Upload
others
View
14
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN
SURVEI KEPUASAN PENGGUNA
LAYANAN SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
PEMBIAYAAN DAN RISIKO TAHUN 2019
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
2019
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
ii Laporan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Tahun 2019
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
iii Laporan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Tahun 2019
Executive Summary
Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Setditjen), merupakan bagian dalam
upaya mengevaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan, dan untuk meningkatkan pelayanan secara berkelanjutan. Kegiatan survei ini telah
dilakukan sejak tahun 2010. Hasil survei digunakan untuk mengukur IKU
“Indeks Kepuasan Pelayanan Setditjen” tahun 2019 dengan target 4,20. Sedangkan masing-masing Bagian dan Subbagian mempunyai target yang
berbeda-beda dengan mengacu kepada capaian tahun 2018.
Tahun 2019 survei Kepuasan Pengguna Layanan Setditjen dilakukan secara mandiri dengan menggunakan e-survei yang dilaksanakan dari tanggal
22 November 2019 - 10 Desember 2019. Survei dilakukan terhadap 21 (dua puluh satu) layanan dari seluruh Bagian yang ada di Setditjen yang diukur
IKU-nya. Selain itu, juga dilakukan survei terhadap 3 (tiga) layanan di luar target IKU untuk mendapatkan masukan dan menentukan tindakan
perbaikan ke depannya Adapun aspek layanan yang di ukur adalah (1) Kejelasan Prosedur, (2) Kompetensi Pelaksana (Pegawai), (3) Waktu Pelayanan, (4) Produk/Hasil Layanan, dan (5) Prilaku Pelaksana (Pegawai). Sedangkan kualitas aspek layanan yang menggunakan skala linkert lima level, menggunakan kriteria (1) buruk, (2) kurang, (3) cukup, (4) baik, dan (5) sangat baik. Responden dari e-survei adalah pegawai yang dapat mengakses
http://portal.djppr.kemenkeu.go.id/kuesioner/ melalui akun kemenkeu.go.id. Pada periode survei dari 492 pegawai yang terdaftar dalam portal.djppr, terdapat
46 pegawai tidak dapat mengakses dikarenakan pindah tugas, tugas belajar, dan cuti (cuti besar/cuti melahirkan/sakit). Dengan demikian responden survei adalah
sebanyak 444 pegawai (90,6% dari total pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko (DJPPR)). Selanjutnya, dari 446 pegawai tersebut yang mengisi survei sebanyak 314 pegawai atau 70,4% dari total responden. Data dan informasi dari hasil survei diolah dengan menggunakan metode statistik dan matematik yang sesuai dengan karakteristik data dari penelitian. Metode yang akan digunakan adalah Analisa Statistik Deskriptif.
Kepuasan merupakan presepsi yang menggambarkan perasaan senang atau
kecewa yang muncul setelah membandingkan kinerja produk dengan hasil yang diinginkan. Penilaian kepuasan pengguna layanan Setditjen merupakan
penilaian subyektif dari para responden atas kinerja layanan yang dipresentasikan oleh seluruh Bagian di Setditjen yaitu Bagian Organisasi Tata
Laksana dan Layanan Informasi (OTLLI), Bagian Sumber Daya Manusia (SDM),
Bagian Keuangan, Bagian Kepatuhan Internal, Kinerja dan Harmonisasi Peraturan (KIKHP), Bagian Teknologi Informasi (TI) dan Bagian Umum.
Berdasarkan
Kinerja layanan Setditjen tahun 2019 menunjukkan kategori “baik”. Hal ini tercermin dari skor di atas 4 dari skala linkert 1-5. Hasil Survei Kepuasan
pengguna layanan Setditjen mencapai skor 4,42 melampaui target IKU “Indeks Kepuasan Pelayanan Setditjen” tahun 2019 sebesar 4,20. Berikut Rekapitulasi capaian Nilai Kepuasan Layanan Setditjen dan seluruh Bagian:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
iv Laporan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Tahun 2019
NO
MO
R
NAMA BAGIAN/SUB BAGIAN
ASPEK LAYANAN INDEKS KEPUASAN LAYANAN
2019
TARGET 2019
% REALISASI
1 2 3 4 5
Setditjen DJPPR 4,37 4,37 4,41 4,44 4,52 4,43 4,20 105,28
1, Bagian OTLLI 4,29 4,29 4,40 4,31 4,52 4,38 4,25 103,06
2, Bagian SDM 4,31 4,35 4,39 4,43 4,49 4,39 4,24 103,54
3, Bagian Keuangan 4,43 4,39 4,43 4,45 4,52 4,44 4,26 104,23
4, Bagian KIKHP 4,33 4,36 4,37 4,40 4,48 4,39 4,28 102,57
5, Bagian Umum 4,31 4,32 4,31 4,42 4,49 4,37 4,26 102,58
6, Bagian TI 4,52 4,48 4,54 4,63 4,62 4,56 4,27 106,79
KETERANGAN ASPEK LAYANAN:
1, KEJELASAN PROSEDUR
2, KOMPETENSI PELAKSANA
3, WAKTU PELAYANAN
4, PRODUK/HASIL LAYANAN
5, PRILAKU PELAKSANA,
Perbaikan dan penyempurnaan kualitas layanan secara berkelanjutan
selalu harus dilakukan, terutama untuk meningkatkan kepuasan pelayanan kepada stakeholder.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Laporan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Tahun 2019
DAFTAR ISI
Executive Summary ...................................................................................... 3
DAFTAR ISI .................................................................................................. 5
DAFTAR TABEL ............................................................................................ 6
KATA PENGANTAR ....................................................................................... 8
BAB I PENDAHULUAN ....................................................... 1
1.1. Latar Belakang Masalah.................................................................... 1
1.2. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Survei ........................................... 2
1.3. Ruang Lingkup Survei ...................................................................... 2
1.4. Metodologi ........................................................................................ 4
1.4.1. Metode Pengumpulan Data ....................................... 4
1.4.2. Kuesioner ................................................................. 5
1.4.3. Aspek layanan .......................................................... 6
1.4.4. Kualitas layanan ...................................................... 6
1.5. Metode Analisa Data ......................................................................... 6
BAB II HASIL SURVEI KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO ............... 8
1.1. Tugas dan Fungsi Setditjen ............................................................... 8
1.2. Target Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Setditjen ....................... 8
1.3. Responden ..................................................................................... 10
1.4. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Setditjen............................... 11
1.5. Hasil Survei Kepuasan Pengguna 21 Layanan Setditjen ................... 12
BAB III MASUKAN DAN SARAN RESPONDEN...................... 17
BAB I V MASUKAN DAN SARAN RESPONDEN ................. 35
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Laporan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Tahun 2019
DAFTAR TABEL
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Laporan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Tahun 2019
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Laporan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Tahun 2019
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkat dan
perkenan-Nya maka Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Direktorat
Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Setditjen) Tahun 2019 dapat
diselesaikan. Kegiatan Survei Kepuasan Pengguna Layanan dimaksud sebagai
salah satu program tahunan yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas layanan
yang diberikan Setditjen dan penilaian Indikator Kinerja Utama “Indeks Kepuasan
Pengguna Layanan Setditjen” untuk Kemenkeu Two-Three-Four.
Penilaian dan masukan sangat berarti dalam pelaksanaan program ini, maka
dalam kesempatan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan
setinggi-tingginya kepada para pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko yang bersedia untuk meluangkan waktu dan berkenan
memberi penilaian dan masukan pada e-survei “Kepuasan Pengguna Layanan
Setditjen” yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 November - 10 Desember
2019.
Hasil dari Survei Kepuasan Pengguna Layanan Setditjen ini, diharapkan dapat
bermanfaat dan dapat menjadi masukan Setditjen terutama Bagian-Bagian dalam
memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada para stakeholeder
untuk mencapai pelayanan yang optimal,
Jakarta, 31 Desember 2019
Sekretariat Direktorat Jenderal
Iyan Rubiyanto
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Laporan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Tahun 2019
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Laporan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Tahun 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) merupakan
Unit Eselon I di Kementerian Keuangan yang bertugas merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan
pembiayaan dan risiko, Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, maka
DJPPR mempunyai tugas untuk melayani masyarakat, Tugas tersebut pada
umumnya dilaksanakan oleh unit eselon II di lingkungan DJPPR. Adapun
unit yang melayani langsung ke masyarakat yang menerima layanan adalah:
a. Unit-unit front office yang terdiri dari Direktorat Pinjaman dan Hibah,
Direktorat Surat Utang Negara, Direktorat Pembiayaan Syariah,
Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan
Infrastruktur, Direktorat Risiko Keuangan Negara);
b. Unit back office yaitu Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen; dan
c. Unit middle office yaitu Direktorat Strategi Pengelolan Pembiayaan.
Agar pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan secara optimal, terjaga
dan dapat dipertanggungjawabkan, maka unit-unit tersebut memerlukan
unit supporting yang mumpuni, dan peran tersebut merupakan tanggung
jawab dari Sekretariat DJPPR (Setditjen). Sebagaimana Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana terakhir diubah dengan PMK
Nomor 87/PMK.01/2019. Sebagaimana pada Pasal 1476 PMK tersebut,
Setditjen mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas
serta pembinaan dan pemberi dukungan administrasi kepada semua unsur
di lingkungan Direktorat Jenderal.
Secara tidak langsung kegiatan yang dilakukan di Setditjen merupakan
kegiatan yang memberikan pelayanan ke publik/masyarakat. Dalam hal ini
Setditjen memberikan layanan secara langsung kepada unit-unit di DJPPR
yang selanjutnya akan memberikan layanan langsung ke masyarakat yang
menerima layanan. Sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat
Unit Penyelenggara Pelayan Publik, Setditjen termasuk unit penyelenggara
pelayanan publik yang secara tidak langsung memberikan layanan kepada
penerima layanan. Untuk meningkatkan pelayanan secara berkelanjutan,
Setditjen harus melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan
yang telah dilakukan. Sebagai bagian dalam melakukan evaluasi tersebut
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Laporan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Tahun 2019
maka dilakukan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Setditjen Tahun 2019.
1.2. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Survei
Maksud dari pelaksanaan survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat
adalah untuk :
a. Memperoleh Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Setditjen Tahun
2019, yang akan dipergunakan untuk mengukur Indikator Kinerja
Utama (IKU) Kemenkeu Two-Three-Four di lingkungan Setditjen;
b. Dapat mengevaluasi kinerja layanan Setditjen secara umum dan secara
spesifik pada masing-masing Bidang berdasarkan kepuasan pengguna
layanan;
c. Dapat memberikan arahan taktis dan strategik guna memperbaiki dan
meningkatkan kinerja layanan Setditjen periode mendatang.
1.3. Ruang Lingkup Survei
Obyek layanan yang akan di survei menggunakan satu layanan yang dapat
mewakili dan mempresentasikan kinerja pada masing-masing Subbagian,
Bagian dan Setditjen. Penentuan Obyek layanan tersebut merupakan
kesepakatan dan keputusan dari masing-masing Kepala Bagian. Setditjen
yang didukung 6 (enam) unit eselon III (Bagian) dan 21 (dua puluh satu) unit
eselon IV (Subbagian), dengan demikian obyek layanan Setditjen yang akan
di survei sebanyak 21 layanan yang akan diukur kinerja untuk eselon II,
eselon III dan eselon IV di Setditjen, Selain itu, dilakukan pengukuran
terhadap 3 (tiga) layanan lainnya untuk kebutuhan menentukan langkah-
langkah perbaikan ke depan, Berikut ini layanan yang disurvei adalah:
Tabel 1.1. Lingkup Survei Kepuasan Pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Tahun 2019
No. Bagian/Subbagian Nama Layanan
1. Bagian Organisasi, Tata
Laksana dan Layanan Informasi (OTLLI)
a. Subbagian Organisasi 1. Penyusunan Uraian Jabatan
b. Subbagian Tata Laksana 2. Pelaksanaan SOP Reguler
c. Subbagian Layanan
Informasi
3. Dukungan Penyelenggaraan,
Dokumentasi dan publikasi
Kehumasan
2. Bagian Sumber Daya Manusia (SDM)
a. Subbagian Perencanaan dan 4. Layanan Surat Keputusan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Laporan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Tahun 2019
No. Bagian/Subbagian Nama Layanan
Pengebangan Karir SDM Kenaikan Gaji Berkala
b. Subbagian Pengembangan
Kapasitas SDM
5. Layanan Penyelenggaraan Diklat
c. Subbagian Manajemen Informasi dan Layanan SDM
6. Layanan Kelengkapan Dosir Pegawai
3. Bagian Keuangan
a. Subbagian Penyusunan
Anggaran
7. Penyusunan DIPA, Revisi DIPA,,
dan Dokumen revisi POK BA 015
b. Subbagian Perbendaharaan 8. Penerbitan Surat Perintah
Membayar (SPM)
c. Subbagian Akuntansi dan
Pelaporan
9. Penyusunan Laporan Triwulan Pelaksanaan Kegiatan (LPTK)
DJPPR 2019
4. Kepatuhan Internal, Kinerja, dan Harmonisasi Peraturan
(KIKHP)
a. Subbagian Kepatuhan
Internal
10. Pemantauan pengendalian intern
(penyusunan perangkat pemantauan, pelaksanaan
pemantauan dan penyampaian laporan) pada unit eselon 2
b. Subbagian Pemantauan dan
Evaluasi Kepatuhan
11. Koordinasi Pelaksanaan
Pemeriksaan Aparat Pengawas
c. Subbagian Pengelolaan
Kinerja dan Risiko Organisasi
12. Reviu dan Asistensi/konsultasi
penyusunan Kontrak Kinerja Kemenkeu One s/d Five
d. Subbagian Harmonisasi
Peraturan
13. Reviu legal drafting dan
harmonisasi atas draft peraturan/keputusan bidang
tugas DJPPR
5. Bagian Umum
a. Subbagian Tata Usaha
Pimpinan
14. Layanan Koordinasi Monitoring
Arahan Pimpinan
b. Subbagian Layanan Gaji dan Tata Usaha
15. Layanan Kearsipan
c. Subbagian Rumah Tangga 16. Pemeliharaan BMN di
lingkungan DJPPR
d. Subbagian Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik
Negara
17. Penyediaan dan Pendistribusian barang persediaan
6. Bagian Teknologi Informasi
(TI)
a. Seksi Perancangan Sistem Teknologi Informasi
18. Layanan Penyusunan Dokumen User Requirement Sistem
Aplikasi
b. Seksi Pengembangan dan Implementasi Sistem I
19. Layanan Pembangunan, Pemeli-haraan/Pemuktahiran, akses
data informasi dan pelatihan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Laporan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Tahun 2019
No. Bagian/Subbagian Nama Layanan
aplikasi Pinjaman, Hibah,
Kesekretariatan dan PDPPI
c. Seksi Pengembangan dan Implementasi Sistem II
20. Layanan Pembangunan, Pemelihara-an/Pemuktahiran,
akses data infor-masi dan pelatihan aplikasi SBN dan PRKN
d. Seksi Operasional Layanan
Teknologi Informasi
21. Layanan instalasi, pemeliharaan
perangkat pengguna dab
pengelola user account domain dan e-mail
7. Lain-lain a. Layanan Penyelenggaraan Rapat
Pimpinan
b. Layanan Implementasi Nadine 2.0
c. Layanan Perpustakaan
Sebagian besar obyek layanan yang disurvei merupakan layanan yang telah
di-survei tahun 2018. Adapun obyek layanan baru yang di-survei tahun 2019
adalah:
a. Penyusunan Uraian Jabatan;
b. Layanan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala;
c. Layanan Koordinasi Monitoring Arahan Pimpinan;
d. Layanan Kearsipan;
e. Layanan Penyelenggaraan Rapat Pimpinan, dan
f. Layanan Implementasi Nadine 2.0.
1.4. Metodologi
Metode yang digunakan dalam melakukan penilaian kepuasan pengguna
layanan Setditjen tahun 2019, sebagai berikut:
1.4.1. Metode Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penyusunan hasil survei kepuasan
pengguna layanan Setditjen adalah data primer yang didukung
beberapa data sekunder. Data primer diperoleh melalui survei
untuk memotret persepsi pengguna layanan Setditjen.
Metode pengumpulan data primer melalui survei. Sebagaimana
pelaksanaan tahun lalu, survei kepuasan pengguna layanan
Setditjen dilaksanakan secara mandiri, menggunakan aplikasi e-
survei, melalui http://portal,djppr,kemenkeu,go,id/kuesioner/
dan menggunakan akun kemenkeu.go.id. Adapun waktu
pelaksanan survei adalah dari tanggal 22 November 2019 sampai
dengan 10 Desember 2019.
Informasi mengenai pelaksanaan survei disampaikan dengan Nota
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Laporan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Tahun 2019
Dinas Sekretaris DJPPR Nomor 1717/PR.1/2019 tanggal
22 November 2019 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan
Pengguna Layanan Setditjen Tahun 2019. Selain itu, informasi
pelaksanaan survei disampaikan melalui e-mail kepada masing-
masing pegawai dan selebaran yang di tempel pada setiap lantai
serta diinformasikan pula melalui WhatsApp pegawai DJPPR.
Responden Responden dari e-survei adalah pegawai yang dapat
mengakses http://portal,djppr,kemenkeu,go,id/kuesioner/
melalui akun kemenkeu.go.id, Pada periode survei dari 492
pegawai yang terdaftar dalam portal.djppr terdapat 46 pegawai
tidak dapat mengakses dikarenakan pindah tugas, tugas belajar,
dan cuti (cuti besar/cuti melahirkan/sakit), Dengan demikian
responden survei adalah sebanyak 444 pegawai (90,6% dari total
pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
(DJPPR)). Selanjutnya, dari 446 pegawai tersebut yang mengisi
survei sebanyak 314 pegawai atau 70,4% dari total responden.
Perlakukan khusus untuk pegawai Setditjen, dimana responden
hanya dapat melakukan survei untuk layanan yang diterima dan
tidak dapat memberikan survei untuk layanan yang diberikan dari
bagian tempat pegawai yang bersangkutan ditugaskan.
Pengecualian tersebut sudah di kunci oleh sistem,
Data sekunder diperoleh dari literatur, peraturan/ketentuan dan
dokumen terkait dengan pelaksanaan survei kepuasan pengguna
layanan Setditjen, laporan kepuasan pengguna layanan tahun
lalu.
1.4.2. Kuesioner
Kuesioner yang disusun secara umum pertanyaan dan bentuk
serupa dengan survei tahun lalu. Namun terdapat penyesuaian
yaitu:
a. Nomenklatur sebagaimana PMK Nomor 217/PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor
87/PMK,01/2019
b. Aspek layanan, aspek layanan yang di survei tahun 2019
adalah sebanyak 5 aspek layanan,
c. Layanan yang disurvei, untuk tahun 2019 sebanyak 24 (dua
puluh empat) layanan,
Responden tidak harus menilai seluruh layanan, namun
responden wajib menilai minimal 1 (satu) layanan yang mereka
terima dari masing-masing Bagian. Selanjutnya responden
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Laporan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Tahun 2019
melakukan penilaian atas aspek layanan berdasarkan kriteria
kualitas layanan. Adapun Kuesioner yang harus diisi oleh
Responden sebagaimana lampiran.
1.4.3. Aspek layanan
Aspek layanan yang akan disurvei sebanyak 5 (lima) aspek dari 9
(sembilan) aspek layanan sebagaimana amanat dari Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayan Publik, yaitu
Kejelasan Prosedur, Kompetensi Pelaksana, Waktu Pelayanan,
Produk/Hasil Layanan dan Prilaku Pelaksana, Adapun
penjabaran mengenai aspek layanan tersebut adalah sebagai
berikut:
a. Prosedur merupakan tata cara pelayanan yang dibakukan bagi
pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;
b. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki
oleh pegawai dalam memberikan pelayanan meliputi
pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman,
c. Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis
pelayanan,
d. Produk spesifikasi jenis pelayanan, yang merupakan hasil
pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan
e. Prilaku Pelaksana adalah sikap pegawai/petugas dalam
memberikan pelayanan,
Sedangkan aspek persyaratan, penanganan pengaduan, tarif dan
maklumat layanan pada tahun 2019 tidak dilakukan penilaian
1.4.4. Kualitas layanan
Kualitas layanan tersebut disajikan dalam skala likert lima level
dengan kriteria sebagai berikut:
(1) = buruk;
(2) = kurang;
(3) = cukup;
(4) = baik; dan
(5) = sangat baik,
1.5. Metode Analisa Data
Data dan informasi dari hasil survei diolah dengan menggunakan metode
statistik dan matematik yang sesuai dengan karakteristik data dari
penelitian. Metode yang akan digunakan adalah Analisa Statistik Deskriptif,
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Laporan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Tahun 2019
Dimana dengan metode ini dapat menggambarkan data yang telah
dikumpulkan. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan tersebut dianalisis
sehingga dapat diperoleh gambaran karakteristik responden, presepsi dan
preferensi responden. Data disajikan dalam bentuk tabulasi, chart dan
diagram. Sedangkan untuk perhitungan nilai indeks dilakukan dengan
menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing pernyataan
(aspek layanan),
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
BAB II
HASIL SURVEI KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
1.1. Tugas dan Fungsi Setditjen
Sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK,01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana
telah dirubah dengan PMK nomor 87/PMK,01/2019, pada Pasal 1476,
Setditjen mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksana tugas
serta pembinaan dan pemberian dukungan administratif kepada semua
unit di lingkungan DJPPR, Dalam melaksanakan tugas tersebut Setditjen
menjalankan fungsinya sebagai:
a. koordinator kegiatan DJPPR;
b. penyelenggaraan urusan penataan organisasi, ketatalaksanaan dan
layanan informasi di lingkungan DJPPR;
c. penyelenggaraan administrasi, mutasi, dan pengembangan sumber daya
manusia di lingkungan DJPPR;
d. penyelenggara pengelolaan urusan keuangan;
e. pelaksanaan fungsi kepatuhan internal, pengelolaan kinerja, penelaahan
rancangan peraturan di tingkat Dirktorat Jederal dan harmonisasi
peraturan di lingkungan DJPPR;
f. pengembangan dan pelayanan bidang teknologi informasi di lingkungan
DJPPR;
g. pelaksanaan urusan Tata Usaha, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan,
rumah tangga, dan kesejahteraan pegawai di lingkungan DJPPR.
Survei Kepuasan Pengguna Layanan Setditjen merupakan bagian dalam
upaya memperoleh gambaran pelayanan Setditjen dan selanjutnya
dilakukan perbaikan dalam rangka peningkatan kulitas pelayanan Setditjen
secara berkelanjutan. Kegiatan survei ini telah dilakukan sejak tahun 2010.
1.2. Target Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Setditjen
Salah satu kegunaan dari hasil survei adalah untuk mengukur IKU “Indeks
Kepuasan Pelayanan Setditjen”, Target IKU dimakud pada tahun 2019
ditetapkan sebesar 4,20. Sedangkan target IKU “Indeks Kepuasan
Pelayanan Setditjen” 2019 pada masing-masing Bagian dan Subbagian
mempunyai target yang berbeda dengan target Setditjen. Untuk Tahun
2019 penetapan target menyesuaikan dengan realisasi indeks capaian
survei kepuasan pengguna layanan pada tahun 2018, dan untuk unit
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
dengan tugas dan fungsi baru mengikuti target dari Setditjen, Adapun
target dari masing-masing Bagian dan Subbagian sebagaimana Table 3.1.
Daftar capaian 2018 dan target Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
Setditjen 2019.
Tabel 3.1. Capaian 2018 dan Target Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
Setditjen Tahun 2019
No. Unit
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
Realisasi 2018
Target 2019
1. Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Layanan
Informasi
4,30 4,25
a. Subbagian Organisasi 4,26 4,23
b. Subbagian Tata Laksana 4,37 4,28
c. Subbagian Layanan Informasi 4,30 4,24
2. Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) 4,27 4,24
a. Subbagian Perencanaan dan Pengebangan
Karir SDM
4,20 4,24
b. Subbagian Pengembangan Kapasitas SDM 4,34 4,27
c. Subbagian Manajemen Informasi dan Layanan SDM
4,26 4,23
3. Bagian Keuangan 4,32 4,26
a. Subbagian Penyusunan Anggaran 4,27 4,23
b. Subbagian Perbendaharaan 4,42 4,31
c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan 4,27 4,23
4. Kepatuhan Internal, Kinerja, dan Harmonisasi Peraturan
4,35 4,26
a. Subbagian Kepatuhan Internal 4,33 4,26
b. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi
Kepatuhan
4,28 4,24
c. Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko Organisasi
4,38 4,29
d. Subbagian Harmonisasi Peraturan 4,42 4,31
5. Bagian Umum 4,31 4,26
a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan - 4,20
b. Subbagian Layanan Gaji dan Tata Usaha - 4,20
c. Subbagian Rumah Tangga 4,28 4,24
d. Subbagian Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara
4,32 4,26
6. Bagian Teknologi Informasi 4,42 4,27
a. Seksi Perancangan Sistem Teknologi Informasi
4,46 4,27
b. Seksi Pengembangan dan Implementasi
Sistem I
4,42 4,27
c. Seksi Pengembangan dan Implementasi Sistem II
4,34 4,27
d. Seksi Operasional Layanan Teknologi 4,45 4,27
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
No. Unit
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
Realisasi 2018
Target 2019
Informasi
1.3. Responden
Seperti halnya survei kepuasan pengguna layanan Setditjen tahun
sebelumnya, reponden e-survei Layanan Setditjen tahun 2019 adalah para
pegawai DJPPR yang terdaftar dalam portal.djppr dan dapat mengakses
http://portal.djppr.kemenkeu.go.id/kuesioner/. Pada periode pelakanaan
survei yaitu tanggal 22 November 2019 – 10 Desember 2019 terdaftar dalam
portal djppr 492 pegawai, dimana 46 pegawai tidak dapat mengakses
dikarenakan pindah tugas, tugas belajar, dan cuti (cuti besar/cuti
melahirkan/sakit). Dengan demikian responden survei adalah sebanyak
446 pegawai (90,6% dari total pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko (DJPPR)), Selanjutnya, dari 446 pegawai
tersebut yang mengisi survei sebanyak 320 pegawai atau 71,74% dari
total responden.
Gambaran partisipasi pegawai DJPPR adalah sebagai berikut:
Gambar 2.1.
Pegawai DJPPR yang Mengisi dan Tidak Mengisi Survei
Kepuasan Pengguna Layanan Setditjen Tahun 2019
Jumlah responden survei kepuasan layanan Setdijen bila dibandingkan
dengan tahun 2019 terlihat bahwa jumlah animo pegawai yang menjadi
responden tidak jauh berbeda dengan suvei sebelumya, Tahun 2018
sebanyak 71,07% respoden dan tahun 2019 sebanyak responden sebanyak
71,74%,
86
28 26
44
27 26 32
51
2
30
19
6
24 21 11
13
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Isi Tidak
72%
28%
Tidak Isi 126
Isi 320
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
1.4. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Setditjen
Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa yang muncul setelah
membandingkan kinerja produk dengan hasil yang diinginkan. Penilaian
kepuasan pengguna layanan Setditjen merupakan penilaian subyektif dari para
responden atas layanan yang telah diberikan Setditjen.
Sebagaimana diketahui target capaian survei berbeda antara satu bagian
dengan bagian lain, tergantung dari capaian yang telah dicapai pada tahun
2018. Berikut Gambar 3.1. Realisasi 2018, Target 2019 dan Realisasi 2019
Survei Kepuasan Penguna Layanan Setditjen
Gambar 3.1. Skor Survei Kepuasan Pengguna Layanan Setditjen
Realisasi 2018, Target 2019 dan Realisasi 2019
Sebagaimana lingkup survei tahun 2019 maka responden menilai dari 5 aspek
layanan, yaitu (1) Kejelasan Prosedur, (2) Waktu Pelayanan, (3) Produk/Hasil
Layanan, (4) Kompetensi Pelaksana (Pegawai) dan (5) Prilaku Pelaksana
(Pegawai). Hasil survei Kepuasan Pengguna Layanan Setditjen sebagaimana
Gambar 3.2. Skor Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Setditjen 2019.
Berdasarkan target IKU dan capaian Kepuasan Pengguna Layanan Setditjen
tahun 2019, maka diperoleh hasil sebagai berikut:
a. Pada umumnya skor Setditjen dan seluruh Bagian 5 aspek layanan
mendapatkan skor di atas 4 dengan kategori baik;
b. skor seluruh Bagian untuk seluruh aspek layanan telah melampaui target
masing-masing Bagian dan target Setditjen 4,2;
c. Capaian skor terendah Setditjen adalah untuk aspek kejelasan prosedur
(4,37) dan aspek waktu penyelesaian (4,37).
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Gambar 3.2. Skor Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Setditjen 2019
d. Skor di atas Capaian Setditjen (4,43) adalah untuk aspek Kompetensi
pegawai sebesar 4,44 dan skor tertinggi adalah prilaku pegawai sebesar
4,52.
e. Capaian skor terendah Bagian adalah aspek kejelasan prosedur (4,29) dan
waktu penyelesaian (4,29) yang terdapat pada Bagian OTLLI.
f. Capaian skor tertinggi Bagian adalah aspek kompetensi Pegawai sebesar
4,63 yang terdapat pada Bagian TI.
g. Secara berurutan dari yang tertinggi skor indeks kepuasan layanan per-
Bagian adalah Bagian TI sebesar 4,56; Bagian Keuangan sebesar 4,44;
Bagian KIKHP sebesar 4,39; Bagian OTLLI sebesar 4,38; Bagian SDM
sebesar 4,38; dan Bagian Umum sebesar 4,37.
1.5. Hasil Survei Kepuasan Pengguna 21 Layanan Setditjen
Hasil survei terhadap 21 layanan sebagaimana Tabel 1.1. Lingkup Survei
Kepuasan Pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan
Risiko Tahun 2019, diperoleh sebagaimana Tabel 3.2. berikut:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Tabel 3.2. Hasil Survei Kepuasan Layanan Sekretariat DJPPR Tahun 2019
No. Bagian/Subbagian Nama Layanan T R
ASPEK LAYANAN
C %
1 2 3 4 5
SETDITJEN 4,20 4,37 4,37 4,41 4,44 4,52 4,43 105,28
1. Bagian OTLLI 4,25 4,29 4,29 4,40 4,31 4,52 4,38 103,60
Subbagian Organisasi Penyusunan Uraian Jabatan
4,23 103 4,32 4,29 4,39 4,42 4,53 4,39 103,78
Subbagian Tata Laksana Pelaksanaan SOP Reguler 4,28 145 4,33 4,26 4,39 4,38 4,52 4,38 102,24
Subbagian Layanan Informasi
Dukungan Penyelenggara-an, Dokumentasi dan
Publikasi Kehumasan
4,24 212 4,21 4,32 4,42 4,43 4,51 4,37 103,25
2. Bagian SDM 4,24 4,31 4,35 4,39 4,43 4,49 4,39 103,63
Subbagian Perencanaan
dan Pengembangan Karir
SDM
Layanan Surat Keputusan
Kenaikan Gaji Berkala
4,20 181 4,37 4,49 4,51 4,46 4,50 4,47 106,33
Subbagian Pengembangan
Kapasitas SDM
Layanan Penyelenggaraan
Diklat
4,27 264 4,38 4,31 4,39 4,45 4,48 4,40 103,09
Subbagian Manajemen
Informasi dan Layanan SDM
Layanan Kelengkapan
Dosir Pegawai
4,23 170 4,19 4,25 4,26 4,39 4,49 4,31 101,31
3. Bagian Keuangan 4,26 4,43 4,39 4,43 4,45 4,52 4,44 104,23
Subbagian Penyusunan
Anggaran
Penyusunan DIPA, Revisi DIPA dan Dokumen revisi
POK BA 015
4,23 94 4,49 4,49 4,47 4,39 4,51 4,55 106,56
Subbagian Perbendaharaan Penerbitan Surat Perin-tah
Membayar (SPM)
4,31 291 4,44 4,39 4,49 4,53 4,55 4,48 101,36
Subbagian Akuntansi dan Pelaporan
Penyusunan Laporan Tri-
wulan Pelaksanaan Kegi-
atan (LPTK) DJPPR 2019
4,23 47 4,36 4,29 4,34 4,32 4,46 4,35 101,87
4. Kepatuhan KIKHP 4,26 4,33 4,36 4,37 4,40 4,48 4,39 102,57
Subbagian Kepatuhan
Internal
Pemantauan pengendali-
an intern (penyusunan
4,26 125 4,27 4.28 4.26 4,30 4,48 4,39 101,17
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
No. Bagian/Subbagian Nama Layanan T R
ASPEK LAYANAN
C %
1 2 3 4 5
perangkat pemantauan, pelaksanaan pemantauan
dan penyampaian laporan)
pada unit eselon 2
Subbagian Pemantauan
dan Evaluasi Kepatuhan
Koordinasi Pelaksa-naan
Pemeriksaan Aparat Pengawas
4,24 93 4,27 4,31 4.31 4.33 4.43 4,33 102,12
Subbagian Pengelolaan
Kinerja dan Risiko
Organisasi
Reviu dan Asistensi/
konsultasi penyusun-an
Kontrak Kinerja Kemenkeu One s/d Five
4,29 216 4,39 4,35 4,40 4,47 4,55 4,43 103,29
Subbagian Harmonisasi Peraturan
Reviu legal drafting dan harmonisasi atas draft
peraturan/ keputusan
bidang tugas DJPPR
4,31 98 4,41 4,51 4,51 4,51 4,53 4,49 104,18
5. Bagian Umum 4,26 4,31 4,32 4,31 4,42 4,49 4,37 102,58
Subbagian Tata Usaha
Pimpinan
Layanan Koordinasi
Monitoring Arahan
Pimpinan
4,20 130 4,41 4,42 4,48 4,55 4,60 4,49 106,90
Subbagian Layanan Gaji dan Tata Usaha
Layanan Kearsipan 4,20 87 4,15 4,24 4,14 4,28 4,39 4,24 100,95
Subbagian Rumah Tangga Pemeliharaan BMN di lingkungan DJPPR
4,24 81 4,28 4,28 4,24 4,37 4,45 4,32 101,89
Subbagian Pengadaan dan
Pengelolaan Barang Milik
Negara
Penyediaan dan
Pendistribusian barang
persediaan
4,26 268 4,41 4,36 4,39 4,48 4,54 4,44 104,23
6. Bagian TI 4,27 4,52 4,48 4,54 4,63 4,62 4,56 106,79
Seksi Perancangan Sistem
Teknologi Informasi
Layanan Penyusunan
Dokumen User
Requirement Sistem Aplikasi
4,27
95 4,55
4,47
4,60 4,68 4,67 4,60 107,73
Seksi Pengembangan dan Implementasi Sistem I
Layanan Pembangunan, Pemeliharaan/
4,27 87 4,40 4,34 4,39 4,51 4,52 4,43 103,75
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
No. Bagian/Subbagian Nama Layanan T R
ASPEK LAYANAN
C %
1 2 3 4 5
Pemuktahiran, akses data informasi dan pelatihan
aplikasi Pinjaman, Hibah,
Kesekretariatan dan PDPPI
Seksi Pengembangan dan
Implementasi Sistem II
Layanan Pembangun-an,
Pemeliharaan/ Pemuktahiran, akses data
infor-masi dan pelatihan
aplikasi SBN dan PRKN
4,27 81 4,59 4,54 4,58 4,65 4,64 4,60 107,30
Seksi Operasional Layanan Teknologi Informasi
Layanan instalasi, pemeliharaan perang-kat
pengguna dan pengelola
user account domain dan e-
4,27 268 4,53 4,57 4,59 4,68 4,66 4,61 107,96
7 Layanan Lain-Lain
Layanan Penyelenggaraan
Rapat Pimpinan
75 4,41 4,37 4,51 4,51 4,51 4,46
Layanan Implementasi
Nadine 2.0
201 3,98 3,84 5,76 4,05 4,27 3,98
Layanan Perpustakaan 58 4,05 4,14 4,14 4,14 4,28 4,15
Keterangan:
T : Target 2019
R : Jumlah Responden
C : Capaian
% : 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡𝑥 100%
Aspek Layanan
1 : Kejelasan Prosedur
2 : Waktu Penyelesaian
3 : Hasil Layanan
4 : Kompetensi pegawai
5 : Prilaku Pegawai
: warna merah menunjukkan
capaian di bawah target
layanan 2019
: warna hijau menunjukkan
capaian melebihi capaian Setditjen 2019
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
16 Laporan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Tahun 2019
Berdasarkan hasil survei terhadap 21 layanan yang terdapat di Setditjen dengan 5
aspek layanan diperoleh hasil sebagai berikut:
a. Jumlah responden untuk masing-masing layanan di atas 30 orang, dengan
demikian telah memenuhi minimal responden dan nilai yang diperoleh dapat
mewakili masing-masing layanan.
b. keseluruhan 21 layanan Setditjen tersebut berdasarkan 5 aspek layanan
mendapatkan skor di atas 4 dengan kategori baik dan pada umumnya
mendapatkan skor di atas target yang di tetapkan;
c. Skor atas aspek layanan yang di bawah target layanan dan target Sesditjen (4,2)
terdapat pada:
No. Nama Layanan Aspek Layanan Skor
1. Layanan Kelengkapan Dosir
Pegawai (4,23)
Kejelasan Prosedur
4,19
2. Layanan Kearsipan (4,20) Kejelasan Prosedur 4,15
Hasil Layanan 4,14
d. Skor aspek layanan yang di bawah target layanan, namun masih mencapai target
Setditjen:
No. Nama Layanan Aspek Layanan Skor
1. Pelaksanaan SOP Reguler (4,28) Waktu Penyelesaian 4,26
2. Dukungan Penyelenggaraan,
Dokumentasi & Publikasi
Kehumasan (4,24)
Kejelasan Prosedur
4,21
e. Skor aspek layanan melebihi capaian Setditjen pada umumnya dicapai pada
Bagian TI dengan nilai tertinggi 4,68 yaitu pada aspek Kompetensi Pegawai
untuk layanan:
- Layanan Penyusunan Dokumen User Requirement Sistem Aplikasi; dan
- Layanan instalasi, pemeliharaan perangkat pengguna dan pengelola user
account domain dan e-mail
f. Persentase capaian Setditjen untuk IKU Kepuasan Pengguna Layanan
Kesekretariatan dengan target 4,20 dan realisasi 4,46 adalah 105,28%. Dengan
persentase layanan yang paling rendah yaitu layanan arsip sebesar 100,95% dan
persentase layanan tertinggi yaitu Layanan instalasi, pemeliharaan perangkat
pengguna dan pengelola user account domain dan e-mail sebesar 107,96.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
17 Laporan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Tahun 2019
BAB III
MASUKAN DAN SARAN RESPONDEN
Salah satu yang menjadi alat untuk meningkatkan layanan yang ada di
Setditjen adalah masukan dan saran dari responden. Masing-masing responden
diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan saran layanan yang
ada pada masing-masing Bagian. Berikut masukan dan saran yang
disampaikan oleh responden.
4.1. Bagian OTLLI
Bagian OTLLI mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi,
ketatalaksanaan dan layanan informasi di lingkungan DJPPR. Bagian OTLLI
terdiri dari Subbagian Organisasi, Subbagian Tata Laksana dan Subbagian
Layanan Informasi. Untuk 3 layanan yang disurvei yaitu Penyusunan
Uraian Jabatan, Pelaksanaan SOP Reguler dan Dukungan
Penyelenggaraan, Dokumentasi dan publikasi Kehumasan, berikut
masukan dan saran dari responden yang dapat menjadi masukan untuk
perbaikan layanan Bagian OTLLI, yaitu:
a. Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Layanan Informasi
- Mengingat tantangan kerja pada Bagian OTLLI ke depannya
semakin berat diharapkan para pegawai lebih meningkatkan
kemampuannya.
- Kejelasan prosedur dan waktu penyelesaian kadang sangat terbatas,
sehingga terkadang ada yang terlewat karena waktu tersebut.
- sudah baik, mengingat jadwal acara DJPPR yang semakin padat,
mungkin dapat ditambah SDMnya
- Perlu adanya mekanisme penyelenggaraan dengan planning yang
matang dan pembagian peran yang jelas, sehingga kesiapan
penyelenggaraan/ acara dapat tepat guna dan tepat sasaran. Peran
OTLI sebagai dukungan Satker teknis perlu ditingkatkan sehingga
koordinasi dengan satker Teknis yang responsif dapat berhasil guna.
Perlu adanya perhatian khusus dengan Standar Operating Prosedur
(termasuk SOP Link), Urjab yang memonitor Beban Kerja pegawai
serta yang selanjutnya dapat dilakukan perumusan grading pegawai
dengan kepegawaian yang berhubungan dengan mekanisme pola
mutasi yang mengedepankan kinerja pegawai.
- Agar mengalokasikan sumber daya secara proporsional utk setiap
fungsi di Bagian OTLLI, sehingga lebih merata, tidak mengesankan
hanya memprioritaskan 1 fungsi.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
18 Laporan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Tahun 2019
b. Subbagian Organisasi, layanan Penyusunan Uraian Jabatan
- Uraian tugas pada urjab mohon agar dapat direviu dan disesuaikan
dengan nama jabatannya, bukan karena melihat kemampuan atau
kemauan orang yg akan menduduki jabatan tersebut. Akan lebih
baik lagi apabila dapat disesuaikan dengan benchmarking di unit
eselon I lainnya.
- produk hasil urjab dapat disampaikan melalui share link dropbox
DJPPR, sehingga setiap pegawai dapat membaca hasilnya.
- Prosedur penyesuaian urjab tidak tersosialisasi dengan baik. Tiba-
tiba diminta ada perubahan nama karena adanya unit lain dengan
nama yg serupa, jadi harus ada penyesuaian.
Setelah disesuaikan masih banyak proses lainnya yang tidak
diketahui dengan baik, sehingga persiapan detilnya menjadi
mendadak.
- Ketika sudah disesuaikan urjabnya dengan nama yang baru, masih
dianggap overlapping dengan unit serupa sehingga dianggap
gradingnya tidak sesuai. Padahal sudah dipisahkan dengan baik,
jenis pekerjaan yang dilakukan walaupun nama pekerjaannya
serupa.
- Perubahan-perubahan ini dapat mengakibatkan penurunan grading
yang tidak disangka-sangka dan tidak ada kesempatan untuk
mempertahankan urjab agar tetap dengan grading yang sama.
- Perlu untuk menyampaikan (asistensi) lebih detil mengenai dos and
donts ketika ada perubahan organisasi (terutama penyesuaian
nama saja) sehingga tidak mengakibatkan penurunan grading.
- Walaupun ada perubahan nama, tapi semua pekerjaan terdahulu
tetap ada, plus penyesuaian pekerjaan dengan nama baru. Jadi
tidak fair jika ternyata perubahan itu mengakibatkan penurunan
grading
- Sehubungan dengan arahan Presiden terkait Jabatan Fungsional,
diharapkan Bagian OTLLI dapat mengkoordinasikannya dengan
baik.
- Perlu penjelasan lebih lanjut mengenai urjab yang baik dan benar.
c. Subbagian Tata Laksana, layanan Pelaksanaan SOP Reguler
- Secara umum layanan sudah dijalankan dengan baik. Namun, perlu
dilakukan sosialisasi arti penting SOP untuk meningkatkan
awareness terhadap SOP
- Kiranya dalam penyusunan SOP, bisa lebih aktif dalam
mengarahkan bagaimana menyusun SOP yang benar sesuai
ketentuan. Perlu ada pembahasan lebih lanjut atas usulan SOP
- Mungkin perlu dilakukan penjadwalan atas pengusulan SOP
(reguler, sementara, link) Petugas (pelaksana) masih ragu-ragu saat
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
19 Laporan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Tahun 2019
memberikan penjelasan mengenai layanan dimaksud.
- Mohon untuk SOP yang diusulkan untuk layanan ISO dan layanan
secara keseluruhan disinkronkan, sehingga tidak perlu mengajukan
perubahan/penambahan/penghapusan SOP berulang
- Kiranya perlu study banding ke unit organisasi lain sehingga dalam
penyusunan SOP, bagian OTLI tidak hanya sebagai kompilator saja
namun lebih berperan aktif.
- Ada baiknya Bagian OTLI mengecek, apakah layanan-layanan
penting di tiap direktorat sudah ada SOPnya.
- Mohon SOP yang telah selesai, dapat disimpan di server publik agar
dapat diakses sewaktu waktu oleh pegawai
d. Subbagian Layanan Informasi, Layanan Dukungan
Penyelenggaraan, Dokumentasi dan Publikasi Kehumasan
- Layanan diberikan secara baik, sebagai usulan disediakan file
sharing untuk sharing dokumentasi dari kegiatan DJPPR (bila
dianggap perlu).
- Seluruh dokumentasi DJPPR sebaiknya dapat diakses seluruh
pegawai melalui satu cloud drive dalam direktori yang baik.
- Perlu petugas pengelola (admin) website DJPPR yang dedicated, agar
website terkelola dengan baik.
- Perlu diperjelas perbedaan tugas kehumasan/komunikasi antara LI
dan HI-SPP, supaya kami tahu harus berkoordinasi dgn siapa.
- Tim LI sudah cukup solid dan kreatif, smoga bisa semakin
mendukung Direktorat Teknis dalam melakukan tugas kehumasan
ke depannya.
- Untuk 2020, karena anggaran kehumasan dan edukasi/sosialisasi
sudah dihapus dari dit teknis dan dipusatkan di OTLLI, maka
kiranya perlu dibuat strategi dan arah kegiatan kehumasan di 2020
(ini pekerjaan OTLLI atau HI-SPP ya?) sekaligus prosedur standar
yang diketahui semua Direktorat utk penggunaan dana kehumasan
tsb sehingga semua mendapatkan pendanaan melalui prosedur yg
sama/standar.
- Sekiranya kegiatan yang dibiayai pinjaman dapat lebih sering
dipublikasikan sebagai pertanggungjawaban pengadaan pinjaman
agar manfaatnya bisa dilihat masyarakat, yang mana dapat menjadi
sarana untuk menghilangkan citra negatif utang pemerintah
khususnya pinjaman.
- Agar lebih sinergi lagi terkait kegiatan DJPPR apalagi terkait
branding external maupun internal di Kemenkeu. Masih banyak
pegawai Kemenkeu, yang tidak mengenal DJPPR.
- Kualitas edukasi dan komunikasi publik DJPPR sudah cukup baik,
namun demikian perlu lebih melibatkan pegawai DJPPR dalam
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
20 Laporan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Tahun 2019
melaksanakan komunikasi publik.
4.2. Bagian Sumber Daya Manusia (SDM)
Bagian SDM mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan
pengembangan sumber daya manusia di lingkungan DJPPR. Bagian SDM
pada tahun 2019 mengalami perubahan nomenklatur perubahan nama
pada seluruh Subbagian yag terdapat di SDM. Adapun Subbagian pada
Bagian SDM terdiri dari:
- Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Karir SDM,
- Subbagian Pengembangan Kapasitas SDM dan
- Subbagian Manajemen Informasi dan Layanan SDM.
Masukan dan saran dari Responden terhadap layanan yang terdapat pada
Bagian SDM adalah:
a. Bagian Sumber Daya Manusia
- Secara keseluruhan sudah cukup baik, mungkin untuk lebih
meningkatkan lagi bisa dilakukan study banding/pembelajaran ke
unit eselon 1 lain, apakah ada secara sistem atau prosedur yang
belum dilakukan di DJPPR, namun unit eselon 1 lain sudah
melakukannya.
- Dpt lebih ditingkatkan kompetensi pejabat dan pegawai yg
menangani hal tersebut.
- Perlu disampaikan informasi kepada pegawai yang dapat diakses
diportal, terkait layanan SDM yang akan diterima pegawai,
misalnya kapan akan menerima KGB, kenaikan pangkat, dan
diklat wajib yang harus dipenuhi.
- Perlu adanya fullsupport dan sikap responsive dari bagian
administrasi kepegawaian terkait penyesuaian administrasi
kepegawaian dan proses kenaikan pangkat, sehingga diharapkan
pegawai yang bersangkutan tidak direpotkan dengan mengurus
sendiri, atau ada kesalahan redaksional dan sejenisnya. Akan
sangat membantu jika ada crosscheck ke masing-masing pegawai
atau memastikan ke bagian TU yang selanjutnya ke pegawai ybs.
dimana yang bersangkutan ada update administrasi atau naik
pangkat atau inpassing sehingga mekanisme cek dan konfirmasi
terlaksana dan dapat meminimalisasi keterlambatan atau error.
- On overall sudah baik, namun sepertinya bagian SDM kekurangan
sumber daya untuk mengerjakan Tusinya.
- Diharapkan ada program kerja SDM yang dapat menangkal LGBT.
- Untuk layanan SDM sangat perlu ditingkatkan, mengingat dalam
suatu organisasi pengelolaan SDM ini merupakan dasar organisasi
untuk menjadi organisasi terbaik. perlu suatu inovasi dan
terobosan2 yg baru agar pelayanan yg diberikan bisa lebih baik.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
21 Laporan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Tahun 2019
Pegawai2 SDM harus bisa lebih komunikatif dan interaktif kepada
para pegawai mengingat interaksi dan kebutuhan untuk itu sangat
banyak.
b. Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Karir SDM, layanan
Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala
- Saran untuk layanan data kepegawaian, jika dimungkinkan, tidak
perlu dilakukan permintaan ulang data ke TU Direktorat (contoh:
permintaan syarat kenaikan pangkat) karena data-data tersebut
semestinya sudah ada di Setditjen.
- Agar kenaikan gaji berkala, pangkat, sd penghargaan tidak harus
pegawai yang mengajukan. Semua itu sebgai penghargaan kepada
pegawai dan data pendukung telah ada di dosir pegawai di Bag.
SDM.
- Kenaikan gaji berkala jika dimungkinkan bisa otomatis saja,
masuk ke HRIS, sesuai dengan ketentuan. dgn demikian, kapasitas
pegawai bisa dialokasikan ke tugas" lain yang lebih berat.
- Surat pernyataan pelantikan, menduduki jabatan dan
melaksanakan tugas lambat/lama diterima pegawai setelah
pelantikan.
- Masih terdapat keterlambatan pengusulan kenaikan pangkat di
DJPPR yang menurut saya hal tersebut dapat merugikan pihak
terkait.
- Masih terdapat kesenjangan di setiap lantai sehingga pola mutasi
cenderung hanya di dalam lantai saja.
c. Subbagian Pengembangan Kapasitas SDM, Layanan
Penyelenggaraan Diklat
- Saran untuk permintaan nama peserta diklat, jika dimungkinkan,
dari Setditjen sudah ada beberapa nama usulan sesuai dengan gap
competency yang ada. Sehingga Direktur bisa langsung
mengetahui nama-nama pegawai yang belum mempunyai
kompetensi tersebut.
- Perlu pemetaan ulang kebutuhan diklat pegawai apabila ada
pergesaran atau mutasi karena pegawai tersebut mungkin belum
memenuhi kompetensi di tempat baru. Kebijakan SDM harus
selalu sejalan antara proses mutasi dan diklat.
- Jenis diklat agar lebih disesuaikan dengan tusi Direktorat sehingga
dapat langsung di aplikasikan pada tugas sehari-hari.
- Perlu adanya penjelasan/uraian atas jenis2 Diklat yang menjadi
kebutuhan pegawai DJPPR.
- Kiranya apabila ada rencana diklat selama setahun, link tersebut
dapat dibagikan melalui dropbox DJPPR. Namun demikian, kami
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
22 Laporan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Tahun 2019
sudah sangat terbantu dengan memasukkan diklat pada portal
DJPPR, terima kasih.
- Kedepannya mohon kiranya terdapat evaluasi rutin per semester
untuk diklat yang kiranya cocok untuk masing-masing Direktorat,
sehingga tepat sasaran.
- Sudah cukup baik, namun masih dapat ditingkatkan.
Saya telah mengikuti diklat prajabatan pada tahun 2015 dan telah
dinyatakan lulus, namun sampai saat ini belum menerima
sertifikatnya.
- Mohon untuk mengurangi kegiatan SDM seperti bincang2 atau
talks2 yang kurang begitu urgent, mengingat tahun 2019 ini saya
merasa banyak sekali acara seperti itu. Karena selain memakan
sebagian waktu bekerja, anggarannya cukup besar dimana
seharusnya bisa ditekan atau dilimpahkan untuk pos anggaran
yang lebih urgent.
- Untuk tahun mendatang, mohon untuk ditawarkan diklat-diklat
yang lebih banyak lagi, terutama diklat atau courses di luar negeri,
karena hal tersebut sangat berpengaruh besar terhadap pola fikir,
peningkatan kemapuan bahasa asing, kemandirian, dan
mendapatkan pengetahuan dari negara-negara lain. Sudah banyak
informasi courses di luar negeri yang di publish, Bagian SDM
tinggal memetakan dan meng informasikan ke unit selon 2 lainnya.
- Mohon bantuannya apabila ada tawaran Diklat dari unit Eselon I
lain misalnya BKF agar PIC DJPPR mengetahui secara rinci tata
cara pengajuan diklat dimaksud, bagaimana terkait dengan
kelengkapan dokumennya agar peserta DJPPR yang akan ingin
mengikuti pelatihan tersebut tidak miss informasi
- Untuk informasi diklat yg dilakukan secara internal (anggaran
DJPPR) agar diinformasikan jauh2 hari, agar peserta tdk
bersamaan dgn tugas lainnya. Untuk data kepegawaian yg di share
pada waktu2 event seperti ST Sosialisasi, ST Gathering dsb, agar
lebih diteliti agar valid antara nama dan unitnya, jgn sampai
terulang pegawai yg sdh purnabhakti atau telah wafat, masih
tercantum di ST tersebut.
- Untuk generasi milenial agar lebih dibina lagi attitudenya !
- Secara keseluruhan, layanan untuk penyelenggaraan diklat sudah
cukup baik. Sekedar saran: agar ditingkatkan lagi komunikasi
mengenai waktu pelaksanaan diklat karena terkadang ST keluar
mendekati hari H. termasuk komunikasi pengurusan perihal SPPD
diklat, supaya tidak ada SPPD yang tercecer atau tertinggal
- Lebih sering menghadirkan narasumber dari bidang profesional,
jangan hanya dari kemenkeu. terutama untuk materi2 tentang
bidang keilmuan (ekonomi dll).
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
23 Laporan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Tahun 2019
d. Subbagian Manajemen Informasi dan Layanan SDM, Layanan
Kelengkapan Dosir Pegawai
- Sepertinya blm pernah ada sosialisasi mengenai dokumen
kepegawaian apa saja yg diarsipkan oleh setditjen ya? Lalu utk
pegawai resign/pensiun, retensi arsipnya (dok kepegawaiannya)
sampai brp tahun?
- Mungkin perlu dipertegas kembali terkait layanan dosir, apakah
update dosir pegawai merupakan tanggung jawab pegawai secara
pribadi atau tanggung jawab Bagian SDM. Kalau tanggung jawab
pegawai, mohon layanan dosir pegawai dipertimbangkan untuk
dilakukan penilaian kembali di tahun depan.
- Penyampaian update status dosir belum jelas disampaikan
kemana.
- Data Kepegawaian yang handal ikut menentukan nasib orang,
mohon lebih ditingkatkan lagi aspek kualitas dan manfaat data.
- Bagus. Kalau bisa lebih ditingkatkan lagi. Mohon izin
menyampaikan kembali kalau proses penyesuaian ijazah sudah
lebih 2 tahun, belum selesai.
- Untuk HRIS tidak update. Gelar pendidikan tidak tercantum dan
tidak bisa edit sendiri.
4.3. Bagian Keuangan
Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan di
lingkungan DJPPR. Bagian Keuangan terdiri dari 3 Subbagian yaitu
Subbagian Penyusunan Anggaran, Subbagian Perbendaharaan dan
Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.
Masukan dan saran dari Responden terhadap layanan yang terdapat pada
Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:
a. Subbagian Penyusunan Anggaran, Layanan Penyusunan DIPA,
Revisi DIPA dan Dokumen revisi POK BA 015
- Pelayanan pada Bagian Keuangan sudah baik dan sudah sesuai
dengan SOP, untuk perencannan penyerapan DIPA agar
dipertajam dan penganggarannya disesuaikan dengan sekala
prioritas sasaran program yang urgent pada Direktorat DJPPR.
- Hendaknya kegiatan antar satu direktorat dengan direktorat lain
dapat disinkronisasi sehingga tercipta efisiensi. Dan penilaian
kinerja direktorat hendaknya juga dilihat dari inovasi dan efisiensi
anggaran yang dilakukan.
- Dalam pennyusunan perencanaan anggaran, kiranya bisa
diperjuangkan pada saat pembahasan di Sekjen agar anggaran
tidak terlalu banyak dipotong tanpa mempertimbangkan kondisi
masing-masing unit pengusul. Sebaiknya dalam proses
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
24 Laporan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Tahun 2019
pembahasan di Sekjen, agar menyertakan perwakilan dari unit
pengusul yang mengetahui teknis usulan anggaran.
- Untuk penganggaran harusnya diberikan jadwal yang pasti supaya
tidak terburu2 dalam penyusunan dokumen nya.
Pelayanan diharapkan lebih ramah dan segala sesuatu
dikomunikasikan dengan baik.
- Untuk penganggaran, alangkah lebih baik untuk menekan
anggaran pada pos2 yang kurang begitu urgent seperti acara
bincang2 atau semacamnya. Kemudian untuk acara seperti rakor,
sebaiknya didata untuk pegawai yang menginap atau tidak,
sehingga pemesanan kamar tidak mubadzir. Ketika DJPPR punya
acara besar yang menghabiskan banyak dana, di pertengahan
tahun ada direktorat yang untuk penyediaan konsumsi rapat pun
sudah tidak punya dana sehingga berswadaya dari personal.
Padahal rapat yang diadakan bukan rapat abal2, rapat tersebut
merupakan rapat yang benar2 diperlukan dalam menyelesaikan
pekerjaan.
b. Subbagian Perbendaharaan, Layanan Penerbitan Surat Perintah
Membayar (SPM)
- Sudah cukup baik dalam pelaksanaan, tetapi kadang terkendala
dengan tidak selesainya suatu kegiatan karena pegawai ybs sedang
dalam penugasan sehingga tidak ada yang menggantikan tugas
tersebut.
- Di portal DJPPR bila dimungkinkan secara informati dapat
diakomodir informasi perihal monitoring status honorarium
pegawai ybs baik dari rdk, tim, sppd yang masih belum dibayarkan.
- Mohon untuk :
1) prosedur pertanggungjawaban kegiatan (perjadin, rapat dalam
kantor, rapat luar kantor dalam kota/luar kota)
disederhanakan. Mungkin lembar Rincian Biaya Perjalanan
Dinas dan lembar Daftar Pengeluaraan Riil dihilangkan karena
sudah ada informasi tersebut di daftar nominatif.
2) Untuk uang saku RDK/uang perjadin dan sejenisnya agar
dapat ditransfer ke rekening pegawai yang bersangkutan untuk
mengurangi kemungkinan daftar nominatif hilang atau terjadi
pencurian.
- Terkait pencairan dana perjalanan luar negeri perlu peningkatan
dlam hal mendapatkan izin/persetujuan Setneg, karena ada
perjalanan yg hingga 5 bulan belum bisa dicairkan padahal
Direktorat sdh mengkomunikasikan hal terkait kepada Setditjen.
- Perbedaan perlakuan pembayaran uang harian yang diterima oleh
pegawai dari 2 direktorat yang mendapat undangan dari institusi
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
25 Laporan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Tahun 2019
pengundang yang sama (BI),dimana yang satu dibayar sedang yang
lain tidak dibayar. Mohon hal tersebut distandarkan (disamakan)
berdasarkan aturan yang berlaku.
- Perlunya sosialisasi terkait prosedur kepada seluruh level pegawai
(atau diposting di web atau portal apa pun).
c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan, Layanan Penyusunan Laporan
Triwulan Pelaksanaan Kegiatan (LPTK) DJPPR 2019
- Koordinasi dan monitoring kepada pengelolaan anggaran unit
Eselon II perlu ditingkatkan.
- Agar lebih terdigitalisasi dan tersentralisasi hasil laporannya.
4.4. Bagian Kepatuhan Internal, Kinerja dan Harmonisasi Peraturan
Bagian Kepatuhan Internal Kinerja dan Harmonisasi Peraturan
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan bimbingan
teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang kepatuhan proses bisnis, kode
etik, disiplin pegawai, dan penyusunan rekomendasi terhadap keputusan
pimpinan dari segi pengendalian kode etik serta koordinasi dan
implementasi pengelolaan kinerja, manajmen risiko, penelaahan
rancangan peraturan di tingkat DJPPR. Adapun Subbagian yang
mendukung Bagian KIKHP adalah Subbagian Kepatuhan Internal,
Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan, Subbagian
Pengelolaan Kinerja dan Risiko Organisasi dan Subbagian Harmonisasi
Peraturan. Masukan dan saran dari Responden terhadap layanan yang
terdapat pada Bagian KIKHP, yaitu:
a. Bagian Kepatuhan Internal, Kinerja, dan Harmonisasi Peraturan
- Seringkali kita masih belum begitu memahami secara
komprehensif tupoksi dari KI.
- Agar lebih sinergi dan menginternalisasi perubahan yang akan
terjadi, terkait regulasi dan organisasi kedepannya.
- Mohon dibuat langkah-langkah atau program menangkal dan
merehabilitasi LGBT di DJPPR
- Perlu dilakukan kajian2 terkait kegiatan2 yg telah dilakukan di
DJPPR, seperti efektifitas kegiatan sosialisasi, Kegiatan Tim kerja
dll.
- Masih dapat lebih ditingkatkan pengalaman dan pendekatan yg
dilakukan oleh pejabat dan pegawai yg melaksanakan tugas.
- Koordinasi dengan unit terkait perlu ditingkatkan, dan proses
penyelesaian yang singkat membutuhkan komunikasi yang
intensif.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
26 Laporan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Tahun 2019
b. Subbagian Kepatuhan Internal Layanan Pemantauan pengendalian
intern (penyusunan perangkat pemantauan, pelaksanaan
pemantauan dan penyampaian laporan) pada unit eselon 2
- Sudah cukup baik dalam asistensi penyusunan KK namun perlu
semacam workshop untuk menyusun IKU yang baik/berbobot.
Pengawasan kepatuhan harus ditingkatkan karena terkadang
atasan langsung cenderung membiarkan ketika ada yang kurang
tertib.
- Dalam pemantauan terhadap kepatuhan, mohon kiranya
dilakukan tidak hanya dengan pendekatan watch dog.
- Agar lebih banyak memberikan sosialisai terhadap peraturan2 yg
ada, ini yang lebih penting. Sejauh ini Kepatuhan Internal, kami
menganggapnya lebih aktif dalam memeriksa pegawai yg tidak
hadir di upacara/acara DJPPR.
- Perlu adanya mekanisme khususnya monev dl, apa perlu dimonev
(meski sampling) - ikut dl?
- Semangatnya harus mendukung supaya governance tetap terjaga.
Sosialisasi terkait kode etik harus terus ditingkatkan dengan
bahasa yang sederhana dan simpel.
- Kiranya pelaksanaan kepatuhan pegawai dan sistem kerja bisa
konsisten tanpa pandang bulu mulai dari pimpinan DJPPR sampai
level bawah. Pelaksanaannya agar lebih fokus pada pencegahan,
daripada yang selama ini dilakukan oleh KI dengan cara mencari
kesalahan pegawai.
c. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan, Layanan
Koordinasi Pelaksanaan Pemeriksaan Aparat Pengawas
- Kurangnya pendampingan dalam pemeriksaan, sebaiknya setiap
pemeriksa diskusi selalu didampingi KI.
- Dalam koordinasi dengan tim pemeriksa agar tim dari KI lebih aktif
dan melakukan seleksi atas permintaan data.
Inventarisasi sumber data agar dilakukan secara lebih baik
- Perlu meningkatkan peran Bagian KI sebagai liasion dalam
pemeriksaan aparat pemeriksa, seharusnya setiap aparat
pemeriksa yang masuk melewati Bagian KI terlebih dahulu.
- Sehubungan dengan koordinasi dengan aparat pengawas (BPK dan
Itjen), peran Bagian KIKH dapat lebih ditingkatkan lagi dengan cara
pendalaman proses bisnis DJPPR terutama terkait dengan
pengelolaan pembiayaan dan hibah agar pada saat bertemu dan
berdiskusi dengan aparat pengawas, peran Bagian KIKH bukan
hanya sebagai pendamping Direktorat Teknis, namun telah
bertindak sebagai internal control proses pengelolaan pembiayaan
dan hibah di dalam institusi DJPPR itu sendiri.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
27 Laporan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Tahun 2019
Harapan ke depannya adalah hal-hal yang kiranya menjadi temuan
aparat pengawas telah terdeteksi dini oleh Bagian KIKHP.
- Untuk kegiatan audit agar lebih ditingkatkan koordinasi dengan
Direktorat EAS (BA BUN) dan direktorat teknis lain, khususnya
dalam rangka pembagian UIC dan pendistribusian data/dokumen
untuk auditor
d. Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko Organisasi, Layanan
Reviu dan Asistensi/konsultasi penyusunan Kontrak Kinerja
Kemenkeu One s/d Five
- Waktu target penyelesaian penyusunan terkait IKU (Manual IKU,
CKP dll) agar dapat disampaikan jauh hari.
- Dimohon kedepannya undangan rapat pembahasan Kontrak
Kinerja tidak dadakan. Agar dapat dibahas terlebih dahulu di
internal unit sebelum rapat dengan Bagian Kepatuhan Internal.
- Perlu mereview IKU eselon 3 yang memiliki kemiripan dengan
direktorat lainnya
- Mohon dihindari kenaikan standar kinerja secara drastis.
- Seharusnya kontrak kinerja dimulai pekerjaannya dari atas ke
bawah dan dirapatkan antara bagian KI, Kinerja dan harmonisasi
peraturan dengan para Direktur dan Eselon III dan selanjutnya
dibahas bersama dalam 1 direktorat agar jelas ekspektasi output
yang ingin dicapai organisasi.
- Dalam hal penilaian K3 tidak hanya mempertimbangkan IKU di
atas kertas saja. Tetapi perlu dipertimbangkan pula urjab di tiap
unit eselon III dan eselon IV, seberapa besar dan penting kontribusi
unit tersebut terhadap capaian unit di atasnya.
- Supaya kedepan untuk meeting pertemuan one on one lebih sering
dilakukan per direktorat untuk penyusunan LCK kemenkeu one
agar lebih fokus dalam membahas masalah dan capaian yang ada
pada masing2 direktorat. karena selama ini jika digabungkan
dengan semua direktorat pada waktu yang bersamaan maka tidak
terlalu fokus pada masalah yg ada.
- Layanan sudah diberikan sangat baik, karena setiap pegawai wajib
tahu akan penyusunan kontrak kinerja. Mungkin yang perlu
diperbaiki bagaimana setiap pegawai aware terhadap Kontrak
Kinerja nya masing-masing (karena merupakan tanggung jawab
masing-masing bukan PIC pengelola kinerja).
- Agar penilaian kinerja dapat lebih menggambarkan yang
sebenarnya, kiranya perlu dioptimalkan forum diskusi untuk
menciptakan kesepahaman terhadap tugas masing-masing
unit/pegawai.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
28 Laporan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Tahun 2019
e. Subbagian Harmonisasi Peraturan, Layanan Reviu legal drafting dan
harmonisasi atas draft peraturan/keputusan bidang tugas DJPPR
- Asisitensi penyusunan peraturan belum maksimal, pengguna
layanan diharuskan mandiri dalam berkoordinasi dengan pihak
eksternal.
- Proses penyelesaian legal drafting lebih cepat.
- Diharapkan ada di portal mengakomodir status produk hukum yg
diproses melalui Sesditjen terutama ke Biro Hukum.
- Sangat baik, namu masih kurang jelas antara fungsi Biro Hukum
dan Bagian KIKHP dalam rangka harmonisasi dan legal drafting
peraturan.
4.5. Bagian Umum
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan urusan
administrasi surat dinas, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, rimah
tangga, kesejahteraan pegawai, tata usaha pimpinan serta pengadaan dan
pengelolaan Barang Milik Negara DJPPR. Adapun Subbagian yang
mendukung Bagian Umum adalah Subbagian Tata Usaha Pimpinan,
Subbagian Layanan Gaji dan Tata Usaha, Subbagian Rumah Tangga
dan Subbagian Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara.
Masukan dan saran dari Responden terhadap layanan yang terdapat pada
Bagian Umum adalah:
a. Bagian Umum
- Layanan arsip perlu pro aktif lagi.
- Layanan bantuan kepegawaian seperti kemudahan bagi pegawai
yang sakit atau meninggal dunia mohon diadakan. Jangan kalah
dengan eselon 1 lain.
- Sebaiknya ada aturan kebijakan agar kendaraan dinas Eselon III
ada di kantor, tidak hanya diparkir di rumah.
- Proses admin perjadin penilaiannya bukannya di bagian umum ya?
Mohon dpt ditambahkan tim yg menangani perjadin. Krn di djppr
ini termasuk unit yg kegiatan di luar negaranya sangat padat,
sehingga diperlukan tim perjadin yg jumlahnya memadai dan
mumpuni utk memonitor pengurusan admin perjadin, terutama
surat setneg.
- Utk pengadaan barang, terutama sovenir/seminar kit mohon
diperhatikan kembali kualitasnya. Dengan harga yg sama, dgn
vendor lain bisa mdpt kualitas barang yg lbh baik.
- Infrastruktur untuk mendukung open office terlalu dipaksakan dan
mengabaikan standar kenyamanan pegawai.Suara bising dari
aktifitas luar ruangan, aspek kesehatan ruangan yang kurang, luas
ruangan yang tidak sebanding dengan jumlah pegawai dan perabot
sangat mengganggu aktifitas pegawai dalam bekerja dan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
29 Laporan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Tahun 2019
bermobilitas. Semoga bisa lebih diperbaiki lagi pelayanannya.
- Pengadaan toner warna yang selalu bermasalah pada saat pergantian
tahun anggaran.
- Berkurangnya ketersediaan ruang rapat (Ruang rapat Nusantara
dijadikan ruang kerja PRKN).
- Kami menyarankan agar pegawai bagian umum ada yang mengerti
mengenai jaringan telekomunikasi sehingga apabila pegawai kontrak
yang menangani tidak berada di kantor juga dapat mengatasi terkait
jaringan (misalnya penarikan jaringan telekomunikasi di ruang
auditorium atau ruang rapat bhinneka).
- Sering agak terlambat sehingga pekerjaan agak terhambat. Mohon
ditingkatkan.
b. Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Layanan Koordinasi Monitoring
Arahan Pimpinan
- Layanan sudah diberikan secara baik, namun prosedur mungkin
perlu diperjelas lagi
- Tingkatkan analisis atas arahan/kebijakan pimpinan.
- Ada mekanisme yang lebih official minimal melalui email
kemenkeu.go.id
- Agar ditingkatkan parsimoni-nya. jangan sampai TLDR.
- Yang perlu ditingkatkan adalah pemahaman pembuat notulen
mengenai isu yang dibicarakan, terutama untuk isu-isu yang agak
spesifik dan unik. tapi in-general sudah baik
- Penetapan PIC, target waktu masih perlu dikoordinasikan dengan
direktorat terkait.
- Koordinasi terkait tindak lanjut arahan pimpinan sangat penting
dalam menggerakkan organisasi. Sebagai unit yang terdekat dengan
pimpinan sebaiknya dapat menyampaikan insight lebih dalam terkait
arahan pimpinan saat Pimpinan tidak dapat menyampaikan secara
langsung.
- Arahan pimpinan disampaikan dengan jelas melalui notulen rapat
pimpinan; perlu monitoring dalam penyelesaian arahan pimpinan
serta tolak ukur penyelesaian arahan.
- Komunikasikan interpretasi arahan hasil rapat dengan unit terkait.
- Layanan DAMS, pending matters dll. sudah cukup baik, namun
demikian perlu ditingkatkan terkait kecepatan penyampaian arahan
pimpinan kepada PIC Direktorat.
- DAMS/Pending Matters yang sudah dinyatakan SELESAI terkadang
muncul kembali pada penyampaian berikutnya. Harap kedepannya
dapat diteliti kembali uraian capaian yang sudah disampaikan unit
pemilik DAMS/Pending Matters.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
30 Laporan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Tahun 2019
c. Subbagian Layanan Gaji dan Tata Usaha, Layanan Kearsipan
- Sehubungan dengan open space, perlu pemberitahuan terkait retensi
arsip (mohon maaf sebelumnya apakah sudah ada nota dinas terkait
hal tersebut? karena saya belum pernah baca)
- Untuk pengelolaan kearsipan dan BMN pelayanan nya perlu
ditingkatkan lagi, perlu diberikan sosialisasi yang jelas kepada para
pegawai, apalagi mengingat ruang kerja sudah menuju coworking
space ini pengelolaan kearsipan yang baik sangat dibutuhkan.
- Dengan adanya NADINE 2.0 seluruh dokumen yang tidak diperlukan
seharusnya bisa dimusnahkan, akan tetapi belum jelas prosedur
untuk hal tersebut atau setidaknya disediakan alat untuk
memusnahkan banyak dokumen sekaligus.
- Perlu adanya diklat tentang tata cara kearsipan mengingat dalam
pemerintahan banyak dokumen yang penting. Sejak saya masuk di
tahun 2015 saya belum pernah diberikan informasi mengenai
bagaimana cara memperlakukan arsip negara.
- Masih belum mengerti bagaimana prosedur pemindahan dan
pemusnahan arsip
- Kenapa tidak diterapkan digitalisas arsip se-DJPPR?
- Setiap tahun 120-170 odner terkait pembiayaan dan hibah yg wajib
diarsipkan.
- Ruang arsip di basement menurut klaim Pak Ses sudah lebih baik,
sepertinya masih tidak sesuai ekspektasi. bayangan kami seperti
gudang penyimpanan barang bukti, memang harus ada pegawai yang
melakukan penataan arsip (minimal kodifikasi sesuai abjad) dan
bertanggungjawab atas dokumen berkenaan.
d. Subbagian Rumah Tangga , Pemeliharaan BMN di lingkungan
DJPPR
- Terima kasih untuk layanannya. Tidak ada yang sempurna tetapi
terus menyempurnakan diri. Selama ini saya tidak pernah
kekurangan alat tulis ataupun toner. Biasanya diakhir tahun kertas
dan toner, stocknya habis tapi tahun ini tidak ini artinya
pelayanannya sudah berjalan dengan baik. Untuk masalah perbaikan
dan pemeliharaan BMN saya rasa Bagian Umum cukup tanggap
masalah ini. Cuma untuk lift dimohon untuk lebih diperhatikan
karena pernah menjadi masalah. Semangat terus ....
- Masih terdapat kondisi ruangan dan peralatan yang sedikit rusak
atau tidak tertata. Bagian Umum bisa membuat aplikasi seperti Qlue
(Pemprov DKI Jakarta) untuk mengirim hasil foto kondisi kantor yang
rusak atau tidak sesuai sehingga cepat tertangani.
- Pemeliharaan fasilitas gedung, khususnya pada pemeliharaan
kebersihan kamar kecil dan pendingin ruangan di lantai 1, masih
dapat untuk ditingkatkan lagi. Dari sisi keramahan pelayanan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
31 Laporan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Tahun 2019
pemeliharaan fasilitas kendaraan dinas masih juga dapat untuk terus
diperbaiki.
- Untuk petugas pelayanan diharap lebih ramah dan berjiwa melayani.
- Kebersihan dan perlengkapan toilet harap diperhatikan agar tidak
terkesan kumuh dan tidak nyaman digunakan, terutama untuk
tamu.
- Harusnya jangan cuma pak bambang yg turun ke lapangan.
- Tisu toilet agar diadakan, karena tidak tergantikan oleh tisu
pengering tangan/muka.
- Hal ini merupakan standar toilet
- Keluhan terkait kebocoran, kerusakan dan hal-hal lain masih belum
bisa disampaikan secara cepat dan ditanggapi secara cepat.
- Sekiranya bisa diupayakan terobosan untuk peremajaan mbl dinas
yg sdh >10 tahun.
- Alat-alat di ruang fitness tidak terawat. Apabila ada rencana untuk
pembaruan, lebih baik sewa saja.
- Pemeliharaan alat peralatan khususnya di ruang GYm...hendaknya
diberi peraturan yang tegas karena yang datang ke ruang gym bukan
pegawai laki laki aja buat nge gym tapi ruangan digunakan untuk
pegawai perempuan untuk senam Yoga. Saran saya :
o Sepatu hendaknya dipakai saat di ruang gym
o Karpet sering di vakum
o Kebersihan kamar mandi harus rutin dikontrol
o Kamar mandi untuk wanita hendaknya dikunci, kunci bisa
ditaruh di tempat tertentu.
o tidak boleh buat orang merokok dan minum kopi, tiduran
e. Subbagian Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara,
Penyediaan dan Pendistribusian barang persediaan
- Mohon pengelolaan barang BMN lebih ditingkatkan karena
berhubungan dengan perencanaan anggaran.
- Supplies keperluan kantor seperti toner printer sering terlalu lama
kosongnya, sehingga mengganggu operasional sehari-hari. Terlebih
jika ada agenda penting dan mendesak dengan pimpinan dan butuh
cepat tetapi supply tidak tersedia.
- Sebaiknya ada daftar inventaris yang tersedia di ruangan masing2
pejabat es 3 dan 4 agar bisa self supervision thd BMN di ruangannya.
- Kualitas stiker BMN sangat kurang baik (mudah rusak, mdah copot),
mesti ganti dg stiker yg memiliki daya rekat lebih baik.
- Pencatatan / penamaan / pendokumentasian BMN mesti lebih detail.
- Kegiatan penempelan stiker bmn, banyak stiker yang tidak sesuai
dengan barangnya karena menyuruh OB untuk menempelkan, stiker
mudah copot.
- Pemadam api ringan expired 20 nov 2018.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
32 Laporan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Tahun 2019
- Ada bbrp prasarana terkait keselamatan yang masih perlu mendapat
perhatian
- Perlu ditingkatkan bagaimana penyediaan komputer dan upgrade
komputer untuk penyelesaian pekerjaan yang lebih baik
- Untuk BMN seperti laptop dan LCD beberapa sepertinya perlu diganti.
Karena ada yg sudah lemot, dan tidak mudah dibawa utk rapat
keluar.
- Mohon pengadaan kabel HDMI bisa segera dilaksanakan karena
rebutan dengan direktorat lain waktu pinjam ke Bagian TI. Terima
kasih.
4.6. Bagian Teknologi Informasi
Bagian Teknologi Informasi mempunyai tugas menyusun rencana strategis
dan kebijakan teknologi informasi, menyusun analisis, perancangan,
pengembangan serta implementasi sistem dan melaksanakan operasional
layanan teknologi informasi. Bagian Teknologi Informasi di dukung oleg
Subbagian Perancangan Sistem Teknologi Informasi, Subbagian
Pengembangan dan Implementasi Sistem I, Subbagian Pengembangan dan
Implementasi Sistem II dan Subbagian Operasional Layanan Teknologi
Informasi. Masukan dan saran dari Responden terhadap layanan yang
terdapat pada Bagian Teknologi Informasi yaitu:
a. Bagian Teknologi Informasi
- Kemampuan petugas/pegawai dalam memberikan layanan Bag. TI
perlu terus ditingkatkan untuk memenuhi keinginan user.
- Penyelesaian request dari direktorat dapat dipercepat.
- Semakin ditingkatkan komunikasi dan koordinasi dengan user.
- Perlu ditambahkan staf pendukung khususnya untuk menangani
keluhan email dan server public DJPPR, dan mengingat karakteristik
kerja Dit SUN yang saling terkait antar subdit maka diharapkan
server public DJPPR ke depan tetap dapat diakses dan tidak di-non-
aktifkan.
b. Seksi Perancangan Sistem Teknologi Informasi, Layanan Penyusunan
Dokumen User Requirement Sistem Aplikasi
- Baru-baru ini ada pembatasan penggunaan Microsoft Office yang
akan digantikan dengan open source. apakah sudah
dipertimbangkan mengenai kerahasiaan dan keamanan dalam
penggunaan open source. sebaiknya TI jangan membebaskan user
untuk menggunakan open source, masih lebih baik apabila
Kemenkeu memiliki office sendiri dan dikembangkan lebih baik.
- Terus tingkatkan sinergi pemanfaatan aplikasi2 internal yg dpt
digunakan lintas unit di lingkungan djppr
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
33 Laporan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Tahun 2019
• Aplikasi ISS diharapkan dapat selesai sebelum 2020.
• TI seharusnya dapat menjelaskan kepada direktorat beban
kerjanya sehingga dapat lebih pas dalam menentukan target
penyelesaian aplikasi.
- Hendaknya user requirements dapat dilakukan atas permintaan
Bagian TI, sehingga unit teknis dapat lebih pro aktif untuk membuat
usulan sistem informasi, dan perlu adanya evaluasi sistem informasi
yang sudah ada dan apakah akan direengineer atau tidak aplikasi
yang ada.
c. Seksi Pengembangan dan Implementasi Sistem I, Layanan
Pembangunan, Pemeliharaan/ Pemuktahiran, akses data informasi
dan pelatihan aplikasi Pinjaman, Hibah, Kesekretariatan dan PDPPI
- Update data-data DMFAS masih ditingkatkan baik akurasi maupun
kecepatan waktunya.
- Portal DJPPR agar dapat dimunculkan kembali data akumulasi
ketidakhadiran pegawai tanpa keterangan, karena sangat diperlukan
oleh para pegawai untuk terhindar dari hukdis pegawai.
- Aplikasi sudah baik dan user friendly.
- Untuk aplikasi Siska apakah bisa digunakan diluar jaringan intranet,
karena terkadang utk kebutuhan SPJ kegiatan di luar kantor yg perlu
mengundang orang luar konfirmasi kehadiran orang luar baru di
dapat padi hari H atau H-1 meskipun undangan sudah jauh2 hari.
- Mungkin bisa dibuat menu chat pada portal, sehingga hal yang
urgent atau transfer data terkait pekerjaan bisa lewat aplikasi
tersebut.
- Utk info pelatihan dari hibah pdppi, kalau bisa dapat diakomodir di
layanan informasi diklat.
- Sudah bagus, apabila mungkin, portal DJPPR digati tampilannya,
dan lebih interaktif. bosen soalnya, hiihihi
d. Seksi Pengembangan dan Implementasi Sistem II, Layanan
Pembangunan, Pemeliharaan/ Pemuktahiran, akses data informasi
dan pelatihan aplikasi SBN dan PRKN
- Agar proses pengembangan apliasi yang sifatnya mendesak mendapat
penanganan segera.
e. Seksi Operasional Layanan Teknologi Informasi, Layanan instalasi,
pemeliharaan perangkat pengguna dab pengelola user account domain
dan e-mail
- Mohon apabila ada gangguan jaringan kemenkeu diinfokan melalui
media yang ada.
- Mohon agar saat istirahat komputer tidak diperlambat karena
seringkali ada pekerjaan mendesak yang harus diselesaikan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
34 Laporan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Tahun 2019
sementara prosesnya berjalan lama karena komputer yang lelet.
- Penanganan LAN agar di lakukan dengan lebih baik,karena pada
waktu2 tertentu komputer sangat lambat untuk menyelesaikan
pekerjaan
- Agar ditingkatkan security awarenessnya dan meningkatkan layanan
dengan tele atau remote.
- Mohon dapat meneruskan (kembali) keluhan ke Pusintek ttg email
kemenkeu yg semakin tidak reliable. Utk mengirimkan email ke
stakeholder ekstrnal akan lbh kredible apabila menggunakan email
resmi kemenkeu. Namun demikian seringkali emailnya telat sampai
atau tidak sampai ke tujuan walaupun kuota jumlah penerima email
dan size attachment tdk melebihi batasan yg ditentukan. Dan
berakibat fatal apabila email tsb berisi informasi yg harus cepat
disampaikan (ada time limitnya).
- Email yg sering tidak terkirim atau terlambat sampai jg mjd salah
satu sebab menurunnya angka/nilai kepuasan layanan djppr 2019.
- Sudah cukup baik tapi perlu memperbesar kapasitas email karena
sering penuh.
- Pelayanannya baik, tetapi kadang permintaan di portal tidak direspon
kalau belum telfon langsung.
- Tata kerja yang berubah, akses jaringan internet, kemampuan akses
komputer dengan aplikasi baru sangat penting dalam mendukung
pekerjaan. Walaupun terkadang terasa agak ngeles bila komplain
jaringan dianggap ranahnya Pusintek dan bila tanya melalu help desk
Pusintek hal itu merupakan tugas TI Eselon I.
- Agar meningkatkan akses internet wireless, terutama di ruang rapat.
• Ada mesin absen sering mati lama gak dibenerin
• Monitor di dalam lift sering error
• Monitor di depan ruang rapat sering putus koneksi.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
35 Laporan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Tahun 2019
BAB I V
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, kinerja layanan Setditjen tahun
2019 menunjukkan kategori “baik”. Hal ini tercermin dari skor di atas 4 dari skala
linkert 1-5. Hasil Survei Kepuasan pengguna layanan Setditjen mencapai skor 4,42
melampaui target IKU “Indeks Kepuasan Pelayanan Setditjen” tahun 2019 sebesar
4,20. Berikut Rekapitulasi capaian Nilai Kepuasan Layanan Setditjen dan seluruh
Bagian:
NO
MO
R
NAMA BAGIAN/SUB BAGIAN
ASPEK LAYANAN INDEKS KEPUASAN LAYANAN
2019
TARGET 2019
% REALISASI
1 2 3 4 5
Setditjen DJPPR 4,37 4,37 4,41 4,44 4,52 4,43 4,20 105,28
1, Bagian OTLLI 4,29 4,29 4,40 4,31 4,52 4,38 4,25 103,06
2, Bagian SDM 4,31 4,35 4,39 4,43 4,49 4,39 4,24 103,54
3, Bagian Keuangan 4,43 4,39 4,43 4,45 4,52 4,44 4,26 104,23
4, Bagian KIKHP 4,33 4,36 4,37 4,40 4,48 4,39 4,28 102,57
5, Bagian Umum 4,31 4,32 4,31 4,42 4,49 4,37 4,26 102,58
6, Bagian TI 4,52 4,48 4,54 4,63 4,62 4,56 4,27 106,79
KETERANGAN ASPEK LAYANAN:
1, KEJELASAN PROSEDUR
2, KOMPETENSI PELAKSANA
3, WAKTU PELAYANAN
4, PRODUK/HASIL LAYANAN
5, PRILAKU PELAKSANA,
Perbaikan dan penyempurnaan kualitas layanan secara berkelanjutan selalu
harus dilakukan, terutama untuk meningkatkan kepuasan pelayanan kepada
stakeholder.