I. PENDAHULUAN

Kesehatan Jiwa masyarakat ( community mental health ) telah menjadi bagian masalah

kesehatan masyarakat (public health) yang dihadapi semua negara. Gangguan jiwa tidak

menyebabkan kematian secara langsung namun akan menyebabkan penderitanya menjadi

tidak produktif dan menimbulkan beban bagi keluarga penderita dan lingkungan masyarakat

sekitarnya. Definisi sehat menurut kesehatan dunia (WHO) adalah suatu keadaan sejahtera

yang meliputi fisik, mental dan sosial yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan.

Maka secara analogi kesehatan jiwa pun bukan hanya sekedar bebas dari gangguan tetapi

lebih kepada perasan sehat, sejahtera dan bahagia ( well being ), ada keserasian antara

pikiran, perasaan, perilaku, dapat merasakan kebahagiaan dalam sebagian besar

kehidupannya serta mampu mengatasi tantangan hidup sehari-hari.

Sejalan dengan paradigma sehat yang dicanangkan Departemen Kesehatan yang lebih

menekankan upaya proaktif dan berorientasi pada upaya kesehatan pencegahan (preventif )

dan promotif maka penanganan masalah kesehatan jiwa telah tergeser dari hospital base

menjadi community base psychiatric services. Gangguan jiwa dapat dicegah dan diatasi,

untuk itu penyelesaiannya tidak hanya oleh tenaga kesehatan, tetapi juga perlu melibatkan

peran akif semua pihak. Masyarakat mempunyai potensi untuk mengatasi masalah tersebut

sehingga perlu dirubah kesadarannya untuk terlibat dalam upaya preventif dan promotif,

tenaga kesehatan, organisasi masyarakat yang concern terhadap masalah kesehatan jiwa

masyarakat.

Eksistensi manusia meliputi tiga aspek yaitu organo-biologis ( fisik / jasmani ), psiko-

edukatif ( mental-emosional ). Terjadinya gangguan jiwa juga merupakan proses interaksi

yang kompleks antara faktor genetik, faktor organo-biologis, faktor psikologis serta faktor

sosio-kultural. Telah terbukti bahwa ada korelasi erat antara timbulnya gangguan jiwa dengan

kondisi sosial dan lingkungan dimasyarakat sebagai suatu “stessor psikososial”. Kini masalah

kesehatan tidak lagi hanya menyangkut soal angka kematian atau kesakitan melainkan juga

mencakup berbagai kondisi psikososial yang berdampak pada kualiitas kesehatan masyarat

termasuk taraf kesehatan jiwa masyarakat.

Masalah kesehatan jiwa di masyarakat sangat luas dan kompleks, bukan hanya meliputi

yang jelas sudah terganggu jiwanya, tetapi juga berbagai problem psikososial, bahkan

berkaitan dengan kualitas hidup dan keharmonisan hidup. Masalah ini tidak dapat dan tidak

mungkin diatasi oleh pihak kesehatan jiwa saja, tetapi membutuhkan suatu kerjasama yang

luas secara lintas sektor, yang melibatkan berbagai departemen, termasuk peran serta

masyarakat dan kemitraan swasta, terlebih lagi dengan kondisi masyarakat kita yang saat ini

sedang dilanda berbagai macam krisis, maka tindakan pencegahan secara lintas sektor perlu

dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan, agar masalah tersebut tidak memberikan

dampak yang mendalam terhadap taraf kesehatan jiwa masyarakat. Mengingat makin

kompleksnya serta makin meningkatnya masalah kesehatan jiwa di masyarakat, maka

diperlukan pendekatan dan pemecahan masalah dengan persiapan dan langkah-langkah yang

tepat. Pendekatan yang bersifat multidisipliner dengan pelaksanaan yang bersifat lintas

sektor, melalui perkembangan upaya kesehatan jiwa di Indonesia khususnya sejak

diterapkannya ilmu kedokteran jiwa modern dan sejak diberlakukannya Undang-undang

Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, akhirnya melahirkan TP-KJM ( TIM PEMBINA,

TIM PENGARAH, TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT).

Secara Nasional telah ditetapkan untuk menciptakan Masyarakat  Mandiri untuk Hidup 

Sehat, sehingga seluruh institusi pemerintahan dan masyarakat dipacu melaksanakan

percepatan pencapaian derajat kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, bahkan dengan

pengembangan kesiapsiagaan pelayanan kesehatan hingga ke tingkat desa. Pada dasarnya

pelayanan kesehatan ini akan berujung pada terciptanya desa-desa yang memiliki kesiapan di

bidang kesehatan yang disebut Desa Siaga, sedangkan pelayanan Keswamas akan

menciptakan desa kesiapan di bidang kesehatan jiwa disebut Desa Siaga Sehat Jiwa.

Penerapan Desa Siaga Sehat Jiwa bertujuan agar masyarakat cukup besar dalam menjaring

pasien gangguan jiwa  yang belum terdeteksi, bahkan mampu membantu pemulihan pasien

yang telah dirawat dokter atau psikiater sebelumnya.

Ironinya, gangguan jiwa ini sangat berpengaruh pada produktivitas individu yang pada

akhirnya akan berpengaruh pada fungsi sosial, baik kehidupan keluarga maupun masyarakat.

Walaupun gangguan jiwa dapat diartikan gangguan mental seperti gangguan cemas,

gangguan tidur, gangguan anak dengan autisme maupun hiperaktif, ketergantungan nikotin

dan gangguan mental ringan lainnya.

II. PROGRAM-PROGRAM PELAYANAN PUSKESMAS NANGGULAN

1. Gambaran Program Puskesmas

a. Program

Program-program yang ada di Puskesmas Nanggulan yaitu:

1) Program Utama (mayor):

a) KIA (Kesehatan Ibu dan Anak)

b) P2M (Penanggulangan Penyakit Menular)

c) Gizi

d) PROMKES (Promosi kesehatan)

e) KESLING (Kesehatan Lingkungan)

f) Penyembuhan Penyakit dan Pelayanan Kesehatan

BP Umum

BP Gigi

2) Program Pengembangan (minor):

a) Jiwa

b) PERKESMAS (Perawatan Kesehatan Masyarakat)

c) Mata

d) Kesehatan Kerja.

Untuk program pengembangan Kesehatan Kerja di Puskesmas

Nanggulan sendiri belum dijalankan karena masih dalam proses

III. PROGRAM KESEHATAN JIWA MASYARAKAT DI PUSKESMAS NANGGULAN

A. KEGIATAN

Keswamas di puskesmas Nanggulan memiliki beberapa kegiatan yaitu:

1. Pendataan ulang pasien gangguan jiwa

2. Pembuatan laporan

3. Kunjungan ke penderita gangguan jiwa

4. RAKOR (Rapat Koordinasi) Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPK JM)

yaitu POLSEK, KORAMIL, KESRA kecamatan dan Desa-desa.

5. Merujuk pasien gangguan jiwa

B. KEBIJAKAN-KEBIJAKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM

KESWAMAS

Kebijakan yang diambil oleh Puskesmas Nanggulan dalam pelaksanaan program keswamas adalah menyediakan transportasi untuk mengantar pasien yang akan dirujuk.

C. SASARAN, DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

- Sasaran :

Keluarga dan pasien dengan gangguan jiwa

- Indikator keberhasilan :

Cakupan Pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum 5 % pada

tahun 2007 menjadi 15 % pada tahun 2011 ( Data profil kesehatan Dinas Kesehatan

Kabupaten Kulonprogo).

- Tidak ada target pencapaian untuk kunjungan ke rumah pasien gangguan jiwa

- 15% dari total kunjungan di puskesmas terdeteksi gangguan jiwa, dan tercapai 2%

D. KEGIATAN / UPAYA PROGRAM

Keswamas di puskesmas Nanggulan memiliki beberapa kegiatan yaitu:

1. Pendataan ulang pasien gangguan jiwa

Setiap tahun dilakukan pendataan ulang pasien dengan gangguan jiwa sebanyak satu

kali, yang biasanya dilakukan pada awal tahun yang informasinya didapat melalui

kader kesehatan yang ada di masing-masing dusun wilayah kelolaan puskesmas

Nanggulan.

2. Pembuatan laporan

Laporan dibuat untuk melaporkan data pasien-pasien dengan gangguan jiwa setiap

sebulan sekali oleh perawat koordinator program kesehatan jiwa.

3. Kunjungan ke penderita gangguan jiwa

Klien-klien dengan gangguan jiwa dilakukan kunjungan rumah oleh petugas

puskesmas untuk melihat perkembangan kesehatan jiwa penderita

4. RAKOR (Rapat Koordinasi) Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPK JM)

yaitu POLSEK, KORAMIL, KESRA kecamatan dan Desa-desa.

5. Merujuk pasien gangguan jiwa

Saat didapatkan laporan adanya pasien dengan gangguan jiwa, maka dilakukan

kunjungan ke rumah penderita, setelah diketahui kondisi kesehatan jiwa pasien

tersebut, maka petugas puskesmas memutuskan untuk merujuk pasien ke rumah sakit

jiwa setelah sebelumnya bermusyawarah dengan keluarga.

IV. ANALISA PELAKSANAAN PROGRAM KESWAMAS PUSKESMAS

NANGGULAN

a. Masalah kesehatan jiwa masyarakat yang sering terjadi di wilayah puskesmas

Nanggulan hingga tahun 2012 yaitu :

- Skizofrenia

- Ansietas

- Epilepsi

- Depresi

- Retardasi Mental

b. Target dan sasaran

Pelayanan kesehatan jiwa tahun 2007 melayani sejumlah 4637 jiwa (2%) masih

jauh dibawah target SPM 15% dari total kunjungan. Pelayanan kesehatan jiwa ini

tidak hanya dilakukan pada penderita psikosa & neurosa saja tetapi juga kepada

penderita gangguan mental akibat konsumsi obat psikoaktif (alkohol, sedativa dll).

Angka capaian yang rendah kemungkinan keengganan penderita yang

menganggap gangguan jiwa sebagai hal biasa misalnya susah tidur, pikiran

gelisah dll.

c. Strategi Pelaksanaan

- Koordinasi dengan Darbin untuk kunjungan rumah pasien dengan gangguan jiwa

- Koordinasi intern dengan pegawai puskesmas

d. Kegiatan

Kegiatan Keswamas yang ada di Puskesmas Nanggulan dirasakan belum optimal. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor seperti keterbatasan personil atau tenaga kesehatan yang bertanggung jawab akan program Keswamas, selain itu keterbatasan dana yang diperuntukkan untuk program Keswamas yang dirasakan

sangat minim, dan Keswamas berada dalam program minor dari puskesmas. Di beberapa puskesmas di Indonesia sudah mengikutsertakan kesehatan jiwa masyarakat sebagai program mayor, hal ini sesuai dengan rekomendasi menteri kesehatan Indonesia yang menyebutkan 7 alasan perlunya mengintegrasikan pelayanan kesehatan jiwa pada pelayanan primer, yaitu

1. Beban biaya dan psikis pada keluarga atas gangguan kesehatan jiwa sangat besar.

2. Masalah kesehatan jiwa dan masalah kesehatan fisik saling terkait satu sama lain, tidak bisa dipisahkan.

3. Kesenjangan ketersediaan perawat untuk gangguan jiwa sangat besar.

4. Pelayanan kesehatan primer untuk kesehatan jiwa dapat meningkatkan aksesibilitas.

5. Pelayanan kesehatan jiwa yang dilaksanakan pada pelayanan kesehatan tingkat primer dapat meminimalisasi timbulnya stigma dan diskriminasi terhadap masalah gangguan jiwa.

6. Pelayanan kesehatan primer untuk kesehatan jiwa yang dilakukan di Puskesmas jauh lebih murah daripada biaya pelayanan di Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Umum.

7. Mayoritas individu dengan gangguan kesehatan jiwa yang dirawat pada layanan dasar menunjukkan hasil yang baik.

e. Peran Serta masyarakat

Peran serta masyarakat di kecamatan Nanggulan khususnya dibidang Keswamas dirasa masih belum optimal. Hal ini dikarenakan masyarakat masih mengambil keputusan secara sepihak tanpa melibatkan peran serta puskesmas dalam merujuk klien, bahkan masih ada beberapa keluarga yang tidak melaporkan anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa.

f. Lintas Sektor/Program

Kerjasama lintas sektoral terakhir kali dilakukan pada saat rapat koordinasi tahun 2009, dan sampai saat ini tidak pernah lagi dilakukan rapat koordinasi, sehingga dengan tidak adanya rapat koordinasi maka akan berdampak pada kurangnya koordinasi lintas sektoral dalam pelaksanaan program keswamas, baik perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program.

g. Kendala

1. Kurangnya koordinasi dengan TP-KJM

2. Kurangnya dana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program

3. Tenaga kesehatan yang hanya berjumlah 1 orang sebagai pelaksana seluruh

kegiatan di puskesmas Nanggulan

V. EVALUASI HASIL

Kunjungan pasien jiwa pada tahun 2011 sebanyak 640 kunjungan dari total 34.705

kunjungan. Jadi hanya 1,8% yang tercapai.

VI. KESIMPULAN & SARAN

Gangguan jiwa yang dapat menyebabkan penderitanya menjadi tidak produktif,

menimbulkan beban bagi keluarga penderita dan lingkungan masyarakat sekitarnya

menjadi bagian dari masalah kesehatan masyarakat. Upaya proaktif dan berorientasi pada

upaya kesehatan pencegahan (preventif) dan promotif sangat diperlukan dalam

penanganan masalah kesehatan jiwa yang strategi pelaksanaannya telah tergeser dari

hospital base menjadi community base psychiatric services. Masyarakat mempunyai

potensi untuk mengatasi masalah tersebut sehingga perlu dirubah kesadarannya untuk

terlibat dalam upaya-upaya tersebut.

Pelayanan Keswamas diharapkan menciptakan desa kesiapan di bidang kesehatan

jiwa disebut Desa Siaga Sehat Jiwa. Penerapan Desa Siaga Sehat Jiwa bertujuan agar

masyarakat cukup besar dalam menjaring pasien gangguan jiwa  yang belum terdeteksi,

bahkan mampu membantu pemulihan pasien yang telah dirawat dokter atau psikiater

sebelumnya. Dari analisis yang kami lakukan pada pelaksanaan program kesehatan jiwa

masyarakat di Puskesmas Nanggulan, dapat kami simpulkan bahwa program ini sudah

berjalan, namun pelaksanaannya belum berjalan secara optimal yang disebabkan oleh

beberapa penyebab dan kendala baik dari proses pelaksanaan maupun dari dukungan

masyarakat.