Laporan Kegiatan Dinkes Provsu

LAPORAN KEGIATAN KEPANITERAAN KLINIK SENIOR (KKS)

DEPARTEMEN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT/ILMU

KEDOKTERAN PENCEGAHAN/ILMU KEDOKTERAN KOMUNITAS

DI DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA

TANGGAL 19 JANUARI 2015 s.d. 21 JANUARI 2015

Disusun oleh:

M. Haritsyah W 100100010 Cut Triannisa S 100100108

Suci Putri Ayu 100100176 Irsazulharto M. Nst 100100322

Dwi Atikah Sari 100100361 Tika Rizki A.M 100100022

Shiela Vioriesca P 100100065 Try Habibullah H 100100100 Syafira Anandhita 100100344 Inez Vania Calandra 100100349 Thanujaa Uvaraj 0901003

DEPARTEMEN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT/ILMU

KEDOKTERAN KOMUNITAS/ILMU KEDOKTERAN PENCEGAHAN

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN 2015

Laporan Kegiatan Kepaniteraan Klinik SeniorDinas Kesehatan Pemerintahan ProvinsiSumatera Utara

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa atas

berkat dan hidayah-Nya sehingga laporan kegiatan ini dapat kami selesaikan tepat

pada waktunya. Pada laporan kegiatan ini, kami menyajikan mengenai rangkaian

kegiatan selama menjalani KKS di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

Adapun tujuan penulisan laporan kasus ini adalah untuk memenuhi tugas

kepaniteraan klinik di Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat/Ilmu Kedokteran

Komunitas/Ilmu Kedokteran Pencegahan.

Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan pula terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

beserta para staf atas kesediaan beliau-beliau membimbing kami selama menjalani

kegiatan kepaniteraan klinik senior di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa penulisan laporan kegiatan ini masih belum

sempurna, baik dari segi materi maupun tata cara penulisannya. Oleh karena itu,

dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang

membangun demi perbaikan laporan kegiatan ini. Atas bantuan dan segala

dukungan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual, penulis

ucapkan terima kasih. Semoga laporan kegiatan ini dapat memberikan sumbangan

bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya kesehatan.

Medan, Januari 2015

Penulis

i


DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .......................................................................... i

DAFTAR ISI .......................................................................................... ii

BAB 1 PENDAHULUAN .................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ...................................................................... 1

1.2. Tujuan..................................................................................... 2

1.2.1. Tujuan Umum............................................................... 2

1.2.2. Tujuan Khusus.............................................................. 2

1.3. Manfaat .................................................................................. 3

BAB 2 SITUASI KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN ........ 4

2.1.Kependudukan .................................................................... 4

2.1.1. Pertumbuhan, Penyebaran, Kepadatan, Sex Ratio

Penduduk, Kelahiran, dan Kematian........................ 4

2.1.1.1. Laju PertumbuhanPenduduk ....................... 4

2.1.1.2. Penyebaran dan Kepadatan Penduduk ......... 4

2.1.1.3. Sex Ratio ...................................................... 5

2.1.1.4. Penduduk Menurut Golongan Umur............ 5

2.1.1.5. Angka Kelahiran Kasar .................................. 6

2.1.1.6. Tingkat Fertilitas............................................ 6

2.2.Sosial Ekonomi .......................................................................... 6

2.2.1. Pendapatan Perkapita/Gross National Product (GNP) 6

2.2.2. Tingkat Pendidikan .................................................... 7

2.2.3. Ketenagakerjaan ......................................................... 7

2.3. Lingkungan Fisik dan Biologi ............................................. 8

2.3.1. Penyediaan Air Bersih dan Jamban Keluarga .................. 8

2.3.2. Pengawasan Terhadap TP2M, TTU, dan TP Pestisida 8

2.3.3. Pengawasan Air Bersih ................................................ 9

ii


2.3.4. Pengawasan Jamban Keluarga, SPAL dan Rumah Sehat 9

2.3.5. Pengawasan Pembuangan Sampah.............................. 9

2.3.6. Kawasan Industri dan Industri Kecil ........................... 9

BAB 3 PENGORGANISASIAN DINAS KESEHATAN PROPINSI

SUMATERA UTARA............................................................. 10

3.1. Kepala Dinas ....................................................................... 10

3.2. Sekretaris ............................................................................. 13

3.2.1. Sub Bagian Umum .................................................... 16

3.2.2. Sub Bagian Keuangan ............................................... 20

3.2.3. Sub Bagian Program .................................................. 23

3.3. Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan ................. 26

3.3.1. Seksi Bimdal Pengendalian & Pemberantasan penyakit 28

3.3.2. Seksi Bimdal Wabah dan Bencana ............................ 29

3.3.3. Seksi Bimdal Kesehatan Lingkungan ........................ 31

3.4. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan ...................................... 33

3.4.1. Seksi Bimdal Kesehatan Dasar .................................. 35

3.4.2. Seksi Bimdal Kesehatan Rujukan .............................. 38

3.4.3. Seksi Bimdal Kesehatan Khusus ................................ 40

3.5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan 42

3.5.1. Seksi Bimdal Perencanaan dan Pendayagunaan ....... 44

3.5.2. Seksi Bimdal Pendidikan dan Pelatihan .................... 46

3.5.3. Seksi Bimdal Registrasi dan Akreditasi .................... 47

3.6. Bidang Bina Jaminan dan Sarana Kesehatan...................... 49

3.6.1. Seksi Bindal Jaminan Kesehatan ….......................... 51

3.6.2. Seksi Bimdal Sarana dan Peralatan Kesehatan ….... 52

3.6.3. Seksi Bimdal Kefarmasian ....................................... 54

3.7. Tata Kerja ……………….................................................... 56

BAB 4 LAPORAN KEGIATAN........................................................ 58

4.1. Hari Pertama (Senin, 19 Januari 2015)............................... 58

iii


4.2. Hari Kedua (Selasa, 20 Januari 2015)................................. 65

4.3. Hari Ketiga (Rabu, 21 Januari 2015)................................... 82

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN............................................. 88

5.1. Kesimpulan .......................................................................... 88

5.2. Saran ..................................................................................... 88

iv


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber

daya manusia serta kualitas kehidupan dan usia harapan hidup. Undang – Undang

No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan menjelaskan bahwa pembangunan kesehatan

sebagai salah satu upaya dan pembangunan nasional diarahkan untuk

meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk sehat.

Gambaran masyarakat Indonesia dimasa depan yang ingin dicapai melalui

pembangunan kesehatan adalah masyarakat yang ditandai oleh penduduk yang

hidup dalam lingkungan dengan perilaku hidup bersih dan sehat dan memiliki

kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan

merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh

wilayah Republik Indonesia. Gambaran keadaan kesehatan masyarakat Indonesia

di masa depan atau visi yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan

tersebut dirumuskan sebagai “INDONESIA SEHAT 2015”.

Untuk mewujudkan visi Indonesia Sehat 2015, ditetapkan lima misi

pembangunan kesehatan yaitu :

1. Menggerakkan Pembangunan Nasional Berwawasan Kesehatan.

2. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

3. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata

dan terjangkau.

4. Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan

masyarakat beserta lingkungannya.

5. Meningkatkan kualitas aparatur kesehatan menuju pelayanan prima.

Visi Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara adalah : ”Masyarakat yang

sehat dan maju dalam kemandirian, kesetaraan dan keadilan”.

1


Misi Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara adalah :

1. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas, merata dan

terjangkau.

2. Meningkatkan pemerataan dan profesionalisme tenaga kesehatan.

3. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan kesehatan.

4. Meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam

pembangunan bidang kesehatan.

Di Propinsi Sumatera Utara, pelaksanaan pembangunan kesehatan dari

tahun ketahun semakin meningkat, hal ini antara lain ditunjukkan dengan

penambahan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, penambahan tenaga kerja,

juga penambahan fasilitas kesehatan lingkungan.

( Sumber : Profil Kesehatan Propinsi SUMUT 2012 )

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui program kegiatan Departemen Kesehatan yang

ditindaklanjuti di Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara dan

pelaksanaannya di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta Puskesmas yang

ada di Propinsi Sumatera Utara.

1.2.2 Tujuan Khusus

Untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dari pelaksanaan

kegiatan Kepaniteraan Klinik Senior Ilmu Kesehatan Masyarakat yang

dilaksanakan di Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara, melakukan

penelitian di Kecamatan Medan Amplas, melakukan kegiatan pengamatan di

Dinas Kesehatan Kota Medan, dan melakukan pelayanan kesehatan di

Puskesmas Tuntungan.

2


1.3 Manfaat

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peserta

Kepaniteraan Klinik Senior tentang program Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera

Utara, Dinas Kesehatan Kota Medan, Puskesmas Tuntungan dan pelaksanaannya.

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam

bersosialisasi dengan masyarakat. Juga dapat menambah pengetahuan dan

wawasan bagi peserta tentang sejauh mana gambaran pengetahuan sikap dan

tindakan masyarakat terhadap masalah kesehatan yang berkembang.

3


BAB II

SITUASI KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN

2.1 Kependudukan

Sumatera Utara merupakan propinsi yang jumlah penduduknya terbesar

keempat di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Menurut

Sensus Penduduk tahun 1990, penduduk Sumatera Utara per tanggal 31 Oktober

1990 berjumlah 10,26 juta jiwa. Dari hasil sensus penduduk (SP) tahun 2000

penduduk Sumatera Utara berjumlah 11,51 juta jiwa, hasil proyeksi Pustadin

(Pusat Data dan Informasi Indonesia) dan BPS tahun 2002 berjumlah 11.890.399

jiwa, dan menurut BPS jumlah penduduk tahun 2012 tercatat 13.215.401 jiwa.

(Sumber: Profil Kesehatan Propinsi SUMUT 2012)

2.1.1. Pertumbuhan, Penyebaran, Kepadatan, Sex Ratio Penduduk,

Kelahiran, dan Kematian

2.1.1.1 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk pada Kabupaten/Kota dalam periode 1990 –

2000 sebesar 1,20% per tahun, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi di Kota

Tanjung Balai (2,11%) dan yang terendah pada Kabupaten Tapanuli Utara 0,04%

per tahun. Untuk keadaan tahun 2005 (diperkirakan masih seperti keadaan tahun

2004) diperoleh data bahwa laju pertumbuhan penduduk Sumatera Utara untuk

tahun 2000-2003 adalah sebesar 1,14% per tahun, tahun 2012 menurun menjadi

1,02%. (Sumber: Profil Kesehatan Propinsi SUMUT 2012)

2.1.1.2. Penyebaran dan Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk Sumatera Utara tahun 1990 adalah 143 jiwa per km2,

tahun 2000 meningkat menjadi 169 jiwa per km2, kepadatan penduduk tahun 2005

adalah 172,58 jiwa per km2. Pada tahun 2012, tingkat kepadatan penduduk adalah

sebesar 184 per km2. Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi didominasi oleh

4


daerah perkotaan. Kabupaten/Kota yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi

adalah Kota Medan sebesar 8.008 jiwa per km2, disusul dengan Kota Sibolga

dengan kepadatan penduduk yaitu 7.971 jiwa per km2 dan Kota Tebing Tinggi

dengan kepadatan penduduk yaitu 3.844 jiwa per km2. Daerah dengan kepadatan

penduduk terendah yaitu kabupaten Pak-Pak Barat yaitu 34 jiwa per km2, disusul

dengan Kabupaten Samosir yaitu 50 jiwa per km2 dan disusul Kabupaten Padang

Lawas Utara yaitu 58 jiwa per km2.

(Sumber: Profil Kesehatan Propinsi SUMUT 2012).

2.1.1.3. Sex Ratio

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2000, Sumatera Utara

mempunyai sex ratio 99,93%. Hal ini menunjukkan jumlah penduduk jenis

kelamin perempuan lebih banyak dari jenis kelamin laki-laki, dimana setiap 100

perempuan terdapat 99,93 laki-laki. Angka ini tidak jauh dengan data yang

diperoleh dari profil kesehatan Kabupaten/ Kota tahun 2012 yaitu sebesar 99,52%.

dimana. Jumlah penduduk perempuan sebanyak 6.623.715jiwa dan laki-laki

6.591.686 jiwa.


2.1.1.4. Penduduk Menurut Golongan Umur

Komposisi penduduk Sumatera Utara menurut kelompok

umur,menunjukkan bahwa penduduk yang berusia muda (0-14 tahun) sebesar

32,35%, yang berusia produktif (15-64 tahun) sebesar 63,78% dan yang berusia

tua (>65 tahun) sebesar 3,86%. Dengan demikian maka Angka Beban

Tanggungan (Dependency Ratio) penduduk Sumatera Utara tahun 2012 sebesar

56,77%. Angka ini mengalami penurunan sebesar 1,08% bila dibandingkan

dengan tahun 2011 sebesar 57,85%.


5


2.1.1.5 Angka Kelahiran Kasar/Crude Birth Rate (CBR)

Berdasarkan proyeksi penduduk Sumatera Utara angka kelahiran kasar

di Sumatera Utara menunjukkan penurunan 34,10 per 1000 penduduk pada

periode 1985 – 1995.

2.1.1.6 Tingkat Fertilitas

Tingkat fertilitas wanita subur turut mempengaruhi komposisi penduduk.

Menurut hasil berbagai studi, adanya hubungan antara rata-rata umur kawin

pertama dengan tingkat fertilitas. Makin tua umur kawin wanita rata-rata anak

yang dilahirkan pada masa reproduksinya makin kecil.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 1995 Propinsi Sumatera Utara, usia

perkawinan di bawah umur (di bawah umur 17 tahun) untuk wanita, ternyata

cukup tinggi kasusnya yaitu sebesar 10,85%. Bila dilihat keseluruhan persentase

wanita berusia 10 tahun keatas yang pernah kawin menurut umur perkawinan

pertama di Sumatera Utara maka persentase yang terbesar adalah umur 19 – 24

tahun (35,98%).

Tingkat kelahiran penduduk di suatu daerah dapat dilihat dari angka

kelahiran total/Total Birth Rate (TBR), berdasarkan hasil SUPAS tahun 1985,

Total Birth Rate (TBR) di Sumatera Utara tahun 1980 – 1985 adalah 5,1 per

wanita subur. Sedangkan hasil sensus tahun 1990 menunjukkan bahwa Total Birth

Rate (TBR) sebesar 4,3 per wanita subur dan diperkirakan pada periode 1990 –

1995 rata-rata sebesar 3,5 per wanita subur. Sedangkan angka Total Birth Rate

(TBR) tahun 1997 (SUSENAS) adalah sebesar 3,24%.

2.2. Sosial Ekonomi

2.2.1. Pendapatan Perkapita/Gross National Product (GNP)

Kemampuan ekonomi masyarakat yang diukur dengan angka pendapatan

per kapita atas dasar harga yang berlaku tahun 1993, bila diukur atas dasar harga

konstan mengalami kenaikan. Perkembangan PDRB Sumatera Utara per kapita

tahun 1993 – 1997 dapat dilihat pada tabel berikut:

6


Perkembangan PDRB SUMUT Perkapita Tahun 1993 – 1997

Tahun Atas Dasar Harga Berlaku Atas Dasar Harga Konstanta 1993

1993 18.215,436 18.215,46

1994 21.678,6 19.941,33

1995 24.686,43 21.802,51

1996 28.173,73 21.753,81

1997 32.414,60 24.842,86

2.2.2. Tingkat Pendidikan

Pada tingkat pendidikan dasar, jumlah sekolah dasar (SD) pada tahun 2011

ada sebanyak 11.693 unit dengan jumlah guru 113.768 orang, murid sebanyak

1.933.612 orang sehingga ratio murid SD terhadap sekolah sebesar 165. Jumlah

sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) ada sebanyak 3.201 sekolah dengan

jumlah guru 59.718 orang dan jumlah murid ada sebanyak 947.845 orang, dan

ratio murid SLTP terhadap sekolah sebesar 296 per sekolah. Pada tahun yang

sama jumlah sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) ada sebanyak 1.402 sekolah

dengan jumlah guru 32.991 orang dan jumlah murid 435.945 dengan ratio murid

terhadap sekolah sebesar 311 murid persekolah. Jumlah perguruan tinggi swasta

pada tahun 2011 adalah sebanyak 238 PTS, yang terdiri dari 30 universitas, 75

sekolah tinggi, 3 institut, 115 akademi dan 15 politeknik.


2.2.3. Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) penduduk umur 15 tahun ke

atasmengalami peningkatan yaitu 68,33% (2008), 69,14% (2009), 69,51% (2010),

72,09% (2011) sedangkan tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 69,41%.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan dari 9,10% pada

tahun 2008 menjadi 8,45% pada tahun 2009, menurun menjadi 7,43% pada tahun

7


2010. Tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 6,37% dan menjadi 6,20% pada

tahun 2012. (Sumber: Profil Kesehatan Propinsi SUMUT, 2012)

Jika dilihat dari status pekerjaan utama sebesar 36,49% penduduk

berusia15 tahun ke atas yang bekerja sebagai buruh atau karyawan, sebesar

19,02% adalah penduduk yang bekerja sebagai pekerja keluarga, penduduk yang

berusaha sendiri yaitu 16,03%, penduduk yang bekerja dibantu anggota keluarga

mencapai 16,61%. Hanya 3,61% penduduk Sumatera Utara yang berusaha dengan

mempekerjakan buruh tetap/karyawan. Berdasarkan lapangan usaha, penduduk

Sumatera Utara yang terbanyak adalah di sektor pertanian yaitu 43,40%,

kemudian diikuti di sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 19,42%, jasa

kemasyarakatan yaitu 15,56%, bekerja di sektor industri hanya sekitar 7,68%.

(Sumber: Profil Kesehatan Propinsi SUMUT, 2012)

2.3 . Lingkungan Fisik dan Biologi

2.3.1. Penyediaan Air Bersih dan Jamban Keluarga

Penggunaan sumber air bersih menurut Profil Kabupaten/Kota tahun 1999

menunjukkan persentase tertinggi sarana air bersih yang digunakan adalah

penggunaan sumur gali yaitu 14,50% dari jumlah penduduk, sedangkan tahun

2000 persentase penggunaan sumur gali sebanyak 45,90%. Peningkatan ini

dimungkinkan karena data ini beberapa Kabupaten/Kota tidak lengkap sehingga

mempengaruhi persentase secara keseluruhan. Secara persentatif cakupan air

bersih di Sumatera Utara yaitu 40,60%.Untuk jamban keluarga yang memenuhi

syarat pada tahun 1999 adalah sebesar 47,64%. Sedangkan tahun 2000 sebanyak

42,8%. Seperti halnya penggunaan sumur gali di atas, tempat buang air besar yang

memenuhi syarat datanya kurang lengkap.

2.3.2. Pengawasan Terhadap TP2M, TTU dan TP Pestisida

Dari laporan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota diperoleh data bahwa hasil

pemeriksaan Tempat Pengolahan dan Pendistribusian Makanan (TP2M) yang

memenuhi syarat kesehatan adalah 54,88% pada tahun 1998 dan 54,39% pada

tahun 2000, sedangkan Tempat Penyimpanan Pestisida yang memenuhi syarat

8


kesehatan sebesar 65,31% pada tahun 1998 dan meningkat menjadi 67,45% di

tahun 2000.

2.3.3. Pengawasan Air Bersih

Pengawasan air bersih yang memenuhi syarat: fisik 84,37%, kimiawi

75,82%, bakteriologis 76,15%. Resiko pencemaran: amat tinggi 2,45%, tinggi

33,13%. Sedang 36,48% dan rendah 27,49%.

2.3.4. Pengawasan Jamban Keluarga, SPAL dan Rumah Sehat

Jamban yang memenuhi syarat 42,83%, SPAL yang memenuhi syarat

39,06%, dan rumah sehat yang memenuhi syarat 53,68%.

2.3.5. Pengawasan Pembuangan Sampah

Yang memenuhi syarat :

a. TPS : 54,28%

b. TPA : Oper Dumping 72,26%, CL 63,64% (hanya ada di 2

Kabupatenyaitu Kabupaten Binjai dan Tobasa), Sanitary

Landfill 100% dan Insenerasi 83,33%.

c. TPM : 53,81%

d. TTU : 61,21%

e. TP : 63,48%

2.3.6. Kawasan Industri dan Industri Kecil

Kawasan industri dan industri kecil yang memenuhi syarat:

a. Kawasan industri/kelompok industri : 51,54%

b. Industri kecil/rumah tangga : 23,06%

9


BAB III

PENGORGANISASIAN DINAS KESEHATAN

PROPINSI SUMATERA UTARA

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara

Nomor: 34/Tahun 2011

Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Serta Organisasi

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas KesehatanPropinsi Sumatera

Utara 2011

3.1. Kepala Dinas

Tugas dan Fungsi

1. Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan

pemerintahan daerah/kewenangan propinsi di bidang kebijakan teknis

pembinaan pengendalian masalah kesehatan, pelayanan kesehatan,

pengembangan Sumber Daya Manusia kesehatan, dan jaminan

kesehatan serta tugas pembantuan.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1),

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengendalian

masalah kesehatan, pelayanan kesehatan, pengembangan sumber

daya manusia kesehatan dan jaminan kesehatan.

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di

bidang pembinaan pengendalian masalah kesehatan,

pengembangan sumber daya manusia kesehatan, dan jaminan

kesehatan.

c. Pelaksanaan pemberian perizinan dibidang kesehatan.

d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan.

e. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal.

10


f. Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang kesehatan.

g. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Gubernur sesuai tugas

dan fungsinya.

3. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi dinas sebagaimana yang

dimaksud poin (1) dan (2), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

a. Menyelenggarakan perumusan, penyusunan dan penyempurnaan,

penetapan, pengaturan, pembinaan, pengkoordinasian,

pelaksanaan, pengendalian, fasilitasi, advokasi, pengawasan dan

evaluasi kebijakan teknis pembangunan kesehatan tingkat propinsi

di bidang pembinaan pengendalian masalah kesehatan, pelayanan

kesehatan, pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan

jaminan kesehatan tingkat propinsi.

b. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,

pengendalian, dan pembinaan pembangunan kesehatan jangka

menengah dan tahunan tingkat propinsi dan sinkronisasi

perencanaan pembangunan kesehatan kabupaten/kota terhadap

perencanaan pembangunan kesehatan tingkat propinsi.

c. Menyelenggarakan koordinasi lintas sektor, lintas program dan

kerja sama kemitraan dengan pihak terkait dalam pembangunan

kesehatan tingkat propinsi.

d. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, pengawassan, evaluasi

dan fasilitasi peeningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian

kabupaten/kota dalam penanganan urusan pembangunan kesehatan

di kabupaten/kota.

e. Menyelenggarakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian

penerapan/pelaksanaaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan

fungsi jabatan struktural dan jabatan fungsional, serta standar

teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja dinas.

f. Menyelenggarakan penataan pembinaan dan pengkoordinasian

dinas dan unit pelaksana teknis dinas.

11


g. Menyelenggarakan pelayanan administrasi internal dan eksternal

dinas dan pelaksanaan penegakan hukum/hukum kesehatan.

h. Menyelenggarakan pembinaan, peningkatan partisipasi dan

pemberdayaan tugas dan kesehatan masyarakat,lembaga non

pemerintah dan swasta dalam pengelolaan dan pembangunan

kesehatan tingkat propinsi.

i. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana kerja

dinas.

j. Menyelenggarakan pengendalian lanjut dan fungsi dinas serta

pengkoordinasian penyusunan tugas-tugas teknis.

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur melalui

sekretaris daeah sesuai bidang tugas dan fungsinya.

l. Pemberian masukan yang perlu kepada Gubernur melalui

sekretaris daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.

m. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan

fungsinya kepada Gubernur melalui sekretris daerah, sesuai

ketentuan yang ditetapkan.

4. Untuk Melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada

poin (1), (2) dan (3), Kepala Dinas dibantu oleh :

a. Sekretariat.

b. Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan.

c. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan.

d. Bidang Bina Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

e. Bidang Bina Jaminan dan Sarana Kesehatan.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

12


3.2. Sekretaris

1. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

penyelenggaraan urusan yang meliputi administrasi umum, keuangan, dan

program;

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1) diatas,

Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. Inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi,

koordinasi, advokasi, dan penegakan sanksi, terhadap penyusunan,

penyempurnaan dan penerapan/pelaksanaan pedoman, petunjuk

pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard

Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, perda/ranperda,

norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan

urusan kesekretariatan.

b. Penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian penerapan/

pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi

jabatan struktural dan staf, serta standar teknis tata hubungan kerja

organisasi dan indikator kinerja kesekretariatan.

c. Melakukan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan studi

ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan kesehatan terkait

dalam penanganan urusan kesekretariatan dan pengintegrasian

sistem teknologi informasi dalam penanganan urusan

kesekretariatan.

d. Pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi

peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian

Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan kesekretariatan.

e. Penyusunan perencanaan jangka menengah (Rencana Strategis)

dan rencana kerja tahunanan (Renja), serta koordinasi penyusunan

program, anggaran, penyediaan data, informasi dan sinkronisasi

perencanaan Kabupaten/kota terhadap perencanaan tingkat

Propinsi dalam penanganan urusan kesekretariatan.

13


f. Koordinasi seluruh kegiatan bidang-bidang Dinas dan Unit

Pelaksana Teknis Dinas.

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang

tugas dan fungsinya dan pemberian masukan yang perlu kepada

Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

h. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan

fungsinya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan.

3. Sekretaris mempunyai uraian tugas :

a. Melaksanakan tugas meliputi ruang lingkup pengelolaan

administrasi umum perkantoran dan rumah tanggadinas;

manajemen organisasi dan hukum/hukum kesehatan; administrasi

kepegawaian; promosi kesehatan; pendampingan dan fasilitasi

masyarakat dalam pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

b. Melaksanakan penatausahaan, pelembagaan, pengorganisasian dan

penatalaksanaan.

c. Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas,

kearsipan, pertelekomunikasian dan persandian.

d. Melaksanakan penataan dan pemeliharaan perlengkapan kantor,

peralatan dinas dan inventaris rumah tangga dinas.

e. Melaksanakan penyusunan dan pendataan standar tata hubungan

kerja dan standar mekanisme koordinasi antar unit dinas.

f. Melaksanakan penyusunan bahan rancangan/tata konsep,

dokumentasi peraturan perundang-undangan dan pengelolaan

perpustakaan.

g. Melaksanakan pengelolaan hubungan kemasyarakatan, informasi

publik dan keprotokolan.

h. Melaksanakan fasilitasi pelayanan umum, pelayanan minimal,

pengaturan keamanan dan kenyamanan kantor.

i. Melaksanakan pengelolaan tertib administrasi kepegawaian.

j. Melaksanakan pengkoordinasian dan pembinaan jabatan

fungsional.

14


k. Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan keuangan dan

perbendaharaan.

l. Melaksanakan pengelolaan akutansi, verifikasi, ganti rugi dan

tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.

m. Melaksanakan pengelolaan sarana dan pra sarana perlengkapan dan

asset dinas.

n. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, anggaran

dan pelaporan dinas.

o. Melaksanakan pengkajian anggaran belanja dan pengendalian

administrasi anggaran belanja.

p. Melaksanakan pengkajian, pemetaan dan evaluasi peruntukan

anggran belanja dan asset dinas serta melaksanakan penghitungan

belanja kesehatan dari seluruh sumber pembiayaan dan dari seluruh

sektor terkait kesehatan tingkat propinsi.

q. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja sekretariat,

bidang- bidang dan unit pelaksana teknis dinas.

r. Melaksanakan pengkajian dan koordinasi perencanaan program

bidang, sekretariat dan unit pelaksana teknis dinas.

s. Melaksanakan penyusunan perencanaan tahunan dan perencanaan

jangka menengah, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah(LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

(LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

dinas.

t. Melaksanakan pengkoordinasian pelaporan, monitoring dan

evaluasi kegiatan sekretariat dan bidang-biang serta unit pelaksana

teknis dinas.

u. Melaksanakan koordinasi penyusunan program, anggaran,

penyediaan data, informasi dan sinkronisasi perencanaan

Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat propinsi.

15


v. Melaksanakan penelitian dan pengembangan kesehatan yang

mendukung perumusan kebijakan propinsi dan melaksanakan

Survei Kesehatan Daerah (Surkesda).

w. Melaksanakan Pemantauan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan

dan Teknologi (IPTEK) kesehatan.

x. Melaksanakan penyelenggaraan kerjasama luar negeri dan

melaksanakan peningkatan pengawasan dan akuntabilitas.

y. Melaksanakan penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan.

z. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait, mengatur

rapat-rapat internal dinas dan melaksanakan telaahan staff sebagai

bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

4. Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud

pada poin (1), (2) dan (3) diatas, Sekretaris dibantu oleh :

a. Sub Bagian Umum.

b. Sub Bagian Keuangan.

c. Sub Bagian Program.

3.2.1.Kepala Sub Bagian Umum

Tugas :

Untuk membantu sekretaris sebagaimana dimaksud pada pasal (3) ayat 4,

kepala sub bagian umum mempunyai uraian tugas :

1. Melaksanakan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi

administrasi umum perkantoran dan rumah tangga dinas,

manajemen organisasi dan hukum/hukum kesehatan, hubungan

kemasyarakatan dan informasi publik dan administrasi

kepegawaian tingkat propinsi.

2. Melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian,

pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi, dan penegakan sanksi,

terhadap penerapan/pelaksanaan Pedoman, petunjuk pelaksanaan,

16


petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating

Procedure (SOP), kebijakan regulasi, perda/ranperda, norma,

kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan sub

bagiannya.

3. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi,

dalam penyempurnaan dan penyusunan Pedoman, petunjuk


Operating Procedure (SOP), kebijakan regulasi, perda/ranperda,


urusan sub bagiannya.

4. Melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian

penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan

fungsi staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan

indikator kinerja sub bagiannya.

5. Melaksanakan pembimbingan, pengendalian, sosialisasi, publikasi,

konsultasi, mediasi hukum, examinasi, pengkajian terhadap produk

norma-norma, criteria rancangan peraturan daerah (ranperda),

peraturan daerah dan sejenisnya terkait bidang kesehatan serta

implementasinya di tingkat propinsi.

6. Melaksanakan perumusan, penyusunan, penyempurnaan,

pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi

tatalaksana organisasi dinas, tata hubungan kerja, tugas pokok dan

fungsi organisasi serta penjabaran rinciannya serta sinkronisasi dan

harmonisasi antar unit organisasi dinas.

7. Melaksanakan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan

studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan kesehatan

terkait dalam penanganan urusan sub bagiannya.

8. Melaksanakan pengintegrasian sistem teknologi informasi dalam

penanganan urusan sub bagiannya.

17


9. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan

fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian

Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan sub bagiannya.

10. Melaksanakan penyusunan perencanaan jangka panjang menengah

dan rencana tahunan dan koordinasi penyusunan program,

anggaran, penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan

perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat

Propinsi dalam penanganan urusan sub bagiannya.

11. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum perkantoran dan

rumah tangga dinas, manajemen organisasi dan hukum/hukum

kesehatan.

12. Melaksanakan penatausahaan, pelembagaan, pengorganisasian dan

penatalaksanaan.

13. Melaksanakan penataan dan pemeliharaan perlengkapan kantor,

peralatan dinas dan inventaris rumah tangga dinas.

14. Melaksanakan penyusunan bahan rancangan/tata konsep,

dokumentasi peraturan perundang-undangan dan pengelolaan

perpustakaan.

15. Melaksanakan pengelolaan hubungan kemasyarakatan, informasi

publik dan keprotokolan.

16. Melaksanakan fasilitasi pelayanan umum, pelayanan minimal,

pengaturan keamanan dan kenyamanan kantor.

17. Melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja sekretariat

dan sub bagian umum.

18. Melaksanakan pengelolaan tertib administrasi kepegawaian dan

melaksanakan koordinasi dengan bidang terkait serta memberikan

dukungan teknis administrasi terhadap bidang terkait serta unit

kerja lainnya.

19. Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian,

serta pemetaan tingkat pendidikan dan kompetensi pegawai.

18


20. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat,

kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja

dan pemberian penghargaan, serta pemberian tugas/izin belajar,

pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/structural, fungsional dan

teknis.

21. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai.

22. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi

serta pemberhentian awal.

23. Melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan

kesejahteran pegawai dan jabatan di lingkungan dinas.

24. Melaksanakan pengkoordinasian dan pembinaan jabatan

fungsional, dan penyusunan mekanisme standar koordinasi dan tata

hubungan kerja pejabat fungsional dan pejabat structural.

25. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan

ketatalaksanaan kepada unit di lingkungan dinas.

26. Melaksanakan administrasi/penatausahaan, penerimaan,

pendistribusian, surat-surat, naskah dinas dan arsip.

27. Melaksanakan urusan keprotokolan, penyiapan rapat-rapat,

penyiapan upacara dan acara-acara protokoler lainnya.

28. Melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat, pelayanan

umum, pelayanan minimal dan pendokumentasian surat-surat,

barang bergerak dan barang tidak bergerak.

29. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan

prasarana rumah tangga dinas.

30. Melaksanakan pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor,

kendaraan dinas, perlengkapan/aset/inventaris kantor, serta

ketertiban, keindahan, keamanan dan kenyamanan pelayanan

kantor.

31. Melaksanakan pendokumentasian dan penyusunan mekanisme

standar tertib administrasi penggunaan kendaraan dinas.

19


32. Melaksanakan upaya pemantauan dan evaluasi berkala terhadap

situasi kondisi perlengkpan/aset/inventaris rumah tangga dinas

UPT dinas.

33. Melaksanakan upaya-upaya pencegahan kondisi

perlengkapan/aset/inventaris dinas dari potensi kerusakan yang

lebih parah, kehilangan dan tindakan kriminal.

34. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

35. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

36. Pemberiaan masukan yang perlu kepada Sekretaris sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

37. Pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan

fungsinya kepada Sekretaris sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan.

3.2.2.Kepala Sub Bagian Keuangan

Tugas :

1. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan-urusan dalam

ruang lingkup yang meliputi keuangan dan perbendaharaan,

verifikasi, ganti rugi dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan

tingkat propinsi.

2. Melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendaliaan,


terhadap penerapan/ pelaksanaan Pedoman, petunjuk pelaksanaan,


Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, perda/ranperda, norma,

kriteria ataupun ketentuan lainya dalam penanganan urusan sub

bagiannya.

3. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi


20




norma, kriteria ataupun ketentuan lainya dalam penanganan urusan

sub bagiannya.


penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas poko dan



5. Melaksanakan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan





7. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan



8. Melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah dan

rencana tahunan, dan koordinasi penyusunan program, anggaran,

penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan perencanaan

kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat propinsi dalam


9. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi




norma, kriteria ataupun ketentuan lainya dalam penanganan urusan

sub bagiannya.

10. Melaksanakan pengkajian anggran belanja dan pengendalian

administrasi anggran belanja.

11. Melaksanakan pengkajian, pemetaan dan evaluasi peruntukan

anggaran belanja dan asset dinas serta melaksanakan penghitungan

21


belanja kesehatan dari seluruh pembiayaan dan dari seluruh sektor

terkait kesehatan tingkat propinsi.

12. Melaksanakan verifikasi keuangan.

13. Melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan dinas.

14. Melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan.

15. Melaksanakan pembinaan perbendaharaan keuangan.

16. Melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan pengelolaan teknis

administrasi keuangan.

17. Melaksanakan pembayaran gaji pegai dan penghasilan tambahan

lainnya.

18. Melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak

langsung dinas dan unit pelaksana teknis dinas.

19. Melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan

bahan pertanggungjawaban keuangan.

20. Melaksanakan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan

pelaporan administrasi keuangan.

21. Melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan dinas

pegawai.

22. Melaksanakan penyiapan bahan atas pengawasan keuangan.

23. Melaksanakan penyusunan daftar dan penilaian asset/

perlengkapan/inventaris dinas dan unit pelaksana teknis dinas.

24. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan

pertimbangan kebijakan.

25. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

26. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan


27. Pemberian masukan yang perlu kepada Sekretaris sesuai dengan


28. Pelaporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas kepada

Sekretaris sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

22


3.2.3.Kepala Sub Bagian Program

Tugas :

a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan-urusan dalam

ruang lingkup yang meliputi perencanaan, penyusunan program,

anggran dan plaporan, penyelenggaraan penelitian dan

pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan

Propinsi, Pengelolaan Survei Kesehatan Daerah (Surkesda),

Pemantauan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

(IPTEK) kesehatan, Penyelenggaraan kerjasama luar negeri,

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas, Pengelolaan Sistem

Informasi Kesehatan (SIK); promosi kesehatan; pendampingan dan

fasilitasi masyarakat dalam pemberdayaan dan peran serta

masyarakat tingkat propinsi.

b. Melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian,


terhadap penerapan/pelaksanaan pedoman, petunjuk pelaksanaan,

petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standar Operating Procedure

(SOP), kebijakan, regulasi, perda/ranperda,norma, kriteria ataupun

ketentuan lainnya dalam penanganan urusan sub bagiannya.

c. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi

dalam penyempuraan dan penyusunan Pedoman, petunjuk

pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standar

Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi,

perda/ranperda,norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam


d. Melaksanakan penyediaan sarana dan akses terhadap informasi

yang berkaitan dengan aspek kesehatan dalam bentuk perpustakaan

dinas yang mengintegrasikan teknologi informasi pengelolaannya.

23


e. Mengkoordinatori penyelenggaraan riset, penelitian dan studi

ilmiah yang disusun, dirancang sub bagian/sekretariat, seksi/bidang

dinas UPT Dinas serta pengembangannya.

f. Melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian




g. Melaksanakan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan



h. Melaksanakan pengintegrasian sistem teknologi dalam penanganan

urusan sub bagiannya.

i. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan



j. Melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah dan



Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat Propinsi dalam


k. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja sekretariat,

bidang-bidang dan unit pelaksana teknis dinas.

l. Melaksanakan pengkajian dan koordinasi perencanaan program

bidang, sekretariat dan unit pelaksana teknis dinas.

m. Melaksanakan penyusunan perencanaan tahunan dan perencanaan

jangka menengah, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

(LPKJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

dinas.

24


n. Melaksanakan pengkoordinasian pelaporan, monitoring dan

evaluasi kegiatan sekretariat dan bidang-bidang serta unit

pelaksana teknis dinas.

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan


p. Pemberian masukan yang perlu kepada Sekretaris sesuai dengan


q. Pelaporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan

fungsinya kepada Sekretasis sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan.

Materi :

Kegiatan membuat tulisan ilmiah:

1. Pengumpulan Data

Data yang diambil berasal dari sumber yang tepat kemudian

menentukan judul yang tepat misalnya: Karakteristik, Pengetahuan,

Sikap Dan Tindakan Wanita Usia Subur (WUS) Terhadap KB. Maka

variabel yang dicari adalah Wanita Usia Subur (WUS) yang sudah

menikah dan tingkat pengetahuan Wanita Usia Subur

2. Pengolahan Data

Pengolahan data dapat dilakukan dengan cara manual dan

komputerisasi.

3. Analisa Data

Analisa data dapat dibedakan Deskriptif dan Analitif

4. Penyajian Data

Ada 4 bentuk penyajian data yaitu: Narasi (Tekstual), Diagram,

Tabulasi, Mix.

5. Evaluasi Data

Biasanya dilakukan pada soal seminar, ujian, dan lain-lain.

(Sumber : Margareth Hulu, SKM, M.Kes)

25


3.3. Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan

Tugas :

1. Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas dalam menangani urusan yang meliputi

Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit, Wabah dan Bencana serta

Kesehatan Lingkungan tingkat Propinsi.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal

ini, Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan menyelenggarakan

fungsi :

a. Penyelenggaraan inventarisasi, pembinaan, pengendalian,


terhadap penyusunan, penyempurnaan dan penerapan/pelaksanaan

Pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana,

standar, Standar Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi,

perda/raperda,norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam

penanganan urusan urusan bidangnya.

b. Penyelenggaraan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian


fungsi jabatan struktural dan staf, standar teknis tata hubungan

kerja organisasi dan indikator kinerja bidangnya.

c. Penyelenggaraan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan


terkait urusan bidangnya dan pengintegrasian sistem teknologi

informasi dalam penanganan urusan bidangnya.

d. Penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi,

dan fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian


e. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan jangka menengah dan



26




f. Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidangnya dan

penyelenggaraan arahan dan bimbingan kepada pejabat struktural

di bidangnya.

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya serta pemberian masukan yang perlu

kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

h. Pelaporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan

fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan.

3. Uraian tugas Kepala Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan

adalah:

a. Pelaksanaan pengendalian, pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular, penyakit bersumber binatang dan tidak menular.

b. Pelaksanaan imunisasi dan pencapaian UCI (Universal Child

Immunization).

c. Penyelenggaraan surveilans epidemiologi dan penyelidikan

kejadian luar biasa.

d. Penyelenggaraan pengendalian wabah dan bencana yang meliputi

kesiapsiagaan, mitigasi dan kesiap-siagaan, tanggap darurat dan

pemulihan.

e. Pelaksanaan pengendalian operasional penanggulangan masalah

kesehatan akibat bencana dan wabah.

f. Penyelenggaraan upaya kesehatan matra dan kesehatan haji.

g. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran,

penyehatan air, pengawasan kualitas lingkungan, penyehatan

kawasan dan sanitasi makanan dan bahan pangan serta

pengamanan limbah.

h. Melaksanakan koordinsi dengan unit kerja terkait.

i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugsnya.

27


4. Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, Kepala Bidang Bina

Pengendalian Masalah Kesehatan dibantu oleh:

a. Seksi Bimdal Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit.

b. Seksi Bimdal Wabah dan bencana.

c. Seksi Bimdal Kesehatan Lingkungan.

3.3.1.Kepala Seksi Bimdal Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit

Tugas :

a. Melaksanakan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi urusan

pengendalian, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan

penyakit bersumber binatang tingkat propinsi.

b. Melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan,

evaluasi, koordinasi, advokasi, dan penegakan sanksi, terhadap

penerapan/pelaksanaan Pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis,

tata laksana, standar, Standar Operating Procedure (SOP), kebijakan,

regulasi, perda/ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya

dalam penanganan urusan seksinya.

c. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi, dalam

penyempurnaan dan penyusunan Pedoman, petunjuk pelaksanaan,


(SOP), kebijakan, regulasi, perda/ranperda, norma, kriteria ataupun

ketentuan lainnya dalam penanganan urusan seksinya.

d. Melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian

penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi

staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja

urusan seksinya.

e. Melaksanakan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan studi

ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan kesehatan terkait dalam

penanganan urusan seksinya.

28


f. Menkoordinatori perumusan dan penyusunan penggunaan media,

teknologi, dan sarana promosi kesehatan, partisipasi dan pemberdayaan

masyarakat yang dibutuhkan oleh sub bagian/sekretariat, seksi/bidang

dinas dan UPT Dinas.

g. Melaksanakan pengintegrasian sistem teknologi informasi dalam


h. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi dan


Kabupaten/kota dalam penanganan urusan seksinya.

i. Melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah dan rencana

tahunan, dan koordinasi penyusunan program, anggaran, penyediaan

data, informasi dan mensinkronisasikan perencanaan Kabupaten/Kota

terhadap perencanaan tingkat Propinsi dalam penanganan urusan

seksinya.

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan


k. Pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Kepala Bidang

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

3.3.2. Kepala Seksi Bimdal Wabah dan Bencana

Tugas :

a. Melaksanakan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi

penyelenggaraan surveilans epidemiologi penyakit; pengendalian

penyakit tidak menular; imunisasi; urusan upaya kesehatan matra;

kesehatan haji; penyelidikan Kejadian Luar Biasa (KLB);

pengendalian wabah dan bencana yang meliputi kesiap-siagaan,

mitigasi dan kesiap-siagaan, tanggap darurat dan pemulihan,

pelaksanaan pengendalian operasional penanggulangan masalah

kesehatan akibat bencana dan wabah tingkat propinsi.

29




terhadap penerapan/pelaksanaan Pedoman, petunjuk pelaksanaan,


(SOP), kebijakan, regulasi, perda/ranperda, norma, kriteria ataupun



dalam penyempuraan dan penyusunan Pedoman, petunjuk

pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standar

Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi,

perda/ranperda,norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam





indikator kinerja seksinya.

e. Melaksanakan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan


terkait dalam penanganan urusan seksinya.

f. Melaksanakan pengintegrasian sistem teknologi informasi dalam


g. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi

dan fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian


h. Melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah dan





i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai

dengan bidang tugas dan fungsinya.

30


j. Melaksanakan masukan yang perlu kepada Kepala bidang sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

k. Pelaporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas kepada

Kepala Bidang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

3.3.3.Kepala Seksi Bimdal Kesehatan Lingkungan

Tugas :


pencegahan dan penanggulangan pencemaran, penyehatan air,

pengawasan kualitas lingkungan, penyehatan kawasan dan sanitasi

darurat, sanitasi makanan dan bahan pangan serta pengamanan

limbah tingkat propinsi.



terhadap penerapan/pelaksanaan pedoman, petunjuk pelaksanaan,


Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, perda/ranperda, norma,

criteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan

seksinya.


dalam penyempurnaan dan penyusunan pedoman, petunjuk




urusan seksinya.




indicator kinerja seksinya.

31


e. Melaksanakan analisi, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan studi



f. Melaksanakan pengintegrasian system teknologi informasi dalam


g. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan


Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan seksinya.

h. Melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah dan



Kabupaten/kota terhadap perencanaan tingkat Propinsi dalam


i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai


j. Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang sesuai

dengan tugas dan funsinya.

k. Pelaporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas kepada


Materi :

Visi dan Misi Program Penyehatan Lingkungan dan Matra

Visi : Lingkungan aman bagi kesehatan di Propinsi Sumatera

Utara di tahun 2010.

Misi : Mengamankan lingkungan agar masyarakat terhindar dari

penyakit berbasis lingkungan.

Derajat Kesehatan Masyarakat dipengaruhi beberapa faktor yaitu:

1. Faktor Lingkungan

2. Faktor Perilaku Manusia

3. Faktor Pelayanan Kesehatan

4. Faktor Keturunan (sumber : Drs. Teguh)

32


3.4. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan

Tugas :

1. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala

Dinas dalam menangani urusan yang meliputi upaya kesehatan dasar,

upaya kesehtan rujukan, dan upaya kesehatan khusus tingkat propinsi.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal

ini, Bidang Bina Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

a. Inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi,

koordinasi, advokasi, dan penegakan sanksi, terhadap

penyusunan, penyempurnaan dan penerapan/pelaksanaan

pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tatalaksana,

standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi,

perda/raperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam

penanganan urusan bidangnya.

b. Penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian



kerja organisai dan indikator kinerja bidangnya.

c. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan peningkatan mutu

pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta sesuai dengan standar

mutu yang ditetapkan.Melakukan analisis, pemetaan, penelitian,

kajian-kajian dan studi ilmiah manajemen pembangunan dan

kebijakan kesehatan terkait

d. bidangnya dan pengintegrasian sistem teknologi informasi dalam


e. Pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi

penning katan kapasitas, kompetensi dan kemandirian

Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan bidangnya.

f. Penyusunan perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan,

dan koordinasi penyusunan program, anggaran, penyediaan data,

33


informasi dan mensikronisasikan perencanaan Kabupaten/kota


bidangnya.

g. Penyelenggaraan pembinaan pengawal pada lingkup bidangnya

dan penyelenggaraan arahan dan bimbingan kepada pejabat

struktural di bidangnya.

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai

dengan bidang tugas dan fungsinya serta pemberian masukan

yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

i. Pelaporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan


ditetapkan.

3. Uraian tugas Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan adalah :

a. Melaksanakan upaya kesehatan dasar, upaya kesehatan

komunitas, upaya kesehatan dasar perkotaan.

b. Melaksanakan upaya kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak

tingkat pelayanan kesehatan dasar.

c. Melaksanakan surveilan gizi buruk dan pemantauan

penanggulangan gizi buruk tingkat pelayanan kesehatan dasar.

d. Melaksanakan upaya pemenuhan standar pelayanan kesehatan

dasar.

e. Melaksanakan upaya kesehatan rujukan/spesailistik dan

pengelolaan sistem rujukan, upaya kesehatan rujukan perkotaan.

f. Melaksanakan upaya kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak

tingakat pelayanan kesehatan rujukan.

g. Melaksanakan surveilans gizi buruk dan pemantauan

penanggulangan gizi buruk tingkat pelayanan kesehatan rujukan.

h. Melaksanakan upaya pemenuhan standar pelayanan kesehatan

rujukan.

34


i. Melaksanakan upaya kesehatan khusus berupa kesehatan jiwa,

kesehatan mata, kesehatan kerja, kesehatan indera, kesehatan gigi

dan mulut, kesehatan usia lanjut.

j. Melaksanakan penanganan penunjang medik dan keperawatan.

k. Melaksanakan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil,

rawan, kepulauan, dan kerjasama lintas batas kabupaten/kota.

l. Melaksanakan upaya pemenuhan standar pelayanan kesehatan

khusus.

4. Untuk Melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) pasal ini, Kepala Bidang Bina

Pelayanan Kesehatan dibantu oleh:

a. Seksi Bimdal Kesehatan Dasar.

b. Seksi Bimdal Kesehatan Rujukan.

c. Seksi Bimdal Kesehatan Khusus.

3.4.1. Kepala Seksi Bimdal Kesehatan Dasar

Tugas :


upaya kesehatan dasar, upaya kesehatan komunitas, upaya kesehatan

dasar perkotaan: upaya kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak tingkat

pelayanan kesehatan dasar: surveilans gizi buruk dan pemantauan

penanggulangan gizi buruk tingkat pelayanan kesehatan dasar dan

pemenuhan standar pelayanan kesehatan dasar tingkat propinsi.



penerapan/pelaksanaan Pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk

teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP),

kebijakan, regulasi, perda/ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan

lainnya dalam penanganan urusan seksinya.

35


c. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi dalam

penyempurnaan dan penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan,

petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure

(SOP), kebijakan, regulasi, perda/raperda, norma, kriteria, ataupun




fungsi staf, standar teknisi tata hubungan kerja organisasi dan indikator

kinerja seksinya.

e. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan peningkatan

mutu pelayanan kesehatan dasar pemerintah dan swasta sesuai dengan

standar mutu yang ditetapkan.

f. Melaksanakan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan studi


dalam penanganana urusan seksinya.


penangann urusan seksinya.

h. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan





data, informasi dan mensikronisasikan perencanaan Kabupaten/kota


seksinya.

j. Melaksanakan pengembangan Distric Team Problem Solving (Tim

Pemecah masalah Kabupaten/Kota) kesehatan Ibu, Bayu Baru Lahir

dan Anak (DTPSKIBBLA).

k. Melaksanakan pengembangan manajemen Puskesmas berbasisi

sertifikasi ISO (Internasional Sertification Organization).

36


l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan

bidang tugas dan fungsi seksinya.

m. Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang sesuai dengan

tugas dan fungsi seksinya.

n. Pelaporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas kepada


Materi :

Puskesmas adalah unit pelaksanaan teknis Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan

pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja.

Azas Puskesmas yaitu :

1. Azas Pertanggungjawaban Wilayah

2. Azas Pemberdayaan Masyarakat

3. Azas Keterpaduan

4. Azas Rujukan

Fungsi Puskesmas yaitu :

1. Pusat penggerak masyarakat

2. Pusat pelayanan kesehatan masyarakat

3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Upaya Kesehatan di Puskesmas meliputi :

Upaya Kesehatan Wajib :

1. Upaya Promosi Kesehatan ( Promkes )

2. Upaya Kesehatan Lingkungan ( Kesling )

3. Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Serta Keluarga Berencana

(KIA Dan KB)

4. Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat

37


5. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular

(P2M)

6. Upaya Pengobatan

7. Upaya Pencatatan Dan Pelaporan (SP2TP)

Upaya Kesehatan Pengembangan :

1. Upaya Kesehatan Sekolah (UKS)

2. Upaya Kesehatan Olahraga (Kesorga).

3. Upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat (UPKM).

4. Upaya Kesehatan Kerja (UKK).

5. Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut (UKGM).

6. Upaya Kesehatan Jiwa (UKJ).

7. Upaya Kesehatan Mata (UKM).

8. Upaya Kesehatan Usia Lanjut (Usila).

9. Upaya Pembinaan Pengobatan Tradisional (Batra).

Indikator kecamatan Sehat 2010 :

1. Lingkungan Sehat

2. Perilaku Sehat

3. Cakupan Kesehatan Bermutu

4. Masalah Kesehatan di Kecamatan

3.4.2. Kepala Seksi Bimdal Kesehatan Rujukan

Tugas :


upaya kesehatan, rujukan/spesalistik, sistem rujukan, upaya kesehatan

rujukan perkotaan; upaya kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak

tingkat pelayanan kesehatan rujukan; surveilans gizi buruk dan

pemantauan penanggulangan gizi buruk tingkat pelayanan kesehatan

rujukan; dan pemenuhan standar pelayanan kesehatan dasar tingkat

propinsi.

38


b. Inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi,






c. Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi dalam





d. Penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian


fungsi staf, standar teknisi tata hubungan kerja organisasi dan


e. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan peningkatan mutu

pelayanan kesehatan rujukan pemerintah dan swasta sesuai dengan

standar mutu yang ditetapkan.




g. Pengintegrasian sistem teknologi informasi dalam penangana urusan

seksinya.

h. Pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi

peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian kabupaten/kota


i. Penyusunan perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan, dan

koordinasi penyusunan program, anggaran, penyediaan data,

informasi dan mensikronisasikan perencanaan kabupaten/kota

terhadap perencanaan tingkat propinsi dalam penanganan urusan

seksinya.

39




k. Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang sesuai dengan


l. Pelaporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas kepada


3.4.3.Kepala Seksi Bimdal Kesehatan Khusus

Tugas :


upaya kesehatan khusus berupa kesehatan jiwa, kesehatan mata,

kesehatan kerja, kesehatan indera, kesehatan gigi mulut, kesehatan

usia lanjut, penunjang medik dan keperawatan, upaya kesehatan pada

daerah perbatasan, terpencil, rawan, kepulauan, dan kerjasama lintas

batas kabupaten/kota, dan pemenuhan standar pelayanan kesehatan

khusus tingkat propinsi.








dalam penyempurnaan dan penyusunan pedoman, petunjuk


Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, perda/raperda,

norma, kriteria, ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan

seksinya.



40


fungsi staf, standar teknisi tata hubungan kerja organisasi dan


e. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan

peningkatan mutu pelayanan kesehatan khusus pemerintah dan swasta

sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.





penangana urusan seksinya.

h. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan



i. Melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah dan


penyediaan data, informasi dan mensikronisasikan perencanaan

kabupaten/kota terhadap perencanaan tingkat propinsi dalam




k. Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang sesuai dengan


l. Pelaporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas kepada


41


3.5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan

Tugas:

1. Bidang Bina Pengembangan SDM kesehatan mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas dalam menangani urusan yang meliputi

perencanaan, pendayagunaan, pendidikan dan pelatihan, registrasi

dan akreditasi SDM kesehatan tingkat propinsi.

2. Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pasal ini, Bidang Bina Pengembangan SDM kesehatan

menyelenggarakan fungsi :

a. Inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi,


penyusunan, penyempurnaan dan penerapan/pelaksanaan


standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan,

regulasi, perda/ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan

lainnya dalam penanganan urusan bidangnya.

b. Penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian


fungsi jabatan struktural dan staf, standar teknisi tata hubungan


c. Melakukan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan


terkait dalam penanganana urusan bidangnya dan

pengintegrasian sistem teknologi informasi dalam penanganan

urusan bidangnya.

d. Pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi

peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian

Kabupaten/kota dalam penanganan urusan bidangnya.

e. Penyusunan perencanaan jangka menengah dan rencana

tahunan, dan koordinasi penyusunan program, anggaran,

42



kabupaten/kota terhadap perencanaan tingkat Propinsi dalam


f. Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidangnya

dan penyelenggaraan arahan dan bimbingan kepada pejabat

struktural di bidangnya.

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai


h. Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

i. Pelaporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan


ditetapkan.

3. Uraian tugas Kepala Bidang Bina Pengembangan SDM kesehatan

adalah :

a. Melaksanakan perencanaan, pendayagunaandan rekomendasi

tenaga kesehatan strategis dan pemindahan tenaga tertentu antar

kabupaten/kota.

b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan

ataupun kegiatan sejenis lainnya yang bersifat peningkatan dan

pengembangan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik.

c. Melaksanakan registrasi dan akreditasi penyelenggaraan

pendidikan pelatihan SDM kesehatan.

d. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan.

e. Melaksanakan registrasi, akreditasi, sertifikasi dan uji

kompetensi pejabat struktural, fungsional dan SDM kesehatan

pemerintah/swasta.

f. Melaksanakan registrasi, akreditasi, sertifikasi dan perizinan

tenaga medis, paramedis, tenaga non-medis/tradisional terlatih.

43


g. Melaksanakan registrasi dan perizinan tenaga kesehatan asing

dan Melaksanakan registrasi, pemantauan dan pembinaan

lembaga swadaya masyarakat (LSM/Non Goverment

Organization) lokal dan asing (luar Negeri) yang bergerak

terkait bidang kesehatan tingkat propinsi.

a. Pendidikan dan Pelatihan.

b. Seksi Bimdal Registrasi dan Akreditasi.

3.5.1. Kepala Seksi Bimdal Perencanaan dan Pendayagunaan

Tugas :

1. Melaksanakan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi

perencanaan, Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pemberian

izin kepada tenaga kesehatan asing. Untuk Melaksanakan tugas

dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini,

Kepala Bidang Bina Pengembangan SDM kesehatan dibantu olehSeksi

Bimdal Perencanaan dan Pendayagunaan dan Seksi Bimdal

pendayagunaan dan rekomendasi tenaga kesehatan strategis dan

pemindahan tenaga tertentu antar kabupaten/kota tingkat propinsi.

2. Melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan,






3. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi dalam





44




staf, standar teknisi tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja

seksinya.

5. Melaksanakan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan studi


penanganana urusan seksinya.



7. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan



8. Melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah dan rencana


data, informasi dan mensikronisasikan perencanaan Kabupaten/kota


seksinya.

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan


10. Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang sesuai dengan


11. Pelaporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas kepada Kepala

Bidang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

45


3.5.2. Kepala Seksi Bimdal Pendidikan dan Pelatihan

Tugas :


pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan ataupun kegiatan sejenis lainnya

yang bersifat peningkatan dan pengembangan kemampuan Kognitif,

Afektif dan Psikomotorik; registrasi dan akreditasi penyelenggaraan

pendidikan pelatihan SDM kesehatan; pengawasan dan evaluasi

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan tingkat

propinsi.




tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan,

regulasi, perda/ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam










seksinya.

e. Melaksanakan registrasi, koordinasi penyelenggaraan, pengawasan,

evaluasi dan sertifikasi pelaksanaan pendidikan pelatihan SDM kesehatan

ataupun kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kemampuan kognitif,

afektif dan psikomotorik yang dilaksanakan oleh sub bagian/sekretariat,

seksi/bidang dinas dan UPT Dinas, serta menjadi koordinator

46


penyelenggara pendidikan pelatihan SDM kesehatan yang dilaksanakan

oleh dinas dan UPT dinas.






h. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi

peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian Kabupaten/kota

dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan oleh

Kabupaten/Kota dan dalam penanganan urusan seksinya.


tahunan, dan koordinasi penyusunan program, anggaran, penyediaan data,

informasi dan mensikronisasikan perencanaan Kabupaten/kota terhadap

perencanaan tingkat propinsi dalam penanganan urusan seksinya.

j. Melaksanakan beasiswa tugas belajar untuk pengembangan dan

peningkatan kompetensi SDM kesehatan.

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan


l. Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas

dan fungsi seksinya.

m. Pelaporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas kepada Kepala


3.5.3. Kepala Seksi Bimdal Registrasi dan Akreditasi

Tugas :


registrasi, akreditasi, sertifikasi dan uji kompetensi pejabat struktural,

fungsional dan SDM kesehatan pemerintah/swasta; registrasi, akreditasi,

sertifikasi dan perizinan tenaga medis, paramedis, tenaga

47


non-medis/tradisional terlatih, tenaga kesehatan asing dan lembaga

swadaya masyarakat (LSM/Non Goverment Organization) lokal dan asing

yang bergerak terkait bidang kesehatan tingkat propinsi.















seksinya.






g. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi



h. Melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah dan rencana


informasi dan mensikronisasikan perencanaan Kabupaten/kota terhadap

perencanaan tingkat Propinsi dalam penanganan urusan seksinya.

48


i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan


j. Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas

dan fungsi seksinya.

k. Pelaporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas kepada Kepala


3.6. Bidang Bina Jaminan dan Sarana Kesehatan

1. Bidang Bina Jaminan dan Sarana Kesehatan mempunyai tugas membantu

Kepala Dinas dalam menangani urusan yang meliputi jaminan kesehatan,

sarana dan peralatan kesehatan serta kefarmasian tingkat propinsi.

2. Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,

Bidang Bina Jaminan dan Sarana kesehatan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan inventarisasi, pembinaan, pengendalian,


terhadap penyusunan, penyempurnaan dan penerapan/pelaksanaan


standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi,

perda/ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam


b. Penyelenggaraan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian




c. Penyelenggaraan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan


terkait dalam penangananan urusan bidangnya.

d. Penyelenggaraan pengintegrasian sistem teknologi informasi dalam

penangana urusan bidangnya.

49


e. Penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan


kabupaten/kota dalam penanganan urusan bidangnya.

f. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan jangka menengah dan



kabupaten/kota terhadap perencanaan tingkat Propinsi dalam


g. Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidangnya dan

penyelenggaraan arahan dan bimbingan kepada pejabat struktural

di bidangnya.

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai

dengan bidang tugas dan fungsinya dan Pemberian masukan yang

perlu kepada Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

i. Pelaporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas kepada

Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

3. Uraian tugas Kepala Bidang Bina Jaminan dan Sarana kesehatan

adalah:

a. Melaksanakan penyelenggaraan jaminan kesehatan berupa

kepesertaan, pemeliharaan kesehatan dan pembiayaan.

b. Melaksanakan registrasi, akreditasi dan sertifikasi sarana kesehatan

dan perizinan sarana kesehatan.

c. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian sarana kesehatan.

d. Melaksanakan bimbingan pra dan pasca akreditasi dan persiapan

pelaksanaan akreditasi sarana kesehatan.

e. Melaksanakan pra dan pasca audit dan persiapan pelaksanaan audit

sarana kesehatan.

f. Melaksanakan pemberian izin sarana kesehatan rekomendasi izin

sarana kesehatan tertentu.

50


g. Melaksanakan penyediaan dan pengelolaan bufferstock obat

propinsi, reagensia, vaksin dan ketersediaan obat.

h. Melaksanakan penanganan urusan Perbekalan kesehatan Rumah

Tangga (PKRT), dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) :

industri komoditi kesehatan, industri komoditi Pedagang Besar

Farmasi (PBF), Pedagang Besar Farmasi Cabang, obat tradisional,

kosmetika, makanan, minuman; narkotika, psikotropika, dan zat

adiktif.

4. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), (2) dan (3) pasal ini, Kepala Bidang Bina Jaminan dan Sarana

kesehatan dibantu oleh :

a. Seksi Bimdal Jaminan kesehatan.

b. Seksi Bimdal Sarana & Peralatan kesehatan.

c. Seksi Bimdal Kefarmasian.

3.6.1.Kepala Seksi Bimdal Jaminan Kesehatan

Tugas :


penyelenggaraan Jaminan Kesehatan berupa kepesertaan, pemeliharaan

kesehatan dan pembiayaan tingkat propinsi.








penyempurnaan dan penyusunan pedoman petunjuk pelaksanaan, petunjuk

teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure(SOP),

51


kebijakan, regulasi, perda/ranperda, norma, kriteria, ataupun ketentuan





seksinya.



penangananan urusan seksinya.

f. Melaksanakan penyelenggaraan pengintegrasian sistem teknologi

informasi dalam penangana urusan seksinya.


peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian kabupaten/kota dalam




informasi dan mensikronisasikan perencanaan kabupaten/kota terhadap





dan fungsinya.



3.6.2.Kepala Seksi Bimdal Sarana & Peralatan Kesehatan

Tugas :

a. Menyelenggarakan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi

registrasi, akreditasi dan sertifikasi sarana kesehatan dan perizinan sarana

kesehatan, bimbingan dan pengendalian sarana kesehatan, bimbingan pra

52


dan pasca akreditasi dan persiapan pelaksanaan akreditasi sarana

kesehatan, bimbingan pra dan pasca audit dan persiapan pelaksanaan audit

sarana kesehatan, pemberian izin sarana kesehatan dan rekomendasi izin

sarana kesehatan tertentu tingkat propinsi.








teknis, tata laksana, standar, Standar Operating Procedure (SOP),






seksinya.







peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian kabupaten/kota dalam





perencanaan tingkat Propinsi dalam penanganan urusan seksinya.

53





dan fungsinya.



3.6.3.Kepala Seksi Bimdal Kefarmasian

Tugas :


penyediaan dan pengelolaan bufferstock obat propinsi, reagensia, vaksin,

ketersediaan obat, Perbekalan kesehatan Rumah Tangga (PKRT), dan

Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) : industri komoditi kesehatan,

industri komoditi Pedagang Besar Farmasi (PBF), Pedagang Besar

Farmasi Cabang, obat tradisional, kosmetika, makanan, minuman;

narkotika, psikotropika, dan zat adiktif tingkat propinsi.









petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standar Operating Procedure (SOP),





54



seksinya.
















dan fungsinya.



Materi :

Penggunaan obat yang rasional antara lain :

1. Sudah di uji coba

2. Dosis yang adekuat

3. Penyakit yang spesifik

Guna gudang farmasi :

1. Menerima obat

2. Mendistribusikan obat

3. Menganalisa obat(Sumber Aryati, Apt.)

55


3.7. Tata Kerja

1. Dalam melaksanakan tugasnya Depala Dinas, Sekretaris, Kepala

Bidang, Kepala UPT Dinas, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian

Wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi, dan

sinkronisasi baik internal maupun antar satuan kerja/unit organisasi

lainnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.

2. Kepala Dinas wajib melaksanakan pengawasan dan pembinaan

terhadap bawahan masing-masing.

3. Dalam hal Kepala Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugas

karena sesuatu hal, sekretaris melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Apabila Sekretaris Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya karena

sesuatu hal, maka Kepala Dinas menunjuk pejabat yang telah

memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sekretaris.

5. Apabila Kepala Bidang atau Kepala UPT Dinas berhalangan

melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, , maka Kepala Dinas

menunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk

melaksanakan tugas Kepala Bidang atau Kepala UPT Dinas.

6. Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, dalam hal

berhalangan melaksanakan tugasnya, masing-masing pejabat

menunjuk dan mendelegasikan tugasnya kepada pejabat setingkat

dibawahnya yang dapat bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi kerja di

lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, semua pejabat

struktural Dinas wajib membangun, memelihara dan membina

komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal serta koordinasi dan

kerjasama yang baik dengan Perangkat daerah lainnya dan pihak

terkait, serta menerapkan prinsip partisipasi transparansi dan

akuntabilitas.

56


8. Untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional,

efektif, efisien, dan akuntabel maka Dinas harus menyusun dokumen

penjabaran rincian tugas pokok dan fungsi yang disebutkan dalam

peraturan Gubernur ini berupa Dokumen Rincian Tugas seluruh

pejabat struktural dan staf yang membagi habis seluruh volume tugas

dan beban kerja Dinas yang ditetapkan berdasarkan dengan Peraturan

Kepala Dinas.

Untuk kepentingan koordinasi dan pengendalian surat menyurat maka :

1. Surat Dinas yang akan ditandatangani oleh Gubernur harus melalui paraf

koordinasi Asisten Sekretaris dan Sekretaris Daerah.

2. Surat Dinas yang akan ditandatangani oleh Kepala Dinas, harus melalui

paraf koordinasi Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi, Kepala Balai/Sekretaris

dan Kepala Bidang .

57


BAB 4

LAPORAN KEGIATAN

4.1. Hari Pertama (Senin, 19 Januari 2015)

Kegiatan pada hari pertama diawali dengan pendaftaran pada koordinator

KKS di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.Dinas Kesehatan Provinsi

Sumatera Utara terletak di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H. No. 41 AA, Medan.Para

peserta KKS diberikan orientasi mengenai alur KKS di Dinas Kesehatan Provinsi

Sumatera Utara. Kemudian, kegiatan diakhiri dengan dilakukannya pre-test untuk

mengetahui pengetahuan peserta KKS agar pembimbing KKS dapat memberikan

bimbingan dan arahan yang dapat di hari kedua dan ketiga. Bimbingan pada hari

ini terbagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pertama pada pukul 11.00-14.00 dan sesi

kedua pada 14.30-15.30. Isi materi pertama adalah sebagai berikut:

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

PEMBIMBING: dr. Sarma W. Tinambunan

Materi Diberi Pada: Senin, 30 Maret 2015

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional

Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk

menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang

layak. Terdapat beberapa jenis Jaminan Sosial, antara lain Jaminan kesehatan,

Jaminan kecelakaan kerja, Jaminan hari tua, Jaminan pensiun, dan Jaminan

kematian. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (BPJS) adalah badan hukum

yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

Dibentuk 2 (dua) BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS

Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan

hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan

58


hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan

pada tanggal 1 Januari 2014.

2. SISTEM BPJS

Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta

memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi

kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar

iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Kepesertaan bersifat “wajib” : untuk mencegah terjadinya adverse

selection atau kepesertaan yang berdasarkan adanya faktor risiko. Dengan

kepesertaan wajib tidak lagi dilakukan perhitungan risiko perorangan.

Peserta dihimpun dalam satu badan secara nasional sehingga terjadi

subsidi silang yaitu yang membayar premi kecil dibantu oleh yang membayar

premi besar, sehingga dengan premi yang kecil dapat memperoleh manfaat yang

besar. Dengan begitu, maka manfaat medis yang diterima peserta tidak dibedakan

atas besaran premi yang dibayarkan.

Jaminan Kesehatan Nasional mengacu pada prinsip-prinsip Sistem

Jaminan Sosial Nasional (SJSN) berikut:

Prinsip kegotongroyongan

Gotongroyong sesungguhnya sudah menjadi salah satu prinsip dalam hidup

bermasyarakat dan juga merupakan salah satu akar dalam kebudayaan kita. Dalam

SJSN, prinsip gotong royong berarti peserta yang mampu membantu peserta yang

kurang mampu, peserta yang sehat membantu yang sakit atau yang berisiko

tinggi, dan peserta yang sehat membantu yang sakit. Hal ini terwujud karena

kepesertaan SJSN bersifat wajib untuk seluruh penduduk, tanpa pandang bulu.

Dengan demikian, melalui prinsip gotong royong jaminan sosial dapat

menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Prinsip nirlaba

Pengelolaan dana amanat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

adalah nirlaba bukan untuk mencari laba (for profit oriented). Sebaliknya, tujuan

59


utama adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta. Dana yang

dikumpulkan dari masyarakat adalah dana amanat, sehingga hasil

pengembangannya, akan di manfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan

peserta.

Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

Prinsip prinsip manajemen ini mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang

berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangannya.

Prinsip portabilitas

Prinsip portabilitas jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang

berkelanjutan kepada peserta sekalipun mereka berpindah pekerjaan atau tempat

tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip kepesertaan bersifat wajib

Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga

dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat,

penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan

pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program.

Tahapan pertama dimulai dari pekerja di sektor formal, bersamaan dengan itu

sektor informal dapat menjadi peserta secara mandiri, sehingga pada akhirnya

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dapat mencakup seluruh rakyat.

Prinsip dana amanat

Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan dana titipan kepada badan-

badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka

mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta.

Prinsip hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial

dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar

kepentingan peserta.

3. SYARAT-SYARAT

Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling

singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

60


Peserta tersebut meliputi: Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN dan bukan PBI JKN

dengan rincian sebagai berikut:

a. Peserta PBI Jaminan Kesehatan meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan

orang tidak mampu.

b. Peserta bukan PBI adalah Peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang

tidak mampu yang terdiri atas:

1) Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya, yaitu:

a. Pegawai Negeri Sipil;

b. Anggota TNI;

c. Anggota Polri;

d. Pejabat Negara;

e. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;

f. Pegawai Swasta; dan

g. Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf f yang

menerima upah.

2) Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya, yaitu:

a. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri dan

b. Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima upah.

c. Pekerja sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, termasuk warga

negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.

3) Bukan Pekerja dan anggota keluarganya terdiri atas:

a. Investor

b. Pemberi Kerja

c. Penerima Pensiun

d. Veteran

e. Perintis Kemerdekaan

f. Bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf e yang

mampu membayar Iuran.

4) Penerima pensiun terdiri atas:

a. Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pensiun

b. Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak pensiun

61


c. Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun

d. Penerima Pensiun selain huruf a, huruf b, dan huruf c; dan

e. Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun sebagaimana

dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d yang mendapat hak

pensiun.

Anggota keluarga bagi pekerja penerima upah meliputi:

a. Istri atau suami yang sah dari peserta

b. Anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah dari Peserta,

dengan kriteria: tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai

penghasilan sendiri; dan belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau

belum berusia 25 (duapuluh lima) tahun yang masih melanjutkan

pendidikan formal. Sedangkan Peserta bukan PBI JKN dapat juga

mengikutsertakan anggota keluarga yang lain.

5) WNI di Luar Negeri

Jaminan kesehatan bagi pekerja WNI yang bekerja di luar negeri diatur dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur

oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan

Kesehatan.

4. KENDALA DAN KEUNTUNGAN SISTEM

Kelebihan sistem asuransi sosial dibandingkan dengan asuransi komersial

antara lain:

Asuransi Sosial Asuransi Komersial

1. Kepesertaan bersifat wajib untuk

semua penduduk

1. Kepesertaan bersifat sukarela

Non Profit 2 . Profit

Manfaat komprehensif 3Manfaat sesuai dengan premi yang

dibayarkan.

62


Pelayanan kesehatan yang dijamin meliputi:

a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu pelayanan kesehatan non

spesialistik mencakup:

1) Administrasi pelayanan

2) Pelayanan promotif dan preventif

3) Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis

4) Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif

5) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai

6) Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis

7) Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama dan

8) Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi.

b. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, yaitu pelayanan kesehatan

mencakup:

1) Rawat jalan yang meliputi:

a. Administrasi pelayanan

b. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter

spesialis dan subspesialis

c. Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis

d. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai

e. Pelayanan alat kesehatan implant

f. Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi

medis

g. Rehabilitasi medis

h. Pelayanan darah

i. Pelayanan kedokteran forensik

j. Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan.

2) Rawat inap yang meliputi:

a. Perawatan inap non intensif

b. Perawatan inap di ruang intensif.

c. Pelayanan kesehatan lain ditetapkan oleh Menteri.

63


Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin

1. Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana

diatur dalam peraturan yang berlaku.

2. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak

bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat.

3. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan

kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan

kerja.

4. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri.

5. Pelayanan kesehatan untuk tujuan kosmetik dan/atau estetik.

6. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas (Memperoleh Keturunan).

7. Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi).

8. Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol.

9. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat

melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri.

10. Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur,

shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian

teknologi kesehatan (Health Technology Assessment/HTA).

11. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikansebagai percobaan

(eksperimen).

12. Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu.

13. Perbekalan kesehatan rumah tangga.

14. Pelayanan kesehatan yang sudah dijamin dalam program kecelakaan lalu

lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Pelayanan kesehatan akibat bencana, kejadian luar biasa/wabah.

16. Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan

kesehatan yang diberikan.

Selain itu, kendala yang dapat terjadi adalah kurangnya infrastruktur di

daerah, peralatan dan perlengkapan yang masih belum ada dan terdistribusi di

daerah, kurangnya sumber daya manusia yang siap untuk melakukan pelayanan,

64


universal akses yang masih menjadi hambatan terbesar, pengetahuan masyarakat

mengenai BPJS, koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan berbagai

macam isu yang masih harus ditangani oleh pemerintah, akademisi, peneliti,

pemerhati kesehatan, kelompok profesi dan lembaga independen lain.

PRE-TEST

1. Jelaskan pengertian :

a. Ilmu Kedokteran Masyarakat

b. Ilmu Kedokteran Pencegahan

c. Epidemiologi

d. Prevalensi

Jawaban :

a.Ilmu Kedokteran Masyarakat adalah ilmu dan seni yang mempelajari tentang

pencegahan penyakit, memperlama kehidupan, dan meningkatkan derajat

kesehatan, serta mengatur komunitas agar berupaya untuk :

- menjaga sanitasi lingkungan

- mengendalikan penularan infeksi

- melakukan pendidikan kesehatan tentang kebersihan diri bagi individu

- mengatur pelayanan kesehatan untuk diagnosis dini serta pencegahan dan

pengobatan penyakit

- mengembangkan sarana dan prasarana social untuk menjamin setiap anggota

komunitas yang memiliki standar hidup yang cukup untuk mempertahankan status

kesehatan yang baik.

b. Ilmu Kedokteran Pencegahan adalah salah satu cabang ilmu kedokteran yang

menerapkan prinsip dan promosi di bidang kedokteran.

65


c. Epidemiologi adalah salah satu cabang ilmu kesehatan masyarakat (public

health) yang mempelajari pola kesehatan dan penyakit serta faktor yang terkait di

tingkat populasi.

d. Prevalensi adalah jumlah individu atau persentase populasi yang terinfeksi pada

waktu tertentu.

2. Jelaskan pengertian Posyandu dan Jenis Posyandu dan sebutkan tahapan

pelaksanaan Posyandu!

Posyandu adalah forum komunikasi dan ahli teknologi antara health provider

dengan masyarakat, yang dibentuk oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

Jenis-jenis posyandu :

a.Posyandu Pratama (warna merah)

Posyandu ini merupakan posyandu yang kegiatannya masih belum rutin setiap

bulan dan kader aktifnya terbatas. Keadaan ini dinilai “gawat” sehingga

intervensinya adalah pelatihan kader ulang. Artinya kader yang ada perlu

ditambah dan dilakukan pelatihan dasar lagi.

b.Posyandu Madya (warna kuning)

Posyandu pada tingkat madya sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali

per tahun. Akan tetapi cakupan program utamanya (KB, KIA, gizi, dan imunisasi)

yaitu kurang dari 50%. Ini berarti kelestarian kegiatan posyandu sudah baik tetapi

masih rendah cakupannya. Untuk itu dilakukan penggerak masyarakat secara

intensif, serta penambahan program yang sesuai dengan situasi dan kondisi

setempat. Intervensi untuk posyandu madya ada 2 yaitu:

- Pelatihan tokoh masyarakat dengan modul eskalesi posyandu yang

sekarang sudah dilengkapi dengan metode simulasi.

- Penggarapan dengan pendekatan PKMD (SMD dan MMD) untuk

menentukan masalah dan mencari penyelesaiannya, termasuk menentukan

program tambahan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Untuk

66


melaksanakannya, hal ini dengan baik dapat digunakan acuan buku

pedoman “Pendekatan Kemasyarakatan” yang diterbitkan oleh Dit Bina

Peran Serta Masyarakat Depkes.

c. Posyandu Purnama (warna hijau)

Posyandu pada tingkat pratama adalah posyandu yang frekuensinya lebih dari 8

kali per tahun, rata-rata jumlah kader tugas 5 orang atau lebih dan cakupan

program utamanya (KB, KIA, gizi, dan imunisasi) lebih dari 50%. Sudah ada

program tambahan, bahkan mungkin sudah ada dana sehat yang masih sederhana.

Intervensi pada posyandu di tingkat ini adalah :

- Penggarapan dengan pendekatan PKMD, untuk mengarahkan masyarakat

menentukan sendiri pengembangan program di posyandu.

- Pelatihan dana sehat, agar di desa tersebut dapat tumbuh dana sehat yang

kuat dengan cakupan anggota minimal 50% kepala keluarga atau lebih.

Untuk kegiatan ini dapat mengacu pada buku “Pedoman Pembinaan Dana

Sehat” yang diterbitkan oleh Dit Bina Peran Serta Masyarakat Depkes.

d. Posyandu Mandiri (warna biru)

Posyandu ini berarti sudah dapat melakukan kegiatan secara teratur, cakupan

program utamanya sudah bagus, ada program tambahan dan Dinas Sehat telah

menjangkau lebih dari 50% kepala keluarga. Untuk posyandu tingkat ini,

intervensinya adalah pembinaan dana sehat, yaitu diarahkan agar dana sehat

tersebut menggunakan JPKM.

Tahapan pelaksanaan posyandu:

Pada pelaksanaannya dilakukan oleh kader dengan pembinaan puskesmas. Pola

kegiatan yang dilakukan adalah keterpaduan sistem 5 meja, dimana:

- Meja I : Pendaftaran

- Meja II : Penimbangan

- Meja III : Pencatatan hasil penimbangan di KMS

67


- Meja IV : Penyuluhan perorangan

- Meja V : Pelayanan oleh tenaga professional

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Jaminan Kesehatan Nasional ?

4. Apa yang anda lakukan sebagai kepala Puskesmas apabila di tempat anda

bertugas terjadi wabah DBD ?

Sebagai dokter di tempat wabah DBD, yang akan saya lakukan pertama kali

adalah mendeteksi kasus sedini mungkin, kemudian melakukan pengobatan atau

perawatan terhadap masyarakat yang telah menderita DBD, melakukan

pemberantasan vektor penularan DBD dengan penyuluhan mengenai program 3M

(menutup, menguras, mengubur) serta menghindari gigitan nyamuk dengan

melakukan fogging insektisida dan mendata angka kejadian DBD di wilayah

tersebut.

5. Pengertian Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi fungsional yang aktif

yang langsung memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu

kepada masyarakat dalam suatu wilayah (komprehensif) dan terpadu artinya

memberikan pelayanan yang bersifat kuratif, preventif, promotif dan rehabilitative

dibawah satu atap dan setiap program saling memiliki keterkaitan, Dalam suatu

wilayah kerja tertentu artinya satu kecamatan dan mempunyai tanggung jawab

penuh pada masalah kesehatan.

Program-program Puskesmas, antara lain (7 usaha pokok) :

1. Pengobatan

2. Pemberantasan penyakit menular

3. Penyuluhan kesehatan

4. Keluarga berencana

5. Gizi

6. Kesehatan lingkungan

7. Laboratorium

68


Selanjutnya, 7 usaha pokok tersebut dikembangkan menjadi 13 usaha pokok, yang

meliputi :

1. Kesehatan ibu dan anak (KIA/BKIA)

2. Keluarga berencana

3. Usaha kesehatan gizi

4. Higienitas dan sanitasi lingkungan

5. Pencegahan dan pemberantasan

6. Pendidikan kesehatan pada masyarakat

7. Pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan kesehatan

8. Perawatan kesehatan masyarakat

9. Usaha kesehatan sekolah

10. Usaha kesehatan jiwa

11. Laboratorium

12. Pencatatan

13. Pelaporan

6. Bagan organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

69


8. 5 Skala prioritas MDG’s 2015 di bidang kesehatan :

1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan

2. Menurunkan angka kematian anak

3. Menurunkan angka kematian ibu

4. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya

5. Memastikan keberlanjutan lingkungan hidup

70


4.2. Hari Kedua (Selasa, 20 Januari 2015)

Pada hari kedua, KKS kembali dimulai pada pukul 08.00 WIB di Dinas Kesehatan

Provinsi Sumatera Utara.Bimbingan pada hari ini terbagi menjadi tiga sesi, yaitu

sesi pertama pada pukul 09.00-11.00 dan sesi kedua pada 13.00-15.00 Isi materi

pertama adalah sebagai berikut:

KESEHATAN IBU DAN ANAK

PEMBIMBING : dr. Aswan

Materi diberi pada : Rabu, 01 April 2015

Kemampuan pelayanan kesehatan suatu negara ditentukan dengan

perbandingan tinggi rendahnya angka kematian ibu dan angka kematian perinatal.

Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

menunjukkan kondisi derajat kesehatan masyarakat di Indonesia saat ini masih

memprihatinkan.

Angka Kematian Ibu (AKI) menggambarkan jumlah wanita yang

meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau

penanganannya selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari

setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000

kelahiran hidup. AKI mengacu pada jumlah kematian ibu yang terkait dengan

masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Berdasarkan data Survey Demografis dan

Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007, AKI di Indonesia sebesar 228 per

100.000 kelahiran hidup. Angka tersebut sudah menunjukkan penurunan bila

dibandingkan dengan AKI berdasarkan SDKI tahun 2002 yaitu 307 per 100.000

kelahiran hidup. Penyebab kematian ibu yang paling umum di Indonesia adalah

penyebab obstetri langsung yaitu perdarahan 28 %, preeklampsi/eklampsi 24 %,

infeksi 11 %, trauma obstetri 5 % dan lain – lain 11 %. Selain itu, ada beberapa

penyebab tidak langsung yang biasa dikenal dengan 3 Terlambat dan 4 Terlalu. 3

Terlambat yaitu terlambat mengetahui tanda bahaya dan mengambil keputusan,

terlambat mencapai pelayanan kesehatan, dan terlambat memperoleh pertolongan

71


di fasilitas kesehatan. Sementara 4 Terlalu yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu

banyak anak, dan terlalu dekat jarak persalinan.

Angka Kematian Bayi (AKB) juga menjadi salah satu indikator penting

dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. AKB adalah jumlah kematian

bayi (0-12 bulan) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu 1 tahun.

Kesehatan bayi merupakan salah satu parameter/ukuran penting kesehatan

nasional karena variabel itu berkaitan dengan berbagai faktor antara lain,

kesehatan ibu, mutu akses ke layanan medis, kondisi sosioekonomi dan praktik

kesehatan masyarakat Di Indonesia, berdasarkan SDKI 2007 tercatat bahwa AKB

sebesar 34 per 1.000 kelahiran hidup. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar

tahun 2007, tiga penyebab utama kematian perinatal di Indonesia adalah gangguan

pernapasan/ respiratory disorders (35,9%), prematuritas (32,4%), dan sepsis

neonatorum (12,0%) .

Berdasarkan kesepakatan global (Millenium Development Goals/MDGs,

2000) pada tahun 2015 diharapkan Angka Kematian Ibu menurun sebesar tiga-

perempatnya dalam kurun waktu 1990-2015 dan Angka Kematian Bayi menurun

sebesar

dua-pertiga dalam kurun waktu 1990-2015. Berdasarkan hal itu Indonesia

mempunyai komitmen untuk menurunkan Angka Kematian Ibu menjadi

102/100.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Bayi menjadi 23/1.000 kelahiran

hidup pada tahun 2015.

Umumnya kematian ibu dan anak dapat dicegah apabila pelayanan pada

saat kehamilan (Ante Natal Care) dapat dilakukan dengan baik. Pelayanan

antenatal merupakan pelayanan oleh tenaga kesehatan professional (dokter

spesialis kandungan dan kebidanan, dokter umum, bidan dan perawat) kepada ibu

hamil selama masa kehamilan.

Pelayanan antenatal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh

tenaga kesehatan untuk ibu selama masa kehamilannya, dilaksanakan sesuai

dengan standar pelayanan antenatal yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan

Kebidanan (SPK). Pelayanan antenatal sesuai standar meliputi anamnesis,

pemeriksaan fisik (umum dan

72


kebidanan), pemeriksaan laboratorium rutin dan khusus, serta intervensi umum

dan khusus (sesuai risiko yang ditemukan dalam pemeriksaan).

Dalam penerapannya terdiri atas:

1. Timbang berat badan dan ukur tinggi badan.

2. Ukur tekanan darah.

3. Nilai Status Gizi (ukur lingkar lengan atas).

4. Ukur tinggi fundus uteri.

5. Tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ).

6. Skrining status imunisasi Tetanus dan berikan imunisasi Tetanus

Toksoid (TT) bila diperlukan.

7. Pemberian Tablet zat besi minimal 90 tablet selama kehamilan.

8. Test laboratorium (rutin dan khusus).

9. Tatalaksana kasus

10. Temu wicara (konseling), termasuk Perencanaan Persalinan dan

Pencegahan Komplikasi (P4K) serta KB pasca persalinan.

Pemeriksaan laboratorium rutin mencakup pemeriksaan golongan darah,

hemoglobin, protein urine dan gula darah puasa. Pemeriksaan khusus dilakukan di

daerah prevalensi tinggi dan atau kelompok berisiko, pemeriksaan yang dilakukan

adalah hepatitis B, HIV, Sifilis, malaria, tuberkulosis, kecacingan dan thalasemia.

Dengan demikian maka secara operasional, pelayanan antenatal disebut lengkap

apabila dilakukan oleh tenaga kesehatan serta memenuhi standar tersebut.

Ditetapkan pula bahwa frekuensi pelayanan antenatal adalah minimal 4 kali

selama kehamilan, dengan ketentuan waktu pemberian pelayanan yang dianjurkan

sebagai berikut :

- Minimal 1 kali pada triwulan pertama.

- Minimal 1 kali pada triwulan kedua.

- Minimal 2 kali pada triwulan ketiga.

Standar waktu pelayanan antenatal tersebut dianjurkan untuk menjamin

perlindungan kepada ibu hamil, berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan dan

73


penanganan komplikasi. Tenaga kesehatan yang berkompeten memberikan

pelayanan

antenatal kepada Ibu hamil adalah : dokter spesialis kebidanan, dokter, bidan dan

perawat.

Tujuan asuhan antenatal antara lain:

1. Membantu kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu dan

tumbuh kembang bayi

2. Meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, social ibu

dan bayi

3. Mengenali secara dini adanya ketidakabnormalan atau komplikasi yang

mungkin terjadi selama ibu hamil, termasuk riwayat penyakit secara

umum, kebidanan, dan pembedahan

4. Mempersiapkan persalinan cukup bulan, melahirkan dengan selamat ibu

maupun bayinya dengan trauma seminimal mungkin

5. Mempersiapkan ibu agar masa nifas berjalan normal dan pemberian ASI

ekslusif

6. Mempersiapkan peranan ibu dan keluarga dalam menerima kelahiran bagi

bayi agar dapat tumbuh kembang secara normal.

Pemeriksaan antenatal juga memberikan manfaat bagi ibu dan janin, antara

lain:

1. Bagi ibu

a. Mengurangi dan menegakkan secara dini komplikasi kehamilan dan

mengobati secara dini komplikasi yang mempengaruhi kehamilan

b. Mempertahankan dan meningkatkan kesehatan mental, dan fisik ibu

hamil dalam menghadapi persoalan

c. Meningkatkan kesehatan ibu setelah persalinan dan untuk dapat

memberikan ASI

d. Memberikan konseling dalam memilih metode kontrasepsi

2. Bagi janin

74


Manfaat untuk janin adalah memelihara kesehatan ibu sehingga

mengurangi persalinan prematur, BBLR, juga meningkatkan kesehatan

bayi sebagai titik awal kualitas sumber daya manusia.

Setiap daerah memiliki kebijakan tertentu mengenai pelaksanaan antenatal

care. Seperti di daerah endemis malaria contohnya, ibu yang datang pada

kunjungan pertama ANC wajib dilakukan pemeriksaan darah untuk screening

malaria. Jika ibu tersebut menderita malaria, makan pengobatan segera dimulai

karena ibu hamil dengan malaria akan meningkatkan risiko abortus. Sedangkan

jika ibu hamil tersebut tidak menderita malaria, maka kita berikan kelambu

berinsektisida. Di Medan sendiri, karena tingginya kasus HIV, maka pada ANC

semua tenaga kesehatan harus member konseling mengenai IMS (Infeksi Menular

Seksual) kepada ibu hamil, termasuk cara penularan, pencegahan dan pengobatan.

Setelah dilakukan konseling, petugas kesehatan akan meminta persetujuan ibu

hamil untuk bersedia melakukan tes screening HIV, hal ini dilakukan untuk

menurunkan angka kelahiran bayi dengan HIV positif.

Program yang dilakukan dalam upaya menurunkan AKI dan AKB antara lain:

1. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) dengan

pemasangan stiker

Program ini dilakukan saat ibu hamil datang untuk antenatal care. Dilakukan

pengisian stiker oleh bidan dibantu para kader. Saat pengisian stiker ibu hamil

juga dikonseling mengenai persalinannya, meliputi siapa penolong persalinan,

dimana dilakukan persalinan, pendamping persalinan, golongan darah ibu

hamil dan mencari 4 orang calon pendonor untuk mengantisipasi kejadian

perdarahan pasca persalinan. Serta menentukan apakah ibu hamil termasuk

dalam kelompok risiko rendah, sedang, atau tinggi.

2. Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak)

Buku ini sebagai media yang menghubungkan antara ibu hamil dengan

petugas kesehatan.

75


SASARAN STRATEGI PEMBANGUNAN KESEHATAN

PEMBIMBING : Elisa Sembiring, S.KM, M.Kes

Materi diberi pada : Selasa, 20 Januari 2015

1. PEMBANGUNAN KESEHATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA

UTARA

Pelaksanaan upaya kesehatan diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan

kesehatan yaitu mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya melalui peningkatan keterjangkauan (accesibility), kemampuan

(affordability), kualitas (quality) pelayanan kesehatan sehingga mampu

mengantisipasi perubahan, perkembangan, masalah dan tantangan dalam

pembangunan kesehatan.

1. Visi Pembangunan Kesehatan Daerah

Dengan mempertimbangkan perkembangan, masalah serta berbagai

kecenderungan pembangunan kesehatan ke depan serta dalam mencapai sasaran

pembangunan kesehatan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013, maka

telah ditetapkan Visi Dinas Kesehatan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yaitu

“Masyarakat yang sehat dan maju dalam kemandirian, kesetaraan dan keadilan”

Masyarakat yang sehat adalah suatu kondisi dimana masyarakat Sumatera

Utara bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit

termasuk gangguan kesehatan akibat bencana, maupun lingkungan dan perilaku

yang tidak mendukung untuk hidup sehat. Masyarakat yang maju yaitu suatu

kondisi dimana masyarakat memiliki pengetahuan akan pemenuhan kebutuhan

kesehatan baik secara individu dan kelompok serta mampu mengikuti dan

menyesuaikan diri dengan perkembangan pembangunan dengan tetap

mempertahankan ciri dan identitas masyarakat Sumatera Utara yang majemuk.

Kemandirian, kesetaraan dan keadilan yaitu suatu kondisi dimana masyarakat

menyadari, mau dan mampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi

76


permasalahan kesehatan yang dihadapi, serta terwujudnya keserasian dan

keharmonisan dimana setiap masyarakat Sumatera Utara memiliki hak dan

kesempatan yang sama untuk ikut berpartisipasi dan menikmati hasil-hasil

pembangunan kesehatan atas dasar asas perikemanusiaan, keadilan dan

pemerataan.

2. Misi Pembangunan Kesehatan Daerah

Untuk mewujudkan visi “Masyarakat yang sehat dan maju dalam

kemandirian, kesetaraan dan keadilan” maka Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera

Utara mempunyai misi :

a. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas, merata dan

terjangkau.

b. Meningkatkan pemerataan dan profesionalisme tenaga kesehatan

c. Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan kesehatan

d. Meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam

pembangunan bidang kesehatan.

3. Tujuan Pembangunan Kesehatan Daerah

Sebagai penjabaran dari Visi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara,

maka tujuan yang akan dicapai adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan

yang berkesinambungan, berhasil-guna dan berdaya-guna serta serasi dan

seimbang dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mencapai sasaran utama pada

tahun 2009-2013, yaitu :

a. Menurunnya angka kematian bayi dari 26 per 1.000 kelahiran hidup

menjadi 22 per 1.000 kelahiran hidup.

b. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 260 per 100.000

kelahiran hidup menjadi 156 per 100.000 kelahiran hidup.

c. Meningkatnya umur harapan hidup menjadi 72 tahun.

d. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita menjadi setinggi-

tingginya 20 %

77


Sarana strategis pembangunan kesehatan di provinsi Sumatera Utara

meliputi 2 hal, yaitu:

1. Meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat

2. Menurunkan angka kejadian

Untuk menyatakan status kesehatan telah meningkat atau menurun, dibutuhkan

suatu indikator didalam suatu program yang telah dirancang oleh masing-masing

bidang. Indikator sendiri merupakan suatu variabel yang dapat mengambarkan

terjadinya perubahan dari suatu keadaan dari waktu ke waktu.

Indikator derajat kesehatan masyarakat dapat berupa angka kematian bayi,

angka kematian ibu, dan usia harapan hidup. Sementara indikator status gizi

masyarakat dapat berupa prevalensi gizi buruk atau gizi kurang terutama pada

bawah lima tahun (balita).

Ketika angka kematian ibu menurun, angka kematian bayi menurun, angka

usia harapa hidup meningkat dan prevalensi gizi buruk/ gizi kurang pada balita

menurun serta angka kesakita menurun, maka dapat dikatakan status kesehatan

dan gizi pada masyarakat meningkat. Untuk itu, Dinas Kesehatan Provinsi

Sumatera Utara melalui masing-masing bidangnya memiliki berbagai program

kesehatan yang telah dirancang dalam hal pembangunan kesehatan. Berikut

adapun 10 program kesehatan dinas kesehatan provinsi Sumatera Utara yaitu:

1. Program upaya kesehatan masyarakat

2. Program obat dan perbekalan kesehatan

3. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

4. Program perbaikan gizi masyarakat

5. Program lingkungan sehat

6. Program perencanaan dan pemberantasan penyakit

7. Program upaya kesehatan perorangan

8. Program sumber daya kesehatan

78


9. Program kebuijakan dan manajemen pembangunan kesehatan

10. Program penelitian dan pengembangan kesehatan

Program-program tersebut akan banyak terdiri dari berbagai kegiatan yang

telah di rancang oleh masing-masing bidang yang ada di organisasi dinas

kesehatan Sumatera Utara. Berbagai program tersebut mendapatkan biaya dari

anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

Dalam pelaksanaan program-program tersebut, dibutuhkan suatu kerja

sama oleh berbagai pihak agar program-program tersebut dapat berjalan dengar

baik, yaitu dengan:

1. Lintas program

Kerjasama antara program obat dengan pemberantasan penyakit kerja

sama

2. Lintas sektoral

Kerjasama dinkes dengan pendidikan sektor kesehatan non-kesehatan

Adapun sasaran dari pelaksanaan program-program tersebut yaitu:

1. Sasaran langsung

Sasaran ini langsung ke masyarakat

2. Sasaran antara

Sasaran antara ini terdiri dari

a. petugas kesehatan: dokter, perawat, bidan, kesehatan masyarakat

b. tokoh masyarakat, tokoh agama, petinggi desa

Sasaran ini ditujukan kepada petugas kesehatan dan tokoh masyarakat, dan

merekalah yang akan meneruskan ke masyarakat. Sasaran antara inilah

yang lebih banyak digunakan.

79


PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN

PEMBIMBING: Teguh Supriadi SRM,MPH

Materi diberi pada: Rabu, 01 April 2015

Berdasarkan surveilans terpadu penyakit berbasis puskesmas di sepanjang tahun

2012, di Provinsi Sumatera Utara tercatat ada 10 penyakit yang mendominasi,

diantaranya influenza, diare, malaria klinis, tersangka TBC paru, diare darah, TBC

paru BTA (+), malaria vivax, tipus perut klinis, hepatitis klinis dan malaria

falsifarum.

Melalui data sepuluh penyakit terbesar surveilans terpadu penyakit

berbasis puskesmas di Sumut tahun 2012, kasus terbanyak didominasi oleh

influenza dengan kasus sebanyak 231.199. Kelompok umur penderita penyakit ini

didominasi oleh kelompok umur 20 sampai 44 tahun dengan jumlah 35.059 kasus.

Peringkat kedua adalah diare dengan kasus sebanyak 103.623 dengan penderita

laki-laki sebanyak 48467 dan perempuan sebanyak 55156 orang dan kelompok

umur penderita penyakit diare didominasi oleh anak-anak, usia satu sampai empat

tahun. Untuk penyakit diare ini, usia yang mendominasi adalah usia satu sampai

empat tahun.

Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan merupakan program Dinas

Kesehatan dengan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan

daerah/kewenangan provinsi di bidang kebijakan teknis pembinaan pengendalian

masalah kesehatan, pelayanan kesehatan, pengembangan Sumber Daya Manusia

Kesehatan, dan jaminan kesehatan serta tugas pembantuan. Adapun visi Bidang

Bina Pengendalian Masalah Kesehatan Provinsi Sumatera Utara adalah

mendukung masyarakat yang tidak sakit, yakni masyarakat Sumatera Utara bebas

dari penyakit, memiliki perilaku sehat dan hidup dalam lingkungan sehat.

Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang pengendalian masalah kesehatan. Seksi

dalam Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan terdiri dari:

80


1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit

2. Seksi Wabah dan Bencana

3. Seksi Kesehatan Lingkungan

Rincian tugas Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan adalah sebagai

berikut :

• Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa

skala kota;

• Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala

kota;

• Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular

tertentu skala kota;

• Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat

bencana dan wabah skala kota;

• Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan

skala kota;

• Penyehatan lingkungan;

• Penyelenggaraan dukungan operasional, pencegahan HIV/AIDS, IMS skala

kota;

• Penetapan perkiraan sasaran pelayanan, pencegahan HIV/AIDS, IMS skala

kota;

• Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan

termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS skala kota;

• Penyelenggaraan pelayanan termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS skala kota;

• Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan termasuk pencegahan HIV/AIDS,

IMS baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya

Organisasi Masyarakar (LSOM) skala kota;

• Penetapan fasilitas pelaksanaan termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS baik

antara sektor pemerintah dengan sektor HIV/AIDS, IMS baik antara sektor

81


pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Oraganisasi Masyarakat

(LSOM) skala kota;

• Pelaksanaan termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS baik antara sektor

pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM)

skala kota;

• Penetapan sasaran termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS skala kota;

• Penetapan prioritas kegiatan termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS skala

kota;

• Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik dan konselor pencegahan

HIV/AIDS, IMS baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga

Swadaya Oraganisasi Masyarakat (LSOM) skala kota;

• Penerapan standar BMR wilayah kota;

• Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kota.

Rincian fungsi Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan adalah sebagai

berikut:

1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit

• Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di

bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit;

• Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di

bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit;

• Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi

lain di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit;

• Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian bidang pengendalian

dan pemberantasan penyakit;

• Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

• Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pengendalian Masalah Kesehatan sesuai tugas dan fungsinya.

1. Seksi Wabah dan Bencana

82



bidang wabah dan bencana;


bidang wabah dan bencana;

• Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi

lain di bidang wabah dan bencana;

• Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian bidang wabah dan

bencana;


• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian

Masalah Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Kesehatan Lingkungan


bidang kesehatan lingkungan;


bidang kesehatan lingkungan;

• Menyiapkan baha koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi

lain di bidang kesehatan lingkungan;

• Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian bidang kesehatan

lingkungan;


• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian

Masalah Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ruang lingkup kegiatan Bidang PMK:

Bimdal P2P (Pengendalian Pemberantasan Penyakit):

o Program P2ML

o Program P2 TB

o Program P2 kusta

o Program P2 HIV & AIDS

83


o Program P2 ISPA & Pneumonia balita

o Program P2 ISPL (diare)

o Program P2 Frambusia

Program PPBB (Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang):

o Program P2 Arbovirus

o Program P2 Malaria

o Program P2 Filariasis & kecacingan lainnya

o Program P2 Zoonosis (Rabies, Flu Burung, Antraks,

Leptospirosis, Pes, & EID)

o Program Pemberantasan Serangga Penular Penyakit

(vektor)

Bimdal wabah & bencana

o Program Survailans Epidemiologi

o Program Penanggulangan KLB/Wabah

o Pencegahan PD3I (Imunisasi)

o Penanggulangan PTM

Bimdal kesehatan lingkungan

o Program wilayah / kawasan sehat

o Program kesehatan dan keselamatan kerja

o Program Hygiene dan sanitasi tempat-tempat umum

(STTU)

o Program Pengawasan TPM

o Program Pemukiman, Perumahan, Bangunan sehat

o Program penyehatan air dan pengamanan dampak limbah

o Program dampak pencemaran udara dan kebisingan

o Program Kesehatan Matra

o Program Analisa Mengenai Dampak Kesehatan

Lingkungan (ADKL)

84


4.3. Hari Ketiga Rabu, 29 Oktober 2014)

Pada hari ketiga, KKS kembali dimulai pada pukul 08.00 WIB di Dinas

Kesehatan Provinsi Sumatra Utara dengan diadakannya post-test pada pukul

08.00-09.00 WIB untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa memahami materi-

materi yang telah diberikan selama 3 hari terakhir oleh beberapa presentator.

Bimbingan pada hari ini dimulakan pada jam 10.00 WIB . Kegiatan KKS di

Dinas Kesehatan Provinsi Sumut kemudian ditutup dengan diadakannya post-test

pada pukul 14.15-15.00 WIB untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa

memahami materi-materi yang telah diberikan selama 3 hari terakhir oleh

beberapa presentator.

Isi materi yang pertama adalah sebagai berikut:

TENAGA KESEHATAN

PEMBIMBING: Sahat Simanjuntak, S.Kep

Materi Diberi Pada : Rabu, 21 Januari 2014

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam

bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui

pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan

kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan terdiri dari :

a. Tenaga medis;

Tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi.

b. Tenaga keperawatan;

Tenaga keperawatan meliputi perawat dan bidan.

c. Tenaga kefarmasian;

Tenaga kefarmasian meliputi apoteker, analis farmasi dan asisten apoteker.

d. Tenaga kesehatan masyarakat;

85


Tenaga kesehatan masyarakat meliputi epidemiolog kesehatan, entomolog

kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan, administrator

kesehatan dan sanitarian.

e. Tenaga gizi;

Tenaga gizi meliputi nutrisionis dan dietisien.

f. Tenaga keterapian fisik;

Tenaga keterapian fisik meliputi fisioterapis, okupasiterapis dan terapis

wicara.

g. Tenaga keteknisian medis.

Tenaga keteknisian medis meliputi radiografer, radioterapis, teknisi gigi,

teknisielektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, otorik prostetik,

teknisi transfusi dan perekam medis.

POST TEST

1. Jelaskan tentang program kesehatan ibu dan anak!

Program kesehatan ibu dan anak:

- Pelayanan antenatal

- Pertolongan persalinan

- Pelayanan kesehatan neonatus

- Deteksi dini dan penanganan komplikasi kebidanan dan neonatus oleh

tenaga kesehatan maupun masyarakat

- Penanganan komplikasi kebidanan

- Pelayanan neonatus dengan komplikasi

- Pelayanan kesehatan bayi

- Pelayanan kesehatan anak balita

- Pelayanan berkualitas

Program P4K (Program Perencanaan Persalinan Pencegahan Komplikasi)

- Dengan pemasangan sticker yang diisi saat antenatal care (ANC I) yang

berisi kisaran waktu persalinan, siapa yang membantu persalinan,

86


tempat persalinan, pendamping persalinan, transportasi, golongan darah

si ibu dan 4 orang donor yang sesuai, dan apakah si Ibu termasuk resiko

tinggi (4 terlalu).

- Memberikan buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) yang digunakan

sampai anak berumur 5 tahun

2) Jelaskan tentang program promosi kesehatan

Program promosi kesehatan dari kabupaten/kota dikoordinasikan melalui 3 sentra, yaitu:

Promosi kesehatan oleh puskemas

o Pemberdayaan individu : metode yang dilakukan demonstrasi,

konseling, bimbingan

o Pemberdayaan keluarga : memperkenalkan perilaku baru seperti

konsumsi garam beryodium

o Pemberdayaan masyarakat umum

Promosi kesehatan oleh Rumah Sakit, untuk pemberdayaan seperti:

o Pemberdayaan individu pasien

o Pemberdayaan keluarga/kelompok/Bina Swasana

Promosi Kesehatan oleh dinas kesehatan

o Bersifat mendukung kegiatan pemberdayaan yang dilakukan

3) Jelaskan tentang program tenaga kesehatan!

Program tenaga kesehatan dilakukan agar tersedia tenaga kesehatan yang merata dan mencukupi serta berkualitas

- Penguatan regulasi pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan

- Peningkatan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan

- Peningkatan dan pengembangan pengadaan /pendidikan tenaga

kesehatan

- Peningkatan pendayagunaan tenaga kesehatan

- Pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan

87


- Penguatan sumber daya pengembangan tenaga kesehatan

4) Jelaskan tentang program jaminan kesehatan & sebutkan siapa saja yang menjadi peserta BPJS kesehatan!

Jaminan kesehatan nasional adalah bagian dari SJSN dengan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang wajib menurut UU. Jaminan Kesehatan Nasional berprinsip pada kegotongroyongan, nirlaba, portabilitas, dan amanat dan wajib bagi masyarakat. Pesertanya terbagi atas PBI dan bukan PBI. Peserta PBI adalah fakir miskin , non PBI seperti PNS, TNI, POLRI, pejabat negara, pensiunan, peserta mandiri

5) Sebutkan indikator MDG (Millenium Development Goals) terkait bidang kesehatan!

- Pemberantasan kemiskinan dan kelaparan

- Menurunkan angka kematian anak

- Meningkatkan kesehatan ibu

- Memerangi penyakit menular seperti HIV AIDS, malaria

- Menjaga kelestarian lingkungan hidup

88


BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Pembangunan kesehatan di Sumatera Utara dilandaskan pada prinsip

pemberdayaan masyarakat.Sebagai agen penggerak, Dinas Kesehatan Provinsi

Sumatera Utara mempunyai peran penting dalam menyusun program dan

evaluasinya.Pada profil kesehatan provinsi tahun 2008 telah ditunjukkan bahwa

upaya pelaksanaan kesehatan sudah cukup baik walaupun masih perlu

ditingkatkan. Sebagai calon petugas kesehatan, peserta KKS diberikan

kesempatan dalam mengikuti kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera

Utara dalam menunjang keterampilan khususnya di bidang preventif dan

promotif.

5.2. Saran

1. Penyuluhan serta promosi kesehatan masyarakat harus terus dilakukan secara

berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku

hidup sehat baik ditempat tinggal maupun diluar tempat tinggal.

2. Peningkatan SDM baik tenaga kesehatan ataupun pihak lain yang ada dalam

wilayah kerja Dinas Propinsi Sumatera Utara.

3. Perlunya pendataan ulang hasil dari program yang telah dilaksanakan,

khususnya pada program-program yang berhubungan dengan sarana kesehatan

strata pertama lainnya.

89


Documents

Laporan Kegiatan Dinkes Provsu