Laporan Keuangan Pemda Jombang TA 2004

1

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

HASIL PEMERIKSAAN

ATAS

LAPORAN KEUANGAN

KABUPATEN JOMBANG

TAHUN ANGGARAN 2004

DI

JOMBANG

PERWAKILAN IV BPK-RI

DI YOGYAKARTA Nomor : 76/R/XIV.4/04/2005

Tanggal : 10 Mei 2005

2


REPUBLIK INDONESIA

Jl. HOS Cokroaminoto 52 Yogyakarta 55244 Telp. (0274) 563635, Faks: (0274) 588736

Yogyakarta, 10 Mei 2005 No : 76/R/XIV.4/05/2005 Sifat : Rahasia Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2004 Kepada Yth : 1. Bupati Jombang 2. Ketua DPRD Kabupaten Jombang Di Jombang

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 E Perubahan Ketiga UUD 1945 jo. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dengan hormat kami sampaikan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2004.

Atas perhatian dan tindak lanjutnya, diucapkan terima kasih.


Kepala Perwakilan IV Di Yogyakarta

Drs. Omo Dahlan NIP. 240000261

Tembusan: 1. Yth. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta; 2. Yth. Auditor Utama KN-IVBPK-RI, di Jakarta; 3. Yth. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri, di Jakarta; 4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Propinsi Jawa Timur, di Surabaya; 5. Yth. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Jombang, di Jombang.

3

DAFTAR ISI Halaman

BAGIAN PERTAMA I. LAPORAN AUDITOR INDIPENDEN.................................................... 1II. Laporan Keuangan yang diberi Opini...................................................... 3 A. Neraca ................................................................................................. 3 B Laporan Perhitungan APBD Tahun 2004 ........................................... 5 C Laporan Aliran Kas Tahun 2004 ........................................................ 7 D Kebijakan Akuntansi .......................................................................... 9 E Penjelasan Pos-Pos Neraca ................................................................. 10 BAGIAN KEDUA BAB I. GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN.............................................. 13A. Gambaran Umum ......................................................................................... 13 1. Dasar Hukum Pemeriksaan ................................................................. 13 2. Tujuan Pemeriksaan ............................................................................ 13 3. Lingkup Pemeriksaan ......................................................................... 13 4. Standar Pemeriksaan ........................................................................... 14 5. Batasan dan Kendala Pemeriksaan ..................................................... 14B. Laporan Keuangan yang diperiksa BPK 15 BAB II. HASIL PEMERIKSAAN...................................................................... 21A. Penelaahan atas Sistem dan Pelaksanaan Sistem Pembukuan dan Penyusunan

Laporan Keuangan Kabupaten Jombang .................................

21B. Koreksi Pembukuan dan Kecermatan Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten

Jombang Tahun Anggaran 2004 ................................................ 23

C. Catatan Pemeriksaan .................................................................................... 47 1. Catatan pemeriksaan yang mempengaruhi kewajaran penyajian Laporan

Keuangan .............................................................................. 47

a. Realisasi lima rekening Belanja Daerah melampaui anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.724.447.243,19 ………………...

47

b. Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan. Retribusi Parkir Berlangganan dan Pajak Penerangan Jalan dicatat secara netto

51

c. Pengalokasian biaya umum dari 24 kegiatan belanja modal senilai Rp497.454.875,00 sebagai unsur biaya operasional tidak sesuai ketentuan …………………………………………

56

2 Catatan pemeriksaan yang tidak mempengaruhi kewajaran penyajian Laporan Keuangan .............................................................

59

a. Penganggaran Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan pada Belanja Aparatur tidak sesuai ketentuan dan sebesar Rp280.000.000.00 tidak didukung bukti yang lengkap ………

59

b. Pembayaran biaya umum atas pengadaan kendaraan operasional dinas sebesar Rp15.523.000.00 tidak sesuai ketentuan ……………………………………………………...

63

c. Pemberian Biaya Operasional untuk Bagi Hasil Pajak Pusat maupun Bagi Hasil Pajak Propinsi tidak sesuai ketentuan …...

66

d. Belanja DPRD sebesar Rp225.000.000.00 di anggarkan pada satuan kerja lain ………………………………………………

69

e. Pengganggaran biaya perawatan dan pengobatan DPRD tidak sesuai dengan ketentuan ………………………………………

71

f. Penganggaran belanja perjalanan dinas tetap pada Pos DPRD Kabupaten Jombang sebesar Rp206.400.000.00 tidak sesuai dengan ketentuan ……………………………………………...

73

4

g. Penerimaan Dana Bantuan Bencana Alam dari Pemerintah Pusat sebesar Rp3.000.000.000.00 tidak dicatat sebagai penerimaan daerah …………………………………………….

75

h. Pengelolaan atas Dana Revolving tidak sesuai ketentuan …… 77 i. Bantuan keuangan untuk partai politik Tahun 2004 melebihi dari

yang ditetapkan sebesar Rp262.766.000.00 …………….. 80

j. Pelaksanaan kegiatan belanja modal jalan kabupaten dan desa. perpipaan air bersih dan rehabilitasi sekolah Tahun Anggaran 2004 tidak sesuai dengan kontrak dan sudah mulai rusak …………………………………………………………..

82

D. Laporan Keuangan Setelah Diperiksa BPK ................................................. 89 E. Lampiran ...................................................................................................... 95

5

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERWAKILAN IV DI YOGYAKARTA

Jl. HOS Cokroaminoto 52 Yogyakarta 55244 Telp. (0274) 563635, Faks: (0274) 588736

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN Kepada Yth. Para Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2004

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 E Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1973 dan Pasal 31

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)

telah memeriksa Laporan Keuangan Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2004 yang telah

disusun oleh Pemerintah Kabupaten Jombang.

Laporan Keuangan tersebut adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jombang.

Tanggung jawab BPK-RI terletak pada pernyataan pendapat atas Laporan Keuangan Tahun

Anggaran 2004 berdasarkan Pemeriksaan BPK-RI.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah tersebut dilakukan dengan berpedoman

pada Standar Audit Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan oleh BPK-RI dan standar auditing yang

ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan BPK-RI untuk

merencanakan, mengumpulkan bukti yang cukup dan melaksanakan pemeriksaan agar

memperoleh keyakinan yang memadai sebagai dasar untuk memberikan pendapat.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2004 bertujuan untuk

memberikan keyakinan apakah Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2004 telah disajikan secara

wajar sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2004

meliputi pengujian atas Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja, Neraca, Laporan

Aliran Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2004.

6

Berdasarkan Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Jombang Tahun

Anggaran 2004, BPK-RI berpendapat bahwa Laporan Keuangan Kabupaten Jombang Tahun

Anggaran 2004 telah disajikan secara wajar untuk semua hal yang material sesuai dengan

Prinsip Akuntansi yang ditetapkan di dalam berbagai peraturan perundangan yang berlaku.

Di dalam hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten Jombang Tahun

Anggaran 2004, BPK-RI menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian Pemerintah

Daerah dan DPRD Kabupaten Jombang dalam upaya penyempurnaan Laporan Keuangan Daerah

sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Yogyakarta, 10 Mei 2005 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN IV DI YOGYAKARTA

Ketua Tim,

Sugeng Dwi Heriyanto, SE., Akt Akuntan REG-NEG D-12929

7

II. Laporan Keuangan Yang Diberi Opini A. Neraca

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG NERACA DAERAH Per 31 Desember 2004

(Dalam rupiah)Nama Rekening Catatan 2004

AKTIVA AKTIVA LANCAR E.1 35.619.369.430,90 Kas & Bank E.1a(1) 19.997.089.806,94 Kas di PK E.1a(2) 87.239.019,00 Investasi Jangka Pendek E.1b 500.000.000,00 Piutang Retribusi IMB E.1c 59.171.420,00 Piutang Bagi Hasil Propinsi E.1d 788.210.000,00 Piutang Pajak Reklame E.1e 5.082.851,96 Piutang RSU / Lain-lain E.1f 140.193.556,00 Piutang Dana Revolving E.1g 9.285.284.818,00 Persediaan Bahan Pakai Habis/Material E.1h 4.757.097.959,00 INVESTASI JANGKA PANJANG E.2 5.678.720.956,83

Penyertaan Modal Pemerintah pada Bank Jatim E.2a 1.095.000.000,00

Penyertaan Modal pada PDAM E.2b 3.362.225.848,00 Penyertaan Modal pada BPR E.2c 500.000.000,00

Penyertaan Modal pada Perkebunan Panglungan E.2d 480.704.362,54

Penyertaan Modal Apotik E.2e 240.790.746,29 AKTIVA TETAP E.3 5.391.689.695.789,39 Tanah 3.202.436.727.714,23 Jalan dan Jembatan 1.453.185.810.643,00 Bangunan Air (Irigasi) 60.047.787.982,35 Instalasi 1.552.128.553,02 Jaringan 606.310.222,00 Bangunan Gedung 568.916.216.426,12 Monumen dan Tugu 2.203.370.640,00 Alat-Alat Besar 1.997.730.514,99 Alat Angkutan 22.514.953.460,00 Alat Bengkel dan Alat Ukur 30.787.326.465,74 Alat Petanian 436.601.556,29 Alat Kantor dan Rumah Tangga 27.813.981.610,26

8

Alat Studio dan Alat Komunikasi 1.892.603.905,06 Alat Kedokteran 2.553.602.184,07 Alat Laboratorium 11.360.152.002,06 Buku / Perpustakaan 2.254.852.948,20 Barang Bercorak Seni dan Budaya 231.838.482,00 Hewan Ternak dan Tanaman 846.605.000,00 Alat-alat Persenjataan 51.095.480,00 DANA CADANGAN E.4 3.000.000.000,00

Dana Cadangan Pembangunan Pasar Mojoagung 3.000.000.000,00

TOTAL AKTIVA 5.435.987.786.177,12 HUTANG HUTANG JANGKA PENDEK E.5 401.538.665,42 HUTANG JANGKA PANJANG E.6 886.115.977,47 Hutang Dalam Negeri 886.115.977,47 EKUITAS DANA UMUM 5.431.346.445.124,23 Ekuitas Dana Lancar E.7a 35.217.830.765,48 Ekuitas Dana Yang Diinvestasikan E.7b 5.396.128.614.358,75 EKUITAS DANA DICADANGKAN E.7c 3.000.000.000,00 Pembangunan Pasar Mojoagung 3.000.000.000,00 EKUITAS DANA DONASI E.7d 353.686.410,00

TOTAL HUTANG DAN EKUITAS

DANA 5.435.987.786.177,12

9

B. Laporan Perhitungan APBD

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG LAPORAN PERHITUNGAN APBD

Tahun Anggaran 2004 NO. URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) %

1 2 3 4 5

I. PENDAPATAN 407.736.661.566,81 416.319.775.326,13 102,11 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 45.810.882.566,81 44.534.969.610,13 97,211.1.1. Pajak 9.869.047.000,00 10.446.399.074,35 105,851.1.2. Retrubusi Daerah 27.844.676.820,00 27.605.113.720,21 99,141.1.3. Bagian Laba Usaha Daerah 92.500.000,00 92.500.000,00 100,001.1.4. Penerimaan Lain-lain 8.004.658.746,81 6.390.956.815,57 79,84

1.2. BAGIAN DANA PERIMBANGAN 361.925.779.000,00 371.784.805.716,00 102,721.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 19.543.299.000,00 26.987.074.067,00 138,091.2.2 Dana Alokasi Umum 312.950.000.000,00 312.924.407.000,00 99,991.2.3. Dana Alokasi Khusus 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 100,00

1.2.4. Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi 24.432.480.000,00 26.873.324.649,00 109,99

Jumlah Pendapatan : 407.736.661.566,81 416.319.775.326,13 102,11 II. BELANJA 439.087.508.313,62 422.423.002.483,19 96,20 2.1. BELANJA APARATUR DAERAH 103.374.806.038,62 96.636.100.381,00 93,482.1.1. BELANJA ADMINISTRASI UMUM 58.797.509.782,62 56.164.839.333,00 95,522.1.1.1. Belanja pegawai / personalia 35.921.169.912,00 33.897.874.631,00 94,372.1.1.2. Belanja barang dan jasa 17.583.433.870,62 17.182.291.242,00 97,722.1.1.3. Belanja perjalanan dinas 2.551.710.000,00 2.501.018.000,00 98,012.1.1.4. Belanja pemeliharaan 2.741.196.000,00 2.583.655.460,00 94,25

2.1.2. BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN 32.643.956.730,00 29.260.949.335,00 89,64

2.1.2.1. Belanja pegawai / personalia 4.357.660.000,00 4.067.984.050,00 93,352.1.2.2. Belanja barang dan jasa 26.164.459.582,00 23.223.472.785,00 88,762.1.2.3. Belanja perjalanan dinas 1.291.369.000,00 1.149.309.000,00 89,002.1.2.4. Belanja pemeliharaan 830.468.148,00 820.183.500,00 98,76 2.1.3. BELANJA MODAL 7.663.989.526,00 7.603.048.763,00 99,20

2.1.4. BELANJA BAGI HASIL DAN BANT. KEUANGAN 4.269.350.000,00 3.607.262.950,00 84,49

2.2. BELANJA PELAYANAN PUBLIK 335.712.702.275,00 311.604.492.327,19 92,822.2.1. BELANJA ADMINISTRASI UMUM 214.963.361.153,00 209.241.710.930,00 97,342.2.1.1. Belanja pegawai / personalia 202.597.872.448,00 197.429.619.596,00 97,452.2.1.2. Belanja barang dan jasa 8.499.762.010,00 8.141.214.095,00 95,782.2.1.3. Belanja perjalanan dinas 870.635.750,00 804.799.954,00 92,442.2.1.4. Belanja pemeliharaan 2.995.090.945,00 2.866.077.285,00 95,69

10

1 2 3 4 5


2.2.2.1. Belanja pegawai / personalia 8.572.328.050,00 8.642.772.576,94 100,822.2.2.2. Belanja barang dan jasa 44.011.011.995,00 45.146.875.906,25 102,582.2.2.3. Belanja perjalanan dinas 895.311.736,00 828.522.500,00 92,542.2.2.4. Belanja pemeliharaan 13.642.885.186,00 13.347.700.365,00 97,84 2.2.3. BELANJA MODAL 36.339.394.500,00 34.396.910.049,00 94,65

2.3. BELANJA BAGI HASIL DAN BANT. KEUANGAN 13.729.622.000,00 13.148.509.775,00 95,77

2.4. BELANJA TIDAK TERSANGKA 3.558.787.655,00 1.033.900.000,00 29,052.4.1. Belanja Tidak Tersangka 3.558.787.655,00 1.033.900.000,00 29,05 Jumlah Belanja 439.087.508.313,62 422.423.002.483,19 96,20 Surplus/(Defisit) -31.350.846.746,81 -6.103.227.157,06 19,47

3. PEMBIAYAAN 3.1. PEMBIAYAAN PENERIMAAN 50.056.476.720,81 45.338.753.285,00 90,58

3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu 15.679.648.277,81 15.787.877.561,62 100,69

3.1.10. Penerimaan Dana Revolving 34.376.828.443,00 29.533.263.426,00 85,91 Penerimaan Tunggakan Pajak Reklame 0 17.612.297,38 Jumlah Pembiayaan Penerimaan 50.056.476.720,81 45.338.753.285,00 90,58 3.2. PEMBIAYAAN PENGELUARAN 18.705.629.974,00 39.235.526.127,94 209,753.2.1. Transfer ke Dana Cadangan 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 100,00

3.2.3. Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo 389.694.974,00 384.282.202,00 98,61

Pengeluaran Dana Revolving 15.315.935.000,00 15.266.915.100,00 99,68 Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berjalan 0 20.584.328.825,94 Jumlah Pembiayaan Pengeluaran 18.705.629.974,00 39.148.287.108,94 209,29 Jumlah Pembiayaan : 31.350.846.746,81 6.103.227.157,06 19,47

11

C. Laporan Aliran Kas

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG LAPORAN ALIRAN KAS

Tahun Anggaran 2004 No Uraian Jumlah (Rp) I ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS OPERASI ALIRAN KAS MASUK PENDAPATAN ASLI DAERAH 44.329.869.610,13 Pajak Daerah 10.446.399.074,35 Retribusi Daerah 27.605.113.720,21

Hasil BUMD dan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 92.500.000,00

Penerimaan Lain-lain 6.098.617.796,57

SISA KAS YANG ADA PADA PEMEGANG KAS 87.239.019,00

BAGIAN DANA PERIMBANGAN 371.784.805.716,0

0 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 26.987.074.067,00

Dana Alokasi Umum 312.924.407.000,0

0 Dana Alokasi Khusus 5.000.000.000,00

Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Prop. 26.873.324.649,00

Jumlah 416.114.675.326,13 ALIRAN KAS KELUAR

BELANJA ADMINISTRASI UMUM 265.406.550.263,0

0

Belanja pegawai / personalia 231.327.494.227,0

0 Belanja barang dan jasa 25.323.530.337,00 Belanja perjalanan dinas 3.305.817.954,00 Belanja pemeliharaan 5.449.707.745,00

BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN 97.226.820.683,19

Belanja pegawai / personalia 12.710.756.626,94 Belanja barang dan jasa 68.370.348.691,25 Belanja perjalanan dinas 1.977.831.500,00 Belanja pemeliharaan 14.167.883.865,00

BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN 16.755.772.725,00

BELANJA TIDAK TERSANGKA 1.033.900.000,00 Jumlah 380.423.043.671,19

ALIRAN KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI 35.691.631.654,94

12

II ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ALIRAN KAS MASUK Penjualan Aktiva Tetap 205.100.000,00 Jumlah 205.100.000,00 ALIRAN KAS KELUAR Belanja Modal 41.999.958.812,00 Jumlah 41.999.958.812,00

ALIRAN KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI

-41.794.858.812,00

III ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

ALIRAN KAS MASUK PEMBIAYAAN PENERIMAAN 29.550.875.723,38 Penerimaan Dana Revolving 29.533.263.426,00 Penerimaan tunggakan Pajak Reklame 17.612.297,38 Jumlah 29.550.875.723,38 ALIRAN KAS KELUAR PEMBIAYAAN PENGELUARAN 18.651.197.302,00 Transfer ke Dana Cadangan 3.000.000.000,00 Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo 384.282.202,00 Pengeluaran dana Revolving 15.266.915.100,00 Jumlah 18.651.197.302,00

ALIRAN KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN 10.899.678.421,38

IV ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN

ALIRAN KAS MASUK 0 0 ALIRAN KAS KELUAR 0 0

ALIRAN KAS BERSIH DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN 0 0

KENAIKAN BERSIH KAS SELAMA PERIODE 4.796.451.264,32 SALDO AWAL KAS 15.787.877.561,52 SALDO AKHIR KAS 20.584.328.825,84

13

D. Kebijakan Akuntansi

1. Dasar penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jombang disusun dengan memperhatikan

rencana Standar Akuntansi Pemerintah Daerah yang diberlakukan di Indonesia yaitu

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2002, Keputusan Menteri Keuangan No.

355 tahun 2001 dan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang mengenai

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

2. Entitas Akuntansi

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jombang meliputi rekening-rekening Entitas

Pemda secara keseluruhan yang tidak dipisah-pisahkan termasuk seluruh unit kerja dalam

organisasi Pemda Jombang.

14

E. Penjelasan Pos-Pos Neraca

1. Aktiva Lancar Rp35.619.369.430,90

a. Kas dan Bank

1) Kas Daerah Rp19.997.089.806,94

Jumlah tersebut merupakan saldo rekening Kas Daerah di Bank Jatim per 31

Desember 2004.

2) Kas di Pemegang Kas Rp87.239.019,00

Jumlah tersebut merupakan kas di beberapa Pemegang Kas per 31 Desember

2004 dengan rincian sebagai berikut :

a) Kantor Kesbang Linmas Rp 35.529.000,00

b) Kantor Tenaga kerja dan trans. Rp 1 1.665.000,00

c) Dinas Pendidikan Nasional Rp 3.258.340,00

d) BKKBD Rp 1 9.528.579,00

e) Dinas Kimbangwil Rp 1.860.500,00

f) Dinas Prasarana Jalan Rp 1.529.500,00

g) DPRD Rp 13.868.100,00

b. Investasi Jangka Pendek Rp500.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah dari rekening deposito yang dimiliki Pemkab

Jombang per 31 Desember 2004 di Bank Pasar Jombang

c. Piutang Retribusi IMB Rp59.171.420,00

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Retribusi Tahun 2004 yang sampai tanggal

31 Desember 2004 masih belum diterima

d. Piutang Bagi Hasil Propinsi Rp788.210.000,00

Jumlah tersebut merupakan Dana Bagi Hasil dari Propinsi untuk kegiatan Subsidi

Biaya Minimal Pendidikan Tahun 2004 yang sampai tanggal 31 desember 2004

masih belum diterima.

e. Piutang Pajak Reklame Rp5.082.851,96

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Pajak Reklame Tahun 2004 sesuai dengan

SKPD yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2004 belum diterima setelah

dikurangi kelebihan pencatatan piutang pajak reklame.

f. Piutang RSU / Lain-lain Rp140.193.556,00

Jumlah tersebut merupakan pendapatan RSU tahun 2004 dari Pasien sesuai dengan

Daftar tagihan dari RSU yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2004 belum

diterima.

15

g. Piutang Dana Revolving Rp9.285.284.818,00

Jumlah tersebut merupakan pendapatan atas Dana Revolving sesuai dengan Daftar

Nominatif yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2004 belum diterima, dengan

rincian sebagai berikut :

1) Dinas Pertanian Rp 94.385.800,00

2) Dinas Ketahanan Pangan Rp4.393.738.000,00

3) Dinas Peternakan Rp 420.542.475,00

4) Dinas Perindakop Rp 540.999.500,00

5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Rp3.074.619.043,00

6) BUMD Rp 761.000.000,00

h. Persediaan Bahan Pakai Habis/Material Rp4.757.097.959,00

Jumlah tersebut merupakan Persediaan Bahan Pakai Habis/Material yang ada pada

Gudang farmasi, RSUD dan Dinas Prasarana Jalan dengan rincian sebagai berikut :

1) Gudang Farmasi

- Persediaan Obat-obatan : Rp3.519.699.535,00

2) RSUD

a) Persediaan alat Cetakan : Rp 9.329.400,00

b) Persediaan bahan laborat : Rp 25.698.500,00

c) Persediaan Alat kebersihan : Rp 2.391.650,00

d) PersediaanInstalasi Radiologi : Rp 23.676.900,00

e) Persediaan obat dan askes : Rp 836.185.636,00

f) Persediaan bahan makanan : Rp 6.112.400,00

g) Persediaan ATK : Rp 5.135.500,00

h) Persediaan Alat Listrik : Rp 447.500,00

3) Dinas Prasarana Jalan :

a) Persediaan alat listrik : Rp 30.489.348,00

b) Persediaan aspal : Rp 297.931.590,00

2. Investasi Jangka Panjang Rp5.678.720.956,83

Jumlah tersebut merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Jombang per 31

Desember 2004 terdiri dari :

a. Penyertaan Modal kepada Bank Jatim sebesar Rp1.095.000.000,00

b. Penyertaan Modal kepada PDAM sebesar Rp3.362.225.848,00

c. Penyertaan Modal kepada BPR sebesar Rp 500.000.000,00

d. Penyertaan Modal kepada Perkebunan Panglungan sebesar Rp480.704.362,54

e. Penyertaan Modal kepada Apotik sebesar Rp 240.790.746,29

16

3. Aktiva Tetap Rp5.391.689.695.789,39

Jumlah aktiva tetap di atas dinilai berdasarkan hasil penilaian kembali (appraisal) yang

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dengan ITS ditambah dengan mutasi

tahun 2004

4. Dana Cadangan Rp3.000.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan dana yang disisihkan ke rekening sebagai dana cadangan

untuk keperluan Pembangunan Pasar Mojoagung

5. Hutang Jangka Pendek Rp401.538.665,42

Jumlah tersebut merupakan Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang yang telah jatuh

tempo tahun berikutnya

6. Hutang Jangka Panjang Rp886.115.977,47

Jumlah tersebut merupakan Hutang Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Jombang per

31 Desember 2004

7. Ekuitas Dana Rp5.434.700.131.534,23

Jumlah tersebut merupakan jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara

jumlah aktiva dan jumlah hutang yang terdiri dari :

a. Ekuitas Dana Lancar Rp 35.217.830.765,48

b. Ekuitas Dana Diinvestasikan Rp 5.396.128.614.358,75

c. Ekuitas Dana Dicadangkan Rp 3.000.000.000,00

d. Ekuitas Dana Donasi Rp 353.686.410,00

17

BAB I

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

A. Gambaran Umum

1. Dasar Hukum Pemeriksaan a. Pasal 23 E Perubahan Ketiga Undang Undang Dasar Tahun 1945;

b. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

c. Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

d. Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

e. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

f. Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

2. Tujuan Pemeriksaan Untuk memberikan keyakinan apakah Laporan Keuangan Daerah Pemerintah

Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2004 sebagai laporan pertanggungjawaban atas

realisasi APBD Tahun Anggaran 2004 telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip

akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai

Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Lingkup Pemeriksaan

Untuk mencapai tujuan pemeriksaan tersebut maka pemeriksaan atas Laporan

Keuangan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2004, meliputi:

a. Neraca Daerah per 31 Desember 2004;

b. Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2004;

c. Lampiran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang

Tahun Anggaran 2004;

d. Laporan Aliran Kas per 31 Desember 2004.

4. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2004

dilakukan dengan berpedoman pada Standar Audit Pemerintahan (SAP), Panduan

18

Manajemen Pemeriksaan yang diterbitkan oleh BPK-RI dan Standar Profesional

Akuntan Publik (SPAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

5. Batasan Dan Kendala Pemeriksaan

Dalam rangka pelaksanaan salah satu tugas konstitusionalnya yaitu pemeriksaan atas Laporan Keuangan, BPK-RI tidak menghadapi kendala dan batasan dari Pemerintah Kabupaten Jombang.

19

B. Laporan Keuangan Yang Diperiksa BPK

1. Neraca (Per 31 Desember 2004)

Nama Rekening Jumlah (Rp) AKTIVA AKTIVA LANCAR Kas & Bank 19.997.089.806,94 Investasi Jangka Pendek 500.000.000,00 Piutang Dana Revolving 6.418.532.442,00

Persediaan Bahan Pakai Habis/Material 5.078.563.515,00

Jumlah aktiva lancar 31.994.185.763,94 INVESTASI JANGKA PANJANG Penyertaan Modal Pemerintah 1.095.000.000,00 Jumlah Investasi Jangka Panjang 1.095.000.000,00 AKTIVA TETAP Tanah 3.202.352.398.014,23 Jalan dan Jembatan 1.453.185.810.643,00 Bangunan Air (Irigasi) 60.047.787.982,35 Instalasi 1.552.128.553,02 Jaringan 606.310.222,00 Bangunan Gedung 568.672.412.426,12 Monumen dan Tugu 2.203.370.640,00 Alat-Alat Besar 1.997.730.514,99 Alat Angkutan 22.720.053.460,00 Alat Bengkel dan Alat Ukur 30.787.326.465,74 Alat Petanian 436.601.556,29 Alat Kantor dan Rumah Tangga 27.813.981.610,26 Alat Studio dan Alat Komunikasi 1.892.603.905,06 Alat Kedokteran 2.553.602.184,07 Alat Laboratorium 11.360.152.002,06 Buku / Perpustakaan 2.254.852.948,20

Barang Bercorak Seni dan Budaya 231.838.482,00

Hewan Ternak dan Tanaman 846.605.000,00 Alat-alat Persenjataan 51.095.480,00

Jumlah Aktiva Tetap 5.391.566.662.089,39

TOTAL AKTIVA 5.424.655.847.853,33

20

HUTANG DAN EKUITAS DANA HUTANG JANGKA PANJANG Hutang Dalam Negeri 1.175.518.944,62 Jumlah Hutang Jangka Panjang 1.175.518.944,62 EKUITAS DANA UMUM Ekuitas Dana Lancar 31.994.185.763,94

Ekuitas Dana Yang Diinvestasikan 5.391.486.143.144,77

Jumlah Ekuitas Dana Umum 5.423.480.328.908,71

TOTAL HUTANG DAN EKUITAS DANA 5.424.655.847.853,33

21

2. Laporan Perhitungan APBD Tahun 2004

NO. URAIAN ANGGARAN REALISASI % 1 2 3 4 5

I. PENDAPATAN 407.736.661.566,81 416.337.387.623,51 102,11 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 45.810.882.566,81 44.552.581.907,51 97,25 1.1.1. Pajak 9.869.047.000,00 10.464.011.371,73 106,03 1.1.2. Retrubusi Daerah 27.844.676.820,00 27.605.113.720,21 99,14 1.1.3. Bagian Laba Usaha Daerah 92.500.000,00 92.500.000,00 100,00 1.1.4. Penerimaan Lain-lain 8.004.658.746,81 6.390.956.815,57 79,84 1.2. BAGIAN DANA PERIMBANGAN 361.925.779.000,00 371.784.805.716,00 102,72 1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 19.543.299.000,00 26.987.074.067,00 138,09 1.2.2 Dana Alokasi Umum 312.950.000.000,00 314.424.407.000,00 100,47 1.2.3. Dana Alokasi Khusus 5.000.000.000,00 3.500.000.000,00 70,00

1.2.4. Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Prop.i 24.432.480.000,00 26.873.324.649,00 109,99

JUMLAH PENDAPATAN : 407.736.661.566,81 416.337.387.623,51 102,11 II. BELANJA 439.087.508.313,62 422.510.241.502,19 96,22 2.1. BELANJA APARATUR DAERAH 103.374.806.038,62 96.657.011.900,00 93,50 2.1.1. BELANJA ADMINISTRASI UMUM 58.797.509.782,62 56.184.648.352,00 95,56 2.1.1.1. Belanja pegawai / personalia 35.921.169.912,00 33.913.277.231,00 94,41 2.1.1.2. Belanja barang dan jasa 17.583.433.870,62 17.185.607.761,00 97,74 2.1.1.3. Belanja perjalanan dinas 2.551.710.000,00 2.501.103.000,00 98,02 2.1.1.4. Belanja pemeliharaan 2.741.196.000,00 2.584.660.360,00 94,29


2.1.2.1. Belanja pegawai / personalia 4.357.660.000,00 4.069.086.550,00 93,38 2.1.2.2. Belanja barang dan jasa 26.164.459.582,00 23.223.472.785,00 88,76 2.1.2.3. Belanja perjalanan dinas 1.291.369.000,00 1.149.309.000,00 88,50 2.1.2.4. Belanja pemeliharaan 830.468.148,00 820.183.500,00 98,76 2.1.3. BELANJA MODAL 7.663.989.526,00 7.603.048.763,00 99,20

2.1.4. BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN 4.269.350.000,00 3.607.262.950,00 84,49

2.2. BELANJA PELAYANAN PUBLIK 335.712.702.275,00 311.635.290.827,19 97,07 2.2.1. BELANJA ADMINISTRASI UMUM 214.963.361.153,00 209.241.710.930,00 97,34 2.2.1.1. Belanja pegawai / personalia 202.597.872.448,00 197.429.619.596,00 97,45 2.2.1.2. Belanja barang dan jasa 8.499.762.010,00 8.141.214.095,00 95,78 2.2.1.3. Belanja perjalanan dinas 870.635.750,00 804.799.954,00 92,44 2.2.1.4. Belanja pemeliharaan 2.995.090.945,00 2.866.077.285,00 95,69


2.2.2.1. Belanja pegawai / personalia 8.572.328.050,00 8.658.954.576,94 101,01 2.2.2.2. Belanja barang dan jasa 44.011.011.995,00 45.157.351.906,25 102,60 2.2.2.3. Belanja perjalanan dinas 895.311.736,00 830.802.500,00 93,52 2.2.2.4. Belanja pemeliharaan 13.642.885.186,00 13.347.700.365,00 97,84

22

1 2 3 4 5 2.2.3. BELANJA MODAL 36.339.394.500,00 34.398.770.549,00 94,66

2.3. BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN 13.729.622.000,00 13.184.038.775,00 96,03

2.4. BELANJA TIDAK TERSANGKA 3.558.787.655,00 1.033.900.000,00 29,05 JUMLAH BELANJA : 439.087.508.313,62 422.510.241.502,19 96,22

Surplus/ defisit (31.350.846.746,81) (6.172.853.878,68) 19,69

3. PEMBIAYAAN 31.350.846.746,81 10.882.066.124,00 34,71 3.1. PEMBIAYAAN PENERIMAAN 50.056.476.720,81 29.533.263.426,00 90,54 3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu 15.679.648.277,81 0,00 3.1.10. Penerimaan Dana Revolving 34.376.828.443,00 29.533.263.426,00 85,91 3.2. PEMBIAYAAN PENGELUARAN 18.705.629.974,00 18.651.197.302,00 209,29 3.2.1. Transfer ke Dana Cadangan 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 100,00 3.2.3. Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo 389.694.974,00 384.282.202,00 98,61 3.2.10 Pengeluaran Dana Revolving 15.315.935.000,00 15.266.915.100,00 99,68

JUMLAH PEMBIAYAAN 31.350.846.746,81 10.882.066.124,00 34,71

23

3. Laporan Aliran Kas Tahun 2004

Uraian Jumlah (Rp) ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS OPERASI ALIRAN KAS MASUK 416.337.387.623,51 PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 44.552.581.907,51 PAJAK DAERAH 10.464.011.371,73 RETRIBUSI DAERAH 27.605.113.720,21

HASIL BUMD DAN KEKAYAAN DRH YANG DIPISAH 92.500.000,00

PENERIMAAN LAIN-LAIN 6.390.956.815,57 BAGIAN DANA PERIMBANGAN 371.784.805.716,00 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 26.987.074.067,00 Dana Alokasi Umum 314.424.407.000,00 Dana Alokasi Khusus 3.500.000.000,00


ALIRAN KAS KELUAR 422.510.241.502,19 BELANJA BELANJA ADMINISTRASI UMUM 265.426.359.282,00 Belanja pegawai / personalia 231.342.896.827,00 Belanja barang dan jasa 25.326.821.856,00 Belanja perjalanan dinas 3.305.902.954,00 Belanja pemeliharaan 5.450.737.645,00 BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN 97.256.861.183,19 Belanja pegawai / personalia 12.728.041.126,94 Belanja barang dan jasa 68.380.824.691,25 Belanja perjalanan dinas 1.980.111.500,00 Belanja pemeliharaan 14.167.883.865,00 BELANJA MODAL 42.001.819.312,00


BELANJA TIDAK TERSANGKA 1.033.900.000,00 ALIRAN KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI (6.172.853.878,68) ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ALIRAN KAS MASUK 0,00ALIRAN KAS KELUAR 0,00

ALIRAN KAS BERSIH DARI AKTIVITAS

INVESTASI 0,00

24

ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN ALIRAN KAS MASUK 29.533.263.426,00 PEMBIAYAAN PENERIMAAN Penerimaan Dana Revolving 29.533.263.426,00 ALIRAN KAS KELUAR PEMBIAYAAN PENGELUARAN 18.651.197.302,00 Transfer ke Dana Cadangan 3.000.000.000,00 Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo 384.282.202,00 Pengeluaran dana Revolving 15.266.915.100,00 ALIRAN KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN 10.882.066.124,00 ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN ALIRAN KAS MASUK 0,00ALIRAN KAS KELUAR 0,00 ALIRAN KAS BERSIH DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN 0,00

KENAIKAN BERSIH KAS SELAMA PERIODE 4.709.212.245,32SALDO AWAL KAS 15.287.877.561,62SALDO AKHIR KAS 19.997.089.806,94

25

BAB II HASIL PEMERIKSAAN

A. Penelaahan atas Sistem dan Pelaksanaan Sistem Pembukuan dan Penyusunan Laporan

Keuangan Kabupaten Jombang

Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Jombang dilakukan oleh

Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang. Pembukuan dan Penyusunan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2004 diselenggarakan

dengan menggunakan sistem pembukuan ganda dengan dasar Kas Modifikasian

sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam

Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan, Pengurusan, dan

Pertanggungjawaban Pengelolaan APBD. Pada Tahun 2003 Pemerintah Kabupaten Jombang

telah menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2003 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan pada tahun 2004 telah disusun Keputusan

Bupati Nomor 16 Tahun 2004 tentang Manual Penatausahaan Keuangan Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Pemerintah Kabupaten Jombang berkewajiban menyusun Laporan Keuangan yang terdiri

dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Aliran Kas dan Catatan atas Laporan

Keuangan Daerah.

Hasil penelaahan atas sistem pembukuan dan penyusunan laporan keuangan serta

pelaksanaannya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang yang kami uji

ternyata belum sepenuhnya mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku sehingga masih

terdapat kelemahan minimal ada tiga kelemahan yaitu sebagai berikut :

1. Kelemahan dalam Penganggaran

Dari pemeriksaan atas dokumen anggaran dan rancangan perhitungan APBD

Tahun 2004 diketahui bahwa penganggaran yang disusun Pemerintah Daerah Kabupaten

Jombang belum sepenuhnya memadai. Hal tersebut dapat ditemukan dengan adanya

penganggaran atas kegiatan-kegiatan tertentu pada suatu pos yang sebenarnya

pengeluaran tersebut masing-masing telah tersedia anggarannya. Misalnya adanya

pengeluaran biaya operasional yang diperuntukkan menampung pengeluaran seperti

perjalanan dinas, belanja barang, dan belanja pegawai. Disamping itu terdapat pula

26

penganggaran untuk Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan direalisasikan pada pos

lainnya.

2. Pengamanan atas Aktiva Pemerintah Daerah yang belum cukup memadai

Hal ini antara lain dapat ditemukan pada kegiatan-kegiatan yang mendatangkan

asset bagi Pemerintah Daerah namun tidak dicatat dan dimonitor dengan baik oleh

Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan belum adanya koordinasi yang intensif antara

Bagian Keuangan dan Satuan Kerja lainnya yang terkait dengan perolehan aktiva, baik

aktiva lancar seperti piutang daerah maupun aktiva tetap.

3. Pengawasan atas kredit anggaran yang belum efektif

Dari hasil pemeriksaan atas dokumen anggaran dan realisasi anggaran diketahui

bahwa system pengawasan kredit anggaran belum berjalan sesuai dengan yang

diharapkan. Hal ini dapat ditemukan atas adanya pembebanan anggaran pada pos lain, ini

terjadi karena realisasi atas pengeluaran rekening tertentu telah habis kredit anggarannya

tetapi tidak diketahui sehingga tetap dikeluarkan SPMUnya. Setelah pertanggungjawaban

dan pencatatan dilakukan ternyata kredit anggaran untuk pengeluaran tersebut sudah

tidak tersedia sehingga pengeluaran tersebut digeser (dioper) ke rekening lainnya yang

kredit anggarannya masih tersedia. Hal ini menunjukkan belum adanya kendali atas tiap

rekening yang memadai.

Atas kelemahan pengendalian intern tersebut, BPK-RI menyarankan agar Pemerintah

Kabupaten Jombang melakukan review atas sistem pembukuan dan penyusunan laporan

keuangannya.

27

B. Koreksi Pembukuan dan Kecermatan Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten

Jombang Tahun Anggaran 2004

Dari hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah (sebelum disampaikan ke

DPRD) Tahun 2004 yang telah disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang, BPK-RI telah

mengajukan 25 koreksi dengan nilai koreksi saldo akun menurut obyek pada perhitungan

APBD sebesar Rp40.156.530.045,32 dan koreksi akun pada Neraca sebesar

Rp13.405.173.116,74 serta koreksi pada Aliran Kas sebesar Rp88.698.162.281,76. Koreksi

yang dilakukan BPK-RI didasarkan atas kebenaran formal dari bukti akuntansi.

Koreksi-koreksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kesalahan karena belum dicatat

a. Sisa lebih perhitungan tahun lalu sebesar Rp15.787.877.561,62 dan sisa lebih

perhitungan tahun berjalan sebesar Rp20.584.328.825,94 tidak disajikan dalam

Laporan Perhitungan Anggaran.

Pemeriksaan atas penyusunan dan penyajian Konsep Perhitungan APBD Tahun 2004

diketahui bahwa Sisa Lebih Tahun Lalu dan Sisa Lebih Tahun Berjalan tidak disajikan

dalam Perhitungan APBD dalam Pembiayaan. Sehingga tidak terdapat kesesuaian antara

jumlah surplus/defisit perhitungan dan jumlah rekening pembiayaan.

Atas koreksi tersebut Pemerintah Kabupaten Jombang bersedia melakukan koreksi pada

Laporan Keuangan Tahun 2004

b. Pengembalian Sisa UUDP belum dikontra post dalam Laporan Realisasi

Perhitungan

Pengembalian SPMU belanja Tahun 2004 pada tahun berikutnya yang berasal

dari tujuh Satuan Kerja yang belum dilakukan contra post, dengan rincian sebagai

berikut:

No. No. Rekening Jumlah (Rp)

1. Kantor Kesbang Linmas

2.4.5.01.12.2 Bantuan Keuangan pd Ormas/Parpol 35.529.000,00

2. Kantor Tenaker Transmigrasi 11.665.000,00

2.2.1.01.1 Honor Tim 1.500.000,00

2.2.1.01.03.1 Honor Upah harian 3.312.000,00

2.2.2.01.03.1 Biaya Obat-obatan 375.000,00

2.2.2.01.02 Biaya Bahan 2.200.000,00

28

2.2.2.01.06.1 Biaya Perlengkapan 3.360.000,00

2.2.2.02.03.1 Biaya Dokumen 318.000,00

2.2.3.01.01.1. Biaya Perjalanan Dinas 600.000,00

3. Dinas Pendidikan Nasional 3.258.340,00

2.11.01.1.2.1.01.01.2 Honor Tim/Panitia 1.102.500,00

2.11.01.1.2.1.02.01.2 Biaya Listrik 1.518.290,00

2.11.01.1.2.1.02.03.03 Biaya Air 637.550,00

4. BKKBN 19.528.579,00

2.1.4.13.01.1 Biaya Pemel Alat Studio 25.000,00

2.1.2.02.01.1 Biaya Listrik 750.920,00

2.1. 2.02.02.1 Biaya Telepon 384.759,00

2.1. 3.01.01.1 Perjalanan Dalam Daerah 10.000,00

2.1.3.01.021 Perjalanan Luar Daerah 75.000,00

2.1. 1.07.01.1 Biaya Lembur Harian 5.000,00

2.1.4.09.02.1 Biaya Kend. Dinas roda 4 1.004.900,00

2.2.1.01.01.1 Honor Tim/Panitia 11.370.000,00

2.2.3.01.01.1 Perjalanan Dalam Daerah 1.680.000,00

2.2.2.01.03.1 Biaya Obat-obatan 2.223.000,00

2.2.2.02.01.1 Biaya Jasa Tenaker Non Pegawai 2.000.000,00

5 Dinas Pemukiman dan Pengembangan Wilayah 1.860.500,00

2.3.6.05.01.2.Belanja Modal Bangunan Ged. Sekolah 200.000,00

2.3.2.01.01.1 Belanja ModalJalan Desa/Lingkungan 600.000,00

2.3.6.01.01.1 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 1.060.500,00

29

6. Dinas Prasjal 1.529.500,00

2.1.1.03.01 Gaji Pokok 1.291.200,00

2.1.1.03.02 Tunjangan keluarga 238.300,00

7. DPRD

2.1.1.01.07.1 Tunjangan Kesejahteraan 13.868.100,00

Jumlah 87.239.019,00

Atas pengembalian SPMU yang tidak dicatat sebagai kontra post oleh Pemerintah Daerah

Jombang perlu dikoreksi sebagai berikut :

Uraian Debet Kredit Kas di PK 87.239.019,00 2.4.5.01.12.2 Bantuan Keuangan pd Ormas/Parpol 35.529.000,00 2.2.1.01.1 Honor Tim 1.500.000,00 2.2.1.01.03.1 Honor Upah harian 3.312.000,00 2.2.2.01.03.1 Biaya Obat-obatan 375.000,00 2.2.2.01.02 Biaya Bahan 2.200.000,00 2.2.2.01.06.1 Biaya Perlengkapan 3.360.000,00 2.2.2.02.03.1 Biaya Dokumen 318.000,00 2.2.3.01.01.1. Biaya Perjalanan Dinas 600.000,00 2.11.01.1.2.1.01.01.2 Honor Tim Panitia 1.102.500,00 2.11.01.1.2.1.02.01.2 Biaya Listrik 1.518.290,00 2.11.01.1.2.1.02.03.03 Biaya Air 637.550,00 2.1.4.13.01.1 Biaya Pemel Alat Studio 25.000,00 2.1.2.02.01.1 Biaya Listrik 750.920,00 2.1. 2.02.02.1 Biaya Telepon 384.759,00 2.1. 3.01.01.1 Perjalanan Dalam Daerah 10.000,00 2.1.3.01.021 Perjalanan Luar Daerah 75.000,00 2.1. 1.07.01.1 Biaya Lembur Harian 5.000,00 2.1.4.09.02.1 Biaya Kend. Dinas roda 4 1.004.900,00 2.2.1.01.01.1 Honor Tim/Panitia 11.370.000,00 2.2.3.01.01.1 Perjalanan Dalam Daerah 1.680.000,00 2.2.2.01.03.1 Biaya Obat-obatan 2.223.000,00 2.2.2.02.01.1 Biaya Jasa Tenaker Non Pegawai 2.000.000,00 2.3.6.05.01.2 Belanja Modal Bangunan Ged. Sekolah 200.000,00 2. 3.2.01.01.1 Belanja Modal Jalan Desa/Lingkungan 600.000,00 2.3.6.01.01.1 Belanja Modal Bangunan Ged. Kantor 1.060.500,00 2.1.1.03.01 Gaji Pokok 1.291.200,00 2.1.1.03.02 Tunjangan keluarga 238.300,00 2.1.1.01.07.1 Tunjangan Kesejahteraan 13.868.100,00


Laporan Keuangan Tahun 2004.

30

c. Persediaan Obat-obatan dinilai Overstated dalam Neraca

Berdasarkan stock opname Gudang Farmasi per 31 Desember 2004 menunjukkan

Persediaan Obat-obatan yang ada di Gudang Farmasi sebesar Rp3.519.699.535,00.

Persediaan Obat-obatan tersebut dinilai dalam neraca daerah sebesar

Rp3.841.165.091,00. Dengan demikian penilaian persediaan obat-obatan pada neraca

daerah terlalu tinggi sebesar Rp321.465.556,00. Atas hal tersebut harus dilakukan koreksi

sebagai berikut :

Uraian Debet Kredit Ekuitas Dana Lancar- Cadangan

Psdn Rp321.465.556,00

Persediaan Obat-obatan Rp321.465.556,00



d. Harga Buku atas Kendaraan Roda 2 dan 4 yang telah dijual masih dicatat sebagai

aktiva daerah.

Pada tanggal 19 Agustus 2004 Pemerintah Kabupaten Jombang telah menjual kendaraan

roda dua sebanyak tujuh unit dan roda empat sebanyak 36 unit dengan harga jual sebesar

Rp73.630.000,00. Hasil Pemeriksaan atas Daftar Penghapusan dan Penjualan Barang

Inventaris Kendaraan Roda 2 dan 4 menunjukkan bahwa nilai buku kendaraan roda dua

dan empat yang dijual adalah sebesar Rp205.100.000,00. Dari mutasi buku besar

kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat diketahui bahwa kendaraan yang telah

dijual tersebut belum dihapuskan dan masih tercatat sebagai asset daerah dalam neraca.

Atas transaksi penjualan kendaraan roda dua dan empat yang masih tercatat sebagai asset

Pemerintah Kabupaten Jombang perlu melakukan koreksi sebagai berikut :

Uraian Debet Kredit Ekuitas Dana yang Diinvestasikan - AT 205.100.000,00

Alat Angkut roda 2 83.500.000,00Alat Angkut roda 4 121.600.000,00



31

e. Investasi Saham Pemerintah Daerah Jombang ke Perusahaan Daerah belum

dicatat

Pemerintah Kabupaten Jombang telah melakukan penyertaan modal pada empat Badan

Usaha Milik Daerah, yaitu PDAM, BPR, Perkebunan Panglungan dan Apotik “Seger”.

Pemeriksaan terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun 2004 diketahui

bahwa investasi atau penyertaan modal tersebut belum dicatat dalam Neraca Daerah Per

31 Desember 2004.

Sampai dengan 31 Desember 2003 penyertaan modal Pemerintah Daerah pada empat

Perusda dicatat dengan rincian sebagai berikut :

1). Penyertaan pada PDAM yang belum dicatat sebesar Rp3.362.225.848,00, dengan

rincian sebagai berikut:

Uraian Jumlah (Rp) Keterangan Kekayaan PEMDA yg dipisahkan 3.133.539.438,00 Ekuitas Dana Diinvestasikan

Modal Hibah 228.686.410,00 Ekuitas Dana Donasi

Jumlah 3.362.225.848,00

Sehingga perlu dilakukan koreksi sebagai berikut :

Uraian Debet Kredit Penyertaan Modal pada PDAM Rp3.362.225.848,00

Ekuitas Dana Diinvestasikan Rp3.133.539.438,00

Ekuitas Dana donasi 228.686.410,00

2). Penyertaan pada BPR sebesar Rp500.000.000,00 yang belum dicatat dikoreksi

sebagai berikut :

Uraian Debet Kredit Penyertaan Modal pada BPR Rp500.000.000,00

Ekuitas Dana Diinvestasikan Rp500.000.000,00

3). Penyertaan pada Perkebunan Panglungan yang belum dicatat sebesar

Rp480.704.362,54, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian Jumlah (Rp) Keterangan Modal Dasar 355.704.362,54 Ekuitas Dana Umum

Modal Sumbangan 125.000.000,00 Ekuitas`Dana Donasi

Jumlah 480.704.362,54

32

Sehingga perlu dikoreksi sebagai berikut :

Uraian Debet Kredit Penyertaan Modal pada Perkebunan Panglungan Rp480.704.362,54


Ekuitas`Dana donasi Rp125.000.000,00

4). Penyertaan pada Apotik sebesar Rp240.790.746,29 yang belum dicatat dikoreksi

sebagai berikut :

Uraian Debet Kredit Penyertaan Modal pada Apotik Rp240.790.746,29




f. Piutang Retribusi IMB Belum dicatat dalam Neraca

Dari pemeriksaan atas Laporan Piutang Retribusi IMB pada Kimbangwil per 31

Desember 2004 dan Neraca Daerah Tahun 2004 yang disusun oleh Bagian Keuangan

diketahui terdapat Piutang Retribusi IMB sebesar Rp59.171.420.00 yang belum dicatat.

Atas transaksi tersebut perlu dilakukan koreksi sebagai berikut :

Uraian Debet Kredit Piutang Retribusi IMB Rp59.171.420,00

EDL Cadangan Piutang Rp59.171.420,00



g. Piutang pada RSUD Jombang belum dicatat

Pemeriksaan atas Dokumen Piutang pada RSU Jombang tahun 2004

menunjukkan bahwa terdapat Saldo Piutang Pasien sebesar Rp140.193.556.00 yang

belum dibukukan dalam Neraca Daerah per 31 Desember 2004 sehingga perlu dikoreksi

sebagai berikut :

Uraian Debet Kredit Piutang Lain-lain-RSU Rp140.193.556,00

EDL Cadangan Piutang Rp140.193.556,00

33



h. Pencatatan Piutang Dana Revolving pada Neraca Daerah belum sepenuhnya riil.

Dari Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2004 dan Daftar

Nominatif Pinjaman Revolving pada Dinas-dinas Pemerintah Kabupaten Jombang dan

BUMD diketahui terdapat selisih antara saldo piutang menurut Neraca Daerah dan Daftar

Nominatif sebesar Rp2.866.752.376,00 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah) Uraian Neraca Daerah Daftar Nominatif Selisih

Dinas Pertanian 199.185.307,00 94.385.800,00 104.799.507,00

Ketahanan Pangan 4.384.173.000,00 4.393.738.000,00 (9.565.000,00)

Peternakan 420.542.475,00 420.542.475,00 -

Perindakop 540.999.500,00 540.999.500,00 -

DPM 520.672.160,00 3.074.619.043,00 (2.553.946.883,00)

BUMD 352.960.000,00 761.000.000,00 (408.040.000,00)

Atas hal tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Jombang perlu melakukan koreksi

sebagai berikut :

Uraian Debet Kredit Piutang Ketahanan Pangan Rp 9.565.000,00

Piutang DPM Rp2.553.946.883,00

Piutang BUMD Rp 408.040.000,00

Ekuitas Dana Lancar – Cad Piutang Rp2.866.752.376,00

Piutang Dinas Pertanian Rp 104.799.507,00



i. Piutang Bagi Hasil dari Propinsi belum dicatat

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Gubernur Jawa Timur dan Bupati Jombang No.

420/845/108/2003 dan No. 900/5777/415.3/2003 Pemerintah Jombang menerima Dana

Bagi Hasil dari Propinsi untuk kegiatan subsidi biaya minimal pendidikan untuk SD/MI,

SMP/MtsN dan dari siswa keluarga miskin sebesar Rp9.458.520.000,00. Realisasi

bantuan tersebut sampai dengan tanggal 31 Desember 2004 baru sebesar

34

Rp8.670.310.000,00 sehingga masih terdapat sisa Rp788.210.000,00 dan baru dibayarkan

tanggal 28 Januari 2005. Atas transaksi tersebut Pemerintah Kabupaten Jombang tidak

mencatat adanya Piutang Bagi Hasil sehingga perlu dikoreksi sebagai berikut :

Uraian Debet Kredit Piutang Bagi Hasil dari Propinsi Rp788.210.000,00

Ekuitas Dana Lancar- Cad Piutang Rp788.210.000,00



35

j. Hutang Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Jombang kurang dicatat dan

belum dilakukan reklasifikasi

Dari Konsep Neraca Daerah Tahun 2004 yang disusun Pemerintah Daerah Kabupaten

Jombang diketahui hutang jangka panjang yang dimiliki sebesar Rp1.175.518.944,62.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen keuangan hutang jangka panjang diketahui

bahwa hutang jangka panjang adalah sebesar sebesar Rp1.287.654.642,89. Sehingga

terdapat hutang jangka panjang yang belum dicatat sebesar Rp112.135.698,27 terdiri dari

hutang RDA128 Rp8.442.200,00 dan hutang SLA Rp103.693.498,28. Dari perhitungan

atas perjanjian hutang jangka panjang diketahui bahwa dari jumlah hutang sebesar

Rp1.287.654.642,89 tersebut terdapat bagian hutang jangka panjang yang jatuh tempo

sebesar Rp401.538.665,42 yang terdiri dari hutang RDA 128 sebesar Rp19.136.650,01.

Hutang RDA 182 sebesar Rp348.952.458,28 dan Hutang SLA sebesar Rp33.449.557,13

.Atas transaksi tersebut Pemerintah daerah Kabupten Jombang perlu melakukan koreksi

sebagai berikut :

1) Koreksi yang dilakukan untuk membukukan kekurangan hutang jangka panjang :

Uraian Debet Kredit Ekuitas Dana Diinvestasikan – Diin- vestasikan dlm Pembayaran HJP

Rp112.135.698,27

Hutang RDA 128 Hutang SLA

Rp 8.442.200,00 Rp103.693.498,27

2) Koreksi atas Pemindahan Hutang Jangka Panjang yang telah jatuh tempo

Uraian Debet Kredit Hutang JP SLA Rp 33.449.557,13

Hutang JP RDA 128 Rp 19.136.650,01

Hutang RDA 182 Rp348.952.458,28

Bagian Lancar JP SLA Rp 33.449.557,13

Bagian Lancar RDA 128 Rp 19.136.650,01

Bagian Lancar RDA 182 Rp348.952.458,28

3) Koreksi atas Pemindahan Hutang Jangka Panjang yang telah jatuh tempo dalam Akun

Ekuitas Dana :

Uraian Debet Kredit Ekuitas Dana Lancar – Cadangan Pembayaran Hutang Jk Pendek

Rp401.538.665,42

Ekuitas Dana Diinvestasikan – Diin- vestasikan dlm Pembayaran HJP

Rp401.538.665,42

36

Atas koreksi tersebut Pemerintah Kabupaten Jombang bersedia melakukan koreksi

pada Laporan Keuangan Tahun 2004

k. Penyisihan Dana Cadangan belum dicatat dalam Neraca Daerah

Pada tanggal 31 Desember 2004 Pemerintah Kabupaten Jombang telah menyisihkan

Dana Cadangan yang dikeluarkan melalui SPMU No. 3256/SPM/BTL/BT/2004 sebesar

Rp3.000.000.000,00. Atas Transaksi tersebut Pemerintah Kabupaten Jombang belum

mencatat dalam neraca daerah sehingga perlu dikoreksi sebagai berikut:

Uraian Debet Kredit Dana cadangan Rp3.000.000.000,00

Ekuitas Dana Dicadangkan Rp3.000.000.000,00



l. Investasi Jangka Pendek sebesar Rp500.000.000,00 belum diperhitungkan dalam

Laporan Aliran Kas

Pemkab Jombang sampai dengan tanggal 31 Desember 2004 mempunyai

investasi jangka pendek dalam bentuk rekening deposito di Bank Pasar Jombang sebesar

Rp500.000.000,00. Deposito tersebut belum secara konsisten diperhitungkan yaitu sudah

diperhitungkan dalam Laporan Aliran Kas namun belum dalam Neraca, sehingga terdapat

ketidaksesuaian antara Saldo Awal Kas dalam Laporan Aliran Kas dengan Sisa Lebih

Perhitungan Tahun Lalu dalam Neraca. Oleh karena itu dalam Laporan Aliran Kas

dilakukan koreksi tambah sebesar Rp500.000.000,00.



37

2. Kesalahan Pembebanan (Dicatat tapi salah akun)

a. Penerimaan atas pelunasan Piutang Pajak Reklame tidak dicatat sebagai dalam Pos

Pembiayaan

Pemeriksaan atas Laporan Realisasi Perhitungan di Bagian Keuangan dan

Realisasi Penerimaan atas Pajak di Dinas Pendapatan Daerah serta Surat Ketetapan Pajak

Daerah menunjukkan bahwa Piutang Pajak Reklame Tahun 2003 adalah sebesar

Rp22.740.721,76 dan telah dilunasi sesuai dengan bukti penerimaan sebesar

Rp17.612.297,38 sehingga masih terdapat tunggakan atas pajak reklame sebesar

Rp5.128.424,38. Sementara bagian keuangan mengakui pencatatan saldo piutang sebesar

Rp22.786.294,17.

Atas hal tersebut perlu dikoreksi sebagai berikut :

1). Koreksi atas kesalahan pencatatan realisasi pajak reklame sebagai berikut:

Jurnal yang dibuat Pemerintah Kabupaten Jombang pada saat menerima pelunasan pajak

reklame:

Uraian Debet Kredit Kas Rp17.612.297,38

Penerimaan Pajak Reklame Rp17.612.297,38

Transaksi tersebut seharusnya dicatat sebagai berikut :


Penerimaan Pembiayaan- Piutang Pajak Reklame

Rp17.612.297,38

Dengan demikian perlu dilakukan koreksi :

Uraian Debet Kredit Penerimaan Pajak Reklame Rp17.612.297,38

Penerimaan Pembiayaan- Pelunasan Pajak Reklame

Rp17.612.297,38

38

2). Terhadap kelebihan pencatatan atas piutang pajak reklame Pemerintah Jombang perlu

dikoreksi :

Uraian Debet Kredit EDL- Cadangan Piutang Rp45.572,42

Piutang Reklame Rp45.572,42

3). Terhadap kekurangan penerimaan piutang pajak pajak reklame perlu dikoreksi :

Uraian Debet Kredit Piutang Pajak Reklame Rp5.128.424,38

EDL - Cadangan Piutang Rp5.128.424,38



b. Penerimaan Dana Alokasi Khusus salah dicatat sebagai Penerimaan Dana

Penyeimbang

Terdapat SPM No. 827419Y/098/114 tanggal 15 Desember 2004 sebesar

Rp1.500.000.000,00 yang seharusnya merupakan penerimaan dari Dana Alokasi Khusus

oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dicatat sebagai Penerimaan Dana Penyeimbang.

Atas transaksi tersebut Pemerintah Kabupaten Jombang mencatat :

Uraian Debet Kredit Kas Rp1.500.000.000,00

Penerimaan Dana Penyeimbang Rp1.500.000.000,00

Pencatatan yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang adalah :

Uraian Debet Kredit Kas Rp1.500.000.000,00

Penerimaan Dana DAK Rp1.500.000.000,00

Dengan demikian perlu dilakukan koreksi sebagai berikut :

Uraian Debet Kredit Penerimaan Dana Penyeimbang Rp1.500.000.000,00

Penerimaan Dana DAK Rp1.500.000.000,00



39

c. Penerimaan Bagi Hasil BPHTB salah dicatat sebagai penerimaan Bagi Hasil PBB

Berdasarkan Nota Kredit dari Bank Jatim tanggal 29 Desember 2004 diketahui terdapat

penerimaan Bagi Hasil untuk BPHTB sebesar Rp Rp3.078.272,00. Penerimaan tersebut

oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dicatat sebagai Penerimaan Bagi Hasil PBB dengan

jurnal sebagai berikut :


Penerimaan Bagi Hasil PBB Rp3.078.272,00

Seharusnya penerimaan tersebut dicatat sebagai berikut :


Penerimaan BPHTB Rp3.078.272,00


Uraian Debet Kredit Penerimaan Bagi Hasil PBB Rp3.078.272,00

Penerimaan BPHTB Rp3.078.272,00



d. Penerimaan Dana Penyeimbang BKKBN salah dicatat sebagai penerimaan Dana

Penyeimbang Non BKKBN

Berdasarkan penerimaan dari transfer diketahui terdapat Penerimaan Dana Penyeimbang

BKKBN sebesar Rp327.851.750,00 yang dicatat oleh Pemerintah Kabupaten Jombang

sebagai Penerimaan Dana Penyeimbang dengan jurnal sebagai berikut :


Penerimaan Dana Penyeimbang Rp327.851.750,00

Pencatatan yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten adalah sebagai berikut


Penerimaan Dana Penyeimbang BKKBN

Rp327.851.750,00

40


Uraian Debet Kredit Penerimaan Dana Penyeimbang Rp327.851.750,00

Penerimaan Dana Penyeimbang BKKBN

Rp327.851.750,00


Laporan Keuangannya Tahun 2004

e. Pengeluaran untuk mendapatkan tanah belum dikapitalisir Neraca Daerah

Berdasarkan DASK kegiatan Pengadaan Tanah Pasar Mojoagung dan Tanah Kas

Desa yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas

belum dikapitalisir ke dalam belanja modal.

Belanja-belanja tersebut untuk mengadaan Tanah Pasar Mojoagung sebesar

Rp67.553.500,00 ditambah sebesar Rp9.276.200,00 merupakan biaya pensertifikatan

tanah yang dibebankan pada kegiatan pensertifikatan tanah milik Pemkab Jombang dan

untuk pengadaan tanah kas desa sebesar Rp7.500.000,00.

Atas pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh aktiva tersebut harus dikoreksi

sebagai berikut :

Uraian Debet Kredit Aktiva Tetap (Tanah untuk Bangunan) Rp76.829.700,00Aktiva Tetap (Tanah Pertanian) Rp7.500.000,00 Ekuitas dana diinvestasikan Rp84.329.700,00


Laporan Keuangannya Tahun 2004

f. Belanja Modal bangunan gedung dianggarkan dan direalisasikan dalam rekening

Belanja Operasional dan Pemeliharaan (BOP)

Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) pada Tahun 2004 melaksanakan

kegiatan pembangunan pagar keliling kantor DKP dengan anggaran sebesar

Rp245.495.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp243.804.000,00. Pembangunan

tersebut dianggarkan pada jenis belanja BOP. Padahal bangunan pagar gedung

merupakan bagian dari bangunan gedung. Oleh karena itu BPK-RI melakukan koreksi

dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

41

Uraian Debet Kredit Aktiva Tetap (bangunan gedung

tempat kerja) Rp243.804.000,00

Ekuitas Dana

Diinvestasikan

Rp243.804.0

00,00



42

g. Kegiatan Belanja Modal dalam Laporan Arus Kas diperhitungkan sebagai kegiatan

operasi.

Pemeriksaan atas Laporan Arus Kas Tahun 2004 pada Pemerintah Kabupaten Jombang

menunjukkan bahwa penerimaan atas Penjualan Aktiva sebesar Rp205.100.000,00 dan

Belanja Modal sebesar Rp42.001.819.312,00 dimasukkan sebagai Arus Kas Masuk

Aktivitas Operasi dan Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi. Hal tersebut harus dikoreksi

dengan memindahkan Penerimaan Penjualan Aktiva sebagai Arus Kas Masuk Aktivitas

Investasi dan Pengeluaran Belanja Modal sebagai Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi .



Dengan Koreksi-koreksi tersebut maka terjadi perubahan saldo pada :

1). Rekening-rekening dalam Laporan Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2004

yaitu:

Saldo sebelum koreksi Saldo setelah koreksi Pajak Reklame Rp 452.421.691,73Koreksi kurang 2.a(1) (Rp 17.612.297,38) Rp 434.809.394,35 Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Rp 26.987.074.067,00Koreksi tambah 2.c Rp 3.078.272,00Koreksi kurang 2.c (Rp 3.078.272,00) Rp 26.987.074.067,00 Dana Alokasi Umum Rp 314.424.407.000,00Koreksi tambah 2.d Rp 327.851.750,00Koreksi kurang 2.b;d (Rp 1.827.851.750,00) Rp 312.924.407.000,00 Dana Alokasi Khusus Rp 3.500.000.000,00Koreksi tambah 2.b Rp 1.500.000.000,00 Rp 5.000.000.000,00

43

Gaji pokok dan Tunjangan Pegawai Rp 25.191.965.420,00 Koreksi kurang 1.b(6) (Rp 1.291.200,00) Koreksi kurang 1.b(6) (Rp 238.300,00) Rp 25.190.435.920,00 Belanja Tetap dan Tunj Pimp. Dan Anggt DPRD

Rp 5.432.449.695,00

Koreksi kurang 1.b(7) (Rp 13.868.100,00) Rp 5.418.581.595,00 Biaya Jasa Kantor Rp 6.863.842.771,00 Koreksi kurang 1.b(3) (Rp 1.518.290,00) Koreksi kurang 1.b(3) (Rp 637.550,00) Koreksi kurang 1.b(4) (Rp 750.920,00) Koreksi kurang 1.b(4) (Rp 384.759,00) Rp 6.860.551.252,00 Biaya Perjalanan Dinas Rp 2.501.103.000,00Koreksi kurang 1.b(4) (Rp 10.000,00)Koreksi kurang 1.b(4) (Rp 75.000,00) Rp 2.501.018.000,00 Biaya Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi

Rp 10.573.000,00

Koreksi kurang 1.b(4) (Rp 25.000,00) Rp 10.548.000,00 Biaya Pemeliharaan Alat Angkutan Rp 631.822.800,00Koreksi kurang 1.b(4) (Rp 1.004.900,00) Rp 630.817.900,00 Honorarium/Upah Rp 3.623.220.300,00Koreksi kurang 1.b(3) (Rp 1.102.500,00) Rp 3.622.117.800,00 Uang Lembur Rp 315.260.500,00Koreksi kurang 1.b(4) (Rp 5.000,00) Rp 315.255.500,00 Honorarium/Upah Rp 8.418.343.576,94Koreksi kurang 1.b(2) (Rp 1.500.000,00)Koreksi kurang 1.b(2) (Rp 3.312.000,00)Koreksi kurang 1.b(4) (Rp 11.370.000,00) Rp 8.402.161.576,94

44

Biaya Bahan/Material Rp 36.229.533.805,00Koreksi kurang 1.b(2) (Rp 375.000,00)Koreksi kurang 1.b(2) (Rp 2.200.000,00)Koreksi kurang 1.b(2) (Rp 3.360.000,00)Koreksi kurang 1.b(4) (Rp 2.223.000,00) Rp 36.221.375.805,00 Biaya Jasa Pihak Ketiga Rp 6.481.404.265,00Koreksi kurang 1.b(2) (Rp 318.000,00)Koreksi kurang 1.b(4) (Rp 2.000.000,00) Rp 6.479.086.265,00 Biaya Perjalanan Dinas Rp 830.802.500,00Koreksi kurang 1.b(2) (Rp 600.000,00)Koreksi kurang 1.b(4) (Rp 1.680.000,00) Rp 828.522.500,00 BM Bang. Gedung Sekolah Rp 5.693.789.050,00Koreksi kurang 1.b(5) (Rp 200.000,00) Rp 5.693.589.050,00 BM Jalan Rp 18.635.332.255,00Koreksi kurang 1.b(5) (Rp 600.000,00) Rp 18.634.732.255,00 BM Bang. Gedung Tmpt Kerja Rp 1.562.190.091,00Koreksi kurang 1.b(5) (Rp 1.060.500,00) Rp 1.561.129.591,00 Belanja Bant. Keu kpd Ormas Rp 9.045.647.325,00Koreksi kurang 1.b(1) (Rp 35.529.000,00) Rp 9.010.118.325,00 Sisa Lebih Perhit. Tahun Lalu 0Koreksi tambah 1.a Rp 15.787.877.561,62 Rp 15.787.877.561,62 Penerimaan Piut. Pajak Reklame 0Koreksi tambah 2.a Rp 17.612.297,38 Rp 17.612.297,38 Sisa Lebih Tahun Berkenaan 0Koreksi tambah 1.a Rp 20.584.328.825,94 Rp 20.584.328.825,94

45

2). Rekening-rekening (akun) dalam Laporan Neraca Tahun 2004 yaitu :

Saldo sebelum koreksi Saldo setelah koreksi

Kas di PK 0 Koreksi tambah 1.b Rp Rp87.239.019,00 Rp 87.239.019,00 Piutang Dinas Pertanian Rp 199.185.307,00Koreksi kurang 1.h (Rp 104.799.507,00) Rp 94.385.800,00 Piutang Ketahanan Pangan Rp 4.384.173.000,00Koreksi tambah 1.h Rp 9.565.000,00 Rp 4.393.738.000,00 Piutang DPM Rp 520.672.160,00Koreksi tambah 1.h Rp 2.553.946.883,00 Rp 3.074.619.043,00

Piutang BUMD Rp 352.960.000,00Koreksi tambah 1.h Rp 408.040.000,00 Rp 761.000.000,00

Piutang Pajak Reklame 0Koreksi tambah 2.a(3) Rp 5.128.424,38Koreksi kurang 2.a(2) (Rp 45.572,42) Rp 5.082.851,96 Piutang Retribusi IMB 0Koreksi tambah 1.f Rp 59.171.420,00 Rp 59.171.420,00

Piutang Bagi Hasil dr Propinsi 0Koreksi tambah 1.i Rp 788.210.000,00 Rp 788.210.000,00 Piutang Lain-lain- RSUD 0 Koreksi tambah 1.g Rp 140.193.556,00 Rp 140.193.556,00 Persediaan Obat-obatan Rp 3.841.165.091,00Koreksi kurang 1.c (Rp 321.465.556,00) Rp 3.519.699.535,00 Penyertaan Modal ke PDAM 0 Koreksi tambah 1.e(1) Rp 3.362.225.848,00 Rp 3.362.225.848,00

46

Penyertaan Modal pada BPR 0Koreksi tambah 1.e(2) Rp 500.000.000,00 Rp 500.000.000,00 Penyertaan Modal pada Perkebunan Panglungan

0

Koreksi tambah 1.e(3) Rp 480.704.362,54 Rp 480.704.362,54

Penyertaan Modal pd Apotik 0 Koreksi tambah 1.e(4) Rp 240.790.746,29 Rp 240.790.746,29 Aktiva Tetap /Tanah Rp 3.202.352.398.014,23Koreksi tambah 2.e Rp 84.329.700,00 Rp 3.202.436.727.714,23

AT - Bangunan Gedung Rp 568.672.412.426,12Koreksi tambah 2.f Rp 243.804.000,00 Rp 568.916.216.426,12 AT - Alat Angkut Roda 2 Rp 4.569.543.750,00Koreksi kurang 1.d (Rp 83.500.000,00) Rp 4.486.043.750,00 AT - Alat Angkut Roda 4 Rp 18.084.409.710,00Koreksi kurang 1.d (Rp 121.600.000,00) Rp 17.962.809.710,00 Dana Cadangan 0Koreksi tambah 1.k Rp 3.000.000.000,00 Rp 3.000.000.000,00 Hutang RDA 182 Lancar/HJpd 0Koreksi tambah 1.j(2) Rp 348.952.458,28 Rp 348.952.458,28 Hutang RDA 128 Lancar/HJPd 0Koreksi tambah 1.j(2) Rp 19.136.650,01 Rp 19.136.650,01 Hutang SLA Lancar/HJPd 0Koreksi tambah 1.j(2) Rp 33.449.557,13 Rp 33.449.557,13

47

Hutang Jangka Panjang Rp 1.175.518.944,62 Koreksi kurang (RDA 182) 1.j(2) (Rp 348.952.458,28) Koreksi kurang (RDA 128) 1.j(2) (Rp 19.136.650,01) Koreksi kurang ( SLA) 1.j(2) (Rp 33.449.557,13)Koreksi tambah 1.j(1) Rp 112.135.698,27 Rp 886.115.977,47 EDL Sisa Lebih Th. Berjalan Rp 20.497.089.806,94Koreksi tambah 1.b Rp 87.239.019,00 Rp 20.584.328.825,94

EDL- Cad. Piutang Rp 6.418.532.442,00Koreksi tambah 1.f Rp 59.171.420,00Koreksi tambah 1.g Rp 140.193.556,00Koreksi tambah 1.h Rp 2.866.752.376,00Koreksi tambah 1.i Rp 788.210.000,00Koreksi tambah 2.a(3) Rp 5.128.424,38Koreksi kurang 2.a(2) (Rp 45.572,42) Rp 10.277.942.645,96

EDL – Cadangan Persediaan Rp 5.078.563.515,00 Koreksi kurang 1.c (Rp 321.465.556,00) Rp 4.757.097.959,00 EDL- Cad. Pembyr HJPd 0 Koreksi kurang 1.j(3) (Rp 401.538.665,42) Rp (401.538.665,42) ED - Inv Permanen Rp 1.095.000.000,00 Koreksi tambah 1.e(1) Rp 3.133.539.438,00 Koreksi tambah 1.e(2) Rp 500.000.000,00 Koreksi tambah 1.e(3) Rp 355.704.362,54 Koreksi tambah 1.e(4) Rp 240.790.746,29 Rp 5.325.034.546,83 EDI- AT Rp 5.391.566.662.089,00 Koreksi kurang 1.d (Rp 205.100.000,00) Koreksi tambah 2.e Rp 84.329.700,00Koreksi tambah 2.f Rp 243.804.000,00 Rp 5.391.689.695.789,39

EDI- Diinvest. Pembyran HJP (Rp 1.175.518.944,62)Koreksi kurang 1.j(1) (Rp 112.135.698,27)Koreksi tambah 1.j(3) Rp 401.538.665,42 (Rp 886.115.977,47) ED CADANGAN 0Koreksi tambah 1.k Rp 3.000.000.000,00 Rp 3.000.000.000,00

0

48

ED DONASI Koreksi tambah 1.e(1) Rp 228.686.410,00Koreksi tambah 1.e(3) Rp 125.000.000,00 Rp353.686.410,00

3). Rekening-rekening dalam Laporan Aliran Kas

Saldo sebelum koreksi Saldo setelah koreksi I Aktivitas Operasi

Aliran Kas Masuk Rp 416.337.387.623,51

Koreksi kurang 2.a(1) (Rp 17.612.297,38)

Koreksi kurang 2.g (Rp 205.100.000,00)

Rp 416.114.675.326,13

Aliran Kas Keluar Rp 422.510.241.502,19

Koreksi kurang 2.g (Rp 42.001.819.312,00)

Koreksi kurang 1.b(4)(6)(7) (Rp 15.402.600,00)

Koreksi kurang 1.b(3)(4) (Rp 3.316.519,00)

Koreksi kurang 1.b(4) (Rp 85.000,00)

Koreksi kurang 1.b(4) (Rp 1.004.900,00)

Koreksi kurang 1.b(2)(3)(4) (Rp 17.284.500,00)



Koreksi kurang 1.b(1) (Rp 35.529.000,00)

Rp 380.423.043.671,19

II Aktivitas Investasi

Aliran Kas Masuk 0,00

Koreksi tambah 2.g Rp 205.100.000,00

Rp 205.100.000,00

Aliran Kas keluar 0,00

Koreksi tambah 2.g Rp 42.001.819.312,00

Rp 42.001.819.312,00

49

III Aktivitas Pembiayaan

Aliran Kas Masuk Rp 29.533.263.426,00

Koreksi Tambah 2.a(1) Rp 17.612.297,38

Rp 29.550.875.723,38

Saldo Awal Kas 1.l Rp 15.287.877.561,62

Koreksi Tambah Rp 500.000.000,00

Rp 15.787.877.561,62

50

C. Catatan Pemeriksaan

Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah Tahun 2004 yang disajikan oleh

Pemerintah Kabupaten Jombang dapat diungkapkan sebanyak 13 (tiga belas) catatan pemeriksaan

yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dan DPRD untuk meningkatkan kualitas

laporan keuangannya.

1. Catatan Pemeriksaan yang mempengaruhi Kewajaran Laporan Keuangan

a. Realisasi lima rekening Belanja Daerah melampaui anggaran yang ditetapkan sebesar

Rp1.724.447.243,19

Pemerintah Kabupaten Jombang pada Tahun Anggaran 2004 telah menetapkan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mengalami perubahan yang

ditetapkan melalui Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Dalam perubahan APBD

tersebut ditetapkan anggaran Belanja Aparatur sebesar Rp103.374.806.038,62 dan Belanja

Publik sebesar Rp335.712.702.275,00. Realisasi Belanja Aparatur sebesar

Rp96.657.011.900,00 (93.50%) atau kurang dari anggaran sebesar Rp6.717.794.139,00 dan

Belanja Publik sebesar Rp325.853.229.602,19 (97.06%) atau kurang dari anggaran sebesar

Rp9.859.472.672,81.

Pemeriksaan terhadap APBD setelah perubahan dan Draf Perhitungan APBD

(Ringkasan Perhitungan) menunjukkan bahwa terdapat satu rekening belanja aparatur dan

empat rekening belanja publik yang realisasinya melampaui anggaran sebesar

Rp1.724.447.243,19dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Rekening Uraian Anggaran Realisasi Selisih lebih

1 2 3 4 5

2.1.1.2.08.02.1 Biaya Penunjang Kegiatan

Operasional Dinas/Kantor

2.647.972.000,00 2.699.395.472,00 51.423.472,00

2.2.2.1.01.02.2 Honor/Upah Bulanan 7.022.450.000,00 7.219.624.388,94 197.174.388,94

2.2.2.1.01.03.2 Honor/Upah Harian 301.665.550,00 306.935.100,00 5.269.550,00

51

1 2 3 4 5

2.2.2.2.01.03.2 Biaya Bahan Obat-obatan 11.378.745.875,00 12.045.003.147,25 666.257.272,25

2.2.2.2.01.06.2 Biaya Perlengkapan Kegiatan 22.300.831.500,00 23.105.154.060,00 804.322.560,00

Jumlah 43.651.664.925,00 45.376.112.168,19 1.724.447.243,19

Jika dilihat dari realisasi belanja masing-masing Dinas/Kantor pelampauan anggaran

tersebut terjadi pada Dinas/Kantor :

(dalam rupiah)

Rekening Uraian Anggaran Realisasi Selisih Lebih

Sekretariat Daerah

2.1.1.2.02.01.1 Biaya Listrik 5.517.498.549,81 5.736.284.557,00 218.786.007,19

2.1.1.2.02.02.1 Biaya Telpon 162.000.000,00 187.266.196,00 25.266.196,00

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

2.1.1.2.08.02.1 Biaya Penunjang Kegiatan

Operasional Dinas/Kantor

57.050.000,00 118.196.580,00 61.146.580,00

2.1.1..2.03.01.1 Biaya Cetak 194.850.000,00 205.824.600,00 10.974.600,00

RSU Swadana

2.1.1.2.02.01 Biaya Listrik 250.000.000,00 258.617.650,00 8.617.850,00

2.1.1.2.02.01 Biaya Telpon 49.000.000,00 53.917.470,00 4.917.470,00

2.2.2.1.01.02.2 Honor/Upah bulanan 6.000.000.000,00 6.206.559.388,94 206.559.388,94

2.2.2.1.01.03.2 Honor/Upah Harian 30.500.000,00 35.855.200,00 5.355.200,00

2.2.2.2.01.03.2 Biaya Bahan Obat-obatan 9.571.832.625,00 10.242.021.137,25 670.188.512,25

Dinas Pemberdayaan Masyarakat

2.2.2.2.01.06.2 Biaya Perlengkapan Kegiatan 1.150.262.000,00 2.138.262.000,00 988.000.000,00

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa anggaran yang dituangkan dalam

DASK belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar pengeluaran belanja daerah.

Pelampauan anggaran pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil karena ada

pelampauan pendapatan retribusi daerah dan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat

sehubungan belanja kegiatan pemberian Subsidi Biaya Minimal Pendidikan (SBMP) yang

52

dananya dari propinsi belum dianggarkan. Pelampauan anggaran tersebut diatas telah

dimintakan persetujuan Bupati.

Dari hasil pemeriksaan lebih lanjut atas Konsep Perhitungan APBD, Laporan

Bulanan Realisasi Belanja (Formulir PK 36) dan bukti-bukti pengeluaran (SPJ), terdapat

kesalahan pembebanan atas 36 (tigapuluh enam) SPMU senilai Rp371.393.950,00. Koreksi

atas kesalahan pembebanan tersebut menyebabkan pelampauan anggaran dari 22 rekening

senilai Rp110.814.425,00.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000

tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

pada pasal 10 ayat (2) yang menyebutkan bahwa jumlah yang dianggarkan dalam APBD

merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.

Hal tersebut mengakibatkan fungsi anggaran sebagai pengendali pengeluaran belanja

tidak tercapai.

Hal tersebut terjadi karena :

1) Kebijaksanaan Bupati dalam pelaksanaan anggaran yang belum sepenuhnya mengikuti

ketentuan;

2) Sub Bagian Perbendaharaan belum menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut Kepala Bagian Keuangan memahami

temuan BPK dan akan menindaklanjuti di masa depan.

Saran BPK-RI

Disarankan kepada Bupati Jombang, agar :

1) Dalam pelaksanaan APBD senantiasa mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan

2) Menegur dan memerintahkan Kepala Bagian Keuangan untuk lebih optimal melakukan

pengendalian atas pengeluaran daerah.

53

b. Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Parkir Berlangganan dan Pajak

Penerangan Jalan dicatat secara netto

Penerimaan daerah Kabupaten Jombang antara lain bersumber dari retribusi

pelayanan kesehatan, retribusi parkir berlangganan dan pajak penerangan jalan. Dalam

pemeriksaan diketahui bahwa penerimaan yang seharusnya dibukukan secara brutto tetapi

dicatat secara netto, yaitu sebagai berikut :

(dalam rupiah) No. Jenis Penerimaan Jumlah yang dicatat Jumlah yang

seharusnya dicatat Dicatat kurang

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

717.047.450,00 1.434.094.900,00 717.047.450,00

2. Retribusi Parkir Berlangganan

382.981.950,00 500.630.000,00 117.648.050,00

3. Pajak Penerangan Jalan

9.640.188.615,00 10.225.194.140,00 585.005.525,00

Berdasarkan data dalam tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1). Retribusi Pelayanan Kesehatan (1.1.2.01)

Dalam Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 dilaporkan bahwa penerimaan

Retribusi Pelayanan Kesehatan (1.1.2.01) pada Dinas Kesehatan dianggarkan sebesar

Rp727.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp717.047.450,00 .

Realisasi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp717.047.450,00

tersebut ternyata merupakan penerimaan netto, sementara penerimaan bruttonya

berjumlah Rp1.434.094.900,00. Hal ini diketahui dari pemeriksaan atas Buku besar

Penerimaan (BIV), Buku Besar Penerimaan dan Pengeluaran Kas (BIX), Surat Tanda

Setoran (STS) yang dibuat oleh Pembantu Pemegang Kas Puskesmas serta pembukuan

penerimaan Dinas Kesehatan.

Dalam proses pencatatan diketahui bahwa seluruh penerimaan tersebut sebelum

dibukukan terlebih dahulu dilakukan pemotongan sebesar 50 % (lima puluh persen) yang

digunakan langsung untuk biaya operasional penyelenggaraan kegiatan Puskesmas antara

lain untuk biaya honor, biaya listrik dan biaya pemeliharaan alat kesehatan.

Dengan demikian terdapat penerimaan retribusi pelayanan kesehatan sebesar

Rp717.047.450,00 yang belum dicatat dalam Laporan Perhitungan APBD 2004.

54

2). Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dengan Sistem Berlangganan

(1.1.2.07)

Dengan Keputusan Bupati Jombang No. 37 Tahun 2003 tanggal 25 Oktober 2003

Pemerintah Kabupaten Jombang menetapkan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir

di Tepi Jalan Umum dengan Sistem Berlangganan. Keputusan Bupati tersebut kemudian

ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama antara Kepala Dinas Pendapatan Daerah

Propinsi Jawa Timur, Bupati Jombang dan Kepala Kepolisian Resort Jombang No. 124

Tahun 2004; No. 974/17/415.12/2004; SKEP/21/VIII/2004 tanggal 7 September 2004

tentang Pelaksanaan Kerjasama Pemungutan Retribusi di Tepi Jalan Umum dengan

Sistem Berlangganan.

Berdasarkan keputusan bersama tersebut, pemungutan retribusi parkir

berlangganan dilaksanakan oleh aparat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan

Propinsi Jawa Timur Jombang dibantu oleh Kepolisian Resort Jombang dengan sistem

bagi hasil, yaitu:

a) 85 % (delapan puluh lima persen) untuk Pemerintah Kabupaten Jombang (atau 80,75

% (delapan puluh koma tujuh puluh lima persen) dari keseluruhan pendapatan

retribusi parkir berlangganan) ;

b) 15 % (lima belas persen) untuk Pemerintah Propinsi Jawa Timur ;

c) 5 % (lima persen) dari bagian Pemerintah Kabupaten Jombang untuk Kepolisian

Resort Jombang (atau 4,25 % (empat koma dua puluh lima persen) dari keseluruhan

jumlah pendapatan retribusi parkir berlangganan).

Dalam pelaksanaannya Bupati Jombang mengeluarkan Surat Keputusan No.

188/267/415.12/2004 tanggal 11 September 2004 tentang Pemberian Insentif kepada Tim

Pemungut Retribusi Parkir Berlangganan di Tepi Jalan umum dengan Sistem

Berlangganan di Kabupaten Jombang. yaitu sebesar 5 % (lima persen) dari penerimaan

yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Jombang sehingga prosentase bagi hasil di

atas menjadi:

a). 76,5 % (tujuh puluh enam koma lima persen) untuk Pemerintah Kabupaten Jombang;

b). 15 % untuk Pemerintah Propinsi Jawa Timur ;

c). 4,25 % (empat koma dua puluh lima persen) untuk Kepolisian Resort Jombang ;

d). 4,25 % (empat koma dua puluh lima persen) untuk insentif Tim Pemungut .

Namun dalan kenyataannya ketentuan mengenai prosentase bagi hasil dan

insentif dalam Keputusan Bersama dan SK Bupati Jombang menimbulkan perbedaan

pemahaman, yaitu:

55

1) 85 % (delapan puluh lima persen) untuk Pemerintah Kabupaten Jombang dikurangi

5 % (lima persen) untuk Kepolisian Resort Jombang dan 5 % (lima persen) untuk

insentif Tim Pemungut

2) 15 % (lima belas persen) untuk Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

Dari perbedaan pemahaman tersebut maka diketahui bahwa jumlah retribusi

parkir berlangganan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Jombang yang langsung

disetor ke rekening Kas Daerah adalah sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari

seluruh penerimaan daerah yang berasal dari retribusi parkir berlangganan, sebagaimana

dituangkan dalam tabel di bawah ini sehingga terdapat selisih sebesar Rp7.509.450,00.

(dalam rupiah) Bulan Jumlah Penerimaan

Brutto Jumlah Riil yang diterima (75%)

Jumlah seharusnya diterima (76,5%)

Selisih kurang

September 75.400.000.00 56.550.000,00 57.681.000,00 1.131.000,00

Oktober 148.735.000.00 111.551.250,00 113.782.275,00 2.231.025,00

November 134.955.000.00 101.216.250,00 103.240.575,00 2.024.325,00

Desember 141.540.000.00 106.155.000,00 108.278.100,00 2.123.100,00

Jumlah 500.630.000.00 375.472.500,00 382.981.950,00 7.509.450,00

56

3). Pajak Penerangan Jalan (1.1.1.05)

Untuk menjamin kelancaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang berasal

dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan kelancaran pelunasan rekening listrik Pemerintah

Kabupaten Jombang pada PT. PLN maka diadakan Perjanjian Kerjasama antara

Pemerintah Kabupaten Jombang dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area

Pelayanan dan Jaringan Mojokerto tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak

Penerangan Jalan serta Pembayaran Rekening Listrik oleh Pemerintah Kabupaten

Jombang No. 671/10.A/415.12/2004 dan No. 036.Pj/060/Apj Mjk/2004 tanggal 1 April

2004.

Dalam salah satu pasal perjanjian kerjasama tersebut diatur mengenai

penyetoran jumlah PPJ secara netto oleh PT. PLN kepada Pemerintah Kabupaten

Jombang yaitu penerimaan PPJ setelah dikurangi biaya operasional 4 % (empat persen),

biaya cetak 1,70 % (satu koma tujuh puluh persen) dan biaya transfer.

Dari pemeriksaan terhadap Buku Besar Penerimaan (B IV), Buku Penerimaan

Sejenis dan Surat Pemberitahuan Penerimaan PPJ dari PT. PLN kepada Pemerintah

Kabupaten Jombang serta bukti-bukti transfer ke rekening Kas Daerah diketahui bahwa

realisasi penerimaan PPJ Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2004 yang

masih belum dilaporkan sebesar Rp585.005.525,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah) No. Bulan Penerimaan Netto Penerimaan brutto Selisih

1 2 3 4 5 1. Desember 795.988.100,00 844.271.050,00 48.282.950,00

2. Januari 793.812.385,00 841.970.190,00 48.157.805,00

3. Februari 798.185.970,00 846.643.655,00 48.457.685,00

4. Maret 802.663.845,00 851.362.510,00 48.698.665,00

5. April 771.773.615,00 818.586.015,00 46.812.400,00

6. Mei 817.037.950,00 866.583.195,00 49.545.245,00

7. Juni 816.299.190,00 865.814.100,00 49.514.910,00

57

1 2 3 4 5

8. Juli 829.536.615,00 879.884.860,00 50.348.245,00

9. Agustus 798.829.390,00 847.331.800,00 48.502.410,00

10. September 785.378.020,00 833.069.850,00 47.691.830,00

11. Oktober 801.456.630,00 850.119.435,00 48.662.805,00

12. November 829.226.905,00 879.557.480,00 50.330.865,00

Jumlah 9.640.188.615,00 10.225.194.140,00 585.005.525,00

Pencatatan secara netto seperti tersebut di atas tidak sesuai dengan Keputusan

Menteri Dalam Negeri No 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan.

Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah

dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. dalam Pasal 4

dinyatakan bahwa semua pendapatan. belanja dan pembiayaan dianggarkan secara brutto.

Hal tersebut disebabkan oleh kelalaian petugas pada Bagian Keuangan yang tidak

melakukan pencatatan penerimaan dari pajak dan retribusi secara brutto

Pencatatan anggaran dan realisasi pendapatan daerah secara netto tersebut

mengakibatkan realisasi penerimaan daerah yang dilaporkan dalam perhitungan APBD

tidak menunjukkan realisasi yang sebenarnya.

BPK RI menyarankan kepada Bupati agar menegur dan memerintahkan Kepala

Bagian Keuangan untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan Daerah supaya

melakukan pencatatan realisasi APBD secara brutto

58

c. Pengalokasian biaya umum dari 24 kegiatan belanja modal senilai Rp497.454.875,00

sebagai unsur biaya operasional tidak sesuai ketentuan

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen realisasi anggaran menunjukkan

bahwa biaya umum dari 24 kegiatan belanja modal dimasukkan sebagai unsur biaya

operasional. Jumlah biaya tersebut mencapai Rp497.454.875,00 dengan rincian sebagai

berikut :

(dalam rupiah) No. Kegiatan Biaya

Umum Belanja Modal

Belanja Modal seharusnya

1 2 3 4 5=(3+4) 1. Pengadaan Tanah Kas Desa 7.500.000,00 192.500.000,00 200.000.000,00

2. Pembelian kendaraan roda 4 dan 2 35.055.000,00 1.750.750.000,00 1.785.805.000,00

3. Pengadaan tanah pasar Mojoagung 67.553.500,00 2.267.436.500,00 2.334.990.000,00

4. Sarana penunjang kerja 5.429.500,00 209.270.713,00 214.700.213,00

5. Radio dan Televisi 7.400.000,00 52.200.000,00 59.600.000,00

6. Pengadaan alat kesehatan 72.017.000,00 411.985.750,00 484.002.750,00

7. Jaringan komputer 26.016.500,00 54.967.000,00 80.983.500,00

8. Alat kedokteran dan laborat 3.540.000,00 15.000.000,00 18.540.000,00

9. Peningkatan dan pengembangan laboratorium

14.290.000,00 85.352.000,00 99.642.000,00

10. Peningkatan sarana pendidikan TK, SD/MI

14.750.000,00 100.702.000,00 115.452.000,00

11. Pembangunan pagar keliling sekolah

13.000.000,00 162.000.000,00 175.000.000,00

12. Pengadaan bangku sekolah 7.500.000,00 322.033.000,00 329.533.000,00

13. Rehabilitasi gedung SD/MI 106.472.000,00 1.360.000.000,00 1.466.472.000,00

14. Dana pendamping SMA Terpadu Gudo

12.537.000,00 237.463.000,00 250.000.000,00

15. Peningkatan percontohan SD/MI. SLTP/MTs. SMU

10.000.000,00 164.400.000,00 174.400.000,00

16. Pembangunan rumah pompa dan jaringan

27.747.500,00 276.371.000,00 304.118.500,00

17. Pengadaan pompanisasi untuk irigasi

7.347.500,00 347.028.000,00 345.375.500,00

18. Pengadaan sarana lalu lintas 34.850.000,00 349.175.000,00 384.025.000,00

19. Pengadaan lampu taman taman 4.385.000,00 187.657.000,00 192.042.000,00

20. Pengadaan kontainer sampah 2.919.875,00 135.000.000,00 137.919.875,00

59

1 2 3 4 5=(3+4) 21. Pengadaan peralatan taman 1.350.000,00 29.500.000,00 30.850.000,00

22. Penyusunan laporan/buku Kantor 10.632.000,00 20.000.000,00 30.632.000,00

23. Pengadaan sarana peralatan pendukung operasi kantor

112.500,00 14.942.750,00 15.055.250,00

24. Peningkatan kapasitas laborat pemantau kualitas lingkungan

5.050.000,00 137.900.000,00 142.950.000,00

Jumlah 497.454.875,00 8.883.633.713,00 9.381.088.588,00

Karena biaya umum yang dikeluarkan dalam rangka kegiatan belanja modal

tersebut diakui sebagai biaya operasional, maka biaya umum sebesar Rp497.454.875,00

tersebut belum masuk sebagai komponen belanja modal yang menambah nilai asset di

neraca.

Hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun

tanggal 10 Juni 2002, dalam Lampiran XIII telah ditetapkan bahwa Belanja Modal terdiri

dari biaya persiapan, biaya pelaksanaan dan biaya administrasi.

Kondisi tersebut mengakibatkan penyajian nilai asset pada Pos Aktiva Tetap

terlalu kecil (understated) minimal sebesar Rp497.454.875,00 sehingga nilai asset di

neraca tidak menggambarkan yang senyatanya.

Hal ini terjadi karena kebijakan Tim Anggaran yang menempatkan biaya umum

kegiatan tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Kepala Bagian Keuangan Kabupaten

Jombang menjelaskan bahwa untuk Tahun Anggaran 2004 belanja langsung berupa

kegiatan penempatan rekeningnya masih dipisahkan antara biaya umum dan kontruksi.

Untuk biaya umum dimasukkan ke dalam BOP sedangkan biaya kontruksi dimasukkan

kedalam belanja modal, sehingga pencatatan dalam neraca daerah untuk BOP belum

diperhitungkan. Tetapi pada Tahun Anggaran 2005 biaya umum dan biaya kontruksi

sudah menjadi satu.

BPK-R menyarankan kepada Bupati Jombang agar memerintahkan kepada

Panitia Anggaran untuk senantiasa memperhatikan dan mempedomani ketentuan yang

berlaku.

60

2. Catatan Pemeriksaan yang tidak Mempengaruhi kewajaran Laporan Keuangan

a. Penganggaran Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan pada Belanja Aparatur tidak

sesuai ketentuan dan sebesar Rp280.000.000.00 tidak didukung bukti yang lengkap

Pemerintah Kabupaten Jombang pada tahun 2003 telah menyusun Perda tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam perda tersebut telah ditentukan

kelompok belanja daerah yang antara lain terdiri dari Belanja Aparatur Daerah dan Belanja

Pelayanan Publik, kemudian dirinci menurut jenis belanja yaitu Belanja Administrasi Umum,

Belanja Operasi dan Pemeliharaan serta Belanja Modal.

Pemeriksaan atas APBD dan DASK Tahun Anggaran 2004 menunjukkan bahwa

pada belanja aparatur uraian jenis belanjanya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perda

yaitu Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dikelompokkan dalam Anggaran Belanja

Aparatur, seharusnya belanja tersebut dikelompokkan dalam Belanja Bagi Hasil dan Bantuan

Keuangan.

Anggaran dan realisasi Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan tersebut adalah

sebagai berikut :

No. Rekening Uraian Rekening Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

2.4.6.01.11.1 Bantuan Biaya Koordinasi dengan Pemerintah Pusat/Prop

575.000.000 575.000.000

2.4.6.01.10.1 Bantuan Pendayagunaan Kabag/Kadis/Kantor

275.000.000 273.850.000

2.4.6.01.12.1 Bantuan Simponi bagi pegawai non PNS

330.000.000 303.372.000

2.4.6.01.13.1 Bantuan kesejahteraan pegawai 2.339.350.000 2.019.040.950

2.4.6.01.15.1 Bantuan uang muka sarana transportasi bagi PNS

500.000.000 186.000.000

2.4.6.01.04.1 Bantuan instansi vertikal lainnya. 250.000.000 250.000.000

Jumlah 4.269.350.000 3.607.262.950

Pengelompokan belanja bagi hasil dan bantuan keuangan pada belanja aparatur

merupakan kebijakan dari Panitia Anggaran yang diketahui oleh Bupati dan mendapat

pengesahan dari DPRD.

Pemeriksaan lebih lanjut atas SPJ dan bukti-bukti pengeluaran diketahui bahwa

sebagian besar bukti pengeluaran tidak lengkap, yaitu :

61

1) Pada Bantuan Biaya Koordinasi dengan pemerintah Pusat/Propinsi, bukti pengeluaran

hanya berupa tanda bukti penerimaan uang yang ditanda tangani oleh pejabat yang

melakukan tugas koordinasi dengan instansi Pusat maupun Propinsi. Bukti demikian

tidak lengkap karena tidak diketahui penerima bantuan dan jumlah bantuan yang

diberikan kepada instansi tersebut serta rincian pengeluaran belanja maupun biaya

perjalanan dinasnya.

2) Pada Bantuan Pendayagunaan Kabag/Kadis/Kantor, bukti pengeluaran hanya berupa

tanda bukti penerimaan uang yang ditanda tangani oleh pejabat yang melakukan tugas

rapat, rakor dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat & Propinsi.

3) Pada Bantuan Kesejahteraan Pegawai tidak ada ketentuan jenis bantuan yang diberikan,

jumlah bantuan dan penerima bantuan kecuali untuk bantuan Tunjangan Hari Raya yang

diberikan kepada pegawai, pengeluaran pada belanja ini merupakan kebijakan Bupati.

Disamping itu terdapat pengeluaran untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud

penganggarannya. yaitu :

- Biaya kegiatan pentas seni sebesar Rp39.793.300,00

- Biaya kegiatan malam panggung gembira HUT RI ke 59 sebesar Rp50.470.000,00

- Bantuan biaya operasional dalam rangka safari ramadhan yang diterima Sekda

Asisten sebesar Rp90.000.000,00 bukti pengeluarannya tidak dilengkapi uraian

kegiatan dan biayanya.

- Bantuan biaya operasional kegiatan penyuluhan/koordinasi perangkat desa yang

diterima Drs. Eksan Gunajati, M.Si sebesar Rp10.000.000,00 tidak dilengkapi uraian

kegiatan dan biayanya.

- Bantuan kesejahteraan pegawai yang diterima Bupati sebesar Rp130.000.000,00.

Bukti pengeluaran hanya berupa formulir PK 19 yang tidak disebutkan uraian

pengeluarannya dan hanya ditulis Bantuan Kesejahteraan Pegawai.

- Bantuan kesejahteraan pegawai yang diterima Bupati sebesar Rp50.000.000,00.

Pembayaran berdasarkan SPM Beban Tetap tetapi tidak ada bukti penerimaan uang.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :

1) Peraturan Daerah No. 11 tahun 2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. pada Pasal 15 ayat (1) antara lain menyatakan

belanja daerah meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam

satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran Kas Daerah untuk kebutuhan

Belanja Aparatur Daerah, Belanja Pelayanan Publik, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan

Keuangan serta Belanja Tidak Tersangka. Kemudian dalam ayat (2) Belanja Aparatur

Daerah dan Belanja Pelayanan Publik masing-masing dirinci menurut kelompok

62

belanja, Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan serta

Belanja Modal.

2) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002, tanggal 10 Juni 2002 tentang

Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta

Tata Cara Penyusunan APBD Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan

penyusunan perhitungan APBD pada :

a) Pasal 49 ayat (5) menyatakan bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung oleh

bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih.

b) Pasal 50 menyatakan bahwa setiap orang yang diberi kewenangan

menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar

pengeluaran kas, bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan

bukti tersebut.

Hal tersebut mengakibatkan

1) Belanja Aparatur pada bagian Belanja Administrasi Umum dan Belanja Bagi Hasil

dan Bantuan Keuangan tidak menggambarkan realisasi yang sebenarnya;

2) Pengeluaran daerah sebesar Rp280.000.000,00 (Rp90.000.000,00 + Rp10.000.000,00

+ Rp130.000.000,00 + Rp50.000.000,00) tidak dapat diyakini kebenarannya dan

sebesar Rp90.263.300,00 (Rp39.793.300,00 + Rp50.470.000,00) memboroskan

keuangan daerah.

Permasalahan tersebut disebabkan :

1) Kebijaksanaan Bupati dan Panitia Anggaran dalam menyusun APBD kurang

memperhatikan ketentuan yang berlaku;

2) Kelalaian Sub Bag Verifikasi dan Sub Bag Perbendaharaan dalam mengesahkan SPJ

atau menyetujui pembayaran beban tetap, meskipun bukti pengeluaran tersebut tidak

sesuai ketentuan;

3) Kelalaian Pemegang Kas dan atasan langsungnya yang telah melakukan pembayaran

meskipun bukti pengeluaran tersebut tidak sesuai ketentuan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala Bagian Keuangan akan mengupayakan

perbaikan di masa datang.

63

BPK-RI menyarankan kepada Bupati Jombang agar :

1) Bersama Panitia Anggaran tidak mengeluarkan kebijakan dalam pelaksanaan APBD

yang tidak sesuai dengan ketentuan;

2) Memerintahkan Kepala Bagian Keuangan agar dalam mengeluarkan SPMU Beban

Tetap mengikuti ketentuan.

3) Menegur Kepala Bagian Kas agar dalam melakukan pembayaran atas beban tetap

mengikuti ketentuan.

64

b. Pembayaran biaya umum atas pengadaan kendaraan operasional dinas sebesar

Rp15.523.000,00 tidak sesuai ketentuan.

Pemerintah Kabupaten Jombang pada Tahun Anggaran 2004 melaksanakan

pengadaan kendaraan dinas roda 4. Anggaran untuk kegiatan pengadaan kendaraan dinas

roda 4 tersebut sebesar Rp1.791.696.700,00 dan telah direalisasikan sebesar

Rp1.785.805.000,00. Dari realisasi tersebut digunakan untuk belanja modal sebesar

Rp1.750.750.000,00 dan biaya umum sebesar Rp35.055.000,00.

Pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran diketahui bahwa pengadaan telah

selesai dilaksanakan tanggal 18 Juni 2004 dan telah dibayar lunas. Rincian pengadaan

tersebut adalah :

1) Pengadaan kendaraan dinas operasional roda 4 merk Nissan Terrano Kingroad K2

sebanyak dua unit dan Nissan Terrano Spirit S2 sebanyak tiga unit. Barang telah diterima

sesuai Berita Acara Pemeriksaan Barang 10 Maret 2004 dan telah dibayar melalui SPM

No. 0759/SPM/BL/BT/2004 tanggal 23 Juni 2004 sebesar Rp1.119.750.000,00 ;

2) Pengadaan kendaraan dinas operasional roda 4 merk Mitsubishi Lancer GLXi sebanyak

satu unit telah diterima sesuai Berita Acara Pemeriksaan Barang Barang No.

701/124/4158/2004 tanggal 4 Mei 2004. Pembayaran dilakukan dengan SPM No.

0758/SPM/BL/BT/2004 tanggal 23 Juni 2004 sebesar Rp241.500.000,00 ;

3) Pengadaan kendaraan dinas operasional roda 4 merk Nissan Terrano Spirit S2 sebanyak

dua unit telah diterima sesuai Berita Acara Pemeriksaan Barang Barang No.

007/135/415.1/2004 tanggal 18 Juni 2004 dan pembayaran dilakukan dengan SPM No.

0757/SPM/BL/BT/2004 tanggal 23 Juni 2004 sebesar Rp389.500.000.00.

Perlu dikemukakan bahwa dari bukti-bukti pengeluaran yang ada diketahui terdapat

pembayaran biaya umum sesuai SPM No. 2485/SPM/BL/BT/2004 tanggal 13 Desember

2004 sebesar Rp15.523.000,00 yang diperuntukkan bagi pembayaran honorarium Panitia/

Tim, pembayaran uang lembur serta pengadaan ATK.

Berkaitan dengan pengeluaran tersebut dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

1) Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Panitia Pemeriksa Barang dibayarkan dari

bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2004. Padahal berdasarkan Berita Acara

Pemeriksaan Barang, pembelian terakhir telah diterima tanggal 18 Juni 2004 sesuai

Berita Acara Pemeriksaan. Dengan demikian Panitia tersebut sejak tanggal penerimaan

terakhir telah selesai melaksanakan pekerjaan, sehingga pemberian honorarium untuk

65

bulan Juli sampai dengan Desember 2004 sebesar Rp12.600.000,00 seharusnya tidak

perlu dilakukan.

2) Pembayaran uang lembur sebesar Rp1.198.000,00 digunakan untuk melaksanakan

pekerjaan yang tidak berkaitan dengan pengadaan kendaraan operasional dinas, sehingga

tidak dapat diyakini kebenarannya dan memboroskan keuangan daerah.

3) Pembayaran biaya alat tulis sebesar Rp975.000,00 untuk pembelian ATK yang dilakukan

tanggal 30 Agustus 2004 dan 28 Oktober 2004. Pembelian tersebut tidak berkaitan

dengan pelaksanaan pengadaan barang tersebut, sehingga tidak dapat diyakini

kebenarannya serta memboroskan keuangan daerah.

4) Pembayaran biaya foto copy bulan Juli s.d. Desember 2004 sebesar Rp750.000,00 tidak

sepenuhnya diyakini kebenarannya karena tidak disebutkan dokumen yang di foto copy

dan jumlah lembarnya, sehingga merupakan pemborosan Keuangan Daerah.

Dari pengeluaran-pengeluaran tersebut dapat diketahui bahwa para pengguna

anggaran cenderung untuk menghabiskan anggarannya meskipun digunakan untuk keperluan

selain dari tujuan yang ditetapkan.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor

11 Tahun 2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah. pada :

1) Pasal 56 ayat (5) menyatakan bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti

yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih.

2) Pasal 57 menyatakan bahwa setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan

atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas. bertanggung jawab

atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Hal tersebut mengakibatkan pengeluaran sebesar Rp15.523.000,00 memboroskan

keuangan daerah

Kondisi tersebut disebabkan kelalaian Pembantu Pemegang Kas, Pemegang Kas dan

atasan langsungnya yang tetap mengeluarkan belanja daerah meskipun kegiatannya telah

selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala Bagian Keuangan memahami temuan BPK

dan akan menindaklanjuti.

66

BPK-RI menyarankan kepada Bupati Jombang agar menegur Pemegang Kas dan

Pembantu Pemegang Kas serta Atasan Langsungnya supaya dalam melaksanakan

pembayaran senantiasa mempedomani ketentuan yang ada.

67

c. Pemberian Biaya Operasional untuk Bagi Hasil Pajak Pusat maupun Bagi Hasil Pajak

Propinsi tidak sesuai ketentuan

Dengan pertimbangan untuk mengintensifkan penerimaan pajak pusat maupun pajak-

pajak propinsi Pemerintah Kabupaten Jombang telah membentuk beberapa tim intensifikasi

yaitu :

1) Tim Intensifikasi PKB dan BBNKB dengan SK Bupati No. 188/34/415.12/2003.

2) Tim Intensifikasi PBBKB dengan SK Bupati No. 188/36/415.12/2003.

3) Tim Intensifikasi P3 ABT AP dengan SK Bupati No. 188/3./415.12/2003.

4) Tim Intensifikasi PPOPDN dan PPh pasal 21 dengan SK Bupati No.

188/114/415.12/2003.

5) Tim Intensifikasi BPHTB dengan SK Bupati No. 188/93/415.12/2003

Dalam SK Bupati tersebut telah diuraikan tugas dari masing-masing tim intensifikasi.

Keanggotaan Tim-Tim tersebut terdiri dari pejabat di lingkungan Pemda, Staf

Dipenda, Staf Bagian Keuangan dan pejabat Dipenda Propinsi serta KPKN.

Segala biaya atas pembentukan tim ini dibebankan pada rekening 2.1.1.08.1 biaya

penunjang operasional Dinas/Kantor/Bagian.

Pemeriksaan atas SPJ dan bukti-bukti pengeluaran diketahui bahwa pemberian biaya

operasional pajak-pajak tersebut tidak diberikan dalam rangka mendukung operasional Tim

tetapi dalam bentuk pemberian honor berjumlah Rp248.424.092,00 dengan rincian sebagai

berikut:

o. No & tgl SPMU Uraian pengeluaran Biaya operasional

2 3 4

. 0321/SPM/BTL/PK/2004 11 Maret 2004

Biaya operasional dan intensifikasi Tim Intensifikasi BPHTB semester II tahun 2003

Rp43.637.271,00

68

2 3 4

. 0322/SPM/BTL/PK/2004 11 Maret 2004

Biaya operasional peningkatan pendapatan pajak ABT/AP. PBBKB. PKB dan BBNKB Triwulan I tahun 2004

Rp44.100.000,00

. 1095/SPM/BTL/PK/2004 7 Juni 2004

Biaya operasional peningkatan pendapatan pajak ABT/AP. PBBKB. PKB dan BBNKB Triwulan II tahun 2004

Rp44.100.000,00

. 1435/SPM/BTL/PK/2004 8 Juli 2004

Biaya operasional dan intensifikasi Tim Intensifikasi BPHTB semester I tahun 2004

Rp28.386.821,00

. 2094/SPM/BTL/PK/2004 7 September 2004

Biaya operasional peningkatan pendapatan pajak ABT/AP. PBBKB. PKB dan BBNKB Triwulan III tahun 2004

Rp44.100.000,00

. 2882/SPM/BTL/PK/2004 4 Nopember 2004

Biaya operasional peningkatan pendapatan pajak ABT/AP. PBBKB. PKB dan BBNKB Triwulan IV tahun 2004

Rp44.100.000,00

Jumlah Rp248.424.092,00

Pengeluaran daerah untuk tim yang hanya berupa honor tersebut tidak tepat karena

biaya operasional seharusnya direalisasikan dalam rangka meningkatkan pendapatan

sehingga jelas kegiatannya.

Menurut penjelasan Kepala Dinas Pendapatan Daerah selaku koordinator pendapatan

daerah bahwa selama ini Tim-Tim tersebut dalam melakukan kegiatan untuk meningkatkan

pendapatan daerah tidak direncanakan dan hasil kegiatannya tidak didokumentasikan dengan

baik, tetapi hanya dilakukan secara temporer dengan mengadakan rapat-rapat, konsultasi dan

kordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pendapatan daerah tersebut. Laporan

pelaksanaan kegiatan kepada Bupati belum dilakukan secara tertulis.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. pada pasal 4 disebutkan bahwa

pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundangan

yang berlaku, efisien, dan efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

2) Surat Keputusan Pembentukan masing-masing Tim Intensifikasi yang antara lain

menyatakan bahwa Tim diharuskan bertanggung jawab dan melaporkan hasil

pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Jombang.

69

Pemberian biaya tim intensifikasi yang bersifat honor tersebut mengakibatkan

pemborosan keuangan daerah sebesar Rp248.424.092,00.

Hal tersebut disebabkan kelalaian Kepala Dinas Pendapatan yang dalam

menganggarkan dan merealisasikan biaya operasional tidak memperhatikan ketentuan yang

berlaku.

Kepala Dinas menjelaskan bahwa pelaksanaan belanja bagi hasil memang ada

kegiatannya dan SPJ untuk belanja tersebut memang tidak didokumetasikan pihak Dispenda

tetapi berada di UPT Dinas Pendapatan Propinsi. Adapun yang berkaitan dengan pengeluaran

honor dilakukan berdasarkan surat keputusan Bupati.

BPK-RI menyarankan Kepada Bupati Jombang agar memerintahkan Kepala Dinas

Pendapatan Daerah supaya dalam penggunaan biaya operasional pada masa yang akan datang

memperhatikan peraturan perundang-undangan.

70

d. Belanja DPRD sebesar Rp225.000.000,00 dianggarkan pada satuan kerja lain

Hasil pemeriksaan atas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Dokumen Anggaran

Satuan Kerja (DASK) pada Kantor Kesbang Dan Linmas Tahun Anggaran 2004 diketahui

bahwa Program Pengembangan system check and balance yang dinamis hubungan antara

eksekutif dan legislative mendapat alokasi anggaran sebesar Rp308.000.000,00 dan telah

direalisasikan sebesar Rp225.000.000,00 (73.05%) dengan rincian sebagai berikut :

No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

1 Honorarium Tim/Panitia 1.825.000,00 -

2 Biaya Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 450.000,00 -

3 Biaya Transportasi dan Akomodasi 304.687.500,00 225.000.000,00

4 Biaya Dokumentasi 585.000,00 -

5 Biaya Dekorasi 300.000,00 -

6 Biaya Foto Copy 136.500,00 -

7 Biaya Penjilitan 16.000,00 -

Jumlah 308.000.000,00 225.000.000,00

Dari rincian anggaran tersebut yang direalisasikan hanya biaya transportasi dan

akomodasi yaitu sebesar Rp225.000.000,00 yang dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota

DPRD Kabupaten Jombang untuk biaya transportasi dan akomodasi yang diterimakan secara

tunai setiap tiga bulan sekali. SPJ pengeluaran ini hanya dilampiri dengan kuitansi sebagai

tanda terima tanpa dilengkapi dengan bukti pendukung lain yang sah.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :


Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. dalam Pasal 27 ayat (1)

menyebutkan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung dengan bukti-bukti yang

lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih.

2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 dalam pasal 3 ayat (1)

disebutkan bahwa Struktur APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)

diklasifikasikan berdasarkan bidang Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan

perundang-undangan; dan dijelaskan dalam Lampiran I Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 29 Tahun 2002 tentang Susunan Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi

71

Perangkat Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota dalam APBD, hal ini berarti bahwa

Anggaran Belanja DPRD telah ditetapkan pada pos tersendiri diluar Satuan Kerja yang

lain.

Kondisi tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp225.000.000.

Hal ini terjadi karena kesengajaan Tim Panitia Anggaran Legislatif menganggarkan

kepentingan Dewan pada satuan kerja lain.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut. Pemegang Kas dan Pengguna Anggaran

Kantor Kesbang dan Limas Tahun 2004 menjelaskan memang benar bahwa realisasi

transportasi dan akomodasi sebesar Rp225.000.000,00 dibayarkan secara tunai setiap

triwulan.kepada Anggota DPRD Kabupaten Jombang.

BPK-RI menyarankan kepada Tim Panitia Anggaran Legislatif agar dalam

menganggarkan belanja DPRD mendasarkan pada ketentuan yang berlaku.

72

e. Pengganggaran biaya perawatan dan pengobatan DPRD tidak sesuai dengan ketentuan

Anggaran untuk Tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan DPRD Kabupaten Jombang

Tahun Anggaran 2004 berjumlah Rp3.337.871.600,00 sedangkan realisasinya sebesar

Rp3.166.807.720,00 (94.87%). Dari realisasi tersebut diantaranya untuk Asuransi Kesehatan

bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan premi seluruhnya sebesar Rp1.350.000.000,00

untuk Tahun Anggaran 2004 yang dibayarkan kepada AJB Asuransi Bumiputra 1912

Cabang Sidoarjo berdasarkan SPM Nomor 0056/SPM/BTL/BT/2004 tanggal 29 Januari

2004. Sesuai Surat Keputusan DPRD Kabupaten Jombang Nomor 171.2/22/415.20/2003

tanggal 29 Desember 2003 yang dimaksud Tunjangan Kesehatan adalah biaya untuk

pelayanan pemeliharaan kesehatan dan perawatan bagi Anggota DPRD termasuk Cek Up

secara periodik.

Hasil pemeriksaan atas Dukumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) dan Surat

Pertanggungan Jawaban (SPJ) pada Pemegang Kas Sekretaris Dewan diketahui bahwa dalam

DASK dianggarkan lagi Biaya Perawatan dan Pengobatan sebesar Rp231.000.000,00 dan

telah direalisasikan 100% yang diterimakan secara tunai setiap bulan kepada Ketua satu

orang, Wakil Ketua dua orang dan Anggota Dewan sebanyak 42 (empat puluh dua) orang.

SPJ untuk pengeluaran ini hanya berupa kuitansi sebagai tanda terima tanpa didukung bukti

lain yang sah. Penganggaran ini seharusnya tidak perlu karena sudah ada Asuransi Kesehatan

yang menjamin Pimpinan dan Anggota DPRD untuk biaya perawatan dan pengobatan.

Hal ini tidak sejalan dengan:


Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. dalam Pasal 4 disebutkan

bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab

dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.

2) Surat Keputusan DPRD Kabupaten Jombang Nomor 171.2/22/415.20/2003 tanggal 29

Desember 2003 dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 huruf (i ) disebutkan bahwa

Tunjangan Kesehatan adalah biaya untuk pelayanan pemeliharaan kesehatan dan

perawatan bagi Anggota DPRD termasuk Cek Up secara periodik.

73

Kondisi tersebut mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp231.000.000,00.

Hal ini terjadi karena kebijakan Ketua DPRD tanpa memperhatikan ketentuan yang

berlaku.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut Sekretaris DPRD Kabupaten Jombang

menjelaskan bahwa penganggaran biaya perawatan dan pengobatan tersebut berdasarkan

Surat Keputusan DPRD Kabupaten Jombang Nomor 171.2/22/415.20/2003 tanggal 29

Desember 2003 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

BPK-RI menyarankan kepada Ketua DPRD Kabupaten Jombang agar:

1) Mematuhi ketentuan yang berlaku dan tidak lagi mengeluarkan kebijakan yang tidak

sesuai dengan ketentuan.

2) Menarik kembali biaya perwatan dan pengobatan dari para Anggota DPRD sejumlah

Rp231.000.000,00 dan menyetorkan hasilnya ke Kas Daerah.

74

f. Penganggaran belanja perjalanan dinas tetap pada Pos DPRD Kabupaten Jombang

sebesar Rp206.400.000,00 tidak sesuai dengan ketentuan

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan rencana kerja Anggota DPRD Kabupaten

Jombang dalam Tahun Anggaran 2004 antara lain untuk perjalanan dinas dianggarkan dalam

APBD sebesar Rp1.161.450.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.161.250.000,00

(99.98%) yang digunakan untuk biaya perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD yang

terdiri dari :

1) Biaya Perjalanan Dalam Daerah sebesar Rp222.900.000,00;

2) Biaya Perjalanan Luar Daerah sebesar Rp731.950.000,00;

3) Biaya Perjalanan Dinas Tetap sebesar Rp206.400.000,00.

Dalam pemberian biaya perjalanan dinas tetap tersebut tidak didukung dengan Surat

Keputusan Ketua DPRD Kabupaten Jombang mengenai pengaturan Biaya Perjalanan Dinas

Tetap.

Hasil Pemeriksaan atas SPJ dan DASK DPRD Tahun Anggaran 2004. diketahui

bahwa perjalanan dinas tetap tersebut ternyata diterimakan secara tunai setiap bulan kepada

Pimpinan dan Anggota Dewan sejumlah Rp206.400.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No Bulan Jumlah (Rp)

1 Januari 9.700.000,00

2 Februari 9.700.000,00

3 Maret 9.700.000,00

4 April 9.700.000,00

5 Mei 9.700.000,00

6 Juni 9.700.000,00

7 Juli 9.700.000,00

8 Agustus 28.100.000,00

9 September 27.600.000,00

10 Oktober 27.600.000,00

11 Nopember 27.600.000,00

12 Desember 27.600.000,00

Jumlah 206.400.000,00

Dalam Struktur APBD sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002

ditetapkan bahwa perjalanan dinas terdiri dari perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan

75

dinas luar daerah. Dengan demikian seharusnya perjalanan dinas tetap pada Pos DPRD tidak

perlu dianggarkan karena tidak diperkenankan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember

2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pasal 4

disebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan

memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.

Kondisi tersebut di atas mengakibatkan pemborosan keuangan daerah sebesar

Rp206.400.000,00.

Hal tersebut disebabkan Panitia Anggaran Legislatif Kabupaten Jombang dalam

menganggarkan belanja perjalanan dinas tetap Anggota DPRD tidak memperhatikan

ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut Sekretaris Dewan menjelaskan bahwa pembayaran

perjalanan dinas tetap tersebut mendasarkan pada alokasi anggaran pada APBD yang telah

ditetapkan.

BPK-RI menyarankan kepada Bupati Kabupaten Jombang agar menegur kepada

Panitia Anggaran Legislatif supaya tidak menganggarkan biaya perjalanan dinas tetap pada

Pos DPRD Kabupaten Jombang.

76

g. Penerimaan Dana Bantuan Bencana Alam dari Pemerintah Pusat sebesar

Rp3.000.000.000,00 tidak dicatat sebagai penerimaan daerah

Dalam rangka pemberian bantuan untuk penanganan bencana alam, Pemerintah Pusat

melalui Menteri Keuangan telah menyalurkan dana bantuan kepada Pemerintah Kabupaten

Jombang sebesar Rp3.000.000.000,00 yang didasarkan atas Surat Keputusan No.

1066/KM.3-43/SKOR/2004 tanggal 13 Desember 2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja

Rutin Tahun 2004. Dalam SKO tersebut ditetapkan bahwa bantuan yang diberikan akan

digunakan untuk kegiatan fisik sebagai berikut :

1) Bantuan dana penanganan bencana alam untuk

pembangunan tembok penahan jalan 7 lokasi 1397

M Perkotaan Pedesaan

Rp1.000.000.000,00

2) Peningkatan jalan lingkungan Perkotaan Pedesaan

di 6 lokasi seluas 32955.66M2

Rp2.000.000.000,00

Jumlah Rp3.000.000.000,00

Laporan atas Pertanggungjawaban Pengeluaran tersebut dilakukan melalui KPKN

Dana dari Pemerintah Pusat tersebut oleh Pemerintah Jombang telah dicairkan dan

ditampung dalam Rekening Giro Umum Dinas/Pemerintah Nomor : 011105309 pada BPD

Jatim atas nama Bupati pada tanggal 26 Desember 2004. Berdasarkan mutasi atas rekening

tersebut sampai dengan tanggal 1 Februari 2005 diketahui telah diterima pendapatan bunga

sebesar Rp10.192.450,24. Atas penerimaan dana ABT belum ada realisasi belanjanya sampai

akhir tahun anggaran 2004.

Penerimaan dana ABT oleh Pemerintah Kabupaten Jombang belum dicatat sebagai

penerimaan daerah baik jumlah pokoknya maupun pendapatan bunganya. Dalam hal ini

Pemerintah Kabupaten Jombang berpendapat bahwa dana tersebut tidak dapat dimasukkan ke

dalam APBD sebagai unsur penerimaan daerah

.

Hal tersebut tidak tepat karena Dana Bantuan tersebut telah diterima secara kas oleh

daerah sehingga telah menjadi penerimaan daerah. Demikian juga bahwa pengeluaran

tersebut akan direalisasikan dalam bentuk kegiatan yang akan menghasilkan asset daerah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 pada Bab I Ketentuan

Umum, pasal 1 huruf n disebutkan bahwa Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan kas

daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.

77

Hal tersebut mengakibatkan realisasi penerimaan daerah belum dapat

menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Hal tersebut disebabkan oleh :

1) Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.

2) Kebijakan Pemerintah Daerah yang tidak menganggarkan bantuan tersebut sebagai

penerimaan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut Kepala Bagian Keuangan menyatakan bahwa tidak

dicatatnya sebagai penerimaan daerah karena tidak adanya petunjuk teknis yang jelas dari

pusat kecuali untuk dimasukkan dalam Rekening Khusus Bupati.

BPK-RI menyarankan kepada Bupati Jombang agar :

1) Memerintahkan Bagian Keuangan untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam

penetapan status dana ABT

2) Memerintahkan Bagian Keuangan untuk mencatat transaksi tersebut dalam Tahun 2005.

78

h. Pengelolaan atas Dana Revolving tidak sesuai ketentuan

Dalam rangka membantu penguatan permodalan bagi kelompok usaha dan masyarakat

serta Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Kabupaten Jombang menyalurkan pinjaman

berupa Dana Revolving. Pengucuran dana revolving telah dilakukan sejak tahun 2002.

Pengelolaan atas dana Revolving tersebut dilakukan oleh Sekretariat Daerah dan dinas satuan

kerja terkait. Pengeluaran dana revolving dibebankan melalui pos pembiayaan pengeluaran

dana revolving dan penerimaan pengembalian pokok dicatat sebagai pembiayaan penerimaan,

sedangkan jasanya diakui sebagai pendapatan daerah.

Berdasarkan pemeriksaan Daftar Nominatif pinjaman diketahui bahwa sampai dengan

tanggal 31 Desember 2004 masih terdapat tunggakan sebesar Rp9.285.284.818,00 dengan

rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah) No. Dinas/BUMD Target Penerimaan

(Piutang)

Realisasi Sisa Tunggakan

1. Dinas Pertanian 628.000.000,00 534.010.000,00 94.385.800,00

2. Ketahanan Pangan 14.047.007.000,00 9.653.269.000,00 4.393.738.000,00

3. Peternakan 2.937.773.825,00 2.517.231.350,00 420.542.475,00

4. Perindakop 23.948.642.000,00 23.407.642.500,00 540.999.500,00

5. DPM 4.226.128.008,00 1.151.508.965,00 3.074.619.043,00

6. BUMD 2.200.000.000,00 1.439.000.000,00 761.000.000,00

Jumlah : 9.285.284.818,00

Pemeriksaan lebih lanjut atas Konsep Perhitungan APBD tahun 2004, bukti-bukti yang

mengelola asset daerah, dan Laporan Daftar Target dan Realisasi pada Dinas-dinas terkait

menunjukkan bahwa penatausahaan atas dana revolving tidak tertib dengan kondisi sebagai

berikut :

1) Pengelolaan dana revolving di dinas-dinas tidak dimonitor dengan baik. Hal ini dapat

ditemukan dari kenyataan bahwa Dinas Pendapatan Daerah sebagai koordinator

pendapatan dan Bagian Keuangan sebagai pihak yang mengelola asset daerah tidak

memiliki informasi yang akurat terhadap sisa pinjaman revolving di dinas-dinas dan

BUMD yang melakukan pengelolaan atas dana revolving. Penjelasan dari Dinas

Pendapatan Daerah dan Bagian Keuangan diketahui bahwa adanya saldo pinjaman

sebesar Rp3.074.619.043,00 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat yang tidak tercatat

karena pada mulanya dianggap sebagai pinjaman yang tidak dikembalikan.

79

2) Tunggakan dari dana revolving sampai dengan tahun 2004 masih cukup besar. Hal ini

mengindikasikan tidak adanya usaha yang intens untuk melakukan penagihan-penagihan

diantaranya Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp4.393.738.000,00 dan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp3.074.619.043,00.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

1) Surat Keputusan Bupati Jombang No. 412.21/857/415.22/2002 tanggal 2 September 2002

Perihal Pedoman Umum dan petunjuk Teknis Proyek Pemberdayaan Ekonomi Desa pada

Angka Romawi III yang menyatakan bahwa Proyek pemberdayaan Ekonomi Desa

sebesar Rp10.000.000.00 yang dialokasikan kepada 302 Desa dan 4 Kelurahan

merupakan pinjaman ringan yang harus dikembalikan dalam jangka waktu dua tahun.

2) Peraturan pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Keuangan Daerah pada Pasal 4 yang menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah

dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien,

efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan

kepatutan.

Hal tersebut akan berpotensi terjadinya penyalahgunaan keuangan dan mengurangi

kesempatan bagi Pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan daerah yang lain.


1) Kurangnya koordinasi antara Bagian Keuangan, Dinas Pendapatan dan Dinas terkait

pengelolaan dana revolving;

2) Kurang aktifnya dinas terkait melakukan upaya penagihan.

Sehubungan dengan hal tersebut Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat menyatakan bahwa sebagian tuunggakan yang tidak

tertagih disebabkan pihak yang menerima pinjaman mengalami kemacetan usaha, pindah

alamat, tidak ada jaminan, meninggal dunia dan tidak adanya biaya operasional penagihan di

tahun 2005

BPK-RI menyarankan kepada Bupati Jombang agar

1) Menegur dan memerintahkan Kepala Bagian Keuangan, Kepala Dinas Pendapatan dan

Kepala Satuan Kerja terkait untuk saling melakukan koordinasi dan rekonsiliasi atas

pengelolaan dana revolving.

80

2) Memerintahkan satuan kerja yang terkait dengan dana revolving untuk aktif melakukan

upaya penagihan.

81

i. Bantuan keuangan untuk partai politik tahun 2004 melebihi dari yang ditetapkan

sebesar Rp262.766.000,00

Bantuan keuangan kepada Orpol/Ormas Tahun 2004 dianggarkan dalam APBD

Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2004 pada Pos Sekretariat Daerah sebesar

Rp1.980.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.683.197.000,00. Untuk bantuan

keuangan kepada partai politik (Parpol) didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 51

Tahun 2001 dan Rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Jombang tentang Penyaluran

Bantuan Keuangan kepada Parpol Nomor 800/17A/415.20/2004 tanggal 8 Februari 2004.

Dalam ketentuan tersebut telah ditetapkan bahwa bantuan keuangan kepada Parpol untuk

Tahun 2004 adalah sebesar Rp975.052.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

1) Untuk Parpol peserta Pemilu Tahun 1999 diberikan bantuan sesuai hasil perolehan suara

yang sah, setiap suara sebesar Rp1.000,00. Hasil perolehan suara dalam Pemilu 1999

adalah 675.052 suara sehingga bantuan keuangan kepada Parpol peserta Pemilu Tahun

1999 sebesar Rp675.052.000,00 (Rp1.000,00 x 675.052)

2) Untuk Parpol peserta Pemilu Tahun 2004 diberikan bantuan keuangan masing-masing

Parpol sebesar Rp12.500.000.00. Jumlah Parpol peserta Pemilu Tahun 2004 adalah 24

Parpol, sehingga jumlah bantuan kepada Parpol peserta Pemilu Tahun 2004 sebesar

Rp300.000.000,00 (Rp12.500.000,00 x 24).

Hasil pemeriksaan atas SPJ dan bukti-bukti penyaluran bantuan keuangan kepada

Parpol Kabupaten Jombang pada Pemegang Kas Sekretariat Daerah diketahui bahwa bantuan

keuangan yang telah diberikan kepada Parpol baik Parpol peserta Pemilu Tahun 1999

maupun Parpol peserta Pemilu Tahun 2004 sejumlah Rp1.237.818.000,00. (Rincian bantuan

keuangan pada Lampiran I)

Dengan demikian bantuan keuangan kepada Parpol melebihi ketentuan dari yang telah

ditetapkan sebesar Rp262.766.000,00 (Rp1.237.818.000,00 - Rp975.052.000,00. Penjelasan

dari Pemegang Kas bahwa kelebihan tersebut dikarenakan masih ada permintaan-permintaan

insidentil yang telah disetujui oleh Pimpinan DPRD yang selanjutnya disampaikan kepada

Bupati untuk minta persetujuan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000

tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dalam Pasal 4 disebutkan

bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-

82

undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan

memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.

Kondisi tersebut di atas mengakibatkan pemborosan keuangan daerah sebesar

Rp262.766.000,00.

Hal ini terjadi karena kebijakan Pimpinan Dewan yang menyetujui setiap permohonan

bantuan dari Parpol walaupun yang bersangkutan sudah menerima bantuan keuangan

sebelumnya.

Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Jombang Tahun 2004 menjelaskan

bahwa kelebihan sebesar Rp262.766.000,00 tersebut untuk bantuan keuangan Parpol yang

sudah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pimpinan Dewan.

BPK-RI menyarankan kepada Bupati Jombang agar dalam memberikan bantuan

kepada Parpol berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan.

83

j. Pelaksanaan kegiatan belanja modal jalan kabupaten dan desa, perpipaan air bersih

dan rehabilitasi sekolah Tahun Anggaran 2004 tidak sesuai dengan kontrak dan sudah

mulai rusak

Dalam rangka pemeriksaan atas Laporan Keuangan telah dilakukan pemeriksaan uji

petik atas Belanja Modal Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten di Dinas Prasarana Jalan

(Prasjal) Tahun Anggaran 2004 sebanyak delapan kegiatan senilai Rp4.999.699.000,00 dari

46 kegiatan senilai Rp17.206.259.755,00 (29,06 %) dan Kegiatan Pembangunan Jalan

Lingkungan Desa, Rehabilitasi Sekolah dan Perpipaan Air Bersih yang dikelola di Dinas

Pemukiman Dan Pengembangan Wilayah (Kimbangwil) sebanyak enam kegiatan senilai

Rp1.991.522.000,00 dari 51 kegiatan senilai Rp10.923.665.600.00 (18.23 %).

Dari hasil uji petik yang dilaksanakan pada tanggal 24 dan 25 Februari serta tanggal 9

dan 10 Maret 2005, diketahui bahwa terdapat dua kegiatan yang tidak sesuai dengan kontrak

dan delapan kegiatan yang sudah mulai rusak. Kondisi tersebut dapat dijelaskan sebagai

berikut :

1). Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Kepanjen Kecamatan Jombang

Pelaksana : CV. Hayam Wuruk Jombang

Nomor tanggal kontrak : 622.45/JA/05.12/415.26/2004. 21 September 2004

Harga kontrak : Rp303.955.000,00

Kondisi fisik telah dinyatakan selesai 100% (Penyerahan ke I) dan telah dibayar lunas,

masa pemeliharaan sampai dengan tanggal 14 Juni 2005

Hasil pemeriksaan fisik :

Pekerjaan lapen volume 3.366.25 m2 harga per m2 Rp23.075,09 : Kurang sempurna yaitu

bergelombang, kasar, berongga dan pada P4 – P5 = 60 m, pekerjaan lapen tidak jelas yaitu

yang seharusnya ada tiga lapisan terdiri urugan pasir telford dan lapen namun kenyataannya

hanya dua lapisan yaitu urugan pasir dan Telford kemudian dihampar dengan batu grosok dan

aspal.

Atas permasalahan tersebut pelaksana sanggup memperbaiki lagi sesuai dengan kontrak dan

dilaksanakan sebelum penyerahan yang ke II.

2). Kegiatan Perpipaan dan Aksesoris di Desa Cupak. Kecamatan Ngusikan

Pelaksana : CV. Mulyo Asri Jombang

Nomor tanggal kontrak : 622.45/Pipa/19.12/415.26/2004. 21 September 2004


84

Waktu pelaksanaan : 19 September s.d. 14 Desember 2004

Kondisi fisik telah dinyatakan selesai 100% (Penyerahan ke I) dan telah dibayar

lunas, masa pemeliharaan sampai dengan tanggal 14 Juni 2005


Pekerjaan pengadaan dan pemasangan mesin pompa air volume satu unit. ternyata belum

dilaksanakan sehingga hasil pekerjaan tersebut belum bisa dimanfaatkan oleh

masyarakat/penduduk Desa Cupak. Dengan demikian Berita Acara Penyerahan Pertama

adalah fiktif dan seharusnya pelaksana (CV Mulyo Asri) dikenakan sanksi denda kelambatan

selama 84 hari atau denda maksimal senilai Rp8.858.750,00.



3). Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Tanjunggunung

Pelaksana : CV. Berkah Abadi Jombang

Nomor tanggal kontrak : 622.45/JA/09.12/415.26/2004. 21 September 2004





Pekerjaan Lapen volume 4.058.80 m2 harga per m2 Rp23.083,76 : kurang sempurna yaitu

bergelombang. kasar. berongga dan di beberapa tempat mulai mengelupas.



4). Kegiatan Rehabilitasi Gedung MIS Miftahul Huda Kedunglumbung

Pelaksana : CV. Maha Karya

Nomor tanggal kontrak : 622.45/MIS/34.12/415.26/2004. 21 September 2004





85

Pekerjaan pasangan dan plesteran volume 616.49 m2 senilai Rp90.281.832,82 di ruang guru

dan ruang klas VI sudah ada yang retak-retak.

Atas permasalahan tersebut pelaksana sanggup memperbaiki lagi sesuai dengan

kontrak dan dilaksanakan sebelum penyerahan yang ke II.

5). Kegiatan Rehabilitasi Gedung MIS Al-Mursyidah Jonggrong

Pelaksana : CV. Rejoagung Jombang

Nomor tanggal kontrak : 622.45/MIS/35.12/415.26/2004. 21 September 2004





Pekerjaan penutup atap dan plafon senilai Rp22.039.802,45, berdasar penjelasan para guru

bahwa kalau hujan masih banyak yang bocor karena perkerjaannya kurang sempurna.

Pekerjaan Listrik senilai Rp2.366.100,00 ternyata belum ada lampu/bolamnya.



6). Kegiatan Rehabilitasi Gedung SDN Jatibanjar 2 Kecamatan Ploso

Pelaksana : CV. Fajar Mulya Jombang

Nomor tanggal kontrak : 622.45/SDN/41.12/415.26/2004. 21 September 2004





Pekerjaan tempat parkir roda dua pada tiang beton sudah retak pekerjaan pengecatan dinding

sebagian sudah luntur.



86

7). Kegiatan Peningkatan Jalan Jurusan Jenisgelaran - Wonosalam

Pelaksana : CV. Mahameru Jaya Jombang

Nomor tanggal kontrak : 620/116B.9/415.24/2004. 15 September 2004





a) Pekerjaan Lapen volume 6.340.00 m2 harga per m2 Rp29.078,94 dibeberapa tempat telah

terjadi kerusakan mengelupas, kasar, ambles dan berlubang.

b) Pekerjaan Urugan bahu jalan volume 630.00 m3 harga per m3 Rp39.715.00. kurang padat

dan sudah banyak yang longsor.

Atas permasalahan tersebut pelaksana sanggup memperbaiki lagi sesuai dengan


8). Kegiatan Peningkatan Jalan Jurusan Mangirejo – Sambirejo

Pelaksana : CV. Tirto Mulyo Jombang






a) Pekerjaan Lapen volume 3.750.00 m2 harga per m2 Rp28.346,78 dibeberapa tempat telah

terjadi kerusakan mengelupas. kasar. dan berlubang.

b) Pekerjaan Urugan bahu jalan volume 480.00 m3 harga per m3 Rp40.315,00 kurang padat


Atas permasalahan tersebut pelaksana sanggup memperbaiki lagi sesuai dengan kontrak

dan dilaksanakan sebelum penyerahan yang ke II.

9). Kegiatan Peningkatan Jalan Jurusan Talun Kidul – Curahmalang I

Pelaksana : CV. Amanat Teknik Jombang



87




a) Pekerjaan Laston (AC) volume 3.765.00 m2 harga per m2 Rp38.097,60 dibeberapa

tempat sudah berlubang. mengelupas dan kasar.

b) Pekerjaan urugan bahu jalan volume 630.00 m3 harga per m3 Rp39.715,00 kurang padat


Atas permasalahan tersebut Pelaksana sanggup memperbaiki lagi sesuai dengan kontrak

dan dilaksanakan sebelum penyerahan yang ke II.

10). Kegiatan Overlay Jalan Jurusan Curahmalang – Karangprabon I

Pelaksana : CV. Wibawa Jombang

Nomor tanggal

kontrak

: 620/116A.1/415.24/2004. 15 September 2004


Kondisi fisik telah dinyatakan selesai 100% (Penyerahan ke I) dan telah

dibayar lunas, masa pemeliharaan sampai dengan tanggal 15 Juni 2005


a) Pekerjaan Laston (AC) volume 11.300.00 m2 harga per m2 Rp38.006,38 dibeberapa

tempat sudah berlubang. mengelupas dan kasar.

b) Pekerjaan urugan bahu jalan volume 1.285.00 m3 harga per m3 Rp143.233,00 kurang

padat dan sudah banyak yang longsor.

Atas permasalahan tersebut Pelaksana sanggup memperbaiki lagi sesuai dengan


Sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Jasa Pemborongan yang telah disepakati

oleh para pelaksana dalam :

1) Pasal 10 ayat (2) Pihak Kedua berkewajiban melakukan pemeliharaan atas pekerjaan

yang diserahkan dan bertanggungjawab untuk melaksanakan perbaikan atas beban sendiri

terhadap kerusakan dan cacat-cacat yang terjadi selama masa pemeliharaan;

2) Pasal 13 ayat (1) antara lain disebutkan Pihak Pertama akan mengenakan denda sebesar

1/1000 dari nilai kontrak untuk setiap hari kelambatan dengan maksimum denda 5% dari

nilai kontrak.

88

Kondisi tersebut mengakibatkan hasil pelaksanaan kegiatan yang telah

diserahterimakan tidak bisa dimanfaatkan secara optimal yang pada akhirnya bisa merugikan

daerah serta denda kelambatan sebesar Rp8.858.750,00 belum diterima.


1) Pengendali kegiatan kurang tegas dalam menjalankan tugasnya;

2) Kelalaian Panitia Pemeriksa dan Penerima Pekerjaan yang tidak memperhatikan

ketentuan dalam kontrak;

3) Kelalaian para pelaksana dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan kontrak.

Kepala Dinas Kimbangwil dan Dinas Prasarana Jalan memahami atas permasalahan

tersebut. Untuk itu akan segera memerintahkan kepada para pelaksana untuk segera

memperbaiki lagi atas kerusakan-kerusakan sesuai dengan kontrak sebelum dilakukan

penyerahan yang ke dua.

BPK-RI menyarankan kepada Bupati Kabupaten Jombang agar memerintahkan kepada

pengguna anggaran untuk menegur para pelaksana supaya segera melaksanakan perbaikan

kembali atas pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan kontrak dan yang telah rusak

serta mengenakan sanksi denda kelambatan kepada CV Mulyo Asri Jombang sebesar

Rp8.858.750,00 hasilnya disetor ke Kas Daerah.

89

D. Laporan Keuangan Setelah Diperiksa BPK-RI

1. Neraca

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG NERACA DAERAH Per 31 Desember 2004

(Dalam rupiah)Nama Rekening Jumlah

AKTIVA AKTIVA LANCAR 35.619.369.430,90 Kas & Bank 19.997.089.806,94 Kas di PK 87.239.019,00 Investasi Jangka Pendek 500.000.000,00 Piutang Retribusi IMB 59.171.420,00 Piutang Bagi Hasil Propinsi 788.210.000,00 Piutang Pajak Reklame 5.082.851,96 Piutang RSU / Lain-lain 140.193.556,00 Piutang Dana Revolving 9.285.284.818,00 Persediaan Bahan Pakai Habis/Material 4.757.097.959,00 INVESTASI JANGKA PANJANG 5.678.720.956,83 Penyertaan Modal Pemerintah pada Bank Jatim 1.095.000.000,00 Penyertaan Modal pada PDAM 3.362.225.848,00 Penyertaan Modal pada BPR 500.000.000,00

Penyertaan Modal pada Perkebunan Panglungan 480.704.362,54

Penyertaan Modal Apotik 240.790.746,29 AKTIVA TETAP 5.391.689.695.789,39 Tanah 3.202.436.727.714,23 Jalan dan Jembatan 1.453.185.810.643,00 Bangunan Air (Irigasi) 60.047.787.982,35 Instalasi 1.552.128.553,02 Jaringan 606.310.222,00 Bangunan Gedung 568.916.216.426,12 Monumen dan Tugu 2.203.370.640,00 Alat-Alat Besar 1.997.730.514,99 Alat Angkutan 22.514.953.460,00 Alat Bengkel dan Alat Ukur 30.787.326.465,74 Alat Petanian 436.601.556,29 Alat Kantor dan Rumah Tangga 27.813.981.610,26 Alat Studio dan Alat Komunikasi 1.892.603.905,06 Alat Kedokteran 2.553.602.184,07

90

Alat Laboratorium 11.360.152.002,06 Buku / Perpustakaan 2.254.852.948,20 Barang Bercorak Seni dan Budaya 231.838.482,00 Hewan Ternak dan Tanaman 846.605.000,00 Alat-alat Persenjataan 51.095.480,00 DANA CADANGAN 3.000.000.000,00

Dana Cadangan Pembangunan Pasar Mojoagung 3.000.000.000,00

TOTAL AKTIVA 5.435.987.786.177,12 HUTANG HUTANG JANGKA PENDEK 401.538.665,42 HUTANG JANGKA PANJANG 886.115.977,47 Hutang Dalam Negeri 886.115.977,47 EKUITAS DANA EKUITAS DANA UMUM 5.431.346.445.124,23 Ekuitas Dana Lancar 35.217.830.765,48 Ekuitas Dana Yang Diinvestasikan 5.396.128.614.358,75 EKUITAS DANA DICADANGKAN 3.000.000.000,00 Pembangunan Pasar Mojoagung 3.000.000.000,00 EKUITAS DANA DONASI 353.686.410,00

TOTAL HUTANG DAN EKUITAS

DANA 5.435.987.786.177,12

91

2. Laporan Perhitungan APBD

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG LAPORAN PERHITUNGAN APBD

Tahun Anggaran 2004 NO. URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) %

1 2 3 4 5

I. PENDAPATAN 407.736.661.566,81 416.319.775.326,13 102,11 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 45.810.882.566,81 44.534.969.610,13 97,211.1.1. Pajak 9.869.047.000,00 10.446.399.074,35 105,851.1.2. Retrubusi Daerah 27.844.676.820,00 27.605.113.720,21 99,141.1.3. Bagian Laba Usaha Daerah 92.500.000,00 92.500.000,00 100,001.1.4. Penerimaan Lain-lain 8.004.658.746,81 6.390.956.815,57 79,84

1.2. BAGIAN DANA PERIMBANGAN 361.925.779.000,00 371.784.805.716,00 102,721.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 19.543.299.000,00 26.987.074.067,00 138,091.2.2 Dana Alokasi Umum 312.950.000.000,00 312.924.407.000,00 99,991.2.3. Dana Alokasi Khusus 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 100,00

1.2.4. Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi 24.432.480.000,00 26.873.324.649,00 109,99

Jumlah Pendapatan : 407.736.661.566,81 416.319.775.326,13 102,11 II. BELANJA 439.087.508.313,62 422.423.002.483,19 96,20 2.1. BELANJA APARATUR DAERAH 103.374.806.038,62 96.636.100.381,00 93,482.1.1. BELANJA ADMINISTRASI UMUM 58.797.509.782,62 56.164.839.333,00 95,522.1.1.1. Belanja pegawai / personalia 35.921.169.912,00 33.897.874.631,00 94,372.1.1.2. Belanja barang dan jasa 17.583.433.870,62 17.182.291.242,00 97,722.1.1.3. Belanja perjalanan dinas 2.551.710.000,00 2.501.018.000,00 98,012.1.1.4. Belanja pemeliharaan 2.741.196.000,00 2.583.655.460,00 94,25


2.1.2.1. Belanja pegawai / personalia 4.357.660.000,00 4.067.984.050,00 93,352.1.2.2. Belanja barang dan jasa 26.164.459.582,00 23.223.472.785,00 88,762.1.2.3. Belanja perjalanan dinas 1.291.369.000,00 1.149.309.000,00 89,002.1.2.4. Belanja pemeliharaan 830.468.148,00 820.183.500,00 98,76 2.1.3. BELANJA MODAL 7.663.989.526,00 7.603.048.763,00 99,20

2.1.4. BELANJA BAGI HASIL DAN BANT. KEUANGAN 4.269.350.000,00 3.607.262.950,00 84,49

2.2. BELANJA PELAYANAN PUBLIK 335.712.702.275,00 311.604.492.327,19 92,822.2.1. BELANJA ADMINISTRASI UMUM 214.963.361.153,00 209.241.710.930,00 97,342.2.1.1. Belanja pegawai / personalia 202.597.872.448,00 197.429.619.596,00 97,452.2.1.2. Belanja barang dan jasa 8.499.762.010,00 8.141.214.095,00 95,782.2.1.3. Belanja perjalanan dinas 870.635.750,00 804.799.954,00 92,442.2.1.4. Belanja pemeliharaan 2.995.090.945,00 2.866.077.285,00 95,69

92

1 2 3 4 5


2.2.2.1. Belanja pegawai / personalia 8.572.328.050,00 8.642.772.576,94 100,822.2.2.2. Belanja barang dan jasa 44.011.011.995,00 45.146.875.906,25 102,582.2.2.3. Belanja perjalanan dinas 895.311.736,00 828.522.500,00 92,542.2.2.4. Belanja pemeliharaan 13.642.885.186,00 13.347.700.365,00 97,84 2.2.3. BELANJA MODAL 36.339.394.500,00 34.396.910.049,00 94,65

2.3. BELANJA BAGI HASIL DAN BANT. KEUANGAN 13.729.622.000,00 13.148.509.775,00 95,77

2.4. BELANJA TIDAK TERSANGKA 3.558.787.655,00 1.033.900.000,00 29,052.4.1. Belanja Tidak Tersangka 3.558.787.655,00 1.033.900.000,00 29,05 Jumlah Belanja 439.087.508.313,62 422.423.002.483,19 96,20 Surplus/(Defisit) -31.350.846.746,81 -6.103.227.157,06 19,47

3. PEMBIAYAAN 3.1. PEMBIAYAAN PENERIMAAN 50.056.476.720,81 45.338.753.285,00 90,58

3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu 15.679.648.277,81 15.787.877.561,62 100,69

3.1.10. Penerimaan Dana Revolving 34.376.828.443,00 29.533.263.426,00 85,91 Penerimaan Tunggakan Pajak Reklame 0 17.612.297,38 Jumlah Pembiayaan Penerimaan 50.056.476.720,81 45.338.753.285,00 90,58 3.2. PEMBIAYAAN PENGELUARAN 18.705.629.974,00 39.235.526.127,94 209,753.2.1. Transfer ke Dana Cadangan 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 100,00

3.2.3. Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo 389.694.974,00 384.282.202,00 98,61

Pengeluaran Dana Revolving 15.315.935.000,00 15.266.915.100,00 99,68 Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berjalan 0 20.584.328.825,94 Jumlah Pembiayaan Pengeluaran 18.705.629.974,00 39.148.287.108,94 209,29 Jumlah Pembiayaan : 31.350.846.746,81 6.103.227.157,06 19,47

93

3. Laporan Aliran Kas

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG LAPORAN ALIRAN KAS

Tahun Anggaran 2004 No Uraian Jumlah (Rp) I ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS OPERASI ALIRAN KAS MASUK PENDAPATAN ASLI DAERAH 44.329.869.610,13 Pajak Daerah 10.446.399.074,35 Retribusi Daerah 27.605.113.720,21

Hasil BUMD dan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 92.500.000,00

Penerimaan Lain-lain 6.098.617.796,57

SISA KAS YANG ADA PADA PEMEGANG KAS 87.239.019,00


0 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 26.987.074.067,00

Dana Alokasi Umum 312.924.407.000,0

0 Dana Alokasi Khusus 5.000.000.000,00


Jumlah 416.114.675.326,13 ALIRAN KAS KELUAR


0

Belanja pegawai / personalia 231.327.494.227,0

0 Belanja barang dan jasa 25.323.530.337,00 Belanja perjalanan dinas 3.305.817.954,00 Belanja pemeliharaan 5.449.707.745,00

BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN 97.226.820.683,19

Belanja pegawai / personalia 12.710.756.626,94 Belanja barang dan jasa 68.370.348.691,25 Belanja perjalanan dinas 1.977.831.500,00 Belanja pemeliharaan 14.167.883.865,00


BELANJA TIDAK TERSANGKA 1.033.900.000,00 Jumlah 380.423.043.671,19

ALIRAN KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI 35.691.631.654,94

94

II ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ALIRAN KAS MASUK Penjualan Aktiva Tetap 205.100.000,00 Jumlah 205.100.000,00 ALIRAN KAS KELUAR Belanja Modal 41.999.958.812,00 Jumlah 41.999.958.812,00

ALIRAN KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI

-41.794.858.812,00

III ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

ALIRAN KAS MASUK PEMBIAYAAN PENERIMAAN 29.550.875.723,38 Penerimaan Dana Revolving 29.533.263.426,00 Penerimaan tunggakan Pajak Reklame 17.612.297,38 Jumlah 29.550.875.723,38 ALIRAN KAS KELUAR PEMBIAYAAN PENGELUARAN 18.651.197.302,00 Transfer ke Dana Cadangan 3.000.000.000,00 Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo 384.282.202,00 Pengeluaran dana Revolving 15.266.915.100,00 Jumlah 18.651.197.302,00

ALIRAN KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN 10.899.678.421,38

IV ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN

ALIRAN KAS MASUK 0 0 ALIRAN KAS KELUAR 0 0

ALIRAN KAS BERSIH DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN 0 0

KENAIKAN BERSIH KAS SELAMA PERIODE 4.796.451.264,32 SALDO AWAL KAS 15.787.877.561,52 SALDO AKHIR KAS 20.584.328.825,84

95

E. Lampiran-Lampiran 1. Daftar Bantuan kepada Parpol Tahun Anggaran 2004.

2. Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2004 sebelum dan setelah koreksi.

96

Lampiran 1

DAFTAR BANTUAN KEPADA PARPOL TAHUN ANGGARAN 2004

No Tanggal Bantuan Parpol Jumlah(Rp) 1 06/02/2004 PPP 2.000.000,00 2 11/02/2004 PDIP 270.773.000,00 3 11/02/2004 PKB 195.291.000,00 4 11/02/2004 GOLKAR 72.012.000,00 5 11/02/2004 PPP 54.637.000,00 6 11/02/2004 PAW 27.688.000,00 7 11/02/2004 PKP 7.520.000,00 8 11/02/2004 PBB 6.068.000,00 9 11/02/2004 PNU 4.227.000,00

10 11/02/2004 PNI SUPENI 2.360.000,00 11 11/02/2004 PADI 220.000,00 12 11/02/2004 P. KAMI 1.214.000,00 13 11/02/2004 P. MASYUMI BARU 517.000,00 14 11/02/2004 P. ABUL YATAMA 879.000,00 15 11/02/2004 PDKB 1.228.000,00 16 11/02/2004 PSII 1905 292.000,00 17 11/02/2004 PARI 277.000,00 18 11/02/2004 P. MASYUMI 1.445.000,00 19 11/02/2004 PSP 220.000,00 20 11/02/2004 P. KEADILAN 2.358.000,00 22 11/02/2004 PN FROND MARHAEN 2.663.000,00 23 11/02/2004 P. REPUBLIK 278.000,00 24 11/02/2004 P I D 264.000,00 25 11/02/2004 P. MURBA 390.000,00 26 11/02/2004 P O I 1.663.000,00 27 11/02/2004 P. PERSATUAN 1.436.000,00 28 11/02/2004 PUDI 538.000,00 29 11/02/2004 PBN 496.000,00 30 11/02/2004 P. MKGR 545.000,00 31 11/02/2004 PDR 1.385.000,00 32 11/02/2004 PCD 962.000,00 33 11/02/2004 PNBI 799.000,00 34 11/02/2004 PND 673.000,00 35 11/02/2004 P N I M 12.500.000,00 36 11/02/2004 P B S D 12.500.000,00 37 11/02/2004 P. B B 12.500.000,00 38 11/02/2004 P. MERDEKA 12.500.000,00 39 11/02/2004 P P P 12.500.000,00 40 11/02/2004 P P D K 12.500.000,00 41 11/02/2004 P P I B 12.500.000,00 42 11/02/2004 P N B K 12.500.000,00 43 11/02/2004 P. DEMOKRAT 12.500.000,00 44 11/02/2004 P K D P I 12.500.000,00 45 11/02/2004 P P D I 12.500.000,00

97

46 11/02/2004 P P N U I 12.500.000,00 47 11/02/2004 P A N 12.500.000,00 48 11/02/2004 P K P B 12.500.000,00 39 11/02/2004 P K B 12.500.000,00 40 11/02/2004 P K S 12.500.000,00 41 11/02/2004 P B R 12.500.000,00 42 11/02/2004 P D I P 12.500.000,00 43 11/02/2004 P D S 12.500.000,00 44 11/02/2004 GOLKAR 12.500.000,00 45 11/02/2004 P PATRIOT PANCASILA 12.500.000,00 46 11/02/2004 PSI 12.500.000,00 47 11/02/2004 PSI 12.500.000,00 48 11/02/2004 P P D 12.500.000,00 49 11/02/2004 P. PELOPOR 12.500.000,00 50 11/02/2004 P N U 5.000.000,00 51 11/02/2004 PBB 5.000.000,00 52 11/02/2004 PKDP 5.000.000,00 53 11/02/2004 P. DEMOKRAT 7.500.000,00 54 11/02/2004 P D S 6.500.000,00 55 11/02/2004 PPP 7.500.000,00 56 11/02/2004 PDIP 2.000.000,00 57 25/02/2000 PDI P 30.000.000,00 58 19/03/2004 PBB 5.000.000,00 59 27/10/2004 PDI P 25.000.000,00 60 27/10/2004 PKB 35.000.000,00 61 27/11/2004 PPP 7.500.000,00 62 27/11/2004 P. DEMOKRAT 10.000.000,00 63 26/11/2004 GOLKAR 12.500.000,00 64 26/11/2004 PAN 12.500.000,00 65 08/12/2004 PDIP 50.000.000,00 66 08/12/2004 PKB 15.000.000,00 67 08/12/2004 PBB 1.500.000,00 68 08/12/2004 GOLKAR 5.000.000,00 69 08/12/2004 PAN 5.000.000,00 70 08/12/2004 P. DEMOKRAT 5.000.000,00 71 08/12/2004 PPP 4.500.000,00

JUMLAH 1.237.818.000,00

98

Lampiran 2

DAFTAR KOREKSI ATAS NERACA DAERAH KABUPTEN JOMBANG

PER 31 DESEMBER 2004

Nama Rekening Sebelum koreksi Koreksi tambah Reff koreksi kurang Reff setelah koreksi

AKTIVA

AKTIVA LANCAR 31.994.185.763,94 35.619.369.430,90

Kas & Bank 19.997.089.806,94 19.997.089.806,94

Kas di PK 87.239.019,00 1.b 87.239.019,00

Investasi Jangka Pendek 500.000.000,00 500.000.000,00

Piutang Dana Revolving 6.418.532.442,00 2.971.551.883,00 1.h 104.799.507,00 1.h 9.285.284.818,00

Piutang Pajak Reklame 5.128.424,38 2.a(3) 45.572,42 2.a(2) 5.082.851,96

Piutang Retribusi IMB 59.171.420,00 1.f 59.171.420,00

Piutang Bagi Hasil Propinsi 788.210.000,00 1.i 788.210.000,00

Piutang RSU 140.193.556,00 1.g 140.193.556,00

PersediaanBPH/Material 5.078.563.515,00 321.465.556,00 1.c 4.757.097.959,00

INVESTASI JANGKA PANJANG 1.095.000.000,00 5.678.720.956,83

Penyertaan Modal Pemerintah 1.095.000.000,00 1.095.000.000,00

Penyertaan Modal pada PDAM 3.362.225.848,00 1.e(1) 3.362.225.848,00

PM pada BPR 500.000.000,00 1.e(2) 500.000.000,00

PM pada PD Perkebuanan 480.704.362,54 1.e(3) 480.704.362,54

PM pada PD Apotik 240.790.746,29 1.e(4) 240.790.746,29

AKTIVA TETAP 5.391.566.662.089,39 5.391.689.695.789,39

Tanah 3.202.352.398.014,23 84.329.700,00 2.e 3.202.436.727.714,23

Jalan dan Jembatan 1.453.185.810.643,00 1.453.185.810.643,00

Bangunan Air (Irigasi) 60.047.787.982,35 60.047.787.982,35

Instalasi 1.552.128.553,02 1.552.128.553,02

Jaringan 606.310.222,00 606.310.222,00

Bangunan Gedung 568.672.412.426,12 243.804.000,00 2.f 568.916.216.426,12

Monumen dan Tugu 2.203.370.640,00 2.203.370.640,00

Alat-Alat Besar 1.997.730.514,99 1.997.730.514,99

Alat Angkutan 22.720.053.460,00 205.100.000,00 1.d 22.514.953.460,00

Alat Bengkel dan Alat Ukur 30.787.326.465,74 30.787.326.465,74

Alat Petanian 436.601.556,29 436.601.556,29

Alat Kantor dan Rumah Tangga 27.813.981.610,26 27.813.981.610,26

Alat Studio dan Alat Komunikasi 1.892.603.905,06 1.892.603.905,06

Alat Kedokteran 2.553.602.184,07 2.553.602.184,07

Alat Laboratorium 11.360.152.002,06 11.360.152.002,06

Buku / Perpustakaan 2.254.852.948,20 2.254.852.948,20

Barang Bercorak Seni dan Budaya 231.838.482,00 231.838.482,00

Hewan Ternak dan Tanaman 846.605.000,00 846.605.000,00

Alat-alat Persenjataan 51.095.480,00 51.095.480,00

DANA CADANGAN 3.000.000.000,00 1.k 3.000.000.000,00

TOTAL AKTIVA 5.424.655.847.853,33 5.435.987.786.177,12

99

Nama Rekening Sebelum koreksi Koreksi kurang Reff Koreksi tambah Reff Setelah koreksi

HUTANG 1.287.654.642,89

HUTANG JANGKA PENDEK 401.538.665,42 1.j(2) 401.538.665,42

HUTANG JANGKA PANJANG 1.175.518.944,62 401.538.665,42 1.j(2) 112.135.698,27 1.j(1) 886.115.977,47

EKUITAS DANA UMUM 5.423.480.328.908,71 5.431.346.445.124,23

EKUITAS DANA LANCAR 31.994.185.763,94 35.217.830.765,48

Sisa Lebih Tahun Berjalan 20.497.089.806,94 87.239.019,00 1.b 20.584.328.825,94

Cadangan Piutang 6.418.532.442,00 45.572,42 2.a(2) 3.859.455.776,38 1.f;g;h;I;2.a(3) 10.277.942.645,96

Cadangan Persediaan 5.078.563.515,00 321.465.556,00 1.c 4.757.097.959,00

Cad. Pembayaran Hutang Jk. Pendek 401.538.665,42 1.j(3)

-401.538.665,42

EKUITAS DANA DIINVESTASIKAN 5.391.486.143.144,77 5.396.128.614.358,75

Diinvestasikan dlm Inv. Permanen 1.095.000.000,00 4.230.034.546,83 1.e(1)(2)(3)(4) 5.325.034.546,83

Diinvestasikan dalam Aktiva Tetap 5.391.566.662.089,39 205.100.000,00 1.d 328.133.700,00 2.e;2.f 5.391.689.695.789,39

Diinvestasikan dlm pembayaran HJP. -1.175.518.944,62 112.135.698,27 1.j(1) 401.538.665,42 1.j(3) -886.115.977,47

EKUITAS DANA CADANGAN 3.000.000.000,00 1.k 3.000.000.000,00

EKUITAS DANA DONASI 353.686.410,00 1.e(1)(3) 353.686.410,00

TOTAL HUTANG DAN EKUITAS DANA 5.424.655.847.853,33 5.435.987.786.177,12

100

DAFTAR KOREKSI ATAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2004

KODE URAIAN Sebelum koreksi Koreksi Tambah Reff Koreksi Kurang Reff Setelah koreksi

REK.

1. PENDAPATAN

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 44.552.581.907,51 44.534.969.610,13

1.1.1. Pajak 10.464.011.371,73 17.612.297,38 2.a(1) 10.446.399.074,35

1.1.2. Retrubusi Daerah 27.605.113.720,21 27.605.113.720,21

1.1.3. Bagian Laba Usaha Daerah 92.500.000,00 92.500.000,00

1.1.4. Penerimaan Lain-lain 6.390.956.815,57 6.390.956.815,57

1.2. BAGIAN DANA PERIMBANGAN 371.784.805.716,00 371.784.805.716,00

1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 26.987.074.067,00 3.078.272,00 2.c 3.078.272,00 2.c 26.987.074.067,00

1.2.2 Dana Alokasi Umum 314.424.407.000,00 327.851.750,00 2.d 1.827.851.750,00 2.b;2.d 312.924.407.000,00

1.2.3. Dana Alokasi Khusus 3.500.000.000,00 1.500.000.000,00 2.b 5.000.000.000,00

1.2.4. Bagi Hasil Pjk & Bantuan Keu.dr Propinsi 26.873.324.649,00 26.873.324.649,00

JUMLAH PENDAPATAN : 416.337.387.623,51 416.319.775.326,13

2. BELANJA 422.510.241.502,19

2.1. BELANJA APARATUR DAERAH 96.657.011.900,00 96.636.100.381,00

2.1.1. BELANJA ADMINISTRASI UMUM 56.184.648.352,00 56.164.839.333,00

2.1.1.1. Belanja pegawai / personalia 33.913.277.231,00 15.402.600,00 1.b(4)(6)(7) 33.897.874.631,00

2.1.1.2. Belanja barang dan jasa 17.185.607.761,00 3.316.519,00 1.b(3)(4) 17.182.291.242,00

2.1.1.3. Belanja perjalanan dinas 2.501.103.000,00 85.000,00 1.b(4) 2.501.018.000,00

2.1.1.4. Belanja pemeliharaan 2.584.660.360,00 1.004.900,00 1.b(4) 2.583.655.460,00

101

2.1.2. BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN 29.262.051.835,00

29.260.949.335,00 2.1.2.1. Belanja pegawai / personalia 4.069.086.550,00 1.102.500,00 1.b(3)

4.067.984.050,00 2.1.2.2. Belanja barang dan jasa 23.223.472.785,00

23.223.472.785,00 2.1.2.3. Belanja perjalanan dinas 1.149.309.000,00

1.149.309.000,00 2.1.2.4. Belanja pemeliharaan 820.183.500,00

820.183.500,00 2.1.3. BELANJA MODAL 7.603.048.763,00

7.603.048.763,00 2.1.4. BELANJA BAGI HASIL DAN BAN. KEU. 3.607.262.950,00

3.607.262.950,00

2.2. BELANJA PELAYANAN PUBLIK 311.635.290.827,19

311.604.492.327,19 2.2.1. BELANJA ADMINISTRASI UMUM 209.241.710.930,00

209.241.710.930,00 2.2.1.1. Belanja pegawai / personalia 197.429.619.596,00

197.429.619.596,00 2.2.1.2. Belanja barang dan jasa 8.141.214.095,00

8.141.214.095,00 2.2.1.3. Belanja perjalanan dinas 804.799.954,00

804.799.954,00 2.2.1.4. Belanja pemeliharaan 2.866.077.285,00

2.866.077.285,00 2.2.2. BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN 67.994.809.348,19

67.965.871.348,19 2.2.2.1. Belanja pegawai / personalia 8.658.954.576,94 16.182.000,00 1.b(2)

8.642.772.576,94 2.2.2.2. Belanja barang dan jasa 45.157.351.906,25 10.476.000,00 1.b(2)(4)(5)

45.146.875.906,25 2.2.2.3. Belanja perjalanan dinas 830.802.500,00 2.280.000,00 1.b(2)(4)

828.522.500,00 2.2.2.4. Belanja pemeliharaan 13.347.700.365,00

13.347.700.365,00 2.2.3. BELANJA MODAL 34.398.770.549,00 1.860.500,00 1.b(5)

34.396.910.049,00

2.3. BELANJA BAGI HASIL DAN BANT. KEU. 13.184.038.775,00 35.529.000,00 1.b(1)

13.148.509.775,00

2.4. BELANJA TIDAK TERSANGKA 1.033.900.000,00

1.033.900.000,00

JUMLAH BELANJA : 422.510.241.502,19

422.423.002.483,19 SURPLUS/ (DEFISIT) -6.172.853.878,68

(6.103.227.157,06)

3. PEMBIAYAAN

3.1. PEMBIAYAAN PENERIMAAN 29.533.263.426,00

45.338.753.285,00 3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu 0 15.787.877.561,62 1.a

15.787.877.561,62 3.1.10. Penerimaan Dana Revolving 29.533.263.426,00

29.533.263.426,00 Penerimaan Tunggakan Pajak Reklame 17.612.297,38 2.a

17.612.297,38

3.2. PEMBIAYAAN PENGELUARAN 18.651.197.302,00

39.235.526.127,94 3.2.1. Transfer ke Dana Cadangan 3.000.000.000,00

3.000.000.000,00 3.2.3. Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo 384.282.202,00

384.282.202,00 3.2.10 Pengeluaran Dana Revolving 15.266.915.100,00

15.266.915.100,00 Sisa Lebih Tahun Berkenaan 0 20.584.328.825,94 1.a

20.584.328.825,94

JUMLAH PEMBIAYAAN 10.882.066.124,00

6.103.227.157,06

102

DAFTAR KOREKSI ATAS LAPORAN ALIRAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2004

URAIAN Sblm Koreksi Koreksi Tambah Reff Koreksi kurang Reff Setelah koreksi

ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

ALIRAN KAS MASUK 416.337.387.623,51

416.114.675.326,13

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH 44.552.581.907,51

44.329.869.610,13

Pajak 10.464.011.371,73 17.612.297,38 2.a(1)

10.446.399.074,35

Retrubusi Daerah 27.605.113.720,21

27.605.113.720,21

Kasil BUMD & Kekayn yg Dipisahkan 92.500.000,00

92.500.000,00

Penerimaan Lain-lain 6.390.956.815,57 205.100.000,00 2.g

6.185.856.815,57


371.784.805.716,00

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 26.987.074.067,00 3.078.272,00 2.c 3.078.272,00 2.c

26.987.074.067,00

Dana Alokasi Umum 314.424.407.000,00 327.851.750,00 2.d 1.827.851.750,00 2.b;2.d

312.924.407.000,00

Dana Alokasi Khusus 3.500.000.000,00 1.500.000.000,00 2.b

5.000.000.000,00

Bagi Hasil Pjk & Bantuan Keu.dr. Propinsi 26.873.324.649,00

26.873.324.649,00

ALIRAN KAS KELUAR 422.510.241.502,19

380.423.043.671,19

BELANJA


265.406.550.263,00

Belanja pegawai / personalia 231.342.896.827,00 15.402.600,00 1.b(4)(6)(7)

231.327.494.227,00

Belanja barang dan jasa 25.326.821.856,00 3.316.519,00 1.b(3)(4)

25.323.505.337,00

Belanja perjalanan dinas 3.305.902.954,00 85.000,00 1.b(4)

3.305.817.954,00

Belanja pemeliharaan 5.450.737.645,00 1.004.900,00 1.b(4)

5.449.732.745,00

BELANJA OPERASI DAN PEMELHR 97.256.861.183,19

97.226.820.683,19

Belanja pegawai / personalia 12.728.041.126,94 17.284.500,00 1.b(2)(3)(4)

12.710.756.626,94

Belanja barang dan jasa 68.380.824.691,25 10.476.000,00 1.b(2)(4)

68.370.348.691,25

Belanja perjalanan dinas 1.980.111.500,00 2.280.000,00 1.b(2)(4)

1.977.831.500,00

Belanja pemeliharaan 14.167.883.865,00

14.167.883.865,00

BELANJA MODAL 42.001.819.312,00 42.001.819.312,00 2.g

0,00

BELANJA BAGI HASIL DAN BANT. KEU. 16.791.301.725,00 35.529.000,00 1.b(1)

16.755.772.725,00

BELANJA TIDAK TERSANGKA 1.033.900.000,00

1.033.900.000,00

ALIRAN KAS BERSIH DR AKTIVITAS OPERASI -6.172.853.878,68

35.691.631.654,94

ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

ALIRAN KAS MASUK 0,00

205.100.000,00

Penjualan Kendaraan 205.100.000,00 2.g

205.100.000,00

ALIRAN KAS KELUAR 0,00

41.999.958.812,00

Belanja Modal 42.001.819.312,00 2.g 1.860.500,00 1.b(5)

41.999.958.812,00

ALIRAN KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI 0,00

(41.794.858.812,00)

ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

ALIRAN KAS MASUK 29.533.263.426,00

29.550.875.723,38

PEMBIAYAAN PENERIMAAN 29.533.263.426,00

29.550.875.723,38

Penerimaan Dana Revolving 29.533.263.426,00

29.533.263.426,00

Penerimaan Piutang Pajak Reklame 17.612.297,38 2.a(1)

17.612.297,38

ALIRAN KAS KELUAR 18.651.197.302,00

18.651.197.302,00

PEMBIAYAAN PENGELUARAN 18.651.197.302,00

18.651.197.302,00

Transfer ke Dana Cadangan 3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo 384.282.202,00

384.282.202,00

Pengeluaran Dana Revolving 15.266.915.100,00

15.266.915.100,00

ALIRAN KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN10.882.066.124,00

10 899 678 421 38

103

Documents

Laporan Keuangan Pemda Jombang TA 2004