggaran BelanjaAnggaran Belanja setelah

Revisi

Program Pengawasan dan Peningkatan

Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa,

PDT dan Transmigrasi

51.396.100.000 28.364.144.000

Program Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa

2.030.410.250.000 1.791.993.283.000

Program Pembangunan Kawasan

Perdesaan

121.518.278.000 46.868.603.000

Program Pengembangan Daerah tertentu 115.732.573.000 38.196.530.000

Program Percepatan Pembangunan

Daerah Tertinggal

138.110.182.000 44.557.252.000

Program Penyiapan Kawasan dan

Pembangunan Permukiman Transmigrasi

347.728.971.000 128.783.704.000


Pengembangan Kawasan Transmigrasi

234.770.367.000 142.688.662.000

Program Penelitian dan Pengembangan,

Pendidikan dan Pelatihan dan informasi

228.652.013.000 170.663.339.000

Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

KDPDTT

212.198.626.000 172.640.077.000

Jumlah 3.480.517.360.000 2.564.755.594.000



Sumber dana program kegiatan berasal dari rupiah murni,

pinjaman luar negeri, dan hibah luar negeri. Adapun rincian

perubahan revisi anggaran belanja berdasarkan sumber dana

dijelaskan sebagai berikut:

Rincian Perubahan Revisi Anggaran Belanja Berdasarkan Sumber Dana


ANGGARAN ANGGARAN

AWAL SETELAH REVISI

Rupiah Murni 3.372.617.360.000 2.443.598.389.000 (929.018.971.000)

Pinjaman Luar Negeri 107.900.000.000 115.320.944.000 7.420.944.000

Hibah Luar Negeri - 1.687.950.000 1.687.950.000

Hibah Langsung Luar

Negeri- 4.148.311.000 4.148.311.000

Jumlah Anggaran

Belanja 3.480.517.360.000 2.564.755.594.000 (915.761.766.000)

TAHUN 2020

Uraian KENAIKAN (PENURUNAN)

ANGGARAN BELANJA

Berdasarkan tabel rincian di atas, terdapat penghematan

anggaran dari Rupiah Murni sebesar Rp929.018.971.000,00.

Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi virus Covid-19 yang

melanda negeri ini sehingga anggaran belanja dialihkan

untuk penanganan pandemi Covid-19. Adapun penghematan

anggaran rupiah murni terdapat pada keseluruhan program

kegiatan di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.


anggaran dana pinjaman loan sebesar Rp115.320.944.000,00

yang digunakan untuk program kegiatan:

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis

Lainnya Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi

berupa Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan sebesar

Rp4.900.000.000,00.

2. Program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan

Pelatihan, serta Informasi berupa Kegiatan Penelitian dan

Pengembangan Smart Village untuk pembangunan Desa

Partisipatif dengan PIU (Project Implementing Unit) adalah

Puslitbang (Pusat Penelitian dan Pengembangan) serta

Kegiatan Digital Platform Pengembangan Kapasitas

Masyarakat Desa (Akademi Desa 4.0) dengan PIU adalah

Puslatmas (Pusat Latihan Masyarakat). Kedua kegiatan

tersebut menerima dana pinjaman dengan pagu sebesar



Rp44.000.000.000,00.


Desa berupa Kegiatan Penguatan Pemerintahan dan

Pembangunan Desa (P3PD) Sub komponen 2B, Kegiatan

Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD)

Sub Komponen 2A pinjaman bersumber dari world bank

dengan loan id IBRD NO. 8941-ID dengan closing date 31

desember 2024 pada Direktorat Pelayanan Sosial Dasar

dan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta

Kegiatan Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu

(TEKAD) bersumber dari IFAD dengan loan id

2000003165 closing date 30 Juni 2025 dan Kegiatan

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

bersumber dari World bank dengan loan id no IBRD

8578-ID, Pinjaman (IBRD) Nomor IBRD 8578-ID

diperpanjang dengan amandemen Letter No. CD-

127/WB/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang menyatakan

bahwa diperpanjang hingga 31 des 2021 dikarenakan

masih adanya dana yang belum terserap karena kendala

covid pandemi 2019 pada Direktorat Sumber Daya Alam-

Teknologi Tepat Guna. Keempat kegiatan tersebut

menerima dana pinjaman dengan pagu sebesar

Rp66.420.944.000,00.


anggaran dana hibah luar negeri sebesar

Rp1.687.950.000,00 yang digunakan untuk program

transformasi ekonomi kampung terpadu (TEKAD) dari IFAD

dengan grant id 2000003165 closing date 30 Juni 2025.


anggaran dana hibah langsung luar negeri yang bersumber

dari UNICEF sebesar Rp4.148.311.000,00 yang digunakan

untuk kegiatan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis

Masyarakat.



Hibah yang bersumber dari UNICEF dengan total pendapatan

sebesar Rp15.384.127.455,00. yang digunakan untuk

kegiatan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis

Masyarakat pada tahun yang merupakan pengesahan hibah

langsung TAYL 2016 – 2019 sebesar Rp10.752.197.068,00

dan Pengesahan hibah langsung tahun 2020 sebesar

Rp4.631.930.387,00.

Anggaran dana hibah langsung luar negeri yang bersumber

dari UNICEF sebesar Rp4.148.311.000,00 pada tahun 2020,

dengan belanja hibah yang telah disahkan sebesar

Rp4.006.709.809,00 dengan nomor SP2HL 80001, dan

sebesar Rp141.586.109,00 dengan nomor SP2HL 80024.

Pada tahun 2020, terdapat penutupan dan pengembalian

hibah langsung UNICEF dengan penjelasan berikut:

Perjanjian hibah tanggal 28 Maret 2016 dengan nomor

registrasi 276UAT4A telah selesai dan ditutup. Sisa kas dan

jasa giro telah dikembalikan ke pemberi hibah. Sisa kas yang

telah dikembalikan ke UNICEF pada tahun 2020 sebesar

Rp3.002.900,00 dengan nomor SP4HL 80021, sebesar

Rp18.235.000,00 dengan nomor SP4HL 80022, sebesar

Rp267.954.300,00 dengan nomor SP4HL 80023, serta sisa

kas sebesar Rp194.441.469,00 akan disahkan pada tahun

2021 karena penyetoran ke UNICEF dilakukan tahun 2021

Realisasi Pendapatan Rp28.534.612.860,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Negara Kementerian Desa, PDT dan

Transmigrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2020 adalah sebesar Rp28.534.612.860,00 atau

mencapai 9.511,54 persen dari estimasi pendapatan yang

ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00. Rincian Estimasi

Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2020

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan



Transmigrasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2020

(Dalam Rupiah)

No Uraian AkunEstimasi

Pendapatan

Realisasi

Pendapatan

% Realisasi

Anggaran

1Pendapatan Penjualan Hasil

Produksi Non Litbang Lainnya300.000.000 307.236.950 102,41

2Pendapatan dari Penjualan

Peralatan dan Mesin- 376.508.192 0,00

3Pendapatan dari

Pemindahtanganan BMN Lainnya- 60.859.998 0,00

4Pendapatan Sewa Tanah, Gedung,

dan Bangunan- 1.010.480.983 0,00

5Pendapatan Layanan Jasa

Perbankan- 305.754 0,00

6Pendapatan Jasa Lembaga

Keuangan (Jasa Giro)- 1.782.544 0,00

7

Pendapatan Penyelesaian Ganti

Kerugian Negara Terhadap Pegawai

Negeri Bukan Bendahara

- 36.544.572 0,00

8Pendapatan Denda Penyelesaian

Pekerjaan Pemerintah- 229.127.375 0,00

9Penerimaan Kembali Belanja

Pegawai TAYL- 356.916.816 0,00


Barang TAYL- 24.830.282.675 0,00


Modal TAYL- 1.268.441.201 0,00

13Pendapatan Setoran dari Sisa

Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS- 55.804.300 0,00

14 Pendapatan Anggaran Lain-lain - 321.500 0,00

300.000.000 28.534.612.860 9.511,54 Jumlah

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2020 sebagian besar

berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL,

Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL, serta Pendapatan

Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan. Hal ini dikarenakan

adanya pengembalian atas temuan BPK pada tahun

sebelumnya.

Selanjutnya, Realisasi Pendapatan Tahun 2020 dibandingkan

dengan tahun 2019 terdapat penurunan sebesar 40,75

persen. Penurunan pendapatan ini disebabkan oleh adanya

pandemi Covid-19 yang ditindaklanjuti dengan penerapan

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berdampak

pada penurunan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan

Bangunan; Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang

Lainnya; serta Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2020

dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:



Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

URAIANREALISASI

TAHUN 2020

REALISASI

TAHUN 2019

NAIK

(TURUN)

%

Pendapatan dari Penjualan,

Pengelolaan BMN, Iuran Badan

Usaha

1.755.086.123 3.263.869.482 (46,23)

Pendapatan Bunga, Pengelolaan

Rekening Perbankan, dan38.632.870 17.257.577 123,86

Pendapatan Denda 229.127.375 2.233.094.312 (89,74)

Pendapatan Lain-lain 26.511.766.492 42.644.930.671 (37,83)

Jumlah 28.534.612.860 48.159.152.042 (40,75)

Realisasi Anggaran Pendapatan pada Unit Kerja Eselon I

lingkup KDPDTT Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada

tabel berikut:

Realisasi Anggaran Pendapatan Pada Unit Kerja Eselon I Tahun Anggaran 2020

(Dalam Rupiah) Kode Eselon I Estimasi Realisasi

%Realisasi

Anggaran

067.02 Inspektorat Jenderal - 76.882.345 0,00

067.03 Ditjen PPMD - 16.895.351.758 0,00

067.04 Ditjen PKP - 1.550.321.130 0,00

067.05 Ditjen PDTu - 1.190.105.524 0,00

067.06 Ditjen PDT - 974.980.526 0,00

067.07 Ditjen PKP2Trans - 1.958.705.294 0,00

067.08 Ditjen PKTrans - 1.038.311.090 0,00

067.09 Balilatfo 300.000.000 1.709.138.018 569,71

067.10 Sekretariat Jenderal - 3.140.817.175 0,00

JUMLAH 300.000.000 28.534.612.860 9511,54

Rincian Jenis Pendapatan sesuai Akun Pendapatan Tahun

Anggaran 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Rincian Jenis Pendapatan Sesuai Akun Tahun Anggaran 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

4251

425119 Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya 307.236.950 520.320.700

425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 376.508.192 631.948.394

425129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya 60.859.998 11.050.000

425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan 1.010.480.983 2.100.550.388

1.755.086.123 3.263.869.482

4257 Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan

Pendapatan Layanan Jasa Perbankan 305.754 -

425764 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) 1.782.544 5.960.863

425791 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap

Pegawai Negeri Bukan Bendahara 36.544.572 11.296.714

38.632.870 17.257.577

4258

425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah 229.127.375 2.233.094.312

229.127.375 2.233.094.312

4259

425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL 356.916.816 1.349.968.003

425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL 24.830.282.675 38.582.632.056

425913 Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL 1.268.441.201 2.702.552.084

423956 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji - 998.138

425931 Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS 55.804.300

425999 Pendapatan Anggaran Lain-lain 321.500 8.780.390

26.511.766.492 42.644.930.671

28.534.612.860 48.159.152.042

KODE

AKUN

Jumlah

Jumlah Pendapatan Lain-lain

Pendapatan Iuran dan Denda

Jumlah Pendapatan Iuran dan Denda

Pendapatan Lain-Lain

Jumlah Pendapatan Bunga

Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha

Jumlah Pendapatan dari Pengelolaan BMN

TAHUN

2020

TAHUN

2019 URAIAN

Pendapatan PNBP Lainnya



Realisasi Belanja Rp2.451.244.317.401,00

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi per 31 Desember 2020 sebesar

Rp2.451.244.317.401,00 atau 95,57 persen dari anggaran

belanja sebesar Rp2.564.755.594.000,00. Rincian anggaran

dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada

tabel berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020

(Dalam Rupiah) Tahun 2020

Anggaran Realisasi % Realisasi

Belanja Pegawai 257.568.719.000 253.668.051.168 98,49

Belanja Barang 2.257.932.530.000 2.153.711.778.344 95,38

Belanja Modal 49.254.345.000 45.967.106.262 93,33

Total Belanja Kotor 2.564.755.594.000 2.453.346.935.774 95,66

Pengembalian Belanja 2.102.618.373

Total Belanja 2.564.755.594.000 2.451.244.317.401 95,57

Uraian

Terdapat Pengembalian Belanja sebesar Rp2.102.618.373,00

berasal dari:

1. Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS sebesar

Rp22.239.200,00;

2. Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS sebesar

Rp24.136,00;

3. Pengembalian Belanja Tunjungan Struktural PNS sebesar

Rp1.065.000,00;

4. Pengembalian Belanja Tunjungan Fungsional PNS sebesar

Rp1.478.922,00;

5. Pengembalian Belanja Uang Makan PNS sebesar

Rp2.036.300,00;

6. Pengembalian Tunjangan Umum PNS sebsesar

Rp20.876.372,00;

7. Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan

Khusus/Kegiatan) sebesar Rp166.229.859,00;

8. Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran sebesar

Rp8.952.000,00;

9. Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

sebesar Rp4.795.000,00;

10. Pengembalian Belanja Barang Operasional Lainnya



sebesar Rp557.450,00;

11. Pengembalian Belanja Barang Operasional-Penanganan

Pandemi COVID-19 sebesar Rp16.008.000,00;

12. Pengembalian Belanja Bahan sebesar Rp33.587.272,00;

13. Pengembalian Honor Output Kegiatan sebesar

Rp4.725.000,00;

14. Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya

sebesar Rp20.304.975,00;

15. Pengembalian Belanja Jasa Profesi sebesar

Rp81.615.000,00;

16. Pengembalian Belanja Jasa Lainnya sebesar

Rp32.242.037,00;

17. Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan

Bangunan sebesar Rp1.020.000,00;

18. Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa sebesar

Rp768.074.688,00;

19. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

sebesar Rp450.000,00;

20. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting

Dalam Kota sebesar Rp63.718.200,00;

21. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas-Penanganan

Pandemi COVID-19 sebesar Rp600.000,00;

22. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting

Luar Kota sebesar Rp851.158.962,00;

23. Pengembalian Belanja Tanah Untuk Diserahkan Kepada

Masyarakat/Pemda sebesar Rp860.000,00.

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam

grafik berikut ini:

-

1.000.000.000.000

2.000.000.000.000

3.000.000.000.000

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

KOMPOSISI ANGGARAN DAN REALISASIPER 31 DESEMBER 2020

Anggaran Realisasi



Sedangkan Rincian Anggaran dan Realisasi belanja

berdasarkan program Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat

pada tabel berikut:

Rincian Anggaran dan Belanja Berdasarkan Program Tahun Anggaran 2020

(Dalam Rupiah)

Program Anggaran Belanja Realisasi Belanja

Program Pengawasan dan Peningkatan

Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa,

PDT dan Transmigrasi

28.364.144.000 28.084.867.912


Pemberdayaan Masyarakat Desa1.791.993.283.000 1.719.516.501.715

Program Pembangunan Kawasan

Perdesaan46.868.603.000 46.648.742.969

Program Pengembangan Daerah tertentu 38.196.530.000 37.684.472.748

Program Percepatan Pembangunan

Daerah Tertinggal44.557.252.000 44.189.329.550

Program Penyiapan Kawasan dan

Pembangunan Permukiman Transmigrasi128.783.704.000 126.316.051.722


Pengembangan Kawasan Transmigrasi142.688.662.000 139.815.936.052

Program Penelitian dan Pengembangan,

Pendidikan dan Pelatihan dan informasi170.663.339.000 144.334.803.380

Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

KDPDTT

172.640.077.000 164.653.611.353

Jumlah 2.564.755.594.000 2.451.244.317.401

Adapun realisasi belanja berdasarkan sumber dana kegiatan

pada Tahun Anggaran 2020 di Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat

dilihat pada tabel berikut:

Rincian Anggaran dan Belanja Berdasarkan Sumber Dana Tahun Anggaran 2020

(Dalam Rupiah)

Pencapaian

Anggaran Realisasi Persen (%)

Rupiah Murni 2.443.598.389.000 2.409.316.399.880 98,60

Pinjaman Luar Negeri 115.320.944.000 37.577.040.603 32,58

Hibah Luar Negeri 1.687.950.000 202.581.000 12,00

Hibah Langsung Luar Negeri 4.006.712.000 4.006.709.809 100,00

JUMLAH 2.564.613.995.000 2.451.102.731.292 95,57

Jenis Sumber DanaTAHUN 2020

Realisasi Dana Pinjaman Luar Negeri hanya mencapai 32,58

persen dan Hibah Luar Negeri sebesar 12,00 persen

dikarenakan sebagian dana masih diblokir, adanya kebijakan

dari Lender (World Bank) yang berubah-ubah terkait

mekanisme pelaksanaan kegiatan yang semula kegiatan tatap

muka menjadi virtual dan pada awal Bulan November 2020

baru diperkenankan pelaksanaan kegiatan secara tatap muka



namun sudah tidak memungkinkan lagi untuk proses lelang

kegiatan. Selain itu terdapat kegiatan TEKAD yang belum

mendapat No Objection dari IFAD, sehingga belum dapat

terlaksana dan akan dilaksanakan di Tahun 2021. Adanya

blokir anggaran sebelumnya karena masih menunggu SBML

(Standar Biaya Masukan Lainnya) dan Kepmendesa untuk

penetapan honorarium pendamping TEKAD. Selanjutnya

baru diajukan pembukaan blokir ke Biro Perencanaan, APIP,

kemudian DJA dan harus menunggu proses P3MD agar

secara bersama bisa dimajukan usulan buka blokir ke DJA.

Sehingga dengan waktu yang sangat terbatas, realisasi

anggaran yang tercapai rendah.

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020 mengalami

penurunan sebesar 52,55 persen dibandingkan Tahun 2019.

Hal ini disebabkan adanya pandemi virus Covid-19 yang

melanda negara ini sehingga terdapat pengurangan anggaran

dan dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Rincian perbandingan Realisasi Belanja Netto per jenis

Belanja Tahun Anggaran 2020 dan 2019 dapat dilihat pada

tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja Netto per jenis Belanja

Tahun Anggaran 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah)

REALISASI REALISASI

31 DESEMBER 2020 31 DESEMBER 2019

Belanja Pegawai 253.454.101.379 238.955.466.005 6,07

Belanja Barang 2.151.681.523.651 4.576.078.662.626 (52,98)

Belanja Modal 45.967.106.262 350.803.215.534 (86,90)

Jumlah 2.451.102.731.292 5.165.837.344.165 (52,55)

URAIAN NAIK (TURUN) %

Belanja Pegawai Rp253.454.101.379,00

B.3. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam

bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada

pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang

dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS



sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan

kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan

modal.

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2020 dan 2019

adalah masing-masing sebesar Rp253.454.101.379,00 dan

Rp238.955.466.005,00 atau terjadi kenaikan sebesar 6,07

persen dari tahun 2019. Hal ini disebabkan karena adanya

kenaikan Pangkat dan Tunjangan Kinerja Pegawai

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dari 60% menjadi

70% pada Tahun 2020 sesuai dengan Permendesa Nomor 5

Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan

Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan

Transmigrasi.

Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2020 mencapai

98,40 persen dari anggaran belanja sebesar

Rp257.568.719.000,00.

Adapun Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Kementerian

Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2020 per Unit

Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Per Unit Kerja Eselon I Tahun Anggaran 2020

(Dalam Rupiah)

Kode Eselon I Estimasi Anggaran Realisasi%

Realisasi

067.02 Inspektorat Jenderal 17.325.109.000 17.081.596.948 98,59

067.03 Ditjen PPMD 23.487.254.000 23.148.645.448 98,56

067.04 Ditjen PKP 19.943.297.000 19.853.973.118 99,55

067.05 Ditjen PDTu 18.917.243.000 18.559.105.820 98,11

067.06 Ditjen PDT 20.255.392.000 20.113.473.346 99,30

067.07 Ditjen PKP2TRans 29.274.063.000 28.474.336.675 97,27

067.08 Ditjen PKTrans 26.253.773.000 26.033.334.435 99,16

067.09 Balilatfo 61.922.632.000 60.869.462.351 98,30

067.10 Sekretariat Jenderal 40.189.956.000 39.320.173.238 97,84

JUMLAH 257.568.719.000 253.454.101.379 98,40

Perbandingan rincian realisasi Belanja Pegawai Kementerian

Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2020 dan 2019




Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

URAIANREALISASI

TAHUN 2020

REALISASI

TAHUN 2019

NAIK

(TURUN) %

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 139.832.047.818 135.667.198.884 3,07

Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat

Negara 463.810.200 144.375.000 221,25

Belanja Lembur 1.154.241.000 3.569.042.732 (67,66)

Belanja Tunjangan Khusus & Pegawai

Transito 112.217.952.150 99.666.386.301 12,59

Jumlah Belanja Kotor 253.668.051.168 239.047.002.917 6,12

Pengembalian Belanja Pegawai 213.949.789 91.536.912 133,73

Jumlah Belanja 253.454.101.379 238.955.466.005 6,07

Terdapat kenaikan pengembalian belanja pegawai Tahun

2020 dibandingkan Tahun 2019 sebesar 133,73 persen

terutama disebabkan oleh pengembalian belanja pegawai

(tunjangan khusus/kegiatan) sebesar Rp166.229.859,00.

Kenaikan belanja gaji dan tunjangan pejabat negara sebesar

221,25 persen disebabkan adanya kenaikan pangkat pegawai

dan kenaikan Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Desa,

PDT dan Transmigrasi sebesar 10% (dari 60% menjadi 70%)

serta adanya penambahan pejabat (Wakil Menteri dan Staf

Khusus) di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

Adapun penurunan belanja lembur dibandingkan tahun

sebelumnya sebesar 67,66 persen disebabkan adanya

pandemi Covid-19 yang ditindaklanjuti dengan kebijakan

Work From Home (WFH) dan Work Form Office (WFO) pada

pegawai.

Belanja Barang Rp2.151.823.109.760,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2020 dan 2019

masing-masing sebesar Rp2.151.823.109.760,00 dan

Rp4.576.078.662.626,00 atau terjadi penurunan sebesar

52,98 persen dibandingkan Tahun 2019. Hal ini disebabkan

adanya pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada

pengurangan anggaran belanja pada tahun 2020

dibandingkan tahun 2019 yang diikuti dengan menurunnya

realisasi belanja tahun 2020.



Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2020 mencapai

95,30 persen dari anggaran belanja barang Tahun 2020

sebesar Rp2.257.932.530.000,00.

Belanja Barang Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi

Tahun Anggaran 2020 per Unit Kerja Eselon I dapat dilihat

pada tabel berikut:

Anggaran dan Realisasi Belanja Barang pada UKE-I Tahun Anggaran 2020

(Dalam Rupiah)

Kode Eselon I Estimasi Anggaran Realisasi Realisasi %

067.02 Inspektorat Jenderal 11.029.035.000 10.993.270.964 99,68

067.03 Ditjen PPMD 1.767.541.029.000 1.695.454.603.927 95,92

067.04 Ditjen PKP 26.719.506.000 26.592.268.551 99,52

067.05 Ditjen PDTu 19.196.037.000 19.042.866.928 99,20

067.06 Ditjen PDT 24.275.860.000 24.049.856.204 99,07

067.07 Ditjen PKP2Trans 75.439.826.000 74.366.969.540 98,58

067.08 Ditjen PKTrans 115.499.929.000 112.847.921.817 97,70

067.09 Balilatfo 89.999.457.000 67.165.128.854 74,63


2.257.932.530.000 2.151.823.109.760 95,30JUMLAH Adapun perbandingan Belanja Barang Kementerian Desa,

PDT, dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2020 dan 2019 per

jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Rincian Belanja Barang per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

URAIANREALISASI

TAHUN 2020

REALISASI

TAHUN 2019

NAIK (TURUN)

%

Belanja Barang Operasional 94.354.927.250 101.703.775.192 (7,23)

Belanja Barang Non Operasional 73.006.317.522 642.972.303.541 (88,65)

Belanja Barang Persediaan 13.203.100.575 23.887.472.779 (44,73)

Belanja Jasa 1.737.439.467.584 2.278.232.271.332 (23,74)

Belanja Pemeliharaan 38.410.924.952 36.386.904.006 5,56

Belanja Perjalanan Dalam Negeri 119.979.459.546 678.444.661.547 (82,32)

Belanja Perjalanan Luar negeri 388.067.400 2.676.119.203 (85,50)

Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy. 71.181.124.108 553.062.423.990 (87,13)

Belanja Fisik dan Penunjang Dana Dekonsentrasi

dan Tugas Pembantuan3.561.913.407 425.056.000 100,00

Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada

masyarakat2.186.476.000 270.555.405.706 (99,19)

Jumlah Belanja Kotor 2.153.711.778.344 4.588.346.393.296 (53,06)

Pengembalian Belanja 1.888.668.584 12.267.730.670 (84,60)

Jumlah Belanja 2.151.823.109.760 4.576.078.662.626 (52,98)

Secara keseluruhan realisasi pada masing-masing akun

belanja barang mengalami penurunan yang disebabkan



adanya Pandemi Covid-19. Adanya pandemi Covid-19 ini

ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan kebijakan pengalihan

anggaran yang difokuskan untuk penanganan Covid-19,

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maupun kebijakan

Work From Home (WFH) yang menyebabkan berkurangnya

kegiatan di kantor.

Adapun belanja barang untuk penanganan Pandemi Covid-19

oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Tahun

Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Belanja Barang untuk Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020

(Dalam Rupiah) Kode Akun Uraian Akun Estimasi Anggaran Realisasi Realisasi %

521131Belanja Barang Operasional-

Penanganan Pandemi Covid-199.752.343.000 9.535.629.282 97,78

521241Belanja Barang Non Operasional-


521841Belanja Barang Persediaan-

Penanganan Pandemi Covid-19271.895.000 210.495.400 77,42

522192Belanja Jasa- Penanganan

Pandemi Covid-194.126.370.000 3.667.490.487 88,88

523114

Belanja Pemeliharaan Gedung dan

Bangunan-Penanganan Pandemi

Covid-19

38.394.000 38.393.360 100,00

524115Belanja Perjalanan Dinas-


526132

Belanja Peralatan dan Mesin

untuk Diserahkan kepada

Masyarakat/Pemda dalam Bentuk

Barang- Penanganan Pandemi

Covid-19

25.000.000 24.970.000 99,88

526322

Belanja Barang untuk Bantuan

Lainnya untuk Diserahkan kepada

Masyarakat/Pemda dalam Bentuk

Barang- Penanganan Pandemi

Covid-19

2.105.000.000 1.938.976.000 92,11

20.591.813.000 18.289.556.184 88,82JUMLAH

Akun-akun khusus penanganan Pandemi Covid-19 ini

dianggarkan sesuai surat dirjen perbendaharaan No. S-


Akun dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19.

• Realisasi Belanja Operasional-Penanganan Pandemi Covid-

19 (521131) telah mencapai 97,78 persen per 31 Desember

2020 digunakan untuk pembelian masker, handsanitizer,

penyemprotan disinfektan, pembelian vitamin dan

penambah daya tahan tubuh pada satker Inspektorat

Jenderal, Ditjen PPMD, Ditjen PKP, Ditjen PDTu, Ditjen



PDT, Ditjen PKP2Trans, Ditjen PKTrans, Balilatfo, dan

Sekretariat Jenderal. Terdapat pengadaan bilik disinfektan

sebesar Rp27.494.500,00 sebanyak 2 buah di satker

Sekretariat Jenderal dan pengadaan medical infrared

thermometer aircare sebesar Rp19.192.000,00 sebanyak 8

buah yang seharusnya direalisasikan dengan belanja

peralatan dan mesin karena nilai satuannya di atas

kapitalisasi aset peralatan dan mesin. Hal ini belum dapat

di revisi dikarenakan sudah melewati batas waktu revisi

SPM.

• Realisasi Belanja Non Operasional-Penanganan Pandemi

Covid-19 (521241) telah mencapai 43,65 persen per 31

Desember 2020 digunakan untuk Rapid Test, Swab Test,

Biaya Konsumsi Pegawai WFO, dan Biaya Konsumsi

petugas penyemprot pada satker Inspektorat Jenderal,

Ditjen PPMD, Ditjen PDTu, Ditjen PKP2Trans, Balilatfo, dan

Sekretariat Jenderal.

• Realisasi Belanja Persediaan-Penanganan Pandemi Covid-

19 (521841) telah mencapai 77,42 persen per 31 Desember

2020 digunakan untuk pembelian persediaan masker,

handsanitizer, alat rapid test, thermometer gun, dan APD

pada satker Ditjen PPMD, Balilatfo, dan Sekretariat

Jenderal. Adapun belanja persediaan sebesar

Rp28.875.500,00 di satker Sekretariat Jenderal

merupakan belanja untuk pembelian 6 buah thermometer

yang masih dicatat sebagai belanja persediaan, seharusnya

dicatat sebagai belanja peralatan dan mesin karena nilai

satuannya di atas kapitalisasi aset peralatan dan mesin.

• Realisasi Belanja Jasa-Penanganan Pandemi Covid-19

(522192) telah mencapai 88,88 persen per 31 Desember

2020 digunakan untuk Rapid Test dan Swab Test dengan

menggunakan pihak ketiga, Penyemprotan disinfektan

dengan pihak ketiga, dan Honor Narasumber dan

moderator video conference pada satker Inspektorat

Jenderal, Ditjen PPMD, Ditjen PKP, Ditjen PDTu, Ditjen



PDT, Ditjen PKP2Trans, Ditjen PKTrans, Balilatfo, dan


• Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-

Penanganan Pandemi Covid-19 (523114) telah mencapai

100 persen per 31 Desember 2020 digunakan untuk

pembangunan tempat cuci tangan (wastafel) pada satker

Balilatfo.

• Realisasi belanja perjalanan dinas-penanganan Pandemi

Covid-19 (524115) telah mencapai 95,88 persen digunakan

untuk pembayaran transport lokal untuk pegawai yang

melakukan Work From Office (WFO). Realisasi belanja

perjalanan dinas-penanganan pandemi Covid-19 ada pada

satker Inspektorat Jenderal, Ditjen PPMD, Ditjen PKP,

Ditjen PKP2Trans, Ditjen PKTrans, Balilatfo, dan


• Realisasi belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan

Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang-penanganan

Pandemi Covid-19 (526132) telah mencapai 99,88 persen

digunakan untuk pembelian mesin giling bumbu dan Hand

sealer pada satker Ditjen PKTrans.

• Realisasi belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk

Diserahkan Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang-

penanganan Pandemi Covid-19 (526322) telah mencapai

92,11 persen digunakan untuk pembelian alat kesehatan

dan obat-obatan pada satker Ditjen PKTrans.

Terdapat penggunaan akun yang berbeda untuk belanja

barang atas kegiatan yang sama pada UKE-I sebagai

implementasi dari surat dirjen perbendaharaan No. S-


Akun dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 yang

menyatakan “tidak terbatas pada hal-hal yang dijelaskan

pada penggunaan akun” selama berkaitan dengan

penanganan pandemic Covid-19.

Adapun rincian realisasi belanja barang untuk penanganan

pandemi Covid-19 dengan akun khusus Penanganan Pandemi



Covid-19 pada masing-masing Unit Kerja Eselon I Tahun

Anggaran 2020 dijelaskan pada tabel berikut:

Rincian Realisasi Belanja Barang untuk Penanganan Covid-19

dengan akun khusus pada masing-masing UKE-I Tahun Anggaran 2020

(Dalam Rupiah) UKE-I 521131 521241 521841 522192 523114 524115 5261132 526322

Itjen 217.660.000 5.979.000 - 74.405.000 - 100.850.000 - -

Ditjen PPMD 519.973.438 64.431.940 80.796.700 845.104.359 - 149.750.000 - -

Ditjen PKP 876.232.217 - - 598.836.502 - 19.700.000 - -

Ditjen PDTu 891.509.700 70.950.000 - 281.600.000 - - - -

Ditjen PDT 1.067.275.600 - - 86.100.000 - - - -

Ditjen PKP2Trans 1.743.745.223 87.175.950 - 626.929.650 - 489.050.000 - -

Ditjen PKTrans 1.581.280.810 - - 50.353.236 - 40.700.000 24.970.000 1.938.976.000

Balilatfo 1.977.379.482 96.362.000 59.345.000 871.121.000 38.393.360 343.700.000 - -

Setjen 660.572.812 697.512.765 70.353.700 233.040.740 - 707.440.000 - -

Jumlah 9.535.629.282 1.022.411.655 210.495.400 3.667.490.487 38.393.360 1.851.190.000 24.970.000 1.938.976.000

Adapun sebelum dikeluarkannya surat dirjen

perbendaharaan No. S-369/PB/2020 tanggal 27 April 2020

tentang Pemutakhiran Akun dalam rangka Penanganan

Pandemi Covid-19, pada Kementerian Desa, PDT, dan

Transmigrasi terdapat beberapa realisasi belanja yang

digunakan untuk penanganan Pandemi Covid-19 namun

tidak menggunakan akun khusus penanganan Pandemi

Covid-19. Hal ini sesuai Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan

No. S-308/PB/2020 tanggal 09 April 2020 tentang penegasan


dalam masa darurat Covid-19. Adapun beberapa akun

tersebut antara lain:

a. Akun belanja keperluan perkantoran (521111) yang

digunakan untuk belanja masker, Handsanitizer, Sarung

tangan latex, alkohol, Alat Pelindung Diri (APD),

Pembelian H2O2, Sprayer electric, Air Disinfectan Spray,

dan Rapid Test yang ada pada satker PPMD dan

PKP2Trans. Terdapat kesalahan akun pada pengadaan

sprayer electric sebesar Rp2.750.000,00 pada satker

Ditjen PPMD dengan menggunakan akun Belanja

Keperluan Kantor, dimana seharusnya pengadaan

sprayer electric menggunakan akun belanja modal

peralatan dan mesin.



b. Akun belanja penambah daya tahan tubuh (521113)

yang digunakan untuk pembelian vitamin dan makanan

penambah daya tahan tubuh yang ada pada satker

PPMD dan PKP2Trans;

c. Akun belanja barang operasional lainnya (521119) yang

digunakan untuk penyemprotan disinfektan yang ada

pada satker PKP2Trans;

d. Akun belanja bahan (521211) digunakan untuk biaya

aplikasi Zoom Meeting yang ada pada satker PKTrans;

Adapun rincian realisasi belanja barang untuk penanganan

Pandemi Covid-19 yang masih menggunakan akun lama

sesuai Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan No. S-

308/PB/2020 tanggal 09 April 2020 tentang penegasan


dalam masa darurat Covid-19 pada masing-masing Unit Kerja

Eselon I (UKE-I) di lingkup Kementerian Desa, PDT, dan

Transmigrasi Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

Rincian Realisasi Belanja Barang untuk Penanganan Covid-19

dengan akun lama pada masing-masing UKE-I Tahun Anggaran 2020

(Dalam Rupiah) UKE-I 521111 521113 521119 521211

Ditjen PPMD 203.285.000 103.056.000 - -

Ditjen PKP2Trans 127.675.000 182.474.141 8.960.000 -

Ditjen PKTrans - - - 12.107.770

Jumlah 330.960.000 285.530.141 8.960.000 12.107.770

Belanja Modal Rp45.967.106.262,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2020 dan 2019

masing-masing sebesar Rp45.967.106.262,00 dan

Rp350.803.215.534,00 atau mengalami penurunan sebesar

86,90 persen dibandingkan Tahun 2019 disebabkan adanya

pandemi Covid-19 sehingga dilakukan pengurangan anggaran

yang berdampak pada menurunnya realisasi belanja. Belanja

modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan

aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari

satu periode akuntansi.



Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 mencapai

93,33 persen dari anggaran tahun 2020 sebesar

Rp49.254.345.000,00.

Adapun Rincian Belanja Modal Kementerian Desa, PDT dan

Transmigrasi Tahun Anggaran 2020 pada masing-masing

Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

Anggaran dan Realisasi Modal per Unit Kerja Eselon I Tahun Anggaran 2020

(Dalam Rupiah)

Kode Unit Kerja Eselon I Anggaran Realisasi%Realisasi

Anggaran

067.02 Inspektorat Jenderal 10.000.000 10.000.000 100,00

067.03 Ditjen PPMD 965.000.000 913.252.340 94,64

067.04 Ditjen PKP 205.800.000 202.501.300 98,40

067.05 Ditjen PDTu 83.250.000 82.500.000 99,10

067.06 Ditjen PDT 26.000.000 26.000.000 100,00

067.07 Ditjen PKP2Trans 24.069.815.000 23.474.745.507 97,53

067.08 Ditjen PKTrans 934.960.000 934.679.800 99,97

067.09 Balilatfo 18.741.250.000 16.300.212.175 86,98


JUMLAH 49.254.345.000 45.967.106.262 93,33 Adapun Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Per

Jenis Belanja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

Tahun Anggaran 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel

berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja Modal per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN REALISASI

TAHUN 2020

REALISASI

TAHUN 2019

NAIK

(TURUN) %

Belanja Modal Tanah - 7.150.883.889 (100,00)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.273.696.155 32.048.166.914 (42,98)

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 313.691.500 114.234.813.156 (99,73)

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 26.911.227.607 197.036.464.546 (86,34)

Belanja Modal Lainnya 468.491.000 554.632.000 (15,53)

Jumlah Belanja Kotor 45.967.106.262 351.024.960.505 (86,90)

Pengembalian 0 221.744.971 100,00

Jumlah Belanja 45.967.106.262 350.803.215.534 (86,90)

Belanja Modal Tanah Rp0,00

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah untuk periode yang berakhir

pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing

sebesar Rp0,00 dan Rp7.150.883.889,00. Realisasi Belanja

Modal Tanah per 31 Desember 2020 mengalami penurunan

sebesar 100 persen dibandingkan periode 31 Desember 2019.



Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 memang tidak ada

rencana untuk membersihkan lahan maupun membeli aset

tanah sehingga tidak dianggarkan belanjanya.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Rp18.273.696.155,00

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode

yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-

masing sebesar Rp18.273.696.155,00 dan

Rp32.048.166.914,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan

Mesin Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar

42,98 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2019. Hal ini

disebabkan adanya Pandemi Covid-19 sehingga ada

pengurangan anggaran untuk belanja modal peralatan dan

mesin yang diikuti dengan penurunan realisasi belanja modal

peralatan dan mesin.

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran

2020 mencapai 91,80 persen dari anggaran belanja peralatan

dan mesin sebesar Rp19.904.925.000,00.

Adapun dari Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(532111) sebesar Rp4.986.651.276,00 terdapat realisasi

belanja yang digunakan untuk penanganan pandemi Covid-

19 yaitu pembelian 1 buah thermometer infrared Value VIT 300

sebesar Rp3.454.000,00 dan 1 buah thermometer infrared

Simzo HW-302 sebesar Rp3.740.000,00 pada satker Ditjen

PPMD. Realisasi ini didasarkan atas surat dirjen

perbendaharaan No. S-308/PB/2020 tanggal 09 April 2020

tentang penegasan Biaya/Belanja yang dapat dibebankan

pada DIPA satker dalam masa darurat Covid-19.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kementerian Desa, PDT

dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2020 per Unit Kerja Eselon

I dapat dilihat pada tabel berikut:



Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per Unit Kerja Eselon I Tahun Anggaran 2020

(Dalam Rupiah)


Anggaran

067.02 Inspektorat Jenderal 10.000.000 10.000.000 100,00

067.03 Ditjen PPMD 965.000.000 913.252.340 94,64

067.04 Ditjen PKP 205.800.000 202.501.300 98,40

067.05 Ditjen PDTu 83.250.000 82.500.000 99,10

067.06 Ditjen PDT 26.000.000 26.000.000 100,00

067.07 Ditjen PKP2TRans 1.842.395.000 1.417.494.400 76,94

067.08 Ditjen PKTrans 466.260.000 466.188.800 99,98

067.09 Balilatfo 12.087.950.000 11.132.544.175 92,10


JUMLAH 19.904.925.000 18.273.696.155 91,80

Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan

Mesin Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi pada Tahun

Anggaran 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tahun Anggaran 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah)

URAIANREALISASI

TAHUN 2020

REALISASI

TAHUN 2019

NAIK (TURUN)

%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.799.283.465 32.048.166.914 (44,46)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Penanganan Pandemi Covid-19 465.325.290 0 -

Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin 9.087.400 0 -


Pengembalian - - -

Jumlah Belanja 18.273.696.155 32.048.166.914 (42,98)

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal

Peralatan dan Mesin-Penanganan Pandemi Covid-19 pada

masing-masing Unit Kerja Eselon I Tahun Anggaran 2020

sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Penanganan Pandemi Covid-19 masing-masing UKE-I


UKE-I Anggaran Realisasi % Realisasi

Ditjen PKP 5.300.000 4.600.000 86,79

Ditjen PDT 26.000.000 26.000.000 100,00

Balilatfo 435.750.000 434.725.290 99,76

Jumlah 467.050.000 465.325.290 99,63

• Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Penanganan

Pandemi Covid-19 pada Ditjen PKP sebesar

Rp4.600.000,00 digunakan untuk pembelian Thermo

Checker DT-PEN-White Grey sebanyak 1 buah seharga



Rp2.000.000,00 dan Wastafel Portable sebanyak 1 buah

sebesar Rp2.600.000,00.


Pandemi Covid-19 pada Ditjen PDT sebesar

Rp26.000.000,00 digunakan untuk pembelian

thermometer government tester sebanyak 13 buah dengan

harga masing-masing Rp2.000.000,00.


Pandemi Covid-19 pada sebesar Rp434.725.290,00

digunakan untuk pembelian penyemprot otomatis

sebanyak 2 buah sebesar Rp3.400.000,00, infrared

thermometer sebanyak 1 buah sebesar Rp1.500.000,00,

thermal imaging camera sebanyak 7 buah sebesar

Rp245.000.000,00 yang sudah ditransfer keluar ke satker

Sekretariat Jenderal, Ditjen PKP2Trans, Ditjen PPMD,

Pusdiklat ASN, Ditjen PKTrans, dan BBLM Jakarta;

pembelian infrared thermometer sebanyak 1 buah sebesar

Rp2.450.000,00 (BP2TP Bengkulu); pembelian alat

ukur/tes klinis lainnya sebanyak 2 buah sebesar

Rp56.000.000,00, alat kesehatan umum lain-lainnya

berupa jet hand dryer sebanyak 2 buah sebesar

Rp8.320.000,00, Hand dryer 2 buah sebesar

Rp3.078.900,00, soap dispenser sanitizer sebanyak 1

buah sebesar Rp1.887.390,00 (BBLM Yogyakarta);

pembelian thermal imaging camera sebanyak 1 buah

sebesar Rp39.989.000,00 (BLM Banjarmasin); pembelian

thermometer (alat labolatorium umum) sebanyak 2 unit

sebesar Rp69.700.000,00 (BLM Denpasar), serta

pembelian alat ukur/tes klinis lainnya sebanyak 1 buah

sebesar Rp3.400.000,00 (BLM Pekanbaru).

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp313.691.500,00

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode

yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-

masing sebesar Rp313.691.000,00 dan




99,73 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal Gedung

dan Bangunan Tahun Anggaran 2019. Hal ini disebabkan

adanya Pandemi Covid-19 sehingga anggaran belanja

difokuskan untuk penanganan Pandemi Covid-19. Adanya

pengurangan anggaran untuk belanja modal gedung dan

bangunan ini diikuti dengan penurunan realisasi belanja

modal gedung dan bangunan. Realisasi Belanja Modal per 31

Desember 2020 mencapai 99,99 persen dari anggaran belanja

sebesar Rp313.712.000,00.

Adapun Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan

Bangunan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun

Anggaran 2020 per Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel

berikut:

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan



Anggaran

067.07 Ditjen PKP2TRans 160.412.000 160.411.500 100,00

067.09 Balilatfo 153.300.000 153.280.000 99,99

313.712.000 313.691.500 99,99 JUMLAH

Perbandingan Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

per Jenis Belanja pada Kementerian Desa, PDT dan

Transmigrasi Tahun Anggaran 2020 dan 2019 dapat dilihat

pada tabel berikut:

Perbandingan Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2020 TAHUN ANGGARAN 2019Naik

(Turun) %

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 160.411.500 98.007.153.553 (99,84)

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan

Honor Pengelola Teknis Gedung dan

Bangunan

88.818.600 (100,00)

Belanja Modal Perencanaan dan

Pengawasan Gedung dan Bangunan 153.280.000 887.056.400 (82,72)

Belanja Modal Perjalanan Gedung dan

Bangunan25.500.000 (100,00)

Belanja Penambahan Nilai Gedung dan

Bangunan15.226.284.603 (100,00)

Jumlah Belanja Kotor 313.691.500 114.234.813.156 (99,73)

Pengembalian Belanja Modal - 156.323.871 100,00

Jumlah Belanja 313.691.500 114.078.489.285 (99,73)



Belanja Modal JIJ Rp26.911.227.607,00

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ)

untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan

2019 masing-masing sebesar Rp26.911.227.607,00 dan


86,34 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2019. Hal ini

disebabkan adanya Pandemi Covid-19 sehingga anggaran

belanja difokuskan untuk penanganan Pandemi Covid-19.

Adanya pengurangan anggaran untuk belanja modal jalan,

irigasi, dan jaringan ini diikuti dengan penurunan realisasi

belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan. Realisasi Belanja

Modal JIJ per 31 Desember 2020 mencapai 94,20 persen dari

Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar

Rp28.567.008.000,00.

Adapun Anggaran dan Realisasi Belanja Modal JIJ

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun Anggaran

2020 per Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal JIJ Tahun Anggaran 2020

(Dalam Rupiah)

Kode Eselon I Estimasi Anggaran Realisasi

Realisasi

Anggaran

(%)

067.07 Ditjen PKP2TRans 22.067.008.000 21.896.839.607 99,23

067.09 Balilatfo 6.500.000.000 5.014.388.000 77,14

28.567.008.000 26.911.227.607 94,20 JUMLAH

Adapun Perbandingan Rincian Belanja Modal JIJ Kementerian

Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2020 dan 2019




Perbandingan Rincian Belanja Modal JIJ per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah) URAIAN JENIS BELANJA TAHUN 2020 TAHUN 2019

Naik

(Turun) %

Belanja Modal Jalan dan Jembatan 17.516.344.935 67.712.709.611 (74,13)

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan

Honor Pengelola Teknis Jaringan- 8.400.000,00 (100,00)

Belanja Modal Perencanaan &

Pengawasan Jalan- 106.549.331 (100,00)

Belanja Modal Perjalanan Jalan dan

Jembatan- 16.840.000 (100,00)

Belanja Modal Irigasi 4.380.494.672 15.323.098.340 (71,41)

Belanja Modal Jaringan 5.014.388.000 808.348.929 520,32

Belanja Modal Perencanaan &

Pengawasan Jaringan- 14.000.000 (100,00)

Belanja Penambahan Nilai Jalan dan

Jembatan- 98.074.679.612 (100,00)

Belanja Penambahan Nilai Jaringan - 14.971.838.723 (100,00)


Pengembalian Belanja Modal 0 65.421.100 100,00

Jumlah Belanja 26.911.227.607 196.971.043.446 (86,34)

Belanja Modal Lainnya Rp468.491.000,00

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk periode yang berakhir

pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar

Rp468.491.000,00 dan Rp554.632.000,00 atau mengalami

penurunan sebesar 15,53 persen dibandingkan periode

Tahun Anggaran 2019. Hal ini disebabkan adanya Pandemi

Covid-19 sehingga anggaran belanja difokuskan untuk

penanganan Pandemi Covid-19.

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2020 mencapai

99,53 persen dari anggaran Belanja Modal Lainnya Tahun

2020 sebesar Rp468.700.000,00.

Adapun Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun Anggaran

2020 dan 2019 per Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel

berikut:

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya


Kode Eselon I Anggaran Realisasi% Realisasi

Anggaran

067.08 Ditjen PKTrans 468.700.000 466.491.000 99,53

468.700.000 466.491.000 99,53JUMLAH



C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET LANCAR

Nilai Aset Lancar Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember

2019 adalah masing-masing sebesar Rp51.864.543.769,00

dan Rp407.332.895.236,00.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk

dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual

dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi per 31 Desember 2020 dan 2019

tersaji sebagai berikut:

Rincian Aset Lancar

Per 31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah)

No. Aset Lancar 31 Desember 2020 31 Desember 2019

1 Kas di Bendahara Pengeluaran 500,000

2 Kas Lainnya dan Setara Kas 219,087,387 1,178,000

3 Piutang Bukan Pajak 1,381,596,736 551,036,448

4Penyisihan Piutang Tidak

Tertagih-Piutang Bukan Pajak(56,448,233) (2,522,535)

5 Piutang Bukan Pajak (Netto) 1,325,148,503 548,513,913

6

Bagian Lancar Tagihan

Tuntutan Perbendaharaan/

Tuntutan Ganti Rugi

160,767,100 88,468,100

7

Penyisihan Piutang Tidak

Tertagih-Bagian Lancar

Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/ Tuntutan

Ganti Rugi

(8,796,710) (442,338)

8

Bagian Lancar Tagihan

Tuntutan Perbendaharaan/

Tuntutan Ganti Rugi (Netto)

151,970,390 88,025,762

9 Persediaan 50,165,326,511 406,694,677,561

51,861,532,791 407,332,895,236 Jumlah

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0,00

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai,

dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran

yang berasal dari sisa Uang Persediaan/ Tambahan Uang

Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan

atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kementerian Desa,



Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi per 31

Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing

sebesar Rp0,00 dan Rp500.000,00. Kas di Bendaharaan

Pengeluaran sudah direkonsilasi oleh KPPN dengan Berita

Acara Rekonsiliasi.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020

dan 2019 per unit kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel

berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp219.087.387,00

Unit Kerja 31 Desember 2020 31 Desember 2019

Ditjen PDT 500.000

Jumlah - 500.000

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2020 dan

31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp219.087.387,00

dan Rp1.178.000,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan

kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari

UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu

investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas

dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal

pelaporan.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I


Unit Ke rja 3 1 D e s e m be r 2 0 2 0 3 1 D e s e m be r 2 0 19

Dijten P P MD 219.016.071

Ditjen P DT 500.000

Ditjen P KP 2Trans 70.716

Ditjen P KTrans 600

J um la h 2 19 .0 8 7 .3 8 7 5 0 0 .0 0 0

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Ditjen PPMD sebagai

berikut:

- Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah

yaitu sisa anggaran pada rekening yang berasal

penerimaan hibah yang diterima langsung dari United



Nations Children’s Fund (UNICEF) dalam rangka Support

for Mainstreaming of Community Based Development

Information System (CBDIS) as Information based education

planning tool at village level, Support Activities for

Supporting the Establishment of Monitoring and Evaluation

of the Distribution Process of Social Protection Programs in

Responding to COVID-19 under Village Fund to the Ministry

of Village, dan Technical support to sub-national child-

sensitive planning, budgeting and monitoring processes

(including piloting, development of government regulations,

program guidelines and modules, Village Information

System, and mainstreaming of SDGs into Village Law

implementation). Adapun Kas Lainnya dan Setara Kas

sebesar Rp194.441.469,00 per tanggal 31 Desember 2020

yang merupakan pengembalian dari Pengesahan Hibah

Langsung Unicef yang telah dilakukan jurnal secara

sistem Aplikasi Saiba (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis

Akrual) berdasarkan Surat Perintah Pengesahan Hibah

Langsung (SP2HL) nomor 80001 tanggal 30 Desember

2020 yang berisi pengesahan untuk pendapatan sebesar

Rp4.631.930.387,00 dan belanja sebesar

Rp4.006.709.809,00 sehingga terdapat saldo akhir Kas

Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah

sebesar Rp625.220.578,00 (Unaudited) diantaranya:

A. Rp289.193.000,00 sudah disahkan pengembalian

Tahun Anggaran 2020 oleh KPPN dengan Surat

Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah

Langsung (SP4HL) nomor 80021, 80022, 80023

B. Penambahan pagu pada belanja barang Hibah

Langsung Luar Negeri sebesar Rp141.599.000,00

sehingga menjadi Rp4.148.311.000,00 untuk

melakukan pengesahan belanja tahun 2020 sebesar

Rp141.586.109 dan belanja tersebut sudah disahkan

Tahun Anggaran 2020 oleh KPPN dengan SP2HL



nomor 80021

Sehingga jumlah saldo akhir Kas Lainnya di Kementerian

Negara/ Lembaga dari Hibah sebesar Rp194.441.469 per

31 Desember 2020 yang merupakan pengembalian atas

dana dari pendonor yang tidak terpakai, pengembalian

akan dilakukan pada Tahun 2021

- Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar

Rp24.574.602 yang terdiri dari:

a. Penerimaan bunga jasa giro pada rekening hibah

langsung luar negeri sebesar Rp24.574.102 yang

penerimaannya tidak memerlukan pengesahan dari

kppn, dan akan dilakukan setor pada tahun 2021

b. Saldo rekening sebesar Rp500 pada Satuan Kerja Aktif

Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2020, yang

merupakan kekurangan penarikan atas pembayaran

honor tenaga pendamping.

Kas lainnya dan setara kas pada Ditjen PKP2Trans sebesar

Rp70.716,00 terdapat di satker Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kab. Tojo Una-una merupakan kesalahan

pencatatan pada penarikan uang di Bank untuk pembayaran

honor pejabat penandatangan SPM sebesar Rp70.000,00 dan

bunga rekening sebesar Rp715,78 (dilakukan pembulatan

dalam sistem Aplikasi SAIBA) dan dilakukan jurnal

penyesuaian. (bukti rekening koran, BKU januari sampai

desember 2020 dan Surat Pernyataan KPA dan Bukti Kwitansi

terlampir)

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas yang terdapat pada Ditjen

PKTrans sebesar Rp600,00 terdapat di Satuan Kerja 350303

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Muna. Hal ini

berawal karena terjadinya selisih antara BKU dan Rekening

Koran sebesar Rp600,00 yang disebabkan karena kekeliruan

dalam penulisan nilai uang pada cek Giro oleh Bendahara



Piutang Bukan Pajak Rp1.381.596.736,00

Pengeluaran yang terjadi saat transaksi penarikan uang pada

tanggal 06 Nopember 2020 sebesar Rp51.530.000,00

seharusnya sebesar Rp51.530.600,00.

C.3 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 dan 31

Desember 2019 masing-masing sebesar Rp1.381.596.736,00

dan Rp551.036.448,00 yang merupakan hak atau pengakuan

pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang

telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau

serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal

neraca.

Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 dan 2019


Rincian Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

Rincian Piutang Bukan Pajak pada Dijten PKP2Trans

Rp580.656.805,- merupakan kekurangan volume pekerjaan

fisik atas pemeriksaan BPK di lapangan (Surat Keterangan

Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) terlampir dengan rincian

Satker sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak Ditjen PKP2Trans


NO KODE SATKER JUMLAH

1 067.07.350285 112.869.373,

2 067.07.350307 214.066.797,

3 067.07.418191 113.841.802,

4 067.07.419124 139.878.833,

580.656.805,

NAMA SATKER

Total

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI KABUPATEN WAJO

DINAS TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI KABUPATEN KONAWE

DINAS TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI KAB. SIDRAP

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA

KERJA KAB. MUNA

Rincian Piutang Bukan Pajak pada Ditjen PKTrans

Ura ia n 3 1 D e s e m be r 2 0 2 0 3 1 D e s e m be r 2 0 19

Ditjen P KP 2Trans 580.656.805 -

Ditjen P KTrans 14.895.514

Balila tfo 230.500.000

Sekretaria t J enderal 570.439.931 536.140.934

J um la h 1.3 8 1.5 9 6 .7 3 6 5 5 1.0 3 6 .4 4 8



merupakan tuntutan ganti rugi atas pekerjaan kurang volume

CV Makmur Bima sebesar Rp9.443.380,00 dan CV Medali

Mas Jaya sebesar Rp5.452.135,00 pada Ditjen PKTrans.

Piutang ini telah dilakukan penyetoran ke kas negara pada

tanggal 31 Maret 2020 dengan NTPN 8C46B3CIEEPRNGJN.

Rincian Piutang Negara Bukan Pajak yang terdapat pada

Balilatfo sebesar Rp230.500.000,00 merupakan Temuan BPK

TA 2020 pada satker Balilatfo atas Kurang Volume Hasil

Pemeriksaan Fisik Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa

Layar Film/Film (Videotron) sebesar Rp199.000.000,00 dan

Note Book sebesar Rp31.500.000,00

Rincian Piutang Bukan Pajak Sekretariat Jenderal


REALISASI

TA 2020

REALISASI TA

2019

495,707,270 472,856,294

9,661,950 63,284,649

65,070,711

570,439,931. 536,140,943.

NAMA SATKER

Piutang PNBP atas sewa pujasera, kantin

dan Fotocopy

Piutang PNBP atas Penggunaan Lahan

Parkir oleh PT. Ardas

Piutang 2020 yang belum tercatat (Koreksi

BPK)

JUMLAH

1. Piutang PNBP atas sewa pujasera, kantin dan fotocopy

pada tahun 2019 sebesar Rp 472.856.294 adalah Hasil

Jurnal Rekomendasi pencatatan piutang berbasis akrual

pada Sekretariat Jenderal ,dari BPK melalui LHP Nomor

64A/HP/XVI/05/2020 tanggal 18 Mei 2020. Piutang

tersebut terdiri atas piutang sewa pujasera, kantin, dan

fotocopy (sesuai kontrak sewa terlampir) yang belum

tercatat pada tahun 2019 dan 2018. Namun berdasarkan

rekomendasi APIP sesuai dengan Surat Dinas dari APIP

Nomor : 40/PW/03.01/I/2020 tanggal 27 Januari 2021

terdapat koreksi piutang sebesar Rp 10.000.000 atas

kesalahan pencatatan piutang, sehingga menambah nilai

piutang tahun 2019 menjadi Rp482.856.294.



Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak (Rp56.448.233,00)

2. Piutang PNBP atas penggunaan lahan parkir oleh PT

ARDAS pada tahun 2019 sesuai Kontrak Perjanjian

Kerjasama PT ARDAS Nomor: 02/PKS-APS/6/2018 sebesar

Rp 63.284.640,- adalah Hasil Jurnal Rekomendasi

mencatatan piutang berbasis akrual pada Sekretariat

Jenderal ,dari BPK melalui LHP Nomor

64A/HP/XVI/05/2020 tanggal 18 Mei 2020. Pada tahun

2020 telah di lunasi oleh PT ARDAS melalui aplikasi

SIMPONI pada tanggal 30 Desember 2020 dengan NTPN

3CF6E3CIEFKJR9MR

3. Pada tahun 2020, berdasarkan Laporan Keuangan PT

ARDAS terdapat pendapatan Sekretariat Jenderal yang

belum dibayar PT ARDAS sesuai Kontrak Perjanjian

Kerjasama PT ARDAS Nomor: 02/PKS-APS/6/2018 pasal 4

tentang Bagi Hasil (profit sharing) bagi Kemendes sebesar

60% sebesar Rp 9.661.950,-. Penjurnalan jurnal umum

piutang tersebut berdasarkan rekomendasi APIP melalui

Surat Dinas Nomor : 40/PW/03.01/I/2020 tanggal 27

Januari 2021

4. Koreksi BPK terkait pencatatan Piutang Sewa Pujasera dan

DPR tahun 2020 yang belum tercatat sebesar

Rp65.070.711

C.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan

Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing

sebesar Rp56.448.233,00 dan Rp2.522.535,00. Penyisihan

piutang tak tertagih-piutang bukan pajak pada masing-

masing Unit Kerja Eselon I per 31 Desember 2020 dan 2019




Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang bukan pajak - per UKE-1 Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN 31 Desember 2020 31 Desember 2019

Ditjen PKP2Trans 2.903.284 0

Ditjen PKTrans 0 74.477

Balilatfo 1.152.500

Sekretariat Jenderal 52.392.449 2.448.058

Total 56.448.233 2.522.535

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih berdasarkan kategori

piutang disajikan sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah) Kualitas Nilai Piutang % Nilai

Piutang Jk Pendek Penyisihan Penyisihan

Piutang Bukan Pajak

Lancar 820.818.755 0,50% 4.104.094

Kurang Lancar 495.707.270 10% 49.570.727

Diragukan - 50% -

Macet - 100% -

Jumlah 1.316.526.025 53.674.821

Bagian Lancar TP/TGR

Lancar 0,50%

Kurang Lancar - 10% -

Diragukan 50% -

Macet 100% -

Jumlah - -

Bagian Lancar TPA

Lancar - 0,50% -


Diragukan 50% -

Macet 100% -

Jumlah - -

Rekomendasi BPK 2019 2.448.058

Koreksi BPK Audited 2020 (Setjen) 65.070.711 0,50% 325.354

Jumlah Penyisihan Piutang Tak

Tertagih 1.381.596.736 56.448.232

Piutang Bukan Pajak (netto) Rp1.325.148.503,00

C.5 Piutang Bukan Pajak (Netto)

Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan

pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang

telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember



2019 masing-masing adalah sebesar Rp1.325.148.503,00 dan

Rp548.513.913,00. Nilai Piutang Bukan Pajak (Netto) berasal

dari selisih Piutang Bukan Pajak (Bruto) dikurangi Penyisihan

Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak.

Perbandingan Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020

dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak (Netto) Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp160.767.100,00

C.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/

Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan

Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember

2019 masing-masing adalah sebesar Rp160.767.100,00 dan

Rp88.468.100,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan

Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua

belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Adapun

rincian nilai bagian lancar TP/TGR per 31 Desember 2020

dan 2019 sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019

Bagian Lancar TGR 160.767.100 88.468.100

160.767.100 88.468.100

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2020 dan

31 Desember 2019 sebesar Rp160.767.100,00 dan

Rp88.468.100,00. Terdapat pada Ditjen PKP2Trans sebesar

Rp72.800.000,00 dan Ditjen PKTrans sebesar

Rp87.967.100,00.


Ditjen PKP2Trans 577.753.521 0

Ditjen PKTrans 0 14.821.037

Balilatfo 229.347.500 0

Sekretariat Jenderal 518.047.482 533.692.876

Jumlah 1.325.148.503 548.513.913



Bagian Lancar TP/TGR Ditjen PKP2Trans dengan 1 pegawai

(debitur) dengan nama Ir. Rajumber Prihatin, M.Si.

Pencatatan ini terjadi akibat hilangnya kendaraan dinas roda

4 sesuai dengan atensi temuan hasil audit surat itjen

No.Rhs.232/PW.03.01/VII/2019 Ditjen PKP2Trans Tanggal 30

Juli 2019. Rincian bagian lancar TP/TGR 31 Desember 2020

sebesar Rp72.800.000,00 merupakan piutang yang harus

dibayarkan sesuai dengan Time Line di SKTJM dari bulan

oktober sampai dengan desember 2020 sebesar

Rp22.000.000,00 dan bulan januari sampai dengan desember

2021 sebesar Rp52.800.000,00. Yang sudah disetorkan ke kas

negara sebesar Rp2.000.000,00 dengan kode akun 425791

(pendapatan penyelesaian tuntutan ganti kerugian negara

terhadap pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain) yang

disetorkan tanggal bayar 15 september 2020 (bukti setor

terlampir).

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Ditjen PKTrans merupakan

atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas pegawai pada 16

pegawai (debitur) yang belum diselesaikan pada tanggal

neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang

pada Direktorat Pelayanan Pertanahan Transmigrasi sebesar

Rp87.967.100,00. Adapun rincian Bagian Lancar Tagihan

TP/TGR Ditjen PKP2Trans per debitur per 31 Desember 2020

dapat dijelaskan sebagai berikut:



Rincian Bagian Lancar TP/TGR per Debitur Per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah) No. Uraian Nominal

1 SPKMKN atas nama Ir. Supriatna, M.Si 5.375.500

2 SPKMKN atas nama Munadi, S.Pd 5.529.800

3 SPKMKN atas nama Drs. Putut Edy Sasono, M.Si 6.276.000

4 SPKMKN atas nama Mulyanto 3.675.000

5 SPKMKN atas nama Ir. Alin Yurianto, M.Si 5.736.000

6 SPKMKN atas nama Ir. Alin Yurianto, M.Si 5.529.800

7 SPKMKN atas nama Dorodjati 4.551.000

8 SPKMKN atas nama Solichin 5.529.800

9 SPKMKN atas nama Ir. R. Harry Suhargono, MM 4.577.000

10 SPKMKN atas nama Ir. Mis Yanuarizah 4.086.800

11 SPKMKN atas nama Jekson, S.Sos 6.643.000

12 SPKMKN atas nama Imam Moerdo Koentjoro, BE 4.551.000

13 SPKMKN atas nama Supraptiningsih 4.086.800

14 SPKMKN atas nama Egi Tjahhergi, BE 5.460.000

15 SPKMKN atas nama Titiek Dwinarwati 6.643.000

16 SPKMKN atas nama Prayitno 5.529.800

17 SPKMKN atas nama Ir. Erna Noviati 4.186.800

87.967.100 Total Rincian Bagian Lancar TP/TGR

Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar Lancar Rp8.796.710,00

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar per 31

Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing

sebesar Rp8.796.710,00 dan Rp442.338,00. Penyisihan

piutang tak tertagih – piutang lancar milik Direktorat

Pelayanan Pertanahan Transmigrasi Ditjen PKTrans yang

merupakan pengembalian perjalanan dinas. Estimasi atas

ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh

kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan

Piutang Tak Tertagih berdasarkan kategori piutang disajikan

sebagai berikut:



Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Bagian Lancar TP/TGR

Per 31 Desember 2020 (Dalam Rupiah)

Kualitas Nilai Piutang % Nilai

Piutang Jk Pendek Penyisihan Penyisihan

Piutang Bukan Pajak

Lancar - 0,50% -


Diragukan - 50% -

Macet - 100% -

Jumlah - -

Bagian Lancar TP/TGR

Lancar 0,50%

Kurang Lancar 87.967.100 10% 8.796.710

Diragukan 50% -

Macet 100% -

Jumlah 87.967.100 8.796.710

Bagian Lancar TPA

Lancar - 0,50% -


Diragukan 50% -

Macet 100% -

Jumlah - -

Jumlah Penyisihan Piutang

Tak Tertagih 87.967.100 8.796.710

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Netto) Rp151.970.390,00

C.8 Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Netto)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan

Ganti Rugi (Netto) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember

2019 masing-masing sebesar Rp151.970.390,00 dan

Rp88.025.762,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan

Tagihan TP/TGR atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas

pegawai pada 16 pegawai (debitur) yang belum diselesaikan

pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan

atau kurang pada Direktorat Pelayanan Pertanahan

Transmigrasi sebesar Rp79.170.390,00 dengan rincian

sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Netto) Per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

N o . Kua lita sJ um la h

D e biturN ila i P iuta ng P e nyis iha n N ila i B e rs ih

1 Lancar -

2Kurang

Lancar17 160.767.100 (8.796.710) 151.970.390

3 Diragukan -

4 Macet -

17 16 0 .7 6 7 .10 0 (8 .7 9 6 .7 10 ) 15 1.9 7 0 .3 9 0 J um la h



Persediaan Rp50.165.326.511,00

C.9 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau

perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan

operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau

diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember


Rp406.694.677.561,00. Adapun nilai persediaan pada

masing-masing Unit Kerja Eselon I di lingkup KDPDTT per 31

Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Rincian Persediaan pada Unit Eselon I Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

067.02 Inspektorat Jenderal 72.404.400 11.356.500

067.03 Ditjen PPMD 17.747.104.431 77.276.495.961

067.04 Ditjen PKP 1.447.172.500 158.846.753.089

067.05 Ditjen PDTu 1.487.945.568 40.474.427.420

067.06 Ditjen PDT 418.493.589 114.962.298.874

067.07 Ditjen PKP2Trans 21.124.466.289 7.264.766.282

067.08 Ditjen PKTRans 7.628.793.837 7.793.079.455

067.09 Balilatfo 63.737.025 35.237.700

067.10 Setjen 175.208.872 30.262.280

50.165.326.511 406.694.677.561JUMLAH

Kode Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019

Rincian mutasi/perubahan nilai Persediaan per 31 Desember

2020 dapat dilihat pada tabel berikut:



Mutasi/Perubahan Persediaan Per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah) URAIAN NILAI

Saldo Awal 406.694.677.561

Mutasi tambah: 118.693.564.151

Pembelian91.208.404.751

Reklas Masuk23.856.777.098

Hasil Opname Fisik Kurang2.044.458.032

Transfer Masuk927.094.428

Hibah (Masuk)437.980.000

Koreksi Penyesuaian Persediaan218.849.840

Koreksi Tambah2

Mutasi kurang: 475.222.915.201

Penyerahan kepada Masyarakat 320.616.878.050

Barang Persediaan Yang Tidak Dikuasai 114.951.286.894

Pemakaian 13.491.154.801

Reklas Keluar 11.798.952.355

Koreksi Kurang 11.565.768.366

Hasil Opname Fisik Lebih 1.843.558.710

Transfer Keluar 927.094.428

Koreksi Penyesuaian Persediaan 28.221.597

Saldo Akhir 50.165.326.511

Penjelasan Mutasi Tambah Persediaan berasal dari:

• Pembelian sebesar Rp91.208.404.751,00 yang terdapat

pada Itjen sebesar Rp953.272.500,00, Ditjen PPMD

sebesar Rp2.240.366.949,00, Ditjen PKP sebesar

Rp1.800.692.910,00, Ditjen PDTu sebesar

Rp913.366.280,00, Ditjen PDT sebesar

Rp1.632.704.970,00, Ditjen PKP2Trans sebesar

Rp19.074.334.649,00, Ditjen PKTrans sebesar

Rp59.856.815.885,00, Balilatfo sebesar

Rp782.500.163,00 dan Setjen sebesar

Rp3.954.350.445,00

• Reklas Masuk sebesar Rp23.856.777.098,00 terdapat

pada Ditjen PKP2Trans sebesar Rp8.368.590.000,00,

Ditjen PKTrans sebesar Rp3.430.362.355,00, dan Setjen

sebesar Rp12.057.824.743,00

• Hasil Opname Fisik Kurang sebesar Rp2.044.458.032,00

terdapat pada Ditjen PKTrans sebesar

Rp1.841.914.815,00 dan Setjen sebesar

Rp202.543.217,00



• Transfer Masuk sebesar Rp927.094.428,00 terdapat pada

Ditjen PKP2Trans sebesar Rp461.301.310,00 dan Ditjen

PKTrans sebesar Rp465.793.118,00

• Hibah (Masuk) sebesar Rp437.980.000,00 terdapat pada

Setjen

• Koreksi Penyesuaian Persediaan sebesar

Rp218.849.840,00 terdapat pada Itjen sebesar

Rp62.620.900,00, Ditjen PPMD sebesar Rp9.014.600,00,

Ditjen PKP sebesar Rp42.896.520,00, Ditjen PDTu

sebesar Rp57.145.451,00, Ditjen PDT sebesar

Rp39.500,00, Ditjen PKP2Trans sebesar Rp6.977.500,00,

Ditjen PKTrans sebesar Rp38.363.460,00 dan Balilatfo

sebesar Rp1.791.909,00

• Koreksi Tambah sebesar Rp2,00 terdapat pada Setjen

Penjelasan Mutasi Kurang Persediaan:

• Penyerahan Kepada Masyarakat sebesar

Rp320.616.878.050,00 terdapat pada Ditjen PPMD

sebesar Rp59.613.770.280,00, Ditjen PKP sebesar





Rp12.495.804.743,00

• Barang Persediaan Yang Tidak Dikuasi sebesar

Rp114.951.286.894,00 terdapat pada Ditjen PDT

• Pemakaian sebesar Rp13.491.154.801,00 terdapat pada

Itjen sebesar Rp954.845.500,00, Ditjen PPMD sebesar

Rp2.164.772.799,00, Ditjen PKP sebesar


Rp974.580.731,00, Ditjen PDT sebesar


Rp586.417.786,00, Ditjen PKTrans sebesar


Rp755.792.747,00, dan Setjen sebesar



Rp3.982.304.775,00

• Reklas Keluar sebesar Rp11.798.952.355,00 terdapat

pada Ditjen PKP2Trans sebesar Rp8.368.590.000,00 dan

Ditjen PKTrans sebesar Rp3.430.362.355,00

• Koreksi kurang sebesar Rp11.565.768.366,00 terdapat

pada Ditjen PKP2Trans sebesar Rp216.918.366,00 dan

Ditjen PKTrans sebesar Rp11.348.850.000,00

• Hasil Opname Fisik Lebih sebesar Rp1.843.558.710,00

terdapat pada Ditjen PPMD sebesar Rp230.000,00,

Ditjen PKTrans sebesar Rp1.841.908.010,00 dan Setjen


• Transfer Keluar sebesar Rp927.094.428,00 terdapat pada

Ditjen PK2PTrans sebesar Rp461.301.310,00 dan Ditjen

PKTrans sebesar Rp465.793.118,00

• Koreksi Penyesuaian Persediaan sebesar

Rp19.024.602,00 terdapat pada Setjen

Adapun rincian persediaan per akun pada periode 31

Desember 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rincian Persediaan per Akun Per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

AkunUraian

30 Desember

2020

117111 Barang Konsumsi 479.880.036

117113 Bahan Untuk Pemeliharaan 304.000

117122 Tanah Bangunan untuk dijual atau

diserahkan kepada

10.519.172.550

117124 Peralatan dan Mesin untuk dijual atau

diserahkan kepada

19.108.082.751

117125 Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk

diserahkan kepada

2.637.680.007

117127 Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada

Masyarakat

140.413.148

117128 Barang Persediaan Lainnya untuk

Dijual/Diserahkan ke

8.549.554.757

117129 Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan

Kepada Masyarakat - Dalam Proses

8.712.473.662

117131 Bahan Baku 701.000

117199 Persediaan Lainnya 17.064.600

50.165.326.511 JUMLAH



Tanah Rp677.750.355.000,00

ASET TETAP

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang

dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan

publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

Aset Tetap pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi per 31 Desember 2020 dan 31

Desember 2019 masing-masing adalah sebesar

Rp1.997.934.495.703,00 dan Rp2.105.562.285.314,00.

Adapun Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019

terdiri dari:

Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN 31 Desember 2020 31 Desember 2019NAIK

(TURUN) %

Tanah 677,750,355,000 677,750,355,000 -

Peralatan dan Mesin 380,004,557,930 367,861,952,630 3.30

Gedung dan Bangunan 579,626,324,551 579,836,981,600 (0.04)

Jalan, Irigasi dan Jaringan 808,949,560,937 836,311,807,753 (3.27)

Aset Tetap Lainnya 121,688,849,932 151,075,117,594 (19.45)

Konstruksi Dalam Pengerjaan 30,177,239,114 31,608,897,585 (4.53)

Akumulasi Penyusutan (600,262,391,761) (538,882,826,848) 11.39

Jumlah 1,997,934,495,703 2,105,562,285,314 (5.11)

C.10 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah per 31 Desember 2020 dan 31

Desember 2019 masing-masing sebesar dan

Rp677.750.355.000,00 dan Rp677.750.355.000,00. Rincian

aset Tanah per 31 Desember 2020 dan 2019 per Unit Kerja

Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

Rincian Aset Tanah per Unit Eselon I


Nilai %

067.09 Balilatfo 573.491.500.000 573.491.500.000 0 0,00%

067.10 Setjen 104.258.855.000 104.258.855.000 0 0,00%

677.750.355.000 677.750.355.000 0 0,00%JUMLAH

Naik/TurunKode Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019



Rincian mutasi/perubahan nilai Tanah per 31 Desember 2020


Mutasi/Perubahan Tanah


URAIAN NILAI

Saldo Awal 677.750.355.000


Transfer Masuk83.715.750.000

Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap 133.850.000


Transfer Keluar 83.390.800.000

Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya 324.950.000

Koreksi Penilaian Kembali BMN 133.850.000

Saldo Akhir 677.750.355.000

Mutasi Tambah Tanah berasal dari:

- Transfer Masuk sebesar Rp83.715.750.000,00 yang terdiri

dari Ditjen PKP2Trans sebesar Rp324.950.00,00 pada

satker Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi

Sulawesi Tenggara (209273) dan juga pada Balilatfo sebesar

Rp83.390.800.000,00 pada satker Pendidikan dan Pelatihan

Aparatur Negara.

- Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap sebesar

Rp133.850.000,00 berasal dari Ditjen PKP2Trans pada

satker Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Pidie (350134).

Mutasi Kurang Tanah berasal dari:

- Transfer Keluar terdapat pada Balilatfo sebesar

Rp83.390.800.000,00 pada satker Balai Besar

Pengembangan Latihan Masyarakat.

- Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya terdapat pada

Ditjen PKP2Trans sebesar Rp324.950.00,00 pada satker

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi



Tenggara. Hal ini terjadi karena likuidasi aset dari Dinas

Nakertrans Sulawesi Tenggara yang mempunyai dua kode

satker Tugas Perbantuan.

- Koreksi Penilaian Kembali BMN sebesar Rp133.850.000,00

berasal dari Ditjen PKP2Trans pada satker Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie (350134).

Rincian Aset Tanah yang dimiliki Kementerian Desa, PDT, dan

Transmigrasi pada masing-masing satker per 31 Desember


Daftar Aset Tanah pada masing-masing Satker Per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

N A M A S A TKER N ila i

Bala i Latihan Mas yarakat Ambo n 876.564.000

P endidikan dan P ela tihan P egawai Apara tur Sipil Negara 83.390.800.000

Bala i P engkajian dan P enerapan Teknik P ro duks i Bengkulu 172.830.565.000

Bala i Bes ar P e la tihan Mas y Des a , P DT & Trans Yo gyakarta 68.599.991.000

Bala i P e la tihan Mas y Des a , P DT & Trans Makas s ar 62.956.953.000

Bala i P e la tihan Mas y Des a , P DT & Trans Banjarmas in 41.462.575.000

Bala i P e la tihan Mas y Des a , P DT & Trans Denpas ar 129.778.125.000

Bala i P e la tihan Mas y Des a , P DT & Trans P ekanbaru 13.595.927.000

Sekre taria t J endera l KDP DTT 104.258.855.000

J um la h Ta na h 6 7 7 .7 5 0 .3 5 5 .0 0 0

Peralatan dan Mesin Rp380.004.557.930,00

C.11 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31

Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-

masing sebesar Rp380.004.557.930,00 dan

Rp367.861.952.630,00. Terdapat kenaikan sebesar

Rp12.142.605.300,00 atau 3,30 persen dibandingkan tahun

2019.

Perbandingan rincian nilai Peralatan dan Mesin pada Unit

Kerja Eselon I lingkup KDPDTT per 31 Desember 2020 dan




Rincian Peralatan dan Mesin Menurut Unit Kerja Eselon I Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

Nilai %

067.02 Inspektorat Jenderal 9.571.517.853 9.643.003.453 -71.485.600 -0,74%

067.03Direktorat Jenderal Pembangunan

dan Pemberdayaan Masyarakat16.012.080.120 14.789.293.689 1.222.786.431 8,27%


Kawasan Perdesaan17.822.737.970 17.620.236.670 202.501.300 1,15%

067.05Direktorat Jenderal Pengembangan

Daerah Tertentu14.796.323.956 14.610.423.956 185.900.000 1,27%


Daerah Tertinggal14.702.755.950 14.676.755.950 26.000.000 0,18%

067.07Direktorat Jenderal Penyiapan

Kawasan dan Pembangunan54.207.571.777 54.278.214.277 -70.642.500 -0,13%


Kawasan Transmigrasi31.369.495.844 32.074.179.044 -704.683.200 -2,20%

067.09

Badan Penelitian dan

Pengembangan, Pendidikan dan

Pelatihan,

102.654.425.177 95.895.436.987 6.758.988.190 7,05%

067.10Sekretariat Jenderal Kementerian

Desa, PDT dan Transmigrasi118.867.649.283 114.274.408.604 4.593.240.679 4,02%

380.004.557.930 367.861.952.630 12.142.605.300 3,30%JUMLAH

Naik/Turun31-Dec-1931-Dec-20UraianKode

Adapun mutasi nilai aset Peralatan dan Mesin per 31

Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:



Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2020


Saldo Awal 367.861.952.630


Pembelian 17.243.824.294

Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi2.873.583.144

Saldo Awal 817.705.000

Reklasifikasi Masuk 714.686.121

Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap619.533.735

Perolehan Lainnya 618.500.000

Transfer Masuk 591.142.000

Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP 363.700.000

Penyelesaian Pembangunan Langsung 335.800.000

Pengembangan Nilai Aset 107.558.000

Hibah (Masuk) 26.370.000


Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya8.674.338.754

Transaksi Normalisasi BMN 1.377.248.240

Usulan Barang Hibah DK/TP (semester I dokumen

TAYL) 1.093.780.000

Transfer Keluar 267.332.000

Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas 230.500.000

Penghapusan 224.905.000

Reklasifikasi Keluar 134.750.000

Usulan Barang Hibah DK/TP (semester II

dokumen semester I) 110.112.000

Koreksi Pencatatan 49.500.000

Hibah (Keluar) 6.947.000

Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola 384.000

Saldo Akhir 380.004.557.930

Akumulasi Penyusutan 296.358.156.625

Nilai Buku 83.646.401.305

Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin terjadi akibat:

- Pembelian sebesar Rp17.243.824.294,00 yang terdapat

pada Itjen sebesar Rp10.000.000,00, Ditjen PPMD

sebesar Rp879.262.340,00, Ditjen PKP sebesar

Rp202.501.300,00, Ditjen PDTu sebesar

Rp185.900.000,00, Ditjen PDT sebesar Rp26.000.000,00,

Ditjen PKP2Trans sebesar Rp173.300.000,00, Ditjen

PKTrans sebesar Rp464.208.800,00, Balilatfo sebesar


Rp4.170.107.679,00

- Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi sebesar



Rp2.873.583.144,00 pada Balilatfo

- Saldo Awal sebesar Rp817.705.000,00 terdapat pada

Ditjen PKP2Trans

- Reklasifikasi Masuk sebesar Rp714.686.121,00 terdapat

pada Ditjen PPMD sebesar Rp579.936.121,00, Balilatfo

sebesar Rp134.750.000,00

- Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap sebesar

Rp619.533.735,00 terdapat pada Ditjen PKP2Trans

sebesar Rp168.648.000,00 dan Balilatfo sebesar

Rp450.885.735,00

- Perolehan Lainnya sebesar Rp618.500.000,00 yang

terdapat pada Setjen

- Transfer Masuk sebesar Rp591.142.000,00 yang terdapat

pada Ditjen PPMD sebesar Rp35.000.000,00, Ditjen

PKP2Trans sebesar Rp381.142.000,00, Ditjen PKTrans

sebesar Rp35.000.000,00, Balilatfo sebesar

Rp70.000.000,00 dan Setjen sebesar Rp70.000.000,00

- Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP sebesar

Rp363.700.000,00 yang terdapat pada Ditjen PKP2Trans

- Penyelesaian Pembangunan Langsung sebesar


- Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp107.558.000,00

terdapat pada Setjen

- Hibah (Masuk) sebesar Rp26.370.000,00 terdapat pada

Setjen

Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin terjadi akibat:

- Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar

Rp8.674.338.754,00 terdapat pada Itjen sebesar

Rp81.485.600,00, Ditjen PPMD sebesar

Rp271.412.030,00, Ditjen PKP2Trans sebesar


Rp5.640.487.624,00, dan Setjen sebesar

Rp399.295.000,00

- Transaksi Normalisasi BMN sebesar Rp1.377.248.240,00



terdapat Balilatfo

- Usulan Barang Hibah DK/TP (Semester I Dokumen TAYL)

sebesar Rp1.093.780.000,00 terdapat pada Ditjen

PKTrans

- Transfer Keluar sebesar Rp267.332.000,00 terdapat pada

Ditjen PKP2Trans sebesar Rp22.332.000,00 dan Balilatfo

sebesar Rp245.000.000,00

- Koreksi Pencatatan Nilai/ Kuantitas sebesar

Rp230.500.000,00 terdapat pada Balilatfo

- Penghapusan sebesar Rp224.905.000,00 terdapat pada

Balilatfo

- Reklasifikasi Keluar sebesar Rp134.750.000,00 terdapat

pada Balilatfo

- Usulan Barang Hibah DK/TP (Semester II Dokumen

Semester I) sebesar Rp110.112.000,00 terdapat pada

Ditjen PKTrans

- Koreksi Pencatatan sebesar Rp49.500.000,00 yang

terdapat pada Balilatfo

- Hibah (Keluar) sebesar Rp6.947.000,00 yang terdapat

pada Ditjen PKP2Trans

- Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola sebesar

Rp384.000,00 terdapat pada Balilatfo

Penggunaan Akun Lama Penanganan Pandemi Covid-19

terdapat pada Ditjen PPMD melakukan pembelian termometer

untuk penanganan Covid-19 sebanyak 2 (Dua) unit berupa 1

unit termometer infrared Value VIT 300 sebesar

Rp3.454.000,00 dan termometer infraret Simzo HW-302

sebesar Rp3.740.000,00. Alat tersebut telah digunakan untuk

operasional satker Ditjen PPMD dan telah dicatat sebagai

Barang Milik Negara pada tahun 2020.

Penggunaan Akun Baru Penanganan Pandemi Covid-19 dapat


- Ditjen PKP melakukan pembelian 1 (Satu) unit Thermo



Checker DT-PEN-White Grey seharga Rp2.000.000,00

dan 1 (Satu) unit wastafel portable seharga

Rp2.600.000,00 Alat tersebut telah digunakan untuk

operasional dan telah dicatat sebagai Barang Milik

Negara pada tahun 2020

- Ditjen PDT melakukan pembelian 13 (Tiga belas) unit

Termometer Government Tester seharga @Rp2.000.000,00

dengan total Rp26.000.000,00.

- Penanggan Pandemi COVID-19 pada Balilatfo dapat

dirinci sebagai berikut:

a. Balilatfo berupa Penyemprot Otomatis 2 buah sebesar

Rp3.400.000,00, Infrared Thermometer 1 buah sebesar

Rp1.500.000,00, Thermal Imaging Camera 7 buah

sebesar Rp245.000.000,00 berupa Thermal Imaging

Camera dan sudah ditransfer keluar ke Sekretariat

Jenderal, PKP2Trans, PPMD, Pusdiklat ASN, PKTrans

dan BBPLM Jakarta

b. BP2TP Bengkulu berupa Infrared Thermometer 1 buah


c. BBLM Yogyakarta berupa Alat Ukur/Tes Klinis

Lainnya 2 buah sebesar Rp56.000.000,00, Alat

Kesehatan Umum Lain-Lainnya berupa Jet Hand

Dryer 2 buah sebesar Rp8.320.000,00, Hand Dryer 2

buah sebesar Rp3.078.900,00, Soap Dispenser

Sanitizer 1 buah sebesar Rp1.887.390,00

d. BLM Banjarmasin berupa Thermal Imaging Camera 1

buah sebesar Rp39.989.000,00

e. BLM Denpasar berupa Thermometer (Alat

Laboratorium Umum) 2 unit sebesar Rp69.700.000,00

f. BLM Pekanbaru berupa Alat Ukur/Tes Klinis Lainnya

1 buah sebesar Rp3.400.000,00



Gedung dan Bangunan Rp579.626.324.551,00

C.12 Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Tetap berupa Gedung dan bangunan per 31

Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah

Rp579.626.324.551,00 dan Rp579.836.981.600,00. Terdapat

penurunan nilai aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember

2020 sebesar Rp210.657.049,00 atau 0.04 persen

dibandingkan tahun 2019.

Perbandingan rincian nilai Gedung dan Bangunan yang

dimiliki Unit Kerja Eselon I lingkup KDPDTT Per 31 Desember

2020 dan 2019 sebagai berikut:

Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan per Eselon I Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

Nilai %

067.03Ditjen

PPMD501.063.950, 504.850.000

(3.786.050) -0,75%

067.07Ditjen

PKP2TRans150.016.650.896, 147.401.984.078

2.614.666.818 1,77%

067.08Ditjen

PKTRans26.436.417.713, 34.049.919.830

(7.613.502.117) -22,36%

067.09 Balilatfo 125.344.432.192, 125.955.281.892(610.849.700) -0,48%

067.10 Setjen 277.327.759.800, 271.924.945.8005.402.814.000 1,99%

579.626.324.551 579.836.981.600 (210.657.049) -0,04%

Naik/Turun

JUMLAH


Adapun rincian mutasi/perubahan Aset Gedung dan

Bangunan per 31 Desember 2020 sebagai berikut:



Mutasi/Perubahan Gedung dan Bangunan


URAIAN NILAI

Saldo Awal 579.836.981.600


Reklasifikasi Masuk 14.799.929.250

Koreksi Penilaian Kembali BMN 5.699.693.597

Pengembangan Nilai Aset 4.499.646.000

Transfer Masuk 3.904.237.719

Koreksi ekuitas akibat Koreksi Revaluasi 2.398.683.917

Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas 1.557.478.705

Koreksi Kesalahan input IP 1.039.817.567


Barang Berlebih Hasil Inventarisasi 192.100.000

Koreksi BMN ditemukan Kembali 180.062.030

Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan 86.123.000

Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali 79.464.600


Reklasifikasi Keluar 15.572.090.250


Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya 3.963.464.712

Usulan Barang Hibah DK/TP (semester I dokumen TAYL) 2.944.365.000

Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi 1.688.478.081

Usulan Barang Hibah DK/TP 1.664.988.000

Usulan Barang Hibah DK/TP (semester II dokumen semester I) 1.589.600.117


Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan 678.029.600

Koreksi ekuitas akibat Koreksi Revaluasi 269.380.000Hibah (Keluar) 209.628.000

Usulan Barang Hibah DK/TP (semester II dokumen TAYL) 199.879.000

Saldo Minus Hasil Revaluasi 192.100.000

Koreksi Pencatatan 190.458.205

Koreksi Beban Kerugian Penghapusan akibat koreksi Revaluasi 57.320.500

Koreksi Kesalahan input IP 3.142.000

Saldo Akhir 579.626.324.551


Nilai Buku 529.530.125.685

Mutasi Tambah terdiri dari:

• Reklasifikasi Masuk sebesar Rp14.799.929.250,00


• Koreksi Peniliaian Kembali BMN sebesar

Rp5.699.693.597,00 terdapat pada Ditjen PPMD sebesar


Rp5.242.920.482,00 dan Ditjen PKTrans sebesar

Rp213.255.915,00

• Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp4.499.646.000,00

terdapat pada Ditjen PKP2Trans sebesar


Rp4.235.946.000,00

• Transfer Masuk sebesar Rp3.904.237.719,00 terdapat




• Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas sebesar

Rp1.557.478.705,00 terdapat pada Balilatfo sebesar


Rp1.166.868.000,00

• Koreksi Kesalahan Input IP sebesar Rp1.039.817.567,00

terdapat pada Ditjen PKP2Trans

• Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap sebesar

Rp528.189.000,00 terdapat pada Ditjen PPMD sebesar

Rp378.605.000,00 dan Balilatfo sebesar

Rp149.584.000,00

• Barang Berlebih Hasil Inventarisasi sebesar

Rp192.100.000,00 terdapat pada Ditjen PPMD

• Koreksi BMN ditemukan Kemabli sebesar


• Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan

sebesar Rp86.123.000,00 terdapat pada Ditjen PKTrans

• Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali sebesar


sebesar Rp32.121.600,00 dan Ditjen PKTrans sebesar

Rp47.343.000,00

Mutasi Kurang terdiri dari:

• Reklasifikasi Keluar sebesar Rp15.572.090.250,00


• Koreksi Penilaian Kembali BMN sebesar

Rp4.735.962.969,00 terdapat pada Ditjen PKP2Trans

sebesar Rp3.767.174.990,00 dan Ditjen PKTrans sebesar

Rp968.787.979,00

• Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar



Rp3.003.814.462,00 dan Balilatfo sebesar

Rp348.886.200,00

• Usulan Barang Hibah DK/TP (Semester I Dokumen TAYL)




PKTrans

• Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi sebesar


Rp15.144.200,00, pada Ditjen PKP2Trans sebesar

Rp1.390.971.415,00, pada Ditjen PKTrans sebesar

Rp262.761.436,00 dan pada Balilatfo sebesar

Rp19.601.030,00

• Usulan Barang Hibah DK/TP sebesar

Rp1.664.988.000,00 terdapat pada Ditjen PKTrans

• Usulan Barang Hibah DK/TP (Semester II Dokumen

Semester I) sebesar Rp1.589.600.117,00 terdapat pada

Ditjen PKTrans

• Transfer Keluar sebesar Rp1.217.196.000,00 terdapat



sebesar Rp678.029.600,00 terdapat pada Ditjen

PKP2Trans

• Koreksi ekuitas akibat Koreksi Revaluasi sebesar

Rp269.380.000,00 terdapat pada Ditjen PKTrans

• Hibah (Keluar) sebesar Rp209.628.000,00 terdapat pada

Ditjen PKP2Trans


TAYL) sebesar Rp199.879.000,00 terdapat pada Ditjen

PKTrans

• Saldo Minus Hasil Revaluasi sebesar Rp192.100.000,00

terdapat pada Ditjen PPMD

• Koreksi Pencatatan sebesar Rp190.458.205,00 terdapat

pada Balilatfo

• Koreksi Beban Kerugian Penghapusan akibat koreksi

Revaluasi sebesar Rp57.320.500,00 terdapat pada Ditjen

PKTrans

• Koreksi Kesalahan Input sebesar Rp3.142.000,00

terdapat pada Ditjen PKTrans



Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp808.949.560.937,00

C.13 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 31

Desember 2019 adalah masing-masing sebesar


penurunan nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31

Desember 2020 sebesar Rp27.362.246.816,00 atau 3,27

persen dibandingkan tahun 2019.

Perbandingan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki

Unit Kerja Eselon I lingkup KDPDTT Per 31 Desember 2020

dan 2019 dapat dilihat pada berikut:

Rincian Aset Tetap JIJ per Unit Kerja Eselon I


Nilai %

067.03 Ditjen PPMD 2.164.271.375, 2.171.580.450 (7.309.075) -0,34%

067.07Ditjen

PKP2Trans 463.904.966.254, 450.399.443.153 13.505.523.101 3,00%

067.08Ditjen

PKTRans 321.839.122.473, 368.651.661.621 (46.812.539.148) -12,70%

067.09 Balilatfo 19.273.084.543, 13.321.006.237 5.952.078.306 44,68%

067.10 Setjen 1.768.116.292, 1.768.116.292 0 0,00%

808.949.560.937 836.311.807.753 (27.362.246.816) -3,27%

Naik/Turun

JUMLAH

Kode Uraian 31-Dec-20 31-Dec-19

Adapun mutasi/perubahan nilai aset Jalan, Irigasi dan

Jaringan Per 31 Desember 2020 sebagai berikut:



Mutasi/Perubahan Jalan, Irigasi dan Jaringan


URAIAN NILAI

Saldo Awal 836.311.807.753


Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP 34.561.543.685


Pembelian 5.014.388.000


Koreksi Beban Kerugian Penghapusan akibat koreksi Revaluasi 3.673.513.000

Koreksi ekuitas akibat Koreksi Revaluasi 3.417.965.727

Koreksi Kesalahan input IP 2.313.611.000

Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali 1.261.722.702




Pengembangan Nilai Aset 241.000.000


Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi 175.907.000

Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi 6.880.000



Usulan Barang Hibah DK/TP (semester II dokumen semester I) 23.250.653.231

Usulan Barang Hibah DK/TP (semester I dokumen TAYL) 21.875.918.000

Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi 19.036.290.085

Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya 11.658.723.322


Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan 3.276.375.702

Hibah (Keluar) 1.136.360.000

Usulan Barang Hibah DK/TP (semester II dokumen TAYL) 720.187.180



Transaksi Normalisasi BMN 6.880.000

Hibah Keluar (semester I dokumen TAYL) 6.880.000

Koreksi BMN ditemukan Kembali 5.913.000

Saldo Akhir 808.949.560.937


Nilai Buku Akhir 563.993.650.409

Mutasi Tambah terdiri dari:

• Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP sebesar


Rp14.091.979.685,00 dan Ditjen PKTrans sebesar

Rp20.469.564.000,00





• Pembelian sebesar Rp5.014.388.000,00 terdapat pada

Balilatfo

• Transfer Masuk sebesar Rp4.556.553.990,00 terdapat


• Koreksi Beban Kerugian Penghapusan akibat koreksi

Revaluasi sebesar Rp3.673.513.000,00 terdapat pada

Ditjen PKTrans

• Koreksi ekuitas akibat Koreksi Revaluasi sebesar


sebesar Rp1.315.918.727,00 dan Ditjen PKTrans sebesar

Rp2.102.047.000,00

• Koreksi Kesalahan Input IP sebesar Rp2.313.611.000,00

terdapat pada Ditjen PKP2Trans sebesar

Rp162.420.000,00 dan Ditjen PKTrans sebesar

Rp2.151.191.000,00

• Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali sebesar


• Reklasifikasi Masuk sebesar Rp1.010.945.750,00


• Penyelesaian Pengembangan Langsung sebesar



Rp584.726.000,00 terdapat pada Ditjen PPMD

• Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp241.000.000,00

terdapat pada Ditjen PKP2Trans



• Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi sebesar


• Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi sebesar


Mutasi Kurang terdiri dari:




Rp23.934.760.737,00 terdapat pada Ditjen PKTrans


Semester I) sebesar Rp23.250.653.231,00 terdapat pada

Ditjen PKTrans

• Usulan Barang Hibah DK/TP (Semester I Dokumen TAYL


PKTrans

• Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi sebesar


sebesar Rp29.236.300,00, pada Ditjen PKP2Trans

sebesar Rp16.067.266.785,00, pada Ditjen PKTrans

sebesar Rp2.924.659.500,00 dan pada Balilatfo sebesar

Rp15.127.500,00



sebesar Rp107.822.075,00 dan Rp11.550.901.247,00



Rp454.976.700,00, pada Ditjen PKP2Trans sebesar

Rp3.029.953.158,00, pada Ditjen PKTrans sebesar

Rp643.562.500,00



PKTrans

• Hibah (Keluar) sebesar Rp1.136.360.000,00 terdapat



TAYL) sebesar Rp720.187.180,00 terdapat pada Ditjen

PKTrans

• Reklasifikasi Keluar sebesar Rp238.784.750,00 terdapat

pada Balilatfo





• Transaksi Normalisasi BMN sebesar Rp6.880.000,00


• Hibah Keluar (Semester I Dokumen TAYL) sebesar


• Koreksi BMN ditemukan Kembali sebesar

Rp5.913.000,00

Aset Tetap Lainnya Rp121.688.849.932,00

C.14 Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2020 dan 31

Desember 2019 masing-masing sebesar


penurunan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020

sebesar Rp29.386.267.662,00 atau 19,45 persen dari tahun

2019. Perbandingan rincian nilai Aset Tetap Lainnya yang

dimiliki Unit Kerja Eselon I lingkup KDPDTT per 31 Desember

2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Rincian Aset Tetap Lainnya per Unit Kerja Eselon I Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

Nilai %

067.02Inspektorat

Jenderal 49.875.000, 49.875.000 0 0,00%

067.03 Ditjen PPMD409.076.760, 4.645.054.454 (4.235.977.694) -91,19%

067.04 Ditjen PKP466.516.450, 466.516.450 0 0,00%

067.06 Ditjen PDT1.878.310.000, 1.878.310.000 0 0,00%

067.07Ditjen

PKP2Trans 10.946.610.600, 11.060.760.000 (114.149.400) -1,03%

067.08Ditjen

PKTRans 106.499.500.198, 128.636.950.766 (22.137.450.568) -17,21%

067.09 Balilatfo561.724.924, 576.074.924 (14.350.000) -2,49%

067.10 Setjen877.236.000, 3.761.576.000 (2.884.340.000) -76,68%

121.688.849.932 151.075.117.594 (29.386.267.662) -19,45%

Naik/Turun

JUMLAH

Kode Uraian 31-Dec-20 31 Des 2019

Adapun rincian mutasi/perubahan nilai Aset Tetap Lainnya

per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:



Mutasi/Perubahan Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2020


Saldo Awal 151.075.117.594





Pembelian 411.076.760


Usulan Barang Hibah DK/TP (semester II dokumen

semester I)10.525.218.568



Reklasifikasi Keluar 3.247.903.000

Koreksi Pencatatan 1.166.868.000

Usulan Barang Hibah DK/TP (semester II dokumen

TAYL)459.265.000


Saldo Akhir 121.688.849.932



Mutasi Tambah yang terdiri dari:

• Reklasifikasi Masuk sebesar Rp2.667.966.879,00 yang

terdapat pada Ditjen PPMD sebesar Rp981.801.879,00

dan Setjen sebesar Rp1.686.165.000,00

• Transfer Masuk sebesar Rp1.166.868.000,00 yang


• Penyelesaian Pembangunan Langsung sebesar


sebesar Rp83.170.000,00 dan Ditjen PKTrans sebesar

Rp466.491.000,00

• Pembelian sebesar Rp411.076.760,00 yang terdapat

pada Ditjen PPMD sebesar Rp409.076.760,00 dan

Ditjen PKTrans sebesar Rp2.000.000,00

Mutasi Kurang yang terdiri dari:

• Usulan Barang Hibah DK/TP (semester II dokumen

semester I) sebesar Rp10.525.218.568,00 yang



Rp10.454.590.000,00 yang terdapat pada Ditjen



PKTrans

• Transfer Keluar sebesar Rp8.116.326.333,00 yang

terdapat pada Ditjen PPMD sebesar



Rp2.884.340.000,00

• Reklasifikasi Keluar sebesar Rp3.247.903.000,00 yang

terdapat pada Ditjen PPMD sebesar


Rp1.686.165.000,00

• Koreksi Pencatatan sebesar Rp1.166.868.000.000,00

yang terdapat pada Setjen

• Usulan Barang Hibah DK/TP (semester II dokumen

TAYL) sebesar Rp459.265.000,00 yang terdapat pada

Ditjen PKTrans


Rp211.669.400,00 yang terdapat pada Ditjen

PKP2Trans sebesar Rp197.319.400,00 dan Balilatfo

sebesar Rp14.350.000,00

Pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi nilai Aset

Tetap Renovasi per 31 Desember 2020 sebesar

Rp120.013.086.768,00 dengan rincian per UKE-I sebagai

berikut:

Rincian Aset Tetap Renovasi per Unit Kerja Eselon I Per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Kode Nama UKE I Jumlah

067.03 Ditjen PPMD 36.355.000

067.04 Ditjen PKP 466.516.450

067.06 Ditjen PDT 1.878.310.000

067.07 Ditjen PKP2Trans 10.946.610.600

067.08 Ditjen PKTrans 106.355.310.673

067.09 Balilatfo 329.984.045

Total 120.013.086.768



• Aset Tetap Renovasi Ditjen PPMD per 31 Desember 2019

sebesar Rp4.645.054.454,00. Aset Induk Aset Tetap dalam

Renovasi merupakan milik Kementerian Dalam Negeri. Hal

ini telah dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri

melalui Surat dari Sekretariat Jenderal KDPDTT Nomor.

260/SJ-KDPDTT/03/2017 Tanggal 3 Maret 2017 perihal

pemanfaatan dan Penggunanaan Ruang Kerja untuk

memperoleh kejelasan status penggunaan Aset Induk atau

Pengakuan dari saldo Aset Tetap Renovasi di Neraca per 31

Desember 2017. Kemudian Surat dari Kementerian Dalam

Negeri dengan Nomor: 028/1813/SJ Tanggal 22 Maret 2018

perihal Permohonan Penggunaan Sementara BMN Kepada

Kementarian Keuangan dan telah mendapat surat balasan

dengan Nomor Surat S-24/MK.6/WKN.07/2018 pada

Tanggal 18 April 2018 perihal Persetujuan Penggunaan

Sementara BMN pada KDPDTT dengan rincian Aset Tetap

Renovasi sebagai berikut:

a. Rehabilitasi Kamar Mandi Ditjen PPMD sebesar

Rp198.122.375,00 yang dilaksanakan tahun 2015

b. Pekerjaan Septicktank sebesar Rp144.957.175,00 yang

dilaksanakan tahun 2015

c. Rehabilitasi Ruang Kerja Bagian Perencanaan Ditjen

PPMD sebesar Rp43.420.740,00 yang dilaksanakan

tahun 2016

d. Rehabilitasi Ruang Kerja Lantai 2 Ditjen PPMD sebesar


e. Perencanaan Rehabilitasi Gedung Ditjen PPMD sebesar


f. Rehabilitasi Toilet dan Pantry Ditjen PPMD sebesar


g. Perencanaan Rehabilitasi Gedung Ditjen PPMD sebesar




h. Pengawasan Rehabilitasi Gedung Ditjen PPMD sebesar


i. Rehabilitasi Gedung Ditjen PPMD sebesar

Rp3.904.345.000,00 yang dilaksanakan tahun 2018.

Pada Tahun 2020 Semester II terdapat mutasi transfer

keluar kepada Kementerian Dalam Negeri Direktorat

Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor:

20/KU.09.03/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 sebesar

Rp4.065.118.333,00 , Serta adanya Mutasi Aset Tetap

Renovasi yang merupakan bagian dari Peralatan dan Mesin

dengan Sub Kelompok Meubelair melalui mekanisme

Reklasifikasi Keluar sebesar Rp579.936.121,00.

Aset tetap renovasi Ditjen PPMD per 31 Desember 2020

sebesar Rp36.355.000 atas perubahan belanja

pemeliharaan untuk dikapitalisasikan menjadi aset Ditjen

PPMD terkait pembuatan grill selokan area belakang gedung

Ditjen PPMD.

• Aset Tetap Renovasi Ditjen PKP per 31 Desember 2020

sebesar Rp466.516.450,00 merupakan renovasi

gedung/bangunan Tahun 2016 yang digunakan oleh Ditjen

PKP. Aset tersebut merupakan milik Kementerian Dalam

Negeri yang digunakan oleh Ditjen PKP sesuai dengan Surat

Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor

011/4812/SJ Tanggal 26 Agustus 2015 kepada Sekretariat

Jenderal KDPDTT perihal Penggunaan Gedung Kantor Eks.

Ditjen Dukcapil Jalan TMP Kalibata Nomor 17 Jakarta

Selatan, sedangkan alih status Bangunan/ Gedung tersebut

dari Kementerian Dalam Negeri ke KDPDTT masih dalam

proses.

• Aset Tetap Renovasi Ditjen PDT per 31 Desember 2020

sebesar Rp1.878.310.000,00 merupakan pekerjaan renovasi

gedung dan bangunan sebesar Rp1.596.000.000,00 yang



berlokasi di Jalan Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat milik

Kementerian Sekretariat Negara yang dipakai untuk

pelaksanaan pemerintahan oleh Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta

pekerjaan perencanaan dan pengawasannya sebesar

Rp84.560.000,00 dan adanya penambahan Aset Tetap

Renovasi pada Ditjen PDT merupakan renovasi ruang tunggu

tamu menjadi cafeteria. Pengerjaan renovasi tersebut sesuai

dengan kontrak No. 019/SPK/SATKER-PPK.I/XI/2017

tanggal 1 November 2017 dengan nilai kontrak

Rp197.750.000. Aset Tetap Lainnya merupakan Aset Tetap

dalam Renovasi Gedung yang saat ini sedang diproses

pelaporan atas renovasi gedung kepada Sekretariat Negara.

• Aset Tetap Renovasi pada Ditjen PKP2Trans per 31

Desember 2020 sebesar Rp10.946.610.900,00 yang terdiri

atas Rp184.583.300,00 berasal dari Satker Dinas Sosial dan

Tenaga Kerja Kab. Aceh Barat (Perolehan tahun 2016) yang

merupakan Gedung dan Bangunan, kemudian sebesar

Rp10.620.596.300,00 berasal Satker Dinas Tenaga Kerja,

Transmigrasi, Kependudukan dan Capil Kabupaten Takalar

(Perolehan tahun 2014) dan pada Satker Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Provinsi Sumatra Selatan sebesar

Rp58.261.000,00. Terdapat Belanja Pemeliharaan Gedung

dan Bangunan Lainnya yang dikapitalisasi sebesar

Rp83.170.300,00 merupakan Pemasangan Paving Block di

Gedung A, namun gedung itu merupakan gedung milik

Setjen.



• Rincian Aset Tetap Renovasi per Satker pada Ditjen PKTrans


Rincian Aset Tetap Renovasi per Satker Ditjen PKTrans per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah) No. Kode Satker Nama Satker Nilai

1067.08.350458 SEKRETARIAT DITJEN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

24.242.743.771

2067.08.350171 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN OGAN ILIR

12.584.217.368

3067.08.350270 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BUOL

8.498.655.000

4067.08.350389 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BENGKULU SELATAN

8.178.967.459

5067.08.419031 DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BENGKAYANG

8.072.859.000

6067.08.350305 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. KONAWE SELATAN

8.053.690.600

7067.08.350220 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. KATINGAN

7.183.457.774

8067.08.350338 DINAS NAKER DAN TRANS KAB. SUMBAWA

6.029.069.242

9067.08.350276 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. MOROWALI

5.346.770.760

10067.08.350397 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL KAB PULAU MOROTAI

4.206.145.000

11067.08.417756 DINAS NAKERTRANS KAB. BULUNGAN

3.137.422.301

13067.08.350255 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. MINAHASA SELATAN

1.907.800.000

14067.08.350433 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN FAK-FAK

1.379.636.000

15067.08.350215 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BARITO TIMUR

1.027.345.200

16067.08.350131 DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK PROVINSI NAD

919.983.499

17067.08.350216 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

713.242.099

18067.08.350394 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KAB. HALMAHERA SELATAN

678.000.000

19067.08.350291 DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KAB. LUWU TIMUR

672.412.600

20067.08.350119 DINAS PENANAMAN MODAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN ACEH

UTARA599.200.000

21067.08.350182 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG

534.750.000

22067.08.350140 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KAB. ACEH BARAT

470.120.000

23067.08.350457 DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

466.491.000

24067.08.350398 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA TIDORE KEPULAUAN

408.441.000

25067.08.350362 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. TIMOR TENGAH UTARA

199.966.000

26067.08.350466 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

KABUPATEN 175.066.000

27067.08.350293 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TORAJA UTARA

164.604.000

28067.08.350395 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. HALMAHERA TIMUR

158.300.000

29067.08.419032 DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. POLEWALI MANDAR

114.835.000

30067.08.350188 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

108.713.000

32067.08.350253 DINAS TENAGA KERJA, PERINDAKOP, DAN TRANSMIGRASI KAB. TANA TIDUNG

58.046.000

33067.08.419133 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. MUNA BARAT

45.361.000

34067.08.350287 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KAB. LUWU UTARA

19.000.000

106.355.310.673,00TOTAL

• Aset Tetap Renovasi Balilatfo per 31 Desember 2020 sebesar

Rp329.984.044,00 adalah renovasi gedung Balai Besar

Pelatihan Masyarakat Desa, PDT dan Transmigrasi Jakarta

milik instansi Kementerian Ketenagakerjaan RI, sudah

ditindaklanjuti oleh Sekretariat Jenderal KDPDTT dengan

mengajukan permohonan penyerahan Aset Tetap dalam

Renovasi kepada Sekretariat Jenderal KDPDTT melalui surat



Nomor: 686/SJ-KDPDTT/05/2017 Tanggal 17 Mei 2017,

pada tanggal pelaporan masih dalam proses penyelesaian.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp30.177.239.114,00

C.15 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember

2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar


penurunan nilai aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31

Desember 2020 sebesar Rp1.431.658.471,00 atau 4,53 persen

dibandingkan tahun 2019.

Perbandingan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Unit

Kerja Eselon I di Lingkup KDPDTT Per 31 Desember 2020 dan

2019 dapat dilihat pada berikut:

Rincian Aset Tetap KDP pada Unit Kerja Eselon I Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

Nilai %

067.07Ditjen

PKP2TRans 10,948,042,433. 3,412,266,904 7,535,775,529 220.84%

067.08 Ditjen PKTRans19,075,916,681. 28,196,630,681 (9,120,714,000) -32.35%

067.09 Balilatfo 153,280,000. 0 153,280,000 0.00%

30,177,239,114 31,608,897,585 (1,431,658,471) -4.53%

Naik/Turun

JUMLAH


Adapun rincian mutasi/perubahan nilai aset Konstruksi

Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2020 dapat dilihat

pada tabel berikut:

Mutasi/Perubahan Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2020


Saldo Awal 31.608.897.585


Pengembangan KDP 21.707.542.071

Perolehan/Penambahan KDP 11.928.334.436


Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP 34.925.243.685

Koreksi Nilai KDP 142.291.293

Saldo Akhir 30.177.239.114

Terdapat KDP pada Laporan Keuangan Kemendesa PDTT

dengan uraian sebagai berikut:

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Direktorat



Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi senilai

Rp19.075.916.681,00 dengan penjelasan pada per satuan

kerja sebagai berikut:

Kode Satker Nama Satker Nilai

067.08.350379DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BENGKULU UTARA

3,577,407,000

067.08.350381DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BENGKULU

702,612,351

067.08.350394DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

2,802,594,000

067.08.419031DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BENGKAYANG

3,425,525,910

067.08.350147DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PESISIR SELATAN

463,361,920

067.08.350329DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BIMA

3,109,000,000

067.08.350291DINAS TRANSMIGRASI TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

1,106,669,500

067.08.350362DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

3,888,746,000

19,075,916,681.00

• Disnakertrans Kab. Bengkulu Utara sebesar

Rp3.577.407.000,00 pada KTM Lagita untuk

kegiatan pembangunan Islamic Center berupa

Masjid Tahap I Rp1.136.737.000,00 di tahun 2018

dan Tahap II dilanjutkan di Tahun 2019 sebesar

Rp2.440.670.000,00. Pekerjaan ini akan

dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2020. Rincian

atas KDP dapat diuraikan sebagai berikut :

• Gedung dan Bangunan dalam pengerjaan

Pembangunan Islamic Center No. Kontrak

475/1074/KONTRAK-APBN/X/2018 dengan

nilai kontrak sebesar Rp1.094.781.000,00.


Supervisi Pembangunan Islamic Center No.

Kontrak 475/1076/KONTRAK-APBN/X/2018

dengan nilai kontrak sebesar

Rp31.156.000,00.

• Perjadin Monev sebesar Rp7.200.000,00 dan

sebesar Rp3.600.000,00 sebagai biaya untuk

mendukung pekerjaan pembangunan Islamic

Center di Tahun 2018.




Pembangunan Islamic Center No. Kontrak

475/805/KONTRAK/APBN/V/2019 dengan

nilai kontrak sebesar Rp2.366.558.000,00.


Supervisi Pembangunan Islamic Center No.

Kontrak 475/807/KONTRAK/APBN/V/2019

dengan nilai kontrak sebesar Rp74.112.000,00

Pengerjaan Pembangunan Islamic Center Tahap II

yang rencanakan akan dilanjutkan di Tahun

Anggaran 2020, tidak dapat terlaksana

dikarenakan terkena pemotongan anggaran akibat

pandemic COVID-19. Jadi KDP belum dapat

diselesaikan di tahun 2020.

• Disnakertrans Provinsi Bengkulu sebesar

Rp702.612.351,00 pada UPT. Bukit Merbau SP. 2

Kabupaten Rejang Lebong untuk kegiatan

rehabilitasi jalan penghubung/poros. KDP terjadi

dikarenakan adanya Wan Prestasi oleh Pihak Ketiga

yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya.

Pekerjaan ini akan dilanjutkan pada Tahun

Anggaran 2020. Rincian atas KDP dapat diuraikan

sebagai berikut :

• Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam pengerjaan No.

Kontrak 449/DKKTRANS-08/2018 dengan nilai

kontrak sebesar Rp968.292.887,00 dengan

rincian pembayaran :

• 66% Supervisi sebesar Rp58.795.000,00

• 30% Uang Muka sebesar Rp290.487.865,00

• 36% Termin I sebesar Rp353.329.486,00

Pengerjaan rehabilitasi jalan penghubung/poros di

kab. rejang lebong yang rencanakan akan

dilanjutkan di Tahun Anggaran 2020, tidak dapat

terlaksana dikarenakan terkena pemotongan



anggaran akibat pandemic COVID-19. Jadi KDP

belum dapat diselesaikan di tahun 2020

• Disnakertrans Kab. Halmahera Selatan sebesar

Rp2.802.594.000,00. KDP terjadi dikarenakan

adanya Wan Prestasi. Karena Pihak Ketiga tidak

dapat menyelesaikan pekerjaannya yang

merupakan perolehan di Tahun 2012 sampai

dengan Tahun 2016. Konstruksi dalam

pengerjaan ini akan dihentikan permanen.

Rincian atas KDP dapat diuraikan sebagai berikut :

• Gedung dan Bangunan dalam pengerjaan No.

Kontrak 051/SPK/PKT/DTT-HS/III/2016 dengan

nilai kontrak sebesar Rp19.782.000,00 untuk

pekerjaan supervise Rehap Fasilitas umum

(Fasum) pada UPT. Fida SP.6


Kontrak 595/185/SP/Nakertrans/X/2015

dengan penjelasan sebagai berikut:

• Nilai Kontrak sebesar Rp538.950.000,00.

Realisasi Uang Muka 30% dan Supervisi

sebesar Rp226.025.000,00 untuk rehap

jembatan pada UPT. Fida SP.6

• Nilai Kontrak sebesar Rp377.265.000,00

(Termin 70%) untuk rehap jembatan pada UPT.

Fida SP.6

• Aset Tetap Lainnya dalam pengerjaan No.

Kontrak 595/187/SP/2012 dengan penjelasan

sebagai berikut :

• Nilai Kontrak sebesar Rp3.259.400.000,00

(Termin 65%) untuk pembangunan jembatan

tiang pancang.

• Nilai Kontrak sebesar Rp126.100.000,00



(Supervisi) untuk pembangunan jembatan

tiang pancang.

• Dinsosnakertrans Kab. Bengkayang sebesar

Rp3.425.525.910,00 pada UPT. Capkala untuk

pekerjaan peningkatan jalan poros penghubung.

KDP dikarenakan adanya Wan Prestasi oleh Pihak

Ketiga yang tidak dapat menyelesaikan

pekerjaannya. Pekerjaan ini akan dilanjutkan pada

Tahun Anggaran 2020 pada DIPA Provinsi

Kalimantan Barat. Rincian atas KDP dapat

diuraikan sebagai berikut :


Kontrak 2-X/SPK/KSupr/DINKOPNAKERTRANS


untuk pekerjaan supervise jalan poros

penghubung lokasi Desa Aris Kecamatan Capkala

dengan rincian pembayaran:

• 30% Supervisi Termin I sebesar

Rp29.889.000,00

• 56% Supervisi Termin II sebesar

Rp25.903.800,00

• Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam pengerjaan

No.Kontrak: 595/01/sp/dinkopnakertrans/2018


Rp6.357.987.000,00 untuk pekerjaan

peningkatan jalan poros penghubung (5.8 km)

lokasi Kecamatan Capkala dengn rincian

pembayaran

• 20% Uang Muka sebesar Rp1.271.597.400,00

• 40% Termin I sebesar Rp1.716.656.490,00

• 6% Termin II sebesar Rp381.479.220,00

Pengerjaan peningkatan jalan penghubung/poros di

kab. Bengkayang yang rencanakan akan



dilanjutkan di Tahun Anggaran 2020 pada DIPA

Prov. Kalimantan Barat, tidak dapat terlaksana

dikarenakan terkena pemotongan anggaran akibat

pandemic COVID-19. Jadi KDP belum dapat

diselesaikan di tahun 2020

• Disnakertrans Kab. Pesisir Selatan sebesar

Rp463.361.920,00 pada KTM. Lunang Silaut untuk

pekerjaan pembangunan embung No. Kontrak

560/K.017/PPKT/Nakertrans-PS/2019 senilai

Rp448.211.920 dan supervisi pekerjaan

pembangunan embung No. Kontrak

560/K.018/PPKT/Nakertrans-PS/2019 senilai

Rp15.150.000. Terjadi pemutusan kontrak

dikarenakan rekanan tidak bisa menyelesaikan

pekerjaannya sampai batas waktu penyelesaian 31

Desember 2019 (pekerjaan belum 100%).

Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) akan

dihentikan permanen karena sudah fungsional

• Disnakertrans Kab. Bima sebesar

Rp3.109.000.000,00 pada KTM Tambora di Sori

Panihi SP.2 untuk kegiatan pembangunan

jembatan Oi Mari bangunan bawah/Tahap I Tahun

2019 dan Tahap II dilanjutkan di Tahun Anggaran

2020. Rincian atas KDP dapat diuraikan sebagai

berikut:

• Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam pengerjaan

No. Kontrak 118/PPK.PKT-DTP/VII/2019



pembangunan jembatan Oi Mari bangunan

bawah/Tahap I


No. Kontrak 123/PPK.PKT-DTP/VII/2019




Rp179.000.000,00 untuk supervisi pekerjaan

pembangunan jembatan Oi Mari bangunan

bawah/Tahap I

Pengerjaan pembangunan jembatan Oi Mari

bangunan bawah Tahap II yang rencanakan akan

dilanjutkan di Tahun Anggaran 2020, tidak dapat

terlaksana dikarenakan terkena pemotongan

anggaran akibat pandemic COVID-19. Jadi KDP

belum dapat diselesaikan di tahun 2020

• Disnakertrans Kab. Buol yang nilai KDP semula

(Unaudited 2020) sebesar Rp3.306.360.000,00 pada

KTM/KPB Air Terang Kecamatan Tiloan untuk

kegiatan peningkatan jembatan bangunan

bawah/Tahap I Tahun 2019 dan Tahap II

dilanjutkan di Tahun Anggaran 2020 telah

dilakukan perbaikan di aplikasi Persediaan, SIMAK

BMN, dan SAIBA sehingga KDP sudah menjadi Aset

definitif dan di Rincian nilai KDP (Audited 2020)

menjadi Rp0. Rincian atas KDP dapat diuraikan

sebagai berikut:


No. Kontrak 595/2899/SPK/DNT/2019



peningkatan jembatan Kecamatan Tiloan

bangunan bawah/Tahap I


No. Kontrak 595/42.52/SPK/DNT/2019



peningkatan jembatan Kecamatan Tiloan

bangunan bawah/Tahap I

Terdapat lanjutan Pekerjaan Peningkatan Jembatan



Bangunan Bawah Tahap II di Tahun Anggaran

2020. Pekerjaan Peningkatan Jembatan Bangunan

Bawah Tahap II sudah selesai 100% di Tahun 2020

akan tetapi untuk pembayaran baru terselesaikan

sebesar 30% dari nilai kontrak awal dikarenakan

adanya pemotongan anggaran terkait dengan

Penanganan Covid-19 dan sisa pembayaran

pekerjaan ini akan dibayarkan di Tahun Anggaran

2021 dengan menggunakan Akun Belanja 526224

di Satker 067.07.670787

Anggaran pekerjaan tersebut di POK Tahun 2020

terdapat di akun 526224. Anggaran terkena

pemotongan terkait dengan Penanganan Covid-19.

Rinciannya adalah sebagai berikut:

• Pembangunan Jembatan Tahap II di KPB Air

Terang 30 Meter yang dikerjakan oleh CV.

CAHAYA SAMUDERA dengan Nomor Kontrak

602/24.80/SPK/Disnakertrans/2020 senilai Rp.

4.191.267.000,00. Karena anggaran tersebut

terkena pemotongan maka pembayaran

pekerjaan ini hanya sebesar 30% dari Nilai

Kontrak awal yaitu Rp. 1.257.380.100,00 dan

sisanya tercatat sebagai Utang kepada Pihak

Ketiga Lainnya sebesar 70% dari nilai Kontrak

yaitu senilai Rp2.933.886.900,00

• Supervisi Pembangunan Jembatan Tahap II di

KPB Air Terang 30 Meter yang dikerjakan oleh

CV. AULIFAH dengan Nomor Kontrak

602/25.92/SPK/DNT/2020 senilai Rp.

248.080.000,00. Karena anggaran tersebut



Kontrak awal yaitu Rp. 74.424.000,00 dan



sisanya sebesar 70% tercatat sebagai Utang

Kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar

Rp175.656.000,00

• Distransnakerin Kab. Luwu Timur yang nilai KDP

semula (Unaudited 2020) sebesar

Rp6.921.023.500,00 pada UPT Mahalona SP.4

untuk pekerjaan pembangunan konstruksi

jembatan Penyebrangan di atas air Tahap I Tahun


2020, serta pekerjaan pembangunan konstruksi

gedung bangunan Islamic Centre Tahap I Tahun


2020 telah dilakukan perbaikan di aplikasi

Persediaan, SIMAK BMN, dan SAIBA sehingga KDP

sudah menjadi Aset definitif dan di Rincian nilai

KDP (Audited 2020) menjadi Rp1.106.669.500,00.

Rincian atas KDP dapat diuraikan sebagai berikut:


No. Kontrak 13/Kont/Distransnakerin/V/2019



pembangunan konstruksi jembatan

Penyebrangan di atas air/Tahap I


No. Kontrak 15/Kont/Distransnakerin/V/2019



pembangunan konstruksi jembatan

Penyebrangan di atas air/Tahap I


Kontrak 23/Kont.Distransnakerin/V/2019





pembangunan konstruksi gedung

bangunan/Tahap I.


Kontrak 27/SPK/Distransnakerin/V/2019


untuk supervisi pekerjaan pembangunan

konstruksi gedung bangunan/Tahap I.

Terdapat lanjutan Pekerjaan Pembangunan

Jembatan Bangunan Atas (Lanjutan) UPT

MAHALONA SP.4 di Tahun Anggaran 2020.

Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bangunan Atas

(Lanjutan) UPT MAHALONA SP.4 di Tahun

Anggaran 2020. sudah selesai 100% di Tahun 2020

akan tetapi untuk pembayaran baru terselesaikan

sebesar 30% dari nilai kontrak awal untuk

pembayaran pekerjaan fisik dan 20% dari nilai

kontrak awal untuk biaya supervisi, hal ini

dikarenakan adanya pemotongan anggaran terkait

dengan Penanganan Covid-19 dan sisa pembayaran

pekerjaan ini akan dibayarkan di Tahun Anggaran

2021 dengan menggunakan Akun Belanja 526224

di Satker 067.07.350289.

Anggaran pekerjaan tersebut di POK Tahun 2020

terdapat di akun 526224. Anggaran terkena

pemotongan terkait dengan Penanganan Covid-19.

Rinciannya adalah sebagai berikut:

• Pembangunan Jembatan Bangunan Atas

(Lanjutan) UPT MAHALONA SP.4 yang dikerjakan

oleh CV. REZKY ANUGRAH TEKNIK UTAMA

dengan Nomor Kontrak

22/PKT/Kont/Distransnakerin/III/2020 senilai

Rp. 6.630.631.000,00. Karena anggaran tersebut





Kontrak awal yaitu Rp. 1.326.126.200,00 dan

sisanya sebesar 80% tercatat sebagai Utang


Rp5.304.504.800,00

• Supervisi Pembangunan Jembatan Bangunan

Atas (Lanjutan) UPT MAHALONA SP.4 yang

dikerjakan oleh CV. BAHTERA KARYA

KONSULTAN dengan

NomorKontrak24/PKT/Kont/Distransnakerin/III

/2020 senilai Rp. 278.872.000,00. Karena

anggaran tersebut terkena pemotongan maka

pembayaran pekerjaan ini hanya sebesar 30%

dari Nilai Kontrak awal yaitu Rp. 83.661.600,00

dan sisanya sebesar 70% tercatat sebagai Utang


Rp195.210.400,00

• Disnakertrans Kab. Timor Tengah Utara sebesar

Rp3.888.746.000,00 pada KTM Ponu untuk

pekerjaan pembangunan jembatan sungai ponu

Tahap I Tahun 2019 dan Tahap II dilanjutkan di

Tahun Anggaran 2020. Rincian atas KDP dapat

diuraikan sebagai berikut:


No.Kontrak

TT.75.1/PPK/TP/SPP/03/VII/2019 dengan

nilai kontrak sebesar Rp3.708.346.000,00

untuk pekerjaan jembatan sungai

ponu/Tahap I


No.Kontrak

TT.75.1/PPK/TP/SPP/03/VII/2019 dengan

nilai kontrak sebesar Rp180.400.000,00



untuk supervisi pekerjaan jembatan sungai

ponu/Tahap I

Pengerjaan pembangunan jembatan sungai ponu

Tahap II yang rencanakan akan dilanjutkan di

Tahun Anggaran 2021, tidak dapat terlaksana

dikarenakan terkena pemotongan anggaran

akibat pandemi Covid-19. Jadi KDP belum dapat

diselesaikan di tahun 2020. Pekerjaan ini akan

dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2021 di akun

belanja 526224 di Satker 067.07.670789.

2. Aset KDP Ditjen PKP2Trans per 31 Desember 2020 senilai

Rp10.948.042.433,00 terdiri dari rincian sebagai berikut:

No Uraian SatkerTanah dalam

pengerjaan

peralatan dan

mesin dlm

pengerjaan

gedung dan

bangunan dlm

pengerjaan

jalan,irigasi dan

jaringan dlm

pengeraan

KDP Keterangan

1 Dinas Nakertrans Kab. Simeulue 179,670,000Rp 179,670,000Rp dilanjutkan di tahun 2021

2 Dinas Nakertrans Kab. Aceh selatan 543,719,080Rp 599,255,685Rp 1,142,974,765Rp belum di lanjutkan di tahun 2021

3 Dinas Nakertrans Kab. Limapuluhkota 27,720,000Rp 265,665,958Rp 876,016,881Rp 1,169,402,839Rp belum di lanjutkan di tahun 2021

4 Dinas Nakertrans Kab. Barito kuala 59,382,000Rp 59,382,000Rp dilanjutkan di tahun 2021

5 Dinas Nakertrans Kab. Paser 177,314,250Rp 177,314,250Rp dilanjutkan di tahun 2021

6 Dinas Nakertrans Kab. Donggala 59,351,800Rp 584,102,400Rp 74,397,800Rp 717,852,000Rp belum di lanjutkan di tahun 2021

7 Dinas Nakertrans Kab. Luwu timur 863,855,400Rp 863,855,400Rp dilanjutkan di tahun 2021

8 Dinas Nakertrans Kab. Lamandau 181,800,000Rp -Rp 181,800,000Rp dilanjutkan di tahun 2021

9 Dinas Nakertrans Kab. Takalar 202,805,000Rp 202,805,000Rp belum di lanjutkan di tahun 2021

10 Dinas Nakertrans Kab. Sidrap 2,457,543,015Rp 2,457,543,015Rp dilanjutkan di tahun 2021

11Dinas Nakertrans Kab. Bolaang

Mongondow timur (2,018)Rp 179,234,318Rp 179,232,300Rp belum di lanjutkan di tahun 2021

12 Dinas Nakertrans Kab. Kolaka timur 109,494,994Rp 109,494,994Rp dilanjutkan di tahun 2021

13 Dinas Nakertrans Kab.Muna 89,894,400Rp 613,001,855Rp 702,896,255Rp dilanjutkan di tahun 2021

14 Dinas Nakertrans Kab. Sumba Timur 60,000,000Rp 60,000,000Rp dilanjutkan di tahun 2021

15 Dinas Nakertrans Kab. Merauke 92,964,900Rp 92,964,900Rp dilanjutkan di tahun 2021

16 Dinas Nakertrans Kab. Fak Fak 105,059,700Rp 105,059,700Rp dilanjutkan di tahun 2021

17 Dinas Nakertrans Prov. Sulbar 590,010,916Rp 590,010,916Rp dilanjutkan di tahun 2021

18 Dinas Nakertrans Kab. Mamasa 213,000,000Rp 775,855,500Rp 988,855,500Rp dilanjutkan di tahun 2021

19 Dinas Nakertrans Kab. Mamuju Utara 160,411,500Rp 806,517,099Rp 966,928,599Rp dilanjutkan di tahun 2021

27,720,000Rp 604,046,200Rp 1,553,896,920Rp 8,762,379,313Rp 10,948,042,433Rp Jumlah

KDP tidak dapat dilaksanakan di tahun anggaran 2020

dikarenakan terkena pemotongan anggaran akibat pandemi

Covid-19 dan akan dilanjutkan di tahun anggaran 2021.

3. Aset KDP Balilatfo per 31 Desember 2020

Rp153.280.000,00 terdapat pada Balai Latihan

Masyarakat Denpasar sesuai dengan DIPA Nomor:DIP-

067-09.2.350485/2020 tanggal 5 Desember 2019 terdapat

Belanja Modal Pembangunan Gedung dan Bangunan

senilai Rp3.797.782.000,00 dan baru terealisasi sebesar

Rp153.280.000,00 yang terdiri dalam bentuk Home Stay



sebesar Rp53.450.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

• Nomor dan tanggal kontrak: SPK

Nomor:22.2/K05/KU.02.02/III/2020 tanggal 2 Maret

2020

• Nama Konsultan/ Perusahaan PT. Dafrosa alamat jalan

Gandapura No.15 Denpasar

• Jangka waktu pengerjaan selama 45 hari dari tanggal 02

Maret s.d. 15 April 2020

dan Caffe Gedung Utama sebesar Rp99.830.000,00

dengan rincian sebagai berikut:

• Nomor dan tanggal kontrak: SPK

Nomor:22.2/K06/KU.02.02/III/2020 tanggal 02 Maret

2020

• Nama kontraktor/ Perusahaan CV. Permata Konsultan

alamat Jalan WR. Supratman Gang II No 9 Denpasar

(Lantai)

• Jangka waktu pengerjaan selama 45 hari dari tanggal 02

Maret s.d 15 April 2020

Dengan adanya kebijakan pencegahan dan penanganan

COVID-19, pembangunan konstruksi Home Stay dan Kafe

Gedung Utama tahun 2020 di BLM Denpasar ditunda.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Rp600.262.391.761,00)

C.16 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember

2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing

(Rp600.262.391.761,00) dan (Rp538.882.826.848,00).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun

Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas

penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas

dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi

dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020.



Piutang Tagihan Tuntuntan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi Rp32.714.287,00

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

No Aset Tetap Nilai Perolehan Akm. Penyusutan Nilai Buku

1 Peralatan dan Mesin 379.745.688.641 296.358.158.625 83.387.530.016

2 Gedung dan Bangunan 573.307.306.040 50.096.198.866 523.211.107.174

3 Jalan, Irigasi dan Jaringan 780.764.737.839 244.955.910.528 535.808.827.311

4 Aset Tetap Lainnya 121.196.603.172 8.852.125.742 112.344.477.430

1.855.014.335.692 600.262.393.761 1.254.751.941.931 Jumlah

C.17 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan

Ganti Rugi

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti

Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

masing-masing sebesar Rp32.714.287,00 dan

Rp31.644.572,00. Rincian Piutang Tagihan TP/TGR sebagai

berikut:

Rincian Piutang Tagihan TP/TGR per Eselon I Per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Nilai %

067.05 Ditjen PDTu 0 23,400,000 (23,400,000) 0.00%

067.07Ditjen

PKP2TRans 30,714,287 030,714,287 100.00%

067.09 Balilatfo 2,000,000 8,244,572 (6,244,572) -75.74%

32,714,287 31,644,572 1,069,715 3.38%

Naik/Turun

JUMLAH


Pada Ditjen PDTu Piutang TP/TGR terjadi akibat Hilangnya

Kendaraan Operasional Roda 2 (Dua) dengan Nomor:

Rhs.561/PW.03/XI/2018 Tanggal 26 November 2018. Hasil

laporan adalah sebagai berikut:

• Hilangnya sepeda motor operasional Merk Honda Vario 150

CC tahun pembuatan tahun 2015 warna putih, nomor

polisi B 3393 PBQ No. Rangka MH1KF1111FK354671 dan



Nomor Mesin: KF11E1360792 atas nama Kemendesa PDTT

– DITJEN PDTu Merupakan kesalahan Saudara La Ode

Musran (Tenaga Penunjang Sub Bagian Tata Usaha,

Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan sebagai

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri – PPNPN) dan yang

bersangkutan bersedia mengganti kerugian negara sesuai

SKTJM yang dibuat sebesar Rp17.500.000,00 (Tujuh Belas

Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang bersangkutan telah

melakukan penyetoran ke kas negara sebesar

Rp17.500.000,00 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu

Rupiah) sehingga sudah tidak ada kerugian negara yang

harus disetorkan

• Hilangnya sepeda motor operasional Merk Yamaha N-Max

Non ABS tahun pembuatan 2017 Warna Putih, Nomor

Polisi B 3459 PFQ No.Rangka: MH3SG3120HK327351 dan

No.Mesin: G3E4E0461214 atas nama Kemendesa PDTT-

DITJEN PDTu alamat Jl. Abdul Muis No.7 Gambir Jakarta

Pusat merupakan kesalahan Saudara Arwin (Tenaga

Penunjang Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana

sebagai pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri-PPNPN)

dan yang bersangkutan bersedia mengganti kerugian

negara sesuai dengan SKTJM yang dibuat sebesar

Rp24.900.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus

Ribu Rupiah); yang bersangkutan telah melakukan

penyetoran ke kas negara sebesar Rp24.900.000,00 (Empat

Juta Rupiah) sehingga sudah tidak ada kerugian negara

yang harus disetorkan

Tindak lanjut dari hasil Laporan Audit Kasus Atas Hilangnya

Kendaraan Operasional Roda 2 (dua) Inspektorat Jenderal,


Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pengembangan

Daerah Tertentu Nomor:Rhs.561/PW.03/XI/2018 Tanggal 26

November 2018 sudah dilakukan pengusulan barang hilang

kepada pengelola barang dan sudah dibukukan di Tahun



Anggaran 2019. Selanjutnya sudah terdapat pembayaran

atas Piutang Tagihan TP/TGR sebagai berikut:

Pembayaran Piutang Tagihan TP/TGR Ditjen PDTu

Per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

NO URAIAN NO. NTPN TGL DOK AKUN RUPIAH

1 PEMBAYARAN MOTOR B 3393 PBQ TAHAP 1 20D403K2C2SF29EP 23-05-2016 423953 2.000.000

2 PEMBAYARAN MOTOR B 3393 PBQ TAHAP 2 8D17D2DM88T4E5BP 05-08-2016 423953 1.000.000

3 PEMBAYARAN MOTOR B 3393 PBQ TAHAP 3 AEB212HH80QLTBLP 17-10-2016 423953 1.000.000

4 PEMBAYARAN MOTOR B 3393 PBQ TAHAP 4 28E0B5QUCA8O1KOP 29-05-2019 425913 1.000.000

5 PEMBAYARAN MOTOR B 3393 PBQ TAHAP 5 4351D3TDRMC5L4HP 11-06-2019 425913 2.000.000

6 PEMBAYARAN MOTOR B 3393 PBQ TAHAP 6 5108F5E77VN554T9 18-06-2019 425913 2.000.000

7 PEMBAYARAN MOTOR B 3393 PBQ TAHAP 7 E3DB67QLTANEUC31 24-07-2019 425913 3.000.000

8 PEMBAYARAN MOTOR B 3393 PBQ TAHAP 8 8BC343CIE64JHA40 31-10-2019 425913 3.000.000

9 PEMBAYARAN MOTOR B 3393 PBQ TAHAP 9 85C826U8DP2II5RL 03-03-2020 425791 2.500.000

10PEMBAYARAN TAHAP 1 YAMAHA N-MAX 155 CC NO. POLISI

B 3459 PFQ552804SGD0TNCTA9 12-06-2019 425913 1.000.000

11PEMBAYARAN TAHAP 2 YAMAHA N-MAX 155 CC NO.POLISI

B 3459 PFQ3254D5VEKOL5P7O9 04-07-2019 425913 500.000

12PEMBAYARAN TAHAP 3 YAMAHA N-MAX 155 CC NO POLISI

B 3459 PFQ266BA2G4UBI1O0VT 22-10-2019 425913 1.000.000


B 3459 PFQ9978061QTM1DVMI2 19-12-2019 425913 1.500.000

14PEMBAYARAN MOTOR HILANG YAMAHA N-MAX 155 CC

NO POLISI B 3459 PFQ TAHAP 57958D2G4UKUTGO00 18-11-2020 425791 5.000.000


NO POLISI B 3459 PFQ TAHAP 60EC983CIEFK0CO1N 08-12-2020 425791 5.000.000


NO POLISI B 3459 PFQ (PELUNASAN)E84B40N9UVT2CAAU 16-12-2020 425791 10.900.000

42.400.000 JUMLAH

Pada Ditjen PKP2Trans sebesar Rp30.714.287,00 merupakan

Pencatatan atas hilangnya kendaraan dinas roda 4 sesuai

dengan atensi temuan hasil audit surat itjen

No.Rhs.232/PW.03.01/VII/2019 Ditjen PKP2Trans Tanggal 30

Juli 2019, dimana piutang tagihan TP/TGR 31 Desember

2020 sebesar Rp30.714.287,00 merupakan piutang jangka

panjang yang harus dibayarkan sesuai dengan Time Line di

SKTJM sebesar Rp30.714.287,00



Pada Balilatfo dengan rincian sebagai berikut:

• No polisi B.3115 SQC dan telah dilaporkan ke kepolisian

dengan No lapor 41/K/I/2019/PMJ/JAKTIM/SEK.PR

serta telah dilaporkan ke pihak Itjen. Pihak Itjen telah

menerbitkan surat SPTJM beserta TGR sepeda motor

tersebut atas nama Roida Silalahi atas kehilangan

tersebut untuk dihitung TGR nya dengan nomor:

B.161/Balilatfo.3/I/2019. Sepeda motor yang hilang

tersebut sudah dipindahkan ke aset yang dihentikan

penggunaannya. Tuntutan Ganti Rugi tersebut sebesar

Rp10.244.572,00. Untuk pembayaran TGR atas nama

Roida Silalahi telah dilakukan sebanyak 9 (sembilan) kali:

1. Tanggal 18 September 2019 sebesar Rp500.000,00

dengan No. NTPN A18391UBFJ9C0NB9.

2. Tanggal 19 Juni 2020 sebesar Rp500.000,00 dengan

No. NTPN 011F93K10E323D3P.


No. NTPN 7C6CF7T154216NV9.


No. NTPN EB2E04EAUEONS29.

5. Tanggal 12 Februari 2020 sebesar Rp500.000,00

dengan No. NTPN 90CAB55DE3R25N2V

6. Tanggal 19 Agustus 2020 sebesar Rp1.936.143,00

dengan No. NTPN 973CB7QLTK4BGAEA

7. Tanggal 9 November 2020 sebesar Rp1.936.143,00

dengan No. NTPN 12E6A1QTV82O6PE

8. Tanggal 12 November 2020 sebesar Rp1.936.143,00

dengan No. NTPN 34BF361QTV82O6S8

9. Tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp1.936.143,00

dengan No. NTPN 448BB3CIEFKCNO0B

Sampai dengan tanggal pelaporan, TGR yang

bersangkutan telah selesai

• Penyelesaian Pembayaran Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

atas motor hilang Honda GL Pro III Nomor Polisi B 5793



JQ atas nama pegawai Bapak Istianto, S.Pd, Untuk

pembayaran TGR sebesar Rp4.900.000,00 telah

dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali:

1. Pada tanggal 21 April 2020 sebesar Rp1.000.000,00

dengan No. NTPN DDB298N3DEAR86OP

2. Pada tanggal 13 Mei 2020 sebesar Rp1.000.000,00

dengan No. NTPN 043CB1JNEPQEVDE5

3. Tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp900.000,00

dengan No. NTPN 5CE492G4UL21BNN8.

Sampai dengan tanggal pelaporan, masih harus dibayar

sebesar Rp.2.000.000,00

C.18 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Rp7.737.984.754,00

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi

dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud

fisik. Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31

Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah

Rp7.737,984.754,00 dan Rp7.854.215.654,00. Aset Tak

Berwujud mengalami penurunan sebesar Rp116.230.900,00

atau 1,48 persen dibandingkan tahun 2019.

Rincian Aset Tak Berwujud yang dimiliki Unit Kerja Eselon I

lingkup KDPDTT per 31 Desember 2020 dan 2019 dapat


Rincian Aset Tak Berwujud per Unit Kerja Eselon I Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

Nilai %

067.03 Ditjen PPMD 658,899,100 658,899,100 100.00%

067.05 Ditjen PDTu 852,370,000 852,370,000 0 0.00%

067.08Ditjen

PKTRans 1,788,464,000 1,674,194,000 114,270,000 6.83%

067.09 Balilatfo 2,584,041,654 3,570,241,654 (986,200,000) -27.62%

067.10 Setjen 1,854,210,000 1,757,410,000 96,800,000 5.51%

7,737,984,754 7,854,215,654 (116,230,900) -1.48%

Naik/Turun

JUMLAH




Rincian Aset Tak Berwujud berdasarkan jenisnya dapat dilihat

pada tabel berikut:

Rincian Aset Tak Berwujud

Berdasarkan Jenisnya Per 31 Desember 2020 (Dalam Rupiah)

No. Uraian Nilai

1 Software Komputer 7.058.694.754

2 ATB Lainnya 679.290.000

7.737.984.754Jumlah

Daftar Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 sebesar

Rp6.818.015.654,00 menurut jenisnya pada Masing-Masing

Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

Rincian Aset Tak Berwujud per Eselon I Per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah) No UKE-I ATB Software ATB Lainnya Jumlah

1 Ditjen PPMD 658.899.100 0 658.899.100

2 Ditjen PDTu 852.370.000 0 852.370.000

3Ditjen

PKTrans1.176.674.000 0 1.176.674.000

4 Balilatfo 2.516.541.654 611.790.000 3.128.331.654

5 Setjen 1.854.210.000 67.500.000 1.921.710.000

7.058.694.754 679.290.000 7.737.984.754 Jumlah Mutasi Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2020 sebagai

berikut:

Daftar Mutasi Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2020


Saldo Awal 7.854.215.654


Pembelian 919.969.100

Reklasifikasi Masuk 672.455.273


Penghapusan 814.000.000



Saldo Akhir 7.737.984.754

Amortisasi 5.277.788.179


• Mutasi Tambah yang berasal dari pembelian sebesar

Rp919.969.100,00 terdapat pada Ditjen PPMD sebesar

Rp658.899.100,00, Ditjen PKTrans sebesar

Rp114.270.000,00, Balilatfo sebesar Rp50.000.000,00 dan

Setjen sebesar Rp96.800.000,00

• Mutasi Tambah berasal dari Reklasifikasi Masuk pada



Kantor Pusat Balilatfo sebesar Rp672.455.273,00 karena

pada awal penginputan ada 2 NUP software komputer

yaitu 1 NUP aplikasi utama dan 1 NUP aplikasi pendukung

dan akhirnya di reklasifikasi untuk dijadikan 1 NUP

aplikasi software karena merupakan satu kesatuan

• Mutasi Keluar Penghapusan terdapat pada Kantor Pusat

Balilatfo sebesar Rp814.000.000,00 dengan penjelasan

Software Komputer 12 NUP sebesar Rp46.500.000,00

terdiri dari 1 NUP Software Microsoft Windows Server 2008

dan 11 NUP software Microsoft Office 365 Home Premium

sesuai dengan surat Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

No.3108/KU.09.04/XI/2020 dan SK Penghapusan Badan

Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan

dan Informasi No.594 Tahun 2020 tanggal 24 November

2020 dengan alasan kondisi sudah usang dan tidak sesuai

dengan perkembangan jaman dan Sofware Komputer 2 NUP

terdiri dari Software ARC GIS Server senilai

Rp292.000.000,00 dan software komputer senilai

Rp475.500.000,00 sesuai dengan surat Kementerian

Keuangan No. S-253/MK.6/WKN.07/KNL.02/2020 dan SK

Penghapusan 425 Tahun 2020 tanggal 01 September 2020

• Mutasi Keluar berupa Reklasifikasi Keluar sebesar

Rp672.455.273,00 berasal dari Kantor Pusat Balilatfo

karena pada awal penginputan ada 2 NUP software

komputer yaitu 1 NUP aplikasi utama dan 1 NUP aplikasi

pendukung dan akhirnya di reklasifikasi untuk dijadikan 1

NUP aplikasi software karena merupakan satu kesatuan

• Mutasi Keluar Reklasifikasi Dari Aset Tetap Ke Aset

Lainnya terdapat pada Kantor Pusat Balilatfo sebesar

Rp222.200.000,00 karena barang tersebut dalam kondisi

rusak dan tidak ekonomis lagi sehingga dalam proses

permohonan penghapusan ke Sekretariat Jenderal Nomor

B.1194/KU.09.08/XII/2020. Sehingga software tersebut



dipindahkan ke Aset Lainnya

C.19 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain Rp1.550.857.892.252,00

Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

adalah Rp1.550.857.892.252,00 dan

Rp1.851.342.537.306,00. Aset Lain-lain adalah Barang Milik

Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan

tidak lagi digunakan dalam operasional Kementerian Desa,

PDT dan Transmigrasi serta dalam proses penghapusan dari

BMN. Terdapat penurunan nilai Aset Lain- Lain per 31

Desember 2020 sebesar Rp300.4843.645.054,00 atau 16,23

persen dibandingkan 31 Desember 2019.

Perbandingan rincian nilai Aset Lain- Lain yang dimiliki Unit

Kerja Eselon I lingkup KDPDTT per 31 Desember 2020 dan

2019 dapat dilihat pada berikut.

Rincian Aset Lain- Lain per Unit Kerja Eselon I Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

Nilai %

067.01Kementerian Pembangunan Daerah

Tertinggal9. 9 0 0.00%

067.02 Inspektorat Jenderal 81,485,600. 81,485,600 100.00%

067.03Direktorat Jenderal Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat3,489,229,155. 3,462,562,000 26,667,155 0.77%


Kawasan Perdesaan32,444,972,403. 36,678,666,130 (4,233,693,727) -11.54%


Daerah Tertentu23,899,633,822. 216,212,868,264 (192,313,234,442) -88.95%


Daerah Tertinggal448,146,111,799. 448,146,111,799 0 0.00%

067.07Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan

dan Pembangunan809,378,643,962. 886,157,823,016 (76,779,179,054) -8.66%


Kawasan Transmigrasi195,817,878,613. 212,042,597,446 (16,224,718,833) -7.65%

067.09Badan Penelitian dan Pengembangan,

Pendidikan dan Pelatihan,5,684,913,135. 4,639,342,588 1,045,570,547 22.54%

067.10Sekretariat Jenderal Kementerian Desa,

PDT dan Transmigrasi31,915,023,754. 44,002,566,054 (12,087,542,300) -27.47%

1,550,857,892,252 1,851,342,537,306 -300,484,645,054 -16.23%JUMLAH

Naik/Turun31 Desember 201931 Desember 2020UraianKode

Terdapat Aset Tetap yang Tidak digunakan Dalam Operasional

Pemerintahan pada satker null (067.01.190132) Akun 166111

sebesar Rp9,00.



Adapun rincian mutasi/perubahan nilai Aset Lain- Lain per

31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Mutasi/Perubahan Aset Lain- Lain


URAIAN NILAI

Saldo Awal 1,851,342,537,306

Mutasi tambah: 25,055,346,188

Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya 25,055,346,188

Mutasi kurang: 325,539,991,242

Penghapusan (BMN yang dihentikan) 192,340,030,092

Hibah Keluar (BMN yang dihentikan) 89,443,156,921

Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan) 12,102,502,300

Usulan Barang Hibah DK/TP - BMN yang

Dihentikan (semester I dokumen TAYL) 11,263,063,047

Transfer Keluar (BMN yang dihentikan) 7,892,355,709

Usulan Barang Hibah DK/TP - BMN yang

Dihentikan (semester II dokumen semester I) 4,758,733,586

Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola

(BMN Yang Dihentikan) 4,663,792,892

Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap 1,866,298,735

Hibah Keluar BMN yang Dihentikan (semester

II dokumen semester I) 733,505,760

Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan) 261,300,000

Usulan Barang Hibah DK/TP (BMN yang

dihentikan) 202,922,200

Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang

Dihentikan) 12,330,000

Saldo Akhir 1,550,857,892,252

Akumulasi Penyusutan 846,837,653,492

Nilai Buku Akhir 704,020,238,760

Mutasi Tambah berasal dari Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke

Aset Lainnya sebesar Rp25.055.346.188,00 yang terdapat

pada Itjen sebesar Rp81.485.600,00, Ditjen PPMD sebesar


Rp17.358.643.609,00, Balilatfo sebesar Rp6.225.923.824,00

dan Setjen sebesar Rp399.295.000,00

Mutasi kurang berasal dari:

• Penghapusan (BMN yang dihentikan) sebesar

Rp192.340.030.092,00 yang terdapat pada Ditjen PDTu

sebesar Rp192.313.234.442,00 dan Balilatfo sebesar



Rp26.795.650,00

• Hibah Keluar (BMN yang dihentikan) sebesar

Rp89.443.156.921,00 yang terdapat pada Ditjen PKP

sebesar Rp3.500.187.967,00 dan Ditjen PKP2Trans sebesar

Rp85.942.968.954,00

• Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan) sebesar

Rp12.102.502.300,00 terdapat pada Setjen

• Usulan Barang Hibah DK/TP – BMN yang Diberhentikan

(semester I dokumen TAYL) sebesar Rp11.263.063.047,00

yang terdapat pada Ditjen PKTrans

• Transfer Keluar (BMN yang dihentikan) sebesar

Rp7.892.355.709,00 yang terdapat pada Ditjen PKP2Trans

• Usulan Barang Hibah DK/TP – BMN yang Diberhentikan

(semester II dokumen semester I) sebesar

Rp4.758.733.586,00 yang terdapat pada Ditjen PKTrans

• Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang

Dihentikan) sebesar Rp4.663.792.892,00 yang terdapat

pada Balilatfo sebesar Rp4.279.457.892,00 dan Setjen

sebesar Rp384.335.000,00


Rp1.866.298.735,00 yang terdapat pada Ditjen PPMD

sebesar Rp963.331.000,00, Ditjen PKP2Trans sebesar

Rp302.498.000,00 dan Balialtfo sebesar Rp600.469.735,00

• Hibah Keluar BMN yang Dihentikan (semester II dokumen

semester I) sebesar Rp733.505.760,00 yang terdapat pada

Ditjen PKP

• Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan) sebesar


• Usulan Barang Hibah DK/TP (BMN yang dihentikan)

sebesar Rp202.922.200,00 yang terdapat pada Ditjen

PKTrans

• Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan) sebesar

Rp12.330.000,00 yang terdapat pada Balilatfo



Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

(Rp852.115.441.671,00)

Utang kepada Pihak Ketiga Rp16.440.891.026,00

C.20 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per

31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-

masing sebesar (Rp852.115.441.671,00) dan

(Rp926.162.686.016,00). Rincian akumulasi penyusutan dan

amortisasi aset lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebagai

berikut:

Rincian Akumulasi dan Amortisasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

No. Aset Lainnya Nilai Perolehan Akumulasi Penyustan/

Amortisasi Nilai Buku

1 ATB Software Komputer 7,058,694,754 5,277,788,179 1,780,906,575

2 ATB Lainnya 679,290,000 679,290,000

Jumlah 7,737,984,754 5,277,788,179 2,460,196,575

3 Aset Lain-lain 1,550,857,892,252 846,837,653,492 704,020,238,760

1,558,595,877,006 852,115,441,671 706,480,435,335Jumlah

C.21 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih

harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera

diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang

dari 12 (dua belas bulan). Utang kepada Pihak Ketiga per 31

Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing

sebesar Rp16.440.891.026,00 dan Rp7.317.993.160,00.

Utang kepada Pihak Ketiga mengalami kenaikan sebesar

Rp9.122.897.866,00 atau 124,66% dari tahun 2020.

Adapun rincian Utang Kepada Pihak Ketiga pada Unit Kerja

Eselon I lingkup KDPDTT per 31 Desember 2020 dan 2019


Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

Nilai %

067.03 Ditjen PPMD 2.545.460.613, 2.960.681.011 (415.220.398) -14,02%

067.06 Ditjen PDT 4.357.312.149, 4.357.312.149, 0 0,00%

067.07Ditjen

PKP2TRans70.716, 0 70.716 100,00%

067.08 Ditjen PKTRans 9.538.047.548, 0 9.538.047.548 100,00%

16.440.891.026 7.317.993.160 9.122.897.866 124,66%

Naik/Turun

JUMLAH




Utang Kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2019 sebesar

Rp2.960.681.011,00 terdapat pada Direktorat Jenderal

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang

berasal dari Hasil Reviu KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)

sebesar Rp1.865.644.395,00 dan reviu APIP sebesar

Rp1.095.036.616,00. Adapun hasil reviu KPA dan APIP serta

rincian utang terlampir. Dari usulan untuk Reviu APIP

sebesar Rp4.310.901.259,00 yang disetujui APIP hanya

sebesar Rp2.960.681.011,00. Pada Semester II Tahun 2020

telah dibayarkan tunggakan pihak ketiga sebesar

Rp439.795.000,00 yang terdiri dari:

• Pembayaran Tunggakan atas Workshop Penanganan

Stunting Lintas Sektor (Lintas Agama) Tahun 2018 sebesar

Rp198.000.000,00

• Pembayaran tunggakan atas uang transport dalam rangka

literasi Direktorat Pelayanan Sosial Dasar (PSD) Ditjen

PPMD sebesar Rp82.200.000,00

• Pembayaran tunggakan atas honor tenaga ahli Dit. PSD

sebesar Rp51.000.000,00

• Pembayaran Belanja Barang Berupa Tunggakan Tahun

2018 Pekerjaan Bantuan Prukades Ikan Air Tawar sebesar

Rp108.595.000,00

Masih terdapat sisa tunggakan belanja barang yang belum

terbayarkan sebesar Rp2.520.886.011 yang merupakan

kegiatan Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa

(Lampiran III). Sisa tersebut belum dapat dibayarkan pada

Tahun 2020 dikarenakan tidak teranggarkan pada DIPA

Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp24.574.602

pada Ditjen PPMD terdiri dari penerimaan bunga jasa giro

pada rekening hibah langsung luar negeri sebesar

Rp24.573.102 yang penerimaannya tidak memerlukan

pengesahan dari kppn, dan akan dilakukan setor pada tahun

2021 dan saldo rekening sebesar Rp500 pada Satuan Kerja



Aktif Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2020 akibat

terjadinya selisih antara BKU dan Rekening Koran sebesar

Rp500,00 yang disebabkan karena kekeliruan dalam penulisan

nilai uang pada cek Giro oleh Bendahara Pengeluaran yang

terjadi saat transaksi penarikan uang pada tanggal 07

Desember 2020 sebesar Rp95.095.000,00 seharusnya sebesar

Rp95.095.500,00.

Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp4.357.312.149,00

terdapat pada Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah

Tertinggal. Utang Kepada Pihak Ketiga pada Ditjen PDT tidak

ada pergerakan dari tahun 2018 dikarenakan masih dalam

progress tahap verifikasi oleh Inspektorat Wilayah I dan BPKP.

Adapun rincian utang pihak ketiga dijelaskan sebagai berikut:

Rincian Utang Pihak Ketiga PDT

Per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah) NO NAMA KEGIATAN NAMA REKANAN NILAI HUTANG

NILAI

DIBAYARKAN SISA HUTANG

1 Pekerjaan Pengadaan 5

Peternakan Modern (Paket 2)

di Kabupaten Pandeglang

3.593.110.000 - 3.593.110.000

2 Bantuan Stimulan

Pengembangan Sumber Daya

Hayati Berbasis Daratan di

Kabupaten Musirawas

696.500.000 - 696.500.000

3 Bantuan Rehabilitasi Rumah

Layak Huni Kab. Morowali

Utara

KPB Bantuan

Rehabilitasi Rumah

4

68.584.500 68.584.000 500


Layak Huni Kab. Morowali

Utara

KPB Bantuan

Rehabilitasi Rumah

2

175.374.000 175.374.000 -


Layak Huni Desa Bangka

Ajang Kec. Rahong Utara Kab.

Lembata

KPPD Tubung

Walang

100.000.000 100.000.000 -


Layak Huni Desa Baoliduli

Kec. Ilieape Timur Kec.

Lembata

OMS Bersama Bakti 40.000.000 40.000.000 -


Layak Huni Desa Jorong

Sikiliar Kec. Sungai Aur Kab.

Pasaman Barat

OMS Sikiliang Saiyo 135.000.000 67.500.000 67.500.000

8 Pekerjaan Jasa Konsultan

Data Base Kebutuhan

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Infotel (Paket-40)

PT. Insan Mandiri

Konsultan

376.084.000 376.084.000 -

9 Jasa Konsultasi Supervisi

Sarana dan Prasarana Infotel

PT. Maxitech Utama

Indonesia

1.959.612.000 1.959.612.000 -

10 Pekerjaan Bantuan

Pembangunan Jalan Lingkar

Kalukubula - Mpanau

Kabupaten Sigi

PT. Pakarena Mitra

Sejati

1.065.842.636 1.065.842.000 636

11 Pelunasan Bantuan

Peningkatan Infrastruktur

Ekonomi Kapal Penangkap

Ikan 3G (Paket-1B)

656.965.000 656.964.915 85

12 Pelunasan Bantuan

Peningkatan Infrastruktur

Ekonomi Kapal Penangkap

Ikan 5G (Paket-4C)

643.889.000 643.688.072 200.928


Layak Huni Ds. Sungai Kunyit

Barat Kec. Sangir Balai Jango

Balai Janggo

Sepakat

63.000.000 63.000.000 -

9.573.961.136 5.216.648.987 4.357.312.149 TOTAL

Utang Pihak Ketiga sebesar Rp70.716,00 yang terdapat pada

Ditjen PKP2Trans terdapat di satker dinas tenaga kerja dan

transmigrasi Kab. Tojo Una-Una akibat terjadinya selisih



antara BKU dan Rekening Koran sebesar Rp70.000,00 yang

disebabkan karena kekeliruan dalam penulisan nilai uang

pada cek Giro oleh Bendahara Pengeluaran yang terjadi saat

transaksi penarikan uang pada tanggal 02 November 2020

sebesar Rp11.700.000. seharusnya sebesar Rp11.770.000,

serta dan bunga rekening sebesar Rp715,78 (dilakukan

pembulatan dalam sistem Aplikasi SAIBA)

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Ditjen PKTrans sebesar

Rp9.538.047.548,00 sebagai berikut:

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Ditjen PKTrans

Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

No. Kode

Satker Nama Satker Nilai

1 350270 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Buol 3.107.542.900

2 350291 Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Luwu Timur 5.499.715.200

3 350303 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Muna 600

4 419125 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Simeulue 930.788.848

9.538.047.548Jumlah

1. Utang kepada Pihak Ketiga yang terdapat di Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kab. Buol sebesar

Rp3.107.542.900,00 merupakan sisa pembayaran 70% dari

nilai kontrak yang harus di bayarkan pada Tahun

Anggaran 2021 atas penyelesaian pekerjaan fisik dan biaya

supervisi untuk Peningkatan Jembatan KTM/KPB Air

Terang (30 Meter) Bangunan Bawah/Tahap I Lokasi

Kecamatan Tiloan yang pengerjaanya telah diselesaikan

100% pada Tahun 2020 yang pembayarannya tertunda

dikarenakan adanya pemotongan anggaran akibat

penanganan Covid-19 di Tahun 2020. Atas Pekerjaan

tersebut belum dilakukan pemeriksaan oleh Pihak Itjen




Transmigrasi

2. Utang kepada Pihak Ketiga yang terdapat di Dinas Tenaga

Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Luwu Timur sebesar

Rp5.499.715.200,00 merupakan sisa pembayaran 70% dari

nilai kontrak untuk pengerjaan fisik dan 80% dari nilai

kontrak untuk biaya supervisi yang harus di bayarkan

pada Tahun Anggaran 2021 atas penyelesaian pekerjaan

fisik dan biaya supervisi untuk Pengerjaan Pembangunan

Jembatan Bangunan Atas (Lanjutan) di Mahalona yang

pengerjaanya telah diselesaikan 100% pada Tahun 2020

yang pembayarannya tertunda dikarenakan adanya

refocusing akibat Pandemi Covid-19 di Tahun 2020. Atas

Pekerjaan tersebut belum dilakukan pemeriksaan oleh

Pihak Itjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah


3. Utang kepada Pihak Ketiga yang terdapat di Dinas

Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Muna sebesar

Rp600,00 (kwitansi terlampir) merupakan pasangan akun

yang di jurnal (akun Kas di Bendahara Pengeluaran) pada

jurnal koreksi untuk perbaikan pencatatan akibat

terjadinya selisih antara BKU dan Rekening Koran sebesar

Rp600,00 yang disebabkan karena kekeliruan dalam

penulisan nilai uang pada cek Giro oleh Bendahara

Pengeluaran yang terjadi saat transaksi penarikan uang

pada tanggal 06 Nopember 2020 sebesar Rp51.530.000,00

seharusnya sebesar Rp51.530.600,00

4. Utang Kepada Pihak Ketiga yang terdapat di Dinas Sosial,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Simeulue sebesar

Rp930.788.848,00 merupakan sisa pembayaran 70% dari

nilai kontrak untuk pengerjaan fisik terhadap Peningkatan

Jalan Poros UPT I Sigulai yang pengerjaanya telah

diselesaikan 100% pada Tahun 2020 namun



pembayarannya tertunda dikarenakan adanya refocusing

akibat Pandemi Covid-19 di Tahun 2020. Atas Pekerjaan

tersebut belum dilakukan pemeriksaan oleh Pihak Itjen


Transmigrasi

Terdapat tuntutan hukum kepada Pemerintah (Kementerian

Desa PDTT sebagai Tergugat IX) dengan Nomor Perkara:

1950K/PDT/2016 Jo. Nomor: 318/Pdt.G.Class.Action/2

011/PN.Jkt.Pst. Tuntutan Gugatan Class Action, Sdr. Hibani

dkk yang memberikan kuasanya kepada Syamsuri Launa dkk,

mewakili kelompok sebanyak 213.217 (dua ratus tiga belas

ribu dua ratus tujuh belas) KK yang mengalami kerugian

akibat kerusuhan Maluku- Maluku Utara Tahun 1999.

Putusan telah Inkracht berdsarkan Putusan Mahkamah

Agung RI Nomor 451 PK/Pdt/2019 Jo. Nomor:

318/Pdt.G.Class.Action/2011/ PN.Jkt.Pst, tanggal 31 Juli

2019 yang berisi perintah untuk menghukum TERGUGAT I

sampai dengan TERGUGAT XI (dalam hal ini Kementerian

Desa PDTT sebagai TERGUGAT IX) secara tanggung renteng

untuk membayar ganti rugi, berupa uang bahan bangunan

rumah (BBR) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

ditambah uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima

ratus ribu rupiah) untuk masing-masing pengungsi sebanyak

213.217 Kepala Keluarga (KK) kecuali bagi mereka yang

melakukan pilihan keluar (option out) dari proses gugatan

kelompok ini, dengan mengurangkan dana BBR dan uang

tunai yang telah pernah di distribusikan kepada masing-

masing pengungsi tersebut.

Berdasarkan hasil pertemuan di PN Jakarta Pusat tanggal

22 September 2020 dipimpin oleh Panitera PN Jakarta Pusat,

Para Pihak Tergugat sepakat untuk menindaklanjuti

pelaksanaan putusan sebagaimana amar putusan Mahkamah

Agung dimana yang menjadi koordinator dalam pelaksanaan



putusan tersebut adalah Tergugat III (Kementerian Sosial).

Selanjutnya Kementerian Sosial akan menetapkan prosedur

pelaksanaan pembagian ganti rugi kepada masyarakat

pengungsi tersebut dalam satu tim panel yang terdiri dari

Tergugat III (Kementerian Sosial), Tergugat IV (Gubernur

Provinsi Maluku), Tergugat V (Gubernur Provinsi Maluku

Utara) dan Tergugat VI (Gubernur Sulawesi Tenggara),

kuasa Para Penggugat dari para wakil kelompok I, II, dan III;

Bahwa nantinya Tim Panel yang dibentuk dengan Keputusan

Kementerian Sosial, akan membicarakan teknis terkait

mekanisme pembayaran ganti rugi tersebut;

Bahwa Tim Panel tersebut yang nantinya akan berkoordinasi

dengan pelaksana/koordinator yakni Panitera Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat

Pendapatan Diterima Dimuka Rp817.445.416,00

C.22 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2020 dan 31

Desember 2019 masing-masing sebesar Rp817.445.416,00

dan Rp353.000.000,00. Pendapatan Diterima di Muka

merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya,

namun barang/ jasa belum diserahkan. Keseluruhan

Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa

konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih

dari satu tahun. Pendapatan Diterima Dimuka sebesar

Rp817.445.416,00 terdapat pada Setjen dengan rincian

sebagai berikut:



S.D 31 DES 2019 TAHUN

BERJALAN

1 CV Latere 36.112.000 12 27/07/2020 27/07/2021 15.447.911,11 20.664.088,89

2 PT Dayamitra Telekomunikasi 70.000.000 24 25/04/2019 25/04/2021 23.916.666,67 35.000.000,00 11.083.333,33

3 Usaha Café Gita Sabela 11.310.000 12 14/09/2020 14/09/2021 3.361.583,00 7.948.416,67

4 Warung Kopi Manaek Sinaga 4.000.000 12 01/09/2020 01/09/2021 1.333.333,00 2.666.666,67

5 PT BRI 109.734.000 12 31/07/2020 31/07/2021 45.722.500,00 64.011.500,00

6 PT BNI 446.946.000 36 05/08/2020 04/08/2023 60.476.475,00 386.469.525,49

7 ATM BRI 4.403.642 12 03/01/2020 03/01/2021 4.379.177,00 24.464,68

8 Usaha Foto Copu Nur Kholiq 26.948.000 24 27/07/2020 27/07/2022 5.763.878,00 21.184.122,22

9 PT Antara Persada Suskes 39.587.000 24 16/06/2020 16/06/2022 10.721.479,00 28.865.520,83

10 PT Telekomunikasi Seluler 70.000.000 24 09/04/2020 09/04/2022 25.472.222,00 44.527.777,78

230.000.000,00

817.445.416,56

PENDAPATAN

DITERIMA DIMUKA JANGKA WAKTU JATUH TEMPO

TOTAL

TMT NO NAMA REKANAN NILAI SSBP

DALUWARSA

Pendapatan Diterima dimuka selain Makarti

Pendapatan Diterima dimuka Makarti

Nilai Pendapatan Diterima dimuka Makarti

Terdapat penjelasan tentang Pendapatan Diterima Muka

sebagai berikut:

• Pendapatan Diterima dimuka Makarti Tahun 2019 sebesar

Rp353.000.000,00 adalah Uang Muka untuk kegiatan sewa

tahun 2020 dan merupakan rekomendasi BPK melalui LHP

Nomor 64A/HP/XVI/05/2020 tanggal 18 Mei 2020.

Kegiatan yang terlaksana pada Tahun 2020 hanya sebesar

Rp123.000.000,00 karena kegiatan yang dilaksanakan

hanya berlangsung sampai 21 Maret 2020, setelah itu sewa

makarti diberhentikan sementara sampai batas waktu yang

tidak ditentukan akibat adanya pandemi COVID-19.

Sehingga pendapatan Balai Makarti tersisa

Rp230.000.000,00

• Jurnal Akrual terkait Pendapatan Diterima Dimuka

Sekretariat Jenderal pada SAIBA dicatat berdasarkan

Rekomendasi APIP berdasarkan Surat Dinas Nomor:

40/PW/03.01/I/2020 tanggal 27 Januari 2021

Uang Muka KPPN Rp0,00

C.23 Uang Muka Dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2020 dan 31

Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan



D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan Rp1.259.876.614,00

D.1 Pendapatan-LO

Jumlah Pendapatan-LO pada Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk

periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan


dan Rp4.699.453.310,00.

Rincian Pendapatan-LO pada periode 31 Desember 2020

per jenis pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Rincian Pendapatan-LO per jenis pendapatan Per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah) Akun Uraian Nilai

425119 Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non

Litbang Lainnya307.236.950,00

425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan

Bangunan721.102.491,00

425761 Pendapatan Layanan Jasa Perbankan 305.754,00

425764 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa

Giro)1.782.544,00

425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan

Pemerintah229.127.375,00

425999 Pendapatan Anggaran Lain-lain 321.500,00

1.259.876.614,00Jumlah Nilai Perolehan per 30 September 2020

Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya

sebesar Rp307.236.950,00 berasal dari Balilatfo di satuan

kerja Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi

Bengkulu (350480).

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar

Rp721.102.491,00 merupakan pendapatan dari sewa

Gedung Makarti, lahan parkir, pujasera, kantin dan

fotocopy yang terdapat pada satuan kerja Sekretariat

Jenderal (350088).

Pendapatan Layanan Jasa Perbankan sebesar

Rp305.754,00 terdapat pada satuan kerja Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu

(350388).

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar

Rp1.782.544,00 terdapat pada satuan kerja Biro Bina

Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY (350108) sebesar

Rp123.355,00, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Provinsi Jawa Timur (350111) sebesar Rp430.000,00, Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek

(350115) sebesar Rp5.073,00, Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu (350388) sebesar

Rp1.183.996,00, Ditjen PPMD (350456) sebesar

Rp22.425,00 dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Rote Ndao (350357) sebesar Rp17.695,00.

Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah

sebesar Rp229.127.375,00 yang berasal dari satuan kerja

Ditjen PPMD (350456) sebesar Rp11.029.706,00, Ditjen PKP

(350453) sebesar Rp68.703.620,00, Ditjen PDTu (350455)

sebesar Rp920.762,00, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kab. Sijunjung (350149) sebesar

Rp94.546.371,00, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Sulawesi Barat (350436) sebesar Rp5.331.532,00,

Ditjen PKP2Trans (350467) sebesar Rp4.004.931,00, Dinas

Nakertrans Kab. Bulungan (417757) sebesar

Rp10.414.014,00, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Sulawesi Selatan (418272) sebesar

Rp1.085.530,00, dan pada Dinas Ketenagakerjaan dan

Transmigrasi Kab. Sigi (350273) sebesar Rp33.090.909,00.

Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp321.500,00 yang

berasal dari satuan kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Provinsi Jawa Timur (350111) sebesar

Rp191.500,00 dan Ditjen PPMD (350456) sebesar

Rp130.000,00.

Adapun Rincian Pendapatan-LO pada periode 31 Desember

2020 dan 2019 per Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada

tabel berikut:



Rincian Pendapatan-LO per Unit Kerja Eselon I Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)


067.03 Ditjen PPMD 13.421.809 230.797.824

067.04 Ditjen PKP 68.703.620 232.143.183

067.05 DitjenPDTu 920.762 742.877.658

067.06 Ditjen PDT - 185.706.524

067.07 Ditjen PKP2Trans 115.382.378 286.807.031

067.08 Ditjen PKTRans 33.108.604 565.945.444

067.09 Balilatfo 307.236.950 524.876.739

067.10 Setjen 721.102.491 1.930.298.907

1.259.876.614 4.699.453.310 JUMLAH

Terjadinya penurunan PNBP dikarenakan oleh situasi

Pandemi COVID-19 yang menyebabkan terjadinya

penurunan aktivitas Kementerian. Diberlakukannya

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan penerapan

Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL) menyebabkan

tertundanya beberapa realisasi. Penurunan yang signifikan

terlihat pada Unit Kerja Sekretariat Jenderal dimana terjadi

penurunan pendapatan sewa Gedung dan Bangunan akibat

larangan pemerintah untuk pelaksanaan acara besar di

masa pandemi COVID-19 dan pemberlakuan pembatasan

sosial berskala besar (PSBB) pada wilayah kerja

Kementerian.

Beban Pegawai Rp253.454.101.379,00

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31

Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar

Rp253.454.101.379,00 dan Rp238.955.466.005,00. Beban

Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk

uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada

pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai

yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus

PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah

dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan

pembentukan modal.



Rincian Beban Pegawai pada periode 31 Desember 2020

dan 2019 per jenis Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel

berikut:

Rincian jenis Beban Pegawai Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

Akun Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019

511111 Beban Gaji Pokok PNS 95.686.362.270 95.383.640.900

511111 Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS (22.239.200) (22.305.540)

511119 Beban Pembulatan Gaji PNS 1.490.251 1.415.271

511119 Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS (24.136) (99.026)

511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS 6.120.318.264 6.227.612.578

511121Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri

PNS - (1.974.900)

511122 Beban Tunj. Anak PNS 1.460.989.108 1.483.511.063

511122 Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS - (427.422)

511123 Beban Tunj. Struktural PNS 9.961.065.000 10.299.655.000

511123 Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS (1.065.000) (9.165.000)

511124 Beban Tunj. Fungsional PNS 3.159.222.000 3.097.195.000

511124 Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS (1.478.922) (1.930.000)

511125 Beban Tunj. PPh PNS 587.058.585 632.197.520

511126 Beban Tunj. Beras PNS 4.050.233.340 4.094.507.840

511126 Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS - (579.360)

511127 Beban Tunj. Kemahalan PNS 114.240.000 114.755.000

511129 Beban Uang Makan PNS 16.174.204.000 11.679.471.712

511129 Pengembalian Beban Uang Makan PNS (2.036.300) (490.000)

511151 Beban Tunjangan Umum PNS 2.516.865.000 2.653.237.000

511151Pengembalian Beban Tunjangan Umum

PNS (20.876.372) (22.610.000)

511323 Beban Tunj. Struktural Pejabat Negara 463.810.200 144.375.000

512211 Beban Uang Lembur 1.154.241.000 3.569.042.732

512211 Pengembalian Beban Uang Lembur - (57.000)

512411Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/

Kegiatan) 112.217.952.150 99.666.386.301

512411Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan

Khusus/ Kegiatan) (166.229.859) (31.898.664)

253.454.101.379 238.955.466.005 JUMLAH

Terdapat kenaikan pada beban tunjangan struktural

pejabat negara akibat adanya penambahan pejabat

struktural yaitu Wakil Menteri dan Staf Khusus di

Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi.

Terdapat penurunan yang signifikan pada beban uang

lembur akibat adanya Pandemi COVID-19 yang

menyebabkan pegawai melakukan work from home (WFH)



secara bergantian sesuai kebijakan pemerintah.

Rincian Beban Pegawai pada periode 31 Desember 2020

dan 2019 menurut Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada

tabel berikut:

Rincian Beban Pegawai per Unit Kerja Eselon I Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah) Kode Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019

067.02 Inspektorat Jenderal 17.081.596.948 14.319.345.016


Pemberdayaan Masyarakat Desa23.148.645.448 21.560.827.118

067.04Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan

Perdesaan19.853.973.118 18.368.531.410

067.05Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah

Tertentu18.559.105.820 16.972.980.157

067.06Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah

Tertinggal20.113.473.346 17.825.061.893

067.07Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan

Pembangunan Permukiman 28.474.336.675 29.536.784.012

067.08Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan

Transmigrasi26.033.334.435 26.292.407.836

067.09Badan Penelitian dan Pengembangan,

Pendidikan dan Pelatihan, Serta Informasi60.869.462.351 58.351.836.984

067.10Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT

dan Transmigrasi39.320.173.238 35.727.691.579

253.454.101.379 238.955.466.005JUMLAH

Beban Persediaan Rp13.234.223.405,00

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan pada periode 31 Desember 2020 dan


dan Rp24.069.566.812,00. Beban Persediaan merupakan

beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang

habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik

yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan menurut Akun pada periode 31

Desember 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Rincian Perbandingan Beban Persediaan menurut Akun Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)


593111 Beban Persediaan konsumsi 12.955.177.105 23.976.773.812

593121Beban Persediaan pita cukai,

materai dan leges - 12.815.000

593131 Beban Persediaan bahan baku 5.223.000 24.148.000

593149 Beban Persediaan lainnya 273.823.300 55.830.000

13.234.223.405 24.069.566.812JUMLAH



Terdapat penurunan yang signifikan pada beban persediaan

konsumsi. Hal ini terjadi karena Pandemi COVID-19 yang

menyebabkan pergantian shift untuk pegawai yang work

from office (WFO) dan work from home (WFH) sehingga

pemakaian ATK dan computer supplies berkurang.

Terdapat kesalahan pencatatan pada Ditjen PPMD pada

akun beban persediaan antara lain:

- Beban Persediaan Bahan Baku sebesar Rp266.000,00

yang disebabkan oleh kesalahan akun pada penginputan

persediaan berupa alat tulis kantor yang terdapat pada

Biro Bina Pemberdayaam Masyarakat Setda DIY

(350108).

- Beban Persediaan Lainnya sebesar Rp1.722.600,00 yang

disebabkan oleh kesalahan akun pada penginputan

persediaan berupa alat tulis kantor (ATK) yang terjadi

pada satuan kerja Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat

Setda DIY (350108) senilai Rp759.000,00 dan pada

satuan kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Riau (350153)

senilai Rp963.600,00.

Terdapat Beban Persediaan Lainnya pada Ditjen PKTrans

sebesar Rp800.000,00 yang terdapat pada satker Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah

(350264) yang merupakan pembelian baterai laptop ASUS

tipe X455 LA. Selain itu, terdapat Beban Persediaan

Lainnya pada Balilatfo senilai Rp201.156.000,00. Senilai

Rp2.760.000,00 yang terdapat pada satker Balai Latihan

Masyarakat Jayapura (255164) dan Rp14.500.000,00 yang

terdapat pada satker Badan Penelitian dan Pengembangan,

Pendidikan, dan Pelatihan dan Informasi (350475)

merupakan pemakaian alat Rapid Test. Senilai

Rp183.896.000,00 yang terdapat pada satker Balai

Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi Bengkulu

(350480) merupakan pemakaian pupuk dan obat-obatan

untuk tumbuhan. Selain itu, terdapat Beban Persediaan



Lainnya pada satker Sekretariat Jenderal senilai

Rp20.815.500,00 yang merupakan persediaan obat-obatan

Balai Kesehatan Makarti.

Rincian Beban Persediaan pada masing-masing Unit Kerja

Eselon I pada periode 31 Desember 2020 dan 2019 dapat


Rincian Beban Persediaan per Unit Kerja Eselon I Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)


067.02 Inspektorat Jenderal 954.845.500 2.342.784.950


dan Pemberdayaan Masyarakat Desa2.162.502.474 3.292.609.055


Kawasan Perdesaan1.844.757.580 3.794.288.100


Daerah Tertentu974.364.731 1.522.285.975


Daerah Tertinggal1.225.262.861 4.153.791.900

067.07

Direktorat Jenderal Penyiapan

Kawasan dan Pembangunan

Permukiman

586.417.786 1.174.776.400


Kawasan Transmigrasi1.002.440.022 1.539.146.475

067.09

Badan Penelitian dan Pengembangan,

Pendidikan dan Pelatihan, Serta

Informasi

712.605.543 494.147.800


Desa, PDT dan Transmigrasi3.771.026.908 5.755.736.157

13.234.223.405 24.069.566.812JUMLAH

Terdapat perbaikan pencatatan beban persediaan konsumsi

pada Ditjen PKTrans sebesar Rp8.690.000,00. Selain itu

juga terdapat koreksi dari BPK untuk beban persediaan

konsumsi menjadi beban persediaan lainnya akibat

perubahan klasifikasi barang konsumsi menjadi barang

persediaan lainnya pada Sekretariat Jenderal sebesar

Rp30.284.140,00.

Beban Barang dan Jasa Rp1.907.198.462.580,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa pada periode 31 Desember 2020

dan 2019 adalah masing-masing sebesar

Rp1.907.198.462.580,00 dan Rp3.020.444.470.485,00.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan/atau

jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta

beban lain-lain berupa beban yang timbul karena



penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan

aset tetap.

Rincian beban barang dan jasa menurut akun pada periode

31 Desember 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel

berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa menurut Akun Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah) Akun Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019

521111 Beban Keperluan Perkantoran 59.723.711.300 63.442.147.770

521111 Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran (8.952.000) (12.416.172)

521113 Beban Penambah Daya Tahan Tubuh 300.284.341 8.607.600

521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 332.880.421 607.722.651

521114Pengembalian Beban Pengiriman Surat Dinas Pos

Surat - (37.000)

521115 Beban Honor Operasional Satuan Kerja 18.299.561.000 28.678.002.565

521115Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan

Kerja (4.795.000) (9.445.000)

521119 Beban Barang Operasional Lainnya 6.112.510.506 8.967.294.606

521119 Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya (557.450) -

521131Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi

COVID-19 9.551.637.282 -

521131Pengembalian Beban Barang Operasional -

Penanganan Pandemi COVID-19 (16.008.000) -

521211 Beban Bahan 31.967.479.605 119.373.466.209

521211 Pengembalian Beban Bahan (33.587.272) (2.277.500)

521212 Beban Barang Transito 2.997.000 -

521213 Beban Honor Output Kegiatan 20.091.625.000 41.720.034.500

521213 Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan (4.725.000) (55.604.000)

521218 Beban dalam Rangka Refund Dana PHLN 193.981.875 133.632.016

521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya 19.727.822.387 481.837.652.216

521219Pengembalian Beban Barang Non Operasional

Lainnya (20.304.975) (2.857.244.513)

521231Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam

bentuk uang - 136.000.000

521241Beban Barang Non Operasional - Penanganan

Pandemi COVID-19 1.022.411.655 -

522111 Beban Langganan Listrik 8.513.003.543 10.026.950.668

522112 Beban Langganan Telepon 521.524.617 375.011.471

522113 Beban Langganan Air 421.128.317 291.946.640

522119 Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya 7.921.166.128 8.356.580.276

522121 Beban Jasa Pos dan Giro 97.583.250 2.148.500

522131 Beban Jasa Konsultan 15.394.485.573 101.191.641.993

522131 Pengembalian Beban Jasa Konsultan - (8.925.000)

522141 Beban Sewa 44.353.572.773 47.235.723.449

522141 Pengembalian Beban Sewa - (79.339.637)

522151 Beban Jasa Profesi 8.973.631.468 39.690.428.992

522151 Pengembalian Beban Jasa Profesi (81.615.000) (235.160.000)

522162Beban Jasa Kepada BLU yang berada dalam

Kementerian Negara/Lembaga Lain 3.617.862.000 -

522191 Beban Jasa Lainnya 1.646.425.410.036 2.072.368.812.338

522191 Pengembalian Beban Jasa Lainnya (32.242.037) (990.936.753)

522192 Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 3.667.490.487 -

595112 Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin 167.488.750 252.051.600

1.907.198.462.580 3.020.444.470.485 JUMLAH



Terjadinya peristiwa luar biasa yaitu Pandemi COVID-19

menyebabkan terjadinya banyak perubahan terutama

dalam penggunaan akun-akun yang sesuai dengan Surat

Dirjen Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020. Akun-akun

tersebut digunakan antara lain untuk pengadaan hand

sanitizer, masker, sarung tangan, penambah daya tahan

tubuh, disinfektan, sabun cuci tangan, konsumsi work from

office (WFO), dan pemeriksaan deteksi COVID-19. Beberapa

akun tidak disajikan secara khusus karena di awal Pandemi

sesuai dengan Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-

308/PB/2020 belum menggunakan akun khusus tetapi

telah dipertanggungjawabkan bendahara dengan

SPM/SP2D GUP sehingga tidak teridentifikasi oleh sistem

akuntansi. Adapun belanja dalam rangka penanganan

Pandemi COVID-19 yang telah direalisasikan menggunakan

akun-akun lama tiap UKE-I terdiri dari:

- Beban keperluan perkantoran berupa pengadaan hand

sanitizer; refill hand sanitizer; masker; sarung tangan

latex; penyemprotan disinfektan; rapid test sebesar

Rp330.960.000,00 yang terdapat pada UKE-I:

a. Ditjen PPMD sebesar Rp203.285.000,00;

b. Ditjen PKP2Trans sebesar Rp127.675.000,00.

- Beban Penambah Daya Tahan Tubuh makanan,

minuman serta vitamin penambah daya tahan tubuh

sebesar Rp285.530.141,00 yang terdapat pada UKE-I:

a. Ditjen PPMD sebesar Rp103.056.000,00;

b. Ditjen PKP2Trans sebesar Rp182.474.141,00.

- Beban barang operasional lainnya berupa

penyemprotan disinfektan sebesar Rp8.960.000,00

yang terdapat pada Ditjen PKP2Trans.

- Beban bahan berupa langganan aplikasi zoom meeting

dan video conference sebesar Rp12.107.770,00 yang

terdapat pada Ditjen PKTrans.

Untuk penggunaan akun baru pada masa Pandemi COVID-

19 terdiri dari:



- Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi

COVID-19 sebesar Rp9.535.629.282,00 terdapat pada

UKE-I:

a. Itjen sebesar Rp217.660.000,00 untuk hand

sanitizer, bracket hand sanitizer, masker, makanan,

minuman, dan penambah daya tahan tubuh;

b. Ditjen PPMD sebesar Rp519.973.438,00 untuk

penyemprotan disinfektan, masker, langganan

aplikasi zoom meeting, hand sanitizer, sarung

tangan karet, termometer infrared, makanan,

minuman, serta vitamin penambah daya tahan

tubuh, dan pengadaan lisensi aplikasi video

conference;

c. Ditjen PKP sebesar Rp876.232.217,00 untuk

penyemprotan disinfektan, masker, langganan

aplikasi zoom meeting, hand sanitizer, sarung

tangan karet, termometer infrared, makanan,

minuman, serta vitamin penambah daya tahan

tubuh, dan pengadaan lisensi aplikasi video

conference;

d. Ditjen PDTu sebesar Rp891.509.700,00 untuk

masker, hand sanitizer, sabun cuci tangan, sarung

tangan latex, dispenser hand sanitizer, makanan,

minuman serta vitamin penambah daya tahan

tubuh, dan bilik disinfektan;

e. Ditjen PDT sebesar Rp1.067.275.600,00 untuk

galon hand sanitizer, masker, APD, hand sanitizer,

sarung tangan, semprotan tangan, karbol, dan

makanan serta vitamin penambah daya tahan

tubuh;

f. Ditjen PKP2Trans sebesar Rp1.743.745.223,00

untuk penyemprotan disinfektan, masker, hand

sanitizer, makanan, minuman, serta vitamin

penambah daya tahan tubuh;

g. Ditjen PKTrans sebesar Rp1.581.280.810,00 untuk



penyemprotan disinfektan, baju APD, rapid test dan

swab test, masker, hand sanitizer, termometer dan

sarung tangan;

h. Balilatfo sebesar Rp1.977.379.482,00 untuk

langganan zoom meeting, masker, hand sanitizer,

cairan disinfektan, kartu telepon, dan makanan,

minuman serta vitamin penambah daya tahan

tubuh;

i. Setjen sebesar Rp660.572.812,00 untuk masker,

hand sanitizer, makanan, minuman serta vitamin

penambah daya tahan tubuh, dan bilik disinfektan.

- Beban Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi

COVID-19 sebesar Rp1.022.411.655,00 terdapat pada

UKE-I:

a. Itjen sebesar Rp5.979.000,00 untuk perlengkapan

pelaksanaan Rapid Test;


vitamin, konsumsi WFO, makanan dan snack rapat

WFO, dan masker;

c. Ditjen PDTu sebesar Rp70.950.000,00 untuk rapid

test;

d. Ditjen PKP2Trans sebesar Rp87.175.950,00 untuk

konsumsi WFO dan rapid test;

e. Balilatfo sebesar Rp96.362.000,00 untuk uang saku

rapat dalam kantor, konsumsi WFO dan paket data;

f. Setjen sebesar Rp697.512.765,00 untuk rapid test,

swab test, dan APD.

- Beban Jasa-Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar

Rp3.667.490.487,00 terdapat pada UKE-I:

a. Itjen sebesar Rp74.405.000,00 untuk rapid test;


rapid test, swab test, honor narasumber dan

moderator webinar;

c. Ditjen PKP sebesar Rp598.836.502,00 untuk swab

test dan rapid test;



d. Ditjen PDTu sebesar Rp281.600.000,00 untuk

honor narasumber dan moderator rapat webinar,

swab test, rapid test, dan penyemprotan

disinfektan;

e. Ditjen PDT sebesar Rp86.100.000,00 untuk

penyemprotan disinfektan;

f. Ditjen PKP2Trans sebesar Rp626.929.650,00 untuk

swab test;

g. Ditjen PKTrans sebesar Rp50.353.236,00 untuk

rapid test;

h. Balilatfo sebesar Rp833.143.000,00 untuk swab

test, rapid test, honor narasumber dan moderator

webinar;

i. Setjen sebesar Rp233.040.740,00 untuk

penyemprotan disinfektan.

Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin pada


Transmigrasi sebesar RpRp167.488.750,00. Terdapat Beban

Aset Ekstrakomtabel pada Direktorat Jenderal

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa senilai

Rp33.990.000,00 dengan rincian:

URAIAN NILAI

Engine Stand 330.000

Rambu- rambu 4.400.000

Kipas Angin 3.960.000

Exhause Fan 23.650.000

Kabel 1.100.000

Lemari Obat (Kaca) 550.000

TOTAL 33.990.000

Pada Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan

Transmigrasi terdapat Beban Aset Ekstrakomtabel

Peralatan dan Mesin senilai Rp1.980.000,00 yang

digunakan untuk pembelian 2 unit intercom.

Pada Sekretariat Jenderal terdapat Beban Aset

Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin senilai

Rp131.518.750,00 yang digunakan untuk pembelian 10

unit HT senilai Rp5.293.750,00 dan pembelian 135 unit



kursi besi senilai Rp126.225.000,00.

Adapun Rincian Beban Barang dan Jasa menurut Unit

Kerja Eselon I pada periode 30 Juni 2020 dan 2019 dapat


Rincian Beban Barang dan Jasa menurut Unit Kerja Eselon I Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)




Pemberdayaan Masyarakat Desa 1.642.188.006.858 2.406.309.230.316


Perdesaan 18.173.107.162 64.939.583.580

067.05Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah

Tertentu 12.654.059.383 38.601.113.191


Tertinggal 15.923.540.692 49.694.992.131




Transmigrasi 44.589.127.118 85.775.569.754

067.09Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan

dan Pelatihan, Serta Informasi 46.252.335.606 91.285.504.119

067.10 Sekretariat Jenderal Desa, PDT dan Transmigrasi 82.033.895.783 192.007.567.215

1.907.198.462.580 3.020.444.470.485 JUMLAH

Terdapat koreksi dari BPK pada Pusat Pendidikan dan

Pelatihan ASN berupa Software sebanyak 1 unit sebesar

Rp50.000.000,-. Software ini dibeli menggunakan akun

522191 yang merupakan Belanja Jasa Lainnya. Atas hal

tersebut, BPK telah menjadikan hal ini Temuan TA 2020

dan diharuskan untuk di input di Aplikasi SIMAK BMN.

Terdapat koreksi dari BPK terkait pengakuan beban jasa

konsultan yang diperoleh melalui hibah Italia yang sudah

diserah terimakan sebesar Rp3.760.081.468,00 dengan

Nomor Sp3HL No.67/KPA.04/IV/2021 tanggal 5 April 2021

dan memo pencatatan hibah langsung dengan nomor

70021/Sekjen-KDPDTT/4/2021 pada Sekretariat Jenderal.

Selain itu terdapat juga koreksi dari BPK pada akibat



pemakaian belanja keperluan perkantoran yang

dikapitalisasi menjadi aset Gedung dan Bangunan sebesar

Rp34.342.400,00 pada Sekretariat Jenderal.

Beban Pemeliharaan Rp33.200.161.942,00

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada periode 31 Desember 2020 dan


Rp36.422.097.406,00. Beban Pemeliharaan merupakan

beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset

tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi

normal.

Rincian Beban Pemeliharaan pada periode 31 Desember

2020 dan 2019 menurut jenis akun dapat dilihat pada tabel

berikut ini:

Rincian Beban Pemeliharaan Menurut Akun Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)


523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 15.280.430.921 16.704.359.416

523111Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan

Bangunan (1.020.000) -

523114Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -

Penanganan Pandemi COVID-19 38.393.360 -

523119 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 1.887.679.300 2.500.303.900

523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.002.583.179 16.592.579.334

523129 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 115.186.394 109.934.000

523133 Beban Pemeliharaan Jaringan 730.953.609 382.036.356

523199 Beban Pemeliharaan Lainnya 89.896.300 97.691.000

593113 Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan 53.252.379 33.033.400

593114 Beban Persediaan suku cadang 2.806.500 2.160.000

33.200.161.942 36.422.097.406 JUMLAH

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan – Penanganan

Pandemi COVID-19 terdapat pada satker Balai Besar

Latihan Masyarakat Yogyakarta (350482) yang merupakan

pembuatan 13 unit wastafel cuci tangan dalam rangka

penanggulangan Pandemi COVID-19.

Sedangkan perbandingan Beban Pemeliharaan menurut



Unit Kerja Eselon I per 31 Desember 2020 dan 2019 dapat


Beban Pemeliharaan Menurut Unit Kerja Eselon I







Kawasan Perdesaan1.471.180.961 2.858.005.167


Daerah Tertentu1.134.532.799 881.759.376


Daerah Tertinggal212.662.210 1.031.519.205

067.07Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan

dan Pembangunan Permukiman 2.891.556.513 3.916.707.000


Kawasan Transmigrasi1.364.672.850 1.420.260.769

067.09


Pendidikan dan Pelatihan, Serta

Informasi

7.241.494.178 7.685.351.403


PDT, dan Transmigrasi16.958.784.365 16.825.004.211

33.200.161.942 36.422.097.406JUMLAH

Terdapat koreksi dari BPK pada beban pemeliharaan antara

lain:

1. Pencatatan Aset Tetap Renovasi dari belanja

pemeliharaan pada Ditjen PPMD sebesar

Rp36.355.000,00.

2. Koreksi dari BPK sebesar Rp103.400.000,00 pada beban

pemeliharaan untuk pencatatan aset Peralatan dan

Mesin yang berasal dari belanja pemeliharaan di Ditjen

PDTu.

3. Koreksi dari BPK sebesar Rp346.870.000,00 untuk

pencatatan Aset Tetap Renovasi sebesar

Rp83.170.000,00 dan pencatatan Gedung dan

Bangunan sebesar Rp263.200.000,00 dari belanja

pemeliharaan.

4. Koreksi dari BPK sebesar Rp4.587.572.889,00 dari

belanja pemeliharaan menjadi aset tetap Gedung dan

Bangunan serta Peralatan dan Mesin pada Sekretariat

Jenderal.

Selain itu terdapat perbaikan jurnal pada Ditjen PKTrans



akibat kesalahan referensi pada satker Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu sebesar Rp90.000,00

dari barang persediaan lainnya untuk dijual atau

diserahkan kepada masyarakat menjadi barang konsumsi.

Beban Perjalanan Dinas Rp118.683.525.096,00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada periode 31 Desember 2020

dan 2019 masing-masing sebesar Rp118.683.525.096,00

dan Rp674.869.846.401,00. Beban tersebut merupakan

beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka

pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan beban

perjalanan dinas disebabkan oleh penurunan anggaran

belanja perjalanan dinas baik dalam maupun luar negeri.

Rincian Beban Perjalanan Dinas Menurut Akun pada

periode 31 Desember 2020 dan 2019 menurut jenis akun


Rincian Beban Perjalanan Dinas menurut Akun Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah )


524111 Beban Perjalanan Biasa 80.657.030.597 357.715.555.595

524111 Pengembalian Beban Perjalanan Biasa (768.074.688) (3.084.939.375)

524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.026.451.000 2.929.627.000

524113 Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota (450.000) (4.050.000)

524114 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 16.882.327.939 171.167.478.615

524114Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting

Dalam Kota (63.718.200) (2.744.533.073)

524115Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-

19 1.851.790.000 -

524115Pengembalian Beban Perjalanan Dinas - Penanganan

Pandemi COVID-19 (600.000) -

524119 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 19.561.860.010 147.710.156.953

524119Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting

Luar Kota (851.158.962) (957.520.077)

524211 Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri 205.771.100 1.306.085.193

524211 Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri - (510.304.840)

524219 Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri 182.296.300 1.370.034.010

524219 Pengembalian Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri - (27.743.600)

118.683.525.096 674.869.846.401 JUMLAH



Beban Perjalanan Dinas mengalami penurunan akibat

dialihkannya anggaran untuk perjalanan dinas ke sarana

pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Terjadinya

peristiwa luar biasa yaitu Pandemi COVID-19 menyebabkan

terjadinya banyak perubahan terutama dalam penggunaan

akun-akun yang sesuai dengan Surat Dirjen

Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020. Terdapat akun

Beban Perjalanan Dinas – Penanganan Pandemi COVID-19

yang digunakan untuk pembayaran transport work from

office beberapa pegawai.

Adapun perbandingan Beban Perjalanan Dinas pada

periode 31 Desember 2020 dan 2019 menurut Unit Kerja

Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

Beban Perjalanan Dinas menurut Unit Kerja Eselon I Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)






Perdesaan5.147.287.518 47.240.869.194

067.05 Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu 4.237.724.466 39.391.564.137


Tertinggal6.280.948.332 51.462.167.094




Transmigrasi16.463.062.625 64.298.576.151

067.09Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan

dan Pelatihan, Serta Informasi12.881.986.111 77.615.225.596

067.10Sekretaris Jenderal Keenterian Desa, PDT dan

Transmigrasi17.546.232.661 59.890.924.567

118.683.525.096 674.869.846.401JUMLAH

Beban Barang untuk Diserahkan kepada

Masyarakat Rp361.266.051.446,00

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk

periode 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing



sebesar Rp361.266.051.446,00 dan

Rp1.065.928.899.354,00. Beban Barang untuk Diserahkan

kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam

bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang

bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Beban Barang untuk diserahkan kepada

Masyarakat/Pemerintah daerah menurut akun pada

periode 31 Desember 2020 dan 2019 dapat dilihat pada

tabel berikut:

Rincian Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda menurut Akun Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)


526112Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada

Masyarakat/Pemda - 213.326.000

526122Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada

Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang 8.428.000.000 7.979.500.000

526123Beban Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada

Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang - 62.485.000.000

526123Pengembalian Beban Gedung Dan Bangunan Untuk

Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang - (241.286.688)

526124Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada

Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang - 5.492.000.000

526124Pengembalian Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk

Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang - (149.915.548)

526311Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada

Masyarakat/Pemda - 9.015.295

526312Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki

Karakteristik Bantuan Pemerintah 225.000.000 250.606.156.728

526312Pengembalian Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang

Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah - (50.000.000)

593122Beban Persediaan Tanah Bangunan Untuk Dijual Atau

Diserahkan Kepada Masyarakat 39.246.910.053 132.417.040.867

593123Beban Persediaan Hewan dan Tanaman Untuk Dijual Atau


593124Beban Persediaan Peralatan dan Mesin Untuk Dijual atau


593125Beban Persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk


593126Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk Diserahkan

kepada Masyarakat 611.133.006 636.824.000

593127Beban Persediaan Aset Lain-lain untuk Diserahkan Kepada

Masyarakat 2.052.014.850 2.655.571.200

593128Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan

Kepada Masyarakat 42.436.466.653 96.884.662.018

361.266.051.446 1.065.928.899.354JUMLAH

Terdapat penurunan Beban Persediaan yang Diserahkan ke

Masyarakat akibat adanya Pandemi COVID-19. Sebagian

Beban Persediaan yang Diserahkan ke Masyarakat

digunakan untuk bantuan kepada masyarakat digunakan



untuk meningkatkan perkembangan ekonomi di masa

terjadinya Pandemi COVID-19. Selain itu bantuan kepada

masyarakat juga diadakan untuk pencegahan dan

penanggulangan COVID-19 yaitu dengan pengadaan

bantuan obat dan perlengkapan kesehatan.

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada

Masyarakat menurut Unit Kerja Eselon I lingkup KDPDTT

per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk diserahkan Kepada Masyarakat Menurut Unit Kerja Eselon I



067.03Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa21.753.329.058 330.752.315.914

067.04 Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan 129.436.579.817 151.664.384.984


067.06 Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 114.951.286.894 200.574.722.920

067.07Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan

Permukiman 4.418.275.990 91.016.104.223

067.08 Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi 47.323.015.613 77.595.288.588

067.10 Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi 12.495.804.743 -

361.266.051.446 1.065.928.899.354JUMLAH

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp165.317.408.367,00

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi pada periode 31

Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar

Rp165.317.408.367,00 dan Rp230.719.375.498,00. Beban

Penyusutan dan Amortisasi menurut akun pada periode 31

Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:



Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)


591111 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 37.201.847.256 43.969.890.127

591211 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 14.439.122.968 14.186.788.359

591311 Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan 47.721.975.568 47.568.684.125

591312 Beban Penyusutan Irigasi 8.954.837.190 8.451.848.276

591313 Beban Penyusutan Jaringan 1.768.619.006 1.776.925.847

591411 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 13.331.792 1.080.915.896

592115 Beban Amortisasi Software 865.686.832 1.044.498.237

592222Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak

Digunakan dalam 54.351.987.755 112.639.824.631

165.317.408.367 230.719.375.498JUMLAH

Sedangkan rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

menurut Unit Kerja Eselon I pada periode 31 Desember

2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Menurut UKE-I Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)



067.03Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat 3.245.889.071 3.282.680.106

067.04 Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan 5.133.130.924 7.655.137.430


067.06 Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 27.063.584.711 33.168.960.890


Pembangunan 64.958.357.003 67.121.676.933


Transmigrasi23.654.118.420 50.309.453.157

067.09Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan

Pelatihan, 13.923.931.322 15.503.564.973

067.10Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan

Transmigrasi 20.516.621.194 25.853.054.164

165.317.408.367 230.719.375.498JUMLAH



Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp58.415.747,00

Defisit Kegiatan Non Operasional Rp197.657.522.567,00

D.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Tak Tertagih pada periode 31 Desember

2020 dan 2019 adalah masing masing sebesar

Rp58.415.747,00 dan Rp1.607.353,00. Beban Penyisihan

Piutang Tak Tertagih menurut Unit Kerja Eselon I di

lingkup KDPDTT per 31 Desember 2020 dan 2019 dapat

dilihat pada table berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per Unit Kerja Eselon I



067.07 Ditjen PKP2Trans 2.903.284

067.08 Ditjen PKTrans 8.796.710 -

067.09 Balilatfo 1.152.500

067.10 Setjen 49.944.391 1.607.353

62.796.885 1.607.353 Jumlah

D.10 SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON

OPERASIONAL

Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

pada periode 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai

berikut:

Rincian Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)


Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar (224.982.995.804) (180.387.235.468)

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 437.368.190 642.998.394

Beban Pelepasan Aset Non Lancar 225.420.363.994 181.030.233.862

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 27.325.473.237 42.790.121.661

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 27.855.359.110 44.094.553.461

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 529.885.873 1.304.431.800

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional (197.657.522.567) (137.597.113.807)

Adapun rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar per

Unit Kerja Eselon I pada periode 31 Desember 2020 dan

2019 sebagai berikut:



Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Per Unit Kerja Eselon I



067.09 Balilatfo 147.680.998 -

067.10 Setjen 289.687.192 642.998.394

437.368.190 642.998.394 Jumlah

Adapun rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar per Unit

Kerja Eselon I pada periode 31 Desember 2020 dan 2019


Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar Per Unit Kerja Eselon I



067.03 Ditjen PPMD - 2.311.606.952

067.04 Ditjen PKP 1.235.510.767 -

067.05 Ditjen PDTu 102.512.739.208 42.916.833.527

067.07 Ditjen PKP2Trans 58.130.943.400 39.759.735.524

067.08 Ditjen PKTrans 62.251.008.445 95.984.448.717

067.09 Balilatfo 1.290.162.174 57.609.142

225.420.363.994 181.030.233.862 Jumlah

Adapun rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional

Lainnya per Unit Kerja Eselon I pada periode 31 Desember

2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per Unit Kerja Eselon I




067.03 Ditjen PPMD 16.897.611.644 22.501.031.183

067.04 Ditjen PKP 1.615.890.650 3.919.905.508

067.05 Ditjen PDTu 1.296.864.533 3.019.890.290

067.06 Ditjen PDT 975.020.026 1.755.901.344

067.07 Ditjen PKP2Trans 1.848.789.916 4.046.181.040

067.08 Ditjen PKTrans 1.048.522.946 1.869.811.943

067.09 Balilatfo 1.251.405.848 1.685.661.213

067.10 Setjen 2.703.029.502 4.800.601.499

27.855.359.110 44.094.553.461 Jumlah



Ekuitas Awal Rp3.438.288.220.906,00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN

EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2020 dan 2019

adalah masing-masing sebesar Rp3.438.288.220.906,00

dan Rp2.911.334.247.645,00.

Defisit LO Rp3.048.814.377.053,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31

Desember 2020 dan 2019 adalah defisit sebesar

Rp3.048.814.377.053,00 dan Rp5.424.308.989.811,00.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Rp0,00

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang

berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp0,00

dan Rp0,00.

Penyesuaian Nilai Aset

Rp0,00

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir

pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0,00

dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil

penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan

harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan (Rp385.159.615,00)

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai

persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam

penilaian persediaan yang terjadi pada periode

sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk


sebesar (Rp385.159.615,00) dan Rp0,00. Koreksi Nilai

Persediaan sebesar (Rp385.159.615,00) berasal dari satker

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku

(08.219248) sebesar (Rp2,00); satker Dinas Tenaga Kerja,

Transmigrasi Kab. Timor Tengah Utara (08.350362) sebesar

(Rp175,00); Dinas Transmigrasi Kabupaten Mamuju Tengah

(08.350446) sebesar (Rp110,00) yang dikarenakan nilai



desimal atau pecahan yang tidak dapat dicatat di Aplikasi

Persediaan; serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Kalimantan Tengah (08.350216) sebesar

(Rp385.159.328,00) yang dikarenakan koreksi atas

pencatatan beban beras tahun 2014.

Rincian Koreksi Nilai Persediaan menurut Akun adalah

sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan Menurut Akun Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)


391113 Koreksi Nilai Persediaan (385.159.615) -

(385.159.615) - JUMLAH

Sedangkan Penyesuaian Nilai Aset menurut Unit Kerja

Eselon I Per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan Menurut UKE-I Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)


067.08 Ditjen PKTrans (385.159.615) -

(385.159.615) - JUMLAH

Koreksi atas Reklasifikasi Rp13.072.234.927,00

E.3.4 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2020 dan


dan (Rp893.522.024,00). Koreksi ini berasal dari Dampak

Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan

mendasar pada LPE. Koreksi atas Reklasifikasi digunakan

untuk menyajikan akun Koreksi atas Reklasifikasi

Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang dihasilkan dari

transaksi Reklasifikasi Masuk dan keluar BMN dari Aplikasi

Persediaan dan SIMAK BMN.

Rincian Koreksi atas Reklasifikasi pada masing-masing

UKE-I di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi per 31

Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:



Rincian Koreksi atas Reklasifikasi Menurut UKE-I Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)



Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa - 24.075.000

067.07



Permukiman

- (4.476.673)


Kawasan Transmigrasi - (340.837.990)

067.09

Balai Penelitian dan Pengembangan,

Pendidikan dan Pelatihan, serta

Informasi

121.171.488 (572.282.361)


Desa, PDT, dan Transmigrasi 12.951.063.439

13.072.234.927 (893.522.024)JUMLAH

Koreksi atas Reklasifikasi pada beberapa Unit Kerja Eselon I


1. Koreksi atas reklasifikasi pada Balilatfo sebesar

Rp121.171.488,00 yang terdapat pada Balai Latihan

Masyarakat Ambon sebesar (Rp130.962.822,00) akibat

transaksi reklasifikasi Gedung dan Bangunan; Badan

Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan,

dan Informasi sebesar Rp756.512.182,00 akibat transaksi

reklasifikasi software; dan Balai Pengkajian dan

Penerapan Teknik Produksi Bengkulu sebesar

(Rp504.377.872,00) akibat transaksi reklasifikasi

Gedung dan Bangunan.

2. Koreksi atas reklasifikasi pada Sekretariat Jenderal

sebesar Rp12.951.063.439,00 yang terdiri atas

Rp12.057.824.743,00 terjadi akibat koreksi atas

reklasifikasi hibah dari Jepang Tahun 2017 yang dicatat

dalam akun Peralatan dan Mesin dimana kondisi barang

sudah persetujuan diserahkan ke masyarakat, maka

barang tersebut di lakukan koreksi reklas dari Peralatan

dan Mesin ke Barang Persediaan Lainnya untuk dijual

atau diserhakan kepada masyarakat, serta sebesar

Rp893.238.696,00 terjadi akibat pemberhentian

penggunaan aset peralatan dan mesin berupa alat kantor

dan rumah tangga.



Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp20.896.734.600,00

E.3.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang

muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap.

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir


sebesar Rp20.896.734.600,00 dan Rp868.499.769.093,00.

Selisih Revaluasi Aset Tetap tersebut berasal dari penilaian

ulang atas tanah, gedung, dan bangunan serta jalan,

irigasi, dan jaringan berupa jalan jembatan dan bangunan

air. Adapun rincian nilai selisih revaluasi aset tetap pada

masing-masing Unit Kerja Eselon I di lingkup KDPDTT per

31 Desember 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap Menurut UKE-I Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)



dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (211.459.500) 26.653.866

067.07



Permukiman

23.212.923.336 70.387.116.600


Kawasan Transmigrasi (2.278.878.266) 11.749.347.600

067.09



Pelatihan, dan Informasi

174.149.030 12.693.569.677

067.10

Sekretariat Jenderal Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah


- 23.080.096.000

067.55

Konsolidasi Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi

- 750.562.985.350

20.896.734.600 868.499.769.093JUMLAH

Selisih Revaluasi Aset Tetap terjadi pada satker:

A. Pada Ditjen PPMD sebesar (Rp211.459.500,00) terjadi

pada satker:

1. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan

Keluarga Sejahtera Kabupaten Bireun (03.061109)

sebesar (Rp211.459.500,00).

B. Pada Ditjen PKP2Trans sebesar Rp23.212.923.336,00

terjadi pada satker:

1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kerja



Kabupaten Bireun (07.350125) sebesar

(Rp2.557.548.985,00).

2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi

Kabupaten Pidie Jaya (07.350130) sebesar

Rp816.020.520,00.

3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (07.350134)

sebesar (Rp3.284.308.484,00).

4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Bener Meriah (07.350138) sebesar

Rp2.551.952.844,00.

5. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

Kabupaten Sarolangun (07.350159) sebesar

(Rp347.311.569,00).

6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Kalimantan Timur (07.350247) sebesar

Rp1.039.817.567,00.

7. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, danTransmigrasi

Kabupaten Luwu Utara (07.350288) sebesar

(Rp347.667.419,00).


Sulawesi Tenggara (07.350298) sebesar

Rp253.659.996,00.


Konawe Selatan (07.350304) sebesar

Rp21.641.947.466,00.


Bengkulu (07.350382) sebesar (Rp678.029.600,00).

11. Dinas Keluarga Sejahtera, Mobduk, dan Transmigrasi

Kabupaten Simeulue (07.350450) sebesar

Rp4.124.391.000,00.

C. Pada Ditjen PKTrans sebesar (Rp2.278.878.266,00)

terjadi pada satker:


Tulang Bawang (08.350184) sebesar

(Rp968.787.979,00).



2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

Kabupaten Melawi (08.350209) sebesar

Rp66.163.760,00.

3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasii Kabupaten

Pinrang (08.350283) sebesar (Rp3.028.232.702,00).

4. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Perindustrian

Kabupaten Luwu Timur (08.350291) sebesar

Rp673.410.000,00.

5. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten

Sumba Timur (08.350345) sebesar

Rp1.475.039.000,00.

6. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Keja Kabupaten

Boalemo (08.350420) sebesar (Rp496.470.345,00).

D. Pada Balilatfo sebesar Rp174.149.030,00 terjadi pada

satker:

1. Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta

(09.350482) sebesar Rp174.149.030,00.

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi (Rp22.357.017.084,00)

E.3.6 Koreksi Aset Non Revaluasi

Koreksi Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir

pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar

(Rp22.357.017.084,00) dan (Rp32.348.632.839,00). Koreksi

ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset

lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi menurut Akun per 31


Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Menurut Akun Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)


391116Koreksi Nilai Aset Tetap Non

Revaluasi (26.415.475.759) (50.808.365.741)

391118Koreksi Nilai Aset Lainnya Non

Revaluasi 4.058.458.675 18.459.732.902

(22.357.017.084) (32.348.632.839)JUMLAH

Sedangkan Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

menurut Unit Kerja Eselon I per 31 Desember 2020 dan



2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi UKE-I Per 31 Desember 2020 dan 2019



dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 3.202.006 204.042.467


Kawasan Perdesaan - -


Daerah Tertentu - 12.740.660.957


Daerah Tertinggal - 2.292.298.140

067.07



Permukiman

3.599.795.322 (66.412.880.513)


Kawasan Transmigrasi (17.181.090.966) (4.940.286.170)

067.09



Pelatihan, Serta

(185.782.836) 26.453.785.941

067.10Sekretariat Kementerian Desa PDT

dan Transmigrasi (8.593.140.610) 156.754.973

067.55Konsolidasi Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah - (2.843.008.634)

(22.357.017.084) (32.348.632.839)JUMLAH

Koreksi Nilai aset non revaluasi sebesar

(Rp22.357.017.084,00) terdapat pada:

A. Ditjen PPMD sebesar Rp3.202.006,00 terjadi pada satker:

1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan

Keluarga Sejahtera Kabupaten Bireun (03.061109)

sebesar Rp3.202.006,00 karena jurnal koreksi

akumulasi penyusutan asset saat revaluasi dan

koreksi nilai asset tetap non revaluasi.

B. Ditjen PKP2Trans sebesar Rp3.599.795.322,00 terjadi

pada satker:

1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

Kabupaten Bireun (07.350125) sebesar

Rp2.557.548.985,00 karena jurnal koreksi akumulasi

penyusutan asset saat revaluasi.

2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi

Kabupaten Pidie Jaya (07.350130) sebesar

Rp34.987.412,00 karena jurnal koreksi akumulasi


3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie

(07.350134) sebesar Rp649.402.146,00 karena jurnal



koreksi akumulasi penyusutan asset saat revaluasi.

4) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Bener Meriah (07.350138) sebesar (Rp24.621.191,00)

karena jurnal koreksi akumulasi penyusutan asset

saat revaluasi.


Kabupaten Sarolangun (07.350159) sebesar

Rp771.995,00 karena jurnal koreksi akumulasi


6) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Kalimantan Timur (07.350247) sebesar

(Rp36.372.621,00) karena jurnal koreksi akumulasi



Kabupaten Luwu Utara (07.350288) sebear




Sulawesi Tenggara (07.350298) sebesar




Konawe Selatan (07.350304) sebesar

(Rp3.169.931.361,00) karena jurnal koreksi

akumulasi penyusutan asset saat revaluasi.


Bengkulu (07.350382) sebesar Rp678.029.600,00


saat revaluasi.

11) Dinas Keluarga Sejahtera, Mobduk, dan Transmigrasi

Kabupaten Simeulue (07.350450) sebesar



12) Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan

Pembangunan Permukiman (07.350467) sebesar



Rp1.925.000,00 karena koreksi nilai asset tetap non

revaluasi.


Barito Kuala (07.350242) sebesar Rp4.043.459.675,00

karena transaksi normalisasi BMN akibat nilai buku

minus asset yang telah dihibahkan.

14) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI

Jakarta (07.350490) sebesar Rp14.999.000,00 karena

transaksi normalisasi BMN akibat nilai buku minus

asset yang telah dihibahkan.

C. Ditjen PKTrans sebesar (Rp17.181.090.966,00) terjadi

pada satker:

1) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi

NAD (08.350131) sebesar (Rp6.673.600,00) karena

transaksi normalisasi BMN akibat nilai buku minus

asset yang telah dihibahkan.


Tulang Bawang (08.350184) sebesar Rp32.292.933,00


saat revaluasi.


Kabupaten Melawi (08.350209) sebesar



4) Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas (08.350225)

sebesar (Rp17.911.764.226,00) karena transaksi

normalisasi BMN akibat nilai buku minus asset yang

telah dihibahkan.

5) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai

Timur (08.350252) sebesar (Rp1.265.306.733,00)

karena usulan hibah.


Pinrang (08.350283) sebesar Rp3.172.569.026,00


saat revaluasi.



7) Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Perindustrian

Kabupaten Luwu Timur (08.350291) sebesar

Rp644.771.864,00 karena jurnal koreksi akumulasi


8) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten

Sumba Timur (08.350345) sebesar (Rp393.343.732,00)

karena penyusutan jalan desa.

9) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten

Boalemo (08.350420) sebesar Rp114.621.732,00


saat revaluasi.

10) Dinas Nakertrans Kabupaten Bulungan (08.417756)

sebesar (Rp1.502.094.470,00) karena transaksi

normalisasi BMN akibat nilai buku minus asset yang

telah dihibahkan.

C. Balilatfo sebesar (Rp185.782.836,00) terjadi pada satker:

1) Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan

Pelatihan, dan Informasi (09.350475) sebesar

(Rp187.906.387,00) akibat transaksi normalisasi BMN

akibat nilai buku minus asset yang telah dihibahkan.

2) Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta

(09.350482) sebesar (Rp5.680.030,00) karena

transaksi BMN berupa koreksi Pencatatan

Nilai/Kuantitas.

3) Balai Latihan Masyarakat Makasar (09.350483)

sebesar Rp102.877.823,00 karena transaksi BMN

berupa koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas.

4) Balai Latihan Masyarakat Banjarmasin (09.350484)

sebesar (Rp60.424.242,00) karena transaksi BMN


5) Balai Latihan Masyarakat Pekanbaru (09.350486)

sebesar (Rp34.650.000,00) karena transaksi BMN


D. Sekretariat Jenderal sebesar (Rp8.593.140.610,00) terjadi

pada satker:



1) Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (10.350088)

sebesar (Rp8.593.140.610,00) karena reklas asset

tetap renovasi ke asset tetap.

Koreksi Lain-lain (Rp92.932.462.772,00)

E.3.7 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31

Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar

(Rp92.932.462.772,00) dan Rp352.551.719,00. Koreksi ini

merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara,

antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban,

koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Adapun rincian Koreksi lain-lain menurut Akun per 31


Rincian Koreksi Lain-Lain Menurut Akun Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)


391119 Koreksi Lainnya (92.932.462.772) 352.551.719

(92.932.462.772) 352.551.719 JUMLAH

Sedangkan Koreksi Lain-Lain menurut Unit Kerja Eselon I

per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Lain-Lain Menurut Unit Kerja Eselon I Per 31 Desember 2020 dan 2019


067.01Kementerian Pembangunan Daerah

Tertinggal - 9


Pemberdayaan Masyarakat (56.825.843.290) -


Perdesaan (27.961.832.622) -


Tertentu (8.094.653.521) -


Pembangunan Permukinan Transmigrasi 105.514.287 -


Kawasan Transmigrasi (14.879.699) -


PDT, dan Transmigrasi (140.767.927) 352.551.710

(92.932.462.772) 352.551.719 JUMLAH

Koreksi lain-lain sebesar (Rp92.932.462.772,00) terdiri

atas:



• Koreksi lain-lain sebesar (Rp56.825.843.290,00)

berasal dari Direktorat Jenderal Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa (03.350456) karena

adanya pelunasan utang pihak ketiga tahun 2018

dan akibat pencatatan pengesahan hibah TAYL

UNICEF Tahun 2016-2019.


berasal dari Direktorat Jenderal Pembangunan

Kawasan Perdesaan (04.350453) karena koreksi

pencatatan pembebanan usulan hibah barang

persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat.


berasal dari Direktorat Jenderal Pengembangan

Daerah Tertentu (05.350455) karena koreksi

pencatatan pembebanan usulan hibah barang

persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat.

• Koreksi lain-lain sebesar Rp105.514.287,00 berasal

dari Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan

Pembangunan Permukiman Transmigrasi

(07.350467) karena pencatatan atas hilangnya

kendaraan dinas roda 4 (empat) dengan atensi

temuan hasil audit dengan Surat Inspektorat

Jenderal No. Rhs.232/PW.03.01/VII/2019 Ditjen

PKP2Trans tanggal 30 Juli 2019.

• Koreksi lain-lain sebesar (Rp14.821.037,00) yang

berasal dari Dinas Nakertrans Kabupaten Bima

(08.350329) karena jurnal yang dilakukan untuk

menghilangan saldo piutang dan penyisihan piutang

tidak tertagih yang lunas di bulan maret 2020.

• Koreksi lain-lain sebesar (Rp58.662,00) yang berasal

dari Direktorat Pelayanan Pertanahan Transmigrasi

Ditjen PKT (08.350463) karena jurnal atas

pembayaran dan penyisihan piutang bagian lancar

tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi.

• Koreksi lain-lain sebesar (Rp140.767.927,00) yang



Transaksi Antar Entitas Rp2.431.282.667.765,00

berasal dari Sekretariat Jenderal Kementerian Desa,

PDT, dan Transmigrasi (10.350088) karena koreksi

pencatatan pendapatan diterima dimuka sewa

Gedung oleh PT Bank BNI dengan Nomor Kontrak:

08/UM.01.03/VII/2020 yang menyebabkan

penurunan ekuitas sebesar (Rp150.767.927,00) serta

koreksi pencatatan piutang Pujasera, Kantin, dan

Fotocopy Tahun 2019 berdasarka rekomendasi APIP

melalui Surat Dinas Nomor: 40/PW.03.01/I/2021,

yang menyebakan kenaikan ekuitas sebesar

Rp10.000.000,00.

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir

31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar

Rp2.431.282.667.765,00 dan Rp5.115.652.797.123,00.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan

dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar

KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Adapun rincian Transaksi Antar Entitas menurut akun per

31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Transaksi Antar Entitas Menurut Akun Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)


313111 Ditagihkan ke Entitas Lain 2.447.096.021.483 5.165.837.344.165

313121 Diterima dari Entitas Lain (28.534.612.860) (48.159.152.042)

313211 Transfer Keluar (96.788.544.823) (2.063.285.631)

313221 Transfer Masuk 90.190.438.042 37.890.631

391131 Pengesahan Hibah Langsung 8.856.361.855 -

391132 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung (289.193.000) -

391133 Pengesahan Hibah Langsung TAYL 10.752.197.068 -

2.431.282.667.765 5.115.652.797.123 JUMLAH

A. Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar

Rp2.447.096.021.483,00 terdapat pada satker:

1. Inspektorat Jenderal sebesar Rp28.084.867.912,00

2. Ditjen PPMD sebesar Rp1.715.368.205.797,00



3. Ditjen PKP sebesar Rp46.648.742.969,00

4. Ditjen PDTu sebesar Rp37.684.472.748,00

5. Ditjen PDT sebesar Rp44.189.329.550,00

6. Ditjen PKP2Trans sebesar Rp126.316.051.722,00

7. Ditjen PKTrans sebesar Rp139.815.936.052,00

8. Balilatfo sebesar Rp144.334.803.380,00

9. Setjen sebesar Rp164.653.611.353,00

B. Diterima dari Entitas Lain sebesar

(Rp28.534.612.860,00) terdapat pada satker:

1. Inspektorat Jenderal sebesar (Rp76.882.345,00)

2. Ditjen PPMD sebesar (Rp16.895.351.758,00)

3. Ditjen PKP sebesar (Rp1.550.321.130,00)

4. Ditjen PDTu sebesar (Rp1.190.105.524,00)

5. Ditjen PDT sebesar (Rp974.980.526,00)

6. Ditjen PKP2Trans sebesar (Rp1.958.705.294,00)

7. Ditjen PKTrans sebesar (Rp1.038.311.090,00)

8. Balilatfo sebesar (Rp1.709.138.018,00)

9. Setjen sebesar (Rp3.140.817.175,00)

C. Pada Transfer Masuk dan Transfer Keluar terdapat

selisih sebesar Rp6.598.106.781,00 dengan rincian

sebagai berikut:

• Adanya transfer keluar dari Satker Sekretariat

Jenderal KDPDTT ke Sekretariat Kementerian

Sekretariat Negara (007.01.403013) sebesar

Rp2.884.340.000,00 berupa Aset Tetap Renovasi.

• Adanya transfer keluar dari satker Ditjen PPMD ke

Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada

Kementerian Dalam Negeri (10.08.634082) sebesar

Rp3.713.766.781,00 berupa Aset Tetap Renovasi.

D. Pengesahan Hibah Langsung sebesar

Rp8.856.361.855,00 terdapat pada satker sebagai

berikut:

1. Direktorat Jenderal Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar

Rp4.631.930.387,00 merupakan penerimaan hibah



yang diterima langsung dari United Nations

Children’s Fund (UNICEF) dalam rangka Support for

Mainstreaming of Community Based Development

Information System (CBDIS) as Information based

education planning tool at village level, Support

Activities for Supporting the Establishment of

Monitoring and Evaluation of the Distribution Process

of Social Protection Programs in Responding to COVID-

19 under Village Fund to the Ministry of Village, dan

Technical support to sub-national child-sensitive

planning, budgeting and monitoring processes

(including piloting, development of government

regulations, program guidelines and modules, Village

Information System, and mainstreaming of SDGs into

Village Law implementation.

2. Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan

Transmigrasi sebesar Rp4.224.431.468,00 yang

terdiri atas sebesar Rp3.760.081.468,00 merupakan

hasil pengesahan hibah jasa dari Italia dan

Rp437.980.000,00 merupakan pengesahan hibah

barang dari China, dan Rp26.370.000,00 merupakan

penerimaan hibah luar negeri langsung dalam

bentuk barang yang diserahkan oleh FA kepada

Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan

Transmigrasi dengan Nomor BAST

4/HM.02.02/I/2020.

E. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sebesar

(Rp289.193.000,00) berasal dari Direktorat Jenderal


merupakan pengesahan pengembalian sisa hibah

UNICEF Tahun 2020 yang belum disahkan.

F. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung TAYL sebesar

Rp10.752.197.068,00 berasal dari Direktorat Jenderal


merupakan pengesahan hibah TAYL UNICEF Tahun



F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 TINDAK LANJUT TEMUAN BPK-RI

Inspektorat Jenderal

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun

2017, terdapat sisa rekomendasi temuan terkait kepatuhan

terhadap perundang-undangan sebesar Rp35.912.332,00

yang belum ditindaklanjuti, dengan rincian sebagai berikut:

Tindak Lanjut LHP BPK RI Tahun 2017

Rp % Rp %

1Perjalanan Dinas, RDK,

Paket Meeting399.854.700

Pengembalian ke

kas negara363.942.368 91,02 35.912.332 8,98

2Belanja Barang Jasa

(Konsumsi)110.718.000

Pengembalian ke

kas negara110.718.000 100,00 0 0,00

510.572.700 474.660.368 92,97 35.912.332 7,03

Sisa

Keterangan

Nilai tindak lanjut tersebut

adalah pengembalian ke

kas negara sampai dengan

periode pelaporan ini

(31 Desember 2020)

Jumlah

No Jenis Temuan Nilai Temuan

Tindak Lanjut

s.d.

31 Desember 2020Rekomendasi

BPK-RI


2018, terdapat temuan sebesar Rp308.374.416,00 yang

terkait dengan Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan,

dengan rekomendasi penyetoran/pengembalian ke kas

negara. Rincian atas temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

RI beserta tindak lanjutnya tersebut adalah sebagai berikut:


Rp % Rp %

Perjalanan Dinas, RDK,

Paket Meeting 308.374.416

Pengembalian

ke Kas Negara305.389.416 99,03 2.985.000 0,97





(31 Desember 2020)

Sisa

KeteranganJenis Temuan Nilai Temuan

Tindak Lanjut

s.d.


BPK-RI


2019, terdapat temuan sebesar Rp1.436.000,00 yang terkait

dengan Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan, dengan

rekomendasi penyetoran/pengembalian ke kas negara dan



status atas temuan tersebut sudah tuntas dengan tindak

lanjur 100 persen. Rincian atas temuan Laporan Hasil

Pemeriksaan BPK RI beserta tindak lanjutnya tersebut

adalah sebagai berikut:


Rp % Rp %

Perjalanan Dinas 1.436.000 Pengembalian

ke Kas Negara1.436.000 100,00 - -





(31 Desember 2020)

Sisa

KeteranganJenis Temuan Nilai Temuan

Tindak Lanjut

s.d.


BPK-RI

Direktorat Jenderal PPMD

Daftar temuan Tahun Anggaran 2015, Tahun Anggaran 2016,

Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran

2019 serta tindak lanjut temuan BPK RI sampai dengan 31

Desember 2020.

Tahun Temuan Progres TL Sisa

2015 197.580.079 197.580.079 -

2017 506.146.850 461.224.325 44.922.525

2018 1.238.290.512 861.303.490 376.987.022

2019 874.355.707 405.771.541 468.584.166

Jumlah 4.659.741.651,95 2.886.998.510,95 1.772.743.141,00

2016 1.843.368.503,95 961.119.075,95 882.249.428

Rincian Tindak Lanjut Temuan BPK RI tahun 2019 No. LHP

64C/HP/XVI/05/2020 tanggal 18 Mei 2020, sebagai berikut :

1. Kelebihan pembayaran perjalanan dinas akibat menginap di

Hotel yang sudah berganti nama pada Ditjen PPMD tahun

anggaran 2019, sebagai berikut:

Rincian Tindak Lanjut Temuan BPK RI 2019

UKE II Temuan Progres TL Sisa

Sekretariat 15.277.000 15.277.000 -

PMD 51.222.600 51.222.600 -

PSD 9.980.000 9.980.000 -

Sarpras 7.040.000 7.040.000 -

PUED 100.583.000 5.130.000 95.453.000

Jumlah 184.102.600 88.649.600 95.453.000



2. Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Hasil Konfirmasi

Hotel pada Ditjen PPMD tahun anggaran 2019, sebagai

berikut:



Sekretariat 65.516.000 65.516.000 -

PMD 119.536.000 111.646.000 7.890.000

PSD 82.092.913 82.092.913 -

Sarpras 29.140.694 29.140.694 -

SDA & TTG 37.440.000 13.400.000 24.040.000

PUED 334.657.500 15.326.334 319.331.166

Jumlah 668.383.107 317.121.941 351.261.166

3. Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Bantuan Ditjen PPMD

tahun anggaran 2019, sebagai berikut:



Kelebihan pembayaran Pekerjaan

Bantuan Peralatan

Pengembangan Usaha Udang

yang dilaksanakan oleh CV AJ

sebesar Rp1.470.000 serta

menyampaikan salinan bukti setor

kepada BPK.

1.470.000 - 1.470.000

Kekurangan penerimaan dari

denda keterlambatan

penyelesaian pekerjaan yang

belum dikenakan atas pekerjaan

Bantuan dan Fasilitasi Produk

Unggulan Desa Berbasis

Perikanan yang dilaksanakan oleh

CV RCM sebesar Rp20.400.000

serta menyampaikan salinan bukti

setor kepada BPK.

20.400.000 - 20.400.000

Jumlah 21.870.000 0 21.870.000

Rincian Tindak Lanjut Temuan BPK RI tahun 2018 No. LHP

111C/HP/XVI/05/2019, sebagai berikut:




NO URAIAN TEMUAN PROGRES SISA

1

Lampiran 1.2 Kelebihan

Pembayaran Honorarium

Moderator dan Narasumber

Sesuai PMK Nomor

49/PMK.02/2017 pada 9 UKE-

1 TA 2018

10.129.000 10.724.000 595.000-

Lampiran 4.5 Rincian

Kelebihan Pembayaran atas

Perjalanan Dinas Luar Negeri

pada Tujuh UKE-I sebagai

Instansi Pusat TA 2018

15.601.601 15.601.601

2Realisasi dan Pengembalian

Sisa belanja perdin21.776.336 21.938.000 161.664-

Lampiran 4.3 Rincian

Perjalanan Dinas Dilakukan

Oleh Pegawai Yang

Melakukan Rekam

Kedatangan dan Kepulangan

Secara Elektronik pada Hari

Perjalanan

81.898.100 71.688.100 10.210.000

Lampiran 4.1 Rincian Belanja

Perjalanan Dinas Berindikasi

Rangkap pada Sembilan UKE-

1

587.210.050 262.061.000 325.149.050

3

Kekurangan Volume atas

Pekerjaan rehab gedung

Ditjen PPMD

39.433.684 39.433.648 36

4

Lampiran 2.7 Kelebihan

Pembayaran atas Biaya

Langsung Non Personil

berupa Tiket Pesawat,

Transport, Uang Harian, dan

Penginapan atas Pekerjaan

Evaluasi Kebijakan

Pendamping Desa

Profesional di Provinsi

Maluku

32.994.600 32.994.600 -

TOTAL 1.238.290.512 861.303.490 376.987.022

6

Lampiran 4.2 Rincian Belanja

Perjalanan Dinas Berindikasi

Rangkap yang Tidak Diyakini

449.247.141 42.384.600 406.862.541

Rincian Tindak Lanjut Temuan BPK RI Tahun 2017 No. LHP



1

Temuan

Perjadin

dan RDK

449.491.416 404.568.891 44.922.525

2

Temuan

Belanja

Bahan

52.556.000 52.556.000 -

3Temuan

Tukin4.099.434 4.099.434 -

506.146.850 461.224.325 44.922.525TOTAL

No Uraian Temuan Progres Sisa


02/HP/XVI/01/2017, sebagai berikut:





2

Pengadaan jasa event organizer pada

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan

Barat tidak sesuai peraturan perundang-

undangan senilai Rp.37.350.000

37.350.000 37.350.000 -

1

Pembayaran asuransi bagi TPP di Provinsi

Jawa Timur tidak menggunakan

mekanisme Al Cost

536.629.563 358.671.435 177.958.128

3

Proses lelang yang dilaksanakan oleh Unit

Layanan Pengadaan Provinsi Kalimantan

Barat tidak sesuai ketentuan, pengadaan

barang/jasa tidak sah dan penyedia

barang/jasa tidak layak mendapatkan

keuntungan sebesar Rp.51.946.330

51.946.330 51.946.330 -

4

Kelebihan pembayaran senilai

Rp.317.767.445 ats pengadaan jasa event

organizer pada Badan Pemberdayaan

Masyarakat Provinsi Jawa Timur

317.767.445 317.767.445 -

5

Kelebihan pembayaran honorarium

narasumber, honorarium moderator,

honorarium panitia, uang harian kegiatan

fullboard, dan honorarium tim rekrutmen

pada Bapemas Propvinsi Jawa Timur

senilai Rp 61.825.000

61.825.000 61.825.000 -

6

Kelebihan pembayaran uang harian rapat

dalam kantor pada Bapemas Provinsi

Jawa Timur senilai Rp. 15.000.000

15.000.000 15.000.000 -

7

Kelebihan pembayaran sewa menyewa

laptop dan LCD pada Bapemas Provinsi

Jawa Timur senilai Rp. Rp 83.985.000

83.985.000 83.985.000 -

8

Pengadaan sistem Informasi Manajemen

WEB dan Analisa kebutuhan

pembangunan sarana dan prasarana desa

tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp

620.740.800

620.749.800620.749.800

10

Kekurangan volume pekerjaan

pembangunan jalan desa Jatimulya Kec.

Terisi Kab. Indramayu Provinsi Jawa Barat

senilai Rp10.614.865,95

10.614.865,95 10.614.865,95 -

9

Terdapat pemahalan harga senilai

Rp107.500.500 pada pekerjaan

pengadaan belanja modal gedung dan

bangunan pembangunan pembangkit listrik

tenaga diesel di Kab. Cirebon Provinsi

Jawa Barat

107.500.500 23.959.000 83.541.500

Jumlah 1.843.368.503,95 961.119.075,95 882.249.428,00




Jumlah 197.580.079 197.580.079 -

2

Kelebihan pembayaran kegiatan jasa event organizer

pada penyelenggaraan bimbingan teknis kerjasama

kemasyarakatan TA 2015 pada Ditjen PPMD senilai

Rp.128.840.000

128.840.000 128.840.000 -


1

Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak

Sesuai dengan Kondisi Sebenarnya dan Melebihi

Standar Sebesar

68.740.079 68.740.079 -



Direktorat Jenderal PKP

1. TINDAK LANJUT TEMUAN BPK TA.2015

Terhadap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK-RI

Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp2.229.708.379,11, Direktorat

Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan telah melakukan

tindak lanjut sebagai berikut :

A. Temuan Kepatuhan TA 2015

Terkait atas kekurangan volume pekerjaan dan Denda

Keterlambatan Pekerjaan sebesar Rp2.229.708.379,11

sudah disetor ke Kas Negara sebesar Rp1.439.715.947,07

dan sisanya sebesar Rp789.992.432,04 masih dalam proses

untuk pengajuan ke TPKN;



Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp435.288.045,94, Direktorat


tindak lanjut sebagai berikut :


Terkait atas Kekurangan Volume Pekerjaan dan Denda

Keterlambatan Pekerjaan sebesar Rp150.769.502,94 sudah

disetor ke Kas Negara sebesar Rp151.160.550,00.

B. Temuan PDTT TA 2016

Terkait atas Kekurangan Volume Pekerjaan sebesar

Rp284.518.542,28 sudah disetor ke Kas Negara sebesar

Rp284.518.543,00.

Dari Total Temuan TA 2016 sebesar Rp Rp435.288.045,94

sudah disetor ke Kas Negara sebesar Rp435.679.093,00.

Temuan TA.2016 sudah ditindaklanjuti 100%.



Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp2.984.820.679,81 Direktorat


tindak lanjut dengan rincian sebagai berikut :


1. Terkait atas temuan tunjangan kinerja ganda sebesar




Rp2.180.420,00;

2. Terkait atas temuan barang dan jasa konsumsi rapat

sebesar Rp84.957.400,00 sudah disetor ke Kas Negara

sebesar Rp84.957.400,00;

3. Terkait atas temuan perjalanan dinas dan paket meeting

yang terdapat rekam absensi sebesar

Rp1.099.375.949,00, sudah dibayar sebesar

Rp1.065.575.956,00 dan sisanya sebesar

Rp33.799.993,00 masih harus ditindaklanjuti;

4. Terkait atas kekurangan volume pekerjaan sebesar

Rp978.226.440,00, sudah disetor sebesar

Rp558.338.292,00 dan sisanya sebesar


5. Terkait denda keterlambatan pekerjaan pasar sebesar

Rp167.766.387,00, sudah disetor Rp130.807.079,00

dan sisanya sebesar Rp36.959.308,00 masih harus

ditindaklanjuti.

Temuan BPK TA.2017 sudah ditindaklanjuti sebesar

78,65%.

B. Temuan PDTT TA 2017

Terkait atas Kekurangan Volume Pekerjaan dan Denda

Keterlambatan Pekerjaan sebesar Rp652.314.083,00 sudah

disetor ke Kas Negara sebesar Rp608.720.438,00 dan

sisanya sebesar Rp43.593.646,00 masih harus ditindak

lanjuti. Temuan BPK PDTT TA.2017 sd Triwulan III TA

2020 sudah ditindaklanjuti sebesar 93,32%.

Dari Total Temuan TA 2017 sebesar Rp2.984.820.679,81


dan sisanya sebesar Rp534.241.095,00. Temuan BPK

Tahun 2017 baik Tahun Anggaran 2017 dan PDTT Tahun

2017 s.d. Tahun 2020 sudah ditindaklanjuti sebesar

82,10%.



Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp3.470.254.144,00



Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan

telah melakukan tindak lanjut dengan rincian sebagai

berikut:


1. Terkait Kekurangan Volume Pekerjaan sebesar


Rp87.080.520,00 dan sisanya sebesar Rp509.015.513,00

masih harus ditindaklanjuti;

2. Terkait Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan

sebesar Rp202.018.750,00 sudah disetor ke Kas Negara

sebesar Rp68.212.381,00 dan sisanya sebesar


3. Terkait Honor Narasumber sebesar Rp36.312.500,00

sudah disetor ke Kas Negara sebesar Rp36.312.500,00

4. Terkait Belanja Jasa Tidak Sesuai Kontrak sebesar


Rp193.000.000,00 dan sisanya sebesar


5. Terkait Belanja Jasa Konsultan dan Indikasi Tidak Riil

sebesar Rp38.340.000,00 dan sudah disetor ke Kas

Negara sebesar Rp38.340.000,00;

6. Terkait Belanja Perjalanan Dinas LS Belum Setor sebesar

Rp25.758.400,00 dan sudah disetor ke Kas Negara

sebesar Rp25.758.400,00;

7. Terkait Belanja Perjalanan Dinas Berindikasi Ganda

sebesar Rp1.880.676.835,00 sudah disetor ke Kas Negara

sebesar Rp1.877.206.835,00 dan sisanya sebesar


8. Terkait Belanja Perjalanan Dinas Rekam Absen sebesar


Rp241.737.772,00;

9. Terkait Belanja Perjalanan Dinas Tidak Dapat Diuji

Kebenarannya sebesar Rp66.160.400,00. Nilai Temuan

setelah diverifikasi dan sudah disetor ke Kas Negara

sebesar Rp65.730.400,00 dan sisanya sebesar

Rp430.000,00 masih harus ditindaklanjuti;



10. Terkait Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar


Rp23.328.000,00;

Dari Total Temuan TA 2018 sebesar Rp3.470.254.144,00


dan sisanya sebesar Rp813.547.336,00. Temuan BPK

TA.2018 sudah ditindaklanjuti sebesar 76,56%.



Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp369.644.983,00 Direktorat


tindak lanjut dengan rincian sebagai berikut :


1. Terkait kekurangan Volume Pekerjaan sebesar


Rp42.200.000,00 dan sisanya sebesar Rp39.843.757,00

masih harus ditindaklanjuti;

2. Terkait Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp125.786.323,00

sudah disetor ke Kas Negara sebesar Rp125.786.323,00.

Direktorat Jenderal PDTu

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas

Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan Nomor : 107C/HP/XVI/05/2016 tanggal 26 Mei

2016, Nomor : 58C/LHP/XVI/05/2017 tanggal 18 Mei

2017, Nomor : 111C/HP/XVI/05/2019 tanggal 17 Mei

2019, dan Nomor : 64C/HP/XVI/05/2020 tanggal 18 Mei

2020 pada Ditjen PDTU terdapat :

a) Terdapat temuan BPK (Laporan Keuangan) di tahun

2015 sebesar Rp1.735.140.797,90 yang harus di

setorkan ke kas negara. Sudah ditindaklanjuti dengan

menyetorkan ke kas negara sebesar

Rp1.728.923.697,90. Terdapat sisa sebesar

Rp6.217.100,00 yang belum disetorkan ke kas negara.

Rincian terlampir.

b) Terdapat temuan BPK (PDTT) di tahun 2015 sebesar



Rp4.489.829.750,00 yang harus di setorkan ke kas

negara. Sudah ditindaklanjuti dengan menyetorkan ke

kas negara sebesar Rp3.789.829.750,00. Terdapat sisa

sebesar Rp700.000.000,00 yang belum disetorkan ke

kas negara. Rincian terlampir.

c) Terdapat temuan BPK di tahun 2016 sebesar

Rp466.853.321,90 yang harus di setorkan ke kas


kas negara sebesar Rp207.129.721,00. Terdapat sisa


kas negara namun sudah ditindaklanjuti dengan surat

teguran kepada pihak ketiga yang melaksanakan

pekerjaan fisik. Rincian terlampir.

d) Terdapat temuan BPK di tahun 2017 sebesar




sebesar Rp50.090.439,00 yang belum disetorkan ke kas

negara namun sudah ditindaklanjuti dengan surat


pekerjaan fisik, dan kepada pegawai yang

melaksanakan perjalanan. Rincian terlampir.

e) Terdapat temuan BPK di tahun 2018 sebesar




sebesar Rp1.357.835.816,00 yang belum disetorkan ke

kas negara.

f) Terdapat temuan BPK di tahun 2019 sebesar

Rp579.623.210,00 yang harus di setorkan ke kas


kas negara sebesar Rp115.444.337,00. Terdapat sisa


kas negara namun sudah ditindaklanjuti dengan surat


pekerjaan fisik, dan kepada pegawai yang



melaksanakan perjalanan. Rincian terlampir.

g) Pada Temuan BPK Tahun 2018 terdapat temuan

pemeriksaan pada pekerjaan Pembangunan Jalan Sirip

di Wilayah Perbatasan di Kabupaten Rote Ndao dengan

No. Kontrak SP.77/DPDTU/SATKER/PPK3/04/2018

yang dilaksanakan oleh PT. Gabrieel Gabryela Jaya

sebesar Rp3.910.478.473 dengan SP2D terakhir Nomor

181751301046069 tanggal 28 September 2018.

Terhadap temuan pemeriksaan tersebut terdapat

kelebihan pembayaran sebesar Rp1.011.685.819. Hasil

temuan tersebut disampaikan melalui PPK yang

selanjutnya ditindaklanjuti ke penyedia (PT.Gabrieel

Gabryela Jaya), tetapi dari pihak penyedia tidak

menerima hasil temuan tersebut.

Terhadap hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan

Surat No. 850/PDU.01.01/XI/2019 tentang Tanggapan

atas LHP BPK RI Tahun 2018 (surat terlampir), dan

dilakukan klarifikasi sebagai bahan pertimbangan BPK-

RI dalam menetapkan Temuan Kerugian Negara dengan

melakukan pemeriksaan kembali dan mengajukan

permohonan pengujian jalan kepada Balai Besar

Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Wilayah Jawa Timur

dan Bali. Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat

disimpulkan bahwa pekerjaan Pembangunan Jalan

Sirip di Wilayah Perbatasan di Kabupaten Rote Ndao

pada item pekerjaan Timbunan Pilihan Bahu Jalan,

Lapisan Pondasi Agregat A dan Urugan Pilihan Badan

Jalan telah dilaksanakan sesuai desain dan spesifikasi

yang ada dalam kontrak. Hasil pengujian kembali

terdapat kekurangan volume pada pekerjaan struktur

yaitu sebagai berikut:



Perhitungan Kerugian Negara Pekerjaan Pembangunan Jalan Sirip di Wilayah Perbatasan di Kabupaten Rote

Ndao

KONTRAK/

CCOFISIK SELISIH

B Perkerasan Bahu Jalan

1Timbunan Pilihan Bahu

Jalan M3 135.784,29 1.628,00 1.628,00 -

C Perkesan Berbutir

2 Lapis Pondasi Agregat A M3 850.091,07 1.320,00 1.320,00 -

3 Urugan Pilihan Badan Jalan M3 144.144,04 3.520,00 3.520,00 -

D Perkerasan Aspal

5Laston Lapis Pondasi (HRS

Base) M3 3.114.808,81 308,00 308,00 -

E Struktur

6 Baja Tul. U. 24 Polos Kg 15.632,41 1.368,12 1.324,39 43,73 683.667,82

7 Pasangan Batu M3 814.228,16 523,81 495,48 28,32 23.063.012,63

8 Beton K-250 M3 2.110.474,24 9,60 7,02 2,58 5.445.023,54

29.191.703,99

NO.

VOLUME

URAIAN PEKERJAANKEKURANGAN

VOLUME (Rp)

HARGA

SATUAN

(Rp)

SAT

Berdasarkan hasil pemeriksaan, total kekurangan volume

pekerjaan Pembangunan Jalan Sirip di Wilayah Perbatasan

di Kabupaten Rote Ndao yaitu sebesar Rp29.191.703,99 dan

sudah ditindaklanjuti dengan menyetorkan ke kas negara

sebesar Rp29.191.703,99 pada tanggal 27 Februari Tahun

2020 dengan Nomor NTPN: BCE9C0N9UUVIRNVU (bukti

setor terlampir).

Atas temuan ini telah disampaikan Surat Nomor

373/PW.06/XI/2020 tanggal 18 November 2020 Hal :

Penyampaian Usulan Temuan Pemeriksaan yang Tidak

Dapat Ditindaklanjuti (TPTD) untuk dapat diproses lebih

lanjut ke Inspektorat Jenderal Wilayah IV.

2. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas

sistem pengendalian intern Nomor: 58B/LHP/XVI/05/2017

tanggal 18 Mei 2017 Sebagai tindak lanjut temuan BPK-RI

di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah

Tertentu telah ditindaklanjuti dengan melakukan

pencatatan pada aplikasi SIMAK BMN. Progres Hibah BMN

berupa Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat

Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu pengadaan Tahun

Anggaran 2012-2017, total BMN berupa Bantuan

Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal

Pengembangan Daerah Tertentu sebesar



Rp1.884.027.784.877,00. Usulan Hibah BMN yang telah

diajukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan

telah dikeluarkan dari pencatatan laporan keuangan

sebesar Rp1.849.189.662.623,00 yang telah ada

Persetujuan Hibah BMN dari Sekretaris Jenderal


Transmigrasi sebesar Rp801.685.526.286,00, sudah

diterbitkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Barang

Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu

tentang Penghapusan Barang Milik Negara sebesar

Rp596.843.947.956,00 dan untuk Hibah Barang Milik

Negara yang Sudah Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar

Rp520.059.809.054,00.

Direktorat Jenderal PDT

a. Progres untuk Temuan BPK di Direktorat Jenderal

Pembangunan Daerah Tertinggal untuk TA 2014 No. LHP

081/HP/XVI/01/2016 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Temuan Nilai Temuan Pengembalian

Realisasi Kegiatan Bantuan

Stimulan Pengembangan

Infrastuktur Energi Listrik

Tenaga Surya (PLTS) SHS 80

WP di Kabupaten Paniai

sebesar Rp675,35 Juta tidak

dikerjaan sampai berakhirnya

Jangka Waktu Kontrak.

675.350.000 10.000.000

Denda Keterlambatan

Penyelesaian Pekerjaan

Konstruksi Elektrifikasi Di 18

Kabupaten (6 Paket) Minimal

sebesar Rp1,07 Miliar.

1.075.045.600 1.058.403.600

Kekurangan Volume Pekerjaan

Bantuan Pembangunan

Infastruktur Transportasi di

Kab. Nabire, Kab. Biak Numfor

dan Kabupaten Halmahera

Selatan pada Deputi II TA 2014

sebesar Rp1,01 Miliar

1.013.838.000 997.985.000


Kegiatan Peningkatan

Infrastruktur Infotel Warung

Informasi Masyarakat (Infotel II-

6) di Kabupaten Seruyan

Sebesar Rp53,47 juta

53.475.000 53.455.000

Terdapat Pengadaan Kapal

yang tidak sesuai spesifikasi

dan tidak dapat dimanfaatkan

senilai Rp8,88 Miliar

1.776.199.000 26.199.000

Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi

Belum Mengenakan Denda

Keterlambatan Pengadaan

Kapal 35 GT sebesar Rp64,33

juta

64.330.935 64.330.935

Total 4.658.238.535 2.210.373.535

Sehingga total progress Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK RI

No.81/HP/XVI/01/2016 TA 2014 dengan nilai temuan



Rp4.658.238.535,00 dan sudah dilakukan penyetoran

sebesar Rp2.210.373.535,00 sehingga sisa nilai temuan

Rp2.447.865.000,00

b. Progres untuk Temuan BPK di Direktorat Jenderal

Pembangunan Daerah Tertinggal untuk TA 2015

No.107C/HP/XVI/05/2016 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Temuan Pelaksana Nilai Temuan Pengembalian Sisa Temuan

Pengadaan KJA PT. Panorama Cakra Buana 154.151.250,00 90.000.000,00 64.151.250,00

Pembangunan Jalan Kampung

Ani-KeyenPT. Maesa Jaya 182.296.238,00 50.000.000,00 132.296.238,00

Pembayaran Uang Saku RapatSatker PPK Direktorat

Peningkatan Sarpras39.000.000,00 0,00 39.000.000,00

Pembangunan PLTS TA. 2015 PT. Multi Servindo 441.561.000,00 441.561.000,00 0,00

Pembangunan Jalan Baru Ruas

Atiahu-BalakeuPT. Rio Buana 171.260.379,16 171.260.379,00 0,16

Pembangunan PLTS TA. 2015PT. Total Daya 119.225.000,00 119.225.000,00 0,00

Pembangunan Irigasi

MoswarenPT. Nikita Raya 46.588.837,26 46.588.837,00 0,26

Pembangunan Jalan Desa PT. Baya Raya Perkasa 116.591.880,00 116.591.880,00 0,00


Keyen-WersaPT. Mekar Papua Nusantara 208.872.485,20 208.872.485,00 0,20

Pembangunan Jalan

Penghubung Kawar-MegaPT. Putra Papua Barat 153.669.709,10 153.669.709,00 0,10

Pembangunan Jalan Sailala-

MaudusPT. Papua Indo Mustika 126.798.449,36 126.798.449,00 0,36


Kalibumi-kampung kali jernihPT. Apro Megatama 463.884.815,61 463.884.815,00 0,61

3Bantuan Alat Mesin

Pengembangan Inovasi DTPT. Prama Bhimasena 459.143.825,00 459.143.825,00 0,00

2.683.043.868,69 2.447.596.379,00 235.447.489,69Total


No.107C/HP/XVI/05/2016 TA 2015dengan nilai temuan



Rp235.447.489,69

c. Progres untuk Temuan BPK RI di Direktorat Jenderal

Pembangunan Daerah Tertinggal untuk TA 2015 dengan No.

LHP 02/HP/XVI/01/2017dapat dijelaskan sebagai berikut:

Temuan Pelaksana Nilai Temuan Pengembalian Sisa TemuanPekerjaan Pengadaan 5 Paket

Peternakan Modern Kab.

Bangkalan Tahun 2015

PT. Aldino Fiqo 2.619.899.800,00 100.000.000,00 2.519.899.800,00

Pekerjaan Pengadaan 5 Paket

Peternakan Modern Kab.

Bangkalan Tahun 2015

PT. Aldino Fiqo 526.080.000,00 0,00 526.080.000,00

Pekerjaan Pengadaan Bantuan

Stimulan sarana

Pengembangan Komoditas

Perikanan (Jukung) Tahun

2015

CV. Edutama 792.165.000,00 500.000.000,00 292.165.000,00

Pekerjaan Pembangunan

Warung Internet di Kab.

Bangkalan Prov. Jawa Timur

Tahun 2015

PT. Hexadata Prima 40.425.784,00 40.425.784,00 0,00

3.978.570.584,00 640.425.784,00 3.338.144.800,00Total


No.02/HP/XVI/01/2017TA 2015 dengan nilai temuan



Rp3.978.570.584,00dan sudah dilakukan penyetoran sebesar

Rp640.425.784,00sehingga sisa nilai temuan

Rp3.338.144.800

d. Progres untuk Temuan BPK RI di Direktorat Jenderal


LHP 58C/LHP/XVI/05/2017dapat dijelaskan sebagai berikut:

Temuan Pelaksana Nilai Temuan Pengembalian Sisa TemuanPekerjaan Bantuan

Peningkatan Jalan Desa Sausu-

Manggalapi

PT. Makmur Sentosa Abadijaya 211.454.353,14 111.454.353,00 100.000.000,14

Pekerjaan pembangunan Radio

Komunitas Siaran Daerah PT. Tressa Lestari 288.795.331,16 0,00 288.795.331,16

Pekerjaan Pembangunan

Kawasan Internet PT. Tressa Lestari 13.341.290,00 0,00 13.341.290,00

Bantuan Pengembangan Kakao PT. Agrindo Harthamekar 1.636.932.727,27 76.187.446,00

Bantuan Pengembangan Kakao CV. Atha Wira Kelana 0,00 25.936.000,00


Pembangunan Pusat Belajar

Masyarakat (PBM) di 5

Kabupaten Daerah Tertinggal

PT. Abdi Pratama Perkasa 127.510.752,23 127.510.752,23 0,00


Pembangunan Pusat Belajar

Masyarakat di Kab Aceh Singkil CV. Puga Mandiri 3.644.094,33 3.644.094,33 0,00

Belanja Barang Pembangunan

Saung Terampil Kab. Sumbawa PT. Formitra Multi Prakarsa 18.945.794,94 18.945.794,94 0,00

Pekerjaan Bantuan Alat Pasca

Panen (Paket II)CV. Hartake 58.170.000,00 58.170.000,00 0,00


Bantuan Alat Pasca Panen

(paket I)

PT. Jeremy Duta Prima 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00

2.408.294.343,07 471.348.440,50 1.936.945.902,57Total

1.534.809.281,27


No.58C/LHP/XVI/05/2017TA 2016 dengan nilai temuan


sebesar Rp471.348.440,50,00 sehingga sisa nilai temuan

Rp1.936.945.902,57,00

e. Progres untuk Temuan BPK RI di Direktorat Jenderal


LHP 80C/HP/XVI/05/2018dapat dijelaskan sebagai berikut:



Temuan Pelaksana Nilai Temuan Pengembalian Sisa Temuan

Belanja Konsumsi Rapat Satker 105.998.500,00 102.275.000,00 3.723.500,00

Belanja Pegawai (Tukin) Rifmayulis 3.438.660,00 3.438.660,00 0,00

Indikasi Bukti Tidak Riil

Pembangunan Jembatan

Penyeberangan Orang (JPO)

Kab. Belu

LKFT-UGM 872.961.941,00 43.080.381,00 829.881.560,00

Kegiatan Perjadin. RDK dan

Paket MeetingSatker 597.165.762,00 463.804.410,00 133.361.352,00

Pembangunan Asrama sekolah

Siswa Dan Guru Kab. Kapuas

Hulu Dan Kab. Buol

CV. Amika Jaya Konstruksi 151.847.720,00 151.847.720,00

Pembangunan Jalan Di Kab.

LembataPT. Ananda Perdana Mandiri 96.591.474,00 20.000.000,00 76.591.474,00

Pembangunan Jembatan

Penyeberangan Orang (JPO)

Kab. Belu

LKFT-UGM 846.721.986,00 778.664.945,50 68.057.040,50

Pembangunan Sarana Air

Bersih Kab. Sumba TimurCV. Pinu Tana 46.229.268,00 46.229.268,00 0,00

CV. Duta Lestari 181.818.182,00 181.818.182,00

CV. Handayani Prima 181.818.182,00 181.818.182,00

CV. Martunas Jaya 181.818.182,00 181.818.182,00

CV. Perdana Putra 90.909.090,00 90.909.090,00

PT. Andonia Putri Mandiri 181.818.182,00 100.000.000,00 81.818.182,00

PT. Elecom Intermedia

Persada 181.818.182,00 40.000.000,00 141.818.182,00

PT. Muara Jaya Bersama 90.909.091,00 90.909.091,00

PT. Veranita Putri Sejati 181.818.182,00 50.000.000,00 131.818.182,00

3.993.682.584,00 1.647.492.664,50 2.346.189.919,50Total

Penyusunan Exit Strategis


No.80C/HP/XVI/05/2018TA 2017dengan nilai temuan

Rp3.993.682.584,00,00dan sudah dilakukan penyetoran


Rp2.346.189.919,50

f. Progres untuk Temuan BPK RI di Direktorat Jenderal


LHP 77/HP/XVI/02/2019dapat dijelaskan sebagai berikut:

Temuan Pelaksana Nilai Temuan Pengembalian Sisa TemuanSewa Kendaraan Dinas

JabatanPT. Mahkota Eka Pratama 476.280.000,00 16.000.000,00 460.280.000,00

Kelebihan Pembayaran

Pembangunan Jalan

Strategis di Kab. Situbondo

PT. Bina Adi Selaras 300.353.971,00 0,00 300.353.971,00

Bantuan Dryer di Kabupaten

SitubondoPT. Puri Binatama 32.316.755,00 32.316.755,00 0,00

RDK DIT. PEL 64.020.000,00 44.567.500,00 19.452.500,00

872.970.726,00 92.884.255,00 780.086.471,00Total


No.77/HP/XVI/02/2019 TA 2018 dengan nilai temuan

Rp872.970.726,00 dan sudah dilakukan penyetoran sebesar

Rp92.884.255,00 sehingga sisa nilai temuan

Rp780.086.471,00



g. Progress untuk Temuan BPK RI di Direktorat Jenderal


LHP 111C/HP/XVI/05/2020dapat dijelaskan sebagai berikut:

Temuan Nilai Temuan Pengembalian Sisa Temuan

Belanja Honorarium dan

Moderator Rp6.525.000 (Telah

Disetor Rp 510.000 Sebelum

LHP Akhir Keluar Rp.6.525.000 -

Rp.510.000=Rp.6.015.000)

6.015.000,00 5.165.000,00 850.000,00

Belanja Pemeliharaan Gedung

dan Bangunan Rp. 25.794.500

(Telah Disetor Sebelum LHP

Akhir Keluar sebesar Rp.

13.135.550, Rp.25.794.500-Rp

13.135.550 =Rp.12.658.950)

12.658.950,00 12.658.950,00 0,00

Pengadaan Belanja Modal

Peralatan Dan Mesin

Rp7.036.364

7.036.364,00 7.036.364,00 0,00

Jasa Konsultan berindikasi

tidak riil Rp470.015.091 dan

kelebihan pembayaran

Rp21.500.000

491.515.091,00 260.909.092,00 230.605.999,00

Belanja Perjalanan Dinas Tidak

Tertib Rp1.285.312.3971.251.937.875,00 448.741.690,00 803.196.185,00

Belanja Perjalanan Dinas Tidak

Dapat Diyakini Kebenarannya

Rp162.332.935

162.332.935,00 63.350.200,00 98.982.735,00

Kekurangan volume pekerjaan

pada 13 paket pekerjaan

Rp1.218.276.695, dan denda

keterlambatan penyelesaian

pekerjaan belum dipungut

Rp40.809.029

1.259.085.724,00 239.083.100,00 1.020.002.624,00

Total 3.190.581.939,00 1.036.944.396,00 2.153.637.543,00


No.111C/HP/XVI/05/2019 TA 2018 dengan nilai temuan



Rp2.153.637.543,00

h. Progres untuk Temuan BPK RI di Direktorat Jenderal

Pembangunan Daerah Tertinggal untuk TA 2019dengan No.

64C/HP/XIV/5/2020dapat dijelaskan sebagai berikut:



Temuan KegiatanPelaksana Kegiatan/ Nomor

KontrakNilai Temuan Pengembalian


Pekerjaan Pembangunan Pasar

Kecamatan Kab. Sumba Barat

Prov. NTT

PT. TM No Kontrak

13/SPK/Sarpras-PDT/V/2019140.104.455,00 0,00


Pekerjaan pembangunan Pasar

Kecamatan Kab. Alor Prov.NTT

PT. IDL No Kontrak

07/SPK/Sarpras-PDT/IV/201943.982.648,00 0,00

Putus Kontrak Pembayaran

Pekerjaan Pembangunan Pasar

Kecamatan Kab. Sumba Barat

Prov. NTT

PT. TM No Kontrak

13/SPK/Sarpras-PDT/V/201944.917.500,00 0,00

Putus Kontrak Pekerjaan

pembangunan Pasar

Kecamatan Kab. Alor Prov.NTT

PT. IDL No Kontrak

07/SPK/Sarpras-PDT/IV/201943.649.550,00 0,00

Putus Kontrak Pekerjaan

Pembangunan Jalan Non

Status Kab. Manggarai Prov.

NTT

PT. IJ No Kontrak

25/SPK/Sarpras-PDT/VII/201943.811.550,00 0,00

Kelebihan Pembayaran Atas

Pelaksana Perjalanan Dinas

Yang

Mempertanggungjawabkan

Biaya Penginapan Pada Hotel

Yang Sudah Berganti Nama

atau Tidak Ada

Seluruh UKE II 46.996.000,00 3.310.000,00


Pelaksana Perjalanan Dinas

Yang

Mempertanggungjawabkan

Bill/Invoice Hotel Yang Tidak

Bena

Seluruh UKE II 411.263.956,00 55.289.120,00


Perjalanan Dinas Yang Tidak

Diyakini Kewajarannya

Seluruh UKE II 1.405.858.232,00 0,00


Dalam Negeri Tidak Didukung

Dengan Bukti

Pertanggungawaban

Seluruh UKE II 43.054.000,00 0,00

2.223.637.891,00 58.599.120,00Total


Sebesar Rp. 184.087.103 dan

Jaminan Pelaksanaan Tidak

Dapat Dicairkan Sebesar Rp.

132.378.600 atas Tiga Paket

Pekerjaan Yang Mengalami

Putus Kontrak Pada Direktorat

Jenderal Pembangunan Daerah

Tertinggal

Kelebihan Pembayaran atas

Realisasi Balanja Perjalanan

Dinas Rp. 501.313.956 dan

Realisasi Belanja Perjalanan

Dinas Tidak Dapat Diyakini

Kebenarannya

Rp.1.405.858.232


No.64C/HP/XIV/5/2020TA 2019 dengan nilai temuan


sebesar Rp58.599.120,00 sehingga sisa nilai temuan

Rp2.165.038.771,00.

Direktorat Jenderal PKP2Trans

Hasil yang sudah di tindak lanjuti pemeriksaan BPK Tahun

2018 LHP.64/HP/XVI/5/2020 tanggal 18 mei 2020 (perjalanan

dinas) Ditjen PKP2Trans sebagai berikut:



Tanggal/ Bukti Penyetoran NTPN Jumlah Setor

02/09/2020 6DBE661QTV214FAQ 57.380.000,00

10/09/2020 837B348VU9TGFTFU 10.822.375,00

06/10/2020 3090D0N9UVMQ6I3A 13.670.000,00

06/10/2020 49C0061QTV54KITE 3.200.000,00

06/10/2020 72AC255DE4IO7JGF 10.038.000,00

30/11/2020 12BC261QTV8QGBNI 6.070.000,00

04/12/2020 A72F31JNEQF3CPU1 3.378.400,00

104.558.775,00Rp Total


2019 LHP.64/HP/XVI/5/2020 tanggal 18 mei 2020 (tunjangan

kinerja) Ditjen PKP2Trans sebagai berikut:


22/04/2020 BC29D1JNEPNQ23CF 1.911.998,00

22/04/2020 0A23C0N9UV5DL5FA 3.702.418,00

22-04-2020 E9E4561QTUJO35IU 2.879.935,00

22/04/2020 D3A4D55DE41BM4JL 2.126.337,00

22/04/2020 7960C48VU9EV94BG 1.619.047,00

22/04/2020 706511JNEPNQ25NP 1.902.371,00

14.142.106,00Rp Total


2018 Nomor 111C/HP/XVI/5/2019 (perjalanan dinas) Ditjen

PKP2Trans sebagai berikut:


17/01/2020 ED0E755DE3O8B88L 665.000,00

29/01/2020 D68D50N9UUSLPNSK 1.330.000,00

05/02/2020 0DECE55DE3QS0AU3 1.971.500,00

05/02/2020 2AE5948VU98FJBL6 1.685.000,00

5.651.500,00Rp Total

Tunjangan Kinerja (TL Temuan BPK Tahun 2017)

LHP.80C/HP/XVI/05/2018 Tanggal 9 Mei 2018 Ditjen



14/04/2020 C66658N3DEAO9JEN 2.562.913,00

14/07/2020 D7DB77QLTK1626F2 1.048.785,00

3.611.698,00Rp Total

Perjalanan Dinas (TL Temuan BPK Tahun 2017)






15/05/2020 B537961QTUMF3KJG 950.000,00

20/05/2020 F007B55DE447Q6DL 13.000.000,00

11/06/2020 4AF891JNEPTDRO7R 7.300.000,00

12/06/2020 574C22G4UKFR932S 1.650.000,00

12/06/2020 E9E9448VU9KK32OU 350.000,00

17/06/2020 DDC992G4UKFV9O88 3.575.000,00

17/06/2020 EA0613CIEF2CN0QF 354.000,00

18/06/2020 1F20C55DE476J7DN 500.000,00

24/06/2020 5EB1A55DE47BLMT5 450.000,00

03/07/2020 9093D55DE49NJRL1 1.000.000,00

14/07/2020 BE9337QLTK16277O 2.272.500,00

06/08/2020 98D4F55DE4CP4QJL 5.745.000,00

10/09/2020 79EA53CIEFB42TOB 400.000,00

10/09/2020 AF9BA48VU9TGFUIA 2.100.000,00

11-9-2020 2BA1148VU9TGGB2U 700.000,00

15-9-2020 589063CIEFB8VUOV 9.200.000,00

01-10-2020 2885748VUA06MFLC 750.000,00

01-10-2020 680E555DE4IJ3CUH 332.500,00

01-10-2020 4497E61QTV4VGD2K 114.000,00

06-102020 7DD8448VUA0BQC0O 1.700.000,00

08-10-2020 4D76E0N9UVMS8NIM 1.087.500,00

08-10-2020 BD28E6U8DPNJ3O2H 4.615.000,00

08-10-2020 739081JNEQ98LP2H 4.271.500,00

08-10-2020 CD3551JNEQ98LOK5 2.535.000,00

22-10-2020 88DF86U8DPNUEB7F 450.000,00

09-11-2020 A29798N3DEVC0PVR 8.125.000,00

11-11-2020 EEBCC1JNEQCARCGP 1.000.000,00

11-11-2020 050613CIEFH3LCEL 1.950.000,00

27-11-2020 9FB2348VUA3VKLAU 100.000,00

15-12-2020 5215C61QTVBAN5EO 2.000.000,00

28-12-2020 6445855DE4PBKSU1 2.380.000,00

28-12-2020 F970D7QLTKGGRTO2 519.000,00

30-12-2020 5F37A7QLTKGIV0RI 3.550.000,00

85.026.000,00Rp Total

Lembur (TL Temuan BPK Tahun 2017)






15/05/2020 029966U8DP8RGKCV 3.310.000,00

09/06/2020 949958N3DEGF2JOL 21.305.000,00

11/06/2020 234E161QTUPBSMQM 2.700.000,00

12/06/2020 3BD4E2G4UKFR9DP2 33.080.000,00

12/06/2020 5583261QTUPCT2J2 848.000,00

12/06/2020 985A62G4UKFR92NK 448.000,00

12/06/2020 621B161QTUPCT314 794.000,00

12/06/2020 CB4337QLTJU5N2L0 768.000,00

16/06/2020 687D96U8DPBTA6IF 554.000,00

16/06/2020 D0A1E55DE474G8AB 9.092.000,00

17/06/2020 4E08661QTUPGTO6Q 10.942.000,00

18/06/2020 346D00N9UVB8I6JK 500.000,00

24/06/2020 5EB1A55DE47BLMT5 1.628.000,00

08/07/2020 784503CIEF52UTVR 250.000,00

10/07/2020 24E5A48VU9NHDVTG 250.000,00

14/07/2020 056631JNEQ0G7N5B 500.000,00

15/07/2020 66F9648VU9NMEP7Q 250.000,00

16/07/2020 4B40E6U8DPESNRMT 250.000,00

28/07/2020 F75C18N3DEJVNIQL 500.000,00

29/07/2020 D17B82G4UKJ9V6PE 5.636.000,00

03/08/2020 1BB480N9UVGOU6S0 250.000,00

06/08/2020 0F8A52G4UKLJTONS 3.205.000,00

26/08/2020 CAB7B48VU9QVVLB8 17.802.700,00

31/08/2020 C53456U8DPIAHLAP 1.000.000,00

02/09/2020 953062G4UKOFGCNI 1.714.000,00

07/09/2020 9F91348VU9TDASCI 250.000,00

10/09/2020 3D27455DE4FSSTU1 874.000,00

10/09/2020 471932G4UKONLUPO 871.000,00

11/09/2020 DO3712G4UKONMAN0 500.000,00

28/09/2020 0B6360N9UVKG0SS2 9.679.000,00

01/10/2020 A02BB3CIEFDQ9AQL 7.202.000,00

06/10/2020 2A65F48VUA0BQF9E 1.561.000,00

08/10/2020 8346355DE4IQ9D2J 5.195.000,00

08/10/2020 7C8B62G4UKRL2ESA 4.655.000,00

08/10/2020 A96CA0N9UVMS8HFM 2.968.000,00

22/10/2020 A2D197QLTKAARAF4 1.768.000,00

22/10/2020 539D448UA0P6T60 991.000,00

10/11/2020 A03C57QLTKCVJP9U 3.201.000,00

11/11/2020 4B1B77QLTKD1MCD8 8.396.000,00

17/11/2020 CF30248VUA3L8JP4 4.675.000,00

24/11/2020 10A8E1JNEQCN7O19 791.000,00

26/11/2020 93C060N9UVQCUVD2 10.323.178,00

27/11/2020 DDA047QLTKDH8LA4 400.000,00

28/12/2020 9C52848VUA6V7SN4 51.000,00

30/12/2020 299DC0N9UVTFM6AI 554.000,00

182.481.878,00Rp Total

Barang dan Jasa (TL Temuan BPK Tahun 2017) LHP.

80C/HP/XVI/05/2018 Tanggal 9 Mei 2018 Ditjen PKP2Trans

sebagai berikut:




09/06/2020 D731561QTUP9RLMO 18.408.000,00

01/10/2020 44C3C3CIEFDQ9BE1 4.351.500,00

17/11/2020 1902F55DE4M1LKLT 8.595.750,00

31.355.250,00Rp Total

Tindak Lanjut Temuan BPK Daerah Tahun 2018 Kabupaten

Sumba Timur Pekerjaan RTJK Type 36 Lokasi Yubuwai sebagai

berikut:


02/03/2020 0A4262G4UK6IEJP0 50.000.000,00

50.000.000,00Rp Total

Tindak Lanjut Temuan BPK Daerah Tahun 2018 Kabupaten

Nagekeo sebagai berikut:


24/06/2020 EE8F11JNEPTQ12IR 200.000,00

200.000,00Rp Total

Kabupaten Sijunjung keterlambatan PT DAU dan PT SLM

sebagai berikut:


07/02/2020 DE19348VU98GLP84 25.000.000,00

07/02/2020 3BE6A3CIEEM59P0P 15.000.000,00

13/03/2020 4BC8061QTUGFMTKS 20.000.000,00

13/03/2020 889D30N9UV258RQ8 15.000.000,00

14/04/2020 C3FC461QTUJFVG86 20.000.000,00

23/04/2020 4CE7A55DE41BNA11 30.000.000,00

10/06/2020 EC9C17QLTJU2M4GJ 40.000.000,00

17/06/2020 E739648VU9KO23VE 81.228.401,00

17/06/2020 3CB061JNEPTIR5EK 1.536.348,00

22/06/2020 0B7650N9UVBCKQHK 100.000.000,00

06/08/2020 075FB61QTUV5I950 151.989.977,00

06/08/2020 62E832G4UKLJU84M 48.010.023,00

17/09/2020 21A5B7QLTK77U8RI 510.143.187,00

17/09/2020 C1D641JNEQ6H3AI1 149.513.018,00

1.207.420.954,00Rp Total

Direktorat Jenderal PKTrans

Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi

(Ditjen PKTrans) merupakan salah satu Direktorat Jenderal

yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6

tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Desa, PDT, dan

Transmigrasi dimana sebelumnya adalah Direktorat Jenderal

Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi



(P2MKT) pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Tindak Lanjut atas Kepatuhan dari hasil pemeriksaan BPK

terhadap Ditjen PKTrans sampai dengan 31 Desember 2020

dapat dirinci sebagai berikut:

Tindak Lanjut atas Kepatuhan dari Hasil Pemeriksaan BPK

Nomor LHP Rekomendasi Tindak Lanjut Sisa

81/HP/VI/01/2016 1.189.290.000,00Rp 1.164.640.000,00Rp 24.650.000,00

107C/HP/XVI/05/2016 399.802.038,00Rp 373.669.987,00Rp 26.132.051,00

58C/HP/XV/05/2017 216.498.904,55Rp 124.178.679,05Rp 92.320.227,24

80C/HP/XVI/05/2018 1.060.878.183,00Rp 1.060.878.183,00Rp -

111C/HP/XVI/05/2019 901.110.636,00Rp 801.237.737,00Rp 99.872.899,00

64C/HP/XVI/5/2020 6.800.000,00Rp 6.800.000,00Rp -

Total 3.774.379.761,55Rp 3.531.404.586,05Rp 242.975.177,24Rp

Sampai dengan periode 31 Desember 2020, berdasarkan

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dapat dijelaskan sebagi

berikut :

1. LHP nomor 58C/HP/XV/5/2017 tanggal 18 Mei 2017

terdapat temuan sebesar Rp216.498.904,55, sisa saldo LHP

per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp92.320.227,24.

Lebih bayar pada Dinas Nakertrans Kab. Muna dari temuan

Rp13.615.204,71 dibayar/setor Rp13.615.205,00 selisih

bayar/setor Rp0,29 dan pada Dinas Nakertrans Kab. Konawe

Selatan dari total temuan Rp47.871.701,36 dibayar/setor

Rp35.097.178,69 sisa LHP Rp12.774.522,67. Sisa LHP yang

seharusnyaRp12.774.524,12 selisih bayar/setor Rp1,45. Jadi

total selisih bayar untuk LHP nomor 58C/HP/XV/5/2017

sebesar Rp1,74 (dokumen terlampir). Sampai dengan

September 2020 telah dilakukan rekonsiliasi LHP Badan

Pemeriksaan Keuangan (BPK) antara Direktorat Jenderal

Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan Inspektorat

Jenderal kemudian disepakati Nilai Temuan LHP adalah

Rp165.210.163,44. Nilai Temuan LHP nomor

58C/HP/XV/5/2017 yang diakui Itjen sebesar

Rp165.210.163,44. Perbedaan itu ada di Kab. Tana Toraja

sebesar Rp20.625.097,16 serta Kab. Wajo sebesar

Rp30.663.643,99 karena setoran dari nilai tersebut



dibayarkan sebelum LHP terbit.

2. LHP nomor 81/HP/XVI/01/2016 tanggal 29 Januari 2016

terdapat temuan sebesar Rp1.189.290.000,00, sisa saldo LHP

per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp24.650.000,00.

Lebih bayar pada Dinas Nakertrans Provinsi Kalimantan

Tengah dari temuan Rp42.778.000,00 dibayar/setor

Rp42.800.650,00 selisih bayar/setor Rp22.650,00 (dokumen

terlampir).

3. LHP nomor 107C/HP/XVI/05/2016 tanggal 26 Mei 2016

terdapat temuan sebesar Rp399.802.038,00, Telah dilakukan

setoran pengembalian sampai dengan 31 Desember 2020

sebesar Rp373.669.97,00,00. sisa saldo LHP per 31

Desember 2020 adalah sebesar Rp26.132.051,00


terdapat temuan sebesar Rp1.060.878.183,00, Telah

dilakukan setoran pengembalian sampai dengan 31

Desember 2020 sebesar Rp1.060.878.183,00.sisa saldo LHP

per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,00.


terdapat temuan sebesar Rp901.110.636,00. Telah dilakukan

setoran pengembalian sampai dengan 31 Desember 2020

sebesar Rp801.237.737,00. Sisa saldo LHP per 31 Desember

2020 adalah sebesar Rp99.872.899,00. Sampai dengan

September 2020 telah dilakukan rekonsiliasi LHP Badan

Pemeriksaan Keuangan (BPK) antara Direktorat Jenderal

Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan Inspektorat

Jenderal kemudian disepakati Nilai Temuan LHP adalah

Rp855.780.659,00. Perbedaan tersebut adalah karena

setoran dari nilai tersebut dibayarkan sebelum LHP terbit.

Rincian Nilai Temuan sebesar Rp45.329.977,00 yang tidak

dimasukkan dalam LHP Itjen ada di lampiran.


terdapat temuan sebesar Rp6.800.000,00. LHP tersebut telah

dilakukan setoran pelunasan tanggal 9 September 2020.



Balilatfo

Terdapat tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Badan

Pemeriksa Keuangan Tahun 2019 sebagai berikut:

a. Terdapat Aset Tetap Lainnya yang tidak tercatat pada Balai

Besar Latihan Masyarkat Yogyakarta berupa Kambing 10

dan Sapi Potong 2. Atas temuan tersebut, Balai Besar

Latihan Masyarkat Yogyakarta telah membuat Surat

Pernyataan Nomor 816/KU.06.01/IX/2020 tanggal 21

September 2020.

b. Terdapat Penyajian hasil perbaikan Penilaian Kembali BMN

Tahun 2017-2018 pada Laporan Keuangan belum memadai.

c. Pada tahun 2019, Balilatfo memiliki temuan berupa Aset

Tidak Ditemukan dan sudah ditindaklanjuti sebagai

berikut:

1) Pusdiklat ASN berupa 4010202002 Rumah Negara

Golongan II Tipe A Semi Permanen sebesar

Rp86.442.000,00 sudah diajukan ke KPKNL dengan

Surat Sekretaris Jenderal Nomor

22//KU.09.04/IX/2020 tanggal 11 September 2020 hal

Usulan Penghapusan BMN pada Pusdiklat ASN

Balilatfo. Sehubungan dengan balasan Surat oleh

Kepala Kantor KPKNL Jakarta II Nomor S-

2086/WKN.07/KNL.02/2020 tanggal 21 Oktober 2020

hal Permintaan Kelengkapan Dokumen Permohonan

Persetujuan Penghapusan BMN pada Pusdiklat ASN

yaitu rekomendasi APIP, maka Pusdiklat ASN dengan

surat Kepala Pusdiklat ASN Nomor

211/KU.09.04/XI/2020 tanggal 12 November 2020 hal

Permintaan Kelengkapan Dokumen Permohonan

Persetujuan Penghapusan BMN pada Pusdiklat

Aparatur Sipil Negara Balilatfo meminta Inspektorat

Jenderal Wilayah IV Kementerian Desa, PDT dan

Transmigrasi untuk memberikan rekomendasi terkait

Penghapusan Gedung dan Bangunan Tersebut. Sampai

dengan 31 Desember 2020 belum ada balasan dari

pihak terkait



2) Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat Jakarta

sudah selesai dengan Surat Kementerian Keuangan

Nomor S-612/MK.6/WKN.07/KNL.02/2020 tanggal 28

Desember 2020 tentang Persetujuan Penghapusan

Barang Milik Negara Tanah dan/atau Bangunan Karena

Sebab-sebab Lain pada Balai Besar Pengembangan

Latihan Masyarakat Jakarta dan Keptusan Kepala

Balilatfo Nomor 650 Tahun 2020 tanggal 30 Desember

2020 hal Penetapan Penghapusan Barang Milik Negara

Tanah dan/atau Bangunan Karena Sebab-Sebab

Lainnya pada Balai Besar Pengembangan Latihan

Masyarakat Jakarta berupa:

• 4010199999 Bangunan Gedung Tempat Kerja

Lainnya NUP 2 sebesar Rp39.480.650

• 4010199999 Bangunan Gedung Tempat Kerja

Lainnya NUP 3 sebesar Rp26.795.650

3) Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi

Bengkulu berupa 4010129001 berupa Bangunan Untuk

Kandang NUP 1 sebesar Rp26.795.650 sudah selesai

dengan Surat Kementerian Keuangan Nomor S-

40/MK.6/WKN.05/ KNL.01/2020 tanggal 11 Agustus

2020 dan Keputusan Kepala Balilatfo Nomor 605 Tahun

2020 tanggal 3 September 2020 hal Penetapan

Penghapusan Barang Tidak Ditemukan berupa

Bangunan Untuk Kandang BP2TP Bengkulu

d. Terdapat Penatausahaan Aset Tak Berwujud pada Balilatfo

belum memadai sebesar Rp3.570.241.654,00. Balilatfo telah

melakukan penghapusan Aset Tak Berwujud, yaitu:

1) Usulan Penghapusan ke KPKNL dan telah disetujui

dengan Surat Persetujuan Penghapusan Barang Milik

Negara Berupa Aset Tak Berwujud Nomor S-

253/MKN.6/WKN.07/KNL.02/2020 tanggal 1 September

2020 berupa:

• Software Komputer NUP 14 Rp292.000.000,00.

• Software Komputer NUP 22 Rp475.500.000,00.



2) Usulan Penghapusan ke Sekretaris Jenderal Kemendesa

PDTT dengan nomor Surat 1189/KU.09/08/VIII/2020

tanggal 18 Agustus 2020 hal Permohonan Usulan

Penghapusan Barang Milik Negara berupa Software

Komputer pada Satuan Kerja Balilatfo berupa:

• Sofware Komputer NUP 1 Rp16.000.000,00.












e. Terdapat Perjalanan Dinas pada Balai Besar Latihan

Masyarakat Yogyakarta Tidak Tertib dan Pembayaran Tidak

Berdasarkan Bukti Sebenarnya sebesar Rp19.113.398,00.

Sudah ditindaklanjuti dengan menyetorkan ke Kas Negara

sebesar Rp19.113.398,00 melalui SSBP yang terdiri dari 25

NTPN pada tanggal 20 April 2020

f. Terdapat kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas akibat

menginap di Hotel yang Sudah Berganti Nama sebesar

Rp15.240.000,00. Sudah ditindaklanjuti dengan

menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp7.560.000,00.

g. Terdapat kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas atas bukti

pertanggungjawaban Akomodasi berupa Bill/Invoice Hotel

yang tidak benar sebesar Rp44.506.000,00. Sudah

ditindaklanjuti dengan menyetorkan ke Kas Negara sebesar

Rp21.956.000,00.

h. Terdapat Perjalanan Dinas tidak dapat diyakini kewajarannya

sebesar Rp1.058.903.922. Sudah ditindaklanjuti dengan

menyetor ke Kas Negara sebesar Rp30.484.000,00.



Sekretariat Jenderal

Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK pada Sekretariat Jenderal

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi (Rincian Detail

Temuan Terlampir).

Rincian TL Temuan BPK 2017 sampai 31 Desember 2020

Unit Kerja

(Biro)Total Temuan

Pengembalian

sampai saat ini

Persentase

(%)

Perencanaan 2.415.005.309 2.029.884.762 84,05%

Humas &

Kerjasama 537.895.270 544.235.271 101,18%

Hukum Ortala 239.880.000 239.880.000 100,00%

SDM & Umum 6.138.098.417 2.027.897.287 33,04%

Keuangan dan

BMN 942.668.605 742.108.233 78,72%

Koreksi

Berdasarkan

Verifikasi BPK

796.034.093 796.034.093 100,00%

Total 11.069.581.694 6.380.039.646 57,64%

Rincian TL Temuan BPK 2018 sampai 31 Desember 2020

Unit Kerja Total TemuanPengembalian

sampai saat ini

Persentase

(%)

Biro

Perencanaan 198.219.500 17.019.500 8,59%

Humas &

Kerjasama 68.621.830 68.621.830 100,00%

Hukum Ortala 35.311.500 35.311.500 100,00%

SDM & Umum 1.957.500.625 236.614.620 12,09%

Keungan dan

BMN 67.235.000 67.235.000 100,00%

Total 2.326.888.455 424.802.450 18,26%

Terdapat Jurnal Koreksi dan Jurnal Penyesuaian terkait

pencatatan piutang, penyisihan piutang, pendapatan

diterima dimuka berbasis akrual sesuai aturan PMK No.

222/PMK.04/Tahun 2016 yang telah direkomendasikan

oleh APIP berdasarkan Surat Dinas Nomor

40/PW.03.01/I/2021.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Inspektorat Jenderal

1. Sampai dengan 31 Desember 2020 terdapat Revisi DIPA

sebanyak 5 (lima) kali yaitu:

a. DIPA Revisi ke 01 Nomor: DIPA-067.02.1.350452/2020

tanggal 05 Mei 2020, terdapat pemotongan pagu pada

DIPA Inspektorat Jenderal yaitu sebesar

Rp23.494.243.000,00, dengan anggaran awal sebesar

Rp51.396.100.000,00 menjadi sebesar



Rp27.901.857.000,00, disebabkan adanya pandemi

COVID-19.

b. DIPA Revisi ke 02 Nomor: DIPA-067.02.1.350452/2020

tanggal 17 Juli 2020, dengan anggaran awal sebesar


Rp27.901.857.000,00 disebabkan adanya perubahan

RPD, Revisi Perubahan Detail Gaji, dan Revisi POK.

c. DIPA Revisi ke 03 Nomor: DIPA-067.02.1.350452/2020

tanggal 8 September 2020, dengan anggaran awal sebesar


Rp27.901.857.000,00 disebabkan adanya perubahan RPD,

Revisi POK dan Pemutakhiran Akun Covid (terdapat

penambahan pagu akun khusus Covid-19 yaitu yang

semula sebesar Rp280.150.000,00 menjadi

Rp370.689.000,00).

d. DIPA Revisi ke 04 Nomor: DIPA-067.02.1.350452/2020

tanggal 19 Oktober 2020, dengan anggaran awal sebesar

Rp51.396.100.000,00 menjadi Rp28.364.144.000,00

disebabkan adanya revisi perubahan detail gaji dalam

bentuk penambahan pagu anggaran sebesar

Rp462.287.000,00 dari Ditjen PKTRans guna menutupi

kekurangan angggaran Belanja Pegawai pada Inspektorat

Jenderal.

e. DIPA Revisi ke 05 Nomor: DIPA-067.02.1.350452/2020

tanggal 17 Desember 2020, dengan anggaran awal sebesar

Rp51.396.100.000,00 menjadi 28.364.144.000,00

disebabkan adanya kekurangan anggaran sebesar

Rp888.063,00 pada Akun Belanja Tunjangan PPh PNS.

Oleh karenanya, harus dilakukan revisi perubahan detail

gaji guna menutupi kekurangan anggaran Belanja

Tunjangan PPh PNS tersebut dari Akun Belanja Uang

Makan PNS.



2. Nilai perolehan BMN (Aktiva Tetap) Inspektorat Jenderal

sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar

Rp9.706.182.778,00, meliputi :

a. Peralatan dan Mesin (Intrakomtabel) senilai

Rp9.653.003.453,00.

b. Peralatan dan Mesin (Ekstrakomtabel) senilai

Rp3.304.325,00 berupa alat kedokteran sebesar

Rp1.304.325,00 dan alat laboratorium standarisasi

kalibrasi dan instrumentasi sebesar Rp2.000.000,00.

c. Aktiva Tetap Lainnya senilai

Rp49.875.000,00.

*) diantaranya sebesar Rp81.485.600,00 dalam kondisi

rusak berat dan akan dihentikan penggunaannya sehingga

direklas ke aset lain-lain.

3. Terhadap BMN dengan nilai perolehan sebesar

Rp9.706.182.778,00 tersebut di atas, dapat diuraikan

sebagai berikut :

1) BMN yang telah terbit Surat Keputusan tentang Penetapan

Status Penggunaan (PSP) sebesar Rp7.303.380.205,00,

dengan rincian sebagai berikut:

a. Peralatan dan Mesin (di luar Kendaraan Bermotor)

dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00

per unit, telah ditetapkan dengan Surat Keputusan

Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07 tanggal 31

Januari 2017 tentang Penetapan Status Penggunaan

Barang Milik Negara sejumlah 934 unit dengan nilai

perolehan sebesar Rp3.591.024.200,00 dengan kondisi

baik.

b. Kendaraan Bermotor, berupa 14 unit Kendaraan

Bermotor dengan nilai perolehan sebesar

Rp3.475.311.005,00 telah ditetapkan dengan Surat

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-

144/KM.6/WKN.07/KNL.02/2017 tanggal 7 Agustus

2017 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik

Negara pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah



Tertinggal dan Transmigrasi.

c. Peralatan dan Mesin (di luar Kendaraan Bermotor) yaitu

1(satu) unit Conference System (Sound System) senilai

Rp148.250.000,00 telah ditetapkan dengan Surat


146/KM.6/WKN.07/KNL.02/2017 tanggal 7 Agustus




d. Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua), berupa 5 (lima) unit

Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) dengan nilai perolehan

sebesar Rp88.795.000,00 telah ditetapkan dengan Surat


256/KM.6/WKN.07/KNL.02/2018 tanggal 25 Oktober




2) BMN yang belum diusulkan Penetapan Status

Penggunaannya sampai dengan 31 Desember 2019

yaitu sebesar Rp2.402.802.573,00, dengan rincian sebagai

berikut:

(1) Pengadaan Tahun 2017

Peralatan dan Mesin (di luar Kendaraan Bermotor)

dengan nilai perolehan sampai dengan

Rp100.000.000,00 per unit pengadaan Tahun Anggaran

2017 senilai Rp135.136.800,00, yaitu berupa Desktop

AIO, Laptop, Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi.

(2) Pengadaan Tahun 2018 yaitu sebesar

Rp762.013.685,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. Peralatan dan mesin (di luar kendaraan bermotor)

dengan nilai perolehan sampai dengan

Rp100.000.000,00 per unit pengadaan Tahun

Anggaran 2018 senilai Rp690.093.685,00, yaitu

berupa Scanner, Projector, Printer, Printer Warna, Meja

Kantor, Lemari Arsip Kaca, Scanner High Speed, Lemari

Es, Dekstop Aio, White Board, Filling Cabinet, AC Split,



TV Smart LG 43 Inch + Bracket, Meteran Gulung, Kursi

Urbana, Storage Selving White, dan Camera

Panasonic, Mobile File System, Laptop, Meteran Laser

Dinding, Meteran Ketebalan Dinding.

b. Peralatan dan mesin (kendaraan bermotor) dengan

nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 per

unit pengadaan Tahun Anggaran 2018 senilai

Rp71.920.000,00, yaitu berupa Kendaraan Roda 2

(dua).

(3) Pengadaan Tahun 2019 yaitu berupa Peralatan dan

mesin (di luar kendaraan bermotor) dengan nilai

perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 per unit

yaitu sebesar Rp1.495.652.088,00, berupa Printer,

Printer Warna, Handy Talky, TV LED, Penghancur

Kertas, Kamera, Kulkas dan Lemari Arsip Kaca, Filling

Cabnet , Lemari Pajangan Kaca, Loker, Kursi dan Meja

Kantor, Laptop, Desktop AIO¸Scanner, AC Split, Rak Besi

Arsip, Workstation Staff, Tablet, Printer, Kamera, Laptop

Grafis, Drone, Printer Portable, LCD Projector, Komputer

Desktop.

(4) Pengadaan Tahun 2020 yaitu berupa Peralatan dan

mesin (di luar kendaraan bermotor) dengan nilai

perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 per unit

yaitu sebesar Rp10.000.000,00 yang berupa SMART-TV

50 Inch sebanyak 1 (satu) unit.

4. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 pada Inspektorat

Jenderal terdapat belanja dengan akun khusus penanganan

pandemi Covid-19 sebagai berikut:

Realisasi Belanja Akun Khusus Covid-19

(Rp) (%)1 521131 43.050.000 43.050.000 100,00% Suplemene Penambah Daya Tahan Tubuh Tahap I -

4.275.000 4.275.000 100,00% Hand Sanitizer 500 ml -

11.880.000 11.880.000 100,00% Refill Hand Sanitizer -

1.650.000 1.650.000 100,00% Bracket Hand Sanitizer -

4.000.000 4.000.000 100,00% Thermometer Gun -

49.200.000 49.200.000 100,00% Masker Tahap I [100 Box x 1 Bln] -

45.105.000 45.105.000 100,00% Suplemen Daya Tahan Tubuh Tahap 2 -

9.000.000 9.000.000 100,00% Penyemprotan Disinfektan -

49.550.000 49.500.000 99,90% Masker Tahap 2 50.000

2 521241 5.979.000 5.979.000 100,00% Perlengkapan Pelaksanaan Rapid Test -

3 522192 45.900.000 45.900.000 100,00% Rapid Tes Covid-19 [50 Org x 2 Kl] -

28.800.000 28.505.000 98,98% Belanja Jasa Tahap 2 Swab Test dan Penyemprotan Disinfektan 295.000

4 524115 101.100.000 100.850.000 99,75% Belanja Perjalanan Dinas Transport WFO 250.000

TOTAL 399.489.000 398.894.000 99,85% 595.000

No Akun Pagu Realisasi

Sisa Anggaran



5. Belanja Thermometer Gun sebanyak 2 unit dengan nilai

Rp4.000.000,00 tercatat sebagai Belanja Barang dengan

Akun 521131. Revisi Akun atas belanja Thermometer Gun

tersebut tidak dilakukan ke Akun Khusus COVID-19 (Belanja

Modal), karena pengadaan Thermometer Gun tersebut dalam

satu dokumen realisasi belanja (SPM/SP2D) dengan Belanja

Barang lain (Masker dan Refill Hand Sanitizer) menggunakan

Akun Belanja Barang.


Revaluasi Aset

Sehubungan dengan pemeriksaan BPK RI terhadap pelaksaan

Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018, BPK RI

merekomendasikan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai

Pengguna Barang untuk memperbaiki data hasil inventarisasi

dan tindak lanjut hasil penilaian kembali BMN. Sesuai surat

Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor S-44/KN/2019

tanggal 29 Januari 2019 hal Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Penilaian Kembali

Barang Milik Negara Tahun 2017-2018, guna menindaklanjuti

rekomendasi BPK tersebut, Pengguna barang telah mengambil

langkah-langkah sebagai berikut:

1. 1. Mereviu dan memperbaiki data hasil inventarisasi untuk

kemudian dilakukan penilaian kembali oleh Kementerian

Keuangan berdasarkan data inventarisasi yang telah dilakukan

perbaikan;

2. 2. Menelusuri kembali Aset Tetap yang menjadi objek penilaian

kembali BMN; dan

3. 3. Melakukan tindak lanjut atas barang tidak ditemukan dan

barang dalam sengketa.

Total perbaikan atas hasil penilaian kembali BMN yang telah

dilakukan Direktorat Jenderal Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa selama tahun 2019 adalah

sebanyak 2 NUP dengan nilai wajar sebelum perbaikan sebesar

Rp713.153.000,00 menjadi sebesar Rp637.292.000,00 atau

mengalami penurunan nilai wajar sebesar Rp75.861.000,00



atau 10,63% pada Satker Inaktif Tugas Perbantuan Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Toba

Samosir yang saat ini masih dalam proses hibah di Biro

Keuangan dan BMN dengan rincian sebagai berikut:

Sebelum

Perbaikan

Setelah

Perbaikan

1

Jalan,

Jembatan,

Bangunan Air

2 713.153.000 637.292.000 75.861.000 10,63

TOTAL 2 713.153.000 637.292.000 75.861.000 10,63

No. Uraian Jumlah NUP

Nilai Wajar

Perubahan %

Adapun koreksi atas pelaksanaan penilaian kembali BMN

tersebut di atas telah disajikan dalam Laporan Keuangan tahun

2019 Audited dengan nilai koreksi sebesar Rp26.653.866,00.

Adapun sisa target perbaikan atas hasil penilaian kembali BMN

tahun 2017-2018 yang harus diselesaikan dan dituntaskan di

tahun 2020 pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebanyak 6 NUP,

dengan rincian Tanah sebanyak 0 NUP, Gedung dan Bangunan

sebanyak 3 NUP, dan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebanyak 3

NUP.

Total perbaikan atas penilaian kembali BMN yang telah

dilakukan Direktorat Jenderal Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa selama tahun 2020 adalah

sebanyak 5 NUP dengan rincian sebagai berikut:



No Satker Kode Barang Nama Barang NUP Nilai PerolehanNilai Wajar

Setelah RevisiSelisih Status Reval No. LHIP

1

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kab.

Pohuwato

(067033103310309000TP)

5010105001 Jalan Desa 2 404.194.000 0 -404.194.000 9

LHIP-

088/REV/WKN

.16/KNL.02/2

020 tanggal 25

September

2020

2

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kab.

Pohuwato

(067033103310309000TP)

5020103004 Saluran Tersier 1 392.460.000 0 -392.460.000 9

LHIP-

088/REV/WKN

.16/KNL.02/2

020 tanggal 25

September

2020

3

Badan Pemberdayaan

Masyarakat, Perempuan

dan Keluarga Sejahtera

Kab. Bireun

(067030600061109000TP)

4010128024

Bangunan

Pasar Ikan

Higienis/PIH

1 378.605.000 606.978.000 247.303.250 9

LHIP-

0126/REV/WK

N.01/KNL.02/

2020 tanggal

30 Desember

2020

4

Badan Pemberdayaan

Masyarakat, Perempuan

dan Keluarga Sejahtera

Kab. Bireun

(067030600061109000TP)

5020699999

Bangunan Air

Bersih/Air

Baku Lainnya

1 584.726.000 100.513.000 -447.667.625 9

LHIP-

0126/REV/WK

N.01/KNL.02/

2020 tanggal

30 Desember

2020

5

Dinas Pekerjaan Umum

Kota Sabang

(067030652065209000TP)

4010128025

Bangunan

Depo Pasar

Ikan

1 391.600.000 0 -391.600.000 9

LHIP-

1489/REV/WK

N.01/KNL.01/

2020 tanggal

06 Oktober

2020

6

Dinas Pekerjaan Umum

Kota Sabang

(067030652065209000TP)

4010128025

Bangunan

Depo Pasar

Ikan

2 0 192.000.000 192.000.000 9

LHIP1532/REV

/WKN.01/KNL.

01/2020

Keterangan : Status 1 – Persiapan

Status 2 – Cek Fisik Status 3 – Update Data

Status 4 – Kirim LHI ke KPKNL Status 5 – Penilaian Selesai Status 6 – Pengajuan LHIP ke KPKNL

Status 7 – LHIP Selesai Status 8 – Pengajuan Nomor BAR IP ke KPKNL Status 9 – BAR IP Selesai

Koreksi atas pelaksanaan penilaian kembali BMN di atas telah

disajikan dalam Laporan Keuangan tahun 2020 Audited

dengan nilai koreksi sebesar Rp211.459.500,00 Nilai Selisih

Revaluasi Aset Tetap bersal dari koreksi hasil penilaian

kembali atas aset tetap pada satker inaktif Kab. Bireun pada

sebesar:

1. Rp200.364.375, 00 terdiri dari kenaikan nilai aset pada

Gedung dan Bangunan (Bangunan Pasar Ikan

Higienis/PIH) sebesar Rp247.303.250,00 dan penurunan

nilai aset pada Irigasi (Bangunan Air Bersih/Air Baku

Lainnya) sebesar Rp447.667.625,00

2. Rp11.095.125 merupakan hasil revisi penilaian kembali

Barang Milik Negara Tahun 2020, yang terdiri dari saldo

kredit Gedung dan Bangunan (Bangunan Pasar Ikan

Higienis /PIH) sebesar Rp3.786.050,00 dan saldo kredit

pada irigasi (Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya)

sebesar Rp7.309.075.



Koreksi pada aplikasi SIMAK BMN hanya dibukukan dalam hal

terdapat perubahan hasil penilaian (berdampak pada

pembukuan atau laporan keuangan). Hal ini disebabkan

karena adanya perbedaan data dalam aplikasi SIMAN dengan

E-rekon dimana pada E-rekon nilai BMN Satker Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pohuwato dan Dinas

Pekerjaan Umum Kota Sabang sudah nihil. Selain itu, terdapat

1 NUP Barang Berlebih milik Dinas PU Kota Sabang

(067030652065209000TP) berupa Bangunan Depo Pasar Ikan

(4010128025) NUP 2 yang disebabkan oleh adanya kesalahan

pencatatan pada SIMAK. Seharusnya Bangunan Depo Pasar

Ikan sebesar Rp391.600.000 tersebut menjadi 2 NUP karena

terdapat 2 bangunan, tetapi hanya dicatat menjadi 1 NUP

untuk 2 bangunan tersebut. Atas hal ini, Bangunan Depo

Pasar Ikan tersebut telah dilakukan revisi penilaian kembali

menjadi Barang Tidak Ditemukan karena sudah dihibahkan

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan

dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 26.5 Tahun 2017

tentang Penetapan Penghapusan BMN Yang Dihibahkan

Direktorat Jenderal PPMD Kepada Pemerintah Kota Sabang

Provinsi Aceh.

Laporan Stunting Tahun Anggaran 2020

Stranas Percepatan Pencegahan Stunting mengamanatkan

kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi untuk mendorong Dana Desa membiayai

kegiatan konvergensi pencegahan stunting di Desa. Data Alokasi

dan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 yang

disampaikan oleh Kementerian Desa PDTT meliputi

Program/Kegiatan Stunting yang ada di Direktorat Pelayanan

Sosial Dasar di tingkat output dengan Pagu Awal DIPA sebesar

Rp6.000.000.000,00.

Pagu DIPA sebesar Rp6.000.000.000 terdiri atas Pelaksanaan

Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa sebesar

Rp3.500.000.000 dan Dukungan Pengembangan Literasi Desa

sebesar Rp 2.500.000.000. Namun adanya Pandemi COVID-19



menyebabkan penyesuaian anggaran Direktorat Pelayanan

Sosial Dasar, termasuk anggaran percepatan Penurunan

stunting di Desa. Perubahan anggaran yang terjadi

menyebabkan anggaran Pelaksanaan Konvergensi Pencegahan

Stunting di Desa menjadi sebesar Rp1.382.440.000 dengan

realisasi anggaran sebesar Rp 1.359.318.264 atau 98,81%.

A. PERSIAPAN KOORDINASI KONVERGENSI PENCEGAHAN

STUNTING DI DESA

Persiapan Koordinasi Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa

hanya dapat dilakukan 1x secara formal melalui Rapat Dalam

Kantor dikarenakan adanya refocusing anggaran serta kegiatan

utama Sosialisasi Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa

terkendala sehingga kegiatan ini hanya dapat berlangsung 1x.

Adapun kegiatan yang tetap berlangsung dengan melalui

pembiayaan hibah Bank Dunia, persiapan kegiatan dilakukan

melalui Video Conference.

B. PELAKSANAAN KOORDINASI KONVERGENSI

PENCEGAHAN STUNTING DI DESA

1. Buku Kisah Inspiratif Pencegahan Stunting sudah terealisasi

pada bulan Juli Tahun 2020. Buku Kisah Inspiratif Pencegahan

Stunting disusun untuk membantu pemerintah Desa dalam

melakukan fasilitasi konvergensi pencegahan stunting di Desa.

Buku ini merupakan kumpulan kisah-kisah pelaksanaan

konvergensi pencegahan stunting di Desa yang sukses (best

practice). Buku ini dapat menjadi bahan referensi bagi

pemerintah daerah, penyedia layanan, pelaku pendampingan

Desa dan pelaku lintas sektor dalam memberikan kontribusi

pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting di Desa sesuai

tugas dan kewenangannya.

2. Pembinaan dan Monev dalam rangka Koordinasi Konvergensi

Pencegahan Stunting di Desa terhambat dikarenakan adanya

Pandemi COVID-19, sehingga Direktorat Pelayanan Sosial Dasar

tidak dapat melakukan tinjauan dan pembinaan secara

langsung ke lokasi prioritas stunting Tahun.



C. SOSIALISASI KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING DI

DESA

1. Alokasi anggaran setelah Refocusing teralokasi sebesar

Rp6.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.000.000,00 untuk

penyediaan ATK dalam mendukung kegiatan tim teknis

Direktorat Pelayanan Sosial Dasar.

2. Dikarenakan adanya refocusing anggaran, maka Direktorat

Pelayanan Sosial Dasar bekerjasama dan mendapatkan

dukungan pembiayaan dari Bank Dunia untuk membangun

Aplikasi Human Development Worker (eHDW) dan Dashboard

Kabupaten.

3. Pelaksanaan Pelatihan berupa MOT Aplikasi eHDW dan

Dashboard Kabupaten Tim Fasilitator Provinsi (33 Provinsi @ 2

orang) serta TOT Aplikasi eHDW dan Dashboard Kabupaten bagi

Tim Fasilitator Kabupaten/Kota (434 Kabupaten/Kota @ 2

orang) dengan dukungan anggaran dari Bank Dunia dan

Setwapres (Trust Fund for The Global Financing Facility for

Investing in Nutrition and Early Years/TF GFF-INEY) menjadi

solusi penyelenggaraan kegiatan Pelatihan dimaksud dalam

mendukung konvergensi pencegahan stunting di Desa.

D. SOSIALISASI MEKANISME DUKUNGAN UPDATE

SURVEILANS GIZI DI DESA

1. Kegiatan dimaksudkan untuk persiapan dalam memberikan

dukungan update pemantauan pertumbuhan dan

perkembangan balita hasil operasi bulan timbang Februari 2020

untuk menentukan persentase (%) Prevalensi Stunting pada

setiap Desa, sehingga dapat menentukan Desa Merah Stunting

(bila ≥14% Prevalensi Stunting).

2. Kendala saat ini perlu koordinasi antara Pihak Puskesmas

dengan Pemerintah Desa. Selama ini input data pada aplikasi

Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat

(ePPGBM) hanya dilakukan oleh 1 orang petugas di Puskesmas

(Tenaga Pelaksana Gizi/TPG) untuk seluruh Desa/Kelurahan

binaan dari Puskesmas dimaksud, sehingga mengalami



keterlambatan dalam proses input data.

3. Sebagai solusi dilakukan Kerjasama antara Direktorat Gizi

Masyarakat, Ditjen Kesehatan Masyarakat – Kemenkes dengan

Direktorat Pelayanan Sosial Dasar, Ditjen PPMD – Kementerian

Desa, PDT dan Transmigrasi dalam mendukung percepatan

input data dimaksud melalui pembentukan tim input data

ePPGBM di setiap Desa. Selanjutnya telah diterbitkan surat

Dirjen PPMD Nomor: 121/PMD.00.01/IV/2020, tanggal 3 April

2020, Hal Dukungan Pendamping Profesional P3MD Dalam

Percepatan Input Data Hasil Pemantauan Pertumbuhan Balita

Pada Aplikasi ePPGBM dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Data hasil pemantauan pertumbuhan balita bulan Februari

2020 yang ter-input pada aplikasi Elektronik Pencatatan dan

Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM) akan menjadi

baseline data Elektronik Human Development Worker (eHDW)

untuk mendukung perencanaan pembangunan Desa dalam

mencegah stunting.

2. Tim input data ePPGBM di setiap Desa dapat terdiri dari

Kader Pembangunan Manusia (KPM), Kader Posyandu,

aparatur pemerintah Desa, dan Pendamping Lokal Desa

dengan pembimbingan dari Bidan Desa dan/atau

Puskesmas.

3. Input data diutamakan menggunakan aplikasi ePPGBM,

namun bila terkendala dapat menggunakan file excel

ePPGBM berupa formulir pemantauan pertumbuhan balita

yang diperoleh dari Puskesmas melalui Tenaga Pelaksana

Gizi (TPG) atau Bidan Desa.

E. DUKUNGAN PENGEMBANGAN LITERASI DESA

Akun ini tidak menjadi tagging kegiatan yang menjadi pantauan

KSP dan tidak termasuk dalam pelaksanaan kegiatan

Percepatan Penurunan Stunting di Desa. Anggaran pada Output

052 Dukungan Pengembangan Literasi Desa ini sebesar Rp

114.380.000 dan terealisasi sebesar 114.369.400 atau sama

dengan 99,9% terealisasi.



Tindak Lanjut Pengembalian Dana Temuan Audit BPKP atas

Temuan GSC Tahun 2017 dan 2018

Berdasarkan audit BPKP terdapat sisa temuan atas

pelaksanaan GSC yaitu:

1. Tahun Anggaran 2017 terdapat sisa temuan sebesar

Rp138.435.451 Pengembalian ke Kas Negara yang sudah

dilaporkan sebelumnya sebesar Rp1.605.375.054 dan saat

ini bertambah pengembalian ke Kas Negara bersumber dari

DIPA Direktorat PSD Ditjen PPMD untuk temuan sebesar

Rp138.435.451 sehingga total pengembalian sebesar

Rp1.743.810.505 dengan status terselesaikan seluruh

temuan 100% terkait pembayaran langsung penyelesaian

sisa refund of ineligible expenditure Tahun Anggaran 2017

dari Hibah Bank Dunia pada Pelaksanaan Konvergensi

Pencegahan Stunting di Desa.

2. Tahun Anggaran 2018 terdapat sisa temuan sebesar

Rp55.546.423,85 Pengembalian ke Kas Negara yang sudah

dilaporkan sebelumnya sebesar Rp204.841.913 dan saat ini

bertambah pengembalian ke Kas Negara yang bersumber dari

DIPA Direktorat PSD Ditjen PPMD untuk temuan sebesar

Rp55.546.423,85 sehingga total pengembalian sebesar

Rp260.388.336,85 dengan status terselesaikan seluruh

temuan 100% terkait pembayaran langsung penyelesaian

sisa refund of ineligible expenditure Tahun Anggaran 2018

dari Hibah Bank Dunia pada Pelaksanaan Konvergensi

Pencegahan Stunting di Desa.

F. DUKUNGAN PENGEMBANGAN LITERASI DESA

Akun ini tidak menjadi tagging kegiatan yang menjadi pantauan

KSP dan tidak termasuk dalam pelaksanaan kegiatan

Percepatan Penurunan Stunting di Desa. Anggaran pada Output

052 Dukungan Pengembangan Literasi Desa ini sebesar

Rp114.380.000,00 dan terealisasi sebesar Rp114.369.400,00

atau sama dengan 99,9% terealisasi.



G. PINJAMAN LUAR NEGERI, HIBAH LUAR NEGERI, DAN

HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI

Pada tahun 2020 total Bantuan Luar Negeri di Ditjen PPMD

sebesar Rp72.115.606.000,00 yang terdiri dari Pinjaman Luar

Negeri sebesar Rp66.420.944.000,00 dan Hibah Luar Negeri

sebesar Rp5.694.662.000,00.

Rincian Pinjaman Luar Negeri, Hibah Luar Negeri dan Hibah

Langsung Luar Negeri

No Uraian Pagu (Rp) Realisasi (Rp)

1 Pinjaman Luar Negeri

- Program Pamsimas 8.000.000.000 1.559.802.740

- Program Penguatan Pemerintahan

dan Pembangunan Desa (P3PD)

Subkomponen 2B

20.000.000.000 6.650.130.992

- Program Penguatan Pemerintahan

dan Pembangunan Desa (P3PD)

Subkomponen 2A

30.000.000.000 3.877.740.500

- Program Transformasi Ekonomi

Kampung Terpadu (TEKAD)8.420.944.000 3.971.479.055

66.420.944.000 16.059.153.287

2 Hibah Luar Negeri

- Program Transformasi Ekonomi

Kampung Terpadu (TEKAD)1.687.950.000 202.581.000

- Hibah Langsung UNICEF 4.006.712.000 4.006.709.809

5.694.662.000 4.209.290.809

TOTAL

TOTAL

1. Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp 66.420.944.000,00

Rincian kegiatan meliputi:

- Program Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

Berbasis Masyarakat

Ruang lingkup Program Pamsimas mencakup lima

komponen program:

a. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan

kelembagaan daerah dan desa;

b. Peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi;

c. Penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum;

d. Hibah Insentif; dan

e. Dukungan teknis dan manajemen pelaksanaan

program.

Tujuan dari Program Pamsimas bertujuan untuk



meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air

minum dan sanitasi yang berkelanjutan di wilayah

perdesaan dan periurban.

Sasaran Program Pamsimas adalah kabupaten yang

memiliki cakupan pelayanan air minum aman perdesaan

yang belum mencapai 100%. Penetapan kabupaten

sasaran dilakukan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan

minat Pemerintah Kabupaten, sedangkan pemilihan desa

sasaran dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten yang

bersangkutan. Target desa sasaran Program Pamsimas

adalah kurang lebih 27.000 desa (2008-2020). Mulai

tahun 2016, Pamsimas akan melaksanakan

pendampingan di 15.000 desa baru (yang belum pernah

mendapatkan program Pamsimas sebelumnya), serta

pendampingan keberlanjutan pada kurang lebih 27.000

desa peserta Pamsimas.

Bentuk kegiatan Program Pamsimas yang dilaksanakan

oleh Ditjen PPMD yaitu:

a. Membina BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan KKM

(Kelompok Keswadayaan Masyarakat) dalam

mengoordinasikan pelaksanaan Pamsimas di tingkat

desa,

b. Membina kader AMPL (Air Minum dan Penyehatan

Lingkungan) dan pendamping desa dalam perencanaan

dan pendampingan kepada BPSPAMS (Badan Pengelola

Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi) dalam

menjamin keberlanjutan pengelolaan pelayanan SPAMS

(Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi) desa yang

berkualitas.

Jumlah anggaran tahun 2020 pada Program Pamsimas

sebesar Rp8.000.000.000 yang terbagi dalam tiga jenis

kegiatan yaitu:

a. Rapat Koordinasi Regional Bidang Pemberdayaan

Masyarakat sebesar Rp2.000.000.000,00 dan belum

terelisasi karena terkendala pandemi COVID-19, serta



buka blokir anggaran baru dapat dilakukan setelah

Triwulan III Tahun 2020 dan akan dilakukan Rakornas

pada tahun 2021;

b. Penguatan Kapasitas Masyarakat Dalam Rangka

Keberlanjutan SPAMS Perdesaan sebesar

Rp4.000.000.000,00 belum terealisasi karena

terkendala pandemi COVID-19 serta buka blokir

anggaran baru dapat dilakukan setelah Triwulan III

Tahun 2020 sehingga kegiatan akan dilakukan tahun

2021;

c. Penyusunan model kolaborasi pengembangan layanan

air minum dan sanitasi berkelanjutan PAMSIMAS

sebesar Rp2.000.000.000,00 baru terealisasi sebesar

Rp1.559.802.740 pada lokasi Desa Sumber Bening,

Desa Air Putih Kali Bandung, Desa Jorong IV Parit,

Ampek Koto, Desa Mekar Jaya, Desa Sungai Sahud,

Desa Jejangkit Timur, Desa Karang Indah, Desa Pantai

Hambawang, Desa Danau Bambore, Desa Warga Mulya,

Desa Budi Mufakat, Desa Sindang Jawa.

- Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa

(P3PD) Subkomponen 2B

Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa

(P3PD) Subkomponen 2B berfokus pada upaya

peningkatan kapasitas masyarakat dan pengembangan

sistem akuntabilitas sosial dalam pembangunan Desa.

Tujuan Pelaksanaan P3PD Subkomponen 2B ini adalah:

a. Menerapkan inklusi sosial dan akuntabilitas sosial

dalam pembangunan Desa melalui digital platform

antara lain Akademi Desa 4.0, Go Desa, dan Smart

Village;

b. Menerapkan pengembangan kapasitas literasi Desa

untuk kelompok marginal dan rentan;

c. Mengembangkan Percontohan Desa Inklusif sebagai

sekolah lapang dalam pembelajaran tentang penerapan

inklusi sosial dan akuntabilitas sosial dalam

pembangunan Desa;



d. Mereplikasikan model Desa Inklusif ke Desa-Desa

lainnya pada kabupaten/kota lokasi P3PD melalui

pembelajaran e-learning (sharing knowledge); dan

e. Memperluas pembelajaran dari hasil pelaksanaan

kegiatan P3PD subkomponen 2B melalui platform digital

antara lain Akademi Desa 4.0, GoDesa dan Smart

Village.

Jumlah Anggaran tahun 2020 pada P3PD Subkomponen

2B sebesar Rp20.000.000.000,00 yang bersumber dari

World Bank, terblokir Rp12.571.086.000,00 merupakan

kegiatan sosialisasi priorotas dana desa Tahun 2021 dan

Workshop replikasi sehingga jumlah anggaran tersedia

Rp7.428.914.000,00 dan telah terealisasi sebesar

Rp6.650.130.992,00, tersisa dana Rp778.783.008,00 yang

disebabkan karena keperluan kantor hanya ditarik untuk

dua bulan (November s.d Desember); Biaya pengumuman

lelang belum ditarik karena masih dalam proses bersurat

terkait progress kegiatan peningkatan kapasitas kapasitas

masyarakat dan sistem akuntabilitas social melalui

kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di

Region Barat, Region Tengah dan Region Timur;

Pencetakan dan Distribusi Panduan-panduan pendukung

P3PD Subkomponen 2B belum ditarik karena Panduan-

panduannya belum proses pengajuan NOL ke World Bank.

- Program Penguatan Pemerintagan dan Pembangunan Desa

(P3PD) Subkomponen 2A

Jumlah anggaran pada Program Penguatan Pemerintah

dan Pembangunan Desa (P3PD) Subkomponen 24 senilai

Rp30.000.000.000,00 yang bersumber dari World Bank,

terdiri dari tujuh kegiatan yakni:

a. TOT Pelatihan Peningkatan Kapasitas TPP-P3PD Tahap

1 terealisasi senilai Rp633.586.000,00;

b. TOT Pelatihan Peningkatan Kapasitas TPP-P3PD Tahap

2 terealisasi senilai Rp1.052.039.000,00;

c. TOT Pelatihan Peningkatan Kapasitas TPP-P3PD Tahap

3 senilai Rp1.047.102.200,00;



d. Pelatihan peningkatan Kapasitas TPP-P3PD senilai

Rp15.620.446,00 belum terealisasi dikarenakan proses

lelang dan waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi;

e. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pendataan

Pembangunan Desa P3PD senilai Rp9.603.009.000,00

belum terealisasi dikarenakan proses lelang dan waktu

pelaksanaan yang tidak mencukupi;

f. Workshop Harmonisasi Regulasi Pembangunan Desa

P3PD 2 Kali terealisasi Rp312.470.000,00;

g. Monitoring dan Evaluasi terealisasi senilai

Rp832.543.300,00.

- Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu

(TEKAD)

Program TEKAD adalah memberdayakan masyarakat desa

agar dapat berkontribusi pada transformasi pedesaan dan

pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia Timur.

Tujuan dari Program TEKAD yaitu:

a. Peningkatan pendapatan rumah tangga pedesaan

b. Peningkatan produktivitas berkelanjutan dan

terintegrasi

Target lokasi TEKAD yaitu Provinsi Maluku Utara, Provinsi

Papua Barat, Provinsi Papua, Provinsi Maluku, dan

Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Jumlah anggaran tahun 2020 pada program TEKAD yang

bersumber dari Pinjaman Luar Negeri senilai

Rp8.420.944.000,00 yang terdiri dari:

c. Satuan Kerja Ditjen PPMD (350456) sebesar

Rp5.681.718.000,00;

d. Satuan Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Provinsi Maluku (350320) senilai

Rp306.557.000,00;

e. Satuan Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Provinsi Maluku Utara (350403) senilai

Rp312.486.000,00;

f. Satuan Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Kampung dan Orang Asli Papua Provinsi Papua



(350378) senilai Rp1.123.829.000,00;

g. Satuan Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Kampung Provinsi Papua Barat (3504340 senilai

Rp693.338.000,00;

h. Satuan Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur (350359) senilai

Rp303.016.000,00;

Sudah terealisasisebesar Rp3.971.479.055 (47,16%), dan

belum terealisasi senilai Rp4.449.464.945 (52,84%)

dikarenakan adanya paket pengadaan yang lelangnya

belum selesai sampai akhir tahun 2020, kemudian DIPA

Dekonsentrasi baru keluar di bulan November karena

terlalu dekat akhir tahun untuk pengadaan dan

pencairannya, sehingga dana dekonsentrasi juga tidak

dapat terserap.

2. Hibah Luar Negeri

- Hibah Luar Negeri Program TEKAD

Jumlah anggaran tahun 2020 pada program TEKAD yang

bersumber dari Hibah Luar Negeri senilai

Rp1.687.950.000 terdapat dua kegiatan yaitu Penyusunan

Modul Pelatihan untuk Fasilitator yag sudah terealisasi

senilai Rp 202.581.000 serta Sosialisasi dan Antisipasi

Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD)

Dampak Covid 19 belum terealisai senilai

Rp1.381.066.000 dikarenakan Terdapat kegiatan yang

belum mendapat No Objection dari IFAD, sehingga belum

dapat terlaksana. Tetapi akan dilaksanakan di 2021.

Adanya blokir anggaran sebelumnya karena masih

menunggu SBML (Standar Biaya Masukan Lainnya) dan

Kepmendesa untuk penetapan honorarium pendamping

TEKAD. Setelah hal itu selesai, baru diajukan pembukaan

blokir ke Biroren, APIP, kemudian DJA dan harus

menunggu proses P3MD agar secara bersama bisa

dimajukan usulan buka blokir ke DJA.

- Hibah Langsung UNICEF

Hibah Luar Negeri/Hibah Dalam Negeri dalam bentuk



uang yang dilaksanakan secara langsung oleh

Kementerian Negara/Lembaga yang telah dihitung dan

dialokasikan sesuai dengan standar biaya dan

peruntukannya yang diberikan dari United Nations

Childrens’s Fund (UNICEF). Tujuan dari Hibah Langsung

Luar Negeri yaitu:

a. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa

dengan mendorong perencanaan berbasis data sehingga

lebih efektif dan efisien;

b. Mendorong kewenangan desa dalam pengelolaan data

dan informasi;

c. Meningkatkan pelayanan sosial dasar seperti

pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan di

tingkat desa;

d. Meningkatkan peran desa dalam menangani

permasalahan bidang pendidikan khususnya

penanganan anak tidak sekolah.

Pada tahun anggaran 2020, UNICEF memberikan hibah

dalam bentuk uang sebesar Rp4.631.930.387 dengan




Rincian Anggaran Semula Hibah Langsung UNICEF

NO KEGIATAN ANGGARAN REALISASI

1 Kegiatan 1: Pengelolaan Kegiatan Unicef (Jan - Maret 2020) 48.000.000 48.000.000

2Kegiatan 2: Pengelolaan Website dan Database Integrasi

SIPBM dalam SID (Jan - Mar 2020)52.500.000 52.500.000

3Kegiatan 3: FGD dan Rapat Koordinasi Integrasi SIPBM ke

dalam SID7.600.000 4.198.000

4

Kegiatan 4: Workshop Peningkatan Kapasitas Tim Help Desk

SIPBM Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dan

Kabupaten Pilot (Bogor)

96.768.000 91.582.200

5

Kegiatan 5: Workshop Sosialisasi dalam rangka Perluasan

Program Integrasi SIPBM dalam Sistem Perencanaan

Pembangunan Desa di Sumatera Barat (Bukit Tinggi)

75.584.000 65.936.000

6Kegiatan 1 : Peningkatan Kapasitas Tim Helpdesk Kabupaten

Pilot13.800.000 12.600.000

7Kegiatan 2 : Penyempurnaan SOP Pengelolaan Data dan

Informasi Pembangunan Desa14.300.000 12.500.000

8Kegiatan 3 : Pengelolaan Website dan Database Integrasi

SIPBM ke dalam SID (MEI - JULI 2020)52.500.000 52.500.000

9 Kegiatan 4 : Pengelolaan Kegiatan Unicef (MEI - JULI 2020) 48.000.000 48.000.000

10

Kegiatan 1: Penyederhanaan Instrumen Pendataan

Pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis

Masyarakat Dalam Rangka Monitoring dan Penanganan ATS

(Anak Tidak Sekolah) serta Anak Beresiko Putus Sekolah

Sebagai Dampak Pandemik Covid-19

81.820.000 80.002.000

11Kegiatan 2: Penyusunan Panduan Pendataan dan Modul

SIPBM – Covid 1944.825.000 43.935.000

12Kegiatan 3: Rapat Persiapan dan Konsolidasi Tim Pelatih

SIPBM Nasional17.030.000 14.944.000

13

Kegiatan 4: Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas

Pemanfaatan SIPBM Dalam Rangka Monitoring dan

Penanganan ATS/ABPS Sebagai Dampak Pandemik Covid-19

1.054.261.987 991.276.633

14 Kegiatan 5: Pengumpulan Data 1.013.121.500 826.513.700

15Kegiatan 6 : Monitoring dan Bantuan Teknis selama proses

pendataan190.248.400 169.824.476

16Kegiatan 7: Pengelolaan Website dan Database Integrasi

SIPBM ke dalam SID (AUG -NOV 2020)52.500.000 70.000.000

17 Kegiatan 8: Pengelolaan Kegiatan Unicef (AUG - NOV 2020) 49.500.000 66.000.000

18Kegiatan 1 Pengumpulan Data (Khusus Papua dan Papua

Barat)137.985.000 43.765.600

19Kegiatan: 2. Pengembangan Panduan Penyusunan Rencana

Aksi Penanganan ATS/ABPS dan Modul Pelatihan136.350.000 135.350.000

20

Kegiatan: 3. Advokasi dan Bimbingan Teknis terhadap

Desa/Kabupaten untuk Menindaklanjuti Hasil Monitoring

ATS/ABPS Melalui Pengembangan Rencana Aksi Desa dan

Kabupaten

41.625.000 53.544.000

21 Kegiatan 4 : Diseminasi Nasional Hasil Pendataan 41.697.500 41.697.500

22Kegiatan 5: Peningkatan Kapasitas Penyusunan Rencana Aksi

di Tingkat Desa dalam rangka Penanganan ATS/ABPS 41.505.000 41.505.000

23

Kegiatan 6: Workshop Pemanfaatan Data SIPBM Monitoring

ATS-ABPS Dampak Covid 19 dalam Penyusunan Perencanaan

dan Penganggaran desa

373.512.000 361.593.000

24Kegiatan 7: Pengelolaan Website, Aplikasi dan Database

Integrasi SIPBM ke dalam SID (DES 2020)48.300.000 48.300.000

25 Kegiatan 8: Pengelolaan Kegiatan Unicef (DES 2020) 16.500.000 16.500.000

26

27kegiatan 2. Sosialisasi Kegiatan M & E BLT DD dan PKTD

untuk stakeholder provinsi7.445.000 7.445.000

28Kegiatan 3. Pengembangan sistem M & E Program

perlindungan sosial dg skema dana desa (BLTDD dan PJTD)83.787.000 83.787.000

29 Kegiatan 4. Pengelolaan Kegiatan okt –des 22.500.000 22.500.000

Total Kegiatan Cluster Education 3.875.985.387 3.518.719.109

NO KEGIATAN REALISASI

30Reviu Modul Pelatihan Pembangunan Desa Ramah Anak

(PDRA) untuk Remaja40.084.000 46.600.500

31Sosialisasi dan Pelatihan Pembangunan Desa Ramah Anak /

PDRA untuk Remaja Tahap I248.118.000 217.077.600

32Sosialisasi dan Pelatihan Pembangunan Desa Ramah Anak /

PDRA untuk Remaja Tahap II 248.118.000 224.312.600

33 Review RKTL Hasil Pelatihan PDRA untuk Remaja 219.625.000Tidak dapat dilaksanakan karena pandemic COVID-19

Total Kegiatan Cluster Sosial Policy 755.945.000 487.990.700

Total Realisasi Hibah Langsung Luar Negeri 4.631.930.387 4.006.709.809

Cluster Education

kegiatan 1. Sosialisasi Kegiatan M&E BLTDD dan PKTD terhdp

stakeholder kemendes dan fgd ttg instrumen monitoring12.420.000 12.420.000

Cluster Sosial Policy

Berikut rincian anggaran hibah langsung senilai

Rp4.006.709.809,00 yang terdiri dari Subdit APD sebesar

Rp3.518.720.000,00 dan Subdit PPP Sebesar

Rp487.992.000,00.



Rincian Anggaran Menjadi Hibah Langsung UNICEF

NO KEGIATAN ANGGARAN REALISASI

1Kegiatan 1: Pengelolaan Kegiatan Unicef

(Jan - Maret 2020)48.000.000 48.000.000

2

Kegiatan 2: Pengelolaan Website dan

Database Integrasi SIPBM dalam SID (Jan -

Mar 2020)

52.500.000 52.500.000

3Kegiatan 3: FGD dan Rapat Koordinasi

Integrasi SIPBM ke dalam SID4.198.000 4.198.000

4

Kegiatan 4: Workshop Peningkatan

Kapasitas Tim Help Desk SIPBM

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

dan Kabupaten Pilot (Bogor)

91.582.200 91.582.200

5

Kegiatan 5: Workshop Sosialisasi dalam

rangka Perluasan Program Integrasi SIPBM

dalam Sistem Perencanaan Pembangunan

Desa di Sumatera Barat (Bukit Tinggi)

65.936.000 65.936.000

6Kegiatan 1 : Peningkatan Kapasitas Tim

Helpdesk Kabupaten Pilot12.600.000 12.600.000

7

Kegiatan 2 : Penyempurnaan SOP

Pengelolaan Data dan Informasi

Pembangunan Desa

12.500.000 12.500.000

8

Kegiatan 3 : Pengelolaan Website dan

Database Integrasi SIPBM ke dalam SID

(MEI - JULI 2020)

52.500.000 52.500.000

9Kegiatan 4 : Pengelolaan Kegiatan Unicef

(MEI - JULI 2020)48.000.000 48.000.000

10

Kegiatan 1: Penyederhanaan Instrumen

Pendataan Pemanfaatan Sistem Informasi

Pembangunan Berbasis Masyarakat Dalam

Rangka Monitoring dan Penanganan ATS

(Anak Tidak Sekolah) serta Anak Beresiko

Putus Sekolah Sebagai Dampak Pandemik

Covid-19

80.002.000 80.002.000

11Kegiatan 2: Penyusunan Panduan

Pendataan dan Modul SIPBM – Covid 1943.935.000 43.935.000

12Kegiatan 3: Rapat Persiapan dan

Konsolidasi Tim Pelatih SIPBM Nasional14.944.000 14.944.000

13

Kegiatan 4: Sosialisasi dan Peningkatan

Kapasitas Pemanfaatan SIPBM Dalam

Rangka Monitoring dan Penanganan

ATS/ABPS Sebagai Dampak Pandemik

Covid-19

991.277.000 991.276.633

14 Kegiatan 5: Pengumpulan Data 826.513.700 826.513.700

15Kegiatan 6 : Monitoring dan Bantuan Teknis

selama proses pendataan169.825.000 169.824.476

16

Kegiatan 7: Pengelolaan Website dan

Database Integrasi SIPBM ke dalam SID

(AUG -NOV 2020)

70.000.000 70.000.000


(AUG - NOV 2020)66.000.000 66.000.000

18Kegiatan 1 Pengumpulan Data (Khusus

Papua dan Papua Barat)43.765.600 43.765.600

19

Kegiatan: 2. Pengembangan Panduan

Penyusunan Rencana Aksi Penanganan

ATS/ABPS dan Modul Pelatihan

135.350.000 135.350.000

20

Kegiatan: 3. Advokasi dan Bimbingan Teknis

terhadap Desa/Kabupaten untuk

Menindaklanjuti Hasil Monitoring ATS/ABPS

Melalui Pengembangan Rencana Aksi Desa

dan Kabupaten

53.544.000 53.544.000

21Kegiatan 4 : Diseminasi Nasional Hasil

Pendataan 41.697.500 41.697.500

22

Kegiatan 5: Peningkatan Kapasitas

Penyusunan Rencana Aksi di Tingkat Desa

dalam rangka Penanganan ATS/ABPS

41.505.000 41.505.000

23

Kegiatan 6: Workshop Pemanfaatan Data

SIPBM Monitoring ATS-ABPS Dampak Covid

19 dalam Penyusunan Perencanaan dan

Penganggaran desa

361.593.000 361.593.000

24

Kegiatan 7: Pengelolaan Website, Aplikasi

dan Database Integrasi SIPBM ke dalam SID

(DES 2020)

48.300.000 48.300.000


(DES 2020)16.500.000 16.500.000

26

kegiatan 1. Sosialisasi Kegiatan M&E BLTDD

dan PKTD terhdp stakeholder kemendes dan

fgd ttg instrumen monitoring

12.420.000 12.420.000

27kegiatan 2. Sosialisasi Kegiatan M & E BLT

DD dan PKTD untuk stakeholder provinsi7.445.000 7.445.000

28

Kegiatan 3. Pengembangan sistem M & E

Program perlindungan sosial dg skema dana

desa (BLTDD dan PJTD)

83.787.000 83.787.000

29 Kegiatan 4. Pengelolaan Kegiatan okt –des 22.500.000 22.500.000

Total Kegiatan Cluster Education 3.518.720.000 3.518.719.109

NO KEGIATAN REALISASI

30- Reviu Modul Pelatihan Pembangunan Desa

Ramah Anak (PDRA) untuk Remaja46.601.000 46.601.000

31

- Sosialisasi dan Pelatihan Pembangunan

Desa Ramah Anak / PDRA untuk Remaja

Tahap I

217.078.000 217.078.000

32

- Sosialisasi dan Pelatihan Pembangunan

Desa Ramah Anak / PDRA untuk Remaja

Tahap II

224.313.000 224.313.000

Total Kegiatan Cluster Sosial Policy 487.992.000 487.992.000

Cluster Education

Cluster Sosial Policy

Total Realisasi Hibah Langsung Luar Negeri 4.006.712.000 4.006.711.109




1. Aset Tetap Lainnya pada Neraca sebesar Rp466.516.450,00

belum dapat dikeluarkan karena Gedung dan Bangunan yang

dipergunakan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan

Kawasan Perdesaan yaitu Gedung B lantai 3 dan lantai 4 di

lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi masih dalam proses

pemindahtanganan dari Kementerian Dalam Negeri ke


Transmigrasi.

2. Aset Lain-lain pada Neraca merupakan Bantuan Persediaan

yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda pada Tahun

Anggaran 2015 yang masih dalam proses penghapusan BMN.

Rincian Progres Usulan Aset Lain-Lain sampai dengan 31 Desember 2020

BantuanUsulan Ke

SekjenDisetujui Sekjen Belum Diusulkan Jumlah

Alat angkutan

apung bermotor6.114.868.083 - - 6.114.868.083

Alat Bengkel

Tak Bermesin2.590.343.210 2.590.343.210

Alat pengolahan 1.945.885.120 554.823.020 2.942.273.526 5.442.981.666

Alat kesehatan

umum- - 4.178.000 4.178.000

Alat Pengolahan

Pupuk Organik5.268.561.200 - - 5.268.561.200

Komputer

Jaringan

Lainnya

4.819.408.000 - 2.415.204.000 7.234.612.000

Alat Peraga

Pelatihan

lainnya

3.915.721.544 1.682.796.011 - 5.598.517.555

Jalan 2.974.500.000 - - 2.974.500.000

Jumlah 27.629.287.157 2.237.619.031 5.361.655.526 35.228.561.714

3. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020

tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta

Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Percepatan

Penanganan Covid-19, Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor

SE-6/MK.02/2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi

Anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka Percepatan



Penanganan Covid-19, dan Surat Edaran Menteri Desa, PDT,

dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan

Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian

Desa, PDT, dan Transmigrasi dalam rangka Percepatan

Penanganan Covid-19, serta mengacu kepada Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2019 tentang Tata

Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020, Satuan Kerja

Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan telah

melakukan 3 (tiga) kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) dari Anggaran awal sebesar

Rp121.518.278.000,00 menjadi sebesar Rp46.868.603.000,00,

terakhir DIPA Revisi 3 dengan Nomor : SP DIPA-

067.04.1.350453/2020 tgl 24 November 2020, dengan rincian

jenis belanja sebagai berikut:

Belanja

Belanja Pegawai 21.420.661.000 19.943.297.000

Belanja Barang 100.097.617.000 26.719.506.000

Belanja Modal - 205.800.000

Jumlah 121.518.278.000 46.868.603.000

Uraian

2020

Anggaran Awal Anggaran Setelah

Revisi

Revisi tersebut antara lain berupa :

• Pengurangan Pagu Belanja Pegawai sebesar

Rp1.477.364.000,00 pada anggaran Belanja Uang lembur

dan Belanja Tunjangan Kinerja Pegawai.

• Pengurangan Pagu Belanja Barang sebesar

Rp73.378.111.000,00 terdiri atas pengurangan Belanja

Barang Operasional, Belanja Barang Non Operasional,

Belanja Barang Persediaan, Belanja Jasa, Belanja

Perjalanan Dalam Negeri dan Belanja Barang Diserahkan

Kepada Masyarakat. Dari PAGU sebesar

Rp26.719.506.000,00 diantaranya dianggarkan untuk

Penanganan Pandemi Covid-19 adalah sebesar

Rp1.508.934.000,00 yang terdiri dari Belanja Operasional-

Penanganan Pandemi Covid-19 sebesar Rp884.830.000,00,

Belanja Jasa – Penanganan Pandemi Covid-19 sebesar



Rp603.404.000,00 dan Belanja Perjalanan Dinas -

Penanganan Pandemi Covid-19 sebesar Rp20.700.000,00.

• Penambahan Pagu Belanja Modal sebesar

Rp205.800.000,00 diantaranya dialokasikan untuk

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar

Rp205.800.000,00 dan Penambahan Belanja Modal

Peralatan dan Mesin – Penanganan Pandemi Covid-19

sebesar Rp5.300.000,00.

4. Rekap Realisasi Penggunaan Akun Covid-19 pada Direktorat

Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan sampai dengan 31

Desember 2020 sebagai berikut:

Rincian Belanja Akun 521131- SETDITJEN PKP (5487)

sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 NO SPM TGL SP2D RINCIAN PEMBELIAN TOTAL

10226 15/07/2020 Pembayaran Zoom Video Communication 3.294.258

Refill Handsanitizer 1 Liter 14.709.798

Pembelian Vitamin C 56.287.636

Pembelian Vitamin E 53.581.464

10215 02/07/2020Biaya Disinfektan (COVID-19) di Gedung B

Lantai 3 dan 44.480.000

10223 15/07/2020 Pembelian Masker (isi 50 pcs/box) 78.400.000

Penyemprotan Desinfektan (Covid-19) di

Gedung B Lantai 3 dan 44.480.000

Pembelian Sarung Tangan Latex 2.000.000

Pengadaan Lisensi Aplikasi Video

Conference5.047.733


Gedung B Lantai 3 dan 4 (3 kali)13.440.000

10276 22/10/2020Penyemprotan Desinfektan (Covid-19) di


10308 30/11/2020 Pembelian Vitamin 38.878.400

10300 17/11/2020Pembelian Masker Sensi Earloop &

Headloop44.470.000



10306 25/11/2020Pengadaan Lisensi Aplikasi Video

Conference2.080.090



Pengadaan Lisensi Aplikasi Video

Conference1.015.158



393.844.537

400.170.000

6.325.463

10202 05/06/2020

10254 28/08/2020

SISA ANGGARAN

TOTAL REALISASI AKUN 521131

PAGU

10266 16/10/2020

10330 23/12/2020



Rincian Belanja Akun 522192- SETDITJEN PKP (5487) sampai dengan tanggal 31 Desember 2020

NO SPM TGL SP2D RINCIAN PEMBELIAN TOTAL

10215 02/07/2020 Pembayaran Test Covid-19 24.786.000

10254 28/08/2020Pembayaran Test Covid-19 (Rapid Test

dan Swab)43.437.000


dan Swab)17.395.750

10266 16/10/2020 Pembayaran Test Covid-19 (Rapid Test) 484.000

10308 30/11/2020 Pembayaran Test Covid-19 (Swab Test) 2.000.000


10292 10/11/2020 Pembayaran Test Covid-19 (PCR Test) 26.071.000


10282 05/11/2020 Pembayaran Test Covid-19 (Rapid Test) 1.110.000


dan Swab Test)79.542.000


dan Swab Antigen)8.569.000

10334 29/12/2020Pembayaran Test Covid-19 (PCR Test



dan PCR Test)22.149.000




dan Swab Test)67.761.000

360.137.750

360.200.000

62.250 SISA ANGGARAN


PAGU

Rincian Belanja Akun 524115- SETDITJEN PKP (5487)

sampai dengan tanggal 31 Desember 2020


10226 15/07/2020Pembayaran Uang Transport Work From

Office (WFO)19.700.000

19.700.000

20.700.000

1.000.000 SISA ANGGARAN


PAGU

Rincian Belanja Akun 532119- SETDITJEN PKP (5487) sampai dengan tanggal 31 Desember 2020


10216 02/07/2020Pengadaan Thermo Checker DT-PEN-

White Grey2.000.000

10301 17/11/2020 Wastafel Portabel 2.600.000

4.600.000

5.300.000



PAGU



Rincian Belanja Akun 521131- DIT PPKP (5488) sampai dengan tanggal 31 Desember 2020


Pembelian Vitamin C (Vit Blackmores Bio

Ace)24.990.000

Pembelian Vitamin E (Nutrilite Double X) 29.204.000

Pembelian Masker 2 box 39.200.000

Refill Handsanitizer (Antiseptic Alcogel) 8.036.000

101.430.000

101.675.000



PAGU

20027 17/06/2020

Rincian Belanja Akun 522192- DIT PPKP (5488)





10.140.000

10.500.000



PAGU

Rincian Belanja Akun 521131- DIT PEKP (5489) sampai dengan tanggal 31 Desember 2020


30023 18/05/2020 Pembelian Masker 34.320.000

Vitamin C 22.230.000

Vitamin E 22.230.000

Pembelian Handsanitizer 1 Liter 5.655.000

30028 04/08/2020Upgrade License Aplikasi Zoom Video

Conference650.000

85.085.000

85.090.000

5.000

30024 05/06/2020

SISA ANGGARAN


PAGU

Rincian Belanja Akun 522192- DIT PEKP (5489) sampai dengan tanggal 31 Desember 2020


30028 04/08/2020Pembayaran Honor Narasumber dan

Moderator Webinar 11.100.000

11.100.000

11.100.000

- SISA ANGGARAN


PAGU



Rincian Belanja Akun 522192- DIT PSPKP (5490)




Pembayaran Honor Narasumber dan

Moderator Webinar35.900.000

Pembayaran Test Covid-19 (Rapid Test) 9.192.000



40038 30/11/2020Pembayaran Honor Narasumber dan

Moderator Webinar13.200.000



40043 23/12/2020Pembayaran Test Covid-19 (Rapid Test,

PCR Test dan Swab Antigen)27.446.752

40044 29/12/2020Pembayaran Test Covid-19 (PCR Test


123.340.752

124.104.000



PAGU

40035 13/11/2020

Rincian Belanja Akun 521131- DIT PSPKP (5490)



Refiel Hand Sanitizer 1 Liter 7.425.000

Masker 40.500.000

Nutrimax C+ Plus Phyto Green 30 Tablet 24.300.000

Nutrahealth Vitamin E 30 Tablet 25.650.000

Pembelian Masker 3 Ply Ear Loop, Surgical Mask 10.800.000

Refiel Hand Sanitizer 2.340.000

40036 20/11/2020 Upgrade License Aplikasi Zoom Video Conference 1.215.100

112.230.100

112.480.000



PAGU

40027 29/04/2020

40028 29/04/2020

13/11/202040035

Rincian Belanja Akun 521131- DIT PSDAKP (5491)



Pembelian Multi Vitamin Imboost Force 4.500.000

Pengadaan Handsanitizer Rewash 1 Liter 6.314.000

Nutrimax C+ Plus & C Chlorophyl 28.077.545

Vitamin E Nutrimax 400 IU 14.038.773

50033 17/06/2020 Pembelian Masker 36.229.091

50036 19/08/2020 Pengadaan Lisensi Aplikasi Video Conference 1.067.860


50043 08/12/2020 Pembelian Masker OneMed 3 Ply 9.758.000

101.035.552

102.045.000



PAGU

50032 05/06/2020



Rincian Belanja Akun 522192- DIT PSDAKP (5491)





Pembayaran Test Covid-19 (Rapid Test) 740.000

Pembayaran Honor Narasumber Webinar 4.200.000



Pembayaran Honor Narasumber dan Moderator Webinar 7.400.000

Pembayaran Test Covid-19 (Rapid Test dan PCR Test) 3.996.000

50043 08/12/2020 Pembayaran Test Covid-19 (Rapid Test dan PCR Test) 6.794.000

32.862.000

33.200.000



PAGU

08/10/202050038

13/11/202050040

Rincian Belanja Akun 521131- DIT KSPK (5492)



Refiel Hand Sanitizer 1 Liter 5.445.000

Masker 29.700.000

Nutrimax C+ Plus Phyto Green 30 Tablet 17.820.000

Nutrahealth Vitamin E 30 Tablet 18.810.000


60094 20/11/2020 Masker 7.680.000

Pengadaan Lisensi Aplikasi Video Conference 246.470

Pembelian Vitamin Penambah Daya Tahan Tubuh (20 Strip

Imboost)950.000

82.607.028

83.370.000



PAGU

60032 18/05/2020

60033 18/05/2020

60095 25/11/2020

Rincian Belanja Akun 522192- DIT KSPK (5492)





Pembayaran Test Covid-19 (Rapid Test) 2.550.000

60082 16/10/2020 Pembayaran Honor Narasumber Webinar 8.700.000


60094 20/11/2020 Pembayaran Test Covid-19 (PCR Test) 11.139.000


Pembayaran Test Covid-19 (PCR Test) 12.586.000


61.256.000

64.300.000



PAGU

08/10/202060081

17/12/202060116



Realisasi Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19

untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

Akun Kode Akun Pagu Realisasi Sisa

Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi

COVID-19521131 884.830.000 876.232.217 8.597.783

Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 522192 603.404.000 598.836.502 4.567.498

Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi

COVID-19524115 20.700.000 19.700.000 1.000.000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan

Pandemi COVID-19532119 5.300.000 4.600.000 700.000

Jumlah 1.514.234.000 1.499.368.719 14.865.281

5. Progress hibah akun 526 (Persediaan) yang diserahkan

kepada masyarakat Tahun Anggaran 2016 sampai dengan

Tahun 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 di

Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan:

Usulan Ke Sekjen Disetujui Sekjen SK Penghapusan

PEKP 45,912,926,279 10,473,263,216 1,431,394,356 34,008,268,707 -

PSPKP 296,285,854,191 100,309,186,281 34,656,946,640 161,319,721,270 -

PSDAKP 157,260,267,673 8,925,436,571 17,218,366,812 131,116,464,290 -

Jumlah 499,459,048,143 119,707,886,068 53,306,707,808 326,444,454,267 -

Bantuan

TA 2016Nilai Bantuan

Belum

Diusulkan

Periode s.d 31 Desember 2020


PEKP 20,673,287,000 4,224,246,020 - 16,449,040,980 -

PSPKP 64,055,705,240 12,432,082,300 2,804,877,940 48,818,745,000 -

PSDAKP 61,086,177,288 37,496,684,063 2,150,018,000 21,439,475,225 -

Jumlah 145,815,169,528 54,153,012,383 4,954,895,940 86,707,261,205 -

Bantuan


Belum

Diusulkan





PEKP 16,233,590,400 1,800,873,500 - 12,992,416,900 1,440,300,000

PSPKP 68,626,870,696 43,019,794,375 - 25,607,076,321 -

PSDAKP 63,355,099,130 33,129,809,130 12,479,572,475 17,745,717,525 -

Jumlah 148,215,560,226 77,950,477,005 12,479,572,475 56,345,210,746 1,440,300,000

Bantuan


Belum

Diusulkan



PEKP 24.956.143.608 24.019.688.097 - 936.455.511 -

PSPKP 97.414.798.714 95.699.052.575 1.715.746.139 - -

PSDAKP 33.141.594.875 28.237.799.875 4.903.795.000 - -

Jumlah 155.512.537.197 147.956.540.547 6.619.541.139 936.455.511 -

Bantuan

TA 2019Nilai Bantuan Belum Diusulkan


6. Pengembalian Uang Persediaan (UP) Nihil Tahun Anggaran

2020 disetor pada tanggal 29 Desember 2020 sebesar

Rp36.357.738,00 dengan Nomor NTPN : B85C00N9UVTELC9A

dan pada tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp289.750,00

dengan Nomor NTPN : 9722B6U8DPU5H8LL. Jadi Total

Pengembalian UP NIhil sebesar Rp36.647.488,00.

7. Pengembalian Tambahan Uang Persediaan (TUP) Nihil Tahun

Anggaran 2020 disetor pada tanggal 29 Desember 2020

sebesar Rp31.153.828,00 dengan Nomor NTPN :

474C00N9UVTDKQO8.

Direktorat Jenderal PDTu

Pada aset lain-lain terdapat pembayaran uang muka (UM)

pekerjaan PLTS Kabupaten Sanggau atas nama PT. Multi

Servindo Prima dengan nilai terbayar Rp1.042.673.600,00



(SP2D nomor 151751302019408) dan Kepulauan Aru atas

nama PT. Multi Servindo Prima dengan nilai terbayar

Rp667.877.400,00 (SP2D nomor 151751301041391).

Terhadap hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan dilakukan

audit ulang oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan LHA

No.RHS.16/IJ/I/2017 tanggal 30 Januari 2017 untuk

dilakukan penagihan kepada penyedia dengan ditambahkan

nilai denda keterlambatan pekerjaan maksimal 5% dari nilai

kontrak sehingga total yang ditagihkan kepada PT. Multi

Servindo Prima sebesar Rp1.880.376.273,00. telah dilakukan

Penyampaian Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian

Desa PDT dan Transmigrasi kepada Direktur PT. Multi Servindo

Prima Nomor: 036.7/DPDTT/DPDTU/05/2017 tanggal 3 Mei

2017 (surat terlampir).

Berdasarkan hasil pertemuan dengan pihak PT. Multi Servindo

Prima, maka disepakati bahwa PT. Multi Servindo Prima

bersedia melakukan pengembalian Uang Muka dengan

membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan

Kerugian Negara (SPKMKN), dengan jangka waktu selama 24

(dua puluh empat) bulan dan diketahui oleh beberapa pihak

(Surat Terlampir). Dan sebagai jaminan akan diselesaikannya

pengembalian tersebut, pihak PT. Multi Servindo Prima

menyampaikan Jaminan berupa Sertifikat Tanah beserta

rumah.

Sebagai upaya penagihan sudah dilakukan dengan

menyampaikan Surat Nomor 216/KU.06.04/XI/2020 tanggal

13 November 2020 Hal Surat Tagihan dan Teguran Kepada

Direktur PT. Multi Servindo Prima (Surat Terlampir). PT. Multi

Servindo Prima telah membuat jadwal pembayaran angsuran

yang disanggupi untuk membayar angsuran pengembalian

kerugian negara sampai dengan jatuh tempo sesuai SPKMKN

yaitu Bulan Februari 2021, namun sampai dengan tanggal 31

Desember 2020 PT. Multi Servindo baru membayar



pengembalian sebesar Rp50.000.000,00 pada tanggal 20 Mei

2019 dengan Nomor NTPN DCC2436IE3EEPES8 (bukti

terlampir).

TP-TGR (Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi)

Berdasarkan hasil Laporan Audit Kasus Atas Hilangnya

Kendaraan Operasional Roda 2 (dua) Inspektorat Jenderal,


Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah

Tertentu Nomor:Rhs.561/PW.03/XI/2018 Tanggal 26 November

2018. Hasil laporan adalah sebagai berikut:

1. Hilangnya sepeda motor operasional Merk Honda Vario 150

CC tahun pembuatan tahun 2015 warna putih, nomor

polisi B 3393 PBQ No. Rangka MH1KF1111FK354671 dan

Nomor Mesin: KF11E1360792 atas nama Kemendesa PDTT

– DITJEN PDTu Merupakan kesalahan Saudara La Ode

Musran (Tenaga Penunjang Sub Bagian Tata Usaha,

Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan sebagai

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri – PPNPN) dan

yang bersangkutan bersedia mengganti kerugian negara

sesuai SKTJM yang dibuat sebesar Rp17.500.000,00

(Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); yang

bersangkutan telah melakukan penyetoran ke kas negara

sebesar Rp17.500.000,00 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus

Ribu Rupiah) sehingga sudah tidak ada kerugian negara

yang harus disetorkan;

2. Hilangnya sepeda motor operasional Merk Yamaha N-Max

Non ABS tahun pembuatan 2017 Warna Putih, Nomor

Polisi B 3459 PFQ No.Rangka: MH3SG3120HK327351 dan

No.Mesin: G3E4E0461214 atas nama Kemendesa PDTT-

DITJEN PDTu alamat Jl. Abdul Muis No.7 Gambir Jakarta

Pusat merupakan kesalahan Saudara Arwin (Tenaga

Penunjang Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana

sebagai pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri-PPNPN)

dan yang bersangkutan bersedia mengganti kerugian



negara sesuai dengan SKTJM yang dibuat sebesar

Rp24.900.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus

Ribu Rupiah); yang bersangkutan telah melakukan

penyetoran ke kas negara sebesar Rp24.900.000,00 (Dua

Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) sehingga

sudah tidak ada kerugian negara yang harus disetorkan.

Tindak lanjut dari hasil Laporan Audit Kasus Atas

Hilangnya Kendaraan Operasional Roda 2 (dua)

Inspektorat Jenderal, Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Direktorat

Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu

Nomor:Rhs.561/PW.03/XI/2018 Tanggal 26 November

2018 sudah dilakukan pengusulan barang hilang kepada

pengelola barang dan sudah dibukukan di Tahun

Anggaran 2019. Selanjutnya sudah terdapat pembayaran

atas Piutang Tagihan TP/TGR sebagai berikut:

Pembayaran Piutang Tagihan TP/TGR per 30 Juni 2020

NO URAIAN NO. NTPN TGL DOK AKUN RUPIAH

1 PEMBAYARAN MOTOR B 3393 PBQ TAHAP 1 20D403K2C2SF29EP 23-05-2016 423953 2.000.000

2 PEMBAYARAN MOTOR B 3393 PBQ TAHAP 2 8D17D2DM88T4E5BP 05-08-2016 423953 1.000.000

3 PEMBAYARAN MOTOR B 3393 PBQ TAHAP 3 AEB212HH80QLTBLP 17-10-2016 423953 1.000.000

4 PEMBAYARAN MOTOR B 3393 PBQ TAHAP 4 28E0B5QUCA8O1KOP 29-05-2019 425913 1.000.000

5 PEMBAYARAN MOTOR B 3393 PBQ TAHAP 5 4351D3TDRMC5L4HP 11-06-2019 425913 2.000.000

6 PEMBAYARAN MOTOR B 3393 PBQ TAHAP 6 5108F5E77VN554T9 18-06-2019 425913 2.000.000

7 PEMBAYARAN MOTOR B 3393 PBQ TAHAP 7 E3DB67QLTANEUC31 24-07-2019 425913 3.000.000

8 PEMBAYARAN MOTOR B 3393 PBQ TAHAP 8 8BC343CIE64JHA40 31-10-2019 425913 3.000.000

9 PEMBAYARAN MOTOR B 3393 PBQ TAHAP 9 85C826U8DP2II5RL 03-03-2020 425791 2.500.000

10PEMBAYARAN TAHAP 1 YAMAHA N-MAX 155 CC NO. POLISI

B 3459 PFQ552804SGD0TNCTA9 12-06-2019 425913 1.000.000

11PEMBAYARAN TAHAP 2 YAMAHA N-MAX 155 CC NO.POLISI

B 3459 PFQ3254D5VEKOL5P7O9 04-07-2019 425913 500.000


B 3459 PFQ266BA2G4UBI1O0VT 22-10-2019 425913 1.000.000


B 3459 PFQ9978061QTM1DVMI2 19-12-2019 425913 1.500.000


NO POLISI B 3459 PFQ TAHAP 57958D2G4UKUTGO00 18-11-2020 425791 5.000.000


NO POLISI B 3459 PFQ TAHAP 60EC983CIEFK0CO1N 08-12-2020 425791 5.000.000


NO POLISI B 3459 PFQ (PELUNASAN)E84B40N9UVT2CAAU 16-12-2020 425791 10.900.000

42.400.000 JUMLAH

Nilai setoran Rp21.500.000,00 terdiri atas pengembalian

sebesar Rp15.000.000,00 di tahun 2019 pada akun



425913, serta Rp4.000.000,00 di tahun 2016 pada akun

423953 sehingga terdapat kesalahan penggunaan akun

atas penyelesaian ganti rugi TP/TGR yang seharusnya

menggunakan akun 425791 (Pendapatan Penyelesaian

Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan

Bendahara atau Pejabat Lain), dan untuk tahun 2020

pengembalian sebesar Rp23.400.000,00 sudah

menggunakan akun 425791.

PENJELASAN TERKAIT AKUN COVID-19

Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu

menggunakan akun 522192 (Belanja Jasa - Penanganan

Pandemi COVID-19) untuk pembayaran Honor Narasumber, hal

ini mengacu pada Surat Nomor: S-369/PB/2020 tanggal 27

April 2020 Hal Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) surat terlampir.

Berikut rincian penggunaan akun 522192 (Belanja Jasa -

Penanganan Pandemi COVID-19):

Daftar Belanja Jasa – Penanganan Pandemi Covid-19

AKUN BARANG ANGGARAN REALISASI

Honor

Narasumber/Pembahas/Pakar/Praktisi/Profesional

Kegiatan di dalam Negeri

14.800.000 14.800.000

Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator

Webinar/Workshop melalui media Online Setditjen-

Direktorat

172.200.000 170.000.000

Honorariun Narasumber Pelaksana Zona Integritas 7.600.000 7.600.000

Swab Test dan Penyemprotan Cairan Disinfektan 89.200.000 89.200.000

283.800.000 281.600.000 TOTAL REALISASI AKUN 522192

522192

(Belanja Jasa -

Penanganan

Pandemi COVID-19)

Direktorat Jenderal PDT

1. Aset Lain-lain

➢ Dalam Aset Lain-lain terdapat Bantuan yang diserahkan ke

Pemerintah Daerah belum dapat kami lakukan

penghapusan hal ini dikarenakan masih adanya kendala

dalamproses penghapusan dimana Bantuan yang

diserahkan kepada Pemerintah Daerah tercatat berupa 1

Paket yang terdiri dari beberapa Kabupatensedangkan



usulan yangtelah disetujui untuk dihibahkan baru

beberapa Kabupaten.

➢ Adanya aset Satker Tugas Pembantu yang tidak aktif dan

telah disetujui oleh Sekjen untuk dihibahkan sebanyak 2

Kabupaten, namun belum dibuatkan SK penghapusannya

sehingga masih tercatat pada SIMAK BMN Ditjen PDT

yaitu Kabupaten Samosir dan Kabupaten Pinrang.

➢ Telah dilakukan proses likuidasi dari aset Satker TP

inactive ke Satker Direktorat Jenderal Pembangunan

Daerah Tertinggal sebanyak 6 Satker dengan nilai sebesar

Rp10.869.378.968,00. Adapun rincian masing-masing

Satker adalah sebagai berikut:

Kode Satker Nama Satker Nominal

067.06.071247 Dinas Koperasi, Perindustrian & Perdagangan Kab. Samosir 1.696.896.082

067.06.130231 BAPPEDA Kab. Sanggau 2.146.541.700

067.06.150650 Dinas Peternakan Kab. Barito Kuala 139.713.208

067.06.190132 BAPPEDA Kab. Pinrang 2.064.500.716

067.06.210325 BAPPEDA Kab. Maluku Tenggara Barat 3.540.717.034

067.06.230439 BAPPEDA Kab. Bima 1.281.010.218

10.869.378.958 Total

2. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan

aturan teknis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.

43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran

Belanja atas Beban APBN dalam Penanganan Pandemi

COVID-19 agar tetap akuntabel.

Peraturan ini menjelaskan mekanisme pelaksanaan

anggaran belanja, alokasi dana penanganan pandemi yang

dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA)

Kementerian/Lembaga (K/L), pengelompokan dana

penanganan COVID-19 dalam akun khusus COVID-19, dan

masa berlaku PMK 43/2020.

Salah satu aturannya ialah memungkinkan Pejabat

Perbendaharaan untuk mencairkan anggaran dalam

keadaan mendesak atau tidak dapat ditunda walaupun dana

tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA (Pasal 3

ayat 2).

Namun, pencairan mendesak ini hanya terbatas untuk obat-

obatan, alat kesehatan, sarana prasarana kesehatan,

sumber daya manusia baik tenaga kesehatan maupun non



kesehatan, dan kegiatan lain berkaitan dengan penanganan

pandemi COVID-19.

Dalam penanganan Pandemik Covid-19 ini Direktorat

Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal mengalami

perubahan pagu anggaran semula Rp138.110.182.000,00

menjadi Rp44.557.252.000,00. Dan dalam tindakan

penanganan Pandemik Covid-19 terutama dilingkungan

Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal

menggunakan akun Belanja Barang Operasional -

Penanganan PandemiCOVID-19 (521131) dan Belanja Modal

Peralatan dan Mesin –PenangananPandemi COVID-19

(532119) sesuai dengan surat dari Dirjen Perbendaharaan

Kementerian Keuangan No. S-369/PB/2020 tentang

Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Adapun rincian atas

penggunaan akun belanja khusus penanganan Pandemik

Covid-19 adalah sebagai berikut:

Kode Akun Nama Akun Anggaran Realisasi Persentase (%)Sisa

Anggaran

521131

Belanja Barang Operasional -

Penanganan Pandemi COVID-19 1.072.900.000 1.067.275.600 99,48% 5.624.400

522192 Belanja Jasa - Penanganan

Pandemi COVID-19 88.000.000 86.100.000 97,84% 1.900.000

532119

Belanja Modal Peralatan dan

Mesin - Penanganan Pandemi

COVID-19

26.000.000 26.000.000 100,00% -

1.186.900.000 1.179.375.600 99,37% 7.524.400 Jumlah

1. Akun Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi

COVID-19 (521131) sebesar Rp1.067.275.600,00. Belanja

ini dipergunakan untuk belanja antara lain:

Keterangan Nominal

Hand Sanitizer 153.700.000

Masker 558.500.000

Mesin Semprot Desinfectan 30.000.000

Alat Semprot Handsprayer 2.400.000

Alat Pelindung Diri 4.000.000

Cairan Karbol 15.400.000

Sarung Tangan 142.350.000

Semprotan Tangan 2.400.000

Vitamin 148.925.600

Face Shield 9.600.000

Total 1.067.275.600

2. Akun Belanja Jasa -Penanganan Pandemi COVID-19

(522192) sebesar Rp86.100.000,00. Belanja ini digunakan



untuk kegiatan penyemprotan desinfectan

3. Akun Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Penanganan

Pandemi COVID-19 (532119) sebesar Rp26.000.000,00.

Belanja ini dipergunakan untuk pembelian Termometer

Govermen Tester 0˚ sampai dengan 100˚C


1. Terdapat kekurangan volume pekerjaan fisik atas

pemeriksaan BPK di lapangan dengan rincian satker dan

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)

sebagai berikut :

No. Uraian PekerjaanRekanan

Pelaksana

Nilai Kontrak

(Rp)

Jumlah Kurang

Volume (Rp)Item Aset MAK Nama MAK

I.

A

I.

1

Pembangunan

Permukiman

Transmigrasi UPT

Tongauna Tahap V

CV AR 479.030.595 354.443.565RTJK Type 36

sebanyak 6 Unit526113

Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk

Diserahkan kepada

Masyarakat/Pemda

66.266.411 11.051.105

Pekerjaan Tebas

Tebang Potong

dan Pilah Kumpul

Bersih seluas 10

Ha

526111Belanja Tanah Untuk Diserahkan

kepada Masyarakat/Pemda

63.702.994 24.083.870

Jalan

Lingkungan/Desa

sepanjang 0,33

Km

534111 Belanja Modal Jalan dan Jembatan

II. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe

2

Pembangunan RTJK

UPT Watutinawu

Kec. Latoma

PT WM 896.250.000 27.896.638 RTJK sebanyak

15 Unit526113


Diserahkan kepada

Masyarakat/Pemda

3

Pembangunan

Infrastruktur

Pemukiman

Transmigrasi

CV MR 266.098.358 105.763.774

Pembangunan

Jalan

Lingkungan/Desa

sepanjang 0,843


500.814.450 69.468.093

Pembangunan

Gorong-gorong

diameter 80 cm

sepanjang 4,5 m'

dan Pekerjaan

Drainase

sepanjang 855,15

m'

534121 Belanja Modal Irigasi

4

Pembukaan Lahan

Transmigrasi

Watutinawu Kec.

Latoma

CV SR 128.500.000 10.938.292 Pekerjaan Tebas Tebang Potong dan Pilah Kumpul Bersih seluas 15 Ha526111Belanja Tanah Untuk Diserahkan


III. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Muna

5

Pekerjaan

Pembangunan

Drainase Lokasi UPT

Raimuna

CV Sa 682.340.163 69.338.308

Pekerjaan

Pembangunan

Drainase

534121 Belanja Modal Irigasi

6

Pembangunan RTJK

Type 36 Paket I

Lokasi UPT Raimuna

CV Th 179.551.005 42.544.246RTJK sebanyak

10 Unit526113


Diserahkan kepada

Masyarakat/Pemda

7

Pekerjaan Pilah

Kumpul Bersih Lokasi

UPT Raimuna

CV Pr 134.366.369 27.996.279

Pekerjaan Pilah

Kumpul Bersih

seluas 30 Ha



B

I. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten W ajo

1

Pekerjaan

Pembangunan RTJK

UPT Bekkae

CV Ra 1.351.449.000 66.654.094RTJK Type 36

sebanyak 40 Unit526113


Diserahkan kepada

Masyarakat/Pemda

2

Pekerjaan

Pembangunan

Jembatan S. Nanna 3

SP.2 dan

Pembangunan

Jembatan S. Nanna 2

SP.1 UPT Bekkae

CV. AL 1.197.204.000 46.215.279Pembangunan

Jembatan534111 Belanja Modal Jalan dan Jembatan

II. Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang

3

Pekerjaan

Pembangunan

Struktur Bawah

Jembatan Permanen

CV. SJP 2.340.553.000 72.952.985

Pekerjaan

Pembangunan

Struktur Bawah

Jembatan

Permanen


4

Pekerjaan Pilah

Kumpul Bersih di

UPT Wala/Lagading

CV. AM 187.246.000 40.888.817

Pekerjaan Pilah

Kumpul Bersih

seluas 77 Ha



970.235.344 JUMLAH

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kolaka Timur (BELUM SKTJM)

Ditjen PKP2Trans

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Selatan



2. Progres Tindak Lanjut Perbaikan Pelaksanaan Revaluasi

BMN Pada Ditjen PKP2Trans terdapat 16 Satker yang sudah

dilakukan revaluasi dan sudah selesai LHIP tetapi belum

masuk dalam neraca yaitu Dinas Nakertrans Kab. Pidie,

Dinas Nakertrans Kab. Simeuleu, Dinas Nakertrans Kab.

Pidie Jaya, Dinas Nakertrans Kab. Bireun, Dinas Nakertrans

Kab. Bener Meriah, Dinas Nakertrans Prov. Kalimantan

Timur, Dinas Nakertrans Kab. Sigi, Dinas Nakertrans Kab.

Manggarai Barat, Dinas Nakertrans Kab. Halmahera Timur,

Dinas Nakertrans Prov. Riau, Dinas Nakertrans Kab.

Sarolangun, Dinas Nakertrans Kab. Luwu Utara, Dinas

Nakertrans Prov. Sulawesi Tenggara, Dinas Nakertrans Kab.

Konawe Selatan, Dinas Nakertrans Kab. Buton Utara dan

Dinas Nakertrans Prov. Bengkulu.

3. Realisasi belanja Covid-19 posisi 31 Desember 2020 sebesar

Rp3.253.859.964,00 (rincian terlampir).

Ditjen PKTrans

Hibah sesuai PMK 111/PMK.06/2016 dari Ditjen PKTrans yang

telah dilakukan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

- Usulan Hibah sebanyak 549 usulan senilai

Rp2.334.797.986.728,00

- Persetujuan Hibah yang sudah disetujui sebanyak 371

Usulan senilai Rp1.421.554.489.239,00

Usulan Hibah yang belum mendapat persetujuan sebanyak 176

senilai Rp904.386.046.489,00

Balilatfo

1. Telah dilakukannya revisi anggaran pada bulan Mei 2020

yang disebabkan oleh Pandemi COVID-19 dengan anggaran

sebagai berikut:



Revisi DIPA terkait Penanganan Pandemi COVID-19

Balai Latihan Masyarakat Ambon 7.817.000.000 6.317.000.000

Balai Latihan Masyarakat Jayapura 6.476.000.000 4.708.000.000


Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi116.113.013.000 99.956.339.000

Pusat Pendidikan dan Pelatihan ASN 16.400.000.000 5.212.000.000

Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik

Produksi Bengkulu6.543.000.000 5.228.000.000

Balai Besar Pengembangan Latihan

Masyarakat Jakarta14.500.000.000 9.422.000.000

Balai Besar Latihan Masyarakat

Yogyakarta15.481.000.000 11.772.000.000

Balai Latihan Masyarakat Makasar 12.250.000.000 8.150.000.000

Balai Latihan Masyarakat Banjarmasin 8.229.000.000 6.129.000.000

Balai Latihan Masyarakat Denpasar 15.802.000.000 6.459.000.000

Balai Latihan Masyarakat Pekanbaru 10.809.000.000 7.310.000.000

JUMLAH 230.420.013.000 170.663.339.000

UraianTAHUN 2020

PAGU AWAL PAGU REVISI

Balilatfo mengalokasikan belanja barang untuk penanganan

Pandemi COVID-19 sebesar Rp5.474.707.000,00. Anggaran

tersebut terserap sebesar Rp3.821.026.132,00 dengan


Belanja Belanja untuk Penanganan Pandemi COVID-19

Akun Uraian Akun Pagu Realisasi Penyerapan

521131Bel. Barang Operasional-

Penanganan Pandemi2.037.816.000 1.977.379.482 97,03%

521241Bel. Barang Non Operasional-

Penanganan Pandemi1.386.311.000 96.362.000 6,95%

521841Bel. Barang Persediaan-

Penanganan Pandemi61.345.000 59.345.000 96,74%

522192 Bel. Jasa-Penanganan Pandemi 1.168.591.000 871.121.000 74,54%

523114Bel. Pemeliharaan Ged dan Bang-

(penanganan Pandemi)38.394.000 38.393.360 100,00%

524115Bel. Perjalanan Dinas-

Penanganan Pandemi346.500.000 343.700.000 99,19%

532119Belanja Modal Peralatan dan

Mesin-Penanganan Pandemi435.750.000 434.725.290 99,76%

5.474.707.000 3.821.026.132 69,79%Jumlah

2. Aset Tetap dalam Renovasi (ATR) yang masih tercatat dalam

SIMAK BMN pada Balai Besar Pengembangan Latihan

Masyarakat Jakarta yang dimiliki oleh Kementerian

Ketenagakerjaan RI, sudah ditindaklanjuti oleh Sekretaris

Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi R.I. dengan mengajukan

permohonan penyerahan Aset Tetap dalam Renovasi ke pada

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan R.I.

melalui surat nomor: 686/SJ-KDPDTT/05/2017 tanggal 17

Mei 2017 dan telah diajukannya surat Penyerahan Aset

Barang Milik Negara Nomor 2214/KU.01.08/XII/2019



tanggal 12 Desember 2019 dan menunggu jawaban dari

Kementerian Ketenagakerjaan.

Rincian Aset Tetap Dalam Renovasi adalah sebagai berikut:

No Jenis pekerjaan Harga Pekerjaan Waktu Pelaksanaan

1 Pekerjaan Perencanaan rehabilitasi kantor BBPLK Jl. M.T Haryono

Rp33.836.000,00 1-25 Agustus 2011

2 Pekerjaan renovasi gedung kantor BBPLK Jl M.T. Haryono

Rp277.398.345,00 2 Nov-31 Des 2011

3 Pengawasan rehab gedung kantor BBPLK Jl M.T. Haryono

Rp18.749.700,00 2 Nov-31 Des 2011

3. Pada BP2TP Bengkulu bulan September 2020, dilakukan

revisi dalam rangka perubahan estimasi PNBP tahun 2020

yaitu estimasi awal sebesar Rp.540.000.000,00 berkurang

sebesar Rp. 240.000.000,00 menjadi Rp.300.000.000,00.

Penurunan estimasi PNBP disebabkan menurunnya harga

jual komoditi tanaman perkebunan (kepala sawit dan karet)

akibat pandemi COVID-19.

4. Terdapat tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Badan

Pemeriksa Keuangan Tahun 2019 sebagai berikut:

a. Terdapat Aset Tetap Lainnya yang tidak tercatat pada Balai

Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta berupa Kambing 10

ekor dan Sapi Potong 2 ekor. Atas temuan tersebut, Balai

Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta telah membuat Surat

Pernyataan Nomor 816/KU.06.01/IX/2020 tanggal 21

September 2020.

b. Terdapat Penyajian hasil perbaikan Penilaian Kembali BMN

Tahun 2017-2018 pada Laporan Keuangan belum memadai.

Pada tahun 2019, Balilatfo memiliki temuan berupa Aset

Tidak Ditemukan dan sudah ditindaklanjuti sebagai

berikut:

1) Pusdiklat ASN berupa 4010202002 Rumah Negara

Golongan II Tipe A Semi Permanen sebesar



Rp86.442.000,00 sudah diajukan ke KPKNL dengan

Surat Sekretaris Jenderal Nomor 22/KU.09.04/IX/2020

tanggal 11 September 2020 hal Usulan Penghapusan

BMN pada Pusdiklat ASN Balilatfo. Sehubungan dengan

balasan Surat oleh Kepala Kantor KPKNL Jakarta II

Nomor S-2086/WKN.07/KNL.02/2020 tanggal 21

Oktober 2020 hal Permintaan Kelengkapan Dokumen

Permohonan Persetujuan Penghapusan BMN pada

Pusdiklat ASN dimana KPKNL meminta rekomendasi

APIP apakah ada kerugian TGR sebagai syarat

kelengkapan penghapusan. Pusdiklat ASN telah

bersurat ke Inspektorat Jenderal Wilayah IV Nomor

211/KU.09.04/XI/2020 tanggal 12 November 2020 hal

Permintaan Kelengkapan Dokumen Permohonan

Persetujuan Penghapusan BMN pada Pusdiklat Aparatur

Sipil Negara Balilatfo meminta Inspektorat Jenderal

Wilayah IV Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

untuk memberikan rekomendasi terkait Penghapusan

Gedung dan Bangunan Tersebut. Sampai dengan 31

Desember 2020 belum ada balasan dari pihak terkait.

2) Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat Jakarta

sudah selesai dengan Surat Kementerian Keuangan

Nomor S-612/MK.6/WKN.07/KNL.02/2020 tanggal 28

Desember 2020 tentang Persetujuan Penghapusan

Barang Milik Negara Tanah dan/atau Bangunan Karena

Sebab-sebab Lain pada Balai Besar Pengembangan

Latihan Masyarakat Jakarta dan Keptusan Kepala

Balilatfo Nomor 650 Tahun 2020 tanggal 30 Desember

2020 hal Penetapan Penghapusan Barang Milik Negara

Tanah dan/atau Bangunan Karena Sebab-Sebab

Lainnya pada Balai Besar Pengembangan Latihan

Masyarakat Jakarta berupa:

a) 4010199999 Bangunan Gedung Tempat Kerja

Lainnya NUP 2 sebesar Rp39.480.650,00.

b) 4010199999 Bangunan Gedung Tempat Kerja

Lainnya NUP 3 sebesar Rp26.795.650,00.



c. Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi

Bengkulu berupa 4010129001 Bangunan Untuk Kandang

NUP 1 sebesar Rp26.795.650,00 sudah selesai

dihapuskan sesuai dengan Surat Kementerian Keuangan

Nomor S-40/MK.6/WKN.05/ KNL.01/2020 tanggal 11

Agustus 2020 dan Keputusan Kepala Balilatfo Nomor 605

Tahun 2020 tanggal 3 September 2020 hal Penetapan

Penghapusan Barang Tidak Ditemukan berupa Bangunan

Untuk Kandang BP2TP Bengkulu.

5. Terdapat Penatausahaan Aset Tak Berwujud pada Balilatfo

belum memadai sebesar Rp1.033.221.222,00

No. SATKER Kode Barang Merk Barang No Aset Tgl. Perlh Rupiah Aset Keterangan

1 BALILATFO 8010101001 13 28-05-2007 15.500.000 tidak terpakai

2 BALILATFO 8010101001 ARC GIS Server 14 10-12-2010 292.000.000 tidak terpakai

3 BALILATFO 8010101001 SOFTWARE PENDUKUNG 17 04-12-2015 375.472 tidak terpakai

4 BALILATFO 8010101001 21 12-09-2007 27.645.750 tidak terpakai

5 BALILATFO 8010101001 - 22 26-08-2011 475.500.000 tidak terpakai

6 BBPLM JAKARTA 8010101001 1 10-12-2009 78.940.000 tidak terpakai

7 BBPLM JAKARTA 8010101001 E-LIBRARY 2 22-08-2011 74.110.000 tidak terpakai

8 BBPLM JAKARTA 8010101001 WEBSITE PEL.KETRANS. 3 22-08-2011 69.150.000 tidak terpakai

1.033.221.222 TOTAL

Balilatfo telah melakukan penghapusan Aset Tak Berwujud

yang sudah tidak digunakan, yaitu:

a. Usulan Penghapusan ke KPKNL dan telah disetujui

dengan Surat Kementerian Keuangan Nomor S-

253/MKN.6/WKN.07/KNL.02/2020 tanggal 1 September

2020 hal Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara

Berupa Aset Tak Berwujud dan Keputusan Kepala

Balilatfo Nomor 425 Tahun 2020 tanggal 1 September

2020 tentang Penetapan Penghapusan Barang Milik

Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Satker Balilatfo

berupa:

- Software Komputer NUP 14 Rp292.000.000,00

- Software Komputer NUP 22 Rp475.500.000,00

b. Usulan Penghapusan ke Sekretaris Jenderal dan telah



disetujui dengan Surat Menteri Desa, PDT dan

Transmigrasi Nomor 3108/KU.09.04/XI/2020 tanggal 23

November 2020 hal Persetujuan Penghapusan Barang

Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Satuan

Kerja Balilatfo dan Keputusan Kepala Balilatfo nomor

594 Tahun 2020 hal Penetapan Penghapusan Barang

Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud (Software

Komputer) dari Aplikasi SIMAK BMN pada Satuan Kerja

Balilatfo berupa software komputer sebanyak 13 NUP

sebesar Rp46.500.000,00.

c.Usulan Penghapusan Balai Besar Pengembangan

Masyarakat Jakarta Ke Sekretaris Jenderal Nomor

B.1194/KU.09.08/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020,

Hal Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) berupa

Software Komputer Pada Satuan Kerja Balai Besar

Pengembangan Latihan Masyarakat Jakarta. Usulan

penghapusan tersebut berupa:

- Software Komputer NUP 1 sebesar Rp78.940.000,00



d.Terdapat Perjalanan Dinas pada Balai Besar Latihan

Masyarakat Yogyakarta Tidak Tertib dan Pembayaran

Tidak Berdasarkan Bukti Sebenarnya sebesar


menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp19.113.398,00

melalui SSBP yang terdiri dari 25 NTPN pada tanggal 20

April 2020

e. Terdapat kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas akibat

menginap di Hotel yang Sudah Berganti Nama sebesar



f. Terdapat kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas atas

bukti pertanggungjawaban Akomodasi berupa

Bill/Invoice Hotel yang tidak benar sebesar





g. Terdapat Perjalanan Dinas tidak dapat diyakini

kewajarannya sebesar Rp1.058.903.922,00. Sudah

ditindaklanjuti dengan menyetor ke Kas Negara sebesar

Rp30.484.000,00

6. Terdapat perubahan terkait Laporan Keuangan Audited:

- Terdapat Temuan BPK TA 2020 atas Kurang Volume Hasil

Pemeriksaan Fisik Belanja Modal Peralatan dan Mesin

pada satker Balilatfo berupa Layar Film/Video sebesar

Rp199.000.000,00 dan Note Book sebesar

Rp31.500.000,00 atas temuan BPK TA 2020. Atas

temuan tersebut, Pihak Ketiga diharuskan untuk

mengembalikan Pengembalian atas belanja Barang

sebesar Rp230.500.000,00

- Terdapat Temuan BPK pada Pusat Pendidikan dan

Pelatihan ASN berupa Software sebanyak 1 unit sebesar

Rp50.000.000,00. Software ini dibeli menggunakan akun

522191 yang merupakan Belanja Jasa Lainnya. Atas hal

tersebut, BPK telah menjadikan hal ini Temuan TA 2020

dan diharuskan untuk di input di Aplikasi SIMAK BMN

- Terdapat Tindak Lanjut Revaluasi TA 2017-2018 atas

Barang Tidak Ditemukan pada Balai Latihan Masyarakat

Makassar berupa Bangunan Terbuka Lainnya sebesar

Rp261.300.000,00 dengan melakukan Penghapusan

Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas sesuai dengan Surat

KPKNL Nomor S-310/WKN.15/KNL.02/2021 tanggal 17

Februari 2021 tentang Hasil Penelitian terhadap

Permohonan Penghapusan Barang Milik Negara pada

Balai Latihan Masyarakat Makassar


temuan LKPP pada Balai Latihan Masyarakat berupa

Bangunan Fasilitas Umum Lainnya sebesar

Rp981.000,00 dengan melakukan Koreksi Nilai Barang

Berlebih


Barang Tidak Ditemukan pada Balai Besar Latihan

Masyarakat Yogyakarta berupa:



1. Pagar Permanen NUP 4 sebesar Rp86.385.900,00

2. Pagar Semi Permanen NUP 1 sebesar Rp82.049.000,00

3. Pagar Lainnya NUP 1 sebesar Rp11.627.130,00

4. Saluran Drainage NUP 1 sebesar -Rp5.9130.000,00

Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta telah

berkoordinasi dengan KPKNL setempat untuk membuat

form pendataan dan revaluasi ulang untuk barang yang

tidak ditemukan.


Bendahara Pengeluaran satker Sekretariat Jenderal

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, berdasarkan Surat

Persetujuan Kepala KPPN Jakarta VI Nomor: S-

2348/WPB.12/KP.175/2015 memiliki satu rekening dengan

Nama Rekening: BPg175.Sekjen Kementerian Desa PDTT,

dengan Nomor Rekening: 38747563-3 yang dibuka di Bank BNI

Kantor Cabang Harmoni dengan tanggal pembukaan Rekening

19 Juni 2015. Rekening tersebut sampai dengan saat ini masih

dipergunakan sebagai Rekening Bendahara Pengeluaran Satker

Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

(350088) untuk kepentingan transaksi-transaksi LS bendahara,

UP dan TUP.

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

Progress Revaluasi Kementerian Desa, PDT, dan

Transmigrasi

Sehubungan dengan pemeriksaan BPK RI terhadap pelaksanaan

Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018, BPK RI

merekomendasikan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai

Pengguna Barang untuk memperbaiki data hasil inventarisasi

dan tindak lanjut hasil penilaian kembali BMN. Sesuai surat

Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor S-44/KN/2019

tanggal 29 Januari 2019 hal Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI

dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Penilaian Kembali

Barang Milik Negara Tahun 2017-2018, guna menindaklanjuti

rekomendasi BPK tersebut, Pengguna Brang telah mengambil

langkah-langkah sebagai berikut:



a. Meriviu dan memperbaiki data hasil inventarisasi untuk

kemudian dilakukan penilaian kembali oleh Kementerian

Keuangan berdasarkan data inventarisasi yang telah

dilakukan perbaikan

b. Menelusuri kembali Aset Tetap yang menjadi objek penilaian

kembali BMN

c. Melakukan tindak anjut atas barang tidak ditemukan dan

barang dalam sengketa

Dalam rangka menindaklanjuti temuan pemerikasaan tersebut,

telah dilakukan perbaikan penilaian kembali terhadap objek

yang menjadi temuan pemeriksaan. Selain itu, juga dilakukan

pengujian dan perbaikan atas hasil penilaian kembali di luar

objek temuan BPK yang telah dilakukan sebagai dampak dari

adanya temuan pemeriksaan pada Pengelola Barang.

Hasil perbaikan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 yang

dilakukan oleh Tim Pelaksana Penilaian Kembali BMN

menunjukan bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2020,

sebanyak 1.100 NUP yang berasal dari nilai wajar sebelum

perbaikan sebesar Rp1.328.403.445.800,00 dan nilai wajar

setelah perbaikan sebesar Rp1.269.882.206.800,00. Rincian

rekapitulasi hasil perbaikan penilaian Kembali BMN

sebagaimana terlampir

Uraian Barang Jumlah NUPNilai Sebelum

Perbaikan

Nilai Wajar

*setelah Perbaikan

Kenaikan /

Penurunan

Tanah 53 662.460.897.000 696.490.230.000 34.029.333.000-

Gedung dan Bangunan 617 413.415.264.000 403.816.136.000 9.599.128.000

JJBA 430 252.527.284.800 169.575.840.800 82.951.444.000

Hasil perbaikan atas Penilaian Kembali BMN yang dilakukan di

lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi selama tahun 2020 per posisi 31

Desember 2020 adalah sebanyak 496 NUP dengan rincian

sebagai berikut:

Jenis Reval / Tahap

PenyelesaianStatus 1 Status 2 Status 3 Status 4 Status 5 Status 6 Status 7 Status 8 Status 9 Total

Tiket Revisi / Perbaikan 3 33 36

Tiket Baru -



Keterangan : Status 1 – Persiapan Status 2 – Cek Fisik Status 3 – Update Data Status 4 – Kirim LHI ke KPKNL

Status 5 – Penilaian Selesai Status 6 – Pengajuan LHIP ke KPKNL Status 7 – LHIP Selesai Status 8 – Kirim BAR IP Status 9 – BAR IP Selesai

Sisa Kas lainnya dan Setara Kas Satker Inaktif

UKE - 1 Nama SatkerSatker Aktif/

Inaktif

Saldo Di Rekening

KoranSaldo di BKU Tahun BKU

PPMDDINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

DESA PROVINSI BANTENAktif 0.82 0.00 2020

PPMDBADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

PEMERINTAHAN DESA KAB. BONE BOLANGOInaktif 10,096.00 - 2020

PPMDDIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESAAktif 102,162,216.00 373,941,063.00 2020

PDTBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH PROVINSI PAPUAInaktif 3,128.33 0.00 -

PKP2TransDINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PROVINSI BANTENAktif 0.04 0.00 2020

PKTransDINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANGInaktif 60,000.00 0.00 2019

PKTransDINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KAB. HALMAHERA TIMURInaktif 0.20 15,527.00 2019

PKTransDINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI KAB. MAMUJUInaktif 100,000.00 - 2020

102,335,441.39 373,956,590.00TOTAL

• Pada Ditjen PPMD Satker Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Provinsi Banten sebesar Rp0,82 merupakan bunga

bank. Transaksi ini merupakan bawaan dari bank.

• Pada Ditjen PPMD Satker Badan Pemberdayaan Masyarakat

dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bone Bolango sebesar

Rp10.096,00 terjadi akibat Saldo rekening tersebut tidak

ditutup. Saldo tersebut merupakan saldo tahun 2015.

• Pada Ditjen PPMD satker pusat sebesar Rp102.162.216,00

merupakan hibah UNICEF.

• Pada Ditjen PDT satker Badan Perencaan Pembangunan

Daerah Provinsi Papua sebesar Rp3.128,33 merupakan

satker inaktif.

• Pada Ditjen PKP2Trans satker Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Banten sebesar Rp0,04 merupakan

bunga bank.

• Pada Ditjen PKTrans satker Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Sintang sebesar Rp60.000,00

akibat salah catat penarikan uang tanggal 24 Oktober 2019,

untuk SP2D sebesar 18.360.000,00 (dicatat pada BKU

sejumlah tsb), akan tetapi ketika penarikan cek hanya

sebesar Rp18.300.000,00. Dari jumlah tsb Sebesar



Rp2.360.000,00 merupakan dana untuk pembayaran belanja

perjalanan dinas bendahara (ybs), sedangkan penarikannya

hanya sebesar Rp2.300.000,00, sehingga ada sisa di

rekening sebesar Rp60.000,00. Kekurangan pembayaran

belanja, menggunakan dana pribadi bendahara.

• Pada Ditjen PKTrans satker Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Halmahera Timur sebesar Rp0,20

merupakan saldo bawaan dari bank. Namun terdapat sisa

saldo di BKU 2019 nya sebesar Rp15.527,00 (tunai), yang

merupakan sisa dan ATK sedangkan di RK Des 2019 dan RK

2020 saldo nya sebesar Rp0,20.

• Pada Ditjen PKTrans satker Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Mamuju sebesar Rp100.000,00

merupakan sisa saldo dari dana TP di 2019 yang rekening

nya tidak ditutup, sedangkan di 2020 merupakan satker

inaktif.

F.3 KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA


1. Jurnal Tidak Lazim

Terdapat Jurnal Tidak Lazim sebesar Rp226.090.000 terdiri dari

Rp33.990.000 pada satuan kerja pusat Direktorat Jendral

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (350456)

yang disebabkan adanya mutasi tambah aset ekstrakomtabel di

aplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan

Akuntansi Barang Milik Negara) dan sebesar Rp192.100.000

pada satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Sabang

(065209) atas jurnal koreksi dari barang hasil inventaris yang

berlebih.

2. Barang Yang Tidak Dikuasai

Terdapat barang yang tidak dikuasai oleh Ditjen PPMD dari

tahun 2015 hingga 2020 sebesar Rp176.827.204.647. Barang

yang tidak dikuasai ini merupakan hibah bantuan akun 526

berupa peralatan dan mesin serta jalan irigasi jembatan.



Rincian Barang Yang Tidak Dikuasai

TAHUN PEROLEHAN

UKE II JENIS BMN PEMBELIAN

2015 TTG Tanah 379.115.000

TTG Peralatan Mesin 12.506.139.054

Total 12.885.254.054

2016 TTG Tanah 470.000.400


PUED Peralatan Mesin 2.226.407.560

SARPRAS Peralatan Mesin 1.316.868.400

SARPRAS Jalan, Irigasi, Jaringan 5.084.519.000

Total 21.823.892.960

2017 TTG Tanah


SARPRAS Peralatan Mesin 88.000.000


Total 36.699.742.140

2018 TTG Tanah



Total 89.751.721.357

2019 TTG Tanah



PSD Peralatan Mesin 58.225.750

Total 15.557.999.136

2020 TTG Peralatan Mesin 108.595.000

Total 108.595.000

SISA DI NERACA

176.827.204.647




1. Sudah disetor pada tanggal 4 Januari 2021 sebesar

Rp3.033.776,00 untuk pembayaran Pengembalian Belanja

Perjalanan Dinas Biasa Tahun Anggaran 2020 Kegiatan

Sesditjen PKP;

2. Sudah disetor pada tanggal 4 Januari 2021 sebesar

Rp6.740.818,00 untuk pembayaran Pengembalian Belanja

Perjalanan Dinas Biasa Tahun Anggaran 2020 Kegiatan

Direktorat PPKP.


1. Terdapat Nilai Buku Minus Intrakomtabel dan

Ekstrakomtabel pada Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan

dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi dikarenakan

transaksi usul hibah dan hasil koreksi penilaian kembali

revaluasi dengan rincian sebagai berikut :

1) Satker Dinas Nakertrans Kab. Gorontalo kode satker

350414 sebesar (Rp23.163.060,00) dikarenakan

transaksi usul hibah sudah di cek dengan DJKN

nilainya sudah nol dan akan di koordinasikan dengan

pembuat sistem Aplikasi e-Rekon&LK Kemenkeu dengan

rincian sebagai berikut :

NoKode

SatkerNama Satker Kode Barang

Nama

BarangNUP

Rupiah

Aset

Rupiah

Susut

Rupiah

Buku

4010108001

Bangunan

Gedung

Tempat

Ibadah

Permanen3 0 8.749.860 -8.749.860

4010110001

Bangunan

Gedung

Pendidikan

Permanen

7 0 14.413.200 -14.413.200

-23.163.060

1067.07.3504

14

DINAS

TENAGA

KERJA DAN

TRANSMIGR

ASI

KABUPATEN

GORONTALO

2) Satker Dinas Nakertrans Kab. Bener Meriah kode satker

350138 merupakan jalan desa dengan NUP 3 sebesar

(Rp95.584,00) disebabkan adanya hasil koreksi

penilaian kembali revaluasi.

3) Satker Dinas Nakertrans Kab. Pidie kode satker 350134

merupakan jalan desa lainnya dengan NUP 1 sebesar

(Rp149.339.130,00) disebabkan adanya hasil koreksi

penilaian kembali revaluasi.



2. Terdapat nilai perolehan minus terdapat di Dinas Nakertrans

Kabupaten Bulungan nama barang dermaga dengan NUP 1

sebesar (Rp1.750.000,00) dan Dinas Nakertrans Kabupaten

Pidie nama barang jalan desa lainnya dengan NUP 1 sebesar

(Rp149.339.130,00) disebabkan adanya hasil koreksi

penilaian kembali revaluasi;

3. Terdapat Saldo Satker Inaktif sebanyak 76 satker dengan


1 350490 Dinas Nakertrans Prov. DKI Jakarta 390.040.960 311.864.650 78.176.310

2 069393 Dinas Mobilitas Penduduk Prov. NAD 7.986.823.572 457.372.531 7.529.451.041

3 350118 Dinas Nakertrans Kab. Aceh Besar 3.896.704.000 1.190.567.274 2.706.136.726

4 359121 Dinas Sosnakertrans Kab. Aceh Timur 3.556.322.000 2.292.028.000 1.264.294.000

5 350136 Dinas Sosial Nakertrans Kab. Aceh Tengah 493.448.000 145.735.200 347.712.800

6 350134 Dinas Sosial Nakertrans Kab. Pidie 6.281.009.929 2.498.897.665 3.782.112.264

7 350138 Dinas Nakertrans Kab. Bener Meriah 9.712.960.539 4.932.644.647 4.780.315.892

8 350135 Dinas Sosial Nakertrans Kab. Aceh Barat 531.659.500 134.643.474 397.016.026

9 350139 Dinas Nakertrans Kab. Subulussalam 1.194.531.849 470.232.000 724.299.849

10 350122 Dinas Sosnakertrans Kab. Aceh Selatan 1.787.980.765 180.067.826 1.607.912.939 1.142.974.765

11 350130 Dinas Sosnakertrans Kab. Pidie Jaya 2.815.464.000 709.714.871 2.105.749.129

12 419088 Dinas Kel Sejah Mobduk Trans Kab. Aceh Barat Daya 190.500.000 85.725.000 104.775.000

13 419090 Dinas Nakertrans Kab. Aceh Tamiang 802.005.000 251.645.850 550.359.150

14 350143 Dinas Nakertrans Prov. Sumatera Utara 2.179.966.314 400.523.144 1.779.443.170

15 350146 Dinas Nakertrans Prov. Sumatera Barat 435.004.432 16.743.892 418.260.540

16 350157 Dinas Sosial, Nakertrans Prov. Jambi 1.035.115.120 103.929.018 931.186.102

17 350159 Dinas Sosnakertrans Kab. Sorolangun 7.458.137.312 2.425.076.931 5.033.060.381

18 350172 Dinas Nakertrans Prov. Sumatera Selatan 1.394.132.000 88.503.025 1.305.628.975

19 350169 Dinas Nakertrans Kab. Ogan Komering Ilir 1.971.963.000 413.363.250 1.558.599.750

20 350164 Dinas Nakertrans Kab. Lahat 5.027.152.000 704.836.299 4.322.315.701

21 419093 Dinas Nakertrans Kab. Musi Banyuasin 600.375.000 233.514.990 366.860.010

22 419094 Dinas Nakertrans Kab. Ogan Ilir 292.852.800 104.938.920 187.913.880

23 350189 Dinas Nakertrans Prov. Kalimantan Barat 2.202.194.883 860.669.110 1.341.525.773

24 350194 Dinas Sosial Nakertrans Kab. Kayong Utara 3.247.485.893 723.424.715 2.524.061.178

25 350191 Dinas Sosnakertrans Kab. Sambas 4.014.367.250 445.013.242 3.569.354.008

26 350193 Dinas Sosnakertrans Kab. Ketapang 27.582.649.628 10.691.742.015 16.890.907.613

27 419097 Dinas Nakertrans Sos Kab. Sanggau 3.601.935.000 1.113.110.020 2.488.824.980

28 419098 Dinas Nakertrans Sos Kab. Bengkayang 4.775.027.000 1.364.509.651 3.410.517.349

29 419099 Dinas Nakertrans Sos Kab. Sintang 6.553.771.870 1.505.511.582 5.048.260.288

30 350214 Dinas Sosial Nakertrans Kab. Murung Raya 25.535.041.423 11.038.896.383 14.496.145.040

31 350224 Dinas Nakertrans Kab. Barito Timur 17.657.806.950 6.890.256.054 10.767.550.896

32 350217 Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas 11.064.045.992 4.033.184.931 7.030.861.061

33 419102 Dinas Nakertrans Kab. Kutai Timur 619.372.000 248.514.120 370.857.880

34 419104 Dinas Nakertrans Kab. Bolaang Mongondow Timur 2.891.242.624 954.175.704 1.937.066.920 179.232.300

35 350265 Dinas nakertrans Prov. Sulawesi Tengah 1.419.323.537 286.136.957 1.133.186.580

36 350277 Dinas Nakertrans Kab. Parigi Moutong 1.517.970.000 356.002.487 1.161.967.513

37 350267 Dinas Nakertrans Kab. Poso 1.236.590.028 285.099.675 951.490.353

38 350271 Dinas Sosial, Nakertrans Kab. Morowali 3.320.378.000 471.325.357 2.849.052.643

39 350269 Dinas Nakertrans Kab. Donggala 20.003.369.218 4.276.971.027 15.726.398.191 717.852.000

40 350474 Dinas Kepencapilsosnakertrans Kab. Morowali Utara 12.285.345.000 4.048.718.765 8.236.626.235

41 350263 Dinas Sosnakertrans Kab. Banggai Kep. 2.848.045.000 844.438.050 2.003.606.950

42 418190 Dinas Nakertrans Kab. Toli Toli 12.399.097.663 1.302.605.330 11.096.492.333

43 181306 Dinas Nakertrans Kab. Banggai Laut 1.949.781.000 353.154.550 1.596.626.450

44 350282 Dinas Nakertrans Prov. Sulawesi Selatan 3.548.796.320 277.830.298 3.270.966.022

45 350279 Dinas Nakertransduk & Capil Kab. Takalar 17.354.080.000 11.046.556.838 6.307.523.162 202.805.000

46 350278 Dinas Sosnakertrans Kab. Luwu 9.517.649.000 4.451.689.990 5.065.959.010

47 350288 Dinas Sosial Nakertrans Kab. Luwu Utara 7.806.715.982 2.494.348.014 5.312.367.968

48 350290 Dinas Sosial Nakertrans Kab. Toraja Utara 35.189.158.394 18.990.975.007 16.198.183.387

49 190636 Dinas Nakertrans Kab. Tana Toraja 777.287.000 173.064.285 604.222.715

50 209273 Dinas Nakertrans Prov. Sulawesi Tenggara 11.676.477.093 5.034.683.333 6.641.793.760

51 350304 Dinas Nakertrans Kab. Konawe Selatan 55.564.093.236 29.465.443.082 26.098.650.154

52 350294 Dinas Nakertrans Kab. Buton 5.580.168.880 1.797.150.053 3.783.018.827

53 350319 Dinas Nakertrans Kab. Seram Bagian Timur 2.572.967.500 879.128.488 1.693.839.012

54 350324 Dinas Nakertrans Prov. Bali 232.075.000 232.075.000 -

55 350346 Dinas Sosial Nakertrans Kab. Sumba Barat 1.928.824.900 296.671.450 1.632.153.450

56 350352 Dinas Sosnakertrans Kab. Bellu 4.863.079.000 976.800.532 3.886.278.468

57 418234 Dinas Nakertrans Kab.Nagekeo 4.028.349.272 932.894.045 3.095.455.227

58 240569 Dinas Nakertrans Kab. Alor 1.301.864.000 187.699.575 1.114.164.425

59 350377 Dinas Nakertrans Kab. Keerom 7.219.852.695 1.204.990.878 6.014.861.817

60 269266 Dinas Nakertrans Prov. Bengkulu 425.445.300 29.781.171 395.664.129

61 350383 Dinas Nakertrans Kab. Bengkulu Utara 36.180.243.117 11.683.725.420 24.496.517.697

62 350384 Dinas Sosnakertrans Kab. Rejang Lebong 19.577.487.140 8.566.288.761 11.011.198.379

63 350391 Dinas Nakertrans Prov. Maluku Utara 887.202.000 451.527.150 435.674.850

64 350393 Dinas Nakertrans Kab. Halmahera Tengah 41.980.890.565 21.351.247.522 20.629.643.043

65 350396 Dinas Nakertrans Kab. Halmahera Timur 3.249.539.250 896.561.501 2.352.977.749

66 419112 Dinas Nakertrans Kab. Kepulauan Sula 2.774.986.243 667.711.162 2.107.275.081

67 350415 Dinas Nakertrans Kab. Boalemo 3.471.521.500 595.169.130 2.876.352.370

68 350414 Dinas Nakertrans Kab. Gorontalo 2.543.031.900 384.923.413 2.158.108.487

69 419105 Dinas Nakertrans Kab. Pahuwato 5.556.821.917 1.651.076.956 3.905.744.961

70 350429 Dinas Nakertrans Kab. Manokwari 23.481.368.075 9.772.645.065 13.708.723.010

71 419114 Dinas Sosnakertrans Kab. Manokwari Selatan 4.768.098.481 1.095.058.716 3.673.039.765

72 419115 Dinas Nakertrans dan Perumahan Rakyat Kab. Maybrat 2.273.331.000 748.506.150 1.524.824.850

73 350440 Dinas Sosial Nakertrans Kab. Mamuju 814.560.000 313.588.800 500.971.200

74 419109 Dinas Sosnakertrans Kab. Polewali Mandar 2.368.027.926 501.269.375 1.866.758.551

75 340194 Dinas Nakertrans Kab. Majene 2.386.997.633 554.930.763 1.832.066.870

76 350901 Dinas Sosnakertrans Prov. Kalimantan Utara 1.408.703.699 188.658.512 1.220.045.187

550.068.682.069 208.140.698.617 341.927.983.452 2.242.864.065 TOTAL

NILAI BUKU KDP NoURAIAN

SATKERURAIAN SATKER NILAI BMN PENYUSUTAN



Direktorat Jenderal PKTrans

1. Penjelasan atas Hasil e-Rekon

a. Terdapat saldo tidak normal sebesar (Rp2.310.062,00)

terjadi akibat dari telah dilakukan reval di Dinas

Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Boalemo. Saldo Tidak

Normal sebesar Rp11.369,00 pada satker Direktorat

Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi Ditjen

PKTrans karena adanya addendum PJB Nomor : PJ-

97/DO302/12/2017 yang semula harga per Kg sebesar

Rp10.510,00 menjadi sebesar Rp10.543,00. Saldo

sebelumnya, harga satuan per Kg Rp10.510 x 63.922

(Kuantitas) = Rp671.820.220 menjadi Rp10.543 x63.723 =

Rp671.831.589 sehingga selisihnya sebesar (Rp11.369,00)

, untuk selisih tersebut tidak dapat diperbaiki.

No Kode Satker Nama Satker Akun Nama Akun Rupiah

1 350420

DINAS

TRANSMIGRASI

DAN TENAGA

KERJA KAB.

BOALEMO

591311

Beban

Penyusutan

Jalan dan

Jembatan

2.310.062

2 350462

DIREKTORAT

PENGEMBANGAN

SOSIAL BUDAYA

TRANSMIGRASI

DITJEN PKT

593128

Beban Barang

Persediaan

Lainnya untuk

Dijual/Diserahk

an kepada

Masyarakat

11.369

b. Terdapat Nilai Perolehan Minus-Intrakomptable sebesar

Rp314.507.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

No SAP Kod

e Nama Satker

Ko

de

Bar

ang

Nama Barang No

Aset Rph Aset

1 Intrakompt

abel

3504

58

SEKRETARIAT

DITJEN

PENGEMBANGA

N KAWASAN

TRANSMIGRASI

503

010

599

9

Instalasi Air

Bersih / Air

Baku Lainnya

Lainnya

3 (247.800.000)

2 Intrakompt

abel

3501

73

DINAS NAKER

TRANS

KABUPATEN

BANYUASIN

401

010

100

2

Bangunan

Gedung Kantor

Semi

Permanen

1

1 (59.827.600)

3 Intrakompt

abel

3501

31

DINAS TENAGA

KERJA DAN

MOBILITAS

PENDUDUK

PROVINSI NAD

502

010

601

7

Bangunan

Talud Penahan 1 (6.880.000)

T O T A L 1

5 (314.507.600)



Untuk Nilai Perolehan Minus sebesar (Rp314.507.600)

terjadi karena adanya selisih Tranfer Keluar dan Transfer

Masuk akibat dari Proses Likuidasi dari Kemenakertrans

menjadi Kemendesa PDTT. Untuk Banyuasin dan NAD

sebesar nilai tersebut telah selesai proses hibahnya;

c. Terdapat Nilai Buku Minus-Intrakomptable dan Nilai Buku

Minus-Ekstrakomtabel dengan rincian terlampir. Untuk

nilai buku minus intrakomtabel sebesar Rp20.944.000,00

tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan proses

normalisasi aset BMN. Kendala ini telah dikordinasikan

dengan DJKN dan belum ada penyelesaiannya. Nilai

Perolehan Minus terjadi karena adanya nilai penyusutan

ditahun sebelumnya yang masih terdapat pada aplikasi

SIMAK BMN setelah dilakukan penginputan Usulan

Hibah.


• Terdapat Transfer Keluar Aset Tetap Renovasi sebesar Rp

2.884.340.000,00 yang sudah terkonfirmasi dari Setneg

untuk diterima sebagai Transfer Masuk. ATR tersebut

merupakan Renovasi Lift pada Gedung Kantor di Abdul

Muis. Transfer Keluar ATR tersebut sedang menunggu

konfirmasi dari Setneg. Gedung Kantor tersebut merupakan

milik Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia

yang dipinjam pakaikan kepada Kementerian Desa PDTT

berdasarkan Surat Perjanjian Penggunaan Sementara

Barang Milik Negara berupa Bangunan di Jalan Abdul Muis

milik Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia

antara Kementerian Sekretariat Negara RI dan Kemendesa

PDTT dengan Nomor: PERJ-09/Kemensetneg/Ses/08/2019,

Nomor : 88/HK.07.01/VIII/2019. Berdasarkan Pasal 5 yaitu

terkait Jangka Waktu Perjanjian menyatakan masa sewa

berlaku selama lima tahun dari tanggal 25 Oktober 2019

sampai tanggal 25 Oktober 2024 dan dapat diperpanjang.



Nomor BAST transaksi tersebut adalah

281/KU.09.03/VIII/2020.

• Pengesahan hibah langsung sebesar Rp4.224.431.468,00

terdiri dari pengesahan hibah yang diterima Sekretariat

Jenderal KDPDTT oleh KPPN pada Tahun 2020 dengan


- Hibah Peralatan dan Mesin(132111) dari Italia senilai

Rp26.370.000,00 dengan Nomor SP3HL S-

641.1/DPDTT/KPA.03/IX/2020 Tgl 02-09-2020 dengan

memo pencatatan hibah langsung Nomor 70016 tanggal

04-09-2020

- Hibah dalam Bentuk Jasa Konsultan (522191) dari Italia

senilai Rp 3.760.081.468 dengan Nomor SP3HL

No.67/KPA.04/IV/2021 Tanggal 5 April 2021 dengan

memo pencatatan hibah langsung Nomor 70021 tanggal

15-04-2020

- Hibah dari China berupa Masker (117128) senilai

Rp180.000.000 dengan nomor SP3HL

No.78/KPA.03/IV/2021 Tanggal 13 April 2021 dan memo

pencatatan hibah langsung dengan nomor 70023 tanggal

15-4-2020

- Hibah dari China berupa peralatan dan Mesin untuk

diserahkan ke masyarakat (117124) senilai Rp257.980.000

dengan nomor SP3HL No.75/KPA.03/IV/2021 Tgl 13 April

2021 dan memo pencatatan hibah langsung nomor 70022

tanggal 15-04-2021

Documents

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2020 BAGIAN …