LAPORAN KEUANGAN - kppu.go.id · Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah salah satu Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan

LOGO

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHALAPORAN KEUANGAN

2013

BAGIAN ANGGARAN 108

BAGIAN ANGGARAN108.01.422810

LAPORAN KEUANGANKEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHAUNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013

TAHUN ANGGARAN 2013

AUDITED

Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat 10120

Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited

Kata Pengantar ii

KKKAAATTTAAA PPPEEENNNGGGAAANNNTTTAAARRR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun Anggaran 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang

mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian

Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah salah satu Lembaga yang berkewajiban

menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran,

Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengacu pada

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Pemerintah Pusat yang telah direvisi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas PMK Nomor 171/PMK.05/2007 serta Peraturan Direktur

Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan

Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan TA 2013 ini, perlu kami kemukakan hal-hal

sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja.

Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2013 (netto) adalah

sebesar Rp16.115.519.084,00. Sementara itu, Realisasi Belanja Negara (netto) adalah

sebesar Rp101.415.935.321,00 atau mencapai 89,46 persen dari yang dianggarkan dalam

DIPA Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2013;

2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Komisi

Pengawas Persaingan Usaha TA 2013. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa

nilai Aset adalah sebesar Rp18.782.243.631,00 dan Kewajiban sebesar

Rp23.121.289,00 sehingga Ekuitas Dana (kekayaan bersih) Komisi Pengawas Persaingan

Usaha TA 2013 adalah sebesar Rp18.759.122.342,00;

3. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat

memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan

keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan akuntansi,

penjelasan umum, penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran dan penjelasan atas

pos Neraca.

LaporanKeuanganKomisiPengawasPercainganUsahaTA2o13@

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Tahun Anggaran 2013 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tianggapan,

saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus

berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat

sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Diharapkan penyusunan

Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Jakarta, April 2014

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

!.nnun.mmad Nawir Messi

N

Ketua

h^/

' Kata Pengantar E


Daftar Isi iv

DDDAAAFFFTTTAAARRR IIISSSIII

Halaman

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iv

Daftar Tabel vi

Daftar Grafik ix

Daftar Singkatan x

Indeks Catatan atas Laporan Keuangan xi

Pernyataan Tanggung Jawab xiii

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan xiv

I. Laporan Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2013 1

II. Neraca Per 31 Desember 2013 2

III. Ringkasan 3

IV. Catatan atas Laporan Keuangan 5

A. Penjelasan Umum 5

A.1. Dasar Hukum 5

A.2. Kebijakan Teknis Kementerian Negara/Lembaga 5

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 11

A.4. Kebijakan Akuntansi 13

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 19

B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran 19

B.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran 25

B.3. Catatan Penting/Pengungkapan Lainnya 32

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca 34

C.1. Penjelasan Umum Neraca 34

C.2. Penjelasan Per Pos Neraca 36

C.3. Catatan Penting/Pengungkapan Lainnya 57

D. Pengungkapan Penting Lainnya 58

D.1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK 58

D.2. Informasi Pendapatan dan Belanja Akrual 58

D.3. Rekening Pemerintah 58


Daftar Isi v

Laporan-laporan Pendukung sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan

Nomor PER-57/PB/2013

LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan

LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja

Neraca Percobaan

Laporan Barang Pengguna

Laporan Barang Pengguna Semesteran/Tahunan

Lampiran Laporan Keuangan dan Neraca BLU

Lampiran Laporan Rekening Pemerintah

Lampiran-lampiran Lainnya sebagai pendukung CaLK


Daftar Tabel vi

DDDAAAFFFTTTAAARRR TTTAAABBBEEELLL

Halaman

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Tabel Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan TA 2012

Tabel Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012

Tabel Realisasi Pendapatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA

2013 dan TA 2012

Tabel Realisasi Belanja Per Jenis Belanja – MAK TA 2013 dan TA 2012

Tabel Realisasi Belanja Per Program TA 2013 dan TA 2012

Tabel Rekapitulasi Jumlah Satker Menurut Eselon 1 Yang Menyampaikan

Laporan Keuangan/Laporan BMN

Tabel Penggolongan Kualitas Piutang

Tabel Masa Manfaat

Tabel Realisasi Pendapatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA

2013 dan TA 2012

Tabel Rincian Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN

Tabel Pendapatan Iuran dan Denda

Tabel Pendapatan atas Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran

Yang Lalu

Tabel Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian Yang Diderita

Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara

Tabel Rincian Pendapatan Anggaran Lain-lain

Tabel Rincian Hibah TA 2013

Tabel Realisasi Belanja Negara Tahun 2013 dan TA 2012

Tabel Rincian Realisasi Belanja Per Jenis Belanja Tahun 2013

Tabel Perbandingan Realisasi Belanja TA 2013 dan TA 2012

Tabel Rincian Realisasi Pengembalian Belanja TA 2013

Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2013 dan TA 2012

Tabel Realisasi Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012

Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012

Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2013 dan TA 2012

Tabel Rincian Hibah TA 2013

Tabel Anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2013

Tabel Perbandingan Neraca

Tabel Aset Lancar

3

4

10

11

11

12

17

18

19

20

21

21

23

23

25

26

27

28

28

29

29

30

31

31

32

34

37


Daftar Tabel vii

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Tabel Piutang Bukan Pajak

Tabel Mutasi Piutang Bukan Pajak atas Denda Pelanggaran Persaingan

Usaha

Tabel Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Tabel Perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan

Pajak

Tabel Saldo Piutang Bukan Pajak

Tabel Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti

Rugi

Tabel Perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Tabel Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan

Ganti Rugi (netto)

Tabel Persediaan

Tabel Aset Tetap

40

41

41

42

42

43

44

43

45

45

46

38. Tabel Peralatan dan Mesin 46

39. Tabel Mutasi Peralatan dan Mesin 47

40. Tabel Aset Tetap Lainnya 48

41. Tabel Mutasi Aset Tetap Lainnya 48

42. Tabel Piutang Jangka Panjang 49

43. Tabel Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi 49

44. Tabel Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

50

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

Tabel Saldo Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

(Netto)

Tabel Aset Lainnya

Tabel Aset Tak Berwujud

Tabel Mutasi Aset Tak Berwujud

Tabel Aset Lain-lain

Tabel Mutasi Aset lain-lain

Tabel Kewajiban Jangka Pendek

Tabel Rincian Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga

Tabel Ekuitas Dana Lancar

Tabel Cadangan Piutang

Tabel Cadangan Persediaan

Tabel Dana yang harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka

51

51

51

52

52

53

53

54

55

55

55


Daftar Tabel viii

57.

58.

59.

Pendek

Tabel Ekuitas Dana Investasi

Tabel Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Tabel Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

56

56

56

57


Daftar Grafik ix

DDDAAAFFFTTTAAARRR GGGRRRAAAFFFIIIKKK

Halaman

Grafik A. Komposisi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2013

Grafik B. Komposisi Realisasi Belanja Negara TA 2013 dan TA 2012

Grafik C. Komposisi Realisasi Belanja KPPU TA 2013 Menurut Jenis

Belanja

Grafik D. Komposisi Neraca

20

26

27

36


Daftar Grafik ix

DDDAAAFFFTTTAAARRR GGGRRRAAAFFFIIIKKK

Halaman



Grafik C. Komposisi Realisasi Belanja KPPU TA 2013 Menurut Jenis

Belanja


20

26

27

36


Daftar Singkatan x

DAFTAR SINGKATAN

APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

APBN-P : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan

BLU : Badan Layanan Umum

BPK : Badan Pemeriksa Keuangan

BUN : Bendahara Umum Negara

DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

LRA : Laporan Realisasi Anggaran

MA : Mata Anggaran Penerimaan / Pengeluaran

PERDIRJEN : Peraturan Direktorat Jenderal

PMK : Peraturan Menteri Keuangan

PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak

SIMAK-BMN : Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara

SAI : Sistem Akuntansi Instansi

SAK : Sistem Akuntansi Keuangan

SAP : Standar Akuntansi Pemerintahan

SKPA : Surat Kuasa Pengguna Anggaran

TA : Tahun Anggaran

TAB : Tahun Anggaran Berjalan

TAYL : Tahun Anggaran Yang Lalu

TGR : Tuntutan Ganti Rugi

TPA : Tagihan Penjualan Angsuran

UP : Uang Persediaan


Indeks atas Catatan atas Laporan Keuangan xi

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

HalamanLAPORAN REALISASI APBN

Pendapatan Negara dan Hibah

Catatan B.1.1.1 Hibah 25

Belanja Negara (Transaksi Kas)

Catatan B.2.1 Belanja Transaksi Kas (Netto) 26

Catatan B.2.1.1 Belanja Pegawai (Netto) 28

Catatan B.2.1.2 Belanja Barang (Netto) 29

Catatan B.2.1.3 Belanja Modal (Netto) 30

Belanja Negara (Transaksi Non Kas)

Catatan B.2.2 Transaksi Non Kas 31

NERACA

ASET

Aset Lancar

Catatan C.2.1 Aset Lancar 36

Catatan C.2.1.1 Piutang Bukan Pajak 37

Catatan C.2.1.1.1 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak 41

Catatan C.2.1.1.2 Piutang Bukan Pajak (netto) 42

Catatan C.2.1.2 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan

Ganti Rugi 42

Catatan

Catatan

C.2.1.2.1

C.2.1.2.2

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan

Ganti Rugi (netto)

44

44

Catatan C.2.1.3 Persediaan 45

Aset Tetap

Catatan C.2.2 Aset Tetap 46

Catatan C.2.2.1 Peralatan dan Mesin 46

Catatan C.2.2.2 Aset Tetap Lainnya 48


Indeks atas Catatan atas Laporan Keuangan xii

Piutang Jangka Panjang

Catatan C.2.3 Piutang Jangka Panjang 48

Catatan C.2.3.1 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti rugi 49

Catatan

Catatan

C.2.3.1.1

C.2.3.1.2

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan


Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (netto)

50

50

Aset Lainnya

Catatan C.2.4 Aset Lainnya 51

Catatan C.2.4.1 Aset Tak Berwujud 51

Catatan C.2.4.2 Aset Lain-lain 52

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek

Catatan C.2.5 Kewajiban Jangka Pendek 53

EKUITAS

Ekuitas Dana Lancar

Catatan C.2.6 Ekuitas Dana Lancar 54

Catatan C.2.6.1 Cadangan Piutang 55

Catatan

Catatan

C.2.6.2

C.2.6.3

Cadangan Persediaan

Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang

Jangka Pendek

55

56

Ekuitas Dana Investasi

Catatan C.2.7 Ekuitas Dana Investasi 56

Catatan C.2.7.1 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 56

Catatan C.2.7.2 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 57

PERNYATAAN TANGGUNG JAWABKETUA

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 (Audited) terdiri dari

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana

terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang

memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi

keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, April 2014

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Ketua

ItItVl4,'qr/

| -mun"mmad Nawir rvressiTs-

Pernyataan Tanggung Jawab E

LLLAAAPPPOOORRRAAANNN RRREEEAAALLLIIISSSAAASSSIII

AAANNNGGGGGGAAARRRAAANNN


Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini 1

LAPORAN REALASI ANGGARAN

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 dan 31 DESEMBER 2012

(dalam rupiah)

Uraian Catatan

31 Desember 2013 31 Desember 2012

Anggaran Realisasi

% Realisasi terhadap Anggaran

Realisasi

PENDAPATAN

I. Penerimaan Negara Bukan Pajak B.2.1 0 16.115.519.084 0 8.870.120.117

Jumlah Pendapatan 0 16.115.519.084 0 8.870.120.117

BELANJA

I. Belanja Transaksi Kas

1. Belanja Pegawai B.2.2.1.1 25.278.000.000 21.412.988.153 84,71 21.682.495.000

2. Belanja Barang B.2.2.1.2 85.042.694.000 76.976.179.943 90,51 69.950.997.742

3. Belanja Modal B.2.2.1.3 3.037.581.000 3.026.767.225 99,64 6.448.203.373

Jumlah Belanja B.I 113.358.275.000 101.415.935.321 89,64 98.081.696.115

II. Belanja Transaksi Non Kas

1. Belanja Pegawai Non Kas 0 0 0 0

2. Belanja Barang Non Kas 0 17.557.017.055 0 0

3. Belanja Modal Non Kas 0 0 0 0

Jumlah Belanja B.II 0 17.557.017.055 0 0

Jumlah Belanja Negara 113.358.275.000 101.415.935.321 104,95 98.081.696.115

NNNEEERRRAAACCCAAA


Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini 2

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHANERACA

PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012(dalam rupiah)

Nama Perkiraan Catatan 31 Desember 2013 31 Desember 2012Kenaikan/ Penurunan

Aset 18.782.243.631 40.060.880.719 (21.278.637.088)

Aset Lancar C.2.1 3.179.758.728 5.315.893.884 (2.136.135.156)

Piutang Bukan Pajak C.2.1.1 47.176.671.490 49.939.919.330 (2.763.247.840)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih -Piutang Bukan Pajak

C.2.1.1.1 (44.837.671.490) (45.829.210.160) 991.538.670

Piutang Bukan Pajak (Netto) C.2.1.1.2 2.339.000.000 4.110.709.170 (1.771.709.170)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

C.2.1.2 177.522.930 178.941.115 (1.418.185)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih -Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

C.2.1.2.1 (165.072.930) (178.941.115) 13.868.185

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (netto)

C.2.1.2.2 12.450.000 0 12.450.000

Persediaan C.2.1.3 828.308.728 1.205.184.714 (376.875.986)

Aset Tetap C.2.2 9.035.489.642 25.189.633.646 (16.154.144.004)

Peralatan dan Mesin C.2.2.1 24.255.526.071 23.420.934.919 834.591.152

Aset Tetap Lainnya C.2.2.2 1.865.512.429 1.768.698.727 96.813.702

Akumulasi Penyusutan (17.085.548.858) 0 (17.085.548.858)

Piutang Jangka Panjang C.2.3 0 0 0

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

C.2.3.1 6.445.462 7.536.370 (1.090.908)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih -Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

C.2.3.1.1 (6.445.462) (7.536.370) 1.090.908

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (netto)

C.2.3.1.2 0 0 0

Aset Lainnya C.2.4 6.566.995.261 9.555.353.189 (2.988.357.928)

Aset Tak Berwujud C.2.4.1 6.566.995.261 9.231.159.346 (2.664.164.085)

Aset Lain-lain C.2.4.2 0 324.193.843 (324.193.843)

Kewajiban 23.121.289 233.049.151 (209.927.862)

Kewajiban Jangka Pendek C.2.5 23.121.289 233.049.151 (209.927.862)

Utang Kepada Pihak Ketiga 23.121.289 233.049.151 (209.927.862)

Ekuitas Dana 18.759.122.342 39.827.831.568 (21.068.709.226)

Ekuitas Dana Lancar C.2.6 3.156.637.439 5.082.844.733 (1.926.207.294)

Cadangan Piutang C.2.6.1 2.351.450.000 4.110.709.170 (1.759.259.170)

Cadangan Persediaan C.2.6.2 828.308.728 1.205.184.714 (376.875.986)

Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

C.2.6.3 (23.121.289) (233.049.151) 209.927.862

Ekuitas Dana Investasi C.2.7 15.602.484.903 34.744.986.835 (19.142.501.932)

Diinvestasikan dalam Aset Tetap C.2.7.1 9.035.489.642 25.189.633.646 (16.154.144.004)

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya C.2.7.2 6.566.995.261 9.555.353.189 (2.988.357.928)

Total Kewajiban dan Ekuitas Dana 18.782.243.631 40.060.880.719 (21.278.637.088)

RRRIIINNNGGGKKKAAASSSAAANNN


Ringkasan 3

RRRIIINNNGGGKKKAAASSSAAANNN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian

Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan

Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan

Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 ini telah disusun dan disajikan sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA) TA 2013 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama

periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada 2013 terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (netto)

sebesar Rp16.115.519.084,00. Sementara itu, realisasi Belanja Negara (netto) pada TA 2013 adalah

sebesar Rp101.415.935.321,00 atau mencapai 89,46 persen dari anggarannya sebesar

Rp113.358.275.000,00. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA

2013 dan TA 2012 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan TA 2012

Uraian

TA 2013 TA 2012

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)% Real. Thdp.

AnggaranRealisasi

Pendapatan Negara dan Hibah

0 16.115.519.084 0 8.870.120.117

Belanja Rupiah Murni 113.358.275.000 101.415.935.321 89,46 98.081.696.115

Belanja Hibah 0 0 0 0

Jumlah Belanja 113.358.275.000 101.415.935.321 89,46 98.081.696.115

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31

Desember 2013 dan dibandingkan dengan posisi keuangan entitas per 31 Desember 2012.

Jumlah Aset per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp18.782.243.631,00 yang terdiri dari Aset Lancar

sebesar Rp3.179.758.728,00, Aset Tetap sebesar Rp9.035.489.642,00 dan Aset Lainnya sebesar

Rp6.566.995.261,00.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp23.121.289,00 yang merupakan kewajiban


Ringkasan 4

jangka pendek.

Sementara itu, jumlah Ekuitas Dana Neto per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp18.759.122.342,00

yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp3.156.637.439,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar

Rp15.602.484.903,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012

(dalam Rupiah)

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau

analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk

pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi

Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar

atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31

Desember 2013, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu

diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2013, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas

Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya

kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas

negara.

URAIAN 31 Des 2013 31 Des 2012Kenaikan/Penurunan

Rp %ASET

Aset Lancar 3.179.758.728 5.315.893.884 (2.136.135.156) (40,18)

Aset Tetap 9.035.489.642 25.189.633.646 (16.154.144.004) (64,13)

Aset Lainnya 6.566.995.261 9.555.353.189 (2.988.357.928) (31,27)

Jumlah Aset 18.782.243.631 40.060.880.719 (21.278.637.088) (53,12)

KEWAJIBAN

Kewajiban Jk. Pendek 23.121.289 233.049.151 (209.927.862) (90,08)

Jumlah Kewajiban 23.121.289 233.049.151 (209.927.862) (90,08)

EKUITAS DANA

Ekuitas Dana Lancar 3.156.637.439 5.082.844.733 (1.926.207.294) (37,90)

Ekuitas Dana Investasi 15.602.484.903 34.744.986.835 (19.142.501.932) (55,09)

Jumlah Ekuitas Dana 18.759.122.342 39.827.831.568 (21.068.709.226) (52,90)

Jumlah Kewajiban & Ekuitas Dana 18.782.243.631 40.060.880.719 (21.278.637.088) (53,12)


Catatan atas Laporan Keuangan – Umum 5

IIIVVV... CCCAAATTTAAATTTAAANNN AAATTTAAASSS LLLAAAPPPOOORRRAAANNN KKKEEEUUUAAANNNGGGAAANNN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah,

Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Pemerintah Pusat;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang

Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;

9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara

Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan;

10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman

Akuntansi Penyusunan Piutang Tak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga;

11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang

Penatausahaan Piutang Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian

Negara/Lembaga;

12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan

dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar; dan


Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Rencana

Strategis

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

A.2.1 RENCANA STRATEGIS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan lembaga Negara yang mengemban amanat

untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam peranannya sebagai lembaga pengawas, Komisi

Pengawas Persaingan Usaha menjalankan tugas pengawasan untuk mendorong peningkatan



kesadaran dan perubahan perilaku pelaku usaha dan implementasi kebijakan persaingan usaha

oleh pengambil kebijakan serta peningkatan kinerja perekonomian berupa peningkatan

kesejahteraan rakyat (welfare improvement).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tugas Komisi meliputi:

a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;

c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang

dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;

d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam pasal 36;

e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;

g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan

Perwakilan Rakyat.

Tolok ukur keberhasilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha bukan pada banyaknya perkara

yang ditangani, namun pada perannya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Harapan KPPU sebagai lembaga Negara pelaksana Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

dituangkan dalam Visi KPPU “Terwujudnya Ekonomi Nasional yang Efisien dan Berkeadilan

untuk Kesejahteraan Rakyat”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, KPPU menetapkan misi yaitu Mewujudkan Persaingan Usaha

yang Sehat melalui:

1. Pencegahan dan penindakan ;

2. Internalisasi nilai-nilai persaingan usaha; dan

3. Penguatan kelembagaan.

Nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh KPPU dan menjadi landasan dalam mewujudkan Visi

dan Misinya, adalah:

1. Profesional;

2. Independen;

3. Kredibel;

4. Transparan; dan

5. Bertanggung jawab.



Sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 3, dalam mencapai visi dan menjalankan misinya,

tujuan umum yang hendak dicapai Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah

satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;

2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang

sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi

pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;

3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan

oleh pelaku usaha; dan

4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuannya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha

menetapkan Strategi sebagai berikut:

1. Pencegahan dan Penindakan dengan fokus pada sektor-sektor strategis;

2. Internalisasi nilai-nilai persaingan usaha kepada semua pemangku kepentingan; dan

3. Kelembagaan yang efektif dan efisien.

Ketiga strategi di atas diturunkan ke dalam beberapa Sasaran Strategis yang dapat dijelaskan

sebagai berikut:

Strategi 1:

Pencegahan dan Penindakan dengan fokus pada sektor-sektor strategis, dengan sasaran

strategisnya adalah:

1. Peningkatan efektifitas monitoring terhadap pelaku usaha dan kebijakan persaingan;

2. Peningkatan kualitas penegakan hukum persaingan usaha;

3. Peningkatan efektifitas pelaksanaan investigasi terhadap pelaku usaha atau kegiatan

usaha; dan

4. Peningkatan efektifitas pengawasan merger dan akuisisi.

Strategi 2

Internalisasi nilai-nilai persaingan usaha kepada semua pemangku kepentingan dengan

sasaran strategisnya adalah:

1. Pengarusutamaan nilai-nilai persaingan usaha sehat;

2. Peningkatan kualitas saran dan pertimbangan kepada pembuat kebijakan; dan

3. Peningkatan kualitas kajian industri dan ekonomi.

Strategi 3:

Kelembagaan yang efektif dan efisien dengan sasaran strategisnya adalah:

1. Pembangunan jejaring dengan lembaga lain yang memberikan nilai tambah;

2. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran;



3. Peningkatan kualitas SDM, tata organisasi, dan layanan operasional;

4. Peningkatan kualitas pengawasan internal terhadap aparatur, anggaran, dan kinerja

KPPU; dan

5. Penataan kelembagaan yang selaras dengan reformasi birokrasi.

Sasaran strategis tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari strategi KPPU untuk mencapai

Sasaran Strategis Utama (ultimate goal) yaitu: “Terciptanya iklim persaingan usaha yang

sehat”. Selanjutnya berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapat dijelaskan hubungan antara

strategi dengan sasaran strategis yang dijabarkan dalam gambar berikut:

STRATEGI SASARAN STRATEGIS

Pencegahan dan Penindakan dengan fokus pada sektor-sektor strategis

Peningkatan efektifitas monitoring terhadap pelaku usaha usaha dan kebijakan persaingan

Peningkatan kualitas penegakan hukum persaingan usaha

Peningkatan efektifitas pelaksanaan investigasi terhadap pelaku usaha atau kegiatan usaha

Peningkatan efektifitas pengawasan merger dan akusisi

Internalisasi nilai-nilai persaingan usaha kepada semua pemangku

kepentingan

Pengarusutamaan nilai-nilai persaingan usaha sehat

Peningkatan kualitas saran dan pertimbangan kepada pembuat kebijakan

Peningkatan kualitas kajian industri dan ekonomi

Kelembagaan yang efektif dan efisien

Pembangunan jejaring dengan lembaga lain yang memberikan nilai tambah

Peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran

Peningkatan kualitas SDM, tata organisasi, dan layanan operasional

Peningkatan kualitas pengawasan internal terhadap aparatur, anggaran, dan kinerja KPPU

Penataan kelembagaan yang selaras dengan reformasi birokrasi

Guna mengkomunikasikan strategi kepada seluruh elemen dalam organisasi, Komisi Pengawas

Persaingan Usaha memvisualisasikan pola keterkaitan antar sasaran strategis tersebut ke dalam

peta strategi berikut ini:





Pendapatan

A.2.2 PENDAPATAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (netto)

Pendapatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA Anggaran 2013 berupa Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp16.115.519.084,00 terdiri atas:

1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta

Pendapatan dari Penjualan sebesar Rp 198.380.000,00;

2. Pendapatan Iuran dan Denda Rp15.658.247.840,00;

3. Pendapatan Lain-Lain Rp68.924.862,00;

4. Pendapatan Pelunasan Piutang Rp10.767.494,00; dan

5. Pendapatan Anggaran Lain-lain Rp179.198.888,00.

Rincian Pendapatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 yang berupa Penerimaan

Negara Bukan Pajak dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3 Realisasi Pendapatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

TA 2013 dan TA 2012

Uraian TA 2013 TA 2012 Kenaikan/

(Penurunan)

% Naik/

(Turun)Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan serta Pendapatan dari Penjualan)

198.380.000 338.119.000 (139.739.000) (41,33)

Pendapatan Iuran dan Denda 15.733.247.840 8.414.698.490 7.318.549.350 86,97

Pendapatan Lain-lain 68.924.862 43.718.571 25.206.291 57,66

Pendapatan Pelunasan Piutang 10.767.494 57.234.056 (46.466.562) (81,19)

Pendapatan Anggaran Lain-lain 179.198.888 16.350.000 162.848.888 996,02

Realisasi Pendapatan (bruto) 16.190.519.084 8.870.120.117 7.320.398.967 82,53

Pengembalian Pendapatan Iuran dan Denda

75.000.000 0 75.000.000

Realisasi Pendapatan (netto) 16.115.519.084 8.870.120.117 7.245.398.967 81,68

Belanja A.2.3 BELANJA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (netto)

Belanja Komisi Pengawas Persaingan Usaha meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan

belanja modal. Realisasi belanja Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 sebesar

Rp101.415.935.321,00 atau mencapai 89,46 persen dari pagu anggaran TA 2013, terdiri dari:

1. Belanja Pegawai sebesar Rp21.412.988.153,00 atau 84,71 persen dari pagu;

2. Belanja Barang sebesar Rp76.976.179.943,00 atau 90,51 persen dari pagu;

3. Belanja Modal sebesar Rp3.026.767.225,00 atau 99,64 persen dari pagu.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per Jenis Belanja dan Per Program dapat dilihat sebagai

berikut :



Tabel 4 Realisasi Belanja Per Jenis Belanja – MAK TA 2013 dan TA 2012

Kode

Jenis

Belanja

Uraian Jenis

Belanja


Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp) %

Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp) %

Realisasi menurut Jenis Belanja – MAK

Transaksi Kas

51 Belanja

Pegawai

25.278.000.000 21.418.321.278 84,73 26.124.857.000 21.711.820.000

83,11

52 Belanja Barang 85.042.694.000 78.262.028.297 92,03 79.652.744.000 71.175.142.649 89,36

53 Belanja Modal 3.037.581.000 3.026.767.225 99,64 8.161.305.000 6.448.203.373 79,01

Transaksi Non Kas

52 Belanja Barang

Non Kas

0 17.557.017.055 0 0 0 0,00

Realisasi Belanja

(bruto)

113.358.275.000 120.264.133.855 106,09 113.938.906.000 99.335.166.022 87,18

Pengembalian Belanja 0 1.291.181.479 0 0 1.253.469.907 0

Realisasi Belanja

(netto)

113.358.275.000 118.972.952.376 104,95 113.938.906.000 98.081.696.115 86,08

Tabel 5

Realisasi Belanja Per Program TA 2013 dan TA 2012

Kode

Jenis

Belanja

Uraian

Jenis

Belanja


Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp) %

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp) %

Realisasi menurut Program

Pengawasan

Persaingan Usaha

113.358.275.000 101.415.935.321 89,46 113.938.906.000 98.081.696.115 86,08

Jumlah 113.358.275.000 101.415.935.321 89,46 113.938.906.000 98.081.696.115 86,08

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 merupakan laporan yang

mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Komisi Pengawas

Persaingan Usaha. Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha disusun

berdasarkan data/laporan keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Pada TA 2013 ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha memperoleh anggaran yang berasal dari

APBN sebesar Rp113.358.275.000,00 yang seluruhnya merupakan anggaran untuk 1 (satu)

satuan kerja pusat/KP. Jumlah satuan kerja di lingkup Komisi Pengawas Persaingan Usaha

adalah 1 (satu) satuan kerja. Satuan kerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 6 Rekapitulasi Jumlah Satker Menurut Eselon 1 Yang Menyampaikan

Laporan Keuangan/ Laporan BMN

No Kode Eselon I

Uraian

Jumlah Jenis Kewenangan

Jumlah Satker

KP KD DK TP

M TM M TM M TM M TM

1. 422810 Sekretariat

Jenderal

M - - - - - - - 1 Satker

Jumlah 1 Satker

Keterangan:

M = Menyampaikan LK

TM = Tidak menyampaikan LK

SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ lembaga (LKKL)

yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan penggabungan Laporan Realisasi

Anggaran entitas akuntansi yang berada di bawah Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja.

2. Neraca

Neraca disusun berdasarkan penggabungan neraca entitas akuntansi yang berada di bawah

Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan disusun melalui SAI.

3. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan

laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang

disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang

memadai.

Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN.



Kebijakan

Akuntansi A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang

mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada

Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu

pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas

atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2013 telah mengacu pada Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan Laporan Keuangan

Kementerian Negara/Lembaga telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat

di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Komisi

Pengawas Persaingan Usaha adalah:

Pendapatan

(1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam

periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu

dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada

KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis

pendapatan.

Belanja (2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam

periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

Pemerintah Pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus

pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat

pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka laporan keuangan menurut

klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja

disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

Aset

(3) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai

akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa

depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, serta

dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan



untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara

karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya

alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada

saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Kas yang dimaksud mencakup

kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan dipakai, atau dimiliki

untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta

asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah

dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh

tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar

TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang

dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang

yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada

masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan

- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

seperti donasi/rampasan.

Aset Tetap b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk

kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap

dilaporkan pada neraca Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2013

berdasarkan harga perolehan.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

(a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang

nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00; dan

(b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari

Rp10.000.000,00;

(c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut



di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah,

jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang

bercorak kesenian.

Piutang

Jangka

Panjang

c. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan

lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka

Panjang adalah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi dan Penyisihan

Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.

Piutang jangka panjang Komisi Pengawas Persaingan Usaha terdiri dari piutang atas

denda ikatan dinas yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (dua

belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset Lainnya

Kewajiban

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan

aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud

fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan

untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi

software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak

lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA,

Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi

Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari

penggunaan aktif pemerintah.

(4) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya

mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks

pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan

pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga

internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang

bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai

konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban

jangka panjang.



Ekuitas Dana

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk

dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak

Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan

Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk

dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal

pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban

pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena

perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar,

diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

(5) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang

pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas

Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih

(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar

persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian

kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan

upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi

masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan

Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.



Penyusutan

Aset Tetap

Tabel 7 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang Uraian Penyisihan

Lancar Belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal

jatuh tempo.

0,5%

Kurang Lancar Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan

Pertama tidak dilakukan pelunasan.

10%

Diragukan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan

Kedua tidak dilakukan pelunasan.

50%

Macet 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat

Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

100%

2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan

Piutang Negara/DJKN.

(7) Penyusutan Aset Tetap

• Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan

kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan

pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang

Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

• Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

Ø Tanah

Ø Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

Ø Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam

kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang

untuk dilakukan penghapusan.

• Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31

Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012.

Sedangkan untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang

disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.

• Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester

tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

• Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan

mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap

semester selama Masa Manfaat.

• Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka

Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut:



Tabel 8 Masa Manfaat

Kelompok Aset

Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 Tahun

Gedung dan bangunan 10 s.d. 50 Tahun

Jalan, Irigasi dan Jaringan 5 s.d. 40 Tahun

Aset Tetap Lainnya (Alat Musik

Modern)

4 Tahun


Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Realisasi Anggaran 19

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah (netto)

Realisasi Pendapatan

Negara (netto)

Rp16.115.519.084,00

Pendapatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 dan TA 2012 yang berasal dari

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masing-masing sebesar Rp16.115.519.084,00 dan

Rp8.870.120.117,00 dengan rincian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 9

Realisasi Pendapatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 dan TA 2012

Uraian TA 2013 TA 2012 Kenaikan/ (Penurunan)

% Naik/

(Turun) Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan serta Pendapatan dari Penjualan)

198.380.000 338.119.000 (139.739.000) (41,33)

Pendapatan Iuran dan Denda 15.733.247.840 8.414.698.490 7.318.549.350 86,97

Pendapatan Lain-lain 68.924.862 43.718.571 25.206.291 57,66

Pendapatan Pelunasan Piutang 10.767.494 57.234.056 (46.466.562) (81,19)

Pendapatan Anggaran Lain-lain 179.198.888 16.350.000 162.848.888 996,02

Realisasi Pendapatan (bruto) 16.190.519.084 8.870.120.117 7.320.398.967 82,53

Pengembalian Pendapatan Iuran dan Denda

75.000.000 0 75.000.000 0

Realisasi Pendapatan (netto) 16.115.519.084 8.870.120.117 7.245.398.967 81,68

Berdasarkan Tabel 9, realisasi Pendapatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013

mengalami kenaikan sebesar Rp7.245.398.967,00 atau 81,68 persen dibandingkan TA 2012.

Kenaikan ini antara lain disebabkan oleh peningkatan yang cukup signifikan atas pendapatan

yang berasal dari pembayaran denda persaingan usaha dan pembayaran denda ikatan dinas.

Komposisi PNBP Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga dapat disajikan dengan grafik di

bawah ini:



0

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

TA 2013

TA 2012

198.380.000

338.119.000

15.658.247.840

8.414.698.490

10.767.494

57.234.056

68.924.862

43.718.571

179.198.888

16.350.000

Pendapatan dari Pengelolaan BMNPendapatan Iuran dan DendaPendapatan Pelunasan PiutangPendapatan Lain-lainPendapatan Anggaran Lain-lain

ribuan rupiah


Realisasi

Pendapatan dari

Pengelolaan BMN

(Pemanfaatan dan

Pemindahtanganan)

serta Pendapatan

dari Penjualan

Rp198.380.000,00

(i) Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta

Pendapatan dari Penjualan

Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) berupa

pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp198.380.000,00.

Besarnya realisasi Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN dirinci dalam tabel di bawah ini:

Tabel 10

Rincian Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN

No. Nama Pihak Penyetor Tanggal

SSBP

Tanggal Terima

Bank Jumlah (Rp)

1. Bendahara Pengeluaran 03-01-2013 03-01-2013 2.550.000







Jumlah 198.380.000

Pendapatan dari pemindahtanganan BMN ini berasal dari hasil lelang barang inventaris

kantor yang rusak/dihapuskan.



Realisasi Pendapatan

Iuran dan Denda

sebesar

Rp15.658.247.840,00

(ii) Pendapatan Iuran dan Denda

Pendapatan Iuran dan Denda Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 berasal dari

Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha sebesar

Rp15.658.247.840,00.

Tabel 11

Realisasi Pendapatan Iuran dan Denda

Jenis Pendapatan Iuran dan Denda Jumlah (Rp)

Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan

Usaha

15.733.247.840

Realisasi Pendapatan Iuran dan Denda 15.733.247.840

Pengembalian Pendapatan 75.000.000

Realisasi Pendapatan Iuran dan Denda (netto) 15.658.247.840

Pada TA 2013 terdapat kelebihan pembayaran piutang denda pelanggaran di bidang

persaingan usaha atas nama PT Pondasi Karya Megah sebesar Rp75.000.000,00. Dalam

pelaksanaan proses pengembalian pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan

usaha ini KPPU berkoordinasi dengan pihak eksternal yaitu Direktorat Jenderal Pengelolaan

Kas Negara dan KPPN Jakarta I untuk penerbitan SPM pengembalian kelebihan pembayaran

denda pelanggaran di bidang persaingan usaha dengan Nomor SPM 02935 dan Nomor

SP2D 3693601F (terlampir).

Rincian Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha dapat

dilihat pada Lampiran I.

Realisasi atas

Pendapatan

Lain-lain

Rp68.924.862,00

(iii) Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan Lain-Lain Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 sebesar

Rp68.924.862,00 berupa Pendapatan atas Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Tahun

Anggaran Yang Lalu (TAYL). Rincian besarnya realisasi Pendapatan atas Penerimaan

Kembali TAYL dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:



Realisasi atas

Pendapatan

Pelunasan Piutang

Rp10.767.494,00

Tabel 12 Rincian Pendapatan atas Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu

No. Uraian Tanggal SSBP

Tanggal Penerimaan

Bank

Jumlah (Rp)

1. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas

07-01-2013 07-01-2013 1.000.000

2. Pengembalian Biaya Honorarium Penyusunan Identifikasi Profil

07-01-2013 07-01-2013 26.630.500


09-01-2013 09-01-2013 460.100


31-01-2013 31-01-2013 2.738.200


31-01-2013 31-01-2013 258.750

6. Pengembalian Selisih Realisasi Pembiayaan atas Tambahan Manfaat Rawat Jalan dan Selisih Premi Cadangan (PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri)

24-05-2013 24-05-2013 37.837.312

Jumlah 68.924.862

(iv) Pendapatan Pelunasan Piutang

Pendapatan Pelunasan Piutang berupa Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian

yang Diderita Oleh Negara TA 2013 yaitu sebesar Rp10.767.494,00 yang terdiri atas:

a. Dalam pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

TA 2012, terdapat temuan berupa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang tidak

dapat diyakini kebenarannya sebesar Rp4.285.250,00 yang berasal dari kelebihan

pembayaran tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dan sebesar Rp709.514,00

yang berasal dari kelebihan pembayaran tiket karena perbedaan antara harga tiket

dengan kuitansi perjalanan dinas luar negeri. Biro Pengawasan Internal Komisi

Pengawas Persaingan Usaha merekomendasikan untuk menindaklanjuti temuan tersebut

dengan mengembalikan kelebihan belanja perjalanan dinas tersebut dan

menyetorkannya ke Kas Negara. Temuan tersebut telah ditindaklanjuti dan atas

kelebihan belanja perjalanan dinas telah disetorkan ke Kas Negara.

b. Dalam pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Satuan Kerja Komisi Pengawas

Persaingan Usaha TA 2009, terdapat temuan berupa kemahalan harga pembelian toner

printer senilai Rp20.035.400,00. Pihak ketiga menyetujui untuk mengganti kerugian

Negara tersebut dengan mengangsur setiap bulan dan menyetorkannya ke Kas Negara.

Pada TA 2013 pihak ketiga yang terdiri atas CV Umpu Company, CV Mitra Adi Jaya, CV

Gunung Tuan, CV Kalimpanang, CV Mardika Tara telah menyetorkan ke Kas Negara

sebesar Rp2.272.730,00; dan

c. Terdapat kerugian Negara atas kehilangan Barang Milik Negara berupa laptop di Kantor

Perwakilan Daerah (KPD) Manado. Tim Penyelesaian Kerugian Negara

merekomendasikan kepada Sdr. Mario H. Wungow untuk mengganti kerugian Negara



tersebut dengan membayar sebesar harga pasar laptop yang hilang, yaitu sebesar

Rp3.500.000,00. Sdr. Mario menyetujui dan telah menyetorkan ke Kas Negara pada

tanggal 29 Oktober 2013.

Tabel di bawah ini menyajikan rincian realisasi Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas

Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara:

Tabel 13 Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk

TP/TGR) Bendahara

No. Nama Pihak Penyetor Tanggal

SSBP

Tanggal

Penerimaan

Bank

Jumlah (Rp)

1. Retno Suprihandayani 24-06-2013 24-06-2013 137.797

2. Anang Triyono 24-06-2013 24-06-2013 1.883.250

3. Setya Budi Yulianto a/n

Ahmad Ramadhan Siregar

24-06-2013 24-06-2013 2.402.000

4. Angsuran Pelunasan Utang CV Umpu Company

28-06-2013 28-06-2013 227.273

5. Angsuran Pelunasan Utang CV Mitra Adi Jaya

28-06-2013 28-06-2013 227.273

6. Angsuran Pelunasan Utang CV Gunung Tuan

28-06-2013 28-06-2013 227.273

7. Angsuran Pelunasan Utang CV Kalimpanang

28-06-2013 28-06-2013 227.273

8. Angsuran Pelunasan Utang CV Mardika Tara

08-07-2013 08-07-2013 227.273

9. Angsuran Pelunasan Utang CV Gunung Tuan

21-08-2013 21-08-2013 227.273

10. Angsuran Pelunasan Utang CV Kalimpanang

21-08-2013 21-08-2013 227.273

11. Angsuran Pelunasan Utang CV Umpu Company

21-08-2013 21-08-2013 227.273

12. Angsuran Pelunasan Utang CV Mardika Tara

21-08-2013 21-08-2013 227.273

13. Angsuran Pelunasan Utang CV Mitra Adi Jaya

21-08-2013 21-08-2013 227.273

14. Mario Haymond Wungow 29-10-2013 29-10-2013 3.500.000

15. Deswin Nur 18-12-2013 18-12-2013 137.797

16. Deswin Nur 18-12-2013 18-12-2013 433.920

Jumlah 10.767.494

Realisasi atas

Pendapatan

Anggaran Lain-lain

Rp179.198.888,00

(v) Pendapatan Anggaran Lain-Lain

Pendapatan Anggaran Lain-Lain Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 sebesar

Rp179.198.888,00 berupa Pendapatan atas Denda Ikatan Dinas dan Reklasifikasi atas

Kelebihan Pengembalian Uang Persediaan. Besarnya realisasi Pendapatan Anggaran Lain-

lain dirinci dalam tabel di bawah ini:



Tabel 14

Rincian Pendapatan Anggaran Lain-lain

No. Uraian Tanggal

SSBP

Tanggal

Penerimaan

Bank

Jumlah

(Rp)

1. Panji Tri Nugroho (Surat Perjanjian Kerja

KPPU No.823.1/SJ/SPK/VII/2011)

05-02-2013 05-02-2013 5.000.000

2. Panca Kusuma Yuliandari (Surat

Perjanjian Kerja KPPU No.

823.1/SJ/SPK/VII/2011)

07-02-2013 07-02-2013 5.000.000

3. Frima Adi Wijaya (Surat Perjanjian Kerja


22-03-2013 22-03-2013 5.000.000

4. Anggita Jogi (Surat Perjanjian Kerja


11-04-2013 11-04-2013 500.000



05-05-2013 05-05-2013 500.000



31-05-2013 31-05-2013 500.000

7 Gunawan Aribowo (Surat Perjanjian Kerja

No. 34/DE/SPK/II/2009)

18-07-2013 18-07-2013 227.273

8. Selly Kartika (Surat Perjanjian Kerja No.

823.1/SJ/SPK/VII/2011)

08-08-2013 02-08-2012 5.000.000

9. Dani Karolus Tiawan (Surat Perjanjian

Kerja No. 17/DE/SPK/II/2009)

21-08-2013 21-08-2013 181.818

10. Rakhma Ajeng Witantri (Surat Perjanjian

Kerja No. 823.1/SJ/SPK/VII/2011)

10-10-2013 10-10-2013 2.500.000

11. Rakhma Ajeng Witantri (Surat Perjanjian

Kerja No. 823.1/SJ/SPK/VII/2011)

04-11-2013 04-11-2013

850.000

12. Danang Adhinata (Surat Perjanjian Kerja

No. 823.1/SJ/SPK/VII/2011)

13-11-2013 13-11-2013 800.000

13. Danang Adhinata (Surat Perjanjian Kerja

No. 823.1/SJ/SPK/VII/2011)

15-11-2013 15-11-2013 4.200.000

14. Rian Andrisalam (Surat Perjanjian Kerja

No. 34/DE/SPK/I/2008)

18-11-2013 18-11-2013 5.886.364

15. Gunawan Aribowo (Surat Perjanjian Kerja No. 34/DE/SPK/II/2009)

18-11-2013 18-11-2013 227.273

16. Puput Widyanarti (Surat Perjanjian Kerja No. 05/DE/SPK/II/2009)

18-12-2013 18-12-2013 545.455

17. Muhammad Aiza (Surat Perjanjian Kerja No. 28/DE/SPK/II/2009)

18-12-2013 18-12-2013 4.545.455

18. Anggita Jogi (Surat Perjanjian Kerja KPPU No.823.1/SJ/SPK/VII/2011)

19-12-2013 19-12-2013 500.000

19. Puput Widyanarti (Surat Perjanjian Kerja No. 05/DE/SPK/II/2009)

30-12-2013 30-12-2013 545.455

20. Reklasifikasi atas Kelebihan Pengembalian Uang Persediaan

31-12-2013 31-12-2013 136.689.795

Jumlah 179.198.888



Hibah B.1.1 Hibah

Komisi Pengawas Persaingan Usaha menerima bantuan hibah dalam bentuk jasa dari Japan

International Cooporation Agency (JICA) yang berlaku efektif tanggal 21 September 2009 sampai

dengan tanggal 21 September 2013 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima

Hibah Berupa Jasa Nomor 1561/SJ/IX/2013 tanggal 10 September 2013 dengan detail sebagai

berikut:

Tabel 15 Rincian Hibah TA 2013

No. Kegiatan Rupiah

1. Long Term Training for Competition Policy Project (Phase II)

393.936.016


568.275.555


642.626.240

4. Project for Competition Policy Phase II)

15.952.179.244

Jumlah 17.557.017.055

Atas hibah tersebut diatas, Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan pengurusan

permohonan permintaan nomor registrasi hibah melalui Surat Nomor 1616/SJ/IX/2013 dan

pengesahan hibah melalui Surat Nomor 96/KPA/X/2013 ke Direktorat Jenderal Pengelolaan

Utang, Kementerian Keuangan. Selanjutnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang,

Kementerian Keuangan menanggapinya dengan menerbitkan registrasi hibah Nomor 74212601

pada tanggal 4 Oktober 2013 melalui Surat Nomor S-1386/PU.6/2013 dan telah dilakukan

pengesahan hibah pada tanggal 20 Desember 2013 dengan Nomor SP3HLBJS-

0497/pu.6/2013.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Komisi Pengawas Persaingan Usaha

menindaklanjutinya dengan melakukan pengesahan hibah ke KPPN Jakarta I dengan

menerbitkan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-

BJS) dengan Nomor 07574/KPPU/2013 pada tanggal 31 Desember 2013. Atas permohonan

persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-

BJS) tersebut, KPPN Jakarta I telah melakukan persetujuan dengan menerbitkan Persetujuan

Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga Nomor

581293H/018/701 pada tanggal 31 Desember 2013.

Realisasi Belanja Negara (netto) Rp101.415.935.321,00

B.2. Belanja Negara (netto)

Belanja Negara Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 dianggarkan sebesar

Rp113.358.275.000,00 dan terealisasi sebesar Rp101.415.935.321,00 atau mencapai 89,46

persen dari pagu setelah dikurangi pengembalian belanja. Realisasi Belanja Negara Komisi

Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 16 Realisasi Belanja Negara TA 2013 dan TA 2012

Uraian


Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp) %

Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp) %

Transaksi Kas 113.358.275.000 101.415.935.321 89,46 113.938.906.000 98.081.696.115 86,08

Jumlah 113.358.275.000 101.415.935.321 89,46 113.938.906.000 98.081.696.115 86,08

Komposisi realisasi Belanja juga dapat disajikan seperti grafik di bawah ini:

90.000.000.000

95.000.000.000

100.000.000.000

105.000.000.000

110.000.000.000

115.000.000.000

120.000.000.000

2013 2012

Rupiah Murni

ANGGARAN

REALISASI

113.358.275.000

98.081.696.115101.415.935.321

113.938.906.000


Realisasi Belanja Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 (netto) hanya mencapai sebesar

89,46 persen dibandingkan anggaran yang tersedia antara lain disebabkan oleh:

a. Belanja Pegawai tidak terserap secara optimal karena beberapa posisi pejabat struktural pada

Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha belum terisi dan sejumlah pegawai

mengundurkan diri;

b. Fluktuasi jumlah perkara pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang ditangani

Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

B.2.1 Belanja Transaksi Kas (netto)

Menurut jenis belanja, anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 dan realisasinya

adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai dengan anggaran sebesar Rp25.278.000.000,00 dan realisasi Belanja

Pegawai sebesar Rp21.412.988.153,00 atau 84,71 persen dari pagu.

b. Belanja Barang dengan anggaran sebesar Rp85.042.694.000,00 dan realisasi sebesar

Rp76.976.179.943,00 atau 90,51 persen dari pagu.



c. Belanja Modal dengan anggaran sebesar Rp3.037.581.000,00 dan realisasi sebesar


Realisasi Belanja Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 menurut jenis belanja dapat

dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 17 Rincian Realisasi Belanja Per Jenis Belanja TA 2013

Nomor Kode

Uraian Jenis Belanja

Pagu Anggaran (Rp)

Realisasi Belanja (Rp) %

51 Belanja Pegawai 25.278.000.000 21.412.988.153 84,71 52 Belanja Barang 85.042.694.000 76.976.179.943 90,51 53 Belanja Modal 3.037.581.000 3.026.767.225 99,64 Jumlah Transaksi Kas 113.358.275.000 101.415.935.321 89,46

Komposisi realisasi Belanja Pemerintah menurut Jenis Belanja juga dapat disajikan seperti grafik

di bawah ini:

25.278.000.000

85.042.694.000

3.037.581.000

21.415.935.321

76.976.179.943

3.026.767.225010.000.000.00020.000.000.00030.000.000.00040.000.000.00050.000.000.00060.000.000.00070.000.000.00080.000.000.00090.000.000.000

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

ANGGARANREALISASI

ribuan rupiahribuan rupiahribuan rupiahribuan rupiahribuan rupiahribuan rupiah

Grafik C. Komposisi Realisasi Belanja KPPU TA 2013 Menurut Jenis Belanja

Realisasi belanja TA 2013 mengalami kenaikan sebesar 3,39 persen dibandingkan realisasi

belanja pada TA 2012. Kenaikan ini tidak signifikan, hal ini disebabkan antara lain karena volume

kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada TA 2013 cenderung

konstan dibandingkan volume kegiatan pada TA 2012.

.



Pengembalian

Belanja KPPU

Rp1.291.181.479,00

Realisasi Belanja

Pegawai

Rp21.412.988.153,00

Tabel 18 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2013 dan TA 2012

Kode

Jenis

Belanja

Uraian Realisasi

TA 2013

Realisasi

TA 2012

Naik

(Turun)

% 51 Belanja Pegawai 21.412.988.153 21.682.495.000 (1,24) 52 Belanja Barang 76.976.179.943 69.950.997.742 10.04 53 Belanja Jasa 3.026.767.225 6.448.203.373 (53,06)

Jumlah Transaksi Kas 101.415.935.321 98.081.696.115 3,39

Pengembalian Belanja

Pengembalian Belanja Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 sebesar

Rp1.291.181.479,00 yang berasal dari:

1) Pengembalian Belanja Honorarium sebesar Rp5.333.125,00; 2) Pengembalian Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp45.633.983,00; 3) Pengembalian Belanja Jasa sebesar Rp89.060.000,00; dan 4) Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri sebesar Rp1.086.227.991,00 dan

Pengembalian Belanja Perjalanan Luar Negeri sebesar Rp64.926.380,00.

Tabel 19 Rincian Realisasi Pengembalian Belanja TA 2013

Nomor Kode

Uraian Jenis Belanja

Realisasi Pengembalian Belanja (Rp)

51 Belanja Honorarium 5.333.125

52 Belanja Barang 1.285.848.354

Total 1.291.181.479

B.2.1.1 Belanja Pegawai (netto)

Realisasi Belanja Pegawai TA 2013 dan TA 2012 masing-masing adalah sebesar

Rp21.412.988.153,00 dan Rp21.682.495.000,00. Berdasarkan Tabel 19, realisasi Belanja

Pegawai mengalami penurunan sebesar 1,24 persen dari realisasi Belanja Pegawai TA 2012.

Penurunan tersebut disebabkan antara lain karena terdapatnya posisi pejabat struktural pada

Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang belum terisi serta adanya sejumlah

pegawai yang mengundurkan diri, sehingga berdampak pada kurang optimalnya penyerapan

Belanja Pegawai yang telah dialokasikan untuk membayar gaji.

Tabel 20



Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2013 dan TA 2012

Kode

Jenis

Belanja

Uraian Realisasi

TA 2013

Realisasi

TA 2012

Naik

(Turun)

%

51 Belanja Pegawai 21.418.321.278 21.711.820.000 (1,35)

Realisasi Belanja (bruto) 21.418.321.278 21.711.820.000 (1,35)

Pengembalian Belanja 5.333.125 29.325.000 (81,81)

Realisasi Belanja (netto) 21.412.988.153 21.682.495.000 (1,24)

Realisasi Belanja Barang Rp76.976.179.943,00

B.2.1.2 Belanja Barang (netto)

Anggaran Belanja Barang Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 sebesar

Rp85.042.694.000,00 dengan realisasi sebesar Rp76.976.179.943,00 atau 90,51 persen dari

pagu anggarannya yang terdiri dari:

a. Belanja Barang Operasional sebesar Rp4.204.407.000,00 dengan realisasi

Rp4.042.425.436,00 atau 96,15 persen dari pagu;

b. Belanja Barang Non Operasional Rp9.696.731.000,00 dengan realisasi Rp8.335.558.918,00

atau 86,43 persen dari pagu;

c. Belanja Jasa sebesar Rp24.666.414.000,00 dengan realisasi Rp22.615.671.455,00 atau

92,05 persen dari pagu;

d. Belanja Pemeliharaan sebesar Rp2.807.199.000,00 dengan realisasi Rp2.787.160.125,00

atau 99,29 persen dari pagu;

e. Belanja Perjalanan Dalam Negeri Rp38.906.723.000,00 dengan realisasi

Rp35.044.168.192,00 atau 92,86 persen dari pagu; dan

f. Belanja Perjalanan Luar Negeri sebesar Rp4.761.220.000,00 dengan realisasi


Tabel 21

Realisasi Belanja Barang TA 2013 dan 2012

Uraian


Anggaran

(Rp) Realisasi (Rp) %

Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp) %

Belanja Barang Operasional 4.204.407.000 4.042.425.426 96,15 3.825.292.000 2.984.211.794 78,01

Belanja Barang Non Operasional 9.696.731.000 8.335.558.918 86,43 13.508.206.000 11.541.459.345 85,50

Belanja Jasa 24.666.414.000 22.615.671.455 92,05 22.926.475.000 20.166.191.290 88,02

Belanja Pemeliharaan 2.807.199.000 2.787.160.125 99,29 2.480.947.000 2.298.653.198 92,65 Belanja Perjalanan Dalam Negeri 38.906.723.000 35.044.168.192 92,86 34.417.665.000 30.795.522.803 92,68

Belanja Perjalanan Luar Negeri 4.761.220.000 4.151.195.817 88,55 2.494.159.000 2.164.959.312 90,84

Jumlah 113.358.275.000 101.415.935.321 89,46 113.938.906.000 98.081.696.115 86,08

Realisasi Belanja Barang Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 dan TA 2012 masing-



masing adalah sebesar Rp76.976.179.943,00 dan Rp69.950.997.742,00. Berdasarkan Tabel 22,

realisasi Belanja Barang TA 2013 mengalami kenaikan sebesar 10,04 persen dari realisasi

Belanja Barang TA 2012. Hal ini antara lain disebabkan oleh:

1. Peningkatan Belanja Jasa, karena kegiatan Kerjasama Penelitian dengan Perguruan Tinggi

yang pada TA 2012 dialokasikan pada Belanja Modal, maka pada TA 2013 dialokasikan

sebagai Belanja Jasa;

2. Peningkatan Belanja Perjalanan sebagai akibat perubahan akun kegiatan belanja bantuan

transport dalam kota dalam rangka kegiatan operasional Satker yang semula menggunakan

akun 521119 (Belanja Barang Operasional Lainnya) berubah menjadi akun 524113 (Belanja

Perjalanan Transport Dalam Kota) dan kegiatan belanja bantuan transport dalam kota dalam

rangka kegiatan non operasional Satker termasuk uang saku dan paket meeting (kontraktual)

yang semula menggunakan akun 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya) berubah

menjadi akun 524114 (Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota).

Tabel 22

Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012

Kode

Jenis

Belanja

Uraian Realisasi

TA 2013

Realisasi

TA 2012

Naik

(Turun)

%

5211 Belanja Barang Operasional 4.042.425.436 2.984.211.794 35,46

5212 Belanja Barang Non Operasional 8.381.192.901 11.549.166.755 (27,43)

5221 Belanja Jasa 22.704.731.455 20.180.191.290 12,51

5231 Belanja Pemeliharaan 2.787.160.125 2.298.653.198 21,25

5241 Belanja Perjalanan Dalam Legeri 36.130.396.183 31.897.318.616 13,27

5242 Belanja Perjalanan Luar Legeri 4.216.122.197 2.265.600.996 86,09

Realisasi Belanja (bruto) 78.262.028.297 71.175.142.649 9,96

Pengembalian Belanja 1.291.181.479 1.253.469.907 3,01

Realisasi Belanja (netto) 76.976.179.943 69.950.997.742 10,04

Realisasi Belanja Modal Rp3.026.767.225,00

B.2.1.3 Belanja Modal (netto)

Anggaran Belanja Modal Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 sebesar

Rp3.037.581.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.026.767.225,00 atau 99,64 persen dari pagu

anggarannya yang terdiri dari:

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan anggaran sebesar Rp2.908.931.000,00 dengan

realisasi sebesar Rp2.898.132.225,00 atau 99,63 persen dari pagu; dan

b. Belanja Modal Lainnya sebesar Rp128.650.000,00 dengan realisasi sebesar

Rp128.635.000,00 atau 99,99 persen dari pagu.

Realisasi Belanja Modal TA 2013 dan TA 2012 adalah masing-masing sebesar

Rp3.026.767.225,00 dan Rp6.448.203.373,00. Berdasarkan Tabel 21, realisasi Belanja Modal



Realisasi Belanja Barang Non Kas Rp17.557.017.055,00

mengalami penurunan sebesar 53,06 persen dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal TA

2012. Hal ini disebabkan antara lain oleh penurunan alokasi anggaran untuk Belanja Modal pada

TA 2013 yang cukup signifikan sebesar 62,78 persen dibandingkan alokasi anggaran Belanja

Modal TA 2012.

Tabel 23

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2013 dan TA 2012

Kode

Jenis

Belanja

Uraian Realisasi

TA 2013

Realisasi

TA 2012

Naik

(Turun)

%

532 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.898.132.225 4.168.777.811 (30,48)

536 Belanja Modal Fisik Lainnya 128.635.000 2.279.425.562 (94,36)

Jumlah 3.026.767.225 6.448.203.373 (53,06)

B.2.2 Transaksi Non Kas

Belanja Transaksi Non Kas sebesar Rp17.557.017.055,00 terdiri dari belanja barang non kas

yang merupakan bantuan hibah dalam bentuk jasa yang diterima oleh Komisi Pengawas

Persaingan Usaha dari Japan International Cooporation Agency (JICA) yang berlaku efektif

tanggal 21 September 2009 sampai dengan tanggal 21 September 2013 sebagaimana tertuang

dalam Berita Acara Serah Terima Hibah Berupa Jasa Nomor 1561/SJ/IX/2013 tanggal 10

September 2013 dengan detail sebagai berikut:

Tabel 24 Rincian Hibah TA 2013

No. Kegiatan Rupiah


393.936.016


568.275.555


642.626.240

4. Project for Competition Policy Phase II)

15.952.179.244

Jumlah 17.557.017.055

Catatan Penting

Lainnya

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

Pada TA 2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha mendapatkan pagu anggaran sebesar

Rp119.834.500.000,00. Sesuai dengan Surat dari Menteri Keuangan Nomor S-407/MK.02/2013



tanggal 18 Juni 2013 perihal Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) TA 2013 dijelaskan bahwa Komisi

Pengawas Persaingan Usaha mendapatkan pemotongan anggaran sebesar

Rp6.500.000.000,00 dan memperoleh reward sebesar Rp23.775.000,00, sehingga total pagu

anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha setelah dikurangi pemotongan anggaran dan

penambahan reward menjadi sebesar Rp113.358.275.000,00.

Tabel di bawah ini menyajikan anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 setelah

dikurangi pemotongan anggaran dan penambahan reward.

Tabel 25

Anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013

Uraian Anggaran KPPU Naik/Turun

TA 2013 TA 2012 (Rp) %

Pagu Anggaran 119.834.500.000 119.785.000.000 49.500.000 0,04

Pemotongan (6.500.000.000) (6.275.175.000) (224.825.000) (3,58)

Reward 23.775.000 429.081.000 (405.306.000) (94,46)

Jumlah 113.358.275.000 113.938.906.000 (580.631.000) (0,51)

Perlu diinformasikan pula bahwa pada TA 2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan

pengurusan registrasi dan pengesahan hibah ke KPPN Jakarta I dan Direktorat Jenderal

Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan. Hibah tersebut merupakan hibah langsung berupa

jasa dari Japan International Cooporation Agency (JICA) yang berlaku efektif tanggal 21

September 2009 sampai dengan tanggal 21 September 2013 sebesar Rp17.557.017.055,00

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Nomor 1561/SJ/IX/2013 tanggal 10

September 2013. Atas hibah tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan

pengurusan permohonan permintaan nomor registrasi hibah melalui Surat Nomor

1616/SJ/IX/2013 dan pengesahan hibah melalui Surat Nomor 96/KPA/X/2013 kepada Direktorat

Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan. Selanjutnya Direktorat Jenderal

Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan menanggapinya dengan menerbitkan registrasi hibah

Nomor 74212601 pada tanggal 4 Oktober 2013 melalui Surat Nomor S-1386/PU.6/2013 dan telah

dilakukan pengesahan hibah pada tanggal 20 Desember 2013 dengan Nomor SP3HLBJS-

0497/pu.6/2013.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Komisi Pengawas Persaingan Usaha

menindaklanjutinya dengan melakukan pengesahan hibah ke KPPN Jakarta I dengan

menerbitkan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-

BJS) dengan Nomor 07574/KPPU/2013 pada tanggal 31 Desember 2013. Atas permohonan

persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS)

tersebut, KPPN Jakarta I telah melakukan persetujuan dengan menerbitkan Persetujuan Memo



Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga Nomor 581293H/018/701

tanggal 31 Desember 2013.


Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Neraca 34

C. PENJELASAN ATAS POS - POS NERACA

C.1. PENJELASAN UMUM NERACA

Neraca Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 terdiri atas Aset Lancar berupa Piutang

Bukan Pajak, Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian

Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, dan Persediaan. Aset Tetap

berupa Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap. Piutang

Jangka Panjang berupa Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi dan Penyisihan

Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi. Aset Lainnya

berupa Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain. Kewajiban Jangka Pendek berupa Utang kepada

Pihak Ketiga. Ekuitas Dana Lancar berupa Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan dan Dana

yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek. Ekuitas Dana Investasi berupa

Ekuitas Dana yang Diinvestasikan Dalam Aset Tetap dan Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya.

Neraca Komisi Pengawas Persaingan Usaha per 31 Desember 2013 dan 2012 dirinci dalam tabel

di bawah ini:

Tabel 26

Perbandingan Neraca

Pos Neraca 31 Desember 2013 31 Desember 2012 Kenaikan/ Penurunan

Aset 18.782.243.631 40.060.880.719 (21.278.637.088)

Aset Lancar 3.179.758.728 5.315.893.884 (2.136.135.156) Piutang Bukan Pajak 47.176.671.490 49.939.919.330 (2.763.247.840) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

(44.837.671.490) (45.829.210.160) 991.538.670

Piutang Bukan Pajak (Netto) 2.339.000.000 4.110.709.170 (1.771.709.170) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

177.522.930 178.941.115 (1.418.185)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

(165.072.930) (178.941.115) 13.868.185

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (netto)

12.450.000 0 12.450.000

Persediaan 828.308.728 1.205.184.714 (376.875.986)



Aset Tetap 9.035.489.642 25.189.633.646 (16.154.144.004) Peralatan dan Mesin 24.255.526.071 23.420.934.919 834.591.152 Aset Tetap Lainnya 1.865.512.429 1.768.698.727 96.813.702 Akumulasi Penyusutan (17.085.548.858) 0 (17.085.548.858)

0 Piutang Jangka Panjang 0 0 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

6.445.462 7.536.370 (1.090.908)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

(6.445.462) (7.536.370) 1.090.908

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (netto)

0 0 0

Aset Lainnya 6.566.995.261 9.555.353.189 (2.988.357.928) Aset Tak Berwujud 6.566.995.261 9.231.159.346 (2.664.164.085) Aset Lain-lain 0 324.193.843 (324.193.843)

Kewajiban 23.121.289 233.049.151 (209.927.862)

Kewajiban Jangka Pendek 23.121.289 233.049.151 (209.927.862) Utang Kepada Pihak Ketiga 23.121.289 233.049.151 (209.927.862) Ekuitas Dana 18.759.122.342 39.827.831.568 (21.068.709.226)

Ekuitas Dana Lancar 3.156.637.439 5.082.844.733 (1.926.207.294) Cadangan Piutang 2.351.450.000 4.110.709.170 (1.759.259.170) Cadangan Persediaan 828.308.728 1.205.184.714 (376.875.986) Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

(23.121.289) (233.049.151) 209.927.862

Ekuitas Dana Investasi 15.602.484.903 34.744.986.835 (19.142.501.932) Diinvestasikan dalam Aset Tetap 9.035.489.642 25.189.633.646 (16.154.144.004) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 6.566.995.261 9.555.353.189 (2.988.357.928)

Total Kewajiban dan Ekuitas Dana

18.782.243.631 40.060.880.719 (21.278.637.088)

Jumlah Aset Komisi Pengawas Persaingan Usaha per 31 Desember 2013 sebesar

Rp18.782.243.631,00 terdiri dari:

1. Aset Lancar sebesar Rp3.179.758.728,00;

2. Aset Tetap sebesar Rp9.035.489.642,00;

3. Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0,00; dan

4. Aset Lainnya sebesar Rp6.566.995.261,00.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2013 sebesar Rp23.121.289,00. Nilai tersebut merupakan

Kewajiban Jangka Pendek berupa Utang kepada Pihak Ketiga.



Jumlah Ekuitas Dana per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp18.759.122.342,00 terdiri dari :

1. Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp3.156.637.439,00; dan

2. Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp15.602.484.903,00.

Komposisi neraca dapat disajikan seperti dibawah ini:


C.2. PENJELASAN PER POS NERACA

ASET

Aset Lancar Rp3.179.758.728,00

C.2.1. Aset Lancar Saldo Aset Lancar Komisi Pengawas Persaingan Usaha per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-

masing adalah sebesar Rp3.179.758.728,00 dan Rp5.315.893.884,00 dengan rincian sebagai

berikut:

31 Des 2013

31 Des 20120

5,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,000

AsetKewajiban

Ekuitas Dana

18,782

23

18,759

40,061

233

39,827

Juta

an R

upia

h

31 Des 2013

31 Des 2012



Tabel 27 Aset Lancar

Nama Perkiraan 31 Desember

2013 31 Desember

2012 Kenaikan (Penurunan)

Jumlah %

Piutang Bukan Pajak 47.176.671.490 49.939.919.330 (2.763.247.840) (5,53) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

(44.837.671.490) (45.829.210.160) 991.538.670 (2,16)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

177.522.930 178.941.115 (1.418.185) (0,79)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

(165.072.930) (178.941.115) 13.868.185 (7,75)

Persediaan 828.308.728 1.205.184.714 (376.875.986) (31,27) Total 3.179.758.728 5.315.893.884 (2.136.135.156) (40,18)

Aset Lancar adalah aset yang segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu

12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas.

Piutang Bukan Pajak

Rp47.176.671.490,00

C.2.1.1 Piutang Bukan Pajak Saldo Piutang Bukan Pajak Komisi Pengawas Persaingan Usaha per 31 Desember 2013 dan 2012

masing-masing sebesar Rp47.176.671.490,00 dan Rp49.939.919.330,00.

Piutang Bukan Pajak Komisi Pengawas Persaingan Usaha berasal dari Piutang Denda atas

Pelanggaran Persaingan Usaha. Menurut UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 47 disebutkan bahwa Komisi berwenang

menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar

ketentuan Undang-undang ini. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dapat berupa

perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan atau membatalkan perilaku yang telah terbukti

melanggar hukum persaingan usaha, penetapan ganti rugi dan dapat juga berupa denda serendah-

rendahnya Rp1.000.000.000,00 dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000,00 yang harus disetorkan

ke kas negara. Dengan demikian, Komisi Pengawas Persaingan Usaha mempunyai kewenangan

untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam

bentuk denda.

Dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa Piutang Negara

adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat

yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan



peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Berdasarkan definisi

tersebut, Tim Pemeriksa BPK di Komisi Pengawas Persaingan Usaha tahun 2008

merekomendasikan agar Komisi Pengawas Persaingan Usaha mencatat semua potensi

penerimaan negara yang menjadi kewajiban pihak lain untuk membayarnya (dalam hal ini denda

pelanggaran persaingan usaha) dalam bentuk piutang. Untuk itu, sejak tahun 2008 denda

pelanggaran persaingan usaha yang belum dibayarkan ke kas negara oleh pelaku usaha sesudah

tanggal jatuh tempo denda dicatat dalam Neraca Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan

Usaha sebagai Piutang Bukan Pajak.

Dalam pencatatan Piutang Bukan Pajak, Komisi Pengawas Persaingan Usaha berpedoman pada

peraturan yang berlaku terkait dengan pencatatan piutang bukan pajak, yaitu UU Nomor 20 Tahun

1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PP Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan

Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, PP Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara

Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, PMK Nomor

128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara, PMK Nomor 201/PMK.06/2010 tentang

Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak

Tertagih, Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-82/PB 2011 tentang Pedoman Akuntansi

Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Perdirjen

Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara

Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Namun demikian, pencatatan

Piutang Bukan Pajak pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha tetap disesuaikan dengan kondisi

piutang yang dikelola Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan koridor yang digariskan dalam UU

Nomor 5 Tahun 1999.

Beberapa hal yang perlu dijelaskan terkait dengan pengelolaan Piutang Bukan Pajak pada Komisi

Pengawas Persaingan Usaha :

1. Putusan-putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan Keberatan (Putusan

Pengadilan Negeri), Putusan Kasasi (Putusan Mahkamah Agung) maupun Putusan Peninjauan

Kembali (PK) yang menyatakan Terlapor terbukti melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 dan

dikenakan sanksi pembayaran denda/ganti rugi akan dicatat ke dalam Buku Putusan.

2. Apabila putusan-putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) maka akan

dilakukan pencatatan piutang ke dalam Buku Piutang. Berdasarkan Buku Piutang inilah

dilakukan pengelolaan Piutang Bukan Pajak Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan keputusan inkracht

dengan ketentuan sebagai berikut:

- Piutang dicatat apabila tidak terdapat keberatan dari pihak terlapor atas Putusan Perkara

Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam rentang waktu 14 (empat belas) hari kerja dari

diterimanya pemberitahuan petikan Putusan Perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha

kepada pihak terlapor.




dari Pengadilan Negeri yang menguatkan Putusan Perkara Komisi Pengawas Persaingan

Usaha dalam rentang waktu 14 (empat belas) hari kerja dari diterimanya pemberitahuan

petikan Putusan Perkara dari Pengadilan Negeri kepada pihak terlapor.


dari Mahkamah Agung yang menguatkan Putusan Perkara Komisi Pengawas Persaingan

Usaha atau telah diterimanya pemberitahuan petikan Putusan Perkara dari Pengadilan

Negeri kepada pihak terlapor.

3. Dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 pasal 44 ayat (1) dijelaskan bahwa “Dalam waktu 30 (tiga

puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi, pelaku usaha wajib

melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan pelaksanaannya kepada Komisi.”

Berdasarkan pasal tersebut, kami menginterpretasikan bahwa pelaku usaha yang dijatuhi

sanksi denda wajib melakukan pembayaran denda tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari

sejak yang bersangkutan menerima pemberitahuan putusan Komisi (jatuh tempo) dan

pembayaran tersebut dilakukan secara sekaligus, bukan mengangsur.

4. Definisi piutang jangka panjang dan piutang jangka pendek berdasarkan Perdirjen

Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 :

• Piutang Jangka Panjang : piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari

12 bulan sejak tanggal pelaporan.

• Piutang Jangka Pendek : piutang yang akan jatuh tempo dan akan direalisasikan dalam

jangka waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Dengan mengacu kepada definisi tersebut, piutang denda pelanggaran persaingan usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat dikategorikan ke dalam piutang jangka pendek

karena jatuh temponya selama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Dalam Neraca, piutang denda tersebut dicatat dalam akun Piutang Bukan Pajak.

5. Terkait dengan mekanisme penagihan piutang, dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-

85/PB/2011 pasal 5 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa :

(1) Surat Penagihan (SPn) wajib diterbitkan untuk setiap timbulnya piutang PNBP.

(2) Timbulnya piutang PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:

a. penyetoran penerimaan PNBP ditetapkan secara angsuran;

b. wajib bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum melunasi

penyetoran penerimaan PNBP yang menjadi tanggung jawabnya.

Selanjutnya dalam pasal 8 dan pasal 9 Perdirjen tersebut dijelaskan bahwa setiap kewajiban

penyetoran atas piutang PNBP sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pada SPn

yang belum diselesaikan penyetorannya, pihak terutang wajib diberikan Surat Penagihan kedua

dan ketiga.

Sejak tahun 2013, Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah mengimplementasikan Standar

Prosedur Operasi (SOP) Penatausahaan Piutang Denda Persaingan Usaha yang diwadahi

dalam Keputusan Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 186/SJ/Kep/XII/2011

tentang Penetapan Standard Operating Procedure di Lingkungan Komisi Pengawas Persaingan



Usaha. Dalam SOP tersebut diatur mengenai mekanisme penagihan piutang denda

pelanggaran persaingan usaha sebagai berikut:

• Surat Pemberitahuan I diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak timbulnya piutang

dan diberikan tenggang waktu pelunasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja;

• Surat Pemberitahuan II diterbitkan bagi setiap pelaku usaha yang belum menyelesaikan

kewajibannya membayar denda sampai dengan jatuh tempo pembayaran pada Surat

Pemberitahuan I dengan tenggang waktu pelunasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja;

• Dalam hal sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran setelah diterbitkan Surat

Pemberitahuan II pelaku usaha belum melakukan pembayaran, diterbitkan Surat

Pemberitahuan III sebagai Surat Pemberitahuan terakhir. Tenggang waktu pelunasan paling

lambat 30 (tiga puluh) hari kerja;

• Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran setelah diberikan Surat

Pemberitahuan III pihak terhutang belum melakukan pembayaran, maka dilakukan

permohonan eksekusi piutang ke Pengadilan Negeri.

6. Penilaian kualitas piutang denda pelanggaran persaingan usaha mengikuti aturan yang

ditetapkan dalam PMK Nomor 201/PMK.06/2010. Penggolongan kualitas piutang merupakan

salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang

dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang

dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal

pelaporan. Kualitas piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu kualitas lancar, kualitas

kurang lancar, kualitas diragukan, dan kualitas macet. Piutang denda pelanggaran persaingan

usaha digolongkan dalam kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan

tanggal jatuh tempo yang ditetapkan. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1

(satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan I tidak dilakukan pelunasan. Kualitas

diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat

Pemberitahuan II tidak dilakukan pelunasan. Kualitas macet apabila dalam jangka waktu 1

(satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan III tidak dilakukan pelunasan atau

piutang telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri.

Komposisi perbandingan Neraca per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 28

Piutang Bukan Pajak

31 Desember 2013 31 Desember 2012 Kenaikan (Penurunan)

Jumlah % 47.176.671.490 49.939.919.330 (2.763.247.840) (5,53)



Penyisihan Piutang

Tidak Tertagih-Piutang

Bukan Pajak

Rp44.837.671.490,00

Mutasi Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2013 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 29 Mutasi Piutang Bukan Pajak atas Denda Pelanggaran Persaingan Usaha

Saldo per 31 Desember 2012 49.939.919.330 Mutasi Tambah:

- Penambahan Putusan TA 2013 12.895.000.000 Mutasi Kurang:

- Pembayaran Piutang 15.658.247.840 Saldo per 31 Desember 2013 47.176.671.490

Mutasi dalam Tabel 29 terjadi karena transaksi penambahan dan pengurangan piutang bukan pajak

sebagai berikut:

1. Terdapat penambahan Piutang Bukan Pajak berupa penambahan putusan yang telah inkracht

pada TA 2013 sebesar Rp12.895.000.000,00;

2. Terdapat pengurangan Piutang Bukan Pajak berupa pembayaran piutang denda di bidang

persaingan usaha dari pelaku usaha pada TA 2013 sebesar Rp15.658.247.840,00.

Rincian piutang bukan pajak dapat dilihat pada Daftar Piutang Denda Pelanggaran di Bidang

Persaingan Usaha (Lampiran II).

C.2.1.1.1 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tentang

Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga,

terdapat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas Piutang Bukan Pajak Komisi Pengawas

Persaingan Usaha sebesar Rp44.837.671.490,00. Besarnya saldo penyisihan piutang tidak tertagih

atas Piutang Bukan Pajak dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 30

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Per 31 Desember 2013 Per 31 Desember


Jumlah %

(44.837.671.490) (45.829.210.160) 991.538.670 (2,16)

Nilai tersebut diperoleh berdasarkan penggolongan kualitas Piutang Pendapatan Negara Bukan

Pajak sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 201/PMK.06/2010. Berdasarkan PMK Nomor 201

Tahun 2010 tersebut, piutang bukan pajak Komisi Pengawas Persaingan Usaha sejumlah

Rp47.176.671.490,00 terdiri atas:

a) Piutang Kualitas Lancar sebesar Rp2.200.000.000,00;

b) Piutang Kualitas Kurang Lancar sebesar Rp0,00;



Piutang Bukan Pajak

(Netto)

Rp2.339.000.000,00

Bagian Lancar Tagihan

Tuntutan

Perbendaharaan/

Tuntutan Ganti Rugi

Rp177.522.930,00

c) Piutang Kualitas Diragukan sebesar Rp300.000.000,00; dan

d) Piutang Kualitas Macet sebesar Rp44.676.671.490,00.

Berdasarkan pengelompokan tersebut dapat dihitung penyisihan piutang bukan pajak Komisi

Pengawas Persaingan Usaha sebagai berikut:

Tabel 31 Perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Pengelompokan Piutang

Nilai (Rp)

% Penyisihan

Jumlah (Rp)

Kualitas Lancar 2.200.000.000 0,50% 11.000.000 Kualitas Kurang Lancar 0 10,00% 0

Kualitas Diragukan 300.000.000 50,00% 150.000.000

Kualitas Macet 44.676.671.490 100,00% 44.676.671.490 Jumlah 44.837.671.490

Perhitungan lengkap Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas Piutang Bukan Pajak Denda

Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 dapat

dilihat dalam Daftar Piutang Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha (Lampiran II).

C.2.1.1.2 Piutang Bukan Pajak (Netto)

Saldo Piutang Bukan Pajak (Netto) Komisi Pengawas Persaingan Usaha berjumlah

Rp2.339.000.000,00. Data mengenai saldo Piutang Bukan Pajak (Netto) dapat dilihat pada tabel di

bawah ini:

Tabel 32 Saldo Piutang Bukan Pajak

Uraian Per 31 Desember

2013 Per 31 Desember


Jumlah % Piutang Bukan Pajak 47.176.671.490 49.939.919.330 (2.763.247.840) (5,53) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

(44.837.671.490) (45.829.210.160) 991.538.670 (2,16)

Jumlah 2.339.000.000 4.110.709.170 (1.771.709.170) (43,09

)

C.2.1.2 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Selain berasal dari denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, potensi penerimaan Komisi

Pengawas Persaingan Usaha juga berasal dari denda ikatan dinas yang dikenakan Komisi

Pengawas Persaingan Usaha kepada para pegawai yang mengundurkan diri dari Komisi Pengawas

Persaingan Usaha selama masa ikatan dinas pegawai yang bersangkutan belum berakhir. Para

pegawai tersebut wajib membayar ke kas negara sesuai dengan perjanjian kerja yang telah

disepakati sebelumnya dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.



Beberapa hal yang dapat dijelaskan terkait piutang denda ikatan dinas :

1. Pengelolaan dan pencatatan piutang denda ikatan dinas mengikuti peraturan yang berlaku

yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan sebagaimana telah dijelaskan dalam C.2.1.1

Piutang Bukan Pajak;

2. Berdasarkan masa jatuh tempo, piutang denda ikatan dinas dapat dikategorikan menjadi 2

golongan, yaitu piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang. Penggolongan suatu

piutang denda ikatan dinas sebagai piutang jangka pendek atau piutang jangka panjang

ditentukan oleh jangka waktu pembayaran piutang yang disepakati antara pegawai yang

mengundurkan diri dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (dalam bentuk Surat

Pernyataan Rencana Pembayaran Biaya Ikatan Dinas);

3. Piutang denda ikatan dinas yang digolongkan ke dalam piutang jangka pendek dibukukan di

neraca sebagai akun Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

(aset lancar). Sedangkan piutang denda ikatan dinas yang digolongkan ke dalam piutang

jangka panjang dibukukan di neraca sebagai akun Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan

Ganti Rugi (Aset Lainnya);

4. Pengukuran piutang denda ikatan dinas sesuai dengan Buletin Teknis Akuntansi Piutang

mengenai piutang karena Tuntutan Ganti Rugi dilakukan sebagai berikut:

a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan

yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan

penyelesaian yang telah ditetapkan;

b. Disajikan sebagai piutang jangka panjang terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua

belas) bulan berikutnya. Perhitungan penyisihan piutang untuk denda ikatan dinas mengacu

kepada PMK Nomor 201/PMK.06/2010.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi terdiri dari tagihan denda

atas ikatan dinas TA 2013 yang diklasifikasikan ke dalam piutang jangka pendek sejumlah

Rp177.522.930,00. Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

per 31 Desember 2013 dan 2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 33 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Per 31 Desember 2013 Per 31 Desember 2012 Kenaikan (Penurunan)

Jumlah %

177.522.930 178.941.115 (1.418.185) (0,79)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi meliputi tagihan denda atas

ikatan dinas per 31 Desember 2013 sebesar Rp177.522.930,00 dengan rincian yang dapat dilihat

dalam Daftar Piutang Denda Ikatan Dinas (Lampiran III).



Penyisihan Piutang

Tidak Tertagih-Bagian

Lancar Tagihan

Tuntutan

Perbendaharaan/

Tuntutan Ganti Rugi

Rp165.072.930,00

C.2.1.2.1 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan


Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan

Ganti Rugi Komisi Pengawas Persaingan Usaha per 31 Desember 2013 sebesar

Rp165.072.930,00. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 berdasarkan

umur tagihan, piutang denda ikatan dinas pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013

dapat digolongkan ke dalam empat kelompok kualitas piutang dengan rincian sebagai berikut:

a) Piutang Kualitas Lancar sebesar Rp10.000.000,00;

b) Piutang Kualitas Kurang Lancar sebesar Rp0,00;

c) Piutang Kualitas Diragukan sebesar Rp5.000.000,00; dan

d) Piutang Kualitas Macet sebesar Rp162.522.930,00.

Berikut ini disajikan perhitungan mengenai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas Bagian Lancar

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi TA 2013 yaitu:

Tabel 34

Perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Uraian Per 31

Desember 2013 %

Penyisihan Jumlah

(Rp)

Kualitas Lancar 10.000.000 0,50% 50.000 Kualitas Kurang Lancar 0 10,00% 0 Kualitas Diragukan 5.000.000 50,00% 2.500.000 Kualitas Macet 162.522.930 100,00% 162.522.930 Jumlah 177.522.930

165.072.930

Perhitungan lengkap Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi dapat dilihat dalam Daftar Piutang Denda Ikatan Dinas

(Lampiran III).

Bagian Lancar Tagihan

Tuntutan

Perbendaharaan/

Tuntutan Ganti Rugi

(Netto)

Rp12.450.000,00

C.2.1.2.2 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)

Dengan demikian saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Netto) sebesar Rp12.450.000,00 yang dapat dilihat dalam

tabel berikut ini:



Tabel 35 Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)




Jumlah % Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti rugi

177.522.930 178.941.115 (1.418.185) (0,79)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti rugi

(165.072.930) (178.941.115) 13.868.185 (7,75)

Jumlah 12.450.000 0 12.450.000

Persediaan Rp828.308.728,00

C.2.1.3 Persediaan

Saldo persediaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-

masing adalah sebesar Rp828.308.728,00 dan Rp1.205.184.714,00. Saldo tersebut didasarkan

atas hasil opname fisik sesuai dengan Berita Acara Opname Fisik Nomor 007/BA-KPPU

PUSAT/BA-HOF/XII/2013. Rincian Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 dapat dilihat pada

tabel di bawah ini:

Tabel 36

Persediaan

No. Uraian Per 31

Desember 2013 Per 31

Desember 2012 Kenaikan (Penurunan)

Jumlah % 1 Barang Konsumsi 390.968.267 925.295.017 (534.326.750) (57,75) 2 Barang Untuk

Pemeliharaan 8.136.849 28.164.227 (20.027.378) (71,11)

3 Suku Cadang 0 0 0 0 4 Pita cukai, materai,

dan leges 0 21.000 (21.000) (100,00)

5 Barang lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

379.918.579 197.222.248 182.696.331 92,63

6 Bahan Baku 192.000 289.580 (97.580) (33,70) 7 Persediaan Lainnya 49.093.033 54.192.642 (5.099.609) (9,41)

Jumlah 828.308.728 1.205.184.714 (376.875.986) (31,27)

Semua jenis persediaan pada tanggal neraca berada dalam kondisi baik.



Aset Tetap

Rp9.035.489.642,00

C.2.2 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebesar Rp9.035.489.642,00 dan

Rp25.189.633.646,00.

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan

untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Adapun rincian Aset Tetap Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 37 Aset Tetap

Nama Perkiraan Per 31 Desember



Jumlah %

Peralatan dan Mesin 24.255.526.071 23.420.934.919 834.591.152 3,56

Aset Tetap Lainnya 1.865.512.429 1.768.698.727 96.813.702 5,47

Akumulasi Penyusutan (17.085.548.858) 0 (17.085.548.858) 0

Total 9.035.489.642 25.189.633.646 (16.154.144.004) (64,13)

Peralatan dan Mesin

Rp24.255.526.071,00

C.2.2.1 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin Komisi Pengawas Persaingan Usaha per 31 Desember 2013 dan 2012

sebesar Rp24.255.526.071,00 dan Rp23.420.934.919,00.

Adapun rincian Peralatan dan Mesin Tetap Komisi Pengawas Persaingan Usaha per 31 Desember

2013 dan 2012 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 38

Peralatan dan Mesin




Jumlah %

Peralatan dan Mesin 24.255.526.071 23.420.934.919 834.591.152 3,56

Akumulasi Penyusutan (17.083.434.795) 0 (17.083.434.795) Total 7.172.091.276 23.420.934.919 (16.248.843.643) (69,38)



Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 39

Mutasi Peralatan dan Mesin

Saldo per 31 Desember 2012 23.420.934.919

Mutasi Tambah: - Pembelian 3.017.069.055 - Reklasifikasi Masuk 1.450.000 Mutasi Kurang: - Reklasifikasi Ke Aset Lainnya 1.917.466.464 - Normalisasi 64.000 - Transfer Keluar 252.605.439 - Reklasifikasi Keluar 1.450.000 - Penghapusan Barang Hilang 12.342.000 Saldo per 31 Desember 2013 Rp 24.255.526.071

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013

(17.083.434.795)

Nilai Buku Per 31 Desember 2013 Rp 7.172.091.276

Mutasi pada Tabel 39 terjadi karena transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan

mesin yang berupa:

a. Penambahan dari pembelian berupa alat angkutan, alat bengkel, alat kantor dan rumah

tangga, alat studio dan komunikasi, alat kedokteran, alat laboratorium, alat khusus kepolisian,

dan peralatan komputer sebesar Rp3.017.069.055,00;

b. Penambahan dari Reklasifikasi Masuk berupa alat kantor dan rumah tangga Rp1.450.000,00;

c. Pengurangan karena adanya Reklasifikasi Ke Aset Lainnya berupa alat angkutan, alat kantor

dan rumah tangga, alat studio dan komunikasi, alat kedokteran, alat laboratorium, dan

peralatan komputer sebesar Rp1.917.466.464,00;

d. Pengurangan karena adanya Normalisasi pada Aset Tetap berupa Alat Kantor dan Rumah

Tangga sebesar Rp64.000,00;

e. Pengurangan karena adanya Transfer Keluar dari KPPU ke Universitas Sam Ratulanggi

berupa Intrakomptabel yang terdiri dari alat kantor dan rumah tangga dan peralatan komputer

sebesar Rp252.605.439,00 dan Ekstrakomptabel yang terdiri dari alat rumah tangga sebesar

Rp1.980.000,00 sesuai dengan Surat Permohonan Sekretaris Jenderal KPPU Nomor

1417/SJ/VIII/2013 dan disetujui oleh KPKNL Jakarta III dengan Surat Persetujuan Ahli Status

BMN Nomor: S-81/MK.06/WKN.07/KNL.03/2013;

f. Pengurangan karena adanya Reklasifikasi Keluar berupa alat kantor dan rumah tangga

Rp1.450.000,00; dan

g. Pengurangan karena adanya Penghapusan Barang Hilang berupa computer unit sebesar

Rp12.342.000,00.



Aset Tetap Lainnya

Rp1.865.512.429,00 C.2.2.2 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012 sebesar Rp1.865.512.429,00 dan

Rp1.768.698.727,00.

Tabel 40 Aset Tetap Lainnya




Jumlah %

Aset Tetap Dalam Renovasi 224.577.681 130.523.979 94.053.702 72,06

Aset Tetap Lainnya 1.640.934.748 1.638.174.748 2.760.000 0,17 Akumulasi Penyusutan (2.114.063) 0 (2.114.063) Total 1.863.398.366 1.768.698.727 94.699.639 72,23

Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Mutasi Aset Tetap Lainnya

Saldo per 31 Desember 2012 1.768.698.727 Mutasi Masuk: - Pembelian 227.337.681 Mutasi Kurang : -Transfer Keluar 130.523.979 Saldo per 31 Desember 2013 1.865.512.429 Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013 (2.114.063) Nilai Buku Per 31 Desember 2013 1.863.398.366

Mutasi pada Tabel 41 terjadi karena transaksi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya

yang berupa:

a. Penambahan dari pembelian Aset Tetap Dalam Renovasi yang berdampak kepada

penambahan volume ruangan sebesar Rp224.577.681,00;

b. Penambahan dari pembelian Bahan Perpustakaan Tercetak sebesar Rp2.760.000,00; dan

c. Pengurangan karena adanya Aset Tetap dalam Renovasi berupa Gedung dan Bangunan yang

dikapitalisasi sebagai Aset Tetap pada Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan Berita

Acara Serah Terima Aset Renovasi Nomor 94.1/KPPU/SJ/B2/XII/2013 sebesar

Rp130.523.979,00.

Piutang Jangka

Panjang

Rp0,00

C.2.3 Piutang Jangka Panjang

Saldo Piutang Jangka Panjang Komisi Pengawas Persaingan Usaha per 31 Desember 2013 dan

2012 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/

Tuntutan Ganti Rugi

Rp6.445.462,00

Tabel 42 Piutang Jangka Panjang


2013 Per 31

Desember 2012

Kenaikan (Penurunan)

Jumlah %


6.445.462 7.536.370 (1.090.908) (14,47)


(6.445.462) (7.536.370) 1.090.908 (14,47)

Total 0 0 0 0

Piutang jangka panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari

12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih -

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.

Piutang jangka panjang Komisi Pengawas Persaingan Usaha terdiri dari piutang atas denda ikatan

dinas yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal

pelaporan.

C.2.3.1 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan denda ikatan dinas yang

diklasifikasikan dalam Piutang Jangka Panjang. Besarnya Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2013 sebesar Rp6.445.462,00.

Tabel 43 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nama Perkiraan Per 31

Desember 2013 Per 31

Desember 2012 Kenaikan (Penurunan)

Jumlah % Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti rugi

6.445.462 7.536.370 (1.090.908) (14,47)

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA

2013 sebesar Rp6.445.462,00 terdiri dari piutang denda ikatan dinas atas nama Bayu Seta Aji

sesuai Surat Perjanjian Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04.14/SPK/DE/II/2007.

Pengurusan piutang tersebut telah beralih kepada Panitia Urusan Piutang Negara dan

penyelenggaraannya dilakukan oleh KPKNL Jakarta III sesuai dengan surat Nomor SP3N-

08/PUPNC.10.01/2010.



Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahun 2013 dapat dilihat dalam

Daftar Piutang Denda Ikatan Dinas (Lampiran III).

Penyisihan Piutang

Tidak Tertagih-

Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/

Tuntugan Ganti

Rugi

Rp6.445.462,00

Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/

Tuntugan Ganti

Rugi (Netto)

Rp0,00

C.2.3.1.1 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan

Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi TA

2013 sebesar Rp 6.445.462,-. Sesuai dengan PMK Nomor 201/PMK.06/2010 Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi diklasifikasikan sebagai Piutang Kualitas Macet sebesar

Rp6.445.462,00.

Tabel 44

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

Uraian Nilai % Penyisihan Jumlah

Kualitas Lancar 0 0,50% 0 Kualitas Kurang Lancar 0 10,00% 0 Kualitas Diragukan 0 50,00% 0 Kualitas Macet 6.445.462 100,00% 6.445.462 Jumlah 6.445.462 6.445.462

Perhitungan lengkap Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi disajikan dalam Daftar Piutang Denda Ikatan Dinas

(Lampiran III).

C.2.3.1.2 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)

Saldo Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) Komisi Pengawas

Persaingan Usaha sebesar Rp0,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 45 Saldo Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)


2013 Per 31

Desember 2012


Jumlah %


6.445.462 7.536.370 (1.090.908) (14,47)


(6.445.462) (7.536.370) 1.090.908 (14,47)

Total 0 0 0

Aset Lainnya

Rp6.566.995.261,00

C.2.4 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha per 31 Desember 2013 dan 2012 sebesar

Rp6.566.995.261,00 dan Rp9.555.353.189,00 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 46

Aset Lainnya




Jumlah %

Aset Tak Berwujud 6.566.995.261 9.231.159.346 (2.664.164.085) (28,86)

Aset Lain-Lain 0 324.193.843 (324.193.843) (100,00)

Jumlah 6.566.995.261 9.555.353.189 (2.988.357.928) (31,27)

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap.

Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud

Rp6.566.995.261,00 C.2.4.1 Aset Tak Berwujud Saldo Aset Tak Berwujud Komisi Pengawas Persaingan Usaha per 31 Desember 2013 dan 2012

masing-masing sebesar Rp6.566.995.261,00 dan Rp9.231.159.346,00.

Tabel 47 Aset Tak Berwujud

Per 31 Desember 2013



Jumlah %

6.566.995.261 9.231.159.346 (2.664.164.085) (28,86)

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud

fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk

tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.



Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 48 Mutasi Aset Tak Berwujud

Saldo per 31 Desember 2012 9.231.159.346 Mutasi Tambah: - Pembelian 142.135.000 Mutasi Kurang: - Reklasifikasi ke Aset Lainnya 2.806.299.085 Saldo per 31 Desember 2013 6.566.995.261

Rincian mutasi Aset Tak Berwujud pada Tahun Anggaran 2013 berupa:

a. Penambahan dari pembelian Aplikasi BMN sebesar Rp39.050.000,00;

b. Penambahan dari pembelian berupa Data Informasi Hasil Kajian/Penelitian sebesar

Rp103.085.000,00; dan

c. Pengurangan dari Reklasifikasi ke Aset Lainnya berupa Software Komputer sebesar

Rp2.806.299.085,00.

Aset Lain-Lain

Rp0,00 C.2.4.2 Aset Lain-Lain Saldo Aset Lain-Lain Komisi Pengawas Persaingan Usaha per 31 Desember 2013 dan 2012

masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp324.193.843,00.

Tabel 49 Aset Lain-lain




Jumlah %

0 324.193.843 (324.193.843) (100,00)

Aset Lain-Lain Komisi Pengawas Persaingan Usaha terdiri atas aset tetap yang telah dihentikan

penggunaannya. Aset yang dihentikan penggunaannya tersebut dapat terjadi karena kondisi aset

yang rusak atau aset yang tidak lagi digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah.

Mutasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut :



Tabel 50

Mutasi Aset Lain-lain

Saldo per 31 Desember 2012 324.193.843 Mutasi Tambah: - Koreksi Pencatatan 0 Mutasi Kurang: - Penghapusan 324.193.843 Saldo per 31 Desember 2013 0

Selama periode Tahun Anggaran 2013 terdapat mutasi kurang pada Aset Lain-Lain sebesar

Rp324.193.843,00. Mutasi kurang tersebut adalah Aset Tetap yang sudah tidak dipakai lagi dalam

operasional pemerintah dan sudah diusulkan permohonan penghapusan ke KPKNL Jakarta III.

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka

Pendek

Rp23.121.289,00

C.2.5 Kewajiban Jangka Pendek

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Komisi Pengawas Persaingan per 31 Desember 2013 dan 2012

sebesar Rp23.121.289,00 dan Rp233.049.151,00 berupa tagihan atas layanan daya dan jasa untuk

pemakaian bulan Desember 2013 dan kelebihan setoran pembayaran denda persaingan usaha

yang harus dikembalikan kepada pelaku usaha, yang terdiri dari:

Tabel 51

Tabel Kewajiban Jangka Pendek

No Uraian Jumlah

1. Tagihan KPPU Pusat Tagihan Pos Bulan Januari 2014 11.696.543

2. Tagihan KPD Medan - Tagihan Listrik Bulan Januari 2014 3.667.224

- Tagihan Telkom Bulan Januari 2014 3.366.202 3 Tagihan KPD Balikpapan

- Tagihan Telp & Internet Bulan Januari 2014 1.100.500 4 Tagihan KPD Makassar

- Tagihan Telp & Internet Bulan Januari 2014 2.517.120 5 Tagihan KPD Surabaya

- Tagihan Pos Bulan Januari 2014 772.000 6 Kelebihan Setoran Pembayaran Denda 1.700 Persaingan Usaha yang harus dikembalikan ke Pelaku Usaha Nomor Putusan 30/KPPU-L/2010

Total 23.121.289



Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua

belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek Komisi Pengawas Persaingan

Usaha per 31 Desember 2012 terdiri dari Utang kepada Pihak Ketiga.

Pada TA 2013 terdapat pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga berupa pengembalian

pembayaran piutang denda pelanggaran persaingan usaha. Adapun total nilai pembayaran Utang

Kepada Pihak Ketiga adalah sebesar Rp215.000.000,00 dengan rincian pengembalian pembayaran

piutang denda pelanggaran persaingan usaha periode TA 2013 sebesar Rp75.000.000,00 dan

untuk periode TA 2012 senilai Rp140.000.000,00. Dalam pelaksanaan proses pembayaran Utang

Kepada Pihak Ketiga ini KPPU berkoordinasi dengan pihak eksternal yaitu Direktorat Pengelolaan

Kas Negara dan KPPN Jakarta I untuk penerbitan SPM pengembalian kelebihan pembayaran

denda pelanggaran persaingan usaha dengan rincian Nomor SPM sebagai berikut:

Tabel 52

Rincian Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga

Nomor Putusan Nama Pelaku Usaha

Jumlah Nomor

SPM/SP2D Tanggal

SPM/SP2D

Pengembalian Setoran atas Kelebihan Pembayaran TA 2012

34/KPPU-L/2008

PT Kandis Raya Perkasa

15.000.000 00654/ 307937E

24-10-2013/ 28-10-2013

PT Pondasi Karya Megah

25.000.000 00653/ 307936E

24-10-2013/ 28-10-2013

PT Prambanan Dwipaka Perwakilan Bengkulu

100.000.000 00652/ 307935E

24-10-2013/ 28-10-2013

Pengembalian Setoran atas Kelebihan Pembayaran TA 2013

34/KPPU-L/2008 PT Pondasi Karya Megah

75.000.000 02935/ 369360E

22-07-2013/ 24-07-2013

Total 215.000.000

EKUITAS

Ekuitas Dana

Lancar

Rp3.156.637.439,00

C.2.6. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar Komisi Pengawas Persaingan Usaha per 31 Desember 2013 terdiri dari

Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran

Utang Jangka Pendek dengan saldo sebesar Rp3.156.637.439,00. Adapun rincian Ekuitas Dana

Lancar Komisi Pengawas Persaingan Usaha per 31 Desember 2013 dan 2012 dapat dilihat pada

tabel berikut:



Tabel 53 Ekuitas Dana Lancar




Jumlah %

Cadangan Piutang 2.351.450.000 4.110.709.170 (1.759.259.170) (42,79) Cadangan Persediaan

828.308.728 1.205.184.714 (376.875.986) (31,27)

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek

(23.121.289) (233.049.151) 209.927.862 (90,08)

Total 3.156.637.439 5.082.844.733 (1.926.207.294) (37,89)

Ekuitas Dana Lancar adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara nilai Aset

Lancar dengan Kewajiban Lancar/Jangka Pendek, terdiri atas Cadangan Piutang dan Cadangan

Persediaan.

Cadangan Piutang

Rp2.351.450.000,00

C.2.6.1 Cadangan Piutang

Cadangan Piutang Komisi Pengawas Persaingan Usaha per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-

masing sebesar Rp2.351.450.000,00 dan Rp4.110.709.170,00. Saldo cadangan piutang dapat

dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 54

Cadangan Piutang


Jumlah %

2.351.450.000 4.110.709.170

(1.759.259.170)

(42,80)

Cadangan

Persediaan

Rp828.308.728,00

C.2.6.2 Cadangan Persediaan

Cadangan Persediaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha per 31 Desember 2013 dan 2012

sebesar Rp828.308.728,00 dan Rp1.205.184.714,00. Akun ini merupakan jumlah ekuitas dana

lancar dalam bentuk persediaan.

Tabel 55 Cadangan Persediaan


Jumlah %

828.308.728

1.205.184.714

(376.875.986)

(31,27)



Dana yang harus

disediakan untuk

pembayaran Utang

Jangka Pendek

Rp23.121.289,00

C.2.6.3 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek Komisi Pengawas

Persaingan Usaha per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp23.121.289,00 dan

Rp233.049.151,00.

Tabel 56 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek


Jumlah %

(23.121.289) (233.049.151)

209.927.862

(90,08)

Ekuitas Dana

Investasi

Rp15.602.484.903,00

C.2.7 Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi adalah dana yang diinvestasikan dalam aset tetap dan aset lainnya. Saldo

Ekuitas Dana Investasi TA 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp15.602.484.903,00 dan

Rp34.744.986.835,00.

Tabel 57 Ekuitas Dana Investasi




Jumlah % Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

9.035.489.642 25.189.633.646 (16.154.144.004) (64,13)

Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

6.566.995.261 9.555.353.189 (2.988.357.928) (31,27)

Total 15.602.484.903 34.744.986.835 (19.142.501.932) (55,09)

Diinvestasikan

Dalam Aset Tetap

Rp9.035.489.642,00

C.2.7.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Ekuitas Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing

sebesar Rp9.035.489.642,00 dan Rp25.189.633.646,00. Akun ini merupakan jumlah ekuitas dana

yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap.

Tabel 58 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap




Jumlah %

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

9.035.489.642

25.189.633.646

(16.154.144.004)

(64,13)



Diinvestasikan

Dalam Aset Lainnya

Rp6.566.995.261,00

C.2.7.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Ekuitas Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing

sebesar Rp6.566.995.261,00 dan Rp9.555.353.189,00. Akun ini merupakan akun jumlah ekuitas

dana yang diinvestasikan dalam bentuk aset lainnya.

Tabel 59 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya




Jumlah %

Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

6.566.995.261 9.555.353.189 (2.988.357.928) (31,27)

Catatan Penting

Lainnya C.3 CATATAN PENTING LAINNYA

Dalam Catatan Penting Lainnya ini diberikan penjelasan atas pos dalam neraca Komisi Pengawas

Persaingan Usaha pada tahun anggaran berjalan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Sehubungan dengan penutupan Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Manado, Komisi Pengawas

Persaingan Usaha memutuskan untuk memindahtangankan Barang Milik Negara (BMN) yang

terdapat di KPD Manado kepada Universitas Sam Ratulangi. Untuk itu Komisi Pengawas

Persaingan Usaha mengajukan permohonan alih status BMN melalui surat Permohonan

Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1417/SJ/VIII/2013 tentang

Permohonan Transfer Keluar Aset Tetap KPD Manado berupa Peralatan dan Mesin, yaitu

barang intrakomptabel yang terdiri dari alat kantor dan rumah tangga dan peralatan komputer

sebesar Rp252.605.439,00 dan barang ekstrakomptabel yang terdiri dari alat rumah tangga

sebesar Rp1.980.000,00 kepada Universitas Sam Ratulangi. Permohonan tersebut disetujui

oleh KPKNL Jakarta III dengan surat Persetujuan Alih Status BMN

Nomor S-81/MK.06/WKN.07/KNL.03/2013.

b. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha

menggunakan gedung milik Kementerian Sekretariat Negara yang bertempat di Jalan Ir. H.

Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat. Ijin penggunaan sementara gedung milik Kementerian

Sekretariat Negara tertuang di dalam Perjanjian Penggunaan Sementara Tanah dan

Bangunan Milik Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia antara Kementerian

Sekretariat Negara Republik Indonesia dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor

PERJ-15/Kemensetneg/Sesmen/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013. Perjanjian penggunaan

sementara tanah dan bangunan gedung kantor tersebut berlaku selama 2 (dua) tahun sejak

tanggal perjanjian ditandatangani.



Pengungkapan

Penting Lainnya D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

D.1. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan entitas pelaporan yang mempunyai 1 satuan

kerja. Pada TA 2013 telah dilaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi BPK terhadap temuan hasil

pemeriksaan Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2012. Tindak lanjut

tersebut disajikan dalam Daftar Temuan dan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK

sebagaimana dalam Lampiran IV.

D.2 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada

saat hak dan/ atau kewajiban timbul. Informasi pendapatan dan belanja secara akrual tingkat

pemerintah pusat merupakan suplemen yang dilampirkan pada Laporan Keuangan Pemerintah

Pusat Tahunan, secara berjenjang dari mulai UAKPA sampai dengan UAPA.

Transaksi pendapatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha secara akrual Tahun Anggaran

2013 sebesar Rp 0,00.

Kewajiban Komisi Pengawas Persaingan Usaha secara akrual Tahun Anggaran 2013

sebesar Rp23.119.589,00.

Rincian belanja akrual terlampir dalam Belanja Akrual (Lampiran V).

D.3 REKENING PEMERINTAH

Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki rekening Bendahara Pengeluaran Bank Rakyat

Indonesia (BRI) Cabang Jakarta Veteran Nomor 0329.01-001617.30.7. Rekening tersebut telah

mendapat izin dari Kepala KPPN Jakarta I atas nama Menteri Keuangan RI sesuai dengan Surat

Nomor S-1904/WPB.11/KP.01/2007 tanggal 27 Agustus 2007 perihal Persetujuan Pembukaan

Rekening.

LLLAAAMMMPPPIIIRRRAAANNN

Catatan atas Laporan Keuangan - Lampiran

Lampiran I

Rincian Pendapatan Denda atas Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha

No. Nama Pihak Terlapor Tanggal SSBP

(Hasil Rekon)

Tanggal

Penerimaan

Bank

Jumlah (Rp)

1. PT Pondasi Karya Megah 02-01-2013 02-01-2013 75.000.000

2. PT Wijaya Kusuma Emindo 07-01-2013 07-01-2013 194.000.000

3. CV International 09-01-2013 09-01-2013 5.400.000

4. CV Global Inc 09-01-2013 09-01-2013 14.700.000

5. PT Mitra Pinasthika Mustika 16-01-2013 16-01-2013 4.600.000.000

6. PT Karimun Bahagia 18-01-2013 18-01-2013 187.500.000

7. PT Mandailing Tanjung Perkasa 18-01-2013 18-01-2013 56.250.000

.8. PT Citra Makmur Abadi 18-01-2013 18-01-2013 37.500.000

9. PT Nuansa Megah Perkasa 18-01-2013 18-01-2013 75.000.000

10. PT Agung Prima Jaya 18-01-2013 18-01-2013 75.000.000

11. PT Fulcomas Jaya 21-01-2013 21-01-2013 71.974.460

12. PT Wibisono Elmed 30-01-2013 30-01-2013 50.000.000


14. Ninik Purwaning S. 12-02-2013 12-02-2013 25.000.000

15. Yoga Iriananda P.S 12-02-2013 12-02-2013 25.000.000

16. PT Al Fajar Sejahtera 14-02-2013 14-02-2013 47.000.000

17. PT Multi Puri Sejahtera 14-02-2013 14-02-2013 67.000.000

18. PT Fulcomas Jaya 15-02-2013 15-02-2013 71.974.460


20. PT Supin Raya 04-03-2013 04-03-2013 10.000.000


22. PT Usaha kita Bersama 11-03-2013 11-03-2013 3.000.000


23. PT Putra Rokan 11-03-2013 11-03-2013 3.000.000

24. PT Sepakat Tata Lestari 11-03-2013 11-03-2013 3.000.000

25. PT Tuah Bersama 11-03-2013 11-03-2013 3.000.000

26. PT Maju Bersama Sejati 11-03-2013 11-03-2013 3.000.000

27. PT Lepen Kencana Utama 14-03-2013 14-03-2013 100.000.000

28. PT Daya Bersama 14-03-2013 14-03-2013 7.000.000

29. PT Fulcomas Jaya 18-03-2013 18-03-2013 71.974.460

30. PT Yani Satria Perkasa 20-03-2013 20-03-2013 3.000.000

31. PT Wibisono elmed 27-03-2013 27-03-2013 50.000.000

32. PT Mutiara Lautan Indah 28-03-2013 28-03-2013 20.000.000

33. PT Juhdi Sakti Engineering 01-04-2013 01-04-2013 30.000.000



36. Khumaidi Usman 09-04-2013 09-04-2013 25.000.000

37. Any Sayekti 09-04-2013 09-04-2013 25.000.000

38. PT Supin Raya 16-04-2013 16-04-2013 10.000.000

39. PT Fulcomas Jaya 17-04-2013 17-04-2013 71.974.460


41. PT Bintang Selatan Agung 29-04-2013 29-04-2013 100.000.000


43. PT Jaya Abadi Sumber Pasifik 21-05-2013 21-05-2013 150.000.000

44. PT Baresta Jaya 22-05-2013 22-05-2013 5.000.000


46. PT Syari Yulia Aryza 22-05-2013 22-05-2013 5.000.000

47. PT Tembesu Jaya 23-05-2013 23-05-2013 150.000.000

48. PT Paesa Pasindo Engineering 23-05-2013 23-05-2013 100.000.000

49. PT Seranggong Karya 23-05-2013 23-05-2013 2.500.000


50. PT Bangun Cipta Nusa 23-05-2013 23-05-2013 45.500.000

51. PT Riyah Permata Anugrah 24-05-2013 24-05-2013 100.000.000

52. PT Mustika Bintang Sakti 24-05-2013 24-05-2013 250.000.000

53. Angkasa Pura I Bandar Udara

Hasanuddin

25-05-2013 25-05-2013 1.000.000.000

54 PT Wibisono Elmed 29-05-2013 29-05-2013 50.000.000

55. PT Supin Raya 04-06-2013 04-06-2013 10.000.000


57. PT Indobangun Megatama 11-06-2013 11-06-2013 15.000.000


59. PT Arung Benua Nusantara 19-06-2013 19-06-2013 100.000.000

60. PT Riyan Dasri 19-06-2013 19-06-2013 35.000.000

61. PT Gaya Bella Diantama 20-06-2013 20-06-2013 400.000.000

62. PT Samudera Indah 21-06-2013 21-06-2013 15.000.000

63 PT Wibisono Elmed 27-06-2013 27-06-2013 60.000.000

64 PT Supin Raya 28-06-2013 28-06-2013 10.000.000

65. PT Bina Raya Gema Reksa 07-07-2013 07-07-2013 11.000.000

66. PT Jasa Raharja (Persero) KC.

Batam

02-07-2013 02-07-2013 1.500.000.000

67. PT Jasa Raharja Putera 04-07-2013 04-07-2013 1.500.000.000

68. PT Rimbo Peraduan 08-07-2013 08-07-2013 35.000.000

69. PT Faedah 10-07-2013 10-07-2013 20.000.000



72. PT Riyan Dasri 19-07-2013 19-07-2013 35.000.000

73. PT Supin Raya 22-07-2013 22-07-2013 10.000.000

74. PT Baresa Jaya Bersama 25-07-2013 25-07-2013 10.000.000

75. PT Syari Yulia Aryza 25-07-2013 25-07-2013 20.000.000


76. PT Heroperkasa Primamakmur 15-08-2013 15-08-2013 40.000.000

77. PT Citra Bangkit Indonesia 15-08-2013 15-08-2013 10.000.000

78. PT Uskarindo Prima 27-08-2013 27-08-2013 25.000.000

79. PT Supin Raya 27-08-2013 27-08-2013 10.000.000

80. PT Nugraha Karya Oshinda 09-09-2013 09-09-2013 10.000.000



83. PT Uskarindo Prima 23-09-2013 23-09-2013 25.000.000

84. PT Riyan Dasri 25-09-2013 25-09-2013 35.000.000

85. PT Supin Raya 25-09-2013 25-09-2013 10.000.000


87. CV International 30-09-2013 30-09-2013 27.000.000

88. CV Global Inc 30-09-2013 30-09-2013 73.500.000

89. PT Adhi Metro Joint Operation (JO) 08-10-2013 08-10-2013 1.500.000.000


91. PT Supin Raya 09-10-2013 09-10-2013 10.000.000


93. PT Bangun Bumi Pertiwi 06-11-2013 06-11-2013 26.500.000




97. PT Riyan Dasri 14-11-2013 14-11-2013 35.000.000

98. PT Supin Raya 19-11-2013 19-11-2013 10.000.000

99. PT Seranggong Karya 19-11-2013 19-11-2013 5.000.000

100. PT Kartika Ekayasa 29-11-2013 29-11-2013 250.000.000

101. PT Juhdi Sakti Engineering 09-12-2013 09-12-2013 50.000.000




104. PT Rimbo Peraduan 12-12-2013 12-12-2013 25.000.000

105. PT Sarana Asean 19-12-2013 19-12-2013 30.000.000

106. PT Riyan Dasri 23-12-2013 23-12-2013 35.000.000

107. PT Supin Raya 23-12-2013 23-12-2013 10.000.000


109. PT Faedah 31-12-2013 31-12-2013 7.000.000

Jumlah 15.733.247.840

Putusan Inkracht TA 2013

Pembayaran Piutang

Penghapusan Piutang

Kualitas Lancar Kualitas Kurang

LancarKualitas Diragukan Kualitas Macet

1Konsorsium PT Mustika Indra Mas

08/KPPU-L/2004 19 Mei 2008 19 Mei 2008 833.333.300 10.000.000 823.333.300 823.333.300 - - - 823.333.300

Konsorsium PT Multi Mega Service

- - - - -

Konsorsium PT Senorotan Perkasa

- - - - -

Konsorsium PT Tricipta Adimandiri

- - - - -

Konsorsium PT Yanaprima Hastapersada

- - - - -

PT Nugraha Karya Oshinda - - - - -

Konsorsium PT Fulcomas Jaya

287.897.840 287.897.840 - - - - - -

Konsorsium PT Wahgo International

719.744.600 - 719.744.600 719.744.600 - - - 719.744.600

Konsorsium PT Lina Permai Sakti

719.744.600 - 719.744.600 719.744.600 - - - 719.744.600

2 PT Bhineka Usada Raya 13/KPPU-L/2005 30 April 2009 10 September 2009 2.500.000.000 - 2.500.000.000 2.500.000.000 - - - 2.500.000.000

PT Wibisono Elmed 310.000.000 310.000.000 - - - - - -

3 PT Spektra Tata Utama 20/KPPU-L/2005 19 Desember 2008 Sedang diajukan PK 1.000.000.000 - 1.000.000.000 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000

PT Dinamika Prakarsa Elektrikal

1.000.000.000 - 1.000.000.000 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000

PT Aula Pratama Bersama 1.000.000.000 - 1.000.000.000 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000

PT Guna Era Distribusi 1.000.000.000 - 1.000.000.000 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000

4 CV Risa 02/KPPU-L/2007 19 Juli 2007 10 Agustus 2007 1.000.000.000 - 1.000.000.000 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000

PT Binaco Group - - - - - - -

5PT Anugerah Multi Perkasatama

06/KPPU-L/2007 18 September 2007 13 Des 2007 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - - - 100.000.000

6 EMI Music South East Asia 19/KPPU-L/2007 04 November 2010 1.000.000.000 - 1.000.000.000 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000

PT EMI Indonesia - - - - - - -

7PT Alfatama Anugerah Sari Albaqi

21/KPPU-L/2007 30-Apr-09 22 Juli 2009 505.000.000 - 505.000.000 505.000.000 - - - 505.000.000

8 PT Putera Nusa Perkasa 06/KPPU-L/2008 09 Desember 2008 31 Des 2008 49.000.000 - 49.000.000 49.000.000 - - - 49.000.000

LAMPIRAN II

DAFTAR PIUTANG

Jenis Piutang PNBP: Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha

Yang berakhir pada 31 Desember 2013

No Pelaku Usaha Nomor PutusanTanggal Penetapan

DendaTanggal Putusan

InkrachtSaldo Awal

1 Januari 2013

Mutasi Tambah Mutasi KurangSaldo Akhir

31 Desember 2013

Jumlah Tagihan Yang Belum Dilunasi Pada

Tahun berjalan

Kualitas Piutang

Putusan PK belum diambil (Putusan MA

tanggal: 20 Nov 2011)



Pembayaran Piutang

Penghapusan Piutang



LAMPIRAN II

DAFTAR PIUTANG





InkrachtSaldo Awal

1 Januari 2013


31 Desember 2013


Tahun berjalan

Kualitas Piutang

9 PT Gaya Bella Diantama 09/KPPU-L/2008 22 Agustus 2011 22 Agustus 2011 400.000.000 400.000.000 - - - - - -

PT Uskarindo Prima 500.000.000 50.000.000 450.000.000 450.000.000 - - - 450.000.000

10 PT Mutiara Lautan Indah 12/KPPU-L/2008 11 Agustus 2008 10 Februari 2012 150.000.000 20.000.000 130.000.000 130.000.000 - - - 130.000.000

PT Karya Bukit Nusantara 10.000.000 - 10.000.000 10.000.000 - - - 10.000.000

PT Dipa Panalasa 10.000.000 - 10.000.000 10.000.000 - - - 10.000.000

CV Kartika Indah Jaya 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - - - 100.000.000

PT Linggahara Pratama 10.000.000 - 10.000.000 10.000.000 - - - 10.000.000

CV Toruan Nciho Corporation

6.000.000 - 6.000.000 6.000.000 - - - 6.000.000

CV Enkarya jaya - - - - - - - -

11 PT Care Indonusa 13/KPPU-l/2008 15 Oktober 2008 26-Nop-08 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - - - 100.000.000

Ferry Marpaung 250.000.000 - 250.000.000 250.000.000 - - - 250.000.000

Young Aye Nehe - - - - - - -

Harris Aritonang - - - - - - -

12 PT Alya Ardin Mandiri 19/KPPU-L/2008 08 September 2008 8 Okt 2008 350.000.000 - 350.000.000 350.000.000 - - - 350.000.000

PT Cipta Barabata 50.000.000 - 50.000.000 50.000.000 - - - 50.000.000

PT Aswindo Putra Mandiri 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - - - 100.000.000

FA Matano Trading Coy 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - - - 100.000.000

13

Panitia Tender Pekerjaan Perbaikan dan Pengembangan Pipa Distribusi PDAM Tirta Siak Pekanbaru Tahun Anggaran 2007 PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru / PT Karsa Tirta Dharma Pangada

23/KPPU-L/2008 12-Feb-2010 13-Dec-2012 221.183.000 - 221.183.000 221.183.000 - - - 221.183.000

PT Sarana Indah Perkasa Abadi

112.221.000 - 112.221.000 112.221.000 - - - 112.221.000

PT Karya Bukit Nusantara 108.962.000 - 108.962.000 108.962.000 - - - 108.962.000



Pembayaran Piutang

Penghapusan Piutang



LAMPIRAN II

DAFTAR PIUTANG





InkrachtSaldo Awal

1 Januari 2013


31 Desember 2013


Tahun berjalan

Kualitas Piutang

14 PT Lintas Benua Farma 30/KPPU-L/2008 18 Desember 2008 14 Juni 2012 380.460.285 - 380.460.285 380.460.285 - - - 380.460.285

PT Bunda Global Pertama 198.536.700 - 198.536.700 198.536.700 - - - 198.536.700

PT Graha Raya Utama 1.169.531.700 - 1.169.531.700 1.169.531.700 - - - 1.169.531.700

PT Pring Gading Kuning 241.412.385 - 241.412.385 241.412.385 - - - 241.412.385

PT Sang Naga Berlian 211.539.000 - 211.539.000 211.539.000 - - - 211.539.000

CV Kurnia Baru 47.998.200 - 47.998.200 47.998.200 - - - 47.998.200

15 PT Madya Sejahtera 38/KPPU-L/2008 12 Januari 2009 3-Feb-09 836.000.000 - 836.000.000 836.000.000 - - - 836.000.000

PT Multipuri Sejahtera 67.000.000 67.000.000 - - - - - -

PT Al Fajar Sejahtera 47.000.000 47.000.000 - - - - - -

16 PT Pelita Jaya Mandiri 41/KPPU-L/2008 20 Mei 2011 16 Des 2011 1.900.000.000 - 1.900.000.000 1.900.000.000 - - - 1.900.000.000

Abdu Wahid Soenge - - - - - - - -

17 CV Pradhana Teknik 42/KPPU-L/2008 02 Februari 2009 23-Feb-09 70.000.000 - 70.000.000 70.000.000 - - - 70.000.000

CV Lotus - - - - - - -

18 Adhi Metro JO 62/KPPU-L/2008 15 Mei 2009 29 Maret 2012 1.500.000.000 1.500.000.000 - - - - - -

19 PT Nusa Inti Sharindo 04/KPPU-L/2009 22 Juni 2011 13 Okt 2011 1.000.000.000 - 1.000.000.000 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000

PT Avia Jaya Indah 1.000.000.000 - 1.000.000.000 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000

20 PT Dewi Padi Permai 06/KPPU-L/2009 8-Sep-2009 29-Sep-2011 120.000.000 - 120.000.000 120.000.000 - - - 120.000.000

21PT Dwitama Fortuna Perkasa

12/KPPU-L/2009 6 Januari 2009 14 Juni 2012 619.375.000 - 619.375.000 619.375.000 - - - 619.375.000

PT Graha Citra Perdana 222.975.000 - 222.975.000 222.975.000 - - - 222.975.000

PT Eka Balingga 167.000.000 - 167.000.000 167.000.000 - - - 167.000.000

22 Agusta Ginting 13/KPPU-L/2009 21 Desember 2009 12-Jan-10 50.000.000 - 50.000.000 50.000.000 - - - 50.000.000

23 PT Kartika Ekayasa 11/KPPU-L/2009 04 Desember 2009 28 Des 2009 250.000.000 250.000.000 - - - - - -



Pembayaran Piutang

Penghapusan Piutang



LAMPIRAN II

DAFTAR PIUTANG





InkrachtSaldo Awal

1 Januari 2013


31 Desember 2013


Tahun berjalan

Kualitas Piutang

24PT Berkah Surya Abadi Perkasa

15/KPPU-L/2009 23 Maret 2011 23 Agust 2011 270.000.000 - 270.000.000 270.000.000 - - - 270.000.000

PT Swadarma Perkasa 213.000.000 - 213.000.000 213.000.000 - - - 213.000.000

PT Prima Abadi System 509.000.000 - 509.000.000 509.000.000 - - - 509.000.000

PT Mulyo Mukti 270.000.000 - 270.000.000 270.000.000 - - - 270.000.000

PT Gugah Perkasa Ripta 168.000.000 - 168.000.000 168.000.000 - - - 168.000.000

PT Mulya Abadi Utama 168.000.000 - 168.000.000 168.000.000 - - - 168.000.000

PT Graha Artha 155.000.000 - 155.000.000 155.000.000 - - - 155.000.000

PT Indo Power Makmur Sejahtera

522.000.000 - 522.000.000 522.000.000 - - - 522.000.000

PT Mega Indah Abadi 105.000.000 - 105.000.000 105.000.000 - - - 105.000.000

PT Astria Galang Pradana 144.000.000 - 144.000.000 144.000.000 - - - 144.000.000

PT Tri Tunggal Abadi 454.000.000 - 454.000.000 454.000.000 - - - 454.000.000

25

PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin

18/KPPU-I/2009 23-Mar-2011 6-Dec-2012 1.000.000.000 1.000.000.000 - - - - - 0

26PT Pelayaran Samudrajaya Niaga Perkasa

19/KPPU-L/2009 2-May-2013 - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - - - 100.000.000

27 PT Taramulia Setia Pratama 30/KPPU-L/2009 01 Juni 2010 21-Jun-10 200.000.000 - 200.000.000 200.000.000 - - - 200.000.000

28 Badan Pengusahaan Batam 32/KPPU-L/2009 2 Maret 2011 8 Des 2011 1.000.000.000 - 1.000.000.000 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000

PT Jasa Raharja (Persero) Batam

1.500.000.000 1.500.000.000 - - - - - -

PT Asuransi Jasa Raharja Putera Batam

1.500.000.000 1.500.000.000 - - - - - -

PT Indodharma Corpora 500.000.000 - 500.000.000 500.000.000 - - - 500.000.000

PT Senimba Bay Resort 250.000.000 - 250.000.000 250.000.000 - - - 250.000.000

29PT Ratu Biru Sejati Joint Operation

35/KPPU-L/2009 23 Juli 2010 12 Agust 2010 525.000.000 - 525.000.000 525.000.000 - - - 525.000.000

30Panitian Pengadaan dan Pengiriman Modul SMP Terbuka TA 2009

27/KPPU-L/2009 13-Apr-10 3-Mei-10 150.000.000 100.000.000 50.000.000 50.000.000 - - - 50.000.000



Pembayaran Piutang

Penghapusan Piutang



LAMPIRAN II

DAFTAR PIUTANG





InkrachtSaldo Awal

1 Januari 2013


31 Desember 2013


Tahun berjalan

Kualitas Piutang

31CV Menumbing Medika Jaya

22/KPPU-L/2008 11 Februari 2010 04 November 2010 857.649.820 - 857.649.820 857.649.820 - - - 857.649.820

CV Cahaya Abadi - - - - - - -

32 PT Wardana Artha Guna 04/KPPU-L/2010 13 Juli 2010 2 Agust 2010 400.000.000 - 400.000.000 400.000.000 - - - 400.000.000

PT Republika Nusantara Permai

- - - - - - -

PT Alfindo Perkasa - - - - - - -

33 CV Global Inc 07/KPPU-L/2010 27 Juli 2009 16 Agust 2010 147.000.000 88.200.000 58.800.000 58.800.000 - - - 58.800.000

CV Internasional 54.000.000 32.400.000 21.600.000 21.600.000 - - - 21.600.000

34PT Bungo Pantai Bersaudara

08/KPPU-L/2010 9-Feb-12 3-Apr-13 150.000.000 - 150.000.000 150.000.000 - - - 150.000.000

35PT Bungo Pantai Bersaudara

10/KPPU-L/2010 25-Jan-11 15-Apr-13 1.500.000.000 - 1.500.000.000 1.500.000.000 - - - 1.500.000.000

PT Paesa Pasindo Engineering

100.000.000 100.000.000 - - - - - -

PT Riyah Permata Anugrah 100.000.000 100.000.000 - - - - - -

PT Bintang Selatan Agung 100.000.000 100.000.000 - - - - - -

36 PT Merangin Karya Sejati 11/KPPU-L/2010 19-Mar-12 3-Apr-13 500.000.000 - 500.000.000 500.000.000 - - - 500.000.000

37 PT. Mustika Bintang Sakti 14/KPPU-L/2010 19-Mar-12 3-Apr-13 250.000.000 250.000.000 - - - - - -

PT. Tembesu Jaya 150.000.000 150.000.000 - - - - - -

PT. Bungo Pantai Bersaudara

70.000.000 - 70.000.000 70.000.000 - - - 70.000.000

PT. Kreasindo Kenari Mulya 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - - - 100.000.000

PT. Dwi Karsa Rizki 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - - - 100.000.000

PT. Samudera Indah 85.000.000 15.000.000 70.000.000 70.000.000 - - - 70.000.000

PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik

150.000.000 150.000.000 - - - - - -

38 PT. Arung Benua Nusantara 16/KPPU-L/2010 21 Maret 2013 - 750.000.000 500.000.000 250.000.000 250.000.000 - - - 250.000.000

PT Riyan Dasri KSO PT arung Benua Nusantara

350.000.000 175.000.000 175.000.000 175.000.000 - - - 175.000.000



Pembayaran Piutang

Penghapusan Piutang



LAMPIRAN II

DAFTAR PIUTANG





InkrachtSaldo Awal

1 Januari 2013


31 Desember 2013


Tahun berjalan

Kualitas Piutang

PT Heroperkasa Primamakmur

400.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 - - - 200.000.000

PT Citra Bangkit Indonesia KSO PT Blitar Permai

100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 - - - 50.000.000

Ketua DPC Gapeksindo Kabupaten Kapuas Hulu

25.000.000 - 25.000.000 25.000.000 - - - 25.000.000

39 PT Putra Hadi 18/KPPU-L/2010 22 September 2010 5 Okt 2010 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - - - 100.000.000

Ibrahim 150.000.000 - 150.000.000 150.000.000 - - - 150.000.000

40 PT Sarana Asean 19/KPPU-L/2010 24 Mei 2011 13 Oktober 2011 90.000.000 30.000.000 60.000.000 60.000.000 - - - 60.000.000

PT Lingkar Nusa Raya 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - - - 100.000.000

PT Melayu Riau Persada 300.000.000 - 300.000.000 300.000.000 - - - 300.000.000

PT Neka Rita 75.000.000 - 75.000.000 75.000.000 - - - 75.000.000

PT Indra Sejati 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - - - 100.000.000

PT Rimbo Peraduan 125.000.000 60.000.000 65.000.000 65.000.000 - - - 65.000.000

PT Superita Indo perkasa 150.000.000 - 150.000.000 150.000.000 - - - 150.000.000

PT Surya Gemilang Indah 15 Oktober 2012 01 Oktober 2013 300.000.000 - 300.000.000 300.000.000 - - 300.000.000 -

Kepala Dinas Bina Marga Bengkalis

250.000.000 - 250.000.000 250.000.000 - - - 250.000.000

41 CV Yogi Pratama 20/KPPU-L/2010 6 Oktober 2010 06 Februari 2011 179.216.400 - 179.216.400 179.216.400 - - - 179.216.400

PT Putra Hari Mandiri 427.588.500 - 427.588.500 427.588.500 - - - 427.588.500

42 PT Maju Bersama Sejati 25/KPPU-L/2010 3-Oct-2011 10-Dec-2012 100.000.000 3.000.000 97.000.000 97.000.000 - - - 97.000.000

PT Yani Satria Perkasa 100.000.000 3.000.000 97.000.000 97.000.000 - - - 97.000.000

PT Sepakat Tata Lestari 150.000.000 19.000.000 131.000.000 131.000.000 - - - 131.000.000

PT Daya Bersama - - - - - - 0

PT Tuah Bersama - - - - - - 0

PT Usaha Kita Bersama - - - - - - 0



Pembayaran Piutang

Penghapusan Piutang



LAMPIRAN II

DAFTAR PIUTANG





InkrachtSaldo Awal

1 Januari 2013


31 Desember 2013


Tahun berjalan

Kualitas Piutang

PT Putra Rokan - - - - - - 0

43 PT Bangun Cipta Nusa 30/KPPU-L/2010 24 November 2010 14 Des 2010 45.500.000 45.500.000 - - - - - -

PT Faedah 89.200.000 27.000.000 62.200.000 62.200.000 - - - 62.200.000

PT Seranggong Karya 46.100.000 7.500.000 38.600.000 38.600.000 - - - 38.600.000

44 PT Syari Yulia Aryza 33/KPPU-L/2010 05 November 2010 25-Nop-10 85.000.000 25.000.000 60.000.000 60.000.000 - - - 60.000.000

PT Baresa Jaya Bersama 50.000.000 15.000.000 35.000.000 35.000.000 - - - 35.000.000

PT Sebelimbing Raya 50.000.000 - 50.000.000 50.000.000 - - - 50.000.000

45 Cv Anen Jaya 26/KPPU-L/2008 21 Oktober 2008 13-Nop-08 1.205.000.000 - 1.205.000.000 1.205.000.000 - - - 1.205.000.000

CV Excel Elkendo - - - - - - -

CV Darmakusumah - - - - - - -

PT Landaru Persada - - - - - - -

CV Centranusa Widya Pratama

- - - - - - -

PT Bumi Swarga Loka - - - - - - -

CV Srikandi Sakti - - - - - - -

46 PT Saribina Jasa Kontrindo 34/KPPU-L/2008 28 April 2010 5-Nop-10 450.000.000 - 450.000.000 450.000.000 - - - 450.000.000

CV Atakana 250.000.000 - 250.000.000 250.000.000 - - - 250.000.000

PT Intermatra Comperta 1.000.000.000 - 1.000.000.000 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000

PT Kandis Raya Perkasa - - - - - - - -

PT Pondasi Karya Megah - - - - - - - -

PT Prambanan Dwipaka Perwakilan Bengkulu

- - - - - - - -

PT Asdam Jaya - - - - - - - -

PT Kayasa Bumi Utama 175.000.000 - 175.000.000 175.000.000 - - - 175.000.000



Pembayaran Piutang

Penghapusan Piutang



LAMPIRAN II

DAFTAR PIUTANG





InkrachtSaldo Awal

1 Januari 2013


31 Desember 2013


Tahun berjalan

Kualitas Piutang

PT Karya Bukit Nusantara 77.000.000 26.000.000 51.000.000 51.000.000 - - - 51.000.000

PT Indobangun Megatama - - - - - - - -

PT Bina Raya Gema Reksa - - - - - - - -

PT Bumi Mangun Karya - - - - - - - -

47 PT Tiara Kencana 49/KPPU-L/2008 2 Maret 2010 2 Maret 2010 114.000.000 - 114.000.000 114.000.000 - - - 114.000.000

PT Bhakti Wira Husada 144.000.000 - 144.000.000 144.000.000 - - - 144.000.000

PT Ilong Prayatna 30.000.000 - 30.000.000 30.000.000 - - - 30.000.000

PT Kamara Idola 22.000.000 - 22.000.000 22.000.000 - - - 22.000.000

48 PT Sumber Sinar Surya 29/KPPU-L/2010 23 November 2010 12 Des 2011 1.500.000.000 - 1.500.000.000 1.500.000.000 - - - 1.500.000.000

CV Simpati Jaya 500.000.000 - 500.000.000 500.000.000 - - - 500.000.000

CV Abadi Jaya 500.000.000 - 500.000.000 500.000.000 - - - 500.000.000

CV Sumber Agro Hutama 500.000.000 - 500.000.000 500.000.000 - - - 500.000.000

49 PT Putra Sami Jaya 06/KPPU-L/2010 03 September 2010 23-Sep-10 300.000.000 - 300.000.000 300.000.000 - - - 300.000.000

PT Bungan Tanjung Raya 50.000.000 - 50.000.000 50.000.000 - - - 50.000.000

50 PT Saribina Jasa Kontrindo 28/KPPU-L/2010 22 November 2010 10 Des 2010 1.000.000.000 - 1.000.000.000 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000

PT Atakana 500.000.000 - 500.000.000 500.000.000 - - - 500.000.000

51 PT Bangun Bumi Pertiwi 08/KPPU-L/2011 18-Nop-11 1 Des 2011 26.500.000 26.500.000 - - - - - -

52 PT Supin Raya 12/KPPU-L/2011 01 Oktober 2012 31 Oktober 2012 600.000.000 100.000.000 500.000.000 500.000.000 - - - 500.000.000

53 PT Karimun Bahagia 13/KPPU-L/2011 26-Jun-2012 28-Aug-2012 187.500.000 187.500.000 - - - - - -

PT Nuansa Megah Perkasa 75.000.000 75.000.000 - - - - - -

PT Mandailing Tanjung Perkasa

56.250.000 56.250.000 - - - - - -

PT Citra Makmur Abadi 37.500.000 37.500.000 - - - - - -



Pembayaran Piutang

Penghapusan Piutang



LAMPIRAN II

DAFTAR PIUTANG





InkrachtSaldo Awal

1 Januari 2013


31 Desember 2013


Tahun berjalan

Kualitas Piutang

PT Agung Prima Jaya 75.000.000 75.000.000 - - - - - -

54 PT Wijaya Kusuma Emindo 02/KPPU-L/2012 16 Oktober 2012 6-Dec-2012 694.000.000 694.000.000 - - - - - -

PT Juhdi Sakti Engineering 532.000.000 80.000.000 452.000.000 452.000.000 - - - 452.000.000

PT Lepen Kencana Utama 513.000.000 513.000.000 - - - - - -

55 PT Mitra Pinasthika Mustika 09/KPPU-M/2012 10 Desember 2012 14 Februari 2013 4.600.000.000 4.600.000.000 - - - - - -

56 PT Karya Murni Anugrah 09/KPPU-L/2010 20 Oktober 2010 09 Juli 2013 400.000.000 - 400.000.000 400.000.000 - - - 400.000.000

57KSO PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa

03/KPPU-L/2011 09 Nopember 2011 30 Juli 2012 615.000.000 - 615.000.000 615.000.000 - - - 615.000.000

58 PT Chandratex Indo Artha 24/KPPU-L/2007 29 Mei 2008 11 Desember 2013 1.000.000.000 - 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 - - -

PT Anugrah Artha Abadi Nusa

1.200.000.000 - 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 - - -

49.939.919.330 12.895.000.000 15.658.247.840 - 47.176.671.490 47.176.671.490 2.200.000.000 - 300.000.000 44.676.671.490

47.176.671.490

Total

Jumlah Piutang Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha


Kualitas Lancar

Kualitas Kurang Lancar

Kualitas Diragukan

Kualitas MacetKualitas Lancar

Kualitas Kurang Lancar

Kualitas Diragukan

Kualitas Macet

1 Bayu Seta Aji 04.14/SPK/DE/II/2007 12 Februari 2008 13.081.819 13.081.819 13.081.819 90.909 153 - - - 6.636.357 - - - 6.445.462

2 Danang Wicaksono 04.15/SPK/DE/II/2007 30 Juni 2008 13.354.545 13.354.545 13.354.545 13.900.000 1 - - - 13.354.545 - - - -

3 Muhammad Alis Tabri 4.51/SPK/DE/II/2007 30 Oktober 2008 13.900.000 13.900.000 13.900.000 13.900.000 1 - - - 13.900.000 - - - -

4 Ali Nugroho 04.4/SPK/DE/II/200716 Desember 2008 12.990.909 12.990.909 12.990.909 13.900.000 1 - - - 12.990.909 - - - -

5 Sulistyanto 11/SET/DE/VIII/2017 1 Juni 2009 52.365.250 52.365.250 52.365.250 63.336.000 1 - - - 52.365.250 - - - -

6 Pandoe Wicaksono 24/DE/SPK/II/2009 25 Juni 2009 584.962 584.962 584.962 10.475.000 1 - - - 584.962 - - - -

7 Puput Widyanarti 05/DE/SPK/II/2009 2 Februari 2010 10.475.000 1.090.910 9.384.090 9.384.090 10.475.000 1 - - - 9.384.090 - - - -

8 Tegar Yudha Pradhana 36/DE/SPK/1/2008 27 April 2010 10.475.000 10.475.000 10.475.000 10.475.000 1 - - - 10.475.000 - - - -

9 Dani Karolustiawan 17/DE/SPK/11/2009 1 Maret 2010 10.475.000 181.818 10.293.182 10.293.182 10.475.000 1 - - - 10.293.182 - - - -

10 Rian Andri Salam 30/DE/SPK/1/2008 27 Mei 2010 10.475.000 5.886.364 4.588.636 4.588.636 10.475.000 1 - - - 4.588.636 - - - -

11 Iman Anhardi 08/DE/SPK/II/2009 4 November 2010 10.000.000 10.000.000 10.000.000 698.350 15 - - - 10.000.000 - - - -

12 Gunawan Aribowo 34/DE/SPK/II/2009 28 Desember 2010

10.475.000 454.546 10.020.454 10.020.454 1.047.500 10 - - - 10.020.454 - - - -

13 M. Aiza Akbar 28/DE/SPK/II/2009 19 Januari 2010 8.975.000 4.545.455 4.429.545 4.429.545 698.350 15 - - - 4.429.545 - - - -

14 Rakhma Ajeng Witantri 823.1/SJ/SPK/VII/2011 1 November 2011 3.850.000 3.350.000 500.000 500.000 350.000 12 - - - 500.000 - - - -

15 Selly Kartika 823.1/SJ/SPK/VII/2011 02 Maret 2012 5.000.000 5.000.000 - - 5.000.000 1 - - - - - - - -

16 Panji Tri Nugroho 823,1/SJ/SPK/VII/2011 07 Januari 2013 5.000.000 5.000.000 - - 5.000.000 1 - - - - - - - -

17 Candra Puspita Dewi 823,1/SJ/SPK/VII/2011 18 Januari 2013 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1 5.000.000 - - - -

18 Panca Kusuma Yuliandari823,1/SJ/SPK/VII/2011 04 Februari 2013 5.000.000 5.000.000 - - 5.000.000 1 - - - - - - - -

19 Frima Adi Wijaya 823.1/SJ/SPK/VII/2011 22 Maret 2013 5.000.000 5.000.000 - - 5.000.000 1 - - - - - - - -

20 Anggita Jogi 823.1/SJ/SPK/VII/2011 10 April 2013 5.000.000 2.000.000 3.000.000 3.000.000 500.000 10 - - - 3.000.000 - - - -

21 Laela Nuraeymi Z 823.1/SJ/SPK/VII/2011 28 Juni 2013 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1 5.000.000 - - - - - - -

22 Meta Miftakhul Khoiryah 823.1/SJ/SPK/VII/2011 2 Oktober 2013 5.000.000 5.000.000 5.000.000 500.000 10 - - 5.000.000 - - - - -

23 Danang Adhianata 823.1/SJ/SPK/VII/2011 01 Oktober 2013 5.000.000 5.000.000 - - 5.000.000 1 - - - - - - - -

186.477.485 40.000.000 42.509.093 183.968.392 10.000.000 0 5.000.000 162.522.930 0 0 0 6.445.462

177.522.930 6.445.462

LAMPIRAN IIIDAFTAR PIUTANG

Jenis Piutang PNBP: Denda Ikatan DinasYang berakhir pada 31 Desember 2013

No Nama Pegawai Nomor SPK Tanggal Pengunduran

Diri

Saldo Awal 1 Januari

2013

Mutasi Tambah (Piutang TA

2013)

Piutang Jangka Panjang

Total

Jumlah Piutang Denda Ikatan Dinas 183.968.392

Jumlah Piutang Jk Pendek Jumlah Piutang Jk Panjang

Mutasi Kurang (Pembayaran)

Saldo Akhir 31 Desember

2013

Jumlah Tagihan Yang Belum

Dilunasi Pada Tahun berjalan

Jumlah Angsuran

Jumlah Cicilan Piutang Jangka Pendek


: 108 (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)

Realisasi RealisasiKode Menurut Basis Tambah Kurang Menurut BasisAkun Kas (Rp) Akrual (Rp)

2. 4. 5. 6. 7. 8.

1 522111 919.199.785 3.667.224 - 922.867.009 - Tagihan Listrik KPD Medan Bulan Januari 2014 3.667.224

2 522112 Belanja Langganan Telepon 598.725.692 6.983.822 - 605.709.514 - Tagihan Telkom KPD Medan Bulan Januari 2014 3.366.202 - Tagihan Telp dan Internet Balikpapan Bulan Januari 2014 1.100.500 - Tagihan Telp & Internet KPD Makassar Bulan Januari 2014 2.517.120

3 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat 294.359.210 12.468.543 - 306.827.753

- Tagihan Pos Kantor Pusat Bulan Januari 2014 11.696.543 - Tagihan Pos KPD Surabaya Januari 2014 772.000

23.119.589

Tagihan Pos Kantor Pusat dan KPD Surabaya Bulan Januari 2014

Total Belanja Akrual TA 2013

UraianSumber

3.

Belanja Langganan Listrik Tagihan Listrik KPD Medan Bulan Januari 2014

Tagihan Telepon KPD Medan, Balikpapan dan Makassar Bulan Januari 2014

LAMPIRAN VINFORMASI BELANJA SECARA AKRUAL

TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAUNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

DokumenNo Belanja Penyelesaian Akrual


BAGIAN ANGGARAN 108.01.422810

LAPORAN BARANG MILIK NEGARA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013

TAHUN ANGGARAN 2013

AUDITED

Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat 10120

i

DAFTAR ISI

Daftar Isi …………………………………………………………………………………………………. i

Daftar Tabel ………………………………………………………………………………………………………………….………….. ii

I. PENDAHULUAN …………………………………………………………………………………….. 1

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA ……………………..……………. 3

1. Nilai Penyusutan………………………………………………………………………………… 3

2. Metode Penyusutan Yang Digunakan ……………………………………………….………. 4

3. Masa Manfaat Yang Digunakan ……………………………………………………..………. 4

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN …………………………………..…..……………… 5

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PER 31 DESEMBER 2013…………………………. 7

1. Saldo Awal per 1 Januari 2013……………………………………………………………….. 7

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2013…………………………. 7

3. Barang Milik Negara Pada Laporan Barang Pengguna Tahunan

Per 31 Desember 2013 ………………………………………………………………….……. 27

V. INFORMASI BMN LAINNYA ……………………………………………………………………….. 30

1. Perkembangan Nilai BMN ……………………………………………………………………. 30

2. Informasi Pengelolaan BMN ………………………………………………………………….. 30

3. Informasi Terkait BMN yang telah diusulkan Penghapusannya

kepada Pengelola Barang ……………………………………………………………………. 35

4. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN ………………………………………... 35

5. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah ………………….. 35

ii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku aset tetap dalam Neraca………..….. 4

Tabel 2. Masa Manfaat………………………………………………………………………. 5

Tabel 3. Barang Persediaan…………………………………………………………………. 7

Tabel 4. Kondisi Barang Alat Bantu …………………………………….…………………… 9

Tabel 5. Mutasi Tambah Alat Angkutan ………………………….…………….………….. 9

Tabel 6. Mutasi Kurang Alat Angkutan …………………………………………………….. 9

Tabel 7. Kondisi Barang Alat Angkutan …………………………………………………….. 10

Tabel 8. Mutasi Tambah Alat Benkel ……………………………………………………….. 10

Tabel 9. Mutasi Kurang Alat Bengkel ……………………………………………………….. 10

Tabel 10. Kondisi Barang Alat Bengkel ……………………………………………………… 11

Tabel 11. Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga ………………………………… 11

Tabel 12. Mutasi Kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga …………………………………. 13

Tabel 13. Kondisi Barang Alat Kantor dan Rumah Tangga ………………………………… 14

Tabel 14. Mutasi Tambah Alat Studio dan Komunikasi …………………………………….. 14

Tabel 15. Mutasi KurangAlat Studio dan Komunikasi ………………………………………. 17

Tabel 16. Kondisi Barang Alat Studio dan Komunikasi ……………………………………... 17

Tabel 17. Mutasi Tambah Alat Kedokteran …………………………………………………... 18

Tabel 18. Mutasi KurangAlat Kedokteran ……………………………………………………. 18

Tabel 19. Kondisi Barang Alat Kedokteran ………………………………………………….. 18

Tabel 20. Mutasi Tambah Alat Laboratorium ………………………………………………… 19

Tabel 21. Mutasi Kurang Alat Laboratorium …………………………………………………. 19

Tabel 22. Kondisi Barang Alat Laboratorium ………………………………………………… 20

Tabel 23. Mutasi Tambah Alat Persenjataan Non Senjata Api …………………………….. 20

Tabel 24. Kondisi Barang Alat Persenjataan Non Senjata Api …………………………….. 20

Tabel 25. Mutasi Tambah Alat Komputer …………………………………………………….. 21

Tabel 26. Mutasi Kurang Alat Komputer ……………………………………………………… 22

Tabel 27. Kondisi Barang Alat Komputer ……………………………………………………... 23

Tabel 28. Akumulasi Penyusutan Peralatan Dan Mesin …………………………………… 23

Tabel 29. Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan Tercetak dan Kartografi ……………….. 24

Tabel 30. Kondisi Barang Bahan Perpustakaan Tercetak dan Kartografi ……………….. 24

Tabel 31. Kondisi Barang Bercorak Kesenian ……………………………………………….. 25

Tabel 32. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya ……………………………………… 25

Tabel 33 Mutasi Tambah Aset Tak Berwujud ………………………………………………... 26

Tabel 34. Mutasi Kurang Aset Tak Berwujud ………………………………………………… 26

Tabel 35. Mutasi Tambah BMN Yang Dihentikan Penggunaannya ………………………. 26

Tabel 36. Mutasi Kurang BMN Yang Dihentikan Penggunaannya ………………………… 27

Tabel 37. Rincian BMN Yang Dihentikan Penggunaannya ………………………………… 27

Tabel 38. BMN Per Akun Neraca ……………………………………………………………… 28

iii

Tabel 39. Rincian Akumulasi Penyusutan ……………………………………………………. 28

Tabel 40. Perbandingan Nilai BMN …………………………………………………………… 29

Tabel 41. Perkembangan Nilai BMN ………………………………………………………….. 30

Tabel 42. Informasi Pengelolaan BMN ………………………………………………………. 30

Tabel 43. Uraian Pengelolaan BMN …………………………………………………………… 34

1

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

PADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PERIODE TAHUN ANGGARAN 2013

(AUDITED)

I. PENDAHULUAN

Tertib administrasi pengelolaan BMN merupakan prasyarat penting bagi Kementerian

Negara/Lembaga untuk menyajikan data BMN yang handal dan akurat dalam neraca laporan

keuangan. Untuk mendukung pengelolaan BMN yang lebih baik telah diterbitkan Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008sebagai peraturan pelaksana dari

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pengelolaan BMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemeritah Nomor 6 Tahun 2006

meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,

pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan,

pembinaan, serta pengawasan dan pengendalian, yang menggambarkan siklus berkesinambungan.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan Lembaga Negara yang dibentuk

berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yangbertujuan untuk mewujudkan demokrasi

dalam bidang ekonomi dengan adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk

berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa dalam iklim usaha yang

sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi

pasar yang wajar. Dalam menjalankan tugasnya, KPPU memiliki 1 (satu) Satuan Kerja dan 6 (enam)

Kantor Perwakilan Daerah sebagai Kantor Pembantu yang tersebar dibeberapa kota yaitu KPD

Medan, KPD Batam, KPD Surabaya, KPD Balikpapan, KPD Makassar, dan KPD Manado dengan

Kode Bagian Anggaran 108 dan Kode Satker 422810.Khusus Kantor Perwakilan Daerah Manado

pada tahun 2013 telah ditutup atas dasar penggabungan wilayah kerja dengan Kantor Perwakilan

Daerah Makassar.

Barang Milik Negara di KPPU berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang

dibiayai APBN, untuk itu seluruh pencatatan transaksi yang ada dalam aplikasi SIMAK BMN harus

dilaporkan kepada Pengelola Barang yang tertuang dalam Laporan Barang Milik Negara (LBMN)

setiap semester dan tahunan. LBMN KPPU Tahun Anggaran 2013 tersajikan secara wajar, dalam

semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Dasar hukum penyusunan Laporan BMN:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tetang Bagan Akun Standar;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik

Negara;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tetang Tata Cara Rekonsiliasi BMN

dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi

BMN;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tetang Penyusutan BMN Berupa Aset

Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;

14. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara;

15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4/KMK.6/2013 tetang Perubahan atas Keputusan

Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.6/2012 tetang Penerapan Penyusutan BMN berupa Aset

Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;

16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tetang Tabel Masa Manfaat dalam

rangka Penyusutan BMN berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;

17. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07/KN/2009 tetang Tata Cara

Rekonsiliasi Data BMN dalam rangka Penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat;


Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana diubah terakhir

dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-57/PB/2013.

3

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Berdasarkan ketentuan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerahditetapkan bahwa Kuasa Pengguna Barang secara periodik

diharuskan menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) danLaporan Barang

KuasaPengguna Tahunan (LBKPT) untuk disampaikan kepada Pengguna Barang dan Pengguna

Barang harus menyusun Laporan BarangPengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang

Pengguna Tahunan (LBPT) untuk disampaikan kepada Pengelola Barang.

LBMN Tahun Anggaran 2013 ini telah disusun dan disajikan berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan telah

menerapkanpenyusutan sebagaimana diatur dalam PP 71 Tahun 2010 dengan aturan teknis berupa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013.

LBMN Tahun Anggaran 2013 telah menerapkan penyusutan BMN berupa aset tetap dalam

rangka menyesuaikan nilai BMN berupa aset tetap sehubungan dengan penurunan kapasitas dan

manfaat dari suatu asetsebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan BMN berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

1. Nilai Penyusutan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 nilai yang dapat

disusutkan atas BMN yang menjadi obyek penyusutan dibagai menjadi 2 (dua) yaitu :

1) Nilai yang dapat disusutkan atas aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember

2012, merupakan nilai buku per 31 Desember 2012;

2) Nilai yang dapat disusutkan atas aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012,

merupakan nilai perolehan.

Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan

kualitas dan atau/nilai aset tetap, yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur pada Standar

Akuntansi Pemerintah, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam

nilai yang dapat disusutkan.

Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku aset tetap dalam Neraca adalah sebagai berikut:

4

Tabel 1

Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku aset tetap dalam Neraca

Akun

Neraca

Nilai

Perolehan

Akumulasi

Penyusutan

Nilai

Buku

Peralatan dan

Mesin Rp24.255.526.071,00 (Rp17.083.434.795,00) Rp7.172.091.276,00

Aset Tetap dalam

Renovasi Rp224.577.681,00 Rp0 Rp224.577.681,00

Aset Tetap

Lainnya Rp1.640.934.748,00 (Rp2.114.063,00) Rp1.638.820.685,00

Konstruksi Dalam

Pengerjaan Rp0 Rp0 Rp0

Aset Tetap yang

tidak digunakan

dalam operasi

pemerintahan

Rp0 Rp0 Rp0

JUMLAH Rp26.121.038.500,00 Rp19.197.497.795,00 Rp9.035.489.642,00

Nilai buku yang tersajikan dalam neraca juga merupakan nilai buku keseluruhan aset

tetap.Nilai perolehan aset tetap, jumlah penyusutan dan akumulasi serta nilai buku per jenis

aset tetap disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

2. Metode Penyusutan Yang Digunakan

Penyusutan atas seluruh Barang Milik Negara berupa aset tetap yang menjadi obyek

penyusutan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 1/PMK.06/2013 dilakukan

dengan Metode Garis Lurus.

Kebijakan akuntansi yang diuraikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dan Catatan Atas

Laporan Barang Milik Negaraadalah kebijakan yang menyangkut penetapan metode

penyusutan dan perubahannya.

3. Masa Manfaat Yang Digunakan

Masa manfaat atas BMN berupa Aset Tetap dalam rangka penerapan penyusutan mengacu

pada Tabel Masa Manfaat I dan Tabel Masa Manfaat II sebagaimana ditetapkan dalam

Keputusan Menteri Keuangan nomor 59/KMK.6/2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Tabel

Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap Entitas

Pemerintah Pusat.

5

Tabel 2

Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun

Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5 s.d. 40 tahun

Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern) 4 tahun

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Pengguna Tahunan untuk Periode Tahun Anggaran 2013 (Audited)

merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh

Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Nilai BMN Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) yang disajikan pada Periode

Tahun Anggaran 2013 ini adalah sebesar Rp26.199.375.860,00(dua puluh enam miliar seratus

sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah), yang

merupakan nilai BMN berupa saldo awal 1 Januari 2013 sebesar Rp25.620.714.899,00(dua puluh

lima miliar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh

sembilan rupiah) dan nilai mutasi tambah yang terjadi selama Periode Tahun Anggaran 2013 sebesar

Rp5.214.967.250,00(lima miliar dua ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua

ratus lima puluh rupiah)serta nilai mutasi kurang yang terjadi selama Periode Tahun Anggaran 2013

sebesar Rp4.636.306.289,00(empat miliar enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam ribu dua

ratus delapan puluh sembilan rupiah).Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan

transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan

nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan

APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi

penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun

berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna

mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;

2. Laporan Barang Persediaan;

3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);

4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);

5. Laporan Aset Tak Berwujud;

6. Laporan Barang Bersejarah;

7. Laporan Kondisi Barang;

8. Laporan Penyusutan;

6

9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;

10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola

Barang;

11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);

12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;

13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

14. Laporan PNBP yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan

15. Arsip Data Komputer (ADK).

7

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PER 31 DESEMBER 2013 (AUDITED)

1. Saldo Awal per 1 Januari 2013.

Nilai BMN KPPU per 1 Januari 2013 adalah sebesar Rp25.620.714.899,00(dua puluh lima

miliar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus sembilan

puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari BMN Intrakomptabel sebesar

Rp25.513.827.489,00(dua puluh lima miliar lima ratus tiga belas juta delapan ratus dua

puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan BMN Ekstrakomptabel

senilai Rp106.887.410,00(seratus enam juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu empat

ratus sepuluh rupiah).

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2013

Mutasi BMN per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

a. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Pengguna Tahunan per 31 Desember 2013

adalah sebesar Rp828.308.728,00(delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus

delapan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).Jumlah tersebut terdiri dari saldo

awal sebesar Rp1.205.184.714,00(satu miliar dua ratus lima juta seratus delapan puluh

empat ribu tujuh ratus empat belas rupiah) dan total mutasi persediaan selama periode

pelaporan sebesar Rp376.875.986,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus

tujuh puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).

Barang Persediaan ter tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3

Barang Persediaan

Uraian

Saldo

Awal

(Rp)

Mutasi

Tambah

(Rp)

Mutasi

Kurang

(Rp)

Saldo

Akhir

(Rp)

(117111) Barang

konsumsi 925.295.017 0 534.326.750 390.968.267

(117113) Bahan untuk

pemeliharaan 28.164.227 0 20.027.378 8.136.849

(117114) Suku Cadang 0 0 0 0

(117121) Pita Cukai,

Materai dan

Leges

21.000 0 21.000 0

(117128) Persediaan

untuk dijual

dan/atau

197.222.248 182.696.331 0 379.918.579

8

diserahkan

kepada

masyarakat

(117131) Bahan baku 289.580 0 97.580 192.000

(117199) Persediaan

lainnya 54.194.642 0 5.099.609 49.093.033

JUMLAH 1.205.184.714 182.696.331 559.572.317 828.308.728

Tidak ada barang persediaan dalam kondisi rusak pada Periode Tahun Anggaran

2013.

b. Tanah

Sampai dengan Tahun Anggaran 2013, KPPU tidak memiliki aset berupa tanah. Tanah

yang digunakan untuk gedung kantor KPPU adalah milik Kementerian Sekretariat

Negara yang dipinjampakaikan berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Nomor

PERJ-15/Kemensetneg/Sesmen/10/2013. Dengan demikian saldo tanah per 31

Desember 2013 adalah nihil.

c. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Pengguna Tahunan per 31

Desember 2013 adalah sebesar Rp24.255.526.071,00 (dua puluh empat miliar dua

ratus lima puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh satu rupiah),

jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp23.420.934.919,00(dua puluh tiga

miliar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus

sembilan belas rupiah), mutasi tambah sebesar Rp3.018.519.055,00(tiga miliar

delapan belas juta lima ratus sembilan belas ribu lima puluh lima rupiah), dan mutasi

kurang dengan nilai sebesar Rp2.183.927.903,00 (dua miliar seratus delapan puluh

tiga juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga rupiah).

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Alat Bantu (3.01)

Saldo Alat Bantupada Laporan Barang Pengguna Tahunan per 31 Desember 2013

sebesar Rp1.474.070.600,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh

puluh ribu enam ratus rupiah). Tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang

sehingga saldo Alat Bantu per 31 Desember 2013 sama besar dengan saldo

awalnya. Alat Bantu pada KPPU terdiri atas 4 unit barang berupa 1 elevator/lift, 2

buah stationery generating set, dan 1 buah stationary water pumpdengan status

kondisi sebagai berikut:

9

Tabel 4

Kondisi Barang Alat Bantu

Uraian Kondisi Kuantitas Nilai

Baik 4 1.474.070.600

Rusak Ringan 0 0

Rusak Berat 0 0

2) Alat Angkutan(3.02)

Saldo Alat Angkutan pada Laporan Barang Pengguna Tahunan per 31 Desember

2013 sebesar Rp9.365.612.300,00 (sembilan miliar tiga ratus enam puluh lima juta

enam ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri atas 50 unit barang berupa

43 unit Alat Angkutan Darat Bermotor dan 7 unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 50 unit dengan

nilai sebesar Rp8.859.405.100,00(delapan miliar delapan ratus lima puluh sembilan

juta empat ratus lima ribu seratus rupiah),mutasi tambah jumlah barang 7 unit

dengan nilai sebesar Rp785.076.200,00(tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh

puluh enam ribu dua ratusrupiah) dan mutasi kurangjumlah barang 7 unit dengan

nilai sebesar Rp278.869.000,00(dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus

enam puluh sembilan ribu rupiah).

Mutasi Tambah Alat Angkutan tersebut meliputi :

Tabel 5

Mutasi Tambah Alat Angkutan

Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel Ekstrakomptabel

Pembelian 785.076.200 0

Penambahan dari Pembelian 2 unit Sedan senilai Rp782.160.000,00(tujuh ratus

delapan puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah)dan pembelian 1unit

Gerobak Dorong senilai Rp816.200,00(delapan ratus enam belas ribu dua ratus

rupiah)serta pembelian 4unit BaggageTrolly senilai Rp2.100.000,00(dua juta

seratus ribu rupiah).

Mutasi Kurang Alat Angkutan tersebut meliputi :

Tabel 6

Mutasi Kurang Alat Angkutan


Reklasifikasi ke Aset Lainnya 278.869.000 0

Pengurangan karena Reklasifikasidari Aset Tetap menjadi Aset lainnya berupa 2unit

Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah) senilai Rp264.500.000,00(dua ratus

enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)danpembelian 2unit Sepeda Motor

10

senilai Rp10.200.000,00(sepuluh juta dua ratus ribu rupiah)serta pembelian 2unit

Gerobak Dorong senilai Rp1.969.000,00(satu juta sembilan ratus enam puluh

sembilan ribu rupiah) serta 1 unit Baggage Trolly senilai Rp2.200.000,00(dua juta

dua ratus ribu rupiah).

Dari jumlah Alat Angkutan diatas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai

berikut :

Tabel 7

Kondisi Barang Alat Angkutan

Uraian Kondisi Kuantitas Nilai (Rp)

Baik 50 9.365.612.300

Rusak Ringan 0 0

Rusak Berat 0 0

3) Alat Bengkel (3.03)

Saldo Alat Bengkel pada Laporan Barang Pengguna Tahunan per 31 Desember

2013 sebesar Rp15.800.000,00 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah). Jumlah

tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebanyak 1 unit dengan nilai

sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah),mutasi tambah jumlah barang 12

unit dengan nilai sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah)

dan tidak ada mutasi kurang.

Mutasi Tambah Alat Bengkel tersebut meliputi :

Tabel 8

Mutasi Tambah Alat Benkel


Pembelian 4.800.000 0

Penambahan dariPembelian 12buah Palu Sidang senilai Rp4.800.000.00(empat

juta delapan ratus ribu rupiah).

Mutasi Kurang Alat Bengkel tersebut meliputi :

Tabel 9

Mutasi Kurang Alat Bengkel


Reklasifikasi ke Aset Lainnya 0 528.000

Pengurangan terjadi karena Reklasifikasi Alat Bengkel dari Aset Tetap menjadi Aset

Lainnya berupa 2 buah Gunting Kain senilai Rp528.000,00(lima ratus dua puluh

delapan ribu rupiah) dan merupakan BMN Ekstrakomptabel sehingga tidak dicatat

di Neraca.

11

Dari jumlah Alat Bengkel diatas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai

berikut :

Tabel 10

Kondisi Barang Alat Bengkel

Uraian Kondisi Kuantitas Nilai(Rp)

Baik 13 15.800.000

Rusak Ringan 0 0

Rusak Berat 0 0

4) Alat Pengolahan (3.04)

Saldo Alat Pengolahan pada Laporan Barang Pengguna Tahunan per 31 Desember

2013sebesar Rp9.350.000,00(sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu

rupiah).Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 2 unit

dengan nilai sebesar Rp9.350.000,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu

rupiah). Tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang sehingga nilai Alat

Pengolahan per 31 Desember 2013 tetap sebesar Rp9.350.000,00(sembilan juta

tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

5) Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Laporan Barang Pengguna Tahunan

per 31 Desember 2013 sebesar Rp6.816.870.497,00 (enam miliar delapan ratus

enam belas juta dapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh

rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 2.604

unit dengan nilai sebesar Rp6.992.898.326,00 (enam miliar sembilan ratus

sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua

puluh enam rupiah),mutasi tambah jumlah barang 190 unit dengan nilai sebesar

Rp830.208.200,00 (delpan ratus tiga puluh juta dua ratus delapan ribu dua ratus

rupiah) dan mutasi kurang jumlah barang 237 unit dengan nilai

sebesarRp1.006.236.111,00 (satu miliar enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu

seratus sebelas rupiah).

Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi :

Tabel 11

Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga

Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel Ektrakomptabel

Pembelian 828.758.282 0

Reklasifikasi Masuk 1.450.000 0

Penambahan Intrakomptabel dari Pembelian berupa:

12

No. Nama Barang Jumlah Harga

1 Mesin Ketik Listrik 2 Rp 6.699.000

2 Rak Besi 6 Rp 6.450.000

3 Rak Kayu 3 Rp 58.490.500

4 Filing Cabinet Besi 4 Rp 8.005.800

5 AlatPenyimpan Perlengkapan

Kantor Lainnya 16 Rp 12.644.000

6 White Board 2 Rp 66.671.000

7 Alat Penghancur Kertas 1 Rp 2.478.000

8 Mesin Absensi 5 Rp 25.000.000

9 LCD Projector/Infocus 11 Rp 59.350.236

10 Alat Perekam Suara 27 Rp 34.729.000

11 Kursi Besi/Metal 57 Rp 101.721.420


12 Sice 1 Rp 15.000.000

13 Meja Rapat 4 Rp 21.866.300

14 Partisi 5 Rp 14.700.000

15 Lemari Es 5 Rp 9.000.000

16 A.C Split 11 Rp 74.254.000

17 Kompor Listrik 1 Rp 4.840.000

18 Televisi 9 Rp 57.776.000

19 Loudspeaker 2 Rp 1.300.000

20 Sound System 7 Rp 151.918.000

21 Tangga Alumunium 1 Rp 1.399.200

22 Handy Cam 6 Rp 32.760.000

23 Vertical Blind 2 Rp 59.780.826

24 Lampu 2 Rp 1.925.000

13

Penambahan Intrakomptabel dari Reklasifikasi Masuk berupa:


1 Rak Besi 1 Rp 1.450.000

Mutasi Kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi :

Tabel 12

Mutasi Kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga


Reklasifikasi ke Aset Lainnya 763.097.932 6.872.100

Normalisasi Aset Tetap 64.000 0

Transfer Keluar 241.624.179 1.980.000

Reklasifikasi Keluar 1.450.000 0

Pengurangan IntrakomptabelAlat Kantor dan Rumah Tangga karena Reklasifikasi

dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya berupa:


1 Mesin Ketik Elektronik/Selektrik 3 Rp 26.180.000

2 Mesin Hitung Listrik 3 Rp 2.096.000

3 Rak Besi 3 Rp 10.797.000

5 Rak Kayu 1 Rp 7.784.000

6 Brandkas 2 Rp 14.779.500

7 AlatPenyimpan

PerlengkapanKantor Lainnya 6 Rp 5.494.500

8 Papan Visual/Papan Nama 2 Rp 2.390.620


10 Alat Penghancur Kertas 4 Rp 18.169.000

11 Alat Pemotong Kertas 2 Rp 1.622.000

12 Overhead Projector 6 Rp 156.126.992

13 Display 18 Rp 16.335.000

14 LCD Projector Infocus 9 Rp 124.003.350

15 Alat Perekam Suara 14 Rp 20.013.600

16 Perkakas kantor Lainnya 1 Rp 2.365.000

14

17 Meja Kerja Kayu 1 Rp 5.250.300


19 Sice 1 Rp 2.339.000

20 Meja Rapat 3 Rp 1.831.500

21 Partisi 7 Rp 168.143.670

22 Mesin Pel/Poles 1 Rp 7.947.500

23 A.C Split 7 Rp 66.925.800

24 Kipas Angin 4 Rp 1.736.000

25 Kitchen Set 4 Rp 7.326.000

26 Televisi 1 Rp 1.952.500

27 Tape Recorder 1 Rp 332.000

28 Loud Speaker 11 Rp 4.279.000

29 Wireless 1 Rp 4.554.000

30 Lambang Instansi 1 Rp 39.724.000

31 Handy Cam 3 Rp 12.939.000

32 Vertikal Blind 1 Rp 2.200.000

Pengurangan Intrakomptabel Alat Kantor dan Rumah Tangga karena Normalisasi

Aset Tetap berupa:


1 Kursi Besi/Metal 1 Rp 64.000

Pengurangan Intrakomptabel Alat Kantor dan Rumah Tangga karena Transfer

Keluar berupa:


1 Mesin Ketik Listrik 1 Rp 2.476.500

2 Lemari Besi/Metal 2 Rp 7.482.287

3 Lemari Kayu 2 Rp 5.000.000

4 Rak Kayu 1 Rp 2.312.500

5 Filing Cabinet Besi 4 Rp 141.063.000

15


7 Meja Kerja Kayu 13 Rp 12.244.340

8 Kursi Besi/ Metal 20 Rp 17.370.750

9 Kursi Kayu 3 Rp 2.361.000

10 Sice 2 Rp 7.469.000

11 Meja Rapat 1 Rp 2.125.000

12 Workstation 6 Rp 18.933.402

13 A.C Split 3 Rp 15.180.000

14 Televisi 1 Rp 3.873.500

15 Dispenser 1 Rp 1.857.900

Pengurangan Intrakomptabel Alat Kantor dan Rumah Tangga karena Reklasifikasi

Keluar pada Aset Tetap berupa :


1 Rak Kayu 1 Rp 1.450.000

Pengurangan Ekstrakomptabel Alat Kantor dan Rumah Tangga karena Reklasifikasi

dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya berupa:



2 Kursi Besi/Metal 1 Rp 291.500

3 Asbak Tinggi 11 Rp 1.645.600

Pengurangan Ekstrakomptabel Alat Kantor dan Rumah Tangga karena Transfer

Keluar berupa :



Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga diatas, berdasarkan status kondisinya

adalah sebagai berikut :

16

Tabel 13

Kondisi Barang Alat Kantor dan Rumah Tangga


Baik 2.558 6.690.418.671

Rusak Ringan 0 0

Rusak Berat 0 0

6) Alat Studio dan Komunikasi (3.06)

Saldo Alat Studio dan Komunikasipada Laporan Barang Pengguna Tahunan per 31

Desember 2013sebesar Rp493.192.680,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta

seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah).Jumlah tersebut

terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 137 unit dengan nilai sebesar

Rp438.360.231,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu

dua ratus tiga puluh satu rupiah),mutasi tambah jumlah barang26unit dengan nilai

sebesar Rp94.294.690,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh

empat ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), dan mutasi kurang jumlah

barang42unit dengan nilai sebesarRp39.462.241,00 (tiga puluh sembilan juta empat

ratus enam puluh dua ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).

Mutasi Tambah Alat Studio dan Komunikasi tersebut meliputi :

Tabel 14

Mutasi Tambah Alat Studio dan Komunikasi


Pembelian 94.294.690 2.775.000

Penambahan Intrakomptabel dari pembelian 5 unit Camera Wall Box senilai

Rp7.390.000,00(tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), 7 unit Tripod

Camera senilai Rp5.914.500,00(lima juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus

rupiah), 2 unit Lensa Kamera senilai Rp3.865.290,00(tiga juta delapan ratus enam

puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), 3 unit Layar Film/Projector senilai

Rp1.785.000,00(satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 7 unit Camera

Digital senilai Rp70.339.900,00(tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu

sembilan ratus rupiah), dan 2 unit Facsimile senilai Rp5.000.000,00(lima juta

rupiah).

Penambahan Ekstrakomptabel dari Pembelian 15 unit Head Set senilai

Rp2.775.000,00(dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 50 unit Pesawat

Telephone senilai Rp7.750.000,00(tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

17

Mutasi Kurang Alat Studio dan Komunikasi tersebut meliputi :

Tabel 15

Mutasi KurangAlat Studio dan Komunikasi



Pengurangan Intrakomptabel karena Reklasifikasi dari Aset Tetap menjadi Aset

Lainya berupa 9 unit Uninterruptible Power Suply (UPS) senilai

Rp9.801.000,00(sembilan juta delapan ratus satu ribu rupiah), 1 unit Photo Tustel

senilai Rp4.513.241,00(empat juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus empat puluh

satu rupiah), 1 unit Camera Digital senilai Rp3.850.000,00(tiga juta delapan ratus

lima puluh ribu rupiah), 23 unit Pesawat Telephone senilai Rp4.907.000,00(empat

juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah), 7 unit Handy Talky (HT) senilai

Rp13.256.000,00(tiga belas juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), 1 unit

Facsimile senilai Rp3.135.000,00(tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Pengurangan Ekstrakomptabel karena Reklasifikasi dari Aset Tetap menjadi Aset

Lainya berupa41 unit Pesawat Telephone senilai Rp8.149.350,00(delapan juta

seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah),dan 22 unit

Conector senilai Rp3.218.600,00(tiga juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus

rupiah).

Dari jumlah Alat Studio dan Komunikasi diatas, berdasarkan status kondisinya


Tabel 16

Kondisi BarangAlat Studio dan Komunikasi


Baik 121 493.192.680

Rusak Ringan 0 0

Rusak Berat 0 0

7) Alat Kedokteran (3.07)

Saldo Alat Kedokteran pada Laporan Barang Pengguna Tahunan per 31 Desember

2013 sebesar Rp52.529.500,00 (lima puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan

ribu lima ratus rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang

sebesar 32 unit dengan nilai sebesar Rp41.379.500,00(empat puluh satu juta tiga

ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), mutasi tambah jumlah barang

6unit dengan nilai sebesar Rp13.960.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus enam

18

puluh ribu rupiah) dan mutasi kurang jumlah barang 7unit dengan nilai sebesar

Rp2.810.000,00 (dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Mutasi Tambah Alat Kedokteran tersebut meliputi :

Tabel 17

Mutasi Tambah Alat Kedokteran



Penambahan Intrakomptabel dari Pembelian 6 unit Bracket Holder senilai

Rp13.960.000,00(tiga belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Mutasi Kurang Alat Kedokteran tersebut meliputi :

Tabel 18

Mutasi KurangAlat Kedokteran



Pengurangan Intrakomptabel karena Reklasifikasidari Aset Tetap menjadi Aset

Lainya berupa 7 unit Bracket Holder senilai Rp2.810.000,00(dua juta delapan ratus

sepuluh ribu rupiah).

Pengurangan Ekstrakomptabel karena Reklasifikasidari Aset Tetap menjadi Aset

Lainya terdiri dari2 unit Gunting Lurus senilai Rp517.000,00(lima ratus tujuh belas

ribu rupiah), 2 unit Chytologi Bantal senilai Rp385.000,00(tiga ratus delapan puluh

lima ribu rupiah), serta 2 unit Termometer Mercury Untuk Suhu Badan senilai

Rp165.000,00(seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Dari jumlah Alat Kedokteran diatas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai

berikut :

Tabel 19

Kondisi BarangAlat Kedokteran


Baik 31 52.529.500

Rusak Ringan 0 0

Rusak Berat 0 0

19

8) Alat Laboratorium (3.08)

Saldo Alat Laboratoriumpada Laporan Barang Pengguna Tahunan per 31

Desember 2013sebesar Rp210.424.998,00 (dua ratus sepuluh juta empat ratus dua

puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah). Jumlah tersebut

terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 72 unit dengan nilai sebesar

Rp206.705.950,00 (dua ratus enam juta tujuh ratus lima ribu sembilan ratus lima

puluh rupiah), mutasi tambah jumlah barang 13unit dengan nilai sebesar

Rp19.105.248,00 (sembilan belas juta seratus lima ribu dua ratus empat puluh

delapan rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 22unit dengan nilai

sebesarRp15.386.200,00 (lima belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua

ratus rupiah)

Mutasi Tambah Alat Laboratorium tersebut meliputi :

Tabel 20

Mutasi Tambah Alat Laboratorium


Pembelian 19.105.248 1.980.000

Penambahan dari Pembelian 1 unit Food Trolley senilai Rp1.450.000,00(satu juta

empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan 12 unit Uninterruptible Power Suply (UPS)

senilai Rp17.655.248,00(tujuh belas juta enam ratus lima puluh lima ribu dua ratus

empat puluh delapan rupiah).

PenambahanEkstrakomptabel Alat Laboratorium dari Pembelian 12 unit Acrylic

senilai Rp1.980.000,00(satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Mutasi Kurang Alat Laboratorium tersebut meliputi :

Tabel 21

Mutasi Kurang Alat Laboratorium



Pengurangan Intrakomptabel karena Reklasifikasi dari Aset Tetap menjadi Aset

Lainya berupa 3 unit Tripod senilai Rp1.095.000,00(satu juta sembilan puluh lima

ribu rupiah), 3 unit Stabilizer senilai Rp1.452.000,00(satu juta empat ratus lima

puluh dua ribu rupiah), 2 unit Alat Pemadam Kebakaran senilai

Rp1.976.200,00(satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah),

11 unit Stabilizer/UPS senilai Rp8.005.000,00(delapan juta lima ribu rupiah), dan 3

20

Uninterruptible Power Suply (UPS) senilai Rp2.858.000,00(dua juta delapan ratus

lima puluh delapan ribu rupiah).

Dari jumlah Alat Laboratorium diatas, berdasarkan status kondisinya adalah

sebagai berikut :

Tabel 22

Kondisi Barang Alat Laboratorium


Baik 63 210.424.998

Rusak Ringan 0 0

Rusak Berat 0 0

9) Alat Persenjataan Non Senjata Api (3.09)

Saldo Alat Persenjataan Non Senjata Api pada Laporan Barang Pengguna Tahunan

per 31 Desember 2013sebesar Rp25.097.600,00 (dua puluh lima juta sembilan

puluh tujuh ribu enam ratus rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total

jumlah barang sebesar 1 unit dengan nilai sebesar Rp15.070.000,00 (lima belas

juta tujuh puluh ribu rupiah), mutasi tambah jumlah barang 2unit dengan nilai

sebesar Rp10.027.600,00 (sepuluh juta dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dan

tidak terdapat mutasi kurang.

Mutasi Tambah Alat Persenjataan Non Senjata Api tersebut meliputi :

Tabel 23

Mutasi Tambah Alat Persenjataan Non Senjata Api



Penambahan Intrakomptabel Alat Persenjataan Non Senjata Api dari Pembelian 2

unit Autoflash senilai Rp10.027.600,00(sepuluh juta dua puluh tujuh ribu enam ratus

rupiah).

Dari jumlah Alat Persenjataan Non Senjata Api diatas, berdasarkan status

kondisinya adalah sebagai berikut :

Tabel 24

Kondisi Barang Alat Persenjataan Non Senjata Api


Baik 3 25.097.600

Rusak Ringan 0 0

21

Rusak Berat 0 0

10) Alat Komputer (3.10)

Saldo Alat Komputer pada Laporan Barang Pengguna Tahunan per 31 Desember

2013sebesar Rp 5.792.577.898,00(lima miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta

lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 649 unit dengan

nilai sebesar Rp 5.372.695.212 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta enam

ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus dua belas rupiah),mutasi tambah jumlah

barang 237unit dengan nilai sebesar Rp 1.261.047.035,00 (satu miliar dua ratus

enam puluh satu juta empat puluh tujuh ribu tiga puluh lima rupiah), dan mutasi

kurang jumlah barang 135 unit dengan nilai sebesar Rp 841.164.351,00 (delapan

ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh

satu rupiah).

Mutasi Tambah Alat Komputer tersebut meliputi :

Tabel 25

Mutasi Tambah Alat Komputer


Pembelian 1.261.047.037 0

Penambahan Intrakomptabel PeralatanKomputer dari Pembelian berupa:


1 P.C Unit 83 Rp 596.632.436

2 Lap Top 23 Rp 180.679.130

3 Note Book 1 Rp 14.685.000

5 Net Book 1 Rp 6.000.000

6 Ultra Mobile P.C 14 Rp 145.799.000

7 Peralatan Mini Komputer Lainnya 11 Rp 4.400.000

8 Printer 56 Rp 148.402.476

9 Scanner 8 Rp 70.984.995

10 External/Portable 4 Rp 7.324.000

11 Peralatan Personal Komputer

Lainnya

14 Rp 52.390.000

12 Switch Rak 2 Rp 5.750.000

13 Wireless Acces Point 20 Rp 28.000.000

22

Mutasi Kurang Alat Komputer tersebut meliputi:

Tabel 26

Mutasi Kurang Alat Komputer



Transfer Keluar 10.981.260 0

Penghapusan 12.342.000 0

PenguranganIntrakomptabel PeralatanKomputer karena Reklasifikasi dari Aset

Tetap menjadi Aset Lainnya berupa:


1 Local Area Network (LAN) 12 Rp 25.014.000

2 Komputer Jaringan Lainnya 1 Rp 46.862.860

3 P.C. Unit 32 Rp 192.965.189

4 Lap Top 18 Rp 297.639.742

5 Hard Disk 27 Rp 33.990.500

6 Printer 10 Rp 57.582.100

7 Scanner 2 Rp 15.642.000

8 External 6 Rp 9.434.000

9 External/Portable Hardisk 2 Rp 2.246.200

10 Server 1 Rp 28.450.400

11 Hub 16 Rp 47.984.500

10 Modem 1 Rp 2.526.000

11 Netware Interface External 4 Rp 57.503.600

Pengurangan Intrakomptabel Alat Komputer karena Transfer Keluar berupa:


1 P.C. Unit 1 Rp 8.786.260

2 Printer 1 Rp 2.195.000

Pengurangan Intrakomptabel Alat Komputer karena Penghapusan berupa:


1 Lap Top 1 Rp 12.342.000

Dari jumlah Alat Komputer diatas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai

berikut :

23

Tabel 27

Kondisi Barang Alat Komputer


Baik 751 5.796.127.870

Rusak Ringan 0 0

Rusak Berat 0 0

11) Akumulasi Penyusutan Peralatan Dan Mesin

Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Peralatan dan Mesindalam

Neraca adalah sebagai berikut :

Tabel 28

Akumulasi Penyusutan Peralatan Dan Mesin

Nilai Perolehan Akumulasi Penyusutan Nilai Buku

Rp 24.132.624.219 (Rp 17.058.588.177) Rp 7.074.036.042

d. Gedung Dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunanpada Laporan Barang Pengguna Tahunan per 31

Desember 2013sebesar Rp0,00 (nihil). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total

jumlah barang sebesar 1 unit dengan nilaitotal sebesar Rp19.240.000,00 (sembilan

belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). Saldo Gedung dan Bangunan adalah

berupa Partisi yang diinput sebagai Gedung dan Bangunanyang terdiri dari

Intrakomptabel sebesar Rp0,00(nihil)dan Ekstrakomptabel sebesar

Rp19.240.000,00(sembilan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah),mutasi

kurang sebesar Rp19.240.000,00(sembilan belas juta dua ratus empat puluh ribu

rupiah)dan tidak ada mutasi tambah.

e. Aset Tetap dalam Renovasi

Saldo Aset Tetap dalam Renovasi pada Laporan Barang Pengguna Tahunan per 31

Desember 2013 sebesar Rp 224.577.681 (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus

tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah). Jumlah tersebut terdiri

dari saldo awal total jumlah barang sebanyak 1 paket pekerjaan dengan nilai sebesar

Rp 130.523.979,00(seratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus

tujuh puluh sembilan rupiah), terdapat mutasi tambah sebesar Rp 224.577.681 (dua

ratus dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh

satu rupiah) dengan jumlah barang 1 paket pekerjaan renovasi ruang rapat KPPU

pada tahun 2013, dan mutasi kurang jumlah barang 1 paket pekerjaan dengan nilai

sebesar Rp 130.523.979,00(seratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu

24

sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).Tidak ada Penyusutan dalam Aset Tetap

Renovasi.

f. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Pengguna Tahunan per 31 Desember

2013adalah sebesar Rp 1.640.934.748,00 (satu miliar enam ratus empat puluh juta

sembilan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah). Jumlah

tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 1.638.174.748,00 (satu miliar enam ratus

tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh delapan

rupiah), mutasi tambah sebesar Rp 2.760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu

rupiah), dan tidak ada mutasi kurang.

Rincian mutasi Aset TetapLainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Bahan Perpustakaan Tercetak dan Kartografi, Naskah dan Lukisan (6.01)

Saldo Bahan Perpustakaan Tercetak dan Kartografi, Naskah dan Lukisan pada

Laporan Barang Pengguna Tahunan per 31 Desember 2013sebesar

Rp1.635.297.248,00(satu miliar enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan

puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari

saldo awal total jumlah barang sebesar 65 unit dengan nilai sebesar

Rp1.632.537.248,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga

puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah),mutasi tambah jumlah

barang 36unit dengan nilai sebesar Rp2.760.000,00(dua jutatujuh ratus enam

puluh ribu rupiah), dan tidak ada mutasi kurang.

Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan Tercetak dan Kartografi, Naskah dan Lukisan

tersebut meliputi :

Tabel 29

Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan Tercetak dan Kartografi



Dari jumlah Bahan PerpustakaanTercetak dan Kartografi, Naskah dan Lukisan

diatas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Tabel 30

Kondisi Barang Bahan Perpustakaan Tercetak dan Kartografi

Uraian Kondisi Kuatitas Nilai(Rp)

Baik 90 1.635.297.248

Rusak Ringan 0 0

Rusak Berat 0 0

25

2) Barang Bercorak Kesenian (6.02)

Saldo Barang Bercorak Kesenian pada Laporan Barang Pengguna Tahunan per 31

Desember 2013 sebesar Rp 5.637.500 (lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu

lima ratus rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang

sebesar 1 unit dengan nilai sebesar Rp 5.637.500 (lima juta enam ratus tiga puluh

tujuh ribu lima ratus rupiah). Tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang.

Dari jumlah Barang Bercorak Kesenian diatas, berdasarkan status kondisinya


Tabel 31

Kondisi Barang Bercorak Kesenian

Uraian Kondisi Kuatitas Nilai (Rp)

Baik 1 5.637.500

Rusak Ringan 0 0

Rusak Berat 0 0

3) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap Lainnya dalam


Tabel 32

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Nilai Perolehan Akumulasi Penyusutan Nilai Buku

Rp 1.640.934.748 (Rp 2.114.063) Rp 1.638.820.685

g. Aset Lainnya

1) Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Laporan Barang Pengguna Tahunan per 31

Desember 2013adalah sebesar Rp 6.566.995.261,00 (enam miliar lima ratus enam

puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus enam puluh

satu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 9.231.159.346,00

(sembilan miliar dua ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga

ratus empat puluh enam rupiah), mutasi tambah sebesar Rp 2.948.434.085,00

(dua miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat

ribu delapan puluh lima rupiah),dan mutasi kurang sebesar Rp 5.612.598.170,00

(lima miliar enam ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu

seratus tujuh puluh rupiah).

26

Mutasi Tambah Aset Tak Berwujud tersebut meliputi :

Tabel 33

Mutasi Tambah Aset Tak Berwujud

Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel Ekstrakomptabe

l Pembelian 142.135.000 0

Mutasi Kurang Aset Tak Berwujud tersebut meliputi :

Tabel 34

Mutasi Kurang Aset Tak Berwujud

Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel Ekstrakomptabe

l Reklasifikasi ke Aset Lainnya 2.806.299.085 0

2) BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah

Saldo Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) BMN Yang Dihentikan

Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Pengguna

Tahunan per 31 Desember 2013adalah sebesar Rp0,00 (nihil). Jumlah tersebut

terdiri dari saldo awal sebesar Rp 324.193.843,00 (tiga ratus dua puluh empat juta

seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), dan mutasi

tambah sebesar Rp 1.956.605.514,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh enam

juta enam ratus lima ribu lima ratus empat belas rupiah), dan mutasi kurang

sebesar Rp 2.280.799.357,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus

sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah).

Mutasi Tambah BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional

Pemerintah tersebut meliputi:

Tabel 35

Mutasi Tambah BMN Yang Dihentikan Penggunaannya


Reklasifikasi dari Alat Angkutan 278.869.000 528.000

Reklasifikasi dari Alat Kantor dan Rumah

Tangga 763.161.932 6.872.100

Reklasifikasi dari Alat Studio dan

Komunikasi

39.462.241

11.367.950

Reklasifikasi dari Alat Kedokteran 2.810.000 1.067.000

Reklasifikasi dari Alat Laboratorium 15.386.200 0

Reklasifikasi dari Peralatan Komputer 817.841.091 0

Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan 0 19.240.000

27

Mutasi Kurang BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional

Pemerintah tersebut meliputi :

Tabel 36

Mutasi Kurang BMN Yang Dihentikan Penggunaannya


Usulan Barang Rusak Ke Pengelola 1.700.921.664 39.075.050

Penghapusan 540.802.643

Rincian BMN yang telah dihentikan penggunaanya pada Laporan Barang

Pengguna Tahunan per 31 Desember 2013per golongan barang adalah sebagai

berikut :

Tabel 37

Rincian BMN Yang Dihentikan Penggunaannya

Golongan Barang Intrakomptabel Ekstrakomptabel

Tanah 0 0

Peralatan dan Mesin 1.917.466.464 39.075.050

Gedung dan Bangunan 0 0

Aset Tetap Lainnya 0 0

JUMLAH 1.917.466.464 39.075.050

3. Barang Milik Negara Pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Per 31 Desember

2013

a. BMN per akun neraca

Nilai BMN padaLaporan Barang Pengguna Tahunan per 31 Desember 2013adalah

sebesar Rp33.168.862.956,00 (tiga puluh tiga miliar seratus enam puluh delapan juta

delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah). Nilai BMN

dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu: Persediaan,

Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Lainnya, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai

berikut :

28

Tabel 38 BMN Per Akun Neraca

BMN Per Akun Neraca

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Pengguna Tahunan

per 31 Desember 2013per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut :

Tabel 39

Rincian Akumulasi Penyusutan

No Uraian Neraca Intrakomptabel Ekstrakomptabel Gabungan

Rp % Rp % Rp %

I Aset Lancar

1 Persediaan 828.308.728,00 2.47 - - 828.308.728,00 2.47

Sub Jumlah (1) 828.308.728,00 2.47 - - 828.308.728,00 2.47

II Aset Tetap

1 Tanah - - - - - -

2 Peralatan dan Mesin 24.255.526.071,00 72.37 78.337.360,00 100 24.333.863.431,00 72.42

3 Gedung dan

Bangunan - - - - - -

4 Jalan, Irigasi dan

Jaringan - - - - - -

5 Aset Tetap Lainnya 1.865.512.429,00 5.57 - - 1.865.512.429,00 5.55

6 KDP - - - - - -

Sub Jumlah (2) 26.121.038.500,00 77.94 78.337.360,00 100 26.199.375.860,00 77.99

III Aset Lainnya

1 Kemitraan dengan

Pihak Ketiga - - - - - -

2 Aset Tak Berwujud 6.566.995.261,00 19.59 - - 6.566.995.261,00 19.59

3 Aset yang Dihentikan

dari Penggunaan

Operasional

Pemerintah - - - - - -

Sub Jumlah (3) 6.566.995.261,00 19.59 - - 6.566.995.261,00 19.55

Total 33.516.342.489,00 78.337.360,00 33.594.679.849,00

No Uraian

Neraca

Intrakomptabel Ekstrakomptabel Gabungan

Rp % Rp % Rp %

I Aset Tetap

1

Peralatan

dan Mesin 17.083.434.795,00 99.99 42.576.764,00 100 17.126.011.559,00 100

29

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam Laporan Barang dan Laporan

Keuangan pada Laporan Barang Pengguna Tahunan per 31 Desember 2013per akun


Tabel 40

Perbandingan Nilai BMN

No Uraian Neraca Laporan

Barang

Laporan

Keuangan Selisih

1 Persediaan 828.308.728 828.308.728 -

2 Tanah - - -

3 Peralatan dan Mesin 24.132.624.219 24.132.624.219 -

4 Gedung dan Bangunan - - -

5 Jalan, Irigasi dan Jaringan - - -

6 Aset Tetap Lainnya 1.640.934.748 1.640.934.748 -

7 KDP - - -

2 Gedung dan

Bangunan - - - - - -

3 Jalan, Irigasi

dan Jaringan - - - - -

4

Aset Tetap

Lainnya 2.114.063,00 0.01 - - 2.114.063,00 -

Sub Jumlah (I) 17.085.548.858,00 100 42.576.764,00 100 17.128.125.622,00 100

II

Aset

Lainnya

1 Kemitraan

dengan

Pihak Ketiga

- - - - - -

2 Aset yang

dihentikan

dari

penggunaan

operasional

Pemerintah

- - - - - -

Sub Jumlah (II) - - - - - -

Total 17.085.548.858,00 42.576.764,00 17.128.125.622,00

30

8 Aset Tak Berwujud 6.566.995.261 6.566.995.261 -

9 Aset Lain-lain*)

Total 33.168.862.956 33.168.862.956 -

V. INFORMASI BMN LAINNYA

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama

5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 41

Perkembangan Nilai BMN

No Periode Laporan Nilai BMN Perkembangan

Rupiah %

1 Tahun Anggaran 2010 2.461.920.603 - -

2 Tahun Anggaran 2011 23.838.168.994 21.376.248.391 868.28%

3 Tahun Anggaran 2012 25.620.714.899 1.782.545.905 7.48%

4 Tahun Anggaran 2013 26.199.375.860 578.660.961 2.26%

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaanya pada Laporan Barang

Pengguna Tahunan per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 42

Informasi Pengelolaan BMN

No Uraian Sudah Ditetapkan

Status Pengunaan (Rp)

Belum Ditetapkan Status

Penggunaan (Rp)

1 Tanah - -

2 Peralatan dan Mesin 23.508.582.329 694.629.250

3 Gedung dan Bangunan - -

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan - -

5 Aset Tetap Lainnya 1.638.174.748 2.760.000

Total 25.146.757.077 697.389.250

31

b. Pengelolaan BMNpada Laporan Barang Pengguna Tahunan per 31 Desember 2013

1. KPPU telah melakukan rekonsiliasi data BMN untuk SemesterIIdan Tahun Anggaran

2013 dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III

dengan hasil rekonsiliasi yang tertuang dalam Berita Acara Rekonsiliasi BMN Nomor

: BAR-167/WKN.07/KNL.03/T/2013 (BAR terlampir).

2. Selama Tahun Anggaran 2013 KPPU memiliki Pendapatan Negara Bukan Pajak

(PNBP) dari hasil penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dengan mekanisme

penjualan/lelangdengan rincian sebagai berikut :

a. Penghapusan Barang Inventaris Kantor Tahap I

Penghapusan ke Pengelola Barang berupa barang inventaris kantor sesuai

dengan Surat Permohonan Sekretaris Jenderal KPPU Nomor :379.1/SJ/V/2013

dengan nilai perolehan sebesar Rp423.537.803,00(empat ratus dua puluh tiga

juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga rupiah) dan disetujui oleh

KPKNL Jakarta III dengan Surat Persetujuan Penghapusan Nomor : S-

46/MK.06/WKN.07/KNL.03/2013. Tindak lanjut dari proses penghapusan ini

adalah dengan mekanisme penjualan/lelang dan menghasilkan PNBP sebesar

Rp1.400.000,00(satu juta empat ratus ribu rupiah).

b. Penghapusan Barang Inventaris Kantor Tahap II

Penghapusan ke PengelolaBarang berupa barang inventaris kantor sesuai

dengan Surat Permohonan Sekretaris Jenderal Nomor : 740.1/SJ/V/2013 dengan

nilai perolehan sebesar Rp356.969.992,00(tiga ratus lima puluh enam juta

sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua

rupiah) dan disetujui oleh KPKNL Jakarta III dengan Surat Persetujuan

Penghapusan Nomor : S-47/MK.06/WKN.07/KNL.03/2013.Tindak lanjut dari

proses penghapusan ini adalah dengan mekanisme penjualan/lelang dan

menghasilkan PNBP sebesarRp1.050.000,00(satu juta lima puluh ribu rupiah).

c. Penghapusan Barang Inventaris Kantor Tahap III


dengan Surat Permohonan Sekretaris Jenderal Nomor : 758/SJ/V/2013 dengan

nilai perolehan sebesar Rp350.936.900,00(tiga ratus lima puluh juta sembilan

ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah)dan disetujui oleh KPKNL

Jakarta III dengan Surat Persetujuan Penghapusan Nomor : S-

48/MK.06/WKN.07/KNL.03/2013. Tindak lanjut dari proses penghapusan ini

adalah dengan mekanisme penjualan/lelang dan menghasilkan PNBP

sebesarRp5.100.000,00(lima juta seratus ribu rupiah).

32

d. Penghapusan 2 (dua) unit Kendaraan Bermotor Roda 2

Penghapusan ke PengelolaBarang berupa Kendaraan Dinas Roda 2 sesuai

dengan Surat Permohonan Sekretaris Jenderal Nomor : 853.1/SJ/V/2013 dengan

nilai perolehan sebesar Rp10.200.000,00(sepuluh juta dua ratus ribu rupiah)dan

disetujui oleh KPKNL Jakarta III dengan Surat Persetujuan Penghapusan Nomor

: S-53/MK.06/WKN.07/KNL.03/2013. Tindak lanjut dari proses penghapusan ini

adalah dengan mekanisme penjualan/lelang dan menghasilkan PNBP

sebesarRp1.900.000,00(satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

e. Penghapusan Kendaraan Roda 4 Tahap I

Penghapusan kendaraan dinas oprasional roda empat sesuai dengan Surat

Permohonan Sekretaris Jenderal Nomor : 865.1/SJ/V/2013 dengan nilai

perolehan sebesar Rp132.200.000,00(seratus tiga puluh dua juta dua ratus ribu

rupiah)dan disetujui oleh KPKNL Jakarta III dengan Surat Persetujuan

Penghapusan Nomor : S-52/MK.06/WKN.07/KNL.03/2013. Tindak lanjut dari


menghasilkan PNBP sebesarRp95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah).

f. Penghapusan Kendaraan Roda 4 Tahap II

Penghapusan kendaraan dinas oprasional roda empat sesuai dengan Surat

Permohonan Sekeretaris Jenderal KPPU Nomor : 865.2/SJ/V/2013 dengan nilai

perolehan sebesar Rp132.300.000,00(seratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu




menghasilkan PNBP sebesarRp91.380.000,00(sembilan puluh satu juta tiga

ratus delapan puluh ribu rupiah).

g. Penghapusan Software Komputer

Penghapusan ke PengelolaBarang berupa Software Komputer sesuai dengan

Surat Permohonan Sekretaris Jenderal KPPU Nomor :522.1/SJ/IV/2013 dengan

nilai perolehan sebesar Rp2.572.625.000,00(dua miliar lima ratus tujuh puluh

dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)dan disetujui oleh DJKN dengan

Surat Persetujuan Penghapusan Nomor : S-462/MK.06 /2013.

h. Penghapusan TGR Barang Milik Negara KPD Manado

Penghapusan ke Penggolah Barang berupa Lap Top yang berada di KPD

Manado dengan mekanisme Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atas kehilang barang

tersebut sesuai dengan Surat Permohonan Sekretaris Jenderal KPPU Nomor :

2299.3/SJ/XI/2013 dengan nilai perolehan sebesar Rp12.342.000,00(dua belas

33

juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah)dan disetujui oleh KPKNL Jakarta III

dengan Surat Persetujuan Penghapusan BMN Nomor: S-

88/MK.06/WKN.07/KNL.03/2013. PNBP yang didapat dari proses tersebut

sebesar Rp3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah).

i. Penghapusan Barang Inventaris Kantor Tahap IV


dengan Surat Permohonan Sekretaris Jenderal Nomor :2299.1/SJ/XI/2013

dengan nilai perolehan sebesar Rp491.865.129,00(empat ratus sembilan puluh

satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus dua puluh sembilan



proses penghapusan ini adalah dengan mekanisme penjualan/lelang yang akan

dilaksanakanpada Tahun Anggaran 2014.

j. Penghapusan Barang Inventaris Kantor Tahap V

Penghapusan ke PengelolaBarang berupa Aset Tak Berwujudyaitu software

komputer yang telah habis masa manfaatnya dan lebih ekonomis apabila

dihapuskan sesuai dengan Surat Permohonan Sekretaris Jenderal Nomor

:2299.2/SJ/XI/2013 dengan nilai perolehan sebesar Rp233.674.085,00(dua ratus

tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan puluh lima



proses penghapusan ini adalah penghapusan dari daftar barang.

3. Pada Tahun Anggaran 2013 KPPU melakukan kegiatan Pengalihan Status

Pengguna BMN ke Universitas Sam Ratulangi berupabarang inventaris kantor yang

berada di KPD Manado dengan mekanisme Ahli Status sesuai dengan Surat

Permohonan Sekretaris Jenderal KPPU Nomor : 1417/SJ/VIII/2013 dengan nilai

perolehan sebesar Rp237.872.779,00(dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus

tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah)dan disetujui oleh KPKNL

Jakarta III dengan Surat Persetujuan Ahli Status BMN Nomor: S-

81/MK.06/WKN.07/KNL.03/2013. Tindak Lanjut dari Proses penghapusan ini adalah

BMN di Transfer Keluar dari pencatatan SIMAK-BMN.

34

4. KPPU pada Tahun Anggaran 2013 telah melakukan proses Serah Terima Aset

Renovasi Gedung dan Bangunan milikSekretariat Negaradengan mekanisme

Transfer Keluar pada Aset Tetap berupa Aset Renovasi Gedung dan Bangunan

senilai Rp130.523.979,00(seratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu

sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah)yang dikapitalisasikedalam

neracaSIMAK-BMN Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan Surat

Permohonan Kepala Biro Administrasi Nomor : 267/SJ/X/2013. Yang ditindaklanjuti

dengan Berita Acara Serah Terima Aset Renovasi Nomor :

94.1/KPPU/SJ/B2/XII/2013.

5. Terdapat Transaksi Normalisasi Aset Tetap dengan nilai sebesar Rp 64.000,00(enam

puluh empat ribu rupiah)pada saat proses migrasi dilakukan dari aplikasi SIMAK

BMN 10 ke aplikasi Simak BMN 13.Proses migrasi data dari Simak BMN 10 ke Simak

BMN 13 merupakan proses perpindahan data sekaligus validasi data-data yang

bermasalah, yang memerlukan perbaikan (normalisasi) akibat kekeliruan/kesalahan

dimasa lalu. Normalisasi ini dilakukan oleh aplikasi SIMAK BMN 13 dengan cara

menambahkan atau mengurangi nilai barang sebesar nilai perolehannya sampai

Pengguna Barang mengkonfirmasi masih ada atau tidaknya nilai tersebut kepada

Pengelola Barang. Transaksi normalisasi yang ada di KPPU muncul akibat dari

proses penghapusan BMN pada tahun 2012 yang dilakukan tanpa melalui menu

penghentian dari penggunaan terlebih dahulu, aset tersebut adalah Kursi Besi/Metal

dengan kode barang dan NUP 3.05.02.01.003.717. Uraian Pengelolaan BMN

sebagai berikut :

Tabel 43

Uraian Pengelolaan BMN

Uraian Penggu-

naan Peman-faatan

Pemindah-tanganan Penghapusan Jumlah

Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang

- - - - -

Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang

- - - - -

Dalam proses Pengelola Barang

- - - - -

Selesai di Pengelola Barang - - - - -

Dikembalikan - - - - -

Ditolak - - - - -

Disetujui - - - - -

35

Dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

- - - - -

Telah di terbitkan Keputusan dari Pengguna Barang

- - - - -

Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang

- - - 598.352.019

598.352.019

Selesai serah terima - - - - -

Dalam proses pelaksanaan pengelolaan BMN tersebut di atas, terdapat proses tindak

lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang yang telah mengusulkan kepada Pengelola Barang

berupa pemindahtanganan barang inventaris kantor sesuai dengan Surat Permohonan

Sekretaris Jenderal Nomor:2299.1/SJ/XI/2013 dengan nilai perolehan sebesar

Rp598.352.019,00(lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu

sembilan belas rupiah).

3. Informasi Terkait BMN yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola

Barang

Tidak terdapat BMN Berupa Aset Tetap Dalam Kondisi Rusak Berat yang Sedang

Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang.

4. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan–permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan

Penatausahaan dan pengelolaan BMN, antara lain :

a. Kurangnya kesadaran dalam hal pemeliharaan BMN dan koordinasi dengan petugas

SIMAK BMN untuk pengelolaan data BMN yang berada di Kantor Perwakilan Daerah

(KPD).

b. Terlalu seringnya perpindahan BMN dikarenakan sarana pendukung yang tidak

lengkap di setiap ruangan.

c. Sering terjadi kesalahan pada klasifikasi belanja antara belanja modal dengan belanja

barang atau sebaliknya.

5. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan

antara lain:

a. Peningkatan kesadaran pegawai untuk memelihara dan merawat Barang Milik Negara

dengan melakukan pendekatan melalui sosialisasi peraturan-peraturan terkait Barang

Milik Negara.

36

b. Menginventarisir BMN yang kurang lengkap dalam satu ruangan, lalu mengalokasikan

anggaran untuk belanja modal, agar tidak perlu lagi memindahkan BMN dari satu

ruangan ke ruangan lain

c. Memaksimalkan penggunaan Sistem Manajeman Aset (SIMAS) sebagai aplikasi

pendukung dari SIMAK BMN dalam penatausahaan BMN yang mana terdapat

beberapa menu yang tidak lengkap pada aplikasi SIMAK BMN tetapi dilengkapi

dengan fasilitas yang ada di SIMAS, seperti pemeriksaan fisik, Berita Acara Serah

Terima, cetak label, penggolongan barang berdasarkan nama pegawai dan lokasi.

Kuasa Pengguna Barang

Plt. Sekretaris Jenderal

Tubagus Hikmatullah

GEDUNG KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHAJL. IR. H. JUANDA NO. 36 JAKARTA PUSAT 10120

TELP : 021 – 350 7015, 350 7016, 3507043FAX : 021 - 3507008

Documents

LAPORAN KEUANGAN - kppu.go.id · Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah salah satu Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan