Upload
others
View
35
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR:PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
BAGIAN ANGGARAN 018
KEMENTERIAN PERTANIAN
LAPORAN KEUANGAN
BULAN SEMESTER II
TAHUN ANGGARAN 2011
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) JURUSAN PENYULUHAN PERTANIAN YOGYAKARTA
JL. KUSUMANEGARA NO.2 YOGYAKARTA
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Sistematika Penyajian Laporan Keuangan Satuan Kerja – Halaman IVa. i
SISTEMATIKA DAN CONTOH FORMAT PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
Dalam penyusunan laporan keuangan serta untuk mempermudah Satuan Kerja dalam
penyajian laporan keuangan, maka kami sampaikan sistematika penyajian laporan
keuangan sebagai berikut:
Sistematika dan Contoh Format Penyajian Laporan Keuangan Satuan Kerja
1. Sampul Luar
Merupakan sampul luar dari laporan keuangan, memuat informasi mengenai
Satuan Kerja dan periode penyampaian laporan keuangan.
2. Sampul Dalam
Merupakan sampul dalam dari laporan keuangan, memuat informasi mengenai
satuan kerja dan periode penyampaian laporan keuangan.
3. Kata Pengantar
Merupakan pengantar dari laporan keuangan yang ditandatangani oleh pejabat
yang berwenang yang memberikan gambaran ringkas mengenai laporan
keuangan yang disampaikan.
4. Daftar Isi
Merupakan daftar yang memuat isi laporan beserta nomor halamannya.
5. Daftar Tabel
Merupakan daftar tabel yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar tersebut
memuat nama tabel, nomor tabel dan nomor halamannya.
6. Daftar Grafik
Merupakan daftar grafik yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar tersebut
memuat nama grafik, nomor dan nomor halamannya.
7. Daftar Lampiran
Merupakan daftar lampiran yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar tersebut
memuat nama lampiran, nomor lampiran dan nomor halamannya.
8. Daftar Singkatan
Merupakan daftar yang memuat singkatan-singkatan yang digunakan dalam
laporan keuangan.
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Sistematika Penyajian Laporan Keuangan Satuan Kerja – Halaman IVa. ii
9. Pernyataan Tanggung Jawab
Merupakan pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran terhadap
penggunaan anggaran pada lingkup satuan kerja yang dipimpinnya. Pernyataan
Tanggung Jawab ditandatangani oleh pimpinan Satuan Kerja setiap periode
penyampaian laporan keuangan. Pernyataan tanggung jawab paling tidak memuat
pernyataan sebagai berikut :
pernyataan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan isi laporan
keuangan yang disampaikan;
pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAP
dan;
pernyataan laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai.
10. Ringkasan
Merupakan gambaran ringkas mengenai kondisi laporan keuangan yang
dipertanggungjawabkan.
Gambaran ringkasan laporan keuangan terdiri dari :
a. Ringkasan Laporan Realisasi Belanja
b. Ringkasan Neraca
c. Ringkasan CaLK
11. Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan
belanja berdasarkan nilai neto, yaitu realisasi pendapatan dan belanja setelah
dikurangi pengembalian pendapatan dan pengembalian belanja yang masing-
masing dibandingkan dengan estimasi dan anggarannya dalam satu periode.
Laporan realisasi anggaran berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI yang
disampaikan dalam Laporan Keuangan adalah:
a. Untuk laporan keuangan periode semesteran, laporan yang disampaikan
adalah laporan Bulan Desember 2011.
b. Untuk laporan keuangan periode tahunan, laporan yang disampaikan adalah
laporan komparatif yaitu laporan realisasi anggaran yang membandingkan
anggaran dan realisasi tahun anggaran yang lalu dengan tahun anggaran
berjalan.
12. Neraca Satuan Kerja
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas
pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal tertentu.
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Sistematika Penyajian Laporan Keuangan Satuan Kerja – Halaman IVa. iii
a. Untuk periode semesteran, laporan neraca yang dicantumkan dalam Laporan
Keuangan Satuan Kerja adalah Laporan neraca per 30 Desember2011.
b. Untuk periode tahunan, laporan yang disampaikan adalah laporan komparatif
dengan membandingkan antara neraca tahun anggaran yang berjalan dengan
neraca tahun anggaran yang lalu. Laporan neraca yang dicantumkan dalam
Laporan Keuangan Satuan Kerja adalah Laporan neraca per 31 Desember
2011.
13. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja
Merupakan laporan realisasi anggaran untuk pendapatan dan belanja yang
mencantumkan nilai bruto serta pengembaliannya. Laporan realisasi anggaran
yang dihasilkan dari aplikasi SAI yang laporan yang harus disampaikan dalam
laporan keuangan, dapat dilihat pada lampiran Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan ini.
Laporan realisasi anggaran berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI yang
disampaikan dalam Laporan Keuangan adalah:
a. Untuk laporan keuangan periode semesteran, laporan realisasi pendapatan
dan belanja yang disampaikan adalah LRA untuk triwulan yang berakhir 31
Desember 2011.
b. Untuk laporan keuangan periode tahunan, laporan realisasi pendapatan dan
belanja yang disampaikan adalah LRA untuk triwulan yang berakhir 31
Desember 2010.
14. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas
nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.
Penjelasan CaLK terdiri atas :
a. Pendahuluan
Memuat hal-hal yang terkait dengan satuan kerja yang bersangkutan, yang
terdiri dari:
Dasar Hukum
Kebijakan Teknis
Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
Kebijakan Akuntansi
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Sistematika Penyajian Laporan Keuangan Satuan Kerja – Halaman IVa. iv
b. Penjelasan pos-pos Realisasi Anggaran Pendapatan dan Realisasi Anggaran
Belanja.
Untuk penjelasan realisasi pendapatan dan belanja Bulan Desember2011
dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan realisasi
pendapatan dan belanja untuk triwulan yang berakhir 31 Desember 2011
dengan laporan realisasi pendapatan dan belanja untuk triwulan yang
berakhir 31 Desember 2010.
Untuk penjelasan realisasi pendapatan dan belanja tahunan dalam CaLK
yaitu dengan membandingkan antara laporan realisasi pendapatan dan
belanja untuk triwulan yang berakhir 31 Desember 2011 dengan laporan
realisasi pendapatan dan belanja untuk triwulan yang berakhir 31
Desember 2010.
c. Penjelasan pos-pos neraca.
Untuk penjelasan neraca Bulan Desember2011 dalam CaLK yaitu dengan
membandingkan antara laporan neraca per 31 Desember 2011 dengan
laporan neraca per 31 Desember 2010.
Untuk penjelasan neraca tahunan dalam CaLK yaitu dengan
membandingkan antara laporan neraca per 31 Desember 2011 dengan
laporan neraca per 31 Desember 2010.
d. Pengungkapan Penting Lainnya
Memuat penjelasan mengenai hal-hal yang terkait dengan transaksi atau
kejadian pada wilayah yang bersangkutan, yang terdiri dari:
Penjelasan atas Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK.
Penjelaskan atas Rekening Pemerintah.
Penjelaskan atas Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual.
Penjelasan atas Pengungkapan Lain-lain.
15. Lampiran Laporan Keuangan
a. Laporan-Laporan pendukung sebagai lampiran
i) LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan.
ii) LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja.
iii) Neraca Percobaan.
(Daftar laporan lihat Lampiran III)
b. Laporan Barang
Laporan Barang Pengguna Semesteran/Tahunan (laporan hanya sampai
kelompok barang).
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Sistematika Penyajian Laporan Keuangan Satuan Kerja – Halaman IVa. v
c. Laporan Keuangan BLU (jika satuan kerja tersebut selain mendapat dana
APBN juga merupakan satker BLU).
d. Daftar Laporan Rekening Pemerintah.
e. Tindak Lanjut atas Temuan BPK.
f. Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual.
16. Lampiran lainnya sebagai pendukung Laporan Keuangan
Lampiran-lampiran yang dianggap perlu sebagai pendukung dari laporan
keuangan dapat dijadikan lampiran sebagai lampiran lainnya dalam laporan
keuangan, seperti :
a. Daftar SSBP/copy dokumen SSBP untuk penyetoran Uang Persediaan tahun
berjalan yang disetorkan ke kas negara pada tahun berikutnya,
b. Daftar SSBP/copy dokumen SSBP untuk pendapatan yang diterima pada
berjalan dan baru disetorkan ke kas negara pada tahun berikutnya.
c. Daftar Berita Acara Rekonsiliasi.
d. Daftar lainnya.
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Kata Pengantar - Halaman IVa.iv
KATA PENGANTAR
Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, dan Undang-Undang APBN No. 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna
Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
Satuan Kerja yang dipimpinnya.
Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta
adalah entitas akuntansi dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pertanian sebagai unit kerja Eselon I di bawah Kementrian Negara/Lembaga yang berkewajiban
menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi
Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Penyusunan laporan keuangan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan
Penyuluhan Pertanian Yogyakarta mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor
171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman
Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di
dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Sehubungan dengan Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2011 ini, perlu
kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja,
dan pembiayaan. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Pada
Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp. 81.472.643,- atau 511,54 persen dari
Anggaran yang ditetapkan dalam DIPA TA 2011 sebesar Rp. 15.927.000,- Sementara
itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp.11.804.470.102 ,- atau 93,55 persen
dari yang dianggarkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2011 Sebesar Rp.
12.618.281.000,-;
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas
kementerian negara/lembaga Per 31 Desember 2011. Dari Neraca tersebut
diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp.429.718.212.390,- dan Kewajiban
Jangka Pendek sebesar Rp. 1.919.924,- sehingga Ekuitas Dana (kekayaan bersih)
Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta per
31 Desember 2011 adalah sebesar Rp. 429.716.292.466,-;
3. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER- 65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Kata Pengantar - Halaman IVa.v
memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam
laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan
fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau
uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.
Kami menyadari bahwa laporan keuangan Semester II TA. 2011 ini masih belum
sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari
para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan
menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat
meningkatkan akuntabilitas publik.
Yogyakarta, Januari 2011
Pj. Ketua STPP
Drs. Gunawan Yulianto, MM, MSi
NIP. 19590703 198001 1 001
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Daftar Isi - Halaman IVa.vi
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar iv Daftar Isi vi Daftar Tabel vii Daftar Grafik viii Daftar Singkatan ix Indeks Catatan atas Laporan Keuangan x Pernyataan Tanggung Jawab xii I. Ringkasan 1 II. Laporan Realisasi Anggaran ( LRA perbandingan Bulan Desember 2011 dan Bulan Desember 2010)
1
III. Neraca (NSAIKPT perbandingan Per 31 Desember 2011 dan Per 31 Desember 2010)
2
IV. Catatan atas Laporan Keuangan 2 A. Penjelasan Umum 3
A.1. Dasar Hukum 3 A.2. Kebijakan Teknis Satuan Kerja 3 A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 4 A.4. Kebijakan Akuntansi 5
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 11 B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran 11 B.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran 11 B.3. Catatan Penting/Pengungkapan Lainnya 18
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca 19 C.1. Posisi Keuangan Secara Umum 19 C.2. Penjelasan Per Pos Neraca 20 C.3. Catatan Penting/Pengungkapan Lainnya 35
D. Pengungkapan Penting Lainnya 35
D.1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK 35 D.2. Rekening Pemetintah 35 D.3. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual 35 D.4. Pengungkapan Lain-Lain 36
Laporan-laporan Pendukung sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan
Nomor PER-65/PB/2010
LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan
LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja
Neraca Percobaan
Laporan Barang Pengguna
Laporan Barang Pengguna Bulan Desember Tahun 2011
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Daftar Isi - Halaman IVa.vii
Lampiran Laporan Keuangan dan Neraca BLU
Lampiran Laporan Rekening Pemerintah
Lampiran Tindak Lanjut atas Temuan BPK
Lampiran Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual
Lampiran-lampiran Lainnya sebagai pendukung CaLK
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Daftar Isi - Halaman IVa.viii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 1 Tabel Ringkasan Neraca Tabel Rincian Anggaran Satker Tabel Laporan Realisasi Anggaran
2 4
11 Tabel Realisasi PNBP Lainya 13 Tabel Realisasi Belanja Pegawai 16 Tabel Realisasi Belanja Barang 16 Tabel Realisasi Belanja Modal 17 Tabel Realisasi Belanja Bantuan Sosial 18 Tabel Komposisi Neraca Per 31 Desember 2011 19 Tabel Perbandingan Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran 20 Tabel Perbandingan Posisi Kas di Bendahara Penerimaan Tabel Perbandingan Posisi Kas dan Setara Kas Tabel Perincian Kas Lainnya dan Setara Kas Tabel Penyetoran Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2010 Tabel Pembayaran Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2010 Tabel Penyetoran Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2011 Tabel Pembayaran Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2011 Tabel Perbandingan Posisi Piutang Pajak Tabel Posisi Piutang Bukan Pajak Tabel Perbandingan Posisi Piutang Lainnya Tabel Perbandingan Posisi Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Tabel Perbandingan Posisi Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tabel Perbandingan Posisi Uang Muka Belanja Tabel Perbandingan Posisi Persediaan Tabel Posisi Aset Tetap Tabel Posisi Perbandingan Aset Tetap antara Neraca dan SIMAK BMN Tabel Posisi Perbandingan Tanah Tabel Posisi perbandingan Peralatan dan Mesin Tabel Mutasi/Perubahan Peralatan dan Mesin Tabel Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tabel Posisi Perbandingan Gedung dan Bangunan Tabel Posisi Perbandingan Jalan dan Jembatan Tabel Posisi Perbandingan Irigrasi Tabel Posisi Perbandingan Jaringan Tabel Perbandingan Aset Tetap Lainnya Tabel Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tabel Posisi Perbandingan Konstruksi Dalam Pekerjaan Tabel Komposisi Aset Lainnya Tabel Posisi Tagigan Penjualan Angsuran Tabel Posisi Tuntutan Perbendaharaan /TGR Tabel Posisi Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Tabel Posisi Aset Tetap Berwujud Tabel Posisi Aset Lain-lain Tabel Utang Kepada Pihak Ketiga Tabel Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Tabel Uang Muka dari KPPN
20 20 21 21 21 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24 25 25 26 26 27 28 28 29 29 29 29 29 29 30 30 30 31 31 31 32 32
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Daftar Isi - Halaman IVa.ix
Tabel Pendapatan Yang Ditangguhkan Tabel Pendapatan Diterima Dimuka Tabel Utang Jangka Pendek Lainnya Tabel Cadangan Piutang Tabel Cadangan Persediaan Tabel Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Tabel Diinvestasikan dalam Aset Jangka Panjang Tabel Diinvestasikan dalam Aset Tetap Tabel Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
32 32 33 33 33 34 34 34 35
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Daftar Isi - Halaman IVa.x
DAFTAR GRAFIK
Halaman
Grafik Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Bulan Desember TA.2011
12
Grafik Komposisi Realisasi Penerimaan PNBP Bulan Desember TA.2011 13 Grafik Komposisi Alokasi Belanja Bulan Desember TA.2011 14 Grafik Komposisi Realisasi Pemerintahan Pusat Menurut Jenis Belanja Bulan Desember TA. 2011
15
Grafik Komposisi Neraca 19 Grafik Komposisi Aset Tetap 25
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Daftar Singkatan – Halaman IVa.ix
DAFTAR SINGKATAN
APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
BLU : Badan Layanan Umum
BPK : Badan Pemeriksa Keuangan
BUN : Bendahara Umum Negara
DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
LRA : Laporan Realisasi Anggaran
MA : Mata Anggaran Penerimaan / Pengeluaran
PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak
SIMAK-BMN : Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SAI : Sistem Akuntansi Instansi SAK : Sistem Akuntansi Keuangan SAP : Standar Akuntansi Pemerintahan SKPA : Surat Kuasa Pengguna Anggaran
TA : Tahun Anggaran
TAB : Tahun Anggaran Berjalan
TAYL : Tahun Anggaran Yang Lalu
TGR : Tuntutan Ganti Rugi
TPA : Tagihan Penjualan Angsuran
UP : Uang Persediaan
INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Halaman
LAPORAN REALISASI APBN
Pendapatan Negara dan Hibah
Catatan B.2.1 Pendapatan Negara dan Hibah 11
Catatan B.2.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak 12
Catatan B.2.1.2.1 Penerimaan Sumber Daya Alam 12
Catatan B.2.1.2.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya 12
Catatan B.2.1.3 Penerimaan Hibah 13
Belanja Negara
Catatan B.2.2 Belanja Negara 14
Catatan B.2.2.1
Belanja Pemerintah Pusat
14
Catatan B.2.2.1.1 Belanja Pegawai 15
Catatan B.2.2.1.2 Belanja Barang 16
Catatan B.2.2.1.3 Belanja Modal 17
Catatan B.2.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial 17
NERACA
ASET
Aset Lancar
Catatan C.2.1 Kas di Bendahara Pengeluaran 20
Catatan C.2.2 Kas di Bendahara Penerimaan 20
Catatan C.2.3 Kas Lainnya dan Setara Kas 21
Catatan C.2.4 Piutang Bukan Pajak 22
Catatan C.2.5 Piutang Lainnya 22
Catatan C.2.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) 23
Catatan C.2.7 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 23
Catatan C.2.8 Uang muka belanja 23
Catatan C.2.9 Persediaan 24
Aset Tetap
Catatan C.2.10 Aset Tetap 24
Catatan C.2.10.1 Tanah 25
Catatan C.2.10.2 Peralatan dan Mesin 26
Catatan C.2.10.3 Gedung dan Bangunan 28
Catatan C.2.10.4 Jalan dan Jembatan 29
Catatan C.2.10.5 Irigasi 29
Catatan C.2.10.6 Jaringan 29
Catatan C.2.10.7 Aset Tetap Lainnya 29
Catatan C.2.10.8 Konstruksi dalam Pengerjaan 29
Aset Lainnya
Catatan C.2.11 Aset Lainnya 29
Catatan C.2.11.1 Tagihan Penjualan Angsuran 30
Catatan C.2.11.2 Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi 30
Catatan C.2.11.3 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 30
Catatan C.2.11.4 Aset Tak Berwujud 30
Catatan C.2.11.5 Aset Lain-Lain 31
KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka Pendek
Catatan C.2.12 Utang kepada Pihak Ketiga 31
Catatan C.2.13 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan 31
Catatan C.2.14 Uang Muka dari KPPN 32
Catatan C.2.15 Pendapatan yang Ditangguhkan 32
Catatan C.2.16 Pendapatan Diterima Dimuka 32
Catatan C.2.17 Utang Jangka Pendek Lainnya 32
EKUITAS
Ekuitas Dana Lancar
Catatan C.2.18 Cadangan Piutang 33
Catatan C.2.19 Cadangan Persediaan 33
Catatan C.2.20 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang
Jangka Pendek 33
Ekuitas Dana Investasi
Catatan C.2.21 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 34
Catatan C.2.22 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 34
Catatan C.2.23 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 34
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Pernyataan Tanggung Jawab – Halaman IVa.xii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KETUA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP)
JURUSAN PENYULUHAN PERTANIAN YOGYAKARTA
Laporan Keuangan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2011 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Yogyakarta, Januari 2011
Pj. Ketua STPP
Drs. Gunawan Yulianto, MM, Msi NIP.19590703 198001 1 001
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta Semester II Tahun Anggaran 2011
Ringkasan – Halaman IVa.1
I. RINGKASAN
Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007, menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
Laporan Keuangan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta Bulan Desember Tahun 2011 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2011 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode (1 Januari s.d 31 Desember 2011).
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun 2011 terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Nihil, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 81.472.643,- atau mencapai 511,54 persen dari anggaran serta Penerimaan Hibah sebesar Nihil dari yang dianggarkan.
Realisasi Belanja Negara pada Tahun 2011 adalah sebesar Rp. 11.804.470.102,- atau mencapai 93,55 persen dari anggaran APBN sebesar Rp. 12.618.281.000,-. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Rupiah Murni sebesar Rp. 11.804.470.102,- atau 93,55 persen dari anggaran.
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2010 dan 2011 dapat disajikan sebagai berikut:
(dalam rupiah)
Tahun 2011 Tahun 2010
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah
15.927.000 81.472.643 14.805.000 77.264.358
Belanja Rupiah Murni
12.618.281.000 11.804.470.102 15.743.598.000 14.382.453.972
Belanja Pinjaman Luar Negeri
0 0 0 0
Belanja Hibah
Belanja Rupiah Murni Pendamping
Belanja PNBP
Belanja Badan Layanan Umum (BLU)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
JUMLAH 12.618.281.000 11.804.470.102 15.743.598.000 14.382.453.972
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta Semester II Tahun Anggaran 2011
Ringkasan – Halaman IVa.2
2. NERACA
Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.
Jumlah Aset adalah sebesar Rp. 429.718.212.390,- Yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 25.841.050,- Aset Tetap sebesar Rp. 429.639.371.340,- dan Aset Lainnya sebesar Nihil
Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp. 1.919.924,- yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.
Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp. 429.716.292.466,- yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp. 23.921.126,- dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp. 429.692.371.340,-
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 dapat disajikan sebagai berikut:
(dalam rupiah)
Nilai kenaikan/
(penurunan)
31 Desember 2011
31 Desember 2010
Aset
Aset Lancar 25.841.050 22.136.450 3.704.600 Aset Tetap 429.639.371.340 427.882.690.980 1.756.680.360 Aset Lainnya 0 0 0
Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek
1.919.924 31.878.310 (29.958.386)
Ekuitas Dana Ekuitas Dana Lancar 23.921.126 - 9.741.860 33.662.986 Ekuitas Dana Investasi 429.692.371.340 427. 882.690.980 1.809.680.360
3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.
Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Sementara itu, dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.
Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta Bulan Semester II Tahun Anggaran 2011
Catatan atas Laporan Keuangan - Halaman IVa.3
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
A. PENJELASAN UMUM
Dasar Hukum
A.1. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/ tahun 2009 tentang Tata Cara Pengkajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual Pada Laporan Keuangan.
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Melalui Pemberian Kuasa Antar Kuasa Pengguna Anggaran.
A.2. KEBIJAKAN TEKNIS
Rencana Strategis
RENCANA STRATEGIS
Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta merupakan Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) milik Kementerian Pertanian memiliki tugas memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia Pertanian Ahli calon Aparat Fungsional pertanian Bagi para Stakeholder atau User sesuai Peraturan Perundang yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut STPP memiliki fungsi :
a. Penyelenggaran Pendidikan Tinggi Kedinasan bagi calon/aparat fungsional Pertanian Rumpun Ilmu Hayati Pertanian
b. Penyelenggaran Penelitian Terapan dibidang RIHP c. Penyelenggaran Diklat Fungsional pada masyarkat pertanian d. Penyelenggaran Diklat Fungsional bagi Aparat Pertanian
Sesuai tugas dan fungsi pokok,potensi,capaian hasil pada periode sebelumnya,permasalahan dan tantangan yang ada pada periode 2010-2014 STPP Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta telah menetapkan visi yaitu :
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta Bulan Semester II Tahun Anggaran 2011
Catatan atas Laporan Keuangan - Halaman IVa.4
“ Lembaga Pendidikan Tinggi Kedinasan Pertanian yang Terkemuka dan Unggulan dalam Menghasilkan Sumberdaya Manusia Aparat Fungsional Pertanian “.
Untuk mewujudkan visi diatas telah dirumuskan misi sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Kedinasan pada bidang Rumpun Ilmu Hayat Pertanian (RIHP)
2. Menyelenggarakan Penelitian terapan pada bidang Rumpun Ilmu Hayat Pertanian (RIHP)
3. Menyelenggarakan Pengabdian kepada masyarakat pertanian 4. Menyelenggarakan Diklat Fungsional RIHP
Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan,tujuan yang hendak dicapai STPP adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan Kualifikasi pendidikan calon/aparat fungsional Rumpun Ilmu Hayati Pertanian
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan kualitas penelitian terapan bidang Rumpun Ilmu Hayati Pertanian
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaran kegiatan pengabdian bagi Masyarakat pertanian
4. Menghasilkan aparat fungsional yang kompeten dan tersertifikasi.
Pendapatan
PENDAPATAN SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) JURUSAN PENYULUHAN PERTANIAN YOGYAKARTA Realisasi Pendapatan negara dan Hibah Bulan DesemberTahun 2011 sebesar Rp. 81.472.643,- yang terdiri dari :
1. Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan
Rp. 21.462.500,-
2. Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri Rp. 6.759.600,-
3. Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, Gudang Rp. 39.750.000,-
4. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
Rp. 0,-
5. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL
Rp. 543,-
6. Penerimaan Kembali Belanja lainya RM TAYL Rp. 13.500.000,-
7. Pendapatan Anggaran Lain-lain Rp. 0,-
Belanja BELANJA Realisasi belanja pada Satuan Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta Bulan DesemberTahun 2011 sebesar Rp.11.804.470.102,- meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp. 5.591.878.320,-, Belanja Barang Sebesar Rp. 4.466.461.122,- dan Belanja Modal Sebesar Rp. 1.746.130.660,- Adapun Pencapaian Program selama Bulan DesemberTA. 2011 sebagai Berikut :
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta Bulan Semester II Tahun Anggaran 2011
Catatan atas Laporan Keuangan - Halaman IVa.5
No Kode Program
Uraian Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Capaian %
1 013 Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani
12.618.281.000 11.804.470.102
93,55
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta Tahun 2011 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Sekolah Tinggi Penyuluhan Partanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta.
Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Tahun Anggaran 2011 memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp. 12.618.281.000,-
Dari total anggaran di atas, rincian anggaran Satker adalah sebagai berikut :
APBN BLU
2010 15,743,598,000 -
2011 12,618,281,000 -
Tahun AnggaranJENIS SUMBER DANA
Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).
SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari:
1. Laporan Realisasi Anggaran
Laboran Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2011 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.
2. Neraca
Neraca ádalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan sampai dengan 31 Desember 2011 mengenai Aset,kewajiban,dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta Bulan Semester II Tahun Anggaran 2011
Catatan atas Laporan Keuangan - Halaman IVa.6
3. Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan,kebijakan akuntansi kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.
Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN.
Kebijakan Akuntansi A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI
Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.
Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.
Penyusunan dan penyajian LK Tahun 2011 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.
Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK Sekolah Tinggi Penyuluhan Partanian (STPP) Jurusan Penyuluan Pertanian Yogyakarta adalah:
Pendapatan
(1) Pendapatan
Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.
Belanja (2) Belanja
Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (face) laporan keuangan menurut
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta Bulan Semester II Tahun Anggaran 2011
Catatan atas Laporan Keuangan - Halaman IVa.7
klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.
Aset
(3) Aset
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.
Aset Lancar
a. Aset Lancar
Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.
Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.
Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Persediaan dicatat di neraca berdasarkan: - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian, - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh
dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
Investasi
b. Investasi *1*)
Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial
**)
jika terdapat transaksi investasi pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta Bulan Semester II Tahun Anggaran 2011
Catatan atas Laporan Keuangan - Halaman IVa.8
sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun.
Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.
(i) Investasi Non Permanen
Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/ daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.
Investasi Non Permanen meliputi:
Seluruh dana pemerintah yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan melalui Subsidiary Loan Agreement
(SLA) dan dana dalam negeri dalam bentuk Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) yang dipinjamkan kepada BUMN/BUMD dan Pemda.
Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR.
(ii) Investasi Permanen
Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Hukum Milik Negara (BHMN). PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN.
PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.
Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan non earning asset atau hanya
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta Bulan Semester II Tahun Anggaran 2011
Catatan atas Laporan Keuangan - Halaman IVa.9
sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya.
Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
Aset Tetap c. Aset Tetap
Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Satker per 31 Desember 2011 berdasarkan harga perolehan.
Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu: (a.) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan
olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah),
(b.) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
(c.) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
Aset Lainnya
d. Aset Lainnya
Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.
Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta Bulan Semester II Tahun Anggaran 2011
Catatan atas Laporan Keuangan - Halaman IVa.10
Kewajiban
atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan dana moratorium Nias dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.
Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Di samping itu, piutang macet Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan penyuluhan Pertanian Yogyakarta yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.
(4) Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta Bulan Semester II Tahun Anggaran 2011
Catatan atas Laporan Keuangan - Halaman IVa.11
Ekuitas Dana
kali transaksi berlangsung.
Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
(5) Ekuitas Dana
Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Partanian Yogyakarta Semester II Tahun Anggaran 2011
Catatan atas Laporan Keuangan - Halaman IVa. 11
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN (NETO) Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran pada
Bulan Desember TA 2011 dengan realisasinya dengan mencakup unsur-unsur, yang terdiri dari:
1. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah a. Penerimaan Perpajakan (khusus Departemen Keuangan) Nihil b. Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp.81.472.643,- c. Penerimaan Hibah Nihil
2. Realisasi Belanja Negara a. Belanja Rupiah Murni Rp. 11.804.470.102,- b. Belanja Pinjaman Luar Negeri Nihil c. Belanja Rupiah Pendamping Nihil d. Belanja Hibah Nihil e. Belanja PNBP Nihil f. Belanja BLU Nihil
%
Real.
Angg.
1
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah -Rp -Rp 0.00%
-Penerimaan Pajak 15,927,000Rp 81,472,643Rp 511.54%
- Penerimaan Negara Bukan Pajak 15,927,000Rp 81,472,643Rp 511.54%
-Penrimaan hibah -Rp -Rp 0.00%
2 Realisasi Belanja Negara 12,618,281,000Rp 11,804,470,102Rp 93.55%
- Belanja Rupiah Murni 12,618,281,000Rp 11,804,470,102Rp 93.55%
- Belanja Pinjaman LN -Rp -Rp 0.00%
- Belanja Rupiah Pendamping -Rp -Rp 0.00%
- Belanja Hibah -Rp -Rp 0.00%
- Belanja PNBP -Rp -Rp 0.00%
- Belanja BLU -Rp -Rp 0.00%
Uraian Anggaran RealisasiNo
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (BRUTO)
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Rp.81.472.643,-
B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Bulan Desember TA 2011 adalah Rp.
81.472.643,- atau mencapai 511,54 %dari anggarannya.
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Partanian Yogyakarta Semester II Tahun Anggaran 2011
Catatan atas Laporan Keuangan - Halaman IVa. 12
Contoh Komposisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah (dalam persentase) Bulan
Desember TA 2011 dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:
Realisasi Pendapatan per Jenis Penerimaan
Grafik: Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2011
Realisasi PNBP Rp.81.472.643,-
B.2.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak Jumlah Penerimaan PNBP Bulan Desember Tahun 2011 sebesar Rp.81.472.643,- dari
jumlah yang dianggarkan dalam DIPA sebesar Rp. 15.927.000,- Realisasi tersebut
tidak mengalami kenaikan dibandingkan dengan Realisasi PNBP Bulan Desember
Tahun 2010 yang sebesar Rp 77.264.358,- mengalami kenaikan karena penerimaan
sewa gedung.
Realisasi Penerimaan
SDA Rp.0,-
B.2.1.2.1. Penerimaan Sumber Daya Alam
Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam Rp.0,-
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Partanian Yogyakarta Semester II Tahun Anggaran 2011
Catatan atas Laporan Keuangan - Halaman IVa. 13
Realisasi PNBP Lainnya Rp. 81.472.643,-
B.2.1.2.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya
Realisasi PNBP Lainya Pada Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan
Penyuluhan Pertanian Yogyakarta untuk Bulan Desember Tahun Anggaran 2011
sebesar Rp. 81.472.643,- mencapai 511,54 % dari anggaranya.
Realisasi pendapatan sampai dengan Bulan Desember TA. 2011 sebesar Rp. 81.472.643,-
baik yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Realisasi PNBP lainnya dirinci dalam tabel seperti contoh di bawah ini:
Bulan Desember Bulan Desember Naik/Turun
TA.2011 TA.2010
Pend. Penjualan Hasil Pertanian, kehutanan dan
Perkebunan 21,462,500Rp 8,367,750Rp 13,094,750Rp
Pend. Sewa Rumah Dinas/Rumah Negara 6,759,600Rp 6,251,500Rp 508,100Rp
Pend. Sewa Gedung,Bagunan, Gudang 39,750,000Rp 46,395,000Rp (6,645,000)Rp
Pend. Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) -Rp -Rp -Rp
Pend. Penjualan Aset Lainya yang
Berlebih/Rusak/dihapuskan -Rp -Rp -Rp
Pend. Penjualan Rumah, Gedung, Bagunan dan
Tanah -Rp -Rp -Rp
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL 543Rp 16,250,108Rp (16,249,565)Rp
Penerimaan Kembali Belanja Lainya RM TAYL 13,500,000Rp -Rp 13,500,000Rp
Pendapatan Anggaran Lain-lain -Rp -Rp -Rp
Pendapatan Keterlambatan Penyelesaian
Pekerjaan Pemerintah -Rp -Rp -Rp
Jumlah 81,472,643Rp 77,264,358Rp 4,208,285Rp
Bulan Desember TA. 20110
10,000,00020,000,00030,000,00040,000,00050,000,000
21,4
62,5
00
6,7
59,6
00
39,7
50,0
00
0 0
0543
13,5
00,0
00
0
8,3
67,7
50
6,2
51,5
00
46,3
95,0
00
0
0 0
16,2
50,1
08
0 0
Bulan Desember TA. 2011Bulan Desember TA.2010
Grafik: Komposisi Realisasi Penerimaan PNBP TA 2011
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Partanian Yogyakarta Semester II Tahun Anggaran 2011
Catatan atas Laporan Keuangan - Halaman IVa. 14
Realisasi Penerimaan Hibah Nihil
B.2.1.3. Penerimaan Hibah
Jumlah Penerimaan Hibah Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan
Penyuluhan Pertanian Yogyakarta Tahun Anggaran 2011 NIHIL.
Realisasi Belanja Negara Rp.11.810.220.158.,-
B.2.2. Belanja Negara
Realisasi Belanja Negara pada Bulan Desember TA. 2011 adalah sebesar
Rp.11.810.220.156,- atau mencapai 93,60% dari anggaranya Realisasi tersebut
mengalami Penurunan dibandingkan Realisasi Belanja Negara Bulan Desember TA.
2010 yang 14.403.949.738,- atau mencapai 91,49 dari segi presentasi Realisasi
tahun 2011 dibandingkan Tahun 2010 adanya kenaikan karena jumlah pagunya.
Realisasi Belanja terdiri dari (i) Belanja Rupiah Murni dan Rp. 11.804.470.102,- Belanja Pinjaman Luar Negeri (-) Belanja Hibah (-) Rupiah Murni Pendamping (-) Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp,0,- Badan Layanan Umum.
Komposisi alokasi Belanja juga dapat disajikan seperti grafik di bawah ini:
Grafik : Komposisi Alokasi Belanja TA 2011
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Partanian Yogyakarta Semester II Tahun Anggaran 2011
Catatan atas Laporan Keuangan - Halaman IVa. 15
Realisasi Belanja Rp.11.810.220.156,-
B.2.2.1. Belanja
Realisasi belanja dilakukan dengan pertimbangan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) keseluruhan belanja pada Satuan Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakara meliputi belanja pegawai,belanja barang dan belanja modal
Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja dapat disajikan seperti Grafik di bawah ini:
Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja
Grafik: Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah menurut Jenis Belanja
TA 2011
Belanja Pegawai Rp.5.592.988.374-
B.2.2.1.1 Belanja Pegawai
Jumlah Pagu Belanja Pegawai pada Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta yang dianggarkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2011 Sebesar Rp. 5.617.329.000,-. Realisasi Belanja Pegawai Bulan Desember TA. 2011 sebesar Rp. 5.592.988.374,- sebesar 99,57%, dibandingkan Bulan Desember TA. 2010 yang dianggarkan dalam DIPA sebesar Rp. 5.587.202.000,- Realisasi sebesar Rp. 5.019.204.237,- kenaikan karena adanya penambahan pegawai, kenaikan gaji pokok, tunjangan beras dan uang makan pegawai.
Rincian realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Partanian Yogyakarta Semester II Tahun Anggaran 2011
Catatan atas Laporan Keuangan - Halaman IVa. 16
Belanja
Barang Rp.4.471.101.122,-
Uraian 31-Dec-11 31-Dec-10 Naik/(Turun)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 5,592,988,374Rp 5,019,204,237Rp 573,784,137Rp
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri -Rp -Rp -Rp
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat
Negara-Rp -Rp
-Rp
Belanja Pegawai Perjan -Rp -Rp -Rp
Belanja Gaji Dokter PTT -Rp -Rp -Rp
Belanja Honorarium -Rp 13,610,000Rp (13,610,000)Rp
Belanja Lembur -Rp 9,962,000Rp (9,962,000)Rp
Belanja Vakasi -Rp 10,084,000Rp (10,084,000)Rp
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja
Pegawai Transito-Rp -Rp
-Rp
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu -Rp -Rp -Rp
Belanja Asuransi Kesehatan -Rp -Rp -Rp
Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran -Rp -Rp -Rp
Jumlah Belanja Bruto 5,592,988,374Rp 5,052,860,237Rp 540,128,137Rp
Pengembalian Belanja 1,110,054Rp 14,909,866Rp (13,799,812)Rp
Jumlah Belanja Neto 5,591,878,320Rp 5,037,950,371Rp 553,927,949Rp
B.2.2.1.2 Belanja Barang
Jumlah Pagu Belanja Barang Pada Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta yang dianggarkan dalam DIPA Tahun Anggaran Tahun 2011 Bulan Desember TA. 2011 Sebesar Rp. 5.219.202.000,- Realisasi Belanja Barang sebesar Rp. 4.471.101.122,- sebesar 85,67% .Realisasi tersebut mengalami penurunan dibandingkan Bulan Desember TA.2010 sebesar Rp.9.909.396.000.,- Realisasi belanja sebesar Rp. 9.094.038.201-.sebesar 91,77% Adanya penurunan karena TA. 2011 Belanja Barang merupakan belanja rutin sedangkan TA.2010 Belanja Barang untuk kegiatan Diklat Fungsional dimana STPP Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta mempunyai tugas tambahan melalui Diklat Fungsional Penyuluhan Pertanian. Rincian realisasi Belanja Barang adalah sebagai berikut:
Uraian 31-Dec-11 31-Dec-10 % Naik/(Turun)
Belanja Barang Operasional 382,038,550Rp 718,943,300Rp (336,904,750)Rp
Belanja Barang Non
Operasional2,024,587,675Rp 5,324,405,805Rp (3,299,818,130)Rp
Belanja Jasa 178,425,748Rp 899,855,781Rp (721,430,033)Rp
Belanja Pemeliharaan 736,227,449Rp 428,035,955Rp 308,191,494Rp
Belanja Perjalanan 1,149,821,700Rp 1,722,797,360Rp (572,975,660)Rp
Jumlah Belanja Bruto 4,471,101,122Rp 9,094,038,201Rp (4,622,937,079)Rp
Pengembalian Belanja 4,640,000Rp 6,585,900Rp (1,945,900)Rp
Jumlah Belanja Neto 4,466,461,122Rp 9,100,624,101Rp (4,634,162,979)Rp
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Partanian Yogyakarta Semester II Tahun Anggaran 2011
Catatan atas Laporan Keuangan - Halaman IVa. 17
Belanja Modal Rp.1.746.130.660,-
B.2.2.1.3 Belanja Modal
Jumlah Pagu Belanja Modal Pada Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP)
Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta yang dianggarkan dalam DIPA Tahun
Anggaran Tahun 2011 sebesar Rp. 1.781.750.000,- Realisasi Belanja Modal sebesar
Rp. 1.746.130.660,- atau mencapai 98,00% dari anggaranya realisasi tersebut
mengalami kenaikan dibandingkan Realisasi Belanja Modal Tahun. 2010 Realisasinya
hanya sebesar Rp.243.879.500.- kenaikan tersebut dikarenakan adanya pengadaan
kendaraan roda 6 dan pengadaan peralatan laboratorium.
Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut:
Uraian 31-Dec-11 31-Dec-10 % Naik/(Turun)
Belanja Modal Tanah -Rp -Rp -
Belanja Modal Peralatan dan
Mesin1,746,130,660Rp 243,879,500Rp 1,502,251,160Rp
Belanja Modal Gedung dan
Bangunan-Rp -Rp -
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan
Jaringan-Rp -Rp -
Belanja Modal Fisik Lainnya -Rp -Rp -
Jumlah Belanja 1,746,130,660Rp 243,879,500Rp 1,502,251,160Rp
Pengembalian Belanja -Rp -Rp -
Jumlah Belanja Neto 1,746,130,660Rp 243,879,500Rp 1,502,251,160Rp
Belanja Bantuan Sosial Nihil
B. 2.2.1.04 Belanja Bantuan Sosial
Pada Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluahan Pertanian Yogyakarta Belanja Bantuan Sosial NIHIL.
Uraian 31-Dec-11 31-Dec-10 % Naik/(Turun)
Belanja Bantuan Kompensasi
Kenaikan Harga BBM-Rp -Rp -
Belanja Bantuan Langsung (Block
Grant) Sekolah/Lembaga/Guru-Rp -Rp -
Belanja Bantuan Imbal swadaya
Sekolah/Lembaga-Rp -Rp -
Belanja Bantuan Beasiswa -Rp -Rp -
Belanja Bantuan Sosial Lembaga
Peribadatan-Rp -Rp -
Belanja Lembaga Sosial Lainnya -Rp -Rp -
Jumlah Belanja Bruto -Rp -Rp -
Pengembalian Belanja -Rp -Rp -
Jumlah Belanja Neto -Rp -Rp -
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Partanian Yogyakarta Semester II Tahun Anggaran 2011
Catatan atas Laporan Keuangan - Halaman IVa. 18
Catatan Penting Lainnya
B.3. CATATAN PENTING LAINNYA
Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta merevisi DIPA dengan Nomor : 0656/018-10.2.01/14/2011 Revisi 1 pada tanggal 23 Agustus 2011 dengan merubah PAGU yang semula Rp. 12.377.870.000.- menjadi Rp. 12.618.281.000,- dengan perincian sebagai berikut :
NO MAK SEMULA (Rp)
MENJADI (Rp)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10. 11. 12
511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511151 511134 512412
3.270.574.000
86.000 263.905.000
70.322.000 14.040.000
245.570.000 111.875.000 156.104.000 607.200.000 301.625.000 211.860.000 123.757.000
5.394.249.000
88.000 288.750.000
64.660.000 65.559.000
227.500.000 111.250.000 262.947.000 495.546.000 209.000.000 223.080.000
0
Pada Bulan September 2011 terdapat Surat Setoran Pengembalian Bulan Pakak (SSPB) sebesar Rp. 4.640.000,- yang merupakan disetornya kembali uang makan mahasiswa semester VIII dengan perincian terlampir.
Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Menerima Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian DKI Jakarta Nomor : 108/KU.210/J/X/2011 Tanggal 06 Desember 2011 Sebesar Rp. 358.700.000,- untuk kegiatan PEMANTAPAN SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN (1812) dengan Perincian sebagai berikut :
KODE URAIAN JUMLAH
52.1812.522115 52.1812.524119 52.1812.521213 52.1812.521219 52.1812.521114
52.1812.521211
Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan Lainnya Honor Terkait Output Kegiatan Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja Bahan
6.100.000 37.100.000 2.700.000
279.000.000 6.700.000
27.100.000
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Partanian Yogyakarta Semester II Tahun Anggaran 2011
Catatan atas Laporan Keuangan - Halaman IVa. 19
Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Menerima Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian DKI Jakarta Nomor : 116/KU.210/J/X/2011 Tanggal 06 Desember 2011 Sebesar Rp. 943.250.000,- untuk kegiatan REVITALISASI PENDIDIKAN PERTANIAN SERTA PENGEMBANGAN STANDARISASI DAN SERTIFIKASI PROFESI SDM PERTANIAN (1811) dengan Perincian sebagai berikut :
KODE URAIAN JUMLAH
52.1812.522119 52.1812.524119 52.1812.521219 52.1812.522115 52.1812.521211 52.1812.521213
Belanja Jasa Lainnya Belanja Perjalanan Lainnya Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Jasa Profesi Belanja Bahan Honor Terkait Output Kegiatan
15.000.000 197.750.000 431.500.000
18.000.000 28.000.000
253.000.000
Penjelasan SKPA Bulan Desember 2011
ANGRN REAL
NOMOR TGL PERKEGT PERKEGT
1 108/KU.210/J 6-OKT-2011 SKPA 358,700,000 336,099,350 93.70 PENYULUHAN
X/2011 TAHAP I
2 116/KU.210/J 6-OKT-2011 SKPA 943,250,000 850,174,650 90.13 P2BN
X/2011 TAHAP II
1,301,950,000 1,186,274,000 91.12
KET
JUMLAH
NoSKPA
No %
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta Semester II Tahun Anggaran 2011
20
C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA
C.1. PENJELASAN UMUM NERACA
Posisi Neraca pada Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta pada 31 Desember 2011 terdiri dari Aset sebesar Rp. 429.718.212.390-, Kewajiban sebesar Rp. 1.919.924,-. dan Ekuitas Dana sebesar Rp. 429.716.292.466-
Komposisi Neraca per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut :
Uraian 31 Desember 2011 31 Desember 2010 % Naik/ (Turun)
Aset 429,718,212,390Rp 427,904,827,430Rp 1,813,384,960Rp
Kewajiban 1,919,924Rp 31,878,310Rp (29,958,386)Rp
Ekuitas Dana
429,716,292,466Rp 427,872,949,120Rp 1,843,343,346Rp
Jumlah Aset per 31 Desember 2011 sebesar Rp. 429.718.212.390- terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 25.841.050,- dan Aset Tetap sebesar Rp. 429.639.371.340,- Aset Lainnya sebesar Rp. 53.000.000,-
Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2011 sebesar Rp. 1.919.924,- merupakan kewajiban jangka pendek sebesar Rp, 1.919.924,-
Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2011 sebesar Rp. 429.716.292.466,- terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp. 23.921.126,- dan ekuitas dana investasi sebesar Rp. 429.692.371.340,- Grafik komposisi neraca dapat disajikan seperti contoh dibawah ini
Grafik. Komposisi Neraca
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta Semester II Tahun Anggaran 2011
21
C.2. PENJELASAN PER POS NERACA
C.2.1. Aset Lancar
Kas di Bendahara Pengeluaran Nihil
C.2.1 Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2011 sebesar Nihil
sedangkan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2010
sebesar Nihil.
Perbandingan Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran sebagai Berikut :
31 Desember 2011 31 Desember 2010 Kenaikan / (penurunan)
Rp0 -Rp Rp0
Kas di Bendahara
Penerima Nihil
C.2.2 Kas di Bendahara Penerimaan
Nilai Kas di Bendahara Penerima per 31 Desember 2011 sebesar Nihil,
Sedangkan Kas di Bendahara Penerima Per 31 Desember 2010 sebesar
Nihil
Perbandingan Posisi Kas di Bendahara Penerimaan sebagai berikut
31 Desember 2011 31 Desember 2010 Kenaikan / (penurunan)
-Rp -Rp -Rp
Saldo Kas di Bendahara Penerima pada tanggal 31 Desember 2010
senilai Nihil telah disetorkan pada tahun 2011, dengan rincian sebagai
berikut :
Penyetoran Saldo per 31 Desember 2010
NoKode
AkunTanggal Setor No.NTPN Nama Bank Jumlah
1
2
-Rp Jumlah
Kas Lainnya dan Setara
Kas Nihil
C.2.3 Kas Lainnya dan Setara Kas
Nilai Kas Lainnya dan setara Kas per 31 Desember 2011 sebesar Nihil,
sedangkan Kas Lainnya dan setara Kas per 31 Desember 2010 sebesar
Nihil.
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta Semester II Tahun Anggaran 2011
22
Perbandingan Posisi Kas Lainnya dan setara Kas sebagai berikut :
31 Desember 2011 31 Desember 2010 Kenaikan / (penurunan)
-Rp -Rp -Rp
Contoh :
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sbb:
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran
No. Keterangan Jumlah
1 Jasa Giro yang belum di setor ke kas negara -Rp
2 Pungutan Pajak yang belum disetor -Rp
3 Pendapatan Hibah -Rp
4 Pengembalian Belanja yang belum disetor -Rp
5 SP2D LS Bendahara yang Belum dibayarkan -Rp
6 Uang Titipan Pihak ketiga -Rp
Jumlah -Rp
Saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal 31 Desember 2010 senilai nihil
telah disetorkan pada tahun 2011 dengan rincian sebagai berikut :
Penyetoran Saldo per 31 Desember 2010 ke kas negara
NoKode
Akun
Tanggal
SetorNo.NTPN Nama Bank Jumlah
1 -Rp
2 -Rp
-Rp Jumlah
Saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal 31 Desember 2010 senilai nihil
telah disetorkan pada tahun 2011 dengan rincian sebagai berikut :
Pembayaran Saldo per 31 Desember 2010 kepada pihak lain
NoKode
Akun
Tanggal
PembayaranKeterangan Jumlah
1 -Rp
2 -Rp
-Rp Jumlah
Saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal 31 Desember 2011 senilai nihil
telah disetorkan pada tahun 2011 dengan rincian sebagai berikut :
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta Semester II Tahun Anggaran 2011
23
Penyetoran Saldo per 31 Desember 2011 ke kas negara
NoKode
Akun
Tanggal
SetorNo.NTPN Nama Bank Jumlah
1 -Rp
2 -Rp
-Rp Jumlah
Saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal 31 Desember 2011 senilai nihil
telah disetorkan pada tahun 2011 dengan rincian sebagai berikut :
Pembayaran Saldo per 31 Desember 2011 kepada pihak lain
NoKode
Akun
Tanggal
PembayaranKeterangan Jumlah
1 -Rp
2 -Rp
-Rp Jumlah
Piutang Bukan Pajak Nihil C.2.4 Piutang Bukan Pajak
Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2011 sebesar nihil sedangkan
Piutang Pajak per 31 Desember 2010 sebesar nihil
Perbandingan posisi piutang Bukan Pajak sebagai Berikut :
31 Desember 2011 31 Desember 2010 Kenaikan / (penurunan)
-Rp -Rp -Rp
Piutang Lainnya Nihil C.2.5 Piutang Lainnya
Piutang Lainya per 31 Desember 2011 sebesar nihil sedangkan Piutang
Lainya per 31 Desember 2010 sebesar nihil
Perbandingan posisi piutang lainya sebagai Berikut :
31 Desember 2011 31 Desember 2010 Kenaikan / (penurunan)
-Rp -Rp -Rp
BL TPA Nihil C.2.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2011
sebesar nihil sedangkan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
(TPA) per 31 Desember 2010 sebesar nihil
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta Semester II Tahun Anggaran 2011
24
Perbandingan posisi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)
sebagai Berikut :
31 Desember 2011 31 Desember 2010 Kenaikan / (penurunan)
-Rp -Rp -Rp
BL TGR Nihil C.2.7 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 30 Nopember
2011 sebesar nihil sedangkan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi
(TGR) per 31 Desember 2010 sebesar nihil
Perbandingan posisi Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
sebagai Berikut :
31 Desember 2011 31 Desember 2010 Kenaikan / (penurunan)
-Rp -Rp -Rp
Uang Muka Belanja . C.2.8 Uang Muka Belanja
Uang Muka Belanja per 31 Desember 2011 sebesar nihil sedangkan Uang
Muka Belanja per 31 Desember 2010 sebesar nihil
Perbandingan posisi Uang Muka Belanja sebagai Berikut :
31 Desember 2011 31 Desember 2010 Kenaikan / (penurunan)
-Rp -Rp -Rp
Persediaan
Rp.25.841.050,-
C.2.9 Persediaan
Persediaan per 31 Desember 2011 sebesar Rp. 25.841.050,- sedangkan
Persediaan per 31 Desember 2010 sebesar Rp.22.136.450,-
Perbandingan posisi Persediaan sebagai Berikut :
31 Desember 2011 31 Desember 2010Kenaikan /
(penurunan)
Rp25,841,050 Rp22,136,450 Rp3,704,600
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta Semester II Tahun Anggaran 2011
25
Daftar Persediaan per 31 Desember 2011
Kode Akun Uraian Akun Jumlah
115111 Barang Konsumsi 7,588,550Rp
115114 Suku Cadang 16,452,500Rp
115131 Bahan Baku 1,800,000Rp
Jumlah 25,841,050Rp
Nilai persediaan yang disajikan dalam neraca merupakan berdasarkan
hasil opname fisik
Aset Tetap
Rp.429.639.371.340,-
C.2.10. Aset Tetap
Aset Tetap per 31 Desember 2011 sebesar Rp. 429.639.371.340,-
sedangkan Aset Tetap per 31 Desember 2010 sebesar
Rp.427.882.690.980,-
Posisi aset tetap dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
No. Uraian per 31 Desember 2011 per 31 Desember 2010 % Naik / (Turun)
1 Tanah 404,754,812,000Rp 404,754,812,000Rp -Rp
2 Peralatan dan Mesin 5,313,542,330Rp 3,739,335,430Rp 1,574,206,900Rp
3 Gedung dan Bangunan 18,714,814,950Rp 18,714,814,950Rp -Rp
4 Jalan,Irigasi dan Jaringan 341,604,000Rp 176,956,000Rp 164,648,000Rp
5 Aset Tetap Lainya 514,598,060Rp 496,772,600Rp 17,825,460Rp
6 Kontruksi dalam Penerjaan -Rp -Rp -Rp
Jumlah 429,639,371,340Rp 427,882,690,980Rp 1,756,680,360Rp
Rp-
Rp50,000,000,000
Rp100,000,000,000
Rp150,000,000,000
Rp200,000,000,000
Rp250,000,000,000
Rp300,000,000,000
Rp350,000,000,000
Rp400,000,000,000
Rp450,000,000,000
31 Des 2011 31 Des 2010
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Aset tetap Lainnya
Konstruksi dalam Pengej.
Posisi aset tetap pada neraca dibandingkan dengan posisi aset tetap pada
SIMAK BMN dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta Semester II Tahun Anggaran 2011
26
Daftar Perbandingan Aset Tetap antara
Neraca dan SIMAK BMN per 31 Desember 2011
No. UraianAset Tetap Dalam
Neraca
Aset Tetap Dalam
SIMAK BMNSelisih
1 Tanah 404,754,812,000Rp 404,754,812,000Rp -Rp
2 Peralatan dan Mesin 5,313,542,330Rp 3,739,335,430Rp 1,574,206,900Rp
3 Gedung dan Bangunan 18,714,814,950Rp 18,714,814,950Rp -Rp
4 Jalan,Irigasi dan Jaringan 341,604,000Rp 176,956,000Rp 164,648,000Rp
5 Aset Tetap Lainya 514,598,060Rp 496,772,600Rp 17,825,460Rp
6 Kontruksi dalam Penerjaan -Rp -Rp -Rp
Tanah
Rp.404.754.812.000,-
C.2.10.1 Tanah
Nilai Tanah per 31 Desember 2011 sebesar Rp.404.754.812.000,-
sedangkan Tanah Per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 404.754.812.000,-
Perbandingan Posisi Tanah sebagai berikut :
31 Desember 2011 31 Desember 2010Kenaikan /
(penurunan)
Rp404,754,812,000 Rp404,754,812,000 Rp0
Penjelasan luas tanah dan alamat yang dimiliki STPP Jurusan
Penyuluhan Pertanian Yogyakarta sebagai berikut :
Jenis Kode Nomor & Bukti Lokasi Luas Nilai
Barang Barang Kepemilikan
(sertifikat/IMB)
1 2 3 4 5
1 Tanah 2.01.01.04.001 Hak Pakai Jalan : Kusumanegara 80,406 215,392,592,000
BJ 724676 Kel : Tahunan
11 Maret 2011 Kec : Umbulharjo
Kab : Yogyakarta
Prop : DIY
2 Tanah 2.01.01.04.001 Hak Pakai Jalan : Gondosuli 3.659 9,008,458,000
AE 462826 Kel : Semaki
18-Sep-1993 Kec : Umbulharjo
Kab : Yogyakarta
Prop : DIY
3 Tanah 2.01.01.04.001 Hak Pakai Jalan : Gondosuli 11.378 28,012,635,000
AE 462781 Kel : Semaki
18-Sep-1993 Kec : Umbulharjo
Kab : Yogyakarta
Prop : DIY
NO
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta Semester II Tahun Anggaran 2011
27
Jenis Kode Nomor & Bukti Lokasi Luas Nilai
Barang Barang Kepemilikan
(sertifikat/IMB)
1 2 3 4 5
4 Tanah 2.01.01.04.001 Hak Pakai Jalan : Rogo Stadion 23.108 20,704,768,000
AE 189485 Maguwo
22 Juli 1996 Kel : Wedomartani
Kec : Ngemplak
Kab : Sleman
Prop : DIY
5 Tanah 2.01.02.03.003 Hak Pakai Jalan : Rogo Stadion 96.486 89,442,522,000
BA 424188 Maguwo
14 Juni 2007 Kel : Wedomartani
Kec : Ngemplak
Kab : Sleman
Prop : DIY
6 Tanah 2.01.02.03.003 Hak Pakai Jalan : 72.979 26,564,356,000
A 1637170 Kel : Wedomartani
24 Peb 1986 Kec : Ngemplak
Kab : Sleman
Prop : DIY
7 Tanah 2.01.02.03.003 Hak Pakai Jalan : 189.252 12,112,128,000
AL 130657 Kel : Sitimulyo
17 Maret 1999 Kec : Piyungan
Kab : Bantul
Prop : DIY
8 Tanah 2.01.02.03.003 Hak Pakai Jalan : 999 1,752,246,000
AF 478408 Kel : Semaki
12 Mei 1995 Kec : Umbulharjo
Kab : Yogyakarta
Prop : DIY
NO
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta Semester II Tahun Anggaran 2011
28
Jenis Kode Nomor & Bukti Lokasi Luas Nilai
Barang Barang Kepemilikan
(sertifikat/IMB)
1 2 3 4 5
9 Tanah 2.01.02.03.003 Hak Pakai Jalan : 137 240,298,000
AF 478407 Kel : Semaki
12 Mei 1995 Kec : Umbulharjo
Kab : Yogyakarta
Prop : DIY
10 Tanah 2.01.02.03.003 Hak Pakai Jalan : 9.205 1,233,470,000
AZ 924934 Kel : Trimulyo
3 Jan 2007 Kec : Trimulyo
Kab : Sleman
Prop : DIY
11 Tanah 2.01.02.03.003 Hak Pakai Jalan : 2.294 291,338,000
AX 641363 Kel : Trimulyo
3 Jan 2007 Kec : Trimulyo
Kab : Sleman
Prop : DIY
489.903 404,754,812,000
NO
JUMLAH
Peralatan dan Mesin Rp.
5.313.542.330,-
C.2.10.2 Peralatan dan Mesin
Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2011 sebesar
Rp.5.313.542.330,- sedangkan Peralatan dan Mesin Per 31 Desember
2010 sebesar Rp. 3.739.335.430,-
Perbandingan Posisi Peralatan dan Mesin sebagai berikut :
31 Desember 2011 31 Desember 2010 Kenaikan / (penurunan)
Rp5,313,542,330 Rp3,739,335,430 Rp1,574,206,900
Mutasi/perubahan peralatan dan mesin sebesar Rp.1.574.206.900,-
tersebut adalah sbb:
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta Semester II Tahun Anggaran 2011
29
Penambahan :
Saldo Awal -Rp
Pembelian 1,700,222,500Rp
Transfer Masuk -Rp
Pengembangan -Rp
Reklasifikasi Masuk 3,950,000Rp
1,704,172,500Rp
Pengurangan
Transfer Keluar -Rp
Reklasifikasi Keluar -Rp
Koreksi Nilai Tim Penerbit Aset 76,965,600Rp
Perubahan Kondisi BMN 53,000,000Rp
129,965,600Rp
Jumlah 1,574,206,900Rp
Daftar Rekap SPM/SP2D SIMAK-BMN Belanja Modal Pertanggal 1 Januari s.d 31
Desember 2011
NO TGL NO TGL
SMSTR I
1 00007 09-02-2011 826653R 11-02-2011 55,150,000 Pngdn Brng Meubeler 79 Unit
2 00009 14-02-2011 827083R 18-02-2011 13,600,000 Pngdn Laptop 2 unit
3 00086 28-04-2011 836592R 28-04-2011 122,300,000 Pngdn sarana pendidikan
dan pengajaran (alat Leb,
komputer dan LCD)
4 00109 25-05-2011 561792U 27-05-2011 62,150,000 Pngdn sarana pendidikan dan
pengajaran (alat dokumentasi
saund system)
5 00110 25-05-2011 561793U 27-05-2011 98,920,000 Pngdn sarana pendidikan dan
pengajaran (AC split,AC standing floor
mesin potong rumput dll)
6 00140 27-06-2011 567575U 28-06-2011 418,500,000 Pngdn kendaraan roda 6 sbyk
1 unit
SMSTR II
1 00154 22-07-2011 572628U 22-07-2011 18,480,000 Pngdn Gordyin 264 M2
2 00194 22-08-2011 578770U 23-08-2011 26,395,000 Pngdn sarana pendidikan dan
pengajaran (CCTV,Notebook dll)
3 00198 16-09-2011 582446U 19-09-2011 111,876,000 Pngdn sarana pendidikan
dan pengajaran (Audio Visual)
4 00264 26-10-2011 589772U 27-10-2011 798,769,000 Pngdn sarana pendidikan dan
pengajaran (Alat lab POPT,PMHP
5 00297 06-12-2011 599915U 09-12-2011 19,990,660 Pembelian Buku-buku perpustakaan
1,746,130,660
KET
JUMLAH
SPM SP2DNO NILAI
Realisasi Belanja Modal peralatan dan mesin sampai dengan 31
Desember 2011 adalah sebagai berikut:
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta Semester II Tahun Anggaran 2011
30
MA Uraian Jumlah
2011
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
10 Lemari Besi/metal 19,900,000Rp
4 Rak Kayu 10,200,000Rp
5 Meja Kerja kayu 2,700,000Rp
60 Kursi Besi/metal 22,350,000Rp
2 leptop 13,600,000Rp
Jumlah 68,750,000Rp
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
15 unit PC 108,000,000Rp
2 unit LCD Proyektor/infocus 14,300,000Rp
122,300,000Rp
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 buah Alat Penghancur Kertas 1,660,000Rp
2 buah Mesin Pemotong Rumput 3,840,000Rp
20 buah A.C Spit 77,900,000Rp
2 buah Power Conditioner 15,520,000Rp
98,920,000Rp
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 buah Rak Besi 2,220,000Rp
2 buah Amplifier 8,800,000Rp
16 buah Loudspeaker 21,530,000Rp
5 buah Microphone 2,550,000Rp
2 buah Microphone Table Stand 2,580,000Rp
2 DVD Player 1,140,000Rp
3 buah microphon/wireless MIC 5,990,000Rp
2 buah Power Amplifier 5,000,000Rp
1 Tripod Camera 600,000Rp
2 buah Lighting Stand Tripod 2,510,000Rp
1 camera digital 6,580,000Rp
3 lampu Blitz kamera 2,650,000Rp
62,150,000Rp
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Bis 418,500,000Rp
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Gordyin/kray 264 m 18,480,000Rp
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3 bh Notebook Sony 16,545,000Rp
1 unit ECTV 7,800,000Rp
1 bh Mesin Penghisap Debu 650,000Rp
1 unit Bacodescaner 1,400,000Rp
Jumlah 26,395,000Rp
JUMLAH 815,495,000Rp
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta Semester II Tahun Anggaran 2011
31
MA Uraian Jumlah
JUMLAH PINDAHAN 815,495,000Rp
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
8 LCD Projector/Infocus 39,600,000Rp
8 Meja Kerja Kayu 5,636,000Rp
16 Loudspeaker 12,480,000Rp
8 Microphone/Wereless MIC 1,080,000Rp
8 Power Amplifier 11,680,000Rp
8 Microphone Cable 1,200,000Rp
8 Layar Proyektor 7,200,000Rp
8 PC Unit 33,000,000Rp
Jumlah 111,876,000Rp
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 Penyemprot Mesin (Power Sprayer) 1,320,000Rp
1 Mesin Fogging 6,214,000Rp
4 Syringe 5,028,000Rp
6 Drat Chamber 3,390,000Rp
1 Water Bath (Alat Laboratorium Umum) 15,653,000Rp
2 Incubator (Alat Laboratorium Umum) 42,025,000Rp
2 Laminar Air Flow 45,088,000Rp
1 Function Gunction Generator (Alat Lab. Umum) 2,655,000Rp
32 Alat Laboratorium Umum Lainnya 13,725,500Rp
2 Pipette Filter 4,528,000Rp
5 Tube For Centrifuge 11,764,500Rp
2 Desicator 3,226,500Rp
4 Lacto Meter 2,516,000Rp
1 Water Destillator 6,524,000Rp
1 Precicion Balance 3,269,000Rp
5 Haemocytometer 4,400,000Rp
6 Mikroskop Binokuler 171,972,000Rp
2 Sentrifus Elektrik 21,132,000Rp
1 Lemari Asam 21,335,000Rp
2 Autoclave (Alat Laboratorium Pertanian) 17,900,000Rp
3 Hot Plate Stirer 16,035,000Rp
1 Penetrometer (Alat Laboratorium Pertanian) 5,763,000Rp
1 Rotary Evaporator (Alat Lab. Pertanian) 33,220,000Rp
1 Shaker (Alat Lab pertanian) 39,100,000Rp
1 hidrometer 223,000Rp
796 alat lab 22,582,500Rp
10 hand counter 669,000Rp
4 magnetic stirer 163,000Rp
2 uv-vis spectrophotometer 269,400,000Rp
2 vortex miker 7,948,000Rp
Jumlah 798,769,000Rp
536111 Belanja Modal Fisik Lainnya
303 Buku-buku Perpustakaan 19,990,660Rp
JUMLAH 1,746,130,660Rp
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta Semester II Tahun Anggaran 2011
32
Penambahan yang mempengaruhi oleh belanja modal telah sama dengan
pencatatan peralatan dan mesin yaitu penambahan melalui transaksi
pembelian.
Gedung dan Bangunan
Rp.18.714.814.950,-
C.2.10.3 Gedung dan Bangunan
Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2011 sebesar
Rp.18.714.814.950,- sedangkan Gedung dan Bangunan Per 31
Desember 2010 sebesar Rp. 18.714.814.950,-
Perbandingan Posisi Gedung dan Bangunan sebagai berikut :
31 Desember 2011 31 Desember 2010 Kenaikan / (penurunan)
Rp18,714,814,950 Rp18,714,814,950 Rp0
Gedung dan bangunan sebanyak 38 Unit terletak di Jl Kusumanegara
No.2 Yogyakarta yang terdiri dari :
1. Bangunan Gedung Kantor Permanen 2 unit
2. Bangunan Gudang Tertutup Permanen 4 unit
3. Bangunan Gedung Terbuka Permanen 1 unit
4. Bangunan Gedung Laboratorium Permanen 7 unit
5. Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen 1 unit
6. Bangunan Gedung Pertemuan Permanen 1 unit
7. Bangunan Gedung Pertemuan Semi Permanen 2 unit
8. Bangunan Gedung Pos Jaga Permanen 1 unit
9. Bangunan Garasi/Pool Permanen 3 unit
10. Bangunan Gudung Perpustakaan Permanen 1 unit
11. Bangunan Lantai Jemur Permanen 1 unit
12. Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen 2 unit
13. Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen 1 unit
14. Asrama Permanen 7 unit
15. Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan 4 unit
Jalan dan Jembatan
Rp.304.154.000,-
C.2.10.4 Jalan dan Jembatan
Nilai Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2011 sebesar
Rp.304.154.000,- sedangkan Jalan dan Jembatan Per 31 Desember 2010
sebesar Rp. 139.506.000,-
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta Semester II Tahun Anggaran 2011
33
Perbandingan Posisi Jalan dan Jembatan sebagai berikut :
31 Desember 2011 31 Desember 2010 Kenaikan / (penurunan)
Rp304,154,000 Rp139,506,000 Rp164,648,000
Terdiri dari :
1. Jalan Desa seluas 2600 m2 terletak di Sitimulyo, Kecamatan
Piyungan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta
2. Jalan Khusus Kompleks seluas 3000 m2 terletak di kampus STPP
Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta , Jalan kusumanegara
No.2 Yogyakarta
Irigasi Rp.8.700.000,-
Jaringan Rp28.750.000.,-
C.2.10.5 Irigasi
Nilai Irigrasi per 31 Desember 2011 sebesar Rp.8.700.000,- sedangkan
Irigrasi dan Jaringan Per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 8.700.000,-
Perbandingan Posisi Irigrasi dan Jaringan sebagai berikut :
31 Desember 2011 31 Desember 2010 Kenaikan / (penurunan)
Rp8,700,000 Rp8,700,000 Rp0
Irigasi berupa bangunan pintu air sebanyak 6 unit yang terletak di kampus
STPP Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta Jl Kusumanegara No.2
Yogyakarta
C.2.10.6 Jaringan
Nilai Jaringan per 31 Desember 2011 sebesar Rp.28.750.000,-
sedangkan Irigrasi dan Jaringan Per 31 Desember 2010 sebesar Rp.
28.750.000,-
Perbandingan Posisi Irigrasi dan Jaringan sebagai berikut :
31 Desember 2011 31 Desember 2010 Kenaikan / (penurunan)
Rp28,750,000 Rp28,750,000 Rp0
Jaringan terdiri dari :
1. Instalasi Air permukaan kapasitas kecil 1 unit
2. Jaringan Transmisi Tegangan 100 s.d 300 KVA
Aset Tetap Lainnya
Rp.514.598.060,-
C.2.10.7 Aset Tetap Lainnya
Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2011 sebesar
Rp.514.598.060,- sedangkan Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2010
sebesar Rp. 496.772.600,-
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta Semester II Tahun Anggaran 2011
34
Perbandingan Posisi Aset Tetap lainnya sebagai berikut :
31 Desember 2011 31 Desember 2010 Kenaikan / (penurunan)
Rp514,598,060 Rp496,772,600 Rp17,825,460
Aset Tetap Lainnya berupa :
1. Monografi sebanyak 9881 buah
2. Alat Musik Tradisional/Daerah sebanyak 7 buah
3. Alat Musik Moderen/Band sebanyak 2 buah
4. Buku-buku perpustakan sebayak 303 buah
Konstruksi dalam
Pengerjaan Nihil
C.2.10.8 Konstruksi Dalam Pengerjaan
Nilai Kontruksi Dalam Pengerjaan per 30 September 2011 sebesar Nihil
sedangkan Kontruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2010 sebesar
Nihil
Perbandingan Posisi Kontruksi Dalam Pengerjaan sebagai berikut :
31 Desember 2011 31 Desember 2010 Kenaikan / (penurunan)
-Rp -Rp -Rp
Aset Lainnya Rp.
53.000.000,-
C.2.11 Aset Lainnya
Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2011 sebesar Rp. 53.000.000.-
sedangkan Aset Lainnya Per 31 Desember 2010 sebesar Nihil
Perbandingan Posisi Aset Lainnya sebagai berikut :
31 Desember 2011 31 Desember 2010 Kenaikan / (penurunan)
53,000,000Rp -Rp 53,000,000Rp
Aset Tetap yang tidak digunakan berupa :
1. Mobil Station Wagon 2 unit
2. Mobil Daihatsu Minibus 1 unit
Tagihan Penjualan
Angsuran Nihil
C.2.11.1 Tagihan Penjualan Angsuran
Nilai Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2011 sebesar Nihil
sedangkan Tagihan Penjualan Angsuran Per 31 Desember 2010 sebesar
Nihil
Perbandingan Posisi Tagihan Penjualan Angsuran sebagai berikut :
31 Desember 2011 31 Desember 2010 Kenaikan / (penurunan)
-Rp -Rp -Rp
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta Semester II Tahun Anggaran 2011
35
Tuntutan
Perbendaharaan Nihil
C.2.11.2 Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
Nilai Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Aset Lainnya per 31
Desember 2011 sebesar Nihil sedangkan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2010 sebesar
Nihil
Perbandingan Posisi Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
sebagai berikut :
31 Desember 2011 31 Desember 2010 Kenaikan / (penurunan)
-Rp -Rp -Rp
Kemitraan dengan Pihak
Ketiga Nihil
C.2.11.3 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
Nilai Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2011 sebesar
Nihil sedangkan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Per 31 Desember 2010
sebesar Nihil
Perbandingan Posisi Kemitraan Dengan Pihak Ketiga sebagai berikut :
31 Desember 2011 31 Desember 2010 Kenaikan / (penurunan)
-Rp -Rp -Rp
Aset Tak Berwujud Nihil
C.2.11.4 Aset Tak Berwujud
Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2011 sebesar Nihil sedangkan
Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2010 sebesar Nihil
Perbandingan Posisi Aset Tak Berwujud sebagai berikut :
31 Desember 2011 31 Desember 2010 Kenaikan / (penurunan)
-Rp -Rp -Rp
Aset Lain-Lain Nihil
C.2.11.5 Aset Lain-lain
Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2011 sebesar Nihil sedangkan Aset
Lain-lain Per 31 Desember 2010 sebesar Nihil
Perbandingan Posisi Aset Lain-lain sebagai berikut :
31 Desember 2011 31 Desember 2010 Kenaikan / (penurunan)
-Rp -Rp -Rp
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta Semester II Tahun Anggaran 2011
36
KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka
Pendek Rp.1.919.924,-
Kewajiban Jangka Pendek
Utang kepada Pihak
Ketiga Rp.1.919.924
C.2.12 Utang kepada Pihak Ketiga
Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2011 sebesar
Rp.1.919.924 sedangkan Utang kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember
2010 sebesar Rp. 31.878.310,-
Perbandingan Posisi Utang kepada Pihak Ketiga sebagai berikut :
31 Desember 2011 31 Desember 2010 Kenaikan / (penurunan)
Rp1,919,924 Rp31,878,310 (Rp29,958,386)
Utang Kelebihan
Pembayaran Pendapatan
Nihil
C.2.13 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
Nilai Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2011
sebesar Nihil sedangkan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Per
31 Desember 2010 sebesar Nihil
Perbandingan Posisi Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebagai
berikut :
31 Desember 2011 31 Desember 2010 Kenaikan / (penurunan)
-Rp -Rp -Rp
Uang Muka dari KPPN
Nihil
C.2.14 Uang Muka dari KPPN
Nilai Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2011 sebesar Nihil dan
Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Per 31 Desember 2010
sebesar Nihil
Perbandingan Posisi Uang Muka dari KPPN sebagai berikut :
31 Desember 2011 31 Desember 2010 Kenaikan / (penurunan)
-Rp -Rp -Rp
Pendapatan Yang
Ditangguhkan Nihil
C.2.15 Pendapatan Yang Ditangguhkan
Nilai Pendapatan Yang Ditangguhkan per 31 Desember 2011 sebesar
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta Semester II Tahun Anggaran 2011
37
Nihil sedangkan Pendapatan Yang Ditangguhkan Per 31 Desember 2010
sebesar Nihil
Perbandingan Posisi Pendapatan Yang Ditangguhkan sebagai berikut :
31 Desember 2011 31 Desember 2010 Kenaikan / (penurunan)
-Rp -Rp -Rp
Pendapatan Diterima
Dimuka Nilai
C.2.16 Pendapatan Diterima Dimuka
Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2011 sebesar Nihil
sedangkan Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2010
sebesar Nihil
Perbandingan Posisi Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :
31 Desember 2011 31 Desember 2010 Kenaikan / (penurunan)
-Rp -Rp -Rp
Utang Jangka Pendek
Lainnya nihil
C.2.17 Utang Jangka Pendek Lainnya
Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2011 sebesar Nihil
sedangkan Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2010
sebesar Nihil
Perbandingan Posisi Utang Jangka Pendek Lainnya sebagai berikut :
31 Desember 2011 31 Desember 2010 Kenaikan / (penurunan)
-Rp -Rp -Rp
EKUITAS
Ekuitas Dana Lancar
Rp.23.921.126,-
Ekuitas Dana Lancar
C.2.18 Cadangan Piutang
Nilai Cadangan Piutang per 31 Desember 2011 sebesar Nihil sedangkan
Cadangan Piutang Per 31 Desember 2010 sebesar Nihil
Perbandingan Posisi Cadangan Piutang sebagai berikut :
31 Desember 2011 31 Desember 2010 Kenaikan / (penurunan)
-Rp -Rp -Rp
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta Semester II Tahun Anggaran 2011
38
C.2.19 Cadangan Persediaan
Nilai Cadangan Persediaan per 31 Desember 2011 sebesar Rp.
25.841.050,- sedangkan Cadangan Persediaan Per 31 Desember 2010
sebesar Rp. 22.136.450,-
Perbandingan Posisi Cadangan Persediaan sebagai berikut :
31 Desember 2011 31 Desember 2010 Kenaikan / (penurunan)
Rp25,841,050 Rp22,136,450 Rp3,704,600
Barang Persediaan berupa :
1 Bahan Bakar Minyak 1,800,000
2 Suku Cadang Alat Laboratorium Umum 16,452,500
3 Alat Tulis 1,099,700
4 Tinta Tukis, Tinta Stempel 21,800
5 Penjepit Kertas 627,400
6 Buku Tulis 161,500
7 Ordner dan Map 798,200
8 Cutter (Alat Tulis Kantor) 32,200
9 Pita Mesin Ketik 39,800
10 Alat Perekat 37,800
11 Kertas HVS 1,451,700
12 Berbagai Kertas 443,000
13 Amplop 199,300
14 Kop Surat 930,000
15 Kertas dan Caver lainnya 240,000
16 Diket 165,000
17 Bahan Komputer lainnya 1,190,250
18 Batu Baterai 150,900
JUMLAH 25,841,050
C.2.20 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka
Pendek
Nilai Dana Yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka
Pendek per 31 Desember 2011 sebesar 1.919.924 sedangkan Dana
Yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek Per 31
Desember 2010 sebesar Rp. 31.878.310,-
Perbandingan Posisi Dana Yang harus disediakan untuk pembayaran
Utang Jangka Pendek sebagai berikut :
31 Desember 2011 31 Desember 2010 Kenaikan / (penurunan)
1,919,924Rp 31,878,310Rp (29,958,386)Rp
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta Semester II Tahun Anggaran 2011
39
Ekuitas Dana
Diinvestasikan Rp.
429.692.371.340,-
Ekuitas Dana Diinvestasikan
C.2.21 Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang
Nilai Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang per 31 Desember
2011 sebesar Nihil sedangkan Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka
Panjang Per 31 Desember 2010 sebesar Nihil
Perbandingan Posisi Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang
sebagai berikut :
31 Desember 2011 31 Desember 2010 Kenaikan / (penurunan)
-Rp -Rp -Rp
C.2.22 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
Nilai Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2011 sebesar
Rp.429.639.371.340,- sedangkan Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Per
31 Desember 2010 sebesar . Rp. 427.882.690.980,-
Perbandingan Posisi Diinvestasikan Dalam Aset Tetap sebagai berikut :
31 Desember 2011 31 Desember 2010 Kenaikan / (penurunan)
Rp9,639,371,340 Rp427,882,690,980 (Rp418,243,319,640)
C.2.23 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya
Nilai Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2011 sebesar
Rp.53.000.000,- sedangkan Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Per 31
Desember 2010 sebesar Nihil
Perbandingan Posisi Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya sebagai berikut :
31 Desember 2011 31 Desember 2010 Kenaikan / (penurunan)
53,000,000Rp -Rp 53,000,000Rp
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta Semester II Tahun Anggaran 2011
40
Catatan Penting Lainnya C.3 CATATAN PENTING LAINNYA
Tidak Ada
Pengungkapan Penting
Lainnya
D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA
D.1. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK
Tidak ada
D.2 REKENING PEMERINTAH
Rekening Bendahara Pengeluaran :
Nomor Rekening : 006.111.0000.27
Atas Nama : Bendahara Pengeluaran STPP YK
Nama Bank : BPD DIY Cabang Senopati Yogyakarta
Saldo per 31 Desember 2011 : NIHIL
Rekening koran per 31 Desember 2011 terlampir
D.3 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL
Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul.
Informasi pendapatan dan belanja secara akrual tingkat pemerintah
pusat merupakan suplemen yang dilampirkan pada Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat Tahunan, secara berjenjang dari mulai UAKPA
sampai dengan UAPA.
Transaksi pendapatan secara akrual terdiri dari:
1. Pendapatan yang masih harus diterima (disajikan sebagai
penambah pada informasi pendapatan secara akrual dan sebagai
piutang di neraca); dan/atau
2. pendapatan diterima dimuka (disajikan sebagai pengurang pada
informasi pendapatan secara akrual dan sebagai kewajiban jangka
pendek pada neraca).
Sedangkan transaksi belanja secara akrual meliputi:
1. belanja yang masih harus dibayar (disajikan sebagai penambah
pada informasi belanja secara akrual dan sebagai kewajiban jangka
pendek di neraca)
2. belanja dibayar dimuka (disajikan sebagai pengurang pada
informasi belanja secara akrual dan sebagai piutang pada neraca).
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta Semester II Tahun Anggaran 2011
41
D.4 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN
Terdapat tanah yang dimiliki oleh STPP Jurluhtan yang beralamat di
Jalan Kusumanegara no.2 Jogyakarta, semula luas tanah 80.611 M2
menjadi 80.406 M2 (berkurang seluas 205 M2) karena terkena akses
jalan umum, dan sertifikat pengurangan luas tanah telah diterbitkan
perubahan sertifikat dengan No. BJ 724676 tanggal 11 Maret 2011