LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN …5. Pemerintah Kabupaten Grobogan memiliki hak penuh atas asset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas asset

BADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

ATAS

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN GROBOGAN

TAHUN 2017

LAPORAN HASIL PEMERIKSAANATAS

LAPORAN KEUANGAN

Nomor :62A/LⅡ P/BPЮXVⅡ IoShttG/05/2018

Tanggal :23 ⅣIei 2018

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah i

DAFTAR ISI

Halaman DAFTAR ISI ………………………………………………………………….. i LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN … ii LAPORAN KEUANGAN ……………………………………………………... 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN ………………………………….. 1 2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH ……………... 3 3. NERACA ………………………………………………………………….. 4 4. LAPORAN OPERASIONAL ……………………………………………... 6 5. LAPORAN ARUS KAS …………………………………………………... 7 6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS …………………………………… 9 7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN …………………………….

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………. 10 BAB II EKONOMI MAKRO KEBIJAKAN KEUANGAN DAN

PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD ………………...

14 BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH …………………………………...

40 BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI ………………………………… 42 BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN


60 BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN


223 BAB VII PENUTUP ……………………………………………………. 227

LAMPIRAN GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN …………………………………… iv

B

L

BdtmtAEK

T

Pwps

T

TbPeym

ppdDyKkpjkmsp

BPK Perwakila

Laporan ata

Berdasarkan dan Tangguntentang Badamemeriksa Ltanggal 31 DAnggaran LeEkuitas untuKeuangan.

Tanggung ja

Pemerintah Kwajar laporpengendaliansalah saji mat

Tanggung ja

Tanggung jaberdasarkan Pemeriksaan etik, serta meyang memadmaterial.

Suatu pemeripengungkapapertimbangandalam laporaDalam melakyang relevanKabupaten Gkondisi yangpengendalianjuga mencakkewajaran esmeliputi pensignifikan yapenyajian lap

an Provinsi Ja

B

L

as Laporan K

Undang-undang Jawab Kean Pemeriksa

Laporan KeuanDesember 20ebih, Laporak tahun yang

awab Pemeri

Kabupaten Gan keuangan

n intern yang terial, baik ya

awab BPK

awab BPK apemeriksaan Keuangan N

erencanakan dai apakah l

iksaan melipuan dalam lapn profesional an keuangan,kukan penilain dengan penGrobogan untug ada, tetap

n intern Pemekup evaluasistimasi akuntnilaian atas ang dibuat

poran keuanga

awa Tengah

BADAN PEM

LAPORAN HATAS LAP

Keuangan

ang Nomor 1euangan Nega Keuangan ngan Pemerin

017, Laporanan Operasiong berakhir p

intah atas La

Grobogan bern sesuai dmemadai un

ang disebabka

dalah untuk BPK. BPK

Negara. Standdan melaksalaporan keua

uti pengujianporan keuanpemeriksa, t

, baik yang ian risiko, Penyusunan danuk merancangpi bukan unrintah Kabupi atas ketepansi yang dibpenerapan poleh Pemerian secara kese

k

MERIKSA K

HASIL PEMEPORAN KEU

15 Tahun 20ara dan Undserta Undangntah Kabupat

n Realisasi Aal, Laporan ada tanggal

aporan Keua

rtanggung jawdengan Stanntuk menyusuan oleh kecur

menyatakan melaksanaka

dar tersebut anakan pemerangan terseb

n bukti-bukti ngan. Prosedutermasuk pendisebabkan o

emeriksa memn penyajian g prosedur pntuk tujuan paten Grobogaatan kebijakbuat oleh Pe

prinsip akuntintah Kabupaeluruhan.

KEUANGAN

ERIKSAANUANGAN

04 tentang Pdang-undang g-undang terkten GroboganAnggaran, La

Arus Kas, dtersebut, sert

angan

wab atas penndar Akuntaun laporan keangan maupu

suatu opini an pemeriksamengharuska

riksaan untukbut bebas da

yang mendukur yang dip

nilaian risiko oleh kecuranmpertimbangwajar laporaemeriksaan ymenyatakan

an. Pemeriksakan akuntansemerintah Katansi yang daten Grobog

Pemeriksaan PNomor 15 Tkait lainnya,

n yang terdiri aporan Perubdan Laporanta Catatan at

nyusunan dannsi Pemerineuangan yangun kesalahan.

atas laporanaan berdasarkan BPK memk memperolehari kesalahan

kung jumlah-pilih mendas

salah saji yangan maupungkan pengendan keuangan yang tepat se

opini atas aan yang dilasi yang diguabupaten Grobdigunakan dagan, serta ev

ii

Pengelolaan Tahun 2006

BPK telah dari Neraca

bahan Saldo n Perubahan tas Laporan

n penyajian ntahan dan g bebas dari

n keuangan kan Standar matuhi kode h keyakinan n penyajian

-jumlah dan arkan pada

ang material n kesalahan. dalian intern

Pemerintah suai dengan

efektivitas akukan BPK unakan dan bogan, juga an estimasi valuasi atas

BUPAT:GROBOGAN

Purwodadi, e.) Mei2018

Kepada Yth

Kepala Perwakilan Badan PemeriksaanKeuangan Provinsi Jawa TengahJl. Perintis Kemerdekaan No.175 Km 14

Banyumanik, Semarang

Nomor:Oo439rアらぐ/2018Lamp. :

Lamp. : Surat Representasi

Manajemen

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan

Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan pemerintah Kabupaten Grobogan

Tahun 2017, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun yang berakhir

tanggal 3L Desember 2o17, Laporan saldo Anggaran Lebih, Laporan operasional,

Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca per 3L Desember 2oLT,Laporan Arus Kas dan

catatan atas Laporan Keuangan. Kami menegaskan bahwa kami bertanggungjawab

atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standart

Akuntansi Pemerintah (SAP).

Representasi ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang

material, tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi

akuntansi y'ang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan,

yang mengadalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang

terbaik, representasi berikut ini kami buat kepada Tim BpK selama pemeriksaan:

1. Laporan Keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan sAp.

2' Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan

kepada Tim BPK.

3. semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan

keuangan.

4. semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam

pemerintahan sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.

5. Pemerintah Kabupaten Grobogan memiliki hak penuh atas asset yang dimiliki, dan

tidak terdapat gadai atau penjaminan atas asset tersebut.

sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran

terhadap hukurn dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam

laporan keuangan.

Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan

keuangan. t

Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum

diungkapkan.

9. Pemerintah Kabupaten Grobogan telah mematuhisemua aspek perjanjian kontrak

yang akan mempunyai dampak material laporan keuangan jika terjadi

pelanggaran.

Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31

Desember 2017 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan laporan

keuangan.

1. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah

atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan asset yang

dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang

melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam

pengendalian intern.

2. Kami bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem

pengendalian intern.

3. Kamitelah menilai efektifitas sistem pengendalian intern dalam hal :

a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan

diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan

keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan asset telah

dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oreh pengambilalihan, penggunaan

atau pelepasan hak yang tidak sah.

b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku : transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai

dengan peraturan perundangan yang berdampak langsung dan material

terhadap laporan keuangan.

4. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada

perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak

negatif

7.

8.

terhadap kemampuan pemerintah Kabupaten Grobogan dalam mencapai tujuan

pengedalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material.

5. Kami bertanggungjawab atas penyerenggaraan sistem pengeroraan keuangan

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan Negara dan

SAP.

6. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-

undang yang berdampak rangsung dan materiar terhadap penentuan jumrah

dalam laporan keuangan.

7. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan

dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BpK

atas Laporan Keuangan pemerintah Kabupaten Grobogan.

SH.. MM

BUPATI GROBOGAN

PERNYATAAN TANPG UNGJAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang terdiridari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Saldo Anggaran Lebih;

(c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan

Perubahan Ekuitas; dan (g) catatan Atas Laporan Keuangan Tahun

Anggaran 2017 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem

pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan

informasi pelaksanaan anggaran, arus kas posisi keuangan dan catatan

ataS laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi

pemerintahan.

GROBOGAN

NI,SH.MM.

Lembor Muka - Pernyatoan Tanggungiowob

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGANLAPORAN REALISAS:ANGGARAN

Untuk Tahun yang Berakhr 31 Desember 2017 dan 2016

Anggaran 2017Rp

59,690,0000000014,487.01125600

Rea‖ sasi 2017 %Rp _______

Rea“ sasi 2016

PENDAPATAN ASLI DAERAH‐ LRAPendapatan Palak Daerah LRA

Pendapatan Retlbusi Daerah― LRAPendapatan Hasl Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dlpisahkan‐ LRALa nJain PAD Yang sah‐ LRA

」UMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH

Transfer Pemerintah Pusat-LRABagr Hasil Pajat-LRABagi Hasil Bukan Paiak /Sumber Daya Alam-LRA

Dana Alokasi Umum (DAU)-LRA

Dana Alokasi Khusus (DAK)-LRADana Alokasi Desa-LRA

Dana Insentif Daerah-LRA

Jumlah Fendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LRADana Otonomi Khusus-LRADana Penyesuaian-LRA

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya-LRAPendapatao Bagi Hasil Pajak-LRA

Pendapatan Bagi Hasil lainnya-LRAJumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya

Bantuan Keuangan-LRABantuan Keuangan dari Pemerintah P@insi-LRA

Jumlah Bantuan Keuangan

JUMLAi PENDAPAT4N lfAliSFER

LAIN.LAIN PENDAPATAN OAERAH YANG SAH-LRAPendapatan Hibah-LRAPendapatan Dana Darurat'LRAPendapatan Larnnya-LRA

JUMLAH LAIN.LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

JUIVLAH PENDAPATAN

BELAN」A OPERASIBe ania Pegawal

Be ania Barang dan Jasa

Belania Bunga

Belanla Subs di

8elanla Hibah

Belanla Bantuan Sosial

」UMLAH BELANJA OPERASi

BELAN」 A MODALBelania Tanah

Be ania Pera atan dan Mesin

Betanla Cedung dan Bangunangelanla」 alan,庁 19as dan Ja百 ngan

Belanla Aset Telap La nnya

Belania Aset La nnya

」UMLAH BELANJA MODAL

BELAN」A TAK TERDuCABelania rak■ erduga

」UMLAH BELANJA TAK TERDUGA」UMLAH BELANJA

70,309,153,78200 11779 58,183,631,89913700,577,91400 9457 29772,753.265

A511laA511lb

A511lcA511ld

A5112alA5112a2A5112a3A5112a4A5112a5A5112a6

27,906.619,72300 27.906.619,92300

338,808,26121000 328.539,887.04900440,891,892,18900 440,456,238,66800

1000096979990

000

10050

000100509749

564372209686907079870008943

000000

11,893,234,992

199361.696.012

48,401,079,76600 37,093.617.55800 766411545,69643600 10.636.559,09100 9213

1,091.590,533.00000 1091.590.53300000 10000425.658.314,00000 383.277.149,86200 9o04

229,625.434,00000 229,625,434,000 00 1oo Oo

7.500,000,00000 7.500,000,00000

1,814,321,057,20200 1,759,723,293,51100 9699

44,634,832681

11,875,382,968

1,110.337.027,000

322988008,150179,971455.000

35740102000

000 000A5112b 000 000

A51 12b 156.300,749,45400

000153,422.841,46900 9816 128,330,329,73600

000 000

A5112c

156,300,749,45400 153,422,841,46900 9816 128.330.329,73600

71,637,190,00000

7163719000000 67144.153.00000 937367,144,153,00000 9373

2,042,258,996,65600 1,980,290,287,98000 9697 .629,137.535

A5113 5,898,678.60000

000000

5,928.137.35000

000000

643492761800

A5121 1 922.399,063,53900 866,636,879,16000 9395A51212 646.486.76385600 570.006.247,71300 8817A51213 8,937,64127700 2,879,142,29700 3221A51214 506.500,00000 503.500,00000 9941A51215 77,127.101,99400 74722,47132500 9688A51216 11759,834.00000 9838,06489600 8366

1,667,216,904,66600 1,524,586,305,39100 9144

5,898,678,60000

2,489,049,567,44500

000674.679.057.09000

922.053890283437.828986150

2789.448488500000

97,479,136.352

13844051500

4713,898,940

55,630244.004

109,367,106378

297,881.878,383

27,2279556150

A51221A51222A51223A51224A51225

A5123

1,005,70000000 567,48156000

62.383.685,74500 45,038,721,50400

97624,889,60000 94561.050.46000

488.837,165,90000 443,357.646.91500

24827,615.84500 19829,004,02900

1608837532001,508,837,53200

2,343,404,799,28800

000603,353,904,46800

000

2,127,940,209,85900

Reff Anggaran 2017

_ Rp

Realisasi 2017 %Rp _

Realisasi 201 6

12156925000

257.415,001,441

0

0

0

TRANSFERTRANSFER BAGIHASlL PENDAPATAN

Bagi HasI Palak Daerah

Bagi Has‖ Retlbus Daerah

Bagi HasI Pendapatan Lainnya

」um:ah Transfer 8agi Has‖ Pendapatan

TRANSFER BANTUAN KEUANGANTfansier Bantuan Keuangan ke Desa

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

」umiah Bantuan KeuanganJUMLAH TRANSFER

」UMLAH BELANJA DAN TRANSFERSURPLuS′ (DEF!SIT}

PENERIMAAN PEMBIAYAANPenggunaan SiLPAPencalran Dana Cadangan

Penelmaan Piniaman Daerah

Penenmaan Kemba“ Pembenan Piniaman Daerah

Penenmaan Kembal P utang

」um:ah Penenmaan pembiayaan

PENGELUARAN PEMBIAYAANPembentukan Oana CadanganPenyertaan Modal anvestasり Peme“ntah Daerah

Pembayaran Pokok Pinlaman Dalam Nege百

Pembelan Pinlaman Daerah

」um:ah Pengeluaran Pembiayaan

PEMBIAYAAN NETTO

StSA LEBIH PEMB:AYAAN ANGGARAN

atas laponn keuangan

000 000000 000 000

8,299,477,34400 8,299,477,84400 10000

A514a 8.299.477.84400 8,299,477,84400 10000000

9961 351,669446.50010000 1 108318250

426,822,763,06400 425,207,694,39400 99622,770,22■ 562,35200 2,55■ 14■90425300 9216

____2鋼 ,177,994907 0o o26`73,240,25,Oo 44 98

119,827.464,90700

000

000710,00000000

40,753,600,00000

119,867,504,90700 10003000 000

000000

1,694.989,10000 8056

297,521,678,64100 9242

200.000,00000000 175959,184.63400000 000

210413000000A51512

A51521A51522A51523

A5153

321,931,594,90700

000 000

510.000.00000

35,553,600,00000

000875100071838724

284,17■ 994,90■ 00 264,968,078,6“ 00 9317 247.864,122,891

Iaponn xeuangan

417414.966.22000110831900000

PEMER:NTAH KABUPATEN GROBOGANLAPORAN PERUBAHAN SALDO ANCGARAN LEBIHUntuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

31 Desember 2017

PEMER:NTAH KABUPATEN GROBOGANNERACA

Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember2016

{Daiam Rupiah}

Catatan 31 Desember 2017

Rp31 Desember2016

Rp

(2.467,322,00820)

00037.59586580709

T

ASET LANCARKas di Kas Daerah

Kas di Bendahara Penenmaanan

Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di BLUD

Kas di 3endahara FKTP

Kas di Bendahara Dana Bos

Setara Kas

lnvestasi」angka Pendek

Piutang Palak

Perylsわ an Prurang PaJa々

Piutang Ret“ busi

Penyls力 a″ Pl● fang Rer77bυS′

Piutang Lainnya

Penj/1s力 an Pluraη9と aゎηya

Bagian Lancar Tagihan Peniualan Angsuran

Peη ylsわ a,Pl●rang 8aglan tancar Tag力 anPellyυ a′ a17 Allgsυ ralp

Piutang Transfer Pemenntah Pusat

Beban Dibayar Dimuka

Persediaan

」UMLAH ASET LANCAR

:NVESTASiJANGKA PANJANG:nvestasi」 angka pattang Non Permanen

lnvestasi」 angka PanJang Permanen

Pettyertaan V odal Pemkab

lnvestasi Permanen tainnya

JUMLAH INVESTAS:」 ANCKA PANJANG

ASET TETAP

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan,|「 igasi,dan」 arngan

Aset Tetap Lainnya

Konstruksi dalam Pengerlaan

Akumulasi Penyusutan

」UMLAH ASET TETAP

DANA CADANGANDana Cadangan

JUMLAH DANA CADANGAN

ASET LAINNYA

Tagihan」 angka Panlang

Taglhan Piutang Peniualan Angsuran

Tagihan Tuntutan Can‖ Kerugian Daerah

Kemlraan dengan Pihak Ke19a

Aset Tidak Ben″ujud

Aset Laln‐ laln‐ Kas yang dibatasi pengunaannya

Aset LainJa n

AkumulasI Penyusutan AsetlainJa n

JUMLAH ASET LA:NNYA

201,112,887.48048 194,451,319,69620

000152,250,574,469.71

152,250,574,46971

000191,463,155,06052 152,250,574,46971

517Ala517Alc517Alb517Ald517Ale517Alf

517A2517A2

517A3

517A5

517A4

(2,849,368,24872)

000000

34,517.092,34400517A6

517B

517Cl517C2517C3517C4517C5517C6517C7

517D

000191,463,155,060.52

191,463,155,06052

444,592,782,17500

435,831,655,83857

882.252,432,15337

1,713,106.256.26437

249,444,204,51988

17,186,039,65000

(1.323,639,753,15749)

471,573,535,79145

390,114,321,83255

787.797.051,89748

1,273.293,139,09275

237,302,913,26060

345,070,00000

(964,294,970,93952)

2,418,773,617,443.70 2,196,131,060,93531

000 000

000

517El517E2517E3517E4

517E5517E6

0002,405,388,61046

4,550,00000

2,581,000,00000

4,650,157,10889

13,100,00000

15,915,913,08699

(9,361,261,44270)

0003,076,216.87701

19,253,47500

2,581,000,00000

4,103,726.14461

37,202.424.32697

(10,987,602,86748)

JUMLAH ASET

16,208,847,36364 35,995,017,956.11

2,327,558,507,348.34 2,578,327,973,05733

些里聖喧聾塑 ■[り上≦堅聖J萱'

5181a 12,213.573.09500

Ljtang Bunga 11,884,896,73200

BaghlLancar Utang」angtt■ttang

Pendapatan Dnenma Dimuka

49,491.040,00000

692,962,17408

16.093,668,45000

00

101278.504,22400Utang Beban

51 81c

5181d51 81oUtang Jangka Pendek Lainnya 13● 00.00000 122,"4,70000

78,603,301,356.03 23,336,870,503.00JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

_Utan9 Dalam些璽 ____ 137,223,881,61100

000Utang」 angka Panlang Lainnya

JUMLAH KEWAJ:BAN JANGKA PANJANG 137,223,881●11.00

215,917,2439467‐ 23,330,370,“ 3.00

2,引 1,6“ ,263,8“ 26 2,555,4"● 02,49433

JUMLAH EKU:TAS 2,611,641,263,801.2o 2,555,491,102,494.33

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKU「 AS 2,827,558,507,348.34_ ,578,327,973,057,33_

atas laponn kauangan xeusngan

31 DeSember 2017

GR030GAN

//

PEMERINTAH KABuPATEN GR030GAN

LAPORAN OpFRASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAκ HIR SAMPAI DENGAN 3■ DESEMBER 20■ 7 DAN 20■6

URAIAN CATATAN κENAIКAN/(°/0)

2

3

12

13

15

16

18

19

20

21

22

31

32

33

34

37

39

ienolpliln - lopexoaplrnn lsu oAERAH (PAD) - LO

Pendapatan Pajak Daerah , LO

Pendapatan Retribusi Daerah - LO

PendapaLan Hasil Pengetolaan Kekayaan Daerah yang Dipr$hkan-LO

Lain-lain PAD Yang Sah - LO

PENDAPATAN TRANSFER. LO

Pend;paLan Transfer Pemerintah PugL -LO

tendapatan Transfer Pemerinlah Pust - Larnnya - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO

Bantuan Keuangan - LO

urt{-urn pet{oapataN YANG sAH - LO

Pendapatan Hibah - LO

Dana Darurat - LO

Pendapatan Lainnya - LO

SURPLUS NON OPERASIONAL - LO

Surplus Penjualan A;t Non Lancar - LO

Surpius Penyelesaian Kewaj'ban Jangka panjang . LO

Surplus dari Kegiatan Non Operaspnat Lainny; - LO

PENDAPATAN LUAR BIASA - LO

Pendapatan Luar Brasa - LO

BEBAN

BEBAN OPERASIeeOan Cegawai - LO

Beban ier*diaanBeban JasBeban Pereliharaan

Eeban Perjalanan Dinas

Beban Sunga

Beban Subsidi

Beban Hibah

Beban Bantuan SosEl

Beban Penyusutan dan Amortrssr

Beban Penyisihan Piutang

Beban Lain-lain

BEBAN TRANSFER

eeban rranJfir eagi Hasit Patak Daerah

Eeban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Beban Transfer Bantuan KeUangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

B€ban Transfer Eantuan Keuangan ke DesEeban Transfer Bantuan Keuangan Latnnya

Eeban Transfer Dana Otonomt Khusus

DEFISTT NON OPERA.iONATDefisit PenJuab; Aaat t,ton Lancar - LO

Defisit penyelesian Kewajiban Jangka panjang - LO

Defisrt dan Kegiatan Non Operasronat Lainnya - LO

BEBAN LUAi sIASABeban Luar Biag

SuRPLuS/

C.1.1

CllaCllbCllc

ClldC.12

C12aC12cC12dC12eC■ 3

C13aC13bC13cC.1.4

C14aC14bC14c

C.2.1

C21aC21b

2,227′458′ 120′ 561.07

452,■ 98,736′ ■■5.85

70′ 264′ 816′ 01300

13,383,908′ 67792

33′ 061,866′ 98293

335′ 488′ 144′ 44200

1′ 750,6“853,980.00

1,522.597′ 859,51100

7′ 500,000′ 00000

153′ 422′ 841′ 46900

6フ,144,153,00000

23′ 663′ 226′ 222.00

23′ 663′ 226,22200

000

000

931,304′ 243.22

275′ 400′ 05000

000

655,904,19322

000

000

2,022′ 789,265,28075

1,757′■■7′962,370.66866′ 585′ 823′ 27300

242′ 043,807′ 35595

259′ 611.694.28542

39′ 935′ 050,76900

ア7′ 191,304′ 49300

2′879,142′ 29700

503′ 500′ 00000

37′ 240′ 300,00000

9′ 5フ 4′ 523,89600

220′ 350,529′ 33742

1′ 183,817′ 02587

18′ 469′ 63800

195′ 582′ 260,394008′ 299′ 4フフ′84400

000

000

186′ 174′ 464,30000

1′ 108′ 318.25000

000

70,089,042′ 516.09

54′ 576′ 056′ 67605

000

15′ 512.985,84005

0.00

000

204′ 668,855,28032

2′ 198,9■ 5′ 662′ 568.39

46■ ,224′ 877,64■ .39

58′ 007′ 935′ 06600

29′ 852,203,72400

16′ 511′ 779′ 36039

356′ 852′ 959,49100

■,717,578′ 5■0,473.00

1′ 489′ 756′ 078′ 73700

35′ 740′ 102′00000

128,330,329′ 73600

63′ 752,000′ 00000

■9,225′ 3■ 4′■54.00

19′ 225′ 314′ 15400

000

000

886,960′ 300.00

886,960′ 30000

000

000

000

000

1′ 955′899′061,466.17

1′ 70■′287′ 760,69744922′ 139′ 824′ 17900

28′ 542,457′99268

(9,026′ ■4■′525.54〕

12′ 256′ 880′ 94フ 00

(16,468′ 295′ 04608)

16.550′ 08フ′62254

(21,364,815,04900)

33′ 086′ 343′ 50700

32′ 841′ フ80′ 77400

(28,240′ 102′ 00000)

25.092.511′ フ3300

3,392′ 153,00000

4′437′ 9■ 2′ 068.00

4′ 437′ 912,06800

000

000

44′ 343′ 94322

(611′ 560′ 25000)

000

655′ 904,19322

0.00

6c890′ 203′ 81458

55′ 830,20■ ,673.22

(55.554′ 000,90600)

96,396′ 40フ′84904

(134′ 642′ 23フ′99フ 94)

12′ 335′ 248,97500

15′ 695′ 640′ 4フ500

2.879,142′ 29700

15,000′ 00000

13′ 906′ 892,41600

■30

(■ 96)

21 13

(5517)

10023

(599)

193

220

(7902)

1955

532

2308

2308

5.00

(6895)

3423.28

(602)

6618

30フ

5960

(2899)

10205

(68フ6)

655(2354)

849

000

03フ

(2139)

3′70998

(10000)

(10000)

(■578)

145,64フ ,399′ 50691

394′ 253′ 932′ 28336

2フ′599,801′ 79400

61′ 495,664′ 01800

000

488,500′ 00000

23′ 333′ 407′ 58400

13′ 483′ フ34,00000

109′ 056′ 336′ 42335

3,789,160′ 90882

000

183′ 56■′059′250.0010′ 854′ 749,50000

000

000

171′ 597′ 991.50000

1′ 108′ 318′ 25000

000

69′ 829,152′ 5■67369,421,984′97581

000

407,167,54092

■,22■,089,002001′ 221,089′ 00200

243′ 0■ 64601′ 10222

l Desember 201フ

ヘヽヽ＼,｀＼

ーSRI SUMARNI′ SH MM

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember2017 dan 2016

CatatanTahun 2017

Rp

Tahun 2016

Rp

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk iasPendapatan Pajak Daerah

eenO-pJtin Retribusi Daerah

ienoapiGn ftasii eengetotaan Kekayaan Daerah Yang

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Dana Bagi Hill eJjax

Oana eagl Hasit Buian Pajak lSumber Daya Alam)

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khuius

Dana lnsentif Daerah

Dana Alokasi Desa

Pendapatan Bagi Hasil Fajak

Pendapatan Hibah

Pendapatan LainnyJ

Jumlah Arus Masui Kas

Arus Keluar Kas

Belanja Pegawai

Belanja Barang

tJeranla bun9a

Belanja Subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Tidak Terduga

Belanja Bagi Hasil Pajak

Jumlah Arus Keluar Kas

Arus Kas Bersih dari lktivitas Optrasi

Arus Kas Oari litivitai tnvestasi

Arus Masuk Kas

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - Penjualankendaraan dinas roda dua

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - Penjualankendaraan dinas roda empat

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - Penjualanhasil penebangan pohon

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - een;uatinbahan bekas bangunan

Lain-lain Pindapaian Asli Dierah Yang Sah - Penjualanaset tetap lainnya

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - eenluJtinhasil pertanian

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - Penjualanhasil peternakan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - Penyewaantanah aset Pemerintah Kabupaten

Jumlah Arus Masuk Kas

FAl

FAlFAl

FAlFAl

FAlFAl

FAl

FAl

FAl

FAl

FAl

FA2FA2

FA2

FA2

FA2

FA2FA2

FA2FA2

FBl

FBl

FBl

FBl

FBl

FBl

FBl

FBl

70.309,153,78200

13,700,577,91400

27,906,619,92300

328.264,486,99900

37,093.617.55800

10,636,559,09100

1,091.590,533,0000o

383.277,149,86200

7,500,000,00000

229.625,434,00000

153.422,841,46900

5,928,137,35000

67,144,153,00000

58.183.631.89900

29,772,753,26500

11,893.234,99200

84,892,912,75200

44,634,832,68100

11,875,382,96800

1,110,337,027,00000

322,988,008,15000

35,740,102,00000

179,971,455.00000

128,330,329,73600

6,434,927.61800

63,752,000,00000

2,426,399,263,948.00 2,088,806,598,061.00

866,636.879,16000

570,006.247.71300

2,879,142.29700

503,500,00000

74,722,471,32500

9,838,064,89600

416,908,216,55000

000

829947784400

922,053,890,28300

331,886,488,58000

2,789,44800

488,500,00000

97,479,136,35200

13,844,051,50000

352,677,764,75000

1.221,089,00200

10,854,749,50000

1,730,508,459,415.001,949,793,999,785.00

476,605,264,163.00

5,949,50000

269450.55000

11.832,00000

586,300,00000

288,828,30000

275,400,05000 886,960,30000

Arus Keluar t(f,a

Belanja Tanah 567,481,56000 4,713,898,940.00

Belania P6ralatan dan Mesin 45.038,721,s04.00 55,630,244,004.00

eeGnla Gedrng dan eangunan - F.8.2 94,561,050,460.00 109'367'106'378'00, r- 1^- ----:-^_^ ^;

Belanja Jelan, lrigasi dan Jaringan FBう~~~~443,357.646,91500 297,381,878,38300

Belanja Aset Tetap Lainnya F.8.2 19,829,004102900 14,463,727,82900

,lunnnirus kauar Xas- - 603,353'904'468'00 482'056'855'534'00

Aru3 Xa3 BeEih dari Aktivita3 Investasi (603,078,504,418.001 (.181,169,895,234.001

atas laporan keuangan terpisahkan dafi laporan keuangan

'i /rsulfimrur, sH. uu.

PEMER:NTAH KABUPATEN GR080GANLAPORAN PERUBAHAN EKU:TAS

untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

Dl __2,555,491■ 02,49433 2,094,581D2 204.668.855,28032 243,016,

31 Desember 2017

Bab I Pendahuluan 10

Pemerintah Kabupaten Grobogan Catatan atas Laporan Keuangan Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2017 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Sebagaimana pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual maka tahun 2017 merupakan tahun ketiga bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual. Selanjutnya laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan keuangan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan, hal tersebut menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dengan telah keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan , maka tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas Pemerintah Kabupaten Grobogan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Grobogan atas sumber daya yang dipercayakannya. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.

Melalui LKPD Kabupaten Grobogan, para pengguna laporan diharapkan dapat memperoleh informasi untuk menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. LKPD Kabupaten Grobogan memuat informasi mengenai:



1) Penjelasan atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran;

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL); 3) Neraca; 4) Laporan Operasional; 5) Laporan Arus Kas; 6) Laporan Perubahan Ekuitas.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 disusun berdasarkan:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lemparan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Grobogan;

17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten GroboganTahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

2.1 Ekonomi makro

2.2 Kebijakan keuangan

2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah

3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah

3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan



Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah

4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada pemerintah daerah

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah

5.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah

5.1.1 Pendapatan – LRA

5.1.2 Belanja

5.1.3 Transfer

5.1.4 Pembiayaan

5.1.5 Pendapatan – LO

5.1.6 Beban

5.1.7 Aset

5.1.8 Kewajiban

5.1.9 Ekuitas Dana

5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah

Bab VI Penjelasan atas informasi non keuangan pemerintah daerah

Bab VII Penutup.

B

2

Bab II Ekonom

PCU

2.1. EkonomA. Kond

1. LeKbeterbaSeSeSeSe

2. Lu

DkeGrPradda

mi Makro Kebij

Pemerintah KabCatatan atas LUntuk tahun ya

EKONODAN P

mi Makro disi Geografietak Geograabupaten Groerada di bagirletak diantaratas wilayah sebelah Barat ebelah Utara ebelah Timur ebelah Selatan

Peta L

uas Wilayah

engan luas we timur sepanrobogan yangrovinsi Jawadministrasi Kan 7 kelurahan

ijakan Keuanga

bupaten GroboLaporan Keuaang berakhir 3

OMI MAKRENCAPAIA

is fi obogan merupian timur danra 110o15’ BTsebagai beriku

: Kab: Kab: Kab

n : Kab

Lokasi Kabu

wilayah kurangnjang + 83 kmg beribukota da Tengah sabupaten Gron, sebagaiman

an dan Pencapa

ogan angan 1 Desember 20

BAB II

RO KEBIJAKAN TARGET

pakan salah sn berada di jT – 111o25’ But: bupaten Semabupaten Kudubupaten Blorabupaten Ngaw

Gambar I . upaten Grobo

g lebih 1.975m dan dari udi Purwodadisetelah Kabuobogan terbagna tampak da

aian Target AP

017 dan 31 Des

KAN KEUANT KINERJA A

satu kabupatejalur tengah

BT dan 7o LS

arang dan Deus, Pati dan Ba. wi, Sragen, B

1. ogan di Jaw a

,86 Km2, memutara ke selati merupakan kupaten Cilacgi/terdiri dari alam Tabel I.1

PBD

sember 2016

NGAN APBD

en yang secarh Provinsi Jaw- 7o30’LS de

emak. Blora.

Boyolali, dan S

a Tengah

mbentang dartan + 37 km.kabupaten tercap. Sedang19 kecamata

1 berikut:

14

ra geografis wa Tengah, engan batas-

Semarang.

ri arah barat . Kabupaten rluas ke-2 di gkan secara an, 273 desa

Bab II Ekonomi Makro Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target APBD 15


Tabel I.1 Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah

No Kecamatan Jumlah

Desa/Kel Jumlah

Dusun/Lingk

Luas Wilayah

(Km2)

1 Kedungjat i 12 76 130,342

2 Karangrayung 19 100 140,595

3 Penawangan 20 71 74,177

4 Toroh 16 118 119,320

5 Geyer 13 102 196,192

6 Pulokulon 13 112 133,644

7 Kradenan 14 79 107,748

8 Gabus 14 87 165,365

9 Ngaringan 12 78 116,720

10 Wirosar i 14 86 154,298

11 Tawanghar jo 10 58 83,602

12 Grobogan 12 52 104,556

13 Purwodadi 17 104 77,656

14 Brat i 9 51 54,891

15 Klambu 9 44 46,562

16 Godong 28 86 86,780

17 Gubug 21 62 71,119

18 Tegowanu 18 54 51,670

19 Tanggungharjo 9 31 60,628

Jumlah 280 1.451 1.975,86

Sumber : Bag.Tata Pemerintahan Setda Kab.Grobogan

3. Lahan Pertanian

Penggunaan lahan di Wilayah Kabupaten Grobogan seluas 197.586 Ha terdiri dari lahan pertanian sawah, lahan pertanian bukan sawah dan lahan bukan pertanian, dengan perincian sebagaimana Tabel I.2 berikut :

Tabel I .2

Penggunaan Lahan di Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2017

No Kecamatan

Lahan Per tan ian Sawah (Ha)

Lahan Per tan ian Bukan Saw ah (Ha) Lahan

Bukan Per tan ian

(Ha)

Jumlah (Ha) Saw ah

I r igas i

Saw ah Tadah Hujan

Tega l /Kebun

La inn ya

1 Kedungja t i 224 ,000 555,051

1 .849 ,949 10 .023 ,000 382 ,000

13 .034 ,000

2 Karangra yung 1 .618 ,757 2 .599 ,072

1 .467 ,171 5 .907 ,000 2 .467 ,000

14 .059 ,000



No Kecamatan

Lahan Per tan ian Sawah (Ha)

Lahan Per tan ian Bukan Saw ah (Ha) Lahan

Bukan Per tan ian

(Ha)

Jumlah (Ha) Saw ah

I r igas i

Saw ah Tadah Hujan

Tega l /Kebun

La inn ya

3 Penaw angan 4 .217 ,000 599,784 247,216 1 .434 ,000 920 ,000

7 .418 ,000

4 Toroh 2 .613 ,070 2 .849 ,629 734,301 3 .411 ,000 2 .323 ,000

11 .931 ,000

5 Ge yer 41 ,000 3 .301 ,036

1 .406 ,964 14 .036 ,000 834 ,000

19 .619 ,000

6 Puloku lon - 6 .917 ,328 150,672 3 .603 ,000 2 .694 ,000

13 .365 ,000

7 Kradenan 596 ,000 4 .751 ,460 11 ,460 2 .871 ,000 2 .567 ,000

10 .774 ,000

8 Gabus - 5 .725 ,207 194,793 8 .392 ,000 2 .225 ,000

16 .537 ,000

9 Ngar ingan 1 .693 ,000 4 .374 ,438 770,562 2 .199 ,000 2 .635 ,000

11 .672 ,000

10 Wi rosar i 506 ,000 5 .365 ,746

1 .630 ,254 5 .883 ,000 2 .045 ,000

15 .430 ,000

11 Taw anghar jo - 3 .590 ,763

865 ,237 3 .028 ,000 876 ,000

8 .360 ,000

12 Grobogan 120 ,000 3 .650 ,785

559 ,215 4 .102 ,000 2 .024 ,000

10 .456 ,000

13 Purw odadi 3 .185 ,000 1 .758 ,451

281 ,549 12 ,000 2 .528 ,000

7 .765 ,000

14 Brat i 1 .034 ,830 1 .500 ,321

589 ,849 1 .186 ,000 1 .179 ,000

5 .490 ,000

15 Klambu 2 .415 ,642 - 311 ,358 1 .153 ,000 776 ,000

4 .656 ,000

16 Godong 5170,000 1 .552 ,379 257,621 181 ,000 1 .518 ,000

8 .679 ,000

17 Gubug 4059,130

- - 1 .132 ,870 1 .919 ,000

7 .111 ,000

18 Tegow anu 3214,000 879,599

290 ,401 - 783 ,000 5 .167 ,000

19 Tanggunghar jo 709 ,000 1 .369 ,154 98 ,846 2 .853 ,000 1 .033 ,000 6 .063 ,000

JUML AH 31 .416 ,429 51 .340 ,203 11 .694 ,498 71 .406 ,870 31 .728 ,000 197 .586 ,000

Sumber : Dinas Per tanian Tanaman Pangan dan Hor t iku l tura Kab . Grobogan

4. Keadaan Alam

Kabupaten Grobogan di bagian utara dan selatan memiliki relief daerah pegunungan kapur dan perbukitan serta dataran dibagian tengahnya. Secara topografi kondisi tersebut dapat dikelompokkan menjadi : 1) Daerah dataran rendah sampai dengan 50 meter di atas permukaan laut

rata-rata (mean sea level) dengan kemiringan antara 0 – 80. Dataran ini, sebagian besar berada di Kecamatan Gubug, Tegowanu, Godong, Purwodadi, Grobogan bagian selatan dan Kecamatan Wirosari bagian selatan.

2) Daerah perbukitan pada ketinggian antara 50-100 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan antara 8-150 dengan topografi berombak hingga bergelombang, meliputi wilayah-wilayah kecamatan yang berada di sebelah utara, seperti Klambu, Brati, Grobogan sebelah utara, dan Wirosari sebelah utara.



3) Daerah dataran tinggi pada ketinggian 100-500 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan tanah di atas 150, meliputi wilayah kecamatan yang berada di sebelah selatan dari wilayah Kabupaten Grobogan.

B. Kondisi Demografi

1. Jumlah Penduduk Jumlah penduduk Kabupaten Grobogan pada Tahun 2017 tercatat sebesar 1.449.791 jiwa, mengalami pertumbuhan penduduk 0,39% atau bertambah 5.589 jiwa bila dibandingkan dengan tahun 2016. Data jumlah penduduk ini adalah data yang sudah disesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2014, Nomor 470/328/SJ, perihal Pemanfaatan Data Kependudukan, yang mewajibkan data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri. Data jumlah penduduk Kabupaten Grobogan tahun 2013 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada tabel I.3 berikut:

Tabe l I .3

Jumlah Penduduk Tahun 2014 sampai dengan 2017

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencata tan S ip i l Kab . Grobogan .

2. Jumlah Penduduk per Kecamatan dan Sex Rasio Jika dilihat dari segi sex rasio, jumlah penduduk di Kabupaten Grobogan pada tahun 2017 lebih banyak berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan. Dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 729.738 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 720.053 jiwa, maka sex rasio penduduk mencapai 101%. Hal ini berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 101 jiwa penduduk laki-laki.Untuk mengetahui rincian jumlah penduduk dan sex rasio per kecamatan, dapat dilihat pada tabel I.4 berikut :

NO. T AHUN JENIS KEL AMIN

JUML AH PERUB AH ANPERTUM BUH AN

KET L AKI - L AKI

PEREMPU AN

1 2013 705 .352 697 .408 1 .402 .760 8 .591 0 ,60

2 2014 713 .077 699 .248 1 .412 .325 9 .565 0 ,68

3 2015 718 .225 713 .310 1 .431 .535 19 .210 1 ,36

4 2016 727 .127 717 .075 1 .444 .202 12 .667 0 ,89

5 2017 729 .738 720 .053 1 .449 .791 5 .589 0 ,39



Tabel I .4

Jumlah Penduduk per kecamatan tahun 2017

No. KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK RASIO

JENIS KELAMIN

L P TOTAL

1 Kedungjati 22.466 22.431 44.897 100

2 Karangrayung 49.988 49.000 98.988 102

3 Penawangan 31.959 31.737 63.696 101

4 Toroh 57.950 57.994 115.944 100

5 Geyer 33.688 33.504 67.192 101

6 Pulokulon 54.760 53.662 108.422 102

7 Kradenan 41.671 41.073 82.744 101

8 Gabus 37.576 37.062 74.638 101

9 Ngaringan 35.368 34.131 69.499 104

10 Wirosari 47.144 46.598 93.742 101

11 Tawangharjo 29.527 28.660 58.187 103

12 Grobogan 39.271 38.295 77.566 103

13 Purwodadi 69.215 68.988 138.203 100

14 Brati 25.300 24.552 49.852 103

15 Klambu 19.250 18.645 37.895 103

16 Godong 42.610 42.548 85.158 100

17 Gubug 42.341 41.956 84.297 101

18 Tegowanu 28.438 28.044 56.482 101

19 Tanggungharjo 21.216 21.173 42.389 100

JUMLAH 729.738 720.053 1.449.791 101 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencata tan S ip i l Kab . Grobogan . .

3. Kepadatan Penduduk per Kecamatan

Sementara itu jika dilihat dari jumlah penduduk per wilayah, Kecamatan Purwodadi merupakan wilayah yang paling banyak penduduknya, yaitu mencapai 138.203 jiwa, sedangkan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Klambu, yaitu sebanyak 37.895 jiwa.Dari aspek Kepadatan Penduduk tercatat sebesar 734 jiwa/km2, dengan wilayah terpadat terletak di Kecamatan Purwodadi sebesar 1.780 jiwa/km2 dan kecamatan kepadatan terendah di Kecamatan Geyer yaitu sebesar 342 jiwa/km2. Angka kepadatan penduduk di Kabupaten Grobogan terlihat dalam Tabel I.5 di bawah ini :



Tabe l I .5 Kepadatan Penduduk Tahun 2017

NO KECAMATAN LUAS

WIL KM2 JUMLAH

PENDUDUK KEPADATAN

J IWA/KM2

1 Kedungja t i 130,342 44 .897 344

2 Karangrayung 140,595 98 .988 704

3 Penawangan 74 ,177 63 .696 859

4 Toroh 119,320 115 .944 972

5 Geyer 196,192 67 .192 342

6 Pulokulon 133,644 108 .422 811

7 Kradenan 107,748 82 .744 768

8 Gabus 165,365 74 .638 451

9 Ngar ingan 116,720 69 .499 595

10 Wirosar i 154,298 93 .742 608

11 Tawanghar jo 83 ,602 58 .187 696

12 Grobogan 104,556 77 .566 742

13 Purwodadi 77 ,656 138 .203 1 .780

14 Brat i 54 ,891 49 .852 908

15 Klambu 46 ,562 37 .895 814

16 Godong 86 ,780 85 .158 981

17 Gubug 71 ,119 84 .297 1 .185

18 Tegowanu 51 ,670 56 .482 1 .093

19 Tanggunghar jo 60 ,628 42 .389 699

JUMLAH 1 .975,865 1 .449 .791 734

Sumber : Dinas Kependudukan dan Penca ta tan S ip i l Kab. Grobogan.

4. Struktur Usia dan Angka Ketergantungan Penduduk

Untuk mengetahui angka ketergantungan, harus disusun terlebih dahulu struktur usia penduduk dan piramida penduduk, karena Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas (disebut usia non produktif) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (usia produktif). Berdasarkan struktur usia, penduduk Kabupaten Grobogan dapat di kelompokkan seperti dalam tabel sebagai berikut:

Tabel I . 6 Struktur Usia Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2017

No. KELOMPOK UMUR JUMLAH PENDUDUK

JUMLAH L P

1 0 -4 49 .962 46.957 96 .919

2 5 -9 57 .435 53.592 111 .027



No. KELOMPOK UMUR JUMLAH PENDUDUK

JUMLAH L P

3 10-14 55 .815 52 .286 108 .101

4 15 -19 61 .290 59 .091 120 .381

5 20 -24 62 .387 59 .076 121 .463

6 25 -29 60 .830 56 .806 117 .636

7 30 -34 58 .022 55 .610 113 .632

8 35 -39 58 .681 56 .723 115 .404

9 40 -44 48 .393 48 .933 97 .326

10 45-49 49 .624 52 .008 101 .632

11 50-54 46 .608 51 .650 98 .258

12 55-59 42 .028 41 .708 83 .736

13 60-64 28 .814 27 .864 56 .678

14 65-69 20 .609 20 .520 41 .129

15 70-74 11 .880 15 .122 27 .002

16 75 + 17 .360 22 .107 39 .467

TOTAL 729 .738 720.053 1 .449 .791

Sumber : Dinas Kependudukan dan Penca ta tan S ip i l Kab. Grobogan .

Pada tahun 2017 sebagian besar penduduk Kabupaten Grobogan adalah kelompok usia produktif (usia 15�64 tahun), yang mencapai 1.026.146 jiwa, kemudian kelompok usia non produktif (usia 0�14 tahun dan 65 tahun keatas) mencapai 423.645 jiwa, sehingga Angka rasio ketergantungan adalah 41%, artinya setiap 100 orang berusia produktif di Kabupaten Grobogan menanggung 41 orang yang non produktif. Dari data di atas dapat disusun dalam bentuk grafik komposisi penduduk Kabupaten Grobogan menurut kelompok umur dan jenis kelamin sebagaimana tampak dalam Gambar I.2 sebagai berikut :

B

Bab II Ekonom

PCU

C. PendKondmenu

No.

1

2

3

4

5

Sum

Dari kategdiikusederDiploLebihpendi

mi Makro Kebij


didikan disi pendidikurut pendidika

Jumlah P

T IN

T idak /Be lu

Tamat SD

Tamat SLT

Tamat SLT

Tamat Aka

mber : Dinas

data di atasgori tamatan Suti tidak ataurajat 17,19%oma, S1, S2, dh jelas dapatidikan yang d

ijakan Keuanga


Piram

kan pendudukan tahun 2017

Penduduk Me

GKAT PEND

m Tamat SD

P

A

demi , S1 , S

TOTAL Kependuduk

, komposisi SD atau sederu belum tam, tamatan SLdan S3 sebant dilihat daladitunjukkan d

an dan Pencapa


Gambamida Pendud

k dapat dili7, sebagai be

Tabelenurut Tingk

DIDIKAN

2 , S3

kan dan Penc

tingkat pendrajat sebanyak

mat SD sebaLTA atau sednyak 2,36%. am gambar kdalam gambar

aian Target AP

017 dan 31 Des

ar . I .2 duk Tahun 2

ihat dalam terikut : l I .8 kat Pendidik

ata tan S ip i l

idikan penduk 42,57%, keanyak 27,96%derajat 9,92%

komposisi penr I.3 berikut:

PBD

sember 2016

017

tabel jumlah

kan Tahun 2

JUMLAH

405 .351

617 .115

249.235

143.890

34 .200

1 .449 .791 Kab. Grobog

uduk, tertinggemudian secar%, tamatan %, dan terak

nduduk menu

21

h penduduk

017

gan.

gi ditempati ra berurutan SLTP atau

khir tamatan

urut tingkat

B

Bab II Ekonom

PCU

Untu

Partis

diliha

N

1

23456

Su

Da1.

2.

3.

mi Makro Kebij


K

uk mengetahu

sipasi Kasar (

at pada Tabel

No Indika

1. APK SD

2. APM SD3. APK SL4. APM SL5. APK SL6. APM SLmber : Dina

Usia

ri tabel I.9 di Pada tahubahwa seKabupatenNilai APM13-15 tahuNilai APM18 tahun sSelanjutnydalam tab

ijakan Keuanga


Komposis i T i

ui kinerja b

(APK) dan An

l I.9 berikut:

APK dan

tor K iner ja

D

D LTP LTP LTA LTA s Pend id ika

sekolah SD : 7

atas dapat dijun 2017, nilaiebanyak 88,9n Grobogan s

M SLTP sebeun sedang meM SLTA sebesedang melanya kondisi prel I.10 sebaga

an dan Pencapa


Gambar I .ngkat Pendi

idang pendid

ngka Partisip

Tabel I.9 n APM Tahun

C

2013 115 ,41

95 ,15 99 ,46 80 ,74 56 ,70 33 ,93

n Kabupate

7-12 tahun, SL

jelaskan sebai APM SD se99 persen asedang mempsar 68,80, artengenyam penesar 44,69 artngsungkan penrasarana pendai berikut :

aian Target AP

017 dan 31 Des

.3 d ikan Pendu

dikan dapat

pasi Murni (A

n 2013-2017

Capaian Kin

2014 20112 ,06 106

96 ,56 97107 ,09 100

84 ,05 8763 ,79 6741 ,02 51

n Grobogan

LTP : 13-15 tah

agai berikut :ebesar 88,99. anak umur 7peroleh pendidtinya sebanyandidikan SLTtinya sebanyandidikan di tididikan gedun

PBD

sember 2016

uduk

dilihat mela

APM), sebagai

er ja Ind ikat i

15 2016 6 ,65 107,7

7 ,69 98 ,70 ,03 102,27 ,06 74 ,57 ,35 68 ,21 ,72 52 ,5

hun, SLTA : 16-

Ini mengand7 sampai 12dikan di tingk

ak 68,80 perseTP. ak 44,69 perseingkat SLTA.ng sekolah, d

22

alui Angka

imana dapat

i f

2017 9

103,77 9 88 ,99 7 100,04 6 68 ,80 8 60 ,68 9 44 ,69

-18 tahun

dung makna 2 tahun di kat SD. en anak usia

en anak 16-

dapat dilihat



Tabel I.10 Kondisi Prasarana Gedung Sekolah tahun 2013-2017

NO TAHUN SD SLTP

RB RR B RB RR B

1 2013 1.466 1.276 2.546 109 261 1.557

2 2014 683 2.931 1.269 200 958 446

3 2015 291 2.790 1.205 156 915 362

4 2016 943 2.959 1.173 148 1.048 322

5 2017 414 3.107 1.181 96 1.052 356

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan. Keterangan : RB: Rusak Berat, RR : Rusak Ringan, B : Bagus

D. Kesejahteraan Sosial 1. Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan masalah sosial ekonomi yang tidak hanya dialami oleh negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju. Di Kabupaten Grobogan, berdasarkan data menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin selama lima tahun terakhir selalu mengalami penurunan, mulai dari 14,87% pada tahun 2013 dan berurutan mengalami penurunan menjadi 13,86% pada tahun 2014, 13,68% pada tahun 2015, 13,57% pada tahun 2016 dan pada akhir tahun 2017 sebesar 13,13%. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel I.11 sebagai berikut :

Tabel I .11

Perkembangan Penduduk Miskin Tahun 2013-2017

URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017

Penduduk Miskin % 14,87 13,86 13,68 13,57 13,13

Sumber : BPS Kab . Grobogan . ( da ta tahun 2016 be lum tersed ia )

2. Indeks Pembangunan Manusia IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata ukur (aritmatik) dari indeks kesehatan (angka harapan hidup saat lahir), indeks pengetahuan (angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak (pengeluaran per kapita). Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Grobogan mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel I.12 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2013 – 2017

URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017*) Nilai IPM Kabupaten 67,43 67,77 68,05 68,52 -

Nilai IPM Provinsi 68,02 68,78 69,49 69,98 - Peringkat Kabupaten Dalam Provinsi 19 19 21 22 -

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan ( da ta tahun 2017 be lum te rsed ia) .



Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai IPM Kabupaten Grobogan pada tahun 2016 adalah sebesar 68,52. Angka ini termasuk dalam kelas pembangunan manusia kategori SEDANG. Apabila dibandingkan dengan nilai IPM pada tahun-tahun sebelumnya, IPM di Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan keberhasilan program-program Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. .

3. Prasarana Ibadah dan Sosial Keagamaan

Upaya meningkatkan mutu pelayanan kehidupan beragama telah dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana keagamaan berupa rumah ibadah. Berikut ini data prasarana ibadah dan sosial keagamaan di Kabupaten Grobogan pada tahun 2013 sampai tahun 2017, sebagaimana Tabel I.13 berikut:

Tabel I.13 Prasarana Ibadah dan Sosial Keagamaan Tahun 2013-2017

No Jenis Tempat Ibadah Jumlah

2013 2014 2015 2016 2017

1 Masjid 1.345 1.345 1.345 1.345 1.395

2 Musholla/Langgar/Surau 6.320 6.320 6.320 6.320 5.636

3 Gereja 111 111 111 111 86

4 Pura/Kuil /Vihara 18 18 18 18 10

5 Panti Sosial Asuhan

Anak

28 28 28 28 28

6 Panti Sosial Tresna

Werda

1 1 1 1 1

7 Panti Orang Gila 1 1 1 1 1

8 Panti Persinggahan 1 1 1 1 1

9 Panti Cacat 1 1 1 1 1

Sumber data : Bagian Kesra Setda Kab. Grobogan

E. Kesehatan Perkembangan pembangunan kesehatan di Kabupaten Grobogan dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan menyeluruh yang dekat dengan masyarakat. Kondisi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan tahun 2017 secara rinci seperti pada tabel 1.14 berikut :

Tabel I .14 Kondis i Sarana dan Prasarana Pe layanan Kesehatan Tahun 2017

No Sarana /Prasarana Jumlah Kondis i

Ba ik Sedang Rusak

1 . Rumah Saki t 7 7 - -



No Sarana /Prasarana Jumlah Kondis i

Ba ik Sedang Rusak

2 . Puskesmas 30 26 4 -

3 . Puskesmas Pembantu 69 36 22 11

4 . K l in ik 42 42 - -

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Grobogan.

Adapun indikator keberhasilan pembangunan kesehatan dapat diukur dengan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Balita (AKABA), dan Prevalensi Gizi Buruk Balita. Perkembangan AKB, AKI, AKABA, dan prevalensi gizi buruk pada balita tahun 2013 sampai tahun 2017 seperti pada tabel 1.15 berikut :

Tabel I .15

Angka Kemat ian Bayi , Angka Kemat ian Ibu, Angka Kemat ian Bal i ta dan Preva lens i Giz i Buruk Kabupaten Grobogan Tahun 2013 – 2017

No Ind ikator K iner ja Capaian Kiner ja Ind ikat i f

2013 2014 2015 2016 2017

1 . AKB/1000 KH 14 ,14 17 ,82 17 ,44 17 ,22 13 ,83

2 . AKI /100 .000 KH 101,10 188 ,69 149 ,92 127 ,19 55 ,68

3 . AKABA/1000 KH 15 ,72 19 ,53 18 ,99 20 ,17 15 ,78

4 . PREVALENSI GIZ I BURUK BALITA

0 ,05 0 ,06 0 ,05 0 ,03 0 ,01

Sumber : Dinas Kesehatan Kab . Grobogan .

1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan banyaknya kematian bayi umur kurang dari 1 tahun (0–11 bulan) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. Angka kematian bayi menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan tabel I.15, AKB di Kabupaten Grobogan tahun 2017 sebesar 13,83/1.000 kelahiran hidup (KH) dan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 17,22/1.000 KH, AKB mengalami penurunan. Secara nasional sesuai target sasaran strategis dalam pembangunan kesehatan Kementerian Kesehatan yaitu 24 per 1.000 KH, AKB di Kabupaten Grobogan masih di bawah angka tersebut. Walaupun telah menunjukkan penurunan, namun bila dibandingkan dengan Indikator Rencana Aksi Daerah Millenium Development Goals (RAD MDGs) Provinsi Jawa Tengah yang ditargetkan sebesar 9,1/1.000 KH, Kabupaten Grobogan belum dapat mencapai target tersebut.



2. Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Ibu (AKI) dihitung semasa kehamilan, persalinan dan masa nifas yang mempunyai manfaat sebagai gambaran risiko dihadapi oleh ibu selama kehamilan dan melahirkan. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetrik. Kematian ibu adalah kasus kematian perempuan yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan (termasuk hamil ektopik), persalinan, abortus (termasuk abortus mola) dan masa dalam kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi. Angka kematian ibu di Kabupaten Grobogan tahun 2017 sebesar 55,68/100.000 kelahiran hidup (KH) dan bila dibandingkan tahun 2016 sebesar 127,19/100.000 KH, angka tersebut menunjukkan penurunan. Apabila dibandingkan dengan target MDGs sebesar 102 per 100.000 dan target Provinsi Jawa Tengah sebesar 60/100.000 KH, Kabupaten Grobogan telah dapat mencapai target tersebut.

3. Angka Kematian Balita (AKABA) Angka Kematian Anak Balita (AKABA) adalah kematian anak balita (12 – 59 bulan) per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian balita mempunyai manfaat untuk mengetahui gambaran tingkat permasalahan kesehatan anak balita, tingkat pelayanan KIA, tingkat keberhasilan program KIA dan menilai kondisi sanitasi lingkungan. Angka kematian balita di Kabupaten Grobogan tahun 2017 sebesar 15,78/1.000 KH, mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 20,17/1.000 KH. Selanjutnya bila dibandingkan dengan target MDGs yaitu 32 per 1.000 kelahiran hidup, AKABA di Kabupaten Grobogan masih sesuai target, namun bila dibandingkan RAD MDGs Provinsi Jawa Tengah sebesar 12,01/1.000 KH, RAD MDGs Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan belum dapat mencapai target tersebut. Permasalahan AKI, AKB dan AKABA di Kabupaten Grobogan memerlukan usaha keras dan dukungan semua pihak untuk menurunkannya. Upaya yang sudah dilaksanakan antara lain : a) Kebijakan persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)

sebagai upaya menjamin persalinan dikelola oleh tenaga kesehatan yang terampil dan kompeten dengan ditunjang sarana prasarana yang memadai termasuk kesiapan sistem rujukan.

b) Pemantauan kinerja klinis untuk pelayanan ibu dan bayi baru lahir pada 10 Puskesmas dengan dukungan Program Expanding Maternal and Neonatal Survival (EMAS) untuk memotivasi agar peralatan dan pelayanan yang diberikan sesuai standar.

c) Short Massage Service (SMS) Bunda, yaitu layanan SMS ke Nomor 08118469468 yang secara berkala memberikan pesan kepada ibu dan



keluarganya tentang kehamilan dan pasca persalinan serta bayi dan anak umur usia 2 tahun.

d) Menambah bidan baru untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kebidanan khususnya pada desa yang sulit akses pelayanan kesehatannya.

e) Meningkatkan ketrampilan teknis kebidanan dan bayi baru lahir bagi dokter pada 30 Puskesmas dan dokter fasilitas pelayanan kebidanan swasta dengan mendapat dukungan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kabupaten Grobogan.

f) Meningkatkan ketrampilan bidan dalam pelayanan kebidanan dan neonatus yang didukung oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kabupaten Grobogan dan IDI. Upaya-upaya yang dilaksanakan dan telah menunjukkan hasilnya ini akan terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.

4. Gizi Buruk Pendataan gizi kurang dan gizi buruk didasarkan pada 2 kategori, kategori pertama membandingkan berat badan dengan umurnya (BB/U) dan kategori kedua membandingkan berat badan dengan tinggi badannya (BB/TB). Skrining pertama dilakukan di Posyandu dengan kategori pertama yaitu membandingkan berat badan dengan umurnya melalui kegiatan penimbangan. Jika ditemukan kasus gizi kurang/buruk dilakukan perawatan gizi kurang/buruk sesuai pedoman di Posyandu dan Puskesmas, dilanjutkan dengan skrining berikutnya yaitu dengan membandingkan berat badan dengan tinggi badannya, jika ternyata menderita gizi buruk maka dilakukan perawatan sesuai standar sampai di Rumah Sakit. Prevalensi Balita dengan Gizi Buruk di Kabupaten Grobogan pada tahun 2017 sebesar 0,01%, bila dibandingkan dengan RAD MDGs sebesar < 5% masih sesuai target.

F. Kondisi Ekonomi

1. Potensi Daerah Produk unggulan adalah produk yang mempunyai keunggulan dari segi produksi, kontinuitas dan daya saing sehingga diterima oleh masyarakat dan menarik investor. Sesuai kondisi geografis/potensi wilayah yang ada, produk dari sektor pertanian di Kabupaten Grobogan masih menjadi potensi daerah yang paling utama. Kondisi produk pertanian yang ada di Kabupaten Grobogan tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel I.16 :

Tabel I .16

Kinerja Produks i Pertanian Tahun 2013-2017

No Uraian Satuan Jumlah

2013 2014 2015 2016 2017

1. Produks i pad i sawah Ton 622.715 555.784 786.040 788.435,7 848.348



No Uraian Satuan Jumlah

2013 2014 2015 2016 2017

2. Luas panen padi sawah Ha 109.498 107.455 123.446 127.488,9 135.532,3

3. Produks i padi gogo Ton 20.603 24.488 13.267 15.617,3 16.003

4. Luas panen padi gogo Ha 4.222 5.982 3.489 3.443 3.583

5. Produks i jagung Ton 588.997 595.366 700.941 751.862,7 601.507

6. Luas panen jagung Ha 98.908 106.122 112.700 118.092,2 126.457,5

7. Produks i kede la i Ton 32.314 50.582 48.003 48.316 37.185

8. Luas panen kede la i Ton 14.615 22.619 17.869 20.528,1 19.265,3

9. Jumlah ke lompok tan i

Poktan 1.671 1.671 1.600 1.600 1600

10 . Jumlah penggi l ingan padi

Uni t 1.04 1.086 1.086 1.086 1.086

Sumber : Dinas Per tanian Tanaman Pangan dan Hor t iku l tura Kab. Grobogan. Selain produk unggulan Kabupaten Grobogan juga memiliki produk andalan yaitu produk yang dapat diandalkan oleh suatu daerah karena banyak diusahakan oleh masyarakat setempat dan mempunyai prospek pasar yang cerah, diantaranya adalah : sapi bibit, sale pisang, melon merah, kecap, paha katak, sarang burung walet dan kerajinan alat pertanian.

2. Pertumbuhan PDRB Berdasarkan pertumbuhan PDRB Kabupaten Grobogan Tahun 2013-2016 dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan Tahun 2016 mengalami pertumbuhan positif. Hal ini ditunjukkan dari pertumbuhan PDRB dalam Tabel I.17 dan Gambar I.4 sebagai berikut :

Tabel I .17 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Grobogan Tahun 2013-2017

PDRB 2013 2014 2015 2016 2017*)

Atas Dasar Harga Ber laku 9,25 9,36 11,00 7,71 -

Atas Dasar

Harga Konstan Tahun 2010 4,57 4,07 5,96 4,46 -

Sumber :BPS Kab.Grobogan (data tahun 2017 belum tersedia).

B

Bab II Ekonom

PCU

3. P

No Ke

1 PertanPer ika

2 PertamPengg

3 Indus

4 Penga

5 PengaSampUlang

6 Konst

7 PerdaEceraSeped

8 TransPergu

9 PenyeMakan

10 Inform

mi Makro Kebij


Graf

PertumbuhSecara keseludengan 2017I.18 sebagai b

elompok LaUsaha

nian, Kehutaanan mbangan daga l ian t r i Pengolah

adaan L ist r ik

adaan Ai r , Pah, L imbah d

t ruksi

agangan Besn; Reparas i

da Motor portas i dan

udangan ediaan Akomn Minum masi dan Kom

ijakan Keuanga


f ik Pertumbu

han Sektoruruhan pertu

7 atas dasar hberikut :

PertuA

apangan a

anan, dan

n

han

k dan Gas

engelolaan dan Daur

ar dan Mobi l dan

modasi dan

munikas i

an dan Pencapa


Gambar

uhan Ekonom

ral terhadaumbuhan sektharga konstan

Tumbuhan SektoAtas Dasar Har

2013

1 ,78

8 ,00

7 ,79

8 ,90

2 ,21

6 ,59

4 ,48

7 ,49

1 ,89

7 ,75

aian Target AP

017 dan 31 Des

. I .4

mi Kabupate

ap PDRB toral PDRB pn tahun 2010

Tabel I.18 oral PDRB Tahrga Konstan Ta

TAH

2014 201

-1 ,08 8 ,

5 ,03 1 ,

10 ,47 4 ,

6 ,36 3 ,

4 ,65 1 ,

5 ,07 4 ,

4 ,39 3 ,4

7 ,69 6 ,

6 ,44 6 ,

10 ,19 8 ,

PBD

sember 2016

en Grobogan

pada tahun 2dapat dilihat

hun 2013-2017 ahun 2010

HUN

5 2016

34 2 ,34

06 2 ,24

94 5 ,03

27 5 ,16

81 1 ,44

63 5 ,59

41 4 ,80

38 7 ,51

50 4 ,44

83 6 ,84

29

2013 sampai pada Tabel

2017*)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



No Kelompok Lapangan

Usaha

TAHUN

2013 2014 2015 2016 2017*)

11 Jasa Keuangan dan Asurans i 6 ,39 7 ,29 7 ,30 7 ,85 -

12 Real Esta te 9 ,13 5 ,80 6 ,15 5 ,93 -

13 Jasa Perusahaan 7 ,24 5 ,86 8 ,21 6 ,80 -

14 Admin ist rasi Pemer intahan, Pertahanan dan Jaminan Sosia l Waj ib

2 ,96 1 ,14 4 ,95 2 ,91 -

15 Jasa Pendidikan 7 ,99 7 ,89 6 ,74 5 ,73 -

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosia l 3 ,68 5 ,48 6 ,27 5 ,87 -

17 Jasa la innya 7 ,49 8 ,08 3 ,16 6 ,50 -

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 4 ,57 4 ,07 5 ,96 4 ,46 -


4. Perkembangan PDRB Secara sektoral, perkembangan PDRB Atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku dari tahun 2013 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada Tabel I.19 dan I.20 sebagai berikut :

Tabel I.19 Perkembangan Sektoral PDRB Tahun 2013-2017

Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010


Usaha

TAHUN

2013 2014 2015 2016 2017*)

1 Pertan ian, Kehutanan, dan Per ikanan 1 ,78 -1 ,08 8 ,34 2 ,34 -

2 Pertambangan dan Penggal ian 8 ,00 5 ,03 1 ,06 2 ,24 -

3 Indust r i Pengo lahan 7 ,79 10 ,47 4 ,94 5 ,03 -

4 Pengadaan L istr ik dan Gas 8 ,90 6 ,36 3 ,27 5 ,16 -

5 Pengadaan Ai r , Pengelolaan Sampah, L imbah dan Daur Ulang

2 ,21 4 ,65 1 ,81 1 ,44 -

6 Konstruksi 6 ,59 5 ,07 4 ,63 5 ,59 -

7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobi l dan Sepeda Motor

4 ,48 4 ,39 3 ,41 4 ,80 -

8 Transportasi dan Pergudangan

7 ,49 7 ,69 6 ,38 7 ,51 -

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1 ,89 6 ,44 6 ,50 4 ,44 -

10 Informasi dan Komunikasi 7 ,75 10 ,19 8 ,83 6 ,84 -

11 Jasa Keuangan dan Asurans i 6 ,39 7 ,29 7 ,30 7 ,85 -

12 Real Esta te 9 ,13 5 ,80 6 ,15 5 ,93 -




Usaha

TAHUN

2013 2014 2015 2016 2017*)

13 Jasa Perusahaan 7 ,24 5 ,86 8 ,21 6 ,80 -

14 Admin ist rasi Pemer intahan, Pertahanan dan Jaminan Sosia l Waj ib

2 ,96 1 ,14 4 ,95 2 ,91 -

15 Jasa Pendidikan 7 ,99 7 ,89 6 ,74 5 ,73 -

16 Jasa Kesehatan dan Kegia tan Sos ia l 3 ,68 5 ,48 6 ,27 5 ,87 -

17 Jasa la innya 7 ,49 8 ,08 3 ,16 6 ,50 -

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 4 ,57 4 ,07 5 ,96 4 ,46 -


Tabel I.20 Perkembangan Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Tahun 2013-2017

No Kelompok

Lapangan Usaha

TAHUN

2013 2014 2015 2016 2017*)

1 Pertan ian, Kehutanan, dan Per ikanan

5 . 4 4 6 . 2 7 3 , 4 5 5 . 6 9 3 . 2 1 6 , 3 0 6 . 6 1 3 . 7 7 1 , 4 3 6 . 9 0 7 . 4 3 5 , 7 1 -

2 Pertambangan dan Penggal ian

1 8 4 . 4 1 6 , 9 9 2 1 9 . 9 5 3 , 9 9 2 5 5 . 1 6 6 , 8 0 2 7 0 . 8 1 9 , 5 2 -

3 Indust r i Pengolahan

1 . 7 8 6 . 5 4 2 , 8 8 2 . 1 0 7 . 8 7 7 , 0 0 2 . 3 3 2 . 5 9 9 , 8 0 2 . 5 6 3 . 0 1 1 , 6 1 -

4 Pengadaan L is tr ik dan Gas

1 3 . 9 9 9 , 5 7 1 5 . 3 6 8 , 9 6 1 6 . 6 5 7 , 7 7 1 8 . 9 8 9 , 6 9 -

5

Pengadaan Ai r , Pengelo laan Sampah, L imbah dan Daur Ulang

7 . 9 8 1 , 0 8 8 . 8 5 5 , 5 4 9 . 2 8 4 , 6 1 9 . 6 6 3 , 5 6 -

6 Konstruksi 9 1 1 . 0 4 5 , 2 1 1 . 0 3 1 . 1 3 7 , 0 8 1 . 1 2 6 . 3 5 2 , 0 7 1 . 2 1 1 . 6 5 0 , 0 2 -

7

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobi l dan Sepeda Motor

3 . 4 0 8 . 3 8 8 , 6 6 3 . 6 5 8 . 0 7 9 , 3 6 3 . 8 5 3 . 9 9 9 , 2 2 4 . 2 0 9 . 4 3 7 , 1 3 -

8 Transportasi dan Pergudangan

7 2 2 . 4 3 2 , 1 6 8 2 8 . 0 8 4 , 1 8 9 1 8 . 0 1 6 , 4 9 9 8 8 . 5 8 2 , 9 7 -

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

7 0 6 . 4 6 4 , 5 6 7 9 4 . 4 9 5 , 9 7 8 8 9 . 2 3 1 , 9 6 9 8 3 . 2 0 2 , 5 2 -

10 Informasi dan Komunikasi

3 6 3 . 5 0 4 , 0 0 3 9 0 . 6 2 4 , 5 7 4 1 7 . 4 3 3 , 5 1 4 4 9 . 8 5 5 , 9 5 -

11 Jasa Keuangan dan Asuransi

6 4 7 . 8 1 1 , 8 4 7 3 0 . 9 1 1 , 5 2 8 1 8 . 9 0 0 , 1 2 9 1 3 . 8 3 1 , 1 7 -

12 Real Esta te 3 5 0 . 1 2 7 , 3 1 3 8 6 . 1 2 3 , 8 8 4 2 3 . 5 1 9 , 3 7 4 5 9 . 2 1 7 , 0 5 -

13 Jasa Perusahaan 4 0 . 0 4 2 , 9 8 4 3 . 8 6 6 , 0 6 4 9 . 8 7 2 , 7 0 5 5 . 6 9 8 , 7 4 -



No Kelompok

Lapangan Usaha

TAHUN

2013 2014 2015 2016 2017*)

14

Admin ist rasi Pemer intahan, Pertahanan dan Jaminan Sosia l Waj ib

6 1 5 . 6 3 9 , 3 1 6 6 2 . 1 0 6 , 0 8 7 2 2 . 0 6 2 , 7 4 7 8 4 . 6 4 6 , 4 5 -

15 Jasa Pendidikan 8 2 6 . 9 5 8 , 1 7 9 3 3 . 7 1 6 , 2 2 1 . 0 0 8 . 5 5 5 , 6 8 1 . 1 0 6 . 6 6 9 , 6 8 -

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosia l

1 6 4 . 6 4 0 , 7 7 1 8 1 . 3 7 1 , 7 8 1 9 9 . 5 6 2 , 0 1 2 1 3 . 9 3 3 , 6 1 -

17 Jasa la innya 4 3 0 . 0 6 7 , 3 3 4 9 6 . 0 4 7 , 1 5 5 2 7 . 1 0 2 , 9 2 5 9 0 . 6 7 1 , 9 1 -

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

1 6 . 6 2 6 . 3 3 6 , 2 5 1 8 . 1 8 1 . 8 3 5 , 6 6 2 0 . 1 8 2 . 0 8 9 , 2 0 2 1 . 7 3 7 . 3 1 7 , 3 1 -

Sumber :BPS Kab .Grobogan (data tahun 2017 be lum tersedia) .

5. PDRB per Kapita PDRB per kapita merupakan salah satu indikator makro ekonomi untuk melihat perkembangan perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Dengan melihat PDRB per kapita Kabupaten Grobogan, maka akan terlihat tingkat kesejahteraan masyarakatnya. PDRB perkapita masyarakat Kabupaten Grobogan tahun 2016 mengalami kenaikan, baik dihitung atas dasar Harga Berlaku maupun Harga Konstan. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam Tabel I.21 sebagai berikut :

Tabel I . 21

PDRB Per Kapita Tahun 2013-2017

No Tahun

Jumlah penduduk

Hasi l Proyeksi

PDRB (Juta Rp.) PDRB Perkapita

(Rp.)

harga berlaku

harga konstan

2010

harga berlaku

harga konstan

2010 1 2 3 4 5 6 7

1 2013 1 .336.317 16 .626.336,25 14 .474.728 ,93

12 .441.910

10 .831.808

2 2014 1 .343.985 18 .181.835,66 15 .064.456 ,66 13 .528.303

11 .208.798

3 2015 1 .351.429 20 .182.089,21 15 .962.619 ,43 14 .933.888

11 .811.660

4 2016 1 .358.404 21 .737.317,31 16 .674.629 ,70 16 .002.100

12 .275.162

5 2017*) - - - - - Sumber :BPS Kab .Grobogan (data tahun 2017 belum tersedia).

Sesuai tabel di atas terlihat data pertumbuhan PDRB perkapita Tahun 2016 atas dasar Harga Konstan sebesar Rp.12.275.162,- atau naik 3,92% dari

B

2

Bab II Ekonom

PCU

6. I

Sum

2.2. Keb

Dasaberik1. U2. U3. U

A4. U

R5. U

sUU

6. P

mi Makro Kebij


tahun sebelRp.16.002.10per kapita ini

Graf ik Per

Inflasi Tingkat inflamengalami flyaitu 2,41 sedapat dilihat

mber :BPS Ka

i jakan Um

ar penyusunakut : Undang-UndaUndang-UndaUndang-UndaAntara PemerUndang-UndaRetribusi DaeUndang-Undasebagaimana Undang NomUndang NomPeraturan Pe

ijakan Keuanga


lumnya. Se00,- atau naiki dapat dilihat

rkembangan

asi di Kabupafluktuasi. Tingedangkan tertpada tabel dib

Angka In

Uraian

Inflasi

ab. Grobogan

mum Pengel

an kebijakan

ang Nomor 1ang Nomor 1ang Nomor 3rintah Pusat ang Nomor erah. ang Nomor

telah diubmor 9 Tahun mor 23 Tahun

emerintah N

an dan Pencapa


dangkan atak sebesar 7,15t pada gamba

Gambar Pendapatan

aten Grobogangkat inflasi ytinggi pada tabawah, sebag

Tanflasi Kabupate

2013 201

7 ,88 8 ,0

n .

lolaan Keu

n pengelolaa

17 Tahun 2001 Tahun 200433 Tahun 20dan Pemerin28 Tahun

23 Tahun 2bah beberap

2015 tentann 2014 tentanNomor 58 T

aian Target AP

017 dan 31 Des

as dasar h5%. Pergerak

ar I.5 sebagai b

I .5 Per Kapita

n pada tahun yang terendahahun 2014 segai berikut :

abel I.22 en Grobogan Ta

14 2015

3 3 ,31

uangan Dae

an keuangan

03 tentang K4 tentang Pe

004 tentang Pntahan Daera

2009 tenta

014 tentang pa kali terang Perubahanng PemerintaTahun 2005

PBD

sember 2016

harga berlakkan kenaikan berikut :

Tahun 2013

2013 sampaih terjadi pada ebesar 8,03.

ahun 2013-2017

2016

2 ,41

erah

daerah adal

Keuangan NerbendaharaaPerimbanganah. ang Pajak D

Pemerintahakhir dengann Kedua Ata

ahan Daerah.5 tentang P

33

ku sebesar pendapatan

-2016

tahun 2017 tahun 2016 Lebih jelas

7

2017

4 ,05

lah sebagai

egara. n Negara.

n Keuangan

Daerah dan

han Daerah, n Undang-as Undang-

Pengelolaan



Keuangan Daerah. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Namun demikian, penyusunan APBD tidak terbatas pada aturan hukum tersebut, dalam pelaksanaannya tetap mengacu pada aturan lain yang mendukung teknis kegiatan penganggaran. Secara lebih rinci, kebijakan pengelolaan pendapatan dan pengelolaan belanja dapat disajikan sebagai berikut:

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kondisi umum Pendapatan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2017 masih sangat tergantung dari penerimaan pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Upaya-upaya untuk mengurangi ketergantungan penerimaan pendapatan tersebut telah dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan potensi daerah. Hal ini terus-menerus ditingkatkan agar dapat membantu memikul sebagian beban biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang semakin meningkat. Dengan upaya tersebut diharapkan kemandirian daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sedikit demi sedikit akan dapat terwujud. Upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dilakukan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Sedangkan untuk Dana Perimbangan serta Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, perlu diadakan penyesuaian-penyesuaian kembali, disesuaikan dengan plafon anggaran pendapatan yang akan diterima.

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Kebijakan Umum Pendapatan dalam APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2017 diarahkan pada: a. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi

daerah. b. Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak

dan/atau wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya dan penyuluhan serta penyederhanaan prosedur pembayaran pajak dan retribusi melalui pemasangan spanduk, sosialisasi maupun penyampaian informasi lainnya.

c. Melakukan reformasi dan restrukturisasi terhadap peraturan daerah tentang pendapatan daerah dengan melakukan kajian,



evaluasi dan perubahan terhadap Peraturan Bupati Grobogan sebagai tindak lanjut amanat peraturan daerah yang disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta diselaraskan dengan kemampuan dan potensi masyarakat.

d. Meningkatkan upaya penyederhanaan prosedur dan percepatan pelayanan perijinan investasi.

e. Meningkatkan promosi potensi unggulan daerah untuk menarik investor.

2. Permasalahan dan Solusi Pada Tahun Anggaran 2017, permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam aspek pendapatan daerah adalah : a. Pada tahun 2017 realisasi pendapatan secara keseluruhan

dibawah target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan di Pemerintah pusat berkaitan dengan pemotongan dana transfer dari pusat khususnya Dana Alokasi Khusus.

b. Tingkat kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dalam membayar pajak/ retribusi sebelum tanggal jatuh tempo masih rendah.

c. Belum memiliki aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang handal di bidang perpajakan dan retribusi.

d. Sistem pembayaran “Self Assesment” atau menghitung sendiri, belum dilakukan para wajib pajak sesuai dengan potensi riilnya.

e. Masih belum diterapkannya sanksi yang tegas kepada para wajib pajak dan retribusi yang tidak patuh.

f. Masih belum diterapkannya sanksi yang tegas kepada aparat/petugas pemungut pajak yang tidak disiplin.

Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan langkah-langkah : a. Membenahi manajemen penagihan pajak dan retribusi. b. Melaksanakan sosialisasi agar wajib pajak melaksanakan

pembayaran pajak sebelum batas tanggal jatuh tempo, melalui spanduk, baliho dan media massa serta melakukan himbauan langsung kepada wajib pajak.

c. Menyampaikan surat panggilan, surat teguran/ peringatan kepada wajib pajak terhadap wajib pajak yang melanggar.

d. Melakukan pemetaan dan penelitian terhadap potensi-potensi pendapatan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.

e. Meningkatkan kegiatan promosi dan memberikan insentif berupa keringanan pajak dan kemudahan berinvestasi bagi para investor.

f. Memaksimalkan upaya penajaman target pendapatan dengan mendasarkan pada potensi yang ada.

B. Pengelolaan Belanja Daerah Kebijakan Umum Keuangan Daerah Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Grobogan. Urusan pemerintahan itu



terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dilaksanakan dengan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Grobogan menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Kebijakan belanja dipilah dalam belanja langsung dan tidak langsung, sebagaimana uraian sebagai berikut :

1. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Belanja Pegawai, disesuaikan dengan kenaikan dan kebutuhan nyata

berupa : kenaikan gaji PNS, kenaikan iuran kepada BPJS, pengaruh pemberlakuan Undang-Undang ASN terkait batas usia pensiun PNS. Belanja pegawai diluar belanja gaji, dilakukan penghitungan kembali atas tambahan penghasilan bagi PNS yang didasarkan pada beban kerja, tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru PNS, serta biaya pemungutan pajak dan retribusi daerah.

b. Belanja Bunga, dianggarkan sesuai kebutuhan riil yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Grobogan.

c. Belanja Hibah diberikan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

d. Belanja Bantuan Sosial, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan, kepada kelompok masyarakat, kepada anggota masyarakat yang mengalami resiko sosial. Bantuan sosial meliputi bantuan yang sudah direncanakan maupun yang belum terencana.

e. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa hanya untuk anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa.

f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa untuk anggaran belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, yang termasuk di dalamnya untuk Dana Alokasi Desa dan bantuan bersifat khusus guna percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, penunjang pemberdayaan masyarakat desa, penunjang penarikan PBB, serta sistem inovasi desa untuk desa inovatif.

g. Belanja Tidak Terduga dipergunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan penanganan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah, serta penanganan



kejadian yang tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

2. Kebijakan Belanja Langsung Penganggaran belanja langsung untuk membiayai jenis-jenis kegiatan sebagai berikut: a. Menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

b. Mendanai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada setiap Perangkat Daerah.

c. Mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan hidup, kependudukan, peternakan dan perikanan.

1. Permasalahan dan Solusi

Pada Tahun Anggaran 2017, permasalahan yang dihadapi dalam aspek belanja daerah adalah sebagai berikut : a. Dalam pelaksanaan anggaran belum semua Perangkat Daerah

melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana/jadwal yang telah dituangkan dalam DPA-SKPD, sehingga banyak kegiatan yang baru dilaksanakan pada triwulan IV, dengan kondisi tersebut penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun anggaran.

b. Kebutuhan peningkatan ketersediaan infrastruktur memerlukan pembiayaan yang relatif besar yang belum proporsional dengan sumber-sumber pendapatan yang tersedia.

c. Adanya kegiatan yang belum dapat dibiayai karena terbatasnya keuangan daerah.

Adapun solusi yang diambil adalah: a. Perlunya kedisiplinan anggaran bagi Perangkat Daerah agar

mematuhi jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah dibuat dalam DPA-SKPD.

b. Untuk pemenuhan peningkatan ketersediaan infrastruktur yang memerlukan pendanaan yang relatif besar, yang belum dapat dipenuhi dari pendapatan daerah, pada tahun 2017 pemerintah daerah mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan/perbankan.

c. Kebijakan anggaran belanja benar-benar didasarkan pada arah dan kebijakan umum serta strategi dan prioritas APBD yang telah ditetapkan.

Selain belanja dan pendapatan sebagaimana telah diuraikan, dalam APBD juga terdapat komponen pembiayaan. Pembiayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,



merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

C. Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam penganggarannya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Pencapaian kinerja APBD tercermin dari prosentase realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun output dari belanja daerah dengan gambaran sebagai berikut: 2.3.1. Pendapatan

Pada sisi pendapatan daerah tahun anggaran 2017 target kinerjanya efektif, hal tersebut dapat dilihat dari prosentase penerimaan pendapatan daerah yang dianggarkan sebesar Rp2.489.049.567.445,00 terealisasi sebesar Rp2.426.674.663.998,00 atau sebesar 97,49 persen, kurang dari anggaran sebesar Rp62.374.903.447,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah tahun 2016 sebesar Rp2.203.275.381.321,00 maka mengalami peningkatan sebesar Rp223.399.282.677,00 atau 10,14 persen.

2.3.2. Belanja dan Transfer Pada sisi belanja dan Transfer tahun anggran 2017 dari anggaran sebesar Rp2.770.227.562.352,00 terealisasi sebesar Rp2.553.147.904.253,00 atau sebesar 92,16 persen dan kurang dari anggaran sebesar Rp217.079.658.099,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2016 sebesar Rp2.331.272.039.305,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp221.875.864.948,00 atau 9,52 persen. Belanja daerah tahun 2017 meliputi: 1. Belanja Operasi sebesar Rp1.524.586.305.391,00 terdiri dari:

a) Belanja pegawai, dari anggaran sebesar Rp922.399.063.539,00 terealisasi sebesar Rp866.636.879.160,00 atau tercapai 93,95 persen.

b) Belanja barang dan Jasa, dialokasikan anggaran sebesar Rp646.486.763.856,00 terealisasi sebesar Rp570.006.247.713,00 atau tercapai 88,17 persen.

c) Belanja bunga, dialokasikan anggaran sebesar Rp8.937.641.277,00 terealisasi sebesar Rp2.879.142.297,00 atau tercapai 32,21 persen.

d) Belanja subsidi, dialokasikan anggaran sebesar Rp506.500.000,00 terealisasi sebesar Rp503.500.000,00 atau tercapai 99,41 persen.



e) Belanja hibah, dialokasikan anggaran sebesar Rp77.127.101.994,00 terealisasi sebesar Rp74.722.471.325,00 atau tercapai 96,88 persen.

f) Belanja bantuan sosial, dialokasikan anggaran sebesar Rp11.759.834.000,00 terealisasi sebesar Rp9.838.064.896,00 atau tercapai 83,66 persen.

2. Belanja modal, dialokasikan anggaran sebesar Rp674.679.057.090,00 terealisasi sebesar Rp603.353.904.468,00 atau tercapai 89,43 persen terdiri dari: a) Belanja tanah, dari anggaran sebesar Rp1.005.700.000,00

terealisasi sebesar Rp567.481.560,00 atau tercapai 56,43 persen. b) Belanja peralatan dan mesin, dari anggaran sebesar

Rp62.383.685.745,00 terealisasi sebesar Rp45.038.721.504,00 atau tercapai 72,20 persen.

c) Belanja gedung dan bangunan, dari anggaran sebesar Rp97.624.889.600,00 terealisasi sebesar Rp94.561.050.460,00 atau tercapai 96,86 persen.

d) Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, dari anggaran sebesar Rp488.837.165.900,00 terealisasi sebesar Rp443.357.646.915,00 atau tercapai 90,70 persen.

e) Belanja aset tetap lainnya, dari anggaran sebesar Rp24.827.615.845,00 terealisasi sebesar Rp19.829.004.029,00 atau tercapai 79,87 persen.

3. Belanja tidak terduga, dialokasikan anggaran sebesar Rp1.508.837.532,00 terealisasi sebesar 00,00 atau tercapai 00,00 persen.

4. Transfer untuk tahun 2017 dianggarkan dalam APBD sebesar Rp426.822.763.064,00 terealisasi sebesar Rp425.207.694.394,00 atau tercapai 99,62 persen. Transfer tersebut terbagi atas : a. Transfer bagi hasil pendapatan, dengan anggaran sebesar


b. Transfer bantuan keuangan dengan anggaran sebesar Rp418.523.285.220,00 terealisasi sebesar Rp416.908.216.550,00 atau tercapai 99,61 persen. Transfer bantuan keuangan ini terbagi atas: b.1 Transfer bantuan keuangan ke desa dengan anggaran sebesar


b.2 Transfer bantuan keuangan lainnya dengan anggaran sebesar Rp1.108.319.000,00 terealisasi sebesar Rp1.108.318.250,00 atau tercapai 100,00 persen.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 40


BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target KinerjaKeuangan Pemerintah Daerah.

A. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017.

Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2017 secara ringkas adalah sebagai berikut: 1) Realisasi Pendapatan sebesar Rp2.426.674.663.998,00 lebih kecil

Rp62.374.903.447,00 jika dibandingkan dengan anggarannya, yaitu sebesar Rp2.489.049.567.445,00 atau tercapai 97,49 persen.

2) Realisasi Belanja dan Transfer sebesar Rp2.553.147.904.253,00 lebih kecil Rp217.079.658.099,00 jika dibandingkan dengan anggaran yaitu sebesar Rp2.770.227.562.352,00 atau tercapai 92,16 persen.

3) Pada realisasi APBD tahun anggaran 2017 terjadi defisit sebesar Rp126.473.240.255,00, sedangkan pada pembiayaan terdapat Pembiayaan Netto sebesar Rp261.968.078.641,00 dengan demikian maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp135.494.838.386,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)Surplus Penerimaan/Sisa

Pengeluaran

1 Pendapatan dan Belanja Pendapatan 2.489.049.567.445,00 2.426.674.663.998,00 (62.374.903.447,00) Belanja dan Transfer 2.770.227.562.352,00 2.553.147.904.253,00 (217.079.658.099,00) Surplus/(Defisit) (281.177.994.907,00) (126.473.240.255,00) 154.704.754.652,00

2 Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan 321.931.594.907,00 297.521.678.641,00 (24.409.916.266,00) Pengeluaran Pembiayaan 40.753.600.000,00 35.553.600.000,00 (5.200.000.000,00) Pembiayaan Netto 281.177.994.907,00 261.968.078.641,00 (19.209.916.266,00)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

- 135.494.838.386,00 135.494.838.386,00

Dengan menggunakan anggaran sebagai tolok ukur kinerja, SiLPA TA.2017 berasal dari defisit pendapatan sebesar Rp62.374.903.447,00; sisa anggaran belanja sebesar Rp217.079.658.099,00; dan dari defisit Pembiayaan Netto sebesar Rp19.209.916.266,00.

B. Realisasi Anggaran Tahun 2017 dibandingkan dengan Tahun 2016.

Dibandingkan dengan realisasi pada TA.2016, Pendapatan TA.2017 meningkat sebesar Rp223.399.282.677,00 atau 10,14 persen. Belanja dan Transfer TA.2017 meningkat sebesar Rp221.875.864.948,00 atau 9,52 persen. Pembiayaan Netto meningkat Rp14.103.955.750,00 sedangkan SiLPA meningkat sebesar Rp15.627.373.479,00.

3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan. Belanja dan Transfer TA.2017 terealisasi sebesar Rp2.553.147.904.253,00 dibandingkan dengan anggarannya, sebesar Rp2.770.227.562.352,00. Hambatan dan kendala dalam pencapaian target belanja TA.2017 terutama terjadi pada pos

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 41


Belanja Langsung, yaitu belanja untuk pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.Hal ini antara lain disebabkan oleh: 1. masih sulitnya mengindentifikasi dan menganalisis pada tahap penganggaran

terutama pada anggaran belanja yang sesuai dengan basis kinerja; 2. permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa pada beberapa kegiatan yang

mengalami gagal lelang dan/atau lelang ulang sehingga mengakibatkan mundurnya pelaksanaan kegiatan atau kegiatan tidak dapat dilaksanakan;

3. terjadinya faktor cuaca sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan fisik pembangunan irigasi dan jaringan;

Bab IV Kebi jakan Akuntansi 42


BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka peningkatan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan telah mengalami berubahan berkali-kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan. 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

A. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD di Kabupaten Grobogan meliputi badan, dinas, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kantor, kecamatan, dan kelurahan yang dirinci sebagaimana tabel berikut:

No NAMA SKPD ALAMAT DAN NONOR

TELEPHON

1 Dinas Pendidikan Jl.Pemuda No.35 Purwodadi Telp. (0292) 421358, 421034

2 Dinas Kesehatan Jl.Gajah Mada No.19 Purwodadi Telp. (0292) 421049

3 RSUD.Dr.R.Soedjati Soemodihardjo Jl.DI.Panjaitan No.36 Purwodadi Telp. (0292) 421410, 421004

4 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl.Dr. Sutomo, Purwodadi Telp. -

5 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jl.Gajah Mada No.32 Purwodadi Telp. (0292) 5140139

6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jl.S.Parman No.23 Purwodadi Telp. (0292) 421084

7 Dinas Perhubungan Jl.Raya Solo No.151 Purwodadi Telp. (0292) 422195

8 Dinas Lingkungan Hidup Jl.Paramedis Komplek Simpang Lima, Purwodadi Telp. -

9 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl.Dr.Sutomo No.5 Purwodadi Telp. (0292) 421940

10 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kel. Berencana

Komplek Simpang Lima, Pwd Telp. (0292) 421025

11 Dinas Sosial Jl.Gajah Mada, Purwodadi Telp. -




TELEPHON

12 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Jl.Sudirman No.18 Purwodadi Telp. (0292) 421031

13 Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata

Jl.Bhayangkara, Purwodadi Telp. (0292) 421008

14 Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Jl.Panjaitan No.6 Purwodadi Telp. (0292) 421007

15 Satuan Polisi Pamong Praja Jl.Gatot Subroto No.6 Purwodadi Telp. (0292) 421040 Psw.326-327

16 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jl.Bhayangkara No.3 Purwodadi Telp. (0292) 421145

17 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jl.Gatot Subroto No.6 Purwodadi Telp. (0292) 421040 Psw.145

18 Sekretariat Daerah Jl.Gatot Subroto No.6 Purwodadi Telp. (0292) 421040 Psw.145

19 Sekretariat DPRD Jl.Bhayangkara No.3 Purwodadi Telp. (0292) 421145

20 Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jl.S.Parman No.23 Purwodadi Telp. (0292) 425015

21 Inspektorat Jl.S.Parman No.38 Purwodadi Telp. (0292) 421190

22 Kecamatan Kedungjati Jl.Perintis Kemerdekaan No.89 B Kedungjati, Telp. -

23 Kecamatan Karangrayung Jl.Raya Karangrayung No.29 Telp. (0292) 658500

24 Kecamatan Penawangan Jl.Raya Penawangan Telp. (0292) 4271100

25 Kecamatan Toroh Jl.Solo-Purwodadi No.116 Sindurejo. Telp. (0292) 552770

26 Kecamatan Geyer Jl.Solo-Purwodadi No.02 Gundih Telp. (0292) 55105

27 Kecamatan Pulokulon Jl.Raya Panunggalan No.100 Telp. (0292) 7621023

28 Kecamatan Kradenan Jl.Honggokusuman No.26, Kalisari. Telp. (0292) 761002

29 Kecamatan Gabus Jl.Raya-Tlogotirto, Sulursari Telp. (0292) 5160303

30 Kecamatan Ngaringan Jl.Raya Ngaringan No.42 C Telp. (0292) 7621006

31 Kecamatan Wirosari Jl.Diponegoro No.51 B Telp. (0292) 761017

32 Kecamatan Tawangharjo Jl.Raya Tawangharjo No.17 B Telp. (0292) 761575

33 Kecamatan Grobogan Jl.Pangeran Puger No.2 Telp. (0292) 421024

34 Kecamatan Purwodadi Jl.S.Parman No.40 Purwodadi Telp. (0292) 421022

35 Kecamatan Brati Jl.Purwodadi-Kudus No.18, Brati




TELEPHON Telp. (0292) 4216073

36 Kecamatan Klambu Jl.Purwodadi-Kudus No.30, Klambu. Telp. (0292) 7702858

37 Kecamatan Godong Jl.Pemuda No.6, Godong Telp. (0292) 659001

38 Kecamatan Gubug Jl.Jendral A Yani No.24 Gubug Telp. (0292) 533301

39 Kecamatan Tegowanu Jl.Jend Sudirman No.6 Tegowanu Telp. (0292) 5135235

40 Kecamatan Tanggungharjo Jl.Raya Tanggungharjo Telp. (0292) 7703527

41 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jl.Dr. Sutomo No.8 Purwodadi Telp. (0292) 421967

42 Dinas Komunikasi dan Informatika Jl.Siswamiharja No.48 Purwodadi Telp. -

43 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Jl.Jend.Sudirman No.83 Pwd Telp. (0292) 421256 – 421233

44 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jl.Dr.Sutomo No.4 Purwodadi Telp. (0292) 423338

45 Dinas Ketahanan Pangan Daerah Jl.Dr.Sutomo No.3 Purwodadi Telp. (0292) 424507

46 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl.Gunung Muria No.4 Pwd Telp. (0292) 421564

47 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah

Jl.Jend.Sudirman No.39 Telp. (0292) 422941

48 Dinas Pertanian Jl.Diponegoro No.20 Purwodadi Telp. (0292) 421478

49 Dinas Peternakan dan Perikanan Jl.A.Yani No.118 Purwodadi Telp. (0292) 421079

50 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Jl.Dr.Sutomo No.10 Purwodadi Telp. (0292) 422012

51 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jl.A.Yani No.357 Purwodadi Telp. (0292) 421330 – 421201

B. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Tanggungjawab laporan keuangan berada di pusat pimpinan entitas. Dalam aktivitas laporan keuangan, yaitu entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Grobogan yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku entitas akuntansi.

4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah



Sistem akuntansi keuangan daerah disusun berdasarkan hubungan antara kantor cabang (dalam hal ini dikelola oleh SKPD) dan kantor pusat dalam hal ini dikelola oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) sebagai SKPKD. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan konsolidasi laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan SKPKD dengan mengeliminasi pos-pos timbal balik (reciprocal account). Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah: 1. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah

daerah adalah basis akrual. Namun dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas.

2. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

3. Basis akrual untuk Laporan Operasional dan Neraca berarti bahwa pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4. Pemerintah Daerah dapat juga menggunakan basis kas untuk pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam periode tahun anggaran berjalan.

4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut: A. Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran

Unsur yang dicakup di dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 1) Pengukuran Pendapatan. Pendapatan-LRA diukur berdasarkan azas

bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluran). Dalam hal besaran pengurangan terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan-LRA dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs bank persepsi.

2) Pengukuran Belanja. Belanja diukur sebesar jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau rekening bendahara pengeluaran berdasarkan azas bruto.



3) Pengukuran Pembiayaan. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

B. Kebijakan Akuntansi Neraca

Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. 1) Kas dan Setara Kas. Pengukuran kas dan setara kas, kas dicatat

sebesar nilai nominal. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing pada tanggal neraca, maka nilainya dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral. Apabila terdapat penerimaan kas dalam bentuk valuta asing, maka valuta asing tersebut harus dikonversi fisik maupun nominalnya pada saat transaksi ke mata uang rupiah dengan kurs bank sentral. Apabila terdapat penerimaan kas dalam bentuk valuta asing, maka valuta asing tersebut harus dikonversi fisik maupun nominalnya pada saat transaksi ke mata uang rupiah dengan kurs bank persepsi.

2) Investasi Jangka Pendek. Pengukuran investasi jangka pendek berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. a. Investasi dalam bentuk surat berharga:

Apabila terdapat nilai harga perolehannya, maka investasi dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya;

Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka investasi dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.

b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

3) Pengukuran Piutang a. Piutang berdasarkan pungutan pendapatan:

Piutang Pajak. Piutang dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang pajak yang belum dilunasi.

Piutang Retribusi. Piutang dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang retribusi yang belum dilunasi.

Piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Piutang dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah deviden dan bagian yang belum dilunasi.

Piutang Lain-lain PAD yang sah. 1. Piutang berdasarkan perikatan:

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah termasuk kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya apabila hal tersebut diatur dalam naskah perjanjian dan belum dibayar sampai dengan akhir periode pelaporan. Apabila



pemberian pinjaman berupa barang/jasa, piutang dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan.

Piutang dari penjualan dicatat sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang pada akhir periode pelaporan, dikurangi potongan pembayaran (jika dipersyaratkan dalam perjanjian) sehingga nilai piutang dicatat sebesar nilai bersihnya (untuk jumlah angsuran yang kurang dari 12 bulan).

Piutang yang timbul dari kemitraan dicatat berdasarkan ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian.

Piutang dari pemberian fasilitas/jasa dicatat sebesar fasilitas/jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

2. Piutang TP-TGR. Piutang karena tuntutan ganti rugi dicatat sebesar pengakuan yang dikemukakan yang bersangkutan (SKTM) atau sebesar surat ketetapan yang dikeluarkan instansi yang berwenang, untuk jumlah angsuran yang kurang dari 12 bulan.

3. Piutang pendapatan asli daerah lainnya dan piutang lain-lain. Piutang dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam surat penagihan.

Piutang Transfer. Piutang transfer dicatat sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan sebesar yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.

b. Piutang Lainnya Untuk piutang dari penjualan dicatat sebesar nilai sesuai

naskah perjanjian penjualan. Untuk jumlah piutang yang akan diterima dalam waktu 12 bulan mendatang disajikan dalam bagian lancar Tagihan Penjualan Angsuran dan untuk yang akan diterima lebih dari 12 bulan disajikan dikelompok Aset Lainnya – Tagihan Penjualan Angsuran.

Untuk piutang karena tuntutan ganti rugi dicatat sebesar pengakuan yang dikemukakan yang bersangkutan (SKTM) atau surat ketetapan yang dikeluarkan instansi yang berwenang. Untuk jumlah yang akan diterima dalam waktu 12 bulan mendatang disajikan dalam bagian lancar Tagihan Penjualan Angsuran dan untuk yang akan diterima lebih dari 12 bulan disajikan di kelompok Aset Lainnya – Tagihan Penjualan Angsuran.

Untuk transaksi dibayar di muka dicatat sebesar selisih pembayaran yang belum diserahkan prestasinya tersebut pada akhir periode pelaporan diakui sebagai hak tagih dengan akun – Beban Dibayar Dimuka.



4) Pengukuran Persediaan Persediaan disajikan sebesar: a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya

perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).

5) Investasi Jangka Panjang Pengukuran investasi jangka panjang berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan. a. Investasi Non Permanen

Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan atau dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah (seperti proyek PER) dinilai sebesar biaya biaya pembangunan termasuk biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

b. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi Pemerintah Daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

c. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

6) Pengukuran Aset Tetap Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat



perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Komponen Biaya: Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya yang bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Biaya pengadaan aset tetap di unit pengadaan, sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung, tidak diakui sebagai aset tetap. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian. Perolehan secara gabungan: Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Pertukaran aset: Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari



pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang di transfer/diserahkan. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (impairment) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun nilai-bukukan (written down) dan nilai setelah diturun nilai-bukukan (written down) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas atau kewajiban lainnya, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional. Pengeluaran setelah perolehan: Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan jika memenuhi kriteria: a. Memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar

memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan

b. Jumlah pengeluaran lebih besar atau sama dengan jumlah sebagaimana tercantum sebagai berikut: Tanah, seberapapun diakui sebagai aset tetap Peralatan dan Mesin, sebagai berikut:

Alat-alat Besar, minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Alat-alat Angkutan, minimal Rp500.000,00 (lima ratus

ribu rupiah) Alat-alat Bengkel, minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu

rupiah) Alat Pertanian dan Peternakan, minimal Rp300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah) Alat Kantor dan Rumah Tangga, minimal Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Alat Studio dan Komunikasi, minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Alat Ukur, minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Alat Kedokteran, minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu

rupiah) Alat Laboratorium, minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu

rupiah) Alat Keamanan, minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu

rupiah) Gedung dan Bangunan, minimal Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah) Jalan, Irigasi, dan Jaringan, nilai seberapapun diakui

sebagai aset tetap Aset Tetap Lainnya, kecuali berupa Buku/Koleksi

Perpustakaan dan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan, minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal: Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas. Penyusutan: Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan ditetapkan dengan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Penyusutan aset tetap diakui setelah aset tetap dikuasai dan atau dimiliki. Metode Penyusutan: Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method) secara bulanan. Rumus metode garis lurus adalah sebagai berikut:

Penyusutan = (Harga Perolehan – Nilai Sisa) Masa Manfaat



Nilai Sisa dan Masa Manfaat: Nilai sisa aset tetap adalah nol. Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah berdasarkan umur normal aset tetap (tabel masa manfaat terlampir). Jika terjadi perubahan atau penambahan masa manfaat untuk aset tetap yang telah disusutkan, masa manfaat aset tetap yang telah dirubah atau ditambahkan masa manfaatnya, maksimal sesuai dengan tabel masa manfaat. Jika diperoleh hibah berupa aset tetap yang telah memiliki umur ekonomis sebelumnya, masa manfaat aset tetap yang baru adalah sebesar masa manfaat (tabel terlampir) dikurangi masa manfaat sebelumnya atau sebesar masa manfaat jika tidak diketahui masa manfaat sebelumnya. Pengeluaran setelah perolehan dapat menambah masa manfaat aset tetap (penambahan masa manfaat aset tetap terlampir). Operasional Pengukuran Penyusutan: Penyusutan aset tetap dilakukan secara berkelompok dan secara individu. Penyusutan aset secara berkelompok harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Aset tetap tersebut diperoleh dalam waktu yang bersamaan dan

memiliki masa manfaat yang sama. b. Manfaat secara teknis aset tetap sangat tergantung pada aset tetap

lain. c. Pembelian aset dilakukan secara berpasangan dan harga belinya

merupakan keseluruhan harga pasangan. d. Walaupun pemanfaatannya tidak terlalu bergantung pada aset

lain, tetapi demi kemudahan dan efisiensi biaya administrasi, aset dapat dikelompokkan karena kedekatan teknis dan konteks pemanfaatannya.

Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali: Untuk penghitungan penyusutan aset tetap pertama kali, maka prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut: a. Mengestimasi umur sisa setiap aset tetap b. Mengestimasi nilai sisa untuk setiap aset tetap c. Menghitung penyusutan berdasarkan metode penyusutan yang

dipilih.

Aset Bersejarah Aset bersejarah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset bersejarah disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi aset bersejarah harus dibebankan dalam Laporan Operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh



beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Penghentian dan Pelepasan Aset: Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi: a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi b. Biaya yang dapat diatribusikan pada umumnya dan dapat

dialokasikan ke konstruksi tersebut c. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan

konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi: a. Biaya pekerjaan lapangan termasuk penyelia b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi c. Biaya pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan

ke lokasi pelaksanaan konstruksi d. Biaya penyewaan sarana dan peralatan e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung

berhubungan dengan konstruksi. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi: a. Asuransi b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung

berhubungan dengan konstruksi tertentu c. Biaya-biaya lain yang dapat diindentifikasikan untuk kegiatan

konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi: a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan

dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor

berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum



dibayar pada tanggal pelaporan; c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga

sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi. Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diindentifikasikan dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeur maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeur atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena barbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi force majeur, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diindentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya



pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

7) Pengukuran Dana Cadangan a. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.

b. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diukur sebesar nilai nominal.

c. Pencairan Dana Cadangan Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

8) Pengukuran Aset Lainnya a. Tagihan Jangka Panjang

1) Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K (Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian) dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM).

b. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 1) Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

2) Kerjasaman Pemanfaatan (KSP) Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling obyektif atau paling berdaya uji.

3) Bangun Guna Serah-BGS (Build, Operate, Transfer-BOT) BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

4) Bangun Serah Guna-BSG (Build, Transfer, Operate-BTO) BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

c. Aset Tidak Berwujud Aset tidak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga



yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tidak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut. Biaya untuk memperoleh aset tidak berwujud dengan pembelian terdiri dari: 1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah

dikurangi dengan potongan harga dan rabat. 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung

dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah: Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset

tersebut dapat digunakan Biaya professional yang timbul secara langsung agar

aset tersebut dapat digunakan Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat

berfungsi secara baik. Pengukuran aset tidak berwujud yang diperoleh secara internal adalah: 1) Aset tidak berwujud dari kegiatan pengembangan yang

memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.

2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tidak berwujud di kemudian hari.

3) Aset tidak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tidak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

d. Aset Lain-lain Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah. Aset ini dinilai sebesar menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Amortisasi Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaat. Amortisasi dilakukan untuk aset tidak berwujud yang memiliki masa



manfaatnya. Masa manfaat dapat didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tidak berwujud tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek. Contohnya adalah masa manfaat berdasarkan dokumen perjanjian, dokumen pengadaan atau lainnya. Aset tidak berwujud yang tidak diketahui masa manfaatnya tidak dilakukan amortisasi. Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus secara bulanan.

9) Pengukuran Kewajiban

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Grobogan dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos, mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban: a. Pengukuran Kewajiban Jangka Pendek

Pengukuran kewajiban jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek: 1) Pengukuran Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada pihak ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh : Bila kontraktor pembangunan fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah uang yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

2) Pengukuran Utang Transfer Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3) Pengukuran Utang Bunga Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

4) Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

5) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang



Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah utang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

6) Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh : biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

b. Pengukuran Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu: 1) Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari bank.

2) Utang yang diperjualbelikan Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi.

Jika sekuritas utang pemerintah daerah dijual tanpa diskonto atau premium, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

C. Kebijakan Akuntansi Laporan Operasional 1) Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diukur berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan. Transaksi Pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.



2) Pengukuran Beban-LO Beban diukur dan dicatat sebesar: a. Kewajiban yang harus ditunaikan di masa yang akan datang b. Nilai aset yang dikonsumsi, atau c. Nilai penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

D. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

E. Laporan Arus Kas

Unsur yang mencakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut: 1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke kas daerah 2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari kas daerah.

F. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: 1) Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan

fiskal/keuangan dan pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target

2) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan 3) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan

dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya

4) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 60


BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, bahwa laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi tentang: A. Realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan

sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran B. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, yaitu laporan yang menyajikan informasi

kenaikan dan penurunan SAL yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi, dan SAL akhir

C. Neraca, yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu

D. Laporan operasional, yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional

E. Laporan arus kas, yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

F. Laporan perubahan ekuitas, yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi, dan ekuitas akhir

5.1 Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA): Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas akun pendapatan, belanja, dan

pembiayaan. Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran (TA) 2017 adalah sebesar Rp2.426.674.663.998,00 atau mencapai 97,49 persen dari target APBD Perubahan TA. 2017 sebesar Rp2.489.049.567.445,00. Realisasi pendapatan TA. 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp223.399.282.677,00 atau 9,21 persen jika dibandingkan dengan realisasi TA. 2016. Realisasi Pendapatan Daerah TA. 2017 berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp440.456.238.668,00; Pendapatan Transfer sebesar Rp1.980.290.287.980,00; Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp5.928.137.350,00. Realisasi Belanja Daerah dan Transfer pada TA. 2017 adalah sebesar Rp2.553.147.904.253,00 atau 92,16 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA. 2017 sebesar Rp2.770.227.562.352,00. Realisasi Belanja Daerah TA. 2017 mengalami kenaikan Rp221.875.864.948,00 atau 8,69 persen jika dibandingkan dengan TA.2016. Realisasi Belanja Daerah TA. 2017 terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp1.524.586.305.391,00; Belanja Modal sebesar Rp603.353.904.468,00 ; Belanja Tidak Terduga sebesar Rp0,00 dan Transfer sebesar Rp425.207.694.394,00. Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp2.426.674.663.998,00 dan realisasi Belanja Daerah dan Transfer sebesar Rp2.553.147.904.253,00 maka terjadi Defisit Anggaran pada TA. 2017 sebesar



Rp126.473.240.255,00. Sementara itu, realisasi Pembiayaan (Netto) pada TA. 2017 adalah sebesar Rp261.968.078.641,00 yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp297.521.678.641,00 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp35.553.600.000,00. Terjadinya Defisit dan realisasi Pembiayaan Netto mengakibatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA. 2017 sebesar Rp135.494.838.386,00.

Untuk lebih jelasnya perbandingan antara anggaran dan realisasinya selama TA. 2017 dan realisasi TA. 2016 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel A.5.1. 2017 2016

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)

PendapatanPendapatan Asli Daerah 440.891.892.189,00 440.456.238.668,00 299.211.316.168,00

Pendapatan Transfer 2.042.258.996.656,00 1.980.290.287.980,00 1.897.629.137.535,00

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 5.898.678.600,00 5.928.137.350,00 6.434.927.618,00

Jumlah Pendapatan 2.489.049.567.445,00 2.426.674.663.998,00 2.203.275.381.321,00

BelanjaBelanja Operasi 1.667.216.904.666,00 1.524.586.305.391,00 1.471.697.352.733,00

Belanja Modal 674.679.057.090,00 603.353.904.468,00 494.821.083.320,00

Belanja Tidak Terduga 1.508.837.532,00 - 1.221.089.002,00

Transfer 426.822.763.064,00 425.207.694.394,00 363.532.514.250,00

Jumlah Belanja dan Transfer 2.770.227.562.352,00 2.553.147.904.253,00 2.331.272.039.305,00

Surplus/(Defisit) (281.177.994.907,00) (126.473.240.255,00) (127.996.657.984,00)

Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan 321.931.594.907,00 297.521.678.641,00 258.536.570.691,00

Pengeluaran Pembiayaan 40.753.600.000,00 35.553.600.000,00 10.672.447.800,00

Pembiayaan Neto 281.177.994.907,00 261.968.078.641,00 247.864.122.891,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran - 135.494.838.386,00 119.867.464.907,00

URAIAN

Uraian selengkapnya dari masing-masing akun laporan realisasi anggaran Adalah sebagai berikut:

5.1.1. PENDAPATAN-LRA .......................................Rp2.426.674.663.998,00 Pengakuan Pendapatan-LRA: Pendapatan-LRA, adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah atau bendahara penerimaan SKPD atau kas diterima dari entitas lain diluar Pemerintah Daerah atas nama BUD yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pengukuran Pendapatan-LRA: Pendapatan-LRA diukur berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan-LRA dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs bank persepsi.Realisasi Pendapatan-LRA pada Tahun Anggaran (TA) 2017 adalah sebesar Rp2.426.674.663.998,00 atau mencapai 97,49 persen dari target APBD Perubahan TA 2017 sebesar

Rp2.489.049.567.445,00 . Realisasi Pendapatan-LRA TA 2017 mengalami



2016


1 Pendapatan Pajak Daerah 59.690.000.000,00 70.309.153.782,00 58.183.631.899,00

2 Pendapatan Retribusi Daerah 14.487.011.256,00 13.700.577.914,00 29.772.753.265,00

3Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 27.906.619.723,00 27.906.619.923,00 11.893.234.992,00

4 Lain-lain PAD yang Sah 338.808.261.210,00 328.539.887.049,00 199.361.696.012,00

440.891.892.189,00 440.456.238.668,00 299.211.316.168,00

No. Pendapatan Asli Daerah:2017

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

kenaikan sebesar Rp223.399.282.677,00 atau 9,21 persen jika dibandingkan dengan realisasi TA 2016.

Realisasi Pendapatan-LRA TA 2017 berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp440.456.238.668,00; Pendapatan Transfer sebesar Rp1.980.290.287.980,00; dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp5.928.137.350,00. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam TA. 2017 serta realisasi TA.2016 adalah sebagai berikut:

Tabel A.5.1.1.1a Rincian

Tahun 2016


1 Pendapatan Asli Daerah 440.891.892.189,00 440.456.238.668,00 299.211.316.168,00

2 Pendapatan Transfer 2.042.258.996.656,00 1.980.290.287.980,00 1.897.629.137.535,00

3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

5.898.678.600,00 5.928.137.350,00 6.434.927.618,00

2.489.049.567.445,00 2.426.674.663.998,00 2.203.275.381.321,00 Jumlah Pendapatan

PendapatanNo.Tahun 2017

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA...................Rp440.456.238.668,00

Realisasi PAD-LRA pada TA 2017 adalah sebesar Rp440.415.301.299,00 atau

mencapai 99,89 persen dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan

sebesar Rp 440.891.892.189,00 . PAD terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah,

Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan

Lain-lain PAD yang Sah. Perbandingan realisasi PAD dengan anggaran TA

2017 serta realisasi TA 2016 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Pajak Daerah...................................Rp70.309.153.782,00 Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, dan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Grobogan. Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Grobogan dikelola oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD). Realisasi



Pendapatan Pajak Daerah TA 2017 yang tercapai sebesar Rp70.309.153.782,00 atau mencapai 117,79 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp59.690.000.000,00. Hal ini berarti realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2017 lebih besar Rp12.125.521.883,00 atau 17,25 persen jika dibandingkan dengan realisasi TA 2016. Perbandingan realisasi Pajak Daerah dengan anggaran TA 2017 serta realisasi TA 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel A.5.1.1.1a Rincian Pendapatan Pajak Daerah

Tahun 2017 Tahun 2016


1 Pajak Hotel 200.000.000,00 287.986.100,00 222.892.025,00

2 Pajak Restoran 2.100.000.000,00 3.569.481.342,00 1.987.150.715,00

3 Pajak Hiburan 100.000.000,00 132.785.450,00 123.778.425,00

4 Pajak Reklame 290.000.000,00 439.370.101,00 411.983.749,00

5 Pajak Penerangan Jalan 26.000.000.000,00 30.714.782.052,00 24.544.679.094,00

6 Pajak Parkir 120.000.000,00 147.936.000,00 131.985.183,00

7 Pajak Air Tanah 70.000.000,00 112.053.150,00 105.840.786,00

8 Pajak Sarang Burung Walet 35.000.000,00 50.191.000,00 57.395.500,00

9Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

25.000.000,00 30.864.788,00 36.774.345,00

10Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

23.500.000.000,00 26.105.102.068,00 23.655.246.365,00

11Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

7.250.000.000,00 8.718.601.731,00 6.905.905.712,00

59.690.000.000,00 70.309.153.782,00 58.183.631.899,00

No. Pendapatan Pajak Daerah:

Jumlah Pendapatan Pajak Daerah

b. Pendapatan Retribusi Daerah..........................Rp13.700.577.914,00 Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh masing-masing SKPD penghasil.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2017 adalah sebesar Rp13.700.577.914,00 atau mencapai 94,57 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp14.487.011.256,00. Retribusi yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu; Retribusi Pelayanan Kesehatan, dari Anggaran sebesar

Rp2.989.430.280,00 dan hanya terealisasi sebesar Rp1.550.297.551,00 atau tercapai 51,86 persen, hal ini disebabkan tidak tepatnya dalam penentuan anggaran retribusi pelayanan kesehatan. Anggaran Retribusi Kesehatan dihitung berdasarkan jumlah utang dan piutang puskesmas yang dicatat dalam laporan Keuangan Tahun 2016. Terdapat kesalahan dalam penghitungan pendapatan tahun 2017 karena hutang puskesmas yaitu jasa pelayanan yang belum terbayar, anggaran pendapatannya telah masuk dan diterima oleh puskesmas di tahun 2016 sehingga



seharusnya tidak dimasukkan dalam penentuan anggaran pendapatan tahun 2017. Sedang piutang puskesmas adalah program Jaminan Kesehatan Non Kapitasi di puskesmas Rawat Inap dan pelayanan persalinan, pelayanan ambulance rujukan, program obat rujuk balik, pelayanan ANC/PNC, laboratorium dll yang dibayarkan oleh BPJS di tahun 2017. Sehingga seharusnya penghitungan anggaran retribusi pelayanan kesehatan hanya terdiri dari piutang puskesmas yang akan diterima tahun 2017. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel A.5.1.1.1b Rincian Pendapatan Retribusi Daerah

2016


1 Retribusi Pelayanan Kesehatan 2.989.430.280,00 1.550.297.551,00 18.853.149.281,00 2 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersih 435.000.000,00 458.990.500,00 450.852.000,00

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penga 52.500.000,00 82.754.000,00 - 3 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan

Umum 1.002.000.000,00 1.004.075.000,00 477.805.000,00 4 Retribusi Pelayanan Pasar 2.247.082.525,00 2.292.264.955,00 2.129.102.650,00 5 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 677.210.000,00 695.907.000,00 673.148.500,00 6 Retribusi Pengendalian Menara

Telekomunikasi 300.000.000,00 305.100.000,00 5.177.365,00 7 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 3.223.311.276,00 3.473.407.607,00 3.420.427.088,00 8 Retribusi Terminal 239.922.000,00 243.154.520,00 553.706.400,00 9 Retribusi Tempat Khusus Parkir 1.098.000.000,00 1.101.930.000,00 574.185.000,00 10 Retribusi Rumah Potong Hewan 80.000.000,00 83.470.000,00 80.640.000,00 11 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 81.000.000,00 114.756.000,00 92.312.000,00 12 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 2.006.703.200,00 2.109.624.799,00 2.280.300.751,00 13 Retribusi Izin Gangguan 21.656.975,00 16.166.850,00 166.917.552,00 14 Retribusi Izin Trayek 11.825.000,00 11.847.500,00 11.833.350,00 15 Retribusi Perpanjangan Izin

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

- 103.471.800,00 -

16 Retribusi Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) 21.370.000,00 53.359.832,00 3.196.328,00

14.487.011.256,00 13.700.577.914,00 29.772.753.265,00

No. Pendapatan Retribusi Daerah2017

Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah

Sedangkan mengacu pada Bagan dan Akun Standar yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, maka untuk penyajian laporan keuangan dilakukan konversi terhadap obyek retribusi sebagai berikut: a) Retribusi kebersihan terminal di konversi ke Retribusi terminal

sebesar Rp53.520.000,00 b) Retribusi laboratorium kesehatan hewan di konversi ke Retribusi

pemakaian kekayaan daerah Rp69.033.360,00 c) Retribusi timbangan ternak di konversi ke Retribusi pemakaian

kekayaan daerah Rp81.900.000,00 d) Retribusi kontainer inseminasi buatan di konversi ke Retribusi

pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp56.800.000,00 e) Retribusi Retribusi Pemakaian Kios / Los Pasar Agro Holtikultura

(Sewa) di konversi ke Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp240.000.000,00



2016


1 Perusda Purwa Aksara 332.000.000,00 332.000.200,00 312.757.600,00

2 BPR. Purwa Artha 1.137.933.922,00 1.137.933.922,00 878.364.500,00

3 BPR. BKK 5.145.724.952,00 5.145.724.952,00 4.658.760.865,00

4 Deviden Saham Bank Jateng 7.521.960.849,00 7.521.960.849,00 5.547.352.027,00

5 Sharing AMU dan Sharing Cadangan Tujuan dari Bank BPD

13.769.000.000,00 13.769.000.000,00 496.000.000,00

27.906.619.723,00 27.906.619.923,00 11.893.234.992,00

No.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Yang Dipisahkan

2017

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

f) Retribusi Retribusi Penjualan Hasil Usaha Produksi Perikanan di konversi ke Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp40.000.000,00.

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan..........................................................Rp27.906.619.923,00 Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, merupakan penerimaan PAD yang berasal dari hasil penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan berupa bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah. Adapun dasar pembagian laba pada masing-masing BUMD adalah sebagai berikut:

No BUMD Dasar Pembagian

1 PD. Purwa Aksara Perda Kabupaten Grobogan No. 6 Th. 1989

2 PD. BPR Purwa Artha Perda Kabupaten Grobogan No. 16 Th. 2012

3 PD. BPR BKK Purwodadi Perda Kabupaten Grobogan No. 3 Th. 2012

4 PD. Aneka Usaha Pertanian Grobogan Multi Farm

Perda Kabupaten Grobogan No. 21 Th. 2002

5 PDAM Purwa Tirta Dharma Perda Kabupaten Grobogan No. 15 Th. 2012

6 PT. Bank Jateng Akte Pendirian Bank Jateng (Keputusan RUPS)

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA. 2017 adalah sebesar Rp27.906.619.923,00 atau mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp27.906.619.723,00. Hal ini berarti realisasi pada TA 2017 lebih besar Rp16.013.384.931,00 atau 57,38 persen dibandingkan dengan realisasi TA.2016. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berasal dari obyek investasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel A.5.1.1.1c Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan

Pada tahun anggaran 2017 terdapat pendapatan yang diperoleh dari Bank BPD sebesar Rp13.769.000.000,00, yaitu Sharing AMU,



merupakan kredit macet yang direstrukturisasi dan telah di talangi para pemegang saham. Pada tahun 2017 para nasabah telah membayar kembali, dengan demikian maka uang talangan dikembalikan ke pemegang saham. Sedangkan Sharing Cadangan Tujuan dari Bank BPD merupakan prosentase pembagian laba dari Bank BPD kepada para pemegang saham.

d. Lain-lain PAD Yang Sah.................................Rp328.539.887.049,00 Lain-lain PAD yang Sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA. 2017 adalah sebesar Rp328.539.887.049,00 atau mencapai 96,97 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp338.808.261.210,00. Hal ini berarti realisasi Lain-lain PAD Yang Sah TA 2017 lebih besar Rp129.178.191.037,00 atau 39,32 persen jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2016. Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah TA 2017 terdiri atas pendapatan sebagai berikut:

Tabel A.5.1.1.1d

Rincian Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD Yang Sah: 2016


1Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan 154.999.726,00 275.400.050,00 886.960.300,00

2 Penerimaan Jasa Giro 3.000.000.000,00 4.338.179.837,00 6.176.560.094,00

3 Pendapatan Bunga 10.134.100.000,00 11.586.403.908,00 20.239.622.329,00

4 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - 1.000.000,00 3.854.800,00

5 Pendapatan Denda Pajak - 467.288.104,00 -

6 Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - 320.085.000,00 506.615.000,00

7 Pendapatan dari Pengembalian - 3.274.579.074,00 8.632.167.575,00

8 Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan 320.112.524,00 318.808.839,00 339.298.408,00

9 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah 431.681.750,00 431.737.200,00 416.636.800,00

10 Pendapatan BLUD 190.848.424.560,00 174.233.090.413,00 113.581.822.960,00

11 Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya 133.918.942.650,00 133.293.314.624,00 438.378.791,00

12 Pendapatan Dana Kapitasi JKN 48.139.778.955,00

Jumlah Lain-lain PAD Yang Sah 338.808.261.210,00 328.539.887.049,00 199.361.696.012,00

No.2017

1) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp275.400.050,00 terdiri atas: a) Hasil penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp5.949.500,00 b) Hasil penjualan gedung dan bangunan sebesar

Rp269.450.550,00 2) Penerimaan jasa giro kas daerah sebesar Rp4.338.179.837,00

merupakan penerimaan jasa giro dan bunga deposito. 3) Pendapatan dari bunga sebesar Rp11.586.403.908,00 terdiri dari:

a) Pendapatan bunga deposito sebesar Rp11.400.684.883,00, yaitu pendapatan dari penempatan Kas Daerah pada deposito dengan jangka waktu satu bulan. Penempatan dana Kas Daerah dalam bentuk deposito merupakan bagian dari



manajemen Kas Daerah yang bertujuan memperoleh hasil maksimal atas kas menganggur (idle cash).

b) Pendapatan bunga PER sebesar Rp59.119.025,00 c) Pendapatan bunga bagi hasil kredit ketahanan pangan sebesar

Rp126.600.000,00. 4) Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar

Rp1.000.000,00 merupakan penerimaan atas kewajiban penyetoran kembali ke Kas Daerah dari pegawai negeri bukan bendahara berupa: a) ganti kerugian uang sebesar Rp0,00 b) ganti kerugian barang sebesar Rp1.000.000,00

5) Pendapatan denda pajak sebesar Rp467.288.104,00 merupakan Pendapatan dari Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

6) Pendapatan denda atas pelanggaran Perda sebesar Rp320.085.000,00 yaitu denda atas keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan/pengurusan administrasi kependudukanA dan akta pencatatan sipil.

7) Pendapatan dari pengembalian sebesar Rp3.274.579.074,00 terdiri atas: a) penerimaan pengembalian dari PT Taspen sebesar

Rp29.346.480,00 b) pendapatan dari pengembalian lainnya sebesar

Rp3.245.232.594,00 adalah merupakan realisasi dari penerimaan pendapatan atas temuan pemeriksaan BPK, Inspektorat, klaim denda keterlambatan, setoran atas kelebihan pembayaran belanja tahun sebelumnya.

8) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan sebesar Rp318.808.839,00 merupakan angsuran biaya konstruksi kios pasar.

9) Hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah sebesar Rp431.737.200,00 terdiri atas: a) penjualan hasil pertanian sebesar Rp246.734.000,00 b) penjualan hasil peternakan sebesar Rp184.000.000,00 c) penyewaan tanah asset pemerintah kabupaten sebesar

Rp1.003.200,00 10) Pendapatan BLUD sebesar Rp174.233.090.413,00 terdiri atas :

a) Pendapatan layanan pada RSUD dr. R.Soedjati Purwodadi sebesar Rp110.698.127.243,00

b) Pendapatan layanan pada Puskesmas sebesar Rp63.534.963.170,00

11) Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya sebesar Rp133.293.314.624,00 merupakan pendapatan BOS.



2. Pendapatan Transfer-LRA..............................Rp1.980.290.287.980,00

Realisasi Pendapatan Transfer-LRA TA 2017 adalah sebesar Rp1.980.290.287.980,00 yang berarti mencapai 96,97 persen dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp2.042.258.996.656,00. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Pemerintah Provinsi. Realisasi pendapatan transfer TA 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel A.5.1.1.2 Rincian Pendapatan Transfer

2017 2016


Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

1.814.321.057.202,00 1.759.723.293.511,00 1.705.546.807.799,00

Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya 156.300.749.454,00 153.422.841.469,00 128.330.329.736,00

Bantuan Keuangan Provinsi 71.637.190.000,00 67.144.153.000,00 63.752.000.000,00

Jumlah Pendapatan Transfer 2.042.258.996.656,00 1.980.290.287.980,00 1.897.629.137.535,00

Pendapatan Transfer

a. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan sebesar Rp1.759.723.293.511,00 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan terdiri atas Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Desa dan Dana Insentif Daerah dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel A.5.1.1.2.a Rincian Transfer Pemerintah Pusat

2016


1 Dana Bagi Hasil Pajak 48.401.079.766,00 37.093.617.558,00 44.634.832.681,00

2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

11.545.696.436,00 10.636.559.091,00 11.875.382.968,00

3 Dana Alokasi Umum 1.091.590.533.000,00 1.091.590.533.000,00 1.110.337.027.000,00

4 Dana Alokasi Khusus 425.658.314.000,00 383.277.149.862,00 322.988.008.150,00

5 Dana Alokasi Desa 229.625.434.000,00 229.625.434.000,00 179.971.455.000,00

6 Dana Insentif Daerah-LRA 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 35.740.102.000,00

1.814.321.057.202,00 1.759.723.293.511,00 1.705.546.807.799,00

No.Transfer Pemerintah Pusat-Dana

Perimbangan:

2017

Jumlah

1) Bagi Hasil Pajak ..........................................Rp37.093.617.558,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat terdiri atas Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Kabupaten/Kota, Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh.21), dan Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh.25), Penerimaan dari pengembalian upah pungut PBB, Bagi hasil penerimaan dari pemerintah pusat, Penerimaan PBB bagian pemerintah pusat yang dibagikan kepada pemerintah kabupaten/kota dan Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan



(Pph) Pasal 25/29 OP – LRA dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel A.5.1.1.2a.1 Rincian Bagi Hasil Pajak

2016


1 Bagi Hasil PBB Kabupaten/Kota 22.399.285.000,00 13.604.162.479,00 29.005.242.666,00

2 Bagi Hasil PPh. 21, 25, 29 16.972.289.000,00 8.900.317.610,00 11.388.170.228,00

3Kurang bayar bagi hasil PBB untuk Kabupaten/Kota

2.639.776.863,00 6.974.832.576,00 -

4 Bagi hasil penerimaan dari pemerintah pusat

1.879.779.042,00 4.739.892.850,00 -

5 Penerimaan PBB bagian pemerintah pusat yang dibagikan kepada pemerintah kabupaten/kota

675.033.861,00 675.033.861,00 -

6 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 25/29 OP - LRA

3.834.916.000,00 2.199.378.182,00 -

Jumlah 48.401.079.766,00 37.093.617.558,00 44.634.832.681,00

Dana Perimbangan-Bagi Hasil Pajak2017

No

2) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar Rp10.636.559.091,00 Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri atas Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel A.5.1.1.2a.2 Rincian Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar

2016


1 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LRA 20.203.000,00 20.232.800,00 35.020.250,00

2 Bagi hasil dari SDA Kehutanan 605.171.000,00 272.326.950,00 679.932.138,00

3 Bagi hasil dari SDA Perikanan 1.493.124.000,00 447.937.200,00 17.945.050,00

4 Bagi hasil cukai hasil tembakau 8.867.974.000,00 8.726.516.000,00 186.000,00

5 Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi 0,5% 1.767.000,00 975.750,00 295.434.540,00

6 Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi 0,5% 6.775.000,00 5.153.400,00 452.025.539,00

7 Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara 3.095.000,00 1.547.500,00 10.382.799.381,00

8 Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi 15% 52.995.000,00 29.269.250,00 1.167.250,00

9 Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi 30% 406.477.000,00 283.078.198,00 10.872.820,00

10 Kurang Bayar Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas 17.595.582,00 50.904.368,00 -

11 Kurang Bayar Bagi Hasil dari SDA Kehutanan 51.214.287,00 511.776.711,00 -

12 Kurang Bayar Dana Bagi Hasil SDA Perikanan - 77.634.927,00 -

13 Kurang Bayar Bagi Hasil Dari Pertambangan Minya - 1.092,00 -

14 Kurang Bayar Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas B - 3.606.515,00 -

15 Kurang Bayar Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubar 410.688,00 2.804.612,00 -

16 Kurang Bayar Bagi Hasil Dari Pertambangan Minya 18.894.879,00 32.756,00 -

17 Kurang Bayar Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas B - 188.822.435,00 -

18 Kurang Bayar Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - 13.938.627,00 -

Jumlah 11.545.696.436,00 10.636.559.091,00 11.875.382.968,00

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam2017

No



3) Dana Alokasi Umum (DAU)...................Rp1.091.590.533.000,00 DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi DAU. TA. 2017 untuk Kabupaten Grobogan telah diterima seluruhnya pada TA.2017.

Tabel A.5.1.1.2a.3 Rincian Dana Alokasi Umum (DAU)

2016


1 Dana Alokasi Umum ( DAU) 1.091.590.533.000,00 1.091.590.533.000,00 1.110.337.027.000,00

Jumlah 1.091.590.533.000,00 1.091.590.533.000,00 1.110.337.027.000,00

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam2017

No

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)....................Rp383.277.149.862,00

DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Penerimaan DAK pada TA 2017 sebesar Rp383.277.149.862,00 terdiri dari: a) DAK Fisik Reguler sebesar Rp50.510.887.359,00 dialokasikan

untuk bidang-bidang sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel A.5.1.1.2a.4.a Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Reguler2016


1 Bidang Infrastruktur Jalan 3.130.000.000,00 2.742.627.176,00 12.843.912.000,00

2 Bidang Infrastruktur Irigasi 11.627.000.000,00 9.301.750.500,00 9.827.024.000,00

3 Bidang Infrastruktur Air Minum 1.058.000.000,00 846.720.000,00 1.669.512.000,00

4 Bidang Infrastruktur Sanitasi - 384.891.000,00

5 Bidang Keluarga Berencana - 1.367.711.500,00

6 Bidang Kehutanan - 2.157.015.500,00

7 Bidang Kesehatan 10.971.000.000,00 10.176.131.683,00 19.818.424.000,00

8 Bidang Kelautan dan Perikanan 8.928.000.000,00 7.142.730.000,00 5.298.688.000,00

9 Bidang Prasarana Pemerintahan - - 314.910.000,00

10 Bidang Perdagangan - 24.000.000.000,00

11 Bidang Pertanian 1.618.000.000,00 1.507.924.000,00 1.544.671.000,00

12 Bidang Pendidikan 23.491.000.000,00 18.793.004.000,00 7.943.264.000,00

13 Penanganan Bencana Alam - - 2.309.791.000,00

Jumlah DAK Fisik Reguler 60.823.000.000,00 50.510.887.359,00 89.479.814.000,00

No. DAK Fisik Reguler2017

b) DAK Infrastruktur Prioritas Daerah sebesar Rp29.969.892.000,00 dialokasikan untuk tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja (P3K2) sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:



Tabel A.5.1.1.2a.4.b

Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Prioritas Daerah

2016


1 DAK tambahan pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja (P3K2) Bidang Infrastruktur Kesehatan

10.949.892.000,00 29.969.892.000,00 63.925.332.650,00

10.949.892.000,00 29.969.892.000,00 63.925.332.650,00

No. DAK Infrastruktur Prioritas Daerah2017

Jumlah DAK Infrastruktur Prioritas Daerah

c) DAK Non Fisik sebesar Rp243.782.440.503,00 dialokasikan untuk bidang-bidang sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel A.5.1.1.2a.4.c

Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

2016


1 DAK BOP PAUD 20.995.800.000,00 20.875.200.000,00 13.836.000.000,00

2 DAK Tambahan Penghasilan Guru PNSD

2.091.000.000,00 1.150.050.000,00 1.974.000.000,00

3DAK Tunjangan Profesi Guru PNSD 224.891.722.000,00 202.611.317.596,00 143.871.288.000,00

4 DAK Bantuan Operasional Kesehatan

14.522.418.000,00 15.110.444.217,00 7.211.041.000,00

5 DAK Akreditasi Rumah Sakit - - 99.100.000,00

6 DAK Akreditasi Puskesmas 1.039.408.000,00 - 141.249.500,00

7 DAK Dana Jaminan Persalinan 1.323.164.000,00 - 1.651.433.000,00

8 DAK Bantuan Operasional KB 951.360.000,00 801.763.090,00 798.750.000,00

9 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Tunjangan Khusus Guru

190.651.000,00 173.766.600,00 -

10 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi K d d k

3.059.899.000,00 3.059.899.000,00 -

269.065.422.000,00 243.782.440.503,00 169.582.861.500,00

No. DAK Non Fisik 2017

Jumlah DAK Non Fisik

d) DAK Fisik sebesar Rp59.013.930.000,00 dialokasikan untuk bidang-bidang sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel A.5.1.1.2a.4.d

Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

2016


1Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Air Minum

3.150.000.000,00 2.569.049.000,00

-

2Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Sanitasi

2.482.000.000,00 2.482.000.000,00

-

3Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Jalan

65.344.000.000,00 40.735.754.000,00

-

No. DAK Fisik 2017



2016


4Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pasar

1.828.000.000,00 1.648.270.000,00

-

5Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Irigasi

12.016.000.000,00 11.578.857.000,00

-

84.820.000.000,00 59.013.930.000,00 -

No. DAK Fisik 2017

Jumlah DAK Fisik

5) Dana Alokasi Desa .....................................Rp229.625.434.000,00

Dana Alokasi Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa penyalurannya telah diatur dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa. Penyaluran Alokasi Dana Desa yang bersifat umum dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel A.5.1.1.2a.5

Rincian Dana Alokasi Desa

1 Kecamatan Kedungjati, 12 desa 9.975.040.000 9.975.040.000,00

2 Kecamatan Karangrayung, 19 desa 15.906.900.000 15.906.900.000

3 Kecamatan Penawangan, 20 desa 16.294.410.000 16.294.410.000

4 Kecamatan Toroh, 16 desa 13.666.730.000 13.666.730.000

5 Kecamatan Geyer, 13 desa 11.571.150.000 11.571.150.000

6 Kecamatan Pulokulon, 13 desa 11.769.280.000 11.769.280.000

7 Kecamatan Kradenan, 14 desa 12.121.710.000 12.121.710.000

8 Kecamatan Gabus, 14 desa 12.136.630.000 12.136.630.000

9 Kecamatan Ngaringan, 12 desa 10.319.340.000 10.319.340.000

10 Kecamatan Wirosari, 12 desa 10.622.470.000 10.622.470.000

11 Kecamatan Tawangharjo, 10 desa 8.514.110.000 8.514.110.000

12 Kecamatan Grobogan, 11 desa 9.688.050.000 9.688.050.000

13 Kecamatan Purwodadi, 13 desa 10.757.220.000 10.757.220.000

14 Kecamatan Brati, 9 desa 7.663.510.000 7.663.510.000

15 Kecamatan Klambu, 9 desa 7.419.510.000 7.419.510.000

16 Kecamatan Godong, 28 desa 22.326.220.000 22.326.220.000

17 Kecamatan Gubug, 21 desa 18.597.470.000 16.983.610.000

18 Kecamatan Tegowanu, 18 desa 12.840.254.000 14.454.114.000

19 Kecamatan Tanggungharjo, 9 desa 7.435.430.000 7.435.430.000

229.625.434.000,00 229.625.434.000,00

No. Uraian Jumlah DPA (Rp) Realisasi (Rp)

Jumlah

6) Dana Insentif Daerah .................................Rp7.500.000.000,00

Dana Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Insentif Daerah sebagai berikut:



Tabel A.5.1.1.2a.6

Rincian Dana Insentif Daerah

2016


1 Dana Insentif Daerah 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 35.740.102.000,00

7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 35.740.102.000,00

No. Dana Insentif Daerah2017

Jumlah Dana Insentif Daerah

b. Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya..........Rp153.422.841.469,00 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya pada TA.2017 adalah sebesar Rp153.422.841.469,00 yang berarti mencapai 98,16 persen dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp156.300.749.454,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, dengan perincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel A.5.1.1.2.b

Rincian Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya

2016


1 Bagi hasil dari pajak kendaraan 32.333.799.076,00 34.470.350.568,00 27.663.948.494,00

2Bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor 28.368.331.528,00 29.934.941.787,00 23.224.193.004,00

3Bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor 34.831.787.938,00 36.708.241.177,00 30.349.662.654,00

4Bagi hasil dari pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan 197.169.226,00 317.607.132,00 179.256.429,00

5 Bagi hasil pajak rokok 60.569.661.686,00 51.991.700.805,00 46.913.269.155,00

156.300.749.454,00 153.422.841.469,00 128.330.329.736,00

No. Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya2017

Jumlah

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi....................Rp67.144.153.000,00 Anggaran Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi pada tahun 2017 APBD Kabupaten Grobogan Perubahan untuk Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar Rp71.637.190.000,00, sedangkan realisasi yang diterima Kabupaten Grobogan sebesar Rp67.144.153.000,00 sehingga terjadi realisasi kurang terhadap anggaran sebesar Rp4.493.037.000,00. Hal ini terjadi karena estimasi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi terlalu tinggi.

Tabel A.5.1.1.2.c

Rincian Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi

2016


1 Bantuan keuangan dari Pemerintah 71.637.190.000,00 67.144.153.000,00 63.752.000.000,00

71.637.190.000,00 67.144.153.000,00 63.752.000.000,00

No.Bantuan keuangan dari Pemerintah

Provinsi

2017

Jumlah



3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah............ Rp5.928.137.350,00 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan penerimaan daerah selain yang telah dikelompokkan di depan, anggaran serta realisasi TA. 2016 dan TA. 2015 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel A.5.1.1.3

Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 2016


1.527.320.600,00 1.634.538.000,00 -

1Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LRA 1.200.000.000,00 1.010.000.000,00 -

Penerimaan Hibah PKM Dikdas 327.320.600,00 624.538.000,00 -

4.371.358.000,00 4.293.599.350,00 6.434.927.618,00

1 Hibah dari Loan Wismp 2 4.371.358.000,00 4.293.599.350,00 817.855.418,00

2Penerimaan hibah dari Aus. AID untuk PDAM - - 4.551.000.000,00

3 Penerimaan hibah dari PKP-SPM-DIKDAS - - 1.066.072.200,00

5.898.678.600,00 5.928.137.350,00 6.434.927.618,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang

Sah

No. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah2017

Pendapatan Hibah Dari Pemerintah

Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri - LRA

Penerimaan hibah dari WISMP 2, yaitu program pemerintah pusat

hasil kerjasama dengan World Bank yang bertujuan untuk mencapai surplus beras melalui program Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP) 2, dapat memberikan sumbangan secara nyata terhadap pencapaian tersebut melalui peningkatan pengelolaan baik dari sisi teknik irigasi pertanian maupun lembaga, dan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan SDA wilayah sungai dan irigasi serta meningkatkan produktivitas pertanian dilahan ber-irigasi. WISMP 2 penyaluran dananya sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-43/MK.7/2016 tanggal 17 Oktober Tahun 2016 tentang penetapan alokasi tambahan hibah WISMP-2 dari Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan.

5.1.2. BELANJA DAN TRANSFER.....................................Rp2.553.147.904.253,00 Pengakuan Belanja: Belanja diakui pada saat terjadinya aliran kas keluar dari rekening kas umum daerah atau bendahara pengeluaran untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum. Pengukuran Belanja: Belanja diukur sebesar jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening kas umum daerah dan atau rekening bendahara pengeluaran berdasarkan azas bruto. Realisasi Belanja dan Transfer pada TA 2017 adalah sebesar



Rp2.553.147.904.253,00 yang berarti mencapai 92,16 persen dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp2.770.227.562.352,00. Berdasarkan jenisnya, Belanja terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Transfer. Perbandingan antara anggaran dan realisasi Belanja TA 2017 serta realisasi TA 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel A.5.1.2 Rincian Belanja dan Transfer

1. BELANJA. OPERASI......................................Rp1.524.586.305.391,00

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi TA 2017 adalah sebesar Rp1.524.586.305.391,00 yang berarti mencapai 91,44 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp1.667.216.904.666,00. Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel A.5.1.2.1

Rincian Belanja Operasi

2016


Belanja Pegawai 922.399.063.539,00 866.636.879.160,00 922.053.890.283,00

Belanja Barang 646.486.763.856,00 570.006.247.713,00 512.344.022.288,00

Belanja Bunga 8.937.641.277,00 2.879.142.297,00 2.789.448,00

Belanja Subsidi 506.500.000,00 503.500.000,00 488.500.000,00

Belanja Hibah 77.127.101.994,00 74.722.471.325,00 23.324.416.714,00

Belanja Bantuan Sosial 11.759.834.000,00 9.838.064.896,00 13.483.734.000,00

Belanja Bantuan Keuangan - - -

Jumlah Belanja Operasi 1.667.216.904.666,00 1.524.586.305.391,00 1.471.697.352.733,00

Belanja Operasi:2017

1. Belanja Pegawai..............................................Rp866.636.879.160,00

Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 adalah sebesar Rp866.636.879.160,00 yang berarti mencapai 93,95 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp922.399.063.539,00. Hal ini berarti Belanja Pegawai lebih kecil Rp55.417.011.123,00 atau 6,39 persen dari realisasi TA 2016.

2016Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)

1 Belanja Operasi 1.667.216.904.666,00 1.524.586.305.391,00 1.471.697.352.733,00

2 Belanja Modal 674.679.057.090,00 603.353.904.468,00 494.821.083.320,00

3 Belanja Tidak Terduga 1.508.837.532,00 - 1.221.089.002,00

4 Transfer 426.822.763.064,00 425.207.694.394,00 363.532.514.250,00

2.770.227.562.352,00 2.553.147.904.253,00 2.331.272.039.305,00

No. Belanja 2017

Jumlah Belanja dan Transfer



Belanja pegawai meliputi Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah, dan Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel A.5.1.2.1.1 Rincian Belanja Pegawai

No. Belanja Pegawai: Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang)

1 Gaji dan Tunjangan 861.156.345.312,00 808.934.987.433,00 93,94 (52.221.357.879,00)

2 Tambahan Penghasilan PNS 51.736.157.354,00 49.397.176.282,00 95,48 (2.338.981.072,00)

3 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH

6.012.120.000,00 5.181.045.000,00 86,18 (831.075.000,00)

4 Biaya Insentif Pemungutan Pajak Daerah

2.909.500.000,00 2.591.845.000,00 89,08 (317.655.000,00)

5 Biaya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

584.940.873,00 531.825.445,00 90,92 (53.115.428,00)

922.399.063.539,00 866.636.879.160,00 93,95 (55.762.184.379,00) Jumlah Belanja Pegawai

1) Realisasi Gaji dan Tunjangan sebesar Rp808.934.987.433,00 atau 93,94 persen dari anggarannya sebesar Rp861.156.345.312,00. Rincian Belanja Pegawai secara lengkap disajikan dalam tabel berikut:

Tabel A.5.1.2.1.1.1 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan

No. Gaji dan Tunjangan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang)

1 Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Represen 478.357.531.203,00 465.742.332.668,00 97,36 (12.615.198.535,00)

2 Belanja Tunjangan Keluarga 42.307.518.915,00 40.562.958.005,00 95,88 (1.744.560.910,00)

3 Belanja Tunjangan Jabatan 10.952.569.643,00 10.207.167.600,00 93,19 (745.402.043,00)

4 Belanja Tunjangan Fungsional 33.445.887.049,00 32.729.334.500,00 97,86 (716.552.549,00)

5 Belanja Tunjangan Fungsional Umum 4.945.778.462,00 4.635.330.000,00 93,72 (310.448.462,00)

6 Belanja Tunjangan Beras 23.869.535.221,00 22.582.718.440,00 94,61 (1.286.816.781,00)

7 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 2.599.975.385,00 1.747.349.175,00 67,21 (852.626.210,00)

8 Belanja Pembulatan Gaji 6.170.030,00 5.672.042,00 91,93 (497.988,00)

9 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 13.790.894.530,00 13.050.210.837,00 94,63 (740.683.693,00)

10 Belanja Uang PaketBelanja Uang Paket 103.626.180,00 94.720.500,00 91,41 (8.905.680,00)

11 Belanja Tunjangan Badan Musyawarah 36.448.650,00 31.241.700,00 85,71 (5.206.950,00)

12 Belanja Tunjangan Komisi 66.605.112,00 60.930.450,00 91,48 (5.674.662,00)

13 Belanja Tunjangan Badan Anggaran 33.897.245,00 31.241.700,00 92,17 (2.655.545,00)

14 Belanja Tunjangan Badan Kehormatan 9.165.450,00 7.490.700,00 81,73 (1.674.750,00)

15 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lain 60.403.431,00 27.846.525,00 46,10 (32.556.906,00)

16 Belanja Tunjangan Perumahan 4.414.400.000,00 3.902.735.000,00 88,41 (511.665.000,00)

17 Belanja Uang Jasa Pengabdian 6.618.864,00 4.725.000,00 71,39 (1.893.864,00)



No. Gaji dan Tunjangan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang)

18 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 423.360.000,00 346.080.000,00 81,75 (77.280.000,00)

19 Asuransi Ketenagakerjaan 2.217.204.212,00 2.138.409.506,00 - (78.794.706,00)

20 Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri 237.577.237.230,00 206.912.171.085,00 87,09 (30.665.066.145,00)

21 Tunjangan Guru Pegawai Negeri Sipil 3.121.037.500,00 1.633.787.500,00 52,35 (1.487.250.000,00)

22 Tunjangan Khusus Guru 190.651.000,00 144.459.500,00 75,77 (46.191.500,00)

23 Tunjangan ResesTunjangan Reses 557.130.000,00 516.075.000,00 92,63 (41.055.000,00)

24 Tunjangan Transportasi 2.062.700.000,00 1.820.000.000,00 88,23 (242.700.000,00)

861.156.345.312,00 808.934.987.433,00 93,94 (52.221.357.879,00) Jumlah Gaji dan Tunjangan

2) Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp49.397.176.282,00 atau 95,48 persen dari anggarannya sebesar Rp51.736.157.354,00. Rincian Tambahan Penghasilan PNS secara lengkap disajikan dalam tabel berikut:

Tabel A.5.1.2.1.1.2 Rincian Tambahan Penghasilan PNS

No. Tambahan Penghasilan PNS Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang)

1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

48.389.956.282,00 46.243.237.244,00 95,56 (2.146.719.038,00)

2 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas

3.161.880.000,00 2.971.890.000,00 93,99 (189.990.000,00)

3 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja

184.321.072,00 182.049.038,00 98,77 (2.272.034,00)

51.736.157.354,00 49.397.176.282,00 95,48 (2.338.981.072,00) Jumlah Tambahan Penghasilan PNS

3) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta

Kepada Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp5.181.045.000,00 atau 86,18 persen dari anggarannya sebesar Rp6.012.120.000,00. Rincian secara lengkap disajikan dalam tabel berikut:

Tabel A.5.1.2.1.1.3 Rincian Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepada

Daerah/Wakil Kepala Daerah

No.Belanja Penerimaan Lainnya

Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang)

1 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

5.412.120.000,00 4.581.045.000,00 84,64 (831.075.000,00)

2 Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

600.000.000,00 600.000.000,00 100,00 -

6.012.120.000,00 5.181.045.000,00 86,18 (831.075.000,00) Jumlah



4) Biaya Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp2.591.845.000,00 atau 89,08 persen dari anggarannya sebesar Rp2.909.500.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel A.5.1.2.1.1.4 Rincian Biaya Insentif Pemungutan Pajak Daerah

No.Belanja Insentif Pemungutan Pajak

DaerahAnggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang)

1 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Hotel

10.000.000,00 9.350.000,00 93,50 (650.000,00)

2 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Restoran

105.000.000,00 98.175.000,00 93,50 (6.825.000,00)

3 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Hiburan

5.000.000,00 4.207.500,00 84,15 (792.500,00)

4 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Reklame

14.500.000,00 11.220.000,00 77,38 (3.280.000,00)

5 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

1.300.000.000,00 1.164.705.000,00 89,59 (135.295.000,00)

6 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Parkir

6.000.000,00 5.610.000,00 93,50 (390.000,00)

7 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Air Tanah

3.500.000,00 3.272.500,00 93,50 (227.500,00)

8 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

1.750.000,00 1.636.250,00 93,50 (113.750,00)

9 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

1.250.000,00 1.168.750,00 93,50 (81.250,00)

10 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

1.100.000.000,00 973.500.000,00 88,50 (126.500.000,00)

11 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

362.500.000,00 319.000.000,00 88,00 (43.500.000,00)

2.909.500.000,00 2.591.845.000,00 89,08 (317.655.000,00) Jumlah

5) Biaya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebesar

Rp531.825.445,00 atau 90,92 persen dari anggarannya sebesar Rp584.940.873,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel A.5.1.2.1.1.5

Rincian Biaya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

No.Belanja Insentif Pemungutan Retribusi


1 Pelayanan Kesehatan 9.322.480,00 6.991.860,00 75,00 (2.330.620,00)

2 Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

21.750.000,00 16.312.500,00 75,00 (5.437.500,00)

3 Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

50.100.000,00 50.100.000,00 100,00 -

4 Pelayanan Pasar 112.354.126,00 93.265.595,00 83,01 (19.088.531,00)

5 Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA

33.860.500,00 33.860.500,00 100,00 -

6 Pengendalian Menara Telekomunikasi

15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 -

7 Pemakaian Kekayaan Daerah 133.668.240,00 123.188.760,00 92,16 (10.479.480,00)



No.Belanja Insentif Pemungutan Retribusi


8 Terminal 9.320.100,00 9.320.100,00 100,00 -

9 Tempat Khusus Parkir 54.900.000,00 54.900.000,00 100,00 -

10 Rumah Potong Hewan 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 -

11 Tempat Rekreasi dan Olah raga 7.800.000,00 6.698.870,00 85,88 (1.101.130,00)

12 Izin Mendirikan Bangunan 100.000.000,00 99.100.000,00 99,10 (900.000,00)

13 Izin Gangguan 1.082.849,00 808.342,00 74,65 (274.507,00)

14 Izin Trayek 591.250,00 591.250,00 100,00 -

15 Insentif Pemungutan Retribusi Kebersihan Terminal 2.676.000,00 2.676.000,00 100,00 -

16 Insentif Pemungutan Retribusi Sewa Laboratorium Kesehatan Hewan 3.451.668,00 3.451.668,00 100,00 -

17 Insentif Pemungutan Retribusi Sewa Timbangan Ternak 4.095.000,00 4.095.000,00 100,00 -

18 Insentif Pemungutan Retribusi Sewa Kontainer Inseminasi Buatan 2.840.000,00 2.840.000,00 100,00 -

19 Insentif Pemungutan Retribusi Sewa mobil klinik hewan keliling 2.625.000,00 2.625.000,00 100,00 -

20

Insentif Pemungutan Retribusi Penjualan Hasil Usaha Produksi Perikanan

2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 -

21

Insentif Pemungutan Retribusi Sewa Pemakaian Kios / Los Pasar Agro Holtikultura

12.000.000,00 - - (12.000.000,00)

22

Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

1.503.660,00 - - (1.503.660,00)

584.940.873,00 531.825.445,00 90,92 (53.115.428,00) Jumlah

2. Belanja Barang dan Jasa...............................Rp570.006.247.713,00 Realisasi Belanja Barang TA 2017 adalah sebesar Rp570.006.247.713,00 yang berarti mencapai 88,17 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp646.486.763.856,00. Belanja Barang terdiri atas belanja sebagai berikut:

Tabel A.5.1.2.1.2 Rincian Belanja Barang dan Jasa

No. Belanja Barang Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang)

1 Belanja Bahan Pakai Habis 17.383.329.589,00 14.328.761.986,00 82,43 (3.054.567.603,00)

2 Belanja Bahan/Material 18.372.615.911,37 15.089.382.260,00 82,13 (3.283.233.651,37)

3 Belanja Jasa Kantor 73.011.767.887,00 66.053.053.727,00 90,47 (6.958.714.160,00)

4 Belanja Premi Asuransi 6.751.788.000,00 6.460.838.000,00 95,69 (290.950.000,00)

5 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4.822.374.050,00 4.195.251.967,00 87,00 (627.122.083,00)

6 Belanja Cetak dan Penggandaan 14.677.981.000,00 13.550.324.766,00 92,32 (1.127.656.234,00)

7 Belanja Sewa Rumah/Gudang/Gedung/Parkir 3.373.031.496,00 2.956.297.936,00 87,65 (416.733.560,00)

8 Bealanja Sewa Sarana Mobilitas 1.465.000.388,96 1.280.742.000,00 87,42 (184.258.388,96)



No. Belanja Barang Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang)

9 Belanja Sewa Alat Berat - 43.555.600,00 - 43.555.600,00

10 Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.817.444.000,00 2.544.324.250,00 90,31 (273.119.750,00)

11 Belanja Makanan dan Minuman 36.037.704.500,00 32.623.602.850,00 90,53 (3.414.101.650,00)

12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 3.733.532.000,00 1.454.788.682,00 38,97 (2.278.743.318,00)

13 Belanja Pakaian Kerja 984.675.000,00 945.155.700,00 95,99 (39.519.300,00)

14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 2.552.981.000,00 2.431.966.000,00 95,26 (121.015.000,00)

15 Belanja Perjalanan Dinas 82.278.272.300,00 70.988.227.394,00 86,28 (11.290.044.906,00)

16 Belanja Pemeliharaan 28.428.180.000,00 27.097.788.525,00 95,32 (1.330.391.475,00)

17 Belanja Jasa Konsultasi 9.113.834.500,00 8.572.104.050,00 94,06 (541.730.450,00)

18 Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

123.400.000,00 89.670.000,00 72,67 (33.730.000,00)

19 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 144.000.000,00 144.000.000,00 100,00 -

20 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

4.304.237.000,00 4.231.528.500,00 98,31 (72.708.500,00)

21 Belanja Honorarium Non Pegawai 7.233.257.000,00 6.567.582.500,00 90,80 (665.674.500,00)

22 Belanja Honorarium PNS 16.298.707.750,00 14.503.013.400,00 88,98 (1.795.694.350,00)

23 Belnja Honorarium Non PNS 37.722.185.899,67 35.959.964.081,00 95,33 (1.762.221.818,67)

24 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

913.100.000,00 776.325.000,00 85,02 (136.775.000,00)

25 Belanja Barang Dana BOS 88.334.145.971,00 87.539.730.650,00 99,10 (794.415.321,00)

26 Belanja Pegawai/Barang dan Jasa BLUD 185.609.218.613,00 149.578.267.889,00 80,59 (36.030.950.724,00)

27 Belanja Bantuan Sosial Barang - - - -

646.486.763.856,00 570.006.247.713,00 88,17 (76.480.516.143,00) Jumlah Belanja Barang

1. Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis sebesar Rp14.328.761.986,00 atau 82,43 persen dari anggarannya sebesar Rp17.383.329.589,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel A.5.1.2.1.2.1

Rincian Belanja Bahan Pakai Habis

No. Belanja Bahan Pakai Habis Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang)

1 Belanja Alat Tulis Kantor 9.464.422.839,00 7.835.189.635,00 82,79 (1.629.233.204,00)

2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Ba 1.489.152.500,00 1.404.744.340,00 94,33 (84.408.160,00)

3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 521.394.000,00 466.387.910,00 89,45 (55.006.090,00)

4 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembers 1.319.047.750,00 1.290.774.025,00 97,86 (28.273.725,00)

5 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 2.147.655.700,00 1.034.525.166,00 48,17 (1.113.130.534,00)

6 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 20.315.000,00 19.115.000,00 94,09 (1.200.000,00)

7 Belanja Pengisian Tabung Gas 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 -

8 Belanja perlengkapan rumah tangga 114.413.400,00 110.162.280,00 96,28 (4.251.120,00)

9 Belanja bahan pengembagan agensia hayati 18.000.000,00 17.160.000,00 95,33 (840.000,00)

10 Belanja bahan medis pakai habis 2.238.203.400,00 2.099.978.630,00 93,82 (138.224.770,00)

11 Belanja Perlengkapan Pesta 41.725.000,00 41.725.000,00 100,00 -

17.383.329.589,00 14.328.761.986,00 82,43 (3.054.567.603,00) Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis



2. Realisasi Belanja Bahan/Material sebesar Rp15.089.382.260,00 atau 82,13 persen dari anggarannya sebesar Rp18.372.615.911,37. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel A.5.1.2.1.2.2

Rincian Belanja Bahan/Material

No. Belanja Bahan/Material Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang)

1 Belanja Bahan Baku Bangunan 2.727.218.711,37 2.714.433.213,00 99,53 (12.785.498,37)

2 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 281.068.500,00 258.035.000,00 91,81 (23.033.500,00)

3 Belanja Bahan obat-obatan 8.341.058.600,00 5.487.888.604,00 65,79 (2.853.169.996,00)

4 Belanja Bahan Kimia 707.051.000,00 672.985.200,00 95,18 (34.065.800,00)

5 Belanja perlengkapan pelatihan 3.243.111.100,00 3.131.460.550,00 96,56 (111.650.550,00)

6 Belanja bahan pameran 470.918.000,00 464.444.000,00 98,63 (6.474.000,00)

7 Belanja bahan laboratorium 1.751.800.000,00 1.529.962.011,00 87,34 (221.837.989,00)

8 Belanja plakat 338.885.000,00 321.165.682,00 94,77 (17.719.318,00)

9 Belanja peralatan olahraga 63.430.000,00 63.280.000,00 99,76 (150.000,00)

10 Belanja makanan ternak/ikan 58.500.000,00 58.500.000,00 100,00 -

11 Belanja bahan/pendukung usaha ternak - - - -

12 Belanja bibit ikan 151.500.000,00 149.790.000,00 98,87 (1.710.000,00)

13 Belanja alat kemas pembenihan ikan 2.375.000,00 2.375.000,00 100,00 -

14 Belanja penunjang kegiatan pengembangan kreasi pangan olahan

36.200.000,00 36.153.000,00 99,87 (47.000,00)

15 Belanja Bahan Cadangan Pangan 199.500.000,00 198.910.000,00 99,70 (590.000,00)

18.372.615.911,37 15.089.382.260,00 82,13 (3.283.233.651,37) Jumlah Belanja Bahan/Material

3. Realisasi Belanja Jasa Kantor sebesar Rp66.053.053.727,00 atau 90,47 persen dari anggarannya sebesar Rp73.011.767.887,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel A.5.1.2.1.2.3

Rincian Belanja Jasa Kantor

No. Belanja Jasa Kantor Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang)

1 Belanja Telepon 1.273.092.000,00 721.088.567,00 56,64 (552.003.433,00)

2 Belanja Air 669.917.000,00 437.125.830,00 65,25 (232.791.170,00)

3 Belanja Listrik 18.083.945.900,00 16.678.694.424,00 92,23 (1.405.251.476,00)

4 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 45.000.000,00 - - (45.000.000,00)

5 Belanja Surat Kabar/Majalah 731.226.000,00 665.905.500,00 91,07 (65.320.500,00)

6 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 1.373.595.000,00 1.236.933.377,00 90,05 (136.661.623,00)

7 Belanja Paket/Pengiriman 55.681.000,00 30.690.960,00 55,12 (24.990.040,00)

8 Belanja Jasa Dokumentasi 374.989.000,00 349.289.800,00 93,15 (25.699.200,00)



No. Belanja Jasa Kantor Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang)

9 Belanja Jasa Dekorasi 485.829.500,00 461.757.500,00 95,05 (24.072.000,00)

10 Belanja Jasa Uji Laborat 196.065.000,00 166.302.600,00 84,82 (29.762.400,00)

11 Belanja Publikasi 1.940.025.000,00 1.850.194.000,00 95,37 (89.831.000,00)

12 Belanja Jasa Pelayanan 4.770.735.150,00 3.920.240.533,00 82,17 (850.494.617,00)

13 Belanja Jasa Promosi 201.000.000,00 200.854.000,00 99,93 (146.000,00)

14 Belanja Jasa Kesehatan Penunjang Pasien Khusus 73.500.000,00 62.284.906,00 84,74 (11.215.094,00)

15 Belanja Jasa Kesehatan Penunjang Pasien Miskin 394.820.000,00 376.807.577,00 95,44 (18.012.423,00)

16 Belanja Jasa Pajak Bumi dan Bangunan 67.551.411,00 66.386.640,00 98,28 (1.164.771,00)

17 Belanja Jasa Medis 2.300.000,00 2.300.000,00 100,00 -

18 Belanja Jasa Siaran Radio 102.800.000,00 96.350.000,00 93,73 (6.450.000,00)

19 Belanja Jasa Pengobatan Peserta Jamkesda dan Penduduk Miskin

7.917.300.000,00 7.914.000.000,00 99,96 (3.300.000,00)

20 Belanja Eksekusi Perkara 6.000.000,00 3.200.000,00 53,33 (2.800.000,00)

21 Belanja Jasa Fasilitas NIP - - - -

22 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 2.778.051.000,00 2.697.970.545,00 97,12 (80.080.455,00)

23 Belanja Jasa Pajak Bumi dan Bangunan 100.000.000,00 - - (100.000.000,00)

24 Belanja Jasa Fasilitasi Ujian TOEFL 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 -

25 Belanja Jasa Fasilitasi Ujian PCAP 350.000.000,00 223.750.000,00 63,93 (126.250.000,00)

26 Belanja Jasa Fasilitasi Ujian Test Kemampuan Bidang 60.000.000,00 - - (60.000.000,00)

27 Belanja Jasa Fasilitasi Ujian Dinas Kenaikan Pangkat 2.700.000,00 2.700.000,00 100,00 -

28 Belanja Jasa Pegawai pada BLUD Rumah Sakit 11.198.420.000,00 8.713.665.000,00 77,81 (2.484.755.000,00)

29 Belanja Jasa Pegawai pada BLUD Puskesmas 526.500.000,00 79.905.000,00 15,18 (446.595.000,00)

30 Belanja Jasa Pegawai BOS 19.087.439.526,00 19.017.667.816,00 99,63 (69.771.710,00)

31 Belanja Jasa Penertiban Bangunan 40.000.000,00 39.670.752,00 99,18 (329.248,00)

32 Belanja Jasa Medical Check Up 97.285.400,00 31.318.400,00 32,19 (65.967.000,00)

73.011.767.887,00 66.053.053.727,00 90,47 (6.958.714.160,00) Jumlah Belanja Jasa Kantor

4. Belanja Premi Asuransi sebesar Rp6.460.838.000,00 atau 95,69 persen dari anggarannya sebesar Rp6.751.788.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel A.5.1.2.1.2.4

Rincian Belanja Premi Asuransi

No. Belanja Premi Asuransi Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang)

1 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 6.751.788.000,00 6.460.838.000,00 95,69 (290.950.000,00)

6.751.788.000,00 6.460.838.000,00 95,69 (290.950.000,00) Jumlah Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5. Realisasi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor sebesar Rp4.195.251.967,00 atau 87,00 persen dari anggarannya sebesar Rp4.822.374.050,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:



Tabel A.5.1.2.1.2.5

Rincian Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

No. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang)

1 Belanja Jasa Service 950.279.886,00 826.633.371,00 86,99 (123.646.515,00)

2 Belanja Penggantian Suku Cadang 2.594.891.200,00 2.378.435.999,00 91,66 (216.455.201,00)

3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 884.880.464,00 688.322.272,00 77,79 (196.558.192,00)

4 Belanja Jasa Kir 6.530.000,00 788.500,00 12,08 (5.741.500,00)

5 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 385.792.500,00 301.071.825,00 78,04 (84.720.675,00)

4.822.374.050,00 4.195.251.967,00 87,00 (627.122.083,00) Jumlah Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

6. Realisasi Belanja Cetak dan Penggandaan sebesar Rp13.550.324.766,00 atau 92,32 persen dari anggarannya sebesar Rp14.677.981.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel A.5.1.2.1.2.6

Rincian Belanja Cetak dan Penggandaan

No. Belanja Cetak dan Penggandaan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang)

1 Belanja Cetak 7.999.751.050,00 7.540.659.694,00 94,26 (459.091.356,00)

2 Belanja Penggandaan 5.469.584.500,00 4.964.188.712,00 90,76 (505.395.788,00)

3 Belanja Spanduk 819.679.900,00 743.503.350,00 90,71 (76.176.550,00)

4 Belanja Penjilidan 388.965.550,00 301.973.010,00 77,63 (86.992.540,00)

14.677.981.000,00 13.550.324.766,00 92,32 (1.127.656.234,00) Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan

7. Realisasi Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir sebesar Rp2.956.297.936,00 atau 87,65 persen dari anggarannya sebesar Rp3.373.031.496,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel A.5.1.2.1.2.7

Rincian Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

No. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang)

1 Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas 720.000,00 702.000,00 97,50 (18.000,00)

2 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 833.007.496,00 697.378.400,00 83,72 (135.629.096,00)

3 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 117.950.000,00 93.418.000,00 79,20 (24.532.000,00)

4 Belanja Sewa Ruang Makan 6.350.000,00 5.334.000,00 84,00 (1.016.000,00)

5 Belanja Sewa Tanah 90.400.000,00 74.000.000,00 81,86 (16.400.000,00)

6 Belanja Sewa Penginapan 1.870.242.000,00 1.674.323.800,00 89,52 (195.918.200,00)

7 Belanja Sewa Stand Pameran 454.362.000,00 411.141.736,00 90,49 (43.220.264,00)

3.373.031.496,00 2.956.297.936,00 87,65 (416.733.560,00) Jumlah Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir



8. Realisasi Belanja Sewa Sarana Mobilitas sebesar Rp1.280.742.000,00 atau 87,42 persen dari anggarannya sebesar Rp1.465.000.388,96. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel A.5.1.2.1.2.8

Rincian Belanja Sewa Sarana Mobilitas

No. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang)

1 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.441.500.388,96 1.271.742.000,00 88,22 (169.758.388,96)

2 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 23.500.000,00 9.000.000,00 38,30 (14.500.000,00)

3 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara - - - -

1.465.000.388,96 1.280.742.000,00 87,42 (184.258.388,96) Jumlah Belanja Sewa Sarana Mobilitas

9. Realisasi Belanja Sewa Alat Berat sebesar Rp43.555.600,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel A.5.1.2.1.2.9

Rincian Belanja Sewa Alat Berat

No. Belanja Sewa Alat Berat Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang)

1 Belanja Sewa Eskavator 0,00 30.415.000,00 - 30.415.000,00

2 Belanja Sewa Buldoser 0,00 13.140.600,00 - 13.140.600,00

- - - -

- 43.555.600,00 - 43.555.600,00 Jumlah Belanja Sewa Sarana Mobilitas

10. Realisasi Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor sebesar Rp2.544.324.250,00 atau 90,31 persen dari anggarannya sebesar Rp2.817.444.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel A.5.1.2.1.2.10

Rincian Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

No. Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang)

1 Belanja Sewa Meja Kursi 511.078.000,00 432.824.500,00 84,69 (78.253.500,00)

2 Belanja Sewa Komputer dan Printer 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 -

3 Belanja Sewa Proyektor 54.706.000,00 53.006.000,00 96,89 (1.700.000,00)

4 Belanja Sewa Generator 88.868.000,00 74.518.000,00 83,85 (14.350.000,00)

5 Belanja Sewa Tenda 499.064.000,00 414.540.000,00 83,06 (84.524.000,00)

6 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 37.500.000,00 37.500.000,00 100,00 -

7 Belanja Sewa Perlengkapan 297.059.000,00 276.273.750,00 93,00 (20.785.250,00)

8 Belanja Sewa Sound System 1.320.169.000,00 1.246.662.000,00 94,43 (73.507.000,00)

2.817.444.000,00 2.544.324.250,00 90,31 (273.119.750,00) Jumlah Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

11. Realisasi Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp32.623.602.850,00 atau 90,53 persen dari anggarannya sebesar



Rp36.037.704.500,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel A.5.1.2.1.2.11

Rincian Belanja Makanan dan Minuman

No. Belanja Makanan dan Minuman Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang)

1 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 2.930.378.000,00 2.875.811.500,00 98,14 (54.566.500,00)

2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.682.330.000,00 12.957.906.450,00 88,26 (1.724.423.550,00)

3 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 2.368.897.500,00 2.270.447.500,00 95,84 (98.450.000,00)

4 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan 13.452.159.000,00 12.174.783.900,00 90,50 (1.277.375.100,00)

5 Belanja Makanan dan Minuman Calon Trans 1.160.955.000,00 914.160.000,00 78,74 (246.795.000,00)

6 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pasien 443.740.000,00 442.340.000,00 99,68 (1.400.000,00)

7 Belanja Makanan dan Minuman Acara Keagamaan/Adat

999.245.000,00 988.153.500,00 98,89 (11.091.500,00)

36.037.704.500,00 32.623.602.850,00 90,53 (3.414.101.650,00) Jumlah Belanja Makanan dan Minuman

12. Realisasi Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya sebesar Rp1.454.788.682,00 atau 38,97 persen dari anggarannya sebesar Rp3.733.532.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel A.5.1.2.1.2.12

Rincian Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

No. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang)

1 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 277.958.000,00 276.175.000,00 99,36 (1.783.000,00)

2 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 68.389.000,00 67.165.000,00 98,21 (1.224.000,00)

3 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 3.105.487.000,00 862.720.500,00 27,78 (2.242.766.500,00)

4 Belanja Pakaian Dinas (PDL) dan Atributnya 6.500.000,00 5.909.091,00 90,91 (590.909,00)

5 Belanja Pakaian Seragam Resmi 271.998.000,00 239.619.091,00 88,10 (32.378.909,00)

6 Belanja Atribut Pakaian Dinas 3.200.000,00 3.200.000,00 100,00 -

3.733.532.000,00 1.454.788.682,00 38,97 (2.278.743.318,00) Jumlah Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

13. Realisasi Belanja Pakaian Kerja sebesar Rp945.155.700,00 atau 95,99 persen dari anggarannya sebesar Rp984.675.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel A.5.1.2.1.2.13

Rincian Belanja Pakaian Kerja

No. Belanja Pakaian Kerja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang)

1 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 350.095.000,00 326.984.700,00 93,40 (23.110.300,00)

2 Belanja Pakaian Seragam/Kelompok 316.300.000,00 300.250.000,00 94,93 (16.050.000,00)

3 Belanja Perlengkapan Pakaian Kerja 200.400.000,00 209.796.000,00 104,69 9.396.000,00

4 Belanja Pengadaan Pakaian SATPAM dan Pembersih

117.880.000,00 108.125.000,00 91,72 (9.755.000,00)

984.675.000,00 945.155.700,00 95,99 (39.519.300,00) Jumlah Belanja Pakaian Kerja

14. Realisasi Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu sebesar Rp2.431.966.000,00 atau 95,26 persen dari anggarannya sebesar



Rp2.552.981.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel A.5.1.2.1.2.14

Rincian Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

No. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang)

1 Belanja Pakaian KORPRI 15.500.000,00 14.960.000,00 96,52 (540.000,00)

2 Belanja Pakaian adat daerah 82.900.000,00 82.000.000,00 98,91 (900.000,00)

3 Belanja Pakaian Batik Tradisional 1.073.033.000,00 1.040.665.300,00 96,98 (32.367.700,00)

4 Belanja Pakaian Olahraga 1.139.601.000,00 1.054.991.200,00 92,58 (84.609.800,00)

5 Belanja Jaket dan Lain-lain 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 -

6 Belanja Pakaian Upacara 88.822.000,00 86.786.500,00 97,71 (2.035.500,00)

Belanja Pakaian Tari 23.375.000,00 23.375.000,00

7 Belanja Pakaian Perlengkapan Ibadah 124.750.000,00 124.188.000,00 99,55 (562.000,00)

2.552.981.000,00 2.431.966.000,00 95,26 (121.015.000,00) Jumlah Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

15. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp70.988.227.394,00 atau 86,28 persen dari anggarannya sebesar Rp82.278.272.300,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel A.5.1.2.1.2.15

Rincian Belanja Perjalanan Dinas

No. Belanja Perjalanan Dinas Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang)

1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 36.960.304.650,00 30.356.327.692,00 82,13 (6.603.976.958,00)

2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 45.167.967.650,00 40.481.899.702,00 89,63 (4.686.067.948,00)

3 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00 -

82.278.272.300,00 70.988.227.394,00 86,28 (11.290.044.906,00) Jumlah Belanja Perjalanan Dinas

16. Realisasi Belanja Pemeliharaan sebesar Rp27.097.788.525,00 atau 95,32 persen dari anggarannya sebesar Rp28.428.180.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel A.5.1.2.1.2.16

Rincian Belanja Pemeliharaan

No. Belanja Pemeliharaan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang)

1 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.445.094.000,00 3.132.321.829,00 90,92 (312.772.171,00)

2 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.615.671.000,00 5.497.942.724,00 97,90 (117.728.276,00)

3 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 9.156.595.000,00 8.645.415.122,00 94,42 (511.179.878,00)

4 Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi 10.210.820.000,00 9.822.108.850,00 96,19 (388.711.150,00)

28.428.180.000,00 27.097.788.525,00 95,32 (1.330.391.475,00) Jumlah Belanja Pemeliharaan



17. Realisasi Belanja Jasa Konsultasi sebesar Rp8.572.104.050,00 atau 94,06 persen dari anggarannya sebesar Rp9.113.834.500,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel A.5.1.2.1.2.17

Rincian Belanja Jasa Konsultasi

No. Belanja Jasa Konsultasi Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang)

1 Belanja Jasa Konsultasi Penelitian 745.310.000,00 742.147.000,00 99,58 (3.163.000,00)

2 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 5.939.684.000,00 5.529.119.000,00 93,09 (410.565.000,00)

3 Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan 1.262.370.000,00 1.201.060.200,00 95,14 (61.309.800,00)

4 Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Buku 1.117.470.500,00 1.051.277.850,00 94,08 (66.192.650,00)

5 Belanja Jasa Konsultasi Keuangan 49.000.000,00 48.500.000,00 98,98 (500.000,00)

9.113.834.500,00 8.572.104.050,00 94,06 (541.730.450,00) Jumlah Belanja Jasa konsultasi

18. Realisasi Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sebesar Rp37.571.841.325,00 atau 94,95 persen dari anggarannya sebesar Rp39.570.801.994,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel A.5.1.2.1.2.18

Rincian Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga

No.Belanja barang untuk diserahkan kepada

masyarakat/pihak ketigaAnggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang)

1 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

39.347.401.994,00 37.382.392.325,00 95,01 (1.965.009.669,00)

2 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga

100.000.000,00 99.779.000,00 99,78 (221.000,00)

3 Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Pelajar/Siswa berprestasi

123.400.000,00 89.670.000,00 72,67 (33.730.000,00)

39.570.801.994,00 37.571.841.325,00 94,95 (1.998.960.669,00) Jumlah

Dari Realisasi sebesar Rp37.571.841.325,00 untuk Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp99.779.000,00 di mutasikan/kapitalisasi ke Belanja Hibah.

19. Realisasi Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebesar Rp144.000.000,00 atau 100,00 persen dari anggarannya sebesar Rp144.000.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:



Tabel A.5.1.2.1.2.19

Rincian Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

No. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang)

1 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 144.000.000,00 144.000.000,00 100,00 -

144.000.000,00 144.000.000,00 100,00 - Jumlah Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

20. Realisasi Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS sebesar Rp4.231.528.500,00 atau 98,31 persen dari anggarannya sebesar Rp4.304.237.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel A.5.1.2.1.2.20

Rincian Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS

No.Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan

Bimbingan Teknis PNSAnggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang)

1 Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan 678.565.000,00 640.080.000,00 94,33 (38.485.000,00)

2 Belanja Bimbingan Teknis 2.808.500.000,00 2.792.300.000,00 99,42 (16.200.000,00)

3 Belanja Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 709.422.000,00 706.398.500,00 99,57 (3.023.500,00)

4 Belanja Konsultasi dan Koordinasi untuk 50.000.000,00 35.000.000,00 70,00 (15.000.000,00)

5 Belanja Latihan Kerja Magang 57.750.000,00 57.750.000,00 100,00 -

4.304.237.000,00 4.231.528.500,00 98,31 (72.708.500,00) Jumlah Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan

Bimbingan Teknis PNS

21. Realisasi Belanja Honorarium Non Pegawai dipergunakan untuk belanja honorarium tenaga ahli/narasumber/instruktur sebesar Rp6.567.582.500,00 atau 90,80 persen dari anggarannya sebesar Rp7.233.257.000,00.

Tabel A.5.1.2.1.2.21

Rincian Belanja Honorarium Non Pegawai

No. Belanja Honorarium Non Pegawai Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang)

1 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur

7.233.257.000,00 6.567.582.500,00 90,80 (665.674.500,00)

7.233.257.000,00 6.567.582.500,00 90,80 (665.674.500,00) Jumlah Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

22. Realisasi Belanja Honorarium PNS sebesar Rp14.503.013.400,00 atau 88,98 persen dari anggarannya sebesar Rp16.298.707.750,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:



Tabel A.5.1.2.1.2.22

Rincian Belanja Honorarium PNS

No. Belanja Honorarium PNS Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang)

1 Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.664.802.850,00 10.443.421.900,00 89,53 (1.221.380.950,00)

2 Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa 995.061.000,00 895.678.000,00 90,01 (99.383.000,00)

3 Belanja Honorarium Tenaga Lain-lain 2.023.097.000,00 1.643.692.000,00 81,25 (379.405.000,00)

4 Belanja Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

786.426.000,00 728.796.000,00 92,67 (57.630.000,00)

5 Belanja Honorarium Pengolah Data 829.320.900,00 791.425.500,00 95,43 (37.895.400,00)

16.298.707.750,00 14.503.013.400,00 88,98 (1.795.694.350,00) Jumlah Belanja Honorarium PNS

23. Realisasi Belanja Honorarium Non PNS sebesar Rp35.959.964.081,00 atau 95,33 persen dari anggarannya sebesar Rp37.722.185.899,67. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel A.5.1.2.1.2.23

Rincian Belanja Honorarium Non PNS

No. Belanja Honorarium Non PNS Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang)

1 Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

12.310.870.000,00 12.129.951.581,00 98,53 (180.918.419,00)

2 Belanja Honorarium Tenaga Lain-lain 21.392.735.899,67 19.988.834.000,00 93,44 (1.403.901.899,67)

3 Belanja Honorarium Tenaga Tidak Tetap 2.724.954.000,00 2.633.166.500,00 96,63 (91.787.500,00)

4 Belanja Honorarium Tenaga Non PNS Lain-lain 1.293.626.000,00 1.208.012.000,00 93,38 (85.614.000,00)

37.722.185.899,67 35.959.964.081,00 95,33 (1.762.221.818,67) Jumlah Belanja Honorarium Non PNS

24. Realisasi Belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga sebesar Rp776.325.000,00 atau 85,02 persen dari anggarannya sebesar Rp913.100.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel A.5.1.2.1.2.24

Rincian Belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga

No.Belanja uang untuk diberikan kepada

masyarakat/pihak ketigaAnggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang)

1 Belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga 113.500.000,00 113.500.000,00 100,00 -

2 Belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat 493.300.000,00 448.700.000,00 90,96 (44.600.000,00)

3 Uang untuk diberikan kepada pelajar/siswa berprestasi

306.300.000,00 214.125.000,00 69,91 (92.175.000,00)

913.100.000,00 776.325.000,00 85,02 (136.775.000,00) Jumlah Belanja Honorarium Non PNS



25. Realisasi Belanja Barang Dana BOS sebesar Rp87.539.730.650,00 atau 99,10 persen dari anggarannya sebesar Rp88.334.145.971,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel A.5.1.2.1.2.25

Rincian Belanja Barang Dana BOS

No. Belanja Barang Dana BOS Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang)

1 Belanja Barang Dana BOS 88.334.145.971,00 87.539.730.650,00 99,10 (794.415.321,00)

88.334.145.971,00 87.539.730.650,00 99,10 (794.415.321,00) Jumlah Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

26. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp149.578.267.889,00 atau 80,59 persen dari anggarannya sebesar Rp185.609.218.613,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel A.5.1.2.1.2.26

Rincian Belanja Barang dan Jasa BLUD

No. Belanja Pegawai/Barang dan Jasa BLUD Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang)

1 Belanja Barang dan Jasa BLUD 109.764.932.028,00 102.862.093.130,00 - (6.902.838.898,00)

2 Belanja Barang dan Jasa BLUD - Puskesmas 75.844.286.585,00 46.716.174.759,00 61,59 (29.128.111.826,00)

185.609.218.613,00 149.578.267.889,00 80,59 (36.030.950.724,00) Jumlah Belanja Pegawai/Barang dan Jasa BLUD

27. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Barang, di bawah nilai kapitalisasi sebesar Rp263.541.000,00 atau 85,46 persen dari anggarannya sebesar Rp308.384.000,00. Realisasi Belanja Sosial Barang ini dimutasikan ke Belanja Bantuan Sosial. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel A.5.1.2.1.2.27

Rincian Belanja Bantuan Sosial Barang

No. Belanja Bantuan Sosial Barang Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang)

1 Belanja Bantuan Sosial Barang 308.384.000,00 263.541.000,00 85,46 (44.843.000,00)

308.384.000,00 263.541.000,00 85,46 (44.843.000,00) Jumlah BelanjaBelanja Bantuan Sosial Barang

3. Belanja Bunga......................................................Rp2.879.142.297,00 Realisasi Belanja Bunga sebesar Rp2.879.142.297,00 merupakan pembayaran bunga pinjaman kepada PD. Bank Jateng.



Tabel A.5.1.2.1.3 Rincian Belanja Bunga

No. Belanja Bunga Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang)

1 Belanja Bunga 8.937.641.277,00 2.879.142.297,00 32,21 (6.058.498.980,00)

8.937.641.277,00 2.879.142.297,00 32,21 (6.058.498.980,00) Jumlah Belanja Bunga

4. Belanja Subsidi.......................................................Rp503.500.000,00

Belanja Subsidi sebesar Rp503.500.000,00 merupakan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga untuk subsidi pasar murah bagi masyarakat dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel A.5.1.2.1.4 Rincian Belanja Subsidi

No. URAIAN JUMLAH

1 Pengadaan barang untuk Pasar Murah Kegiatan Karya Bhakti Mandiri TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahap I di Desa Tunggulrejo, Kec. Gabus

5.000.000

2 Pengadaan barang untuk Pasar Murah Kegiatan Karya Bhakti Mandiri TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahap II di Desa Pulokulon, Kec. Pulokulon Tahun 2017

5.000.000

3 Pengadaan barang untuk Pasar Murah Kegiatan Karya Bhakti Mandiri TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahap III di Desa Banjarsari, Kec. Kradenan Tahun 2017

5.000.000

4 Pengadaan barang untuk Pasar Murah Kegiatan Karya Bhakti Mandiri TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahap IV di Desa Karanglangu, Kec. Kedungjati Tahun 2017

5.000.000

5 Pengadaan barang untuk Pasar Murah Kegiatan Karya Bhakti Mandiri TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahap V di Desa Ginggangtani, Kec. Gubug Tahun 2017

5.000.000

6 Pengadaan barang untuk Pasar Murah Kegiatan Karya Bhakti Mandiri TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung di Desa Tambakselo, Kec. Wirosari Tahun 2017

5.000.000

7 Pengadaan Beras Pasar Murah Tahun 2017 oleh UD. DM PUTRA, Jl. Diponegoro No. 96 Purwodadi sebanyak 3.600 paket (@ 5kg) x Rp. 13.500,- = Rp. 48.600.000,-

48.600.000

8 Pengadaan Telur Pasar Murah Tahun 2017 oleh CV. MANSHURIN JAYA, Kel. Kuripan RT. 02 RW. 23, Kec. Purwodadi sebanyak 6.000 paket (@ 1kg / 15 butir) x Rp. 4.500,- = Rp. 27.000.000,-

27.000.000

9

Pengadaan Beras Pasar Murah Tahun 2017 oleh UD. HERI MUKTI, Dusun Krajan Barat RT. 03 RW. 02, Desa Tanjungharjo, Kec. Wirosari sebanyak 3.600 paket (@ 5kg) x Rp. 13.500,- = Rp. 48.600.000,-

48.600.000

10 Pengadaan Paket Pasar Murah Tahun 2017 oleh Perusda Purwa Aksara Unit Perdagangan, Jl. MT. Haryono No. 69 Purwodadi sebesar Rp. 239.500.000,-

239.500.000

11 Pengadaan Beras Pasar Murah Tahun 2017 oleh UD. PUTRA KEMBAR, Dusun Koripan RT. 03 RW. 10, Desa Nambuhan, Kec. Purwodadi sebanyak 4.800 paket (@ 5kg) x Rp. 13.500,- = Rp. 64.800.000,-

64.800.000

12 Pengadaan barang untuk Pasar Murah Kegiatan Karya Bhakti Mandiri TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahap VI di Desa Ketangirejo, Kec. Godong Tahun 2017

5.000.000

13 Pengadaan barang untuk Pasar Murah Kegiatan Karya Bhakti Mandiri TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahap VII di Desa Cingkrong, Kec. Purwodadi Tahun 2017

5.000.000

14 Pengadaan barang untuk Pasar Murah Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke 99 Desa Karangsari, Kec. Brati Tahun 2017

5.000.000



No. URAIAN JUMLAH

15 Pengadaan barang untuk Pasar Murah Kegiatan Karya Bhakti Mandiri TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahap IX di Desa Selo, Kec. Tawangharjo Tahun 2017

5.000.000

16 Pengadaan barang untuk Pasar Murah Kegiatan Karya Bhakti Mandiri TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahap VIII di Desa Kandangrejo, Kec. Klambu Tahun 2017

5.000.000

17 Pengadaan barang untuk Pasar Murah Kegiatan Karya Bhakti Mandiri TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahap X di Desa Karanganyar, Kec. Geyer Tahun 2017

5.000.000

18 Pengadaan barang untuk Pasar Murah Kegiatan Karya Bhakti Mandiri TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahap XI di Desa Tunggak, Kec. Toroh Tahun 2017

5.000.000

19 Pengadaan barang untuk Pasar Murah Kegiatan Karya Bhakti Mandiri TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahap XII di Desa Sendangharjo, Kec. Karangrayung Tahun 2017

5.000.000

20 Pengadaan barang untuk Pasar Murah Kegiatan Karya Bhakti Mandiri TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahap XIII di Desa Tanjungharjo, Kec. Ngaringan Tahun 2017

5.000.000

503.500.000,00 Jumlah Belanja Subsidi

5. Belanja Hibah.....................................................Rp74.722.471.325,00

Hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa kepada penerima yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pengelolaan hibah diatur melalui Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan. Rincian Belanja Hibah terdiri dari:

Tabel A.5.1.2.1.5 Rincian Belanja Hibah

No. Belanja Hibah Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang)

1 Belanja Hibah kepada Pemerintah 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 100,00 -

2 Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat 26.139.700.000,00 25.715.300.000,00 98,38 (424.400.000,00)

3 Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakata 9.940.000.000,00 9.925.000.000,00 99,85 (15.000.000,00)

4Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

39.347.401.994,00 37.382.392.325,00 95,01 (1.965.009.669,00)

5Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga

100.000.000,00 99.779.000,00 99,78 (221.000,00)

77.127.101.994,00 74.722.471.325,00 96,88 (2.404.630.669,00) Jumlah Belanja Hibah

1. Belanja Hibah kepada Pemerintah sebesar Rp1.600.000.000,00

atau 100,00 persen dari anggarannya sebesar Rp1.600.000.000,00. Belanja Hibah kepada Pemerintah ini diperuntukkan sebagai hibah kepada Kodim untuk Dukungan Pengamanan Pilkada.



2. Realisasi Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp25.715.300.000,00 atau 98,38 persen dari anggarannya sebesar Rp26.139.700.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel A.5.1.2.1.5.2 Rincian Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat

No. Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang)

1 Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Perekonomian

1.249.700.000,00 1.249.700.000,00 100,00 -

2 Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan

23.540.000.000,00 23.375.600.000,00 99,30 (164.400.000,00)

3 Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Keagamaan

1.275.000.000,00 1.090.000.000,00 85,49 (185.000.000,00)

4 Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Kesenian

75.000.000,00 - - (75.000.000,00)

26.139.700.000,00 25.715.300.000,00 98,38 (424.400.000,00) Jumlah Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat

3. Realisasi Belanja Hibah Kepada Organisasi Masyarakat sebesar

Rp9.925.000.000,00 atau 99,85 persen dari anggarannya sebesar Rp9.940.000.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel A.5.1.2.1.5.3 Rincian Belanja Hibah Kepada Organisasi Masyarakat

No.Belanja Hibah Kepada Organisasi

KemasyarakatanAnggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang)

1 Belanja Hibah kepada PMI Kab.Grobogan 350.000.000,00 350.000.000,00 100,00 -

2 Belanja hibah kepada KONI Kab. Grobogan 8.025.000.000,00 8.025.000.000,00 100,00 -

3 Belanja Hibah kepada LVRI 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -

4 Belanja Hibah kepada PDM 190.000.000,00 190.000.000,00 100,00 -

5 Belanja Hibah kepada Dekopinda 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00 -

6 Belanja Hibah Pimpinan Cabang Fatayat NU Kabupaten Grobogan

50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 -

7 Belanja Hibah kepada FKUB Grobogan 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 -

8 Belanja Hibah kepada Yayasan Bina Insani Jl. Taman Makam Pahlawan No 19 Kel. Purwodadi

50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 -

9 Belanja Hibah Yayasan Bensilatu Indonesia Ds Karanglangu Kec. Kedungjati

50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 -

10 Belanja Hibah kepada Pramuka Kwarcab Groboga 750.000.000,00 750.000.000,00 100,00 -

11 Belanja Hibah kepada MUI Kabupaten Grobogan 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 -

12 Belanja Hibah kepada DHC 45 15.000.000,00 - - (15.000.000,00)

13 Belanja Hibah kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Grobogan

100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 -

9.940.000.000,00 9.925.000.000,00 99,85 (15.000.000,00) Jumlah Belanja Hibah Kepada Organisasi

Kemasyarakatan

4. Realisasi Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat adalah belanja barang yang dilaksanakan oleh SKPD pada anggaran belanja langsung sebesar Rp37.382.392.325,00 atau 95,01 persen dari anggarannya sebesar Rp39.347.401.994,00.



Rincian selengkapnya per SKPD pelaksana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel A.5.1.2.1.5.4 Rincian Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

No. SKPD Pelaksana Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang)

1 Dinas Pendidikan 908.162.994,00 576.773.125,00 63,51 (331.389.869,00)

2 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4.338.000.000,00 3.779.512.000,00 87,13 (558.488.000,00)

3 Dinas Perhubungan 475.000,00 475.000,00 100,00 -

4 DISPERAKIM 1.200.000.000,00 1.188.417.000,00 99,03 (11.583.000,00)

5 Badan Lingkungan Hidup 201.178.000,00 198.370.000,00 98,60 (2.808.000,00)

6 BP3AKB 9.950.000,00 9.950.000,00 100,00 -

7 BPPKAD 381.550.000,00 365.950.000,00 95,91 (15.600.000,00)

8 Kc. Purwodadi 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 -

9 Dinas Ketahanan Pangan Daerah 351.500.000,00 346.919.000,00 98,70 (4.581.000,00)

10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 3.750.338.000,00 3.663.244.350,00 97,68 (87.093.650,00)

11 Dinas Pertanian 18.761.400.000,00 17.959.068.600,00 95,72 (802.331.400,00)

12 Dinas Peternakkan dan Perikanan 9.443.348.000,00 9.292.213.250,00 98,40 (151.134.750,00)

39.347.401.994,00 37.382.392.325,00 95,01 (1.965.009.669,00) Jumlah Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota

Masyarakat

5. Realisasi Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Fihak

Ketiga adalah belanja barang yang dilaksanakan oleh SKPD pada anggaran belanja langsung sebesar Rp.99.779.000,00 atau 99,78 persen dari anggarannya sebesar Rp100.000.000,00. Rincian selengkapnya per SKPD pelaksana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel A.5.1.2.1.5.5 Rincian Belanja


1 Dinas Pertanian 100.000.000,00 99.779.000,00 99,78 (221.000,00)

100.000.000,00 99.779.000,00 99,78 (221.000,00) Jumlah Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota

Masyarakat

6. Belanja Bantuan Sosial........................................Rp9.838.064.896,00

Bantuan bantuan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan status sosial masyarakat baik secara langsung kepada anggota masyarakat maupun melalui kelompok dan organisasi kemasyarakatan. Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.Pengelolaan bantuan sosial diatur melalui Peraturan Bupati GroboganNomor 50 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan. Rincian Bantuan Sosial terdiri dari:



Tabel A.5.1.2.1.6 Rincian Bantuan Sosial

No. Belanja Bantuan Sosial Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang)

1 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 270.400.000,00 269.050.000,00 99,50 (1.350.000,00)

2 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga 7.784.850.000,00 7.696.150.000,00 98,86 (88.700.000,00)

3 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat

396.200.000,00 396.200.000,00 100,00 -

4 Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat 3.000.000.000,00 1.213.123.896,00 40,44 (1.786.876.104,00)

5 Belanja Bantuan Sosial Barang 308.384.000,00 263.541.000,00 85,46 (44.843.000,00)

11.759.834.000,00 9.838.064.896,00 83,66 (1.921.769.104,00) Jumlah Belanja Bantuan Sosial

1. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebesar

Rp269.050.000,00 atau 99,50 persen dari anggarannya sebesar Rp270.400.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel A.5.1.2.1.6.1 Rincian Bantuan Sosial Kepada Individu

No.Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi

Sosial Kemasyarakatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang)

1 Belanja Beasiswa Siswa Miskin GNOTA 270.400.000,00 269.050.000,00 99,50 (1.350.000,00)

270.400.000,00 269.050.000,00 99,50 (1.350.000,00) Jumlah Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi

Sosial Kemasyarakatan

2. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga sebesar


Tabel A.5.1.2.1.6.2 Rincian Bantuan Sosial Kepada Individu

No. Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang)

1 Belj. bantuan pemugaran perumahan penduduk miskin

1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 - -

2 Panti Asuhan Yatim Piatu 2.362.000.000,00 2.362.000.000,00 100,00 -

3 Bantuan PANTI ASUHAN DARUL AITAM Ds.Selo Kec.Tawangharjo

689.850.000,00 689.850.000,00 100,00 -

4 Panti Asuhan Al Azizah Godong. Jl. Mlayut Ds Karanggeneng, Godong

2.677.000.000,00 2.641.500.000,00 98,67 (35.500.000,00)

5 Panti Asuhan Yatim Piatu Muhammadiyah Kec. Wirosari. Jl. Ki Mangun Sarkoro Kel. Kunden

546.000.000,00 492.800.000,00 90,26 (53.200.000,00)

6 Belanja Bantuan tunjangan Fungsional Guru Pra Diknas Non PNS

110.000.000,00 110.000.000,00 100,00 -

7.784.850.000,00 7.696.150.000,00 98,86 (88.700.000,00) Jumlah Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat



3. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp396.200.000,00 atau 100,00 persen dari anggarannya sebesar Rp396.200.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel A.5.1.2.1.6.3 Rincian Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat

No.Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Belanja

Bantuan PAMSIMASAnggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang)

1 Belanja Bantuan PAMSIMAS kepada KKM Tirta Wening, Desa Ngrandu, Kec. Geyer Tahap I Tahun 2017

70.840.000 70.840.000 100,00

-

2 Belanja Bantuan PAMSIMAS kepada KKM Sendang Makmur, Desa Bandungsari, Kec. Ngaringan Tahap I Tahun 2017

87.640.000 87.640.000 100,00

-

3 Belanja Bantuan PAMSIMAS kepada KKM Sendang Makmur, Desa Bandungsari, Kec. Ngaringan Tahap II Tahun 2017

87.640.000 87.640.000 100,00

-

4 Belanja Bantuan PAMSIMAS kepada KKM Tirta Wening, Desa Ngrandu, Kec. Geyer Tahap II Tahun 2017

70.840.000 70.840.000 100,00 -

5 Belanja Bantuan PAMSIMAS kepada KKM Tirta Wening, Desa Ngrandu, Kec. Geyer Tahap III Tahun 2017

35.420.000 35.420.000 100,00 -

6 Belanja Bantuan PAMSIMAS kepada KKM Sendang Makmur, Desa Bandungsari, Kec. Ngaringan Tahap III Tahun 2017

43.820.000 43.820.000 100,00 -

396.200.000,00 396.200.000,00 100,00 - Jumlah Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat

4. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat sebesar Rp1.213.123.896,00 atau 40,44 persen dari anggarannya sebesar Rp3.000.000.000,00. Rincian pelaksana selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel A.5.1.2.1.6.4

Rincian Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat yang Diserahkan kepada

Pihak Ketiga/Masyarakat

No URAIAN REALISASI (Rp)

1Untuk penderita penyakit kebakaran kepada Sdr. PARTINAH, Dusun Nampu RT. 03 RW. 01, Desa Nampu, Kec. Karangrayung Tahun 2017

5.000.000

2Untuk penderita penyakit kebakaran kepada Sdr. JUPRIYANTO, Dusun Nampu RT. 03 RW. 01, Desa Nampu, Kec. Karangrayung Tahun 2017

5.000.000

3

Untuk penderita cacat mental kepada Sdr. SITI MUNTAMAH (istri dari Sdr. SUPARMIN), Dusun Nglumpang RT. 01 RW. 04, Desa Rejosari, Kec. Grobogan Tahun 2017

5.000.000




4

Untuk penderita cacat ganda kepada Sdr. SLAMET WIDODO (kakak dari Sdr. Laela Sari), Dusun Ngasian RT. 04 RW. 03, Desa Lemahputih, Kec. Brati Tahun 2017

5.000.000

5

Untuk penderita cacat ganda kepada Sdr. SHABRINA RANA LABIBAH (putra dari Ibu Rita), Dusun Plumpungan RT. 07 RW. 04, Desa Banjardowo, Kec. Kradenan Tahun 2017

5.000.000

6

Untuk penderita penyakit menahun kepada Sdr. BRILIANT TAHYA SUEBSADA BAGUS PANUNTUN (putra dari Sdr. SITI), Dusun Krajan RT. 01 RW. 05, Desa Ledokdawan, Kec. Geyer Tahun 201

5.000.000

7

Untuk penderita penyakit menahun kepada Sdr. MARGONO (putra dari Sdr. MURNI), Dusun Muneng RT. 03 RW. 03, Desa Ledokdawan, Kec. Geyer Tahun 2017

5.000.000

8

Untuk penderita penyakit lumpuh dan buta kepada Sdr. NOKO (orang tua/bapak dari Sdr. DARWAJI), Dusun Lengkong RT. 04 RW. 06, Desa Asemrudung, Kec. Geyer Tahun 2017

5.000.000

9

Untuk penderita penyakit menahun dan tidak dapat berjalan kepada Sdr. YURIANTO (putra dari Sdr. TITIK SRI WAHYUNI), Dusun Batur RT. 03 RW. 04, Desa Ledokdawan, Kec. Geyer Ta

5.000.000

10

Untuk penderita penyakit lumpuh dan buta kepada Sdr. OKTA FIYA ROMADDONI (putra dari Sdr. MASNO), Dusun Tanjungsari RT. 07 RW. 05, Desa Asemrudung, Kec. Geyer Tahun 2017

5.000.000

11

Untuk penderita cacat tubuh kepada Sdr. AURELIA DEWI FORTUNA (putri dari Sdr. RUSMIYATI BUDI), Lk. Kunden Barat RT. 09 RW. 01, Kelurahan Kunden, Kec. Wirosari Tahun 2017

5.000.000

12

Untuk penderita penyakit lumpuh kepada Sdr. SADIN (ayah dari Sdr. MERGIONO), Dusun Lengkong RT. 01 RW. 06, Desa Asemrudung, Kec. Geyer Tahun 2017

5.000.000

13

Untuk penderita penyakit cacat tubuh kepada Sdr. SALSABILA (cucu dari Sdr. RUKINI), Dusun Penganten RT. 01 RW. 02, Desa Putat, Kec. Purwodadi Tahun 2017

5.000.000

14Untuk penderita cacat fisik kepada Sdr. PANIRAH, Dusun Menduran RT. 02 RW. 01, Desa Menduran, Kec. Brati Tahun 2017

5.000.000

15Untuk penderita cacat fisik kepada Sdr. ABDUL GHONI, Dusun Menduran RT. 001 RW. 001, Desa Menduran, Kec. Brati Tahun 2017

5.000.000

16Untuk penderita cacat fisik kepada Sdr. PARMO (suami dari Sdr. SUTI), Dusun Menduran RT. 007 RW. 001, Desa Menduran, Kec. Brati Tahun 2017

5.000.000

17 Untuk Santunan Anggota Satlinmas Kab. Grobogan Tahun 2017 12.000.000

18Untuk Santunan Kematian atas nama TRI CANDRA SUNU ADI, CS di Kabupaten Grobogan Tahun 2017

25.000.000

19

Untuk penderita cacat ganda kepada Sdr. KARINEM (tetangga dari Sdr. MASFIAH), Dusun Jabing RT. 01 RW. 03, Desa Karangsari, Kec. Brati Tahun 2017

5.000.000

20

Untuk penderita cacat ganda kepada Sdr. KATIJAH (nenek dari Sdr. MUHHAMAD KHARIS), Dusun Jabing RT. 01 RW. 03, Desa Karangsari, Kec. Brati Tahun 2017

5.000.000

21

Untuk penderita cacat ganda kepada Sdr. WARIYEM (istri dari Sdr. DARMIN), Dusun Lembono RT. 02 RW. 07, Desa Karangsari, Kec. Brati Tahun 2017

5.000.000

22

Untuk penderita cacat ganda kepada Sdr. JAMIN (kakek dari Sdr. DESTY MARDIYANTI NINGSIH), Dusun Jabing RT. 03 RW. 03, Desa Karangsari, Kec. Brati Tahun 2017

5.000.000

23

Untuk penderita cacat ganda kepada Sdr. KASIYEM (tetangga dari Sdr. EKO PUJIYANTO), Dusun Jabing RT. 01 RW. 03, Desa Karangsari, Kec. Brati Tahun 2017

5.000.000

24

Untuk penderita cacat ganda kepada Sdr. KASNAWI (ayah dari Sdr. JUMADI), Dusun Jabing RT. 02 RW. 03, Desa Karangsari, Kec. Brati Tahun 2017

5.000.000

25

Untuk penderita cacat ganda kepada Sdr. INTAN RETNO ANGGRAENI (keponakan dari Sdr. (HENI SRI HENDARYANIK), Dusun Jabing RT. 03 RW. 03, Desa Karangsari, Kec. Brati Tahun 2017

5.000.000




26

Untuk penderita cacat ganda kepada Sdr. NGADINAH (kakak dari Sdr. SUKIMAN), Dusun Jabing RT. 02 RW. 03, Desa Karangsari, Kec. Brati Tahun 2017

5.000.000

27

Untuk penderita cacat ganda kepada Sdr. WARTI (nenek dari Sdr. KUMIYATI), Dusun Jabing RT. 01 RW. 03, Desa Karangsari, Kec. Brati Tahun 2017

5.000.000

28

Untuk penderita cacat ganda kepada Sdr. SADIYEM (ibu dari Sdr. MARTOYO), Dusun Jabing RT. 01 RW. 03, Desa Karangsari, Kec. Brati Tahun 2017

5.000.000

29

Untuk penderita cacat ganda kepada Sdr. CITRA SUCI RAMADHANI (anak dari Sdr. SUPARTINI), Dusun Medahir RT. 03 RW. 06, Desa Penganten, Kec. Klambu Tahun 2017

5.000.000

30

Untuk penderita cacat ganda kepada Sdr. M. ARFAN NURWUSA (anak dari Sdr. KUSMAN), Dusun Krajan RT. 04 RW. 02, Desa Klambu, Kec. Klambu Tahun 2017

5.000.000

31

Untuk penderita cacat tubuh kepada Sdr. DWI CAESAR MAYSURYA (anak dari Sdr. KUSNANTO), Kebondalem Selatan RT. 01 RW. 14, Kel. Purwodadi, Kec. Purwodadi Tahun 2017

5.000.000

32

Untuk penderita cacat berat kepada Sdr. TANZI ULINUHA (anak dari Sdr. PURMINI), Dusun Wolo RT. 09 RW. 04, Desa Wolo, Kec. Penawangan Tahun 2017

5.000.000

33

Untuk penderita cacat ganda kepada Sdr. RINAWATI (anak dari Sdr. AGUSTINA), Dusun Canga'an RT. 01 RW. 06, Desa Klambu, Kec. Klambu Tahun 2017

5.000.000

34

Untuk penderita cacat ganda kepada Sdr. LIVIANA RAMADHANI (keponakan dari Sdr. HARNI), Dusun Kalang RT. 03 RW. 01, Desa Kalangbancar, Kec. Geyer Tahun 2017

5.000.000

35

Untuk penderita sakit menahun kepada Sdr. PAIKEM (istri dari Sdr. SUGIMIN), Dusun Puluhan RT. 03 RW. 03, Desa Ngrandu, Kec. Geyer Tahun 2017

5.000.000

36

Untuk penderita cacat ganda kepada Sdr. INDIYANI (anak dari Sdr. DARWATI), Dusun Mijen RT. 05 RW. 01, Desa Klambu, Kec. Klambu Tahun 2017

5.000.000

37

Untuk penderita cacat ganda kepada Sdr. SUGIYEM (Mertua dari Sdr. HANDAYANI), Dusun Taruman RT. 01 RW. 03, Desa Taruman, Kec. Klambu Tahun 2017

5.000.000


39

Untuk penderita cacat tubuh kepada Sdr. SAFIRA VIRGINIA MAHESWARI (putra dari Sdr. SITI MARFUAH), Lingkungan Setolan RT. 04 RW. 05, Kel. Wirosari, Kec. Wirosari Tahun 2017

5.000.000


41

Untuk Santunan Anggota Satlinmas yang sakit atas nama NOTO, alamat Dusun Sugihan RT. 09 RW. 01, Desa Warukaranganyar, Kec. Purwodadi Tahun 2017

1.500.000


43

Untuk penderita penyakit lumpuh kepada Sdr. SUDARNI (mertua dari Sdr. SUCIYATI), Dusun Sawit RT. 01 RW. 04, Desa Karangsari, Kec. Brati Tahun 2017

5.000.000

44

Untuk penderita penyakit lumpuh kepada Sdr. MANIYEM (mertua dari Sdr. ANWAR), Dusun Mangonan RT. 03 RW. 06, Desa Karangsari, Kec. Brati Tahun 2017

5.000.000

45

Untuk penderita penyakit buta kepada Sdr. MANGGONO (adik dari Sdr. PARTI), Dusun Karangsari RT. 01 RW. 01, Desa Karangsari, Kec. Brati Tahun 2017

5.000.000

46

Untuk penderita penyakit lumpuh kepada Sdr. HERMAN (mertua dari Sdr. MURMIYATI), Dusun Sawit RT. 01 RW. 04, Desa Karangsari, Kec. Brati Tahun 2017

5.000.000

47

Untuk penderita penyakit lumpuh/struk kepada Sdr. MURMI (ibu dari Sdr. HARNI), Dusun Mangonan RT. 04 RW. 06, Desa Karangsari, Kec. Brati Tahun 2017

5.000.000

48

Untuk penderita penyakit jiwa kepada Sdr. AHMAD BUSRONUL MUTTAQIN (Saudara kandung dari MOH IRVAN JADYANI WA), Dusun Selojari Bawah RT. 03 RW. 02, Desa Selojari, Kec. Klambu

5.000.000




49

Untuk penderita lumpuh kepada Sdr. KARINAH (Ibu dari Sdr. UMI QODRIYAH), Dusun Selojari Atas RT. 03 RW. 03, Desa Selojari, Kec. Klambu Tahun 2017

5.000.000

50

Untuk penderita sakit kepada Sdr. SARIYEM (Ibu dari Sdr. SITI SUPARTI), Dusun Selojari Bawah RT. 01 RW. 02, Desa Selojari, Kec. Klambu Tahun 2017

5.000.000

51

Untuk penderita penyakit cacat fisik kepada Sdr. SOLEMAN (Saudara dari AHMAD PARMUSI), Dusun Selojari Bawah RT. 03 RW. 01, Desa Selojari, Kec. Klambu Tahun 2017

5.000.000

52

Untuk penderita sakit menahun kepada Sdr. PANGLIN (istri dari Sdr. JOKO PRIYONO), Dusun Dusun Jati RT. 01 RW. 01, Desa Cekel, Kec. Karangrayung Tahun 2017

5.000.000

53

Untuk penderita menahun kepada Sdr. NASMI (Ibu dari Sdr. SRI YULI ASTUTIK), Dusun Selojari Bawah RT. 02 RW. 02, Desa Selojari, Kec. Klambu Tahun 2017

5.000.000

54

Untuk penderita sakit kepada Sdr. SUTINEM (Saudara dari SUWARNO), Dusun Selojari Bawah RT. 02 RW. 01, Desa Selojari, Kec. Klambu Tahun 2017

5.000.000

55

Untuk penderita terbakar kepada Sdr. ULYA AYU NINGSIH (anak dari Sdr. RUBIYANTI), Dusun Jati RT. 01 RW. 01, Desa Cekel, Kec. Karangrayung Tahun 2017

5.000.000

56Untuk Santunan Kematian kepada 21 orang x Rp. 1.000.000,-/ org, di Kabupaten Grobogan Tahun 2017

21.000.000

57

Untuk penderita terbakar kepada Sdr. SAFITRI PUJI LESTARI (anak dari Sdr. SUMARNI), Dusun Jati RT. 01 RW. 01, Desa Cekel, Kec. Karangrayung Tahun 2017

5.000.000

58

Untuk penderita cacat tubuh kepada Sdr. NAMJA DISTUMBATULLAH (anak dari Sdr. ISTUMAULINA), Dusun Krajan RT. 01 RW. 05, Desa Ledokdawan, Kec. Geyer Tahun 2017

5.000.000

59

Untuk penderita penyakit cacat ganda kepada Sdr. SUPARTI (Ibu dari Sdr. JASNO), Dusun Lembono RT. 02 RW 07, Desa Karangsari, Kec. Brati Tahun 2017

5.000.000

60Untuk Korban Bencana (kebakaran, angin puting beliung, tanah longsor, dll) Kab. Grobogan Tahun 2017

21.000.000


62

Untuk penderita struk menahun kepada Sdr. KARSILAH (nenek dari Sdr. AHMAD TAMIN), Desa Werdoyo RT. 02 RW. 03, Kec. Godong Tahun 2017

5.000.000

63

Untuk penderita struk menahun kepada Sdr. NGADIYAH (ibu dari Sdr. SUWARTI), Desa Sumberagung RT. 01 RW. 02, Kec. Godong Tahun 2017

5.000.000

64

Untuk penderita menahun kepada Sdr. MUKAMAD MIFTAKUL ULUM (anak dari Sdr. FARIDHOTUN), Desa Latak RT. 02 RW. 02, Kec. Godong Tahun 2017

5.000.000

65

Untuk penderita kelainan mental kepada Sdr. MUTRIYANI WIJAYANTI (anak dari Sdr. SUGENG GUSMAN), Dusun Karangsari RT. 01 RW. 01, Desa Karangsari, Kec. Brati Tahun 2017

5.000.000

66

Untuk penderita penyakit lumpuh kepada Sdr. MARMI (mertua dari Sdr. ALI MUNTAHA), Dusun Selojari Atas RT. 03 RW. 04, Desa Selojari, Kec. Klambu Tahun 2017

5.000.000




67

Untuk penderita penyakit lumpuh kepada Sdr. WARTINI (tetangga dari Sdr. KATNO), Dusun Panjunan RT. 04 RW. 02, Desa Karangsari, Kec. Klambu Tahun 2017

5.000.000

68

Untuk penderita penyakit jiwa kepada Sdr. SABDONO (saudara kandung dari Sdr. RONDYAH), Dusun Selojari Bawah RT. 01 RW. 01, Desa Selojari, Kec. Klambu Tahun 2017

5.000.000

69Untuk Santunan Kematian atas nama BATI, CS di Kabupaten Grobogan Tahun 2017

20.000.000

70

Untuk penderita lumpuh kepada Sdr. KATIJAH (tetangga dari Sdr. HERU YULIYANTO), Dusun Sawit RT. 01 RW. 04, Desa Karangsari, Kec. Brati Tahun 2017

5.000.000

71Untuk Santunan Anggota Satlinmas yang meninggal dunia di Kab. Grobogan Tahun 2017

12.000.000


3.000.000

73Untuk penderita lumpuh kepada Sdr. WIYONO (Suami dari Sdr. SURATI), Desa Kemiri RT. 01 RW. 02, Kec. Gubug Tahun 2017

5.000.000

74

Untuk penderita hydrocepalus kepada Sdr. NAFISA MUZARO'AH (Anak dari Sdr. SUGIYARTO), Dusun Sawit RT. 06 RW. 01, Desa Tanjungrejo, Kec. Wirosari Tahun 2017

5.000.000

75Untuk penderita cacat ganda kepada Sdr. ABDUL AZIS, Dusun Selojari Atas RT. 01 RW. 04, Desa Selojari, Kec. Klambu Tahun 2017

3.000.000

76

Untuk penderita lumpuh kepada Sdr. KARTIJAH (tetangga dari Sdr. DINDA LESTARI), Dusun Panjunan RT. 04 RW. 04, Desa Karangsari, Kec. Brati Tahun 2017

2.500.000

77

Untuk penderita penyakit menahun kepada Sdr. MARMI (Ibu dari Sdr. SITI ROFIAH), Dusun Jabung RT. 001 RW. 001, Desa Latak, Kec. Godong Tahun 2017

2.500.000

78

Untuk penderita lumpuh kepada Sdr. WASILAH (Ibu dari Sdr. BAMBANG HERMANTO), Dusun Karangsari RT. 01 RW. 01, Desa Karangsari, Kec. Brati Tahun 2017

2.500.000

79

Untuk penderita hydrocepalus kepada Sdr. YUNIOR DUWIK ADITIYA (Cucu dari Sdr. PANGAT), Dusun Tambirejo RT. 04 RW. 01, Desa Tambirejo, Kec. Toroh Tahun 2017

5.000.000

80Untuk penderita lumpuh kepada Sdr. BANI (tetangga dari Sdr. SUYATMI), Dusun Karangsari RT. 01 RW. 01, Desa Karangsari, Kec. Brati Tahun 2017

2.500.000

81Untuk penderita cacat ganda kepada Sdr. NUROKIM (Kakak dari Sdr. MUKHID), Dusun Selojari Atas RT. 03 RW. 04, Desa Selojari, Kec. Klambu Tahun 2017

3.000.000

82Untuk penderita lumpuh kepada Sdr. SARIMAN (Mertua dari Sdr. KUMIYATI), Dusun Selojari Bawah RT. 01 RW. 01, Desa Selojari, Kec. Klambu Tahun 2017

2.500.000

83

Untuk penderita sakit menahun kepada Sdr. SUDARSIH (Nenek dari Sdr. SEPTIAN HARYANTO), Desa Kemiri RT. 01 RW. 01, Kec. Gubug Tahun 2017

5.000.000

84Untuk Santunan Kematian atas nama SISWO, CS di Kabupaten Grobogan Tahun 2017

41.000.000

85

Untuk penderita sakit menahun kepada Sdr. SANTOSO (Ayah dari Sdr. MARITA LINDA SUSANTI), Dusun Krajan RT. 03 RW. 01, Desa Putatsari, Kec. Grobogan Tahun 2017

5.000.000

86

Untuk penderita penyakit cacat ganda atas nama KUSMIYATI (Mertua dari Sdr. MOH ALI SURAHMAN), Desa Menduran RT. 03 RW. 01, Kec. Brati Tahun 2017

4.000.000




87

Untuk penderita penyakit cacat ganda atas nama ALI MURTADLO (Suami dari Sdr. SITI MUDAWAMAH), Desa Menduran RT. 01 RW. 01, Kec. Brati Tahun 2017

4.000.000

88

Untuk penderita sakit menahun kepada Sdr. SUMARNI (Ibu dari Sdr. SUCIYATI), Lingkungan Kedusan RT. 05 RW. 02, Kel./Kec. Wirosari Tahun 2017

2.500.000

89

Untuk penderita sakit menahun kepada Sdr. ENDANG SUWARSIH (Istri dari Sdr. DJARI), Kampung Magersari RT. 03 RW. 04, Kel./Kec. Wirosari Tahun 2017

3.000.000

90

Untuk penderita cacat ganda kepada Sdr. MASRIPAH (Tetangga dari Sdr. DIDIK MUKHLISIN), Desa Menduran RT. 02 RW. 03, Kec. Brati Tahun 2017

4.000.000

91

Untuk penderita sakit cacat ganda kepada Sdr. RODHIJAH (Ibu dari Sdr. SUKIRMAN), Desa Menduran RT. 03 RW. 01, Kec. Brati Tahun 2017

4.000.000

92

Untuk penderita sakit cacat ganda kepada Sdr. MOH IRSYAD (Ayah dari Sdr. M. MAHSUN ARIF), Desa Menduran RT. 08 RW. 01, Kec. Brati Tahun 2017

4.000.000

93

Untuk penderita sakit menahun kepada Sdr. MUH DAWAM, Kampung Magersari Gg. Sentot No. 03 RT. 03 RW. 04, Kel./Kec. Wirosari Tahun 2017

3.000.000

94Untuk penderita sakit cacat ganda kepada Sdr. SUKESI (Ibu dari Sdr. SITI NURLATIFAH), Desa Menduran RT. 08 RW. 01, Kec. Brati Tahun 2017

4.000.000

95Untuk penderita kelainan mental kepada Sdr. PUJI RAHAYU (Ibu dari Sdr. DESY NURYANTI), Desa Karangsari RT. 03 RW. 01, Kec. Brati Tahun 2017

3.000.000

96Untuk penderita sakit menahun kepada Sdr. LADIYEM (Ibu dari Sdr. SARAH WULANDARI), Desa Banjardowo RT. 01 RW. 02, Kec. Kradenan Tahun 2017

3.000.000

97Untuk penderita cacat tubuh kepada Sdr. AYU AGUSTINA (Anak dari Sdr. SUTIYAH), Dusun Krajan RT. 06 RW. 01, Desa Karangasem, Kec. Wirosari Tahun 2017

5.000.000

98Untuk penderita kelainan mental kepada Sdr. AGESTI DAMAYANTI (Anak dari Sdr. WARSIYEM), Desa Karangsari RT. 01 RW. 01, Kec. Brati Tahun 2017

3.000.000

99Untuk penderita kelainan mental kepada Sdr. KUSTINAH (Ibu dari Sdr. BUDI UTOMO), Desa Karangsari RT. 03 RW. 04, Kec. Brati Tahun 2017

3.000.000

100Untuk penderita sakit lumpuh kepada Sdr. JASNO (Bapak dari Sdr. ALI IMRON), Desa Karangsari RT. 03 RW. 04, Kec. Brati Tahun 2017

3.000.000

101Untuk penderita sakit cacat ganda kepada Sdr. HARTISAH (Nenek dari Sdr. SAIFUDIN ZUHRI), Desa Menduran RT. 09 RW. 01, Kec. Brati Tahun 2017

4.000.000




102

Untuk penderita sakit menahun kepada Sdr. SUMI (Ibu dari Sdr. SUWARTI), Desa Banjardowo RT. 02 RW. 02, Kec. Kradenan Tahun 2017

3.000.000

103

Untuk penderita sakit lumpuh kepada Sdr. MIDI (Suami dari Sdr. KARSINEM), Desa Banjardowo RT. 04 RW. 05, Kec. Kradenan Tahun 2017

3.000.000

104

Untuk penderita sakit lumpuh kepada Sdr. JORGIH SINGGIHAN SISWOYO (Anak dari Sdr. JUMIASIH), Desa Banjardowo RT. 01 RW. 02, Kec. Kradenan Tahun 2017

3.000.000

105

Untuk penderita sakit lumpuh kepada Sdr. SETU WIYANTO (Suami dari Sdr. JUMINAH), Desa Banjardowo RT. 06 RW. 06, Kec. Kradenan Tahun 2017

3.000.000

106

Untuk penderita sakit cacat ganda kepada Sdr. MASYHURI (Paman dari Sdr. DENI SUPRIYATNA), Desa Menduran RT. 05 RW. 01, Kec. Brati Tahun 2017

4.000.000


4.500.000

108

Untuk penderita sakit menahun kepada Sdr. SUTRISNO (Tetangga dari Sdr. SUNARMI), Desa Banjardowo RT. 04 RW. 01, Kec. Kradenan Tahun 2017

3.000.000

109Untuk penderita sakit ginjal kepada Sdr. MARTINAH, Desa Klambu RT. 04 RW. 04, Kec. Klambu Tahun 2017

3.000.000

110Untuk penderita sakit cacat ganda kepada Sdr. SUYAKMI (tetangga dari Sdr. KARNO), Desa Menduran RT. 06 RW. 01, Kec. Brati Tahun 2017

4.000.000

111Untuk penderita sakit lumpuh kepada Sdr. SAWILAH (mertua dari Sdr. ANSHORI), Desa Katekan RT. 01 RW. 06, Kec. Brati Tahun 2017

3.000.000

112

Untuk penderita sakit lumpuh/struk kepada Sdr. KASMIDI (tetangga dari Sdr. SUJIYO), Desa Karangsari RT. 04 RW. 07, Kec. Brati Tahun 2017

3.000.000

113

Untuk penderita sakit lumpuh kepada Sdr. SUPENO (tetangga dari Sdr. ENDANG LILIK UMIYATI), Desa Karangsari RT. 03 RW. 07, Kec. Brati Tahun 2017

3.000.000

114

Untuk penderita sakit cacat ganda kepada Sdr. DARMI (tetangga dari Sdr. SUDARSONO), Desa Karangsari RT. 01 RW. 01, Kec. Brati Tahun 2017

3.000.000

115

Untuk penderita sakit lumpuh/struk kepada Sdr. SUKENGSI (tetangga dari Sdr. SUSILOWATI), Desa Karangsari RT. 03 RW. 01, Kec. Brati Tahun 2017

3.000.000

116

Untuk penderita sakit lumpuh/struk kepada Sdr. SUTARMAN (Suami dari Sdr. SULASIH), Desa Karangsari RT. 03 RW. 05, Kec. Brati Tahun 2017

3.000.000

117Untuk penderita sakit tuna netra kepada Sdr. SETU (tetangga dari Sdr. TRIYONO), Desa Karangsari RT. 03 RW. 07, Kec. Brati Tahun 2017

3.000.000

118Untuk penderita sakit lumpuh kepada Sdr. MASIRAH (Ibu dari Sdr. SUNARTO), Desa Karangsari RT. 01 RW. 04, Kec. Brati Tahun 2017

3.000.000

119Untuk penderita sakit lumpuh kepada Sdr. MARMI (Nenek dari Sdr. SITI MASFIATUN), Desa Karangsari RT. 01 RW. 01, Kec. Brati Tahun 2017

3.000.000


3.000.000

121

Untuk Penderita Penyakit cacat tubuh Sariyem Ibu dari Riyanita d/a Dsn. Blimbing RT 03 RW 05 Ds Dokoro Kec. Wirosari Kab. Grobogan Tahun 2017

3.000.000




122

Untuk Penderita Penyakit Menahun /lumpuh atas nama Suyati Keponakan dari Bari d/a Dsn. Ngrumpeng RT 03 RW 03 Ds Putatsari Kec. Grobogan. Kab. Grobogan Tahun 2017

5.000.000

123

Untuk Penderita Penyakit Menahun/lumpuh atas nama Juarni Adikasari anak dari Sadiyo d/a Dr. Sutomo, RT 01 RW 07 Kel. Grobogan Kec. Grobogan Kab. Grobogan Tahun 2017

5.000.000

124

Untuk penderita sakit lumpuh menahun kepada Sdr. MOHAMAD YUSUF EL ZAMANI (anak dari Sdr. SUYANTI), Dusun Karangjati RT. 01 RW. 06, Desa Putatsari, Kec. Grobogan Tahun 2017

5.000.000

125

Untuk penderita sakit lumpuh kepada Sdr. ISKANDAR (anak dari Sdr. INDARNI), Dusun Tahunan RT. 09 RW. 04, Desa Putatsari, Kec. Grobogan Tahun 2017

5.000.000

126

Untuk penderita sakit lumpuh kepada Sdr. MUHAMMAD ILHAMULLAH (anak dari Sdr. MUHAMAT MUKHLIS), Dusun Tahunan RT. 09 RW. 04, Desa Putatsari, Kec. Grobogan Tahun 2017

5.000.000

127

Untuk penderita sakit lumpuh kepada Sdr.TRIYONO (anak dari Sdr. RUJONO), Desa Tanggungharjo RT. 04 RW. 02, Kec. Grobogan Tahun 2017

5.000.000

128Untuk penderita cacat tubuh kepada Sdr. SUKIYEM (Ibu dari Sdr. BUDI SUTRISNO), Dusun Sukorejo RT. 02 RW. 06, Desa Kuwu, Kec. Kradenan Tahun 2017

3.000.000

129Untuk penderita sakit menahun kepada Sdr. SUBANDI (adik dari Sdr. SUJIONO), Desa Kalisari RT. 01 RW. 04, Kec. Kradenan Tahun 2017

3.000.000

130Untuk Santunan Kematian atas nama ARIPIN TRUBUS BASUKI, CS di Kabupaten Grobogan Tahun 2017

81.000.000

131Untuk penderita sakit menahun kepada Sdr. ANIK SURYANI, Desa Sumberagung RT. 01 RW. 05, Kec. Godong Tahun 2017

3.000.000


27.500.000

133

Untuk penderita penyakit cacat tubuh kepada Sdr. TEGUH PRASETYO UTOMO (Adik dari Sdr. YUYUN PUTRI AJI), Dusun Kaluwang RT. 02 RW. 07, Desa Boloh, Kec. Toroh Tahun 2017

2.500.000


135Untuk Santunan Kematian atas nama MADEKAN, CS di Kabupaten Grobogan Tahun 2017

26.000.000

136kepada Kelompok Transmigran UPT. Sepunggur Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017

60.000.000

137Untuk Santunan Kematian atas nama SUPARDI, CS di Kabupaten Grobogan Tahun 2017

120.000.000

138kepada Kelompok Transmigran UPT. Kabera, Kec. Bungku Barat, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017

15.000.000

139

Untuk penderita cacat ganda kepada Sdr. GIMNASTIAR MURDIANA UTAMI (anak dari Sdr. SUKARDI), Dusun Krajan RT. 06 RW. 02, Desa Tanggungharjo, Kec. Grobogan Tahun 2017

5.000.000

140Untuk penderita sakit tumor (kepala) kepada Sdr. LADI, Dusun Sendang RT. 08 RW. 05, Desa Sendangharjo, Kec. Karangrayung Tahun 2017

5.000.000


25.500.000

142Untuk penderita tumor kepada Sdr. AHMAD WAHYUDI, Dusun Trisik RT. 09 Rw. 01, Desa Tarub, Kec. Tawangharjo Tahun 2017

5.000.000



28.000.000

145Untuk penderita tumor kepada Sdr. KARMIDJAN, Dusun Krajan RT. 03 RW. 01, Desa Karanggeneng, Kec. Godong Tahun 2017

5.000.000

146Untuk Santunan Kematian atas nama NAWAWI, CS di Kabupaten Grobogan Tahun 2017

102.000.000

Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana 1.213.123.896,00



5. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Barang sebesar Rp263.541.000,00 atau 85,46 persen dari anggarannya sebesar Rp308.384.000,00. Rincian per SKPD pelaksana selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel A.5.1.2.1.6.5 Rincian Belanja Bantuan Sosial Barang


1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 234.164.000,00 189.321.000,00 80,85 (44.843.000,00)

2 Dinas Sosial 39.500.000,00 39.500.000,00 100,00 -

3 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 34.720.000,00 34.720.000,00 100,00 -

308.384.000,00 263.541.000,00 85,46 (44.843.000,00) Jumlah Belanja Bantuan Sosial Barang

2. BELANJA MODAL................................................Rp603.353.904.468,00 Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya. Realisasi Belanja Modal TA 2017 adalah sebesar Rp603.353.904.468,00 atau 89,43 persen dari anggarannya sebesar Rp674.679.057.090,00. Realisasi belanja modal terdiri dari:

1) Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp567.481.560,00 atau 56,43

persen dari anggarannya sebesar Rp1.005.700.000,00. Realisasi belanja modal tanah selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel A.5.1.2.2.1 Rincian Belanja Modal Tanah

No. Belanja Modal Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang)

1 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pertanian

205.000.000,00 172.000.000,00 83,90 (33.000.000,00)

2 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pengguna Lain

400.700.000,00 299.050.000,00 74,63 (101.650.000,00)

3 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung

400.000.000,00 96.431.560,00 24,11 (303.568.440,00)

1.005.700.000,00 567.481.560,00 56,43 (438.218.440,00) Jumlah Belanja Modal Tanah

2) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar




Tabel A.5.1.2.2.2 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.Belanja Modal Peralatan dan Mesin Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang)

1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat

20.000.000,00 19.580.000,00 97,90 (420.000,00)

2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu

317.660.000,00 316.765.000,00 99,72 (895.000,00)

3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

8.023.179.500,00 7.737.738.000,00 96,44 (285.441.500,00)

4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor

240.000.000,00 222.447.000,00 92,69 (17.553.000,00)

5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin

2.000.000,00 1.925.000,00 96,25 (75.000,00)

6 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin

2.100.000,00 2.063.000,00 98,24 (37.000,00)

7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur

553.160.000,00 480.490.000,00 86,86 (72.670.000,00)

8 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan

639.539.000,00 631.592.000,00 98,76 (7.947.000,00)

9 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan

213.570.000,00 197.056.000,00 92,27 (16.514.000,00)

10 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor

4.347.275.600,00 1.687.093.825,00 38,81 (2.660.181.775,00)

11 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

4.493.384.000,00 3.898.378.506,00 86,76 (595.005.494,00)

12 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer

7.453.289.500,00 5.195.590.540,00 69,71 (2.257.698.960,00)

13 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

396.706.000,00 351.358.000,00 88,57 (45.348.000,00)

14 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio

848.938.000,00 676.876.560,00 79,73 (172.061.440,00)

15 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi

661.800.000,00 442.700.000,00 66,89 (219.100.000,00)

16 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar

13.000.000,00 12.980.000,00 99,85 (20.000,00)

17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran

1.613.822.000,00 909.580.284,00 56,36 (704.241.716,00)

18 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium

670.574.000,00 624.663.469,00 93,15 (45.910.531,00)

19 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah

258.395.000,00 9.900.000,00 3,83 (248.495.000,00)

20 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api

69.904.000,00 69.268.000,00 99,09 (636.000,00)

21 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan

82.490.000,00 80.625.000,00 97,74 (1.865.000,00)

22 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD 21.381.190.956,00 14.453.239.348,00 67,60 (6.927.951.608,00)

23 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS 10.081.708.189,00 7.016.811.972,00 69,60 (3.064.896.217,00)

62.383.685.745,00 45.038.721.504,00 72,20 (17.344.964.241,00) Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin



3) Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp94.561.050.460,00 atau 96,86 persen dari anggarannya sebesar Rp97.624.889.600,00 Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel A.5.1.2.2.3 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang)

1 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

87.710.439.600,00 85.066.746.160,00 96,99 (2.643.693.440,00)

2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal

920.000.000,00 910.800.000,00 99,00 (9.200.000,00)

3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan

1.642.000.000,00 1.611.869.000,00 98,16 (30.131.000,00)

4 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti

85.000.000,00 83.920.000,00 98,73 (1.080.000,00)

5 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu

1.127.060.000,00 1.113.082.000,00 98,76 (13.978.000,00)

6 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD 6.140.390.000,00 5.774.633.300,00 94,04 (365.756.700,00)

97.624.889.600,00 94.561.050.460,00 96,86 (3.063.839.140,00) Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan

4) Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp443.357.646.915,00 atau 90,70 persen dari anggarannya sebesar Rp488.837.165.900,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel A.5.1.2.2.4 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang)

1 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan

397.797.103.700,00 359.652.033.099,00 90,41 (38.145.070.601,00)

2 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan

9.253.000.000,00 8.797.875.500,00 95,08 (455.124.500,00)

3 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi

33.323.640.000,00 31.858.602.000,00 95,60 (1.465.038.000,00)

4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengamanan Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam

30.022.500.000,00 28.778.459.000,00 95,86 (1.244.041.000,00)

5 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor

2.235.500.000,00 2.024.854.397,00 90,58 (210.645.603,00)

6 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air

1.516.200.000,00 1.406.354.000,00 92,76 (109.846.000,00)



No. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang)

7 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih

3.004.100.000,00 2.573.149.000,00 85,65 (430.951.000,00)

8 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor

3.324.630.000,00 3.221.483.000,00 96,90 (103.147.000,00)

9 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah

300.000.000,00 299.410.000,00 99,80 (590.000,00)

10 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik

324.941.000,00 245.060.000,00 75,42 (79.881.000,00)

11 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik

3.326.134.400,00 1.626.965.169,00 48,91 (1.699.169.231,00)

12 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon

19.223.000,00 19.195.000,00 99,85 (28.000,00)

13 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLUD 4.390.193.800,00 2.854.206.750,00 65,01 (1.535.987.050,00)

488.837.165.900,00 443.357.646.915,00 90,70 (45.479.518.985,00) Jumlah

5) Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar


Tabel A.5.1.2.2.5

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang)

1 Belanja Moda Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku

7.496.000.000,00 89.871.670,00 1,20 (7.406.128.330,00)

2 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan

400.000.000,00 393.160.000,00 98,29 (6.840.000,00)

3 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olaraga Lainnya

50.000.000,00 49.005.000,00 98,01 (995.000,00)

4 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman

72.500.000,00 71.615.000,00 98,78 (885.000,00)

5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi

442.690.000,00 438.761.000,00 99,11 (3.929.000,00)

6 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BLUD 15.000.000,00 14.836.283,00 98,91 (163.717,00)

7 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS 16.351.425.845,00 18.771.755.076,00 114,80 2.420.329.231,00

24.827.615.845,00 19.829.004.029,00 79,87 (4.998.611.816,00) Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Penganggaran Belanja Modal mengikuti kebijakan akuntansi mengenai nilai minimum kapitalisasi aset tetap. Nilai minimum kapitalisasi aset tetap adalah batasan besaran minimum belanja per unit barang untuk dianggarkan sebagai Belanja Modal. Pembelian barang yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam Belanja Barang.



3. BELANJA TIDAK TERDUGA.................................Rp0,00 Belanja Tidak Terduga (BTT) dipergunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dengan didukung bukti yang sah. Pada TA 2017 belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp1.508.837.532,00 namun dana yang telah dianggarkan tidak dapat terealisasi dikarenakan tidak adanya peristiwa yang bersifat darurat.

4. TRANSFER..............................................................Rp425.207.694.394,00

Realisasi Transfer TA 2017 adalah sebesar Rp425.207.694.394,00 yang berarti mencapai 99,62 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp426.822.763.064,00. Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Pemberian Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa diatur melalui Peraturan Bupati Grobogan Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa. Anggaran dan realisasi Transfer TA 2017 adalah sebagai berikut: Realisasi Transfer terdiri dari: a) Transfer Bagi Hasil Pendapatan Rp8.299.477.844,00

Realisasi transfer bagi hasil pajak daerah pada BPPKAD selaku PPKD adalah Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp8.299.477.844,00.Transfer Bagi Hasil Pendapatan berupa Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel A.5.1.4.a Rincian Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah


1 Belanja BHPRD Kec. Kedungjati (12 desa) 292.150.000,00

2 Belanja BHPRD Kec. Kradenan (14 desa) 477.870.000,00

3 Belanja BHPRD Kec. Karangrayung (19 desa) 566.750.000,00

4 Belanja BHPRD Kec. Penawangan (20 desa) 576.190.000,00

5 Belanja BHPRD Kec. Toroh (16 desa) 550.260.000,00

6 Belanja BHPRD Kec. Geyer (13 desa) 376.830.000,00

7 Belanja BHPRD Kec. Pulokulon (13 desa) 521.260.000,00

8 Belanja BHPRD Kec. Gabus (14 desa) 444.310.000,00

9 Belanja BHPRD Kec. Ngaringan (12 desa) 397.090.000,00

10 Belanja BHPRD Kec. Wirosari (12 desa) 372.380.000,00

11 Belanja BHPRD Kec. Tawangharjo (10 desa) 305.810.000,00

12 Belanja BHPRD Kec. Grobogan (11 desa) 342.980.000,00

13 Belanja BHPRD Kec. Purwodadi (13 desa) 358.722.844,00

14 Belanja BHPRD Kec. Brati (9 desa) 292.260.000,00

15 Belanja BHPRD Kec. Klambu (9 desa) 251.010.000,00

16 Belanja BHPRD Kec. Godong (28 desa) 824.840.000,00

17 Belanja BHPRD Kec. Gubug (21 desa) 596.130.000,00

18 Belanja BHPRD Kec. Tegowanu (18 desa) 482.425.000,00

19 Belanja BHPRD Kec. Tanggungharjo (9 desa) 270.210.000,00

Jumlah Transfer Bagi Hasil Pajak ke Pemerintah Desa 8.299.477.844,00



b) Transfer Bantuan Keuangan Rp416.908.216.550,00 Terdiri dari:

Tabel A.5.1.4.b Rincian Bantuan Keuangan

No URAIAN REALISASI

1 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 415.799.898.300,00

2 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 1.108.318.250,00

Jumlah Transfer Bantuan Keuangan ke Desa untuk ADD 416.908.216.550,00

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa pada BPPKAD selaku PPKD sebesar Rp415.799.898.300,00., yaitu terdiri dari:

Tabel A.5.1.4.b.1

Rincian Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

No URAIAN REALISASI

1 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 415.694.898.300,00

2 Belanja Bantuan Keuangan untuk Pengembangan Desa Percontohan 105.000.000,00


b.1 Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Alokasi Dana Desa

kepada 273 Desa di 19 Kecamatan sebesar Rp415.694.898.300,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel A.5.1.4.b.1.1 Rincian Bantuan Keuangan kepada Desa

No URAIAN REALISASI

1 Bantuan Keuangan kepada Desa yang Bersifat Umum 345.038.746.400,00 2 Bantuan Keuangan kepada Desa yang Bersifat Khusus untuk

Percepatan Pembangunan Desa 70.656.151.900,00


Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Umum Realisasi

sebesar Rp345.038.746.400,00 diperuntukkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD). Rincian lebih lanjut dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :



Tabel A.5.1.4.b.1.1.1 Rincian Bantuan Keuangan kepada Desa Bersifat

Umum Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk ADD – DAU kepada 273 desa di 19 kecamatan sebesar Rp111.033.702.700,00 dengan perincian per kecamatan sebagai berikut :

Tabel A.5.1.4.b.1.1.1.1

Rincian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa No URAIAN REALISASI (Rp)

1 Kec. Kedungjati (12 desa) 4.675.030.000

2 Kec. Karangrayung (19 desa) 8.278.110.000

3 Kec. Penawangan (20 desa) 6.626.780.000

4 Kec. Toroh (16 desa) 6.984.950.000

5 Kec. Geyer (13 desa) 6.240.150.000

6 Kec. Pulokulon (13 desa) 7.271.010.000

7 Kec. Kradenan (14 desa) 6.217.950.000

8 Kec. Gabus (14 desa) 6.914.540.000

9 Kec. Ngaringan (12 desa) 5.591.310.000

10 Kec. Wirosari (12 desa) 5.672.192.700

11 Kec. Tawangharjo (10 desa) 4.089.350.000

12 Kec. Grobogan (11 desa) 4.513.480.000

13 Kec. Purwodadi (13 desa) 4.568.500.000

14 Kec. Brati (9 desa) 4.019.390.000

15 Kec. Klambu (9 desa) 3.107.220.000

16 Kec. Godong (28 desa) 9.151.010.000

17 Kec. Gubug (21 desa) 7.083.900.000

18 Kec. Tegowanu (18 desa) 6.175.370.000

19 Kec. Tanggungharjo (9 desa) 3.853.460.000

Bant. Keu. kpd Pemerintah Desa utk ADD - DAU 111.033.702.700,00

Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Alokasi Dana Desa dari Bagi Hasil kepada 273 Desa di 19 Kecamatan sebesar Rp4.379.609.700,00 dengan rincian per Kecamatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel A.5.1.4.b.1.1.1.2 Rincian Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Alokasi

Dana Desa dari Bagi Hasil


1 Kec. Kedungjati (12 desa) 184.470.000

2 Kec. Karangrayung (19 desa) 326.430.000

3 Kec. Penawangan (20 desa) 261.480.000

No URAIAN REALISASI

1 Bant. Keu. kpd Pemerintah Desa utk ADD - DAU 111.033.702.700,00

2 Bant. Keu. kpd Pemerintah Desa untuk ADD - BHPBP 4.379.609.700,00

3 Bantuan Keuangan kpd Pemerintah Desa untuk DANA DESA 229.625.434.000,00





4 Kec. Toroh (16 desa) 275.580.000

5 Kec. Geyer (13 desa) 245.990.000

6 Kec. Pulokulon (13 desa) 286.430.000

7 Kec. Kradenan (14 desa) 245.340.000

8 Kec. Gabus (14 desa) 272.790.000

9 Kec. Ngaringan (12 desa) 220.410.000

10 Kec. Wirosari (12 desa) 223.469.700

11 Kec. Tawangharjo (10 desa) 161.360.000

12 Kec. Grobogan (11 desa) 178.080.000

13 Kec. Purwodadi (13 desa) 180.260.000

14 Kec. Brati (9 desa) 158.580.000

15 Kec. Klambu (9 desa) 122.620.000

16 Kec. Godong (28 desa) 361.100.000

17 Kec. Gubug (21 desa) 279.520.000

18 Kec. Tegowanu (18 desa) 243.660.000

19 Kec. Tanggungharjo (9 desa) 152.040.000

Bant. Keu. kpd Pemerintah Desa untuk ADD - BHPBP

4.379.609.700,00

Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Dana Desa dari Bagi Hasil kepada 273 Desa di 19 Kecamatan sebesar Rp229.625.434.000,00 dengan rincian per Kecamatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel A.5.1.4.b.1.1.1.3 Rincian Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Dana

Desa dari Bagi Hasil





4 Kec. Toroh (16 desa) 13.666.730.000

5 Kec. Geyer (13 desa) 11.571.150.000



8 Kec. Gabus (14 desa) 12.136.630.000






14 Kec. Brati (9 desa) 7.663.510.000

15 Kec. Klambu (9 desa) 7.419.510.000

16 Kec. Godong (28 desa) 22.326.220.000

17 Kec. Gubug (21 desa) 16.983.610.000



Bantuan Keuangan kpd Pemerintah Desa untuk DANA DESA

229.625.434.000,00

Bantuan Keuangan kepada Desa yang bersifat Khusus untuk Percepatan Pembangunan Desa sebesar



Rp70.656.151.900,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel A.5.1.4.b.1.1.2

Rincian Bantuan Keuangan kepada Desa yang bersifat Khusus untuk Percepatan Pembangunan Desa


1 Kec. Kedungjati (9 desa) 4.700.000.000 2 Kec. Karangrayung (6 desa) 8.678.000.000 3 Kec. Penawangan (1 desa) 1.540.000.000 4 Kec. Toroh (8 desa) 6.218.151.900 5 Kec. Geyer (1 desa) 600.000.000 6 Kec. Pulokulon (4 desa) 2.985.000.000 7 Kec. Kradenan (5 desa) 2.680.000.000 8 Kec. Gabus (8 desa) 5.221.000.000 9 Kec. Ngaringan (4 desa) 3.846.500.000 10 Kec. Wirosari (5 desa) 2.764.000.000 11 Kec. Tawangharjo (6 desa) 3.760.000.000 12 Kec. Grobogan (4 desa) 1.050.000.000 13 Kec. Purwodadi (8 desa) 7.010.000.000 14 Kec. Brati (6 desa) 3.317.500.000 15 Kec. Klambu (4 desa) 2.615.000.000 16 Kec. Godong (3 desa) 1.740.000.000 17 Kec. Gubug (7 desa) 5.077.000.000 18 Kec. Tegowanu (7 desa) 3.584.000.000 19 Kec. Tanggungharjo (4 desa) 3.270.000.000

Bantuan Keuangan kepada Desa yang Bersifat Khusus untuk Percepatan Pembangunan Desa

70.656.151.900,00

b.2 Belanja Bantuan Keuangan untuk Pengembangan Desa Percontohan Untuk Alokasi Dana Desa dari DAU kepada 273 Desa di 19 Kecamatan sebesar Rp105.000.000,00 dengan rincian per sebagaimana tabel berikut:

Tabel A.5.1.4.b.1.2 Rincian Bantuan Keuangan untuk Pengembangan Desa

Percontohan


1 Desa Percontohan Desa Jumo Kec. Kedungjati 15.000.000

2 Desa Percontohan Desa Kalirejo Kec. Wirosari 15.000.000

3 Desa Percontohan Desa Sumberjatipohon Kec. Grobogan 15.000.000

4 Desa Percontohan Desa Jatilor Kec. Godong 15.000.000

5 Desa Percontohan Desa Mojoagung Kec. Karangrayung 15.000.000

6 Desa Percontohan Desa Kalangdosari Kec. Ngaringan 15.000.000

7 Desa Percontohan Desa Ringinpitu Kec. Tanggungharjo 15.000.000

Belanja Bantuan Keuangan untuk Pengembangan Desa Percontohan 105.000.000,00



c) Transfer Bantuan keuangan Lainnya, dipergunakan untuk bantuan keuangan kepada partai politik yang memiliki wakil di DPRD Kabupaten Grobogan. Bantuan keuangan kepada partai politik dapat terealisasi sebesar Rp1.108.318.250,00 atau tercapai 100 persen dari anggaran sebesar Rp1.108.319.000,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel A.5.1.4.c Rincian Bantuan keuangan Lainnya


1 Bantuan keuangan kepada Partai PDI-P 253.519.110,00

2 Bantuan keuangan kepada Partai PKB 177.884.070,00

3 Bantuan keuangan kepada Partai GOLKAR 138.233.680,00

4 Bantuan keuangan kepada Partai GERINDRA 101.251.865,00

5 Bantuan keuangan kepada Partai DEMOKRAT 90.286.040,00

6 Bantuan keuangan kepada Partai HANURA 77.460.435,00

7 Bantuan keuangan kepada Partai PPP 73.855.990,00

8 Bantuan keuangan kepada Partai PAN 68.346.915,00

9 Bantuan keuangan kepada Partai PKS 64.410.580,00

10 Bantuan keuangan kepada Partai Nasdem 63.069.565,00

Jumlah Bantuan Keuangan Untuk Parpol 1.108.318.250,00

5. PEMBIAYAAN NETTO........................................Rp261.968.078.641,00 Definisi Pembiayaan: Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dabayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggarannya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pengakuan Pembiayaan: Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah kecuali untuk SiLPA. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum daerah. Pengukuran Pembiayaan: Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Realisasi Pembiayaan Netto TA. 2017 adalah sebesar Rp261.968.078.641,00 yang berarti 93,17 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp281.177.994.907,00. Pembiayaan Netto terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel A.5.1.5 Rincian Pembiayaan Netto

Tahun 2016


1 Penerimaan Pembiayaan 321.931.594.907,00 297.521.678.641,00 258.536.570.691,00

2 Pengeluaran Pembiayaan 40.753.600.000,00 35.553.600.000,00 10.672.447.800,00

281.177.994.907,00 261.968.078.641,00 247.864.122.891,00

No. PembiayaanTahun 2017

Pembiayaan Neto

1. Penerimaan Pembiayaan ...............................Rp297.521.678.641,00 Penerimaan pembiayaan mencakup penerimaan Kas Daerah yang berasal dari Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, dan Penerimaan Kembali Piutang Daerah dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel A.5.1.5.1 Rincian Penerimaan pembiayaan

Tahun 2016


1 Penggunaan SiLPA 119.827.464.907,00 119.867.504.907,00 257.415.001.441,00

2 Pinjaman Dalam Negeri 200.000.000.000,00 175.959.184.634,00 -

3 Penerimaan Kembali Piutang 2.104.130.000,00 1.694.989.100,00 1.121.569.250,00

321.931.594.907,00 297.521.678.641,00 258.536.570.691,00

No. Penerimaan PembiayaanTahun 2017

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 1) Penggunaan SILPA merupakan Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran Tahun 2016 yang dialokasikan untuk pembiayaan pada TA 2016. Jumlah tersebut terdiri atas jumlah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp119.867.504.907,00 dari sisa penghematan belanja atau akibat lainnya.

2) Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp175.959.184.634,00 3) Penerimaan Kembali Piutang sebesar Rp1.694.989.100,00 terdiri

dari: a) Penerimaan kembali piutang daerah dari pendapatan daerah

(piutang lainnya) sebesar Rp1.272.589.100,00 b) Penerimaan piutang daerah dari lembaga masyarakat sebesar

Rp422.400.000,00

2. Pengeluaran Pembiayaan.................................Rp35.553.600.000,00 Pengeluaran pembiayaan mencakup pengeluaran Kas Daerah yang dipergunakan untuk Penyertaan Modal pada BUMD, Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri, dan Pemberian Pinjaman Daerah. Rincian lebih lanjut mengenai pengeluaran pembiayaan tahun 2017 adalah sebagaimana tabel berikut:



Tabel A.5.1.5.2 Rincian Pengeluaran Pembiayaan

Tahun 2016


1 Pembentukan Dana Cadangan - - -

2 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah 40.043.600.000,00 35.043.600.000,00 9.336.000.000,00

3 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - - 46.447.800,00

4 Pemberian Pinjaman Daerah 710.000.000,00 510.000.000,00 1.290.000.000,00

40.753.600.000,00 35.553.600.000,00 10.672.447.800,00

No. Pengeluaran PembiayaanTahun 2017

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

1) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp35.043.600.000,00 adalah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan pada Badan Usaha Milik Daerah tahun 2017 yang terdiri dari: Penyertaan modal pada Bank Jateng sebesar

Rp10.000.000.000,00 Penyertaanmodal pada PD.BPR BKK sebesar Rp0,00 Penyertaan modal pada BPR. Purwa Artha sebesar

Rp2.500.000.000,00 Penyertaan modal pada PDAM Purwa Tirta Dharma sebesar

Rp8.074.600.000,00 Penyertaan modal pada PD. Purwa Aksara sebesar

Rp500.000.000,00 Sharing AMU PT. Bank Jateng sebesar Rp13.769.000.000,00 Penyertaan modal pada PT. Jamkrida Jateng sebesar

Rp200.000.000,00 2) Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp510.000.000,00 adalah

pemberian pinjaman daerah kepada lembaga masyarakat dengan perincian sebagai berikut:

Penyaluran dana penguatan modal dari APBD kepada LUEP sebesar Rp510.000.000,00.

3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp135.494.838.386,00 Berdasarkan Defisit Anggaran sebesar Rp281.177.994.907,00 dan realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp261.968.078.641,00 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2017 sebesar Rp135.494.838.386,00, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:



Tabel A.5.1.5.3 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun 2016


1 Pendapatan dan Belanja

Pendapatan 2.489.049.567.445,00 2.426.674.663.998,00 2.203.275.381.321,00

Belanja dan Transfer 2.770.227.562.352,00 2.553.147.904.253,00 2.331.272.039.305,00

Surplus/(Defisit) (281.177.994.907,00) (126.473.240.255,00) (127.996.657.984,00)

2 Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan 321.931.594.907,00 297.521.678.641,00 258.536.570.691,00

Pengeluaran Pembiayaan 40.753.600.000,00 35.553.600.000,00 10.672.447.800,00

Pembiayaan Neto 281.177.994.907,00 261.968.078.641,00 247.864.122.891,00

- 135.494.838.386,00 119.867.464.907,00

No. UraianTahun 2017

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2017 sebesar Rp135.494.838.386,00 tersebut berasal dari selisih kurang realisasi terhadap penerimaan, sisa anggaran/sisa belanja, dan pembiayaan netto yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Dari target pendapatan sebesar Rp2.489.049.567.445,00 realisasinya sebesar Rp2.426.674.663.998,00 sehingga terdapat selisih kurang

realisasi terhadap penerimaan sebesar Rp62.374.903.447,00. Dua komponen yang mempengaruhi selisih kurang terhadap penerimaan antara lain berasal dari Pendapatan Transfer sebesar Rp61.968.708.676,00; dan dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp29.458.750,00. Dari anggaran Belanja dan Transfer sebesar Rp2.770.227.562.352,00 realisasinya sebesar Rp2.553.147.904.253,00 sehingga terdapat sisa anggaran/sisa belanja sebesar Rp217.097.139.655,00. Sisa belanja tersebut terdiri atas rincian sebagai berikut: a. Selisih kurang realisasi terhadap anggaran Belanja Operasi sebesar

Rp142.630.599.275,00 yang terdiri atas: 1) Selisih kurang realisasi terhadap anggaran Belanja Pegawai

sebesar Rp55.762.184.379,00 2) Selisih kurang realisasi terhadap anggaran Belanja Barang

sebesar Rp76.480.516.143,00 3) Selisih kurang realisasi terhadap Belanja Bunga sebesar

Rp6.058.498.980,00 4) Selisih kurang realisasi terhadap Belanja Subsidi sebesar

Rp3.000.000,00 5) Selisih kurang realisasi terhadap Belanja Hibah sebesar

Rp2.404.630.669,00 6) Selisih kurang realisasi terhadap Belanja Bantuan Sosial sebesar

Rp2.404.630.669,00 b. Selisih kurang realisasi terhadap anggaran Belanja Modal sebesar

Rp71.325.152.622,00 untuk pelaksanaan kegiatan antara lain:



1) Selisih kurang realisasi terhadap Belanja Modal Tanah sebesar Rp438.218.440,00

2) Selisih kurang realisasi terhadap Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp17.344.964.241,00

3) Selisih kurang realisasi terhadap Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.063.839.140,00

4) Selisih kurang realisasi terhadap Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp45.479.518.985,00

5) Selisih kurang realisasi terhadap Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.998.611.816,00

c. Selisih kurang realisasi terhadap anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.508.837.532,00

d. Selisih kurang realisasi terhadap anggaran Belanja Transfer sebesar Rp217.097.658.099,00 merupakan selisih kurang realisasi terhadap Belanja Transfer Bantuan Keuangan

e. Pembiayaan neto sebesar Rp261.968.078.641,00 berasal dari: 1. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp297.521.678.641,00 2. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp35.553.600.000,00 Sehingga terdapat selisih sebesar Rp261.968.078.641,00

f. Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, SiLPA sebesar Rp135.494.838.386,00. SiLPA-LRA tersebut berasal dari defisit Tahun 2017 sebesar Rp126.473.240.255,00 ditambah dengan Pembiayaan Neto sebesar Rp261.968.078.641,00, dengan posisi kas pada Rekening BUD dan Kas di BLUD sebagaimana tabel berikut:

Tabel A.5.1.5.3 Rincian SiLPA

No. URAIAN JUMLAH

1 Kas di Rekening Bendahara Umum Daerah (RKUD,Kas Bendh.penerimaan/pengeluaran)

84.981.567.278,00

2 Kas di BLUD 31.190.895.152,00 3 Kas di Bendahara BOS 947.349.110,00 4 Kas DAK non Fisik 14.190.098.961,00 5 Kas DAK Fisik 3.781.667.442,00 6 DBHCHT 403.260.443,00

135.494.838.386,00 JUMLAH



B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun 2017 yang terdiri dari SAL awal, SiLPA, koreksi dan SAL akhir yang dijelaskan sebagai berikut: 1. Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp119.867.464.907,00

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2016 yang dialokasikan untuk penerimaan pembiayaan pada TA 2017. Jumlah tersebut terdiri atas jumlah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp119.867.464.907,00 dari sisa penghematan belanja atau akibat lainnya terdiri dari: a. Kas di RKUD sebesar Rp81.403.276.973,00 b. Kas di FKTP sebesar Rp18.035.936.951,00 c. Kas di BLUD sebesar Rp20.376.551.858,00 d. Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp43.214.000,00 e. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp8.525.125,00

2. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan merupakan saldo anggaran lebih yang telah digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Pada tahun 2017 penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan sebesar Rp119.867.504.907,00. Penggunaan SAL tahun 2017 turun Rp137.547.496.534,00 atau 53,43 % jika dibandingkan dengan SAL tahun 2016 sebesar Rp257.415.001.441,00.

3. Sisa lebih pembiayaan anggaran SiLPA/SiKPA merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA tahun anggaran 2017 sebesar Rp135.494.838.386,00 atau naik 13,04 % yaitu sebesar Rp15.627.373.479,00 dari SiLPA tahun anggaran 2016 sebesar Rp119.867.464.907,00.

4. Koreksi kesalahan tahun sebelumnya sebesar Rp40.000,00 merupakan kas di FKTP Puskesmas Tanggungharjo tahun 2016 yang telah dicatat sebagai Kas di neraca tetapi di Laporan Realisasi Anggaran belum dikoreksi menjadi SILPA.

5. Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp135.494.838.386,00 merupakan SILPA tahun 2017. Dari penjelasan diatas diketahui Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2017 sebesar Rp135.494.838.386,00 adapun nilai sebesar tersebut terdiri atas ;

Tabel B

Rincian Perubahan Saldo Anggaran Lebih

RINCIAN SAL :

Kasda 103.864.227.874,00

Bendahara Pengeluaran 669.300,00

Bendahara Penerimaan 9.078.300,00

BLUD RSUD 6.189.074.699,00

BLUD Puskesmas 25.069.602.996,00

BOS 947.349.110,00

Kas Lainnya -

Dikurangi PFK (530.794.500,00) Dikurangi Utang jasa pelayanan di BLUD (54.369.393,00) Total SILPA 135.494.838.386,00



C. NERACA

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Penjelasan lebih lanjut tentang Laporan Keuangan Neraca Pemerintah Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2017 dan 2016 (dalam Rupiah) adalah sebagai berikut:

Uraian 31 Desember 2017 31 Desember 2016

Aset Lancar 201.112.887.482,08 194.451.319.696,20

Investasi Jangka Panjang 191.463.155.060,52 152.250.574.469,71

Aset Tetap 2.418.773.617.443,70 2.196.131.060.935,30

Dana Cadangan - -

Aset Lainnya 16.208.847.363,64 35.995.017.956,11

Jumlah Aset 2.827.558.507.349,94 2.578.827.973.057,32

Kewajiban Jangka Pendek 78.693.361.856,08 23.336.870.563,00

Kewajiban Jangka Panjang 137.223.881.611,00 -

Jumlah Kewajiban 215.917.243.467,08 23.336.870.563,00

Jumlah Ekuitas 2.611.641.263.882,86 2.555.491.102.494,32

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 2.827.558.507.349,94 2.578.827.973.057,32

Penjelasan dari masing-masing pos neraca diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.7. ASET.................................................................................Rp2.827.558.507.349,94 Nilai Aset Pemerintah Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.578.827.973.057,32, sedangkan nilai asset per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.827.558.507.349,94 yang terdiri dari: A. Aset Lancar..................................................................Rp201.112.887.482,08

Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah yang dapat dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal pelaporan neraca. Saldo keseluruhan kelompok akun aset lancar per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 dapat diperinci sebagai berikut:

Tabel C.5.1.7.A Rincian Aset Lancar

Aset Lancar 31 Desember 2017 31 Desember 2016

1 Kas di Kas Daerah 103.864.227.874,00 93.368.333.318,00

2 Kas di Bendahara Penerimaan 9.078.300,00 43.214.000,00

3 Kas di Bendahara Pengeluaran 669.300,00 8.525.125,00

4 Kas di BLUD 31.245.577.695,00 20.625.068.608,00

5 Kas di Bendahara FKTP - 18.035.936.951,00

6 Kas di Bendahara Bos 947.349.110,00 988.015.886,00

7 Investasi Jangka Pendek - -

8 Piutang Pajak 7.491.537.752,00 6.788.509.300,00

9 Penyisihan Piutang Pajak (1.857.081.499,32) (1.292.570.921,00)

10 Piutang Retribusi 25.376.256.630,00 17.790.881.836,00

11 Penyisihan Piutang Retribusi (2.608.231.470,79) (2.859.535.331,98)

12 Piutang Lainnya 3.818.692.700,00 5.246.800.825,00

13 Penyisihan Piutang Lainnya (2.975.330.700,00) (3.142.670.825,00)

14 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

4.132.417.695,90 3.722.267.126,29

15 Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

(2.849.368.248,72) (2.467.322.008,20)

16 Piutang Transfer Pemerintah Pusat - -

17 Persediaan 34.517.092.344,00 37.595.865.807,09

Jumlah 201.112.887.482,08 194.451.319.696,20



1. Kas.........................................................................Rp136.066.902.279,00 Saldo kas pada Neraca terdiri atas Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, dan Kas di Bendahara Dana Bos pada satuan pendidikan negeri dibawah Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan. Kas pada Neraca dapat diperincian sebagai berikut:

31 Desember 2017 31 Desember 2016

Kas (Rp) (Rp)

Kas di Kas Daerah 103.864.227.874,00 93.368.333.318,00

Kas di Bendahara Penerimaan 9.078.300,00 43.214.000,00

Kas di Bendahara Pengeluaran 669.300,00 8.525.125,00

Kas di Badan Layanan Umum Daerah 31.245.577.695,00 20.625.068.608,00

Kas di Bendahara FKTP - 18.035.936.951,00

Kas di Bendahara Dana BOS 947.349.110,00 988.015.886,00

Jumlah 136.066.902.279,00 133.069.093.888,00

a) Kas di Kas Daerah...........................................Rp103.864.227.874,00 Saldo Kas di Kas Daerah pada tahun 2016 sebesar Rp93.368.333.318,00, sedangkan Kas Daerah per 31 Desember 2017 sebesar Rp103.864.227.874,00 yang terdiri atas penempatan berupa giro dan deposito pada Bank, dengan rincian saldo sebagai berikut:

Tabel C.5.1.7.A.1.a Rincian Kas di Kas Daerah

31 Desember 2017 31 Desember 2016

Kas di Kas Daerah: (Rp) (Rp)

1) Rekening Giro 3.864.227.874,00 43.368.333.318,00

2) Rekening Deposito 100.000.000.000,00 50.000.000.000,00

Jumlah 103.864.227.874,00 93.368.333.318,00

1) Rekening Giro.............................................Rp3.864.227.874,00 Rekening giro bank adalah dana yang merupakan bagian dari kekayaan milik Pemerintah Daerah yang ditempatkan di bank dalam bentuk rekening giro. Rekening giro per 31 Desember 2016 sebesar Rp43.368.333.318,00, sedangkan rekening giro per 31 Desember 2017 sebesar Rp3.864.227.874,00 adapun rincian dari rekening giro tersebut adalah sebagaimana berikut:



Tabel C.5.1.7.A.1.a.1 Rincian Rekening Giro

Rekening Giro: 31 Desember 2017 31 Desember 2016

(Rp) (Rp)

Bank BPD Jateng Cab Purwodadi No. 1-017-00000-1 - -

Bank BPD Jateng Cab Purwodadi No. 1-017-00128-3 1.659.313.180,00 1.749.111.448,00

Bank BPD Jateng Cab Purwodadi No. 1-017-00031-1 2.204.914.694,00 41.619.221.870,00

Jumlah 3.864.227.874,00 43.368.333.318,00

Dari rekening tersebut diatas penggunaan masing-masing rekening adalah sebagai berikut: a. Rekening giro Bank BPD Jateng Cabang Purwodadi A/C

No.1-017-00000-1 atas nama Kas Daerah Kabupaten Grobogan merupakan rekening Kas Penerimaan APBD Kabupaten Grobogan.

b. Rekening giro Bank BPD Jateng Cabang Purwodadi A/C No. 1-017-00128-3 atas nama RKUD Kabupaten Grobogan merupakan rekening Kas untuk Penerimaan Transfer Pusat.

c. Rekening giro Bank BPD Jateng Cabang Purwodadi A/C No. 1-017-00311-2 atas nama Kas Daerah Kabupaten Grobogan merupakan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

d. Rekening giro Bank BPD Jateng Cabang Purwodadi A/C No. 1-017-00031-1 atas nama Kas Daerah Kabupaten Grobogan merupakan Rekening untuk pengeluaran daerah.

e. Rekening 1-017-00241-1 adalah rekening penampungan BPHTB Kabupaten Grobogan.

2) Deposito.......................................................Rp100.000.000.000,00

Deposito Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2016 sebesar Rp50.000.000.000,00, sedangkan jumlah deposito per 31 Desember 2017 sebesar Rp100.000.000.000,00 yang ditempatkan pada Bank Jateng Cabang Purwodadi berupa 5 lembar belyet @ Rp20.000.000.000,-. Deposito tersebut adalah dana Pemerintah Daerah yang ditempatkan di bank dalam bentuk deposito untuk jangka waktu satu bulan dengan tingkat suku bunga deposito mengikuti tingkat suku bunga yang berlaku di PT. Bank Jateng dimana untuk posisi deposito tersebut diatas berlaku suku bunga sebesar 6,75%, dan diperpanjang secara otomatis atau automatic roll over (ARO). Adapun tingkat bunga deposito tahun 2017 adalah sesuai tingkat bunga yang berlaku pada bank Jateng, sedangkan bunga dari deposito tersebut diakui/dibukukan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Grobogan. Saldo kas dalam bentuk simpanan deposito per 31 Desember 2017 berupa 5 lembar sertifikat dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp20.000.000.000,00



Rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2017 yang berupa deposito dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel C.5.1.7.A.1.a.2

Rincian Deposito Saldo Tahun 2017 Saldo Tahun 2016

(Rp) (Rp)

Deposito Bank Jateng A 168182 4/3/2016 10.000.000.000,00










Jumlah Deposito di Bank Jateng

100.000.000.000,00 50.000.000.000,00

Deposito Bank Lain - -

Jumlah Deposito di Bank Lain

- -

Total 100.000.000.000,00 50.000.000.000,00

Nomor BuktiUraianTanggal

Penempatan

Saldo kas di kas daerah per 31 Desember 2017 sebesar Rp103.864.227.874,00 diatas telah sesuai dengan hasil rekonsiliasi antara buku jurnal penerimaan dan pengeluaran kas dengan rekening koran dari Bank BPD Jateng Cabang Purwodadi. Kas di Kas Daerah tersebut dapat dikelompokkan kedalam kategori Kas bagian dari SILPA dan Kas yang merupakan dana jaminan pemeliharaan (utang PFK) degan penjelasan rincian sebagaimana tabel berikut:

b) Kas di Bendahara Pengeluaran.................................Rp669.300,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan Kas (uang) tunai maupun jumlah Kas (uang) yang berada di rekening bank bendahara pengeluaran SKPD per 31 Desember 2017. Kas di Bendahara pengeluaran tahun 2016 sebesar Rp8.525.125,00, adapun pada tahun 2017 saldo kas di bendahara pengeluaran SKPD sebesar Rp669.300,00 yang merupakan sisa UP yang belum disetorkan ke Kas

31 Desember 2017 (Rp) 31 Desember 2016 (Rp)

SILPA 103.346.846.524,00 81.403.276.973,00

PFK 517.381.350,00 11.965.056.345,00

Jumlah 103.864.227.874,00 93.368.333.318,00



Daerah sampai dengan akir tahun 2017 pada Bendahara Pengeluaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel C.5.1.7.A.1.c Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2017 (Rp)31 Desember 2016

(Rp)

DPPKAD - - Dinas sosial 8.525.125,00 Dinas Tenaga Kerja 669.300,00 -

Jumlah 669.300,00 8.525.125,00

Atas kas bendahara pengeluaran Dinas Tenaga Kerja pada tahun 2017 telah diperhitungkan sebagai sisa lebih perhitungan Anggaran (bagian dari SILPA).

c) Kas di Bendahara Penerimaan................................Rp9.078.300,00

Pada tahun 2016 kas bendahara penerimaan sebesar Rp43.214.000,00, sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp9.078.300,00. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan tahun 2017 merupakan Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan sebesar Rp459.000,00 dan Dinas Perindustrian Perdagangan sebesar Rp8.619.300,00 yang merupakan penerimaan pendapatan Retribusi Daerah tahun 2017 yang belum disetorkan ke Kas Daerah. Atas kas bendahara penerimaan tahun 2017 tersebut telah diakui sebagai realisasi pendapatan LRA tahun 2016 dan menjadi bagian dari SILPA TA.2017.

d) Kas di Badan Layanan Umum Daerah…........Rp31.245.577.695,00

Pada tahun 2016 Kas di Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp20.625.068.608,00, sedangkan pada tahun 2017 Kas di BLUD sebesar Rp31.258.677.695,00. Kas di BLUD tahun 2017 terdiri dari:

Tabel C.5.1.7.A.1.d Rincian Kas di Badan Layanan Umum Daerah

NO BLUD 2017 2016

1 Kas pada 1 BLUD SKPD RSUD R. Soedjati S

6.175.974.699,00 20.625.068.608,00

2 Kas pada 31 BLUD unit di bawah Dinas Kesehatan

25.069.602.996,00 -

31.245.577.695,00 20.625.068.608,00



1. Kas pada 1 BLUD SKPD RSUD R.Soedjati dapat diperinci berikut:

NO Bentuk Kas Rekening Bank 2017 2016

1 Kas Bank pada bendahara pengeluaran BPD Jateng 3-017-00034-4

1.019.525.836,00 15.541.738.424,00

2 Kas tunai pada bendahara pengeluaran - 18.481.243,00

2 Kas tunai pada bendahara penerimaan - 155.955.342,00 64.848.941,00 3 Kas Bank pada bendahara penerimaan BPD Jateng 3-

017-08340-1 381.058,00

4 Kas Bank pada bendahara penerimaan (Rekening Penampungan Penerimaan di BRI)

BRI 0076-01-016073-53-9

112.463,00 -

5 Saldo deposito terdiri dari 1 lembar deposito berjangka sebesar

A168723 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00

Jumlah 6.175.974.699,00 20.625.068.608,00

Kas pada Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.019.525.836,00 adalah merupakan kas yang berada pada pengelolaan rekening Bank Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD.

Kas pada Bendahara Penerimaan sebesar Rp155.955.342,00 adalah merupakan penerimaan pendapatan BLUD RSUD pada akhir tahun yang belum disetorkan ke rekening BLUD.

Saldo deposito terdiri dari 1 lembar deposito berjangka sebesar Rp5.000.000.000,00. Deposito ini adalah dana BLUD yang ditempatkan di bank BPD Jateng Cabang Purwodadi dalam bentuk deposito dengan ketentuan diperpanjang secara otomatis atau automatic roll over (ARO) dengan sertifikat deposito nomor A086346 dengan jangka waktu 1 (satu) bulan dengan tingkat suku bunga deposito tahun 2017 adalah sesuai tingkat bunga yang berlaku pada Bank BPD Jawa Tengah cabang Purwodadi, selanjutnya atas bunga deposito tersebut diakui/dibukukan sebagai Pendapatan BLUD.

Kas di BLUD sebesar Rp6.175.974.699,00 adalah Kas bagian dari SiLPA TA.2017.

2. Kas pada 31 BLUD Unit dibawah Dinas Kesehatan dapat diperinci berikut:

SILPA KEWAJIBAN KEPADA

FIHAK LAIN JUMLAH

1 PUSKESMAS KEDUNGJATI 1.629.250.246,00 - 1.629.250.246,00 2 PUSKESMAS KARANGRAYUNG I 1.092.499.888,00 7.216.873,00 1.099.716.761,00

3 PUSKESMAS KARANGRAYUNG II 381.589.731,00 19.061.904,00 400.651.635,00

NO BLUDKAS DI BLUD PADA DINAS KESEHATAN



SILPA KEWAJIBAN KEPADA

FIHAK LAIN JUMLAH

4 PUSKESMAS PENAWANGAN I 191.867.179,00 - 191.867.179,00

5 PUSKESMAS PENAWANGAN II 100.766.269,00 - 100.766.269,00

6 PUSKESMAS TOROH I 1.696.645.888,00 - 1.696.645.888,00 7 PUSKESMAS TOROH II 441.579.342,00 353.150,00 441.932.492,00 8 PUSKESMAS GEYER I 2.042.522.846,00 - 2.042.522.846,00 9 PUSKESMAS GEYER II 74.098.941,00 - 74.098.941,00 10 PUSKESMAS PULOKULON I 623.817.711,00 4.419.171,00 628.236.882,00 11 PUSKESMAS PULOKULON II 1.557.854.503,00 7.580.076,00 1.565.434.579,00 12 PUSKESMAS KRADENAN I 774.994.144,00 - 774.994.144,00 13 PUSKESMAS KRADENAN II 372.466.440,00 - 372.466.440,00 14 PUSKESMAS GABUS I 626.697.375,00 - 626.697.375,00 15 PUSKESMAS GABUS II 431.221.936,00 - 431.221.936,00 16 PUSKESMAS NGARINGAN 1.588.510.083,00 - 1.588.510.083,00 17 PUSKESMAS WIROSARI I 480.947.491,00 - 480.947.491,00 18 PUSKESMAS WIROSARI II 428.738.761,00 - 428.738.761,00 19 PUSKESMAS TAWANGHARJO 988.411.256,00 - 988.411.256,00

20 PUSKESMAS GROBOGAN 1.978.507.755,00 - 1.978.507.755,00 21 PUSKESMAS PURWODADI I 1.704.828.787,00 - 1.704.828.787,00 22 PUSKESMAS PURWODADI II 896.844.356,00 - 896.844.356,00

23 PUSKESMAS BRATI 594.976.274,00 - 594.976.274,00 24 PUSKESMAS KLAMBU 347.495.047,00 16.091.369,00 363.586.416,00 25 PUSKESMAS GODONG I 759.822.623,00 - 759.822.623,00 26 PUSKESMAS GODONG II 449.548.510,00 - 449.548.510,00 27 PUSKESMAS GUBUG I 1.363.084.295,00 - 1.363.084.295,00 28 PUSKESMAS GUBUG II 311.822.443,00 - 311.822.443,00 29 PUSKESMAS TEGOWANU 683.511.939,00 - 683.511.939,00 30 PUSKESMAS TANGGUNGHARJO 388.612.490,00 - 388.612.490,00

31 LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT 11.345.904,00 - 11.345.904,00 25.014.880.453,00 54.722.543,00 25.069.602.996,00

NO BLUDKAS DI BLUD PADA DINAS KESEHATAN

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa saldo kas pada 31 BLUD unit dibawah Dinas Kesehatan sebesar Rp25.069.602.996,00 dengan rincian kas yang menjadi SILPA TA.2017 sebesar Rp25.014.880.453,00 dan kas yang merupakan utang kepada fihak lain sebesar Rp54.722.543,00 yang berupa pajak pada Puskesmas Toroh II sebesar Rp353.150,00 dan utang untuk pembayaran jasa pelayanan sebesar Rp54.369.393,00.

e) Kas di Bendahara FKTP......................................................... Rp0,00 Pada tahun 2016 Kas di bendahara FKTP sebesar Rp18.035.936.951,00, sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp0,00, hal ini terjadi disebabkan oleh perubahan status 30 Puskesmas dan 1 UPT Laborat dalam pengelolaan keuangan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menjadi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Perubahan tersebut menjadikan Puskesmas dan UPT Laborat berubah menjadi entitas akuntansi tersendiri terpisah dari Dinas Kesehatan sehingga ke 31 BLUD unit



1. Kedungjati - 1.476.619.981,00

2. Karangrayung I - 831.816.024,00

3. Karangrayung II - 36.691.961,00

4. Penaw angan I - 107.662.063,00

5. Penaw angan II - 173.098.372,00

6. Toroh I - 864.862.148,00

7. Toroh II - 390.204.945,00

8. Geyer I - 1.256.020.407,00

9. Geyer II - 120.679.445,00

10. Pulokulon I - 437.932.260,00

11. Pulokulon II - 1.506.095.464,00

12. Kradenan I - 171.328.320,00

13. Kradenan II - 297.201.561,00

14. Gabus I - 261.456.538,00

15. Gabus II - 370.426.621,00

16. Ngaringan - 1.020.865.264,00

17. Wirosari I - 303.507.757,00

18. Wirosari II - 251.686.731,00

19. Taw angharjo - 1.010.223.715,00

20. Grobogan - 1.247.973.829,00

21. Purw odadi I - 1.061.443.644,00

22. Purw odadi II - 683.439.663,00

23. Brati - 416.395.466,00

24. Klambu - 366.312.771,00

25. Godong I - 639.637.956,00

26. Godong II - 307.336.595,00

27. Gubug I - 1.113.855.646,00

28. Gubug II - 233.097.648,00

29. Tegow anu - 596.352.710,00

30. Tanggungharjo - 481.711.446,00

Total - 18.035.936.951,00

Th.2016 (Rp) FKTP/PUSKESMAS No Th.2017 (Rp)

tersebut memiliki kewajiban menyusun laporan keuangan sendiri yang selanjutnya akan dikonsolidasikan pada SKPD Dinas Kesehatan. Konsekwensi lain dari perubahan status tersebut adalah saldo akhir kas pada bendahara FKTP pengakuannya di mutasikan ke kas BLUD yang menyebabkan kas pada bendahara FKTP tahun 2017 menjadi nihil. Adapun rincian dari kas bendahara FKTP masing-masing Puskesmas sebagaimana tabel berikut:

Tabel C.5.1.7.A.1.e Rincian Kas di Bendahara FKTP

f) Kas di Bendahara Dana Bos…………………….Rp947.349.110,00

Pada tahun 2016 Kas di Bendahara Dana BOS sebesar Rp988.015.886,00 yang merupakan saldo kas per 31 Desember 2016, dari jumlah tersebut pada tahun 2017 sisa dana th.2016 untuk sekolah SMU dan SMK sebesar Rp36.473.236,- dimutasikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah seiring dengan peralihan kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah atas dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi, sehingga sisa kas dana Bos tahun 2016 yang dicatat sebagai pendapatan LRA tahun 2017 pendapatan Dana Bos sebesar Rp951.542.650,- sedangkan pada tahun 2017 Kas di Bendahara Dana BOS sebesar Rp947.349.110,00. Kas tersebut adalah sisa dana BOS yang belum terserap untuk mendanai kegiatan operasional pendidikan disekolah. Dana BOS bersumber dari pendapatan BOS yang diterima sekolah negeri di bawah Dinas



Pendidikan Kabupaten Grobogan, adapun gambaran dari pendapatan dan belanja dana BOS dapat disampaikan dalam bentuk matrik dibawah.

Tabel C.5.1.7.A.1.f Rincian Kas di Bendahara Dana Bos

Pendapatan BOS th.2017 133.293.314.624,00 SD 98.449.190.325,00

Sisa BOS Th.2016 461.733.979,00 Pendapatan BOS Th.2017 97.987.456.346,00

SMP 34.844.124.299,00 Sisa BOS Th.2016 489.808.671,00

Pendapatan BOS Th.2017 34.354.315.628,00

Belanja BOS th.2017 132.345.965.514,00 SD 98.069.466.122,00 SMP 34.276.499.392,00

Setor kembali ke Provinsi - Kas Dana BOS Th.2017 947.349.110,00

PENJELASAN KAS DANA BOS TH.2017

Dari matrik diatas dapat dijelaskan bahwa sisa kas dana BOS tahun 2016 untuk SD dan SMP berdasarkan surat edaran dari KSAP masuk sebagai pendapatan LRA TA.2017. Adapun rincian sisa Kas Dana Bos tahun 2017 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Kas Dana Bos tahun 2017

2017 20161 SD 379.724.203,00 461.733.979,00 2 SMP 567.624.907,00 489.808.671,00 3 SMU/SMK - 36.473.236,00

Jumlah 947.349.110,00 988.015.886,00

Nomor Sekolah PenerimaSisa Kas Tahun

Sedangkan rincian saldo kas per masing-masing sekolah dapat disajikan dalam Lapiran Laporan Keuangan ini.

2. Piutang Pajak.........................................................Rp7.491.537.752,00

Akun Piutang Pajak menggambarkan hak Pemerintah Daerah dari pajak daerah yang sampai dengan 31 Desember 2017 belum diterima pembayarannya dari wajib pajak. Saldo piutang pajak pada tahun 2016 sebesar Rp6.788.509.300,00. Secara keseluruhan piutang pajak pada tahun 2017 telah dibayar sebesar Rp28.737.450.502,00 sementara pada tahun 2017 juga terdapat penambahan piutang pajak sebesar Rp29.440.478.954,00 sehingga saldo piutang pajak per 31 Desember 2017 sebesar Rp7.491.537.752,00. Saldo piutang pajak tersebut



merupakan saldo piutang sebelum penyisihan dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel C.5.1.7.A.2 Rincian Piutang Pajak

Dari saldo akhir piutang pajak pada tabel diatas selanjutnya dilakukan perhitungan penyisihan piutang berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2016, dimana prosentase perhitungan penyisihan piutang pajak dibedakan berdasarkan tingkat kelancarannya dengan klasifikasi Kualitas lancar dengan umur piutang kurang dari 1 tahun, Kualitas kurang lancar dengan umur piutang 1 tahun sampai dengan 2 tahun, Kualitas diragukan dengan umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun, Kualitas macet dengan umur piutang lebih dari 5 tahun. Adapun penjelasan dalam tabel sebagaimana berikut:

TAHUN PIUTANG

URAIAN RINCIAN PIUTANG SALDO PIUTANG PER

31-12-2017JATUH TEMPO umur piutang KUALITAS

PENYISIHAN (%)

PENYISIHAN PIUTANG

SALDO AKHIR SETELAH

PENYISIHAN TAHUN 2017

2001 Piutang Pajak Bumi dan Bangunan 9.847.789,00 2001 17 Macet 100% 9.847.789,00 - 2003 Piutang Pajak Bumi dan Bangunan 17.084.605,00 2003 15 Macet 100% 17.084.605,00 - 2005 Piutang Pajak Bumi dan Bangunan 4.750.396,00 2005 13 Macet 100% 4.750.396,00 - 2006 Piutang Pajak Bumi dan Bangunan 1.098.263,00 2006 12 Macet 100% 1.098.263,00 - 2007 Piutang Pajak Bumi dan Bangunan 1.035.667,00 2007 11 Macet 100% 1.035.667,00 - 2009 Piutang Pajak Bumi dan Bangunan 122.502.575,00 2009 9 Macet 100% 122.502.575,00 - 2010 Piutang Pajak Bumi dan Bangunan 179.005.579,00 2010 8 Macet 100% 179.005.579,00 -

No Uraian Saldo Awal Bertambah Berkurang Saldo Akhir

1 Piutang PBB Tahun 2001,2003,2005,2006,2007,2009,2010,2011,2012

1.023.981.123,00 - - 1.023.981.123,00

2 Piutang PBB Tahun 2013 541.690.702,00 - 100.517.655,00 441.173.047,00


Denda PBB Tahun 2014 279.960.007,00 - 279.960.007,00


Denda PBB Tahun 2015 228.045.830,00 - 228.045.830,00

5 Piutang PBB Tahun 2016 1.406.571.118,00 - 755.207.541,00 651.363.577,00

Denda PBB Tahun 2016 195.409.573,00 - 195.409.573,00

Piutang PBB Tahun 2017 25.368.129.938,00 24.581.171.390,00 786.958.548,00

Denda PBB Tahun 2017 47.214.524,00 47.214.524,00

6

Piutang Pajak Karaoke Th.2012 dan 2013 8.790.000,00

- - 8.790.000,00

7 Piutang Pajak Reklame Th.2017 - 490.938.751,00 439.370.101,00 51.568.650,00

9 Piutang Pajak Air Tanah Th.2017 - 112.053.150,00 112.053.150,00 -

10 Piutang Pajak PJU 2016 2.080.925.183,00 - 2.080.925.183,00 -

Piutang Pajak PJU 2017 - 2.718.727.181,00 - 2.718.727.181,00

Jumlah 6.788.509.300,00 29.440.478.954,00 28.737.450.502,00 7.491.537.752,00



TAHUN PIUTANG

URAIAN RINCIAN PIUTANG SALDO PIUTANG PER

31-12-2017JATUH TEMPO umur piutang KUALITAS

PENYISIHAN (%)

PENYISIHAN PIUTANG

SALDO AKHIR SETELAH

PENYISIHAN TAHUN 2017

2010 Piutang Pajak Bumi dan Bangunan 179.005.579,00 2010 8 Macet 100% 179.005.579,00 - 2011 Piutang Pajak Bumi dan Bangunan 295.169.945,00 2011 7 Macet 100% 295.169.945,00 - 2012 Piutang Pajak Hiburan ( Karaoke ) 7.000.000,00 2012 6 Macet 100% 7.000.000,00 - 2012 Piutang Pajak Bumi dan Bangunan 393.486.304,00 2012 6 Macet 100% 393.486.304,00 - 2013 Piutang Pajak Hiburan ( Karaoke ) 1.790.000,00 2013 5 Diragukan 50% 895.000,00 895.000,00 2013 Piutang Pajak Bumi dan Bangunan 441.173.047,00 2013 5 Diragukan 50% 220.586.523,50 220.586.523,50 2014 Piutang Pajak Bumi dan Bangunan 583.250.094,00 2014 4 Diragukan 50% 291.625.047,00 291.625.047,00 2014 Piutang Denda PBB-P2 279.960.007,00 2014 4 Diragukan 50% 139.980.003,50 139.980.003,50 2015 Piutang Pajak Reklame - 2015 3 Kurang Lancar 10% - - 2015 Piutang Pajak Parkir - 2015 3 Kurang Lancar 10% - - 2015 Piutang Pajak Air Tanah - 2015 3 Kurang Lancar 10% - - 2015 Piutang Pajak Bumi dan Bangunan 475.095.598,00 2015 3 Kurang Lancar 10% 47.509.559,80 427.586.038,20 2015 Piutang Denda PBB-P2 228.045.830,00 2015 3 Kurang Lancar 10% 22.804.583,00 205.241.247,00 2016 Piutang Pajak Bumi dan Bangunan 651.363.577,00 2016 2 Kurang Lancar 10,00% 65.136.357,70 586.227.219,30 2016 Piutang Denda PBB-P2 195.409.573,00 2016 2 Kurang Lancar 10,00% 19.540.957,30 175.868.615,70 2017 Piutang Pajak Reklame 51.568.650,00 2017 1 Lancar 0,50% 257.843,25 51.310.806,75 2017 Piutang Pajak Penerangan Jalan 2.718.727.181,00 2017 1 Lancar 0,50% 13.593.635,91 2.705.133.545,10 2017 Piutang Pajak Bumi dan Bangunan 786.958.548,00 2017 1 Lancar 0,50% 3.934.792,74 783.023.755,26 2017 Piutang Denda PBB-P2 47.214.524,00 2017 1 Lancar 0,50% 236.072,62 46.978.451,38

JUMLAH 7.491.537.752,00 1.857.081.499,32 5.634.456.252,69

3. Piutang Retribusi.................................................Rp25.376.256.630,00

Akun piutang retribusi menggambarkan hak Pemerintah Daerah dari pengenaan retribusi daerah yang sampai dengan 31 Desember 2017 belum diterima pembayarannya. Pada tahun 2016 piutang retribusi tercatat sebesar Rp17.790.881.836,00, sedangkan jumlah Piutang Retribusi per 31 Desember 2017 sebelum penyisihan adalah sebesar Rp25.376.256.630,00. Piutang tersebut terdapat pada SKPD Dinas Lingkungan Hidup yang berupa piutang retribusi kebersihan, RSUD R. Soedjati S berupa piutang pelayanan kesehatan dan Dinas Kesehatan berupa piutang pelayanan kesehatan non kapitasi BPJS, Dinas Pemuda Olah Raga yang berupa piutang retribusi kios pada obyek wisata Bledug Kuwu, dan piutang pasar agro pada SKPD Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi. Selanjutnya atas piutang tersebut dilakukan perhitungan penyisihan piutang untuk menyajikan nilai piutang sebesar Net Realizable Value nya. Penyisihan piutang didasarkan pada klasifikasi Kualitas lancar dengan umur piutang 1 bulan, Kualitas kurang lancar dengan umur piutang 1 bulan sampai dengan 3 bulan, Kualitas diragukan dengan umur piutang lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan, Kualitas macet dengan umur piutang lebih dari 12 bulan. Adapun rincian perhitungannya adalah sebagai berikut:



Tabel C.5.1.7.A.3 Rincian Piutang Retribusi

bertambah berkurang

RSUD: 15.289.611.640,00 20.776.881.647,00 14.467.774.856,00 21.598.718.431,00 (925.721.192,24) Piutang kepada Karyawan 159.625.929,00 - - 159.625.929,00 (159.625.929,00)Piutang pasien Umum 637.585.753,00 258.700.819,00 13.346.791,00 882.939.781,00 (625.532.466,10)Piutang BUMIDA 7.581.204,00 - 20.000,00 7.561.204,00 (7.561.204,00) Piutang DPR 20.820.923,00 - - 20.820.923,00 (20.820.923,00)Piutang BPJS 14.062.248.795,00 20.112.993.499,00 14.062.248.795,00 20.112.993.499,00 (100.564.967,50)Pengobatan Karyawan Tenaga Kontrak

6.608.935,00 - - 6.608.935,00 (6.608.935,00)

Piutang PT. JASA RAHARJA 199.909.313,00 233.777.407,00 196.928.482,00 236.758.238,00 (4.149.718,04)Piutang Pasien Dalam perawatan 195.230.788,00 161.673.383,00 195.230.788,00 161.673.383,00 (808.366,92)

Piutang BPJS Ketenagakerjaan - 9.736.539,00 - 9.736.539,00 (48.682,70)

DINAS KESEHATAN : 324.181.428,00 1.943.371.324,00 324.181.428,00 1.943.371.324,00 (9.716.856,67)

Piutang Retribusi Kesehatan (BPJS)

324.181.428,00 1.943.371.324,00 324.181.428,00 1.943.371.324,00 (9.716.856,67)

KELURAHAN WIROSARI : 14.775.624,00 - 14.775.624,00 - -

Piutang sewa tanah bondo deso 14.775.624,00 - 14.775.624,00 - -

KELURAHAN KURIPAN : 11.781.100,00 - 11.781.100,00 - -


KELURAHAN DANYANG : 16.957.044,00 - 16.957.044,00 - -


BADAN LINGKUNGAN HIDUP 14.870.000,00 6.475.000,00 10.570.000,00 10.775.000,00 (4.332.375,01)

Piutang Retribusi pesampahan dan kebersihan

14.870.000,00 6.475.000,00 10.570.000,00 10.775.000,00 (4.332.375,01)

DISPORABUDPAR: 9.377.500,00 6.600.000,00 6.600.000,00 9.377.500,00 (6.989.500,00)

Piutang Retribusi kios Bledug Kuwu

9.377.500,00 6.600.000,00 6.600.000,00 9.377.500,00 (6.989.500,00)

DISPERINDAGTAMBEN 2.109.327.500,00 - 448.622.500,00 1.660.705.000,00 (1.660.705.000,00)

Piutang Retribusi Pasar Agro 2.109.327.500,00 - 448.622.500,00 1.660.705.000,00 (1.660.705.000,00)

DISKOMINFO 153.309.375,00 - 153.309.375,00 (766.546,88)Piutang Retribusi Menara 153.309.375,00 - 153.309.375,00 (766.546,88)

JUMLAH 17.790.881.836,00 22.886.637.346,00 15.301.262.552,00 25.376.256.630,00 (2.608.231.470,79)

SKPD 31-Des-16 mutasi tahun 2017

Penyisihan Piutang 31 Desember 2017

4. Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran.................................................................Rp4.132.417.694,30 Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran adalah merupakan hak Pemerintah Kabupaten Grobogan yang belum diterima pembayarannya yang berasal dari sewa/penjualan konstruksi kios dan los pasar Suru, Tegowanu, pasar Gubug, Nglejok, Danyang, dan pasar



Godong. Piutang ini merupakan piutang kepada pedagang pasar yang masih harus diverifikasi dan direkonsiliasi dengan para pedagang pasar yang menempati kios atau los di pasar milik Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan. Pada tahun 2017 saldo bagian lancar sebesar Rp4.132.417.694,30 selanjutnya berdasarkan kebijakan akuntansi Kabupaten Grobogan Nomor 47 Tahun 2016 di rinci menurut tingkat kolektibilitasnya serta dilakukan penyisihan piutang dengan rincian per pasar sebagai berikut:

Tabel C.5.1.7.A.4 Rincian Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Tunggakan s/d 2016Bagian Lancar

th.2017Jumlah

Suru 2014 - - - 19.613.495,75 19.613.495,75 - (19.613.495,75) (19.613.495,75) -

Tegowanu 2018 6.003.125,00 7.779.375,00 13.782.500,00 28.929.500,00 42.712.000,00 (30.015,63) (28.929.500,00) (28.959.515,93) 13.752.484,38

Gubug 2018 12.629.460,75 20.229.971,00 32.859.431,75 17.013.985,00 49.873.416,75 (63.147,30) (17.013.985,00) (17.077.132,30) 32.796.284,45

Nglejok 2018 130.655.473,60 141.387.260,88 272.042.734,48 507.760.684,12 779.803.418,60 (653.277,37) (507.760.684,12) (508.413.961,49) 271.389.457,11

Danyang 2018 4.031.039,75 12.112.499,75 16.143.539,49 - 16.143.539,49 (20.155,20) - (20.155,20) 16.123.384,29

Godong 2023 463.871.728,30 466.371.678,41 930.243.406,72 2.294.028.416,99 3.224.271.823,71 (2.316.362,13) (2.292.581.121,99) (2.294.897.484,12) 929.374.339,59

Jumlah 617.190.827,40 1.265.071.612,44 2.867.346.081,86 4.132.417.694,30 (3.082.957,62) (2.865.898.786,86) (2.868.981.744,78) 1.263.435.949,81

PIUTANG SETELAH PENYISIHAN

KUALITAS BAG. LANCAR TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN TAHUN 2016

PASARJatuh Tempo Pelunasan

LANCAR

PENYISIHAN PIUTANG

MACET JUMLAHTunggakan s/d

2016MACET JUMLAH PENYISIHAN

Sebagian nilai tersebut didukung dengan perjanjian berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 yang sudah dinyatakan dicabut berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2012.

5. Piutang Lainnya .................................................. Rp3.818.692.700,00 Akun piutang lainnya menggambarkan hak Pemerintah Kabupaten dari piutang selain piutang pajak dan piutang retribusi yang sampai dengan 31 Desember 2017 belum diterima pembayarannya. Dalam penyajian Piutang Lainnya tersebut diantaranya berupa perguliran Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) Kehutanan, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) Perkebunan, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) Peternakan, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) Perikanan, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) Pertanian, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) Perindag, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) Koperasi, Perguliran Cadangan Pangan, Lumbung Pangan, DPM LUEP, dan pengembalian investasi non permanen dari kelompok penerima bantuan ternak yang belum lunas pembayarannya yang dikelola Badan Ketahanan Pangan dengan rincian mutasi per SKPD sebagai berikut:



Tabel C.5.1.7.A.5 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

SKPD JENIS PIUTANG SALDO 2016 BERTAMBAH BERKURANG SALDO 2017 Din. Kehutanan PER 175.423.000,00 15.000.000,00 160.423.000,00 Din. Pertanian PER dan Bunga 432.202.900,00 - 432.202.900,00 Din. Peternakkan PER 175.902.500,00 7.315.000,00 168.587.500,00

Ternak Kereman 229.000.000,00 184.000.000,00 45.000.000,00 Din. Perindustrian dan Perdagangan PER dan Bunga 783.938.425,00 238.493.125,00 545.445.300,00 Din. Koperasi UMKM PER, Perkuatan Modal dan Bunga 1.142.734.000,00 32.700.000,00 1.110.034.000,00

Din. Ketahanan Pangan Cadangan Pangan, Lumbung Pangan, DPM LUEP, dan

2.307.600.000,00 510.000.000,00 1.460.600.000,00 1.357.000.000,00

5.246.800.825,00 510.000.000,00 1.938.108.125,00 3.818.692.700,00

Pada tahun 2016 Piutang Lainnya sebesar Rp5.246.800.825,00, sedangkan posisi saldo piutang sebelum penyisihan per 31 Desember 2017 sebesar Rp3.818.692.700,00. Dari saldo akhir piutang lainnya tersebut selanjutnya dilakukan penyisihan piutang untuk menjaga nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penyisihan dilakukan dengan mengklasifikasikan piutang berdasarkan tingkat kelancarannya dengan klasifikasi sebagai berikut: piutang dengan klasifikasi lancar besar penyisihan 0.5% apabila piutang belum dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo, piutang dengan klasifikasi kurang lancar penyisihan 10% apabila piutang setelah 1 bulan diberikan surat tagihan pertama tidak dilunasi, piutang dengan klasifikasi diragukan penyisihan 50% apabila piutang setelah 1 bulan diberikan surat tagihan kedua tidak dilunasi, piutang dengan klasifikasi macet penyisihan 100% apabila piutang setelah 1 bulan diberikan surat tagihan ketiga tidak dilunasi. Adapun rincian masing-masing piutang sebagaimana tabel berikut:

SKPD URAIAN PIUTANG SALDO 31-12-2016 SALDO 31-12-2017 PENYISIHAN

MACET : 5.246.800.825,00 3.818.692.700,00 2.975.330.700,00

Dinas Kehutanan & Perkebunan Piutang PER Kehutanan 2001 99.570.000,00 99.570.000,00 99.570.000,00

Dinas Peternakan & Perikanan Piutang PER Peternakan 2001 165.402.500,00 163.537.500,00 163.537.500,00

Piutang PER Peternakan 2002 10.500.000,00 5.050.000,00 5.050.000,00

Dinas Pertanian TPH PER Pertanian 2001 105.410.000,00 105.410.000,00 105.410.000,00

PER Pertanian 2001 60.975.000,00 60.975.000,00 60.975.000,00

PER Pertanian 2002 45.143.000,00 45.143.000,00 45.143.000,00

PER Pertanian 2003 35.500.000,00 35.500.000,00 35.500.000,00

PER Pertanian 2003 113.550.000,00 113.550.000,00 113.550.000,00

Dinas Kehutanan & Perkebunan PER Perkebunan 2002 75.853.000,00 60.853.000,00 60.853.000,00

Dinas Pertanian TPH Piutang P4K 2001 11.540.000,00 11.540.000,00 11.540.000,00

Dinas Pertanian TPH Piutang P4K 2002 47.969.900,00 47.969.900,00 47.969.900,00

Dinas Pertanian TPH Jasa Penerimaan Bawang 1.361.000,00 1.361.000,00 1.361.000,00

2.782.000,00 2.782.000,00 2.782.000,00

3.311.000,00 3.311.000,00 3.311.000,00

4.661.000,00 4.661.000,00 4.661.000,00

Disperindagtamben PER Perindag 2002 250.524.750,00 151.124.000,00 151.124.000,00





SKPD URAIAN PIUTANG SALDO 31-12-2016 SALDO 31-12-2017 PENYISIHAN

Disperindagtamben Bunga PER Perindag 2002 82.137.275,00 50.480.600,00 50.480.600,00



Diskop UMKM PER Koperasi 2001 39.175.000,00 39.175.000,00 39.175.000,00




Diskop UMKM Dana Bergulir 2005 8.300.000,00 8.300.000,00 8.300.000,00

Diskop UMKM Dana Bergulir 2006 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00

Diskop UMKM Penguatan Modal 2007 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

Diskop UMKM Penguatan Modal 2008 86.725.000,00 80.725.000,00 80.725.000,00

Diskop UMKM Bunga PER Koperasi 2001 500.000,00 500.000,00 500.000,00

Diskop UMKM Bunga PER Koperasi 2002 20.625.000,00 20.625.000,00 20.625.000,00



Diskop UMKM Bunga Dana Bergulir 2005 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00

Diskop UMKM Bunga Dana Bergulir 2006 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00

Diskop UMKM Bunga Penguatan Modal 2007 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00

Diskop UMKM Bunga Penguatan Modal 2008 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00

Diskop UMKM Bunga Perkuatan Modal 2009 16.625.000,00 16.625.000,00 16.625.000,00

BKP Lumbung Pangan 2009 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00

BKP Cadangan Pangan 2009 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00

Diskop UMKM Perkuatan Modal 2009 75.925.000,00 75.925.000,00 75.925.000,00

Diskop UMKM Perkuatan Modal 2010 48.500.000,00 43.800.000,00 43.800.000,00


BKP Cadangan Pangan 2012 8.100.000,00 - -


BKP DPM LUEP 2012 82.500.000,00 82.500.000,00 82.500.000,00

Diskop UMKM Bunga Perkuatan Modal 2010 17.625.000,00 17.625.000,00 17.625.000,00





BKP

Kekurangan Pengembalian Investasi Non Permanen 137.300.000,00 137.300.000,00 137.300.000,00

Disnakkan Ternak Kereman 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00

Disnakkan Ternak Kereman 100.000.000,00 - -

Disnakkan Ternak Kereman 84.000.000,00 - -

MACET :

BKP DPM LUEP 2015 160.000.000,00 - -

BKP Cadangan Pangan 2015 190.000.000,00 70.000.000,00 350.000,00

BKP Lumbung Pangan 2015 110.000.000,00 37.600.000,00 188.000,00

BKP Cadangan Pangan 2016 260.000.000,00 150.000.000,00 750.000,00

BKP Lumbung Pangan 2016 160.000.000,00 80.000.000,00 400.000,00

BKP DPM LUEP 2016 870.000.000,00 - -

BKP DPM LUEP 2017 510.000.000,00 2.550.000,00

5.246.800.825,00 3.818.692.700,00 2.975.330.700,00 JUMLAH PIUTANG LAINNYA

6. Persediaan.............................................................Rp34.517.092.344,00

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan. Jumlah persediaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp37.595.865.807,09 sedangkan persediaan pada akhir tahun 2017 berdasarkan jenis persediaan sebesar Rp34.517.092.344,00 yang dapat diuraikan dengan rincian sebagai berikut:



Tabel C.5.1.7.A.6

Rincian Persediaam

Persediaan 31 Desember 2017 (Rp) 31 Desember 2016 (Rp)

1 ATK/Pakai Habis 1.537.381.193,00 836.635.127,00

2 Meterai dan Perangko 46.878.000,00 16.168.900,00

3 Bahan pakai habis 157.972.802,00 623.521.477,00

- -

4 Obat-obatan 26.047.346.545,00 26.639.529.446,09

5 Bahan pendukung operasional 405.786.900,00 234.000.908,00

6 Bahan Pangan 111.263.121,00 407.047.754,00

7 Alat listrik 142.295.666,00 154.117.782,00

8 Barang logistil (karung banjir) 61.858.536,00 155.783.990,00

9 Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat

1.789.785.200,00 5.810.865.549,00

10 Karcis barang cetakan 1.049.089.745,00 574.170.312,00

- -

11 Persediaan ikan - 35.034.000,00

12 Persediaan Barang - Barang Linen 828.736.649,00 372.148.320,00

13 Persediaan Bahan Kimia 2.338.697.987,00 1.736.842.242,00

Jumlah 34.517.092.344,00 37.595.865.807,09

Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (opname) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh pengurus barang masing-masing SKPD. Adapun rincian dari persediaan per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel C.5.1.7.A.6.1

Rincian Alat Tulis Kantor

2017 2016

1 DINAS PENDIDIKAN 316.183.619,00 282.836.161,00

2 DINAS KESEHATAN 496.749.773,00 135.734.760,00

3 RSUD Dr. R. SOEDJATI S 212.544.041,00 141.150.150,00

4 DPUPR 35.910.570,00 2.693.011,00

5 DINAS PERUMAHAN RKP 18.022.000,00 12.194.400,00

6 BAKESBANGLINMAS 2.229.000,00 1.797.100,00

7 BPBD 8.519.000,00 1.826.500,00

8 KANT. SATPOL PP 923.000,00 727.500,00

9 DINAS SOSIAL 451.000,00 832.000,00

10 DISNAKERTRANS 900.000,00 -

11 DP3AKB 518.500,00 388.500,00

12 DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH

455.000,00 36.000,00

13 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 160.500,00 295.000,00

14 DISPENDUKCAPIL 116.712.690,00 126.133.100,00

15 DISPERMASDES 3.067.000,00 2.351.000,00

16 DINAS PERHUBUNGAN 92.491.200,00 85.067.330,00

19 DISKOMINFO 10.905.000,00 -

20 DISKOP UKM 400.000,00 650.000,00

21 DPMPTSP 1.004.000,00 2.267.500,00

22 DISPORABUDPAR 14.448.000,00 582.000,00

23 DINAS ARSIPPUSDA 746.000,00 -

24 DINAS PERTANIAN 18.474.000,00 337.000,00

25 DISNAKKAN 2.432.000,00 1.001.750,00

26 DISPERINDAG 6.098.300,00 4.419.300,00

27 SETDA 77.366.100,00 9.912.865,00

ATK

SKPD NO



Tabel C.5.1.7.A.6.2

Rincian Materai dan Perangko

Tabel C.5.1.7.A.6.3

Rincian Bahan Pakai Habis

2017 2016


2 RSUD Dr. R. SOEDJATI S 18.225.000,00 - 3 DPUPR - 75.000,00 4 DP3AKB - 30.000,00

5 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 468.000,00 - 6 DISPENDUKCAPIL 387.000,00 30.000,00

7 DISNAKKAN 90.000,00 - 8 DISPERINDAG 8.535.000,00 8.222.000,00

9 SET. DPRD 288.000,00 390.000,00

10 KC. KRADENAN - 90.000,00

11 KC. GABUS 300.000,00 60.000,00

12 KC. TAWANGHARJO - 144.000,00

13 BPPKAD - 465.000,00

JUMLAH 46.878.000,00 16.168.900,00

SKPD MATERAI/ PERANGKO

NO

2017 2016


2 DINAS KESEHATAN 11.078.000,00


4 DPUPR 7.163.000,00 1.353.000,00

5 BPBD 95.000,00 517.000,00

6 DP3AKB 120.000,00


26.897.674,00

8 DINAS PERHUBUNGAN 1.216.000,00 2.576.000,00

9 DINAS ARSIPPUSDA 379.000,00 10 DISNAKKAN 1.199.800,00 11 DISPERINDAG 1.098.800,00 2.624.540,00

12 SET. DPRD 1.986.000,00 14.551.050,00

13 KC. PENAWANGAN 89.000,00 14 KC. GABUS 250.000,00 250.000,00 15 KC. TAWANGHARJO 448.000,00 270.000,00

16 KC. GROBOGAN 150.000,00 17 BPPKAD 3.250.000,00 315.000,00

JUMLAH 157.972.802,00 623.521.477,00

BAHAN PAKAI HABIS (bahan pembersih dll)

SKPDNO

2017 2016

28 SET. DPRD 14.489.500,00 2.911.050,00

29 KC. KEDUNGJATI 591.000,00 910.900,00

30 KC. KARANGRAYUNG 411.000,00 317.000,00

31 KC. PENAWANGAN 85.000,00 179.800,00

32 KC. TOROH 209.000,00 204.000,00

33 KC. GEYER 253.000,00 260.000,00

35 KC. KRADENAN 514.000,00 655.000,00

36 KC. GABUS 566.000,00 600.500,00

38 KC. WIROSARI - 456.000,00

39 KC. TAWANGHARJO 1.499.000,00 1.820.000,00

40 KC. GROBOGAN 150.000,00 298.000,00

41 KC. PURWODADI - 2.265.000,00

42 KC. BRATI 100.000,00 -

47 KC. TANGGUNGHARJO 350.000,00 447.000,00

48 INSPEKTORAT 396.500,00 760.000,00

49 BAPPEDA 2.447.000,00 399.000,00

50 BPPKAD 76.602.100,00 8.680.000,00

51 BKPPD 1.007.800,00 2.238.950,00

JUMLAH 1.537.381.193,00 836.635.127,00

ATK

SKPD NO



Tabel C.5.1.7.A.6.4

Rincian Obat-obatan

Tabel C.5.1.7.A.6.5

Rincian Bahan Pendukung Operasional

2017 2016

1 DINAS PENDIDIKAN 933.000,00 6.250.750,00

2 DINAS KESEHATAN 1.159.600,00 -


JUMLAH 405.786.900,00 234.000.908,00

BAHAN PENDUKUNG OPERASIONAL

SKPDNO

Tabel C.5.1.7.A.6.6

Rincian Bahan Pangan

2017 2016



1.770.080,00 148.951.440,00

JUMLAH 111.263.121,00 407.047.754,00

SKPDNO

Bahan Pangan

Tabel C.5.1.7.A.6.7

Rincian Alat Listrik

2017 2016



3 DINAS PERUMAHAN RAKYAT - 110.989.800,00

4 DINAS PUPR 61.906.216,00 2.329.500,00

6 DISHUB PERHUBUNGAN 815.000,00 1.847.000,00

7 DINAS KOMINFO 1.655.000,00

8 DINAS PETERNAKKAN 750.000,00

9 SEKRETARIAT DPRD 982.000,00 730.000,00

10 Kecamatan Kradenan 124.000,00

11 BPBD 1.063.000,00 889.000,00

12 DINAS PERINDUSTRIAN 355.500,00 395.000,00

JUMLAH 142.295.666,00 154.117.782,00

ALAT LISTRIK

SKPDNO

2017 2016

1 DINAS PENDIDIKAN 162.750,00 - 2 DINAS KESEHATAN 20.249.246.095,00 20.147.049.142,09

3 RSUD Dr. R. SOEDJATI S 5.751.520.200,00 6.339.500.304,00

4 DINAS PERTANIAN 46.417.500,00 152.980.000,00

JUMLAH 26.047.346.545,00 26.639.529.446,09

OBAT-OBATAN (kesehatan, peternakan, pertanian) SKPDNO



Tabel C.5.1.7.A.6.8

Rincian Barang-barang Logistik (karung banjir)

2017 2016

1 DINAS PUPR 50.359.800,00 155.783.990,00

2 DINAS KETAHANAN PANGAN 11.498.736,00 -

JUMLAH 61.858.536,00 155.783.990,00

SKPDNO

LOGISTIK/KARUNG

Tabel C.5.1.7.A.6.9

Rincian Barang yang akan diserahkan kepada Masyarat

NO SKPD BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KE

MASYARAKAT

1 DINAS PERUMAHAN RAKYAT 1.711.809,000 5.629.402.749

2 BPBD 77.976.200 181.462.800

Jumlah 1.789.785.200 5.810.865.549

Tabel C.5.1.7.A.6.10

Rincian Karcis/Barang Cetakan

2017 2016

1 DINAS KESEHATAN 141.896.820,00 805.870,00


3 DINAS PERUMAHAN RAKYAT - 1.642.146,00

4 DINAS PUPR 4.900.000,00 733.500,00

5 DISHUB PERHUBUNGAN 33.448.210,00 42.987.290,00

6 DINAS KOMINFI 6.141.500,00 -

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.104.000,00 -

7 DISDUK CAPIL 363.365.180,00 90.851.610,00

8 DISPORABUDPAR 450.000,00 284.000,00

9 SEKRETARIAT DAERAH 37.325.500,00 6.660.050,00

10 SEKRETARIAT DPRD 3.478.500,00 1.571.300,00

11 DPMPTSP 300.000,00 -

12 DISNAKKAN 2.112.000,00 -

13 BPPKAD 89.919.000,00 131.063.800,00

14 Kecamatan Kedungjati 450.000,00 -

15 Kecamatan Penawangan - 97.000,00

16 Kecamatan Kradenan 41.000,00 120.000,00

17 Kecamatan Tawangharjo 183.000,00 -

18 Kecamatan Grobogan 50.000,00 -

19 Kecamatan Gabus - 166.000,00

20 BPBD 2.700.000,00 4.685.000,00

21 DISPERINDAG 80.322.000,00 80.061.000,00

22 BKPPD 1.937.000,00 -

JUMLAH 1.049.089.745,00 574.170.312,00

SKPD

KARCIS/ BARANG CETAK

NO



Tabel C.5.1.7.A.6.11

Rincian Persediaan Ikan

2017 2016

1 DISNAKKAN - 35.034.000,00

JUMLAH - 35.034.000,00

SKPDNO PERSEDIAAN IKAN

Tabel C.5.1.7.A.6.12

Rincian Persediaan Barang Linen

NO SKPD

2017 2016


2 SEKRETARIAT DPRD 24.200.000,00 -

JUMLAH 828.736.649,00 372.148.320,00

BARANG-BARANG LINEN

Tabel C.5.1.7.A.6.13

Rincian Persediaan Bahan Kimia

2017 2016

1 RSUD Dr. R. SOEDJATI S 2.338.697.987,00 1.736.842.242,00

JUMLAH 2.338.697.987,00 1.736.842.242,00

SKPDNO

PERSEDIAAN BAHAN KIMIA

Sebagaimana Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Persediaan yang tercantum pada Neraca sebesar Rp37.595.865.807,09 tidak termasuk obat-obat yang dalam kondisi rusak serta telah kadaluarsa di 30 Puskesmas dengan nilai Rp103.936.975,00. Sedangkan pada tahun 2017 sisa persediaan yang rusak tercatat sebesar Rp420.699.275,14 selanjutnya atas barang tersebut akan dilakukan pemusnahan. Adapun rincian dari obat yang dalam kondisi rusak serta telah kadaluarsa adalah sebagai berikut:



Tabel

Rincian Dari Obat yang Dalam Kondisi Rusak Serta Telah Kadaluarsa

OBAT 2016 OBAT 2017 JUMLAH

1 Gudang Farmasi ‐ 285.794.785,80 ‐ ‐ ‐ 285.794.785,80 2 Kedungjati 650.484,00 1.439.700,00 650.484,00 ‐ 650.484,00 1.439.700,00 3 Karangrayung I 8.195.251,00 3.273.817,00 8.195.251,00 ‐ 8.195.251,00 3.273.817,00 4 Karangrayung II 6.489.967,00 1.569.375,00 6.489.967,00 ‐ 6.489.967,00 1.569.375,00 5 Penawangan I 8.868.062,00 8.467.684,64 8.868.062,00 ‐ 8.868.062,00 8.467.684,64 6 Penawangan II 1.368.738,00 5.095.675,00 1.368.738,00 ‐ 1.368.738,00 5.095.675,00 7 Toroh I 1.531.200,00 ‐ 1.531.200,00 ‐ 1.531.200,00 ‐ 8 Toroh II 1.715.710,00 1.416.849,00 1.715.710,00 ‐ 1.715.710,00 1.416.849,00

9 Geyer I 1.861.000,00 5.635.233,00 1.861.000,00 ‐ 1.861.000,00 5.635.233,00 10 Geyer II 883.986,00 ‐ 883.986,00 ‐ 883.986,00 ‐ 11 Pulokulon I 1.289.315,00 156.250,00 1.289.315,00 ‐ 1.289.315,00 156.250,00 12 Pulokulon II 1.132.358,00 1.466.070,00 1.132.358,00 ‐ 1.132.358,00 1.466.070,00 13 Kradenan I 3.203.799,00 2.737.165,00 3.203.799,00 ‐ 3.203.799,00 2.737.165,00 14 Kradenan II 2.864.170,00 8.956.614,00 2.864.170,00 ‐ 2.864.170,00 8.956.614,00

15 Gabus I 1.892.732,00 1.276.663,00 1.892.732,00 ‐ 1.892.732,00 1.276.663,00

16 Gabus II 685.553,00 2.343.359,40 685.553,00 2.291.900,00 2.977.453,00 51.459,40

17 Ngaringan 9.179.453,00 27.786.051,00 9.179.453,00 3.821.871,00 13.001.324,00 23.964.180,00

18 Wirosari I 10.531.269,00 24.544.953,00 10.531.269,00 ‐ 10.531.269,00 24.544.953,00

19 Wirosari II 380.000,00 6.035.485,00 380.000,00 6.035.485,00 6.415.485,00 ‐

20 Tawangharjo 1.883.868,00 368.910,00 1.883.868,00 ‐ 1.883.868,00 368.910,00

21 Grobogan 126.000,00 8.474.854,00 126.000,00 ‐ 126.000,00 8.474.854,00

22 Purwodadi I 3.483.702,00 1.282.096,00 3.483.702,00 ‐ 3.483.702,00 1.282.096,00

23 Purwodadi II 166.428,00 17.776.759,00 166.428,00 ‐ 166.428,00 17.776.759,00

24 Brati 2.045.123,00 6.554.727,00 2.045.123,00 6.554.727,00 8.599.850,00 ‐

25 Klambu 1.450.476,00 2.204.983,00 1.450.476,00 2.204.983,00 3.655.459,00 ‐

26 Godong I 288.663,00 2.856.894,00 288.663,00 ‐ 288.663,00 2.856.894,00

27 Godong II 2.761.073,00 879.230,00 2.761.073,00 ‐ 2.761.073,00 879.230,00

28 Gubug I 23.420.669,00 11.817.553,30 23.420.669,00 ‐ 23.420.669,00 11.817.553,30

29 Gubug II 1.459.555,00 726.297,00 1.459.555,00 ‐ 1.459.555,00 726.297,00

30 Tegowanu 1.789.933,00 1.677.806,00 1.789.933,00 1.647.849,00 3.437.782,00 29.957,00

31 Tanggungharjo 2.338.438,00 3.471.271,00 2.338.438,00 2.831.020,00 5.169.458,00 640.251,00

103.936.975,00 446.087.110,14 103.936.975,00 25.387.835,00 129.324.810,00 420.699.275,14

2017

JUMLAH

BERKURANGNO PUSKESMAS 2016 BERTAMBAH

B. Investasi Jangka Panjang....................................................Rp191.463.155.060,52 Saldo Investasi Jangka Panjang merupakan saldo penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Grobogan pada BUMD dengan umur lebih dari satu tahun Per 31 Desember 2017 yaitu penempatan dana Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam bentuk Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang bersifat permanen (ditujukan untuk kepemilikan) yang dicatat dengan menggunakan metode biaya (cost method) maupun metode ekuitas (equity method). Pada tahun 2016 jumlah investasi jangka panjang sebesar Rp152.250.574.469,71 sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp191.463.155.060,52. Rincian atas investasi permanen tahun 2016 dan 2017 adalah sebagaimana tabel berikut:



Tabel C.5.1.7.B Rincian Investasi Jangka Panjang

Investasi PermanenMetode

Pencatatan31 Desember 2017 (Rp) 31 Desember 2016 (Rp) Kenaikan/ (Penurunan)

PD. BPR BKK Purwodadi Ekuitas 49.105.122.939,52 47.915.789.617,71 1.189.333.321,81

PD. BPR Bank Purwa Artha Ekuitas 23.260.481.749,00 20.352.371.273,00 2.908.110.476,00

PD. Purwa Aksara Ekuitas 5.604.744.933,00 5.018.785.859,00 585.959.074,00

PDAM Purwa Tirta Dharma Ekuitas 59.850.819.424,00 49.108.835.524,00 10.741.983.900,00

PD. Aneka Usaha Pertanian Grobogan Multi Farm

Ekuitas 904.986.015,00 1.086.792.196,00 (181.806.181,00)

PT. PRPP Jawa Tengah Biaya 531.000.000,00 531.000.000,00 -

PT Bank Jateng Biaya 52.006.000.000,00 28.237.000.000,00 23.769.000.000,00

PT. JAMKRIDA Jawa Tengah Biaya 200.000.000,00 - 200.000.000,00

Jumlah 191.463.155.060,52 152.250.574.469,71 39.212.580.590,81

a. Investasi pada Perusahaan Daerah BPR BKK Purwodadi sebesar Rp49.105.122.939,52 yang berwujud atas saham dengan komposisi persentase kepemilikan 50,58 persen dimana perhitungan penyertaannya adalah sebagai berikut:

Tabel C.5.1.7.B.1.a Rincian Investasi Perusahaan Daearah BPR BKK Purwodadi

URAIAN TA 2016 (Audited) TA 2017 (Audited)

Pemegang Saham :

Modal Pemkab Grobogan Rp 24.500.000.000,00 Rp 24.500.000.000,00

Modal Pemprov Jateng Rp 19.850.000.000,00 Rp 23.940.000.000,00

Jumlah Modal Rp 44.350.000.000,00 Rp 48.440.000.000,00

Cadangan umum Rp 13.900.013.689,00 Rp 15.783.170.121,00

Cadangan tujuan Rp 11.369.574.303,00 Rp 13.081.534.696,00

Laba/Rugi Periode Berjalan Rp 17.119.603.930,00 Rp 19.783.138.252,00

Jumlah laba 42.389.191.922,00Rp 48.647.843.069,00Rp

Kepemilikan saham 55,24% 50,58%

Hak atas laba/rugi 23.415.789.617,71Rp 24.605.122.939,52Rp

Penyertaan Modal - Metode Ekuitas (=modal saham

pemkab + hak atas laba/rugi)47.915.789.617,71Rp 49.105.122.939,52Rp

Dari tabel diatas dapat dijelaskan dengan besar kepemilikan saham sebesar Rp24.500.000.000,00 atau 50,58% ditambah dengan hak atas laba sebesar Rp24.605.122.939,52 maka investasi permanen (penyertaan modal) pada Perusahaan Daerah BPR BKK Purwodadi sebesar Rp49.105.122.939,52. Perhitungan penyertaan modal Pemerintah Daerah tersebut telah didasarkan pada Laporan keuangan Perusahaan Daerah BPR BKK Purwodadi yang telah



diaudit oleh Kantor Akuntan Publik berdasarkan Laporan Auditor Independen No. 17/02/003/01/KAP-08/SMG/18 tanggal 21 Februari 2018.

b. Perusahaan Daerah BPR Bank Purwa Artha didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah BPR Bank Purwa Artha sebagaimana telah diubah berkali-kali, terakhir dengan Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 1997 tentang Perusahaan Daerah BPR Bank Purwa Artha. Sampai dengan 31 Desember 2016 Pemerintah Kabupaten Grobogan memiliki 100% saham BPR Bank Purwa Artha. Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan pada PD BPR Bank Purwa Artha per 31-12-2016 sebesar Rp20.352.371.273,00 sedangkan tahun 2017 sebesar Rp23.260.481.749,00. Adapun perhitungan atas penyertaan modal pada PD. BPR Purwa Artha per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel C.5.1.7.B.2.b Rincian Investasi BPR Bank Purwa Artha


Pemegang Saham :


- Rp - Rp -


Cadangan umum Rp 3.446.749.830,00 Rp 3.788.130.009,00

Cadangan tujuan Rp 3.392.403.597,00 Rp 3.733.783.776,00

Laba/Rugi Periode Berjalan Rp 2.275.867.846,00 Rp 2.001.217.964,00

Jumlah laba 9.115.021.273,00Rp 9.523.131.749,00Rp



Penyertaan Modal - Metode Ekuitas (=modal saham pemkab + hak atas

laba/rugi)20.352.371.273,00Rp 23.260.481.749,00Rp

Perhitungan penyertaan modal Pemerintah Daerah tersebut telah didasarkan pada Laporan Keuangan PD. BPR BANK PURWA ARTHA yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik berdasarkan Laporan Auditor Independen Nomor 164/KAP.SH/ML/II/2018 tanggal 19 Februari 2018

c. Perusahaan Daerah Purwa Aksara didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 1989 tentang Perusahaan Daerah Purwa Aksara. Sampai dengan 31 Desember 2017 Pemerintah Kabupaten Grobogan memiliki 100% saham. Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan pada PD Purwa



Aksara per 31-12-2016 sebesar Rp5.018.785.859,00 sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp5.604.744.933,00. Adapun perhitungan atas penyertaan modal pada pada PD. Purwa Aksara per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut.

Tabel C.5.1.7.B.3.c

Rincian Investasi Purwa Aksara

URAIAN TA 2016 (Audited) TA 2017 (Un Audited)

Pemegang Saham :


- Rp - Rp -


Cadangan umum Rp 708.481.131,00 Rp 829.208.483,00

Cadangan tujuan Rp - Rp -

Laba/Rugi Periode Berjalan Rp 603.636.728,00 Rp 568.868.450,00

Jumlah laba 1.312.117.859,00Rp 1.398.076.933,00Rp




pemkab + hak atas laba/rugi)5.018.785.859,00Rp 5.604.744.933,00Rp

Perhitungan penyertaan modal Pemerintah Daerah tersebut telah didasarkan pada Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Purwa Aksara yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik berdasarkan Laporan Auditor Independen Nomor 684/A/KAP.SH/LA/III/2018 tanggal 21 Maret 2018

d. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) didirikan berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum. Sampai dengan 31 Desember 2017 Pemerintah Kabupaten Grobogan memiliki 100% saham PDAM. Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan pada PDAM Purwa Tirta Dharma per 31-12-2016 sebesar Rp49.108.835.524,00 sedangkan pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp59.850.819.424,00. Adapun perhitungan atas penyertaan modal pada PDAM Tirta Dharma adalah sebagai berikut:



Tabel C.5.1.7.B.4.d Rincian Investasi PDAM Purwa Tirta Dharma


Pemegang Saham :

Modal disetor Pemkab Grobogan

Rp 29.373.148.254,00 Rp 37.447.748.254,00

Hibah Pemerintah Pusat Rp 17.382.938.890,00 Rp 24.600.107.339,00

Modal Hibah Atas Pajak Penghapusan Piutang Negara

Rp -


Laba ditahan Rp 2.653.930.431,00 Rp (1.067.854.353,00)


Laba/Rugi Periode Berjalan Rp (301.182.051,00) Rp (1.129.181.816,00)

Jumlah laba 2.352.748.380,00Rp (2.197.036.169,00)Rp


Hak atas laba/rugi 2.352.748.380,00Rp (2.197.036.169,00)Rp


pemkab + hak atas laba/rugi)

49.108.835.524,00Rp 59.850.819.424,00Rp

Perhitungan penyertaan modal Pemerintah Daerah tersebut telah didasarkan pada Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Purwa Tirta Dharma yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik berdasarkan Laporan Auditor Independen Nomor 25/A-IS/IV/2017 tanggal 6 April 2018

e. Perusahaan Daerah Aneka Usaha Pertanian Grobogan Multi Farm didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusda Aneka Usaha Pertanian “Grobogan Multi Farm”. Sampai dengan 31 Desember 2017 Pemerintah Kabupaten Grobogan memiliki 100% saham PD. Grobogan Multi Farm. Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan pada PD. Grobogan Multi Farm per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.086.792.196,00 sedangkan pada tahun 2017 menjadi Rp904.986.015,00. Adapun perhitungan atas penyertaan modal pada PD. Grobogan Multi Farm adalah sebagai berikut:

Tabel C.5.1.7.B.5.b Rincian Investasi Aneka Usaha Pertanian Grobogan Multi Farm


Pemegang Saham :

Modal disetor Pemkab Grobogan Rp 2.673.750.000,00 Rp 2.673.750.000,00


Laba ditahan Rp (1.322.672.204,00) Rp (1.586.957.804,00)


Laba/Rugi Periode Berjalan Rp (264.285.600,00) Rp (181.806.181,00)

Jumlah laba (1.586.957.804,00)Rp (1.768.763.985,00)Rp


Hak atas laba/rugi (1.586.957.804,00)Rp (1.768.763.985,00)Rp

Penyertaan Modal - Metode Ekuitas (=modal saham pemkab + hak atas

laba/rugi)1.086.792.196,00Rp 904.986.015,00Rp



Dengan berjalannya waktu PD. Aneka Usaha Pertanian Grobogan Multifarm tidak mampu bertahan dari persaingan usaha sehingga pada tahun 2017 dinyatakan bubar dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Aneka Usaha Pertanian Kabupaten Grobogan serta dengan Keputusan Bupati Grobogan Nomor: 539/143/2018 tentang Likuidasi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Pertanian Kabupaten Grobogan

f. PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah didirikan bersama-sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1993. Modal yang ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan adalah sebesar Rp531.000.000,00. Nilai penyertaan modal dihitung dengan memakai metode cost, sehingga dengan metode perhitungan tersebut nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan pada PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah tahun 2017 tetap sama dengan tahun 2016 yaitu sebesar Rp531.000.000,00.

g. Investasi pada Bank BPD Jateng: Pada tahun 2016 nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan pada BPD Jateng sebesar Rp28.237.000.000,00. Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Grobogan melakukan penambahan penyertaan modalnya sebesar Rp23.769.000.000,00 sehingga nilai akhir penyertaan modal dengan menggunakan perhitungan metode biaya (cost) menjadi sebesar Rp52.006.000.000,00 yang merupakan akumulasi setoran penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan. Pada PT. Bank BPD Jateng Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan pemegang mayoritas saham, sedangkan Kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah merupakan pemegang saham minoritas dalam persentase kepemilikan.

h. PT. JAMKRIDA JATENG (Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah) adalah BUMD yang bergerak dibidang penjaminan, dengan pemegang saham mayoritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 99,1% yang didirikan dengan tujuan untuk memberikan jasa penjaminan pembiayaan kepada UMKM, meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah, dan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD). Atas pendirian BUMD tersebut Pemerintah Kabupaten Grobogan pada tahun 2017 menempatkan modal disetor/penyertaan modal sebesar Rp200.000.000,00.

Berikut perbandingan antara perhitungan dengan metode ekuitas dengan metode biaya/cost.



Tabel

Metode Biaya

(jumlah setoran kas Pemda untuk

penyertaan modal s/d th.2017)

1 PDAM Purwa Tirta Dharma 59.850.819.424,00 37.447.748.254,00 Wajar2 PD BPR BKK Purwodadi 49.105.122.939,52 24.500.000.000,00 Wajar3 PD BPR Bank Purwa Artha 23.260.481.749,00 13.737.350.000,00 Wajar4 PD Purwa Aksara 5.604.744.933,00 4.206.668.000,00 Wajar5 PD Aneka Usaha

Pertanian Grobogan Multi Farm

904.986.015,00 2.673.750.000,00 -

6 Bank Jateng 52.006.000.000,00 52.006.000.000,00 -7 PT PRPP 531.000.000,00 531.000.000,00 -8 PT. JAMKRIDA 200.000.000,00 200.000.000,00 -

191.463.155.060,52 135.302.516.254,00 -

Perbandingan Metode ekuitas dan Metode cost dan Opini KAP

No BUMD Metode ekuitas Opini Kantor Akuntan Publik Atas Laporan Keuangan Th.2017

C. Aset Tetap...........................................................................Rp2.418.773.617.443,70 Dalam Laporan keuangan asset tetap merupakan salah satu pos di neraca

disamping asset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan asset lainnya. asset tetap ini mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya, sedangkan pengertian asset tetap dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap yang tercantum dalam neraca Pemerintah Kabupaten Groboganper 31 Desember 2016 dan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel C.5.1.7.C.

Rincian Aset Tetap 2017 2016

Aset Tetap 3.742.413.370.601,19 3.160.426.031.874,82 Akumulasi Penyusutan (1.323.639.753.157,49) (964.294.970.939,52)

Aset Tetap Setelah Penyusutan 2.418.773.617.443,70 2.196.131.060.935,30

Pada Laporan Neraca tahun 2016 dan 2017 untuk Aset tetap pada neraca belum termasuk adanya Tanah pada Dinas Pengairan sebesar Rp117.778.941.667,00. Nilai aset tanah pada Dinas Pengairan terkait aset tanah daerah irigasi dan sungai yang belum dicatat karena masih dalam proses identifikasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana mengenai kepemilikan tanah tersebut.



Pada tahun 2017 terdapat mutasi bersih Aset Tetap sebesar Rp581.987.338.681,06 yang terdiri atas penambahan nilai Aset Tetap sebesar Rp710.432.199.008,76 dan pengurangan nilai Aset Tetap sebesar Rp128.444.860.327,70 Penambahan dan Pengurangan nilai Aset Tetap tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor sebagai berikut: Penambahan Aset Tetap: 1. Penambahan aset tetap dari belanja, yaitu penambahan aset yang berasal dari

belanja modal dan belanja non modal yang dikapitalisasi menjadi aset. 2. Penerimaan aset dari donasi/hibah, yaitu penerimaan barang dari pemberi

hibah yang tidak perlu dibayarkan kembali yang berasal dari hibah atau donasi instansi di luar Pemerintah Kabupaten Grobogan.

3. Penambahan aset mutasi masuk dari SKPD lain, merupakan mutasi atau perpindahan aset antar SKPD yang tidak menambah nilai aset secara total.

4. Penambahan aset tetap yang belum tercatat, yaitu penambahan aset yang berasal dari pencatatan aset dimana pada Laporan Keuangan audited Tahun 2015 belum dicatat.

5. Reklasifikasi tambah, adalah perpindahan pencatatan dari akun lain yang tidak merubah total aset.

6. Koreksi pembukuan yang menambah nilai aset, adalah koreksi untuk menambah nilai aset yang masih kurang catat.

7. Penambahan dari belanja BOS, yaitu penambahan aset yang berasal dari pelaksanaan/belanja dana BOS di sekolah Negeri di Kabupaten Grobogan yang menghasilkan aset tetap.

8. Penambahan dari validasi lainnya, adalah penambahan aset yang tidak termasuk didalam kategori diatas.

Pengurangan Aset Tetap: 1) Penghapusan aset tetap, yaitu pengurangan aset dengan menghapus barang

milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang membebaskan pengguna dan/ atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

2) Pengurangan aset karena dihibahkan ke masyarakat, yaitu pemberian barang milik daerah kepada masyarakat dengan mengalihkan hak atas barang tersebut kepada masyarakat yang dibuktikan dengan berita acara serah terima hibah.

3) Pengurangan karena dibawah nilai kapitalisasi, adalah pengurangan aset yang nilainya dibawah satuan minimal kapitalisasi aset tetap yang selanjutnya dicatat dalam pembukuan ekstrakomtabel.

4) Mutasi ke SKPD lain, merupakan mutasi atau perpindahan aset antar SKPD yang tidak menambah nilai aset secara total.

5) Reklasifikasi berkurang, yaitu perpindahan pencatatan ke akun lain yang tidak merubah total aset.

6) Koreksi pembukuan berkurang, adalah koreksi untuk mengurangi nilai aset yang lebih catat.



7) Pengurangan karena validasi lainnya, adalah pengurangan aset yang tidak termasuk didalam kategori diatas.

Tabel

Penambahan nilai Aset Tetap

NO URAIAN JUMLAH

1 Penambahan aset tetap dari belanja 609.813.093.326,00 2 Penerimaan aset dari donasi/hibah 14.456.217.866,00 3 Penambahan aset mutasi masuk dari SKPD lain 10.319.890.868,00 4 Penambahan aset tetap yang belum tercatat 9.915.873.468,00 5 Reklasifikasi masuk dari akun lain yang tidak merubah total aset 671.988.926,00

6 Koreksi pembukuan yang menambah nilai aset 36.546.187.489,76 7 Penambahan dari validasi lainnya (termasuk mutasi dari Provinsi) 28.708.947.065,00

Jumlah 710.432.199.008,76 Tabel

Sedangkan pengurangan nilai Aset Tetap terdiri atas:

NO URAIAN JUMLAH

1 Penghapusan aset tetap 2.869.419.665,31 2 Pengurangan aset karena dihibahkan ke masyarakat 6.054.520.580,00 3 Pengurangan karena dibawah nilai kapitalisasi 818.918.648,00 4 Mutasi ke SKPD lain 10.319.890.868,00 5 Reklasifikasi keluar ke akun lain yang tidak mengubah jumlah total

aset tetap 11.382.862.913,60

6 Koreksi pembukuan yang mengurangi nilai aset 32.757.977.495,79 7 Pengurangan karena validasi lainnya (termasuk mutasi ke Provinsi) 64.241.270.157,00

Jumlah 128.444.860.327,70

Pada penambahan aset tetap dari belanja terdapat selisih antar belanja modal dengan penambahan dari belanja hal ini disebabkan karena adanya aset tetap yang dihibahkan kepada fihak diluar instansi Pemerintah Daerah, adanya barang yang tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap, adanya barang yang nilainya dibawah satuan kapitalisasi aset tetap, serta adanya penambahan aset dari kapitalisasi belanja barang. Adapun matrik penjelasan penambahan aset dari belanja adalah sebagai berikut:



NO URAIAN1 Belanja Modal 603.353.904.468,00

2 Kapitalisasi aset dari Belanja Barang/Jasa 10.118.467.360,00

613.472.371.828,00

3 Belanja Modal dengan nilai dibawah satuan kapitalisasi aset tetap

(756.353.552,00)

4 Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap

(2.325.822.074,00)

5 Dihibahkan kepada fihak diluar Pemerintah Daerah -

(3.082.175.626,00)

6 Reklas ke Aset Lainnya (577.106.500,00)

7 Jumlah Penambahan Aset Tetap dari Belanja 609.813.089.702,00

Terdiri dari:

Tanah 607.051.560,00

Peralatan dan Mesin 43.728.683.533,00

Gedung dan Bangunan 81.446.002.183,00

Jalan, Irigasi, dan Jaringan 443.650.576.615,00

Aset Tetap Lainnya 23.255.954.785,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan 17.124.824.650,00

RP

Pada Tahun 2017 terdapat nilai aset tetap dan aset lainnya yang diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp15.491.834.173,00 terkait dengan Panitia Pelimpahan Pendanaan Sarana dan Prasaranan serta Dokumen (P3D) pada Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut:

Dinas Pendidikan Dinas Perhubungan Dinas Kehutanan Dinas Penanaman

Modal PTSP

Tanah - - - - - Peralatan dan Mesin - 30.614.750,00 153.554.900,00 - 184.169.650,00 Gedung dan Bangunan - - - 524.377.000,00 524.377.000,00 Jalan, Irigasi dan Jaringan - 160.991.600,00 - - 160.991.600,00 Aset Tetap Lainnya - - - 308.442.000,00 308.442.000,00

Jumlah Aset Tetap - 191.606.350,00 153.554.900,00 832.819.000,00 1.177.980.250,00

Aset Lainnya 14.092.113.923,00 221.740.000,00 14.313.853.923,00

Jumlah Aset Lainnya 14.092.113.923,00 221.740.000,00 - - 14.313.853.923,00

Jumlah 14.092.113.923,00 413.346.350,00 153.554.900,00 832.819.000,00 15.491.834.173,00

OPD URAIAN JUMLAH



Selanjutnya rincian masing-masing komponen penambahan dan pengurangan aset tetap tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan

Bangunan Jalan, Irigasi, dan

Jaringan Aset Tetap Lainnya

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jumlah

a. Penambahan Aset Tetap:1. Dari belanja 607.051.560,00 43.728.683.533,00 81.446.002.183,00 443.650.576.615,00 23.255.954.785,00 17.124.824.650,00 609.813.093.326,00 2. Dari Hibah - 6.232.736.704,00 8.116.317.762,00 17.512.000,00 89.651.400,00 - 14.456.217.866,00

3 Mutasi masuk dari SKPD lain

314.894.004,00 10.004.996.864,00 - - - - 10.319.890.868,00

4 Aset yang sebelumnya tidak tercatat

1.000.000,00 2.986.341.130,00 6.873.871.647,00 - 54.660.691,00 - 9.915.873.468,00

5 Reklasifikasi 94.632.500,00 8.850.000,00 504.493.750,00 - 2.797.676,00 61.215.000,00 671.988.926,00

6 Koreksi pembukuan - 30.077.257.501,00 2.506.321.146,19 63.991.914,67 3.898.616.927,90 - 36.546.187.489,76

7 Validasi Lainnya - - 58.550.000,00 28.650.397.065,00 - - 28.708.947.065,00

1.017.578.064,00 93.038.865.732,00 99.505.556.488,19 472.382.477.594,67 27.301.681.479,90 17.186.039.650,00 710.432.199.008,76

b. Pengurangan Aset Tetap:

1 Penghapusan aset tetap

- 1.053.561.665,31 1.783.308.000,00 - 32.550.000,00 - 2.869.419.665,31

2 Dihibahkan ke masyarakat

- - - - 6.054.520.580,00 - 6.054.520.580,00

3 Dibawah nilai kapitalisasi

- 688.058.753,00 129.859.895,00 - 1.000.000,00 - 818.918.648,00

4 Mutasi ke SKPD lain 314.894.004,00 10.004.996.864,00 - - - - 10.319.890.868,00

5 Reklasifikasi - 4.324.649.581,20 1.762.129.568,70 86.004.500,00 4.865.009.263,70 345.070.000,00 11.382.862.913,60

6. Koreksi pembukuan - 28.536.774.703,85 260.000.000,00 63.991.915,46 3.897.210.876,48 - 32.757.977.495,79

7. Validasi lainnya 27.683.437.676,00 2.713.490.168,00 1.114.878.776,00 32.419.364.037,00 310.099.500,00 - 64.241.270.157,00

27.998.331.680,00 47.321.531.735,36 5.050.176.239,70 32.569.360.452,46 15.160.390.220,18 345.070.000,00 128.444.860.327,70

Jumlah mutasi bersih (26.980.753.616,00) 45.717.333.996,64 94.455.380.248,49 439.813.117.142,21 12.141.291.259,73 16.840.969.650,00 581.987.338.681,06

Berikut adalah penjelasan pos-pos aset tetap :

C.1 Tanah………………..……………………………… Rp444.592.782.175,00

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan .dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan tetap dicatat sebagai tanah yang tercatat.. sebagai tanah yang terpisah dari aset tetap yang dibangun diatas tanah tersebut. Pada neraca Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2016 tercatat nilai tanah sebesar Rp471.573.535.791,45 sedangkan…pada tahun 2017 nilai tanah tersebut naik menjadi Rp444.592.782.175,00. Penjelasan atas mutasi tanah selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:



Tabel C.5.1.7.C1

Rincian Aset Tetap Tanah

Saldo awal (Neraca Th. 2016) 471.573.535.791,45

Penambahan Tanah:

1. Dari belanja 607.051.560,00

2. Dari Hibah -

3 Mutasi masuk dari SKPD lain 314.894.004,00

4 Aset yang sebelumnya tidak tercatat 1.000.000,00

5 Reklasifikasi 94.632.500,00

6 Koreksi pembukuan -

7 Dari dana BOS -

8 Validasi Lainnya -

Jumlah penambahan 1.017.578.064,00

Pengurangan Tanah:

1 Penghapusan aset tetap -

2 Dihibahkan ke masyarakat/Fihak ketiga lainnya -

3 Dibawah nilai kapitalisasi -

4 Mutasi ke SKPD lain 314.894.004,00

5 Reklasifikasi -

6. Koreksi pembukuan 0,45

7. Validasi lainnya (bukan milik Pemda/ Mutasi ke Provinsi)

27.683.437.676,00

Jumlah pengurangan 27.998.331.680,45

Jumlah mutasi bersih (26.980.753.616,45)

Saldo akhir (Neraca Th. 2016) 444.592.782.175,00

Mutasi bersih tanah selama tahun 2017 sebesar (Rp26.980.753.616,45) diperoleh dari Penambahan tanah sebesar Rp1.017.578.064,00 dan Pengurangan tanah sebesar Rp27.998.331.680,00 dengan perhitungan rinci per SKPD sebagai berikut:

Tabel C.5.1.7.C.1a Rincian Penambahan dan Pengurangan Tanah

Penambahan Tanah: Dari belanja Dari HibahMutasi masuk dari

SKPD lainAset yang sebelumnya

tidak tercatatReklasifikasi

Koreksi pembukuan

Dari dana BOS

Validasi Lainnya

Jumlah

DINAS PENDIDIKAN 37.770.000,00 - 1.199.254,00 1.000.000,00 - - - - 39.969.254,00

DPU PR - - 175.547.218,00 - 94.632.500,00 - - - 270.179.718,00

DISPORABUDPAR 172.000.000,00 - - - - - - - 172.000.000,00

DINAS PERTANIAN 107.260.000,00 - - - - - - - 107.260.000,00

DISNAKKAN - - 1.199.254,00 - - - - - 1.199.254,00

DISPERINDAG 193.590.000,00 - 4.797.016,00 - - - - - 198.387.016,00

KC. WIROSARI - - 7.518.440,00 - - - - - 7.518.440,00

KC. GROBOGAN - - 4.797.016,00 - - - - - 4.797.016,00

KC. PURWODADI - - 118.636.552,00 - - - - - 118.636.552,00

BPPKAD 96.431.560,00 - 1.199.254,00 - - - - - 97.630.814,00

- - - - - Jumlah penambahan 607.051.560,00 - 314.894.004,00 1.000.000,00 94.632.500,00 - - - 1.017.578.064,00



Pengurangan Tanah: Penghapusan Dihubahkan ke

MasyarakatDibawah Nilai Kapitalisasi

Mutasi ke SKPD lain ReklasifikasiKoreksi

pembukuanValidasi Lainnya Jumlah

DPU PR - - - - - - 27.683.437.676,00 27.683.437.676,00

DLH - - - - - - - -

BPPKAD - - - 314.894.004,00 - - - 314.894.004,00

- Jumlah pengurangan - - - 314.894.004,00 - - 27.683.437.676,00 27.998.331.680,00

Nilai tanah tersebut belum termasuk tanah yang belum diketahui nilai perolehannya sebanyak 12 bidang tanah dengan luas seluruhnya 50.908 meter persegi.

No SKPD PERUNTUKANLUAS TANAH (meter

persegi)1 Kecamatan Purwodadi Pertanian 2.564 2 Disperindag Pasar Godong 2.500 3 Disperindag Pasar Godong 1.955 4 Dinas Pekerjaan Umum UPTD Karangrayung 861 5 Dinas Pendidikan SDN 12 Purwodadi 2.329 6 Dinas Pendidikan SDN I Kuripan 2.792 7 Dinas Pendidikan SDN 2 Kuripan 1.082 8 Dinas Pendidikan SDN 4 Kuripan 2.166 9 Dinas Pendidikan SDN 7 Kuripan 1.424 10 Dinas Pendidikan SDN 1 dan 3 Kalongan 3.115 11 Dinas Pendidikan SMPN I Purwodadi 10.120 12 Dinas Pendidikan SMPN I Tegowanu 20.000

C.2 Peralatan dan Mesin ……………………………… Rp435.831.655.838,57

Peralatan dan Mesin yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam peralatan dan mesin ini mencakup antara lain alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi pengolahan dan pemurnian, alat keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan proses produksi . Pada tahun 2016 aset tetap peralatan dan mesin pada neraca Pemerintah Kabupaten Grobogan tercatat sebesar Rp390.114.321.832,55 sedangkan pada tahun 2017 nilai peralatan dan mesin tersebut naik menjadi Rp435.831.655.838,57 Penjelasan atas mutasi peralatan dan mesin selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:



Tabel C.5.1.7.C2

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin


Penambahan Peralatan dan Mesin:

1. Dari belanja 43.728.683.533,00

2. Dari Hibah 6.232.736.704,00

3 Mutasi masuk dari SKPD lain 10.004.996.864,00

4 Aset yang sebelumnya tidak tercatat 2.986.341.130,00


6 Koreksi pembukuan 30.077.257.501,00

7 Dari dana BOS -



Pengurangan Peralatan dan Mesin:

1 Penghapusan aset tetap 1.053.561.665,31

2 Dihibahkan ke masyarakat -

3 Dibawah nilai kapitalisasi 688.058.753,00

4 Mutasi ke SKPD lain 10.004.996.864,00

5 Reklasifikasi 4.324.649.581,20

6. Koreksi pembukuan 28.536.774.694,47

7. Validasi lainnya (bukan milik Pemda, termasu 2.713.490.168,00


Jumlah mutasi bersih 45.717.334.006,02


Mutasi bersih peralatan dan mesin selama tahun 2017 sebesar Rp45.717.334.006,02 diperoleh dari Penambahan peralatan dan mesin sebesar Rp93.038.865.732,00 dan Pengurangan peralatan dan mesin sebesar Rp47.321.531.725,98 dengan perhitungan rinci per SKPD sebagai berikut:

Tabel C.5.1.7.C.2a Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

Dari belanja Dari HibahMutasi masuk dari SKPD

lainAset yang sebelumnya

tidak tercatatReklasifikasi Koreksi pembukuan

Dari dana BOS

Validasi Lainnya

Jumlah

DINAS PENDIDIKAN 7.867.540.961,00 5.158.969.668,00 580.240.000,00 2.882.363.522,00 - 30.077.257.501,00 - - 46.566.371.652,00

DINAS KESEHATAN 12.372.990.142,00 968.693.000,00 561.908.325,00 103.977.608,00 - - - - 14.007.569.075,00

RSUD 6.450.320.900,00 - - - 8.850.000,00 - - - 6.459.170.900,00

DPU PR 1.140.513.000,00 67.232.036,00 1.215.971.000,00 - - - - - 2.423.716.036,00

DISPERAKIM 76.500.167,00 - 249.200.000,00 - - - - - 325.700.167,00 BAKESBANG LINMAS 67.220.000,00 - 540.639.544,00 - - - - - 607.859.544,00 BPBD 107.347.000,00 - - - - - - - 107.347.000,00

KANT. SATPOL PP 70.040.120,00 - 237.555.333,00 - - - - - 307.595.453,00

DINAS SOSIAL 121.660.000,00 - - - - - - - 121.660.000,00




Dari belanja Dari HibahMutasi masuk dari



Dari dana BOS

Validasi Lainnya

Jumlah

DISNAKERTRANS 198.910.000,00 - 177.500.000,00 - - - - - 376.410.000,00 DP3AKB 896.194.280,00 37.842.000,00 177.500.000,00 - - - - - 1.111.536.280,00 DKP 120.623.000,00 - 177.500.000,00 - - - - - 298.123.000,00 DLH 460.405.000,00 - 181.600.000,00 - - - - - 642.005.000,00

DISPENDUKCAPIL 1.387.950.680,00 - 839.029.000,00 - - - - - 2.226.979.680,00

DISPERMASDES 250.880.000,00 - 247.708.500,00 - - - - - 498.588.500,00 DINAS PERHUBUNGAN 76.600.000,00 - 177.500.000,00 - - - - - 254.100.000,00 DISKOMINFO 927.063.082,00 - - - - - - - 927.063.082,00 DISKOP UKM 69.685.000,00 - 177.500.000,00 - - - - - 247.185.000,00 DPMPTSP 127.992.000,00 - 335.185.000,00 - - - - - 463.177.000,00

DISPORABUDPAR 138.990.050,00 - 133.675.000,00 - - - - - 272.665.050,00

DINAS ARSIPPUSDA 96.950.600,00 - - - - - - - 96.950.600,00

DINAS PERTANIAN 953.271.944,00 - - - - - - - 953.271.944,00 DISNAKKAN 565.714.280,00 - - - - - - - 565.714.280,00 DISPERINDAG 430.335.206,00 - 68.000.000,00 - - - - - 498.335.206,00 SEKRETARIAT DAERAH 6.496.861.430,00 - 220.144.500,00 - - - - - 6.717.005.930,00 SEKRETARIAT DPRD 588.717.044,00 - 335.185.000,00 - - - - - 923.902.044,00

KC. KEDUNGJATI 33.000.000,00 - - - - - - - 33.000.000,00

KC. KARANGRAYUNG 12.940.000,00 - - - - - - - 12.940.000,00 KC. PENAWANGAN 30.000.000,00 - 7.776.000,00 - - - - - 37.776.000,00 KC. TOROH 60.500.000,00 - 124.500.000,00 - - - - - 185.000.000,00 KC. GEYER 26.500.000,00 - - - - - - - 26.500.000,00 KC. PULOKULON 104.881.200,00 - 145.370.000,00 - - - - - 250.251.200,00

KC. KRADENAN 46.764.000,00 - - - - - - - 46.764.000,00

KC. GABUS 11.000.000,00 - - - - - - - 11.000.000,00

KC. NGARINGAN 61.500.000,00 - 143.450.000,00 - - - - - 204.950.000,00 KC. WIROSARI 59.363.000,00 - 33.550.000,00 - - - - - 92.913.000,00 KC. TAWANGHARJO 9.965.000,00 - 132.276.000,00 - - - - - 142.241.000,00 KC. GROBOGAN 51.435.000,00 - 177.095.000,00 - - - - - 228.530.000,00 KC. PURWODADI 78.600.000,00 - 67.100.000,00 - - - - - 145.700.000,00

KC. BRATI 38.000.000,00 - 132.276.000,00 - - - - - 170.276.000,00

KC. KLAMBU 25.000.000,00 - 13.860.000,00 - - - - - 38.860.000,00

KC. GODONG 28.000.000,00 - 132.276.000,00 - - - - - 160.276.000,00 KC. GUBUG 50.800.000,00 - 124.500.000,00 - - - - - 175.300.000,00 KC. TEGOWANU 31.115.000,00 - - - - - - - 31.115.000,00 KC. TANGGUNGHARJO 24.995.000,00 - - - - - - - 24.995.000,00 INSPEKTORAT 58.824.640,00 - - - - - - - 58.824.640,00

BAPPEDA 194.190.000,00 - 447.996.000,00 - - - - - 642.186.000,00

BPPKAD 630.034.807,00 - 1.509.217.481,00 - - - - - 2.139.252.288,00 BKPPD (kepegawaian) - - 180.213.181,00 - - - - - 180.213.181,00 Jumlah penambahan 43.728.683.533,00 6.232.736.704,00 10.004.996.864,00 2.986.341.130,00 8.850.000,00 30.077.257.501,00 - - 93.038.865.732,00


Penghapusan Dihubahkan ke


Mutasi ke SKPD lain Reklasifikasi Koreksi pembukuan Validasi Lainnya Jumlah

DINAS PENDIDIKAN - - 655.288.303,00 - 4.324.649.581,20 28.411.452.587,47 85.677.459,00 33.477.067.930,67

DINAS KESEHATAN 131.380.000,00 - 390.000,00 561.908.325,00 - - 1.571.361.950,00 2.265.040.275,00 RSUD 547.874.754,92 - - - - - - 547.874.754,92

DPU PR - - - - - - - -

DISPERAKIM - - - - - - 14.882.550,00 14.882.550,00

BPBD - - - - - - - -

DINAS SOSIAL - - - - - - - -

DISNAKERTRANS - - - - - - - -

DP3AKB - - - 116.900.000,00 - - 52.050.000,00 168.950.000,00

DLH - - - 105.995.000,00 - - 21.000.000,00 126.995.000,00

DISPENDUKCAPIL - - 7.840.450,00 - - - - 7.840.450,00

DISPERMASDES - - 24.540.000,00 - - - 79.648.718,00 104.188.718,00




Penghapusan Dihubahkan ke



DINAS PERHUBUNGAN - - - - - - 53.671.500,00 53.671.500,00

DPMPTSP 334.706.910,39 - - - - - - 334.706.910,39

DISPORABUDPAR - - - - - - 93.376.655,00 93.376.655,00 DINAS PERTANIAN 21.175.000,00 - - - - - - 21.175.000,00

SEKRETARIAT DAERAH - - - 4.224.015.277,00 - 125.322.107,00 - 4.349.337.384,00

SEKRETARIAT DPRD - - - 3.901.174.262,00 - - 425.196.786,00 4.326.371.048,00

KC. PENAWANGAN - - - - - - - - KC. TOROH - - - 124.500.000,00 - - - 124.500.000,00

KC. PULOKULON 18.425.000,00 - - 124.500.000,00 - - - 142.925.000,00

KC. GABUS - - - - - - - -

KC. NGARINGAN - - - 124.500.000,00 - - - 124.500.000,00 KC. WIROSARI - - - - - - 9.414.750,00 9.414.750,00

KC. TAWANGHARJO - - - 124.500.000,00 - - - 124.500.000,00

KC. GROBOGAN - - - 124.500.000,00 - - - 124.500.000,00

KC. BRATI - - - 124.500.000,00 - - - 124.500.000,00 KC. KLAMBU - - - - - - - -

KC. GODONG - - - 124.500.000,00 - - - 124.500.000,00

KC. GUBUG - - - 124.500.000,00 - - 8.260.000,00 132.760.000,00

KC. TEGOWANU - - - - - - - - BAPPEDA - - - - - - 166.394.900,00 166.394.900,00

BPPKAD - - - 99.004.000,00 - - 132.554.900,00 231.558.900,00

-

Jumlah pengurangan 1.053.561.665,31 - 688.058.753,00 10.004.996.864,00 4.324.649.581,20 28.536.774.694,47 2.713.490.168,00 47.321.531.725,98


C.3 Gedung dan Bangunan ………………..….....…… Rp882.252.432.153,37

Definisi dari gedung dan bangunan menurut UU nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Gedung dan Bangunan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Termasuk dalam jenis gedung dan bangunan ini antara lain bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu. Pada tahun 2016 aset tetap gedung dan bangunan pada neraca Pemerintah Kabupaten Grobogan tercatat sebesar Rp787.797.051.897,48 sedangkan pada tahun 2017 nilai peralatan dan mesin tersebut naik menjadi Rp882.252.432.153,37. Penjelasan atas mutasi gedung dan bangunan selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:



Tabel C.5.1.7.C.3 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan


Penambahan Gedung dan Bangunan:

1. Dari belanja 81.446.002.183,00

2. Dari Hibah 8.116.317.762,00

3 Mutasi masuk dari SKPD lain -

4 Aset yang sebelumnya tidak tercatat 6.873.871.647,00



7 Dari dana BOS -

8 Validasi Lainnya 58.550.000,00


Pengurangan Gedung dan Bangunan:

1 Penghapusan aset tetap 1.783.308.000,00



4 Mutasi ke SKPD lain -


6. Koreksi pembukuan 260.000.000,00

7. Validasi lainnya 1.114.878.776,00




Mutasi bersih gedung dan bangunan selama tahun 2017 sebesar Rp94.455.380.255,89 diperoleh dari Penambahan sebesar Rp99.505.556.495,59 dan Pengurangan Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.050.176.239,70 dengan perhitungan rinci per SKPD sebagai berikut:

Tabel C.5.1.7.C.3a Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan




Dari dana BOS

Validasi Lainnya Jumlah

DINAS PENDIDIKAN 19.869.903.812,00 - 8.116.317.762,00 6.672.383.368,00 345.070.000,00 2.506.321.153,59 - 58.550.000,00 37.568.546.095,59 DINAS KESEHATAN 26.089.896.933,00 - - - - - - - 26.089.896.933,00 RSUD 12.546.677.500,00 - - - 159.423.750,00 - - - 12.706.101.250,00 DPU PR 1.868.366.500,00 - - - - - - - 1.868.366.500,00 DISPERAKIM 243.348.584,00 - - - - - - - 243.348.584,00 BAKESBANG LINMAS 153.750.000,00 - - - - - - - 153.750.000,00 BPBD 210.880.000,00 - - - - - - - 210.880.000,00 DINAS SOSIAL 199.495.000,00 - - - - - - - 199.495.000,00 DISNAKERTRANS 169.880.000,00 - - - - - - - 169.880.000,00 DP3AKB 398.870.000,00 - - - - - - - 398.870.000,00 DKP 764.981.498,00 - - - - - - - 764.981.498,00 DLH 1.902.290.000,00 - - - - - - - 1.902.290.000,00 DISPENDUKCAPIL 994.039.000,00 - - - - - - - 994.039.000,00 DISPERMASDES 521.692.000,00 - - - - - - - 521.692.000,00







Dari dana BOS


DINAS PERHUBUNGAN 991.225.000,00 - - - - - - - 991.225.000,00 DISPORABUDPAR 823.985.000,00 - - - - - - - 823.985.000,00 DINAS PERTANIAN 2.651.658.200,00 - - - - - - - 2.651.658.200,00 DISNAKKAN 1.199.748.000,00 - - 75.000.000,00 - - - - 1.274.748.000,00

DISPERINDAG 5.789.065.200,00 - - - - - - - 5.789.065.200,00 SEKRETARIAT DAERAH 1.155.180.000,00 - - - - - - - 1.155.180.000,00 SEKRETARIAT DPRD 515.931.956,00 - - - - - - - 515.931.956,00 KC. KEDUNGJATI 99.700.000,00 - - - - - - - 99.700.000,00 KC. KARANGRAYUNG 273.710.000,00 - - - - - - - 273.710.000,00 KC. PENAWANGAN 64.650.000,00 - - - - - - - 64.650.000,00 KC. GEYER 49.690.000,00 - - - - - - - 49.690.000,00 KC. KRADENAN 18.700.000,00 - - 126.488.279,00 - - - - 145.188.279,00 KC. GABUS 59.795.000,00 - - - - - - - 59.795.000,00 KC. NGARINGAN 103.680.000,00 - - - - - - - 103.680.000,00 KC. WIROSARI 258.350.000,00 - - - - - - - 258.350.000,00 KC. TAWANGHARJO 29.900.000,00 - - - - - - - 29.900.000,00 KC. GROBOGAN 80.000.000,00 - - - - - - - 80.000.000,00 KC. PURWODADI 99.190.000,00 - - - - - - - 99.190.000,00 KC. BRATI 99.750.000,00 - - - - - - - 99.750.000,00 KC. KLAMBU 225.000.000,00 - - - - - - - 225.000.000,00 KC. GODONG 124.590.000,00 - - - - - - - 124.590.000,00 KC. GUBUG 84.799.000,00 - - - - - - - 84.799.000,00 KC. TEGOWANU 129.200.000,00 - - - - - - - 129.200.000,00 KC. TANGGUNGHARJO 166.660.000,00 - - - - - - - 166.660.000,00 BPPKAD 160.927.000,00 - - - - - - - 160.927.000,00 BKPPD (kepegawaian) 256.847.000,00 - - - - - - - 256.847.000,00 Jumlah penambahan 81.446.002.183,00 - 8.116.317.762,00 6.873.871.647,00 504.493.750,00 2.506.321.153,59 - 58.550.000,00 99.505.556.495,59


Penghapusan Dihibahkan ke



DINAS PENDIDIKAN - - 129.859.895,00 - 1.762.129.568,70 260.000.000,00 64.651.776,00 2.216.641.239,70 DINAS KESEHATAN 1.107.510.000,00 - - - - - 180.000.000,00 1.287.510.000,00

RSUD 347.623.000,00 - - - - - 345.850.000,00 693.473.000,00

DPU PR - - - - - - - -

DISPERAKIM - - - - - - - -

DISNAKERTRANS - - - - - - - -

DLH - - - - - - - -

DISKOP UKM 88.000.000,00 - - - - - - 88.000.000,00

DPMPTSP - - - - - - 524.377.000,00 524.377.000,00

DINAS PERTANIAN - - - - - - - -

SEKRETARIAT DAERAH - - - - - - - -

SEKRETARIAT DPRD 240.175.000,00 - - - - - - 240.175.000,00

- - - - - - -

Jumlah pengurangan 1.783.308.000,00 - 129.859.895,00 - 1.762.129.568,70 260.000.000,00 1.114.878.776,00 5.050.176.239,70

Pengurangan Gedung dan Bangunan :

C.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan …………………… Rp1.713.106.256.264,37

Definisi Jalan, Irigasi, dan Jaringan menurut PSAP nomor 07 Paragraf 11 menyatakan bahwa Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam klasifikasi/jenis Jalan, Irigasi, dan Jaringan ini antara lain Jalan dan Jembatan, bangunan air, instalasi, dan



Jaringan. Pada tahun 2016 aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada neraca Pemerintah Kabupaten Grobogan tercatat sebesar Rp1.273.293.139.092,75 sedangkan pada tahun 2017 nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut naik menjadi Rp1.713.106.256.264,37. Penjelasan atas mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel C.5.1.7.C.4

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo awal (Neraca Th. 2016) 1.273.293.139.092,75

Penambahan Jalan, Irigasi, dan Jaringan:

1. Dari belanja 443.650.576.615,00

2. Dari Hibah 17.512.000,00


4 Aset yang sebelumnya tidak tercatat -

5 Reklasifikasi -

6 Koreksi pembukuan 63.991.914,67

7 Dari dana BOS -

8 Validasi Lainnya (termasuk mutasi dari Provinsi)

28.650.397.065,00


Pengurangan Jalan, Irigasi, dan Jaringan:

1 Penghapusan aset tetap -


3 Dibawah nilai kapitalisasi -



6. Koreksi pembukuan 63.991.886,05

7. Validasi lainnya (termasuk mutasi ke Provinsi)

32.419.364.037,00



Saldo akhir (Neraca Th. 2017) 1.713.106.256.264,37

Mutasi bersih Jalan, Irigasi, dan Jaringan selama tahun 2017 sebesar Rp439.813.117.171,62 diperoleh dari Penambahan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp472.382.477.594,67 dan Pengurangan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp32.569.360.423,05 dengan perhitungan rinci per SKPD sebagai berikut:



Tabel C.5.1.7.C.4a Rincian Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan


SKPD lain

Aset yang sebelumnya tidak

tercatatReklasifikasi Koreksi pembukuan

Dari dana BOS


DINAS PENDIDIKAN 281.331.700,00 17.512.000,00 - - - 63.991.914,67 - - 362.835.614,67 DINAS KESEHATAN 787.224.350,00 - - - - - - - 787.224.350,00 RSUD 2.065.176.400,00 - - - - - - - 2.065.176.400,00 DPU PR 420.432.264.141,00 - - - - - - 28.650.397.065,00 449.082.661.206,00 DISPERAKIM 16.509.212.822,00 - - - - - - - 16.509.212.822,00 DP3AKB 25.610.000,00 - - - - - - - 25.610.000,00 DKP 56.381.502,00 - - - - - - - 56.381.502,00 DLH 5.280.000,00 - - - - - - - 5.280.000,00 DISPENDUKCAPIL 61.900.000,00 - - - - - - - 61.900.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 221.285.000,00 - - - - - - - 221.285.000,00 DPMPTSP 9.993.900,00 - - - - - - - 9.993.900,00 DISPORABUDPAR 424.838.500,00 - - - - - - - 424.838.500,00 DINAS PERTANIAN 552.381.800,00 - - - - - - - 552.381.800,00 DISNAKKAN 1.550.393.000,00 - - - - - - - 1.550.393.000,00 DISPERINDAG 191.353.000,00 - - - - - - - 191.353.000,00 SEKRETARIAT DPRD 369.200.500,00 - - - - - - - 369.200.500,00 KC. PENAWANGAN 69.630.000,00 - - - - - - - 69.630.000,00 KC. TOROH 5.000.000,00 - - - - - - - 5.000.000,00 KC. GEYER - - - - - - - - - KC. KRADENAN 28.120.000,00 - - - - - - - 28.120.000,00 KC. NGARINGAN 4.000.000,00 - - - - - - - 4.000.000,00 KC. WIROSARI - - - - - - - - - Jumlah penambahan 443.650.576.615,00 17.512.000,00 - - - 63.991.914,67 - 28.650.397.065,00 472.382.477.594,67

Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan:

Penghapusan Dihibahkan ke Masyarakat

Dibawah Nilai Kapitalisasi


DINAS PENDIDIKAN - - - - 86.004.500,00 63.991.886,05 - 149.996.386,05

DINAS KESEHATAN - - - - - - - -

RSUD - - - - - - - -

DPU PR - - - - - - 32.258.372.437,00 32.258.372.437,00

DISPERAKIM - - - - - - - -

DLH - - - - - - - -

DINAS PERHUBUNGAN - - - - - - 160.991.600,00 160.991.600,00

KC. WIROSARI - - - - - - - -

-

Jumlah pengurangan - - - - 86.004.500,00 63.991.886,05 32.419.364.037,00 32.569.360.423,05

Pengurangan Jalan Irigasi dan Jaringan :

C.5 Aset Tetap Lainnya………………………………… Rp249.444.204.519,88

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/budaya/olahraga. Pada tahun 2016 aset tetap lainnya pada neraca Pemerintah Kabupaten Grobogan tercatat sebesar Rp237.302.913.260,60 sedangkan pada tahun 2017 nilai aset tetap lainnya tersebut naik menjadi Rp249.444.204.519,88. Penjelasan atas mutasi aset tetap lainnya selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:



Tabel C.5.1.7.C.5 Rincian Aset Tetap Lainnya


Penambahan Aset Tetap Lainnya:

1. Dari belanja 23.255.954.785,00

2. Dari Hibah 89.651.400,00


4 Aset yang sebelumnya tidak tercatat 54.660.691,00



7 Dari dana BOS -



Pengurangan Aset Tetap Lainnya:

1 Penghapusan aset tetap 32.550.000,00

2 Dihibahkan ke masyarakat 6.054.520.580,00




6. Koreksi pembukuan 3.897.210.876,93

7. Validasi lainnya 310.099.500,00




Mutasi bersih aset tetap lainnya selama tahun 2017 sebesar Rp12.141.291.259,28 diperoleh dari Penambahan aset tetap lainnya sebesar Rp27.301.681.479,90 dan Pengurangan aset tetap lainnya sebesar Rp15.160.390.220,63 dengan perhitungan rinci per SKPD sebagai berikut:

Tabel C.5.1.7.C.5a Rincian Mutasi Aset Tetap

Lainnya




Dari dana BOS

Validasi Lainnya

Jumlah

DINAS PENDIDIKAN 20.059.632.450,00 89.651.400,00 - 4.660.691,00 - 3.898.616.927,90 - - 24.052.561.468,90

DPU PR 381.009.000,00 - - - 2.797.676,00 - - - 383.806.676,00

DISPERAKIM 2.602.296.501,00 - - - - - - - 2.602.296.501,00

BPBD 5.985.000,00 - - - - - - - 5.985.000,00

DLH 71.615.000,00 - - - - - - - 71.615.000,00

DISPORABUDPAR 49.005.000,00 - - - - - - - 49.005.000,00

DINAS ARSIPPUSDA 83.886.670,00 - - - - - - - 83.886.670,00 KC. KRADENAN - - - 50.000.000,00 - - - - 50.000.000,00

KC. TAWANGHARJO - - - - - - - - -

BAPPEDA - - - - - - - - -

BPPKAD 2.525.164,00 - - - - - - - 2.525.164,00

Jumlah penambahan 23.255.954.785,00 89.651.400,00 - 54.660.691,00 2.797.676,00 3.898.616.927,90 - - 27.301.681.479,90

Penambahan Aset Tetap Lainnya :



Penghapusan Dihibahkan ke Masyarakat

Dibawah Nilai Kapitalisasi


DINAS PENDIDIKAN - - 1.000.000,00 4.770.376.763,70 3.897.210.876,93 1.657.500,00 8.670.245.140,63

DINAS KESEHATAN 32.550.000,00 - - - - - - 32.550.000,00

DPU PR - 6.054.520.580,00 - - 94.632.500,00 - - 6.149.153.080,00

DISPERAKIM - - - - - - - -

DPMPTSP - - - - - - 308.442.000,00 308.442.000,00

KC. TAWANGHARJO - - - - - - - -

BAPPEDA - - - - - - - -

- - - - - - -

Jumlah pengurangan 32.550.000,00 6.054.520.580,00 1.000.000,00 - 4.865.009.263,70 3.897.210.876,93 310.099.500,00 15.160.390.220,63

Pengurangan Aset Tetap Lainnya :

C.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan .……………….… Rp17.186.039.650,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Pada tahun 2016 Konstruksi Dalam Pengerjaan pada neraca Pemerintah Kabupaten Grobogan tercatat sebesar Rp345.070.000,00 yang berupa gedung kantor Kecamatan Pulokulon, sedangkan pada tahun 2017 nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut naik menjadi Rp17.186.039.650,00. Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2016 sebesar Rp345.070.000,00 telah selesai dibangun dan reklas ke Aset Gedung dan Bangunan. Pada tahun 2017 Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp17.186.039.650,00 terdapat pada SKPD RSUD R. Sodjati S Purwodadi berupa Gedung Bangunan Rumah Sakit dan Dinas Tenaga Kerja berupa Gedung Balai Latihan Kerja. Penjelasan atas mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel C.5.1.7.C.6 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo awal (Neraca Th. 2015) 345.070.000,00

Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan:

1. Dari belanja 16.754.279.650,00

2. Reklasifikasi 431.760.000,00

3. Dari dana BOS -

4. Validasi Lainnya -


Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan:

1. Penghapusan aset tetap -

2. Reklasifikasi 345.070.000,00

3. Koreksi pembukuan -

4. Validasi lainnya -

Jumlah pengurangan 345.070.000,00





Mutasi bersih Konstruksi Dalam Pengerjaan selama tahun 2017 sebesar Rp16.840.969.650,00 diperoleh dari Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp17.186.039.650,00 dan Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp345.070.000,00 dengan perhitungan rinci per SKPD sebagai berikut:

Tabel C.5.1.7.C.6a Rincian Mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan




Dari dana BOS

Validasi Lainnya

Jumlah

RSUD 2.424.584.250,00 - - - 61.215.000,00 - - - 2.485.799.250,00 DISNAKERTRANS 14.700.240.400,00 - - - - - - - 14.700.240.400,00 Jumlah penambahan 17.124.824.650,00 - - - 61.215.000,00 - - - 17.186.039.650,00

Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan :

Penghapusan Dihibahkan ke



DINAS PENDIDIKAN - - - - 345.070.000,00 - - 345.070.000,00 - - - - - - -

Jumlah pengurangan - - - - 345.070.000,00 - - 345.070.000,00

Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan :

Selanjutnya informasi mengenai spesifikasi dari masing-masing Konstruksi Dalam

Pengerjaan yang ada pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Soedjati dan

pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut:

Nilai Kontrak/ Biaya

tambahan dan

Sumber Pembiayaan

Rincian Kontrak

Tingkat

Penyelesaia

n

I. RSUD R. Soedjati S PurwodadiPembangunan Gedung Hemodialisa Nilai Kontrak I Pekerjaan Persiapan 5.537.450 100% 2.358.461.000,00 707.538.300,00 ‐

2.358.461.000 II Pembangunan Gedung

APBD ( BLUD ) A. Pekerjaan Galian dan Urugan 80.624.467 100%

B. Pekerjaan Pasangan 239.901.202 100%

C. Pekerjaan Beton 1.248.118.960 100%

D. Pekerjaan Lantai 176.194.317 100%

E. Pekerjaan Kusen Pintu, Jendela dan Boven 160.309.648 100%

F. Pekerjaan Plafon 99.335.759 100%

G. Pekerjaan Finishing 66.505.185 100%

H. Pekerjaan Listrik 113.562.136 100%

I. Pekerjaan Air Bersih 8.797.229 100%

J. Pekerjaan Air Kotor 77.833.987 100%

K. Pekerjaan Instalasi Gas Medis 46.954.976 100%

L. Pekerjaan Fire Alarm 23.867.300 100%

M. Pekerjaan Instalasi Komputer 2.492.600 100%

N. Pekerjaan Instalasi CCTV 2.376.000 100%

O. Pekerjaan Air Conditioner (AC) dan Instalasinya 3.668.284 100%

P. Pekerjaan Instalasi Telephone 2.381.500 100%

2.358.461.000

Tambahan Nilai

Perolehan II Pembangunan Gedung 127.338.250,00

127.338.250 DED ( Hasil Kajian 2016) 61.215.000

APBD ( BLUD ) Honorarium Pokja ULP Pengadaan Barang dan Jasa 4.015.000

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang&Jasa 385.000

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 2.090.000

Honorarium Pejabat Penerima Barang&Jasa 335.000

Konsultan Pengawasan 59.298.250

127.338.250

Jumlah 2.485.799.250 2.485.799.250,00 707.538.300,00

Nama Aset

Rincian Kontrak dan Tingkat Penyelesaian Jumlah Biaya yang

dikeluarkan s/d 31 ‐ 12‐

2017

Uang Muka Kerja Retensi



Nilai Kontrak/ Biaya

tambahan dan

Sumber Pembiayaan

Rincian Kontrak

Tingkat

Penyelesaia

n

II. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra Nilai Kontrak I. Pembangunan Gedung BLK Tahap I 14.329.695.000,00 2.837.150.800,00 ‐

Pembangunan Gedung Balai Latihan

Kerja 14.329.695.000,00 Pekerjaan Persiapan 988.942.077 100%

APBD (DBHCHT) Pekerjaan Struktur Blok A 3.463.849.477 100%

Pekerjaan Struktur Blok B 5.241.664.858 100%

Pekerjaan Struktur Blok C 2.370.248.451 100%

Pekerjaan Arsitektur Blok A 70.298.435 100%

Pekerjaan Arsitektur Blok B 173.626.355 100%

Pekerjaan Arsitektur Blok C 264.114.960 100%

Pekerjaan Ground Water Tank 221.114.969 100%

Pekerjaan Mekanikal 200.165.000 100%

Pekerjaan Septictank dan Resapan 32.971.254 100%

PPN 1.302.699.583

Jumlah I setelah PPN 14.329.695.418

Jumlah I Pembulatan 14.329.695.000

II. Tambahan nilai perolehan 370.545.400,00

Konsultan Perencanaan Review DED Tahap I 49.868.000

Honorarium Pejabat Pengadaan Review DED 385.000

Honorarium Pejabat Penerima hasil Pekerjaan Review 275.000

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pekerj 3.190.000

Honorarium Pokja ULP Pekerjaan Jasa Konsultan Peng 4.650.000

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pekerj 1.809.000

Honorarium Tim Teknis 22.872.000

Konsultan Pengawas 237.836.000

Konsultan Perencanaan Review DED Tahap II 49.000.000

Honorarium Pejabat Pengadaan Review DED 385.000

Honorarium Pejabat Penerima hasil Pekerjaan Review 275.000

Pembulatan 400

Jumlah II 370.545.400

Jumlah 14.700.240.400 14.700.240.400,00 2.837.150.800,00

Jumlah 17.186.039.650 17.186.039.650,00 707.538.300,00

Nama Aset

Rincian Kontrak dan Tingkat Penyelesaian Jumlah Biaya yang

dikeluarkan s/d 31 ‐ 12‐

2017

Uang Muka Kerja Retensi

Dari penjelasan mutasi masing-masing asset tetap diatas berikut disajikan saldo akhir

asset tetap per SKPD sebagaimana tabel berikut:

NO SKPD Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan




Jumlah

1 DINAS PENDIDIKAN 16.103.297.450,00 103.771.449.404,52 425.297.612.033,15 1.201.003.155,46 80.365.515.101,70 - 626.738.877.144,83 2 DINAS KESEHATAN 2.902.376.265,00 76.000.402.981,30 120.755.201.533,00 1.259.237.350,00 6.071.000,00 200.923.289.129,30 3 RSUD Dr. R. SOEDJATI 5.822.134.625,00 88.102.434.902,18 39.768.305.056,68 2.065.176.400,00 4.911.545.980,37 2.485.799.250,00 143.155.396.214,24 4 DPUPR 169.308.720.975,00 11.448.024.754,62 15.560.652.804,00 1.582.022.368.525,28 117.576.421.248,74 1.895.916.188.307,64 5 DISPERAKIM 686.713.850,00 2.706.122.591,38 1.904.866.084,00 107.796.575.642,80 42.734.164.699,17 155.828.442.867,34 6 BAKESBANG LINMAS 289.600.000,00 1.139.450.543,00 666.550.000,00 - 500.000,00 2.096.100.543,00 7 BPBD 14.275.200,00 3.048.359.716,00 1.514.113.460,00 10.500.000,00 33.869.000,00 4.621.117.376,00 8 SATPOL PP - 7.646.822.084,00 866.312.750,00 15.027.500,00 198.667.000,00 8.726.829.334,00 9 DINAS SOSIAL 2.400.000,00 929.426.205,98 423.612.500,00 1.355.438.705,98 10 DISNAKERTRANS 1.436.785.000,00 2.367.080.108,00 3.073.353.500,00 101.433.800,00 - 14.700.240.400,00 21.678.892.808,00 11 DP3AKB 13.882.000,00 9.216.923.740,00 4.434.177.100,00 146.899.250,00 85.942.000,00 13.897.824.090,00 12 DKPD 2.246.606.425,00 6.607.849.098,00 917.328.502,00 14.362.500,00 9.786.146.525,00

13 DINAS LINGKUNGAN 13.532.348.301,00 16.149.293.731,01 15.271.343.925,99 1.737.046.743,00 925.907.180,00 47.615.939.880,99 14 DISDUK CAPIL 320.000.000,00 5.140.274.400,19 3.390.764.500,00 115.350.540,00 2.500.000,00 8.968.889.440,19 15 DISPERMASDES 349.875.000,00 2.074.289.770,00 2.264.991.750,00 15.182.000,00 4.704.338.520,00

16 DINAS PERHUBUNGAN

2.183.446.126,00 2.569.501.988,00 7.490.667.125,00 1.045.018.650,00 13.288.633.889,00 17 DISKOMINFO 194.250.000,00 5.272.692.998,00 2.425.831.350,00 - 40.000.000,00 7.932.774.348,00 18 DISKOP UMKM 519.025.000,00 1.246.628.185,80 1.297.263.100,00 - 3.062.916.285,80



NO SKPD Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan




Jumlah

19 DPMPTSP 450.000.000,00 2.029.168.557,18 2.049.285.417,00 24.504.500,00 - 4.552.958.474,18 20 DISPORABUDPAR 9.812.936.300,00 1.747.471.293,00 13.980.486.317,16 932.488.949,84 185.363.850,00 26.658.746.710,00 21 DISARSIPPUSDA 895.000.000,00 2.067.193.186,50 980.520.000,00 80.639.000,00 1.051.911.423,90 5.075.263.610,40 22 DINAS PERTANIAN 2.948.911.742,00 10.145.816.517,00 19.096.292.350,00 3.924.034.895,00 191.520.000,00 36.306.575.504,00 23 DISNAKKAN 1.448.684.254,00 6.792.833.987,40 9.993.103.220,00 4.570.476.350,00 53.700.000,00 22.858.797.811,40 24 DISPERINDAG 7.975.130.418,00 5.855.132.682,00 103.029.440.675,00 3.156.672.003,00 120.016.375.778,00

25 SEKRETARIAT DAERAH

40.981.420.500,00 24.999.370.063,16 30.002.069.098,39 938.745.596,00 654.717.300,00 97.576.322.557,55

26

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

3.065.000.000,00 9.447.618.917,25 20.570.946.506,00 498.089.000,00 138.285.660,00 33.719.940.083,25 27 KC. KEDUNGJATI 105.000.000,00 640.536.499,85 812.137.000,00 6.500.000,00 1.564.173.499,85 28 KC. KARANGRAYUNG 72.800.000,00 625.998.510,00 932.522.000,00 95.900.000,00 1.727.220.510,00 29 KC. PENAWANGAN 205.075.000,00 671.539.000,00 866.500.000,00 76.130.000,00 200.000,00 1.819.444.000,00 30 KC. TOROH 443.542.545,00 666.574.850,00 605.282.000,00 11.650.000,00 330.000,00 1.727.379.395,00 31 KC. GEYER 323.325.000,00 617.804.000,00 535.670.000,00 12.000.000,00 1.488.799.000,00 32 KC. PULUKULON - 763.879.227,00 1.204.786.000,00 7.700.000,00 - 1.976.365.227,00 33 KC. KRADENAN 1.367.200.000,00 693.798.000,00 1.212.591.279,00 39.620.000,00 50.000.000,00 3.363.209.279,00 34 KC. GABUS 229.000.000,00 553.636.000,00 618.700.000,00 6.500.000,00 1.407.836.000,00 35 KC. NGARINGAN 20.000.000,00 717.480.000,00 719.218.000,00 10.500.000,00 10.000.000,00 1.477.198.000,00 36 KC. WIROSARI 70.508.486.015,00 1.105.255.943,00 2.318.251.892,00 75.792.062,00 1.154.000,00 74.008.939.912,00 37 KC. TAWANGHARJO 215.301.000,00 730.134.500,00 457.320.000,00 6.500.000,00 1.409.255.500,00

38 KC. GROBOGAN 4.813.969.293,00 804.873.431,00 1.297.192.600,00 18.953.450,00 16.439.512,00 6.951.428.286,00

39 KC. PURWODADI 77.631.562.456,00 1.719.502.140,00 3.665.067.500,00 19.500.000,00 5.850.000,00 83.041.482.096,00 40 KC. BRATI 76.356.000,00 692.221.000,00 772.207.000,00 6.625.000,00 1.275.000,00 1.548.684.000,00 41 KC. KLAMBU - 662.154.527,00 1.221.325.150,00 10.141.100,00 39.099.750,00 1.932.720.527,00 42 KC. GODONG 1.130.825.000,00 789.473.900,00 1.469.307.000,00 14.300.000,00 3.403.905.900,00 43 KC. GUBUG 427.980.000,00 878.180.543,00 1.414.495.700,00 4.000.000,00 2.724.656.243,00 44 KC. TEGOWANU 481.500.000,00 766.025.620,00 1.008.135.000,00 6.500.000,00 2.262.160.620,00

45 KC. TANGGUNGHARJO

122.152.265,00 626.951.220,00 1.213.532.000,00 6.590.000,00 350.000,00 1.969.575.485,00 46 INSPEKTORAT 285.000.000,00 2.232.473.478,00 1.530.134.000,00 32.683.000,00 4.080.290.478,00 47 BAPPEDA 2.529.293.857,00 22.220.000,00 2.551.513.857,00 48 BPPKAD 4.392.874.595,00 10.076.990.094,00 4.543.450.279,00 84.156.000,00 47.900.314,00 19.145.371.282,00 49 BKPPD (kepegawaian) 484.620.000,00 2.106.489.766,25 1.118.996.500,00 28.082.300,00 30.557.000,00 3.768.745.566,25

Jumlah 444.592.782.175,00 435.831.655.838,57 882.252.432.153,37 1.713.106.256.264,37 249.444.204.519,88 17.186.039.650,00 3.742.413.370.601,19

Sedangkan untuk mutasi penambahan dan pengurangan asset tetap dapat disajikan

sebagai berikut:

Tabel Rincian Mutasi Aset Tetap

BERTAMBAH BERKURANG

ASET TETAP 3.160.426.031.874,83 1.019.401.138.557,61 437.413.799.831,25 3.742.413.370.601,19

Tanah 471.573.535.791,45 18.141.937.244,00 45.122.690.860,45 444.592.782.175,00

MUTASISALDO AKHIRNAMA BARANG SALDO AWAL



BERTAMBAH BERKURANG

Peralatan dan Mesin 390.114.321.832,55 125.759.991.228,48 80.042.657.222,46 435.831.655.838,57

19.762.497.964,35 6.280.950.234,00 10.375.126.725,78 15.668.321.472,57

83.591.535.052,61 34.639.614.406,73 28.516.062.817,20 89.715.086.642,14

4.342.026.290,94 777.428.645,00 2.241.615.721,51 2.877.839.214,43

5.098.125.629,20 683.029.128,00 138.705.000,00 5.642.449.757,20

130.364.531.845,05 70.955.117.710,33 29.014.404.438,44 172.305.245.116,94

14.674.541.791,45 5.151.458.443,41 4.102.681.992,97 15.723.318.241,90

84.816.663.440,39 5.434.746.362,00 252.217.596,31 89.999.192.206,08

47.045.231.947,57 1.713.983.319,00 5.356.531.350,26 43.402.683.916,31

419.167.871,00 123.662.980,00 45.311.580,00 497.519.271,00

Gedung dan Bangunan 787.797.051.897,48 127.164.931.522,59 32.709.551.266,70 882.252.432.153,37

781.877.017.094,48 125.887.723.522,59 31.876.557.266,70 875.888.183.350,37

5.920.034.803,00 1.277.208.000,00 832.994.000,00 6.364.248.803,00

Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.273.293.139.092,75 689.816.246.369,09 250.003.129.197,46 1.713.106.256.264,37

994.883.724.147,51 395.856.101.909,42 32.354.160.888,46 1.358.385.665.168,47

264.468.512.992,24 283.341.924.141,67 211.998.196.730,00 335.812.240.403,91

5.305.194.258,00 3.353.883.350,00 3.002.498.500,00 5.656.579.108,00

8.635.707.695,00 7.264.336.968,00 2.648.273.079,00 13.251.771.584,00

Aset Tetap Lainya 237.302.913.260,60 41.331.992.543,45 29.190.701.284,18 249.444.204.519,88

61.844.334.518,99 19.974.192.434,55 5.863.317.209,56 75.955.209.743,98

2.958.623.734,24 4.267.965.967,90 164.355.691,62 7.062.234.010,52

1.012.152.180,00 967.029.840,00 845.414.840,00 1.133.767.180,00

171.487.802.827,37 16.122.804.301,00 22.317.613.543,00 165.292.993.585,37

Konstruksi Dalam Pengerjaan 345.070.000,00 17.186.039.650,00 345.070.000,00 17.186.039.650,00

Bangunan Air/Irigasi

Alat-alat Angkutan

Alat Bengkel dan Alat Ukur

Alat Pertanian

Alat Kantor dan Rumah Tangga

Instalasi

Jaringan

Buku dan Perpustakaan

Barang Bercorak Kebudayaan

Hewan dan Ternak serta Tanaman

Aset Renovasi

MUTASISALDO AKHIR

Monumen

Jalan dan Jembatan

NAMA BARANG SALDO AWAL

Alat Studio dan Alat Komunikasi

Alat-alat Kedokteran

Alat Laboratorium

Alat-alat Persenjataan/Keamanan

Bangunan Gedung

Alat-alat Besar

C.7 Akumulasi Penyusutan …..………………..…… Rp1.323.639.753.157,49

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp964.294.970.939,52 sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp1.323.639.753.157,49. Akumulasi aset tetap merupakan kontra akun aset tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap selain tanah



dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP). Sejak tahun 2016 berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan Perhitungan penyusutan aset tetap adalah secara bulanan (per bulan). Adapun rincian dari akumulasi penyusutan Aset Tetap per SKPD adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel C.5.1.7.C.7 Rincian Akumulasi Penyusutan

NOMOR SKPD AKUMULASI PENYUSUTAN

PER 31-12-2017 AKUMULASI PENYUSUTAN

PER 31-12-2016

1 DINAS PENDIDIKAN (161.504.488.326,13) (140.285.605.501,34)

2 DINAS KESEHATAN (43.824.053.677,33) (35.086.115.411,33)

3 RSUD Dr. R. SOEDJATI S (44.422.832.819,10) (30.224.856.636,20)

4 DPUPR (892.214.280.961,49) (608.091.772.489,00)

5 DINAS PERUMAHAN RKP (32.974.914.465,00) (30.662.439.135,00)

6 BAKESBANGLINMAS (708.552.630,00) (481.949.894,00)

7 BPBD (2.774.796.374,00) (5.883.413.357,00)

8 KANT. SATPOL PP (6.098.460.017,00) (860.789.443,00)

9 DINAS SOSIAL (630.708.788,00) (2.840.984.120,00)

10 DISNAKERTRANS (3.012.334.541,00) -

11 DP3AKB (5.430.641.762,00) (4.190.009.060,00)

12 DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH (2.343.554.327,00) (1.721.256.625,00)

13 DINAS LINGKUNGAN HIDUP (9.363.569.949,67) (2.514.017.296,00)

14 DISPENDUKCAPIL (2.441.522.099,19) (1.613.164.801,00)

15 DISPERMASDES (1.612.108.619,00) (1.274.015.569,00)

16 DINAS PERHUBUNGAN (4.734.680.518,00) (6.380.472.232,00)

17 DISKOMINFO (4.210.706.880,75) -

18 DISKOP UKM (1.448.645.791,00) (1.066.643.227,00)

19 DPMPTSP (1.433.049.664,18) (1.426.098.272,00)

20 DISPORABUDPAR (3.682.111.263,00) (3.095.965.532,00)

21 DINAS ARSIPPUSDA (1.766.507.843,00) (1.483.533.877,00)

22 DINAS PERTANIAN (7.388.290.952,00) (5.216.351.103,00)

23 DISNAKKAN (6.627.471.215,40) (5.499.482.438,41)

24 DISPERINDAG (16.203.451.420,00) (12.801.660.001,00)

25 SETDA (24.552.404.641,14) (22.725.607.178,00)

26 SET. DPRD (12.064.396.684,00) (13.010.229.029,00)

27 KC. KEDUNGJATI (676.705.642,85) (626.609.256,00)

28 KC. KARANGRAYUNG (773.365.479,00) (682.008.416,00)

29 KC. PENAWANGAN (766.209.881,00) (703.461.654,00)

30 KC. TOROH (680.547.383,00) (619.496.366,00)

31 KC. GEYER (715.488.962,00) (658.864.387,00)

32 KC. PULOKULON (731.091.204,00) (670.867.148,00)

33 KC. KRADENAN (772.789.826,00) (643.878.852,00)



34 KC. GABUS (633.333.352,00) (582.858.701,00)

35 KC. NGARINGAN (638.706.355,00) (570.727.451,00)

36 KC. WIROSARI (1.428.697.608,00) (1.274.743.384,00)

37 KC. TAWANGHARJO (744.766.653,00) (677.748.153,00)

38 KC. GROBOGAN (1.085.306.347,00) (989.443.547,00)

39 KC. PURWODADI (1.989.768.155,00) (1.741.924.252,00)

40 KC. BRATI (755.554.409,00) (680.678.543,00)

41 KC. KLAMBU (790.489.789,00) (706.464.644,00)

42 KC. GODONG (1.269.516.624,00) (1.169.837.967,00)

43 KC. GUBUG (1.404.916.613,00) (1.311.533.201,00)

44 KC. TEGOWANU (888.804.819,00) (815.453.616,00)

45 KC. TANGGUNGHARJO (784.838.621,00) (722.851.553,00)

46 INSPEKTORAT (1.508.387.233,00) (1.230.877.994,00)

47 BAPPEDA (1.476.880.917,00) (1.232.992.742,00)

48 BPPKAD (7.808.111.805,00) (5.925.431.951,00)

49 BKPPD (1.846.939.251,25) (1.619.784.934,25)

Jumlah (1.323.639.753.157,49) (964.294.970.939,53)

D. Aset Lainnya.........................................................................Rp16.208.847.363,64 Aset lainnya merupakan asset Pemerintah Kabupaten Grobogan yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai asset lancar, investasi jangka panjang, asset tetap, atau dana cadangan. Jumlah Aset Lainnya tahun 2016 sebesar Rp35.995.017.956,11, sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp16.208.847.363,64 yang terdiri atas tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud, aset lain-lain, dan akumulasi aset lain-lain dengan rincian saldo sebagai berikut:

Tabel C.5.1.7.E Rincian Aset Lainnya

Aset Lainnya: 31 Desember 2017 31 Desember 2016

(Rp) (Rp)

Tagihan Penjualan Angsuran 2.405.388.610,46 3.076.216.877,01

Tuntutan Ganti Rugi 4.550.000,00 19.253.475,00

Kemitraan dengan Pihak Ketiga 2.581.000.000,00 2.581.000.000,00

Aset Tidak Berwujud 4.650.157.108,89 4.103.726.144,61

Aset Lain-lain - Kas yang dibatasi pengunaannya

13.100.000,00

Aset Lain-lain 15.915.913.086,99 37.202.424.326,97

Akumulasi Aset Lain-lain (9.361.261.442,70) (10.987.602.867,48)

16.208.847.363,64 35.995.017.956,11

1. Tagihan Penjualan Angsuran ..................................... Rp2.405.388.610,46 Tagihan penjualan angsuran merupakan tagihan penjualan angsuran konstruksi pada pasar Godong. Saldo tagihan penjualan angsuran per 31 Desember 2015 sebesar Rp3.076.216.877,01 pada akhir tahun 2017 direklas ke bagian lancar penjualan angsuran (asset lancar) sebesar Rp670.828.266,55, dengan demikian maka saldo akhir tahun 2017 menjadi sebesar Rp2.405.388.610,46 dimana saldo tersebut merupakan bagian jangka



panjang tagihan penjualan angsuran atas konstruksi kios dan los pada pasar Godong, sedangkan asset lainnya pada 5 pasar telah direklas ke asset lancar yang disebabkan karena pada tahun 2018 akan memasuki masa jatuh tempo pelunasan pedagang. Adapun rincian dari tagihan penjualan angsuran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel C.5.1.7.E.1 Rincian Tagihan Penjualan Angsuran

2017 2016

a. Pasar Suru - -

b. Pasar Tegow anu - 8.075.000,00

c. Pasar Gubug - 25.818.750,00

d. Pasar Nglejok - 137.694.343,78

e. Pasar Danyang - 12.112.499,75

f . Pasar Godong 2.405.388.610,46 2.892.516.283,48

Jumlah 2.405.388.610,46 3.076.216.877,01

2. Tuntutan Ganti Rugi ........................................................... Rp4.550.000,00 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2016 sebesar Rp19.253.475,00, sedangkan pada tahun 2017 kas di bendahara penerimaan Disporabudpar dikeluarkan dari saldo TGR sehingga sampai dengan 31 Desember 2017 sisa Tuntutan Ganti Rugi masih sebesar Rp4.550.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.5.1.7.E.2 Rincian Tuntutan Ganti Rugi

2017 2016

a. Kas di Bendahara Penerimaan Disporabudpar disebabkan yang bersangkutan meninggal dunia sejak tahun 2009

- 14.703.475,00

b Ganti kerugian pada personil PNS di Badan Lingkungan Hidup karena menghilangkan Barang Milik Daerah berupa sepeda motor

4.550.000,00 4.550.000,00

Jumlah 4.550.000,00 19.253.475,00

3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga …..............................Rp2.581.000.000,00

Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.581.000.000,00 adalah reklasifikasi pada tahun 2011 dari aset tetap tanah pasar umum Purwodadi yang tercatat pada Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi sebesar Rp2.510.000.000,00 dan Nilai Bekas Bangunan Pasar Umum Purwodadi sebesar Rp71.000.000,00 yang dikerjasamakan dengan PT.Karsa Bayu Bangun Perkasa selaku Pihak Kedua, yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Bagi Tempat Usaha



Dalam Rangka Renovasi Pasar Umum Purwodadi Nomor 050/2239/1994 dan Nomor 103/PT.KBBP/PWD/IX/94 Tanggal 23 September 1994. Dalam kerjasama tersebut Pihak Kedua memperoleh Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan (HPL) dalam jangka waktu 25 tahun.

4. Aset Tidak Berwujud.....................................................Rp4.650.157.108,89 Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas Pemerintah Daerah untuk memperoleh suatu asset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa yang akan dating atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Daerah. Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan untuk asset tidak berwujud yang telah tercatat di neraca sesuai dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan tidak dilakukan amortisasi (penyusutan), hal ini karena seluruh asset tidak berwujud yang telah tercatat tidak diketahui masa manfaatnya baik masa manfaat yang berkaitan dengan harapan entitas untuk menggunakan asset tidak berwujud tersebut maupun faktor hukum atau faktor ekonomis yang membatasinya seperti masa manfaat berdasarkan dokumen perjanjian. Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2016 sebesar Rp4.103.726.144,61 pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp4.650.157.108,89. Perubahan tersebut terjadi karena pada tahun 2017 terdapat penambahan dari belanja sebesar Rp577.106.500,00, reklas bertambah sebesar Rp450.190.000,00 serta terdapat pengurangan karena penghapusan sebesar Rp152.611.400,00 reklas kurang Rp229.488.750,00 dan koreksi pembukuan Rp15.263.520,90 serta hasil validasi sebesar Rp83.501.865,00. Adapun aset tak berwujud tersebut berupa program aplikasi yang dipergunakan pada 22 SKPD dengan rincian per SKPD sabagaimana tabel berikut:



Tabel C.5.1.7.E.4 Rincian Aset Tidak Berwujud

T A M B A H KUR A N G

1 D IN A S P EN D ID IKA N 123,050,989.53 107,787,468.89 Program Aplikasi Sistem Info rmasi M anajemen Perpustakaan Sekolah

11,000,000.00 11,000,000.00

Program Software Perpustakaan untuk pengunjung 2,750,000.00 2,750,000.00 M icrosoft Office OEM Original 990,000.00 990,000.00 Windows 7 Pro OEM Original 1,045,000.00 1,045,000.00 Windows 7 Pro OEM Original 1,045,000.00 1,045,000.00 Paket Software Pembelajaran 13,400,000.00 13,400,000.00 Aplikasi Perangkaat Lunak(Sofware) 7,419,156.30 7,419,156.30 Program Aplikasi Sistem Info rmasi M anajemen Perpustakaan Sekolah

11,000,000.00 11,000,000.00

Program Software Perpustakaan untuk pengunjung 2,600,000.00 2,600,000.00 So ftware Pembelajaran Interaktif SM P 2011 13,400,000.00 13,400,000.00 Aplikasi Perangkaat Lunak(Sofware) 7,419,156.30 7,419,156.30 So ftware Pembelajaran 13,400,000.00 13,400,000.00 Aplikasi Perangkaat Lunak(Sofware) 7,419,156.30 7,419,156.30 So ftware Pembelajaran 13,400,000.00 13,400,000.00 Paket Software 400,000.00 400,000.00 So ftware Simbos 400,000.00 400,000.00 So ftware Simbos 700,000.00 700,000.00 So ftware Kependidikan 15,263,520.64 15,263,520.64 -

2 R SUD dr. R . SOED JA T I SOEM OD IA R D JO 1,245,466,838.00 1,817,667,723.00 Program Aplikasi Penagihan (B illing) 478,848,000.00 478,848,000.00 Aplikasi So ftware Rekam M edik 72,108,000.00 72,108,000.00 Lisensi Windows Server, CAL Windows Server, SQL Server, CAL SQL Server

76,238,880.00 76,238,880.00

Office Stdr2013 SNGL OLP NL 127,972,126.00 127,972,126.00 Win Pro 8.1 SNGL OLP NL Legalization Get Genuine 94,863,351.00 94,863,351.00 Eset Endpoint Pro tection Standart 1 Years 21,376,465.00 21,376,465.00 - Eset Endpoint Pro tection Standart M edia Kit 367,400.00 367,400.00 - So ftware Penyimpanan Arsip Rekam M edis 50,706,081.00 50,706,081.00

- So ftware Perangkat Lunak 50 unit 297,894,125.00 297,894,125.00 32 unit - 28 unit - So ftware Easyaccces (Include PC dan Printer ) - Reclass dari Peralatan Kantor

25,092,410.00 25,092,410.00

Hasil Kajian (DED) - 55,715,000.00 55,715,000.00 Hasil Kajian (DED) - 164,986,250.00 164,986,250.00 Hasil Kajian (DED) 46,953,000.00 46,953,000.00 Hasil Kajian (DED) 48,548,000.00 48,548,000.00 Hasil Kajian (DED) 47,228,000.00 47,228,000.00 Hasil Kajian (DED) 90,838,000.00 90,838,000.00 Hasil Kajian (DED) 81,328,000.00 81,328,000.00 Hasil Kajian (DED) 18,435,500.00 18,435,500.00 Hasil Kajian (DED) 39,913,000.00 39,913,000.00

3 D IN A S P ER UM A H A N R A KYA T D A N KA WA SA N P EM UKIM A N 60,297,000.00 60,297,000.00 Software Pendataan Bangunan Gedung 36,550,000.00 36,550,000.00 So ftware Autocad Original 7,092,000.00 7,092,000.00 So ftware Kepegawaian 5,000,000.00 5,000,000.00 So ftware Hibah/Bansos 5,000,000.00 5,000,000.00 Website DCTK 6,655,000.00 6,655,000.00

4 D IN A S P EKER JA A N UM UM D A N P EN A T A A N R UA N G 99,202,000.00 99,202,000.00 Hasil Kajian (DED) 49,539,000.00 49,539,000.00 Hasil Kajian (DED) 49,663,000.00 49,663,000.00

5 D IN A S LIN GKUN GA N H ID UP 6,259,000.00 6 ,259,000.00 Windows 7, Windows 8, Internet Scurity (8 program) 6,259,000.00 6,259,000.00

6 D IN A S KEP EN D UD UKA N D A N P EN C A T A T A N SIP IL 89,745,200.00 89,745,200.00 Windows Server 2003 6,365,050.86 6,365,050.86 Windows 7 Home 2007 1,768,069.68 1,768,069.68 M s Office 2007 1,343,732.96 1,343,732.96 Norton 360 1 User 454,646.50 454,646.50 Aplikasi Pendaftaran Pelaksanaan Perda 4 Tahun 2014 32,071,700.00 32,071,700.00 Aplikasi Simakdes 47,742,000.00 47,742,000.00

7 D IN A S P EM B ER D A YA A N P ER EM P UA N , P ER LIN D UN GA N A N A K D A N KELU 18,492,000.00 18,492,000.00 Software SIM PKK 18,492,000.00 18,492,000.00

8 D IN A S T EN A GA KER JA D A N T R A N SM IGR A SI 134,704,900.00 134,704,900.00 Hasil Kajian (DED) 134,704,900.00 134,704,900.00

9 D IN A S KOP ER A SI, USA H A KEC IL D A N M EN EN GA H 27,750,800.00 27,750,800.00 Software Koperasi 27,750,800.00 27,750,800.00

10 SEKR ET A R IA T D A ER A H 805,470,576.08 242,000,000.00 Software pengembangan Sistim Info rmasi Pengelo laan Anggaran Tahunan Setda 2007

58,400,000.00 58,400,000.00

So fwera pembuatan SPM 44,400,000.00 44,400,000.00 So fware SPP 37,650,000.00 37,650,000.00 So ftware Sistim Info rmasi Akuntansi Pengelo laan KU 42,750,000.00 42,750,000.00 So ftware Simpeg 20,000,000.00 20,000,000.00 So ftware Aplikasi SIM TU 34,000,000.00 34,000,000.00 Pengadaan Jaringan Simpat 4,800,000.00 4,800,000.00 Instalasi Software 15,000,000.00 15,000,000.00 - Aplikasi Website (PDE) 58,250,000.00 58,250,000.00 - Program SIM Gaji (Server & 1 Client) (PDE) 185,765,535.00 185,765,535.00 - Jaringan Software (PDE) 101,245,858.00 101,245,858.00 -

Pengadaan Program Bukti Pemotongan PPh (Form A2) 28,585,965.00 28,585,965.00 -

SIM Publik 35,207,402.00 35,207,402.00 -Sofware (SIM Bank Data) PDE 52,585,816.08 52,585,816.08 - Pengembangan Sofware Tata Naskah Dinas Elektronik 25,250,000.00 25,250,000.00 - Pengembangan SIM Bank Data 21,600,000.00 21,600,000.00 - Pengembangan SIM Publik (PDE) 39,980,000.00 39,980,000.00 -

LKP D 2017N O. SKP D N A M A SOF T WA R E LKP D 2016 M UT A SI



Pengembangan Sofware Tata Naskah Dinas Elektronik 25.250.000,00 25.250.000,00 - Pengembangan SIM Bank Data 21.600.000,00 21.600.000,00 - Pengembangan SIM Publik (PDE) 39.980.000,00 39.980.000,00 -

11 D IN A S KOM UN IKA SI D A N IN F OR M A T IKA - 733.470.576,00 Softwere Aplikasi SIM PKB - 45.395.000,00 45.395.000,00 Pengadaan Aplikasi SIM DA - 30.500.000,00 30.500.000,00 Instalasi Software - 15.000.000,00 15.000.000,00

Pengadaan Program Bukti Pemotongan PPh (Form A2) - 28.585.965,00 28.585.965,00

SIM Publik - 35.207.402,00 35.207.402,00 Aplikasi Website (PDE) - 58.250.000,00 58.250.000,00 Program SIM Gaji (Server & 1 Client) (PDE) - 185.765.535,00 185.765.535,00 Jaringan Software (PDE) - 101.245.858,00 101.245.858,00 Sofware (SIM Bank Data) PDE - 52.585.816,00 52.585.816,00 Pengembangan SIM Bank Data - 21.600.000,00 21.600.000,00 Pengembangan SIM Publik (PDE) - 39.980.000,00 39.980.000,00 Pengembangan Sofware Tata Naskah Dinas Elektronik - 25.250.000,00 25.250.000,00 Pengembangan dan pemutakhiran websitte SKPD - 48.895.000,00 48.895.000,00 PENGEM BANGAN APLIKASI E-GOVERM ENT - 45.210.000,00 45.210.000,00

12 SEKR ET A R IA T D P R D 38.740.100,00 38 .740.100,00 Aplikasi SIM PEG 38.740.100,00 38.740.100,00

13 B A D A N P EN D A P A T A N , P EN GELOLA A N KEUA N GA N D A N A SSET D A ER A H 938.357.591,00 938.357.591,00 Sist. Inf. Simda 300.000.000,00 300.000.000,00 Software (Aplikasi Pajak A ir Tanah dan M onito ring Pajak A ir)

24.795.000,00 24.795.000,00

Software (Aplikasi Kepegawaian DPPKAD) 49.627.500,00 49.627.500,00 Software (Aplikasi Persediaan Barang DPPKAD) 49.627.500,00 49.627.500,00 Software (Aplikasi PBB Oracle 11 g Standard Edition) 64.891.684,00 64.891.684,00 Software (Aplikasi PBB M apinfo Standard) 31.106.891,00 31.106.891,00 Program M apatda 130.000.000,00 130.000.000,00 Software Oracle Weblogic dan Oracle Internet Developer 196.380.142,00 196.380.142,00 Aplikasi Sistem Pengelolaan Database Simda Online 49.268.500,00 49.268.500,00 SQL Server std 2012 35.619.936,00 35.619.936,00 Office 2013 Home & Business 2.596.887,00 2.596.887,00 Office 2013 Home & Business 2.596.887,00 2.596.887,00 Vmware Fusion 7 1.846.664,00 1.846.664,00

14 IN SP EKT OR A T 36.700.000,00 36.700.000,00 Software Aplikasi LP2P 16.800.000,00 16.800.000,00 Software Program Aplikasi LP2P - Software Aplikasi Program Pengawasan Fungsional Pemerintah

19.900.000,00 19.900.000,00

15 B A D A N P EN A N GGULA N GA N B EN C A N A D A ER A H (B P B D ) 27.600.000,00 27.600.000,00 Software Aplikasi Kepegawaian 14.100.000,00 14.100.000,00 Software Aplikasi Perjalanan Dinas 13.500.000,00 13.500.000,00

16 B A D A N KEP EGA WA IA N , P EN D ID IKA N D A N P ELA T IH A N 85.912.500,00 133.912.500,00 Aplikasi Jabatan Fungsional (Japung) 19.500.000,00 19.500.000,00 Software Aplikasi Sistem Informasi ASN 66.412.500,00 66.412.500,00 Sistem Informasi M anajemen ASN 48.000.000,00 48.000.000,00

17 D IN A S KEA R SIP A N D A N P ER P UST A KA A N D A ER A H 15.093.500,00 15.093.500,00 Program Aplikasi Pelayanan 7.030.000,00 7.030.000,00 Aplikasi Database Perundang-undangan 8.063.500,00 8.063.500,00

18 D IN A S P ER T A N IA N 17.250.000,00 17.250.000,00 Software Lapkeu Internal Distan 9.000.000,00 9.000.000,00 Software Penghitung Harga Pasar 8.250.000,00 8.250.000,00

19 D IN A S P ER IN D UST R IA N D A N P ER D A GA N GA N 105.126.750,00 105.126.750,00 Software Database Pedagang Pasar Daerah di Kabupaten Daerah

52.830.000,00 52.830.000,00

Software / Aplikasi ( Sisrem Informasi Pelaporan Pendapatan )

52.296.750,00 52.296.750,00

20 B A P P ED A 19.800.000,00 - - Software Pembangunan Program Aplikasi Pelaporan Kinerja

19.800.000,00 19.800.000,00 -

21 D IN A S P ER H UB UN GA N 75.895.000,00 - - Softwere Aplikasi SIM PKB 45.395.000,00 45.395.000,00 - - Aplikasi Simda 30.500.000,00 30.500.000,00 -

22 D inas P enanaman M o dal D an P elayanan T erpadu Satu P intu 132.811.400,00 -



5. Aset Lain – lain - Kas yang dibatasi penggunaannya ......................................................... Rp13.100.000,00 Aset Lain-lain – Kas yang dibatasi penggunaannya adalah akun untuk menyajikan kas yang ada pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD R.Soedjati yang merupakan kas/uang titipan dari pasien dimana atas penerimaan uang tersebut BLUD belum dapat menentukan sebagai haknya (pendapatan) atau bukan.

6. Aset Lain-lain........................................................Rp15.915.913.086,99 Asset lain-lain digunakan untuk mencatat asset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud dan kemitraan dengan fihak ketiga. Salah satu yang termasuk dalam kategori aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasif ikasi ke dalam Aset Lain-lain, dimana aset ini dinilai sebesar menurut nilai tercatatnya. Dalam melakukan reklas dari asset tetap ke asset lainnya (aset lain-lain) juga diikuti dengan reklas akumulasi penyusutannya. Aset Lain-lain per 31 Desember 2016 sebesar Rp37.202.424.326,97 dan pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp15.915.913.086,99. Pada akun Aset Lain-lain ini terdiri dari asset dalam kondisi rusak berat yang telah diajukan usulan penghapusannya. Adapun rincian dari aset lain-lain diatas dapat dijelaskan per SKPD pada tabel sebagai berikut:

Tabel C.5.1.7.E.5 Rincian Aset Lain-lain

BERTAMBAH BERKURANG

Dinas Pendidikan 34.540.626.713 10.943.160.414 34.110.644.713 11.373.142.414 Peralatan dan Mesin 11.459.059.356 4.324.649.581,20 11.029.077.356,09 4.754.631.581 Gedung dan Bangunan 12.207.432.429 1.762.129.568,70 12.207.432.428,60 1.762.129.569 Jalan, Jaringan dan Irigasi 90.427.000 86.004.500,00 90.427.000,00 86.004.500 Aset Tetap Lainnya 10.783.707.928 4.770.376.763,70 10.783.707.928,28 4.770.376.764

Sekretariat DPRD 153.769.478 425.196.786 12.500.000 566.466.264 Peralatan dan Mesin 153.769.478 425.196.786 12.500.000 566.466.264

Sekretariat Daerah 69.000.000 - - 69.000.000 Peralatan dan Mesin 69.000.000 - - 69.000.000

Dinas Pekerjaan Umum 328.700.000 - - 328.700.000 Peralatan dan Mesin 328.700.000 - - 328.700.000

Dinas Perumahan Rakyat 584.527.153 14.882.550 - 599.409.703 Peralatan dan Mesin 584.527.153 14.882.550 - 599.409.703

Dinas Kesehatan 26.015.550 1.751.361.950 - 1.777.377.500 Peralatan dan Mesin 26.015.550 1.571.361.950 - 1.597.377.500 Gedung dan Bangunan - 180.000.000 - 180.000.000

RSUD R SOEDJATI S 451.390.000 345.850.000 451.390.000 345.850.000 Peralatan dan Mesin 1.200.000 - 1.200.000 - Gedung dan Bangunan - 345.850.000 - 345.850.000 Aset Lainnya 450.190.000 - 450.190.000 -

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

86.684.183 - - 86.684.183

Peralatan dan mesin 83.434.183 - - 83.434.183 Jalan, Irigasu dan Jaringan 3.250.000 - - 3.250.000

BP3AKB 76.950.000 52.050.000 - 129.000.000 Peralatan dan mesin 76.950.000 52.050.000 - 129.000.000

Disperindag 76.685.000 - - 76.685.000 Peralatan dan mesin 76.685.000 - - 76.685.000

Dinas Koperasi UKM 5.815.000 - - 5.815.000 Peralatan dan mesin 5.815.000 - - 5.815.000

BPPKAD - 12.500.000 - 12.500.000 Peralatan dan mesin - 12.500.000 - 12.500.000

BAPPEDA 356.083.000 166.394.900 356.083.000 166.394.900 Peralatan dan mesin 356.083.000 166.394.900 356.083.000 166.394.900

Disporabudpar - 93.376.655 - 93.376.655 Peralatan dan mesin - 93.376.655 - 93.376.655

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

- 79.648.718 - 79.648.718

Peralatan dan mesin - 79.648.718 - 79.648.718

BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

800.000 - - 800.000

Peralatan dan mesin 800.000 - - 800.000

Nama / Jenis BarangPerolehan

Nilai Perolehan 2016 MUTASI 2017

Nilai Perolehan 2017



7. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain ………... Rp9.361.261.442,70 Akumulasi penyusutan asset lain-lain pada tahun 2016 sebesar Rp10.987.602.867,48 sedangkan tahun 2017 menjadi Rp9.361.261.442,70. Akumulasi penyusutan aset lain-lain tersebut merupakan reklas dari penyusutan aset tetap yang dalam kondisi rusak berat. Akumulasi penyusutan asset lain-lain dengan rincian per SKPD sebagaimana tabel berikut:

Tabel C.5.1.7.E.6 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

No. SKPD 2017 2016

1 Dinas Pendidikan (5.168.873.533,70) (9.275.252.239,48)

2 Dinas Kesehatan (1.769.803.833,00) (26.015.550,00)3 RSUD (238.795.000,00) (1.200.000,00)

4 Dinas Perumahan RKP (523.062.478,00) (508.317.928,00)

5 Dinas PUPR (328.700.000,00) (328.700.000,00)

6 Bappeda (165.669.616,00) (343.651.400,00)

7 BPPKAD (12.500.000,00) -

8 Dinas Perhubungan (21.798.625,00) (11.660.683,00)

9 Dispendukcapil (80.348.947,00) (80.348.947,00)

10 DP3AKB (129.000.000,00) (76.950.000,00)

11 Dinas Tenaga Kerja - (3.915.240,00)

12 Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (76.107.946,00) -

13 Dinas Koperasi UKM (5.000.000,00) (5.000.000,00)

14 Disporabudpar (84.876.517,00) -

15 Sekretariat DPRD (551.420.228,00) (112.280.911,00)

16 Kecamatan Gabus - (26.680.000,00)

17 Kecamatan Grobogan (43.535.485,00) (43.535.485,00)

18 Kc. Wirosari (31.638.750,00) (22.224.000,00)

19 Kc. Purw odadi (15.955.859,00) (15.955.859,00)

20 Kc. Gubug (8.260.000,00) -

21 Kantor Perpustakaan Daerah (29.526.625,00) (29.526.625,00)

22 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (76.388.000,00) (76.388.000,00)

(9.361.261.442,70) (10.987.602.867,48)JUMLAH

BERTAMBAH BERKURANG

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH (EX KPD)

63.492.750 - - 63.492.750

Peralatan dan mesin 63.492.750 - - 63.492.750

Kc. Purw odadi 17.977.500 - - 17.977.500 Peralatan dan mesin 17.977.500 - - 17.977.500

Kc. Grobogan 49.137.000 - - 49.137.000 Peralatan dan mesin 49.137.000 - - 49.137.000

Kc. Gabus 26.680.000 - 26.680.000 - Peralatan dan mesin 26.680.000 - 26.680.000 -

Kc. Wirosari 33.724.000 9.414.750 - 43.138.750 Peralatan dan mesin 33.724.000 9.414.750 - 43.138.750

Kc. Gubug - 8.260.000 - 8.260.000 Peralatan dan mesin - 8.260.000 - 8.260.000

Dinas Perhubungan 221.740.000 23.056.750 221.740.000 23.056.750 Peralatan dan mesin - 23.056.750 - 23.056.750 Personal Computer Unit (P.C) - 16.194.250 16.194.250 Personal Computer Unit (P.C) - 6.862.500 6.862.500 Jalan, Irigasi dan Jaringan 197.161.000 197161000 - Gedung dan Bangunan 24.579.000 24579000 -

Dinas Tenagakerja 32.627.000 - 32.627.000 - Gedung dan Bangunan 32.627.000 - 32.627.000 -

37.202.424.327 13.925.153.473 35.211.664.713 15.915.913.087

Nama / Jenis BarangPerolehan

Nilai Perolehan 2016 MUTASI 2017

Nilai Perolehan 2017



Pada akun aset lain-lain dijelaskan bahwa terdapat 24 SKPD yang memiliki aset lain-lain, sedangkan pada akumulasi penyusutan aset lain-lain hanya terdapat 22 SKPD sehingga ada 2 SKPD yang tidak memiliki akumulasi penyusutan aset lain-lain, hal ini disebabkan oleh karena pada saat pemberlakuan akuntansi berbasis akrual untuk pertama kalinya aset lain-lain pada 4 SKPD tersebut telah ada pada pos aset lainnya (aset lain-lain) sehingga karena substansi dari aset tersebut adalah aset rusak yang tidak digunakan lagi maka tidak dilakukan penyusutan.

5.1.8. Kewajiban ....................................................................Rp215.917.243.467,08 Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Groboganper 31 Desember 2016 sebesar Rp23.336.870.563,00. Kewajiban tersebut mengalami kenaikan sehingga pada akhir tahun 2017 menjadi sebesar Rp215.917.243.467,08. Melihat kenaikan kewajiban yang cukup signifikan tersebut diantaranya disebabkan pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Grobogan melakukan pinjaman kepada lembaga perbankan untuk membiayai percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Grobogan. Saldo utang tersebut terbagi ke dalam kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang sebagaimana rincian berikut:

Tabel C.5.1.8 Rincian Kewajiban

Kewajiban: 31 Desember 2017 31 Desember 2016

1 Kewajiban Jangka Pendek 78.693.361.856,08 23.336.870.563,00

2 Kewajiban Jangka Panjang 137.223.881.611,00 -

215.917.243.467,08 23.336.870.563,00

1. Kewajiban Jangka Pendek...................................Rp78.693.361.856,08

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2016 sebesar Rp23.336.870.563,00 sedangkan pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp78.693.361.856,08 yang meliputi Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Pendapatan diterima dimuka, Utang Beban, dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebagaimana rincian berikut:

Tabel C.5.1.8.1 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

K

Kewajiban Jangka Pendek: 31 Desember 2017 31 Desember 2016

a Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 517.694.500,00 12.213.573.095,00

b Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 49.491.040.000,00 -

c Utang Bunga 11.884.896.732,00 -

d Pendapatan diterima dimuka 692.962.174,08 722.478.544,00

e Utang Beban 16.093.668.450,00 10.278.504.224,00

f Utang Jangka Pendek Lainnya 13.100.000,00 122.314.700,00

78.693.361.856,08 23.336.870.563,00



Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga......................Rp517.694.500,00

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2016 sebesar Rp12.213.573.095,00 sedangkan pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp517.694.500,00. Utang PFK tersebut merupakan bagian dari kas yang menjadi hak (klaim) pihak ketiga. Utang PFK berasal dari kewajiban pemotongan dan penyetoran pajak, penerimaan kas daerah yang bersifat non anggaran, serta penerimaan lain yang menjadi hak pihak lain. Utang PFK terdiri atas utang PFK pada Bendahara Umum Daerah, dan utang PFK pada bendahara pengeluaran SKPD dan BLUD, rincian lebih lanjut dari utang PFK dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel C.5.1.8.1.a Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

URAIAN SALDO AWAL PENERIMAAN 2017 PENGELUARAN 2017 SALDO AKHIR

PFK di BUD

Retensi Pemeliharaan 11.965.056.345,00 - 11.447.714.995,00 517.341.350,00

Jumlah PFK di BUD 11.965.056.345,00 - 11.447.714.995,00 517.341.350,00

PFK di Bendahara SKPD/BLUD

Bendahara Pengeluaran skpd- - - -

BLUD 248.516.750,00 9.099.099.739,00 248.516.750,00 353.150,00

Jumlah PFK di Bendahara SKPD 248.516.750,00 9.099.099.739,00 248.516.750,00 353.150,00

Total 12.213.573.095,00 9.099.099.739,00 11.696.231.745,00 517.694.500,00

PFK di BUD sebesar Rp517.341.350,00 adalah utang PFK yang ditujukan untuk membayar retensi pemeliharaan kegiatan pengadaan barang /jasa (Revitalisasi Alun - Alun Purwodadi) tahun 2016 dimana jangka waktu pemeliharaannya melampaui tahun anggaran tersebut. Sedang PFK di BLUD pada tahun 2016 sebesar sebesar Rp248.516.750,00 telah dibayarkan seluruhnya pada tahun 2017. Adapun rincian dari utang PFK di BUD per SKPD adalah sebagai berikut:



NO SKPD 2017 2016

1 Dinas Kesehatan - 99.227.500,00 2 RSUD Dr. R. SOEDJATI S - 187.335.300,00 3 Sekretariat DPRD - 28.406.900,00 45 Badan Penanggulangan Bencana Daerah - 11.912.500,00

6 Dinas PUPR - 9.028.112.895,00 7 BPPKAD (retensi pada Dinas Perumahan RKP) 517.341.350,00 2.255.297.850,00

8 Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil - 87.482.500,00

9 Dinas Peternakan dan Perikanan - 264.913.700,00 10 Kecamatan Purwodadi - 2.367.200,00

Jumlah 517.341.350,00 11.965.056.345,00

b. Utang Bunga ..................................................Rp11.884.896.732,00 Utang bunga sebesar Rp11.884.896.732,00 merupakan bunga utang kepada lembaga perbankan yang akan dibayar tahun 2018. Pencantuman nilai bagian lancar ini didasarkan pada jadwal pembayaran (time schedule) yang telah disusun antara Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan kreditur (PT. BPD Jateng).

c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang .......Rp49.491.040.000,00 Jumlah bagian lancar utang jangka panjang untuk tahun 2017 sebesar Rp49.491.040.000,00 adalah bagian pokok utang kepada lembaga perbankan yang akan jatuh tempo pada tahun 2018. Pencantuman nilai bagian lancar ini didasarkan pada jadwal pembayaran (time schedule) yang telah disusun antara Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan kreditur (PT. BPD Jateng).

d. Pendapatan Diterima Dimuka............................Rp692.962.174,08 Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang telah diterima kasnya tetapi belum menjadi hak pemerintah sepenuhnya karena masih melekat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang atau jasa dikemudian hari kepada pihak ketiga. Pendapatan diterima dimuka pada tahun 2016 sebesar Rp722.478.544,00 sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp692.962.174,08. Pendapatan diterima dimuka tersebut berupa pendapatan pajak reklame di BPPKAD dan sewa tanah eks bondo desa di 7 kelurahan untuk periode sewa tahun 2018 yang pembayarannya telah diterima pada tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.5.1.8.1.c Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

2017 20161 Pajak Reklame pada DPPKAD 57.344.219,00 60.607.932,00 2 Sewa tanah Kelurahan Wirosari 68.996.965,00 55.197.572,00 3 Sewa tanah Keluarah Kunden 87.101.787,08 87.077.500,00 4 Sewa tanah Kelurahan Kalongan 81.700.410,00 66.068.084,00 5 Sewa tanah Kelurahan Grobogan 37.560.708,00 30.895.416,00 6 Sewa tanah Kelurahan Purwodadi 68.340.345,00 91.709.180,00 7 Sewa tanah Kelurahan Kuripan 112.161.000,00 149.922.624,00 8 Sewa tanah Kelurahan Danyang 179.756.740,00 181.000.236,00

Jumlah 692.962.174,08 722.478.544,00



Pendapatan diterima dimuka pada tabel diatas adalah merupakan penerimaan setoran pendapatan dengan masa pajak/sewa melebihi tanggal pelaporan

e. Utang Beban.....................................................Rp16.093.668.450,00 Jumlah Utang beban pada neraca tahun 2016 sebesar Rp10.278.504.224,00. Atas pembayaran utang beban tahun 2016 yang dibayar pada tahun 2017 tersebut tidak diperlakukan sebagai beban operasi tahun 2017. Akhir tahun 2017 utang beban yang terjadi di SKPD sebesar Rp16.093.668.450,00 dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel C.5.1.8.1.d Rincian Utang Beban

Pegawai Barang dan Jasa Pegawai Barang dan Jasa

1 DINAS PENDIDIKAN 1.219.827.001,00 102.377.803,00 1.322.204.804,00 1.230.686.874,00 182.374.294,00 1.413.061.168,00

2 DINAS KESEHATAN 66.135.805,00 6.429.996.037,00 6.496.131.842,00 6.703.146,00 1.207.578.139,00 1.214.281.285,00

3 RSUD Dr. R. SOEDJATI S - 6.795.636.901,00 6.795.636.901,00 12.242.595,00 6.164.239.044,00 6.176.481.639,00

4 DPUPR - 22.712.897,00 22.712.897,00 - 24.373.157,00 24.373.157,00

5 DINAS PERUMAHAN RKP - 10.954.339,00 10.954.339,00 15.688.985,00 10.563.978,00 26.252.963,00

6 BAKESBANGLINMAS - 932.310,00 932.310,00 896.982,00 1.476.985,00 2.373.967,00

7 BPBD 357.556,00 1.167.825,00 1.525.381,00 6.158.513,00 1.353.145,00 7.511.658,00

8 KANT. SATPOL PP 1.606.311,00 542.340,00 2.148.651,00 3.786.984,00 805.832,00 4.592.816,00

9 DINAS SOSIAL - 6.045.159,00 6.045.159,00 - 8.073.141,00 8.073.141,00

10 DISNAKERTRANS - 8.664.074,00 8.664.074,00 - - -

11 DP3AKB 142.000,00 4.759.985,00 4.901.985,00 - 3.649.868,00 3.649.868,00

12 DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH - 5.585.681,00 5.585.681,00 - 6.138.433,00 6.138.433,00

13 DINAS LINGKUNGAN HIDUP - 9.185.283,00 9.185.283,00 - 15.014.236,00 15.014.236,00

14 DISPENDUKCAPIL 447.702,00 16.403.429,00 16.851.131,00 3.067.032,00 1.697.512,00 4.764.544,00

15 DISPERMASDES - 2.859.800,00 2.859.800,00 - 365.000,00 365.000,00

16 DINAS PERHUBUNGAN 978.708,00 86.200,00 1.064.908,00 5.457.219,00 105.100,00 5.562.319,00

17 DISKOMINFO (1.940.000,00) 6.144.198,00 4.204.198,00 - - -

18 DISKOP UKM - 3.401.898,00 3.401.898,00 - 2.911.071,00 2.911.071,00

19 DPMPTSP - 2.238.157,00 2.238.157,00 - 4.053.173,00 4.053.173,00

20 DISPORABUDPAR - 17.562.451,00 17.562.451,00 9.128.575,00 4.764.370,00 13.892.945,00

21 DINAS ARSIPPUSDA - 4.986.948,00 4.986.948,00 1.144.430,00 5.198.608,00 6.343.038,00

22 DINAS PERTANIAN - 12.208.902,00 12.208.902,00 - 9.616.864,00 9.616.864,00

23 DISNAKKAN 6.253.307,00 11.900.940,00 18.154.247,00 - 13.275.356,00 13.275.356,00

24 DISPERINDAG - 13.111.794,00 13.111.794,00 - 10.513.378,00 10.513.378,00

25 SETDA 10.254.197,00 1.193.025.965,00 1.203.280.162,00 - 1.204.313.211,00 1.204.313.211,00

26 SET. DPRD - 26.701.008,00 26.701.008,00 - 25.832.867,00 25.832.867,00

27 KC. KEDUNGJATI 640.200,00 404.453,00 1.044.653,00 4.489.500,00 454.197,00 4.943.697,00

28 KC. KARANGRAYUNG - 1.029.426,00 1.029.426,00 - 886.713,00 886.713,00

29 KC. PENAWANGAN - 1.125.000,00 1.125.000,00 - 960.500,00 960.500,00

30 KC. TOROH - 1.093.077,00 1.093.077,00 - 932.350,00 932.350,00

31 KC. GEYER - 1.149.360,00 1.149.360,00 - 884.265,00 884.265,00

32 KC. PULOKULON - 994.341,00 994.341,00 - 1.015.399,00 1.015.399,00

33 KC. KRADENAN 6.291.886,00 956.820,00 7.248.706,00 3.561.961,00 898.790,00 4.460.751,00

34 KC. GABUS - 1.817.003,00 1.817.003,00 - 1.663.338,00 1.663.338,00

35 KC. NGARINGAN 809.450,00 1.522.755,00 2.332.205,00 - 1.557.593,00 1.557.593,00

36 KC. WIROSARI - 1.348.870,00 1.348.870,00 - 1.716.760,00 1.716.760,00

37 KC. TAWANGHARJO - 1.324.970,00 1.324.970,00 - 1.366.961,00 1.366.961,00

38 KC. GROBOGAN 3.769.960,00 1.263.353,00 5.033.313,00 - 1.680.790,00 1.680.790,00

39 KC. PURWODADI 2.623.026,00 5.920.103,00 8.543.129,00 - 4.663.966,00 4.663.966,00

40 KC. BRATI 4.259.400,00 1.115.097,00 5.374.497,00 1.948.000,00 1.115.497,00 3.063.497,00

UTANG BEBANSKPDNo.2017

UTANG BEBANJUMLAH

2016

JUMLAH



Pegawai Barang dan Jasa Pegawai Barang dan Jasa

41 KC. KLAMBU - 576.881,00 576.881,00 1.692.426,00 842.401,00 2.534.827,00

42 KC. GODONG - 869.108,00 869.108,00 - 1.258.103,00 1.258.103,00

43 KC. GUBUG - 1.015.586,00 1.015.586,00 - 730.171,00 730.171,00

44 KC. TEGOWANU - 971.192,00 971.192,00 - 1.207.569,00 1.207.569,00

45 KC. TANGGUNGHARJO - 817.389,00 817.389,00 - 1.216.757,00 1.216.757,00

46 INSPEKTORAT 1.932.020,00 5.756.305,00 7.688.325,00 - 7.433.117,00 7.433.117,00

47 BAPPEDA 6.520.796,00 2.300.690,00 8.821.486,00 - 2.438.675,00 2.438.675,00

48 BPPKAD 1.728.896,00 7.511.284,00 9.240.180,00 11.592.922,00 7.998.871,00 19.591.793,00

49 BKPPD 3.752.046,00 7.202.796,00 10.954.842,00 - 9.048.535,00 9.048.535,00

1.336.390.267,00 14.757.278.183,00 16.093.668.450,00 1.318.246.144,00 8.960.258.080,00 10.278.504.224,00 Jumlah

UTANG BEBANSKPDNo.2017

UTANG BEBANJUMLAH

2016

JUMLAH

f. Utang Jangka Pendek Lainnya ...................................................................Rp13.100.000,00 Utang jangka pendek lainnya yang tercatat dalam neraca adalah utang kepada fihak ketiga atau rekanan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan kekurangan pembayaran Pemerintah Daerah atas pengadaan barang dan jasa. Jumlah Utang jangka pendek Lainnya pada tahun 2016 sebesar Rp122.314.700,00 sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp13.100.000,00 dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel C.5.1.8.1.e Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya

1 Dinas Kesehatan - 68.935.000,00

2 RSUD 13.100.000,00 40.000.000,00

3 Dinas Ciptakarya - 4.379.700,00

4 Dinas Perindaustrian - 9.000.000,00

JUMLAH 13.100.000,00 122.314.700,00

Tahun 2016SKPDNO Tahun 2017

Utang jangka pendek sebesar Rp13.100.000,00 di RSUD merupakan pasangan dari penyajian asset lain-lain - kas yang dibatasi penggunaannya yang merupakan kas/uang titipan dari pasien.

2. Kewajiban Jangka Panjang..............................Rp 137.223.881.611,00 Kewajiban Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Lembaga Perbankan didasari perjanjian Kredit pada Notaris Hadi Suwignyo Sarjana Hukum Magister Kenotariatan dengan Nomor 21 antara Pemerintah Kabupaten Grobogan selaku Debitur dengan PT. BANK PEMBANGUNAN JAWA TENGAH selaku Kreditur. Kewajiban jangka panjang Pemerintah Kabupaten Grobogan pada Tahun 2017 sebesar Rp137.223.881.611,00 yang merupakan kewajiban jangka panjang-utang dalam negeri kepada lembaga Perbankan. Utang tersebut ditujukan unntuk pembangunan/perbaikan infrastruktur khususnya jalan dan jembatan di



wilayah Kabupaten Grobogan. Pencairan dana utang mulai dilakukan pada tahun 2017 seiring dengan berjalanya pembangunan fisik jalan dan jembatan. Sesuai dengan time schedule maka utang tersebut akan lunas pada tahun 2021 selanjutnya rincian dari kewajiban jangka panjang tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel C.5.1.8.2 Rincian Utang Dalam Negeri

1 Pokok Utang 126.468.144.634,00

2 Utang Bunga 10.755.736.977,00

JUMLAH 137.223.881.611,00

UraianNO Nilai

5.1.9. Ekuitas........................................................................Rp2.611.641.263.882,86

Ekuitas adalah menunjukkan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Ekuitas pada neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2016 sebesar Rp2.555.491.102.494,32 dan pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp2.611.641.263.882,86. Penjelasan lebih lanjut mengenai ekuitas diuraikan pada penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.



D. LAPORAN OPERASIONAL Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang

menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/(Defisit) operasional Pemerintah Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2017.

1. PENDAPATAN-LO................................................Rp2.227.458.120.561,07

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Grobogan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran 2017 dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat: Timbulnya hak atas pendapatan (earned), atau Pendapatan telah direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi

(realized). Pendapatan-LO diukur berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan

pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Realisasi Pendapatan-LO tahun 2017 dan tahun 2016 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel D.1 Rincian Pendapatan LO

No Pendapatan-LO Tahun 2017 Tahun 2016 Kenaikan/(Penurunan)

1 Pendapatan Asli Daerah-LO 452.198.736.115,85 461.224.877.641,39 (9.026.141.525,54)

2 Pendapatan Transfer-LO 1.750.664.853.980,00 1.717.578.510.473,00 33.086.343.507,00

3 Lain-lain PAD Yang Sah-LO 23.663.226.222,00 19.225.314.154,00 4.437.912.068,00

4 Suprlus Non Operasional-LO 931.304.243,22 886.960.300,00 44.343.943,22

5 Pendapatan Luar Biasa-LO - - -

2.227.458.120.561,07 2.198.915.662.568,39 28.542.457.992,68 Jumlah Pendapatan-LO Realisasi pendapatan-LO tahun 2017 sebesar Rp2.227.458.120.561,07 atau mengalami kenaikan sebesar Rp28.542.457.992,68 atau 1,30 persen jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan-LO tahun 2016.

1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO......................Rp452.198.736.115,85

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2017 dan tahun 2016 dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel D.1.1 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

No Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2017 Tahun 2016 Kenaikan/ (Penurunan)

1 Pendapatan Pajak Daerah-LO 70.264.816.013,00 58.007.935.066,00 12.256.880.947,00

2Pendapatan Retribusi Daerah-

LO13.383.908.677,92 29.852.203.724,00 (16.468.295.046,08)

3Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah Yang Dipisahkan-LO33.061.866.982,93 16.511.779.360,39 16.550.087.622,54

4 Lain-lain PAD Yang Sah-LO 335.488.144.442,00 356.852.959.491,00 (21.364.815.049,00)

452.198.736.115,85 461.224.877.641,39 (9.026.141.525,54) Jumlah Pendapatan Asli Daerah-

LO

Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2017 sebesar Rp452.198.736.115,85

atau mengalami penurunan sebesar Rp9.026.141.525,54 atau 1,96 persen jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2016.

Sedangkan rincian masing-masing Pendapatan Asli Daerah-LO adalah sebagai berikut: a. Pendapatan Pajak Daerah-LO, pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2017

sebesar Rp70.264.816.013,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp12.256.880.947,00 atau 21,13 persen jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2016. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2017 dan tahun 2016 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel D.1.1.a Rincian Pendapatan Pajak Daerah -LO

No Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2017 Tahun 2016 Kenaikan/(Penurunan)

1 Pajak Hotel - LO 260.541.100,00 222.892.025,00 37.649.075,00

2 Pajak Losmen - LO 27.445.000,00 - 27.445.000,00

3 Pajak Restoran - LO 1.221.000,00 - 1.221.000,00

4 Pajak Rumah Makan - LO 696.636.449,00 383.683.644,00 312.952.805,00

5 Pajak Jasa Boga/ Katering - LO 2.871.623.893,00 1.603.467.071,00 1.268.156.822,00

6Pajak Pagelaran

Kesenian/Musik/Tari/Busana2.400.000,00 - 2.400.000,00

7

Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan

Bermotor, Permainan

Ketangkasan - LO

97.818.350,00 62.982.975,00 34.835.375,00

8Pajak Pertandingan Olahraga -

LO3.760.400,00 - 3.760.400,00

9 Pajak Pertunjukan Insidental - LO 28.806.700,00 60.795.450,00 (31.988.750,00)

10

Pajak Reklame

Papan/Billboard/Videotron/Mega

tron - LO

391.302.587,00 327.181.315,00 64.121.272,00

11 Pajak Reklame Kain - LO 102.499.877,00 47.361.111,00 55.138.766,00

12 Pajak Reklame Berjalan - LO 400.000,00

13Pajak Penerangan Jalan

Dihasilkan Sendiri - LO31.352.584.050,00 24.635.789.562,00 6.716.794.488,00

14 Pajak Parkir - LO 147.936.000,00 131.166.883,00 16.769.117,00

15 Pajak Air Tanah - LO 112.053.150,00 105.440.976,00 6.612.174,00



No Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2017 Tahun 2016 Kenaikan/(Penurunan)

16 Pajak Sarang Burung Walet - LO 50.191.000,00 57.395.500,00 (7.204.500,00)

17 Pajak Batu Tulis 1.337.000,00 - 1.337.000,00

18 Pajak Batu Kapur 4.280.900,00 - 4.280.900,00

19Pajak Mineral bukan Logam dan Lainnya - LO

3.710.080,00 36.774.345,00 (33.064.265,00)

20 Pajak TanahSorap/Urug 21.536.808,00 - 21.536.808,00

21Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO

25.368.129.938,00 23.427.098.497,00 1.941.031.441,00

22 BPHTB - Pemindahan Hak - LO 8.718.601.731,00 6.905.905.712,00 1.812.696.019,00

70.264.816.013,00 58.007.935.066,00 12.256.880.947,00 Jumlah Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah pendapatan pajak daerah yang terdapat pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pendapatan Pajak Daerah LRA sebesar Rp70.309.153.782,00 sedangkan Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp70.264.816.013,00. Jadi terdapat selisih antara Pendapatan Pajak Daerah-LRA dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar (Rp44.337.769,00) karenakan adanya : 1. Pembayaran atas piutang pajak awal tahun 2017 sebesar

Rp3.604.855.861,00 yang mengurangi pendapatan LO. 2. Adanya piutang pajak selama tahun 2017 sebesar Rp3.557.254.379,00

yang menambah pendapatan LO. 3. Adanya Pendapatan diterima dimuka tahun 2017 sebesar

Rp57.344.219,00 yang mengurangi pendapatan LO. 4. Pendapatan diterima dimuka tahun 2016 sebesar Rp60.607.932,00 yang

menambah pendapatan LO. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya

pendapatan diterima dimuka

2017

penetapan pendapatan th.2017

yg blm diterima


tahun sebelumnya

1 Pajak Hotel - LO 260,541,100.00 - - - - 260,541,100.00

2 Pajak Losmen - LO 27,445,000.00 - - 27,445,000.00

3 Pajak Restoran - LO 1,221,000.00 - -

1,221,000.00

5Pajak Rumah Makan - LO

696,636,449.00 - -

- - 696,636,449.00

6Pajak Jasa Boga/ Katering - LO

2,871,623,893.00 - -

- - 2,871,623,893.00

7Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LO

2,400,000.00 - -

2,400,000.00

8

Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan - LO

97,818,350.00 - -

- - 97,818,350.00

9Pajak Pertandingan Olahraga - LO

3,760,400.00 - -

3,760,400.00

Pendapatan Pajak LRA ke LO

LONoPe nda pa ta n Pa ja k

Da e ra hLRA

DEBET KREDIT



Pendapatan Pajak LRA ke LO



2017

penetapan pendapatan th.2017

yg blm diterima


tahun sebelumnya

10 Pajak Pertunjukan Insidental - LO

28.806.700,00 - - - - 28.806.700,00

11 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotr

348.472.351,00 - 52.117.207,00 36.831.150,00 58.116.293,00 391.302.587,00

12Pajak Reklame Kain - LO

90.497.750,00 - 5.227.012,00

14.737.500,00 2.491.639,00 102.499.877,00

13Pajak Reklame Berjalan - LO

400.000,00 - -

- - 400.000,00

14Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri - LO

30.714.782.052,00 2.080.925.183,00 -

2.718.727.181,00 - 31.352.584.050,00

15 Pajak Parkir - LO 147.936.000,00 - -

- - 147.936.000,00

16 Pajak Air Tanah - LO 112.053.150,00 - -

- - 112.053.150,00

17Pajak Sarang Burung Walet - LO

50.191.000,00 - -

- - 50.191.000,00

18 Pajak Batu Tulis - LO 1.337.000,00 - -

- - 1.337.000,00

19 Pajak Batu Kapur - LO 4.280.900,00 - -

- - 4.280.900,00

20Pajak Mineral bukan Logam dan Lainnya - LO

3.710.080,00 - -

- - 3.710.080,00

21Pajak Tanah Sorap/Urug

21.536.808,00 - -

- - 21.536.808,00

22Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

26.105.102.068,00 1.523.930.678,00 -

786.958.548,00 - 25.368.129.938,00

23BPHTB - Pemindahan Hak

8.718.601.731,00 - -

- - 8.718.601.731,00

70.309.153.782,00 3.604.855.861,00 57.344.219,00 3.557.254.379,00 60.607.932,00 70.264.816.013,00

LO

Jumlah Pendapatan Pajak Daerah

NoPendapatan Pajak

DaerahLRA

DEBET KREDIT

b. Pendapatan Retribusi-LO tahun 2017 sebesar Rp13.383.908.677,92

mengalami penurunan sebesar Rp16.468.295.046,08 atau 55,17 persen jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi-LO pada tahun 2016. Realisasi Retribusi-LO tahun 2017 dan tahun 2016 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel D.1.1.b Rincian Pendapatan Retribusi-LO

No Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2017 Tahun 2016 Kenaikan/(Penurunan)

1 Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LO 1.550.297.551,00 19.177.330.709,00 (17.627.033.158,00)

2

Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari

Sumbernya ke Lokasi Pembuangan Sementara - LO 454.895.500,00 453.562.000,00 1.333.500,00

3

Sewa Tempat Pemakaman atau

Pembakaran/Pengabuan Mayat - LO 82.754.000,00 - 82.754.000,00

4Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum -

LO 1.004.075.000,00 477.805.000,00 526.270.000,00

5 Retribusi Pelayanan Pasar - LO 2.292.264.955,00 2.129.102.650,00 163.162.305,00



No Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2017 Tahun 2016 Kenaikan/(Penurunan)

6 Retribusi PKB - Kendaraan Bermotor - LO 695.907.000,00 673.148.500,00 22.758.500,00

7 Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LO 458.409.375,00 - 458.409.375,00

8 Laboratorium - LO 76.506.000,00 76.931.000,00 (425.000,00)9 Retribusi sewa kontainer inseminasi buatan 56.800.000,00 374.180.000,00 (317.380.000,00)10 Retribusi sewa mobil klinik hewan keliling 2.874.217.995,92 52.503.000,00 2.821.714.995,92 11 Retribusi pemakaian kekayaan daerah 243.154.520,00 2.674.549.484,00 (2.431.394.964,00)

12 Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal - LO 1.101.930.000,00 553.706.400,00 548.223.600,00

13 Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LO 83.470.000,00 574.185.000,00 (490.715.000,00)14 Retribusi Rumah Potong Hewan - LO 114.756.000,00 80.640.000,00 34.116.000,00 15 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga - LO 2.109.624.799,00 92.312.000,00 2.017.312.799,00

16 Pemberian Izin Untuk Mendirikan Bangunan - LO 16.166.850,00 2.280.300.751,00 (2.264.133.901,00)

17Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi - LO

11.847.500,00 166.917.552,00 (155.070.052,00)

18 Pemberian Izin Trayek - LO 103.471.800,00 11.833.350,00 91.638.450,00

19Retribusi Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) - LO 53.359.832,00 3.196.328,00 50.163.504,00

Jumlah 13.383.908.677,92 29.852.203.724,00 (16.468.295.046,08)

Pendapatan Retribusi Daerah LRA sebesar Rp13.700.577.914,00 sedangkan Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp13.383.908.677,92. Jadi terdapat selisih antara Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp316.669.236,08 karenakan adanya : 1. Adanya pembayaran atas piutang retribusi awal tahun 2017 sebesar

Rp502.706.268,00 yang mengurangi pendapatan LO. 2. Adanya piutang retribusi selama tahun 2017 sebesar Rp159.784.375,00

yang menambah pendapatan LO. 3. Adanya pendapatan diterima dimuka selama tahun 2017 sebesar

Rp635.617.955,08 yang mengurangi pendapatan LO. 4. Pendapatan diterima dimuka tahun 2016 sebesar Rp661.870.612,00 yang

menambah pendapatan LO.

Pe mba ya ra n a ta s piuta ng

ta hun se be lumnya

pe nda pa ta n dite rima dimuka

ta hun 2 0 16

piuta ng pe nda pa ta n

se la ma th.2 0 17

pe nda pa ta n dite rima dimuka

ta hun se be lumnya

1Pelayanan kesehatan di Puskesmas

1,550,297,551.00 - - - - 1,550,297,551.00

2

Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi Pembuangan Sementara

458,990,500.00 10,570,000.00 - 6,475,000.00 - 454,895,500.00

3Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat - LO

82,754,000.00 - - - - 82,754,000.00

4Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

1,004,075,000.00 - - - - 1,004,075,000.00

P e nda pa ta n Re tribusi LRA ke P e nda pa ta n Re tribusi LO

LONoP e nda pa ta n Re tribusi

Da e ra h - LOLRA

DEBET KREDIT



Pendapatan Retribusi LRA ke Pendapatan Retribusi LO


pendapatan diterima dimuka tahun 2016

piutang pendapatan selama th.2017


tahun sebelumnya

5 Retribusi Pelayanan Pasar 2.292.264.955,00 - - - - 2.292.264.955,00

6Retribusi PKB - Kendaraan Bermotor

695.907.000,00 - - - - 695.907.000,00

7Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi

305.100.000,00 - - 153.309.375,00 - 458.409.375,00

8 Laboratorium 76.506.000,00 - - - - 76.506.000,00

9Retribusi sewa kontainer inseminasi buatan

56.800.000,00 - - - - 56.800.000,00

10Retribusi pemakaian kekayaan daerah

3.340.101.607,00 492.136.268,00 635.617.955,08 - 661.870.612,00 2.874.217.995,92

11Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal

243.154.520,00 - - - - 243.154.520,00

12 Pelayanan Tempat Khusus Parkir 1.101.930.000,00 - - - - 1.101.930.000,00

13 Retribusi Rumah Potong Hewan 83.470.000,00 - - - - 83.470.000,00

14Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga

114.756.000,00 - - - - 114.756.000,00

15Pemberian Izin Untuk Mendirikan Bangunan

2.109.624.799,00 - - - - 2.109.624.799,00

16Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi

16.166.850,00 - - - - 16.166.850,00

17 Pemberian Izin Trayek 11.847.500,00 - - - - 11.847.500,00

18Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LO

103.471.800,00 - - - - 103.471.800,00

19Retribusi Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)

53.359.832,00 - - - - 53.359.832,00

Jumlah 13.700.577.914,00 502.706.268,00 635.617.955,08 159.784.375,00 661.870.612,00 13.383.908.677,92

LONoPendapatan Retribusi Daerah -

LOLRA

DEBET KREDIT

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO tahun 2017 sebesar Rp33.061.866.982,93 mengalami kenaikan sebesar Rp16.550.087.622,54 atau 100,23 persen jika dibandingkan dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada tahun 2016. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2017 dan tahun 2016 secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel D.1.1.c Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No Uraian Tahun 2017 Tahun 2016 Kenaikan/(Penurunan)

1Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD Perusahaan Daerah Purwa Aksara- LO

603.636.728,00 568.650.183,00 34.986.545,00

2 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD BPR Purwa Artha- LO

2.275.867.846,00 1.756.729.291,94 519.138.554,06

3 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD PDAM- LO

(301.182.051,00) (575.938.631,00) 274.756.580,00

4Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD Grobogan Multifarm- LO

(264.285.600,00) (151.436.391,00) (112.849.209,00)

5 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BKK - LO

9.456.869.210,93 8.870.422.880,45 586.446.330,49

6 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BPD Jateng - LO

21.290.960.849,00 6.043.352.027,00 15.247.608.822,00

Jumlah 33.061.866.982,93 16.511.779.360,39 16.550.087.622,55

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA sebesar Rp27.906.619.923,00 sedangkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO sebesar Rp33.061.866.982,93. Jadi terdapat selisih antara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO sebesar Rp5.155.247.059,93 dikarenakan adanya pengakuan laba dan rugi pada masing-masing BUMD karena penggunaan metode ekuitas dalam mencatat penyertaan modal pada BUMD. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

No Uraian LRA Laba/Rugi Tahun 2016 LO

1 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD Perusahaan Daerah Purw a Aksara

332,000,200.00 603,636,728.00 603,636,728.00

2 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD BPR Purw a Artha

1,137,933,922.00 2,275,867,846.00 2,275,867,846.00

3 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD PDAM

- (301,182,051.00) (301,182,051.00)

4Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD Grobogan Multifarm

- (264,285,600.00) (264,285,600.00)

5 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BKK

5,145,724,952.00 9,456,869,210.93 9,456,869,210.93

6 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BPD Jateng

21,290,960,849.00 - 21,290,960,849.00

Jumlah 27,906,619,923.00 11,770,906,133.93 33,061,866,982.93

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LRA ke LO



d. Lain-lain PAD Yang Sah-LO tahun 2017 sebesar Rp335.488.144.442,00 mengalami penurunan sebesar Rp21.364.815.049, atau 5,99 persen jika dibandingkan dengan Lain-lain PAD Yang Sah-LO tahun 2016. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel D.1.1.d Rincian Lain-lain PAD Yang Sah-LO

Lain-lain PAD yang Sah

No Uraian Tahun 2017 Tahun 2016 Kenaikan/ (Penurunan)

1 Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LO - - - 2 Jasa Giro Kas Daerah - LO 4.351.867.952,00 5.787.329.286,00 (1.435.461.334,00)

3

Jasa Giro Jaminan Kesehatan Nasional - LO

- 389.230.808,00 (389.230.808,00)

4 Pendapatan Bunga Deposito - LO 11.400.684.883,00 20.098.253.329,00 (8.697.568.446,00)

5

Penerimaan Bagi Hasil Kredit Ketahanan Pangan (bunga kredit) - LO

126.600.000,00 126.600.000,00 -

6

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara - LO

1.000.000,00 1.854.800,00 (854.800,00)

7

Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO

1.217.918.038,00 438.378.791,00 779.539.247,00

8

Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LO

320.085.000,00 506.615.000,00 (186.530.000,00)

9 Taspen 29.346.480,00 64.678.182,00 (35.331.702,00) 10 Pendapatan dari pengembalian lainnya 3.245.232.594,00 8.561.489.393,00 (5.316.256.799,00) 11 Angsuran biaya konstruksi kios pasar 58.201.336,00 8.988.840,00 49.212.496,00 12 Penjualan hasil pertanian - LO 246.734.000,00 249.954.000,00 (3.220.000,00)

13

Penyewaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten - LO

1.003.200,00 33.432.800,00 (32.429.600,00)

14 Pendapatan BLUD - LO 117.007.234.034,00 116.506.579.507,00 500.654.527,00 15 Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO - 48.139.778.955,00 (48.139.778.955,00)

16Pebdapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas

65.140.464.951,00 - 65.140.464.951,00

17 Pendapatan Dana BOS - LO 132.341.771.974,00 155.939.795.800,00 (23.598.023.826,00) Jumlah 335.488.144.442,00 356.852.959.491,00 (21.364.815.049,00)

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LRA sebesar Rp328.539.887.049,00 sedangkan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO sebesar Rp335.488.144.442,00. Terdapat selisih antara Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah-LRA dengan Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah-LO sebesar Rp6.948.257.393,00 karenakan adanya :

1. Adanya pendapatan yang merupakan pembayaran piutang sebesar Rp15.353.884.148,00 yang mengurangi pendapatan LO.

2. Koreksi kas di bendahara BOS pada Dinas Pendidikan tahun 2016 sebesar

Rp951.542.650,00 yang mengurangi pendapatan BOS tahun 2017.

3. Adanya pendapatan lain-lain PAD yang sah yang direclas kedalam pendapatan surplus non operasional sebesar Rp275.400.050,00 yang mengurangi pendapatan LO.

4. Adanya piutang pendapatan selama tahun 2017 sebesar Rp23.529.084.241,00 yang menambah pendapatan LO.



Kredet

P embayaran atas piutang tahun sebelumnya

pendapatan tahun 2016

R eclas Surplus P enjualan A set

N o n Lancar

penetapan pendapatan

th.2017 yg blm diterima

1Hasil Penjualan Peralatan/M esin - LRA

5,949,500.00 - 5,949,500 - -

2Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LRA

269,450,550.00 - 269,450,550 - -

3Jasa Giro Kas Daerah - LRA

4,338,179,837.00 - - - 4,338,179,837.00

4Pendapatan Bunga Deposito - LRA

11,400,684,883.00 - - - 11,400,684,883.00

5 Pendapatan bunga PER 59,119,025.00 59,119,025.00 - - -

6

Penerimaan Bagi Hasil Kredit Ketahanan Pangan (bunga kredit) - LRA

126,600,000.00 - - - 126,600,000.00

7

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendaharawan - LRA

1,000,000.00 - - - 1,000,000.00

8

Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA

467,288,104.00 - - 750,629,934.00 1,217,918,038.00

9

Denda Keterlambatan Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting - LRA

320,085,000.00 - - - 320,085,000.00

10 Taspen 29,346,480.00 - - - 29,346,480.00

11Pendapatan dari pengembalian lainnya

3,245,232,594.00 - - - 3,245,232,594.00

12Angsuran biaya konstruksi kios pasar

318,808,839.00 318,808,839.00 - 58,201,336.00 58,201,336.00

13Penjualan hasil pertanian - LRA

246,734,000.00 - - - 246,734,000.00

14Penjualan Hasil Peternakan - LRA

184,000,000.00 184,000,000.00 - - -

15Penyewaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten - LRA

1,003,200.00 - - - 1,003,200.00

16Pendapatan BLUD - LRA

110,698,127,243.00 14,467,774,856.00 - 20,776,881,647.00 117,007,234,034.00

17Pendapatan BLUD Puskesmas - LRA

63,534,963,170.00 324,181,428.00 - 1,943,371,324.00 65,154,153,066.00

18 Pendapatan Dana BOS 133,293,314,624.00 - 951,542,650.00 - - 132,341,771,974.00

Jumlah 328,539,887,049.00 15,353,884,148.00 951,542,650.00 275,400,050.00 23,529,084,241.00 335,488,144,442.00

Lain-lain PAD yang Sah LRA ke Lain-lain PAD yang Sah LO

LON o Uraian LR A

Debet



1.2 Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp1.750.664.853.980,00 berasal dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Pemerintah Provinsi. Pendapatan Transfer-LO tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp33.086.343.507,00 atau 1,93 persen jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer-LO tahun 2016. Lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel D.1.2

Rincian Pendapatan Transfer-LO

No Pendapatan Transfer-LO Tahun 2017 Tahun 2016 Kenikan/(Penurunan)

1 Transfer Pemerintah Pusat-LO 1.522.597.859.511,00 1.489.756.078.737,00 32.841.780.774,00

2Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

7.500.000.000,00 35.740.102.000,00 (28.240.102.000,00)

3Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO

153.422.841.469,00 128.330.329.736,00 25.092.511.733,00

4 Bantuan Keuangan-LO 67.144.153.000,00 63.752.000.000,00 3.392.153.000,00

1.750.664.853.980,00 1.717.578.510.473,00 33.086.343.507,00 Jumlah Pendapatan Transfer-LO

a. Transfer Pemerintah Pusat-LO tahun 2017 sebesar Rp1.522.597.859.511,00 mengalami kenaikan sebesar Rp32.841.780.774,00 atau 2,20 persen jika dibandingkan dengan Transfer Pemerintah Pusat-LO pada tahun 2016. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel D.1.2.a

Rincian Transfer Pemerintah Pusat-LO

No Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2017 Tahun 2016 Kenaikan/(Penurunan)

1Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota - LO

13.604.162.479,00 29.005.242.666,00 (15.401.080.187,00)

2Bagi Hasil dari Pajak penghasilan (PPh) ps.21, pasal 25 & 29 - LO

8.900.317.610,00 4.241.419.787,00 4.658.897.823,00

3 Penerimaan dari pengembalian upah pungut PBB

6.974.832.576,00 6.974.832.576,00

4 Bagi hasil penerimaan dari pemerintah pusat

4.739.892.850,00 4.739.892.850,00

5Penerimaan PBB bagian pemerintah pusat yang dibagikan kepada kabupaten/kota

675.033.861,00 675.033.861,00

6Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 25/29 OP - LO

2.199.378.182,00 11.388.170.228,00 (9.188.792.046,00)

7Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO

- 35.020.250,00 (35.020.250,00)

8Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO

- 602.058.241,00 (602.058.241,00)

9Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO

20.232.800,00 17.945.050,00 2.287.750,00




10Bagi hasil dari pertambangan umum

- 186.000,00 (186.000,00)

11 Bagi hasil dari SDA Kehutanan 272.326.950,00 295.434.540,00 (23.107.590,00)

12 Bagi hasil dari SDA Perikanan 447.937.200,00 452.025.539,00 (4.088.339,00)

13 Bagi hasil cukai hasil tembakau 8.726.516.000,00 10.382.799.381,00 (1.656.283.381,00)

14Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi 0,5%

975.750,00 1.167.250,00 (191.500,00)

15Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi 0,5%

5.153.400,00 9.574.655,00 (4.421.255,00)

16Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara

1.547.500,00 1.547.500,00

17Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi 15%

29.269.250,00 29.269.250,00

18Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi 30%

283.078.198,00 283.078.198,00

19Kurang Bayar Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi

50.904.368,00 50.904.368,00

20Kurang Bayar Bagi Hasil dari SDA Kehutanan

511.776.711,00 511.776.711,00

21 Kurang Bayar Dana Bagi Hasil SDA Perikanan

77.634.927,00 77.634.927,00

22Kurang Bayar Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi 0,5%

1.092,00 1.092,00

23Kurang Bayar Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi 0,5%

3.606.515,00 3.606.515,00

24Kurang Bayar Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara

2.804.612,00 2.804.612,00

25Kurang Bayar Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi 15%

32.756,00 32.756,00

26Kurang Bayar Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi 30%

188.822.435,00 188.822.435,00

27Kurang Bayar Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

13.938.627,00 13.938.627,00

28 Dana Alokasi Umum - LO 1.091.590.533.000,00 1.110.337.027.000,00 (18.746.494.000,00)




29DAK Bidang Infrastruktu Jalan - LO

2.742.627.176,00 12.843.912.000,00 (10.101.284.824,00)

30DAK Bidang Infrastruktu Irigasi - LO

9.301.750.500,00 9.827.024.000,00 (525.273.500,00)

31DAK Bidang Infrastruktu Air Minum - LO

846.720.000,00 1.669.512.000,00 (822.792.000,00)

32DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi - LO

384.891.000,00 (384.891.000,00)

33DAK Bidang Keluarga Berencana - LO

1.367.711.500,00 (1.367.711.500,00)

34 DAK Bidang Kehutanan - LO 2.157.015.500,00 (2.157.015.500,00)

35 DAK Bidang Kesehatan - LO 10.176.131.683,00 19.818.424.000,00 (9.642.292.317,00)

36DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LO

7.142.730.000,00 5.298.688.000,00 1.844.042.000,00

37DAK Bidang Prasarana Pemerintahan - LO

314.910.000,00 (314.910.000,00)

38 DAK Bidang Perdagangan - LO 24.000.000.000,00 (24.000.000.000,00)

39 DAK Bidang Pertanian - LO 1.507.924.000,00 1.544.671.000,00 (36.747.000,00)

40 DAK Bidang Pendidikan - LO 18.793.004.000,00 7.943.264.000,00 10.849.740.000,00

41 DAK Penanganan bencana alam 2.309.791.000,00 (2.309.791.000,00)

42DAK Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja (P3K2) Bidang Kesehatan - LO

29.969.892.000,00 63.925.332.650,00 (33.955.440.650,00)

43Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana BOP PAUD - LO

20.875.200.000,00 13.836.000.000,00 7.039.200.000,00

44Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LO

1.150.050.000,00 1.974.000.000,00 (823.950.000,00)

45Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO

202.611.317.596,00 143.871.288.000,00 58.740.029.596,00

46Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Bantuan Operasional Kesehatan - LO

15.110.444.217,00 7.211.041.000,00 7.899.403.217,00

47Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Akreditasi Rumah Sakit - LO

99.100.000,00 (99.100.000,00)




48Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Akreditasi Puskesmas - LO

141.249.500,00 (141.249.500,00)

49Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Jaminan Persalinan - LO

1.651.433.000,00 (1.651.433.000,00)

50Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Bantuan Operasional KB - LO

801.763.090,00 798.750.000,00 3.013.090,00

51Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Tunjangan Khusus Guru - LO

173.766.600,00 - 173.766.600,00

52Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan

3.059.899.000,00 - 3.059.899.000,00

53Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Air Minum

2.569.049.000,00 - 2.569.049.000,00

54Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Sanitasi

2.482.000.000,00 - 2.482.000.000,00

55Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Jalan

40.735.754.000,00 - 40.735.754.000,00

56Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pasar

1.648.270.000,00 - 1.648.270.000,00

57Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Irigasi

11.578.857.000,00 - 11.578.857.000,00

1.522.597.859.511,00 1.489.756.078.737,00 32.841.780.774,00 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah

Pendapatan transfer pemerintah pusat-LRA sebesar Rp1.759.723.293.511,00 sedangkan Pendapatan transfer pemerintah pusat-LO sebesar Rp1.522.597.859.511,00. Terdapat selisih antara Pendapatan transfer pemerintah pusat-LRA dengan Pendapatan transfer pemerintah pusat-LO sebesar Rp229.625.434.000,00 dikarenakan adanya pengeluaran pendapatan dana desa dari pendapatan-LO karena pemanfaatan dari dana desa ada pada desa jadi tidak mempengaruhi kinerja pemerintah Kabupaten Grobogan .

b. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO tahun 2017 sebesar Rp7.500.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp28.240.102.000,00 atau 79,02 persen jika dibandingkan dengan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO tahun 2016. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel D.1.2.b Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO

No Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Tahun 2017 Tahun 2016 Kenaikan/(Penurunan)

1 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LO - - -

2 Dana Insentif Daerah - LO 7.500.000.000,00 35.740.102.000,00 (28.240.102.000,00)

7.500.000.000,00 35.740.102.000,00 (28.240.102.000,00) Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

Tidak terdapat selisih antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LRA dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO.

c. Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya-LO tahun 2017 sebesar Rp153.422.841.469,00 mengalami kenaikan sebesar Rp25.092.511.733,00 atau 19,55 persen jika dibandingkan dengan Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya-LO tahun 2016. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel D.1.2.c

Rincian Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya-LO

No Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO Tahun 2017 Tahun 2016 Kenaikan/(Penurunan)

1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO 153.422.841.469,00 128.330.329.736,00 25.092.511.733,00

153.422.841.469,00 128.330.329.736,00 25.092.511.733,00 Jumlah Pendapatan Daerah Lainnya-LO

Tidak terdapat selisih antara Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya-LRA dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO

d. Bantuan Keuangan-LO tahun 2017 sebesar Rp67.144.153.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.392.153.000,00 atau 5,32 persen jika dibandingkan dengan Bantuan Keuangan-LO tahun 2016. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel D.1.2.d

Rincian Bantuan Keuangan-LO

No Bantuan Keuangan-LO Tahun 2017 Tahun 2016 Kenaikan/(Penurunan)

1Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi- LO

67.144.153.000,00 63.752.000.000,00 3.392.153.000,00

67.144.153.000,00 63.752.000.000,00 3.392.153.000,00 Jumlah Bantuan Keuangan-LO

Tidak terdapat selisih antara Pendapatan Bantuan Keuangan-LRA dengan Pendapatan Bantuan Keuangan-LO.



1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO tahun 2017 sebesar Rp23.663.226.222,00 berasal dari pendapatan hibah baik berupa barang maupun dalam bentuk uang pada beberapa SKPD. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp4.437.912.068,00 atau 23,08 persen jika dibandingkan dengan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO tahun 2016. Penjelasan secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel D.1.3 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

No Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LO Tahun 2017 Tahun 2016 Kenaikan/(Penurunan)

1 Pendapatan Hibah - LO 23.663.226.222,00 19.225.314.154,00 4.437.912.068,00 2 Dana Darurat - LO - - 3 Pendapatan Lainnya -LO - -

Jumlah 23.663.226.222,00 19.225.314.154,00 4.437.912.068,00

a. Pendatapan Hibah-LO tahun 2017 sebesar Rp23.663.226.222,00 mengalami

kenaikan sebesar Rp4.437.912.068,00 atau 23,08 persen jika dibandingkan dengan Pendapatan Hibah-LO tahun 2016. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel D.1.3.a Rincian Pendatapan Hibah-LO

No Pendapatan Hibah-LO Tahun 2017 Tahun 2016 Kenaikan/(Penurunan)

1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO 12.906.216.230,00 4.459.497.439,00 8.446.718.791,00

2 Penerimaan Hibah PKM Dikdas 624.538.000,00 - 624.538.000,00

3 Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat - LO - 8.330.889.097,00 (8.330.889.097,00)

4 Hibah dari Loan Wismp 2 4.293.599.350,00 817.855.418,00 3.475.743.932,00

5 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO 3.346.103.042,00 - 3.346.103.042,00

6Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO

2.492.769.600,00 - 2.492.769.600,00

7 Hibah dari AUSAID untuk PDAM - LO - 4.551.000.000,00 (4.551.000.000,00)

8 Penerimaan Hibah PKM - SDM - LO - 1.066.072.200,00 (1.066.072.200,00)

23.663.226.222,00 19.225.314.154,00 4.437.912.068,00 Jumlah Pendapatan Hibah-LO

Pendapatan Hibah-LRA sebesar Rp5.928.137.350,00 sedangkan Pendapatan Hibah-LO sebesar Rp23.663.226.222,00. Jadi terdapat selisih sebesar Rp17.735.088.872,00 yang dikarenakan : 1. Hibah Alat kedokteran dari Kementrian Kesehatan RI BAST

No.KN.02.03/BIII.5/2334/2017 sebesar Rp968.693.000,00 pada Dinas Kesehatan.

2. Hibah Torlin dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BAST-07/Torlin/KPP-PA/09/2017 sebesar



Rp37.842.000,00 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3. Hibah dari Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah berupa Persediaan Obat Rp2.508.151.988,00, Persediaan BMPH Rp173.572.256,00 dan Persediaan Reagen Rp664.378.798,00

4. Hibah berupa Aset : sumber Blockgrant & APBN pada Dinas pendidikan sebesar Rp10.889.681.230,00

5. Hibah Aset Tetap yang berasal dari Komite/APBN/Alumni dan lain2 sebesar Rp2.492.769.600,00 pada Dinas Pendidikan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

No Pe nda pa ta n Hiba h LRA Hiba h Bara ng LO

1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 1,010,000,000.00 11,896,216,230.00 12,906,216,230.00

DINAS PENDIDIKAN 10,889,681,230.00

DINAS KESEHATAN 968,693,000.00

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

37,842,000.00

2 Penerimaan Hibah PKM Dikdas 624,538,000.00 - 624,538,000.00

3Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO

3,346,103,042.00 3,346,103,042.00

DINAS KESEHATAN 3,346,103,042.00

4Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO

- 2,492,769,600.00 2,492,769,600.00

DINAS PENDIDIKAN 2,492,769,600.00

5 Hibah dari Loan Wismp 2 4,293,599,350.00 - 4,293,599,350.00

5 ,9 2 8 ,13 7 ,3 5 0 .0 0 17 ,7 35 ,08 8 ,8 7 2 .0 0 2 3 ,6 6 3 ,2 2 6 ,2 22 .00 Jumla h Pe nda pa ta n Hiba h- LO

Pendapatan Hibah LRA ke LO

b. Dana Darurat-LO sebesar Rp0,00 c. Pendatan Lainnya-LO sebesar Rp0,00

1.4 Surplus Non Operasional-LO tahun 2017 sebesar Rp931.304.243,22 mengalami kenaikan sebesar Rp44.343.943,22 atau 5,00 persen jika dibandingkan dengan Surplus Non Operasional-LO tahun 2016. Penjelasan lebih rinci dijelaskan sebagaimana tabel berikut:



No. Jenis Piutang SKPD JUMLAH

1 Piutang Retribusi Puskesmas Godong II 48.475,00 2 Piutang Retribusi Puskesmas Gubug II 2.600,00 3 Piutang Retribusi Puskesmas Geyer II 2.200,00 4 Piutang Retribusi Puskesmas Toroh II 63.824,38 5 Piutang Retribusi Puskesmas Tegowanu 26.900,00 6 Piutang Retribusi pasar Agro Dinas Perindustrian dan Perdagangan 448.622.500,00 7 Piutang Retribusi Kecamatan Purwodadi 143.690,72 8 Piutang Retribusi Kecamatan Wirosari 73.878,12 9 Piutang Lainnya BPPKAD 206.920.125,00

Total 655.904.193,22

Tabel D.1.4 Rincian Surplus Non Operasional-LO

No Surplus Non Operasional - LO Tahun 2017 Tahun 2016 Kenaikan/(Penurunan)

1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO 275.400.050,00 886.960.300,00 (611.560.250,00)2 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka

Panjang-LO - - -

3 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

655.904.193,22 - 655.904.193,22

Jumlah 931.304.243,22 886.960.300,00 44.343.943,22

a. Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO sebesar Rp275.400.050,00 berasal dari penjualan/penghapusan aset tetap dan dan aset lainnya pada SKPD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO mengalami penurunan sebesar Rp611.560.250,00 atau 68,95 persen jika dibandingkan dengan Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO tahun 2016. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel D.1.4.a Rincian Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO

No Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO Tahun 2017 Tahun 2016 Kenaikan/(Penurunan)

1 Surplus Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - 5.949.500,00 598.132.000,00 (592.182.500,00)2 Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - 269.450.550,00 288.828.300,00 (19.377.750,00)

- Jumlah 275.400.050,00 886.960.300,00 (611.560.250,00)

Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LRA sebesar Rp0,00 sedangkan Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO sebesar Rp275.400.050,00 karena pada LRA penjualan aset non-lancar dicatat pada pendapatan lain-lain PAD yang sah.

b. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO sebesar Rp0,00 c. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO merupakan koreksi atas

penyisihan piutang tahun 2016 yang piutangnya telah dibayar pada tahun 2017 sebesar Rp655.904.193,22 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel D.1.4.c

Rincian Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO



2. BEBAN-LO...............................................................Rp2.022.789.265.280,75 Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode

pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang disebabkan oleh timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya pengeluaran.

Beban diukur dan dicatat sebesar

Kewajiban yang harus ditunaikan di masa yang akan datang,

Nilai aset yang dikonsumsi,

Nilai penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Realisasi beban-LO tahun 2017 dan tahun 2016 dapat dilihat dalam tabel

berikut:

Tabel D.2. Rincian BEBAN-LO

No. Jenis Beban Tahun 2017 Tahun 2016 Kenaikan/ (Penurunan)

1 Beban Operasi 1.757.117.962.370,66 1.701.287.760.697,44 55.830.201.673,22 2 Beban Transfer 195.582.260.394,00 183.561.059.250,00 12.021.201.144,00 3 Defisit Non Operasional 70.089.042.516,09 69.829.152.516,73 259.889.999,36 4 Beban Luar Biasa - 1.221.089.002,00 (1.221.089.002,00)

Jumlah 2.022.789.265.280,75 1.955.899.061.466,17 66.890.203.814,58 Beban-LO tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp66.890.203.814,58 atau

3,42 persen jika dibandingkan dengan Beban-LO tahun 2016. Dalam penjelasan CALK tentang Beban-LO berikut akan diuraikan beban berdasarkan jenisnya yang terdiri dari Beban Operasi, Beban Transfer, Defisit Non Operasional, dan Beban Luar Biasa.

2.1 Beban Operasi.......................................................Rp1.757.117.962.370,66 Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban

Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan lain-lain. Beban Operasi tahun 2017 sebesar Rp1.757.117.962.370,66 mengalami kenaikan sebesar Rp55.830.201.673,22 atau 3,28 persen jika dibandingkan dengan Beban Operasi tahun 2016. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:



Tabel D.2.1 Rincian Beban Operasi

No. Jenis Beban Tahun 2017 Tahun 2016 Kenaikan/ (Penurunan)

a Beban Pegawai - LO 866.585.823.273,00 922.139.824.179,00 (55.554.000.906,00) b Beban Persediaan 242.043.807.355,95 145.647.399.506,91 96.396.407.849,04 c Beban Jasa 259.611.694.285,42 394.253.932.283,36 (134.642.237.997,94) d Beban Pemeliharaan 39.935.050.769,00 27.599.801.794,00 12.335.248.975,00 e Beban Perjalanan Dinas 77.191.304.493,00 61.495.664.018,00 15.695.640.475,00 f Beban Bunga 2.879.142.297,00 - 2.879.142.297,00 g Beban Subsidi 503.500.000,00 488.500.000,00 15.000.000,00 h Beban Hibah 37.240.300.000,00 23.333.407.584,00 13.906.892.416,00 i Beban Bantuan Sosial 9.574.523.896,00 13.483.734.000,00 (3.909.210.104,00) j Beban Penyusutan dan Amortisasi 220.350.529.337,42 109.056.336.423,36 111.294.192.914,07 k Beban Penyisihan Piutang 1.183.817.025,87 3.789.160.908,82 (2.605.343.882,95) l Beban Lain-lain 18.469.638,00 - 18.469.638,00

Jumlah 1.757.117.962.370,66 1.701.287.760.697,44 55.830.201.673,22

a. Beban Pegawai-LO tahun 2017 sebesar Rp866.585.823.273,00 mengalami

penurunan sebesar Rp55.554.000.906,00 atau 6,02 persen jika dibandingkan dengan Beban Pegawai-LO tahun 2016. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel D.2.1.a Rincian Beban Pegawai-LO

No Uraian Tahun 2017 Tahun 2016 Kenaikan/

(Penurunan)

1 Beban Gaji dan Tunjangan - LO 808.892.958.869,00 656.959.809.658,00 151.933.149.211,00

2Beban Tambahan Penghasilan PNS -LO 49.397.176.282,00 258.149.766.107,00 (208.752.589.825,00)

3Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO

5.181.045.000,00 4.361.100.000,00 819.945.000,00

4Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah 2.591.845.000,00 2.338.580.000,00 253.265.000,00

5Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 522.798.122,00 330.568.414,00 192.229.708,00

866.585.823.273,00 922.139.824.179,00 (55.554.000.906,00)

Beban Pegawai - LO

Jumlah Belanja Pegawai-LRA sebesar Rp866.636.879.160,00 sedangkan Beban Pegawai-LO sebesar Rp866.585.823.273,00. Jadi terdapat selisih sebesar Rp37.137.930,00 yang dikarenakan karena : 1. Utang pegawai selama tahun 2017 sebesar Rp393.003.297,00 yang

menambah beban pegawai-LO. 2. Utang pegawai sebelum tahun 2016 yang dibayar pada tahun 2017

sebesar Rp444.059.184,00 yang mengurangi beban pegawai-LO. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini:



Debet Kredit

Utang Beban Pegawai 2017

Utang Beban Pegawai

th.sebelumnya yg dibayar th.2017

1 Beban Gaji dan Tunjangan - LO 808,934,987,433 393,003,297.00 444,059,184.00 808,883,931,546.00

DINAS PENDIDIKAN 332,431,385.00 343,291,258.00

DINAS KESEHATAN 11,766,412.00 6,703,146.00

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEDJATI SOEMODIARJO PURWODADI (APBD) - 12,242,595.00

DISPERAKIM - 3,295,928.00

BKB LINMAS 896,982.00

BPBD 357,556.00 6,158,513.00

SATPOL PP 1,606,311.00 3,786,984.00

DP3AKB 142,000.00 -

DLH - 13,596,938.00

CAPIL 447,702.00 3,067,032.00

DISHUB 978,708.00 3,263,565.00

DISKOMINFO 1,524,900.00

DISPORA - 9,027,323.00

DINAS ARSIP DAN PERPUSDA - 1,144,430.00

No Uraian LO LRA

Beban Pegawai - LO

DIPERTAN - 12.393.057,00

DISNAKKAN 6.253.307,00 -

SETDA 10.254.197,00 -

Kecamatan Kedungjati 640.200,00 4.489.500,00

Kecamatan Kradenan 2.729.925,00 -

Kecamatan Ngaringan 809.450,00 -

Kecamatan Grobogan 3.769.960,00 -

Kecamatan Purwodadi 2.623.026,00 -

Kecamatan Brati 4.259.400,00 1.948.000,00

Kecamatan Klambu - 1.692.426,00

INSPEKTORAT 1.932.020,00 1.727.828,00

BAPPEDA 6.520.796,00 -

BPPKAD 1.728.896,00 11.592.922,00

BKPPD 3.752.046,00 2.215.857,00

2Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO

49.397.176.282 - - 49.397.176.282,00

3Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH -LO

5.181.045.000 - - 5.181.045.000,00

4Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah 2.591.845.000 2.591.845.000,00

5Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 531.825.445 531.825.445,00

866.636.879.160 866.585.823.273,00 Jumlah



b. Beban Barang dan Jasa tahun 2017 sebesar Rp618.781.856.903,37 mengalami penurunan sebesar Rp10.214.940.698,90 atau 1,62 persen jika dibandingkan dengan Beban Barang dan Jasa tahun 2016. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel D.2.1.b Rincian Beban Barang dan Jasa

No Uraian Tahun 2017 Tahun 2016

1 Beban Persediaan 242.043.807.355,95 145.647.399.506,91 2 Beban Jasa 259.611.694.285,42 394.253.932.283,36

3 Beban Pemeliharaan 39.935.050.769,00 27.599.801.794,00

4 Beban Perjalanan Dinas 77.191.304.493,00 61.495.664.018,00

618.781.856.903,37 628.996.797.602,27 Jumlah b.1. Beban Persediaan-LO tahun 2017 sebesar Rp242.043.807.355,95

mengalami kenaikan sebesar Rp96.396.407.849,04 atau 66,18 persen jika dibandingkan dengan Beban Persediaan-LO tahun 2016. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel D.2.1.b.1

Rincian Beban Persediaan-LO


1 Beban Bahan Pakai Habis 37.460.248.734,27 15.056.573.472,73 22.403.675.261,54

2 Beban Persediaan Bahan/ Material 64.260.366.961,68 9.908.677.516,18 54.351.689.445,50

3 Beban Cetak dan Penggandaan 31.260.877.508,00 13.248.194.111,00 18.012.683.397,00

4 Beban Makanan dan Minuman 55.658.641.813,00 31.729.905.030,00 23.928.736.783,00

5 Beban Pakaian Dinas dan Atributnya 1.703.598.182,00 1.343.277.500,00 360.320.682,00

6 Beban Pakaian Kerja 1.234.429.700,00 1.022.709.000,00 211.720.700,00

7 Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 2.453.216.000,00 1.898.165.200,00 555.050.800,00

8Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 48.012.428.457,00 71.079.580.177,00 (23.067.151.720,00)

9Beban Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - 360.317.500,00 (360.317.500,00)

242.043.807.355,95 145.647.399.506,91 96.396.407.849,04

Beban Persediaan-LO

Jumlah Belanja Persediaan-LRA sebesar Rp118.259.364.569,00 sedangkan Beban Persediaan-LO sebesar Rp242.043.807.355,95. Jadi terdapat selisih sebesar Rp123.784.442.786,95 yang dikarenakan karena :

1. Pemakaian persediaan akhir tahun 2016 sebesar Rp36.998.887.171,09 yang menambah beban persediaan-LO.

2. Persediaan yang dibayar dengan Utang sebesar Rp622.433.684,00 yang menambah beban persediaan-LO.



3. Adanya aset tetap yang dihibahkan kepada masyarakat yang menambah beban persediaan sebesar Rp5.485.960.938,00

4. Belanja modal yang tidak dikapitalisasi ke dalam aset tetap sebesar Rp26.197.500,00 yang menambah beban persediaan-LO.

5. Adanya beban persediaan yang berasal dari hibah sebesar Rp3.430.867.231,00.

6. Reclas dari beban barang jasa yang lain kedalam beban persediaan-LO sebesar Rp112.364.389.097,00 yang menambah beban persediaan-LO.

7. Adanya persediaan akhir tahun 2017 sebesar Rp33.980.128.738,00 yang mengurangi beban persediaan-LO.

8. Pengurangan beban persediaan yang perolehan persediaan tahun 2016 melalui hutang sebesar Rp138.037.000,00

9. Adanya belanja persediaan yang dikapitalisasi kedalam aset tetap sebesar Rp316.498.986,00 yang mengurangi beban persediaan-LO.

10. Reclas beban persediaan ke dalam beban barang jasa yang lain pada sebesar Rp709.628.110,14 yang mengurangi beban persediaan-LO.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Jumlah Jumlah

1 Beban Bahan Pakai Habis 14,328,761,986.00 32,975,561,941.27 9,844,075,193.00 37,460,248,734.27

2Beban Persediaan Bahan/ Material 15,089,382,260.00 71,485,176,470.82 22,314,191,769.14 64,260,366,961.68

3 Beban Cetak dan Penggandaan 13,550,324,766.00 18,961,293,357.00 1,250,740,615.00 31,260,877,508.00

4 Beban Makanan dan Minuman 32,623,602,850.00 23,240,390,020.00 205,351,057.00 55,658,641,813.00

5Beban Pakaian Dinas dan Atributnya 1,454,788,682.00 248,809,500.00 - 1,703,598,182.00

6 Beban Pakaian Kerja 945,155,700.00 289,274,000.00 - 1,234,429,700.00

7Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu 2,431,966,000.00 21,250,000.00 2,453,216,000.00

8

Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 37,571,841,325.00 11,706,980,332.00 1,266,393,200.00 48,012,428,457.00

9

Beban Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 263,541,000.00 - 263,541,000.00 -

118,259,364,569.00 158,928,735,621.09 35,144,292,834.14 242,043,807,355.95

Belanja Persediaan LRA ke Beban Persediaan-LO

Kredit

Beban LO

Jumlah

No Beban Persediaan LRA

Debet



Pemakaian Persediaan th.2016

UT. Beban Barang dan Jasa

tahun 2017

Aset yang dihibahkan

B.modal yg tdk dikapitalisasi

Beban persediaan yang

berasal dari hibah

Reclas Beban Jumlah

1 Beban Bahan Pakai Habis 8,678,293,958.27 24,540,000.00 173,572,256.00 24,099,155,727.00 32,975,561,941.27

2Beban Persediaan Bahan/ Material 22,202,424,337.82 613,323,684.00 3257294975.00 45,412,133,474 71,485,176,470.82

3 Beban Cetak dan Penggandaan 572,599,012.00 18,388,694,345.00 18,961,293,357.00

4 Beban Makanan dan Minuman 258,096,314.00 9,110,000.00 22,973,183,706.00 23,240,390,020.00

5Beban Pakaian Dinas dan Atributnya 248,809,500.00 248,809,500.00

6 Beban Pakaian Kerja 289,274,000.00 289,274,000.00

7Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu 21,250,000.00 21,250,000.00

8Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 5,287,473,549.00 5,485,960,938.00 1,657,500.00 931,888,345.00 11,706,980,332.00

9 Beban Bantuan Sosial Barang - -

36,998,887,171.09 622,433,684.00 5,485,960,938.00 26,197,500.00 3,430,867,231.00 112,364,389,097.00 158,928,735,621.09


Jumlah

No Beban Persediaan

Debet

Persediaan th.2017

Utang Beban Barang dan Jasa

th.sebelumnya yg dibayar tahun 2017

Belanja yg dikapitalisasi ke

Aset TetapReclas Beban Jumlah

1 Beban Bahan Pakai Habis 9,823,735,093.00 20,340,100.00 9,844,075,193.00

2Beban Persediaan Bahan/ Material 21,731,600,659.00 97,150,000.00 39,354,000.00 446087110.14 22,314,191,769.14

3Beban Cetak dan Penggandaan 1,048,906,745.00 40,887,000.00 160,946,870.00 - 1,250,740,615.00

4Beban Makanan dan Minuman 109,493,041.00 95,858,016.00 205,351,057.00

5Beban Pakaian Dinas dan Atributnya -

6 Beban Pakaian Kerja -

7Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu -

8

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 1,266,393,200.00 1,266,393,200.00

9Beban Bantuan Sosial Barang 263,541,000.00 263,541,000.00

33,980,128,738.00 138,037,000.00 316,498,986.00 709,628,110.14 35,144,292,834.14


Kredit

Jumlah

No Belanja Persediaan

b.2 Beban Jasa-LO tahun 2017 sebesar Rp259.611.694.285,42 mengalami

penurunan sebesar Rp134.642.237.997,94 atau 34,15 persen jika dibandingkan dengan Beban-Jasa LO tahun 2016. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel D.2.1.b.2 Rincian Beban Jasa-LO


1 Beban Jasa Kantor 130.590.103.204,00 74.784.611.863,00 55.805.491.341,00 2 Beban Premi Asuransi 6.991.778.341,00 - 6.991.778.341,00 3 Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3.190.332.787,00 2.266.014.097,00 924.318.690,00 4 Beban Sewa Sarana Mobilitas 2.068.482.825,00 1.410.189.985,00 658.292.840,00 5 Beban Sewa Alat Berat 43.555.600,00 - 43.555.600,00 6 Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kan 3.108.414.205,00 2.298.681.170,00 809.733.035,00 7 Beban Jasa Konsultasi 7.892.348.050,00 6.619.591.750,00 1.272.756.300,00 8 Beban Beasiswa Pendidikan PNS 144.000.000,00 673.100.000,00 (529.100.000,00)

9Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 7.766.205.797,00 4.785.415.730,00 2.980.790.067,00

10 Beban Honorarium Non Pegawai 19.007.574.447,00 5.765.430.367,00 13.242.144.080,00 11 Beban Honorarium PNS - LO 13.143.566.666,00 21.777.237.382,00 (8.633.670.716,00) 12 Beban Honorarium Non PNS - LO 63.035.537.891,00 24.961.196.200,00 38.074.341.691,00

13Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 1.081.683.436,00 775.175.000,00 306.508.436,00

14 Beban Barang Dana BOS - 142.896.666.125,36 (142.896.666.125,36) 15 Beban barang & jasa BLUD - 102.719.829.691,00 (102.719.829.691,00) 16 Beban barang dibawah nilai kapitalisasi 1.548.111.036,42 2.520.792.923,00 (972.681.886,58)

259.611.694.285,42 394.253.932.283,36 (134.642.237.997,94)

Beban Jasa - LO

Jumlah

Belanja Jasa-LRA sebesar Rp387.193.846.027,00 sedangkan Beban Jasa-LO sebesar Rp259.626.431.110,42. Jadi terdapat selisih sebesar Rp127.567.414.916,58 yang dikarenakan karena : 1. Utang jasa selama tahun 2017 sebesar Rp14.132.904.499,00 yang

menambah beban jasa-LO. 2. Belanja modal yang tidak dikapitalisasi yang masuk dalam beban jasa

sebesar Rp1.575.858.036,42 yang menambah beban jasa-LO. 3. Reclas dari beban barang jasa lain kedalam beban jasa-LO sebesar

Rp133.559.635.154,00 yang menambah beban jasa-LO. 4. Utang beban tahun sebelumnya yang dibayarkan pada tahun 2017

sebesar Rp8.774.802.392,00 yang mengurangi beban jasa-LO. 5. Beban jasa yang dikapitalisasi ke dalam aset tetap sebesar

Rp3.156.672.240,00 sehingga mengurangi beban jasa-LO. 6. Beban jasa yang dikapitalisasi ke dalam aset lain sebesar

Rp4.320.000,00 sehingga mengurangi beban jasa-LO 7. Reclas beban jasa ke dalam beban barang jasa yang lain sebesar

Rp264.914.754.799,00 yang mengurangi beban jasa-LO.



Jumlah Jumlah

1 Beban Jasa Kantor 66,053,053,727.00 101,123,589,685.00 36,586,540,208.00 130,590,103,204.00 2 Beban Premi Asuransi 6,460,838,000.00 530,940,341.00 6,991,778,341.00

3 Beban Sew a Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

2,956,297,936.00 234,034,851.00 3,190,332,787.00

4 Beban Sew a Sarana Mobilitas 1,280,742,000.00 787,740,825.00 2,068,482,825.00

5 Beban Sew a Alat Berat 43,555,600.00 43,555,600.00

6 Beban Sew a Perlengkapan dan Peralatan Kantor

2,544,324,250.00 564,089,955.00 3,108,414,205.00

7 Beban Jasa Konsultasi 8,572,104,050.00 396,670,500.00 1,076,426,500.00 7,892,348,050.00

8 Beban Beasisw a Pendidikan PNS 144,000,000.00 144,000,000.00

9 Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

4,231,528,500.00 3,534,677,297.00 7,766,205,797.00

10 Beban Honorarium Non Pegaw ai 6,567,582,500.00 12,443,871,947.00 3,880,000.00 19,007,574,447.00

11 Beban Honorarium PNS - LO 14,503,013,400.00 701,205,000.00 2,060,651,734.00 13,143,566,666.00

12 Beban Honorarium Non PNS - LO 35,959,964,081.00 27,098,107,816.00 22,534,006.00 63,035,537,891.00

13 Beban Uang untuk diberikan kepada Pih k K ti /M k t

776,325,000.00 305,358,436.00 1,081,683,436.00

14 Beban Barang Dana BOS 87,540,718,732.00 87,540,718,732.00 -

15 Beban barang & jasa BLUD 149,559,798,251.00 149,559,798,251.00 -

16 Beban barang dibaw ah nilai kapitalisasi

1,548,111,036.42 - 1,548,111,036.42

387,193,846,027.00 149,268,397,689.42 276,850,549,431.00 259,611,694,285.42

LO

Jumlah

No Uraian LRADebet Kredit

Belanja Jasa-LRA ke Beban Jasa - LO

Utang Beban tahun 2017

B.Modal yang tidak dikapitalisasi

Reclas Beban Debet Jumlah

1 Beban Jasa Kantor 14,120,298,281.00 87,003,291,404.00 101,123,589,685.00

2 Beban Premi Asuransi 8,384,418.00 522,555,923.00 530,940,341.00

3 Beban Sew a Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

234,034,851.00 234,034,851.00

4 Beban Sew a Sarana Mobilitas 787,740,825.00 787,740,825.00

5 Beban Sew a Alat Berat -

6 Beban Sew a Perlengkapan dan Peralatan Kantor

564,089,955.00 564,089,955.00

7 Beban Jasa Konsultasi 27,747,000.00 368,923,500.00 396,670,500.00

8 Beban Beasisw a Pendidikan PNS - -

9 Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

3,534,677,297.00 3,534,677,297.00

10 Beban Honorarium Non Pegaw ai 4,221,800.00 12,439,650,147.00 12,443,871,947.00

11 Beban Honorarium PNS - LO 701,205,000.00 701,205,000.00

12 Beban Honorarium Non PNS - LO 27,098,107,816.00 27,098,107,816.00

13 Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

305,358,436.00 305,358,436.00

14 Beban Barang Dana BOS -

15 Beban barang & jasa BLUD -

16 Beban barang dibaw ah nilai kapitalisasi

1,548,111,036.42 1,548,111,036.42

14,132,904,499.00 1,575,858,036.42 133,559,635,154.00 149,268,397,689.42 Jumlah

No Uraian

Debet




Utang Beban tahun

sebelumnya yg dibayar tahun

2017

Bl. Barang & jasa yg dikapitalisasi ke

Aset Tetap

Bl. Barang & jasa yg dikapitalisasi

ke Aset Lain Reclas Beban Kredit Jumlah

1 Beban Jasa Kantor 8,774,802,392.00 500,000.00 27,811,237,816.00 36,586,540,208.00

2 Beban Premi Asuransi -

3Beban Sew a Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

-

4 Beban Sew a Sarana Mobilitas -

5 Beban Sew a Alat Berat -

6Beban Sew a Perlengkapan dan Peralatan Kantor

-

7 Beban Jasa Konsultasi 1,076,426,500.00 1,076,426,500.00

8 Beban Beasisw a Pendidikan PNS -

9Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

-

10 Beban Honorarium Non Pegaw ai 880,000.00 3,000,000.00 3,880,000.00

11 Beban Honorarium PNS - LO 2,056,331,734.00 4,320,000.00 2,060,651,734.00

12 Beban Honorarium Non PNS - LO 22,534,006.00 22,534,006.00

13Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

-

14 Beban Barang Dana BOS 87,540,718,732.00 87,540,718,732.00

15 Beban barang & jasa BLUD 149,559,798,251.00 149,559,798,251.00

16Beban barang dibaw ah nilai kapitalisasi

-

8,774,802,392.00 3,156,672,240.00 4,320,000.00 264,914,754,799.00 276,850,549,431.00 Jumlah

No Uraian

Kredit


b.3 Beban Pemeliharaan-LO tahun 2017 sebesar Rp39.935.050.769,00 mengalami kenaikan sebesar Rp12.335.248.975,00 atau 44,69 persen jika dibandingkan dengan Beban-Pemeliharaan LO tahun 2016. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel D.2.1.b.3

Rincian Beban Pemeliharaan-LO


1Beban Perawatan Kendaraan Bermotor

4.871.532.812,00 4.268.626.826,00 602.905.986,00

2 Beban Pemeliharan 35.063.517.957,00 23.331.174.968,00 11.732.342.989,00

39.935.050.769,00 27.599.801.794,00 12.335.248.975,00 Jumlah

Belanja Pemeliharaan-LRA sebesar Rp31.293.040.492,00 sedangkan Beban Pemeliharaan-LO sebesar Rp39.935.050.769,00. Jadi terdapat selisih sebesar Rp8.642.010.277,00 yang dikarenakan karena : 1. Belanja modal yang tidak dikapitalisasi yang masuk dalam beban

pemeliharaan sebesar Rp2.222.887.453,00 yang menambah beban pemeliharaan-LO.



2. Reclas beban pemeliharaan dari beban barang jasa yang lain sebesar Rp11.615.641.528,00 yang menambah beban pemeliharaan-LO.

3. Adanya beban pemeliharaan yang menjadi persediaan tahun 2017 sebesar Rp1.159.600,00 yang mengurangi beban pemeliharaan-LO.

4. Beban pemelihaan yang dikapitalisasi ke dalam aset tetap sebesar Rp5.149.259.104,00 sehingga mengurangi beban pemeliharaan-LO.

5. Reclas beban pemeliharaan ke dalam beban barang jasa yang lain sebesar Rp46.100.000,00 yang mengurangi beban pemeliharaan-LO.

B.modal yg tdk dikapitalisasi

Reclas Beban Debet

persediaan akir tahun 2017

Bl. Barang & jasa yg dikapitalisasi ke

Aset Tetap

Reclas Beban Kredit

1Beban Peraw atan Kendaraan Bermotor 4,195,251,967.00 677,440,445.00 1,159,600.00 4,871,532,812

2 Beban Pemeliharan Peralatan dan Mesin

3,132,321,829.00 396,000.00 4,795,193,658.00 253,292,300.00 - 7,674,619,187

3Beban Pemeliharan Gedung dan Bangunan

5,497,942,724.00 163,592,776.00 6,143,007,425.00 183,605,000.00 - 11,620,937,925

4 Belanja Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

8,645,415,122.00 194,287,194.00 - 30,627,000.00 38,500,000.00 8,770,575,316

5Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya

9,822,108,850.00 1,864,611,483.00 - 4,681,734,804.00 7,600,000.00 6,997,385,529

31,293,040,492.00 2,222,887,453.00 11,615,641,528.00 1,159,600.00 5,149,259,104.00 46,100,000.00 39,935,050,769.00

LO

Jumlah

No Uraian LRA

KreditDebet

Beban Pemeliharaan LRA ke LO

b.4 Beban Perjalanan Dinas-LO tahun 2017 sebesar Rp77.191.304.493,00 mengalami kenaikan sebesar Rp15.695.640.475,00 atau 25,52 persen jika dibandingkan dengan Beban-Perjalanan Dinas- LO tahun 2016. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel D.2.1.b.4

Rincian Beban Perjalanan Dinas-LO


1 Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah 36.058.409.585,00 24.038.187.478,00 12.020.222.107,00 2 Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah 40.982.894.908,00 37.317.476.540,00 3.665.418.368,00 3 Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri 150.000.000,00 140.000.000,00 10.000.000,00

77.191.304.493,00 61.495.664.018,00 15.695.640.475,00

Beban Perjalanan Dinas - LO

Jumlah

Belanja Perjalanan Dinas-LRA sebesar Rp70.988.227.394,00 sedangkan Beban Perjalanan Dinas -LO sebesar Rp77.191.304.493,00. Jadi terdapat selisih sebesar Rp6.203.077.099,00 yang dikarenakan : 1. Reclas dari belanja barang jasa yang lain kedalam beban perjalanan

dinas sebesar Rp7.677.897.868,00 yang menambah beban jasa-LO. 2. Beban perjalanan dinas yang dikapitalisasi ke dalam aset tetap sebesar

Rp1.474.820.769,00 yang mengurangi beban perjalanan dinas-LO.



No Uraian LRA Reclas Beban Debet Bl. Barang & jasa yg dikapitalisasi ke Aset Tetap dan Aset Lain

LO

1 Beban Perjalanan Dinas Dalam Dae 30.356.327.692,00 6.597.297.171,00 895.215.278,00 36.058.409.585,00 2 Beban Perjalanan Dinas Luar Daera 40.481.899.702,00 1.080.600.697,00 579.605.491,00 40.982.894.908,00 3 Beban Perjalanan Dinas Luar Neger 150.000.000,00 - - 150.000.000,00

70.988.227.394,00 7.677.897.868,00 1.474.820.769,00 77.191.304.493,00 Jumlah

Beban Perjalanan Dinas LRA ke LO

c. Beban bunga sebesar Rp2.879.142.297,00 yang terdiri dari : 1. Pencairan Biaya Kredit Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun

2017 sebesar Rp1.501.000.000,00 2. Biaya Jasa Notaris dalam Perjanjian Kredit Pemerintah Daerah

Kabupaten Grobogan dengan Bank Jateng Tahun 2017 sebesar Rp50.000.000,00

3. Pembayaran Bunga Utang Pinjaman - Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank - Bunga Kredit Pemda Kabupaten Grobogan tahun 2017 sebesar Rp1.328.142.297,00

d. Beban Subsidi merupakan beban subsidi yang terdapat pada BPPKAD

selaku PPKD. Beban Subsidi tahun 2017 sebesar Rp503.500.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp15.000.000,00 atau 3,07 persen jika dibandingkan dengan Beban Subsidi tahun 2016. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel D.2.1.d Rincian Beban Subsidi

Beban Subsidi


1 Beban subsidi kepada masyarakat untuk pasar murah 503.500.000,00 488.500.000,00 15.000.000,00

Jumlah 503.500.000,00 488.500.000,00 15.000.000,00 Tidak terdapat selisih antara Belanja Subsidi-LRA dengan Beban Subsidi-LO

e. Beban Hibah merupakan beban hibah yang terdapat pada SKPD BPPKAD selaku PPKD. Beban Hibah tahun 2017 sebesar Rp37.240.300.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp13.906.892.416,00 atau 59,60 persen jika dibandingkan dengan Beban Hibah tahun 2016. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel D.2.1.e

Rincian Beban Hibah

Tidak terdapat selisih antara Belanja Hibah-LRA dengan Beban Hibah-LO

f. Beban Bantuan Sosial merupakan bantuan sosial yang terdapat pada SKPD DPPKAD selaku PPKD. Beban Bantuan Sosial tahun 2017 sebesar Rp9.574.523.896,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.909.210.104,00 atau 28,99 persen jika dibandingkan dengan Beban Bantuan Sosial tahun 2016. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Beban Hibah


1 Beban Hibah kepada Kodim untuk Dukungan Pengamanan Pilkada 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00

2 Beban Hibah Barang kepada Pemerintah 8.990.870,00 (8.990.870,00)

3 Beban Hibah kepada Kelompok Bidang Perekonomian 1.249.700.000,00 200.000.000,00 1.049.700.000,00

4 Beban Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat bidang pendidikan 23.375.600.000,00 17.800.400.000,00 5.575.200.000,00

5 Beban Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat bidang keagamaan 1.090.000.000,00 30.000.000,00 1.060.000.000,00

6 Beban Hibah kepada PMI 350.000.000,00 300.000.000,00 50.000.000,00 7 Beban Hibah kepada KONI Kab.

Grobogan 8.025.000.000,00 4.744.016.714,00 3.280.983.286,00 8 Beban Hibah kepada LVRI 10.000.000,00 10.000.000,00 - 9 Beban Hibah kepada PDM 190.000.000,00 190.000.000,00 10 Beban Hibah kepada Dekopinda 150.000.000,00 150.000.000,00 11 Beban Hibah kepada Pimpinan

Cabang Fatayat NU Kabupaten Grobogan 50.000.000,00 50.000.000,00 -

12 Beban Hibah kepada FKUB Grobogan 100.000.000,00 100.000.000,00

13 Beban Hibah kepada Yayasan Bina Insani Jl. Taman Makam Pahlawan No 19 Kel. Purwodadi 50.000.000,00 50.000.000,00

14 Beban Hibah Yayasan Bensilatu Indonesia Ds Karanglangu Kec. Kedungjati 50.000.000,00 50.000.000,00

15 Beban Hibah kepada Pramuka Kwarcab Grobogan 750.000.000,00 750.000.000,00

16 Belanja Hibah kepada MUI Kabupaten Grobogan 100.000.000,00 100.000.000,00 -

17 Belanja Hibah kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Grobogan 100.000.000,00 100.000.000,00

18 Beban Hibah kepada DHC 45 25.000.000,00 (25.000.000,00) 19 Beban Hibah kepada Muslimat NU

Kab. Grobogan 50.000.000,00 (50.000.000,00) 20 Beban Hibah kepada Radio Antar

Penduduk Indonesia Wilayah 27 Kab. Grobogan 15.000.000,00 (15.000.000,00)

Jumlah 37.240.300.000,00 23.333.407.584,00 13.906.892.416,00



Tabel D.2.1.f

Rincian Beban Bantuan Sosial

No Beban Bantuan Sosial Tahun 2017 Tahun 2016 Kenaikan/(Penurunan)

1 Beban Bea siswa Siswa Miskin GNOTA 269.050.000,00 220.100.000,00 48.950.000,00

2Beban Bantuan Sosial Kepada Individu untuk Iuran Jaminan Kesehatan Nasional

- 6.964.584.000,00 (6.964.584.000,00)

3Beban Beasiswa Siswa SMA/SMK Dari Keluarga Kurang Mampu

- 413.000.000,00 (413.000.000,00)

4Beban bantuan pemugaran perumahan penduduk miskin

1.400.000.000,00 1.498.000.000,00 (98.000.000,00)

5 Beban bantuan sosial kepada transmigran - 150.000.000,00 (150.000.000,00)

6 Panti Asuhan Yatim Piatu 2.362.000.000,00 - 2.362.000.000,00

7Bantuan Yayasan Penampungan Orang Gila " MA'ATHIH " Ngangkruk Bandungsari Ngaringan

- 20.000.000,00 (20.000.000,00)

8 Bantuan PANTI ASUHAN DARUL AITAM Ds.Selo Kec.Tawangharjo

689.850.000,00 - 689.850.000,00

9Panti Asuhan Al Azizah Godong. Jl. Mlayut Ds Karanggeneng, Godong

2.641.500.000,00 - 2.641.500.000,00

10Panti Asuhan Yatim Piatu Muhammadiyah Kec. Wirosari. Jl. Ki Mangun Sarkoro Kel.

492.800.000,00 - 492.800.000,00

11Beban Bantuan tunjangan Fungsional Guru Pra Diknas Non PNS

110.000.000,00 682.650.000,00 (572.650.000,00)

12Beban Operasional Bagi TPQ, guru Madin, Ponpes, Sekolah, Gereja, badal Thorikoh

- 2.708.000.000,00 (2.708.000.000,00)

13Beban Bantuan Tunjangan Fungsional Guru MI, MTs, MA, dan TU Non PNS

- 478.400.000,00 (478.400.000,00)

14 Beban Bantuan PAMSIMAS 396.200.000,00 - 396.200.000,00

15 Beban bantuan sosial tidak terencana 1.213.123.896,00 349.000.000,00 864.123.896,00

Jumlah 9.574.523.896,00 13.483.734.000,00 (3.909.210.104,00)

Tidak terdapat selisih antara Belanja Bantuan Sosial-LRA dengan Beban Bantuan Sosial-LO

g. Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2017 sebesar

Rp220.350.529.337,42 mengalami kenaikan sebesar Rp111.294.192.914,06 atau 102,05 persen jika dibandingkan dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2016 sebesar Rp109.056.336.423,35. Beban penyusutan tahun 2016 untuk masing-masing SKPD dapat dilihat dalam table berikut :



Tabel D.2.1.g

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

No SKPD 2017 2016 Kenaikan/ Penurunan

1 DINAS PENDIDIKAN 22.754.353.064,86 23.712.014.668,91 (957.661.604,05) 2 DINAS KESEHATAN 11.101.696.334,00 6.797.512.091,00 4.304.184.243,00

3RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEDJATI SOEMODIARJO PURWODADI (APBD) 15.190.493.519,90 11.650.254.615,99 3.540.238.903,90

4DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 137.783.076.688,00 36.825.638.071,00 100.957.438.617,00

5 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 9.625.738.811,00 9.973.601.711,00 (347.862.900,00)

6BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 142.932.327,00 77.094.103,00 65.838.224,00

7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 429.088.610,00 1.152.063.504,00 (722.974.894,00)

8 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 930.202.090,00 164.141.258,00 766.060.832,00

9 DINAS SOSIAL 109.967.560,00 283.815.638,00 (173.848.078,00)

10 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 298.738.845,00 - 298.738.845,00

11 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 1.286.113.278,00 973.364.299,00 312.748.979,00

12 DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH 462.441.513,00 368.377.218,00 94.064.295,00

13 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.252.131.642,00 584.803.815,00 1.667.327.827,00

14 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 674.101.361,19 371.219.412,00 302.881.949,19

15 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 256.882.110,00 189.889.783,00 66.992.327,00 16 DINAS PERHUBUNGAN 669.076.873,00 1.020.846.827,00 (351.769.954,00)

17 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 553.309.936,75 - 553.309.936,75 18 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 115.084.533,00 113.559.900,00 1.524.633,00

19DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 290.857.511,19 200.578.716,00 90.278.795,19

20DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 513.275.222,00 402.384.391,00 110.890.831,00

21 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 220.314.389,00 161.120.168,00 59.194.221,00 22 DINAS PERTANIAN 2.097.231.237,00 1.796.194.551,00 301.036.686,00

23 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 1.106.863.811,00 1.056.668.965,20 50.194.845,80

24 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.865.594.789,00 2.492.656.797,00 372.937.992,00

25 SEKRETARIAT DAERAH 3.306.366.865,14 3.386.173.045,00 (79.806.179,86)

26SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 1.637.401.435,00 1.985.581.064,00 (348.179.629,00)

27 Kecamatan Kedungjati 50.096.385,85 54.275.811,00 (4.179.425,15)



Beban Penyusutan tahun 2017

No SKPD 2017 2016 Kenaikan/ Penurunan

28 Kecamatan Karangrayung 66.946.851,00 51.761.373,00 15.185.478,00

29 Kecamatan Penawangan 62.748.227,00 52.479.547,00 10.268.680,00

30 Kecamatan Toroh 61.051.023,00 53.302.391,00 7.748.632,00

31 Kecamatan Geyer 56.624.568,00 76.777.310,00 (20.152.742,00)

32 Kecamatan Pulokulon 78.649.054,00 63.185.319,00 15.463.735,00

33 Kecamatan Kradenan 73.812.459,55 65.771.150,00 8.041.309,55

34 Kecamatan Gabus 50.474.694,00 45.888.279,00 4.586.415,00

35 Kecamatan Ngaringan 67.962.228,00 60.550.096,00 7.412.132,00

36 Kecamatan Wirosari 144.546.928,00 49.462.897,00 95.084.031,00

37 Kecamatan Tawangharjo 67.018.501,00 163.914.186,00 (96.895.685,00)

38 Kecamatan Grobogan 92.995.760,00 90.636.766,00 2.358.994,00

39 Kecamatan Purwodadi 244.526.859,00 228.051.866,00 16.474.993,00

40 Kecamatan Brati 74.875.814,00 63.861.923,00 11.013.891,00

41 Kecamatan Klambu 84.025.142,00 75.354.971,00 8.670.171,00

42 Kecamatan Godong 80.054.036,00 74.388.011,00 5.666.025,00

43 Kecamatan Gubug 87.181.371,00 89.101.883,00 (1.920.512,00)

44 Kecamatan Tegowanu 73.351.193,00 72.817.353,00 533.840,00

45 Kecamatan Tanggungharjo 61.987.072,00 66.520.622,00 (4.533.550,00)

46 INSPEKTORAT 277.509.245,00 270.842.751,00 6.666.494,00

47 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 272.316.579,00 230.420.974,00 41.895.605,00

48

BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH (SKPD) 1.370.068.355,00 1.165.714.823,00 204.353.532,00

49

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 178.372.636,00 151.701.509,24 26.671.126,76

Jumlah 220.350.529.337,42 109.056.336.423,35 111.294.192.914,07 h. Beban Penyisihan Piutang tahun 2017 sebesar Rp1.183.817.025,87 adalah

beban Penyisihan Piutang yang terdapat pada beberapa SKPD. Beban Penyisihan Piutang tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp2.605.343.882,95 atau 68,76 persen jika dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang tahun 2016 karena banyak piutang yang terbayar ditahun 2017. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel D.2.1.h

Rincian Beban Penyisihan Piutang

No Beban Penyisihan Piutang Tahun 2017 Tahun 2016 Kenaikan/

(Penurunan) 1 Beban Penyisihan Piutang Pajak 564.510.578,33 671.771.991,00 (107.261.412,67)

Beban Penyisihan Piutang Retribusi 14.458.520,77 1.188.523.575,98 (1.174.065.055,21)

2Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah 183.221.686,24 459.938.459,00 (276.716.772,76)

3Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya 39.580.000,00 1.468.926.882,84 (1.429.346.882,84)

4 Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjaualan Angsuran 382.046.240,53 382.046.240,53

Jumlah 1.183.817.025,87 3.789.160.908,82 (2.605.343.882,95)



Beban penyisihan piutang tahun 2017 untuk masing-masing SKPD dapat dilihat dalam table berikut :

No SKPD Jumlah

1 DINAS KESEHATAN 8.239.948,89

2 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEDJATI

SOEMODIARJO PURWODADI (APBD) 183.221.686,24

3DINAS LINGKUNGAN HIDUP 4.258.025,00

4DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 766.546,88

5 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA 1.194.000,00

6DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 39.580.000,00

7DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 382.046.240,53

8 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASSET DAERAH (SKPD) 564.510.578,33

Jumlah 1.183.817.025,87

Beban Penyisihan Piutang tahun 2017

i. Beban Lain-lain tahun 2017 sebesar Rp18.469.638,00 terdiri dari :

1) Biaya pajak Rekening JKN di Puskesmas yang ditutup karena sudah menjadi BLUD Rp2.979.643,00.

2) Biaya Transfer Bank Pada Rekening Penampungan Penerimaan di Bank Jateng pada RSUD sebesar Rp15.489.995,00

2.2 BebanTransfer.........................................................Rp195.582.260.394,00

Beban Transfer terdiri dari Beban Transfer Pajak Daerah, Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa, dan Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya, dan Beban Transfer Dana Otonomi Khusus.

Beban Transfer tahun 2017 sebesar Rp195.582.260.394,00 mengalami kenaikan sebesar Rp12.021.201.144,00 atau 6,55 persen jika dibandingkan dengan Beban Transfer tahun 2016. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel D.2.2

Rincian Beban Transfer

No. Beban Transfer Tahun 2017 Tahun 2016 Kenaikan/ (Penurunan)

a Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 8.299.477.844,00 10.854.749.500,00 (2.555.271.656,00)

bBeban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - - -

cBeban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

- - -

dBeban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 186.174.464.300,00 171.597.991.500,00 14.576.472.800,00

e Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainny 1.108.318.250,00 1.108.318.250,00 - f Beban Transfer Dana Otonomi Khusus - - -

Jumlah 195.582.260.394,00 183.561.059.250,00 12.021.201.144,00



a. Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp8.299.477.844,00. Realisasi transfer bagi hasil pajak daerah pada BPPKAD selaku PPKD adalah Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp8.299.477.844,00.Transfer Bagi Hasil Pendapatan berupa Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel D.2.2.a

Rincian Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah


1 Belanja BHPRD Kec. Kedungjati (12 desa) 292.150.000,00

2 Belanja BHPRD Kec. Kradenan (14 desa) 477.870.000,00

3 Belanja BHPRD Kec. Karangrayung (19 desa) 566.750.000,00

4 Belanja BHPRD Kec. Penawangan (20 desa) 576.190.000,00

5 Belanja BHPRD Kec. Toroh (16 desa) 550.260.000,00

6 Belanja BHPRD Kec. Geyer (13 desa) 376.830.000,00

7 Belanja BHPRD Kec. Pulokulon (13 desa) 521.260.000,00

8 Belanja BHPRD Kec. Gabus (14 desa) 444.310.000,00

9 Belanja BHPRD Kec. Ngaringan (12 desa) 397.090.000,00

10 Belanja BHPRD Kec. Wirosari (12 desa) 372.380.000,00

11 Belanja BHPRD Kec. Tawangharjo (10 desa) 305.810.000,00

12 Belanja BHPRD Kec. Grobogan (11 desa) 342.980.000,00

13 Belanja BHPRD Kec. Purwodadi (13 desa) 358.722.844,00

14 Belanja BHPRD Kec. Brati (9 desa) 292.260.000,00

15 Belanja BHPRD Kec. Klambu (9 desa) 251.010.000,00

16 Belanja BHPRD Kec. Godong (28 desa) 824.840.000,00

17 Belanja BHPRD Kec. Gubug (21 desa) 596.130.000,00

18 Belanja BHPRD Kec. Tegowanu (18 desa) 482.425.000,00

19 Belanja BHPRD Kec. Tanggungharjo (9 desa) 270.210.000,00

Jumlah Transfer Bagi Hasil Pajak ke Pemerintah Desa 8.299.477.844,00

b. Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya sebesar Rp0,00. c. Beban Tranfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya sebesar

Rp0,00 d. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa pada DPPKAD selaku PPKD

sebesar Rp186.174.464.300,00 yang terdiri dari:

Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Umum Realisasi sebesar Rp111.033.702.700,00 diperuntukkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dengan rincian sebagai berikut :



Tabel D.2.2.d

Rincian Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah





4 Kec. Toroh (16 desa) 6.984.950.000

5 Kec. Geyer (13 desa) 6.240.150.000



8 Kec. Gabus (14 desa) 6.914.540.000






14 Kec. Brati (9 desa) 4.019.390.000

15 Kec. Klambu (9 desa) 3.107.220.000

16 Kec. Godong (28 desa) 9.151.010.000

17 Kec. Gubug (21 desa) 7.083.900.000



Bant. Keu. kpd Pemerintah Desa utk ADD - DAU 111.033.702.700,00

Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Alokasi Dana Desa dari Bagi Hasil kepada 273 Desa di 19 Kecamatan sebesar Rp4.379.609.700,00 dengan rincian per Kecamatan sebagaimana tabel berikut:


1 Kec. Kedungjati (12 desa) 184.470.000 2 Kec. Karangrayung (19 desa) 326.430.000

3 Kec. Penawangan (20 desa) 261.480.000

4 Kec. Toroh (16 desa) 275.580.000

5 Kec. Geyer (13 desa) 245.990.000

6 Kec. Pulokulon (13 desa) 286.430.000

7 Kec. Kradenan (14 desa) 245.340.000

8 Kec. Gabus (14 desa) 272.790.000

9 Kec. Ngaringan (12 desa) 220.410.000

10 Kec. Wirosari (12 desa) 223.469.700

11 Kec. Tawangharjo (10 desa) 161.360.000

12 Kec. Grobogan (11 desa) 178.080.000

13 Kec. Purwodadi (13 desa) 180.260.000

14 Kec. Brati (9 desa) 158.580.000

15 Kec. Klambu (9 desa) 122.620.000

16 Kec. Godong (28 desa) 361.100.000

17 Kec. Gubug (21 desa) 279.520.000

18 Kec. Tegowanu (18 desa) 243.660.000

19 Kec. Tanggungharjo (9 desa) 152.040.000

Bant. Keu. kpd Pemerintah Desa untuk ADD -BHPBP

4.379.609.700,00



Bantuan Keuangan kepada Desa yang bersifat Khusus untuk Percepatan

Pembangunan Desa sebesar Rp70.656.151.900,00 dengan perincian

sebagai berikut:


1 Kec. Kedungjati (12 desa) 4.700.000.000 2 Kec. Karangrayung (19 desa) 8.678.000.000


4 Kec. Toroh (16 desa) 6.218.151.900

5 Kec. Geyer (13 desa) 600.000.000



8 Kec. Gabus (14 desa) 5.221.000.000






14 Kec. Brati (9 desa) 3.317.500.000

15 Kec. Klambu (9 desa) 2.615.000.000

16 Kec. Godong (28 desa) 1.740.000.000

17 Kec. Gubug (21 desa) 5.077.000.000



Bantuan Keuangan kepada Desa yang Bersifat Khusus untuk Percepatan Pembangunan Desa

70.656.151.900,00

Belanja Bantuan Keuangan untuk Pengembangan Desa Percontohan

Untuk Alokasi Dana Desa dari DAU kepada 273 Desa di 19 Kecamatan

sebesar Rp105.000.000,00 dengan rincian per sebagaimana tabel

berikut:


1 Desa Percontohan Desa Jumo Kec. Kedungjati 15.000.000 2 Desa Percontohan Desa Kalirejo Kec. Wirosari 15.000.000

3 Desa Percontohan Desa Sumberjatipohon Kec. Grobogan 15.000.000

4 Desa Percontohan Desa Jatilor Kec. Godong 15.000.000

5 Desa Percontohan Desa Mojoagung Kec. Karangrayung 15.000.000

6 Desa Percontohan Desa Kalangdosari Kec. Ngaringan 15.000.000

7 Desa Percontohan Desa Ringinpitu Kec. Tanggungharjo 15.000.000

Belanja Bantuan Keuangan untuk Pengembangan Desa Percontohan

105.000.000,00

e. Beban Transfer Bantuan keuangan Lainnya dipergunakan untuk bantuan keuangan kepada partai politik yang memiliki wakil di DPRD Kabupaten Grobogan. Bantuan keuangan kepada partai politik dapat terealisasi sebesar Rp1.108.318.250,00 yang terdiri sebagai berikut :



Tabel D.2.2.e

Rincian Beban Transfer Bantuan keuangan Lainnya


1 Bantuan keuangan kepada Partai PDI-P 253.519.110,00 2 Bantuan keuangan kepada Partai PKB 177.884.070,00 3 Bantuan keuangan kepada Partai GOLKAR 138.233.680,00 4 Bantuan keuangan kepada Partai GERINDRA 101.251.865,00 5 Bantuan keuangan kepada Partai DEMOKRAT 153.355.605,00 6 Bantuan keuangan kepada Partai HANURA 77.460.435,00 7 Bantuan keuangan kepada Partai PPP 73.855.990,00 8 Bantuan keuangan kepada Partai PAN 68.346.915,00 9 Bantuan keuangan kepada Partai PKS 64.410.580,00

Jumlah Bantuan Keuangan Untuk Parpol 1.108.318.250,00

f. Beban transfer daerah otonomi khusus sebesar Rp 0.00

2.3 Defisit Non Operasional Rp70.089.042.516,09 Defisit Non Operasional terdiri dari Defisit Penjualan Aset Non Lancar-

LO, Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO, Defisit dari kegiatan Non Operasional-LO.

Defisit Non Operasional-LO tahun 2017 sebesar Rp70.089.042.516,09 mengalami kenaikan sebesar Rp259.889.999,36 atau 0,37 persen jika dibandingkan dengan Defisit Non Operasional tahun 2016. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel D.2.3.

Rincian Defisit Non Operasional

No. Beban Transfer Tahun 2017 Tahun 2016 Kenaikan/ (Penurunan)

a Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO 54.576.056.676,05 69.421.984.975,81 (14.845.928.299,76)

bDefisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO - - -

cDefisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

15.512.985.840,05 407.167.540,92 15.105.818.299,13

Jumlah 70.089.042.516,09 69.829.152.516,73 259.889.999,36

a. Defisit Penjualan Aset Non Lancar merupakan nilai buku dari aset tetap yang

dihapuskan selama tahun 2017 sebesar Rp54.576.056.676,05 mengalami penurunan sebesar Rp14.845.928.299,76 atau 21,39 persen jika dibandingkan dengan Defisit Penjualan Aset Non Lancar tahun 2016. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel D.2.3.a

Rincian Defisit Penjualan Aset Non Lancar

No Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO Tahun 2017 Tahun 2016 Kenaikan/ (Penurunan)

1 Defisit Penjualan Aset Tanah - LO 27.680.640.000,00 5.568.253.000,00 22.112.387.000,00

2Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO 72.252.872,31 5.703.273.632,20 (5.631.020.759,89)

3Defisit Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO 938.183.818,00 51.016.204.303,24 (50.078.020.485,24)

4Defisit Penjualan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan - LO 14.132.220.399,25 545.296.642,00 13.586.923.757,25

5Defisit Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO - 6.588.957.398,37 (6.588.957.398,37)

6 Defisit Penjualan Aset Lain-lain - LO 11.752.759.586,49

Jumlah 54.576.056.676,05 69.421.984.975,81 (14.845.928.299,76)

b. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO sebesar Rp 0,00

c. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO merupakan koreksi

Investasi Jangka Panjang karena menggunakan metode ekuitas sebesar Rp986.266.469,12, nilai buku aset tetap yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp14.080.632.260,79 dan persediaan obat yang kadaluwarsa pada Dinas Kesehatan sebesar Rp446.087.110,14. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp15.105.818.299,13 jika dibandingkan dengan Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2016. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel D.2.3.c

Rincian Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

No Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO Tahun 2017 Tahun 2016 Kenaikan/(Penurunan)

1 Defisit Penghapusan Aset Lainnya - 407.167.540,92 (407.167.540,92)

2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 15.512.985.840,05 15.512.985.840,05

Jumlah 15.512.985.840,05 407.167.540,92 15.105.818.299,13 2.4 Beban Luar Biasa..........................................................Rp0,00

Beban Luar Biasa sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.221.089.002,00 jika dibandingkan dengan Beban Luar Biasa tahun2016

SURPLUS/(DEFISIT)-LO............................................Rp204.668.855.280,32



E. PENJELASAN ATAS POS-POS ARUS KAS Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai

sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan, menyajikan informasi aliran penerimaan dan pengeluaran kas selama tahun 2016 dan 2015, meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, dan Aktivitas Transitoris.

Penyajian Laporan Arus Kas didasarkan pada transaksi Kas Daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan arus kas pada rekening Bendahara FKTP yang masih merupakan bagian dari rekening BUD. Transaksi pada kas BPPKAD menggunakan dokumen sumber surat tanda setoran (STS) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Transaksi pada Bendahara FKTP menggunakan dokumen sumber bukti transfer, SP3B dan SP2B. Transaksi kas pada bendahara penerimaan menggunakan dokumen sumber Surat Tanda Setoran (STS) untuk transaksi penerimaan. Bendahara Penerimaan melakukan rekapitulasi penerimaan harian selanjutnya disetorkan ke rekening penerimaan. Transaksi pengeluaran kas melalui bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran mencairkan kas di Bank BPD setelah diverifikasi besarannya. Transaksi pembayaran kepada pihak ketiga, setelah bukti transaksi lengkap dan sah, maka bendahara pengeluaran melakukan transfer antar bank ke rekening pihak ketiga.

Ringkasan Laporan Arus Kas tahun 2017 dan 2016 adalah sebagaimana tabel berikut:

No URAIAN 2017 2016

1 Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi 476.605.264.163,00 358.298.138.646,00

2 Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi (603.078.504.418,00) (481.169.895.234,00)

3 Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan 142.100.573.734,00 (9.550.878.550,00)

4 Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris (11.641.509.202,00) 6.613.897.025,00

5 Kenaikan/Penurunan Kas 3.985.824.277,00 (125.808.738.113,00)

6 Saldo Awal Kas di BUD 111.456.009.394,00 237.264.707.507,00

7 Saldo Awal kas di Bendahara FKTP 20.625.068.608,00 40.000,00

8 Saldo Akhir Kas di BUD 136.066.902.279,00 111.456.009.394,00

9 Saldo Kas di Bendahara Penerimaan - -

10 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran - -

11 Saldo Kad di Bendahara BLUD - 20.625.068.608,00

12 Saldo Akhir kas di Bendahara FKTP - -

13 Saldo Kas di Bendahara BOS - 988.015.886,00

14 Saldo Akhir Kas 136.066.902.279,00 133.069.093.888,00

A. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi ...............Rp476.605.264.163,00 Arus kas dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah Kabupaten Grobogan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi terdiri atas arus masuk dan arus keluar kas, dengan rincian sebagaimana tabel berikut



Tabel E.A. Rincian Arus Kas dari Aktifivitas Operasi

No Arus Kas dari Aktivitas Operasi 2017 2016

1 Arus Masuk Kas 2.426.399.263.948,00 2.088.806.598.061,00

2 Arus Keluar Kas 1.949.793.999.785,00 1.730.508.459.415,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 476.605.264.163,00 358.298.138.646,00

1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi .........Rp2.426.399.263.948,00 Arus masuk kas dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel E.A.1 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktifivitas Operasi

No Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi 2017 2016

1 Pendapatan Pajak Daerah 70.309.153.782,00 58.183.631.899,00

2 Pendapatan Retribusi Daerah 13.700.577.914,00 29.772.753.265,00

3Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 27.906.619.923,00 11.893.234.992,00

4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 328.264.486.999,00 84.892.912.752,00

5 Dana Bagi Hasil Pajak 37.093.617.558,00 44.634.832.681,00

6 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumberdaya Alam) 10.636.559.091,00 11.875.382.968,00

7 Dana Alokasi Umum 1.091.590.533.000,00 1.110.337.027.000,00

8 Dana Alokasi Khusus 383.277.149.862,00 322.988.008.150,00

9 Dana Insentif Daerah 7.500.000.000,00 35.740.102.000,00

10 Dana Alokasi Desa 229.625.434.000,00 179.971.455.000,00

11 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 153.422.841.469,00 128.330.329.736,00

12 Pendapatan Hibah 5.928.137.350,00 6.434.927.618,00

13 Pendapatan Lainnya 67.144.153.000,00 63.752.000.000,00

2.426.399.263.948,00 2.088.806.598.061,00 Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi sebesar Rp2.426.399.263.948,00, dari jumlah tersebut sebesar Rp307.526.405.037,00 merupakan pendapatan BLUD dan BOS yang merupakan bagian dari arus masuk kas aktivitas operasi dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas (LAK) terdapat selisih sebesar Rp275.400.050,00. Selisih tersebut adalah selisih dari Hasil Penjualan Peralatan/Mesin sebesar Rp5.949.500,00, Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan sebesar Rp269.450.550,00, Pendapatan BLUD RSUD sebesar Rp110.698.127.243,00, BLUD DKK sebesar Rp63.534.963.170,00 dan Pendapatan Dana Bos sebesar Rp133.293.314.624,00 yang pada LRA merupakan realisasi dari Lain-lain PAD yang sah sedangkan pada LAK merupakan bagian arus masuk kas dari aktivitas operasi investasi non keuangan yang pada LRA diakui sebagai realisasi anggaran dari Lain-lain



PAD yang sah sedangkan pada LAK bukan bagian dari arus masuk kas BUD.

2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi ......Rp1.949.793.999.785,00 Arus keluar kas dari aktivitas operasi dipergunakan untuk pengeluaran

belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial,belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan belanja bagi hasil pajak dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel E.A.2 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktifivitas Operasi

No Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi 2017 2016

1 Belanja Pegawai 866.636.879.160,00 922.053.890.283,00

2 Belanja Barang 570.006.247.713,00 331.886.488.580,00

3 Belanja Bunga 2.879.142.297,00 2.789.448,00

4 Belanja Subsidi 503.500.000,00 488.500.000,00

5 Belanja Hibah 74.722.471.325,00 97.479.136.352,00

6 Belanja Bantuan Sosial 9.838.064.896,00 13.844.051.500,00

7 Belanja Bantuan Keuangan 416.908.216.550,00 352.677.764.750,00

8 Belanja Tidak Terduga - 1.221.089.002,00

9 Belanja Bagi Hasil Pajak 8.299.477.844,00 10.854.749.500,00

1.949.793.999.785,00 1.730.508.459.415,00 Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Pada belanja barang untuk Lak sebesar Rp570.006.247.713,00 sedangkan pada LRA belanja barang sebesar Rp570.006.247.713,00 sehingga tidak terdapat selisih.

B. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi .............(Rp603.078.504.418,00)

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas dari aktivitas investasi terdiri atas arus masuk dan arus kas keluar, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel E.B Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

No Arus Kas dari Aktivitas Investasi 2017 2016

1 Arus Masuk Kas 275.400.050,00 886.960.300,00

2 Arus Keluar Kas 603.353.904.468,00 482.056.855.534,00

(603.078.504.418,00) (481.169.895.234,00) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi



1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi................Rp275.400.050,00 Arus kas masuk berasal dari penerimaan yang bersumber dari penjualan peralatan dan mesin, penjualan atas gedung dan bangunan, penjualan aset tetap lainnya, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel E.B.1 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktifivitas Investasi

No Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi 2017 2016

1Lain-lain PAD yang sah - Penjualan kendaraan dinas roda dua 5.949.500,00 11.832.000,00

2Lain-lain PAD yang sah - Penjualan kendaraan dinas roda empat - 586.300.000,00

3Lain-lain PAD yang sah - Penjualan bahan-bahan bekas bangunan 269.450.550,00 288.828.300,00

275.400.050,00 886.960.300,00 Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus masuk kas dari aktivitas investasi sebesar Rp275.400.050,00 ini merupakan realisasi dari pendapatan atas penjualan/lelang kendaraan dinas roda dua dan roda empat serta penjualan/lelang bahan-bahan bekas bangunan pada lain-lain PAD yang sah di LRA.

2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi ......Rp603.353.904.468,00 Arus keluar kas dari Aktivitas Investasi merupakan pengeluaran kas untuk perolehan aset tetap yang terdiri atas:

Tabel E.B.2 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktifivitas Investasi

No Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi 2017 2016

1 Belanja Tanah 567.481.560,00 4.713.898.940,00

2 Belanja Peralatan dan Mesin 45.038.721.504,00 55.630.244.004,00

3 Belanja Gedung dan Bangunan 94.561.050.460,00 109.367.106.378,00

4 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan 443.357.646.915,00 297.881.878.383,00

5 Belanja Aset Tetap Lainnya 19.829.004.029,00 14.463.727.829,00

603.353.904.468,00 482.056.855.534,00 Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus keluar kas dari aktivitas investasi, pada tahun 2017 sebesar Rp603.353.904.468,00. Perincian lebih lanjut arus keluar kas dari aktivitas investasi disajikan sebagaimana tabel berikut:



Tabel E.B.2 Rincian Arus Keluar Kas

No Uraian 2017 2016

1 Belanja Pengadaan Tanah 567.481.560,00 4.713.898.940,00 2 Belanja Peralatan dan Mesin 45.038.721.504,00 55.630.244.004,00

Belanja Pengadaan Alat-alat Besar 19.580.000,00 -

Belanja Pengadaan Alat-alat Bantu 316.765.000,00 3.205.005.000,00

Belanja Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 7.737.738.000,00 10.253.232.950,00

Belanja Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor 222.447.000,00 342.672.750,00

Belanja Pengadaan Alat-alat Bengkel Bermesin 1.925.000,00 41.553.000,00

Belanja Pengadaan Alat-alat Bengkel Tidak Bermesin 2.063.000,00 50.760.000,00

Belanja Pengadaan Alat-alat Pengolahan 631.592.000,00 325.190.000,00

Belanja Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Penyimpan 197.056.000,00 182.954.298,00

Belanja Pengadaan Peralatan Kantor 1.687.093.825,00 3.491.741.620,00

Belanja Pengadaan Alat Rumah Tangga 3.898.378.506,00 5.080.470.336,00

Belanja Pengadaan Komputer 5.195.590.540,00 5.690.517.613,00

Belanja Pengadaan mebeulair (meja dan kursi) 351.358.000,00 700.258.463,00

Belanja Pengadaan Alat-alat Studio 676.876.560,00 575.403.708,00

Belanja Pengadaan Alat-alat Komunikasi 442.700.000,00 597.764.400,00

Belanja Pengadaan Peralatan Pemancar 12.980.000,00 -

Belanja Pengadaan Alat-alat Ukur 480.490.000,00 314.885.010,00

Belanja Pengadaan Alat-alat Kedokteran 909.580.284,00 22.753.653.276,00

Belanja Pengadaan Alat Kesehatan - 220.761.828,00

Belanja Pengadaan Unit-unit Laboratorium 624.663.469,00 1.083.787.127,00

Belanja Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup - 1.547.500,00

Belanja Pengadaan Alat Peraga/Praktik Sekolah 9.900.000,00 659.663.500,00

Belanja Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir - -

Belanja Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api 69.268.000,00 -

Belanja Pengadaan Alat-alat Keamanan/Perlindungan 80.625.000,00 58.421.625,00

Belanja Peralatan dan Mesin - BLUD 14.453.239.348,0 -

Belanja Peralatan dan Mesin - BOS 7.016.811.972,0 - 3 Belanja Gedung dan Bangunan 94.561.050.460,00 109.367.106.378,00

Belanja Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 94.561.050.460,00 109.367.106.378,00 4 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan 443.357.646.915,00 297.881.878.383,00

Belanja Pengadaan Konstruksi Jalan 359.652.033.099,00 212.722.216.728,00

Belanja Pengadaan Konstruksi Jembatan 8.797.875.500,00 6.795.667.500,00

Belanja Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Irigasi 31.858.602.000,00 36.225.020.700,00

Belanja Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai/Penanggulangan BA 28.778.459.000,00 31.440.791.100,00

Belanja Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air/Air Tanah 1.406.354.000,00 197.977.000,00

Belanja Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku - -

Belanja Pengadaan Bangunan Air Kotor 2.024.854.397,00 5.378.325.905,00

Belanja Pengadaan Instalasi Air Minum/Bersih 2.573.149.000,00 2.295.572.200,00

Belanja Pengadaan Instalasi Air Kotor 3.221.483.000,00 520.387.000,00

Belanja Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah 299.410.000,00 757.586.000,00

Belanja Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik - 297.874.000,00

Belanja Pengadaan Instalasi Gardu Listrik 245.060.000,00 224.037.500,00

Belanja Pengadaan Instalasi Gas - 14.850.000,00

Belanja Pengadaan Jaringan Air Minum - 5.000.000,00

Belanja Pengadaan Jaringan Listrik 1.626.965.169,00 1.005.372.750,00

Belanja Pengadaan Jaringan Telepon 19.195.000,00 1.200.000,00

Belanja Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLUD 2.854.206.750,00 - 5 Belanja Aset Tetap Lainnya 19.829.004.029,00 14.463.727.829,00

Belanja Pengadaan Buku/Kepustakaan 89.871.670,00 132.531.000,00

Belanja Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan 393.160.000,00 84.956.000,00

Belanja Pengadaan Alat Olahraga Lainnya 49.005.000,00 254.856.000,00

Belanja Pengadaan Aset Tetap Renovasi 438.761.000,00 13.795.875.889,00

Belanja Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman - 195.508.940,00

Belanja Pengadaan Tanaman Hias 71.615.000,00 -

Belanja Pengadaan Aset Tetap Lainnya - BLUD 14.836.283,00 -

Belanja Penadaan Aset Tetap Lainnya - BOS 18.771.755.076 -

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi 603.353.904.468,00 482.056.855.534,00



Dari arus keluar kas dari aktivitas investasi non keuangan pada LAK sebesar Rp603.353.904.468,00 jika dibandingkan dengan jumlah realisasi belanja modal sebesar Rp603.353.904.468,00 tidak terdapat selisih. Dikarenakan

belanja modal asset tetap pada BLUD RSUD, BLUD DKK dan belanja modal pada Dinas Pendidikan yang bersumber dari dana BOS merupakan bagian

dari realisasi belanja modal Pemerintah Daerah sehingga disajikan pada LRA , sedangkan pada LAK belanja tersebut juga merupakan bagian dari

pengeluaran Kas Daerah sehingga ikut disajikan dalam LAK.

C. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan ...........Rp142.100.573.734,00

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Arus kas dari aktivitas pendanaan terdiri dari:

Tabel E.C Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

No Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 2017 2016

1 Arus Masuk Kas 177.654.173.734,00 1.121.569.250,00

2 Arus Keluar Kas 35.553.600.000,00 10.672.447.800,00

142.100.573.734,00 (9.550.878.550,00) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Rincian arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas pendanaan dijelaskan sebagai berikut:

1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan....Rp177.654.173.734,00

Arus masuk kas dari Aktivitas Pendanaan pada TA 2017 terdiri atas:

Tabel E.C.1 Rincian Arus Masuk Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

No Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan 2017 2016

1 Pencairan Dana Cadangan - -

2Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 175.959.184.634,00 -

3 Penerimaan Piutang Daerah 1.694.989.100,00 1.121.569.250,00

177.654.173.734,00 1.121.569.250,00 Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan .....Rp35.553.600.000,00 Arus keluar kas dari Aktivitas Pendanaan terdiri atas rincian sebagai berikut:



Tabel E.C.2 Rincian Arus Keluar Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

No Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan 2017 2015

1 Pembentukan Dana Cadangan - -

2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 35.043.600.000,00 9.336.000.000,00

3 Pembayaran Pokok Utang - 46.447.800,00

4 Pemberian Pinjaman Daerah 510.000.000,00 1.290.000.000,00

35.553.600.000,00 10.672.447.800,00 Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

D. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris......................(Rp11.641.509.202,00) Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris berasal dari kewajiban pemotongan/pemungutan pajak atas pembayaran gaji dan tunjangan, pembayaran kepada pihak ketiga melalui pembayaran langsung, serta transaksi non anggaran lainnya. Arus kas dari aktivitas transitoris yang disajikan dalam laporan arus kas merupakan arus kas pada kas daerah yang dikelola oleh BPPKAD selaku PPKD dan bagian kas daerah yang dikelola oleh BLUD.

Tabel E.D Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

No Arus Kas dari Aktivitas Transitoris 2017 2016

1 Arus Kas Masuk 176.569.241.567,00 178.826.214.710,00

2 Arus Kas Keluar 188.210.750.769,00 172.212.317.685,00

(11.641.509.202,00) 6.613.897.025,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris....Rp176.569.241.567,00 Rincian arus masuk kas dari aktivitas transitoris adalah sebagai berikut:

Tabel E.D.1 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

No Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris 2017 2016

1 Penerimaan PFK 176.569.241.567 178.826.214.710

2 Saldo UP Tahun 2016 - -

176.569.241.567 178.826.214.710 Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Penerimaan PFK sebesar Rp176.569.241.567,00 merupakan transaksi non anggaran melalui Kas Daerah berupa penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) atas potongan gaji dan tunjangan (penerimaan potongan IWP, BPJS, PPh, dan Taperum) dan penerimaan atas



pembayaran kepada pihak ketiga (Penerimaan potongan PPH pasal 4, PPH pasal 22, PPh pasal 23). Mekanisme penerimaan dilakukan melalui pemotongan atas pencairan dana pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Untuk pembayaran gaji dan tunjangan, dana penerimaan PFK disimpan sementara pada rekening penampungan di Bank Jateng Cabang Purwodadi. Sedangkan untuk pembayaran kepada pihak ketiga (rekanan), dana pemotongan/pemungutan pajak langsung disetor bersamaan dengan dilakukannya transfer pembayaran kepada pihak ketiga (rekanan) oleh Bank Jateng Cabang Purwodadi. Dalam hal ini, Bank Jateng Cabang Purwodadi bertindak sebagai rekening Kas Daerah sekaligus sebagai bank persepsi. Rincian penerimaan PFK bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel E.D.1.1 Rincian Penerimaan PFK

No Uraian Penerimaan PFK Jumlah

1 Iuran Wajib Pegawai 8% 35.463.077.113,00

2 Taperum 861.847.000,00

3 BPJS Kesehatan 13.184.579.087,00

4 Pajak Penghasilan pasal 21 33.235.665.623,00

5 Pajak Penghasilan pasal 22 944.473.954,00


7 Pajak Penghasilan pasal 4 (2) 13.007.045.651,00

8 Pajak Penghasilan pasal 26 536.364,00

9 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 56.005.741.886,00

10 Retensi Pemeliharaan -

11 Jaminan Kecelakaan Kerja 954.901.714,00

12 Jaminan Kematian 1.193.621.011,00


14 Pemotongan Pajak di BLUD 13.309.426.644,00

176.569.241.567,00 Jumlah Penerimaan PFK

2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris...Rp188.210.750.769,00

Arus keluar kas aktivitas transitoris terdiri atas rincian sebagai berikut:

Tabel E.D.2 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

No Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris 2017 2016

1 Pengeluaran PFK 188.210.750.769,00 172.212.317.685,00

2 Saldo UP Tahun 2015 - -

188.210.750.769,00 172.212.317.685,00 Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Pengeluaran PFK sebesar Rp188.210.750.769,00 merupakan transaksi melalui Kas Daerah berupa pengeluaran PFK atas pemungutan/pemotongan gaji dan tunjangan serta pengeluaran PFK atas pembayaran kepada pihak ketiga.Pengeluaran PFK atas pembayaran gaji dan tunjangan dilakukan setiap bulan melalui penerbitan Surat Setoran Pajak (SSP). SSP tersebut memerintahkan Bank Jateng Cabang



Purwodadi untuk melakukan penyetoran pajak atas pemotongan/pemungutan pajak pembayaran gaji dan tunjangan. Dana yang digunakan untuk penyetoran adalah dana penerimaan pemotongan/pemungutan pajak yang ditampung pada rekening khusus Bank Jateng Cabang Purwodadi setelah lebih dulu dilakukan rekonsiliasi.Pengeluaran PFK atas pembayaran kepada rekanan dilakukan secara bersamaan dengan pencairan dana pada SP2D yang dikirim kepada rekanan melalui mekanisme transfer rekening. Dalam hal ini Bank Jateng bertindak sekaligus sebagai bank persepsi. Rincian pengeluaran PFK bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel E.D.2.1

Rincian Pengeluaran PFK

No Uraian Pengeluaran PFK Jumlah


2 Taperum 861.847.000,00

3 BPJS Kesehatan 13.184.579.087,00

4 Pajak Penghasilan pasal 21 33.235.665.623,00



7 Pajak Penghasilan pasal 4 (2) 13.007.045.651,00

8 Pajak Penghasilan pasal 26 536.364,00

9 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 56.005.741.886,00

10 Retensi Pemeliharaan 11.447.714.995,00

11 Jaminan Kecelakaan Kerja 954.901.714,00

12 Jaminan Kematian 1.193.621.011,00


14 Pembayaran pajak di BLUD 13.503.220.851,00

188.210.750.769,00 Jumlah Pengeluaran PFK

E. Saldo Akhir Kas.....................................................Rp136.066.902.279,00

Perhitungan saldo akhir Kas adalah sebagai berikut:

Tabel E.E Rincian Saldo Akhir Kas

URAIAN 2017 2016

Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas selama 3.985.824.277,00 (125.808.738.113,00) Saldo Awal Kas di BUD 111.456.009.394,00 237.264.707.507,00 Saldo Kas di Bendahara FKTP 20.625.068.608,00 40.000,00 Saldo Akhir Kas di BUD 136.066.902.279,00 111.456.009.394,00 Saldo Kas di Bendahara Penerimaan - - Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran - - Saldo Kas di Bendahara BLUD - 20.625.068.608,00 Saldo Akhir Kas Daerah di FKTP - - Saldo Kas di Bendahara Dana BOS - 988.015.886,00

Saldo Akhir Kas 136.066.902.279,00 133.069.093.888,00



Berikut rekonsiliasi pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas (LAK) dan Neraca untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017: 1. Saldo SILPA per 31 Desember 2017 sebesar Rp135.494.838.386,00.

Saldo tersebut diakui sebagai penerimaan pembiayaan Penggunaan SILPA pada LRA tahun 2017.

2. Saldo akhir kas di LAK per 31 Desember 2017 sebesar Rp136.066.902.279,00 dapat diuraikan sebagai berikut: a. Saldo awal kas di BUD pada tahun 2016 sebesar

Rp237.264.707.507,00 sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp111.456.009.394,00.

b. Saldo akhir di BUD pada tahun 2016 sebesar Rp111.456.009.394,00 yang berasal dari penurunan kas bersih selama periode tahun 2016 sebesar Rp125.808.738.113,00, saldo awal kas per 31 Desember 2016 di rekening BUD sebesar Rp237.264.707.507,00 dan saldo kas di bendahara FKTP sebesar Rp40.000,00. Pada tahun 2017 saldo akhir kas di BUD sebesar Rp136.066.902.279,00 yang terdiri dari kenaikan bersih kas selama periode tahun 2017 sebesar Rp3.985.824.277,00, Saldo awal kas di rekening umum BUD sebesar Rp111.456.009.394,00; saldo kas di rekening bendahara FKTP yang menjadi bagian dari rekening BUD sebesar Rp20.625.068.608,00.

3. Rekonsiliasi saldo kas di neraca dengan SiLPA LRA per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

No Uraian Akun Jumlah Kas SiLPA

1 Kas Bendahara Umum Daerah 103.864.227.874,00 103.346.846.524,00

2 Kas Bendahara Penerimaan 9.078.300,00 9.078.300,00

3 Kas Bendahara Pengeluaran 669.300,00 669.300,00

4 Kas Bendahara BLUD RSUD 6.175.974.699,00 6.175.974.699,00

5 Kas Bendahara BLUD Puskesmas 25.069.602.996,00 25.014.920.453,00

6 Kas di Bendaharan FKTP - -

7 Kas di Bendahara Dana BOS 947.349.110,00 947.349.110,00

Total 136.066.902.279,00 135.494.838.386,00



F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan

ekuitas tahun peloporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal tahun 2017, penambahan surplus atau pengurangan defisit yang berasal dari Laporan Operasional tahun berjalan serta dampak kumulatif karena koreksi perubahan kebijakan dan kesalahan mendasar. Laporan Operasional pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Ekuitas awal : Pada tahun 2017 terdapat saldo awal ekuitas sebesar

Rp2.555.491.102.494,33 yang merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2016. 2. Surplus/defisit adalah surplus yang berasal dari Laporan Operasional Pemerintah

Kabupaten Grobogan tahun 2017 sebesar Rp204.668.855.280,32. Surplus ini merupakan surplus atas kegiatan operasional yang menambah ekuitas neraca.

3. Koreksi kesalahan sebesar (Rp148.518.693.891,79) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel F.3.d Rincian Koreksi Kesalahan

No. Uraian Nilai

1 Koreksi Nilai Persediaan (62.087.900)

2 Koreksi Kas (36.473.236,00)

3 Koreksi Piutang (70.193,94)

4 Koreksi Aset Tetap 10.099.662.225,81

5 Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (135.870.038.577,68)

6 Koreksi Aset Lainnya (39.703.474,00)

7 Koreksi Kewajiban Jangka Pendek (11.854.248.661,00)

8 Koreksi Kewajiban Jangka Panjang (10.755.736.977,00)

9 Koreksi Ekuitas Mutasi Aset Tetap SKPD 2.902,02

Jumlah (148.518.693.891,79)

Penjelasan Koreksi Kesalahan yaitu : 1) Koreksi Nilai Persediaan sebesar (Rp62.087.900,00) yaitu penyerahan

persediaan SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Pendidikan.

2) Koreksi Kas sebesar (Rp36.473.236,00) merupakan Kas Bendahara BOS SMA/SMK Negeri tahun 2016 yang diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

3) Koreksi Piutang sebesar (Rp70.193,94) merupakan Koreksi saldo awal Piutang konstruksi pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

4) Koreksi Aset Tetap sebesar Rp10.099.662.225,81 meliputi: Tabel F.3.d.5 Rincian Koreksi Aset Tetap

No. Uraian SKPD Nilai

1 Koreksi menambah Aset Tetap Saldo Awal Dinas Pendidikan 1.572.041.199,48

2 Motor yang belum tercatat pada Puskesmas Ngaringan

Dinas Kesehatan 6.189.143,00

3 Motor yang belum tercatat pada Puskesmas Tegowanu


4 Motor yang belum tercatat pada Puskesmas Tawangharjo





5 Motor yang belum tercatat pada Puskesmas Pulokulon I


6 Motor yang belum tercatat pada Puskesmas Penawangan I


7 Motor yang belum tercatat pada Puskesmas Wirosari I


8 Motor yang belum tercatat pada Puskesmas Kedungjati


9 Aset belum tercatat Gedung mushola Kecamatan Kradenan 15.974.298,70

10 Aset belum tercatat Gedung PKK No 028/702/2017

Kecamatan Kradenan 55.415.464,85

11 Aset Tetap belum Tercatat Pohon Mindik Kecamatan Kradenan 50.000.000,00

12 Aset yang belum tercatat Gedung sakit hewan Dinas Peternakan 53.874.999,00

13 Nilai buku aset tetap yang mutasi ke Pemprov Jawa Tengah

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(655.765.282,00)

14 Nilai buku aset tetap yang mutasi ke Pemprov Jawa Tengah

Dinas Perhubungan (90.115.727,00)

15 Intrakom menjadi Ekstrakom karena setting batasan minimum kapitalisasi aset (Alat-alat Besar)

Dinas Pendidikan (996.130,00)

16 Intrakom menjadi Ekstrakom karena setting batasan minimum kapitalisasi aset (Alat Kantor dan Rumah Tangga)

Dinas Pendidikan (2.461.518,30)

17 Intrakom menjadi Ekstrakom karena setting batasan minimum kapitalisasi aset (Alat Laboratorium)


18 Intrakom menjadi Ekstrakom karena setting batasan minimum kapitalisasi aset (Gedung dan Bangunan)


19 Penyesuaian akumulasi penyusutan karena perubahan dasar penyusutan


20 penambahan aset tetap (awalnya Ekstracom menjadi Intracom)

Dinas Pendidikan 58.550.000,00

21 Tanah yang belum tercatat Dinas Pendidikan 1.000.000,00 22 Alat pertanian yang belum tercatat Dinas Pendidikan 1.500.000,00 23 Alat kantor rumah tangga yang belum tercatat Dinas Pendidikan 2.215.990.144,00 24 Alat studio dan komunikasi yang belum tercatat Dinas Pendidikan 556.088.402,00 25 Alat Laborat yang belum tercatat Dinas Pendidikan 108.784.976,00 26 Gedung yang belum tercatat Dinas Pendidikan 6.672.383.368,00 27 Buku yang belum tercatat Dinas Pendidikan 4.660.691,00 28 Penyesuaian antara Simda Keuangan dan

Simda BMD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

(0,33)

29 Penyesuaian antara Simda Keuangan dan Simda BMD

Dinas Lingkungan Hidup

3,35


Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman

1,36


Sekretariat Daerah 19,00


Dinas Sosial (0,53)


DP3AKB 5,14


Dinas Tenaga Kerja 0,59


Dinas Pertanian 1,00


Kecamatan Grobogan 1,50


Kecamatan Ngaringan (0,71)





Kecamatan Tawangharjo

5,86


Kecamatan Penawangan

(1,14)


Kecamatan Brati (0,14)


Kecamatan Godong 0,57

Total 10.099.662.225,81

5) Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar (Rp135.870.038.577,68) yang terdiri dari :

Tabel F.3.d.6 Rincian Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap


1 Penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap atas hibah barang dari Balai Besar Wilayah Sungai berita acara No.22/KPTS/BBWSPJ/2017 yang tahun perolehan sebelum tahun 2017 atau barang tersebut sudah tidak mempunyai nilai buku

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

28.717.629.101,00

2 Selisih mutasi saldo awal akumulasi penyusutan dari Dinas Kesehatan ke masing-masing Puskesmas

Dinas Kesehatan (1,86)

3 Koreksi Akumulasi penyusutan peralatan (penghapusan traktor)

Dinas Pertanian 21.175.000,00

4 Penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap laporan keuangan 2016 dengan saldo awal SIMDA BMD per 1 januari 2017

Dinas Pertanian (168.340,00)

5 Penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap laporan keuangan 2016 dengan saldo awal SIMDA BMD per 1 januari 2017 (karena telat update simda BMD

Dinas Komunikasi Dan Informatika

22.607.277,00


Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

1,00


Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

(164.632.129.079,49)


Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata

(1.059.763,13)


Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

30.786.528,00


Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

15,00


Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

7.300.419,00


Dinas Sosial (10,00)


Badan Penanggulangan Bencana Daerah

16,00





Satuan Polisi Pamong Praja

4,00


Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(6,00)


Inspektorat 6,00


Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah

(32,00)


Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat

(4,00)


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

26,00


Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah (SKPD)

(17,00)


Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

3,94


Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

(8,00)


Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

2,00


Rsud Dr. R. Soedjati S (Blud)

129.733,00


Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

5,00


Sekretariat Daerah (15,00)


Dinas Perhubungan 2.439.501,00


Dinas Peternakan Dan Perikanan

35,00


Dinas Ketahanan Pangan Daerah

(39,00)





Dinas Kesehatan 9,99


Dinas Lingkungan Hidup 732.954,00


Kecamatan Klambu (3,00)


Kecamatan Pulokulon (2,00)


Kecamatan Gubug 1,00


Kecamatan Tanggungharjo

4,00


Kecamatan Geyer (8,00)


Kecamatan Brati (52,00)


Kecamatan Godong 10,00


Kecamatan Gabus 43,00


Kecamatan Kedungjati (1,00)


Kecamatan Kradenan (24.410.211,00)


Kecamatan Tawangharjo

1,00


Kecamatan Toroh 6,00


Kecamatan Purwodadi (1,00)


Kecamatan Wirosari (15.505.003,00)


Kecamatan Grobogan 450.003,00





Kecamatan Tegowanu (10,00)


Kecamatan Ngaringan (16.676,00)

Jumlah (135.870.038.577,68)

6) Koreksi Aset Lainnya sebesar (Rp39.703.474,00) yang terdiri dari : (1) Kekurangan perhitungan akumulasi penyusutan pada barang yang sudah

dipindah ke aset lain-lain (barang rusak) pada Sekretariat Dewan sebesar (Rp25.000.000,00)

(2) Koreksi Tuntutan Ganti Rugi yang tidak didukung dengan SKTJM dan telah Kadaluarsa sebesar (Rp14.703.475) pada Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata.

(3) Selisih kurang catat aset lain laporan keuangan 2016 dengan saldo awal SIMDA BMD per 1 januari 2017 sebesar Rp1,00 yaitu pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah.

7) Koreksi Kewajiban Jangka Pendek sebesar (Rp11.854.248.661,00) meliputi (1) Penghapusan utang pegawai karena pegawai mutasi menjadi pegawai

provinsi jawa tengah pada Dinas Perhubungan sebesar Rp668.754,00 (2) Mencatat utang bunga kepada Bank BPD yang akan jatuh tempo tahun

2018 sebesar (Rp11.884.896.732,00) (3) Kelebihan perhitungan utang beban pegawai pada Dinas Pemuda, Olah

Raga, Kebudayaan Pariwisata sebesar Rp101.252,00 (4) Kelebihan perhitungan utang beban barang jasa seperti listrik, telepon

dan air sebesar Rp29.878.065,00 terdapat pada SKPD : Tabel F.3.d.7.d Rincian Kelebihan perhitungan utang beban

barang jasa

No. Puskesmas Nilai

1 Puskesmas Wirosari II 813.000,00

2 Puskesmas Kradenan II 140.728,00

3 Puskesmas Karangrayung I 6.560.245,00

4 Puskesmas Tanggungharjo 1.880.005,00

5 Puskesmas Pulokulon II 724.056,00

6 Puskesmas Godong I 4.426.869,00

7 Puskesmas Purwodadi I 3.176.800,00

8 Puskesmas Kedungjati 3.824.789,00

9 Puskesmas Gabus I 7.828.528,00

10 Puskesmas Tegowanu 160.241,00

11 Kecamatan Ngaringan 342.799,00

12 Dinas Peternakan 5,00

Total 29.878.065,00

8) Koreksi Kewajiban Jangka Panjang mencatat utang bunga jangka panjang kepada Bank BPD yang jatuh tempo tahun 2019 sebesar (Rp10.755.736.977,)

9) Koreksi ekuitas mutasi aset tetap SKPD sebesar Rp2.902,02

Bab VI Penjelasan Atas Informasi – informasi Non Keuangan 223


BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta juridiksi tempat entitas tersebut berada

Kabupaten Grobogan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Grobogan merupakan daerah yang berada di wilayah Propinsi Jawa Tengah, secara administratif terdiri dari 19 Kecamatan, 273 desa dan 7 Kelurahan. Secara geografis terletak pada posisi 110o15’ BT – 111o25’ BT dan 7o LS - 7o30’LS dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Barat : Kabupaten Semarang dan Demak. Sebelah Utara : Kabupaten Kudus, Pati dan Blora. Sebelah Timur : Kabupaten Blora. Sebelah Selatan : Kabupaten Ngawi, Sragen, Boyolali, dan

Semarang. Luas Wilayah Kabupaten Grobogan kurang lebih 1.975,86 Km2, membentang dari arah barat ke timur sepanjang + 83 km dan dari utara ke selatan + 37 km. Kabupaten Grobogan yang beribukota di Purwodadi merupakan kabupaten terluas ke-2 di Provinsi Jawa Tengah.

B. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya

Pemerintah Kabupaten Grobogan merupakan organisasi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di daerah, sebagai bagian dari pemerintah pusat selain menyelenggarakan kewenangannya sendiri. Pemerintah Kabupaten Grobogan juga menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah baik yang melalui desentralisasi maupun tugas pembantuan.

C. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kegiatan Operasional bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang spesifik mengatur kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Grobogan.

D. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan

Dalam Tahun 2017 terjadi beberapa kali mutasi dan penggantian beberapa pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan. Antara lain dilaksanakan pada Tanggal 7 Februari 2017 terdiri dari



No. Jabatan Tgl Pelantikan Nomor / Tanggal SK Jumlah

1 Jabatan Pimpinan Tinggi

Pratama

07 Februari 2017 821.2/129/2017, Tgl 6

Februari 2017

12


Staf Ahli

01 Maret 2017 821.2/168/2017, Tgl 1

Maret 2017

1


Pratama Sekda

12 April 2017 821.2/253/2017, Tgl 12

April 2017

1


Pratama

12 April 2017 821.2/254/2017, Tgl 12

April 2017

3

5Jabatan Pimpinan Tinggi

Pratama

06 Desember 2017 821.2/554/2017, Tgl 4

Desember 2017

3

E. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru

Sistem penyusunan APBD yang semula bersifat konvensional dalam arti masing-masing tahapan terputus, mulai tahun 2017 untuk penyusunan RAPBD sudah menggunakan aplikasi yang berbasis web. Aplikasi ini memperbaiki perencanaan penganggaran yang terintegrasi antara penyusunan RKPD, KUA, dan RAPBD yang saling terhubung dalam aplikasi eplanning_ebudgeting.

F. Komitmen atau kontijensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca.

Komitmen yang tidak ada dalam Neraca adalah Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, baik Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung.

G. Penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017 ini terjadi perubahan pada entitas akuntansinya ( SKPD ). Perubahan tersebut berupa penghapusan, penggabungan dan pemecahan SKPD.

Penghapusan terjadi pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Penggabungan terjadi pada Dinas Bina Marga dan Dinas Pengairan;

Kantor Perpustakaan Daerah dan Kantor Arsip Daerah; Kecamatan Purwodadi, Kelurahan Purwodadi, Kelurahan Danyang, Kelurahan Kalongan dan Kelurahan Kuripan; Kecamatan Grobogan dan Kelurahan Grobogan; Kecamatan Wirosari, Kelurahan Wirosari dan Kelurahan Kunden.

Pemecahan terjadi pada Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi menjadi Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika;



Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Sosial.

Oleh karena adanya perubahan tersebut, maka pada Pemerintah Kabupaten Grobogan yang semula terdapat 57 SKPD pada tahun 2016 saat ini menjadi 49 SKPD. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

NO NAMA PERANGKAT DAERAH NO NAMA PERANGKAT DAERAH

1 SEKRETARIAT DPRD 1 SEKRETARIAT DPRD

2 SEKRETARIAT DAERAH 2 SEKRETARIAT DAERAH

3 DINAS BINA MARGA 3 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

4 DINAS PENGAIRAN

5 DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN KEBERSIHAN

4 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

6 DINAS PERHUBUNGAN, INFOMASI DAN KOMUNIKASI

5 DINAS PERHUBUNGAN

6 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

7 DINAS KESEHATAN 7 DINAS KESEHATAN

8 RSUD dr. R. SOEDJATI SOEMODIARDJO 8 RSUD dr. R. SOEDJATI SOEMODIARDJO

9 DINAS PENDIDIKAN 9 DINAS PENDIDIKAN

10 DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

10 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

11 DINAS SOSIAL

11 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

12 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

13 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

13 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 14 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

14 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

15 DINAS PERTANIAN

15 BADAN KETAHANAN PANGAN 16 DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH

16 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

17 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN,PERTAMBANGAN DAN ENERGI

17 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

18 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

18 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

19 DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH -SKPD

19 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

PPKD PPKD

20 INSPEKTORAT 20 INSPEKTORAT

21 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

21 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

22 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 22 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

23 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

23 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

24 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 24 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

25 BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

25 BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

26 KANTOR SATPOL PP 26 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

27 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

27 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)



NO NAMA PERANGKAT DAERAH NO NAMA PERANGKAT DAERAH

28 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 28 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

29 BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 29 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

30 KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH 30 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

31 KANTOR ARSIP DAERAH

32 KECAMATAN PURWODADI

31 KECAMATAN PURWODADI

33 KELURAHAN PURWODADI

34 KELURAHAN DANYANG

35 KELURAHAN KALONGAN

36 KELURAHAN KURIPAN

37 KECAMATAN TOROH 32 KECAMATAN TOROH

38 KECAMATAN GEYER 33 KECAMATAN GEYER

39 KECAMATAN GROBOGAN 34 KECAMATAN GROBOGAN

40 KELURAHAN GROBOGAN

41 KECAMATAN BRATI 35 KECAMATAN BRATI

42 KECAMATAN KLAMBU 36 KECAMATAN KLAMBU

43 KECAMATAN WIROSARI

37 KECAMATAN WIROSARI 44 KELURAHAN WIROSARI

45 KELURAHAN KUNDEN

46 KECAMATAN TAWANGHARJO 38 KECAMATAN TAWANGHARJO

47 KECAMATAN NGARINGAN 39 KECAMATAN NGARINGAN

48 KECAMATAN KRADENAN 40 KECAMATAN KRADENAN

49 KECAMATAN PULOKULON 41 KECAMATAN PULOKULON

50 KECAMATAN GABUS 42 KECAMATAN GABUS

51 KECAMATAN GODONG 43 KECAMATAN GODONG

52 KECAMATAN KARANG RAYUNG 44 KECAMATAN KARANGRAYUNG

53 KECAMATAN PENAWANGAN 45 KECAMATAN PENAWANGAN

54 KECAMATAN GUBUG 46 KECAMATAN GUBUG

55 KECAMATAN KEDUNGJATI 47 KECAMATAN KEDUNGJATI

56 KECAMATAN TEGOWANU 48 KECAMATAN TEGOWANU

57 KECAMATAN TANGGUNGHARJO 49 KECAMATAN TANGGUNGHARJO

Bab VII Penutup 227


BAB VII

PENUTUP

Dari uraian sebagaimana tersebut pada Bab I, II, III, IV, V dan VI, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 1. Jumlah penduduk Kabupaten Grobogan pada tahun 2017 tercatat 1.449.791 jiwa,

terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 729.738 jiwa, dan penduduk perempuan sebanyak 720.053 jiwa. Pertumbuhan pendudukKabupaten Grobogan tahun 2017 sebesar 0,39 persen atau bertambah 5.589 jiwa.

2. Tingkat inflasi Kabupaten Grobogan pada tahun 2017 sebesar 4,05 persen lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi tahun 2016 sebesar 2,41 persen.

3. Ikhtisar pencapaian pendapatan sebesar Rp2.426.674.663.998,00 lebih kecil Rp62.374.903.447,00 atau 2,51 persen jika dibandingkan dengan anggarannya yaitu sebesar Rp2.489.049.567.445,00.

4. Ikhtisar pencapaian belanja dan transfer sebesar Rp2.553.147.904.253,00 lebih rendah Rp217.079.658.099,00 atau 7,84 persen jika dibandingkan dengan anggaran nya yaitu sebesar Rp2.770.227.562.352,00.

5. Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp2.426.674.663.998,00 dan realisasi Belanja dan Transfer sebesar Rp2.553.147.904.253,00; maka terjadi Defisit Anggaran sebesar Rp126.473.240.255,00. Sementara itu, realisasi Pembiayaan (Netto) adalah sebesar Rp261.968.078.641,00 yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp297.521.678.641,00 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp35.553.600.000,00. Terjadinya Defisit Anggaran dan realisasi Pembiayaan Netto mengakibatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2017 sebesar Rp135.494.838.386,00.

6. Pada Laporan Saldo Anggaran Lebih didapat saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp135.494.838.386,00.

7. Kegiatan Operasional pada Laporan Operasional untuk Pendapatan-LO sebesar Rp2.227.458.120.561,07 dan Beban Operasional sebesar Rp2.022.789.265.280,75 sehingga diperoleh Surplus-LO sebesar Rp204.668.855.280,32.

8. Pada Laporan Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal sebesar Rp2.555.491.102.494,33 Surplus-LO sebesar Rp204.668.855.280,32 Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar (Rp148.518.693.891,79) dan Ekuitas Akhir sebesar Rp2.611.641.263.882,86.

9. Pada Neraca per 31 Desember 2017, jumlah Aset sebesar Rp2.827.558.507.349,94 dibandingkan dengan Neraca per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.578.827.973.057,33 atau mengalami peningkatan sebesar Rp248.730.534.292,61. Sedangkan untuk Jumlah Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp2.827.558.507.349,94.

10. Pada Laporan Arus Kas dari masing–masing aktivitas dapat disimpulkan bahwa aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Grobogan menunjukkan bahwa Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp476.605.264.163,00; kemudian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi defisit sebesar Rp603.078.504.418,00; Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan surplus sebesar Rp142.100.573.734,00 dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris defisit sebesar Rp11.641.509.202,00.

lKHT:SAR LApORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALiSAS:PELAKSANAAN APBDESA

PADA PEMER:NTAHAN KABUPATEN GROBOGANAKH:R TAHUN ANGGARAN 2017

kODI REKEN,NC URA:AN ANGGARAN JUMLAH REALiSASi KURANGノ LEB:H1 PENDAPATAN 572.432。794。 008 569.102。 516.866 (3.330.277.1421 1 Pendapatan Asli Desa (PADesa) 130」 639。 053。 853 129。 354.685。 803 {1.284。 368.05011 1 01 Has‖ Usaha 2。897.183.825 2.854.002.825 (43.181。 00011 1 02 HasilAset 125。 154.532.592 123.916.971.159 (1.237.561。 4331

1 1 03Swadaya, Partisipasi dan GotongRoyong 902.182.760 900.682.760 {1.500.0001

1 1 04 Pendapatan Asli Desa lainnya 1.685。154.676 1,683.029。 059 12.125。 61711 2 Pendapatan Transfer 439。 483.839。 510 437.698。 169.233 (1.785。 670.27711 2 01 Dana Desa 229.625。 434.000 229.625。 434。 000

1 2 02 Bagian dari Hasil Pajak Daerah

Kabupaten dan Retribusi Daerah 8。299。 477.844 8。 299。 477.8441 2 03 Alokas:Dana Desa(ADD} 115。413.312.400 115。413.312.400

1 2 04Bantuan Keuangan dari APBD

Provinsi 18`613.232.277 17.627.562.000 〔985.670.277

1 2 05Bantuan Keuangan APBD

Kabupaten 67.532.382.989 66.732.382.989 {800.000。 0001 3 Pendapatan Lain-tain 2.309.900.645 2。 049.661。 830 260.238.815

1 3 01 Hibah dan Sumbangan daripihakketiga yang tidak mengikat 1.374。251.420 1.284.815.214 89.436.206

1 3 02Lain-lain Pendapatan Desa yang sah 935.649。 225 764.846.616 170.802.609

2 BELANJA 573.464.207.672 560。 978.465。 741 12.485。741.931

2 1Bldang Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa 188.130.759.722 1831635。 419.995 4.495。 339.727

2 1 01Penghasilan Tetap, Tunjangan dan

Jaminan Kesehatan 64.111.148。 317 63.644.413.335 466。734.9822 1 02 Operasional Pemerintah Desa 32。 043.295。 262 31。 179.648.307 863.646.9552 1 03 0perasionalBPD 8。 388.555。 725 8.329.584.フ25 58.971.000

2 1 04Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan lnsentif RT/ RW 4.759。 331.800 4.745。 439.800 13.892.000

2 1 05Tambahan Tunjangan Kepala Desa

dan Perangkat Desa 50。768.998.545 50.434.777.545 334.221.000

2 1 06lnsentif Penjabat Kepala Desa

dan/atau Perangkat Desa 3.285。 190.597 3.236.420.320 48。770.277

2 1 07Penetapan dan Penegasan Batas

Desa 702.067.140, 573.929。140 128.138。 0002 1 08 Pendataan Desa 550.186.238 510。 910。 912 39.275.3262 1 09 Penyusunan Tata Ruans Desa 952.356.200 752.883。 700 199。472.500

2 1 10Penvelenggaraan Musyawarah Des〔 ■.■5■.251_70R 1.123。 035。 708 28.216.000

2 1 11 Pengelohan lnformaJ Desa 704.687.980 667.311.480 37.376.500

2 1 12Penyelenggaraa n perenca naa n

Desa 1.537.834。 436 1。 450。391.10o 87.443.336

2 1 13 Penyelenggaraan Evaluasi TingkatPerkembangan pemerintahan Desa 289.650。 000 263。 795。 000 25.855.000

2 1 14renyetengga raa n Kerjasama Anta rDesa 127.480。 000 105。 980。 000 21.500。000

2 1 15Pembangunan Sarana danPrasarana Kantor Desa 16.807.468.619 16.262.759.023 544,709.596

2 1 16Pengisian Jabatan Kepala Desa danPerangkat Desa 1.951.257.155 354.139。 900 1.597.117.255

2 2Bidang Pelaksanaan pembangunan

Desa 352。 088.599.977 345。 157`860,617 6.930。 739。 360

2 2 01

Pembangunan, pemanfaatan danPemeliharaan lnfrasruktur danLingkungan Desa 326.492.594.778 320。 436.692。963 6.055。901,815

2 2 02

Pembangunan, Pemanfaatan danPemeliharaan Sarana dan prasarana

Kesehatan 9.707.154.772 9.637.398。734 69。 756。 038

2 2 03Pembangunan, Pemanfaatan danPemeliharaan Sarana dan prasarana

Pendidikan dan Kebudayaan 7.524。 937.401 7.387.012。 894 137.924.507

2 2 04

Pengembangan Usaha EkonomiProduktif Serta Pembanguna n,

Pemanfaatan dan pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Ekonomi 6.280.310.526 5。 654.343.526 625.967.0002 2 05 Pelestarian Lingkungan Hiduo 2.083.602.500 2.042.412.500 41.190.000

2 3Bidang Pembinaan

Kemasyarakatan 25.320。 211.538 24.923.113.878 397.097.660

2 3 01Pembinaan Lembaga

Kemasyarakatan 12.375.803.458 12.165.340.798 210。 462.660

2 3 02Penyelenggaraan Ketentraman danKetertiban 1.968.619.600 1.911.673.500 56.946.100

2 3 03Pembinaan Kerukunan UmatBeragama 3.213.762.700 3。 197.262.700 16.500。 000

2 3 04Pengadaan Sarana dan Prasarana

Olah Raga 1.202。332.590 1。 132.243.690 70。088.9002 3 05 Pembinaan Adat lstiadat Desa 2.216。229.212 2.211。 179。212 5.050.000

2 3 06Pembinaan Kesenian dan Sosial

Budaya Masyarakat 4.343.463.978 4。305.413.978 38.050。 000

2 4Sidang Pemberdayaan Masvarakat 7.127.712.992 6.753.648.192 374.064。 800

2 4 01

Pelatihan Usaha Ekonomi,Pertanian, Perikanan danPerdagangan 663.395.850 643.070。 850 20。 325.000

2 4 02Pelatihan Teknologi Tepat Guna 163.184.000 144.724。 000 18.460。000

2 4 03

Pendidikan, Pelatihan, danPenyuluhan Bagi Kepala Desa,

Perangkat Desa, dan BadanPemusyawaratan Desa 2.152.744。020 1.957.643.820 195。 100.200

2 4 04Peningkata n Kapasitas Masvarakat 4.148。 389。 122 4。008.209.522 140。 179.600

2 5 Bidang Tak Terduga 796.923.443 508.423.059 288.500.3842 5 01 Penanganan Bencana 685。 718。 374 409。 311。 112 276.407.2622 5 02 Kegiatan Kejadian Luar Biasa 111。 205.069 99。 111。947 12.093.1223 PEMB:AYAAN3 1 Penerimaan Pembiayaan 7.452.056.354 6.622.744.412 829.311.9423 1 01 SiLPA 6.582.129。 354 5。 765。458.212 816.671.1423 1 02 Pencairan Dana Cadangan 861.427.000 848。 786.200 12.640,800

3 1 03Hasil Kekayaan Desa Yang

dipisahkan 8.500。 000 8.500。 0003 2 Pengeluaran Pembiayaa n 952.770。 466 523.370。 744 429。 399。 7223 2 01 Pembentukan Dana Cadangan 845.635。 066 416.235.344 429.399。 7223 2 02 Penyertaan ModalDesa 107.135.400 107.135。 400

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah iv

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN 1. Dasar Hukum Pemeriksaan

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara; d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2017 adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) apakah Laporan Keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dengan memperhatikan: a. Kesesuaian LKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); b. Kecukupan pengungkapan; c. Efektivitas sistem pengendalian intern; d. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Sasaran Pemeriksaan

Sasaran Pemeriksaan LKPD TA 2017 meliputi pengujian atas: a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca per 31 Desember 2017; b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran

(LRA) dan Laporan Arus Kas TA 2017; c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional, Laporan

Perubahan Ekuitas dan Laporan Perubahan SAL Tahun 2017; d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan

Keuangan; e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah; f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk

pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan;

g. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengujian atas Laporan Keuangan bertujuan untuk menguji semua asersi manajemen dalam informasi keuangan, efektifitas pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku meliputi :

a. Keberadaan dan keterjadian Bahwa seluruh aset dan kewajiban yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2017 dan seluruh transaksi penerimaan, belanja dan pembiayaan anggaran yang disajikan dalam LRA TA 2017 benar-benar ada dan terjadi selama periode tersebut serta telah didukung dengan bukti-bukti yang memadai.

b. Kelengkapan Bahwa semua aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang dimiliki telah dicatat dalam Neraca dan seluruh transaksi penerimaan daerah, belanja daerah dan pembiayaan yang terjadi selama Tahun 2017 telah dicatat dalam LRA.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah v

c. Hak dan Kewajiban Bahwa seluruh aset yang tercatat dalam Neraca benar-benar dimiliki atau hak dari pemerintah daerah dan utang yang tercatat merupakan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan.

d. Penilaian dan Alokasi Bahwa seluruh aset, utang, penerimaan dan belanja daerah, serta pembiayaan telah disajikan dengan jumlah dan nilai semestinya, diklasifikasikan sesuai dengan standar/ketentuan yang telah ditetapkan, dan merupakan alokasi biaya/anggaran tahun 2017.

e. Penyajian dan Pengungkapan Bahwa seluruh komponen laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan ketentuan dan telah diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan Keuangan dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007, khususnya Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) Nomor 01 tentang Standar Umum Pemeriksaan, PSP 02 tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan, dan PSP 03 tentang Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan.

5. Metode Pemeriksaan

Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2017 dilakukan dengan pendekatan audit berbasis risiko, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan dengan metodologi sebagai berikut:

a. Perencanaan

1) Pemahaman Tujuan Pemeriksaan dan Harapan Penugasan Pemahaman atas entitas dan sistem pengendalian diperoleh dari laporan hasil pemeriksaan sebelumnya, laporan hasil pemeriksaan interim, catatan atas laporan keuangan yang diperiksa, pemantauan tindak lanjut, dan database yang telah dimiliki serta peraturan atau kebijakan kepala daerah terkait. Pemahaman atas entitas tersebut meliputi pemahaman atas latar belakang/dasar hukum pendirian pemerintah daerah, kegiatan utama entitas termasuk sumber pendapatan daerah, lingkungan yang mempengaruhi, pejabat terkait sampai dengan dua tingkat vertikal ke bawah di bawah kepala daerah, dan kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pemeriksa telah mengidentifikasi kelemahan-kelemahan signifikan atau area-area kritis yang memerlukan perhatian mendalam, sehingga membantu untuk (1) mengidentifikasi jenis potensi kesalahan, (2) mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko salah saji yang material, (3) mendesain pengujian sistem pengendalian intern, dan (4) mendesain prosedur pengujian substantif.

2) Pertimbangan Hasil Pemeriksaan Sebelumnya Pemeriksa telah mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Pemeriksa telah meneliti pengaruh hasil

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah vi

pemeriksaan sebelumnya dan tindak lanjutnya terhadap LKPD yang diperiksa, terutama terkait dengan kemungkinan temuan-temuan pemeriksaan yang berulang dan keyakinan pemeriksa atas saldo awal akun atau perkiraan pada neraca yang diperiksa.

3) Penetapan Tingkat Materialitas Pertimbangan atas tingkat materialitas meliputi: (1) penetapan tingkat materialitas perencanaan (Planning Materiality/PM) dan (2) penetapan kesalahan tertolerir (Tolerable Error/TE). PM merupakan tingkat materialitas pada keseluruhan laporan keuangan, sementara TE merupakan materialitas pada tingkat transaksi akun.

4) Penentuan Metode Uji Petik Penentuan metode uji petik berdasarkan pertimbangan profesional pemeriksa dengan memperhatikan beberapa aspek antara lain: a) Tingkat risiko. Jika hasil pengujian SPI disimpulkan pengendalian intern

suatu akun lemah, maka sampel untuk pengujian substantif atas akun tersebut harus lebih besar. Jika akun-akun tertentu mempunyai risiko bawaan (inheren risk) yang lebih tinggi dari akun-akun lainnya, maka sampel untuk pengujian substantif untuk akun-akun tersebut harus lebih besar.

b) Tingkat materialitas yang telah ditentukan. Jika tingkat materialitas kecil, maka sampel yang diambil harus lebih besar dan begitu juga sebaliknya.

c) Jumlah sampel tidak hanya didasarkan pada nilai saldo akun, tetapi memperhatikan transaksi-transaksi yang membentuk saldo tersebut. Saldo akun yang kecil bisa dibentuk dari transaksi-transaksi positif dan negatif yang besar.

d) Cost and benefit, manfaat uji petik atas suatu transaksi atau saldo akun harus lebih besar dari biaya pengujian tersebut.

b. Pelaksanaan Pemeriksaan

1) Pengujian Analitis

Pengujian analitis dilakukan untuk menemukan hubungan logis penyajian akun pada LKPD dan menilai kecukupan pengungkapan atas setiap perubahan pada pos/akun/unsur pada laporan keuangan yang diperiksa, serta menentukan area-area signifikan dalam pengujian sistem pengendalian intern dan pengujian substantif atas transaksi dan saldo.

Pengujian analitis dalam pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dengan Analisa Data dan Analisa Rasio dan Tren, sesuai dengan area yang telah ditetapkan sebagai uji petik.

2) Pengujian Pengendalian

Pengujian pengendalian meliputi pengujian yang dilakukan pemeriksa terhadap efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dalam pengujian desain sistem pengendalian intern, pemeriksa mengevaluasi apakah sistem pengendalian intern telah didesain secara memadai dan meminimalisasi secara relatif salah saji dan kecurangan. Sementara, pengujian implementasi sistem pengendalian intern dilakukan dengan melihat pelaksanaan pengendalian pada

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah vii

kegiatan atau transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pengujian sistem pengendalian intern merupakan dasar pengujian substantif selanjutnya. Pengujian tersebut dilakukan baik pada saat pemeriksaan interim, maupun pemeriksaan laporan keuangan. Pengujian pengendalian secara umum telah dilaksanakan pada saat pemeriksaan interim, sementara langkah-langkah pengujian pengendalian per akun atau transaksi telah dilaksanakan dalam pemeriksaan LKPD.

3) Pengujian Substantif atas Transaksi dan Saldo

Pengujian substantif meliputi pengujian atas transaksi dan saldo-saldo akun/perkiraan serta pengungkapannya dalam laporan keuangan yang diperiksa. Pengujian tersebut dilakukan setelah pemeriksa memperoleh LKPD (unaudited) dan dilakukan untuk meyakini asersi manajemen atas LKPD, yaitu: (1) keberadaan dan keterjadian, (2) kelengkapan, (3) hak dan kewajiban, (4) penilaian dan pengalokasian; serta (5) penyajian dan pengungkapan.

4) Penyelesaian Penugasan

Hal-hal yang terkait dengan pekerjaan dalam penyelesaian penugasan beserta form-form pelaporan pemeriksaan (Daftar Koreksi, Form Risalah Pembahasan TP, Form TP, Form Tanggapan).

c. Pelaporan

Setelah melakukan pengujian terinci di atas, pemeriksa menyimpulkan hasil pemeriksaan dan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.

6. Waktu Pemeriksaan Jangka waktu pemeriksaan adalah selama 30 hari (dari tanggal 9 April sampai dengan 8 Mei 2018). Untuk mendukung pemeriksaan ini, sebelumnya BPK telah melakukan pemeriksaan pendahuluan selama 25 hari.

7. Objek Pemeriksaan Pemerintah Kabupaten Grobogan selaku entitas pelapor dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan selaku entitas akuntansi.

8. Batasan Pemeriksaan Pemerintah Kabupaten Grobogan bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuanga negara dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selain itu juga bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern serta menilai efektivitas sistem pengendalian intern dalam hal:

a. Keandalan pelaporan keuanga, yaitu: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan asset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah;

b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku, yaitu transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berdampak langsung dan material

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah viii

terhadap laporan keuangan. Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA


ATAS


KABUPATEN GROBOGAN

TAHUN 2017


ATAS

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Nomor : 62B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018 Tanggal : 23 Mei 2018

LHP SPI atas LK Pemerintah Kabupaten Grobogan TA 2017


DAFTAR ISI DAFTAR ISI............................................................................................................... i DAFTAR TABEL....................................................................................................... ii DAFTAR LAMPIRAN.............................................................................................. iii RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN.........................................................

iv

1. Pengelolaan Pajak Hotel dan Pajak Air Tanah Belum Memadai....................... 1 2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kurang Dipungut Minimal Sebesar

Rp24.353.315,00.................................................................................................

4 3. Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan BLUD Puskesmas Tidak Tertib........ 7 4. Penatausahaan dan Pelaporan Kas pada BLUD RSUD Dr. R. Soedjati

Soemodiarjo Tidak Tertib..................................................................................

13 5. Terdapat Piutang Yang Berlarut-larut di RSUD Dr. R. Soedjati

Soemodiardjo......................................................................................................

17 6. Pengelolaan Aset Tetap Tanah di Kabupaten Grobogan Belum Memadai........ 20 LAMPIRAN


BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah ii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Masa Pembebasan Pajak Hotel untuk Hotel yang Baru Berdiri.................. 1 Tabel 2.2 Hotel/Rumah Kos Terlambat Membayar Pajak Hotel................................... 2 Tabel 2.3 Rincian Alat Meteran Rusak/Belum Terpasang............................................ 2 Tabel 2.4 Rincian Saldo Rekening JKN yang Belum Ditutup per 31 Desember

2017................................................................................................................

7 Tabel 2.5 Rincian Pendapatan Jasa Giro yang Belum Disetorkan ke Rekening

BLUD.............................................................................................................

8 Tabel 2.6 Rincian Pendapatan Jasa Giro yang Masih di BRI........................................ 8 Tabel 2.7 Rincian Pemotongan Pajak pada Bank Jateng............................................... 9 Tabel 2.8 Rincian Kas Tunai dan Utang Jasa Layanan pada Masing-masing

Puskesmas......................................................................................................

10 Tabel 2.9 Kas BLUD RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiarjo Per 31 Desember

2017...............................................................................................................

13 Tabel 2.10 Rincian Penerimaan dan Pengembalian Uang Titipan TA 2017................... 14 Tabel 2.11 Rincian Pengembalian Uang Titipan Pasien.................................................. 14 Tabel 2.12 Rincian Piutang dengan Penyisihan 100%.................................................... 17

Tabel 2.13 Daftar Sertifikat Ganda pada Pemerintah Daerah Grobogan......................... 20 Tabel 2.14 Daftar dari Sertifikat Ganda yang Tercatat pada Pemerintah Daerah

Grobogan.......................................................................................................

21 Tabel 2.15 Aset Tanah Belum Ada Perjanjian Sewa....................................................... 21


BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah iii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 2.1 Rincian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Yang Belum Dibayar Lampiran 2.2 Perbedaan Masa Ijin Reklame dan Masa Sewa Tanah Lampiran 2.3 Sertifikat yang Belum Tercatat di KIB Kabupaten Grobogan




RESUME HASIL PEMERIKSAAN

ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan Atas Laporan Keuangan. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Nomor 62A/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018 tanggal 23 Mei 2018 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 62C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2017 tanggal 23 Mei 2018. Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan tersebut di atas, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern. BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut: 1. Pengelolaan Pajak Hotel dan Pajak Air Tanah belum memadai, diantaranya pemberian

dispensasi kepada hotel baru untuk sementara tidak ditarik pajak hotel namun tidak dituangkan dalam kebijakan tertulis, sehingga tidak konsisten masa dispensasinya, denda belum bisa diterapkan karena Sistem Informasi Manajemen Daerah Pendapatan belum terpasang menu untuk menghitung denda pajak air tanah, dan pembayaran pajak air tanah tanpa didasarkan catatan meteran air; dan

2. Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan BLUD Puskesmas tidak tertib, diantaranya karena penerimaan BLUD yang dicatat masih secara netto dan BLUD Puskesmas belum menetapkan Kebijakan Akuntansi yang dijadikan dasar penyusunan Laporan Keuangan BLUD.



Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Grobogan antara lain agar: 1. Memerintahkan Kepala BPPKAD untuk:

a. Melakukan pemungutan pajak hotel sesuai ketentuan yang berlaku; b. Melakukan penerapan denda atas keterlambatan pajak hotel dan keterlambatan atau

belum dibayarnya pajak air tanah; c. Melakukan pemasangan atau perbaikan alat meteran air; d. Menarik pemotongan pajak dari BRI dan Bank Jateng serta menyetorkan ke

masing-masing rekening BLUD; 2. Memerintahkan pemimpin BLUD untuk:

a. Menutup rekening JKN yang belum ditutup per 31 Desember 2017 dan menyetorkan saldo kas ke masing-masing rekening BLUD;

b. Menyetorkan pendapatan jasa giro yang belum disetorkan ke rekening BLUD; dan c. Menyusun dan menetapkan kebijakan akuntansi BLUD.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Semarang, 23 Mei 2018 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Nelson H. H. Siregar S.E., M.Acc.,AK.CFE. , CA. Register Akuntan Negara No. 12202

LHP SPI atas LK Pemerintah Kab Grobogan TA 2017 Halaman 1 dari 23

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran (TA) 2017 mengungkapkan sebanyak enam temuan pemeriksaan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengelolaan Pajak Hotel dan Pajak Air Tanah Belum Memadai

Laporan Keuangan (Audited) Kabupaten Grobogan mengganggarkan pajak daerah Rp59.690.000.000,00 dengan realisasi Rp70.309.153.782,00 (117,79%). Diantaranya merupakan pendapatan pajak hotel yang diperoleh dari hotel dan tempat kost yang ada di Kabupaten Grobogan. Pada akhir tahun 2017 terdapat 28 hotel dan tempat kos yang menjadi wajib pajak hotel.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen penerimaan dan wawancara dengan pejabat pada bidang pajak daerah lainnya didapatkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

a. Potensi berkurangnya penerimaan dari pajak hotel

Terdapat ketidakjelasan masa pemberian dispensasi tidak membayar pajak hotel untuk hotel yang baru berdiri. Pemerintah Kabupaten Grobogan memberikan dispensasi kepada hotel baru untuk tidak ditarik pajak hotel selama beberapa waktu. Namun kebijakan tersebut tidak dituangkan dalam kebijakan tertulis. Sehingga antara satu hotel dengan hotel yang lain berlainan masa dispensasinya. Rentang dispensasi pembebasan pajak hotel antara 3-6 bulan. Berdasarkan penjelasan dari Kepala Bidang Pajak Lainnya pemberian dispensasi pembebasan pajak hotel bertujuan untuk menarik investasi. Namun karena tidak adanya kebijakan tertulis maka terdapat potensi pajak hotel yang hilang. Untuk lebih jelasnya perbandingan masa pembebasan pajak hotel untuk hotel baru yang baru berdiri pada tahun 2016 dan 2017 dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Masa Pembebasan Pajak Hotel untuk Hotel yang Baru Berdiri

No Nama Hotel Masa Pembebasan Pajak Hotel

1. HFO 3 bulan

2. HKGM 6 bulan

b. Belum Diterapkannya Denda Terhadap Hotel Yang Terlambat Membayar Pajak Hotel dan Wajib Pajak Yang Terlambat Atau Tidak Membayar Pajak Air Tanah

Pembayaran pajak hotel menggunakan metode self assessment, yaitu memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Namun tidak ditemukan adanya dokumen sumber berupa laporan penjualan sebagai dasar perhitungan pajak hotel.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Surat Setoran Pajak Daerah terlihat adanya hotel atau tempat kos yang terlambat membayar pajak hotel pada tahun 2017 dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.



Tabel 2.2 Hotel/Rumah Kos Terlambat Membayar Pajak Hotel

No Nama Keterlambatan Keterangan

1. VK 2 bulan Rumah Kos

2. MD 2 bulan Rumah Kos

3. HHI 3 bulan Hotel

4. HA 1 bulan Hotel

Pembayaran pajak air tanah menggunakan metode official assessment, yaitu

wewenang untuk menghitung dan menetapkan nilai pajak yang harus dibayar merupakan wewenang Pemerintah Daerah. Berdasarkan data dari Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Setoran Pajak Daerah diperoleh informasi adanya wajib pajak yang belum melunasi pajak air tanah. Berdasarkan penjelasan dari Kepala Pajak Daerah Lainnya, denda belum bisa diterapkan karena Sistem Informasi Manajemen Daerah Pendapatan belum terpasang menu untuk menghitung denda pajak air tanah.

c. Berkurangnya pendapatan pajak air tanah

Pemungutan pajak air tanah dilakukan secara bulanan dan pajak yang harus dibayar didasarkan kepada alat meteran air yang dipasang di lokasi wajib pajak. Tanpa adanya alat meteran air, Pemerintah Daerah tidak punya dasar yang pasti untuk membebankan pemakaian air tanah. Hasil konfirmasi ke PDAM dan konfirmasi kepada Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya, didapatkan informasi bahwa terdapat wajib pajak yang menggunakan air tanah namun belum terpasang alat meteran air atau alat meteran air dalam kondisi rusak.

Berdasarkan penjelasan Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya, untuk wajib pajak yang alat meteran rusak atau belum terpasang, maka perhitungan yang harus dibayar hanya berdasarkan perkiraan saja.

Rincian wajib pajak yang tidak memiliki atau alat meteran dalam keadaan rusak dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.3 Rincian Alat Meteran Rusak/Belum Terpasang

No Nama Wajib Pajak Kondisi Alat Meteran Air Keterangan 1. Dj (ABN) Rusak -

2. SR (RMN) Rusak -

3. Pr (CMSW) Rusak -

4. HH Rusak -

5. Dar Tidak Ada -

6. Sur Tidak Ada -

7. Puj Tidak Ada -

8. Sar Tidak Ada -

9. HK Tidak Ada -

10. HFO Tidak Ada Belum pernah membayar sejak berdiri (Januari 2017)

11 MAR (RSU H) Tidak Ada -

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yaitu:



a. Pasal 6 yang menyebutkan tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10%;

b. Pasal 7 ayat 3 yang menyebutkan pajak hotel terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan pelayanan yang disediakan oleh hotel;

c. Pasal 38 ayat 1 yang menyebutkan objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;

d. Pasal 40 antara lain:

1) Ayat 1 yang menyebutkan dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah;

2) Ayat 4 yang menyebutkan cara menghitung nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan mengkalikan volume air bawah tanah yang diambil dengan harga dasar air.

e. Pasal 60 ayat 1 yang menyebutkan dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:

1) SKPDKB dalam hal:

a) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

b) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;

2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Permasalahan tersebut mengakibatkan penerimaan pajak hotel dan air tanah belum optimal.

Permasalahan tersebut disebabkan:

a. Kepala BPPKAD kurang cermat dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan Pajak Daerah; dan

b. Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya tidak mengikuti peraturan terkait Pajak Daerah.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Grobogan melalui Kepala BPPKAD menyatakan menerima temuan hasil pemeriksaan tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai rekomendasi.

BPK merekomendasikan Bupati Grobogan agar memerintahkan Kepala BPPKAD dan Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya untuk:

a. Melakukan pemungutan pajak hotel sesuai ketentuan yang berlaku;

b. Melakukan penerapan denda atas keterlambatan pajak hotel dan keterlambatan atau belum dibayarnya pajak air tanah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku; dan

c. Melakukan pemasangan atau perbaikan alat meteran air.



2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kurang Dipungut Minimal Sebesar Rp24.353.315,00

Laporan Keuangan (Audited) Kabupaten Grobogan menganggarkan pendapatan retribusi daerah sebesar Rp14.487.011.256,00 dengan realisasi sebesar Rp13.700.577.914,00 (94,57%). Pendapatan retribusi daerah di antaranya berasal dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Sumber dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah salah satunya berasal dari pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah yang dipakai untuk pemasangan reklame. Berdasarkan penjelasan dari Kepala Pajak Daerah Lainnya, prosedur untuk pengurusan ijin reklame dimulai dari pengurusan ijin di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Setelah memperoleh formulir dari DPMPTSP maka formulir dibawa ke Bidang Pajak Daerah Lainnya untuk mengurus pajak reklame. Apabila reklame ditempatkan pada tanah di bahu jalan maka harus membayar retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan tarif retribusi sebagai berikut:

a. Di Kota Kabupaten : Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah)/ m2/bulan;

b. Di sekitar Ibukota Kabupaten : Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)/ m2/bulan;

c. Di Kota Kecamatan : Rp 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)/ m2/bulan;

d. Di Desa : Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)/ m2/bulan.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap Surat Keputusan Retribusi Daerah Pemakaian Kekayaan Daerah, Surat Setoran Pajak Daerah, dan konfirmasi dengan Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya diperoleh informasi sebagai berikut:

a. Belum adanya pengawasan terhadap pembayaran Retribusi Daerah Pemakaian Kekayaan Daerah

Standar Operasional Prosedur Nomor 067/480.1/2014 yang dipakai sebagai acuan dalam pelayanan perijinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DPMPTSP menunjukkan bahwa wajib retribusi harus menyerahkan berkas permohonan untuk divalidasi dan dicatat sebelum dibawa ke Bidang Pajak Daerah Lainnya.

Berdasarkan penjelasan dari Bendahara Penerima DPMPTSP diperoleh informasi bahwa banyak pemohon tidak menyerahkan berkas permohonan sehingga tidak terdapat arsip atas permohonan tersebut. Sehingga tidak ada kontrol terhadap pengembalian formulir atau pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah setelah mereka membayar pajak reklame. Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya menyatakan setelah wajib pajak membayar pajak reklame di Bidang Pajak Daerah Lainnya maka seharusnya wajib pajak retribusi harus kembali ke DPMPTSP untuk membayar retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk pemakaian tanah milik Pemda.

Berdasarkan uji petik terhadap data SPTDP pajak reklame dan SKRD retribusi daerah diperoleh informasi terdapat wajib pajak yang tidak mengurus retribusi pemakaian kekayaan daerah minimal sebesar Rp21.693.315,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 2.1.



b. Terdapat perbedaan masa ijin reklame dan masa sewa tanah Pemerintah Daerah Minimal Sebesar Rp2.660.000,00

Apabila wajib pajak/retribusi bermaksud untuk memasang reklame di area tanah milik Pemerintah Daerah maka selain mengurus pajak reklame mereka harus mengurus retribusi pemakaian kekayaan daerah. Berdasarkan uji petik terhadap data SPTPD pajak reklame dan SKRD retribusi daerah diperoleh informasi adanya perbedaan masa ijin reklame dan masa sewa tanah Pemerintah Daerah minimal sebesar Rp2.660.000,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 2.2.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha:

a. Pasal 6 ayat 3 yang menyebutkan obyek Retribusi pemakaian kekayaan Daerah adalah tanah milik Pemerintah Daerah yaitu tanah di bahu jalan untuk pemasangan reklame: 1) di kota kabupaten; 2) di sekitar ibukota kabupaten; 3) di kota kecamatan; dan 4) di desa.

b. Pasal 11 yang menyebutkan struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan Daerah adalah tanah di bahu jalan untuk pemasangan reklame: 1) di kota kabupaten : Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah)/m2/bulan; 2) di sekitar ibukota kabupaten : Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)/ m2/bulan; 3) di kota kecamatan : Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)/ m2/bulan; dan 4) di desa : Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)/ m2/bulan.

c. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor 067/480.1/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permohonan Izin Reklame sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor 067/282/2017.

Permasalahan tersebut mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah minimal sebesar Rp24.353.315,00 (Rp21.693.315,00+ Rp2.660.000,00).


a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak mengikuti SOP yang diberlakukan.

b. Kepala BPPKAD kurang dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan penerimaan Retribusi Daerah.

Atas permasalahan tersebut Bupati Grobogan melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyatakan mematuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta akan meningkatkan koordinasi dengan BPPKAD khususnya Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya untuk menyempurnakan mekanisme perizinan penyelenggaraan reklame sesuai regulasi yang ada.



BPK merekomendasikan Bupati Grobogan agar menginstruksikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kepala BPPKAD untuk meningkatkan koordinasi serta membuat aplikasi yang terintegrasi antara BPPKAD, DPMPTSP dan Bank Jateng.



3. Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan BLUD Puskesmas Tidak Tertib

Pemerintah Kabupaten Grobogan menetapkan Puskemas pada lingkup Kabupaten Grobogan berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Penetapan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 900/565/2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium.

Selain itu ditetapkan rekening BLUD berdasarkan Keputusan Bupati Grobogan Nomor 900/288/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang Penetapan Nomor Rekening Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purwodadi Sebagai Rekening Dana Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat.

Hasil pemeriksaan atas penatausahaan dan pelaporan keuangan BLUD Puskesmas menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

a. Penerimaan Dicatat Secara Netto dan Kas Rekening JKN Belum Disetorkan Ke Rekening BLUD

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2017 menyajikan nilai Kas di Bendahara FKTP sebesar Rp18.035.936.951,00. Terkait perubahan status menjadi BLUD, Dinas kesehatan telah meminta untuk melakukan penutupan rekening, melalui Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/861.1/IV/2017 tanggal 6 Februari 2017 yang menyebutkan masing-masing Puskesmas untuk melakukan penutupan rekening penerimaan dana kapitasi JKN pada BRI. Atas permintaan penutupan rekening tersebut belum seluruh rekening ditutup.

Hasil pemeriksaan dan konfirmasi kepada Bank Rakyat Indonesia cabang Purwodadi diketahui bahwa berdasarkan surat jawaban konfirmasi Bank Nomor B.2871/KC-VIII/OPS/04/2018 tanggal 19 April 2018 atas rekening JKN menyebutkan bahwa sampai dengan 31 Desember 2017 sebanyak sepuluh Puskesmas yang belum menutup rekening penerimaan dana kapitasi JKN. Adapun Saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp4.270.890,00. Rincian saldo per 31 Desember 2017 pada masing-masing Puskesmas dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.4 Rincian Saldo Rekening JKN yang Belum Ditutup

per 31 Desember 2017

(dalam rupiah)

Puskesmas Nomor Rekening Jasa Giro Pajak Saldo 31 Des

2017

(1) (2) (3) (4) (5) = (3) – (4) Karangayung II 0076-01-001322-30-9 79.488,00 15.898,00 63.590,00

Penawangan I 0076-01-001323-30-5 102.523,00 20.505,00 82.018,00

Toroh I 0076-01-001325-30-7 811.796,00 162.359,00 649.437,00

Toroh II 0076-01-001326-30-3 284.703,00 56.941,00 227.762,00

Geyer I 0076-01-001327-30-9 1.110.066,00 222.013,00 888.053,00

Pulokulon II 0076-01-001330-30-2 1.279.717,00 255.943,00 1.023.774,00

Gabus I 0076-01-001333-30-0 202.849,00 40.570,00 162.279,00

Gabus II 0076-01-001335-30-6 260.540,00 52.108,00 208.432,00

Ngaringan 0076-01-001343-30-2 944.272,00 188.854,00 755.418,00



Puskesmas Nomor Rekening Jasa Giro Pajak Saldo 31 Des

2017 Klambu 0076-01-001343-30-5 262.659,00 52.532,00 210.127,00

Jumlah 5.338.613,00 1.067.723,00 4.270.890,00

Selain itu diketahui terdapat enam Puskesmas telah menutup rekening namun belum menyetorkan kas dari rekening JKN berupa Pendapatan Jasa Giro ke rekening BLUD dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.5 Rincian Pendapatan Jasa Giro yang Belum Disetorkan

ke Rekening BLUD

(dalam rupiah)

Puskesmas Nomor Rekening Jasa Giro Pajak Saldo 31 Des 2017

(1) (2) (3) (4) (5) = (3) – (4)

Karangrayung I 0076-01-001321-30-3 566.420,00 113.284,00 453.136,00

Geyer II 0076-01-001328-30-5 118.488,00 23.698,00 94.790,00

Grobogan 0076-01-001339-30-6 1.159.744,00 231.949,00 927.795,00

Purwodadi II 0076-01-001341-30-3 473.251,00 94.650,00 378.601,00

Gubug I 0076-01-001346-30-3 972.298,00 194.460,00 777.838,00

Tegowanu 0076-01-001348-30-5 408.655,00 81.731,00 326.924,00

Jumlah 3.698.856,00 739.772,00 2.959.084,00

Berdasarkan mutasi rekening koran dan keterangan Kuasa BUD diketahui bahwa atas rekening yang sudah ditutup masih terdapat Jasa Giro yang berada di penguasaan BRI namun belum disetorkan ke rekening masing-masing BLUD Puskesmas. Rincian Pendapatan Jasa Giro atas rekening yang sudah ditutup tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.6 Rincian Pendapatan Jasa Giro yang Masih di BRI

(dalam rupiah)

Puskesmas Nomor Rekening Jasa Giro Pajak Saldo 31 Des 2017

(1) (2) (3) (4) (5) = (3) – (4)

Kedungjati 0076-01-001320-30-7 1.304.786,00 260.957,00 1.043.829,00

Penawangan II 0076-01-001324-30-1 158.064,00 31.613,00 126.451,00

Pulokulon I 0076-01-001329-30-1 341.543,00 68.309,00 273.234,00

Kradenan II 0076-01-001332-30-4 222.540,00 44.508,00 178.032,00

Wirosari I 0076-01-001336-30-8 252.065,00 50.413,00 201.652,00

Wirosari II 0076-01-001337-30-4 225.387,00 45.077,00 180.310,00

Purwodadi I 0076-01-001340-30-7 952.786,00 190.557,00 762.229,00

Brati 0076-01-001342-30-9 315.022,00 63.004,00 252.018,00

Godong II 0076-01-001345-30-7 229.025,00 45.805,00 183.220,00

Tanggungharjo 0076-01-001349-30-1 346.903,00 69.381,00 277.522,00

Jumlah 4.348.121,00 899.624,00 3.478.497,00

b. Penerimaan Dicatat Secara Netto pada Rekening BLUD Puskesmas

Hasil perhitungan mutasi pada rekening BLUD Puskesmas pada Bank Jateng diketahui bahwa pencatatan penerimaan secara netto masih dilakukan atas Pendapatan Jasa Giro, sehingga informasi pemotongan pajak tidak tersaji pada LK



BLUD. Rincian pemotongan pajak pada masing-masing Puskesmas dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.7 Rincian Pemotongan Pajak pada Bank Jateng

(dalam rupiah)

No Puskesmas Nomor Rekening Pajak

1. Kedungjati 1156000368 3.940.712,00

2. Toroh I 1017005649 7.917,00

3. Geyer I 1017005665 10.670,00

4. Pulokulon I 1017005711 7.930,00

5. Grobogan 1017005738 4.731,00

6. Gubug I 1156000376 3.119.101,00

7. Gubug II 1156000350 657.913,00

8. Tegowanu 1156000384 1.728.838,00

9. Tanggungharjo 1156800341 1.412.311,00

Jumlah 10.890.123,00

Selain permasalahan pencatatan secara netto dan potongan pajak diatas, Berdasarkan keterangan Bidang Akuntansi BPPKAD diketahui bahwa proses pengakuan pendapatan dan belanja untuk pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD dilakukan mekanisme sebagai berikut:

1) BLUD maupun Satuan pendidikan negeri dibawah Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan pada setiap triwulan akan mengirimkan laporan realisasi pendapatan dan belanja per jenis dengan dilampiri Surat Pernyataan tanggungjawab (SPTJ) sebagai pengganti Surat Pertanggungjawaban (SPJ);

2) Berdasarkan laporan realisasi tersebut Kasubag Keuangan sebagai PPK SKPD pada membuat ikhtisar realisasi pendapatan dan belanja yang selanjutnya dijadikan dasar penyusunan SP3B, kemudian disampaikan ke Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD);

3) PPKD melalui Bidang Akuntansi melakukan verifikasi kesesuaian dokumen pendukung rincian SP3B dengan rincian per jenis pendapatan dan belanja. Proses verifikasi tersebut didokumentasikan pada Berita Acara rekonsiliasi Data Realisasi Pendapatan dan Belanja untuk Selanjutnya diterbitkan SP2B sebagai dasar pengakuan Pendapatan dan Belanja BLUD maupun satuan pendidikan negeri.

Hasil reviu atas mekanisme tersebut dan reviu daftar jurnal penyesuaian pada BLUD Puskesmas saat proses konsolidasi ke LKPD diketahui bahwa:

1) Mekanisme tersebut belum mengakomodir verifikasi terkait penyajian akun Neraca dan Laporan Operasional, penyajian Neraca dan LO dikonsolidasi sesuai saldo yang disajikan oleh masing-masing BLUD;

2) Mekanisme penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja untuk pengakuan pendapatan dan belanja diluar mekanisme RKUD belum diatur secara tertulis oleh PPKD;

3) Pencatatan penerimaan barang hibah berupa obat-obatan dari Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah tidak dicatat saat menerima barang dan pada saat melakukan distribusi kepada masing-masing BLUD Puskesmas. Atas hal tersebut



menyebabkan Pendapatan Hibah berupa obat-obatan tidak tersaji pada LK BLUD maupun LKPD.

4) Pencatatan pembayaran jasa layanan kesehatan gratis tidak dicatat sebagai penerimaan pada BLUD Puskesmas meskipun menerima pembayaran jasa layanan kesehatan gratis secara tunai dari bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan. Hasil perhitungan dan permintaan keterangan kepada Bendahara BLUD diketahui masih terdapat kas tunai yang belum dibayarkan kepada masing-masing pegawai pada BLUD Puskesmas per 31 Desember 2017, namun tidak tersaji pada LK BLUD maupun LKPD. Rincian Kas Tunai dan Utang Jasa Layanan dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.8 Rincian Kas Tunai dan Utang Jasa Layanan

pada Masing-masing Puskesmas

(dalam rupiah)

No Puskesmas Kas Utang Jasa

Layanan

1. Karangrayung I 7.216.873,00 7.216.873,00

2. Karangrayung II 19.061.904,00 19.061.904,00

3. Pulokulon I 4.419.171,00 4.419.171,00

4. Pulokulon II 7.580.076,00 7.580.076,00

5. Klambu 16.091.369,00 16.091.369,00

Jumlah 54.369.393,00 54.369.393,00

BLUD Puskesmas dan BLUD RSUD lingkup Pemerintah Kabupaten Grobogan belum menetapkan Kebijakan Akuntansi yang dijadikan dasar penyusunan Laporan Keuangan BLUD Tahun 2017. Namun, dalam penyusunan laporan keuangan sudah mengikuti kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Selain itu belum terdapat penganggaran pemeriksaan laporan keuangan oleh Pemeriksa Eksternal atas LK 2017. Atas pencatatan pendapatan netto, telah dilakukan koreksi pada laporan keuangan.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 2 ayat 3 Subjek Pajak Dalam Negeri adalah huruf b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan;

2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan

4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.



b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum: 1) Pasal 26

a) Ayat (1) Setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib;

b) Ayat (2) Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia;

c) Ayat (4) BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya dan ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

2) Pasal 27 a) Ayat (1) Laporan keuangan BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

ayat (2) setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan mengenai kinerja;

b) Ayat (2) Laporan keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh BLU dikonsolidasikan dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

c) Ayat (3) Lembar muka laporan keuangan unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat sebagai lampiran laporan keuangan BLU;

d) Ayat (4) Laporan keuangan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada, menteri/pimpinan lembaga/gubernur/ bupati/ walikota, sesuai dengan kewenangannya, untuk dikonsolidasikan dengan laporan keuangan kementerian negara/lembaga/SKPD/pemerintah daerah;

e) Ayat (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD serta kepada Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya, paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir;

f) Ayat (6) Laporan keuangan BLU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban keuangan kementerian negara/lembaga/ SKPD/ pemerintah daerah;

g) Ayat (7) Penggabungan laporan keuangan BLU pada laporan keuangan kementerian negara/lembaga/SKPD/pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;

h) Ayat (8) Laporan pertanggungjawaban keuangan BLU diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.

3) Pasal 35 a) Ayat (1) Pemeriksaan intern BLU dilaksanakan oleh satuan pemeriksaan

intern yang merupakan unit kerja yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin BLU;

b) Ayat (2) Pemeriksaan ekstern terhadap BLU dilaksanakan oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.



c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pernyataan Nomor 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas – Definisi Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara netto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. Permasalahan tersebut mengakibatkan: a. Kurang penerimaan pendapatan jasa giro sebesar Rp10.708.471,00

(Rp4.270.890,00+Rp2.959.084,00+Rp3.478.497,00); dan b. Kurang penerimaan atas pemotongan pajak sebesar Rp13.567.242,00

(Rp1.067.723,00+Rp739.772,00+Rp869.624,00+Rp10.890.123,00).


a. Pemerintah Kabupaten Grobogan belum menetapkan mekanisme tertulis mengenai pengesahan pendapatan dan Belanja yang tidak melalui RKUD;

b. BLUD RSUD dan Puskesmas belum memiliki kebijakan akuntansi BLUD; dan

c. Pejabat Keuangan BLUD tidak mengikuti ketentuan tentang pengelolaan BLUD dalam menyusun LK BLUD.

Atas permasalahan tersebut Bupati Grobogan melalui Kepala Dinas Kesehatan menyatakan menerima temuan hasil pemeriksaan.

BPK merekomendasikan Bupati Grobogan untuk:

a. Memerintahkan pemimpin BLUD menutup rekening JKN yang belum ditutup per 31 Desember 2017 dan menyetorkan saldo kas ke masing-masing rekening BLUD;

b. Memerintahkan pemimpin BLUD untuk menyetorkan pendapatan jasa giro yang belum disetorkan ke rekening BLUD;

c. Memerintahkan kepala BPPKAD menarik pemotongan pajak dari BRI dan Bank Jateng serta menyetorkan ke masing-masing rekening BLUD; dan

d. Memerintahkan pemimpin BLUD untuk menyusun dan menetapkan kebijakan akuntansi BLUD.



4. Penatausahaan dan Pelaporan Kas pada BLUD RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiarjo Tidak Tertib

Pengelolaan dan penatausahaan kas pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiarjo dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Nomor 445/0045.1/2017 tanggal 3 Januari 2017. Rekening BLUD yang digunakan sebagai rekening penerimaan maupun pengeluaran terdapat pada Bank Jateng dengan Nomor rekening 1017000344 atas nama RSU Purwodadi. Penggunaan rekening tersebut telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Nomor 950/577/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penetapan Nomor Rekening Pada PT Bank Jateng Cabang Purwodadi Sebagai Rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Laporan keuangan BLUD RSUD menyajikan kas per 31 Desember 2017 sebesar Rp6.175.862.236,00 dengan rincian kas dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.9 Kas BLUD RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiarjo

Per 31 Desember 2017

(dalam rupiah)

Uraian Nilai Kas tunai 155.955.342,00

Kas di Bank Jateng Rekening 1017083401 381.058,00

Kas di Bank Jateng Rekening 1017000344 1.019.525.836,00

Deposito Jangka Waktu 1 bulan 5.000.000.000,00

Jumlah 6.175.862.236,00

Berdasarkan keterangan Bendahara Penerimaan diketahui bahwa rekening 1017083401 adalah rekening rumah sakit yang digunakan untuk penampungan penerimaan pembayaran dari BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan PT KAI sebelum disetorkan ke rekening BLUD RSUD. Pengujian mutasi rekening koran periode 1 Januari s.d 31 Desember 2017 menunjukkan nilai mutasi debet sebesar Rp70.957.493.348,00 dan mutasi kredit sebesar Rp70.957.874.406,00. Saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp631.058,00. Dari saldo sebesar Rp631.058,00 yang diakui sebagai Kas BLUD sebesar Rp381.058,00. Selisih sebesar Rp250.000,00 (Rp631.058,00 - Rp381.058,00) diakui sebagai uang setoran awal pembukaan rekening milik RSUD. Atas nilai Kas sebesar Rp250.000,00 telah dilakukan koreksi pada LKPD 2017.

Selain rekening tersebut terdapat rekening 007601016073539 pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Purwodadi atas nama RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiarjo yang digunakan untuk penampungan penerimaan pembayaran dari Asuransi Jasa Raharja sebelum disetorkan ke rekening BLUD RSUD. Saldo rekening per 31 Desember 2017 sebesar Rp112.463,00. Nilai tersebut belum disajikan sebagai Kas BLUD. Saldo tersebut berasal dari pendapatan jasa giro, biaya administrasi rekening dan pajak. Nilai Saldo sebesar Rp112.463,00 telah dilakukan koreksi pada LKPD. Atas penggunaan dua rekening penampungan tersebut belum didukung dengan SK penetapan rekening.

Berdasarkan keterangan Bendahara Penerimaan BLUD RSUD selain dua rekening penampungan tersebut terdapat kas tunai yang belum dilaporkan pada



laporan keuangan. Kas tunai tersebut adalah uang titipan pasien umum dan pasien BPJS untuk membayar selisih biaya perawatan kelas diatasnya dengan kelas yang ditanggung oleh BPJS.

Pencatatan atas kas tersebut dilakukan oleh bendahara penerimaan pada buku secara manual dengan identifikasi nomor rekam medis, tanggal penerimaan uang, nama pasien, ruang perawatan, alamat, nilai uang, tanggal penyerahan kembali uang, tanda tangan penerima pengembalian uang titipan. Sebagai tanda terima uang titipan kasir memberikan tanda terima uang rangkap yang ditandatangani oleh kasir dan pasien atau keluarga pasien. Rincian catatan Penerimaan dan Pengembalian Uang Titipan pada RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiarjo pada TA 2017 dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.10 Rincian Penerimaan dan Pengembalian Uang Titipan TA 2017

(dalam rupiah)

Bulan Penerimaan Pengembalian

Januari 62.150.000,00 59.850.000,00

Februari 108.200.000,00 105.000.000,00

Maret 90.172.500,00 80.672.500,00

April 108.350.000,00 119.350.000,00

Mei 48.128.000,00 44.128.000,00

Juni 78.385.467,00 70.585.467,00

Juli 27.400.000,00 43.200.000,00

Agustus 30.230.000,00 30.230.000,00

September 85.064.267,00 73.064.267,00

Oktober 88.795.344,00 95.795.344,00

November 44.459.402,00 46.959.402,00

Desember 139.985.000,00 129.385.000,00

Jumlah 911.319.980,00 898.219.980,00

Berdasarkan rekapitulasi penerimaan dan pengembalian uang titipan tersebut

per 31 Desember 2017 masih terdapat saldo sebesar Rp13.100.000,00 (Rp911.319.980,00 - Rp898.219.980,00) yang masih dalam penguasaan Bendahara Penerimaan. Berdasarkan catatan Bendahara Penerimaan dan tanda terima pengembalian uang sebesar Rp13.100.000,00 telah dikembalikan kepada pasien atau keluarga pasien dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.11 Rincian Pengembalian Uang Titipan Pasien

(dalam rupiah)

No Nama Pasien Nilai Uang Titipan Tanggal Pengembalian

1. KH 500.000,00 03 Januari 2018

2. SU 500.000,00 04 Januari 2018

3. DY + BY 5.500.000,00 03 Januari 2018

4. Yas 1.500.000,00 03 Januari 2018

5. ST 1.500.000,00 01 Januari 2018

6. DP 2.000.000,00 02 Januari 2018

7. Zum 1.600.000,00 03 Januari 2018

Jumlah 13.100.000,00

Catatan pengembalian uang titipan tidak seluruhnya diarsipkan oleh Bendahara Penerimaan dan terdapat tanda tangan pengembalian kepada pasien yang



ditandatangani oleh kasir. Bendahara penerimaan RSUD memberikan keterangan bahwa RSUD belum memiliki aturan terkait mekanisme pengelolan dan penatausahaan uang titipan termasuk besaran uang yang harus dititipkan, mekanisme penyimpanan maupun pelaporannya. BLUD RSUD belum menetapkan Kebijakan Akuntansi yang dijadikan dasar penyusunan Laporan Keuangan BLUD Tahun 2017. Namun, dalam penyusunan laporan keuangan sudah mengikuti kebijakan akuntansi pemerintah daerah.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum:

a. Pasal 26 1) Ayat (1) Setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen

pendukungnya dikelola secara tertib; 2) Ayat (2) Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan

Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia;

3) Ayat (4) BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya dan ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

b. Pasal 27 1) Ayat (1) Laporan keuangan BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat

(2) setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan mengenai kinerja;

2) Ayat (2) Laporan keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh BLU dikonsolidasikan dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

3) Ayat (3) Lembar muka laporan keuangan unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat sebagai lampiran laporan keuangan BLU;

4) Ayat (4) Laporan keuangan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada, menteri/pimpinan lembaga/gubernur/ bupati/ walikota, sesuai dengan kewenangannya, untuk dikonsolidasikan dengan laporan keuangan kementerian negara/lembaga/SKPD/pemerintah daerah;

5) Ayat (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD serta kepada Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya, paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir;

6) Ayat (6) Laporan keuangan BLU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban keuangan kementerian negara/lembaga/ SKPD/ pemerintah daerah;

7) Ayat (7) Penggabungan laporan keuangan BLU pada laporan keuangan kementerian negara/lembaga/SKPD/pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;

8) Ayat (8) Laporan pertanggungjawaban keuangan BLU diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.



c. Pasal 35 1) Ayat (1) Pemeriksaan intern BLU dilaksanakan oleh satuan pemeriksaan intern

yang merupakan unit kerja yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin BLU;

2) Ayat (2) Pemeriksaan ekstern terhadap BLU dilaksanakan oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan terbukanya peluang penyalahgunaan kas titipan pasien pada BLUD RSUD Dr. R Soedjati Soemodiarjo.


a. BLUD RSUD Dr. R Soedjati Soemodiarjo belum menetapkan mekanisme tertulis mengenai pengelolaan dan penatausahaan kas titipan dan belum menetapkan rekening pengelolaan penerimaan dan pengelolaan BLUD; dan

b. Pejabat Keuangan BLUD tidak mengikuti ketentuan tentang pengelolaan BLUD dalam menyusun LK BLUD.

Atas permasalahan tersebut Bupati Grobogan melalui Direktur RSUD Dr. R. Soedjati S. Purwodadi menyatakan sepakat dengan kondisi tersebut dan selanjutnya akan segera menindaklanjuti permasalahan yang ada.

BPK merekomendasikan Bupati Grobogan agar memerintahkan Direktur RSUD Dr. R. Soedjati S. Purwodadi untuk:

a. Menyusun dan menetapkan kebijakan akuntasi dan mekanisme terkait dengan pengelolaan dan penatausahaan kas titipan; dan

b. Memerintahkan pejabat keuangan BLUD untuk mengikuti ketentuan tentang pengelolaan BLUD dalam menyusun LK BLUD.



5. Terdapat Piutang Yang Berlarut-larut di RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo

Laporan Keuangan (Audited) Kabupaten Grobogan menyajikan saldo piutang retribusi sebesar Rp25.376.256.630,00. RSUD pada akhir tahun 2017 mempunyai piutang sebesar Rp21.598.718.413,00. Piutang sejumlah Rp21.598.718.413,00 yang telah disisihkan 100% adalah sebesar Rp194.616.991,00 dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.12 Rincian Piutang dengan Penyisihan 100%

(dalam rupiah)

No Uraian Nilai

1. Piutang Kepada Karyawan 159.625.929,00

2. Piutang Bumida 7.561.204,00

3. Piutang DPR 20.820.923,00

4. Pengobatan Karyawan Tenaga Kontrak 6.608.935,00

Total 194.616.991,00

Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan konfirmasi dengan Kepala Sub Bagian Perbendaharaan diperoleh informasi sebagai berikut:

a. Piutang kepada Karyawan berasal dari karyawan yang dirawat di rumah sakit selama tahun 2011-2014 dan mengajukan untuk naik kelas perawatan. Sehingga terdapat selisih yang harus dibayar oleh karyawan. Karyawan menolak untuk membayar selisih yang harus dibayar kepada karyawan.

b. Piutang Bumida (Bumi Putera Muda). Angsuran dari Bumida masih berjalan, namun nominalnya setiap tahun sangat kecil. Pada tahun 2017 angsuran piutang hanya sebesar Rp20.000,00

c. Piutang DPR merupakan piutang anggota DPR yang ditanggung oleh Asuransi Syariah Mubarokah (ASM). Sedangkan ASM sudah ditutup karena pailit berdasarkan surat keputusan Mahkaman Agung Nomor 1016/K/Pdt.Sus-Pailit/2016

d. Piutang karyawan tenaga kontrak timbul karena pada tahun 2014 untuk tenaga kontrak sudah tidak dianggarkan dalam pengobatan lokal karyawan. Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2015 pengobatan untuk tenaga kontrak sudah ditanggung oleh BPJS. Sehingga tidak terdapat anggaran untuk membayar pengobatan kepada tenaga kontrak.


a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

1) Pasal 114 tentang pengelolaan piutang daerah:

a) Ayat 1 yang menyatakan Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu;

b) Ayat 2 yang menyatakan Pemerintah daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan;



c) Ayat 3 yang menyatakan piutang daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut Peraturan PerUndang-Undangan;

d) Ayat 4 yang menyatakan penyelesaian piutang daerah sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Pasal 115

a) Ayat 1 yang menyatakan Piutang daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan mengenai penghapusan piutang negara dan daerah, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

b) Ayat 2 yang menyatakan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut piutang pemerintah daerah, ditetapkan oleh: a. kepala daerah untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); b. kepala daerah dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang tata cara penghapusan piutang negara/daerah antara lain:

1) pasal 5 ayat 1 yang menyatakan penghapusan secara bersyarat, sepanjang menyangkut piutang daerah ditetapkan oleh:

a) Gubernur/bupati/walikota untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

b) Gubernur/bupati/walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2) Pasal 7 yang menyatakan Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diusulkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang berpiutang kepada Gubernur/Walikota/Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Gubernur/Walikota/Bupati yang bersangkutan;

3) Pasal 8 yang menyatakan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Negara/Daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan dalam hal piutang adalah selain piutang Tuntutan Ganti Rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah pada pasal 2 antara lain:

1) Ayat 1 yang menyatakan Piutang Negara/Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah, kecuali



mengenai Piutang Negara/Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang;

2) Ayat 2 yang menyatakan Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Negara/Daerah dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Negara/Daerah;

3) Ayat 2a Penghapusan secara mutlak dilakukan setelah penghapusan secara bersyarat;

4) Ayat 3 yang menyatakan Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Negara/Daerah.”

Permasalahan tersebut mengakibatkan RSUD tidak dapat memanfaatkan uang karena piutang tidak tertagih.


a. Kepala BPPKAD sebagai pejabat pengelola keuangan daerah kurang optimal dalam pengelolaan piutang daerah.

b. Direktur RSUD Dr. R. Soedjati S. Purwodadi belum optimal dalam pengawasan penyelesaian piutang rumah sakit.

Atas permasalahan tersebut Bupati Grobogan melalui Direktur RSUD Dr. R. Soedjati S. Purwodadi menyatakan sepakat dengan kondisi tersebut dan selanjutnya akan segera menindaklanjuti permasalahan yang ada.

BPK merekomendasikan Bupati Grobogan agar memerintahkan:

a. Kepala BPPKAD sebagai pejabat pengelola keuangan daerah untuk lebih optimal dalam pengelolaan piutang daerah;

b. Direktur RSUD Dr. R. Soedjati S. Purwodadi untuk lebih optimal dalam pengawasan penyelesaian piutang rumah sakit; dan

c. Direktur RSUD Dr. R. Soedjati S. Purwodadi untuk menindaklanjuti piutang yang berlarut-larut.



6. Pengelolaan Aset Tetap Tanah di Kabupaten Grobogan Belum Memadai

Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2017 menyajikan Saldo Aset Tetap (Audited) pada neraca per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.418.773.617.443,70. Hasil pengujian terhadap pengelolaan dan penatausahaan aset tetap diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut:

a. Terdapat aset tanah yang sudah ada sertifikat hak pakai namun tidak tercatat dalam KIB A Kabupaten Grobogan

Berdasarkan data rekapitulasi aset tanah yang disusun oleh Bidang Aset BPPKAD diketahui aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2017 berjumlah 981 bidang tanah dengan luas total 12.670.332,5 m2. Dari 981 bidang tersebut yang telah dilengkapi bukti kepemilikan sebanyak 634 bidang seluas 4.690.395 m2, sedangkan sebanyak 232 bidang seluas 6.788.239,5 m2 belum didukung dengan bukti kepemilikan. Bidang Aset DPPKAD menyatakan dari 232 bidang yang belum bersertifikat tersebut sebanyak 115 bidang seluas 1.191.698 m2 masih dalam proses di BPN. Berdasarkan pengujian fisik masih terdapat sertifikat yang belum tercatat di KIB Kabupaten Grobogan dengan nilai sebesar Rp4.808.847.000,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 2.3.

Hingga pemeriksaan berakhir Bidang Asset BPPKAD tidak dapat memberikan nilai perolehan. Namun nilai yang diperoleh tersebut merupakan nilai pada Tahun 2018 berdasarkan data bidang PBB sesuai dengan zona lokasi tanah tersebut.

b. Terdapat empat bidang tanah yang mempunyai sertifikat ganda

Berdasarkan pengujian fisik sertifikat yang ada dalam pengelolaan BPPKAD masih terdapat sertifikat yang ganda dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.13 Daftar Sertifikat Ganda pada Pemerintah Daerah Grobogan

No Lokasi Peruntukan Nomor

Hak Pakai

Tahun Luas

(m2)

1. Purwodadi Puskesmas 44 1988 1.225

Purwodadi Puskesmas 95 2002 1.145

2. Sulursari Kec. Gabus 8 1991 1.135

Sulursari Kec. Gabus 10 2001 1.070

3. Wirosari Kel. Wirosari 61 2011 1.341

Wirosari Kel.Wirosari 24 2006 1.325

4. Kunden Kel. Kunden 13 1992 3.000

Kunden Kel.Kunden 23 2002 3.500

Atas sertifikat ganda untuk lokasi yang sama ini, Kepala BPPKAD melalui surat Nomor 028/381/2018 tanggal 2 Mei 2018 telah mengirimkan surat klarifikasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan. Sampai dengan pemeriksaan berakhir belum ada jawaban atas klarifikasi dari Kantor Pertanahan.

Dari sertifikat ganda pada tabel diatas, terdapat sertifikat yang telah tercatat di bidang aset BPPKAD dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.



Tabel 2.14 Daftar dari Sertifikat Ganda yang Tercatat pada

Pemerintah Daerah Grobogan

No Lokasi Peruntukan Nomor

Hak Pakai

Tahun Luas

(m2)

1. Purwodadi Puskesmas 95 2002 1.145

2. Sulursari Kec. Gabus 10 2001 1.070

3. Wirosari Kel.Wirosari 24 2006 1.325

4. Kunden Kel.Kunden 23 2002 3.500

c. Terdapat aset milik Provinsi Jawa Tengah yang digunakan untuk SMA

Negeri 1 Kradenan sertifikatnya masih dikuasai oleh Pemkab Grobogan

Dari pengujian atas sertifikat tanah yang ada dalam pengelolaan BPPKAD, terdapat sertifikat Hak Milik Nomor 59 tahun 1980 atas nama SALW Bin KP yang tidak dicatat dalam KIB A, setelah dilakukan cek fisik ke lokasi diketahui bahwa tanah tersebut digunakan untuk SMA Negeri 1 Kradenan. Seharusnya pengelolaan aset SMA sudah diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejak Tahun 2016, namun masih terdapat sertifikat tanah yang disimpan di BPKKAD.

d. Terdapat beberapa aset tanah yang pemanfaatannya untuk pihak ketiga dan belum pernah dibuatkan perjanjian sewa

Berdasarkan pengujian atas KIB A Pemkab Grobogan dan cek fisik diketahui bahwa terdapat tanah yang dimanfaatkan oleh pihak lain yang belum dibuatkan Perjanjian sewa menyewa dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.15 Aset Tanah Belum Ada Perjanjian Sewa

No Nama Pengguna Luas

Tanah (m2)

Lokasi Peruntukan

1 PDAM 1.507,00 Jl. Gajah Mada, Purwodadi Kantor PDAM

2 Bank BRI 5,00 Jl. Gajah Mada, Purwodadi ATM Bank BRI di halaman PDAM

3 Kantor Orari Kab.Grobogan 93,00 JL. Gajah Mada Kelurahan Purwodadi Kantor ORARI

4 Kelurahan Kunden 795,00 Desa Kunden Kec. Wirosari TK Dharma Wanita (pengelola Kelurahan Kunden)

5 Kelurahan Wirosari 190,00 Kelurahan Wirosari Kec. Wirosari TK Kauman

6 Madrasah 1.180,00 Kalongan, Nglarik Madrasah

7 Madrasah 370,00 Kalongan, Kalongan Madrasah

7 Desa taruman Klambu 1.200,00 Kecamatan Klambu Sumber Air Minum

8 TK Marsudisiwi 260,00 Ledok B 10- 102, Kec.Wirosari TK Marsudisiwi

Jumlah 5.600,00


a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada BAB VII Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Barang milik Negara/Daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan”;

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pada:



1) Pasal 8 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab, antara lain:

a) Huruf (a), melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;

b) Huruf (e),mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;

c) Huruf (f), melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;

2) Pasal 92 ayat: (1) yang menyatakan bahwa "Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada di dalam penguasaannya

c. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah pada

1) Pasal 12 ayat (3) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab; dan huruf d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;

2) Pasal 68 ayat (2) bahwa Penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

a. Penyajian saldo aset tetap pada neraca belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang sebenarnya; dan

b. Risiko hilang atas aset yang tidak diketahui keberadaan dan dikuasai pihak lain.


a. Kepala OPD terkait selaku Pengguna Barang lemah dalam melakukan penatausahaan, pengendalian dan pengawasan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya secara memadai;

b. Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu masing-masing SKPD terkait kurang cermat dalam melakukan pencatatan aset di KIB, kurang memahami pengelolaan aset tetap, tidak melaksanakan inventarisasi aset tetap secara maksimal serta tidak mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masing-masing OPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah ke dalam KIB, KIR, BI, BII sesuai kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah; dan

c. Bidang Aset BPPKAD tidak segera menginventarisir tanah-tanah yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Atas permasalahan tersebut Bupati Grobogan melalui Kepala BPPKAD menyatakan sepakat dengan kondisi yang ada dan segera akan menindaklanjutinya.



BPK merekomendasikan Bupati Grobogan agar:

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala OPD yang lemah dalam melakukan penatausahaan, pengendalian dan pengawasan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada pengurus barang dan pengurus barang pembantu;

c. Memerintahkan bidang Aset BPPKAD untuk melakukan inventarisasi tanah-tanah yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga serta melakukan pencatatan aset tanah yang belum masuk dalam neraca.


Lampiran 2.1

Jumlah

(Buah)

1 BILLBOARD DN Billboard GETASREJO, GROBOGAN 1 4,25 1,25 12 485.625,00

2 NEONBOX PT AJ Neonbox JALAN A YANI, PURWODADI 4 1 1 12 2.016.000,00

3 BB Billboard JL A YANI, BUGEL,GODONG 1 3,5 1,25 12 446.250,00

4 BB Neonbox JL A YANI, BUGEL,GODONG 2 1,25 1,25 12 656.250,00

5 BILLBOARD MI Billboard JL GAJAHMADA,WIROSARI 1 4 1 12 378.000,00

6 BILLBOARD MI Billboard PEREMPATAN WIROSARI 1 4 1 12 378.000,00

7 BILLBOARD SAM Billboard JL JEND SUDIRMAN,GODONG 1 4 6 12 2.268.000,00

8BILLBOARD PRODUK SAM

Billboard JL A YANI, PUTAT,PURWODADI 1 4 6 12 4.536.000,00

9 BILLBOARD BM Billboard JL A YANI,PURWODADI 1 4 1 12 945.000,00

10PAPAN PENUNJUK ARAH BM

Papan Penunjuk Arah

JL A YANI,PURWODADI 1 1,13 0,75 12 386.190,00

11 TOKO PAKAIAN YF Umbul-umbul DEPAN RUKO PASAR WIROSARI 4 1 1 1 168.000,00

12 NBA SPRINGBED Spanduk KOTA PURWODADI 5 1 6 1 840.000,00

13 BANNER GRA Banner DALAM KOTA PURWODADI 75 0,8 1,2 1 3.654.000,00

14 BILLBOARD PRODUK GG Billboard JL A YANI, PURWODADI 1 4 6 12 4.536.000,00

21.693.315,00

Masa(Bulan)

Retribusi

JUMLAH

Rincian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Yang Belum Dibayar

No Bunyi Reklame Jenis Reklame Lokasi (Jalan)Ukuran

(Meter)

Halaman 1 dari 1

Lampiran 2.2

Nomor WP Nama WP Nomor WP Nama WPNominal

(Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(6) - (12) (14)

1 P.1.0001490.0.1 CV GNK 05 Januari 2017 04 Januari 2018 364 R.2.0002536.0.1 CV GNK (PM) 336.000,00 01 Juni 2017 01 Agustus 2017 61 303 1.680.000,00

2 P.2.0000604.0.1 FRO/ RR 10 Juni 2017 09 Juli 2018 394 R.2.0002706.0.1 FRO 840.000,00 07 Oktober 2017 06 April 2018 181 213 980.000,00

2.660.000,00 Total

Perbedaan Masa Ijin Reklame dan Masa Sewa Tanah

NominalKekuranganMasa Pajak Masa Retribusi

No. UrutPajak Reklame

Jumlah HariRetribusi Hasil Pemakaian Kekayaan Daerah

Jumlah Hari Selisih Hari

Halaman 1 dari 1

Lampiran 2.3

Tgl No Pemegang Hak

1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Desa Godong Kec, Godong 1.955,00 11/04/02 11 Pemerintah Kabupaten Grobogan 391.000.000,00

2 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Desa Godong Kec, Godong 2.500,00 10 Pemerintah Kabupaten Grobogan 500.000.000,00

3 Dinas PUPR Desa Mojoagung Kec. Karangayung 861,00 23/06/15 6 Pemkab Grobogan 30.996.000,00

4 Dinas Pendidikan Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi 2.329,00 30/05/14 159 Pemkab Grobogan 780.215.000,00

5 Dina Pendidikan Kel. Kuripan Kec. Purwodadi 2.166,00 30/05/14 59 Pemkab Grobogan 43.320.000,00

6 Dinas Pendidikan Kel. Kuripan Kec. Purwodadi 1.424,00 60 Pemkab Grobogan 28.480.000,00

7 Dinas Pendidikan Kel. Kalongan Kec. Purwodadi 3.115,00 30/05/01 105 Pemkab Grobogan 62.300.000,00

8 Dinas Pendidikan Desa Purwodadi Kec. Purwodadi 10.120,00 13/08/88 38Departemen Dikbud RI cq. Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah

2.459.160.000,00

9 Kel. Kuripan Kec. Purwodadi 2.792,00 30/05/14 58 Pemkab Grobogan 55.840.000,00

10 Dinas Pendidikan Kel. Kuripan Kec. Purwodadi 1.082,00 30/05/14 57 Pemkab Grobogan 21.640.000,00

11 Dinas Pendidikan Desa Tegowanu wetan Kec. Tegowanu 20.000,00 29/12/88 1Departemen Dikbud RI cq. Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah

400.000.000,00

12 Kecamatan Purwodadi Desa Purwodadi Kec. Purwodadi 2.564,00 22/08/16 175 Pemkab Grobogan 35.896.000,00

Jumlah 50.908,00 4.808.847.000,00

Sertifikat yang Belum Tercatat di KIB Kabupaten Grobogan

No LuasLetakHak Pakai

SKPDNilaiRp

Halaman 1 dari 1


REPUBLIK INDONESIA


ATAS


KABUPATEN GROBOGAN

TAHUN 2017


ATAS

KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

Nomor : 62C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018 Tanggal : 23 Mei 2018

LHP Kepatuhan atas LK Kabupaten Grobogan TA 2017


DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.................................................................................................................................. i DAFTAR TABEL.......................................................................................................................... ii DAFTAR LAMPIRAN.................................................................................................................. iii RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN...............

iv

1. Terdapat Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Yang Masih Dicatat Sebagai Objek Pajak

Bumi dan Bangunan................................................................................................................ 1

2. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan per 31 Desember 2017 Masih Disimpan Oleh Petugas Pemungut Sebesar Rp235.129.739,00....................................................................................

3

3. Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp58.895.000,00 diberikan kepada pihak lain yang tidak sesuai ketentuan...........................................................................................

6

4. Tagihan Penjualan Angsuran dan Bagian Lancar Penjualan Angsuran Tidak Jelas Dasar Hukumnya.....................................................................................................................

8

5. Pertanggungjawaban Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD Grobogan pada Sekretariat DPRD Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp110.914.955,00..............................................................

14

6. Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik Tidak Tertib.................................... 17 7. Kelebihan Pembayaran pada Sepuluh Paket Pekerjaan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang TA 2017 Senilai Rp147.042.096,99......................................................

22 8. Kekurangan Volume pada Pembangunan Gedung BLK Kabupaten Grobogan Senilai

Rp81.828.084,90.....................................................................................................................

29 9. Pengelolaan Aset Tetap di Kabupaten Grobogan Tidak Sesuai dengan Ketentuan .............. 31 LAMPIRAN


BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah ii

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rincian Piutang PBB Tahun 2017 yang Dibawa oleh Petugas Pemungut... 3 Tabel 3.2 Sisa Piutang Pokok PBB dan Denda Tahun Buku 2017................................ 4 Tabel 3.3 Pihak Lain Diluar Pemerintah yang Menerima Insentif Pemungutan Pajak

Daerah.....................................................................................................

6 Tabel 3.4 Rincian Tagihan Penjualan Angsuran dan Bagian Lancar Per Pasar............ 8 Tabel 3.5 Rincian Penyisihan Piutang Pasar.................................................................. 8 Tabel 3.6 Rincian Berita Acara Rekonsiliasi Angsuran Konstruksi.............................. 10 Tabel 3.7 Rincian Perjanjian Angsuran Konstruksi....................................................... 10 Tabel 3.8 Kelebihan Pembayaran atas Selisih Hari Terlaksana dengan Hari dalam

Surat Tugas....................................................................................................

14 Tabel 3.9 Rincian Realisasi Bantuan Keuangan Partai Politik...................................... 17 Tabel 3.10 Kelebihan Pembayaran atas Sepuluh Paket Pekerjaan Jalan di Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan......................

26


BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah iii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 3.1 Obyek Pajak yang Tidak Seharusnya Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan

Lampiran 3.2 Rincian Piutang PBB Tahun per 31 Desember 2017 yang Dibawa Oleh Petugas Pemungut

Lampiran 3.3 Sisa Piutang Pokok PBB dan Denda Tahun Buku 2017 Lampiran 3.4 Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

kepada Pihak Lain yang Tidak Sesuai Ketentuan Lampiran 3.5 Kelebihan Perjalanan Dinas Sebagai Konsekuensi Kembali Lebih

Cepat Dari Surat Tugas Lampiran 3.6 a Kelebihan Pembayaran Atas Selisih Harga Dasar (Fare) Tiket Lampiran 3.6 b Kelebihan Pembayaran Atas Selisih Harga Keseluruhan (Total) Tiket Lampiran 3.7 Perjalanan Dinas Luar Daerah Yang Tidak Terkonfirmasi Terbang Lampiran 3.8 Konfirmasi Hotel Grand Inna Malioboro - Yogyakarta Lampiran 3.9 a Perhitungan Kelebihan Pembayaran atas Peningkatan Jalan Dimoro

Sedadi R.69 Lampiran 3.9 b Perhitungan Kelebihan Pembayaran atas Peningkatan Ruas Jalan

Karangrejo Kalipang R.166 Lampiran 3.9 c Perhitungan Kelebihan Pembayaran atas Peningkatan Ruas Jalan Tuko

Banjarsari R.82 Lampiran 3.9 d Perhitungan Kelebihan Pembayaran atas Peningkatan Jalan Pengkol -

Mojoagung R.79/21 Lampiran 3.9 e Perhitungan Kelebihan Pembayaran atas Peningkatan Ruas Jalan

Putatsari - Lebak - Lebengjumuk R.42/38 Lampiran 3.9 f Perhitungan Kelebihan Pembayaran atas Peningkatan Ruas Jalan

Depok - Pilangpayung - Katong R.35 Lampiran 3.9 g Perhitungan Kelebihan Pembayaran atas Peningkatan Ruas Jalan Simo

- Mlowo R.204 Lampiran 3.9 h Perhitungan Kelebihan Pembayaran atas Peningkatan Ruas Jalan

Mlowo - Randurejo R.203 Lampiran 3.9 i Perhitungan Kelebihan Pembayaran atas Peningkatan Ruas Jalan

Panunggalan - Coyo R.68 Lampiran 3.9 j Perhitungan Kelebihan Pembayaran atas Peningkatan Ruas Jalan

Gadoh - Karangrowo R.24 Lampiran 3.10 Kekurangan Volume atas Pembangunan Gedung BLK Kabupaten

Grobogan Lampiran 3.11 Aset Kendaraan Bermotor yang Dipakai oleh Pihak Lain Tidak Sesuai

Ketentuan yang Berlaku




RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan Atas Laporan Keuangan. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Nomor 62A/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018 tanggal 23 Mei 2018 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern Nomor 62B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2017 tanggal 23 Mei 2018.

Sebagai bahan pemerolehan keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK melakukan pengujian kepatuhan Pemerintah Kabupaten Grobogan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan tidak dirancang khusus untuk menyatakan opini atas kepatuhan terhadap keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu opini seperti itu.

BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Grobogan Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan adalah sebagai berikut:

1. Tagihan Penjualan Angsuran dan Bagian Lancar Penjualan Angsuran masih perlu untuk dilakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan para pedagang pasar yang menempati kios atau los, karena masih belum jelasnya status piutang setelah adanya Peraturan Daerah No.2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum ; dan

2. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan per 31 Desember 2017 belum disetorkan ke kas daerah oleh petugas pemungut PBB di desa sebesar Rp235.129.739,00.



Semarang, 23 Mei 2018 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Nelson H. H. Siregar S.E., M.Acc.,AK.CFE. , CA. Register Akuntan Negara No. 12202

Berdasarkan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Grobogan antara lain agar:

1. Membentuk tim yang terdiri dari Inspektorat dan bagian hukum, yang bertugas untuk melakukan inventarisasi atas kebenaran dan keakuratan utang piutang tagihan penjualan angsuran konstruksi pada masing-masing aset gedung pasar milik pemda;

2. Memerintahkan tim yang dibentuk, mengusulkan kepada Bupati status piutang dan perlakuannya sesuai ketentuan yang berlaku;

3. Meninjau ulang perjanjian utang piutang sesuai ketentuan yang berlaku; 4. Mencatat utang piutang sesuai standar akuntansi pemerintahan; 5. Memerintahkan Kepala BBPKAD menarik piutang PBB yang masih berada pada petugas

pemungut senilai Rp70.647.167,00 dan menyetorkan ke kas daerah; 6. Memberi sanksi tegas kepada para petugas pemungut sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

Temuan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

LHP Kepatuhan atas LK Pemerintah Kab Grobogan TA 2017 Halaman 1 dari 34


HASIL PEMERIKSAAN

ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

Hasil pemeriksaan atas kepatuhan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2017 terhadap peraturan perundang-undangan mengungkapkan sebanyak sembilan temuan pemeriksaan, dengan rincian sebagai berikut.

1. Terdapat Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Yang Masih Dicatat Sebagai Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Laporan Keuangan (Audited) Kabupaten Grobogan menyajikan saldo piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) per 31 Desember 2017 sebesar Rp3.688.419.578,00. Dari total piutang pokok dan denda sebesar Rp3.688.419.578,00 terdapat piutang pokok PBB untuk tahun pajak 2017 sebesar Rp786.907.328,00 dan piutang denda PBB sebesar Rp47.214.524,00.

Berdasarkan pemeriksaan atas data wajib pajak yang mendapatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang pada tahun 2017 terdapat 139 objek pajak yang seharusnya tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang untuk 139 objek pajak tersebut setiap tahunnya adalah sebesar Rp5.072.604,00. Atas 139 objek pajak yang tidak seharusnya dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut pada akhir 2017 terdapat piutang sebesar Rp530.335,00 dengan rincian pada lampiran 3.1.


a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 77 ayat 3 yang menyatakan bahwa Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:

1) digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;

2) digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

3) digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;

4) merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

5) digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan

6) digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.



b. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan, A.1.3. tentang Piutang antara lain:

1) Klasifikasi Piutang Pajak Daerah yang menyatakan bahwa piutang pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan, yang belum dilunasi oleh wajib pajak sampai dengan akhir periode laporan keuangan;

2) Pengakuan Piutang yang menyatakan bahwa piutang diakui pada saat Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) untuk pajak yang ditetapkan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan nilai Pendapatan dan Piutang PBB senilai Rp5.072.604,00 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.


a. Kepala BPPKAD kurang cermat dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan penerimaan PBB;

b. Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan kurang cermat dalam melakukan pengelolaan penerimaan PBB.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Grobogan melalui Kepala BPPKAD menyatakan akan mencermati dan mengawasi serta mengendalikan pengelolaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

BPK merekomendasikan Bupati Grobogan agar memerintahkan Kepala BPPKAD untuk:

a. Melakukan inventarisasi semua obyek pajak sesuai dengan ketentuan;

b. Menetapkan PBB sesuai dengan ketentuan.



2. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan per 31 Desember 2017 Masih Disimpan Oleh Petugas Pemungut Sebesar Rp235.129.739,00

Laporan Keuangan (Audited) Kabupaten Grobogan menyajikan saldo piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) per 31 Desember 2017 sebesar Rp3.688.419.578,00. Dari total piutang pokok dan denda sebesar Rp3.688.419.578,00 terdapat piutang pokok PBB untuk tahun pajak 2017 sebesar Rp786.958.548,00 dan piutang denda PBB sebesar Rp47.214.524,00.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2016 menyebutkan piutang PBB sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar Rp4.698.794.117,00. Atas piutang sebesar Rp4.698.794.117,00 tersebut ditemukan adanya piutang yang dibawa oleh petugas pemungut sebesar Rp1.102.154.272,68.

Pada tahun buku 2017, berdasarkan data piutang PBB dan penjelasan dari Kepala Bidang PBB masih terdapat petugas pemungut yang tidak tertib dalam melakukan penyetoran atas pembayaran PBB yang dititipkan oleh wajib pajak dan uang titipan tersebut belum disetorkan oleh petugas pemungut. Uang titipan yang belum disetorkan oleh petugas pemungut adalah sebesar Rp235.129.739,00. Terhadap piutang yang dibawa oleh petugas pemungut akhir tahun 2017 dikenakan denda minimal sebesar Rp14.107.783,00. Rincian piutang PBB tahun 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 yang masih dibawa oleh petugas pemungut dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Rincian Piutang PBB Tahun 2017 yang

Dibawa oleh Petugas Pemungut

(dalam rupiah)

NO DESA KECAMATAN PIUTANG POKOK PER 31 DES 2017

DENDA JUMLAH POKOK + DENDA

1 RANDUREJO PULOKOLON 18.213.793,00 1.092.828,00 19.306.621,00

2 JETAKSARI PULOKULON 36.963.875,00 2.217.832,00 39.181.707,00

3 SEMBUNGHARJO PULOKULON 37.138.132,00 2.228.288,00 39.366.420,00

4 GABUS GABUS 39.316.227,00 2.358.973,00 41.675.200,00

5 KALIREJO WIROSARI 13.859.690,00 831.581,00 14.691.271,00

6 NGRAJI PURWODADI 22.430.987,00 1.345.859,00 23.776.846,00

7 KANDANGAN PURWODADI 41.916.177,00 2.514.970,00 44.431.147,00

8 NGLOBAR PURWODADI 13.771.509,00 826.291,00 14.597.800,00

9 PULOREJO PURWODADI 2.509.802,00 150.588,00 2.660.390,00

10 GUBUG GUBUG 9.009.547,00 540.573,00 9.550.120,00

TOTAL 235.129.739,00 14.107.783,00 249.237.522,00

Rincian data pemakai ada pada lampiran 3.2.

Setelah dilakukan upaya penagihan, sampai dengan tanggal 21 April 2018 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp178.590.355,00. Sehingga sampai dengan tanggal



21 April 2018 sisa piutang pokok PBB dan denda tahun 2017 untuk tahun buku 2017 yang dibawa petugas pemungut sebesar Rp70.647.167,00 dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Sisa Piutang Pokok PBB dan Denda Tahun Buku 2017

(dalam rupiah)

NO DESA KECAMATAN JUMLAH

POKOK + DENDA REALISASI

PENAGIHAN SISA PIUTANG S/D

21 APRIL 2018

1 RANDUREJO PULOKOLON 19.306.621,00 - 19.306.621,00

2 JETAKSARI PULOKULON 39.181.707,00 39.181.707,00 -

3 SEMBUNGHARJO PULOKULON 39.366.420,00 12.267.265,00 27.099.155,00

4 GABUS GABUS 41.675.200,00 41.675.200,00 -

5 KALIREJO WIROSARI 14.691.271,00 - 14.691.271,00

6 NGRAJI PURWODADI 23.776.846,00 23.776.846,00 -

7 KANDANGAN PURWODADI 44.431.147,00 44.431.147,00 -

8 NGLOBAR PURWODADI 14.597.803,00 14.597.800,00 -

9 PULOREJO PURWODADI 2.660.390,00 2.660.390,00 -

10 GUBUG GUBUG 9.550.120,00 - 9.550.120,00

TOTAL 249.237.525,00 178.590.355,00 70.647.167,00

Rincian data pemakai ada pada lampiran 3.3.


a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 122 ayat (4) yang menyatakan bahwa Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

b. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa pada pasal 7 yang menyatakan kepala desa dilarang:

1) merugikan kepentingan umum;

2) membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

3) menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.

c. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa pada pasal 13 yang menyatakan perangkat desa dilarang:

1) merugikan kepentingan umum;

2) membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

3) menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

d. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan, A.1.3. tentang Piutang yaitu:



1) Klasifikasi Piutang Pajak Daerah yang menyatakan bahwa piutang piutang pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan, yang belum dilunasi oleh wajib pajak sampai dengan akhir periode laporan keuangan;

2) Pengakuan Piutang yang menyatakan bahwa piutang diakui pada saat Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) untuk pajak yang ditetapkan.


a. Indikasi kerugian keuangan daerah sebesar Rp70.647.167,00;

b. Nilai Piutang PBB tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.


a. Kepala BPPKAD kurang cermat dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan penerimaan PBB;

b. Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan kurang cermat dalam melakukan pengelolaan penerimaan PBB; dan

c. Perangkat Desa dan Kepala Desa sengaja untuk tidak segera menyetorkan pembayaran PBB dari wajib pajak ke Kas Daerah.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Grobogan melalui Kepala BPPKAD menyatakan akan mencermati dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan.


a. Memerintahkan Kepala BBPKAD untuk menarik piutang PBB yang masih berada pada petugas pemungut senilai Rp70.647.167,00 dan menyetorkan ke kas daerah; dan

b. Memberi sanksi tegas kepada para petugas pemungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atas temuan diatas, telah dilakukan penyetoran oleh pemungut sebesar Rp45.221.622,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada tanggal 28 April 2018 sebanyak satu setoran senilai Rp29.144.383,00 dari Desa Sembungharjo;

b. Pada tanggal 3 Mei 2018 sebanyak satu setoran senilai Rp16.077.239,00 dari Desa Kalirejo.



3. Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp58.895.000,00 diberikan kepada pihak lain yang tidak sesuai ketentuan

Pada Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Kabupaten Grobogan menganggarkan Belanja Pegawai sebesar Rp922.399.063.539,00, dan merealisasikannya sebesar Rp866.636.879.160,00 atau 93,95%. Sebagian Belanja Pegawai tersebut merupakan belanja tidak langsung untuk Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dan Biaya Pemungutan Pajak Daerah. Pemberian insentif didasarkan pada Keputusan Bupati tentang pemberian insentif pemungutan retribusi daerah untuk masing-masing OPD. Keputusan Bupati tersebut mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Insentif diberikan paling tinggi 5% dari rencana penerimaan tiap jenis pajak dan retribusi daerah dalam tahun anggaran berkenaan apabila mencapai kinerja tertentu. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah minimal sebesar Rp58.895.000,00 diberikan kepada pihak lain dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.3 Pihak Lain Diluar Pemerintah yang Menerima

Insentif Pemungutan Pajak Daerah

(dalam rupiah)

No Penerima BPHTB PBB P2 PPJU Jumlah

1. KeBPN 4.250.000,00 0,00 0,00 4.250.000,00

2. KeKeNe 5.206.250,00 5.950.000,00 8.925.000,00 20.081.000,00

3. KaPiKa 1.900.000,00 3.800.000,00 3.966.250,00 9.666.250,00

4. KeAsNot 10.200.000,00 0,00 0,00 10.200.000,00

5. KaDaKa 0,00 3.800.000,00 3.548.750,00 7.348.750,00

6. KaInKa 0,00 3.800.000,00 3.548.750,00 7.348.750,00

21.556.250,00 17.350.000,00 19.988.750,00 58.895.000,00


a. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 3 ayat :

1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi;

2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:

a) Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;

b) Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;

c) Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;

d) Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepaladesa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan



e) Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.

b. Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 3 huruf e menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah antara lain Kepolisian Daerah dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Permasalahan tersebut mengakibatkan indikasi kerugian daerah sebesar Rp58.895.000,00.

Permasalahan tersebut disebabkan Kepala BPPKAD memberikan insentif pemungutan pajak daerah untuk pihak lain yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Grobogan melalui Kepala BPPKAD menyatakan bahwa pemberian insentif berdasarkan kerjasama MoU antara Pemda dengan instansi lain.

BPK berpendapat untuk pihak diluar pemerintah daerah tidak dapat menerima insentif tersebut dikarenakan tidak ada aturan yang tegas bahwa pihak yang tersebut diatas adalah pihak yang layak untuk menerima insentif.

BPK merekomendasikan Bupati Grobogan agar memerintahkan Kepala BPPKAD untuk mengembalikan insentif yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp58.895.000,00 dan menyetorkannya ke kas daerah.



4. Tagihan Penjualan Angsuran dan Bagian Lancar Penjualan Angsuran Tidak Jelas Dasar Hukumnya

Pemerintah Kabupaten Grobogan menyajikan nilai tagihan penjualan angsuran pada Laporan Keuangan sebesar Rp2.405.388.610,46 dan bagian lancar penjualan angsuran sebesar Rp4.132.417.694,30. Nilai tersebut merupakan tagihan kepada pedagang pasar atas penggantian biaya pembangunan toko kios atau los. Rincian tagihan penjualan angsuran dan bagian lancar penjualan angsuran pada masing-masing pasar dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.4 Rincian Tagihan Penjualan Angsuran dan Bagian Lancar Per Pasar

(dalam rupiah)

Pasar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Suru 19.613.495,75 0,00

Tegowanu 42.712.000,00 0,00

Gubug 49.873.416,75 0,00

Nglejok 779.803.418,60 0,00

Danyang 16.143.539,49 0,00

Godong 3.224.271.823,71 2.405.388.610,46

Jumlah 4.132.417.694,30 2.405.388.610,46

Atas nilai bagian lancar piutang telah dilakukan klasifikasi umur piutang sebagai dasar perhitungan penyisihan dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.5 Rincian Penyisihan Piutang Pasar

(dalam rupiah)

Pasar Bagian Lancar Penyisihan Nilai setelah Penyisihan Suru 19.613.495,75 19.613.495,75 0,00

Tegowanu 42.712.000,00 28.959.515,93 13.752.484,07

Gubug 49.873.416,75 17.077.132,30 32.796.284,45

Nglejok 779.803.418,60 508.413.961,49 271.389.457,11

Danyang 16.143.539,49 20.155,20 16.123.384,29

Godong 3.224.271.823,71 2.294.897.484,12 929.374.339,59

Jumlah 4.132.417.694,30 2.868.981.744,78 1.263.435.949,51

Piutang itu muncul karena Peraturan Daerah nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar, pasal 4 ayat 2 menyatakan tentang penggantian biaya pembangunan toko atau los oleh pedagang. Konstruksi pembangunan pasar ditabel 3.3 dilakukan dari tahun 2007 s.d 2009, namun sampai dengan pemeriksaan berakhir data nilai konstruksi pembangunan pasar tersebut tidak dapat diperoleh.

Pemerintah Daerah menetapkan piutang angsuran konstruksi berdasarkan SK Bupati No 974/1000/2007 tanggal 14 Agustus 2007 tentang Biaya Pembangunan Toko, Los, Dasaran Bagi Para Pedagang Pasar Umum Godong Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun 2007. Sedangkan untuk 5 pasar lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi. Penentuan nilai angsuran konstruksi didalam SK Bupati tidak berdasarkan nilai pada dokumen pembangunan pasar.



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2009 pertama kali menyajikan nilai piutang angsuran konstruksi, namun pembayaran angsuran piutang telah dimulai pada tahun 2008. Pada tahun 2009 Kepala Dinas menerbitkan Keputusan Kepala Dinas yang merevisi jangka waktu angsuran konstruksi dari 5 tahun (2007 s.d 2012) menjadi 15 tahun (2009 s.d 2024). Pada tahun 2012 diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 yang mencabut Peraturan Daerah nomor 20 Tahun 2002. Didalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 sudah tidak mengatur lagi mengenai Angsuran Konstruksi sehingga Piutang Angsuran Konstruksi tersebut menjadi tidak jelas.

LHP BPK No. 28A/LHP/XVIII.SMG/04/2013 tanggal 30 April 2013 menyatakan catatan Penyajian Piutang-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Sebesar Rp4.466.344.898,00 dan Aset Lainnya-Tagihan Penjualan Angsuran Sebesar Rp3.655.240.665,00 tidak didukung dengan data yang memadai. Rekomendasi atas catatan tersebut menyebutkan bahwa Bupati Grobogan agar memerintahkan:

a. Kepala Disperindagtamben untuk menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kabupaten Grobogan TA 2010 Nomor 44A/LHP/XVIII.SMG/05/2011 tanggal 23 Mei 2011 dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kabupaten Grobogan TA 2011 Nomor 13B/LHP/XVIII.SMG/05/2012 tanggal 02 Mei 2012;

b. Meninjau ulang Surat Keputusan Bupati Grobogan Nomor 974/1000/2007 tanggal 10 Agustus 2007 dan Surat Keputusan Kepala Disperindagtamben Kabupaten Grobogan Nomor 974/74.1/III/2009 tanggal 2 Maret 2009 mengenai perbedaan Harga Biaya Konstruksi (BK), Biaya Pesan Tempat (PT) dan penetapan jangka waktu angsuran;

c. Menerbitkan perjanjian dengan para pedagang mengenai jumlah pokok piutang dan jangka waktu angsuran berdasarkan hasil validasi data pedagang dan tinjauan ulang atas Surat Keputusan Bupati Grobogan Nomor 974/1000/2007 tanggal 10 Agustus 2007 dan Surat Keputusan Kepala Disperindagtamben Kabupaten Grobogan Nomor 974/74.1/III/2009 tanggal 2 Maret 2009.

Tindak lanjut rekomendasi LHP tersebut diketahui bahwa:

a. Kajian bagian hukum dengan nomor surat 180/39/III/2015 tanggal 17 Februari 2015 yang menyatakan bahwa Kepala Dinas melampaui kewenangan. Berdasarkan keterangan bagian hukum Sekretariat Daerah belum ada tindak lanjut berupa aturan yang diterbitkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun Bupati atas hasil kajian bagian hukum yang menyatakan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan melampaui kewenangan;

b. Berita Acara Rekonsiliasi yang ditandatangani Kepala Bidang Pasar dengan Kepala Bidang Akuntansi. Berita Acara tersebut menyebutkan pada angka 3 “Dari isi perjanjian diketahui bahwa para pedagang mempunyai kewajiban membayar kepada pemerintah daerah dengan cara mengangsur dengan batas waktu sampai dengan tahun 2014, 2018 dan 2023”.



Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung atas akun bagian lancar dan tagihan penjualan angsuran, diketahui bahwa:

a. Tagihan Penjualan Angsuran Tidak Seluruhnya Didukung Dengan Perjanjian

Pemeriksaan terhadap rekap daftar perjanjian diketahui bahwa nilai angsuran penjualan konstruksi belum seluruhnya didukung dengan perjanjian. Nilai angsuran penjualan konstruksi per 31 Desember 2013 berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi adalah sebesar Rp7.744.902.677,00 yang digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.6 Rincian Berita Acara Rekonsiliasi Angsuran Konstruksi

(dalam rupiah)

Pasar Jatuh Tempo

Pelunasan

Bagian Lancar Tagihan

Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran

Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5) = (4) + (3) Suru 2014 35.351.608,00 0,00 35.351.608,00

Tegowanu 2018 12.297.600,00 49.190.400,00 61.488.000,00

Gubug 2018 28.650.491,00 114.601.964,00 143.252.455,00

Nglejok 2018 206.067.858,00 824.271.433,00 1.030.339.291,00

Danyang 2018 12.919.977,00 51.686.154,00 64.606.131,00

Godong 2023 640.986.518,00 5.768.878.674,00 6.409.865.192,00

Jumlah 936.274.052,00 6.808.628.625,00 7.744.902.677,00

Berdasarkan hasil rekap keseluruhan perjanjian dapat diketahui bahwa nilai rekap keseluruhan perjanjian hanya sebesar Rp4.051.070.103,00. Sedangkan nilai tagihan penjualan angsuran menurut berita acara rekonsiliasi sebesar Rp7.744.902.677,00. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp3.727.551.130,00 yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.7 Rincian Perjanjian Angsuran Konstruksi

(dalam rupiah)

Pasar Jumlah

Perjanjian

Nilai Tagihan Angsuran

Berdasarkan Surat Perjanjian

Nilai Tagihan Angsuran

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi

Selisih

Suru 15 23.315.896,00 35.351.608,00 12.035.712,00

Tegowanu 8 66.241.000,00 61.488.000,00 4.753.000,00

Gubug 11 75.238.717,00 143.252.455,00 68.013.738,00

Nglejok 181 783.775.295,00 1.030.339.291,00 246.563.996,00

Danyang 9 76.712.409,00 64.606.131,00 12.106.278,00

Godong 407 3.025.786.786,00 6.409.865.192,00 3.384.078.406,00

Jumlah 4.051.070.103,00 7.744.902.677,00 3.727.551.130,00

Atas perjanjian yang belum diterbitkan tersebut Kepala Bidang Pasar yang menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi memberikan keterangan bahwa benar belum seluruh perjanjian diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kepala Bidang Pasar memberikan keterangan bahwa tidak ada surat perjanjian terkait angsuran konstruksi pasar yang dibuat sebelum tanggal 8 Oktober 2013.



b. Surat Perjanjian terkait Angsuran Konstruksi Tidak Konsisten Diterapkan

Pemeriksaan terhadap pedagang di pasar memberikan informasi bahwa terdapat perbedaan perlakuan pengenaan angsuran konstruksi di beberapa pasar. Berdasarkan penjelasan dari Ketua Paguyuban Pasar Gubug diperoleh informasi bahwa pasar Gubug terbakar dua kali pada tahun 2009 dan 2013 namun untuk pedagang di pasar Gubug tidak dikenakan angsuran konstruksi. Sedangkan di pasar yang lain, seperti pasar Agro, pedagang tidak dikenakan lagi retribusi pelayanan pasar karena sudah dikenakan sewa, sebagai bentuk lain dari angsuran konstruksi. Namun untuk pedagang di pasar Godong selain ditarik angsuran konstruksi juga ditarik retribusi pelayanan pasar atas pemakaian toko/kios/los.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Paguyuban Pasar Godong diketahui bahwa pernah diajukan permintaan secara lisan untuk penghapusan piutang pasar godong kepada Bupati saat ada kunjungan bersama dengan Gubernur pada tanggal 8 Maret tahun 2017 di Pasar Godong. Sebagai tindak lanjut atas permintaan tersebut telah dikirimkan surat nomor 02/P3UG/III/2017 tertanggal 26 maret yang ditandatangani oleh Ketua Paguyuban Pasar Godong yang memohon untuk dihentikan/dihapuskan angsuran biaya konstruksi.

Terhadap renovasi atau pembangunan pasar, telah diakui oleh Pemerintah Daerah sebagai aset Pemda. Pada saat selesainya angsuran konstruksi maka kepemilikan toko/los/kios tidak berpindah kepada pedagang.


a. UU Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 antara lain: 1) Pasal 2 poin 2 yang menyatakan Jenis Pajak Daerah Tingkat II terdiri dari:

a) Pajak Hotel dan Restoran; b) Pajak Hiburan; c) Pajak Reklame; d) Pajak Penerangan Jalan; e) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C; dan f) Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2) Pasal 18 tentang objek dan golongan retribusi a) Ayat 2 yang menyatakan Retribusi dibagi atas tiga golongan: a. Retribusi

Jasa Umum; b. Retribusi Jasa Usaha; c. Retribusi Perizinan Tertentu.; b) Ayat 3 yang menyatakan Jenis-jenis retribusi yang termasuk golongan

Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

b. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 BAB XXIV ketentuan penutup pasal 139 pada angka 1 yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


a. Potensi gugatan dari pihak ketiga atas pencatatan piutang yang tidak didukung dengan dasar hukum yang jelas;



b. Piutang tagihan penjualan angsuran berlarut-larut dan tidak dapat ditagih.


a. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak mengelola piutang sesuai ketentuan yang berlaku;

b. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan membuat perjanjian penggantian konstruksi atas asset tetap yang tidak ditujukan untuk pengalihan kepemilikan;

c. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang tidak membuat seluruh surat perjanjian dengan pedagang dan surat perjanjian dibuat setelah Peraturan Daerah 20 Tahun 2002 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Grobogan melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyatakan:

a. Kajian bagian hukum dengan Nomor Surat 180/39/III/2015 tanggal 17 Februari 2015 tersebut benar adanya dan belum ada tindak lanjut dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan;

b. Surat perjanjian dengan sebagian pedagang belum dibuat oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan;

c. Perbedaan perlakuan pengenaan angsuran konstruksi di beberapa pasar adalah benar adanya. Kondisi tersebut disebabkan antara lain :

1) Pasar Gubug ditempati oleh pedagang setelah tahun 2013 dikarenakan pekerjaan pembangunan dilaksanakan secara bertahap. Dengan demikian pedagang pasar Gubug tidak dikenakan angsuran konstruksi.

2) Pasar Agro Hortikultura hanya dikenakan biaya sewa sebagai bentuk lain dari angsuran konstruksi tanpa dikenakan retribusi pelayanan pasar dikarenakan ada keberatan dari pedagang sehingga muncul Putusan Pengadilan Nomor 32/Pdt.G/2010/PN.Pwi tanggal 1 Juni 2011 yang menyatakanbahwa pedagang pasar Agro Hortikultur tidak dikenakan retribusi pelayanan pasar kios dan los, hanya dikenakan retribusi bongkar muat, MCK dan kebersihan/sampah.

3) Paguyuban pedagang Pasar Godong memang benar telah mengajukan permintaan penghapusan piutang konstruksi secara tertulis dan lisan. Namun setelah dilakukan koordinasi dengan pihak terkait hal tersebut belum bisa dilakukan karena dasar hukum penghapusan piutang belum tersedia. Pasar Godong ditempati pada tahun 2009 sehingga pelaksanaan angsuran konstruksi masih diberlakukan berdasar Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Daerah. Dimana dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa pembangunan toko atau los pasar sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan pedagang yang menempati harus mengganti biaya pembangunan toko atau los tersebut.


a. Memerintahkan Inspektorat untuk melakukan verifikasi, inventarisasi dan rekonsiliasi atas kebenaran dan keakuratan utang piutang tagihan penjualan angsuran konstruksi;



b. Memerintahkan tim yang dibentuk, mengusulkan kepada Bupati status piutang dan perlakuannya sesuai ketentuan yang berlaku;

c. Meninjau ulang perjanjian utang piutang sesuai ketentuan yang berlaku;

d. Mencatat utang piutang sesuai standar akuntansi pemerintahan.



5. Pertanggungjawaban Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD Grobogan pada Sekretariat DPRD Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp110.914.955,00

Pada TA 2017 Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan menganggarkan Belanja Barang dan Jasa. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kunjungan kerja ke luar daerah untuk pimpinan dan anggota DPRD, serta para pegawai di Sekretariat DPRD.

Komponen belanja perjalanan dinas meliputi uang harian, uang representasi, akomodasi, transport lokal dan biaya tiket pesawat terbang. Pembayaran untuk belanja perjalanan dinas luar daerah oleh Bendahara Pengeluaran sebelum pemberangkatan. Fasilitator komisi terlebih dahulu mengajukan dana atas uang harian, uang representasi, akomodasi dan transport lokal dan tiket pesawat.

Pemeriksaan atas bukti pembayaran tiket penerbangan, permintaan data manifest penumpang kepada maskapai penerbangan Garuda Indonesia melalui portal e-audit BPK dan hasil konfirmasi biaya penginapan menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

a. Terdapat kelebihan pembayaran sebagai konsekuensi kembali lebih cepat dari yang ditentukan dalam surat tugas dan uang yang diterima senilai Rp6.050.000,00

Konfirmasi bukti melalui maskapai Garuda Indonesia diketahui bahwa terdapat dua perjalanan senilai Rp16.709.300,00 yang kembali lebih cepat dibandingkan dengan uang yang diterima dan surat tugas. Dengan demikian pihak yang melakukan perjalan tersebut tidak berhak menerima 100% atas biaya perjalanan dinas yang meliputi uang harian, uang representasi, akomodasi. Dan wajib mengembalikan sisa atas selisih hari yang tidak dilaksanakan dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.8 Kelebihan Pembayaran atas selisih hari terlaksana

dengan hari dalam surat tugas

(dalam rupiah)

No No. SPM Jumlah

Pelaksana Perjadin

Jumlah Hari dalam ST

Jumlah Hari Terlaksana

Kelebihan Pembayaran

1 TU 11 1 3 2 2.955.000,00

2 TU 12 1 4 3 3.095.000,00

JUMLAH 2 7 5 6.050.000,00

Rincian atas kelebihan pembayaran dapat dilihat pada lampiran 3.5.

b. Terdapat kelebihan pembayaran atas selisih harga dasar tiket senilai Rp89.045.555,00

Konfirmasi bukti melalui maskapai Garuda Indonesia diketahui bahwa terdapat 109 perjalanan senilai yang terdapat selisih harga dibanding dengan harga dasar tiket senilai Rp68.226.755,00. Sedangkan untuk 76 perjalanan lainnya terdapat selisih dari total harga tiket senilai Rp20.818.800,00. Rincian atas kelebihan pembayaran dapat dilihat pada lampiran 3.6a dan 3.6b.



c. Terdapat Perjalanan yang tidak terlaksana senilai Rp5.129.400,00

Konfirmasi bukti melalui maskapai Garuda Indonesia diketahui bahwa terdapat lima perjalanan senilai Rp5.129.400,00 yang tidak terkonfirmasi berangkat/terbang. Rincian atas kelebihan pembayaran dapat dilihat pada lampiran 3.7.

d. Terdapat Kelebihan Pembayaran Penginapan senilai Rp10.690.000,00

Pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban hotel yang disampaikan, tim pemeriksa BPK melakukan konfirmasi ke Hotel Grand Inna Malioboro. Jawaban tertulis yang diperoleh adalah pada periode tangtal 13 s.d 14 Juni 2017, yang tercatat adalah Group Grup R T&T yang dipesan langsung oleh RTA beralamatkan di Baru Sico 5 Ungaran, Semarang Jawa Tengah (tidak ada group atas nama DPRD Grobogan).

Namun, pihak Manajemen hotel mengakui bahwa pernah menerima pengunjung sesuai dengan nama yang dikonfirmasi pada tanggal 13 dan 14 juni. Dengan rate yang berbeda yaitu Rp585.000,00. Sedangkan rate yang ditunjukkan dalam kuitansi sebagai bahan pemeriksaan adalah Rp800.000,00. Atas fakta tersebut maka terdapat kelebihan pembayaran atas biaya penginapan sebesar Rp10.690.000,00. Adapun rincian atas selisih rate dapat dilihat pada lampiran 3.8.


a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132:

1) Ayat (1): Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

2) Ayat (2): Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp110.914.955,00 (Rp6.050.000,00 + Rp89.045.555,00 + Rp5.129.400,00 + Rp10.690.000,00).


a. Pelaksana perjalanan dinas mempertanggungjawabkan pengeluarannya tidak mengikuti ketentuan yang berlaku;

b. Sekretaris DPRD dan PPK kurang cermat dalam mengendalikan kegiatan.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Grobogan melalui Sekretaris DPRD Kabupaten Grobogan menyatakan menerima atas temuan BPK.



BPK merekomendasikan Bupati Grobogan agar memerintahkan Sekretaris DPRD untuk menarik kembali kelebihan pembayaran senilai Rp110.914.955,00 dan menyetorkannya ke kas daerah.

Atas temuan diatas, telah dilakukan penyetoran seluruhnya oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat DPRD ke kas daerah senilai Rp110.914.955,00 yaitu pada tanggal 11 Mei 2018 sebanyak dua setoran masing-masing senilai Rp100.224.955,00 dan Rp10.690.000,00.



6. Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik Tidak Tertib

Pemerintah Kabupaten Grobogan menyajikan nilai anggaran dan realisasi bantuan keuangan Partai Politik pada LKPD TA 2017 sebesar Rp1.108.318.250,00 dan Rp1.108.318.250,00. Nilai bantuan keuangan tersebut telah dipertanggungjawabkan oleh masing-masing penerima melalui Kesbangpol. Rincian realisasi bantuan keuangan masing-masing Partai Politik dan tanggal penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.9 Rincian Realisasi Bantuan Keuangan Partai Politik

(dalam rupiah)

No Partai Politik Tanggal

Penyampaian Realisasi

1. Partai Demokrasi Indonesia 31 Januari 2018 253.519.110,00

2. Partai Kebangkitan Bangsa 31 Januari 2018 177.884.070,00

3. Partai Golongan Karya 31 Januari 2018 138.233.680,00

4. Partai Gerakan Indonesia Raya 31 Januari 2018 101.251.865,00

5. Partai Demokrat 31 Januari 2018 90.286.040,00

6. Partai Hati Nurani Rakyat 31 Januari 2018 77.460.435,00

7. Partai Persatuan Pembangunan 31 Januari 2018 73.855.990,00

8. Partai Amanat Nasional 31 Januari 2018 68.346.915,00

9. Partai Keadilan Sejahtera 31 Januari 2018 64.410.580,00

10. Partai Nasional Demokrat 31 Januari 2018 63.069.565,00

JUMLAH 1.108.318.250,00

Hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diketahui kondisi sebagai berikut:

a. Format Laporan Pertanggungjawaban Belum Sesuai Ketentuan

Pemeriksaan atas sepuluh Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan untuk partai politik sembilan diantaranya disusun dengan format yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

b. Pengunaan Dana Tidak Didukung Dengan Bukti Yang Lengkap dan Sah

1) Penggunaan dana bantuan keuangan pada DPC Partai Kebangkitan Bangsa sebesar Rp70.800.000,00, tidak dipertanggungjawabkan dengan bukti yang lengkap dan sah, sehingga BPK tidak dapat memperoleh bukti yang cukup dan tepat. Nilai realisasi tersebut terdiri dari bukti pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut:

a) Nilai kwitansi pertanggungjawaban pembayaran makan, snack dan sewa gedung pada kegiatan Pendidikan Kader tanggal 9 Maret 2017 sebesar Rp20.000.000,00. Transaksi tersebut tidak didukung dengan nota pembelian. Hasil konfirmasi kepada pengelola tempat diselenggarakannya kegiatan diketahui bahwa kwitansi dengan stempel diberikan kosong tanpa nilai dan tanda tangan pengelola. Nama dan tanda tangan bukan pegawai maupun



pengelola tempat tersebut;

b) Nilai kwitansi pertanggungjawaban pembayaran makan, snack dan sewa gedung pada kegiatan Pelatihan Media Sosial Generasi Anti Hoax tanggal 11 Mei 2017 sebesar Rp10.800.000,00. Transaksi tersebut tidak didukung dengan nota pembelian. Hasil konfirmasi kepada pengelola tempat diselenggarakannya kegiatan diketahui bahwa kwitansi dengan stempel selalu diberikan dengan dilampiri nota tercetak dengan identitas serta stempel. Selain itu yang menandatandatangani kwitansi bukan pegawai maupun pemilik;

c) Nilai kwitansi pertanggungjawaban pembayaran makan, snack dan sewa gedung pada kegiatan Pelatihan Kader Pertama DPC PKB tanggal 3 September 2017 sebesar Rp20.000.000,00. Transaksi tersebut tidak didukung dengan nota pembelian. Hasil konfirmasi kepada pengelola tempat diselenggarakannya kegiatan diketahui bahwa kwitansi dengan stempel diberikan kosong, hanya tanda tangan kasir. Pembelian selalu didukung dengan nota dari mesin cash register;

d) Nilai kwitansi pertanggungjawaban pembayaran makan, snack dan sewa gedung pada kegiatan Pendidikan Dewan Pimpinan Cabang tanggal 5 Oktober 2017 sebesar Rp20.000.000,00. Transaksi tersebut tidak didukung dengan nota pembelian. Hasil konfirmasi kepada pengelola tempat diselenggarakannya kegiatan diketahui bahwa kwitansi dengan stempel diberikan kosong tanpa nilai dan tanda tangan pengelola. Nama dan tanda tangan bukan pegawai maupun pengelola tempat tersebut.

2) Penggunaan dana bantuan keuangan pada DPC Partai Gerindra sebesar Rp8.835.000,00, bantuan keuangan tersebut tidak dipertanggungjawabkan dengan bukti yang lengkap dan sah, sehingga BPK tidak dapat memperoleh bukti yang cukup dan tepat. Nilai realisasi tersebut terdiri bukti pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut:

a) Pada kegiatan Rakernas di Jakarta ditugaskan sebanyak 25 orang, biaya perjalanan menggunakan bus hanya dilengkapi dengan 3 ticket asli dan scan ticket, hasil konfirmasi diketahui bahwa 3 ticket tersebut asli. Nilai pertanggungjawaban yang tidak didukung dengan ticket asli sebesar Rp6.580.000,00 (Rp140.000 x 47). Selain biaya ticket juga terdapat pertanggungjawaban berupa konsumsi makan malam yang tidak didukung dengan nota pembelian, pertanggungjawaban berupa kwitansi sebesar Rp1.026.000,00;

b) Pertanggungjawaban Operasional Sekretariat diantaranya terdapat cetak sertifikat sebesar Rp1.125.000,00 tidak didukung dengan Nota Asli, pertanggungjawaban tersebut berupa print out nota dari hasil foto. Selain itu terdapat pertangungjawaban berupa pembelian lem, aqua gelas dan aqua gallon sebanyak 4 nota pembelian tanpa identitas maupun stempel toko dengan nilai seluruhnya sebesar Rp104.000,00.

3) Penggunaan dana bantuan keuangan pada DPD Partai Golongan Karya sebesar Rp25.500.000,00, bantuan keuangan tersebut tidak dipertanggungjawabkan



dengan bukti yang lengkap dan sah, sehingga BPK tidak dapat memperoleh bukti yang cukup dan tepat. Nilai realisasi tersebut terdiri bukti pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut:

a) Nilai kwitansi sebesar Rp14.250.000,00 pada Pendidikan Politik – Dialog Interaktif ditandatangani oleh masing-masing sebanyak 19 penerima uang pengganti konsumsi rapat pembinaan pengurus kecamatan. Kwitansi tersebut tidak didukung dengan Nota Pembayaran atau Pembelian;

b) Nilai kwitansi sebesar Rp11.250.000,00 pada Pendidikan Politik – Kegiatan Pertemuan Lain Sesuai Tugas dan Fungsinya dengan jumlah 1 kwitansi dibayarkan kepada satu orang tanpa nama untuk pembayaran akomodasi 15 orang selama 3 hari peserta Jambore I Bela Negara dan Siaga Karya.

4) Penggunaan dana bantuan keuangan pada DPD Partai Amanat Nasional sebesar Rp6.240.000, bantuan keuangan tersebut tidak dipertanggungjawabkan dengan bukti yang lengkap dan sah, sehingga BPK tidak dapat memperoleh bukti yang cukup dan tepat. Nilai realisasi tersebut terdiri bukti pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut:

a) Nilai kwitansi sebesar Rp2.640.000,00 berbeda dengan Nota Pembayaran dan terdapat kesalahan perhitungan nilai yang tercantum pada Nota Pembayaran kepada penyedia jasa makanan pada kegiatan Buka Puasa Bersama dan Konsolidasi Keluarga Besar Pengurus MPPD, DPD dan DPC PAN tanggal 23 Mei 2017;

b) Perhitungan ulang daftar penerima biaya transport pada kegiatan Rakorwil Partai Amanat Nasional tanggal 16 Desember 2017 terdapat selisih kurang sebesar Rp3.600.000,00 dari nilai yang dilaporkan pada dokumen pertanggungjawaban.

5) Penggunaan dana bantuan keuangan pada DPC PKS sebesar Rp36.800.000,00, bantuan keuangan tersebut tidak dipertanggungjawabkan dengan bukti yang lengkap dan sah, sehingga BPK tidak dapat memperoleh bukti yang cukup dan tepat. Nilai realisasi tersebut untuk pendidikan politik yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah sebesar Rp36.380.000,00 berupa bukti penerimaan uang saku;

6) Penggunaan dana bantuan pada DPC PDI sebesar Rp77.651.000,00, bantuan keuangan tersebut tidak dipertanggungjawabkan dengan bukti yang lengkap dan sah, sehingga BPK tidak dapat memperoleh bukti yang cukup dan tepat. Nilai realisasi tersebut terdiri bukti pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut:

a) Pendidikan Politik sebesar Rp75.000.000,00 dengan satu bukti tidak didukung dengan bukti yang sah, yaitu kegiatan Apel Siaga Setia untuk pembelian nasi dan snack;

b) Operasional Sekretariat berupa Belanja ATK sebesar Rp2.251.000,00 dengan 20 bukti pertanggungjawaban yang diberikan /nota tidak mempunyai kop nota atau cap dari toko atau tempat pembelian barang;



c) Operasional Sekretariat berupa Pemeliharaan peralatan kantor sebesar Rp400.000,00 dengan satu bukti pertanggungjawaban yang diberikan/nota tidak mempunyai kop nota atau cap dari toko atau tempat pembelian.

7) Penggunaan dana bantuan pada DPC Demokrat tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah sebesar Rp3.603.500,00 dengan enam bukti dengan rincian sebagai berikut:

a) Keperluan ATK sebesar Rp18.500,00 dengan satu bukti yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap yaitu bukti pertanggungjawaban yang diberikan/nota tidak mempunyai kop nota atau cap dari toko atau tempat pembelian barang;

b) Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat sebesar Rp400.000,00 sebanyak tiga bukti yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap yaitu bukti transport;

c) Sewa Kantor sebesar Rp8.000.000,000 dengan satu bukti yang bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan nilai sewa dalam surat perjanjian sewa. Dalam perjanjian sewa selama delapan tahun adalah Rp39.000.000,00 sehingga sewa pertahun adalah Rp4.875.000,00. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp3.125.000,00;

d) Penyimpanan data manual sebesar Rp60.000,00 dengan satu bukti yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap yaitu bukti pertanggungjawaban yang diberikan/nota tidak mempunyai kop nota atau cap dari toko atau tempat pembelian barang.

8) Penggunaan dana bantuan pada DPD Nasdem tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah sebesar Rp6.930.000,00 berupa pembelian konsumsi pada tiga kegiatan pendidikan politik.


a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 83 Tahun 2012 pada pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan .pengeluaran atas dana bantuan keuangan.”

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik pada pasal 29:

1) Ayat (1) partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN atau APBD.

2) Ayat (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan.



Permasalahan tersebut mengakibatkan nilai bantuan keuangan sebesar Rp236.359.500,00 (Rp70.800.000,00 + Rp8.835.000,00 + Rp25.500.000,00 + Rp6.240.000,00 + Rp36.800.000,00 + Rp77.651.000,00 + Rp3.603.500,00 + Rp6.930.000,00) tidak dapat diyakini kesesuaian penggunaannya.


a. Kepala Kantor Kesbangpol belum melakukan pengawasan dan pengendalian atas pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol.

b. Pengurus Partai tidak mematuhi ketentuan tentang pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan partai politik.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Grobogan melalui Kepala Badan Kesbang dan Linmas menyatakan akan menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK.

BPK merekomendasikan Bupati Grobogan agar memerintahkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat menginstruksikan pimpinan parpol penerima banparpol agar mempertanggungjawabkan banparpol dilengkapi bukti yang lengkap, valid dan sah.



7. Kelebihan Pembayaran pada Sepuluh Paket Pekerjaan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA 2017 Senilai Rp147.042.096,99

Pada TA 2017 Pemerintah Kabupaten Grobogan menganggarkan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jembatan. Dari nilai realisasi tersebut diantaranya terdapat sepuluh paket pekerjaan peningkatan jalan.

Berdasarkan pemeriksaaan dokumen kontrak dan kelengkapan data termasuk foto serta dilanjutkan cek fisik, diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Dimoro - Sedadi senilai Rp13.723.777,96

Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Dimoro-Sedadi R.69 yang dilaksanakan oleh PT PPK. Penetapan PT PPK sebagai Kontraktor Pelaksana (Penyedia) diikat dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 050/119.6/I/2017 tanggal 31 Mei 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.546.844.000,00. Waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, yaitu mulai tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan 26 November 2017. Menjelang akhir pelaksanaan terjadi perubahan adendum Nomor 050/258.15/I/2017 tanggal 24 November 2017 terkait pekerjaan tambah dan kurang dan nilai kontrak menjadi Rp2.544.099.000,00. Atas pekerjaan ini telah dibayar lunas.

Pada tanggal 18 April 2017 dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan. Hasil pemeriksaan fisik diketahui terdapat alat berat yang dibayarkan namun tidak dilaksanakan dengan alat tersebut antara lain Water Tank Truck dan Pedestrian/Baby Roller.

Atas kondisi diatas terjadi kelebihan pembayaran senilai Rp13.723.777,96. (rincian perhitungan ada pada Lampiran 3.9a).

b. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Karangrejo- Kalipang senilai Rp2.238.281,25

Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Karangrejo-Kalipang R.166 yang dilaksanakan oleh PT PIC. Penetapan PT PIC sebagai Kontraktor Pelaksana (Penyedia) diikat dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 050/106.42/IV/2017 tanggal 15 Mei 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp3.548.165.000,00. Waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, yaitu mulai tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan 10 November 2017. Menjelang akhir pelaksanaan terjadi perubahan adendum Nomor 050/246.31/IV/2017 tanggal 10 November 2017 terkait pekerjaan tambah dan kurang dan nilai kontrak menjadi Rp3.546.451.000,00. Atas pekerjaan ini telah dibayar lunas.

Pada tanggal 18 Oktober 2017 dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan. Hasil pemeriksaan fisik diketahui terdapat alat berat yang dibayarkan namun tidak dilaksanakan dengan alat tersebut yaitu Pedestrian/Baby Roller.

Atas kondisi diatas terjadi kelebihan pembayaran senilai Rp2.238.281,25. (rincian perhitungan ada pada Lampiran 3.9b).



c. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Tuko- Banjarsari senilai Rp2.078.513,25

Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Tuko-Banjarsari R.82 yang dilaksanakan oleh PT PIC. Penetapan PT PIC sebagai Kontraktor Pelaksana (Penyedia) diikat dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 050/106.44/IV/2017 tanggal 15 Mei 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp3.214.330.000,00. Waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, yaitu mulai tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan 10 November 2017. Menjelang akhir pelaksanaan terjadi perubahan adendum Nomor 050/246.31/IV/2017 tanggal 10 November 2017 terkait pekerjaan tambah dan kurang dan nilai kontrak menjadi Rp3.208.723.000,00. Atas pekerjaan ini telah dibayar lunas.

Pada tanggal 18 Oktober 2017 dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan. Hasil pemeriksaan fisik diketahui terdapat alat berat yang dibayarkan namun tidak dilaksanakan dengan alat tersebut antara lain Pedestrian/Baby Roller dan Tandem Roller.

Atas kondisi diatas terjadi kelebihan pembayaran senilai Rp2.078.513,25. (rincian perhitungan ada pada Lampiran 3.9c).

d. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan Peningkatan Ruas Pengkol-Mojoagung R.79/21 senilai Rp15.237.917,02

Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Pengkol-Mojoagung R.79/21 yang dilaksanakan oleh PT SKA. Penetapan PT SKA sebagai Kontraktor Pelaksana (Penyedia) diikat dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 050/106.38/IV/2017 tanggal 15 Mei 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.472.794.000,00. Waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, yaitu mulai tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan 10 November 2017. Menjelang akhir pelaksanaan terjadi perubahan adendum Nomor 050/268.30/IV/2017 tanggal 8 Desember 2017 terkait perubahan jadwal, pekerjaan tambah dan kurang dan nilai kontrak menjadi Rp2.460.794.000,00. Atas pekerjaan ini telah dibayar lunas.


Atas kondisi diatas terjadi kelebihan pembayaran senilai Rp15.237.917,02. (rincian perhitungan ada pada Lampiran 3.9d).

e. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Putatsari- Lebak-Lebengjumuk R.42/38 senilai Rp20.945.058,21

Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Putatsari-Lebak-Lebengjumuk R.42/38 yang dilaksanakan oleh PT PIC. Penetapan PT PIC sebagai Kontraktor Pelaksana (Penyedia) diikat dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 050/106.108/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp3.967.382.000,00. Waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, yaitu mulai tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan 10 November 2017. Menjelang akhir pelaksanaan terjadi perubahan adendum Nomor 050/246.27/V/2017 tanggal 10



November 2017 terkait pekerjaan tambah dan kurang dan nilai kontrak menjadi Rp3.960.872.000,00. Atas pekerjaan ini telah dibayar lunas.


Atas kondisi diatas terjadi kelebihan pembayaran senilai Rp20.945.058,21. (rincian perhitungan ada pada Lampiran 3.9e).

f. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Depok- Pilangpayung-Katong senilai Rp34.737.539,17

Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Depok-Pilangpayung-Katong R.35 yang dilaksanakan oleh PT MW. Penetapan PT MW sebagai Kontraktor Pelaksana (Penyedia) diikat dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 050/166.5/I/2017 tanggal 4 Agustus 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp5.355.473.000,00. Waktu pelaksanaan pekerjaan selama 140 (seratus empat puluh) hari kalender, yaitu mulai tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan 21 Desember 2017. Menjelang akhir pelaksanaan terjadi perubahan adendum Nomor 050/263.30/I/2017 tanggal 30 November 2017 terkait pekerjaan tambah dan kurang dan nilai kontrak menjadi Rp5.338.565.000,00. Atas pekerjaan ini telah dibayar lunas.

Pada tanggal 18 April 2017 dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan. Hasil pemeriksaan fisik diketahui terdapat alat berat yang dibayarkan namun tidak dilaksanakan dengan alat tersebut yaitu Water Tank Truck.

Atas kondisi diatas terjadi kelebihan pembayaran senilai Rp34.737.539,17. (rincian perhitungan ada pada Lampiran 3.9f).

g. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Simo-Mlowo senilai Rp19.774.956,61

Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Simo-Mlowo R.204 yang dilaksanakan oleh PT MW - PT SJM (KSO). Penetapan PT MW - PT SJM (KSO) sebagai Kontraktor Pelaksana (Penyedia) diikat dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 050/199.10/IV/2017 tanggal 31 Mei 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp3.035.783.000,00. Waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, yaitu mulai tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan 26 November 2017. Pekerjaan ini tidak terdapat adendum. Atas pekerjaan ini telah dibayar lunas.

Pada tanggal 22 April 2017 dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan. Hasil pemeriksaan fisik diketahui terdapat alat berat yang dibayarkan namun tidak dilaksanakan dengan alat tersebut yaitu Water Tank Truck.

Atas kondisi diatas terjadi kelebihan pembayaran senilai Rp19.774.956,61. (rincian perhitungan ada pada Lampiran 3.9g).



h. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Mlowo-Randurejo senilai Rp20.389.119,09

Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Mlowo-Randurejo R.203 yang dilaksanakan oleh PT MW - PT SJM (KSO). Penetapan PT MW - PT SJM (KSO). sebagai Kontraktor Pelaksana (Penyedia) diikat dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 050/199.16/IV/2017 tanggal 31 Mei 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp3.157.453.000,00. Waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, yaitu mulai tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan 26 November 2017. Atas pekerjaan ini telah dibayar lunas.

Pada tanggal 18 Oktober 2017 dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan. Hasil pemeriksaan fisik diketahui terdapat alat berat yang dibayarkan namun tidak dilaksanakan dengan alat tersebut antara lain Water Tank Truck, Compressor dan Jack Hammer .

Atas kondisi diatas terjadi kelebihan pembayaran senilai Rp20.389.119,09. (rincian perhitungan ada pada Lampiran 3.9h).

i. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Panunggalan- Coyo senilai Rp2.255.625,00

Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Panunggalan-Coyo yang dilaksanakan oleh PT PIC. Penetapan PT PIC sebagai Kontraktor Pelaksana (Penyedia) diikat dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 050/106.5/IV/2017 tanggal 31 Mei 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp3.961.938.000,00. Waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, yaitu mulai tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan 10 November 2017. Atas pekerjaan ini telah dibayar lunas.

Pada tanggal 18 Oktober 2017 dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan. Hasil pemeriksaan fisik diketahui terdapat alat berat yang dibayarkan namun tidak dilaksanakan dengan alat tersebut antara lain Water Tank Truck dan Pedestrian/Baby Roller.

Atas kondisi diatas terjadi kelebihan pembayaran senilai Rp2.255.625,00. (rincian perhitungan ada pada Lampiran 3.9i).

j. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Gadoh- Karangrowo senilai Rp15.661.309,43

Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Gadoh-Karangrowo R.24 yang dilaksanakan oleh PT STN. Penetapan PT STN sebagai Kontraktor Pelaksana (Penyedia) diikat dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 050/106.38/IV/2017 tanggal 31 Mei 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp6.162.637.000,00. Waktu pelaksanaan pekerjaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender, yaitu mulai tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan 16 Desember 2017. Menjelang akhir pelaksanaan terjadi perubahan adendum Nomor 050/292.2/I/2017 tanggal 27 Desember 2017 berisi perubahan jadwal, pekerjaan tambah dan kurang dan nilai kontrak tetap. Atas pekerjaan ini telah dibayar lunas.

Pada tanggal 18 April 2017 dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan. Hasil pemeriksaan fisik diketahui terdapat alat berat yang dibayarkan namun tidak



dilaksanakan dengan alat tersebut antara lain Water Tank Truck dan Pedestrian/Baby Roller.

Atas kondisi diatas terjadi kelebihan pembayaran senilai Rp15.661.309,43. (rincian perhitungan ada pada Lampiran 3.9j).

Adapun nilai keseluruhan atas kelebihan pembayaran pada pekerjaan peningkatan jalan adalah senilai Rp147.042.096,99 dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.10 Kelebihan Pembayaran atas Sepuluh Paket Pekerjaan Jalan di

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan

(dalam rupiah)

No Pekerjaan Penyedia Jasa Nilai Kontrak/

Adendum Kontrak Kelebihan

Pembayaran

1. Peningkatan Ruas Jalan Dimoro-Sedadi PT PPK 2.544.099.000,00 13.723.777,96

2. Peningkatan Ruas Jalan Karangrejo Kalipang

PT PIC 3.546.451.000,00 2.238.281,25

3. Peningkatan Ruas Jalan Tuko Banjarsari PT PIC 3.208.723.000,00 2.078.513,25

4. Peningkatan Ruas Pengkol-Mojoagung R.79/21

PT SKA 2.460.794.000,00 15.237.917,02

5. Peningkatan Ruas Jalan Putatsari-Lebak-Lebengjumuk R.42/38

PT PIC 3.960.872.000,00 20.945.058,21

6. Peningkatan Ruas Jalan Depok-Pilangpayung-Katong

PT MW 5.338.565.000,00 34.737.539,17

7. Peningkatan Ruas Jalan Simo-Mlowo PT MW - PT SJM (KSO) 3.035.783.000,00 19.774.956,61

8. Peningkatan Ruas Jalan Mlowo-Randurejo PT MW - PT SJM (KSO) 3.157.453.000,00 20.389.119,09

9. Peningkatan Ruas Jalan Panunggalan-Coyo

PT PIC 3.961.938.000,00 2.255.625,00

10. Peningkatan Ruas Jalan Gadoh-Karangrowo

PT STN 6.162.637.000,00 15.661.309,43

TOTAL KESELURUHAN 147.042.096,99


a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

1) Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa “PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan pada huruf ‘e’ mengendalikan pelaksanaan pekerjaan”;

2) Pasal 18 ayat (5) menyatakan bahwa “Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan pada huruf ‘a’ melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak”;

3) Pasal 51 ayat (2) menyatakan bahwa “Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan pada huruf ‘c’ pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa”; dan

4) Lampiran III huruf ‘i’ Pembayaran Prestasi Pekerjaan angka ‘1’ menyatakan bahwa “Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan pada huruf ‘c’ pembayaran dilakukan senilai pekerjaan



yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan”.

b. Surat Perjanjian (Kontrak) masing-masing pekerjaan berikut perubahannya, Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK), pada ayat 5 butir b.4) penyedia mempunyai hal dan kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawabdengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp147.042.096,99.


a. PPK kurang cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan;

b. Pengawas lapangan kurang cermat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan;

c. PPHP kurang cermat dalam memeriksa dan menerima hasil pekerjaan; dan

d. Penyedia Jasa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang tertuang dalam surat perjanjian.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Grobogan melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang menyatakan akan menindaklanjuti rekomendasi atas temuan BPK.

BPK merekomendasikan Bupati Grobogan agar memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk menarik kembali kelebihan pembayaran atas sepuluh paket pekerjaan jalan senilai Rp147.042.096,99 dan menyetorkannya ke kas daerah.

Atas temuan diatas, telah dilakukan penyetoran seluruhnya oleh pihak rekanan ke kas daerah senilai Rp147.042.097,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada tanggal 9 Mei 2018 sebanyak enam setoran senilai Rp58.416.704,00 antara lain:

1) PT PIC temuan pada Peningkatan Ruas Jalan Karangrejo Kalipang senilai Rp2.238.281,00;

2) PT PIC temuan pada Peningkatan Ruas Jalan Tuko Banjarsari senilai Rp2.078.513,00;

3) PT SKA temuan pada Peningkatan Ruas Pengkol-Mojoagung R.79/21 senilai Rp15.237.917,00;

4) PT PIC temuan pada Peningkatan Ruas Jalan Putatsari-Lebak-Lebengjumuk R.42/38 senilai Rp20.945.058,00;

5) PT PIC temuan pada Peningkatan Ruas Jalan Panunggalan-Coyo senilai Rp2.255.625,00; dan



6) PT STN temuan pada Peningkatan Ruas Jalan Gadoh-Karangrowo senilai Rp15.661.310,00.

b. Pada tanggal 11 Mei 2018 sebanyak tiga setoran senilai Rp74.901.615,00 antara lain:

1) PT MW temuan pada Peningkatan Ruas Jalan Depok-Pilangpayung-Katong senilai Rp34.737.539,00;

2) PT MW - PT SJM (KSO) temuan pada Peningkatan Ruas Jalan Simo-Mlowo senilai Rp19.774.957,00; dan

3) PT MW - PT SJM (KSO) temuan pada Peningkatan Ruas Jalan Mlowo-Randurejo senilai Rp20.389.119,00.

c. Pada tanggal 14 Mei 2018 sebanyak satu setoran senilai Rp13.723.778,00 yaitu PT PPK temuan pada Peningkatan Ruas Jalan Dimoro-Sedadi.



8. Kekurangan Volume pada Pembangunan Gedung BLK Kabupaten Grobogan Senilai Rp81.828.084,90

Pada TA 2017 Pemerintah Kabupaten Grobogan menganggarkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Diantaranya telah terealisasi adalah Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Tahap 1 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Tahap 1 dilaksanakan oleh PT REU. Penetapan PT REU sebagai Kontraktor Pelaksana (Penyedia) diikat dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 050/865/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp14.329.695.000,00. Waktu pelaksanaan pekerjaan selama 185 (seratus delapan puluh lima) hari kalender, yaitu mulai tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan 15 Desember 2017.

Pada tanggal 29 November 2017 dilakukan perubahan kontrak akibat adanya pekerjaan tambah dan kurang. Perubahan ini tertuang pada adendum kontrak Nomor 050/2012.1/XI/2017. Atas pekerjaan ini telah dibayar lunas.

Mengingat kontruksi ini dibangun diareal yang cukup luas, maka pembangunan gedung ini dilaksanakan secara bertahap. Dan secaran pencatatan akuntansi, konstruksi ini dicatat kedalam Konstruksi dalam pekerjaan (KDP).

Pada tanggal 2-3 Mei 2018 dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan adanya kekurangan volume meliputi pekerjaan beton, pembesian dan bekesting senilai Rp81.828.084,90. Adapun rincian kekurangan volume dapat dilihat pada lampiran 3.10.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor Nomor 050/865/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017 berikut perubahannya, Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK), pada ayat 5 butir b.4) penyedia mempunyai hal dan kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawabdengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.


a. Kelebihan pembayaran senilai Rp81.828.084,90; dan

b. Nilai KDP tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya senilai Rp81.828.084,90.


a. PPK kurang cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan;

b. Pengawas lapangan kurang cermat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan;

c. PPHP kurang cermat dalam memeriksa dan menerima hasil pekerjaan; dan

d. Penyedia Jasa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang tertuang dalam surat perjanjian.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Grobogan melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyatakan akan menindaklanjuti rekomendasi atas temuan BPK.



BPK merekomendasikan Bupati Grobogan agar memerintahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menarik kembali kelebihan pembayaran senilai Rp81.828.084,90 dan menyetorkannya ke kas daerah.

Atas temuan diatas, telah dilakukan penyetoran seluruhnya oleh pihak rekanan ke kas daerah pada tanggal 21 Mei 2018 senilai Rp81.828.085,00.



9. Pengelolaan Aset Tetap di Kabupaten Grobogan Tidak Sesuai dengan Ketentuan

Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2017 menyajikan Saldo Aset Tetap (Audited) pada neraca per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.418.773.617.443,70. Hasil pengujian terhadap pengelolaan dan penatausahaan aset tetap diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut:

a. Pemanfaatan aset tanah untuk kios pertokoan di lokasi MJK belum sesuai ketentuan yang berlaku

Pemanfaatan aset tanah Pemerintah Kabupaten Grobogan dilakukan dengan sewa apabila pemakai adalah pihak ketiga non instansi pemerintah, sedangkan apabila pemanfaatan dilakukan oleh instansi pemerintah maka dilakukan dengan pinjam pakai. Jangka waktu Perjanjian sewa maupun pinjam pakai adalah selama 1 sampai dengan 5 tahun tergantung dari kesepakatan antara para pihak. Dari daftar pemanfaatan tanah dan/ atau bangunan milik Pemkab Grobogan yang disewakan maupun yang dipinjampakaikan terdapat aset tanah seluas 120 m2 yang disewakan kepada Pengurus KMBJK lokasi di Simpang Lima Grobogan yang dipergunakan untuk pertokoan/apotik, perjanjian sewa ditandatangani pada tanggal 1 Oktober 2013 dengan jangka waktu sewa selama 1 (satu) tahun yang dimulai bulan Oktober 2013 sampai dengan Oktober 2014 dan dikenakan tarif sewa sebesar Rp6.000,00 /m2/bulan.

Berdasarkan hasil cek fisik dan konfirmasi di lokasi MJK diketahui hal sebagai berikut:

1) Pihak Pengurus Kemakmuran masjid telah menyewakan kios pertokoan yang dibangun diatas tanah yang disewa dari Pemkab Grobogan kepada pihak lain dengan jangka waktu melebihi jangka waktu sewa yang diberikan oleh Pemkab Grobogan. Pada lokasi tanah yang disewa telah didirikan tiga kios pertokoan yang penggunaannya dua kios disewakan untuk Apotik K-24 dan satu kios digunakan untuk Toko Tas dan asesoris.

Perjanjian sewa menyewa toko Masjid antara Pengurus KMBJK dengan pemilik Apotik K-24 (HHU) dilakukan tanggal 8 Oktober 2012, obyek yang disewakan adalah 2 buah toko masjid dengan jangka waktu sewa adalah selama 6 (enam) tahun dari 8 November 2012 sampai dengan 8 November 2018. Besarnya uang sewa selama 6 tahun sebesar Rp300.000.000,00 dan telah dibayar lunas.

Kemudian 1 Toko disewakan kepada pemilik Toko Tas “BY” (BH) dengan jangka waktu selama 6 (enam) tahun dari tanggal 5 Mei 2015 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021 dengan uang sewa sebesar Rp150.000.000,00 yang telah dibayar lunas pada tanggal 6 Februari 2015 ke rekening Pengurus KMJK.

Setelah berakhirnya Perjanjian sewa pada bulan Oktober 2014 sampai dengan saat ini belum pernah diperbaharui, namun ada tagihan sebesar Rp28.800.000,00 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan.

Berdasarkan konfirmasi dengan pengurus Kemakmuran Masjid diketahui bahwa Perjanjian sewa sejak tahun 2014 tidak pernah diperbaharui, namun Kepala BPPKAD Kabupaten Grobogan telah mengeluarkan surat kepada Ketua



Pengurus Kemakmuran Masjid Nomor 028/.../2018 tanggal 12 Februari 2018 perihal penagihan pemanfaatan sewa tanah milik Pemkab Grobogan sejak November 2014 sd. Februari 2018 dengan total tagihan sebesar Rp28.800.000,00. Atas tagihan ini pihak Pengurus Masjid sudah melakukan pembayaran pada tanggal 5 Maret 2018 sebesar Rp10.000.000,00 ke Kas Daerah.

2) Terdapat Bangunan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Unggulan MJK dalam lingkungan Masjid yang pembangunannya tidak melalui persetujuan Pemkab Grobogan

Berdasarkan hasil cek fisik dan konfirmasi pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018, menunjukkan adanya bangunan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Unggulan yang dibangun sejak tahun 2012 dan didirikan tahun 2013 dengan Keputusan Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Grobogan Nomor Kd.11.15/4/PP.00.4/2687.A/2013 tentang Persetujuan Pendirian MI Unggulan Masjid Besar “Jabalul Khoir” Simpang Lima Purwodadi Grobogan, operasional madrasah ini dimulai tahun 2014. Menurut penjelasan Kasubid Perencanaan Kebutuhan dan pemanfaatan Aset BPPKAD, madrasah dibangun tanpa ada persetujuan dari Pemkab Grobogan sebelumnya.

b. Terdapat Aset Kendaraan bermotor senilai Rp748.139.543,00 yang dipakai oleh pihak lain tidak sesuai ketentuan yang berlaku

Sebanyak lima kendaraan bermotor mobil dipinjampakaikan kepada pihak lain diluar kepentingan dinas. Lima kendaraan tersebut dipinjamkan melalui OPD BPPKAD, Bakesbanglinmas dan Dinas Pendidikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 3.11.


a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada BAB VII Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Barang milik Negara/Daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan”;

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pada:

1) Pasal 8 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab, antara lain:

a) Huruf (a), melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;

b) Huruf (e), mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;

c) Huruf (i), melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.

2) Pasal 92 ayat: (1) yang menyatakan bahwa "Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap Penggunaan, Pemanfaatan,



Pemindahtanganan, Penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada di dalam penguasaannya.

c. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah pada

1) Pasal 12 ayat (3) PenggunaBarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab; dan huruf d. menggunakan barang milik daerahyang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;

2) Pasal 68 ayat (2) bahwa Penggunaan barangmilik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

d. Perjanjian Sewa Tanah Milik Pemkab Grobogan antara Pemkab Grobogan dengan Pengurus Kemakmuran Masjid Besar Jabalul Khoir Purwodadi Nomor 030/5558/2013 tanggal 1 Oktober 2013 antara lain:

1) Pasal 2 menyatakan Pihak Kesatu bersedia menyewakan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 kepada pihak kedua untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung mulai bulan Oktober tahun 2013 sampai dengan bulan Oktober tahun 2014;

2) Pasal 10 ayat (4) Setelah perjanjian sewa menyewa berakhir pihak kedua berkewajiban menyerahkan kembali tanah yang disewa kepada pihak kesatu.


a. Terdapat pembayaran uang sewa yang sudah masuk ke rekening kas daerah tanpa ada dasar hukumnya sebesar Rp10.000.000,00;

b. Terdapat pendapatan sewa minimal sebesar Rp33.600.000/bulan (luas tanah 5.600 m2 x Rp6000,00) yang belum ditarik sesuai ketentuan yang berlaku; dan

c. Risiko hilang atas aset yang tidak diketahui keberadaan dan dikuasai pihak lain.


a. Bidang Aset BPPKAD tidak melaksanakan tugasnya dalam memperbaharui perjanjian sewa tanah-tanah yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga; dan

b. Kepala OPD yang telah melakukan menyerahkan penggunaan Kendaraan kepada pihak lain yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Grobogan melalui Kepala BPPKAD menyatakan sepakat dengan kondisi yang ada dan segera akan menindaklanjutinya.

BPK merekomendasikan Bupati Grobogan agar memerintahkan Kepala BPPKAD untuk:

a. Memperbaharui perjanjian sewa atas tanah milik Pemda yang dipakai pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. Menertibkan kendaraan bermotor yang dipinjampakai oleh pihak lain di luar kepentingan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.




Lampiran 3.1

POKOK DENDA POKOK DENDA POKOK DENDA POKOK DENDA POKOK DENDA POKOK DENDA

1 331501000200027517 MASJID KALIRATAN, RT./RW., NGOMBAK 9.660.000 0 690 0 12.558,00 - - - - - - - -

2 331501000400000117 MASJID DAN TK KARANGLANGU, RT.000/RW.00, KARANGLANGU 19.000.000 0 1.900 0 24.700,00 - - - - - - - -

3 331501000400042487 MASJID GROGOL DS KARANGLANGU, RT.000/RW.00, KARANGLANGU 8.750.000 0 875 0 11.375,00 - - - - - - - -

4 331501000400042497 SEKOLAH MADRASAH DSN KLEBEN, RT.000/RW.00, KARANGLANGU 4.900.000 0 350 0 6.370,00 - - - - - - - -

5 331501000900018447 GEREJA ISA ALMASIH KP WONOREJO, RT.001/RW.08, KEDUNGJATI 6.960.000 0 348 0 9.048,00 - - - - - - - -

6 331501000900022417 MUSHOLA AL HIDAYAH BLANDONGAN, RT.001/RW.01, KEDUNGJATI 4.800.000 0 240 0 6.240,00 - - 6.240,00 2.995,00 - - 6.240,00 2.995,00 9.235,00

7 331501001000012137 KANTOR DESA KALIMARO, RT.001/RW.01, KALIMARO 6.900.000 0 690 0 8.970,00 - - - - - - - -

8 331501001100045907 MASJID AL IKHLAS DSN GAJAHMATI, RT.000/RW.00, JUMO 1.200.000 0 120 0 1.560,00 - - - - - - - -

9 331501001200006907 MADRASAH DINIYAH YASIN WATES, RT.000/RW.00, WATES 30.000.000 0 1.500 0 39.000,00 - - - - - - - -

10 331501001200022897 LEMBAGA MA'ARIF MADIN AL-HIDAY WATES, RT.003/RW.04, WATES 63.600.000 0 3.180 0 82.680,00 - - - - - - - -

11 331502001100032157 MUSHOLA BAITUL HUSNO DK. SETREN, RT./RW., MANGIN 644.000 0 46 0 837,00 - - - - - - - -

12 331502001200012077 MUSHOLA ALMUBAROK SUMBER TIMUR, RT.004/RW.04, SUMBERJOSARI 5.319.000 0 197 0 6.915,00 - - - - - - - -

13 331502001200045427 MADRASAH RHOUDHOTUT THOLIBIN KARANGLO, RT.000/RW.00, SUMBERJOSARI 15.876.000 0 588 0 20.639,00 - - - - - - - -

14 331502001200069087 MASJID BAITUL MUTAQIN MENDUNG, RT.002/RW.01, SUMBERJOSARI 3.200.000 0 160 0 4.160,00 - - - - - - - -

15 331502001400000547 LAPANGAN KEPALA DESA PANGKALAN, RT./RW., 75.000.000 0 3.750 0 97.500,00 - - - - - - - -

16 331503000100016107 TANAH MADIN LANGGAR, RT.000/RW.00, LAJER 30.200.000 0 1.510 0 39.260,00 - - - - - - - -

17 331503000100022357 LAPANGAN SDN II LAJER, RT.000/RW.00, LAJER 58.000.000 0 2.900 0 75.400,00 - - - - - - - -

18 331503000100031917 MASJID LAJER LAJER, RT./RW., LAJER 8.800.000 0 440 0 11.440,00 - - - - - - - -

19 331503000400031927 MUSHOLA NURUL HIDAYAH KARANGWADER, RT.000/RW.00, KARANGWADER 2.366.000 0 169 0 3.076,00 - - - - - - - -

20 331503001400301490 WAKAF MASJID DSN TUMBAL, RT./RW., KLUWAN 84.882.000 0 6.063 0 110.347,00 - - - - - - - -

21 331504000100012507 WAQAF MASJID TORO, RT.000/RW.00, DIMORO 700.000 0 50 0 910,00 - - - - - - - -

22 331504000100017117 MADIN TRUWILI, RT.006/RW.11, DIMORO 8.820.000 0 630 0 11.466,00 - - - - - - - -

23 331504000300004507 GEREJA KRISTEN INDONESIA JL RYA PURWODADI-SOLO KRAJAN, RT.001/RW.01, SINDUREJO 72.603.000 0 2.689 0 94.384,00 - - - - - - - -

24 331504000300058547 GEREJA KRISTEN INDONESIA JL RAYA PURWODADI-SOLO, RT.001/RW.01, SINDUREJO 61.910.000 0 755 0 80.483,00 - - - - - - - -

25 331504000800201090 GEREJA CLEPAT, RT.003/RW.05, TUNGGAK 2.870.000 0 205 0 3.731,00 - - - - - - - -

26 331504000800804690 MUSHOLA TUNGGAK, RT.000/RW.00, TUNGGAK 1.400.000 0 100 0 1.820,00 - - - - - - - -

27 331504000900401680 MUSHOLA PEJAREN, RT.003/RW.02, BOLOH 2.100.000 0 150 0 2.730,00 - - - - - - - -

28 331504001600025007 TN. MADIN KEMBANGAN, RT./RW., KATONG 2.100.000 0 150 0 2.730,00 - - - - - - - -

29 331504001600025077 TN. MASJID AL MUHLISIN KEMBANGAN, RT./RW., KATONG 2.100.000 0 150 0 2.730,00 - - - - - - - -

30 331505000500059317 MASJID NURUL MUKHLIS DSN JIMBAR, RT.000/RW.00, NGRANDU 1.000.000 0 100 0 1.300,00 - - - - - - - -

31 331505000600059327 KANTOR DESA DSN MADOH, RT.001/RW.05, BANGSRI 2.800.000 0 280 0 3.640,00 - - - - - - - -

32 331505000700050487 MASJID MIFTAHUL HIDA KEDUNG BAMBAN, RT./RW., KARANGANYAR 12.000.000 0 1.200 0 15.600,00 - - - - - - - -

33 331505000900019897 MASJID JAMI ALFATAH DUSUN KEDUNG GLANGGANG, RT.000/RW.00, JAMBANGAN 1.787.500 0 250 0 2.324,00 - - - - - - - -

34 331506000100504380 MASJID WAKAF NGANTRU, RT./RW., RANDUREJO 4.000.000 0 400 0 5.200,00 - - - - - - - -

35 331506000301101110 MUSHOLA DSN WATES, RT.003/RW.10, POJOK 1.000.000 27.000.000 100 120 23.400,00 - - - - - - - -

36 331506000301101630 MASJID DSN. WATES, RT.001/RW.10, POJOK 1.000.000 29.250.000 100 130 26.325,00 - - - - - - - -

37 331506000500101650 BALAI DESA DSN SIDOREJO, RT.001/RW.01, SIDOREJO 64.800.000 0 2.400 0 84.240,00 - - - - - - - -

38 331506000700904030 WAKAF MUSHOLA KRAJAN, RT.005/RW.04, PANUNGGALAN 20.160.000 0 420 0 26.208,00 - - - - - - - -

39 331506001100200420 MASJID P.34, RT.001/RW.01, JAMBON 12.600.000 5.800.000 900 50 10.920,00 - - - - - - - -

40 331506001100400860 LAPANGAN JAMBON, RT.000/RW.00, JAMBON 28.000.000 0 2.000 0 36.400,00 - - - - - - - -

41 331506001200101810 MASJID LODRAN, RT.000/RW.00, KARANGHARJO 36.000.000 0 1.800 0 46.800,00 - - - - - - - -

42 331506001201102260 GEREJA JAMBON, RT.000/RW.00, KARANGHARJO 1.400.000 0 100 0 1.820,00 - - - - - - - -

43 331507000100016497 KANTOR DESA GRASAK, RT./RW., 15.000.000 0 1.500 0 19.500,00 - - - - - - - -

44 331507000200048197 MASJID NGANGEM, RT.000/RW.00, SIMO 2.000.000 0 200 0 2.600,00 - - - - - - - -

45 331508000500003647 KANTOR KECAMATAN TARMAN, RT./RW., 21.600.000 0 800 0 28.080,00 - - - - - - - -

46 3315080005000'33107 GEREJA KRISTEN JAWA SULUR, RT.004/RW.05, SULURSARI 4.320.000 0 160 0 5.616,00 - - - - - - - -

47 331508000500065127 MASJID TAMAN, RT.002/RW.00, SULURSARI 4.980.000 0 249 0 6.474,00 - - - - - - - -

48 331509000200901750 MASJID DS SARIREJO, RT./RW., SARIREJO 10.430.000 0 745 0 13.559,00 - - - - - - - -

49 331509000400400930 WAKAF MASJID BAITUR ROUF DK GUYANGAN, RT./RW., KALANGLUNDO 13.760.000 0 1.376 0 17.888,00 - - - - - - - -

50 331509000701902280 MADRASAH PUTRI DSN KRAJAN, RT.003/RW.02, BANDUNGSARI 10.720.000 0 536 0 13.936,00 - - - - - - - -

51 331509000902001240 WIHARA DSN KAGOK, RT.001/RW.05, NGARAP-ARAP 6.342.000 0 453 0 8.245,00 - - - - - - - -

OBYEK PAJAK YANG TIDAK SEHARUSNYA DIKENAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

No NOP NAMA ALAMAT NJOP BUMI NJOP BNG LUAS BUMILUAS

BANGUNANTAGIHAN PIUTANG

TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 JUMLAH PIUTANG

Halaman 1 dari 3

Lampiran 3.1

POKOK DENDA POKOK DENDA POKOK DENDA POKOK DENDA POKOK DENDA POKOK DENDANo NOP NAMA ALAMAT NJOP BUMI NJOP BNG LUAS BUMI

LUAS BANGUNAN

TAGIHAN PIUTANGTAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 JUMLAH PIUTANG

52 331510000103100130 MASJID SAMBIREJO, RT./RW., SAMBIREJO 1.680.000 0 120 0 2.184,00 - - - - - - - -

53 331510000301500380 YAYASAN GEREJA DK KUNDEN, RT.000/RW.00, KUNDEN 85.914.000 0 3.182 0 111.688,00 - - - - - - - -

54 331510000501401580 BK GEREJA DSN BULU, RT./RW., KROPAK 55.560.000 0 2.778 0 72.228,00 - - - - - - - -

55 331510000700301430 KANTOR DESA DAPURNO DSN DAGANGAN, RT.002/RW.03, DAPURNO 77.220.000 0 2.860 0 100.386,00 - - - - - - - -

56 331510000700600990 LAPANGAN DS DAPURNO, RT./RW., DAPURNO 126.084.000 0 9.006 0 163.909,00 - - - - - - - -

57 331510000701000130 MASJID DAGANGAN DSN DAGANGAN, RT.002/RW.03, DAPURNO 17.760.000 0 888 0 23.088,00 - - - - - - - -

58 331510000701201810 WAKAF MASJID DSN NGRINGGIT, RT.001/RW.06, DAPURNO 31.444.000 0 2.246 0 40.877,00 - - - - - - - -

59 331510000701301190 MASJID DSN KRANDON, RT.004/RW.06, DAPURNO 2.716.000 0 194 80 3.531,00 - - - - - - - -

60 331510000801201460 BDS MADRASAH MOJOREBO, RT./RW., MOJOREBO 33.200.000 0 3.320 0 43.160,00 - - - - - - - -

61 331510000801601320 BK.MADRASAH MOJOREBO, RT.000/RW.00, MOJOREBO 33.200.000 0 3.320 0 43.160,00 - - - - - - - -

62 331510001300601120 MUSHOLA DK KUNIRAN, RT.005/RW.03, DOKORO 2.030.000 0 145 0 2.639,00 - - - - - - - -

63 331511000100203170 MUSHOLA PULONGRAMBE, RT.000/RW.00, PULONGRAMBE 840.000 0 84 0 1.092,00 - - - - - - - -

64 331511000800801570 MADIN DSN PENJALINAN, RT.000/RW.00, PLOSOREJO 24.332.000 0 1.738 0 31.632,00 - - - - - - - -

66 331512000600800020 TANAH GEREJA KRISTEN JAWA P. PUGER, RT.002/RW.09, GROBOGAN 29.568.000 0 462 0 38.438,00 - - - - - - - -

67 331512000700102600 MUSHOLA BINTORO, RT.002/RW.04, KARANGREJO 850.000 0 85 0 1.105,00 - - - - - - - -

68 331512000802500840 BALAI DESA PUTATSARI KRAJAN / JL.DESA, RT.003/RW.01, PUTATSARI 69.800.000 0 3.490 0 90.740,00 - - - - - - - -

69 331512001201500770 GEREJA KRISTEN JAWA DSN KRAJAN, RT.007/RW.01, SUMBER JATIPOHON 2.534.000 0 181 0 3.294,00 - - - - - - - -

70 331513000101600960 MASJID DUKUH, RT.000/RW.00, CANDISARI 13.500.000 0 500 0 17.550,00 - - - - - - - -

71 331513000301101440 MUSHOLA ANNUR JL MANGGA II, RT.005/RW.03, DANYANG 5.616.000 18.600.000 117 60 18.481,00 - - - 18.481,00 5.544,00 - 18.481,00 5.544,00 24.025,00

72 331513000401600220 MADRASAH JL BRIGJEN S SUDIARTO, RT.002/RW.01, KALONGAN 40.836.000 0 498 0 53.087,00 - 53.087,00 25.482,00 53.087,00 25.482,00 - - 106.174,00 50.964,00 157.138,00

73 331513000501101250 MUSHOLA KP CABEYAN, RT.007/RW.05, NGRAJI 980.000 0 70 0 1.274,00 - - - - - - - -

74 331513001000200880 WAKAF MADRASAH KEDUNGREJO, RT.002/RW.07, KEDUNGREJO 786.500 0 110 0 1.022,00 - - - - - - - -

75 331513001201404520 KANTOR PASAR ., RT./RW., PURWODADI 0 18.250.000 0 50 37.349,00 37.349,00 - 37.349,00 17.928,00 41.509,00 19.924,00 41.509,00 12.453,00 37.349,00 2.241,00 195.065,00 52.546,00 247.611,00

76 331513001202300400 SINODE GEREJA ISA ALMASIH JL PRINGGADING 13 SEMARANG, RT.000/RW.00, . 127.680.000 0 798 0 165.984,00 - - - - - - - -

77 331513001204800050 KANTOR PERIKANAN JL A.YANI D, 110 RT.006/RW.07, PURWODADI 139.400.000 0 697 0 181.220,00 - - - - - - - -

78 331513001401200470 BALAI DESA DSN NGEMBAK, RT.004/RW.01, NGEMBAK 18.592.000 0 1.328 249 11.170,00 - - - - - - - -

79 331513001701200310 LAPANGAN OLAH RAGA DSN MENJANGANAN, RT./RW., PUTAT 248.940.000 0 9.220 0 323.622,00 - - - - - - - -

80 331513001701900250 LAPANGAN M I DSN PULO, RT./RW., PUTAT 67.000.000 0 3.350 0 87.100,00 - - - - 87.100,00 5.226,00 87.100,00 5.226,00 92.326,00

81 331514000500700220 MUSHOLA DSN TIREM, RT.003/RW.01, TIREM 2.450.000 65.450.000 175 110 75.270,00 - - - - - - - -

82 331514000500801120 MASJID DSN TIREM, RT.000/RW.00, TIREM 1.680.000 31.000.000 120 100 29.484,00 - - - - - - - -

83 331514000500900530 NARTO (MUSHOLA) DSN TIREM, RT.003/RW.01, TIREM 6.370.000 20.150.000 455 65 21.476,00 - - - - - - - -

85 331514000700201190 MUSHOLA DSN SINAWAH, RT.000/RW.00, KRONGGEN 1.680.000 0 120 0 2.184,00 - - - - - - - -

86 331515000300011957 LAPANGAN DESA TARUMAN, RT.000/RW.00, TARUMAN 34.680.000 0 3.468 0 45.084,00 - - - - - - - -

87 331515000300034547 MASJID JAMMI MANGGAL, RT.002/RW.07, TARUMAN 1.840.000 0 184 0 2.392,00 - - - - - - - -

88 331515000500000497 WAKAF MASJIDI.,ROMLAH IBRAHIM KALMBU, RT./RW., 91.044.000 0 3.372 0 118.357,00 - - - - - - - -

89 331515000500028767 WAKAF MASJID JAMI KLAMBU KLAMBU, RT.002/RW.02, KLAMBU 144.000.000 0 4.000 0 187.200,00 - - - - - - - -

90 331515000600008737 MADRASAH MENAWAN, RT.000/RW.00, MENAWAN 16.800.000 0 1.200 0 21.840,00 - - - - - - - -

91 331515000901400040 BENGKOK MASJID DK LUWUK, RT.000/RW.00, WANDAN KEMIRI 85.800.000 0 4.290 0 111.540,00 - - - - - - - -



94 331516001300700520 BONDO MASJID RHOUDLOTUS S. KARANG ANYAR, RT.000/RW.00, SUMBERAGUNG 42.840.000 0 3.060 0 55.692,00 - - - - - - - -

95 331516001400800250 MASJID DERESAN RT03 RW01, RT.000/RW.00, BRINGIN 8.829.000 0 327 0 11.478,00 - - - - - - - -

98 331516002100100200 MADRASAH B JOWAN, RT./RW., 30.492.000 0 2.178 0 39.640,00 - - - - - - - -

99 331516002100500290 MADRASAH B JOWAN, RT./RW., 52.276.000 0 3.734 0 67.959,00 - - - - - - - -

100 331517000500301850 BALAI DESA DSN JEKETRO, RT.000/RW.00, JEKETRO 36.288.000 162.105.000 756 321 244.911,00 - - - - - - - -

101 331517000800011347 BENGKOK MASJID FUAZA KEMIRI, RT.006/RW.02, KEMIRI 57.400.000 0 2.870 0 74.620,00 - - - - - - - -

102 331517000800014947 BENGKOK MASJID AL ICHSAN KEMIRI, RT.006/RW.02, KEMIRI 57.200.000 0 2.860 0 74.360,00 - - - - - - - -

103 331517001000003197 'KANTOR DESA KUNJENG' KUNJENG, RT.000/RW.00, KUNJENG 17.800.000 0 890 0 23.140,00 - - - - - - - -

104 331517001500000187 BKM MASJID BAITUS SALAM PRANTEN, RT.001/RW.01, PRANTEN 6.200.000 0 620 0 8.060,00 - - - - - - - -

105 331517001600000757 MASJID KAUMAN, RT.000/RW.00, JATIPECARON 35.100.000 0 1.755 0 45.630,00 - - - - - - - -

106 331517001600002767 MASJID POLAMAN JATI PECARON IV, RT.000/RW.00, JATIPECARON 41.500.000 0 2.075 0 53.950,00 - - - - - - - -

107 331517001900005107 M JASMAN ., TANAH GEREJA RINGINKIDUL, RT./RW., 12.600.000 0 630 0 16.380,00 - - - - - - - -

108 331517002100032867 MASJID ALMUJAHIDIN KLATAK, RT.000/RW.00, TLOGOMULYO 31.500.000 0 2.250 0 40.950,00 - - - - - - - -

Halaman 2 dari 3

Lampiran 3.1

POKOK DENDA POKOK DENDA POKOK DENDA POKOK DENDA POKOK DENDA POKOK DENDANo NOP NAMA ALAMAT NJOP BUMI NJOP BNG LUAS BUMI

LUAS BANGUNAN

TAGIHAN PIUTANGTAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 JUMLAH PIUTANG

109 331518000100041487 MASJID AL-MUSTOFA TEBON KRAJAN, RT.008/RW.02, KEBONAGUNG 7.040.000 0 704 0 9.152,00 - - - - - - - -

110 331518000200002837 MASJID RODHOTUL ABIDIN BOEH, RT.001/RW.01, TLOGOREJO 2.431.000 0 340 0 3.160,00 - - - - - - - -

111 331518000200005267 MADRASAH AL FAJAR TLOGOREJO, RT.000/RW.00, TLOGOREJO 12.441.000 0 1.740 0 16.173,00 - - - - - - - -

112 331518000500011117 YEPTA BUDIAWAN GEREJA TANGGIREJO, RT./RW., TANGGIREJO 6.174.000 0 441 0 8.026,00 - - - - - - - -

113 331518000600000417 GEREJA WISMA NUGRAHA MANGUNSARI, RT.000/RW.00, MANGUNSARI 2.800.000 0 200 0 3.640,00 - - - - - - - -

114 331518000600002327 GEREJA WISNU NUGRAHA MANGUNSARI, RT.000/RW.00, MANGUNSARI 18.060.000 0 1.290 0 23.478,00 - - - - - - - -

115 331518000900801190 WIHARA DSN MENDUNG, RT.009/RW.02, TEGOWANU WETAN 5.184.000 0 144 0 6.739,00 - - - - - - - -

116 331518000901001480 MASJID DSN MENDUNG, RT.005/RW.02, TEGOWANU WETAN 6.820.000 0 341 0 8.866,00 - - - - - - - -

117 331518001100000887 MASJID AL FALLAH TAJEMSARI, RT.001/RW.02, TAJEMSARI 4.928.000 0 352 0 6.406,00 - - - - - - - -

118 331518001200014867 GKJ WISMA NUGRAHA KARANG PASAR, RT./RW., KARANGPASAR 2.740.000 0 274 0 3.562,00 - - - - - - - -

119 331518001300007217 MUSHOLA AL IHLAS LOBANG LOR, RT.006/RW.04, KEDUNGWUNGU 772.200 0 108 0 1.004,00 - - - - - - - -

120 331518001300017017 MADRASAH TA'LINUSIBYAN KEDUNGWUNGU, RT./RW., 2.100.000 0 150 0 2.730,00 - - - - - - - -

121 331518001300049007 MUSHOLA NURUL HUDA SAMBENG, RT.000/RW.00, KEDUNGWUNGU 9.996.000 0 714 0 12.995,00 - - - - - - - -

122 331519000100004097 HALAMAN BALAI DESA NGAMBAKREJO NGAMBAK REJO, RT.000/RW.00, NGEMBAKREJO 4.240.000 0 212 0 5.512,00 - - - - - - - -

123 331519000200006517 KANTOR DESA KAPUNG, PS.0020 RT.000/RW.00, KAPUNG 6.900.000 0 690 0 8.970,00 - - - - - - - -

124 331519000300000587 MASJID JAMI' ATTAQWA MRISI, RT.000/RW.00, MRISI 10.600.000 0 1.060 0 13.780,00 - - - - - - - -

125 331519000300001927 MADRASAH SALAFIYAH MRISI, RT.000/RW.00, MRISI 14.400.000 0 720 0 18.720,00 - - - - - - - -

126 331519000300009177 MASJID DS MRISI MRISI, RT.000/RW.00, MRISI 3.200.000 0 160 0 4.160,00 - - - - - - - -

127 331519000300011047 MADRASAH SALAFIYAH MRISI, RT.000/RW.00, MRISI 33.800.000 0 1.690 0 43.940,00 - - - - - - - -


129 331519000300014567 MADRASAH SALAFIYAH MRISI, RT.001/RW.02, MRISI 11.000.000 0 550 0 14.300,00 - - - - - - - -


131 331519000300025467 GEREJA KRISTEN JAWA (GKJ) DK KALICERET, RT.000/RW.00, MRISI 24.600.000 0 2.460 0 31.980,00 - - - - - - - -

132 331519000300032787 WAKAF MASJID JAMI' ATTAQWA MRISI, RT.000/RW.00, MRISI 33.800.000 0 1.690 0 43.940,00 - - - - - - - -



135 331519000300034377 MASJID JAMI' ATTAQWA MRISI, RT.001/RW.01, MRISI 24.200.000 0 1.210 0 31.460,00 - - - - - - - -

136 331519000400003787 MADRASAH DINIYAH KALIWENANG, RT.002/RW.02, KALIWENANG 19.500.000 0 975 0 25.350,00 - - - - - - - -

137 331519000400021117 MADRASAH DINIYAH KALIWENANG, RT.000/RW.00, KALIWENANG 16.200.000 0 810 0 21.060,00 - - - - - - - -

138 331519000500009617 MASJID BAITURROHMAN SUGIHMANIK, RT.002/RW.02, SUGIHMANIK 33.740.000 0 2.410 0 43.862,00 - - - - - - - -

139 331519000500047707 WAKAF MASJID SUGIHMANIK, RT.000/RW.00, SUGIHMANIK 50.000.000 0 2.500 0 65.000,00 - - - - - - - -

5.072.604,00 37.349,00 - 90.436,00 43.410,00 100.836,00 48.401,00 59.990,00 17.997,00 124.449,00 7.467,00 413.060,00 117.275,00 530.335,00

Halaman 3 dari 3

Lampiran 3.2

1 RANDUREJO PULOKOLON 18.213.793,00 1.092.828,00 19.306.621,00 1. BP (KADUS PAK) 18.213.793,00 1.092.828,00 19.306.621,00

2 JETAKSARI PULOKULON 36.963.875,00 2.217.832,00 39.181.707,00 1.SD (KASI PELAYANAN) 342.971,00 20.578,00 363.549,00 2.AN (KADES) 19.171.850,00 1.150.311,00 20.322.161,00 3.ROH (KADUS GAN) 17.449.054,00 1.046.943,00 18.495.997,00

3 SEMBUNGHARJO PULOKULON 37.138.132,00 2.228.288,00 39.366.420,00 1. SUM (KAUR UM) 98.597,00 5.916,00 104.513,00 2. WIY (KADUS KRA) 25.631.720,00 1.537.903,00 27.169.623,00 3. SUP (PLT.NGE) 11.407.815,00 684.469,00 12.092.284,00

4 GABUS GABUS 39.316.227,00 2.358.973,00 41.675.200,00 1. TFS BP(KADUS GAB) 17.904.624,00 1.074.277,00 18.978.901,00 2. SUN (KADUS BOT) 17.623.641,00 1.057.418,00 18.681.059,00 3. TJ (KAUR PEM) 3.787.962,00 227.278,00 4.015.240,00

5 KALIREJO WIROSARI 13.859.690,00 831.581,00 14.691.271,00 1. EEP (Kadus Kud) 6.801.373,00 408.082,00 7.209.455,00 2. AM M 7.058.317,00 423.499,00 7.481.816,00

6 NGRAJI PURWODADI 22.430.987,00 1.345.859,00 23.776.846,00 KADES NGRA 22.430.987,00 1.345.859,00 23.776.846,00

7 KANDANGAN PURWODADI 41.916.177,00 2.514.970,00 44.431.147,00 1. KAM (KADUS MUNG) 19.540.000,00 1.172.400,00 20.712.400,00 2. EkP (PJ.KADUS BOP) 5.394.107,00 323.646,00 5.717.753,00 3. HeP (KADUS KAN) 16.982.070,00 1.018.924,00 18.000.994,00

Rincian Piutang PBB Tahun per 31 Desember 2017 yang Dibawa Oleh Petugas Pemungut

PIUTANG POKOK PER 31 DES 2017

DENDAJUMLAH

POKOK + DENDANO DESA KECAMATAN DATA PEMAKAI

Halaman 1 dari 2

Lampiran 3.2

PIUTANG POKOK PER 31 DES 2017

DENDAJUMLAH

POKOK + DENDANO DESA KECAMATAN DATA PEMAKAI

8 NGLOBAR PURWODADI 13.771.509,00 826.291,00 14.597.800,00 KADES NGLO 13.771.509,00 826.291,00 14.597.800,00

9 PULOREJO PURWODADI 2.509.802,00 150.588,00 2.660.390,00 SUH (KADUS WIN) 2.509.802,00 150.588,00 2.660.390,00

10 GUBUG GUBUG 9.009.547,00 540.573,00 9.550.120,00 MUSL (RW 12) 5.009.547,00 300.573,00 5.310.120,00 MUTT (RW 10) 4.000.000,00 240.000,00 4.240.000,00

235.129.739,00 14.107.783,00 249.237.522,00 TOTAL

Halaman 2 dari 2

Lampiran 3.3

NO DESA KECAMATAN DATA PEMAKAIJUMLAH

POKOK + DENDAREALISASI

PENAGIHANSISA PIUTANG S/D TGL 21 APRIL 2018

1 RANDUREJO PULOKOLON 19.306.621,00 - 19.306.621,00 1. BP (KADUS PAK) 19.306.621,00 - 19.306.621,00

2 JETAKSARI PULOKULON 39.181.707,00 39.181.707,00 - 1.SD (KASI PELAYANAN) 363.549,00 363.549,00 - 2.AN (KADES) 20.322.161,00 20.322.161,00 - 3.ROH (KADUS GAN) 18.495.997,00 18.495.997,00 -

3 SEMBUNGHARJO PULOKULON 39.366.420,00 12.267.265,00 27.099.155,00 1. SUM (KAUR UM) 104.513,00 104.513,00 - 2. WIY (KADUS KRA) 27.169.623,00 70.468,00 27.099.155,00 3. SUP (PLT.NGE) 12.092.284,00 12.092.284,00 -

4 GABUS GABUS 41.675.200,00 41.675.200,00 - 1. TFS BP(KADUS GAB) 18.978.901,00 18.978.901,00 - 2. SUN (KADUS BOT) 18.681.059,00 18.681.059,00 - 3. TJ (KAUR PEM) 4.015.240,00 4.015.240,00 -

5 KALIREJO WIROSARI 14.691.271,00 - 14.691.271,00 1. EEP (Kadus Kud) 7.209.455,00 - 7.209.455,00 2. AM M 7.481.816,00 - 7.481.816,00

6 NGRAJI PURWODADI 23.776.846,00 23.776.846,00 - KADES NGRA 23.776.846,00 23.776.846,00 -

7 KANDANGAN PURWODADI 44.431.147,00 44.431.147,00 - 1. KAM (KADUS MUNG) 20.712.400,00 20.712.400,00 - 2. EkP (PJ.KADUS BOP) 5.717.753,00 5.717.753,00 - 3. HeP (KADUS KAN) 18.000.994,00 18.000.994,00 -

Sisa Piutang Pokok PBB dan Denda Tahun Buku 2017

Halaman 1 dari 2

Lampiran 3.3

NO DESA KECAMATAN DATA PEMAKAIJUMLAH

POKOK + DENDAREALISASI

PENAGIHANSISA PIUTANG S/D TGL 21 APRIL 2018

8 NGLOBAR PURWODADI 14.597.800,00 14.597.800,00 - KADES NGLO 14.597.800,00 14.597.800,00 -

9 PULOREJO PURWODADI 2.660.390,00 2.660.390,00 - SUH (KADUS WIN) 2.660.390,00 2.660.390,00 -

10 GUBUG GUBUG 9.550.120,00 - 9.550.120,00 MUSL (RW 12) 5.310.120,00 - 5.310.120,00 MUTT (RW 10) 4.240.000,00 - 4.240.000,00

249.237.522,00 178.590.355,00 70.647.167,00 TOTAL

Halaman 2 dari 2

Lampiran 3.4

TW I TW II TW III TW IV

1 KeBPN 4.250.000,00 - - - - - 4.250.000,00

2 KeKeNe 5.206.250,00 5.950.000,00 1.275.000,00 2.125.000,00 3.400.000,00 2.125.000,00 20.081.250,00

3 KaPiKa 1.900.000,00 3.800.000,00 641.250,00 950.000,00 1.425.000,00 950.000,00 9.666.250,00

4 KeAsNot 10.200.000,00 - - - - - 10.200.000,00

5 KaDaKa - 3.800.000,00 573.750,00 850.000,00 1.275.000,00 850.000,00 7.348.750,00

6 KaInKa - 3.800.000,00 573.750,00 850.000,00 1.275.000,00 850.000,00 7.348.750,00

Jumlah: 21.556.250,00 17.350.000,00 58.895.000,00 19.988.750,00

PPJUTotal

Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pihak Lain yang Tidak Sesuai Ketentuan

No Penerima BPHTB PBB-P2

Halaman 1 dari 1

Lampiran 3.5

Total Total TerimaPergi Pulang (hari) ( Full)

1Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bulan November 2017)

TU 11 836.628.400,00 Wasono Nugroho, S.H., M.M. 20 Nopember 2017 22 Nopember 2017 3 9.315.200,00

2Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bulan November - Desember 2017)

TU 12 371.008.500,00 Anang Prasetyo D 04 Desember 2017 07 Desember 2017 4 13.444.100,00

Uang Harian Uang Repr. Penginapan Transport Relisasi Total Terima( Full) ( Full) (30%) ( Full) Pergi Pulang (hari) ( Full)

1 WN, S.H., M.M. 5.430.000,00 450.000,00 1.990.000,00 1.445.200,00 43.059,00 43.060,00 2,00 6.360.200,00

2 APD 7.920.000,00 600.000,00 2.895.000,00 2.029.100,00 43.073,00 43.075,00 3,00 10.349.100,00

Uang Harian Uang Repr. Penginapan Transport( Full) ( Full) (30%) ( Full)

1 WN, S.H., M.M. 3.620.000,00 300.000,00 995.000,00 1.445.200,00 2.955.000,00

2 APD 5.940.000,00 450.000,00 1.930.000,00 2.029.100,00 3.095.000,00

6.050.000,00

Nama PelaksanaNO

NO Nama Pelaksana Selisih

Realisasi

Surat Tugas

KELEBIHAN PERJALANAN DINAS SEBAGAI KONSEKUENSI KEMBALI LEBIH CEPAT DARI SURAT TUGAS

NO Nama Kegiatan No. SPM Tanggal SPM Nilai SPM Nama Penumpang

Halaman 1 dari 1

Lampiran 3.6a

NO Nama Kegiatan No. SPM Tanggal SPM Nilai SPM No Nama Penumpang No TiketHarga Fare

TiketNama Penumpang FL DEP DES DATE CL FLW

Harga FareTiket

SELISIH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) = (9) - (17)1 TU 9 864.116.979,00 1 YAS, S.Sos 1262493337000 1.309.000,00 YAS, S.Sos 364 SRG LOP 12 September 2017 Y Flown 925.000,00 384.000,00

2 Drs. BSD 1262493425721 2.070.000,00 Drs. BSD 364 SRG LOP 12 September 2017 Y Flown 955.000,00 160.000,00 365 LOP SRG 15 September 2017 Y Flown 955.000,00

3 BI 1262493425717 2.070.000,00 BI 364 SRG LOP 12 September 2017 Y Flown 955.000,00 160.000,00

365 LOP SRG 15 September 2017 Y Flown 955.000,00

4 SUM, SE 1262493425720 2.070.000,00 SUM, SE 364 SRG LOP 12 September 2017 Y Flown 955.000,00 160.000,00


5 SUT 1262493425722 2.070.000,00 SUT 364 SRG LOP 12 September 2017 Y Flown 955.000,00 160.000,00


6 DKJP, ST 1262493425718 2.070.000,00 DKJP, ST 364 SRG LOP 12 September 2017 Y Flown 955.000,00 160.000,00


7 NAM, S.Ag, M.Si 1262493425719 2.070.000,00 NAM, S.Ag, M.Si 364 SRG LOP 12 September 2017 Y Flown 955.000,00 160.000,00


8 H. DTS, SH, MH 1262493425714 2.070.000,00 H. DTS, SH, MH 364 SRG LOP 12 September 2017 Y Flown 955.000,00 160.000,00


9 HM. FAT, S.Pd.I 1262493425715 2.070.000,00 HM. FAT, S.Pd.I 364 SRG LOP 12 September 2017 Y Flown 955.000,00 160.000,00


10 BUD IRA 1262493425716 2.070.000,00 BUD IRA 364 SRG LOP 12 September 2017 Y Flown 955.000,00 160.000,00


11 SUR, S.Pd 1262493425727 2.070.000,00 SUR, S.Pd 364 SRG LOP 12 September 2017 Y Flown 955.000,00 160.000,00


12 SAY H, S.Pd, M.Pd 1262493425724 2.070.000,00 SAY H, S.Pd, M.Pd 364 SRG LOP 12 September 2017 Y Flown 955.000,00 160.000,00


13 SAP, SE 1262493425726 2.070.000,00 SAP, SE 364 SRG LOP 12 September 2017 Y Flown 955.000,00 160.000,00


14 KPR, SH, MM 1262493337001 1.309.000,00 KPR, SH, MM 364 SRG LOP 12 September 2017 Y Flown 925.000,00 384.000,00

15 SMK, SE 1262493425725 2.070.000,00 SMK, SE 364 SRG LOP 12 September 2017 Y Flown 955.000,00 160.000,00


16 JBC 1262493425723 2.070.000,00 JBC 364 SRG LOP 12 September 2017 Y Flown 955.000,00 160.000,00


17 MS, SH 1262493091058 1.758.000,00 MS, SH 447 SRG DPS 12 September 2017 Y Flown 879.000,00 879.000,00

18 BG, SH, MM 1262493091091 1.915.000,00 BG, SH, MM 447 SRG DPS 12 September 2017 Y Flown 1.035.995,00 879.005,00

KELEBIHAN PEMBAYARAN ATAS SELISIH HARGA DASAR (FARE ) TIKET

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bulan September 2017)

Halaman 1 dari 8

Lampiran 3.6a



Harga FareTiket

SELISIH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) = (9) - (17)19 Hj. SA, SE 1262493091069 1.758.000,00 Hj. SA, SE 447 SRG DPS 12 September 2017 Y Flown 879.000,00 879.000,00

2 TU1 679.678.590,00 1 YAS, S.Sos 1262486867753 1.307.000,00 YAS, S.Sos 232 CGK SRG 15 Februari 2017 Y Flown 765.000,00 542.000,00

2 H. EBS 1261155681376 1.798.500,00 H. EBS 237 SRG CGK 13 Februari 2017 Y Flown 530.000,00 738.500,00

232 CGK SRG 15 Februari 2017 Y Flown 530.000,00 -

3 MUS, S. Ag 1261155681370 1.798.500,00 MUS, S. Ag 237 SRG CGK 13 Februari 2017 Y Flown 530.000,00 738.500,00


4 H. PIR, S. Pd, M. Pd 1261155681371 1.798.500,00 H. PIR, S. Pd, M. Pd 237 SRG CGK 13 Februari 2017 Y Flown 530.000,00 738.500,00


5 HS, SH, MM 1261155681375 1.798.500,00 HS, SH, MM 237 SRG CGK 13 Februari 2017 Y Flown 530.000,00 738.500,00


6 H. BUK 1261155681365 1.798.500,00 H. BUK 237 SRG CGK 13 Februari 2017 Y Flown 530.000,00 738.500,00


7 PL, S. Pd, MM 1261155681367 1.798.500,00 PL, S. Pd, MM 237 SRG CGK 13 Februari 2017 Y Flown 530.000,00 738.500,00


8 FAR RIS 1261155681374 1.798.500,00 FAR RIS 237 SRG CGK 13 Februari 2017 Y Flown 530.000,00 738.500,00


9 HM. MIS, S.Ag, M.Si 1261155681369 1.798.500,00 HM. MIS, S.Ag, M.Si 237 SRG CGK 13 Februari 2017 Y Flown 530.000,00 738.500,00


10 SDP 1261155681373 1.798.500,00 SDP 237 SRG CGK 13 Februari 2017 Y Flown 530.000,00 1.268.500,00

11 AR AG, SE 1261155681363 1.798.500,00 AR AG, SE 237 SRG CGK 13 Februari 2017 Y Flown 530.000,00 738.500,00


12 SW, S. Sos 1261155681382 899.250,00 SW, S. Sos 237 SRG CGK 13 Februari 2017 Y Flown 530.000,00 369.250,00

13 MS, SH 1261155681380 1.798.500,00 MS, SH 237 SRG CGK 13 Februari 2017 Y Flown 530.000,00 738.500,00


14 YP MS 1261155681372 1.798.500,00 YP MS 237 SRG CGK 13 Februari 2017 Y Flown 530.000,00 738.500,00


15 AB, S.Sos 1261155681364 1.798.500,00 AB, S.Sos 237 SRG CGK 13 Februari 2017 Y Flown 530.000,00 738.500,00


16 SMK, SE 1261155681368 1.798.500,00 SMK, SE 237 SRG CGK 13 Februari 2017 Y Flown 530.000,00 738.500,00


17 Jua 1261155681366 1.798.500,00 Jua 237 SRG CGK 13 Februari 2017 Y Flown 530.000,00 738.500,00


18 WN, S.H., M.M. 1261155681391 1.781.500,00 WN, S.H., M.M. 237 SRG CGK 13 Februari 2017 Y Flown 615.000,00 551.500,00


3 TU4 819.397.900,00 1 APD 1262489411443 3.682.400,00 APD 237 SRG CGK 15 Mei 2017 Y Flown 749.906,00 556.400,00

138 CGK PGK 15 Mei 2017 Y Flown 813.088,00 - 137 PGK CGK 18 Mei 2017 Y Flown 813.088,00 - 240 CGK SRG 18 Mei 2017 Y Flown 749.918,00 -

2 RIY, S.Pd 1262489411454 3.682.400,00 RIY, S.Pd 237 SRG CGK 15 Mei 2017 Y Flown 749.906,00 556.400,00

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bulan Mei 2017)

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bulan Februari 2017)

Halaman 2 dari 8

Lampiran 3.6a



Harga FareTiket

SELISIH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) = (9) - (17)138 CGK PGK 15 Mei 2017 Y Flown 813.088,00 - 137 PGK CGK 18 Mei 2017 Y Flown 813.088,00 - 240 CGK SRG 18 Mei 2017 Y Flown 749.918,00 -

3 SUK, SH, MH 1262489411456 3.682.400,00 SUK, SH, MH 237 SRG CGK 15 Mei 2017 Y Flown 749.906,00 556.400,00


4 H. AF, SE 1262489411444 3.682.400,00 H. AF, SE 237 SRG CGK 15 Mei 2017 Y Flown 749.906,00 556.400,00


5 Hj. SS, SH 1262489411455 3.682.400,00 Hj. SS, SH 237 SRG CGK 15 Mei 2017 Y Flown 749.906,00 556.400,00


6 Ir. H. PHS, SH, MM 1262489411459 3.682.400,00 Ir. H. PHS, SH, MM 237 SRG CGK 15 Mei 2017 Y Flown 749.906,00 556.400,00


7 SUT, ST 1262489411462 3.682.400,00 SUT, ST 237 SRG CGK 15 Mei 2017 Y Flown 749.906,00 556.400,00


8 MA, S.Ag 1262489411439 3.682.400,00 MA, S.Ag 237 SRG CGK 15 Mei 2017 Y Flown 749.906,00 556.400,00


9 M. QBMA 1262489411453 3.682.400,00 M. QBMA 237 SRG CGK 15 Mei 2017 Y Flown 749.906,00 556.400,00


10 GUN 1262489411446 3.682.400,00 GUN 237 SRG CGK 15 Mei 2017 Y Flown 749.906,00 556.400,00


11 SUW, SH 1262489411463 3.682.400,00 SUW, SH 237 SRG CGK 15 Mei 2017 Y Flown 749.906,00 556.400,00


12 EIH, SE, MM 1262489411448 3.682.400,00 EIH, SE, MM 237 SRG CGK 15 Mei 2017 Y Flown 749.906,00 556.400,00

Halaman 3 dari 8

Lampiran 3.6a



Harga FareTiket

SELISIH


13 SMK, SE 1262489411450 3.682.400,00 SMK, SE 237 SRG CGK 15 Mei 2017 Y Flown 749.906,00 556.400,00


14 WIJ 1262489411464 3.682.400,00 WIJ 237 SRG CGK 15 Mei 2017 Y Flown 749.906,00 556.400,00


15 Drs. BSD 1262489411460 3.682.400,00 Drs. BSD 237 SRG CGK 15 Mei 2017 Y Flown 749.906,00 556.400,00


16 SUM, SE 1262489411457 3.682.400,00 SUM, SE 237 SRG CGK 15 Mei 2017 Y Flown 749.906,00 556.400,00


17 SUT 1262489411461 3.682.400,00 SUT 237 SRG CGK 15 Mei 2017 Y Flown 749.906,00 556.400,00


18 DKJP, ST 1262489411449 3.682.400,00 DKJP, ST 237 SRG CGK 15 Mei 2017 Y Flown 749.906,00 556.400,00


19 NAM, S.Ag, M.Si 1262489411452 3.682.400,00 NAM, S.Ag, M.Si 237 SRG CGK 15 Mei 2017 Y Flown 749.906,00 556.400,00


20 H. DTS, SH, MH 1262489411442 3.682.400,00 H. DTS, SH, MH 237 SRG CGK 15 Mei 2017 Y Flown 749.906,00 556.400,00


21 HM. FAT, S.Pd.I 1262489411445 3.682.400,00 HM. FAT, S.Pd.I 237 SRG CGK 15 Mei 2017 Y Flown 749.906,00 556.400,00


22 BUD IRA 1262489411447 3.682.400,00 BUD IRA 237 SRG CGK 15 Mei 2017 Y Flown 749.906,00 556.400,00

Halaman 4 dari 8

Lampiran 3.6a



Harga FareTiket

SELISIH


23 SUR, S.Pd 1262489411458 3.682.400,00 SUR, S.Pd 237 SRG CGK 15 Mei 2017 Y Flown 749.906,00 556.400,00


24 Hj. MUG, SH 1262489411451 3.682.400,00 Hj. MUG, SH 237 SRG CGK 15 Mei 2017 Y Flown 749.906,00 556.400,00


25 Hj. SA, SE 1262489411440 3.682.400,00 Hj. SA, SE 237 SRG CGK 15 Mei 2017 Y Flown 749.906,00 556.400,00


26 YP MS 1262489411438 3.682.400,00 YP MS 237 SRG CGK 15 Mei 2017 Y Flown 718.578,00 509.400,00


27 KPR, SH, MM 1262489411437 3.682.400,00 KPR, SH, MM 237 SRG CGK 15 Mei 2017 Y Flown 718.578,00 509.400,00


28 JBC 1262489411441 3.682.400,00 JBC 237 SRG CGK 15 Mei 2017 Y Flown 749.906,00 556.400,00


29 WN, S.H., M.M. 1262489411528 2.651.300,00 WN, S.H., M.M. 447 SRG DPS 15 Mei 2017 Y Flown 950.000,00 751.300,00

446 DPS SRG 18 Mei 2017 Y Flown 950.000,00 -

30 H. EBS 1262489411534 2.651.300,00 H. EBS 447 SRG DPS 15 Mei 2017 Y Flown 950.000,00 751.300,00


31 MUS, S. Ag 1262489411527 2.651.300,00 MUS, S. Ag 447 SRG DPS 15 Mei 2017 Y Flown 950.000,00 751.300,00


32 H. PIR, S. Pd, M. Pd 1262489411529 2.651.300,00 H. PIR, S. Pd, M. Pd 447 SRG DPS 15 Mei 2017 Y Flown 950.000,00 751.300,00


33 HS, SH, MM 1262489411533 2.651.300,00 HS, SH, MM 447 SRG DPS 15 Mei 2017 Y Flown 950.000,00 751.300,00


34 H. BUK 1262489411524 2.651.300,00 H. BUK 447 SRG DPS 15 Mei 2017 Y Flown 950.000,00 751.300,00


35 ADP 1262489411530 2.651.300,00 ADP 447 SRG DPS 15 Mei 2017 Y Flown 950.000,00 751.300,00


Halaman 5 dari 8

Lampiran 3.6a



Harga FareTiket

SELISIH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) = (9) - (17)36 PL, S. Pd, MM 1262489411525 2.651.300,00 PL, S. Pd, MM 447 SRG DPS 15 Mei 2017 Y Flown 950.000,00 751.300,00


37 FAR RIS 1262489411532 2.651.300,00 FAR RIS 447 SRG DPS 15 Mei 2017 Y Flown 950.000,00 751.300,00


38 HM. MIS, S.Ag, M.Si 1262489411526 2.651.300,00 HM. MIS, S.Ag, M.Si 447 SRG DPS 15 Mei 2017 Y Flown 950.000,00 751.300,00


39 SDP 1262489411531 2.651.300,00 SDP 447 SRG DPS 15 Mei 2017 Y Flown 950.000,00 751.300,00


40 AR AG, SE 1262489411522 2.651.300,00 AR AG, SE 447 SRG DPS 15 Mei 2017 Y Flown 950.000,00 751.300,00


41 SW, S. Sos 1262489411536 2.651.300,00 SW, S. Sos 447 SRG DPS 15 Mei 2017 Y Flown 950.000,00 751.300,00


42 MS, SH 1262489411535 2.651.300,00 MS, SH 447 SRG DPS 15 Mei 2017 Y Flown 950.000,00 751.300,00


43 SAP, SE 1262489411593 2.651.300,00 SAP, SE 447 SRG DPS 15 Mei 2017 Y Flown 950.000,00 751.300,00


44 AB, S.Sos 1262489411537 2.651.300,00 AB, S.Sos 447 SRG DPS 15 Mei 2017 Y Flown 1.238.000,00 175.300,00

446 DPS SRG 18 Mei 2017 Y Flown 1.238.000,00 -

45 Ir. HM. NW 1262489411470 5.392.000,00 Ir. HM. NW 237 SRG CGK 15 Mei 2017 Y Flown 611.674,53 1.117.000,00

188 CGK KNO 15 Mei 2017 Y Flown 1.525.825,47 - 189 KNO CGK 18 Mei 2017 Y Flown 1.525.825,47 - 244 CGK SRG 18 Mei 2017 Y Flown 611.674,53 -

46 Ir. H. M, MM, M.Si 1262489411469 5.392.000,00 Ir. H. M, MM, M.Si 237 SRG CGK 15 Mei 2017 Y Flown 611.674,53 1.117.000,00


47 MS, A.Md 1262489411475 5.392.000,00 MS, A.Md 237 SRG CGK 15 Mei 2017 Y Flown 611.674,53 1.117.000,00


48 H. BUK 1262489411466 5.392.000,00 H. BUK 237 SRG CGK 15 Mei 2017 Y Flown 611.674,53 1.117.000,00


49 BG, SH, MM 1262489411467 5.392.000,00 BG, SH, MM 237 SRG CGK 15 Mei 2017 Y Flown 611.674,53 1.117.000,00


50 MARY 1262489411468 5.392.000,00 MARY 237 SRG CGK 15 Mei 2017 Y Flown 611.674,53 1.117.000,00


51 SB, A. M.Kes 1262489411465 5.392.000,00 SB, A. M.Kes 237 SRG CGK 15 Mei 2017 Y Flown 611.674,53 1.117.000,00

188 CGK KNO 15 Mei 2017 Y Flown 1.525.825,47 - 189 KNO CGK 18 Mei 2017 Y Flown 1.525.825,47 -

Halaman 6 dari 8

Lampiran 3.6a



Harga FareTiket

SELISIH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) = (9) - (17)244 CGK SRG 18 Mei 2017 Y Flown 611.674,53 -

52 SZ, BA 1262489411479 5.392.000,00 SZ, BA 237 SRG CGK 15 Mei 2017 Y Flown 611.674,53 1.117.000,00


53 Sant 1262489411472 5.392.000,00 Sant 237 SRG CGK 15 Mei 2017 Y Flown 611.674,53 1.117.000,00


54 Drs. SR 1262489411476 5.392.000,00 Drs. SR 237 SRG CGK 15 Mei 2017 Y Flown 611.674,53 1.117.000,00


55 SUMA, S.Pd 1262489411477 5.392.000,00 SUMA, S.Pd 237 SRG CGK 15 Mei 2017 Y Flown 611.674,53 1.117.000,00


56 AS, S.Pd 1262489411474 5.392.000,00 AS, S.Pd 237 SRG CGK 15 Mei 2017 Y Flown 611.674,53 1.117.000,00


57 H. SAR, S.Pd 1262489411473 5.392.000,00 H. SAR, S.Pd 237 SRG CGK 15 Mei 2017 Y Flown 611.674,53 1.117.000,00


58 ES, S.Sos, MM 1262489411471 5.392.000,00 ES, S.Sos, MM 237 SRG CGK 15 Mei 2017 Y Flown 611.674,53 1.117.000,00


59 SUWA, SE 1262489411478 5.392.000,00 SUWA, SE 237 SRG CGK 15 Mei 2017 Y Flown 611.674,53 1.117.000,00


60 SBS 1262489411480 5.392.000,00 SBS 237 SRG CGK 15 Mei 2017 Y Flown 611.751,00 980.000,00


61 NS 1262489411481 5.392.000,00 NS 237 SRG CGK 15 Mei 2017 Y Flown 611.751,00 980.000,00


-

4 GU 5 442.883.856,00 1 YAS, S.Sos 1262489676946 1.453.000,00 YAS, S.Sos 447 SRG DPS 19 Mei 2017 Y Flown 1.303.000,00 150.000,00

1262489411797 2.883.000,00 446 DPS SRG 21 Mei 2017 C Flown 2.733.000,00 150.000,00

2 KPR, SH, MM 1262489676944 1.453.000,00 KPR, SH, MM 447 SRG DPS 19 Mei 2017 Y Flown 1.303.000,00 150.000,00

1262489411796 2.883.000,00 446 DPS SRG 21 Mei 2017 C Flown 2.733.000,00 150.000,00

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bulan Mei-Juni 2017)

Halaman 7 dari 8

Lampiran 3.6a



Harga FareTiket

SELISIH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) = (9) - (17)-

5 GU 4 540.213.822,00 1 YAS, S.Sos 1261340678114 807.000,00 YAS, S.Sos 239 SRG CGK 04 April 2017 Y Flown 625.000,00 182.000,00

2 HS, SH, MM 1261340678116 1.614.000,00 HS, SH, MM 239 SRG CGK 04 April 2017 Y Flown 625.000,00 119.000,00

1261340920183 230 CGK SRG 06 April 2017 Y Flown 870.000,00 -

3 BI 1261340678115 1.614.000,00 BI 239 SRG CGK 04 April 2017 Y Flown 625.000,00 119.000,00


4 KPR, SH, MM 1261340678118 1.614.000,00 KPR, SH, MM 239 SRG CGK 04 April 2017 Y Flown 625.000,00 119.000,00


-

-

-

6 GU NIHIL 34.685.250,00 1 YAS, S.Sos 1262496167349 908.000,00 YAS, S.Sos 239 SRG CGK 15 Desember 2017 Y Flown 800.000,00 108.000,00

2 BI 1262494157398 2.347.000,00 BI 243 SRG CGK 23 Oktober 2017 Y Flown 655.001,00 760.000,00

1262494701629 232 CGK SRG 25 Oktober 2017 Y Flown 931.999,00 -

3 JBC 1262494157397 2.347.000,00 JBC 243 SRG CGK 23 Oktober 2017 Y Flown 655.001,00 760.000,00

1262494701630 232 CGK SRG 25 Oktober 2017 Y Flown 931.999,00 -

7 TU 10 973.874.445,00 1 BG, SH, MM 1262494157409 1.669.000,00 BG, SH, MM 447 SRG DPS 24 Oktober 2017 Y Flown 879.005,00 789.995,00

-

8 TU 11 836.628.400,00 1 SDP 1262495316096 932.000,00 SDP 239 SRG CGK 20 Nopember 2017 Y Flown 622.495,00 309.505,00

TOTAL SELISIH 5.191.479.242,00 327.710.250,00 259.483.495,00 68.226.755,00

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bulan November 2017)

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bulan November 2017)

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bulan Mei 2017)

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bulan Desember 2017)

Halaman 8 dari 8

Lampiran 3.6b

NO Nama Kegiatan No. SPM Tanggal SPM Nilai SPM No. NAMAINPUTAN NOMOR

TIKETHARGA TOTAL

NAMA PENUMPANG

NO TIKET FL DEP DES DATE CL FLWHARGA TOTALKONFIRMASI

SELISIH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)=(9) - (18)

1 TU 3 1 APD 1261341008328 2.126.000,00 APD 12613410083281 237 SRG CGK 11/04/2017 Y Flown 1.761.100,00 364.900,00

12613410083282 232 CGK SRG 13/04/2017 Y Flown

2 RIY, S.Pd 1261341008333 2.126.000,00 RIY, S.Pd 12613410083331 237 SRG CGK 11/04/2017 Y Flown 1.761.100,00 364.900,00

12613410083332 232 CGK SRG 13/04/2017 Y Flown

3 H. AF, SE 1261340950601 2.126.000,00 H. AF, SE 12613409506011 237 SRG CGK 11/04/2017 Y Flown 1.761.100,00 364.900,00

12613409506012 232 CGK SRG 13/04/2017 Y Flown

4 SUT, ST 1261341008339 2.126.000,00 SUT, ST 12613410083391 237 SRG CGK 11/04/2017 Y Flown 1.761.100,00 364.900,00

12613410083392 232 CGK SRG 13/04/2017 Y Flown

5 MA, S.Ag 1261340950596 2.126.000,00 MA, S.Ag 12613409505961 237 SRG CGK 11/04/2017 Y Flown 1.761.100,00 364.900,00

12613409505962 232 CGK SRG 13/04/2017 Y Flown

6 M. QBMA 1261341008331 2.126.000,00 M. QBMA 12613410083311 237 SRG CGK 11/04/2017 Y Flown 1.761.100,00 364.900,00

12613410083312 232 CGK SRG 13/04/2017 Y Flown

7 GUN 1261340950603 2.126.000,00 GUN 12613409506031 237 SRG CGK 11/04/2017 Y Flown 1.761.100,00 364.900,00

12613409506032 232 CGK SRG 13/04/2017 Y Flown

8 SAY H, S.Pd, M.Pd 1261340950604 2.126.000,00 SAY H, S.Pd, M.Pd

12613409506041 237 SRG CGK 11/04/2017 Y Flown 1.761.100,00 364.900,00

12613409506042 232 CGK SRG 13/04/2017 Y Flown

9 SURY 1261341008337 2.126.000,00 SURY 12613410083371 237 SRG CGK 11/04/2017 Y Flown 1.761.100,00 364.900,00

12613410083372 232 CGK SRG 13/04/2017 Y Flown

10 WIJ 1261341008341 2.126.000,00 WIJ 12613410083411 237 SRG CGK 11/04/2017 Y Flown 1.761.100,00 364.900,00

KELEBIHAN PEMBAYARAN ATAS SELISIH HARGA KESELURUHAN (TOTAL) TIKET

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bulan April 2017)

Halaman 1 dari 8

Lampiran 3.6b


TIKETHARGA TOTAL

NAMA PENUMPANG


SELISIH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)=(9) - (18)12613410083412 232 CGK SRG 13/04/2017 Y Flown

11 WN, S.H., M.M. 1261341008326 2.126.000,00 WN, S.H., M.M. 12613410083261 237 SRG CGK 11/04/2017 Y Flown 1.761.100,00 364.900,00

12613410083262 232 CGK SRG 13/04/2017 Y Flown

12 Drs. BSD 1262488770740 1.325.000,00 Drs. BSD 12624887707401 232 CGK SRG 13/04/2017 Y Flown 1.045.000,00 280.000,00

13 SUM, SE 1261341008335 2.126.000,00 SUM, SE 12613410083351 237 SRG CGK 11/04/2017 Y Flown 1.761.100,00 364.900,00

12613410083352 232 CGK SRG 13/04/2017 Y Flown

14 NAM, S.Ag, M.Si 1261341008324 2.126.000,00 NAM, S.Ag, M.Si 12613410083241 237 SRG CGK 11/04/2017 Y Flown 1.761.100,00 364.900,00

12613410083242 232 CGK SRG 13/04/2017 Y Flown

15 H. DTS, SH, MH 1261340950594 1.325.000,00 H. DTS, SH, MH 12613409505941 232 CGK SRG 13/04/2017 Y Flown 1.072.500,00 252.500,00

16 HM. FAT, S.Pd.I 1261340950602 2.126.000,00 HM. FAT, S.Pd.I 12613409506021 237 SRG CGK 11/04/2017 Y Flown 1.761.100,00 364.900,00

12613409506022 232 CGK SRG 13/04/2017 Y Flown17 BUD IRA 1261341008317 2.126.000,00 BUD IRA 12613410083171 237 SRG CGK 11/04/2017 Y Flown 1.761.100,00 364.900,00

12613410083172 232 CGK SRG 13/04/2017 Y Flown

2 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bulan Februari 2017)

TU1 679.678.590,00 1 SUR, S.Pd 1261341008336 2.126.000,00 SUR, S.Pd 12613410083361 237 SRG CGK 11/04/2017 Y Flown 1.761.100,00 364.900,00

12613410083362 232 CGK SRG 13/04/2017 Y Flown

2 Hj. MUG, SH 1261341008323 2.126.000,00 Hj. MUG, SH 12613410083231 237 SRG CGK 11/04/2017 Y Flown 1.761.100,00 364.900,00

12613410083232 232 CGK SRG 13/04/2017 Y Flown

3 SUW, SH 1261341008340 2.126.000,00 SUW, SH 12613410083401 237 SRG CGK 11/04/2017 Y Flown 1.761.100,00 364.900,00

12613410083402 232 CGK SRG 13/04/2017 Y Flown

Halaman 2 dari 8

Lampiran 3.6b


TIKETHARGA TOTAL

NAMA PENUMPANG


SELISIH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)=(9) - (18)4 Hj. SA, SE 1261340950597 2.126.000,00 Hj. SA, SE 12613409505971 237 SRG CGK 11/04/2017 Y Flown 1.761.100,00 364.900,00

12613409505972 232 CGK SRG 13/04/2017 Y Flown

5 TA 1261340950598 2.126.000,00 TA 12613409505981 237 SRG CGK 11/04/2017 Y Flown 1.761.100,00 364.900,00

12613409505982 232 CGK SRG 13/04/2017 Y Flown

6 JBC 1261340950600 2.126.000,00 JBC 12613409506001 237 SRG CGK 11/04/2017 Y Flown 1.761.100,00 364.900,00

12613409506002 232 CGK SRG 13/04/2017 Y Flown

7 MUS, S. Ag 1261341008325 2.126.000,00 MUS, S. Ag 12613410083251 237 SRG CGK 11/04/2017 Y Flown 1.761.100,00 364.900,00

12613410083252 232 CGK SRG 13/04/2017 Y Flown

8 H. PIR, S. Pd, M. Pd 1261341008327 2.126.000,00 H. PIR, S. Pd, M. Pd

12613410083271 237 SRG CGK 11/04/2017 Y Flown 1.761.100,00 364.900,00

12613410083272 232 CGK SRG 13/04/2017 Y Flown

9 ADP 1261341008329 2.126.000,00 ADP 12613410083291 237 SRG CGK 11/04/2017 Y Flown 1.761.100,00 364.900,00

12613410083292 232 CGK SRG 13/04/2017 Y Flown

10 PL, S. Pd, MM 1261341008320 2.126.000,00 PL, S. Pd, MM 12613410083201 237 SRG CGK 11/04/2017 Y Flown 1.761.100,00 364.900,00

12613410083202 232 CGK SRG 13/04/2017 Y Flown

11 FAR RIS 1261341008332 2.126.000,00 FAR RIS 12613410083321 237 SRG CGK 11/04/2017 Y Flown 1.761.100,00 364.900,00

12613410083322 232 CGK SRG 13/04/2017 Y Flown

12 HM. MIS, S.Ag, M.Si 1261341008322 2.126.000,00 HM. MIS, S.Ag, M.Si

12613410083221 237 SRG CGK 11/04/2017 Y Flown 1.761.100,00 364.900,00

12613410083222 232 CGK SRG 13/04/2017 Y Flown

13 SDP 1261341008330 2.126.000,00 SDP 12613410083301 237 SRG CGK 11/04/2017 Y Flown 1.761.100,00 364.900,00

12613410083302 232 CGK SRG 13/04/2017 Y Flown

14 AR AG, SE 1261340950595 2.126.000,00 AR AG, SE 12613409505951 237 SRG CGK 11/04/2017 Y Flown 1.761.100,00 364.900,00

Halaman 3 dari 8

Lampiran 3.6b


TIKETHARGA TOTAL

NAMA PENUMPANG


SELISIH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)=(9) - (18)12613409505952 232 CGK SRG 13/04/2017 Y Flown

15 SW, S. Sos 1261341008342 2.126.000,00 SW, S. Sos 12613410083421 237 SRG CGK 11/04/2017 Y Flown 1.761.100,00 364.900,00

12613410083422 232 CGK SRG 13/04/2017 Y Flown

15 MS, SH 1261341008338 2.126.000,00 MS, SH 12613410083381 237 SRG CGK 11/04/2017 Y Flown 1.761.100,00 364.900,00

12613410083382 232 CGK SRG 13/04/2017 Y Flown

3 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bulan Mei 2017)

TU4 819.397.900,00 1 EIH, SE, MM 1261341008318 2.126.000,00 EIH, SE, MM 12613410083181 237 SRG CGK 11/04/2017 Y Flown 1.761.100,00 364.900,00

12613410083182 232 CGK SRG 13/04/2017 Y Flown

2 AB, S.Sos 1261340950599 2.126.000,00 AB, S.Sos 12613409505991 237 SRG CGK 11/04/2017 Y Flown 1.761.100,00 364.900,00

12613409505992 232 CGK SRG 13/04/2017 Y Flown

3 SMK, SE 1261341008321 2.126.000,00 SMK, SE 12613410083211 237 SRG CGK 11/04/2017 Y Flown 1.761.100,00 364.900,00

12613410083212 232 CGK SRG 13/04/2017 Y Flown

4 Jua 1261341008319 2.126.000,00 Jua 12613410083191 237 SRG CGK 11/04/2017 Y Flown 1.761.100,00 364.900,00

12613410083192 232 CGK SRG 13/04/2017 Y Flown

5 Ir. HM. NW 1261340956958 1.260.200,00 Ir. HM. NW 12613409569581 232 CGK SRG 13/04/2017 Y Flown 1.080.200,00 180.000,00

6 Ir. H. M, MM, M.Si 1261340956953 2.179.200,00 Ir. H. M, MM, M.Si 12613409569531 239 SRG CGK 11/04/2017 Y Flown 1.947.000,00 232.200,00

12613409569532 232 CGK SRG 13/04/2017 Y Flown

7 MS, A.Md 1261340956954 2.179.200,00 MS, A.Md 12613409569541 239 SRG CGK 11/04/2017 Y Flown 1.947.000,00 232.200,00

12613409569542 232 CGK SRG 13/04/2017 Y Flown

8 H. BUK 1261340956951 2.179.200,00 H. BUK 12613409569511 239 SRG CGK 11/04/2017 Y Flown 1.947.000,00 232.200,00

12613409569512 232 CGK SRG 13/04/2017 Y Flown

Halaman 4 dari 8

Lampiran 3.6b


TIKETHARGA TOTAL

NAMA PENUMPANG


SELISIH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)=(9) - (18)9 SZ, BA 1261340956955 2.179.200,00 SZ, BA 12613409569551 239 SRG CGK 11/04/2017 Y Flown 1.947.000,00 232.200,00

12613409569552 232 CGK SRG 13/04/2017 Y Flown

10 Sant 1261340956956 2.179.200,00 Sant 12613409569561 239 SRG CGK 11/04/2017 Y Flown 1.947.000,00 232.200,00

12613409569562 232 CGK SRG 13/04/2017 Y Flown11 Drs. SR 1261340956952 2.179.200,00 Drs. SR 12613409569521 239 SRG CGK 11/04/2017 Y Flown 1.947.000,00 232.200,00

12613409569522 232 CGK SRG 13/04/2017 Y Flown

12 SUMA, S.Pd 1261340956957 2.179.200,00 SUMA, S.Pd 12613409569571 239 SRG CGK 11/04/2017 Y Flown 1.947.000,00 232.200,00

12613409569572 232 CGK SRG 13/04/2017 Y Flown

13 AS, S.Pd 1261340956950 2.179.200,00 AS, S.Pd 12613409569501 239 SRG CGK 11/04/2017 Y Flown 1.947.000,00 232.200,00

12613409569502 232 CGK SRG 13/04/2017 Y Flown

14 H. SAR, S.Pd 1261340956953 2.179.200,00 H. SAR, S.Pd 12613409569531 239 SRG CGK 11/04/2017 Y Flown 1.947.000,00 232.200,00

12613409569532 232 CGK SRG 13/04/2017 Y Flown

15 SAP, SE 1261340956962 2.179.200,00 SAP, SE 12613409569621 239 SRG CGK 11/04/2017 Y Flown 1.993.200,00 186.000,00

12613409569622 232 CGK SRG 13/04/2017 Y Flown

16 SBS 1261340956960 2.179.200,00 SBS 12613409569601 239 SRG CGK 11/04/2017 Y Flown 1.993.200,00 186.000,00

12613409569602 232 CGK SRG 13/04/2017 Y Flown

17 SUKA 1261340956961 2.179.200,00 SUKA 12613409569611 239 SRG CGK 11/04/2017 Y Flown 1.993.200,00 186.000,00

12613409569612 232 CGK SRG 13/04/2017 Y Flown

4 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bulan Maret 2017)

TU 2 1 WN, S.H., M.M. 1261340405206 2.238.200,00 WN, S.H., M.M. 12613404052061 237 SRG CGK 13/03/2017 Y Flown 2.058.100,00 180.100,00

Halaman 5 dari 8

Lampiran 3.6b


TIKETHARGA TOTAL

NAMA PENUMPANG


SELISIH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)=(9) - (18)12613404052062 232 CGK SRG 15/03/2017 Y Flown

2 Ir. HM. NW 1261340405190 2.238.200,00 Ir. HM. NW 12613404051901 231 SRG CGK 14/03/2017 Y Flown 2.058.100,00 180.100,00

12613404051902 240 CGK SRG 15/03/2017 Y Flown

3 APD 1261340405199 2.238.200,00 APD 12613404051991 237 SRG CGK 13/03/2017 Y Flown 2.058.100,00 180.100,00

12613404051992 232 CGK SRG 15/03/2017 Y Flown

4 HS, SH, MM 1261340405201 2.238.200,00 HS, SH, MM 12613404052011 237 SRG CGK 13/03/2017 Y Flown 2.058.100,00 180.100,00

12613404052012 232 CGK SRG 15/03/2017 Y Flown

5 BI 1261340405200 2.238.200,00 BI 12613404052001 237 SRG CGK 13/03/2017 Y Flown 2.058.100,00 180.100,00

12613404052002 232 CGK SRG 15/03/2017 Y Flown

6 MARY 1261340405202 2.238.200,00 MARY 12613404052021 237 SRG CGK 13/03/2017 Y Flown 2.058.100,00 180.100,00

12613404052022 232 CGK SRG 15/03/2017 Y Flown7 DKJP, ST 1261340405207 1.215.200,00 DKJP, ST 12613404052071 244 CGK SRG 15/03/2017 Y Flown 1.080.200,00 135.000,00

8 SUT 1261340405205 2.238.200,00 SUT 12613404052051 237 SRG CGK 13/03/2017 Y Flown 2.058.100,00 180.100,00

12613404052052 232 CGK SRG 15/03/2017 Y Flown

9 PL, S. Pd, MM 1261340405204 2.238.200,00 PL, S. Pd, MM 12613404052041 237 SRG CGK 13/03/2017 Y Flown 2.058.100,00 180.100,00

12613404052042 232 CGK SRG 15/03/2017 Y Flown

10 MS, A.Md 1261340405203 2.238.200,00 MS, A.Md 12613404052031 237 SRG CGK 13/03/2017 Y Flown 2.058.100,00 180.100,00

12613404052032 232 CGK SRG 15/03/2017 Y Flown

11 Sant 1261340405216 2.238.200,00 Sant 12613404052161 237 SRG CGK 13/03/2017 Y Flown 2.058.100,00 180.100,00

12613404052162 232 CGK SRG 15/03/2017 Y Flown12 Drs. SR 1261340405215 2.238.200,00 Drs. SR 12613404052151 237 SRG CGK 13/03/2017 Y Flown 2.058.100,00 180.100,00

Halaman 6 dari 8

Lampiran 3.6b


TIKETHARGA TOTAL

NAMA PENUMPANG


SELISIH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)=(9) - (18)12613404052152 232 CGK SRG 15/03/2017 Y Flown

13 SUMA, S.Pd 1261340405217 2.238.200,00 SUMA, S.Pd 12613404052171 237 SRG CGK 13/03/2017 Y Flown 2.058.100,00 180.100,00

12613404052172 232 CGK SRG 15/03/2017 Y Flown

14 H. AF, SE 1261340405210 2.238.200,00 H. AF, SE 12613404052101 237 SRG CGK 13/03/2017 Y Flown 2.058.100,00 180.100,00

12613404052102 232 CGK SRG 15/03/2017 Y Flown

15 BUD IRA 1261340405209 2.238.200,00 BUD IRA 12613404052091 237 SRG CGK 13/03/2017 Y Flown 2.058.100,00 180.100,00

12613404052092 232 CGK SRG 15/03/2017 Y Flown

16 SUM, SE 1261340405213 2.238.200,00 SUM, SE 12613404052131 237 SRG CGK 13/03/2017 Y Flown 2.058.100,00 180.100,00

12613404052132 232 CGK SRG 15/03/2017 Y Flown

17 AR AG, SE 1261340405208 2.238.200,00 AR AG, SE 12613404052081 237 SRG CGK 13/03/2017 Y Flown 2.058.100,00 180.100,00

12613404052082 244 CGK SRG 15/03/2017 Y Flown

18 M. QBMA 1261340405211 2.238.200,00 M. QBMA 12613404052111 237 SRG CGK 13/03/2017 Y Flown 2.058.100,00 180.100,00

12613404052112 232 CGK SRG 15/03/2017 Y Flown

19 SW, S. Sos 1261340405212 2.238.200,00 SW, S. Sos 12613404052121 237 SRG CGK 13/03/2017 Y Flown 2.058.100,00 180.100,00

12613404052122 232 CGK SRG 15/03/2017 Y Flown

20 GUN 1261340405214 2.238.200,00 GUN 12613404052141 237 SRG CGK 13/03/2017 Y Flown 2.058.100,00 180.100,00

12613404052142 232 CGK SRG 15/03/2017 Y Flown

21 H. SAR, S.Pd 1261340405194 2.238.200,00 H. SAR, S.Pd 12613404051941 237 SRG CGK 13/03/2017 Y Flown 2.058.100,00 180.100,00

12613404051942 232 CGK SRG 15/03/2017 Y Flown

22 APAP, SH 1261340405193 2.173.300,00 APAP, SH 12613404051931 237 SRG CGK 13/03/2017 Y Flown 1.983.300,00 190.000,00

Halaman 7 dari 8

Lampiran 3.6b


TIKETHARGA TOTAL

NAMA PENUMPANG


SELISIH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)=(9) - (18)12613404051932 232 CGK SRG 15/03/2017 Y Flown

23 SUP, SH 1261340405198 2.173.300,00 SUP, SH 12613404051981 237 SRG CGK 13/03/2017 Y Flown 1.983.300,00 190.000,00

12613404051982 232 CGK SRG 15/03/2017 Y Flown

24 EIH, SE, MM 1261340405196 2.173.300,00 EIH, SE, MM 12613404051961 237 SRG CGK 13/03/2017 Y Flown 1.983.300,00 190.000,00

12613404051962 232 CGK SRG 15/03/2017 Y Flown

25 ET, S.Sos 1261340405197 2.173.300,00 ET, S.Sos 12613404051971 237 SRG CGK 13/03/2017 Y Flown 1.983.300,00 190.000,00

12613404051972 232 CGK SRG 15/03/2017 Y Flown

26 AB, S.Sos 1261340405195 2.173.300,00 AB, S.Sos 12613404051951 237 SRG CGK 13/03/2017 Y Flown 1.983.300,00 190.000,00

12613404051952 232 CGK SRG 15/03/2017 Y Flown

TOTAL SELISIH 1.499.076.490,00 161.316.300,00 20.818.800,00

Halaman 8 dari 8

Lampiran 3.7

No Nama Kegiatan No. SPM Tanggal SPM Nilai SPM No Nama Penumpang No Tiket Asal TujuanTanggal

BerangkatHarga Tiket Keterangan

1 TU 1 864.116.979,00 1 APD 1262486867757 JAKARTA SEMARANG 13 Februari 2017 934.000,00 Tiket tidak terkonfirmasi

2 GU 5 1 H. BUK 1261341626048 JAKARTA SEMARANG 22 Mei 2017 1.252.500,00 Tiket tidak terkonfirmasi

3 GU 4 1 DKJP, ST 1261341048767 SEMARANG JAKARTA 17 April 2017 822.500,00 Tiket tidak terkonfirmasi

4 GU 2 1 Hj. MUG, SH 1261155542567 SEMARANG JAKARTA 16 Januari 2017 1.060.200,00 Tiket tidak terkonfirmasiGU 2 2 H. BUK 1261155542565 SEMARANG JAKARTA 16 Januari 2017 1.060.200,00 Tiket tidak terkonfirmasi

JUMLAH 5.129.400,00

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH YANG TIDAK TERKONFIRMASI TERBANG

Halaman 1 dari 1

Lampiran 3.8

TGL CHECK IN

TGL CHECK OUT

NOROOM

NILAITGL CHECK

INTGL CHECK

OUTNO

ROOMNILAI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 6 - 10

1 APD 13-Jun-17 14-Jun-17 282 800.000,00 13-Jun-17 14-Jun-17 282 585.000,00 215.000,00

2 RIY, S.Pd 13-Jun-17 14-Jun-17 283 800.000,00 13-Jun-17 14-Jun-17 283 585.000,00 215.000,00

3 H. AF, SE 13-Jun-17 14-Jun-17 284 800.000,00 13-Jun-17 14-Jun-17 284 585.000,00 215.000,00

4 Hj. SS, SH 13-Jun-17 14-Jun-17 286 800.000,00 13-Jun-17 14-Jun-17 286 585.000,00 215.000,00

5 Ir. H. PHS, SH, MM 13-Jun-17 14-Jun-17 295 800.000,00 13-Jun-17 14-Jun-17 295 585.000,00 215.000,00

6 SUT, ST 13-Jun-17 14-Jun-17 293 800.000,00 13-Jun-17 14-Jun-17 293 585.000,00 215.000,00

7 MA, S.Ag 13-Jun-17 14-Jun-17 294 800.000,00 13-Jun-17 14-Jun-17 294 585.000,00 215.000,00

8 M. QBMA 13-Jun-17 14-Jun-17 296 800.000,00 13-Jun-17 14-Jun-17 296 585.000,00 215.000,00

9 GUN 13-Jun-17 14-Jun-17 403 800.000,00 13-Jun-17 14-Jun-17 403 585.000,00 215.000,00

10 SUW, SH 13-Jun-17 14-Jun-17 434 800.000,00 13-Jun-17 14-Jun-17 434 585.000,00 215.000,00

11 SAY H, S.Pd, M.Pd/ Hj. SA, SE 13-Jun-17 14-Jun-17 448 800.000,00 13-Jun-17 14-Jun-17 448 585.000,00 215.000,00

12 WIJ/YUL 13-Jun-17 14-Jun-17 617 800.000,00 13-Jun-17 14-Jun-17 617 585.000,00 215.000,00

13 SLA/NOV 13-Jun-17 14-Jun-17 316 800.000,00 13-Jun-17 14-Jun-17 316 585.000,00 215.000,00

14 WN, S.H., M.M./ DT 13-Jun-17 14-Jun-17 603 800.000,00 13-Jun-17 14-Jun-17 603 585.000,00 215.000,00

15 Drs. BSD 13-Jun-17 14-Jun-17 538 800.000,00 13-Jun-17 14-Jun-17 538 585.000,00 215.000,00

16 BI 13-Jun-17 14-Jun-17 414 800.000,00 13-Jun-17 14-Jun-17 414 585.000,00 215.000,00

17 SUM, SE 13-Jun-17 14-Jun-17 525 800.000,00 13-Jun-17 14-Jun-17 525 585.000,00 215.000,00

18 SUT 13-Jun-17 14-Jun-17 428 800.000,00 13-Jun-17 14-Jun-17 428 585.000,00 215.000,00

19 DKJP, ST 13-Jun-17 14-Jun-17 432 800.000,00 13-Jun-17 14-Jun-17 432 585.000,00 215.000,00

20 NAM, S.Ag, M.Si 13-Jun-17 14-Jun-17 437 800.000,00 13-Jun-17 14-Jun-17 437 585.000,00 215.000,00

21 H. DTS, SH, MH 13-Jun-17 14-Jun-17 609 800.000,00 13-Jun-17 14-Jun-17 609 585.000,00 215.000,00

22 HM. FAT, S.Pd.I 13-Jun-17 14-Jun-17 441 800.000,00 13-Jun-17 14-Jun-17 441 585.000,00 215.000,00

23 BUD IRA 13-Jun-17 14-Jun-17 444 800.000,00 13-Jun-17 14-Jun-17 444 585.000,00 215.000,00

24 SUR, S.Pd 13-Jun-17 14-Jun-17 426 800.000,00 13-Jun-17 14-Jun-17 426 585.000,00 215.000,00

25 Hj. MUG, SH 13-Jun-17 14-Jun-17 526 800.000,00 13-Jun-17 14-Jun-17 526 585.000,00 215.000,00

26 SURY/ KPR, SH, MM 13-Jun-17 14-Jun-17 501 800.000,00 13-Jun-17 14-Jun-17 501 585.000,00 215.000,00

27 HK/SM 13-Jun-17 14-Jun-17 425 800.000,00 13-Jun-17 14-Jun-17 425 585.000,00 215.000,00

28 S/SW 13-Jun-17 14-Jun-17 411 800.000,00 13-Jun-17 14-Jun-17 411 - 800.000,00

29 YAS, S.Sos 13-Jun-17 14-Jun-17 727 800.000,00 13-Jun-17 14-Jun-17 727 585.000,00 215.000,00

30 H. EBS 13-Jun-17 14-Jun-17 527 800.000,00 13-Jun-17 14-Jun-17 527 585.000,00 215.000,00

31 MUS, S. Ag 13-Jun-17 14-Jun-17 528 800.000,00 13-Jun-17 14-Jun-17 528 585.000,00 215.000,00

32 H. PIR, S. Pd, M. Pd 13-Jun-17 14-Jun-17 509 800.000,00 13-Jun-17 14-Jun-17 509 585.000,00 215.000,00

33 HS, SH, MM 13-Jun-17 14-Jun-17 530 800.000,00 13-Jun-17 14-Jun-17 530 585.000,00 215.000,00

KONFIRMASI HOTEL GRAND INNA MALIOBORO - YOGYAKARTA

No Nama TamuDOKUMEN YANG DIPERIKSA KONFIRMASI KEPADA PIHAK HOTEL

SELISIH

Halaman 1 dari 2

Lampiran 3.8

TGL CHECK IN

TGL CHECK OUT

NOROOM

NILAITGL CHECK

INTGL CHECK

OUTNO

ROOMNILAI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 6 - 10

No Nama TamuDOKUMEN YANG DIPERIKSA KONFIRMASI KEPADA PIHAK HOTEL

SELISIH

34 H. BUK 13-Jun-17 14-Jun-17 532 800.000,00 13-Jun-17 14-Jun-17 532 585.000,00 215.000,00

35 ADP 13-Jun-17 14-Jun-17 536 800.000,00 13-Jun-17 14-Jun-17 536 585.000,00 215.000,00

36 PL, S. Pd, MM 13-Jun-17 14-Jun-17 319 800.000,00 13-Jun-17 14-Jun-17 319 585.000,00 215.000,00

37 FAR RIS 13-Jun-17 14-Jun-17 540 800.000,00 13-Jun-17 14-Jun-17 540 585.000,00 215.000,00

38 HM. MIS, S.Ag, M.Si 13-Jun-17 14-Jun-17 541 800.000,00 13-Jun-17 14-Jun-17 541 585.000,00 215.000,00

39 SDP 13-Jun-17 14-Jun-17 544 800.000,00 13-Jun-17 14-Jun-17 544 585.000,00 215.000,00

40 AR AG, SE 13-Jun-17 14-Jun-17 630 800.000,00 13-Jun-17 14-Jun-17 630 585.000,00 215.000,00

41 SW, S. Sos 13-Jun-17 14-Jun-17 730 800.000,00 13-Jun-17 14-Jun-17 730 585.000,00 215.000,00

42 MS, SH 13-Jun-17 14-Jun-17 529 800.000,00 13-Jun-17 14-Jun-17 529 585.000,00 215.000,00

43 PDW 13-Jun-17 14-Jun-17 427 800.000,00 13-Jun-17 14-Jun-17 427 585.000,00 215.000,00

44 EIH, SE, MM/ SMK, SE 13-Jun-17 14-Jun-17 506 800.000,00 13-Jun-17 14-Jun-17 506 585.000,00 215.000,00

45 JBC/ Jua 13-Jun-17 14-Jun-17 507 800.000,00 13-Jun-17 14-Jun-17 507 585.000,00 215.000,00

46 LH / WTPU 13-Jun-17 14-Jun-17 512 800.000,00 13-Jun-17 14-Jun-17 512 585.000,00 215.000,00

47 SH /SUY 13-Jun-17 14-Jun-17 605 800.000,00 13-Jun-17 14-Jun-17 605 585.000,00 215.000,00

JUMLAH 37.600.000,00 26.910.000,00 10.690.000,00

Halaman 2 dari 2

Lampiran 3.9a

Paket Pekerjaan : Peningkatan Jalan Dimoro Sedadi R.69No Kontrak : 050/119.6/I/2017Tgl Kontrak : 31 Mei 2017 (Selesai 26 November 2017)Nilai Kontrak : Rp2.546.844.000,00Pelaksana : PT PPKNo Addendum II : 050/258.15/I/2017Tgl Addendum : 24 November 2017Nilai Kontrak : Rp2.544.099.000,00Jangka Waktu Pelaksanaan : 180 hari kalenderJangka Waktu Pemeliharaan : 180 hari kalender

Harga satuan Volume Harga Harga satuan Volume Harga Harga satuan Volume Harga1 2 3 4 5 6=4 x 5 7 8 9=7 x 8 10=4‐7 11=5‐8 12=6‐9 13

II PEK. BETON FULL NON COVERAN P = 1331 X 4 M', T = 20 CM

4 Beton Rabat K. 125 = 6 cm M3 1.054.720,62 319,44 336.919.955,31 1.046.316,62 319,44 334.235.381,55 8.404,00 ‐ 2.684.573,76 Minus Water Tanker5 Beton struktur K. 250 t = 20 cm M3 1.187.928,66 1.064,80 1.264.906.434,13 1.179.524,66 1.064,80 1.255.957.854,93 8.404,00 ‐ 8.948.579,20 Minus Water Tanker10 Bahu jalan batu belah putih + sirtu dipadatkan M3 242.125,00 332,75 80.567.093,75 235.875,00 332,75 78.487.406,25 6.250,00 ‐ 2.079.687,50 Minus Pedestrian/Baby Roller

IV PEK. R. JALAN4 Bahu jalan batu belah putih + sirtu dipadatkan M3 242.125,00 1,75 423.718,75 235.875,00 1,75 412.781,25 6.250,00 ‐ 10.937,50 Minus Pedestrian/Baby Roller

13.723.777,96

Perbedaan Ket

JUMLAH

PERHITUNGAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

No Uraian Jenis Barang/Pekerjaan Satuan Menurut Kontrak (MC 100%) Kenyataan di lapangan

Halaman 1 dari 1

Lampiran 3.9b

Paket Pekerjaan : Peningkatan Ruas Jalan Karangrejo Kalipang R.166No Kontrak : 050/106.42/IV/2017Tgl Kontrak : 15 Mei 2017 (Selesai 10 November 2017)Nilai Kontrak : Rp3.548.165.000,00Pelaksana : PT PICNo Addendum II : 050/244.42/IV/2017Tgl Addendum : 8 November 2017Nilai Kontrak : Rp3.546.451.000,00Jangka Waktu Pelaksanaan : 180 hari kalenderJangka Waktu Pemeliharaan : 180 hari kalender


II PEK. JALAN BETON NON COVERAN, P= 1.910 X 4.00 M'

4 Bahu jalan batu belah putih + sirtu dipadatkan M3 306.312,50 477,50 146.264.218,75 301.625,00 477,50 144.025.937,50 4.687,50 ‐ 2.238.281,25 Minus Pedestrian/Baby Roller

2.238.281,25

Perbedaan Ket

JUMLAH



Halaman 1 dari 1

Lampiran 3.9c

Paket Pekerjaan : Peningkatan Ruas Jalan Tuko Banjarsari R.82No Kontrak : 050/106.44/IV/2017Tgl Kontrak : 15 Mei 2017 (Selesai 10 November 2017)Nilai Kontrak : Rp3.214.330.000,00Pelaksana : PT PICNo Addendum II : 050/246.31/IV/2017Tgl Addendum : 10 November 2017Nilai Kontrak : Rp3.208.723.000,00Jangka Waktu Pelaksanaan : 180 hari kalenderJangka Waktu Pemeliharaan : 180 hari kalender


II PEK. JALAN BETON NON COVERAN, P= 1.910 X 4.00 M'

4 Bahu jalan batu belah putih + sirtu dipadatkan M3 306.312,50 302,50 92.659.531,25 301.625,00 302,50 91.241.562,50 4.687,50 ‐ 1.417.968,75 Minus Pedestrian/Baby RollerIV PEKERJAAN OVERLAY ATB P = 195 X 4,50 M'

1 Leveling ATB M3 3.425.910,01 5,07 17.369.363,75 3.415.977,01 5,07 17.319.003,44 9.933,00 ‐ 50.360,31 Minus Tandem Roller2 Konstruksi Lapis ATB T rata‐rata = 7 cm M3 3.425.910,01 61,43 210.453.651,91 3.415.977,01 61,43 209.843.467,72 9.933,00 ‐ 610.184,19 Minus Tandem Roller

2.078.513,25

Perbedaan Ket

JUMLAH



Halaman 1 dari 1

Lampiran 3.9d

Paket Pekerjaan : Peningkatan Jalan Pengkol ‐ Mojoagung R.79/21No Kontrak : 050/106.38/IV/2017Tgl Kontrak : 15 Mei 2017 (Selesai 10 November 2017)Nilai Kontrak : Rp2.472.794.000,00Pelaksana : PT SKANo Addendum II : 050/268.30/IV/2017Tgl Addendum : 8 Desember 2017 (Selesai 9 Desember 2017)Nilai Kontrak : Rp2.460.298.000,00Jangka Waktu Pelaksanaan : 180 hari kalenderJangka Waktu Pemeliharaan : 180 hari kalender


II PEK. BETON FULL NON COVERAN P = 1156 X 4 M', T = 20 M'

4 Rabat Beton K.125 t : 6 cm M3 1.212.669,72 277,44 336.443.087,12 1.200.967,51 277,44 333.196.426,81 11.702,21 ‐ 3.246.660,31 Minus Water Tanker5 Beton Struktur K.250 t : 20 cm M3 1.403.537,39 924,20 1.297.149.255,84 1.391.835,18 924,20 1.286.334.076,13 11.702,21 ‐ 10.815.179,71 Minus Water Tanker11 R Jalan Beton K250 t: 20 cm M3 1.402.626,79 2,40 3.366.304,30 1.390.924,58 2,40 3.338.219,00 11.702,21 ‐ 28.085,30 Minus Water Tanker10 Bahu jalan batu putih + sirtu dipadatkan M3 253.807,52 289,00 73.350.373,28 249.835,23 289,00 72.202.381,58 3.972,29 ‐ 1.147.991,70 Minus Pedestrian/Baby Roller

15.237.917,02

Perbedaan Ket

JUMLAH



Halaman 1 dari 1

Lampiran 3.9e

Paket Pekerjaan : Peningkatan Ruas Jalan Putatsari ‐ Lebak ‐ Lebengjumuk R.42/38No Kontrak : 050/106.108/V/2017Tgl Kontrak : 15 Mei 2017 (Selesai 10 November 2017)Nilai Kontrak : Rp3.967.382.000,00Pelaksana : PT PICNo Addendum II : 050/246.27/V/2017Tgl Addendum : 10 November 2017Nilai Kontrak : Rp3.960.872.000,00Jangka Waktu Pelaksanaan : 180 hari kalenderJangka Waktu Pemeliharaan : 180 hari kalender


II PEKERJAAN JALAN BETON RIGID, 2.160 m x 4.00 m3 Rabat Beton K.125 t : 6 cm M3 927.472,70 518,40 480.801.847,68 919.278,80 518,40 476.554.129,92 8.193,90 ‐ 4.247.717,76 Minus Water Tanker4 Beton Struktur K.250 t : 20 cm M3 1.038.259,51 1.728,00 1.794.112.433,28 1.030.065,61 1.728,00 1.779.953.374,08 8.193,90 ‐ 14.159.059,20 Minus Water Tanker9 Bahu jalan batu belah putih + sirtu dipadatkan M3 306.312,50 540,00 165.408.750,00 301.625,00 540,00 162.877.500,00 4.687,50 ‐ 2.531.250,00 Minus Pedestrian/Baby Roller

III PEKERJAAN OPRIT ( 2 TEMPAT P = 6 m')10 Bahu jalan batu belah putih + sirtu dipadatkan M3 306.312,50 1,50 459.468,75 301.625,00 1,50 452.437,50 4.687,50 ‐ 7.031,25 Minus Pedestrian/Baby Roller

20.945.058,21

Perbedaan Ket

JUMLAH



Halaman 1 dari 1

Lampiran 3.9f

Paket Pekerjaan : Peningkatan Ruas Jalan Depok ‐ Pilangpayung ‐ Katong R.35No Kontrak : 050/166.5/I/2017Tgl Kontrak : 4 Agustus 2017 (Selesai 21 Desember 2017)Nilai Kontrak : Rp5.355.473.000,00Pelaksana : PT MWNo Addendum II : 050/263.30/I/2017Tgl Addendum : 30 November 2017Nilai Kontrak : Rp5.338.565.000,00Jangka Waktu Pelaksanaan : 140 hari kalenderJangka Waktu Pemeliharaan : 180 hari kalender


II PEK. BETON FULL NON COVERAN P = 2769X 4 m¹ , t =20 m¹

3 Rabat Beton K.125 t : 6 cm M3 987.905,73 664,56 656.522.631,93 975.799,24 664,56 648.477.142,93 12.106,49 ‐ 8.045.489,00 Minus Water Tanker4 Beton Struktur K.250 t : 20 cm M3 1.259.891,04 2.203,00 2.775.539.961,12 1.247.784,55 2.203,00 2.748.869.363,65 12.106,49 ‐ 26.670.597,47 Minus Water Tanker11 R.Beton Struktur K.250 , t= 20 cm M3 1.259.891,04 1,25 1.574.863,80 1.247.784,55 1,25 1.559.730,69 12.106,49 ‐ 15.133,11 Minus Water Tanker

III PEKERJAAN PASANGAN2 Rabat Beton K.125 t : 6 cm M3 987.905,73 0,52 515.686,79 975.799,24 0,52 509.367,20 12.106,49 ‐ 6.319,59 Minus Water Tanker

34.737.539,17

Perbedaan Ket

JUMLAH



Halaman 1 dari 1

Lampiran 3.9g

Paket Pekerjaan : Peningkatan Ruas Jalan Simo ‐ Mlowo R.204No Kontrak : 050/199.10/IV/2017Tgl Kontrak : 31 Mei 2017 (Selesai 26 November 2017)Nilai Kontrak : Rp3.035.783.000,00Pelaksana : PT MW ‐ PT SJM (KSO)No Addendum II : ‐Tgl Addendum : ‐Nilai Kontrak : ‐Jangka Waktu Pelaksanaan : 180 hari kalenderJangka Waktu Pemeliharaan : 180 hari kalender



4 Rabat Beton K.125 t : 6 cm M3 1.071.718,15 328,12 351.652.159,38 1.058.898,33 328,12 347.445.720,70 12.819,82 ‐ 4.206.438,68 Minus Water Tanker5 Beton Struktur K.250 t : 20 cm M3 1.405.896,10 1.094,40 1.538.612.691,84 1.393.076,28 1.094,40 1.524.582.683,02 12.819,82 ‐ 14.030.008,82 Minus Water Tanker10 Bahu jalan batu putih + sirtu dipadatkan M3 277.216,03 342,00 94.807.882,26 273.800,01 342,00 93.639.601,71 3.416,03 ‐ 1.168.280,55 Minus Pedestrian/Baby Roller

III PEKERJAAN OPRIT3 Rabat Beton K.125 t : 6 cm M3 1.071.718,15 6,48 6.944.733,61 1.058.898,33 6,48 6.861.661,19 12.819,82 ‐ 83.072,42 Minus Water Tanker4 Beton Struktur K.250 t : 20 cm M3 1.405.896,10 21,60 30.367.355,76 1.393.076,28 21,60 30.090.447,69 12.819,82 ‐ 276.908,07 Minus Water Tanker5 Bahu jalan batu putih + sirtu dipadatkan M3 277.216,03 3,00 831.648,09 273.800,01 3,00 821.400,02 3.416,03 ‐ 10.248,07 Minus Pedestrian/Baby Roller

19.774.956,61

PerbedaanKet

JUMLAH



Halaman 1 dari 1

Lampiran 3.9h

Paket Pekerjaan : Peningkatan Ruas Jalan Mlowo ‐ Randurejo R.203No Kontrak : 050/199.16/IV/2017Tgl Kontrak : 31 Mei 2017 (Selesai 26 November 2017)Nilai Kontrak : Rp3.157.453.000,00Pelaksana : PT MW ‐ PT SJM (KSO)No Addendum II : ‐Tgl Addendum : ‐Nilai Kontrak : ‐Jangka Waktu Pelaksanaan : 180 hari kalenderJangka Waktu Pemeliharaan : 180 hari kalender



3 Rabat Beton K.125 t : 6 cm M3 1.068.699,42 344,16 367.803.592,39 1.055.249,30 344,16 363.174.599,78 13.450,12 ‐ 4.628.992,61 Minus Water Tanker4 Beton Struktur K.250 t : 20 cm M3 1.408.376,27 1.147,20 1.615.689.256,94 1.394.926,15 1.147,20 1.600.259.281,57 13.450,12 ‐ 15.429.975,37 Minus Water Tanker

III PEKE. GORONG‐GORONG1 Pembongkaran Beton Gorong‐gorong lama M3 585.961,48 1,20 703.153,78 355.590,25 1,20 426.708,31 230.371,23 ‐ 276.445,47 Minus Compressor dan Jack Hammer

2 Pembongkaran Pasangan Batu M3 333.152,83 1,20 399.783,40 288.398,13 1,20 346.077,76 44.754,70 ‐ 53.705,64 Minus Jack Hammer

20.389.119,09

PerbedaanKet

JUMLAH



Halaman 1 dari 1

Lampiran 3.9i

Paket Pekerjaan : Peningkatan Ruas Jalan Panunggalan ‐ Coyo R.68No Kontrak : 050/106.5/IV/2017Tgl Kontrak : 31 Mei 2017 (Selesai 10 November 2017)Nilai Kontrak : Rp3.961.938.000,00Pelaksana : PT PICNo Addendum II : ‐Tgl Addendum : ‐Nilai Kontrak : ‐Jangka Waktu Pelaksanaan : 180 hari kalenderJangka Waktu Pemeliharaan : 180 hari kalender


II PEK. BETON FULL NON COVERAN P = 1900X 4,5 m¹ , t =20 m¹

10 Bahu jalan batu putih + sirtu dipadatkan M3 306.312,50 480,00 147.030.000,00 301.625,00 480,00 144.780.000,00 4.687,50 ‐ 2.250.000,00 Minus Pedestrian/Baby RollerIII PEKERJAAN OPRIT JALAN

2 Bahu jalan batu putih + sirtu dipadatkan M3 306.312,50 1,20 367.575,00 301.625,00 1,20 361.950,00 4.687,50 ‐ 5.625,00 Minus Water Tanker

2.255.625,00

Perbedaan Ket

JUMLAH



Halaman 1 dari 1

Lampiran 3.9j

Paket Pekerjaan : Peningkatan Ruas Jalan Gadoh ‐ Karangrowo R.24No Kontrak : 050/106.38/IV/2017Tgl Kontrak : 31 Mei 2017 (Selesai 16 Desember 2017)Nilai Kontrak : Rp6.162.637.000,00Pelaksana : PT STNNo Addendum II : 050/292.2/I/2017Tgl Addendum : 27 Desember 2017Nilai Kontrak : Rp6.162.637.000,00Jangka Waktu Pelaksanaan : 210 hari kalenderJangka Waktu Pemeliharaan : 180 hari kalender


II PEK. BETON FULL NON COVERAN P = 2552X 4,5 m¹ , t =20 m¹

5 Rabat Beton K.125 t : 6 cm M3 1.053.316,00 689,04 725.776.856,64 1.048.081,52 689,04 722.170.089,16 5.234,48 ‐ 3.606.767,48 Minus Water Tanker6 Beton Struktur K.250 t : 20 cm M3 1.243.874,00 2.296,80 2.856.929.803,20 1.238.639,52 2.296,80 2.844.907.244,94 5.234,48 ‐ 12.022.558,26 Minus Water Tanker

III PEKERJAAN PERKERASAN LENTUR ATB2 Tambal Sulam LPA Kelas B M3 343.371,90 20,54 7.052.858,83 341.814,76 20,54 7.020.875,14 1.557,14 ‐ 31.983,69 Minus Water Tanker

15.661.309,43

Perbedaan Ket

JUMLAH



Halaman 1 dari 1

Lampiran 3.10

Paket Pekerjaan : Pembangunan Gedung BLK Kabupaten GroboganNo Kontrak : 050/865/VI/2017Tgl Kontrak : 14 Juni 2017 (Selesai 15 Desember 2017)Nilai KontrakPelaksana : PT REUNo Addendum II : 050/2012.1/XI/2017Tgl Addendum : 29 November 2017Nilai Kontrak : Rp14.329.695.000,00Jangka Waktu Pelaksanaan : 185 hari kalenderJangka Waktu Pemeliharaan : 180 hari kalender


B PEKERJAAN STRUKTUR BLOK A ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

B.III PEKERJAAN BETON BERTULANG ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Struktur bawah ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

13 Pekerjaan beton sloof S1 30/45 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Beton mutu K275 m³ 1.099.662,30 30,52 33.561.088,58 1.099.662,30 29,74 32.704.506,63 ‐ 0,78 856.581,95

Besi penulangan Ulir kg 11.680,46 5.562,14 64.968.344,44 11.680,46 5.562,14 64.968.344,44 ‐ ‐ ‐

Besi penulangan Polos kg 10.640,96 2.522,99 26.847.081,16 10.640,96 2.300,42 24.478.645,97 ‐ 222,58 2.368.435,19

Bekisting 1,5 x pakai m² 189.789,60 203,46 38.614.592,02 189.789,60 124,80 23.685.742,08 ‐ 78,66 14.928.849,94

15 Pekerjaan beton kolom type K1 50/50 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Beton mutu K275 m³ 1.099.662,30 25,20 27.711.489,96 1.099.662,30 25,20 27.711.489,96 ‐ ‐ ‐

Besi penulangan Ulir kg 11.680,46 4.611,14 53.860.189,60 11.680,46 4.576,26 53.452.775,16 ‐ 34,88 407.414,44

Besi penulangan Polos kg 10.640,96 1.767,80 18.811.079,26 10.640,96 1.767,80 18.811.079,26 ‐ ‐ ‐

Bekisting 2 x pakai m² 253.261,80 190,80 48.322.351,44 253.261,80 190,80 48.322.351,44 ‐ ‐ ‐

Lantai Dua ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

21 Pekerjaan beton balok type B1 30/60 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Beton mutu K275 m³ 1.099.662,30 27,74 30.502.432,88 1.099.662,30 27,74 30.502.432,88 ‐ ‐ ‐



Bekisting 1,5 x pakai m² 313.596,80 194,17 60.889.836,27 313.596,80 194,17 60.889.836,27 ‐ ‐ ‐


Beton mutu K275 m³ 1.099.662,30 16,00 17.594.596,80 1.099.662,30 16,00 17.594.596,80 ‐ ‐ ‐


Besi penulangan Polos kg 10.640,96 1.175,65 12.510.045,93 10.640,96 1.121,23 11.930.926,58 ‐ 54,42 579.119,35



Spesi beton mutu K175 m³ 1.099.662,30 17,14 18.847.112,16 1.099.662,30 17,14 18.847.112,16 ‐ ‐ ‐





Beton mutu K275 m³ 1.099.662,30 2,91 3.200.017,29 1.099.662,30 2,91 3.200.017,29 ‐ ‐ ‐

Besi penulangan Ulir kg 11.680,46 345,68 4.037.701,41 11.680,46 345,68 4.037.701,41 ‐ ‐ ‐

Besi penulangan Polos kg 10.640,96 221,17 2.353.485,17 10.640,96 203,70 2.167.527,69 ‐ 17,48 185.957,48


Balok ring ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

34 Pekerjaan beton balok type BR1 30/50 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Beton mutu K275 m³ 1.099.662,30 15,08 16.577.409,17 1.099.662,30 15,08 16.577.409,17 ‐ ‐ ‐





Beton mutu K275 m³ 1.099.662,30 2,41 2.650.186,14 1.099.662,30 2,41 2.650.186,14 ‐ ‐ ‐


Kelebihan PembayaranKet

Kekurangan Volume atas Pembangunan Gedung BLK Kabupaten Grobogan

No Uraian Jenis Barang/Pekerjaan SatuanMenurut Kontrak (MC 100%) Kenyataan di lapangan

Halaman 1 dari 4

Lampiran 3.10


Kelebihan PembayaranKetNo Uraian Jenis Barang/Pekerjaan Satuan

Menurut Kontrak (MC 100%) Kenyataan di lapangan



‐ ‐ ‐ ‐ ‐

C PEKERJAAN STRUKTUR BLOK B ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

C.III PEKERJAAN BETON BERTULANG ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

12 Beton Sloof K‐275 type BS2 30x50 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Beton K‐275 m3 1.099.662,30 36,44 40.069.494,89 1.099.662,30 36,44 40.069.494,89 ‐ ‐ ‐



Bekisting 1,5 x pakai m2 189.789,60 242,92 46.103.689,63 189.789,60 242,92 46.103.689,63 ‐ ‐ ‐

26 Beton Balok K‐275 type B1 30x60 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Beton K‐275 m3 1.099.662,30 45,92 50.496.492,82 1.099.662,30 45,92 50.496.492,82 ‐ ‐ ‐





Beton K‐275 m3 1.099.662,30 11,88 13.063.988,12 1.099.662,30 11,88 13.063.988,12 ‐ ‐ ‐


Besi penulangan Polos kg 10.640,96 868,70 9.243.757,90 10.640,96 772,71 8.222.401,95 ‐ 95,98 1.021.355,95



Beton K‐275 m3 1.099.662,30 28,19 30.999.480,24 1.099.662,30 28,19 30.999.480,24 ‐ ‐ ‐





Beton K‐275 m3 1.099.662,30 55,42 60.943.284,67 1.099.662,30 55,42 60.943.284,67 ‐ ‐ ‐





Beton K‐275 m3 1.099.662,30 11,88 13.063.988,12 1.099.662,30 11,88 13.063.988,12 ‐ ‐ ‐





Beton K‐275 m3 1.099.662,30 31,49 34.628.365,83 1.099.662,30 31,49 34.628.365,83 ‐ ‐ ‐




D PEKERJAAN STRUKTUR BLOK C ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

D.II PEKERJAAN TANAH DAN PASIR ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

1 Galian tanah m³ 69.399,00 630,31 43.742.883,69 69.399,00 623,29 43.255.952,55 ‐ 7,02 486.931,14

2 Urugan tanah kembali m³ 40.810,00 210,10 8.574.181,00 40.810,00 207,76 8.478.870,61 ‐ 2,34 95.310,39

3 Perataan tanah sisa galian di sekitar lokasi m3 11.770,00 420,21 4.945.871,70 11.770,00 415,53 4.890.777,11 ‐ 4,68 55.094,59

4 Urugan Pasir m3 306.482,00 30,52 9.353.830,64 306.482,00 30,37 9.309.026,80 ‐ 0,15 44.803,84

D.III PEKERJAAN BETON BERTULANG ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Lantai Satu ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

1 Beton Lantai Kerja K‐100 m³ 847.483,39 42,19 35.751.955,43 847.483,39 41,98 35.576.356,87 ‐ 0,21 175.598,56

2 Footplate type P5 beton 200x230x50 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Beton mutu K275 m³ 1.099.662,30 29,44 32.374.058,11 1.099.662,30 25,76 28.327.300,85 ‐ 3,68 4.046.757,26

Besi penulangan Ulir kg 11.680,46 2.785,08 32.531.060,39 11.680,46 2.436,95 28.464.677,84 ‐ 348,14 4.066.382,55

Bekisting 1,5 x pakai m² 176.772,93 41,28 7.297.186,69 176.772,93 36,12 6.385.038,35 ‐ 5,16 912.148,34

3 Footplate type P6 beton 160x160x50 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Beton mutu K275 m³ 1.099.662,30 25,09 27.590.527,11 1.099.662,30 24,19 26.603.030,36 ‐ 0,90 987.496,75


Halaman 2 dari 4

Lampiran 3.10




Bekisting 1,5 x pakai m² 176.772,93 53,76 9.503.312,90 176.772,93 51,84 9.163.908,86 ‐ 1,92 339.404,04


Beton mutu K275 m³ 1.099.662,30 6,33 6.960.862,36 1.099.662,30 6,33 6.960.862,36 ‐ ‐ ‐





Beton mutu K275 m³ 1.099.662,30 9,60 10.556.758,08 1.099.662,30 9,60 10.556.758,08 ‐ ‐ ‐





Beton mutu K275 m³ 1.099.662,30 25,34 27.865.442,68 1.099.662,30 22,53 24.773.192,29 ‐ 2,81 3.092.250,39


Besi penulangan Polos kg 10.640,96 1.113,21 11.845.623,08 10.640,96 989,52 10.529.442,74 ‐ 123,69 1.316.180,34

Bekisting 2 x pakai m² 253.261,80 214,60 54.348.969,23 253.261,80 190,75 48.310.194,87 ‐ 23,84 6.038.774,36


Beton mutu K275 m³ 1.099.662,30 17,74 19.508.009,20 1.099.662,30 17,11 18.812.142,90 ‐ 0,63 695.866,30

Besi penulangan Ulir kg 11.680,46 1.809,56 21.136.511,89 11.680,46 1.744,93 20.381.636,46 ‐ 64,63 754.875,43


Bekisting 2 x pakai m² 253.261,80 212,04 53.702.645,12 253.261,80 204,47 51.784.693,51 ‐ 7,57 1.917.951,61


Beton mutu K275 m³ 1.099.662,30 6,76 7.433.717,15 1.099.662,30 6,76 7.431.957,69 ‐ 0,00 1.759,46


Besi penulangan Polos kg 10.640,96 326,90 3.478.476,62 10.640,96 326,90 3.478.476,62 ‐ ‐ ‐


14 Pipa sparing air bersih & air kotor Ls 2.025.000,00 1,00 2.025.000,00 2.025.000,00 1,00 2.025.000,00 ‐ ‐ ‐

Lantai Dua ‐ ‐ ‐ ‐ ‐


Beton mutu K275 m³ 1.099.662,30 15,19 16.703.870,34 1.099.662,30 13,50 14.849.839,70 ‐ 1,69 1.854.030,64





Beton mutu K275 m³ 1.099.662,30 8,36 9.193.176,83 1.099.662,30 7,98 8.770.686,57 ‐ 0,38 422.490,26

Besi penulangan Ulir kg 11.680,46 871,20 10.176.016,75 11.680,46 831,60 9.713.470,54 ‐ 39,60 462.546,21




Beton mutu K275 m³ 1.099.662,30 3,38 3.716.858,57 1.099.662,30 3,38 3.712.459,92 ‐ 0,00 4.398,65


Besi penulangan Polos kg 10.640,96 157,64 1.677.398,73 10.640,96 157,64 1.677.398,73 ‐ ‐ ‐



Spesi beton mutu K175 m³ 1.000.374,47 12,99 12.994.864,32 1.000.374,47 12,99 12.994.864,32 ‐ ‐ ‐





Beton mutu K275 m³ 1.099.662,30 2,64 2.903.108,47 1.099.662,30 2,64 2.903.108,47 ‐ ‐ ‐




Balok ring ‐ ‐ ‐ ‐ ‐


Beton mutu K275 m³ 1.099.662,30 10,10 11.106.589,23 1.099.662,30 10,10 11.106.589,23 ‐ ‐ ‐


Halaman 3 dari 4

Lampiran 3.10






JUMLAH 3.027.536.540,21 2.945.708.455,31 81.828.084,90 Pengembalian Ke Kas DaerahPPN 10% 302.753.654,02 294.570.845,53 8.182.808,49

JUMLAH TOTAL 3.330.290.194,23 3.240.279.300,84 90.010.893,39

DIBULATKAN 3.330.290.000,00 3.240.279.000,00 90.010.000,00

Halaman 4 dari 4

Lampiran 3.11

NO JENIS BARANG MERK/TYPE TAHUN PEROLEHANNILAI PEROLEHAN

(Rp)NO. POLISI SKPD PENGGUNA

1 Station Wagon Suzuki Futura/ST150 31/12/2002 30.000.000,00 K 9503 HF BPPKAD PWI KAB. GROBOGAN

2 Station Wagon Toyota Avanza G 31/12/2015 180.213.181,00 K 9508 UFBADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

MAJELIS ULAMA INDONESIA KAB. GROBOGAN

3 Station Wagon Toyota Avanza G 31/12/2015 180.213.181,00 K 9508 TFBADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NAHDLATUL ULAMA KAB. GROBOGAN

4 Station Wagon Toyota Avanza G 31/12/2015 180.213.181,00 K 9502 UFBADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

MUHAMMADIYAH KAB. GROBOGAN

5 Station Wagon TOYOTA RUSH 1.5G 31/12/2010 177.500.000,00 K 95 F DINAS PENDIDIKAN DEWAN PENDIDIKAN KAB. GROBOGANJUMLAH 748.139.543,00

ASET KENDARAAN BERMOTOR YANG DIPAKAI OLEH PIHAK LAIN TIDAK SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU

Halaman 1 dari 1

Documents

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN …5. Pemerintah Kabupaten Grobogan memiliki hak penuh atas asset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas asset