LAPORAN KEUANGAN - Bandung

LAPORAN KEUANGAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN

Laporan Keuangan TA.2015 | Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemerintah Kota Bandung

2

Daftar isi -----

Halaman

Kata Pengantar I

Daftar Isi 2

Daftar Tabel 3

Daftar Lampiran 4

Pernyataan tanggung jawab 5

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran 6

II. Neraca 7

III. Catatan atas Laporan Keuangan 9

A. Pendahuluan 9

A.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan 9

A.2. Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan 9

A.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan 9

A.4 Kebijakan Non Keuangan Dinas Bina Marga dan Pengairan 10

A.5. Kebijakan Akuntansi 15

B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 19

B.1. Pendapatan 19

B.2. Belanja 21

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca 24

C.1. Aset Lancar 24

C.2. Aset Tetap 25

C.3. Piutang Jangka Panjang

C.4. Aset Lainnya 27

C.5. Kewajiban Jangka Pendek 28

C.6. Ekuitas Dana Lancar 28

C.7. Ekuitas Dana Investasi 28

D. Pengungkapan Penting Lainnya


3

Daftar Tabel

Halaman

Tabel 1 : 1


4

Daftar Lampiran

1 Lampiran persediaan


5

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung,

yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Neraca; (c) Catatan

atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana terlampir adalah

tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem

pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi

pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan

secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bandung, 31 Desember 2015 Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan selaku Pengguna Anggaran Ir. ISKANDAR ZULKARNAIN, MM NIP.: 19690614 199703 1 006

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN Jl. Cianjur No. 34 Telp (022) 7278853 Fax (022) 7278805 Bandung 40271


6

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER

2015 dan 2014

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1.03 Pekerjaan Umum

Unit Organisasi : 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Pengairan

No.

Urut Uraian

T.A. 2015 Realisasi T.A. 2014

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

1 PENDAPATAN 200.000.000,00 200.447.000,00 100,22 160.540.000,00

1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 200.000.000,00 200.447.000,00 100,22 160.540.000,00

1 . 1 . 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

200.000.000,00 200.447.000,00 100,22 160.540.000,00

2 BELANJA 841.499.578.404,32 602.665.341.576,00 71,62 465.452.832.835,00

2 . 1 BELANJA OPERASI 169.101.992.344,00 133.653.201.961,00 79,04 88.467.579.234,00

2 . 1 . 1

Belanja Pegawai 38.572.763.584,00 34.873.898.956,00 90,41 30.473.567.461,00

2 . 1 . 2

Belanja Barang 130.529.228.760,00 98.779.303.005,00 75,68 57.994.011.773,00

2 . 2 BELANJA MODAL 672.397.586.060,32 469.012.139.615,00 69,75 376.985.253.601,00

2 . 2 . 2

Belanja Peralatan dan Mesin 47.593.210.000,00 38.473.104.998,00 80,84 31.037.795.120,00

2 . 2 . 3

Belanja Bangunan dan Gedung 3.287.000.000,00 3.083.809.710,00 93,82 1.878.195.630,00

2 . 2 . 4

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

621.517.376.060,32 427.455.224.907,00 68,78 344.069.262.851,00

SURPLUS / (DEFISIT) (841.299.578.404,32) (602.464.894.576,00) 71,61 (465.292.292.835,00)

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

(841.299.578.404,32) (602.464.894.576,00) 71,61 (465.292.292.835,00)

Laporan

Realisasi

Anggaran

T.A.2015

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

II. NERACA


7

NERACA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER

2015 dan 2014

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1.03 Pekerjaan Umum

Unit Organisasi : 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Pengairan

KD. Rek

URAIAN 2015 2014

1 ASET

1.1 ASET LANCAR

1.1.1 Kas 0,00 0,00

1.1.2 Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00

1.1.3 Piutang 0,00 0,00

1.1.4 Piutang Lainnya 0,00 0,00

1.1.5 Persediaan 19.130.867.226,00 19.130.867.226,00

1.1.6 Biaya Dibayar dimuka 0,00 0,00

JUMLAH ASET LANCAR 19.635.901.665,00 19.635.901.665,00

1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

1.2.1 Investasi Non Permanen 0,00 0,00

1.2.2 Investasi Permanen 0,00 0,00

JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 0,00 0,00

1.3 ASET TETAP

1.3.1 Tanah 183.451.130.000,00 183.451.130.000,00

1.3.2 Peralatan dan Mesin 75.260.867.067,00 75.260.867.067,00

1.3.3 Gedung dan Bangunan 459.373.314.912,00 459.373.314.912,00

1.3.4 Jalan, Jaringan dan Instalasi 2.386.719.813.444,89 2.386.719.813.444,89

1.3.5 Aset Tetap Lainnya 42.652.600,00 42.652.600,00

1.3.6 Konstruksi dalam Pengerjaan 92.549.329,00 92.549.329,00

1.3.7 Akumulasi Penyusutan 0,00 0,00

JUMLAH ASET TETAP 3.104.940.327.352,89 3.104.940.327.352,89

1.4 DANA CADANGAN

1.4.1 Dana Cadangan 0,00 0,00

JUMLAH DANA CADANGAN 0,00 0,00

1.5 ASET LAINNYA

1.5.1 Tagihan piutang Penjualan Angsuran 0,00 0,00

1.5.2 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 0,00 0,00

1.5.3 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00

1.5.4 Aset Tidak Berwujud 0,00 0,00

1.5.5 Aset Lain-lain 0,00 0,00

1.5.6 Aset Rusak Berat/Proses penghapusan 0,00 0,00

JUMLAH ASET LAINNYA 0,00 0,00

JUMLAH ASET 3.124.071.194.578,89 3.124.071.194.578,89

2 KEWAJIBAN

2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 0,00 0,00

2.1.2 Utang Bunga 0,00 0,00

2.1.3 Utang Pajak 0,00 0,00

2.1.4 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 0,00 0,00

2.1.5 Pendapatan Diterima Dimuka 0,00 0,00

2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya 0,00 0,00

2.1.8 R/K Pusat 0,00 0,00

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 0,00 0,00

2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

2.2.1 Utang Dalam Negeri 0,00 0,00

Neraca

T.A.2015

Setelah

Audit


8

2.2.2 Utang Luar Negeri 0,00 0,00

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 0,00 0,00

JUMLAH KEWAJIBAN 0,00 0,00

3 EKUITAS DANA

3.1 EKUITAS DANA LANCAR

3.1.1 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 0,00 0,00

3.1.2 Cadangan untuk piutang 0,00 0,00

3.1.3 Cadangan untuk persediaan 19.130.867.226,00 19.130.867.226,00

3.1.4 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek

(153.891.171.756,00) (153.891.171.756,00)

3.1.5 Pendapatan yang ditangguhkan 0,00 0,00

3.1.6 Selisih Kasda 0,00 0,00

3.1.7 Cadangan untuk biaya dibayar dimuka 0,00 0,00

JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR 134.760.304.530,00 134.760.304.530,00

3.2 EKUITAS DANA INVESTASI

3.2.1 Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang

0,00 0,00

3.2.2 Diinvestasikan dalam aset tetap 3.104.940.327.352,89 3.104.940.327.352,89

3.2.3 Diinvestasikan dalam aset lainnya (Tidak termasuk dana cadangan)

0,00 0,00

3.2.4 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang Jangka Panjang

0,00 0,00

JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI 3.104.940.327.352,89 3.104.940.327.352,89

3.3 EKUITAS DANA CADANGAN

3.3.1 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan 0,00 0,00

JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN 0,00 0,00

JUMLAH EKUITAS DANA 2.970.180.022.822,89 2.970.180.022.822,89

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 3.124.071.194.578,89 3.124.071.194.578,89

III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)


9

BAB A. PENDAHULUAN

A.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

Maksud pembuatan Catatan atas Laporan Keuangan adalah untuk

menyampaikan kerja tahunan atas catatan laporan keuangan sebagai

pertanggungjawaban keuangan yang dikelola oleh SKPD yang berkaitan dengan

laporan keuangan menyajikan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan

pengguna akan informasi akuntansi keuangan yang lazim. Laporan Keuangan

meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan

keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan

tahunan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah : 1. Memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi keuangan yang

lazim. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, serta pemerintah.

2. Untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat dan akuntabel sehingga terwujud transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.

A.2 Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,

Pasal 56 ayat (2) huruf a menetapkan bahwa Kepala satuan kerja perangkat

daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang menyusun dan

menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran,

neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan Sistem

Pengendalian intern yang memadai dan sesuai standar akuntansi

Pemerintahan.

3. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi

pemerintahan;

4. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan

dan kinerja instansi pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah nomor 59 Tahun 2005 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.

A.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Sistematika dan struktur penulisan mengikuti Peraturan Permerintah

Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan permendagri

13 Tahun 2006 Lampiran E.XXV;

A.4 Kebijakan Non Keuangan Dinas Bina Marga dan Pengairan

A. KONDISI UMUM

Penjelasan umum dasar hukum

Kebijakan non Keuangan SKPD Dinas Bina Marga dan Pengairan


10

Kondisi Kota Bandung yang berada di cekungan Bandung dengan curah hujan

rata-rata sebesar 1500 mm – 2500 mm menjadi tantangan tersendiri dilihat dari

aspek kebinamargaan karena aspek kelancaran aliran menjadi salah satu penentu

keawetan sturktur perkerasan jalan. Secara topografi, elevasi Kota Bandung

mempunyai dataran tinggi dengan titik tertinggi 1.050 mdpl (diatas permukaan laut)

di bagian utara dan titik terendah 675 mdpl di bagian selatan Kota Bandung.

Kondisi topografi yang relatif berbukit (hilly area) merupakan salah satu

dukungan alam yang memberikan kemudahan dalam penataan drainase secara

gravitasi. Namun sebaliknya kondisi sebuah cekungan, merupakan tantang teberat

bagi permasalahan drainase.

Pola jaringan transportasi di kawasan Kota Bandung menunjukkan karakteristik

sebagai berikut :

1. Pola Jaringan cenderung membentuk pola kombinasi radial konsentris

dengan beberapa pusat/noktah kegiatan Kota Bandung dengan jarak antar

persimpangan yang sangat dekat.

2. Pola Jaringan pada kawasan perluasan (internal kota) membentuk pola

radial untuk mengarahkan arus pergerakan tidak melalui pusat kota.

3. Pola jaringan pada kawasan pinggiran (luar kota) dilayani dengan jaringan

jalan tol untuk memisahkan arus pergerakan regional dengan pergerakan

internal kota.

Panjang total jalan di Kota Bandung adalah 1.236,56 km yang dibagi

berdasarkan pembinanya dengan komposisi:

1. Jalan Nasional panjang 33,56 km

2. Jalan Provinsi panjang 17,54 km

3. Jalan Kota panjang 1.185,38 km

Besarnya akses ke suatu tempat tanpa didukung oleh kondisi infrastruktur yang

baik akan mendorong penurunan nilai ekonomis jalan tersebut. Manajemen lalu-

lintas dari aspek pengoptimalan kapasitas jalan harus terus ditingkatkan, sementara

dari aspek struktur perkerasan, pola pemeliharaan jalan harus ditingkatkan untuk

menghasilkan kualitas struktur yang baik dan umur struktur yang layak.

Pola jaringan drainase sungai di kawasan Kota Bandung menunjukkan

karakteristik sebagai berikut :

1. Pola jaringan drainase sungai berdasarkan arah aliran berhulu dari utara

menuju ke selatan;

2. Daerah yang dilalui oleh alur sungai sebagian merupakan daerah

pemukiman padat;

3. Pada daerah tertentu terjadi penyempitan terutama yang diakibatkan oleh

bangunan liar.

Jumlah sungai dan anak sungai yang ada di Kota Bandung adalah 46 buah dengan

panjang total 252,55 km.

Kinerja sistem jaringan jalan yang ekonomis dan efisien merupakan prasyarat

pokok untuk sebuah kota yang berorientasi kepada sektor jasa. Aksebilitas yang baik

dimata investor dan pendatang khusunya wisatawan merupakan modal pemerintah

kota yang harus dimanfaatkan secara optimum. Termasuk kinerja sistem jaringan

pengairan merupakan cermin budaya kebersihan masyarakat kota. Sungai telah

lama menjadi salah satu yang utama dari indikator kesehatan lingkungan sehingga


11

kondisi sungai bias menjadi tolok ukur pencapaian BERMARTABAT dari aspek

KEBERSIHAN dan KETAATAN.

Dalam upaya membangun sinergisitas dengan visi dan misi Kota Bandung,

maka Dinas Bina Marga dan Pengairan menetapkan Visi SKPD, yaitu;

TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR KEBINAMARGAAN, PENGAIRAN, DAN

PENERANGAN JALAN UMUM YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN ANDAL UNTUK

KOTA BANDUNG YANG BERMARTABAT

Untuk mewujudkan visi tersebut maka dikembangkan 6 (enam) misi yaitu;

1. Mewujudkan pelayanan optimal bagi aksebilitas antar pusat dan sub pusat

kegiatan kota, meningkatkan mobilitas masyrakat kota, meningkatkan

keselamatan, dan meningkatkan kecepatan tempuh rata-rata;

2. Mewujudkan trotoar dan drainase jalan kota yang menunjang keawetan

struktur perkerasan jalan, bahu jalan, bangunan perlengkapan jalan dan

lingkungannya yang berfungsi baik, aksesibel, hijau, dan estetis serta

menjamin keselamatan pengguna jalan;

3. Mewujudkan sungai sebagai sistem drainase alami yang mampu

mengakomodasi kebutuhan pengaliran air untuk mengalirkan air banjir,

penggelontoran, dan fungsi lingkungan serta mewujudkan sistem drainase

kota terpadu dengan konsep permanen air hujan (rain harvesting) yang

meminimalkan potensi banjir;

4. Mewujudkan sungai sebagai bagian muka pembangunan kota (river-front

city development) serta bangunan pelengkapnya yang fungsional dan

menunjang estetika kota;

5. Mewujudkan sistem penerangan jalan umum kota yang andal, merata

berkeadilan, dan hemat energi, berestetika serta ramah lingkungan dengan

pengelolaan terpadu;

PROGRAM-PROGRAM DAN KEGIATAN DI SKPD DINAS BINA MARGA DAN

PENGAIRAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

1. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor

1.09 Kegiatan Jasa Perbaikan peralatan kerja

1.12 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

1.13 Kegiatan peralatan dan perlengkapan kantor

1.18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20 Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.05 Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional (DPPA)

2.09 Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor

2.10 Kegiatan Pengadaan Mebeulair

2.11 Kegiatan Peralatan Komunikasi

2.12 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur

2.22 Kegiatan rutin/berkala gedung kantor

2.24Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3. 3.Program peningkatan disiplin aparatur

3.05 Kegiatan pakaian khusus hari-hari tertentu

4. 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Visi dan Misi Dan strategi program

Program dan Kegiatan pada SKPD Dinas Bina Marga dan Pengairan


12

5.03 Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-

Undangan

5.04 Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur

5. 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

6.01 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

6.02 Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

6.03 Kegiatan Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

6.04 Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

6. 15. Program pembangunan jalan dan jembatan

15.01 KegiatanPerencanaan pembangunan jalan

15.03 Kegiatan Pembangunan jalan

15.06 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

15.15 Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Gedebage

15.16 Kegiatan Pembangunan Jalan (Banprop)

7. 16.Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

16.01 KegiatanPerencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-

gorong

16.03 Kegiatan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong


16.05 Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong

8. 18. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

18.01 Kegiatan Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan

18.03 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan


9. 23. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

23.04 Kegiatan Pengadaan alat-alat berat

23.06 Kegiatan Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium

kebinamargaan

23.08 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan gedung workshop

23.10 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

10. 24. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

24.05 Kegiatan Perencanaan normalisasi saluran sungai

24.09 Kegiatan Pelaksanaan normalisasi saluran sungai

24.10 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

24.16 Kegiatan Pemberdayaan petani pemakai air


11. 26. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau

dan Sumber Daya Air Lainnya

26.03 Kegiatan Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan

danau

26.05 Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan

sungai, danau, dan sumber daya air lainnya


26.08 Kegiatan Perencanaan pengembangan dan pengelolaan SDA

12. 28. Program Pengendalian Banjir

28.03 Kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

28.07 Kegiatan Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali



13

28.14 Kegiatan Perencanaan Pengendalian banjir

13. 32. Program Penerangan Jalan Umum

32.1 Kegiatan Perencanaan Penerangan Jalan Umum

32.2 Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum

32.3 Kegiatan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum


B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Tugas pokok, fungsi dan kewenanga Dinas Bina Marga dan Pengairan, diatur

dengan Peraturan daerah No.13 tahun 2007 tentang struktur organisasi perangkat

daerah Kota Bandung tanggal 4 Desember 2007. Dalam melakukan tugas tersebut,

Dinas bina marga dan pengairan Kota Bandung menyelenggarakan tugas dan fungsi

sebagai berikut;

B.1. Tugas Pokok

Sesuai dengan peraturan daerah Kota Bandung no. 13 tahun 2007 tentang

pembentukan dan susunan organisasi dinas daerah Kota Bandung, Dinas Bina

Marga dan Pengairan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah

dibidang pekerjaan umum lingkup kebinamargaan dan pengairan/sumber daya air

berdasarkan asas otonomi.

B2. Fungsi

Sesuai dengan Peraturan daerah Kota Bandung No.13 Tahun 2007 tentang

Pembentukan dan susunan organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, Dinas Bina

Marga dan Pengairan, untuk melaksanakan Fungsi :

1. Merumuskan kebijakan teknis kebinmargaan dan pengairan;

2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum

di bidang kebinamargaan dan pengairan

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas operasional kebinamargaan dan

pengairan yang meliputi perncenaan, pengendalian, pembangunan

pemeliharaan kebinamargaan, pembangunan dan pemeliharaan

pengairan serta pengelolaan bahan dan penerangan jalan Umum;

4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas operasional kebinamargaan dan

pengairan

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

bidang tugasnya

B.3. Kewenangan

Bidang kewenangan yang menjadi garapan Dinas Bina Marga dan Pengairan

adalah Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Jalan Umum berikut bangunan

pelengkapnya; jembatan, saluran drainase jalan dan trottoar serta infrastruktur

sungai termasuk bangunan pelengkapnya; bendung, bangunan pembangi, Pomp

House, situ, Kolam retensi, dan jalan inspeksi.

B.4. Susunan organisasi dan pejabat.

Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas

Bina Marga dan Pengairan posisi 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut ;

Kepala Dinas Sekretaris,membawahkan;

Ka.Sub.Bag Keuangan

: H. ISKANDAR ZULKARNAIN,ST. MM : Ir. DIDI RUSWANDI, MT : MUSLIH SYAMSUDIN

Tupoksi dan kewenangan

Susunan organisasi


14

Ka.Sub.Bag.Umum dan Kepegawaian

: SITI MULYANI, S,ST

Ka. Bidang Perencanaan, membawahkan 1. Ka. Seksi Program Bidang

Perencanaan 2. Ka. Seksi Teknik

Kebinamargaan 3. Ka. Seksi Teknik Pengairan

: AGUS HIDAYAT, ST : LISA SURYA LESTARI, ST : SANDI SUHENDAR, ST, MT : Drs. BAMBANG SURYAMAN, ST., M.Si

Ka. Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Kebinamargaan, membawahkan; 1. Ka. Seksi Pembangunan

kebinamargaan. 2. Ka. Seksi Pemeliharaan

Kebinamargaan. 3. Ka. Seksi Pemanfaatan ruang

milik jalan (RUMIJA)

: Ir.H. AGOES SJAFROEDIN, MM : TJUTJU, BE : HERDIS BEKTI, ST : YUL ZULKARNAEN, ST

Ka. Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Pengairan 1. Ka. Seksi Pembangunan

Pengairan. 2. Ka. Seksi Pemeliharaan

Pengairan 3. Ka. Seksi Pemanfaatan daerah

aliran sungai (DAS)

: Ir. SIHAR PANDAPOTAN : SONSON KISTANTO, ST : R. DENI SAPUTRA,S.Sos : H. ENDANG KUSWANDA

Ka. Bidang Pengelolaan Bahan dan Penerangan Jalan Umum; 1. Seksi Pergudangan 2. Seksi Pendistribusian 3. Seksi Penerangan Jalan Umum

: Drs. ROSYIDI SANTONO, M.AP : DEDI : AGUS SETIADI, SE : YUSUF GUMILAR,ST., M.Eng

Ka. Bidang Pengendalian membawahkan 1. Seksi Pengendalian Konstruksi

dan mutu; 2. Seksi Pengendalian

Operasional Kebinamargaaan 3. Seksi Pengendalian

Operasional Pengairan

: Drs. SETIADI. SE : FREDY DJUNAEDI, MT : ANANTO PRATOMO, BE : CECEP RIKSAN, ST, MMT

Dalam melaksanakan kegiatan opersionalnya, Dinas Bina Marga dan

Pengairan mempunyai 6 (enam) Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di 6 wilayah

yaitu :

1. UPT Operasioanl I Bojonegoro

2. UPT Operasional II Karees

3. UPT Operasional III Cibeunying

4. UPT Operasional IV Tegalega

5. UPT Operasional V Ujungberung

6. UPT Operasional VI Gedebage

7. UPT Laboratorium (PBK)

8. UPT Alat Berat (Alber)

9. UPT Pengelolaan Campuran Aspal (PCA)

10. UPT Daerah Aliran Sungai (DAS)

B.5 SUMBER DAYA MANUSIA


15

Jumlah Pegawai di lingkungan Dinas Bina Marga dan Pengairan per 31

Desember 2011 sebanyak 568 orang yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai menurut jabatan :

Jabatan Jumlah

Struktural Orang

Fungsional Orang

Non Struktural/Fungsional Orang

Jumlah Orang

2. Jumlah Pegawai menurut tingkat pendidikan :

Pendidikan Jumlah

S.2 7 Orang

S.1 55 Orang

D.IV/S.1 - Orang

D.III/Sarmud 17 Orang

D.I - Orang

SLTA/Sederajat 283 Orang

SLTP/Sederajat 56 Orang

SD 150 Orang

Jumlah 568 Orang

3. Jumlah Pegawai menurut pangkat/golongan :

Pendidikan Jumlah

IV/e - Orang

IV/d - Orang

IV/c - Orang

IV/b 4 Orang

IV/a 4 Orang

III/d 17 Orang

III/c 19 Orang

III/b 57 Orang

III/a 33 Orang

II/d 26 Orang

II/c 34 Orang

II/b 15 Orang

II/a 252 Orang

I 107 Orang

Jumlah 568 Orang

A.5 Kebijakan Akuntansi

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Keuangan yang didasari atas

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, beberapa informasi penting yang perlu disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut :

1) Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Bina Marga dan Pengairan

sebagaimana penyusunan Laporan Keuangan Kota Bandung menganut prinsip subtansi mengungguli bentuk formalnya (substance over form). Artinya transaksi dan kejadian lain harus dipertanggungjawabkan dan disajikan sesuai dengan hakekat transaksi dan realita kejadian, tidak semata-mata mengacu bentuk hukum transaksi atau kejadian

2) Basis akuntansi yang digunakan adalah Basis Kas dan Basis Akrual :

Kebijakan Akuntansi


16

Basis Kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Basis Akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam Neraca.

3) Periode Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah tahun anggaran (1 Januari sampai dengan 31 Desember).

4) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Tidak termasuk dalam pengertian sumber daya ekonomis adalah sumber daya alam seperti hutan, sungai, danau/rawa, kekayaan di dasar laut, kandungan pertambangan dan peninggalan sejarah seperti candi.

5) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat

digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Pencatatan kas menggunakan asas dasar kas (cash basis);

Kas dinyatakan dalam Rupiah. Apabila terdapat valuta asing maka

valuta asing dikonversikan terlebih dahulu berdasarkan nilai kurs pada

tanggal transaksi. Pada akhir tahun, saldo kas dalam valuta asing

dikonversi ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs pada tanggal

neraca;

Nilai kas tanggal neraca adalah hasil kas opname di seluruh bendahara

(Bendahara Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan);

Kas di SKPKD adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang

terdapat pada catatan BUD;

Kas di Bendahara adalah uang tunai yang terdapat di Bendahara

Pengeluaran;

Investasi jangka Pendek adalah Deposito Jangka Pendek yang disimpan

di Kas Daerah

6) Piutang adalah hak atau klaim kepada fihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi Piutang dapat berupa tagihan hasil penjualan barang, kewajiban fihak

ketiga yang belum dilunasi, seperti pajak/restribusi atau pinjaman uang yang belum dilunasi pada saat pencatatan;

Piutang dinilai serta disajikan di neraca sebesar nilai nominal; Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut; Piutang Pajak / Retribusi diakui sebagai piutang apabila telah

diterbitkan dasar ketetapan pajak / retribusi yaitu Surat Keputusan Pajak Daerah / Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKPD/SKRD).

7) Persediaan

(1) Persediaan adalah barang yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan atau untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

(2) Persediaan pada akhir periode akuntansi dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Saldo persediaan dinilai dan disajikan dalam neraca berdasarkan :

Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian


17

Harga standar atau biaya produksi bila diperoleh dengan memproduksi sendiri

Harga wajar atau estimasi harga pasar, bila persediaan diperoleh dengan cara lain seperti donasi.

(3) Jenis-jenis persediaan : Persediaan Pakai Habis, adalah barang-barang yang bekas

penggunaannya tidak dapat digunakan kembali, misalnya ATK. Persediaan Tak Habis Pakai, adalah persediaan yang dapat

digunakan berulang kali, misal kotak file. Persediaan untuk dijual, misal aspal dalam drum, obat-obatan,

alat-alat kedokteran, bibit tanaman, benih ikan dan sebagainya;

8) Aset Tetap Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih

dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan kepemerintahan dan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh melalui pembelian dan atau pembangunan yang sumber dananya baik sebagian atau seluruhnya berasal dari APBD, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Penggunaan aset tetap belum dihitung penyusutannya karena belum ada kebijakan yang mengatur mengenai hal tersebut. Terhadap aset tetap yang kondisinya rusak berat diklasifikasikan sebagai aset lainnyaAset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan kepemerintahan dan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap dapat diperoleh melalui pembelian dan atau pembangunan yang sumber dananya baik sebagian atau seluruhnya berasal dari APBD, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.Penggunaan aset tetap belum dihitung penyusutannya karena belum ada kebijakan yang mengatur mengenai hal tersebut. Terhadap aset tetap yang kondisinya rusak berat diklasifikasikan sebagai aset lainnya.

9) Konstruksi dalam pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang

dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum

selesai seluruhnya.

Konstruksi dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Apabila biaya

perolehan dinyatakan dalam valuta asing, penyajian dalam neraca dicatat

dengan nilai rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat

perolehan.

10) Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat

diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk

digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk

tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

11) Kewajiban Jangka Pendek


18

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang harus dibayar

kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

Kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam

valuta asing (valas) dikonversikan ke dalam Rupiah berdasarkan nilai tukar

(kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.

Kewajiban jangka pendek antara lain meliputi: (1) Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat.

Merupakan bagian kewajiban jangka panjang kepada Pemerintah Pusat, yang telah jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. (2) Kewajiban Bunga, Denda, dan Commitment Fee.

Kewajiban Bunga adalah bagian beban bunga yang telah jatuh tempo dan harus dibayar dalam suatu periode akuntansi. Kewajiban bunga dicatat sebesar persentase tertentu sesuai ketentuan dalam perjanjian.

Denda adalah kewajiban yang timbul akibat dari kewajiban pokok pinjaman dan atau bunganya yang tidak dapat dilunasi tepat waktu.

Commitment Fee adalah kewajiban yang harus dibayar sebesar persentase tertentu terhadap jumlah pinjaman yang belum atau tidak ditarik sampai batas waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.

(3) Kewajiban Perhitungan Fihak Ketiga. Merupkan kewajiban jangka pendek kepada fihak ketiga yang akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi

12) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang harus

dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

Kewajiban jangka panjang dapat berasal dari dalam negeri maupun luar

negeri.Kewajiban jangka panjang dicatat pada saat dana tersebut diterima

sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam valuta asing (valas) dicatat

berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi

Kewajiban jangka panjang antara lain meliputi :

(1) Kewajiban kepada Pemerintah. Kewajiban jangka panjang kepada pemerintah adalah bagian kewajiban kepada pemerintah yang jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

(2) Kewajiban Bunga dan Jasa Bank Jangka Panjang. Kewajiban bunga dan jasa bank jangka panjang merupakan kewajiban atas bunga pinjaman serta jasa bank jangka panjang yang akan jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi

13) Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah: (1) Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas dana lancar merupakan selisih jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek.

(2) Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

(3) Ekuitas Dana Cadangan Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang

dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan

perundang-undangan


19

BAB B Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan

Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sesuai

dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai berikut ;

Tabel. 1

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

No. Urut Uraian

T.A. 2015

% Estimasi

(Rp) Realisasi

(Rp)

4 Pendapatan 160.400.000,00 160.540.000,00 100,08

4.1 Pendapatan Asli Daerah 160.400.000,00 160.540.000,00 100,08

4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 160.400.000,00 160.540.000,00 100,08

4.1.4.01 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan 5.400.000,00 7.161.000,00 132,61

4.1.4.01.07 Penjualan Drum Bekas 5.400.000,00 7.161.000,00 132,61

4.1.4.14 Penjualan dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah 155.000.000,00 153.379.000,00 98,95

4.1.4.14.02 Pendapatan kontribusi dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

155.000.000,00 153.379.000,00 98,95

Tabel. 2

Perbandingan Anggaran (Estimasi) Pendapatan TA. 2013 dan TA.2014

No. Urut Uraian

Anggaran (Estimasi) Pendapatan

Naik/ (turun)

Tahun Anggaran 2014

Tahun Anggaran 2013

Rp. %

4 Pendapatan 160.540.000,00 160.400.000,00 0,00 0

4.1 Pendapatan Asli Daerah 160.540.000,00 160.400.000,00 0,00 0

4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

160.540.000,00 160.400.000,00 0,00 0

4.1.4.01 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

7.161.000,00 5.400.000,00 0,00 0

4.1.4.01.07 Penjualan Drum Bekas 7.161.000,00 5.400.000,00 0,00 0

4.1.4.14 Penjualan dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

153.379.000,00 155.000.000,00 0,00 0


153.379.000,00 155.000.000,00 0,00 0

Realisasi pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota

Bandung pada tahun 2014 sebesar Rp. 160.540.000,00 atau 100,08 % melebihi estimasi dari nilai yang dianggarkan sebesar Rp. 160.400.000,00. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan turun dari tahun lalu, yang berasal dari Retribusi Sewa alat berat dan Retribusi laboratorium

Penjelasan atas Laporan

Realisasi Anggaran


20

tahun 2013 sebesar Rp. 155.000.000,00 tahun 2014 menjadi Rp. 153.379.000,00 atau 98,95% dari target.

Tabel. 3 Perbandingan Realisasi Pendapatan TA. 2013 dan TA.2014

No. Urut Uraian

Realisasi Pendapatan

Naik/ (turun)

Tahun Anggaran 2014

Tahun Anggaran 2013

Rp. %

4 Pendapatan 160.540.000,00 139.460.000,00 21.080.000,00 13.13

4.1 Pendapatan Asli Daerah 160.540.000,00 139.460.000,00 21.080.000,00 13.13

4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

160.540.000,00 139.460.000,00 21.080.000,00 13.13

4.1.4.01 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

7.161.000,00 6.021.000,00 1.140.000,00 15.92

4.1.4.01.07 Penjualan Drum Bekas 7.161.000,00 6.021.000,00 1.140.000,00 15.92

4.1.4.14 Penjualan dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

153.379.000,00 133.439.000,00 19.940.000 13.00


153.379.000,00 133.439.000,00 19.940.000 13.00

B.2. Belanja,

Realisasi belanja selama tahun 2014 sebesar Rp. 465.452.832.835,00 atau 63,92 %

dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 728,190,171,567.00.

Tabel 4 Anggaran dan Realisasi berdasarkan Jenis Belanja

No. Urut Uraian T.A. 2014

% Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Tahun 2014 Tahun 2013

Penjualan Drum bekas 7.161.000 6.021.000

Pendapatan hasilpengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan153.379.000 133.439.000

Jumlah Pendapatan 160.540.000 139.460.000

- 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000

100.000.000 120.000.000 140.000.000 160.000.000 180.000.000

Realisasi Pendapatan

Rincian Laporan

Realisasi

Anggaran

T.A.2014


21

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai (Gaji dan TPP) 28,932,093,800.00 26,518,181,461.00 91%

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,957,063,340.00 3,955,386,000.00 66%

5 . 2 . 2 Belanja Barang 84,850,391,510.00 57.994.011.773.00 68%

5 . 2 . 3 Belanja Modal 608,450,622,917.00 376.985.253.601,00 61%

Jumlah Belanja 728,190,171,567.00 465.452.832.835,00 63%

Grafik 1 Anggaran dan Realisasi Belanja

Tabel. 5 Rincian Realisasi Belanja TA. 2014

No. Urut Uraian

T.A. 2014

% Anggaran

(Rp) Realisasi

(Rp)

5 BELANJA 728.190.171.567,00 464.866.472.465,00 64%

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 28.932.093.800,00 26.518.181.461,00 92%

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 28.932.093.800,00 26.518.181.461,00 92%

5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 21.776.961.364,00 20.110.341.680,00 92%

5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 7.155.132.436,00 6.407.839.781,00 90%

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 699.258.077.767,00 438.934.651.374,00 63%

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.957.063.340,00 3.955.386.000,00 66%

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 5.707.063.340,00 3.731.875.000,00 65%

5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 0,00 0,00 0%

5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 250.000.000,00 223.511.000,00 89%

5 . 2 . 1 . 06 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

0,00 0,00 0%

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.850.391.510,00 57.994.011.773,00 68%

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 664.704.000,00 505.001.600,00 76%

5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 27.156.500.000,00 16.350.622.388,00 60%

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 2.335.095.010,00 1.878.748.342,00 80%

5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 7.848.072.000,00 6.500.783.352,00 83%

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 773.932.500,00 520.724.450,00 67%

5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 72.000.000,00 49.793.000,00 69%

5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 300.000.000,00 292.161.870,00 97%

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 335.625.000,00 136.156.750,00 41%

5 . 2 . 2 . 13 Belanja Pakaian Kerja 100.000.000,00 95.975.000,00 96%

5 . 2 . 2 . 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 488.250.000,00 305.753.800,00 63%

-

100.000.000.000

200.000.000.000

300.000.000.000

400.000.000.000

500.000.000.000

600.000.000.000

700.000.000.000

Anggaran Realisasi

Belanja Pegawai (Gaji danTPP)

Belanja Pegawai (Honorarium)

Belanja Barang

Belanja Modal


22

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 1.632.263.000,00 831.947.600,00 51%

5 . 2 . 2 . 17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

521.000.000,00 318.304.100,00 61%

5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 200.000.000,00 86.595.000,00 43%

5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi 30.161.325.000,00 22.904.357.071,00 76%

5 . 2 . 2 . 22 Belanja Peralatan dan Mesin serta Alat Olah Raga yang tidak dikapitalisasi

5.000.000,00 4.858.700,00 97%

5 . 2 . 2 . 28 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber 12.256.625.000,00 7.212.228.750,00 59%

5 . 2 . 3 Belanja Modal 608.450.622.917,00 376.985.253.601,00 62%

5 . 2 . 3 . 02 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 29.084.500.000,00 27.437.921.500,00 94%

5 . 2 . 3 . 08 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 400.000.000,00 394.020.000,00 99%

5 . 2 . 3 . 09 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan

100.000.000,00 0,00 0%

5 . 2 . 3 . 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 733.375.000,00 335.709.000,00 46%

5 . 2 . 3 . 11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 767.000.000,00 422.188.800,00 55%

5 . 2 . 3 . 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 960.800.000,00 259.549.400,00 27%

5 . 2 . 3 . 13 Belanja Modal Pengadaan mebeulair 1.500.000.000,00 590.488.800,00 39%

5 . 2 . 3 . 15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga

30.000.000,00 0,00 0%

5 . 2 . 3 . 16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 300.000.000,00 0,00 0%

5 . 2 . 3 . 20 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 1.617.300.000,00 1.597.944.620,00 99%

5 . 2 . 3 . 21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 326.695.828.801,00 209.931.507.267,00 64%

5 . 2 . 3 . 23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 196.617.413.646,00 105.490.120.844,00 54%

5 . 2 . 3 . 24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota

47.398.455.470,00 28.647.634.740,00 60%

5 . 2 . 3 . 26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

2.245.950.000,00 1.878.195.630,00 84%

B.2.1. Belanja Operasi;

Realisasi belanja operasi selama tahun 2014 sebesar Rp.88.467.579.234,00 atau 73,88 % dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 119.739.548.650,00.

Realisasi belanja operasi meliputi :

Belanja pegawai Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 30.473.567.461,00 atau 87,34 % dari anggaran sebesar Rp. 34.889.157.140,00 (belanja pegawai terdiri dari Gaji dan tunjangan serta honorarium)

Belanja Barang Realisasi Belanja Barang sebesar Rp. 57.994.011.773,00 atau 68,35 % dari anggaran sebesar Rp. 84.850.391.510,00. Belanja ini antara lain meliputi belanja barang dan jasa, biaya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan dan belanja lain-lain.

Tabel. 6 Rincian Realisasi Belanja Operasi TA. 2014

No. Urut Uraian

T.A. 2014

% Anggaran

(Rp) Realisasi

(Rp)

2.1 BELANJA OPERASI 119.739.548.650,00 88.467.579.234,00 73,88

2.1.1 Belanja Pegawai 34.889.157.140,00 30.473.567.461,00 87,34

2.1.2 Belanja Barang 84.850.391.510,00 57.994.011.773,00 68,35

B.2.2. Belanja Modal;


23

Tahun 2013 Tahun 2014

Anggaran Belanja Operasi 90.286.474.428 119.739.548.650

Realisasi Belanja Operasi 79.091.305.733 88.467.579.234

Anggaran Belanja Modal 464.955.854.367 608.450.622.917

Realisasi Belanja Modal 322.066.851.003 376.985.253.601

-

100.000.000.000

200.000.000.000

300.000.000.000

400.000.000.000

500.000.000.000

600.000.000.000

700.000.000.000

Anggaran dan Realisasi Belanja

Untuk Tahun anggaran 2014 terdapat penambahan anggaran pada Kegiatan Urusan Wajib Infrastruktur sehingga terdapat peningkatan yang cukup signifikan dalam anggaran belanja modal, dalam belanja modal terdapat belanja penunjang kegiatan terdiri dari honorarium, alat tulis kantor, fotocopy, sewa tempat dan perjalanan dinas. Dari anggaran Rp. 728.190.171.567,00 terealisasi sebesar Rp. 464.866.472.465,00 atau 72 %. Realisasi belanja modal meliputi :

Tabel 5. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

No. Urut Uraian T.A. 2014

% Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

5 . 2 . 3 Belanja Modal 608.450.622.917,00 376.985.253.601,00 61.96

5 . 2 . 3 . 02 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat

29.084.500.000,00 27.437.921.500,00 94.34

5 . 2 . 3 . 08 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel

400.000.000,00 394.020.000,00 98.51

5 . 2 . 3 . 09 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan

100.000.000,00 0,00 0

5 . 2 . 3 . 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

733.375.000,00 335.709.000,00 45.78

5 . 2 . 3 . 11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

767.000.000,00 422.188.800,00 55.04

5 . 2 . 3 . 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer

960.800.000,00 259.549.400,00 27.01

5 . 2 . 3 . 13 Belanja Modal Pengadaan mebeulair

1.500.000.000,00 590.488.800,00 39.37

5 . 2 . 3 . 15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga

30.000.000,00 0,00 0

5 . 2 . 3 . 16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

300.000.000,00 0,00 0

5 . 2 . 3 . 20 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium

1.617.300.000,00 1.597.944.620,00 98.80

5 . 2 . 3 . 21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan

326.695.828.801,00 209.931.507.267,00 64.26

5 . 2 . 3 . 23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

196.617.413.646,00 105.490.120.844,00 53.65

5 . 2 . 3 . 24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota

47.398.455.470,00 28.647.634.740,00 60.44

5 . 2 . 3 . 26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

2.245.950.000,00 1.878.195.630,00 83.63

Rincian Laporan

Realisasi

Anggaran

T.A.2013


24

Grafik 2 Perbandingan antar tahun Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal

C. Realisasi SP2D Belanja

A. Realisasi Bukti Belanja SPJ-SPP-SPM-SP2D (UP/GU/LS)

REKAPITULASI SP2D UP/GU/LS

Uraian Jumlah Realisasi (Rp.)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 465.452.832.835,00

- Realisasi SP2D LS + UP 452.967.696.871,00

- Realisasi SP2D GU dan GU Nihil 14.225.952.064,00

Jumlah SP2D UP/GU/TU/LS 467.173.648.935,00

Pengurang Belanja

- GU Nihil 1.138.042.400,00

- Setoran Sisa UP *) 586.957.600,00

Kontrapos dan retur *) 15.816.100,00

Jumlah pengurang belanja 1.740.816.100,00

Jumlah Realisasi dalam LRA 465.452.832.835,00

*) Rincian Realisasi SP2D UP/GU/LS terdapat dalam lampiran

B. Saldo Bank

Saldo Bank di Rekening Bank Jabar dan Banten, Tbk atas nama Dinas Bina Marga dan Pengairan sebesar Rp. 504.465.625,00 rincian sebagai berikut :

URAIAN

NILAI SP2D

A. SP2D LS Bendahara yang dicairkan Tgl. 2 Januari 2014

Rp. 504.465.625,00

Jumlah Rp 504.465.625,00

B. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

Penjelasan Pos-pos Neraca

Posisi

per 31-12-2014

(Rp)

Posisi

per 31-12-2013

(Rp)

- ASET

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember

2013 sebesar Rp. 0,00 dan per 31 Desember 2014 Rp.0,- (Nihill)

(1) Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 261.742,00


25

yang tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan kas di

Bendahara penerimaan.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember

2014 sebesar Rp. 504.465.625,00 berdasarkan Berita Acara

Pemeriksaan Kas tanggal 31 Desember 2014. Nilai sebesar Rp.

504.465.625,00 Merupakan SP2D yang terlambat dicairkan

karena jam kerja Bank sudah tutup per 31 Desember 2013,

Sehingga Bendahara Pengeluaran tidak dapat mencairkan SP2d

yang terlambat diterbitkan dari Pihak BUD (Perbendaharaan

DPKAD). Dan saldo pajak sebesar Rp.568.814,00 Namun dalam LK

hasil audit BPK nilai tersebut tidak dimasukan dalam Neraca

Pemerintah Kota Bandung.

URAIAN

NILAI SP2D

A. SP2D LS Bendahara yang dicairkan Tgl. 2 Januari 2014 (lampiran hal 3

Rp. 504.465.625,00

B. Saldo Pajak 568.814,00

Jumlah Rp 505.034.439,00

Saldo Persediaan per 31 Desember 2014 sebesar Rp.

19.130.867.226,00 dan per 31 Desember 2014 sebesar Rp.0,00

Jumlah tersebut sesuai dengan hasil inventarisasi fisik/stock

opname yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan

persediaan yang dilaksanakan pada periode pelaporan dengan

rincian sebagai berikut ;

Saldo awal per 01-01- 2014 Rp 8.494.429.994,00

- Persediaan Bahan baku bangunan Rp 17.943.655.932,00

- Bahan baku bangunan Rp 452.910.500,00

- Sisa Bahan PJU Rp 15.550.763.706,00

- Aspal, batu pasir Rp 1.939.981.726,00

- Persediaan Alat Tulis Kantor Rp 143.483.740,00

- ATK Rp 60.321.500,00

- Cetakan Rp 83.162.240,00

(2) Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 1.137.744.257,00

(3) Persediaan 19.130.867.226,00 8.494.429.994,00


26

- Persediaan Bahan bakar minyak (BBM)

Rp 0,00

- Persediaan peralatan Rp 554.716.980,00

- Alat kebersihan Rp 100.049.000,00

- Alat ukur dan lab Rp 1.860.000,00

- Alat bantu kerja Rp 452.807.980,00

- Persediaan alat listrik Rp 3.950.650,00

- Persediaan suku cadang kendaraan bermotor

Rp 485.059.924,00

Jumlah Rp 19.130.867.226,00

Saldo per 31-12- 2014 Rp 19.130.867.226,00

*) Rincian Realisasi Persediaan terdapat dalam lampiran

Persediaan belum dapat diisi karena Berita

acara persediaan belum selesai dibuat oleh

Pengurus Barang

(4) Aset Tetap 3.104.940.327.352,89 2.722.203.582.309,89

Saldo aset tetap per 31 Desember 2014 sebesar Rp.

3.104.940.327.352,89 Mutasi selama tahun 2014 aset tetap

sebesar Rp.376.985.253.601,00 berasal dari pengadaan selama

tahun 2014 dan beberapa catatan yang menjadi penambah nilai

asset tetap Rincian penambahan asset tetap diuraikan sebagai

berikut :

1.3.1 Tanah

Uraian Jumlah

(Rp.)

1.3.1 Saldo awal 2014 183.451.130.000,00

I. Jumlah mutasi tanah 183.451.130.000,00

1.3.1 Saldo Akhir 31 Des 2014 : 183.451.130.000,00

1.3.2 Peralatan dan Mesin

Uraian Jumlah

(Rp.)

1.3.2 Saldo Awal 2014 44.223.071.947,00

1.3.2.02. Alat-alat berat 27.437.921.500,00

1.3.2.08. Alat-alat Bengkel 394.020.000,00

1.3.2.09. Alat-alat Pengolahan

pertanian dan peternakan 0,00

1.3.2.10. Peralatan Kantor 335.709.000,00

1.3.2.11. Perlengkapan Kantor 422.188.800,00


27

1.3.2.12. Komputer *) 259.549.400,00

1.3.2.13. Meubelair 590.488.800,00

1.3.2.14. - -

1.3.2.15. Penghias ruangan rumah

tangga -

1.3.2.16. Alat-alat Studio -

1.3.2.20. Alat-alat Laboratorium 1.597.917.620,00

I. Jumlah mutasi Peralatan

dan Mesin 31.037.795.120,00

1.3.2 Saldo Akhir 31 Des 2014 : 75.260.867.067,00

*)Rincian terdapat dalam lampiran

1.3.3 Gedung dan Bangunan

1.3.3 Saldo Awal 2014 457.495.119.282,00

1.3.3.01. Gedung Kantor 1.266.049.890,00

1.3.3.04. Gedung Gudang 612.145.740,00

III. Jumlah mutasi Gedung

dan Gudang

1.878.195.630,00

1.3.3 Saldo Akhir 31 Des 2014 : 459.373.314.912,00

1.3.4 Jalan, Jaringan dan Instalasi

1.3.4 Saldo Awal 2014 2.042.650.550.593,89

1.3.4.01. Jalan 209.931.507.267,00

1.3.4.03. Irigasi, Jaringan Air 105.490.120.844,00

1.3.4.04 Penerangan Jalan, Taman

dan Hutan Kota*) 28.647.634.740,00

Jumlah Belanja TA.2014 344.069.262.851,00

Penambahan diluar belanja

modal (5.2.1 dan 5.2.2) 0,00

- Konsultan Perencanaan 0,00

- Konsultan Pengawasan**) 9.646.831.721,00

IV. Jumlah mutasi Jalan,

Irigasi dan Jaringan 344.069.262.851,00

1.3.4 Saldo Akhir Aset Tetap Jalan,

Jaringan, Instalasi

31 Des 2014 :

2.386.719.813.444,89

*)Rincian terdapat dalam lampiran

**) Dalam LK hasil Audit BPK tidak ditambahkan sebagai

biaya penunjang (penambah aset tetap)

1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Uraian Jumlah


28

(Rp.)

1.3.5 Saldo Awal 2014 42.652.600,00

V. Jumlah mutasi Aset

tetap lainnya 0,00

1.3.5 Saldo Akhir 31 Des 2014 : 42.652.600,00

1.3.6 Konstruksi dalam pengerjaan (KDP)

Uraian Jumlah

(Rp.)

1.3.5 Saldo Awal 2014 92.549.329,00

Penambahan

1. Pek. Pemb.Trot. & Sal.Jalan RE.

Martadinata Segmen 2 (dri Jl.

Banda s/d Jl. Aceh)Kc.Bdg

Wetan *)

10.777.462.640,00

2. Pek.Pemb. Trotoar & Sal.Jalan

Braga Kec. Sumur Bdg *) 2.469.767.240,00

Kontruksi dalam pengerjaan bertambah

karena pekerjaan tersebut diatas tidak

selesai 100% sampai dengan batas akhir

kontrak dan Tahun Anggaran sehingga

ppkm kegiatan pembangunan saluran,

drainase dan gorong-gorong

menghentikan pekerjaan tersebut

dengan memutus kontrak secara

sepihak kepada pelaksana dua

pekerjaan tersebut kebetulan

pelaksananya sama yaitu PT. Silva Andia

Utama

VI. Jumlah mutasi KDP 92.549.329,00

1.3.5 Saldo Akhir 31 Des 2014: 92.549.329,00

Jumlah Penambahan (mutasi)

Aset ( I+II+III+IV+V+VI) 3.118.187.557.232,89

*) Dalam LK hasil Audit BPK tidak ditambahkan

2.1 Kewajiban Jangka pendek

Uraian Jumlah

(Rp.)

2.1.1 Utang perhitungan fihak

ketiga (PFK) 504.465.625,00

JUMLAH A S E T 3.124.071.194.578,89 2.737.624.905.552,89

2. KEWAJIBAN 0,00 1.965.662.474,00


29

Utang perhitungan fihak ketiga (PFK)

berdasarkan Ba. Pemeriksaan Kas

terdapat saldo kas di rekening bank

atas nama bendahara pengeluaran yang

merupakan sisa SP2D yang terlambat di

cairkan dan dibayarkan kepada yang

berhak tanggal 02 Januari 2015 (rincian

saldo kas telampir dalam lampiran asset

lancar) dalam LK audit BPK tidak

ditambahkan

2.1.2 Utang Bunga 0,00

2.1.3 Utang Pajak *) dalam LK audit

BPK tidak ditambahkan 568.814,00

Utang pajak senilai Rp. 568.814,00

adalah saldo pajak yang terlambat

disetorkan karena karena penciran

sp2dnya tanggal 2 Januari 2015

2.1.4 Bagian lancer utang jangka

pendek 0,00

2.1.5 Pendapatan diterima dimuka 0,00

21.6 Utang jangka pendek lainnya 153.891.171.756,00

1.3.1 Saldo Akhir 31 Des 2014 : 153.891.171.756,00

3.1 EKUITAS DANA LANCAR

Uraian

Jumlah

(Rp.)

3.1.1 Sisa lebih pembiayaan

anggaran (SILPA) 0,00

3.1.2 Cadangan untuk pitutang

3.1.3 Cadangan untuk persidaan 19.130.867,439,00

Rincian sesuai dengan asset lancar

persediaan

3.1.4 Dana yang harus disediakan

untuk pembayaran utang

jangka pendek

(153.891.171.756,00)

3.1.5 Pendapatan yang

ditangguhkan 0,00

3.1.6 Sellisih kasDa 0,00

3. EKUITAS DANA 505.034.439,00 1.965.662.474,00


30

3.1.7 Cadangan untuk biaya dibayar

dimuka 0,00

1.3.1 Saldo Akhir 31 Des 2014 : (134.760.304.530,00)

3.2 EKUITAS DANA INVESTASI

Uraian Jumlah

(Rp.)

3.2.1 Diinvestasikan dalam investasi

jangka panjang 0,00

3.2.2 Diinvestasikan dalam asset

tetap 3.104.940.327.352,89

Rincian sama dengan asset tetap

3.2.3 Diinvestasikan dalam asset

lainnya (tidak termasuk dana

cadangan)

0,00

3.2.4 Dana yang harus disediakan

untuk pembayaran hutang

jangka panjang

0,00

3.3.1 Diinvestasikan dalam dana

cadangan 0,00

1.3.1 Saldo Akhir 31 Des 2014 : 3.104.940.327.352,89

Jumlah Ekuitas dana 2.970.180.022.822,89 2.735.621.585.528,89

Jumlah Kewajiban dan ekuitas 3.124.071.194.578,89 2.737.587.248.002,89

Documents

LAPORAN KEUANGAN - Bandung