Laporan Evaluasi RENSTRANAS HoB 2015 – 2019pustakaborneo.org/download/Laporan_Evaluasi_RENSTRANAS_HoB.… · 2.2 Pengumpulan Data 13 2.2.1 Data Primer 13 2.2.2 Data Sekunder 13

Laporan Evaluasi dari Implementasi RENSTRANAS HoB 2015 – 2019

Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari HoB WWF-Indonesia terutama kepada Sdr. Iwan Wibisono, Zahra Z. Mutiara, dan Elisabeth B. Wetik, atas kesediaan memfasilitasi dalam pengumpulan data, melakukan wawancara, serta diskusi yang intensif.

Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak/Ibu narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu wawancara serta mengisi kuesioner untuk evaluasi ini.

Kelompok Kerja Nasional HoB IndonesiaJuni 2019© Text 2019 Pokjanas HoBAll rights reserved.

Photo cover © WWF-Indonesia / Victor Fidelis Santosa

MALAYSIA

BRUNEIDARUSSALAM

PETA LOKASI

HoB Boundaries

Forest Cover

Rivers

Province

District

National

INDONESIA

Evaluasi terhadap Renstranas HoB 2015 - 2019 telah dilakukan pada Bulan April-Mei 2019. Evaluasi bertujuan untuk mendapatkan: 1). Hasil penilaian kinerja dari enam program utama Renstranas HoB; 2). Uraian isu implementasi keberhasilan dan hambatan program selama lima tahun; dan 3). Rekomendasi penyelengga-raan program untuk mencapai dampak yang lebih berarti ke depannya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dilakukan pengumpulan data primer dan data sekunder. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. Berdasarkan atas data dan analisis kemudian disusun rekomendasi.

Untuk dapat melakukan penilaian kinerja, maka dalam evaluasi ini dibangun suatu kriteria penilaian dalam bentuk skala penilaian (rating scale). Ada enam skala penilaian yang diadopsi, yaitu Sangat Memuaskan (SM), Memuaskan (M), Hampir memuaskan (HM), Hampir Tidak memuaskan (HTM), Tidak memuas-kan (TM), dan Sangat Tidak Memuaskan (STM).

Berdasarkan kriteria yang telah dibangun tersebut, maka hasil penilaian kiner-ja terhadap enam program dalam Renstranas HoB 2015 - 2019 adalah sebagai berikut:

PROGRAM STM TM HTM HM M SMProgram 1. Persiapan Implementasi

Program 2. Pembangunan SDA di Luar Kaw. Lindung

Program 3. Pengelolaan Kawasan Lindung

Program 4. Pembangunan Ekonomi di Wilayah Lintas Batas

Program 5. Pengembangan Ekowisata

Program 6. Peningkatan Kapasitas SDM

Selanjutnya, dalam kaitan implementasi Program dan Kegiatan Utama, keber-hasilan yang dapat dicatat baik dari aspek kelembagaan maupun aspek imple-mentasi adalah:

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Telah terbangun lembaga yang menangani HoB baik di tingkat nasional maupun daerah;

2. Semua program dalam Renstranas HoB telah ada implementasinya. Dari 50 Kegiatan Utama dalam Renstranas HoB, 37 diantaranya telah ada pelaksanaanya dan 13 lainnya tidak ada pelaksanaannya;

3. Lembaga-lembaga non-pemerintah aktif mendukung kegiatan HoB.


Di samping keberhasilan, terdapat beberapa hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan Renstranas HoB 2015 - 2019, yaitu:

1. Ada indikasi bahwa Renstranas HOB tidak dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga dan Daerah;

2. Program HoB belum diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan dan anggaran di Kementerian/Lembaga dan Daerah;

3. Belum ada mekanisme monitoring dan evaluasi yang dibangun untuk menjamin implementasi Kegiatan Utama dalam Renstranas HoB;

4. POKJANAS telah berkhir masa kerjanya tanggal 15 April 2017.

1. Menguatkan POKJANAS dan POKJA Daerah;

2. Mempercepat keluarnya Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Jantung Kalimantan;

3. Mengintegrasikan program HoB dalam sistem perencanaan dan penganggaran pada K/L dan daerah;

4. Mengalokasian sumber daya untuk program HoB ‘on top’ dari Business as Usual;

5. Membangun mekanisme monitoring dan evaluasi yang kuat;

6. Mening katkan keterlibatan pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah sejak tahap perencanaan.

Rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil analisis dapat dilihat dari dua aspek yaitu dari aspek kelembagaan dan dari aspek implementasi. Selain itu rekomendasi juga dapat dilihat dari aspek tingkat nasional dan daerah. Ada enam rekomendasi yang disampaikan sebagai hasil evaluasi ini, yaitu:

Laporan Evaluasi dari Implementasi RENSTRANAS HoB 2014 – 2019 5

PETA LOKASI 3

RINGKASAN EKSEKUTIF 4

DAFTAR ISI 6

DAFTAR TABEL 7

DAFTAR SINGKATAN 7

BAB 1 PENDAHULUAN 10

1.1 Latar Belakang 10

1.2 Tujuan 11

BAB 2 METODE 12

2.1 Pola Pikir 12

2.2 Pengumpulan Data 13

2.2.1 Data Primer 13

2.2.2 Data Sekunder 13

2.3 Keterbatasan 13

2.4 Waktu Evaluasi 14

2.5 Struktur Laporan Ini 14

BAB 3 HASIL EVALUASI 15

3.1 Penilaian Kinerja Atas 6 (enam) Program Utama dalam Periode 2015–2019 15

3.1.1 Program 1. Persiapan Implementasi dan Akselerasi Program di Kawasan Jantung Kalimantan

17

3.1.2 Program 2. Pembangunan Sumber Daya Alam di Luar Kawasan Lindung secara Berkelanjutan di Kawasan Jantung Kalimantan

19

3.1.3 Program 3. Pengelolaan Kawasan Lindung 25

3.1.4 Program 4. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Wilayah Lintas Batas 29

3.1.5 Program 5. Pengembangan Ekowisata 32

3.1.6 Program 6. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia 34

3.2 Analisis Terhadap Penyelenggaraan Program 36

3.2.1 Analisis terhadap Keberhasilan 36

3.2.2 Analisis terhadap Hambatan 39

BAB 4 REKOMENDASI 46

4.1 (N&D, K) Menguatkan POKJANAS dan POKJA Daerah 46

4.2 (N, K) Mempercepat Keluarnya Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Jantung Kalimantan

46

4.3 (N&D, I) Mengintegrasikan Program HoB dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran pada K/L dan Daerah

47

4.4 (N&D, I) Membangun Mekanisme Monitoring dan Evaluasi yang Kuat 47

4.5 (N&D, I) Membangun Mekanisme Monitoring dan Evaluasi yang Kuat 49

4.6 (N&D, I) Meningkatkan Keterlibatan Pemangku Kepentingan termasuk Pemerintah Daerah Sejak Tahap Perencanaan

49

DAFTAR PUSTAKA 50

LAMPIRAN 51

Lampiran 1. Kuesioner/Panduan Wawancara 51

Lampiran 2. Kriteria Evaluasi 66

DAFTAR ISI


DAFTAR TABELTabel 1: Pelaksanaan Kegiatan yang Mendekati Kegiatan Utama Program 1 18

Tabel 2: Pelaksanaan Kegiatan Utama Program 2 19





Tabel 7: Pelaksanaan Kegiatan Utama Renstranas HoB 38

APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

BAPPENAS Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BKPM Badan Koordinasi Penanaman Modal

DTW Daerah Tujuan Wisata

ESDM Energi dan Sumber Daya Mineral

FORCLIME Forest and Climate Change

FSC Forest Stewardship Council

GEF Global Environment Facility

GIZ German Agency for International Cooperation

HHBK Hasil Hutan Bukan Kayu

HoB Heart of Borneo

ICCA Indigenous Community Conserved Area

ISPO Indonesian Sustainable Palm Oil

ITTO International Timber Trade Organization

Kalbar Kalimantan Barat

Kaltara Kalimantan Utara

Kalteng Kalimantan Tengah

Kaltim Kalimantan Timur

KAPET Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu

Keppres Keputusan Presiden

KOMPAKH Komunitas Pariwisata Kapuas Hulu

KPH Kesatuan Pengelolaan Hutan

KSN Kawasan Strategis Nasional

LSM Lembaga Swadaya Masyarakat

MP3EI Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia

MTR Mid Term Review

PUPR Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

REDD Reducing Emmission from Deforestation and forest Degradation

Renja-KL Rencana Kerja Kementerian/Lembaga

RKA-KL Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga

RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

RSPO Roundtable for Sustainable Palm Oil

SFM Sustainable Forest Management

SVLK Sistem Verifikasi Legalitas Kayu

TNBBR Taman Nasional

TNBK Taman Nasional Betung Kerihun

TNBKDS Taman Nasional Betung Kerihun Danau Sentarum

TNKM Taman Nasional Kayan Mentarang

UNDP United Nation Development Program

UU Undang-Undang

WWF World Wildlife Fund for Nature

DAFTAR SINGKATAN


© W

WF-IN

DO

NE

SIA / V

ICTO

R FID

ELIS

SA

NTO

SA

Heart of Borneo (HoB) merupakan inisia tif untuk mengelola kawasan hutan tro-pis dataran tinggi di Borneo yang didasarkan pada prinsip konservasi dan pem-bangunan berkelanjutan. Inisiatif ini diprakarsai bersama oleh tiga negara yang berada di pulau itu yaitu Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia. Deklarasi terjadi pada tanggal 12 Februari 2007 di Bali dengan moto ‘Tiga Negara Satu Visi Konservasi’.

Tujuan inisiatif HoB adalah untuk mempertahankan dan memelihara keber-lanjutan manfaat salah satu kawasan hutan hujan terbaik yang masih tersisa di Borneo bagi kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang. Untuk di Indonesia HoB dikenal dengan istilah Jantung Kalimantan yakni bagian kawasan HoB yang berada di wilayah negara Indonesia.

Visi HoB yang telah disepakati pada Ministerial Meeting pertama di Bali tahun 2007 adalah: “Menjembatani konservasi dan pembangunan berkelanjutan di tiga negara”. Adapun misinya adalah:

1. Mengelola sumber daya alam di luar dan di dalam jejaring kawasan lindung melalui pengembangan dan implementasi tata guna lahan yang lestari;

2. Meningkatkan dan mengedepankan pengelolaan kawasan lindung yang efek-tif, dengan memprioritaskan kawasan lindung yang terletak di perbatasan, dalam rangka konservasi keanekaragaman hayati hutan dan keterkaitan sistem ekologi;

3. Mengelola isu kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di wilayah perba-tasan;

4. Mengenali, melestarikan, mempromosikan dan memanfaatkan secara lestari keindahan tempat-tempat alami serta wilayah bernilai budaya tinggi di ka-wasan HoB; dan

5. Memastikan implementasi yang efektif terhadap Inisiatif HoB untuk semua kalangan, termasuk untuk kalangan publik, swasta, serta masyarakat lokal.

Wilayah HoB meliputi areal seluas 23,4 juta hektar di mana hampir 16,9 juta hektar di antaranya berada di wilayah Negara Indonesia (Suhartono & Mardias-tuti, 2017). Wilayah tersebut meliputi empat provinsi (yaitu Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat), 17 kabupaten dan 96 kecamatan.

Jantung Kalimantan merupakan hutan tropika basah terluas yang saat ini masih tersisa di Asia Tenggara dan dikenal sangat kaya akan biodiversitas. Di wilayah itu terdapat sebanyak 222 jenis mamalia (termasuk orang-utan, gajah Borneo, dan badak Sumatra), 358 spesies burung, lebih dari 3000 spesies pohon, lebih dari 200 spesies anggrek, dan tidak kurang dari 1000 spesies pakis belum lagi spesies reptile dan serangga (Suhartono & Mardiastuti, 2017).

Selain kekayaan biodiversitas, kawasan HoB juga memiliki fungsi-fungsi penting lainnya untuk penyangga kehidupan yakni tutupan hutan, sebagai menara air, penyimpan karbon, sosial budaya, serta ekowisata.

1.1 LATAR BELAKANG

BAB 1: PENDAHULUAN


Mengingat akan fungsi pentingnya HoB, maka berbagai upaya telah dilakukan untuk penyelamatannya. Masing-masing Negara menyusun rencana aksi dan melaksanakan program-program sesuai dengan misi HoB yang telah disepakati.

Sejak deklarasi inisiatif tahun 2007, terhadap Jantung Kalimantan telah disu-sun rencana strategis nasional (Renstranas) sebanyak dua kali untuk periode waktu yang berbeda yaitu periode tahun 2009-2014 dan dilanjutkan ke periode tahun 2015 - 2019. Rencana Strategis dan Aksi Nasional Jantung Kalimantan 2015 – 2019 dirancang oleh berbagai ahli, praktisi, pemerintah pusat dan daerah yang difasilitasi oleh Kelompok Kerja Nasional (POKJANAS) Heart of Borneo. Dokumen tersebut merupakan artikulasi dari kesepakatan tiga negara mengenai konservasi dan pembangunan berkelanjutan di kawasan perbatasan yang hara-pannya mampu memberi arah gerak kementerian, provinsi dan kabupaten dalam berkegiatan di kawasan Jantung Kalimantan.

Periode masa berlaku dokumen ini bersamaan dengan periode Rencana Pemba-ngunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019. Harapannya integrasi kinerja pembangunan dan konservasi di kawasan Jantung Kalimantan dapat sejalan dan terakomodasi selama lima tahun terakhir ini.

Rumusan implementasi program pembangunan dengan prinsip berkelanjutan di dalam masa berlaku Rencana Strategis dan Aksi Nasional tahun 2015 – 2019 membutuhkan pemantauan dan evaluasi. Sebagai sebuah perlengkapan untuk mengawal visi yang diharapkan dapat hadir di kawasan Jantung Kalimantan, pemantauan dan evaluasi kinerja menjadi sangat krusial sebagai sebuah feedback untuk meningkatkan desain intervensi dan inisiatif ke depan. Pemantauan dan evaluasi diharapkan mampu memberikan akuntabilitas atas perencanaan yang telah disusun dan potensi efektivitas pengaturan kelembagaan pendukung inisia-tif the Heart of Borneo. Dengan dokumen ini harapannya dampak dari inisiatif the Heart of Borneo, dapat terdokumentasi menjadi success stories sebagai upaya knowledge management untuk menjadi bahan pembelajaran di samping pelaporan.

Pemantauan yang dimaksud adalah penilaian atas implementasi rencana strate-gis sesuai dengan input kegiatan dan dampak yang diharapkan dari implemen-tasi rencana strategis. Evaluasi periodik terhadap kinerja, efisiensi dan dampak, baik yang sudah diekspektasi maupun di luar ekspektasi dilakukan untuk secara objektif melihat dampak atas inisiatif the Heart of Borneo. Dengan adanya pemantauan dan evaluasi program nasional ini diharapkan bisa memunculkan rekomendasi perbaikan penyelanggaraan pembangunan berkelanjutan dan kon-servasi di kawasan Jantung Kalimantan ke depannya.

Tujuan utama dari penyusunan dokumen pemantauan dan evaluasi dari Rencana Strategis dan Aksi Nasional Jantung Kalimantan 2015 – 2019 secara singkat adalah sebagai berikut:

1. Adanya hasil penilaian kinerja dari kegiatan utama yang telah dielaborasi terhadap 5 program utama dari Renstranas 2015 – 2019;

2. Adanya uraian isu implementasi baik, keberhasilan dan hambatan program selama 5 tahun periode rencana strategis dan aksi nasional 2014 – 2019 terha-dap dampak program nasional tersebut;

3. Adanya rekomendasi penyelenggaraan program untuk mencapai dampak yang lebih berarti ke depannya, secara khusus juga mengenai kajian singkat efekti-vitas dan efisiensi koordinasi lintas K/L dan antar pemerintah daerah.

1.2 TUJUAN


2.1 POLA PIKIR

Dalam mencapai tujuan evaluasi, disusun pola pikir sebagaimana Gambar 1 berikut ini.

Gambar 1. Alur Pikir Evaluasi dari Implementasi Renstranas HoB 2014 - 2019

Dalam Renstranas HoB 2015 - 2019 sesungguhnya terdapat 6 program yang ingin dicapai. Masing-masing program memuat kegiatan utama yang digolongkan dalam kegiatan Regulasi (R), Perencanaan (P), dan Intervensi (I). Di sisi lain dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, telah dilakukan implementasi kegiatan baik oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, maupun oleh mitra.

Apabila disandingkan antara kegiatan di dalam Renstranas dengan kegiatan yang riil diimplementasi, maka akan diperoleh dua kelompok kegiatan, yaitu:

- Kegiatan di dalam Renstranas yang riil diimplementasikan; dan

- Kegiatan di dalam Renstranas yang tidak diimplementasikan.

Keduanya dibatasi dengan kerangka waktu periode 2015 - Mei 2019. Keduanya kemudian dilakukan analisis deskriptif perihal penilaian kinerja (khusus untuk kegiatan yang diimplentasikan) dan pembelajaran baik dari aspek teknis maupun aspek kelembagaan yang meliputi aspek keberhasilan dan aspek hambatan.

BAB 2: METODE

LAPORAN EVALUASI

REKOMENDASI

KEGIATAN TERIMPLEMENTASI

KEGIATAN TIDAKTERIMPLEMENTASI

ANALISIS:• PENILAIAN KINERJA• LESSONS LEARNED

ANALISIS:LESSONS LEARNED

ASPEK:• TEKNIS• KELEMBAGAAN• KEBERHASILAN• HAMBATAN

RENSTRA HOB 2015 - 2019• 5 PROGRAM (13R, 9P, 24I)• 2015-2018

IMPLEMENTASI KEGIATAN

2015 - 2018 OLEH:• K/L• PEMPROP• PEMKAB• MITRA


2.2 PENGUMPULAN DATA

2.3 KETERBATASAN

Adapun dasar analisis yang dipergunakan di antaranya adalah berupa dokumen-dokumen laporan, peraturan-peraturan yang berkenaan, hasil wawancara dengan stakeholder kunci, dan lain-lain.

Selanjutnya dari hasil analisis dibuat beberapa rekomendasi yang relevan. Selu-ruh rangkaian proses ini kemudian ditulis dalam suatu laporan evaluasi.

Data yang dikumpulkan terdiri dari dua macam yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan dari narasumber baik dengan melalui wawancara semi-terstruktur maupun dengan pengisian kuesion-er yang telah disiapkan untuk masing-masing stakeholder kunci baik di tingkat pusat, di tingkat daerah, dan mitra. Untuk narasumber yang tidak mungkin didatangi, pengumpulan data dilakukan dengan cara komunikasi melalui sam-bungan E-mail. Narasumber terdiri dari unsur-unsur POKJANAS HoB, Kemen-terian/Lembaga, Unit Pelaksana Teknis Kementerian/Lembaga, Mitra, dan aktor privat.

Untuk keperluan pengumpulan data maka disusun suatu instrumen berupa kue-sioner yang relevan untuk dijawab/diisi oleh masing-masing stakeholder kunci. Kuesioner dibedakan untuk masing-masing stakeholder yaitu Model A (untuk POKJANAS), Model B (untuk Kementerian/Lembaga), Model C (untuk pemerin-tah daerah), dan Model D (untuk mitra). Adapun format kuesioner dimaksud dapat dilihat pada Lampiran 1.

Data sekunder diperoleh dari laporan-laporan kegiatan, laporan trilateral meet-ing, dan dari sumber-sumber lain yang relevan. Mengingat bahwa data sekunder bersumber dari data yang dikumpulkan oleh pihak lain, maka data tersebut dianggap benar adanya dan diadopsi untuk bahan analisis.

Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan data dari dokumen yang tersedia serta data dari hasil isian kuesioner dan wawancara yang berhasil dihimpun dimana tidak semua pemangku kepentingan bersedia mengembalikan kuesioner yang telah disampaikan. Keterbatasan waktu mengindikasikan ketidakmung-kinan menghimpun data dari seluruh pemangku kepentingan yang ada serta peninjauan ke lapangan.

Evaluasi ini juga hanya memusatkan pada tingkat kuantitas implementasi ke-giatan dan paling jauh pada luaran/output. Adapun evaluasi terhadap outcome (dampak) tidak dapat dilakukan karena indikator dampak dalam Renstranas ini belum ditentukan.

Dari segi waktu, evaluasi ini dilakukan sebelum masa berlaku Renstranas ber-akhir. Dengan demikian hasil evaluasi ini tidak mungkin dapat menggambarkan implementasi selama utuh waktu lima tahun.

2.2.1Data Primer

2.2.2Data Sekunder


Secara keseluruhan kegiatan evaluasi ini waktunya selama 30 hari. Waktu ter-masuk waktu yang digunakan pada tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap analisis data, dan penyusunan laporan. Pekerjaan ini dimulai pada tanggal 18 April 2019.

Laporan ini terdiri dari 4 (empat) Bab. Isi dari Bab 1 adalah Pendahuluan yang meliputi latar belakang dan tujuan evaluasi. Bab 2 berisi tentang Metode, yakni menceritakan tentang pola pikir, cara pengumpulan data, cara analisis, serta kerangka waktu evaluasi.

Bab 3 berisi tentang Hasil Evaluasi. Pada bab ini dibahas tentang temuan-temuan hasil evaluasi dari aspek kinerja implementasi ke-enam program dan kemudian dilakukan analisis terhadap penyelenggaraannya. Analisis dimaksud dilihat dari dua sisi yaitu analisis aspek keberhasilan dan analisis terhadap hambatan baik dari sisi implementasi maupun dari sisi kelembagaan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut kemudian dibuat rekomendasi untuk bahan perbaikan di masa mendatang agar Renstranas dapat mempunyai dampak yang lebih baik.

Bab 4 merupakan bab terakhir yang berisi tentang Rekomendasi implementasi untuk perbaikan di waktu mendatang.

Executive Sumary dalam bahasa Indonesia dimuat sebelum Bab 1. Sedangkan lampiran-lampiran disertakan pada bagian akhir laporan ini.

2.4 WAKTU EVALUASI

2.5 STRUKTUR

LAPORAN INI


Renstranas HoB ini merupakan sebuah dokumen rencana yang disusun tahun 2014 yakni setahun sebelum mulainya periode Renstranas. Dalam kajian ini akan diuji sejauh mana rencana yang tertuang dalam Renstranas tersebut terlaksana.

Dalam Renstranas HoB 2015 - 2019 terdapat 6 (enam) program. Satu program merupakan program persiapan dan 5 (lima) program lainnya merupakan pro-gram prioritas. Program pertama dimaksudkan untuk meletakkan dasar yang kuat dalam implementasi 5 (lima) program lainnya.

Dalam evaluasi ini akan dibahas pelaksanaan keenam program tersebut untuk posisi mulai tahun 2015 sampai dengan saat evaluasi ini dilakukan (Mei 2019). Dasar dari evaluasi ini adalah data hasil konsultasi dengan berbagai pihak yang menjadi stakeholder HoB, laporan-laporan dan dokumen-dokumen yang tersedia termasuk dokumen hasil Trilateral Meeting yang diselenggarakan tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018. Daftar nama stakeholder untuk berkonsultasi disajikan dalam Lampiran 2 Laporan ini.

Dalam evaluasi ini semula diasumsikan bahwa Renstranas ini merupakan satu-satunya dokumen rencana kegiatan tahun 2015 - 2019 bagi HoB. Dengan demiki-an semua kegiatan yang dilaksanakan di HoB berpedoman pada Renstranas ini. Namun demikian, berdasarkan data yang tersedia ternyata tidak terlalu mudah untuk menelusuri kegiatan utama yang tertulis dalam rencana tersebut dalam pelaksanaannya.

Dalam struktur Renstranas HoB, ke-enam Program tersebut masing-masing dirinci lebih lanjut ke dalam Kegiatan Utama. Banyaknya kegiatan utama pada masing-masing program tidak sama dan berkisar antara 5 sampai 18. Kegiatan utama dibedakan menjadi tiga kategori yaitu Regulasi (R), Perencanaan (P), dan Intervensi (I).

Selanjutnya pada setiap kegiatan utama terdapat ‘Luaran yang Diharapkan’, ‘Instansi Utama’, dan waktu ‘Harapan Selesai’. Dengan demikian masing-masing program dalam Renstranas telah dibuat matrik yang kolom-kolomnya terdiri dari Luaran yang Diharapkan, Instansi Utama, dan waktu Harapan Selesai.

Untuk keperluan analisis ini dipandang perlu untuk dibuat suatu alat evalu-asi dalam bentuk skala penilaian (rating scale) meskipun kriteria yang dibuat dapat diperdebatkan. Pembuatan skala dalam evaluasi ini merujuk pada kriteria yang telah dipergunakan untuk melakukan review proyek-proyek UNDP yang mendapat dana hibah dari Global Environmental Facility (GEF) (UNDP, 2014) dan Bank Dunia (Bank, 2011). Skala penilaian yang dibuat dalam evaluasi ini ada 6 (enam) skala yaitu dengan sebutan : SM (Sangat Memuaskan), M (Memuas-kan), HM (Hampir Memuaskan), HTM (Hampir Tidak Memuaskan), TM (Tidak Memuaskan) dan STM (Sangat Tidak Memuaskan). Adapun kriterianya dapat dilihat pada Lampiran 4.

3.1 PENILAIAN KINERJA

ATAS 6 (ENAM) PROGRAM UTAMA

DALAM PERIODE 2015 – 2019

BAB 3: HASIL EVALUASI


© W

WF-IN

DO

NE

SIA / V

ICTO

R FID

ELIS

SA

NTO

SA

Adapun hasil evaluasi kinerja kegiatan dalam setiap program diuraikan dalam paragraf di bawah ini.

Program 1 ini di dalam Renstranas 2015 - 2019 diposisikan sebagai program pemungkin yang menjadi dasar bagi implementasi ke lima program prioritas lainnya.

Berdasarkan atas dokumen Renstranas HoB 2015 - 2019, program ini bertujuan untuk memberikan dasar yang kuat bagi program dan kegiatan yang akan dikem-bangkan di HoB.

Program ini meliputi 6 (enam) kegiatan utama yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan regulasi dan 3 (tiga) kegiatan intervensi. Instansi utama dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Empat ke giatan diharapkan selesai tahun 2015 sedangkan dua kegiatan lainnya diharap-kan selesai pada akhir 2016.

Adapun luaran, instansi utama, dan target waktu penyelesaian yang diharapkan dapat dilihat pada Lampiran 2. Kegiatan-kegiatan Utama tersebut di atas meru-pakan rencana yang dalam evaluasi ini hendak diketahui sejauh mana tingkat pelaksanaannya.

Terlepas dari instansi mana yang menyelenggarakan serta ketepatan waktunya, kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 2015 - 2019 ke-nyataannya lebih mengarah kepada pengarusutamaan HoB pada tingkat nasional dan tidak secara serta merta berhubungan langsung dengan Kegiatan Utama dalam Program 1 tersebut.

Tidak terdapat keterangan yang menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan-ke-giatan tersebut ditujukan untuk memenuhi mandat Kegiatan Utama yang mana dalam Renstranas. Hal ini menimbulkan kesulitan untuk mengaitkannya dengan Kegiatan Utama dalam Renstranas. Di satu sisi tidak ditemui kegiatan-kegiatan yang betul-betul sama terminologinya dengan yang ada dalam Renstranas, di lain sisi dalam kenyataannya telah banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan yang nampak sejalan. Untuk mengatasi hal ini, maka ditempuh dengan cara proxy, yakni mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang mendekati Kegiatan Utama dalam Renstranas. Dengan demikian penilaian ki-nerja Renstranas dapat dilakukan.

Sebagai tambahan atas data kegiatan yang dilaporkan dalam Trilateral Meeting HoB tersebut, terdapat juga informasi dari hasil wawancara. Dari hasil wawan-cara diperoleh informasi bahwa Kegiatan Utama 1.3 (Menghimpun atau mengem-bangkan best practice) juga telah dilaksanakan. Best practice dimaksud misal-nya tentang SVLK, RSPO, dan lain-lain. Namun karena best practice itu adanya masih di masing-masing sektor, maka belum terhimpun dalam suatu dokumen-tasi yang mudah diakses.

Pelaksanaan kegiatan yang mendekati Kegiatan Utama yang tertera dalam Ren-stranas adalah sebagaimana dalam Tabel 1.

3.1.1 Program 1. Persiapan

Implementasi dan Akselerasi

Program di Kawasan Jantung

Kalimantan


Tabel 1. Pelaksanaan Kegiatan yang Mendekati Kegiatan Utama Program 1

Kegiatan Utama dalam Renstranas HoB

Pelaksanaan Kegiatan yang Mendekati

Luaran/ Output

1.1 (R) Menyiapkan Keputusan Presiden tentang Kawasan HoB

Penyusunan Rencana Spasial HoB sebagai Kawasan Strategis Nasional yang akan diatur dengan Keppres.

Rancangan Perpres Rencana Tata Ruang Kawasan Jantung Kalimantan, namun belum mendapat persetujuan akhir

1.2 (R) Merumuskan Master Plan Kawasan HoB untuk 10 tahun

- -

1.3 (R) Menghimpun atau mengembangkan pan-duan best practice untuk pengembangan sektor (kehutanan, pertanian, pertambangan, infras-truktur dan pembangunan kota di kawasan HoB

- -

1.4 (I) Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan Master Plan HoB ke dalam program sektor terkait dan kegiatan di provinsi/ kabupaten

- -

1.5 (I) Melakukan har-monisasi dan menginte-grasikan Master Plan HoB dengan program nasional, misalnya MP3EI dan KAPET

- -

1.6 (I) Mengembangkan kelembagaan untuk implementasi program di HoB

• Pembentukan Pokja HoB Prop.Kalteng, Kalbar, dan Kab. Mahakam Ulu (Kaltim).

• Kegiatan sinergitas Renstranas HoB dengan Renstra Provinsi Kaltim dan Kaltara.

• Workshop tentang perkembangan kegiatan HoB oleh pemerintah daerah Kaltim dan Kaltara dan mitra (bulan September 2017).

Diantaranya:1. Keputusan Gubernur

Kalimantan Utara Nomor 188.44/ K.11/2015 tanggal 2 Januari 2015 Tentang Kelompok Kerja “Heart Of Borneo.

2. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/364/2016 tgl. 18 Juli 2016 Tentang Kelompok Kerja Program HoB Kalimantan Tengah.


Dari Tabel 1 tersebut terlihat bahwa hanya 2 dari 6 kegiatan utama yang ada pelaksanaannya. Berdasarkan atas kriteria yang ada (lihat Lampiran 4), maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pelaksanaan Program 1 masuk dalam Skala Penilaian 4 Hampir Tidak memuaskan (HTM).

PROGRAM STM TM HTM HM M SMProgram 1. Persiapan Implementasi

Tujuan dari program ini adalah mengelola sumber daya alam di luar kawasan lindung secara berkelanjutan di kawasan HoB yang berada di wilayah Indonesia.

Program ini memiliki Kegiatan Utama paling banyak dibandingkan program lain. Dalam program ini terdapat 18 Kegiatan Utama yang meliputi 3 (tiga) kegiatan regulasi, 5 (lima) kegiatan perencanaan, dan 10 kegiatan intervensi. Instansi utama dalam program ini ada 5 (lima) yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ESDM, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Kehutanan (sekarang Kementerian LHK), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), ditambah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang terkait yakni khusus dalam kegiatan ‘Mengembangkan rencana tata ruang untuk 17 kabupaten’. Selain itu, dalam program ini juga terdapat 6 (enam) kegiatan dimana Lembaga Utamanya adalah Kementerian yang terkait namun tidak ada penjelasan lebih lanjut kementarian yang dimaksud.

Kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu evaluasi telah cukup banyak dan mencakup berbagai macam kegiatan. Berdasarkan laporan Trilateral Meeting HoB serta hasil pengumpulan data dan wawancara, kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Pelaksanaan Kegiatan Utama Program 2



Luaran/ Output

2.1 (R) Mengembangkan Rencana Tata ruang HoB

• Pengelolaan lahan berkelanjutan dan integrasi di tingkat landscape.

Rancangan Perpres Rencana Tata Ruang Kawasan Jantung Kalimantan.

2.2 (R) Mengembangkan Tata Ruang untuk 17 kabupaten di HoB

• Penyusunan perencanaan spatial Kab. Sintang yang mengadadopsi prinsip ekonomi hijau.

• Kawasan Strategis Kabupaten.

RTRW Kabupaten terkait sudah menyatakan kawasan strategis nasional Jantung Kalimantan (Kalbar: Kab.Kapuas Hulu, Kab. Melawi, Kab. Sintang; Kalteng: Kab. Gunung Mas; Kaltim: Kab.Kutai Timur, Kutai Kertanegara, Kutai Barat, Kab.Berau; Kaltara: Kab. Nunukan, Kab.Malinau).

3.1.2Program 2.

Pembangunan Sumber Daya Alam

di Luar Kawasan Lindung secara

Berkelanjutan di Kawasan Jantung

Kalimantan


2.3 (R) Mengembangkan peraturan sistem tenurial di HoB sesuai dengan kebijakan nasional

- -

2.4 (P) Merumuskan rencana konsep pengem-bangan energy berkelanju-tan di HoB

- -

2.5 (P) Merumuskan rencana konsep pengembangan agribisnis berkelanjutan di HoB

- -

2.6 (P) Merumuskan atau memperkuat rencana kon-sep untuk mengembang-kan perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan konsesi hutan secara berkelanjutan

- -

2.7 (P) Merumuskan rencana konsep penelitian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati

• Perencanaan Detailed Engineering Design suaka orang utan di Danau Sentarum.

• Survey potensi Enggang di resort Belaban

• FS dan DED Sanctuary Enggang Gading di Wilayah Kerja Resort Belaban TNBBBR 2018

• Survey Potensi Enggang di Resort Belaban TNBBBR,

• FS dan DED Sanctuary Enggang Gading di Wilayah Kerja Resort Belaban TNBBBR tahun 2018

2.8(P) Merumuskan rencana konsep untuk wisata/ ekowisata, HHBK dan jasa lingkungan

• Pembangunan wisata di TNDS-TNBK, DED dll

• Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam Resort Belaban TNBBBR Tahun 2016;

• Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam Bukit Raya Resort Rantau Malam di Kab. Sintang Kalimantan Barat Tahun 2018;

• FS/studi kelayakan dan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Fasilitas Wisata Alam TNBBBR di Resort Belaban;

• Nota Kesepahaman Kementerian Pariwisata dengan Kementerian LHK tentang Percepatan Pengembangan Pariwisata di kawasan Hutan No. NK.6/KS.001/MP/2015; No.NK.10/MenLHK-KSDAE/2015 tanggal 27 Okt. 2015.

• Arrangement for The Establishment of Task Force for HOB Green Ecotourism by the Assistant Deputy Ministry for Forest Governance as Head of HoB National Working Group Coordinator Ministry for Economic Affairs dated April 26, 2017


• DED PLTMH Dusun Mengkilau Desa Nusa Poring Resort Mentatai SPTN Wilayah I Nanga Pinoh;

• FS/studi kelayakan Pembangunan fasilitas wisata jalur pendakian Bukit Raya Resort Rantau Malam SPTN Wilayah I TNBBBR tahun 2018.

• Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam Resort Belaban TNBBBR Tahun 2016;

• Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam Bukit Raya Resort Rantau Malam di Kab. Sintang Kalimantan Barat Tahun 2018;

• FS/studi kelayakan dan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Fasilitas Wisata Alam TNBBBR di Resort Belaban;

• DED PLTMH Dusun Mengkilau Desa Nusa Poring Resort Mentatai SPTN Wilayah I Nanga Pinoh;

• FS/studi kelayakan Pembangunan fasilitas wisata jalur pendakian Bukit Raya Resort Rantau Malam SPTN Wilayah I TNBBBR tahun 2018.

2.9 (P) Merumuskan ren-cana untuk merehabilitasi sungai terpolusi, lahan kritis dan gambut rusak

• Pokja DTA Danau Sentarum dan Rencana Pengelolaan Danau

• Penyusunan Rencana Pemulihan Ekosistem di Resort Belaban SPTN Wilayah I Nanga Pinoh Periode 2018 s/d 2023.

• Rencana Pemulihan Ekosistem di Resort Belaban SPTN Wilayah I Nanga Pinoh Periode 2018 s/d 2023.

• Mikro Hidro kapasitas 25 KVA di Dusun Mengkilau Desa Nusa Poring Resort Mentatai SPTN Wilayah I Nanga Pinoh

2.10 (I) Memfasilitasi pengembangan energy terbarukan yang berkelanjutan di HoB

• Mini solar power di desa Merabu dan Enggelam (Kaltim), dan Lung Barang, Liagu, Siandau, dan Metut (Kaltara)

• Pengembangan dan pemanfaatan biogas di desa Sadap bekerjasama dengan TNBKDS dan ITTO sebagai ‘role model’ TNBKDS.

• Mikro Hidro kapasitas 25 KVA di Dusun Mengkilau Desa Nusa Poring Resort Mentatai SPTN Wilayah I Nanga Pinoh


• Pembangunan Mikro Hidro kapasitas 25 KVA di Dusun Mengkilau Desa Nusa Poring Resort Mentatai SPTN Wilayah I Nanga Pinoh

2.11 (I) Memfasilitasi pengembangan agribisnis yang berkelanjutan di HoB

• Fasilitasi agroforestry di 13 desa di Kapuas Hulu melalui sistem tembawang.

• Peluncuran ekonomi hijau.

• Pengembangan teknik budidaya petani karet dalam penyadapan, okulasi, pembuatan pupuk organik, pencegahan hama karet, teknik agroforestry, pembibitan bibit lokal unggul, sistem informasi harga karet dengan sms gateway, dan pembangunan lumbung penyimpanan karet kering di Kapuas Hulu

• Pengembangan madu kelulut, kopi, dan hhbk lain di kecamatan Bunut Hulu, Kapuas Hulu

• Pengembangan teknik agroforestry petani dengan penggunaan pupuk kompos, pertanian sayuran, dan fasilitasi penjualan produk karet masyarakat kepada PT. Kirana Mega Tara di kecamatan Batang Lupar, Kapuas Hulu

Tidak ada informasi

2.12 (I) Memfasilitasi pengembangan pertambangan yang bertanggung jawab/ berkelanjutan di HoB

- -


2.13 (I) Memfasilitasi pengembangan perke-bunan kelapa sawit dan konsesi hutan yang berkelanjutan

• Pertanian kelapa sawit berkelanjutan dan petani kecil.

• Pertanian karet rakyat.

• Serifikasi FSC untuk kayu dan jasa ekosistem.

• Pengelolaan hutan dan perdagangan produk yang bertanggung jawab.

• Pemetaan kolaboratif untuk memutakhirkan HCVA dan tanaman kelapa sawit.

• Pengembangan dan penguatan koalisi dengan LSM untuk memonitor implementasi sistem VLK-KPHP dan FSC.

• Dukungan pengembangan KPH Model.

Tidak ada informasi

2.14 (I) Memfasilitasi pengembangan penelitian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan

• Translokasi Badak Sumatera di Kabupaten Kutai Barat

• Konservasi gajah di Nunukan.

• Grand design penelitian TNBKDS

• Survey populasi dan DNA Banteng di Lamandau, Kalteng

• Buku grand design

• Buku hasil survey populasi DNA banteng di Lamandau

2.15(I) Memfasilitasi pengembangan wisata/ekowisata berkelanjutan, HHBK, dan jasa lingkun-gan yang berkelanjutan di luar kawasan lindung

• Penguatan kelembagaan dan penyusunan program reduksi emisi untuk REDD+ berbasis jurisdiksi di Kalimantan Timur

• Pembangunan pusat perlebahan di Kapuas Hulu.

• Pengembangan pewarna alami


• Fasilitasi madu hutan di 18 desa.

• Pengembangan ekoturisme di dua desa.

• Kerjasama pembangunan jalan penghubung Kuching-Putussibau.

• Fasilitasi kemitraan Pengelolaan Zona Tradisional di Resort Mentatai SPTN Wilayah I Nanga Pinoh.

• Pusat perlebahan di Kapuas Hulu

• Pembentukan 3 asosiasi periau dengan total anggota berjumlah 37 periau dan peningkatan kapasitas 829 masyarakat di 7 kecamatan, Kapuas Hulu dengan pelatihan internal control sistem untuk standardisasi produksi madu

• Terbentuknya 3 asosiasi periau dengan total anggota berjumlah 37 periau dan peningkatan kapasitas 829 masyarakat di 7 kecamatan, Kapuas Hulu dengan pelatihan internal control sistem untuk standardisasi produksi madu

2.16 (I) Mengelola dan merestorasi sungai yang terpolusi dan terdegradasi di HoB

• Fasilitasi pembentukan program kampung iklim

• Pembentukan Kampung iklim di dalam Kawasan Jantung Kalimantan, utamanya di Kalimantan Timur

2.17 (I) Merehabilitasi dan merestorasi ekosistem yang terdegradasi termasuk lahan kritis dan lahan gambut yang rusak

• Konektivitas, koridor, dan perlindungan habitat orang-utan.

• Restorasi koridor habitat

• Restorasi lahan gambut di Kutai Kertanegara.

• Pemulihan Ekosistem tanaman intensif seluas 71 Ha; Pemulihan Ekosistem tanaman pengkayaan seluas 200 Ha; Pemulihan Ekosistem Mekanisme Alam seluas 421 Ha (tahun 2018).

• Pemulihan Ekosistem tanaman intensif seluas 71 Ha; Pemulihan Ekosistem tanaman pengkayaan seluas 200 Ha; Pemulihan Ekosistem Mekanisme Alam seluas 421 Ha (tahun 2018).


2.18 (I) Mempromosikan investasi yang berkelanju-tan di HoB

• Video, a.l.: ‘Visit HoB’ 2016, TNKM, TNDS, TNBK, TNBBBR, dll.

• Buku: Report Environmental Status of Borneo, 2016.

• Leaflet: The Krayan Highland in the Heart of Borneo.

• Video, Buku, Leaflet.

Dari tabel di atas terlihat bahwa sebagian besar (13 dari 18) Kegiatan Utama telah dilaksanakan selama kurun waktu evaluasi. Adapun terkait dengan output dari Kegiatan Utama dimaksud ditemukan sebagian output yang relevan dengan tujuan pelaksanaan kegiatan.

Dari data tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Program 2 masuk dalam Skala Penilaian 3 Hampir Memuaskan (HM).

PROGRAM STM TM HTM HM M SMProgram 2. Pembangunan SDA di Luar Kaw. Lindung

Program 3 ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kawasan lindung dan meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam mengelola kawasan lindung di kawasan HoB, agar keanekaragaman hayati dan ekosistemnya dapat dilestarikan dengan baik.

Berdasarkan Renstranas HoB 2015 - 2019, program ini terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan utama yang meliputi 3 (tiga) kegiatan regulasi, 2 (dua) kegiatan peren-canaan dan 4 (empat) kegiatan intervensi. Tujuh dari Sembilan kegiatan terse-but lembaga utama yang menangani adalah Kementerian Kehutanan (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), sedangkan dua kegiatan lainnya instansi utamanya Pemerintah Provinsi dan Kabupaten serta instansi terkait. Banyaknya kegiatan yang diharapkan selesai pada akhir tahun 2017 ada seba-nyak lima kegiatan. Sedangkan kegiatan yang diharapkan selesai pada akhir 2019 ada 2 kegiatan. Dua kegiatan sisanya batas waktu penyelesaiannya diteruskan ke periode selanjutnya.

Dalam kurun waktu 2015- Mei 2019 kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan cukup banyak terutama di tahun 2016/2017 dan 2017/2018 dan beberapa di anta-ranya telah menghasilkan output. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah seperti pada Tabel 3.

3.1.3Program 3.

Pengelolaan Kawasan Lindung





Luaran/ Output

3.1 (R) Membuat peraturan tentang kerjasama tata kelola untuk manajemen kawasan lindung

• Pengembangan kawasan Gunung Lumut sebagai KPHK.

• Nominasi TNBK dan TNDS sebagai cagar biosfer

3.2 (R) Mengembangkan jasa ekosistem pada tingkatan provinsi dan kabupaten

• Penguatan kelembagaan dan skema REDD+ di Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu

• Telah disusun beberapa dokumen tentang jasa lingkungan antara lain:

1. Rencana Induk Pengelolaan Kawasan Karst Sangkulirang-Mangkalihat

2. Kawasan Ekosistem Essensial Bentang Alam Wehea-Kelay

• Pembinaan Habitat Badak Sumatra di Kawasan Tambang eks PT.KEM

• Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kawasan Karst Sangkulirang-Mangkalihat

• Dokumen tentang Kawasan Ekosistem Essensial Bentang Alam Wehea-Kelay

• Terbinanya Habitat Badak Sumatra di Kawasan Tambang eks PT.KEM

3.3 (R) Merumuskan rencana dan peraturan untuk konektivitas satwa liar

• Pembuatan dan finalisasi dokumen Perencanaan Spatial Koridor Betung Kerihun Danau Sentarum sebagai Kawasan Strategis Kabupaten Kapuas Hulu.

Tidak ada informasi

3.4 (P) Menghimpun best practice untuk ilmu pengetahuan dan manajemen satwa liar serta kerjasama lintas batas

• Monitoring populasi orang-utan di TNBK dan TNDS.

• Monitoring dan survey biodiversitas (buaya sinyulong, burung, orang-utan, bekantan, banteng, raflesia, Presbytis hosei).

• Menyusun Juklak Inventarisasiarisasi Satwa dan Tumbuhan lingkup TNBBBR tahun 2015.

• Juklak Inventarisasiarisasi Satwa dan Tumbuhan lingkup TNBBBR tahun 2015.


3.5 (P) Memberikan dukungan infrastruktur untuk kawasan lindung dan koridor satwa

• Penyediaan dukungan teknis zonasi dan manajemen taman nasional dan daerah penyangga.

• Implementasi manajemen zonasi berdasarkan kriteria dan indikator zonasi di TNKM.

Tidak ada informasi

3.6 (I) Memfasilitasi dan mempromosikan jasa ekosistem di kawasan lindung, termasuk air, karbon dan gas rumah kaca di HoB

• Festival TN dan TWA tahun 2018,

• HKAN tahun 2015 s/d 2018;

• Pameran Sintang Expo tahun 2015 s/d 2018;

• INDOGREEN EXPO tahun 2015 s/d 2018

• Festival TN dan TWA tahun 2018,

• HKAN tahun 2015 s/d 2018;

• Pameran Sintang Expo tahun 2015 s/d 2018;

• INDOGREEN EXPO tahun 2015 s/d 2018,

3.7 (I) Mengembangkan institusi dan kapasitas SDM di kawasan lindung HoB

• Pembentukan Gugus Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kapuas Hulu oleh TNBK.

• Penguatan institusi DP3K sebagai bagian untuk menjamin kesetaraan dan efektivitas manajemen kolaborasi di TNKM.

• Fasilitasi pembangunan kapasitas FoMMA untuk manajemen kolaborasi yang lebih efektif di TNKM.

• Pemetaan dan dokumentasi ICCA.-Bimtek Teknik Inventarisasiarisasi hutan tahun 2018,

• Pelatihan Smart Patrol tahun 2016;

• Pelatihan Pengamanan Secara Kolaboratif tahun 2018,

• Gugus Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kapuas Hulu oleh TNBK.

• Menguatnya institusi DP3K sebagai bagian untuk menjamin kesetaraan dan efektivitas manajemen kolaborasi di TNKM.

• Meningkatnya kapasitas FoMMA untuk manajemen kolaborasi yang lebih efektif di TNKM.

• Peta dan dokumen ICCA

• Peningkatan kapasitas SDM dalam Teknik Inventarisasiarisasi tahun 2018,

• Peningkatan kapasitas SDM dalam Smart Patrol tahun 2016;

• Peningkatan kapasitas SDM dalam Pengamanan Secara Kolaboratif tahun 2018,


• Penyegaran Web Admin sub nasional Sehat SATLI tahun 2018,

• Pembentukan dan Penyegaran Masyarakat Mitra Polhut (MMP) di Resort Rantau Malam tahun 2016, Penyegaran MMP tahun 2016 dan 2019

• Peningkatan kapasitas SDM dalam Admin sub nasional Sehat SATLI tahun 2018,

• Terbentuknya Masyarakat Mitra Polhut (MMP) di Resort Rantau Malam tahun 2016, Penyegaran MMP tahun 2016 dan 2019

3.8 (I) Memfasilitasi best practice dan manajemen satwa liar berbasis ilmu pengetahuan

• Pelepasliaran Orangutan di TNBBR.

• Monitoring Populasi Orangutan di Site Monitoring Belaban SPTN Wilayah I Nanga Pinoh tahun 2015 s/d 2018;

• Inventarisasiarisasi Populasi Orangutan tahun 2015 di Resort Rantau Malam,

• Inventarisasiarisasi Populasi Enggang tahun 2017 di Rantau Malam dan tahun 2018 di Kuluk Sepangi,

• Inventarisasiarisasi Populasi Lutung Merah tahun 2015 Resort Belaban,

• Inventarisasiarisasi Populasi Beruang Madu di Resort Belaban dan Resort Tumbang Hiran (2017),

• Inventarisasiarisasi Populasi Burung di Resort Mentatai tahun 2017,

• Identifikasi Potensi Satwa Nokturnal tahun 2018 di Resort Meroboi dan Habangoi

• Laporan hasil Monitoring Populasi Orangutan di Site Monitoring Belaban SPTN Wilayah I Nanga Pinoh tahun 2015 s/d 2018;

• Laporan hasil Inventarisasiarisasi Populasi Orangutan tahun 2015 di Resort Rantau Malam,

• Laporan hasil Inventarisasi Populasi Enggang tahun 2017 di Rantau Malam dan tahun 2018 di Kuluk Sepangi,

• Laporan hasil Inventarisasi Populasi Lutung Merah tahun 2015 Resort Belaban,

• Laporan hasil Inventarisasi Populasi Beruang Madu di Resort Belaban dan Resort Tumbang Hiran (2017),

• Laporan hasil Inventarisasi Populasi Burung di Resort Mentatai tahun 2017,

• Laporan hasil Identifikasi Potensi Satwa Nokturnal tahun 2018 di Resort Meroboi dan Habangoi

3.9 (I) Mengembangkan konektivitas antar jejaring kawasan lindung

- -

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar (8 dari 9) Kegiatan Utama yang telah direncanakan dalam Renstranas HoB telah dilaksanakan dengan luaran


yang cukup signifikan. Berdasarkan fakta di atas, maka dalam skala penilaian Program 3 masuk dalam Skala Penilaian 3 Hampir Memuaskan (HM).

PROGRAM STM TM HTM HM M SMProgram 3. Pengelolaan Kawasan Lindung

Tujuan dari Program 4 adalah kesejahteraan masyarakat di wilayah lintas-batas berdasarkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Kegiatan utama pada Program ini ada 8 (delapan) yang meliputi 2 (dua) kegi-atan regulasi, satu kegiatan perencanaan, dan 5 (lima) kegiatan intervensi. Tiga kegiatan di antaranya merupakan kegiatan yang diharapkan selesai pada bulan Desember 2017, sedangkan 5 (lima) kegiatan sisanya target waktunya diteruskan ke periode Renstranas berikutnya.

Pelaksanaan atas rencana kegiatan utama tersebut di atas sebagian telah dilak-sanakan dan sebagian lainnya belum. Adapun perincian lebih lanjut tentang kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagaimana Tabel 4.




Luaran/ Output

4.1 (R) Mengembangkan peraturan untuk binis dan perdagangan lintas batas serta pos pengawasan imigrasi


• Pembukaan secara resmi pos lintas batas di Badau oleh Presiden Joko Widodo tgl.17 Maret 2017.

• Beroperasinya pos lintas batas di Badau.

4.2 (R) Mengembangkan perjanjian lintas batas untuk kerjasama penegakan hukum

- -

4.3 (P) Mengembangkan sistem dan infrastruktur antar provinsi dan kabupaten

• Penandatanganan kerjasama antara Ditjen KSDAE dan Ditjen Pertahanan Kementerian Pertahanan.

Tidak ada informasi

3.1.4Program 4.

Pembangunan Ekonomi

Berkelanjutan di Wilayah Lintas

Batas


4.4 (I) Membangun sistem dan infrastruktur antar provinsi dan kabupaten

Pembangunan jalan strategis yang menghubungkan Kaltim dan Kalbar.

• Perjanjian kerjasama antara Dirjen KSDAE Kemen LHK dan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR No.PKS.8/KSDAE/PIKA.0/10/2016 dan No.03/PKS/Db/2016 tgl. 28 Oktober 2016 tentang pembangunan jalan parallel/sejajar perbatasan Indonesia-Malaysia di di TWA Asuansang dan Gn Melintang, serta TN Betung Kerihun Prop. Kalbar.

4.5(I) Memfasilitasi pengembangan pertanian dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan untuk usaha kecil dan menengah

• Pelaksanaan 3 kegiatan (pertukaran pengetahuan tentang biogas, Pelatihan budidaya ikan semah, dan Bantuan kepada masyarakat untuk memproduksi gaharu dengan kualitas tinggi).

• Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat berupa bantuan alat-alat kerajinan kelompok Pengrajin Rotan Rimba di Desa Rantau Malam tahun 2018,

• Fasilitasi Pengembangan Usaha Produktif Masyarakat Mitra Pengelolaan Zona Tradisional pada Kelompok Tani Sekujang Permai dan Tungku Sengkumang Desa Nusa Poring serta kelompok Tani Batu Lintang dan Kelompok Tani Teluk Kebalik di Desa Mawang Mentatai tahun 2018,

• Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Penyangga pada Kelompok Tani Sepangi Hapakat, Kel. Tani Dehes Selampang, Kel. Tani Sahur Kameluh tahun 2017.

• Bantuan alat-alat kerajinan kelompok Pengrajin Rotan Rimba di Desa Rantau Malam tahun 2018,

• Berkembangnya Usaha Produktif Masyarakat Mitra Pengelolaan Zona Tradisional pada Kelompok Tani Sekujang Permai dan Tungku Sengkumang Desa Nusa Poring serta kelompok Tani Batu Lintang dan Kelompok Tani Teluk Kebalik di Desa Mawang Mentatai tahun 2018,

• Terwujudnya pemberdayaan Masyarakat di Desa Penyangga pada Kelompok Tani Sepangi Hapakat, Kel. Tani Dehes Selampang, Kel. Tani Sahur Kameluh tahun 2017.


• Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif di Desa Meroboi Danum Mangan tahun 2019 (Kalbar),

• Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif di Desa Tumbang Melawan, Desa Sebaung dan Tumbang Habangoi tahun 2019 (Kalteng),

• Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif di Desa Nusa Poring dan Mentatai (Zona Tradisional)

4.6 (I) Memfasilitasi pengembangan kerjasama bisnis dan perdagangan lintas batas

• Inisiatif masyarakat lintas batas untuk pelestarian budaya dan pembangunan berkelanjutan.

• Tidak ada informasi

4.7 (I) Memfasilitasi program kerjasama untuk penegakan hokum lintas batas

• Patroli bersama di areal lintas batas di Tanjung-Karya Long Bawan, Apau Ping-Long Alango di TNKM.

• Patroli perbatasan di kawasan TNBK dan TNKM

• Monitoring udara di atas TNBK untuk mencegah kebakaraan hutan, memantau tutupan lahan, dan patroli.

• Fasilitasi upaya penegakan hukum atas perdagangan satwa liar lintas batas Kalimantan Utara dan Sabah

• Tidak ada informasi

• Pembentukan forum penegakan hukum atas perdagangan satwa liar lintas batas melibatkan Pemerintah Sub-nasional: Kalimantan Utara dan Sabah

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar (6 dari 7) rencana Kegiatan Utama telah ada pelaksanaannya. Luaran/output dari sebagian kegiatan juga telah ada meskipun tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan dalam Renstra-nas HoB. Berdasarkan data tersebut, maka implementasi Program 4 masuk pada Skala Penilaian 3 Hampir Memuaskan (HM).

PROGRAM STM TM HTM HM M SMProgram 4. Pembangunan ekonomi di wilayah lintas batas


Tujuan program 5 ini adalah mengidentifikasi dan mempromosikan pengembangan ekowisata berkelanjutan di kawasan HoB. Dalam program tersebut terdapat 5 (lima) kegiatan utama yang terdiri dari satu kegiatan Rencana, satu kegiatan Peraturan, dan tiga kegiatan terkait Intervensi. Lembaga utama yang terkait adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, Kementerian PUPR, dan Kementerian Pariwisata.

Kegiatan yang telah dilaksanakan terkait dengan Program 5 adalah seperti pada Tabel 5 berikut ini.




Luaran/ Output

5.1 (R) Mengembangkan peraturan terkaitDaerah Tujuan Wisata (DTW) di HoB

• Mengembangkan peraturan terkait Daerah Tujuan Wisata (DTW) di HoB Provinsi Kalimantan Tengah telah memiliki regulasi dalam pengembangan Kepariwisataan.

• Saat ini sedang dilakukan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) dan prosesnya sudah pada penyusunan Perda Provinsi Kaltim.

• Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 – 2028.

• Masih proses

5.2 (P) Mengembangkan konsep model DTW di HoB

• Pengembangan model Ekoturisme berbasis masyarakat.

Tidak ada informasi

5.3 (I) Mengembangkan infrastruktur dan sistem konektivitas antar DTW

• Pembangunan jalan strategis yang menghubungkan Kaltim dan Kalbar.


Tidak ada informasi

5.4 (I) Memfasilitasi pengembangan investasi berkelanjutan di DTW

• Penataan Jalur Pendakian Bukit Raya di Tumbang Habangoi,

• Penataan Arung Jeram Resort Belaban,

• Fasilitasi Pengembangan HHBK potensial di Resort Mentatai SPTN Wilayah I Nanga Pinoh.

3.1.5Program 5.

Pengembangan Ekowisata


• Pengembangan ekowisata di Mensiau, Kapuas Hulu

• Pengelolaan wisata alam di Gunung Eno dan Danau Aco, Kutai Barat

• Pengembangan ekowisata di Tanjung Lokang dan Bungan Jaya, Kapuas Hulu

• Sedang proses

• Sedang proses

• Sedang proses

• Pengembangan ekowisata di Tekenang, TNDS, Kapuas Hulu

5.5 (I) Memfasilitasi peningkatan kapasitas institusi/kelompok masyarakat/SDM dalam bidang ekowisata

• Pilot proyek Ekoturisme berbasis masyarakat.

• Pengembangan Manajemen kolaboratif Ekoturisme di TNDS.

• Workshop tentang Green Ecotourism HoB di Tanjung Selor.

• Fasilitasi pengembangan kapasitas bagi organisasi local di Kapuas Hulu dan Berau untuk mengelola ekoturisme, tracking trails, rumah pohon, camping ground, dan manajemen limbah.

• Pengembangan usaha ekonomi HHBK dan ekowisata pada sebelas hutan desa di Kutai Barat dan Mahakam Ulu

• Pembentukan 2 Kelompok Pengelola Pariwisata di Desa Manua Sadap dan Malemba, Kapuas Hulu

Tidak ada informasi

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa kelima Kegiatan Utama yang diren-canakan dalam Renstranas HoB semua telah ada pelaksanaannya. Sebagaian kegiatan telah selesai dilaksanakan dan sebagian lainnya masih dalam proses penyelesaian. Dengan demikian capaian Program 5 masuk dalam Skala Penilaian 2 Memuaskan (M).

PROGRAM STM TM HTM HM M SMProgram 5. Pengembangan Ekowisata


Tujuan Program 6 adalah memperkuat sumber daya manusia lokal agar dapat melakukan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan dan pengelolaan ka-wasan lindung, serta pengembangan pariwisata kawasan HoB.

Program ini terdiri dari 5 (lima) Kegiatan Utama (3 kegiatan Perencanaan dan 2 kegiatan Investasi) dan melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementarian Pariwisata serta Kementerian terkait lainnya sebagai lembaga utamanya. Ditilik dari sisi waktu, ada 3 (tiga) kegiatan utama yang diharapkan selesai pada akhir 2017, sedangkan 2 (dua) kegiatan lainnya penyelesaiannya akan diteruskan ke periode selanjutnya.

Dari berbagai jenis kegiatan yang telah dilaksanakan, kesesuainnya dengan Ke-giatan Utama dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini.




Luaran/ Output

6.1 (P) Mengembangkan konsep kerja sama perbatasan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia

Pembentukan FORMA HoB pada bulan Juli 2017 untuk meyakinkan dukungan dan partisipasi ketua masyarakat local dan penduduk asli di Brunei, Malysia, dan Indonesia

Terbentuknya FORMA

6.2 (P) Mengembangkan kerja sama dengan perusahaan dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia

- -

6.3 (I) Membuat peta jalam (road map) untuk mempromosikan kebudayaan tradisional, kearifan lokal dan situs

- -

6.4 (I) Memfasilitasi peningkatan kapasitas insitusi untuk melakukan tata kelola kawasan lindung dan sumber daya alam

• Pembangunan kapasitas mengenai Perencanaan Spatial, Agroforestry, Pertanian Organik

• Mengembangkan dan menginisiasi program pembangunan kapasitas tentang Manajemen hutan lestari dan biodiversitas bagi stakeholder HoB (17 Kabupaten dan 4 Provinsi)

• Peningkatan kapasitas SDM stakeholder

3.1.6Program 6.

Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Manusia


• Pembangunan kapasitas tentang pengembangan spatial planning bagi aparat pemerintah di Kalimantan Utara

• Pelatihan dan seminar berbagai topic (a.l.: Ekonomi kreatif berbasis sumberdaya alam; SMART Tool training; Manajemen kebakaran hutan berbasis masyarakat; dll.)

• Pembuatan best practices pengelolaan banteng dan habitatnya di hutan produksi

• Sedang proses

6.5(I) Mempromosikan dan menghidupkan kembali kebudayaan tradisional, kearifan lokal dan situs bersejarah

• Festival makanan tradisional Desa Hijau di Lanjak, batang Lupar TNBK.

• Peluncuran festival Danau Sentarum/Betung Kerihun Danau Sentarum Expo 13 Agt.2017 di Jakarta.

• Partisipasi dalam berbagai pameran di tingkat nasional dan regional.

• Festival lintas batas Sariaman-Badau.Partisipasi dalam beberapa pameran (National nature Conservation Day dan Festival Taman Nasional).

• Partisipasi dalam travel trade show ITB Berlin Maret 2019.

• Mengembangkan ekowisata berbasis kearifan lokal di Danau Empangau, Kapuas Hulu

• Sedang proses

Dalam Tabel 6 di atas terlihat bahwa sebagian besar (4 dari 6) Kegiatan Utama telah ada pelaksanaan kegiatannya. Adapun tentang output/luarannya telah ada meskipun belum di semua Kegiatan Utama. Berdasarkan hal tersebut di atas,


maka dapat disimpulkan bahwa Program 6 masuk dalam Skala Penilaian 3 Ham-pir Memuaskan (HM).

PROGRAM STM TM HTM HM M SMProgram 6. Peningkatan Kapasitas SDM

Untuk memudahkan pemahaman, analisis keberhasilan dalam laporan ini di-sederhanakan menjadi dua aspek, yaitu aspek implementasi (diberi kode M) dan aspek kelembagaan (diberi kode K).

3.2.1.1 (K) Telah Terbangun Lembaga yang Menangani HoB di Tingkat Nasional dan Daerah

HoB merupakan inisiatif dan telah dideklarasikan bersama oleh tiga Negara dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan di wilayah itu. Bagi Indonesia, inisiatif itu merupakan sebuah komitmen besar yang wajib untuk dilaksanakan.

Di antara wujud nyata dari komitmen itu adalah telah dibentuknya lembaga-lem-baga yang menangani isu HoB baik di pusat maupun di provinsi/kabupaten.

Di tingkat pusat, Kelompok Kerja Nasional HoB (POKJANAS HoB) telah dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 108 Tahun 2014 tanggal 6 April 2014 tentang Kelompok Kerja Nasiona (POKJANAS) Program Heart of Borneo (HoB). Tugas pokok POKJANAS adalah:

a. menyusun rancangan kebijakan nasional dalam melaksanakan pemantauan (monitoring) dan evaluasi serta pengembangan Program Heart of Borneo;

b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Program Heart of Borneo oleh kementerian dan lembaga serta menyusun Rencana Aksi Strategis Nasio-nal (National Strategic Plan of Action) pelaksanaan Program Heart of Borneo;

c. melakukan kooridnasi dan fasiitasi pembentukan kelompok kerja Program Heart of Borneo pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota serta memfasilitasi penyusunan rencana kerja Heart of Borneo pada tingkat provinsi dan kabu-paten/kota;

d. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan negara anggota Heart of Borneo lainnya, yaitu Brunei Darussalam dan Malaysia dalam melaksanakan kesepa-katan Trilateral; dan

e. melaksanakan tugas lainnya yang terkait berdasarkan arahan Menteri Koordi-nator Bidang Perekonomian dan/atau Menteri Kehutanan selaku wakil Peme-rintah Indonesia (National Focal Point) dalam pertemuan tingkat Menteri (Ministerial Meeting).

Selain di tingkat nasional, kelompok kerja juga telah dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten, diantaranya:

• Provinsi Kalimantan Tengah: Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/364/2016 tgl. 18 Juli 2016 Tentang Kelompok Kerja Program HoB Kalimantan Tengah.

3.2 ANALISIS TERHADAP PENYELENGGARAAN

PROGRAM

3.2.1Analisis terhadap

Keberhasilan


• Provinsi Kalimantan Utara: Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/ K.11/2015 tanggal 2 Januari 2015 Tentang Kelompok Kerja “Heart Of Borneo.

• Kabupaten Mahakam Ulu (Kalimantan Timur): Pokja HoB Kabupaten Ma-hakam Ulu.

Penetapan Betung Kerihun Danau Sentarum sebagai Cagar Biosfer pada 25 Juli 2018 merupakan bentuk lain dari komitmen Pemerintah. Dengan penetapan tersebut Betung Kerihun Danau Sentarum memiliki akses internasional terhadap program konservasi biodiversitas, riset dan monitoring serta model pembangunan berkelanjutan.

Pada Bulan Maret 2008 kawasan HoB telah ditetapkan sebagai salah satu Ka-wasan Strategis Nasional (KSN) dengan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008. Dengan demikian wilayah HoB merupakan wilayah yang diprioritaskan un-tuk perencanaan tata guna lahan mengingat posisinya yang dipandang strategis. Komitmen ini akan mendorong kawasan tersebut menjadi lebih cepat berkem-bang sesuai dengan fungsi kawasannya.

Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat dalam mendukung program HoB juga terlihat nyata. Secara kelembagaan telah berdiri HoB FORMA pada bulan Juli 2017 yang merupakan forum yang beranggotakan ketua masyarakat local dan penduduk asli di tiga Negara. FORMA merupakan bentuk nyata dukungan dan partisipasi ketua masyarakat local dan penduduk asli di Brunei, Malysia, dan Indonesia dalam mendukung program HoB.

3.2.1.2(M) Semua Program dalam Renstranas HoB telah Ada Implemen-tasinya

Dalam struktur Renstranas HoB 2015 - 2019, terdapat 6 Program dan 50 Kegiatan Utama. Ditilik dari sisi Program, maka kelima Program dimaksud semuanya telah ada kegiatan yang dilakukan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan oleh berbagai pihak termasuk oleh Kementerian/Lembaga beserta Unit Pelaksana teknisnya di lapangan, pihak pemerintah daerah, maupun oleh mitra. Bentuk kegiatannya juga bervariasi dari satu lokasi ke lokasi lain. Dengan kata lain tidak ada satu pro-grampun yang nihil pelaksanaannya.

Hal ini menunjukkan bahwa secara substansi, program-program dalam Renstra-nas HoB 2015 - 2019 telah sejalan dengan kegiatan pada institusi berbagai pihak baik Kementerian/Lembaga maupun pemangku kepentingan lainnya.

Lebih jauh lagi, apabila ditilik dari jumlah Kegiatan Utama yang telah ada pelak-sanaannya, maka akan terlihat bahwa sebagain besar Kegiatan Utama yang tercantum dalam Renstranas telah dilaksanakan. Dari 50 Kegiatan Utama yang tertuang dalam dokumen Renstranas, sebanyak 37 Kegiatan Utama (74%) telah ada pelaksanaannya dan hanya sebanyak 13 Kegiatan Utama (26%) yang tidak ada pelaksanaannya (lihat Tabel 7).


Tabel 7. Pelaksanaan Kegiatan Utama Renstranas HoB

ProgramJml.Kegiatan Utama dalam Renstranas

Ada Pelaksanaan Tidak ada Pelaksanaan

R P I R P I R P IProgram 1 3 0 3 1 0 1 2 0 2Program 2 3 5 9 2 2 8 1 3 1Program 3 3 2 4 3 2 3 0 0 1Program 4 2 1 5 1 1 5 1 0 0Program 5 1 1 3 1 1 3 0 0 0Program 6 0 3 2 0 2 1 0 1 1Jumlah 12 12 26 8 8 21 4 4 5Jumlah 50 37 13

Ket.: R=Regulasi; P=Perencanaan; I=Intervensi

Dari tabel di atas terlihat bahwa sebanyak 8 dari 12 kegiatan Regulasi telah ada pelaksanaannya, sebanyak 8 dari 12 kegiatan Perencanaan telah ada pelaksanaan-nya, dan 21 dari 26 Kegiatan Intervensi dalam Renstranas telah ada pelaksanaan-nya.

3.2.1.3 (M) Lembaga-lembaga Non-pemerintah Aktif Mendukung Kegiatan HoB

Wilayah Jantung Kalimantan merupakan wilayah yang luas, meliputi wilayah yang secara administratif berada di 4 (empat) Provinsi dan 17 Kabupaten. Masing-masing provinsi dan kabupaten memiliki kondisi dan prioritas masing-masing dalam memajukan daerahnya. Adanya komitmen Pemerintah, Pemerintah Provin-si, dan Pemerintah Kabupaten dalam melestarikan wilayah Jantung Kalimantan merupakan nilai positif yang mendorong tercapainya visi dan misi HoB.

Secara sektoral, banyak sektor yang dapat berperan aktif mendukung visi dan misi HoB. Sektor yang terkait misalnya Agraria dan Tata Ruang, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Pariwisata, Energi dan Sumberdaya Mineral (termasuk pertambangan), Pertanian (termasuk perkebunan), dan lain-lain. Peran Kemen-terian/Lembaga Pemerintah telah diletakkan secara jelas di dalam Renstranas HoB. Dukungan dari berbagai sektor tersebut juga merupakan factor positif yang mendorong tercapainya visi dan misi HoB meskipun belum secara serta merta meletakkan isu Jantung Kalimantan sebagai prioritas utama pembangunan di sektor-sektor tersebut.

Di tengah-tengah kondisi tersebut, kehadiran lembaga-lembaga non-Pemerintah yang selama ini beroperasi di wilayah Jantung Kalimantan ternyata sangat positif. Mereka umumnya mendorong kegiatan di tingkat kebijakan dan advokasi serta kegiatan di tingkat tapak (site). Mereka memiliki program dan personil serta mengalokasikan dana yang lebih pasti untuk kegiatan di wilayah HoB sehingga mampu mengoptimalkan perannya di wilayah itu. Beberapa contohnya dapat disebutkan sebagai berikut:


• WWFHoBProgramme: Dukungan fasilitasi penyelenggaraan diskusi teknis sebagai simpul informasi untuk tiga Negara, pembangunan kapasitas, penyu-sunan dokumen periodik atas status lingkungan dan dampak pembangunan yang ada di dalam kawasan, advokasi kebijakan, pembentukan platform dikusi lintas batas, dan lain-lain.

• WWFKalimantanProgramme: Dukungan implementasi program kon-servasi dan pembangunan berkelanjutan di dalam dan sekitar kawasan Taman Nasional di dalam Kawasan Jantung Kalimantan.

• ITTOProjectPD617/11Rev.4(F)“PromotingBiodiversityConserva-tioninBetungKerihunNationalPark(BKNP)astheTrans-Bound-aryEcosistembetweenIndonesiaandSarawakStateofMalaysia(PhaseIII)”: Penelitian orang-utan di TNBK; survey biodiversitas di TNBK; Pengembangan HHBK termasuk bamboo, gaharu; pengembangan biogas di Kapuas Hulu; kemitraan ekowisata di Kapuas Hulu; community patrol di Kapuas Hulu; dan lain-lain.

• TFCAKalimantan: Pengembangan budidaya karet rakyat, pupuk organic, agroforestry, madu kelulut di Kapuas Hulu; pengembangan ekowisata di Kapuas Hulu; Restorasi 100 ha. DAS Labian-Leboyan di Kapuas Hulu; survey potensi DNA banteng di Lamandau, Kalteng; Peningkatan kapasitas 20 LPHD di Kabupaten Kapuas Hulu, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu; dan lain-lain.

• Lembagalain: misalnya ForclimeTechnicalCooperationdanFinan-cialCooperation: Pemetaan partisipatif beberapa desa di Kabupaten Kapuas Hulu; perhitungan baseline stok karbon di Kabupaten Kapuas Hulu, Berau, dan Malinau; mengembangkan mata pencaharian masyarakat desa di Kabupaten Kapuas Hulu, Berau, dan Malinau; dan lain-lain.

Sebagaimana pada Analisis Keberhasilan, untuk memudahkan pemahaman, anali-sis hambatan dalam laporan ini disederhanakan menjadi dua aspek, yaitu aspek implementasi (diberi kode M) dan aspek kelembagaan (diberi kode L).

3.2.2.1 (M) Ada Indikasi bahwa Renstranas HoB Tidak Dijadikan Pedoman dalam Pelaksanaan Kegiatan pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga dan Daerah.

Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab terdahulu, Kegiatan Utama pada Ren-stranas HoB 2015 - 2019 telah banyak dilakukan. Keenam Program Utama telah seluruhnya telah ada kegiatan nyata yang dilaksanakan. Dari ke 50 Kegiatan Utama hanya 13 Kegiatan Utama yang sama sekali tidak ada pelaksanaannya. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh berbagai stakeholder, baik oleh Lembaga Utama maupun yang tidak tergolong sebagai lembaga utama termasuk lembaga non-pemerintah.

Renstranas HoB merupakan suatu dokumen yang seharusnya telah dibaca, dipahami, dan dipedomani untuk pelaksanaan program dan kegiatan oleh para pemangku kepentingan. Namun dalam kenyataannya tidak demikian. Sebagian dari pemangku kepentingan mennyatakan tidak pernah membaca dan sebagian lainnya hanya membaca sekilas/sedikit saja. Terlebih-lebih, tidak ada satu lem-bagapun yang menjabarkan Renstranas HoB ke dalam rencana kerja tahunan di lembaganya. Hal ini berarti bahwa Renstranas HoB masih jauh dari dipedomani

3.2.2Analisis terhadap

Hambatan


dalam melaksanakan kegiatan oleh para pemangku kepentingan di wilayah HoB. Adapun pelaksanaan kegiatan yang ada dapat diduga hanya secara kebetulan sejalan dengan kegiatan yang ada di dalam Renstranas HoB. Satuan-satuan kerja di Kementerian/Lembaga dan daerah bekerja berdasarkan atas Indikator Kinerja di instansinya masing-masing, bukan berdasarkan atas Rentranas HoB. Tidak ada ketentuan yang mewajibkan bagi satuan kerja untuk menggunakan Renstranas HoB sebagai dasar pelaksanaan tugasnya. Wajarlah apabila Renstranas HoB tidak dibaca atau hanya dibaca sekilas saja oleh pemangku kepentingan.

Hal serupa terjadi juga di kalangan mitra. Para mitra bekerja lebih didorong dari program kerja di institusinya dari pada oleh Renstranas HoB. Meskipun demiki-an, banyak kegiatan yang mereka lakukan sejalan dengan kegiatan yang dipro-gramkan dalam Renstranas HoB.

3.2.2.2 (L) Program HoB Belum Diintegrasikan ke Dalam Sistem Perenca-naan dan Anggaran di Kementerian/Lembaga dan Daerah

Lembaga Utama yang melaksanakan Kegiatan Utama dalam Renstranas HoB adalah Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah. Dalam hal sistem perenca-naan, keduanya tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004. Secara nasional arahan pembangun-an Indonesia saat ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015. RPJMN dijadikan peta jalan seluruh kementerian dalam merancang arah pembangunan, sasaran dan strategi yang akan dilaksana-kannya.

Penjabaran lebih lanjut dari RPJMN pada Kementerian/Lembaga diwujudkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lemba-ga yang berupa dokumen Rencana Strategis (Renstra). Adapun di tingkat daerah dokumen perencanaan itu berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dae-rah (RPJM Daerah) yang berupa dokumen Rencana Strategis Daerah (Renstrada).

Renstra dan Renstrada berisi tentang program dan kegiatan yang akan dilak-sanakan selama kurun waktu lima tahun. Selanjutnya program dan kegiatan dalam Renstra/Renstrada tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kerja tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) yang lebih bersifat operasional.

Dari sisi penganggaran, maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dialo-kasikan anggarannya baik dari sumber dana pemerintah atau dari sumber dana lainnya. Untuk kegiatan yang didanai dari sumber dana pemerintah, maka akan masuk dalam suatu dokumen anggaran yang disebut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang umumnya berlaku untuk waktu satu tahun anggaran.

Dalam penggunaan dana yang bersumber dari APBN, satuan kerja kementerian/lembaga berpedoman pada DIPA. Pelaksanaan DIPA, yang perinciannya ada dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), dilakukan

Adapun pelaksanaan kegiatan yang ada

dapat diduga hanya secara kebetulan

sejalan dengan kegiatan yang ada di dalam

renstranas HoB”


untuk mencapai Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga. Hal serupa berlaku juga untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang meng-gunakan dana APBD.

Kegiatan-kegiatan yang telah tertuang dalam DIPA telah jelas penganggarannya. Setiap satuan kerja pada Kementerian/Lembaga dan OPD mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam DIPA tersebut dengan sebaik-baiknya. Untuk dapat melaksanakan kegiatan dengan baik, maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada satuan kerja menyusun pen-jabarannya dalam suatu dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), yakni dokumen yang memuat uraian rencana kerja dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan-kegiatan yang telah tertuang dalam Renstra atau Renstrada akan dapat dialokasikan penganggarannya. Namun kegiatan-kegiatan yang tidak tertuang dalam Renstra atau Renstrada akan sulit pengalokasian anggarannya dari sumber dana Pemerintah.

Terdapat indikasi bahwa Kegiatan Utama dalam Renstranas HoB belum terinte-grasi dalam sistem perencanaan dan anggaran dalam Kementerian/Lembaga dan OPD. Sebagai contoh, dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak ada satupun kegiatan yang menyebutkan tentang HoB. Dengan demikian Kegiatan Utama dalam Renstranas HoB belum secara khusus dianggar-kan dalam program dan kegiatan Kementerian. Adapun terlaksananya sebagian Kegiatan Utama dalam kinerja Kementerian/Lembaga dan Lembaga pemerintah lainnya diduga tidak berhubungan dengan keberadaan Renstra HoB 2015 - 2019.

© W

WF-IN

DO

NE

SIA / V

ICTO

R FID

ELIS

SA

NTO

SA


Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26/2008 kawasan HoB telah dikukuh-kan sebagai salah satu dari 76 Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Indonesia. KSN merupakan wilayah yang diprioritaskan untuk perencanaan tata guna lahan mengingat kepentingannya bagi kedaulatan negara, pertahanan negara, dan pem-bangunan ekonomi, sosial budaya, lingkungan, atau bagi penetapan warisan du-nia. Berdasarkan Lampiran X Peraturan Pemrintah tersebut, Kawasan Perbatasan Darat RI dan Jantung Kalimantan (Heart of Borneo) (Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah) termasuk dalam tipologi (I/E/2) yakni Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan strategis nasional dengan Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan: Pengembangan/Peningkatan kualitas kawasan.

Selanjutnya, berdasarkan lampiran 10 Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagai KSN HoB termasuk dalam tipolo-gi Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Dengan Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup dengan kriteria pengembangan B/2: pengem-bangan/peningkatan kualitas kawasan.

Amat disayangkan bahwa HoB yang telah masuk dalam salah satu KSN belum terintegrasi dalam sistem perencanaan dan anggaran sehingga belum optimal dukungan pembiayaannya.

3.2.2.3 (L) Belum Ada Mekanisme Monitoring dan Evaluasi yang Dibangun untuk Menjamin Implementasi Kegiatan Utama dalam Renstranas HoB.

Untuk dapat mencapai tujuan Renstranas, dibutuhkan suatu sistem monitoring dan evaluasi yang memadai.

Tujuan inisiatif HoB adalah untuk mempertahankan dan memelihara keberlan-jutan manfaat salah satu kawasan hutan hujan terbaik yang masih tersisa di Borneo bagi kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang. Untuk mencapai tujuan itu, khusus untuk lingkup Indonesia, maka disusun Rencana Strategis dan Aksi Nasional (Renstranas (HoB) dimana Renstranas 2015 - 2019 yang sekarang berlaku adalah merupakan Renstranas yang kedua.

Tujuan penulisan dokumen Rencana Strategis dan Aksi Nasional Jantung Kali-mantan (Heart of Borneo/HoB) 2015 - 2019 adalah untuk memberikan pedoman dan arahan yang jelas kepada para pemangku kepentingan dan pelaku inti dalam melaksanakan kegiatan konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah HoB yang berada dalam negara Indonesia.

Renstranas HoB 2015 - 2019 telah menjadi dokumen yang lengkap sebagai produk POKJANAS yang memuat 6 (enam) Program dan 50 Kegiatan Utama serta indikasi waktu penyelesaian setiap kegiatan utama. Renstranas HoB merupakan dokumen perencanaan yang berjangka menengah (5 tahun). Sebagai dokumen rencana berjangka menengah tentu masih diperlukan dokumen lain yang sifatnya lebih operasional dan berjangka tahunan sebagai penjabaran Renstranas. Ren-cana kerja tahunan memberikan lebih jelas tentang program dan kegiatan yang dilakukan setiap tahunnya sebagai tahapan untuk mencapai target program dan kegiatan dalam jangka waktu lima tahun tersebut.

Kawasan Jantung Kalimantan yang telah

menjadi salah satu Kawasan Strategis

Nasional belum memiliki program secara

sistematis terintegrasi ke dalam perencanaan

dan penganggaran sehingga berjalan tanpa

dukungan pembiayaan yang optimal”


Meskipun telah ditentukan Lembaga Utama sebagai pelaksana program dan kegiatannya, namun kondisi yang ada adalah belum ada rencana kerja tahunan di lembaga-lembaga utama yang telah ditentukan itu. Dengan demikian tahap-tahap pelaksanaan kegiatan/program selama kurun waktu lima tahun juga tidak dapat diketahui dengan jelas. Lebih jauh lagi program dan kegiatan apa saja yang telah selesai, sedang dilaksanakan, dan belum dilaksanakan serta hasil evaluasinya tidak dapat diketahui dengan pasti.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, maka mekanisme monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pro-gram dan kegiatan dalam Renstranas sangat perlu adanya. Namun sampai dengan saat ini mekanisme monitoring dan evaluasi tersebut belum ada dan proses moni-toring dan evaluasinya juga belum dilakukan.

3.2.2.4 (L) POKJANAS Telah Berakhir Masa Kerjanya

Dalam pasal 7 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 108 Tahun 2014 disebutkan bahwa masa kerja POKJANAS HoB selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pereko-nomian. Keputusan tersebut ditetapkan tanggal 16 April 2014. Dengan demikian masa kerja POKJANAS telah berakhir tanggal 15 April 2017 dan sejak tanggal itu sampai dengan saat ini secara de jure terjadi kekosongan POKJANAS.

Kondisi ini menyebabkan tidak ada lembaga di tingkat nasional yang bertang-gung jawab terhadap pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimandatkan dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 108 Tahun 2014. Secara lebih khusus, pelaksanaan program dan kegiatan pada Renstranas HoB 2015 - 2019 tidak ada yang mengkoordinasikan dan mensinkronkan. Apabila tugas-tugas tersebut dalam kenyataannya dilaksanakan, maka sifatnya suka rela saja dan bukan berdasarkan mandat.


Berdasarkan analisis seperti di atas, maka disampaikan rekomendasi sebagaima-na pada beberapa sub Bab di bawah ini. Rekomendasi ditujukan dalam rangka penye lenggaraan program untuk dampak yang lebih besar utamanya dari sisi koordinasi, pembiayaan, tata kelola dan pengaturan kelembagaan pada tingkat pusat dan daerah.

Untuk memudahkan pembacaan, rekomendasi dipisahkan menjadi dua yaitu rekomendasi penyelenggaraan program untuk tingkat Nasional (diberi kode N) dan untuk tingkat Daerah (diberi kode D). Sebagai kombinasinya, rekomendasi juga dibedakan aspeknya menjadi dua yaitu aspek Kelembagaan (diberi kode K) dan aspek Implementasi (diberi kode I).

Sebagaimana telah dibahas dalam Bab 3, POKJANAS telah habis masa tugasnya sedangkan keberadaannya masih sangat diperlukan. Untuk mendapatkan legiti-masi dalam pelaksanaan tugas, maka POKJANAS perlu dikuatkan kembali dengan surat keputusan. Selain itu pembentukan Sekretariat POKJANAS sangat diperlu-kan untuk mendukung tugas-tugas POKJANAS.

Pada tingkat daerah, Pokja HoB saat ini telah dibentuk di sebagian provinsi dan kabupaten di wilayah HoB. Pokja di tingkat daerah ini perannya sangat penting untuk koordinasi yang lebih baik secara horizontal (antar satuan kerja di daerah-nya masing-masing) dan vertikal (dengan Pokja yang tingkatnya lebih tinggi).

Peraturan Presiden tentang Rencana tata Ruang Jantung Kalimantan sudah diini-siasi dan masih dalam proses finalisasi. Dengan kata lain Perpres yang dimaksud secara yuridis formal belum ada. Proses yang telah berjalan lebih dari 6 tahun ini sudah melalui beberapa perubahan struktur pemerintahan pusat dan daerah, se-hingga proses penyusuan produk hukum yang ada tidak lagi menjadi fokus utama.

Proses penyusunan Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Jantung Kalimantan saat ini masih berjalan namun terkesan lambat. Kelambatan proses di Kementerian/lembaga terkait perlu ditelusuri untuk dicari jalan keluarnya agar Perpres tersebut dapat segera diundangkan dan resmi berlaku. Mengingat, pentingnya produk hukum ini adalah untuk menjadi pedoman semua sektor dan pemerintah daerah dalam menyusun program di wilayah HoB dan dapat menjadi dasar untuk mengintegrasikan HoB dalam sistem perencanaan dan pengang-garan. Juga dalam memberi solusi atas absennya sekretariat yang dapat mem-perkuat kelembagaan.

4.1 (N&D, K)

MENGUATKAN POKJANAS DAN POKJA DAERAH

4.2 (N, K)

MEMPERCEPAT KELUARNYA

PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA

TATA RUANG JANTUNG KALIMANTAN

BAB 4: REKOMENDASI


Renstranas HoB merupakan dokumen yang tujuan penyusunannya untuk dija-dikan pedoman dan arahan yang jelas kepada para pemangku kepentingan dan pelaku inti dalam melaksanakan kegiatan konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah HoB yang berada dalam negara Indonesia. Namun kenyata-annya terdapat indikasi bahwa hal itu belum terjadi dengan baik.

Di antara penyebabnya adalah bahwa proses penyusunan Renstranas HoB belum terintegrasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran pada K/L dan OPD. Padahal, lembaga pada K/L dan OPD merupakan lembaga utama dalam men-jalankan Renstranas HoB.

Proses perencanaan dan penganggaran pada K/L dan OPD cukup panjang dan agak rumit. Namun perlu diupayakan agar program dan kegiatan yang ada dalam Renstranas HoB termuat dalam Indikator Kinerja Program atau Indikator Kin-erja Kegiatan Kementerian/Lembaga dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). De ngan demikian pelaksanaan dan pendanaan atas kegiatan yang direncanakan dapat lebih terjamin.

Selama ini Program dan kegiatan HoB telah disusun dengan baik dalam Renstra-nas HoB. Namun demikian program dan kegiatan itu tidak didukung dengan pen-danaan yang memadai. Dari sektor pemerintah, pendanaan pada masing-masing satuan kerja hanya tersedia untuk membiayai program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra dan Renja masing-masing yang tercakup dalam DIPA setiap tahun-nya secara business as usual. Adapun alokasi dana yang diperuntukkan khusus bagi program dan kegiatan HoB tidak tersedia.

Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan program dan kegiatan HoB tidak terta-ngani dengan baik. Apabila ada program dan kegiatan HoB yang ternyata dapat terlaksana, hal itu hanyalah terjadi secara kebetulan saja.

Dalam Renstranas HoB telah dipetakan posisi para pemangku kepentingan (stakeholder) HoB. Dalam pemetaan itu Posisi Kunci terletak pada Pemerintah, pemerintah daerah, dan DPRD. Strategi pengelolaan terhadap stakeholder kunci adalah ‘Kelola Dengan Baik’. Adapun Donor berada pada posisi Potensial dimana strategi pengelolaannya berupa ‘Pertahankan Situasi Kondusif’, dan masyarakat madani berada pada posisi Oportunistik dimana strategi pengelolaannya berupa ‘Upaya Minimal’. Selanjutnya dalam Renstranas HoB telah diuraikan juga peran dan fungsi masing-masing para pemangku kepentingan.

Pendanaan bagi program dan kegiatan HoB pada lembaga non-Pemerintah seperti WWF, TFCA, dll. tidak banyak diketahui. Di satu sisi posisi dari lembaga non-pemerintah tidak diletakkan secara jelas dalam program dan kegiatan Renstranas HoB, di sisi lain kewajiban menjalankan fungsi pelayanan public tidak berada di punggung mereka. Akibatnya lembaga-lembaga non-pemerintah tersebut bekerja

4.3 (N&D, I)

MENGINTEGRASIKAN PROGRAM HOB DALAM SISTEM PERENCANAAN

DAN PENGANGGARAN PADA K/L DAN

DAERAH

4.4 (N&D, I)

MENGALOKASIAN SUMBER DAYA UNTUK

PROGRAM HOB ‘ON TOP’ DARI BUSINESS

AS USUAL


lebih berorientasi pada visi dan misi organisasinya masing-masing dan pihak pemerintah belum dapat mengharuskan mereka untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah tertuang dalam Renstranas HoB. Hal serupa terjadi juga pada stakeholder-stakeholder yang lain. Sementara itu POKJANAS posisinya adalah menjalankan fungsi koordinasi, bukan fungsi instruksi/komando seba-gaimana atasan dan bawahan.

Situasi seperti ini mengakibatkan tidak optimalnya penanganan program dan ke-giatan HoB. Program dan kegiatan HoB berjalan apa adanya tanpa ada kekuatan tentang SIABIDIBA (siapa, harus berbuat apa, bila mana, di mana, dan bagaima-na).

Ada 2 (dua) alternative untuk mengatasi masalah ini, yaitu:

• Alternatif pertama: Mengupayakan pendanaan untuk HoB on-top dari pagu dana ‘business as usual’ pada satuan kerja K/L maupun OPD dari sumber dana APBN/APBD. Hal ini tentu butuh perjuang-an yang kuat mengingat bahwa proses penganggaran dalam sistem APBN dan APBD sangat rumit dan apabila ada peningkatan pagu anggaran biasanya tidak terlalu signifikan (sekitar 1020% dari tahun sebelumnya). Kerumitan bertambah lagi dengan sering terjadinya ‘penghemat an anggaran’ dimana anggaran yang telah dialokasikan pada tahun berjalan harus dipotong sebagian.

• Alternatif kedua: dengan fund rising yakni dengan cara menyusun suatu program/project design multi-sektoral HoB Indonesia yang kuat dan pengalokasian sumber dayanya dikerjasamakan dengan pi-hak donor. Diharapkan alternatif ini juga akan menghasilkan sumber pendanaan ‘on top’ dari business as usual.

Meskipun pendanaan utama program/proyek yang disusun berasal dari donor dalam bentuk hibah, namun perlu diperhatikan bahwa tidak tertutup kemung-kinan alternative kedua ini memerlukan dana p

Documents

Laporan Evaluasi RENSTRANAS HoB 2015 – 2019pustakaborneo.org/download/Laporan_Evaluasi_RENSTRANAS_HoB.… · 2.2 Pengumpulan Data 13 2.2.1 Data Primer 13 2.2.2 Data Sekunder 13