Embed Size (px)
Citation preview
Laporan
Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
Triwulan II 2016
Ruang Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau
1 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III-2015
Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan
Laporan
Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II 2016
Ruang Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau
i | daftar EPA
Executive Summary
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai peran sangat strategis dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal pelaksanaan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan anggaran. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia nomor PMK-169/PMK.01/2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Evaluasi pelaksanaan anggaran berkaitan tentang
penilaian pelaksanaan anggaran, seperti operasionalisasi/teknis pelaksanaan anggaran,
kendala-kendala pembayaran, teknis keterlaksanaan kegiatan, dan isu-isu terkait pelaksanaan
anggaran lainnya. Dalam pelaksanaanya, evaluasi pelaksanaan anggaran dilakukan melalui
kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran (EPA).
Dalam rangka melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran triwulan II-2016, Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan kegiatan
rapat koordinasi pelaksanaan APBN dalam rangka menjamin kelancaran dan akuntabilitas
pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.
Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Anggaran triwulan II tahun 2016 dapat digambarkan
perkembangan pelaksanaan anggaran lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Kepulauan Riau adalah:
Kategori Pelaksanaan Anggaran
Gambaran Pelaksanaan Anggaran
Pagu Anggaran Pagu triwulan II-2016 mengalami kenaikan 1.03% menjadi Rp.6.416,15 miliar daripada awal tahun anggaran sebesar Rp.6.350,55 miliar.
Realisasi Anggaran Realisasi sampai dengan triwulan II-2016 sebesar 35,17%. Realisasi terbesar pada satuan kerja Kewenangan Kantor Daerah dan jenis belanja pegawai. Realisasi pada kewenangan dan jenis belanja tersebut di atas 37%.
Rencana Penarikan Halaman III DIPA
Tingkat deviasi rencana penarikan dana hingga triwulan II-2016 adalah 27,11%. Tingkat deviasi paling tinggi terjadi pada bulan Mei sebesar 96,85% dan sebaliknya tingkat deviasi paling rendah pada bulan April sebesar 0,85%.
Revisi Anggaran Revisi DIPA sampai dengan triwulan II-2016 sebanyak 480 revisi. Dengan nilai perbandingan revisi BA per satker terbesar pada BP Batam dengan nilai 6.
Pengelolaan UP TUP Jumlah UP hingga triwulan II-2016 sebesar Rp39.62 miliar. Terdapat satu UP yang dikenakan sanksi pemotongan 25% dan delapan UP yang belum dilakukan GUP melebihi batas waktu. Terdapat delapam TUP dengan total Rp1.65 miliar dengan satu TUP mengalami keterlambatan pertanggungjawaban.
Kontrak dan Penyelesaian Tagihan
Kontrak yang terdaftar sampai dengan triwulan II-2016 sebanyak 1.167 kontrak. Penyampaian kontrak ke KPPN yang mengalami keterlambatan adalah 60,41%. Keterlambatan tersebut terjadi pada 44 K/L.
Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi yang sudah dilaksanakan, telah diidentifikasi berbagai permasalahan yang dialami oleh satuan kerja dengan rincian permasalahan sebagai berikut:
ii | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II-2016
Topik FGD Gambaran Umum Permasalahan Rekomendasi
Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Sosial
Kesulitan memenuhi persyaratan kartu perlindungan sosial yaitu KIP/KKS/ KPS/PKH; kendala pembukaan rekening; pertanggungjawaban BSM yang lambat, keraguan penggunaan dana BOS untuk kegiatan tertentu; dan lambatnya pertanggungjawaban BOS oleh sekolah swasta.
Berkoordinasi dengan pihak ter kait (Dinas Sosial/Kelurahan/BPS untuk mendapatkan KIP/KPS/ PKH/SKTM;
Melakukan pencairan dana Bansos secara bertahap;
Memberikan bimbingan teknis pada bendahara di sekolah swasta dalam pengelolaan dana BOS.
Infrastruktur Terlambatnya pelaksanaan lelang, menunggu ijin dari Menteri Keuangan karena proyek multiyears, dana masih blokir, self blocking dan lelang yang berulang-ulang.
Berkoordinasi dengan Eselon I untuk ijin proyek multiyears;
Berkoordinasi dengan ULP dalam proses lelang;
Melengkapi data pendukung yang diperlukan untuk membuka blokir.
Pelaksanaan Anggaran Polhukam
Sisa hibah Pilkada 2015 yang belum dipertanggungjawabkan hingga semester I 2016 cukup besar. Pertanggung jawaban terkendala dalam proses pengajuan pengesahan belanja (pengajuan SP2HL).
Sisa hibah Pilkada 2015 segera dipertanggungjawabkan dengan me-ngajukan SP2HL. Apabila terdapat sisa hibah yang tidak digunakan, agar disetorkan ke rekening kas negara atau dikembalikan ke pemberi hibah.
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
DIPA terlambat diterima satker, blokir mandiri (self blocking), SK Pejabat Perbendaharaan belum diterbitkan, Juknis pelaksanaan kegiatan belum ada, kegiatan masih dalam proses lelang, beberapa kegiatan harus dilaksanakan pada Semester II-2016 karena masih memerlukan koordinasi dengan pihak lain.
Berkoordinasi dengan Gubernur/ Bupati/Walikota dalam penerbitan SK Pejabat Perbendaharaan;
Berkoordinasi dengan ULP dalam proses lelang;
Menyusun rencana kegiatan Semester II dengan lebih akurat.
Berdasarkan hasil pelaksanaan tersebut, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 1. Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masih mengalami kendala karena
pengelola dana BOS pada sekolah negeri dan swasta tidak mempunyai pemahaman yang komprehensif sehingga terkendala dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS. Permasalahan penyaluran dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) masih terkendala karena sedikit siswa yang dapat melengkapi persyaratan yang ditetapkan untuk memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Program Keluarga Harapan (PKH) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
2. Dana insfrastruktur belum terserap secara optimal karena beberapa kendala yang dialami satuan kerja dalam proses pengadaan barang dan jasa. Keterlambatan pelaksanaan lelang dan masih ditemukannya lelang yang dilakukan secara berulang-ulang masih menjadi faktor yang menghambat kelancaran penyerapan anggaran. Di sisi lain, adanya dana blokir dan blokir mandiri (self blocking) memberikan kontribusi tidak maksimalnya penyerapan anggaran infrastruktur.
iii | daftar EPA
3. Dana sisa hibah yang cukup besar untuk mendukung pelaksanaan Pilkada 2015 belum dipertanggungjawabkan sampai dengan semester I TA 2016. Pertanggungjawaban dana hibah tersebut terkendala dalam proses pengajuan pengesahan belanja (pengajuan SP2HL).
4. Komitmen Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan maksimal masih terkendala dengan permasalahan yang masih bersifat koordinasi. Lambatnya penunjukan SK pejabat perbendaharaan, keterlambatan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dan lambatnya pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait masih terjadi pada penyerapan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau menyampaian saran sebagai berikut : 1. Kanwil Kementerian Agama dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang
ditunjuk sebagai pengelola/manajemen dana BOS agar lebih aktif memberikan bimbingan teknis/penyuluhan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS ke sekolah negeri dan sekolah swasta. Selanjutnya, Pihak sekolah penerima dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) agar meningkatkan koordinasi dengan para siswa, orang tua siswa dan pihak terkait untuk dapat menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan untuk menerima Bantuan Siswa Miskin.
2. Percepatan pembangunan infrastruktur di Kepulauan Riau sangat perlu untuk mendorong perkembangan wilayah dan secara langsung akan bermanfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu proses pengadaan barang dan jasa agar dilaksanakan dengan lebih cepat dan segera berkoordinasi dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) apabila terdapat kendala dalam proses pengadaan.
3. Sisa dana hibah untuk pelaksanaan Pilkada 2015 agar segera dipertanggungjawabkan dengan mengajukan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL). Apabila terdapat sisa dana hibah yang tidak dipergunakan, maka sisa dana hibah tersebut agar disetorkan ke rekening kas negara atau dikembalikan kepada pemberi hibah sebagaimana telah diatur pada surat perjanjian pemberian hibah.
4. Pemerintah Daerah harus lebih meningkatkan komitmennya untuk memaksimalkan penggunaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan aktif berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pelaksana kegiatan dalam mengantisipasi secara dini permasalahan-permasalahan yang akan terjadi.
v | daftar EPA
Daftar Isi
EXECUTIVE SUMMARY I
DAFTAR ISI V
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL VII
BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. LATAR BELAKANG 1
1.2. TUJUAN 2
1.3. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN 3
1.4. PELAKSANAAN 3
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN TRIWULAN II 7
2.1. PAGU ANGGARAN 7
2.2. REALISASI ANGGARAN 8
2.3. RENCANA PENARIKAN DANA HALAMAN III DIPA VS REALISASI ANGGARAN 9
2.4. REVISI ANGGARAN 10
2.5. PENGELOLAAN UP DAN GU 11
2.6. DATA KONTRAK DAN PENYELESAIAN TAGIHAN 13
2.7. PERMASALAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN 14
2.7.1 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAN BANTUAN SOSIAL 14
2.7.2 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 15
2.7.3 PELAKSANAAN ANGGARAN DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM, POLITIK, DAN KEAMANAN 17
2.7.4 DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN 17
BAB III. PENUTUP 19
3.1. KESIMPULAN 19
3.2. REKOMENDASI 20
vii | daftar EPA
Daftar Gambar dan Tabel
Gambar 1 Pagu DIPA Triwulan II Tahun 2016 di Provinsi Kepulauan Riau 7 Gambar 2 Realisasi DIPA Triwulan II Tahun 2016 di Provinsi Kepulauan Riau 8 Gambar 3 Komposisi Realisasi DIPA Triwulan II Tahun 2016 di Provinsi Kepulauan Riau 9 Gambar 4 Deviasi Halaman III DIPA Triwulan II Tahun 2016 di Provinsi Kepulauan Riau 10 Gambar 5 Revisi DIPA Triwulan II Tahun 2016 di Provinsi Kepulauan Riau 11 Tabel 1 Pelaksanaan Focus Group Discussion Triwulan II-2016 3
Tabel 2 Komposisi Revisi DIPA Triwulan II-2016 di Provinsi Kepulauan Riau 11
Tabel 3 Uang Persediaan Triwulan II-2016 di Provinsi Kepulauan Riau 12
Tabel 4 Tambahan Uang Persediaan Triwulan II-2016 di Provinsi Kepulauan Riau 12
Tabel 5 Keterlambatan Penyampaian Data Kontrak ke KPPN Triwulan II-2016 di Provinsi Kepulauan Riau 13
1 | isi EPA
Bab I. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Salah satu keberhasilan dalam mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) dapat dinilai dari pelaksanaan anggaran yang berjalan dengan baik. Hal tersebut
mendorong penyelesaian tingkat capaian kinerja yang dihasilkan dan realisasi anggaran
berjalan lancar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Berbagai kebijakan
reformasi dalam pengelolaan Keuangan Negara telah dilaksanakan. Kebijakan dengan tujuan
agar pengelolaan Keuangan Negara dapat berjalan dengan sebaik-baiknya dan akuntabel.
Sistem penganggaran berbasis kinerja, perencanaan kas yang lebih baik, pelaksanaan lelang
secara elektronik, perbaikan sistem yang mendukung kelancaran pencairan merupakan
berbagai reformasi pengelolaan Keuangan Negara yang dibangun untuk mendukung
keberhasilan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel.
Dalam pelaksanaannya, masalah-masalah pelaksanaan anggaran yang terjadi saat ini masih
relatif sama dengan periode-periode tahun anggaran sebelumnya. Berbagai masalah
pelaksanaan anggaran yang masih sering terjadi hingga saat ini antara lain:
a) penumpukan penyerapan anggaran pada akhir tahun;
b) keterlambatan penunjukan pejabat perbendaharaan;
c) keterlambatan pelaksanaan lelang;
d) keterbatasan pengetahuan para pejabat perbendaharaan/pengelola keuangan;
e) keterlambatan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan;
f) penundaan penyelesaian pekerjaan dan masalah pelaksanaan anggaran lainnya.
Dalam rangka mengantisipasi permasalahan-permasalahan tersebut dan untuk mendukung
peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja Pemerintah maka diperlukan suatu proses
pengendalian. Salah satu proses pengendalian dilakukan melalui kegiatan evaluasi
pelaksanaan anggaran pada satuan kerja penerima APBN. Evaluasi pelaksanaan anggaran
sangat penting untuk melihat perkembangan pelaksanaan anggaran dalam periode yang telah
ditetapkan. Dalam evaluasi tersebut akan dilakukan suatu penilaian dan pengukuran terhadap
pelaksanaan aggaraan dan diikuti dengan identifikasi serta analisis terhadap permasalahan-
permasalahan dalam pelaksanaan anggaran. Evaluasi pelaksanaan anggaran ini sangat penting
dilakukan sehingga perkembangan pelaksanaan anggaran dapat terlihat dan permasalahan
yang timbul dapat teridentifikasi.
2 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II-2016
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai peran sangat strategis dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal pelaksanaan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan anggaran. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia nomor PMK-169/PMK.01/2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Berbagai evaluasi yang dilaksanakan terkait pelaksanaan
anggaran adalah terkait penilaian pelaksanaan anggaran, seperti operasionalisasi/teknis
pelaksanaan anggaran, kendala-kendala pembayaran, teknis keterlaksanaan kegiatan, dan isu-
isu terkait pelaksanaan anggaran lainnya.
Dalam pelaksanaanya, pelaksanaan evaluasi pelaksanaan anggaran dilakukan melalui kegiatan
pelaksanaan evaluasi pelaksanaan anggaran (EPA). Kegiatan EPA serta pelaporan hasil
pelaksanaannya dilaksanakan setiap triwulan. Penyusunan EPA secara Triwulanan
dilaksanakan agar dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan
lebih cepat. Fokus utama EPA terutama EPA Triwulan II adalah melakukan identifikasi
permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan anggaran yang terjadi pada Triwulan II-
2016.
1.2. Tujuan
Evaluasi pelaksanaan anggaran memiliki beberapa tujuan. Tujuan utama dalam penyusunan
evaluasi tersebut antara lain:
a. Identifikasi isu-isu pelaksanaan anggaran yang terjadi hingga tingkat satuan kerja;
b. Identifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait pelaksanaan anggaran;
c. Menilai pelaksanaan anggaran. Penilaian mencakup apakah telah dilaksanakan dengan
baik, mencapai target keluarannya, memenuhi tujuannya, memberikan dampak seperti
yang diharapkan, dan hal-hal lainnya.
d. Memberikan rekomendasi kebijakan, strategi implementasi, mekanisme pelaksanaan
anggaran yang bersifat teknis dan aplikatif;
e. Merumuskan tindak lanjut perbaikan pelaksanaan anggaran untuk periode berikutnya;
Selain tujuan tersebut, evaluasi pelaksanaan anggaran disusun untuk kepentingan manajerial.
Kepentingan manajerial tersebut berkaitan dalam pengambilan kebijakan yang berhubungan
dengan APBN, antara lain:
a. bagi Kementerian Keuangan, sebagai masukan bagi pengambilan kebijakan anggaran;
b. bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sebagai bahan perumusan regulasi, strategi
pembinaan dalam rangka memperbaiki kinerja pelaksanaan anggaran;
3 | isi EPA
c. bagi Kementerian Negara/Lembaga dan satuan kerjanya, sebagai bahan masukan
untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan anggaran beserta dengan persiapan-
persiapan dalam perencanaan dan penganggaran di waktu yang akan datang;
d. bagi Pemerintah Daerah terkait, K/L maupun satker yang menjadi tanggung jawabnya,
untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan hal-hal teknis pelaksanaan
keuangan pusat dan daerah sehingga dapat digunakan untuk mengharmonisasikan
kebijakan fiskalnya;
e. bagi masyarakat umum, sebagai alat kontrol pelaksanaan APBN yang diwujudkan
melalui kegiatan-kegiatan pemerintah;
f. bagi pihak Swasta, sebagai informasi terkait keikutsertaan dalam aktivitas pemerintah.
1.3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Evaluasi pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada triwulan II tahun 2016 dilaksanakan
dalam beberapa tahapan pelaksanaan. Berbagai kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran
dengan satuan kerja dengan metode rapat koordinasi maupun Focus Group Discussion dalam
rangka menjamin kelancaran dan akuntabilitas pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada bulan Juni dan Juli 2016.
Tabel 1 Pelaksanaan Focus Group Discussion Triwulan II-2016
FGD Pelaksanaan
Peserta Waktu Tempat
1. Focus Group Discussion Pelaksanaan Penyaluran dana
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Sosial
Selasa,
28 Juni 2016
Ruang Rapat
Kanwil DJPB
Provinsi
Kepulauan
Riau
15 satker
2. Rapat Koordinasi Terkait Pekerjaan Pembangunan
Infrastruktur
Rabu,
29 Juni 2016 9 satker
3. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II
Tahun Anggaran 2016
Rabu,
29 Juni 2016 11 satker
4. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Semester I
Tahun 2016 pada SKPD Penerima Dana Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan
Kamis,
30 Juni 2016 30 satker
5. Rapat Koordinasi Terkait Realisasi APBN dan Pekerjaan
Pembangunan Infrastruktur
Rabu,
13 Juli 2016
Aula KPPN
Batam 19 satker
Sumber: Kanwil DJPB Provinsi Kepulauan Riau
1.4. Pelaksanaan
Pelaksanaan rapat koordinasi maupun FGD selama triwulan II tahun 2016 telah dilaksanakan
selama lima kali. Pelaksanaan rapat koordinasi maupun FGD tersebut adalah:
4 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II-2016
a. Focus Group Discussion Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Sosial
Latar belakang FGD ini adalah membahas pelaksanaan penyaluran dan pertanggungjawaban
dana bantuan operasional sekolah dan bantuan sosial kepada sekolah swasta; pencairan
dana dan pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah pada Madrasah; dan
permasalahan pelaksanaan bantuan operasional sekolah dan bantuan sosial. Maksud
kegiatan FGD adalah melakukan diskusi tentang pelaksanaan penyaluran dana Bantuan
Operasional Sekolah dan Bantuan Siswa Miskin di lingkungan Kementerian Agama Provinsi
Kepulauan Riau. Sedangkan tujuan dilakukan FGD tersebut adalah untuk mengidentifikasi
permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pencairan dana/penyaluran
dana BOS dan BSM dan sekaligus memberikan langkah-langkah yang strategis dan tepat
dalam proses penyaluran/pencairan dana BOS dan BSM.
b. Rapat Koordinasi Terkait Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur
Latar belakang rapat ini merupakan bentuk koordinasi terkait pelaksanaan pembangunan
infrastruktur. Maksud kegiatan ini adalah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
kegiatan pembangunan infrastruktur lingkup Kementerian Perhubungan dan Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Provinsi Kepulauan Riau terutama masih
terdapat proyek yang belum dilakukan kontrak. Tujuan dilakukan rapat ini adalah untuk
mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan
pembangunan dan memberikan langkah-langkah strategis dan tepat dalam kegiatan
pelaksanaannya.
c. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II Tahun Anggaran 2016
Latar belakang rapat ini merupakan bentuk koordinasi terkait pelaksanaan dan
pertangungjawaban kegiatan pembangunan pada sektor Polhukam. Kegiatan ini
dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan pelaksaan anggaran di
bidang penegakan hokum, politik dan keamanan. Rapat ini ditujukan untuk tahap awal
evaluasi pelaksanaan anggaran Triwulan II Tahun Anggaran 2016 serta menekankan
kembali mengenai target optimalisasi pelaksanaan anggaran. Target optimalisasi
pelaksanaan anggaran 2016 adalah (a) penyelesaian program/ kegiatan pada sasaran
prioritas (95%); (b) pelaksanaan program/kegiatan dan pembayaran tepat waktu (85%);
dan (c) Kepatuhan pada peraturan/tata kelola pelaksanaan anggaran (90%). Target
optimalisasi pelaksanaan anggaran tersebut dapat dicapai dengan menggerakkan
pencapaian beberapa indikator, yang telah diberitahukan kepada peserta rapat untuk
meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan perlunya pelaksanaan kegiatan dengan
tepat waktu dan tepat sasaran, dengan tetap memperhatikan kepatuhan pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku
5 | isi EPA
d. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2016
Latar Belakang rapat ini merupakan bentuk pemantauan capaian kinerja pelaksanaan
anggaran tersebut dan inventaris daftar permasalahan yang dialami oleh satker terkait
pelaksanaan anggaran dan sebagai media komunikasi dan interaksi lintas satker, sehingga
dapat saling membagikan pengalaman dalam mengatasi permalasahan terkait pelaksanaan
anggaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendiskusikan permasalahan yang dihadapi
oleh satker yang mengakibatkan tidak maksimalnya capaian kinerja pelaksanaan anggaran
satker di Provinsi Kepulauan Riau. Tujuan dilakukan rapat ini adalah untuk mengidentifikasi
permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan anggaran dan memberikan
langkah-langkah strategis dan tepat dalam kegiatan pelaksanaannya.
e. Rapat Koordinasi Terkait Realisasi APBN dan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur
Latar belakang rapat ini merupakan bentuk koordinasi terkait pelaksanaan dan
pertangungjawaban kegiatan pembangunan Satuan Kerja lingkup Kementerian Keuangan
yang mendapatkan alokasi dana yang signifikan di Provinsi Kepulauan Riau namun
penyerapan anggarannya masih rendah. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan kegiatan belanja modal pembangunan infrastruktur
gedung/bangunan serta belanja modal peralatan dan mesin pada 14 (empat belas) Satuan
Kerja lingkup Kementerian Keuangan. Tujuan dilakukan rapat ini adalah untuk
mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan
pembangunan dan memberikan langkah-langkah strategis dan tepat dalam kegiatan
pelaksanaannya.
7 | isi EPA
Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II
2.1. Pagu Anggaran
Pagu anggaran adalah alokasi dana atau batas maksimum anggaran yang diberikan oleh
Kementerian Keuangan kepada Kementeriaan Negara/Lembaga untuk setiap program
pemerintah sebagai acuan dalam pelaksanaan APBN. Pada tahun 2016, seluruh Kementerian
Negara/Lembaga di Provinsi Kepulauan Riau memperoleh alokasi dana sebesar Rp.6.416,15
miliar.
Gambar 1 Pagu DIPA Triwulan II Tahun 2016 di Provinsi Kepulauan Riau
Kewenangan Pagu (Rp) Jenis Belanja Pagu (Rp)
Kantor Pusat 3,244,245,021,000 Pegawai 1,296,450,308,000 Kantor Daerah 2,920,259,161,000 Barang 3,013,153,036,000 Dekonsentrasi 153,025,468,000 Modal 2,020,625,456,000 Tugas Pembantuan 98,620,986,000 Bantuan Sosial 6,935,340,000 Lain-Lain 78,986,496,000
Sumber: Omspan Perbendaharaan
Alokasi belanja APBN di Provinsi Kepulauan Riau sebagian besar digunakan untuk membiayai
kegiatan satuan kerja pada kewenangan Kantor Pusat
diikuti oleh kewenangan Kantor Daerah. Berdasarkan jenis
belanja, alokasi belanja sebagian besar untuk membiayai
belanja barang dan belanja modal. Pagu terbesar di
Provinsi Kepulauan Riau disusun oleh enam Kementerian
Negara/Lembaga. Pagu tersebut memiliki porsi 74,56
persen dari total pagu anggaran di Provinsi Kepulauan
Kantor
Pusat
50.56%
Kantor
Daerah
45.51%
Dekonsentrasi
2.39%
Tugas Pembantuan
1.54%
Pegawai
20.21%
Barang
46.96%
Modal
31.49%
Bantuan Sosial
0.11%
Lain-Lain
1.23%
BA112
27.96%
BA033
15.09%
BA022
11.16%
BA060
7.66%
BA015
6.58%
BA012
6.11%
40 BA Lain
25.44%
8 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II-2016
Riau. Pagu tertinggi adalah pagu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam.
2.2. Realisasi Anggaran
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Kementerian Negara/Lembaga melakukan
realisasi anggaran untuk membiayai pelaksanaan pekerjaan/kegiatannya. Di Provinsi
Kepulauan Riau, pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh APBN dilakukan oleh satuan-satuan
kerja dibawah 46 Kementerian Negara/Lembaga.
Gambar 2 Realisasi DIPA Triwulan II Tahun 2016 di Provinsi Kepulauan Riau
Kewenangan Pagu (Rp) Jenis Belanja Pagu (Rp)
Kantor Pusat 1,105,846,179,845 Pegawai 673,812,359,319 Kantor Daerah 1,101,748,233,785 Barang 1,075,505,012,794 Dekonsentrasi 38,314,833,796 Modal 492,359,885,120 Tugas Pembantuan 10,665,026,366 Bantuan Sosial 622,193,500 Lain-Lain 14,274,823,059
Sumber: Omspan Perbendaharaan
Realisasi anggaran hingga triwulan II-2016 di Provinsi Kepulauan Riau mencapai Rp2.256,57
miliar atau sebesar 34,17 persen. Realisasi satker-satker Kewenangan Kantor Daerah dan
Kantor Pusat merupakan realisasi yang cukup tinggi dengan penyerapan di atas 30 persen.
Berdasarkan jenis belanja, belanja pegawai memiliki realisasi tertinggi dengan tingkat
penyerapan jauh di atas jenis belanja lain.
34.09% 37.73%
25.04%
10.81%
KANTOR PUSAT KANTOR DAERAH
DEKONSENTRASI TUGAS PEMBANTUAN
51.97%
35.69%
24.37%
8.97%
18.07%
PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN SOSIAL
LAIN-LAIN
9 | isi EPA
Gambar 3 Komposisi Realisasi DIPA Triwulan II Tahun 2016 di Provinsi Kepulauan Riau
Sumber: Omspan Perbendaharaan
Realisasi anggaran hingga triwulan II-2016 di Provinsi Kepulauan Riau sangat dipengaruhi
oleh realisasi satker-satker Kewenangan Kantor Daerah dan Kantor Pusat. Realisasi kedua
jenis kewenangan tersebut menyumbang 97,83 persen dari total realisasi belanja. Berdasarkan
jenis belanja, realisasi belanja barang merupakan realisasi terbesar dibanding jenis belanja
lainnya diikuti oleh belanja pegawai dan belanja modal. Ketiganya menyumbang 99,34 persen
realisasi belanja total di Provinsi Kepulauan Riau.
2.3. Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA vs Realisasi Anggaran
Hal III DIPA memuat informasi rencana penarikan yang dibuat oleh satuan kerja dan atau
Kementerian Negara/Lembaga yang seharusnya dijadikan dasar atau standar dalam realisasi
dana belanja. Deviasi atas besaran rencana ini akan menjadi indikator buruknya perencanaan
anggaran dan tidak disiplinnya satuan kerja dan atau Kementerian Negara/Lembaga dalam
pelaksanaan anggaran.
Berdasarkan perbandingan antara perencanaan penarikan dana yang dibuat dan realisasi
pencairan dana yang dilaksanakan pada triwulan II tahun 2016, diperoleh rata-rata tingkat
ketepatan antara rencana penarikan dana perbulan dengan realisasi berkisar 27,11 persen.
Tingkat deviasi paling tinggi terjadi pada bulan Mei 2016 dan sebaliknya tingkat deviasi paling
rendah terjadi pada bulan April 2016. Terjadinya deviasi ini mengindikasikan bahwa rencana
yang dibuat belum sesuai dalam pelaksanaannya. Tingginya deviasi dipengaruhi oleh kurang
baiknya perencanaan pada satuan kerja-satuan kerja pada jenis kewenangan Tugas
Pembantuan dan Kantor Pusat.
Kantor
Pusat
49.01%
Kantor
Daerah
48.82%
Dekonsentrasi
1.70%
Tugas Pembantuan
0.47%
Pegawai
29.86%
Barang
47.66%
Modal
21.82%
Bantuan Sosial
0.03%
Lain-Lain
0.63%
10 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II-2016
Gambar 4 Deviasi Halaman III DIPA Triwulan II Tahun 2016 di Provinsi Kepulauan Riau
Januari Februari Maret April Mei Juni Sem-1
Dekonsentrasi 57.89% 6.83% 28.70% 8.15% -12.43% -32.82% -3.85%
Kantor Daerah 18.35% -6.90% -14.08% -0.98% -11.81% -33.11% -12.45%
Kantor Pusat 9.24% -31.03% -5.57% -1.66% -277.62% -35.84% -50.94%
Tugas Pembantuan 100% -25.77% 81.52% 12.02% 72.85% 72.55% 53.40%
Sumber: PA Perbendaharaan
2.4. Revisi Anggaran
Implementasi penganggaran berbasis kinerja masih belum optimal diterapkan di Indonesia.
Hal tersebut dapat dilihat dari perencanaan anggaran yang masih kurang berkualitas sehingga
dalam pelaksanaan anggaran sering terjadi revisi anggaran (DIPA). Mayoritas revisi DIPA
disebabkan oleh perencanaan satuan kerja dan atau Kementerian Negara/Lembaga yang
belum baik, walaupun tidak tertutup kemungkinan terjadi karena sebab yang lain.
Perencanaan anggaran yang baik akan mendorong pelaksanaan anggaran yang baik. Oleh
karena itulah perencanaan merupakan salah satu indikator kualitas dan kinerja pelaksanaan
anggaran. Indikator tersebut menunjukkan apakah satuan kerja dan atau Kementerian
Negara/Lembaga serius dan bekerja dengan baik jauh sebelum pelaksanaan anggaran
dilaksanakan.
14.48%
-12.61% -7.89%-0.85%
-96.85%
-32.82%-27.11%
Januari Februari Maret April Mei Jun
11 | isi EPA
Gambar 5 Revisi DIPA Triwulan II Tahun 2016 di Provinsi Kepulauan Riau
Sumber: PA Perbendaharaan
Hingga triwulan II-2016 telah terjadi revisi sebanyak 480 revisi. Revisi DIPA terbanyak terjadi
pada bulan Juni. Hampir tiap bulan terjadi revisi dengan jumlah yang cukup banyak dengan
jumlah di atas 70 revisi tiap bulannya. Berdasarkan indeks revisi, indeks terbesar terdapat
pada BA 112 BP Batam yang memiliki indeks 6. Hal itu menunjukkan bahwa revisi pada BA
tersebut sangat banyak yang memberikan gambaran bahwa perencanaan anggaran kurang
maksimal sehingga dilakukan beberapa kali perubahan DIPA untuk menyesuaikan kebutuhan
pada tahun berjalan.
Tabel 2 Komposisi Revisi DIPA Triwulan II-2016 di Provinsi Kepulauan Riau
Kewenangan Januari Februari Maret April Mei Juni Total
Kantor Pusat - 5 4 5 6 7 27
Kantor Daerah 7 79 69 68 50 97 370
Dekonsentrasi 1 7 10 19 13 15 65
Tugas Pembantuan 1 3 3 2 3 6 18
9 94 86 94 72 125 480
Sumber: OMSPAN
2.5. Pengelolaan UP dan GU
Uang Persediaan (UP) digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan
kerja dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme
Pembayaran LS. UP merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada Bendahara
Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (revolving) setelah digunakan minimal 50
persen. Maksimal pembayaran dengan UP kepada satu penerima paling banyak sebesar Rp.50
juta rupiah kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas. Pada akhir hari kerja,
9
9486
94
72
125
Januari Februari Maret April Mei Juni
BA Satker Revisi Indeks
'112 1 6 6.0
'115 1 4 4.0
'068 1 3 3.0
'054 8 22 2.8
'042 3 8 2.7
'060 27 63 2.3
'018 15 34 2.3
'066 4 9 2.3
'015 11 22 2.0
'024 11 22 2.0
'059 1 2 2.0
'092 1 2 2.0
27BA 196 280 1.4
12 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II-2016
uang tunai yang berasal dari UP pada Kas Bendahara Pengeluaran/BPP paling banyak sebesar
Rp.50 juta rupiah.
Tabel 3 Rincian Uang Persediaan hingga Triwulan II-2016 di Provinsi Kepulauan Riau
BA UP Satker GU Nihil Setoran Sisa UP GUP
44 39,619,809,500 415 231,841,000 61,381,250 39,326,587,250 405
BA Kode
Satker Nama Satker Total UP Setoran UP Sisa UP Batas Teguran
10 320094 Setda Provinsi Kepulauan Riau 50,000,000 - 50,000,000 Potong 25%
13 667785 Kanwilkumham Kepulauan Riau 10,000,000 83,250 9,916,750 sudah jatuh tempo
12 344826 Lanud Tanjungpinang 41,822,500 - 41,822,500 sudah jatuh tempo
55 320099 Bappeda Provinsi Kepulauan Riau 53,000,000 - 53,000,000 sudah jatuh tempo
25 320515 Kantor Kemenag Kab.Kep.Anambas 10,000,000 2,500,000 7,500,000 sudah jatuh tempo
56 431020 Kantor Pertanahan Kab. Bintan 100,000,000 - 100,000,000 sudah jatuh tempo
56 431020 Kantor Pertanahan Kab. Bintan 80,500,000 - 80,500,000 sudah jatuh tempo
33 498585 Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau
260,000,000 - 260,000,000 sudah jatuh tempo
27 329001 Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau 100,000,000 - 100,000,000 sudah jatuh tempo
Sumber: OMSPAN
Hingga triwulan II tahun 2016 terdapat 415 satker yang mengajukan uang persediaan. Dari
seluruh UP tersebut terdapat sembilan UP yang mengalami keterlambatan pertanggung
jawaban. Satu UP sudah dikenakan sanksi berupa pemotongan UP 25 persen dan delapan
lainnya sudah jatuh tempo namun belum dikenakan sanksi.
Tabel 4 Pengajuan Tambahan Uang Persediaan Selama Triwulan II-2016 di Provinsi Kepulauan Riau
BA Satker TUP Setoran Sisa Status
013 Kemenkumham 2 128,455,000 - 128,455,000 OK
015 Kemenkeu 1 350,000,000 - 350,000,000 OK
025 Kemenag 1 65,200,000 - 65,200,000 OK
032 Kemen Kelautan Perikanan
1 144,350,000 144,350,000 OK
033 Kemen PUPR 1 258,684,000 1,800 258,682,200 Terlambat
040 Kemenpar 1 200,000,000 - 200,000,000 OK
042 Kemenristekdikti 1 499,999,000 - 499,999,000 OK
8 1,646,688,000 1,800 1,646,686,200
Sumber: OMSPAN
Selama triwulan II tahun 2016 terdapat delapan satker yang mengajukan tambahan uang
persediaan dengan total Rp1.646,69 juta. Dari delapan TUP tersebut terdapat satu TUP yang
mengalami keterlambatan pertanggungjawaban. TUP tersebut berasal dari BA033 Kemen
PUPR pada satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi
Kepulauan Riau (495370). TUP diajukan pada 10 Mei 2016 yang seharusnya
13 | isi EPA
dipertanggungjawabkan pada 10 Juni 2016 namun hingga saat ini baru dilakukan setoran TUP
sebesar Rp1.800.
2.6. Data Kontrak dan Penyelesaian Tagihan
Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran
negara dilakukan melalui pembuatan komitmen. Pembuatan komitmen dilakukan dalam
bentuk perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang jasa dan dalam bentuk penetapan
keputusan. Data perjanjian/kontrak disampaikan kepada KPPN paling lambat lima hari kerja
setelah ditandatanganinya perjanjian/kontrak untuk dicatat dalam Kartu Pengawasan
Kontrak di KPPN.
Total data kontrak yang mengalami keterlambatan penyampaian adalah 705 kontrak.
Keterlambatan tersebut terjadi pada 46 Kementerian Negara/Lembaga. Selama triwulan II-
2016 terjadi keterlambatan penyampaian data kontrak sebesar 60,41 persen. Terdapat
sembilan Kementerian Negara/Lembaga yang keseluruhan ADK kontrak terlambat dilaporkan
ke KPPN. Selain itu terdapat dua K/L yang keseluruhan ADK kontrak disampaikan ke KPPN
sebelum batas akhir pengiriman ADK kontrak berlalu.
Tabel 5 Keterlambatan Penyampaian Data Kontrak ke KPPN Triwulan II-2016 di Provinsi Kepulauan Riau
BA Ter
lambat Tidak
Terlambat Data
Kontrak Keter
lambatan BA
Ter lambat
Tidak Terlambat
Data Kontrak
Keter lambatan
019 3 - 3 100.00% 032 31 20 51 60.78%
027 5 - 5 100.00% 015 69 56 125 55.20%
040 3 - 3 100.00% 013 34 30 64 53.13%
060 76 - 76 100.00% 024 30 27 57 52.63%
067 1 - 1 100.00% 004 2 2 4 50.00%
089 2 - 2 100.00% 023 16 16 32 50.00%
112 7 - 7 100.00% 042 12 14 26 46.15%
115 2 - 2 100.00% 025 16 20 36 44.44%
116 2 - 2 100.00% 022 95 119 214 44.39%
026 13 1 14 92.86% 012 6 12 18 33.33%
054 24 2 26 92.31% 056 2 5 7 28.57%
010 7 1 8 87.50% 018 9 23 32 28.13%
033 197 48 245 80.41% 075 3 8 11 27.27%
066 3 1 4 75.00% 059 2 6 8 25.00%
092 3 1 4 75.00% 999 4 16 20 20.00%
068 2 1 3 66.67% 029 1 6 7 14.29%
076 2 1 3 66.67% 104 - 2 2 0.00%
005 13 7 20 65.00% 107 - 12 12 0.00%
063 8 5 13 61.54% 705 462 1167 60.41% Sumber: OMSPAN
14 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II-2016
2.7. Permasalahan Pelaksanaan Anggaran
Berbagai permasalahan pelaksanaan anggaran masih dialami oleh satuan kerja yang
melaksanakan kegiatan sehingga sasaran yang ingin dicapai belum terealisasi dengan
maksimal. Beberapa permasalahan yang dialami pada tahun anggaran sebelumnya masih
terjadi pada semester I TA 2016. Berbagai permasalahan tersebut terkait kendala
administratif, koordinasi dengan pihak terkait, pengadaan barang jasa, dan adanya kebijakan
di bidang pelaksanaan anggaran.
2.7.1 Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Sosial
Perkembangan umum penyerapan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan
Bantuan Siswa Miskin (BSM) selama semester I tahun 2016 menunjukkan perkembangan yang
kurang optimal. Gambaran Umum penyerapan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan
Bantuan Siswa Miskin (BSM) adalah realisasi yang relatif lambat pada penyaluran dana
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) lingkup Kementerian
Agama Provinsi Kepulauan Riau khususnya pada sekolah Negeri.
Permasalahan-permasalahan yang menyebabkan rendahnya pencairan dana Bantuan
Operasional (BOS) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebagai berikut:
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
a. Terdapat beberapa satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama yang ragu-ragu untuk
membiayai beberapa kegiatan sekolah karena pemahaman yang kurang komprehensif
tentang penggunaan dana BOS.
b. Sebagian besar dana BOS baru direalisasikan pada awal Semester II tahun 2016 karena
banyak kegiatan operasional sekolah pada awal semester II tahun 2016 yaitu operasional
untuk kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru dan kegiatan pembelajaran
dan ekstrakurikuler siswa.
c. Lambatnya pertanggungjawaban dana Tim Manajemen BOS. Dana untuk kegiatan
manajemen BOS telah dilaksanakan namun belum dipertanggungjawabkan karena
persepsi satuan kerja yang ingin mempertangungjawabkan dana sekaligus untuk
menghindari kerepotan dalam menyusun pertanggungjawaban.
d. Kemampuan/kompetensi Bendahara pengelola penggunaan dana BOS di sekolah swasta
sangat terbatas sehingga proses penyusunan pertanggungjawaban sering terlambat dan
sering terjadi kesalahan. Kesalahan tersebut akan memperlambat pencairan dana pada
tahap selanjutnya.
15 | isi EPA
e. Terdapat dana BOS untuk belanja modal yaitu untuk pengadaan buku kurikulum 2013
yang tidak dapat dicairkan karena pengadaan buku tersebut hanya dilakukan secara
terpusat di Jakarta dan sampai saat ini petunjuk teknisnya belum ada dan masih menunggu
dari Kantor Pusat Kementerian Agama Republik Indonesia.
Bantuan Siswa Miskin (BSM)
a. Persyaratan penerima manfaat BSM adalah siswa yang memiliki Kartu Indonesia Pintar
(KIP) atau orang tua siswa yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu
Perlindungan Sosial (KPS). Berdasarkan hasil pendataan ulang terhadap siswa/ orang tua
siswa, sangat sedikit siswa/orang tua siswa yang memiliki kartu KIP/KKS/KPS.
b. Siswa/orang tua siswa tidak memiliki KIP/KKS/KPS dapat menerima BSM namun harus
memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan/desa. Pada praktiknya,
Siswa/orang tua siswa enggan/tidak menyiapkan SKTM tersebut.
c. Terdapat kendala yang dihadapi sekolah dalam membuka rekening siswa penerima
Bansos. Koordinasi dengan siswa/orang tua sudah intensif dilakukan namun siswa/orang
tua siswa enggan untuk melakukan pembukaan rekening.
d. Kesalahan pemahaman terhadap pencairan dana BSM oleh Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Kepulauan Riau/MIN/MTsN/MAN. Kanwil Kementerian Agama Provinsi
Kepulauan Riau/MIN/MTsN/MAN menganggap bahwa pencairan dana BSM dapat
dilakukan setelah kuota sejumlah siswa yang ditetapkan harus seluruhnya memenuhi
syarat penerima BSM dan selanjutnya baru dilakukan pencairan dana secara lengkap.
e. Untuk sekolah-sekolah yang mempunyai Filial, yaitu MAN Tanjungpinang (filial di Tanjung
Balai Karimun), MAN Batam (Filial di Batam) dan MTsN Batam (Filial di Batam) mengalami
kesulitan dalam mempercepat pengumpulan kelengkapan persyaratan penerima bantuan
sosial karena seringnya ditemukan kesalahan dalam dokumen/berkas yang diperlukan
sehingga pengiriman berkas sering dilakukan berulang-ulang.
2.7.2 Pembangunan Infrastruktur
Perkembangan umum penyerapan alokasi belanja modal khususnya pembangunan
infrastruktur hingga triwulan II-2016 relatif masih rendah. Permasalahan-permasalahan yang
mengakibatkan rendahnya penyerapan anggaran sebagai berikut:
Infrastruktur Jalan dan Jembatan
a. Keterlambatan proses lelang yang baru dimulai pada bulan Februari akibat perubahan
paket kegiatan sehingga kontrak baru dimulai pada bulan April sampai awal Juli 2015.
16 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II-2016
b. Terdapat 1 (satu) paket pembangunan Fly Over Simpang Kabil (MYC) pada Satuan Kerja
Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau belum dilakukan lelang,
dikarenakan menunggu surat rekomendasi/izin dari Kementerian Keuangan.
c. Pekerjaan pembangunan rumah susun mahasiswa pada Satuan Kerja SNVT Penyediaan
Perumahan Kepulauan Riau tidak dilaksanakan pekerjaannya karena belum adanya izin
dari Bappeda Provinsi Kepulauan Riau.
d. Pekerjaan kualitas rumah swadaya 2000 unit, belum dilakukan dikarenakan masih dalam
tahap verifikasi dan pendataan masyarakat yang akan menerima bantuan.
e. Akibat adanya penghematan anggaran dan instruksi dari Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat, sebagian pekerjaan pembangunan infrastruktur dibatalkan pada
Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Kepulauan
Riau.
Infrastruktur Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Udara
a. Pekerjaan lanjutan pembangunan Fasilitas Pelabuhan laut belum dikontrakkan karena
anggaran dalam DIPA masih dalam status blokir. Permasalahan lahan untuk pembangunan
infrastruktur belum diselesaikan dan belum tercatat sebagai aset daerah oleh Pemerintah
Daerah setempat (Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau). Permasalahan tersebut terjadi
pada satker Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjungpinang.
b. Akibat adanya penghematan anggaran dan instruksi dari Kementerian Perhubungan,
sebagian pekerjaan pembangunan infrastruktur dibatalkan pada Satker Pangkalan
Penjagaan Laut dan Pantai Tanjung Uban.
c. Adanya proses jadwal ulang lelang, dikarenakan adanya gagal lelang, permasalahan terjadi
pada satker Satuan Kerja Perhubungan Darat Provinsi Kepri.
Infrastruktur Gedung dan Bangunan
a. Keterlambatan proses lelang pengadaan akibat tidak sesuai antara perencanaan yang
sudah dianggarkan dengan kondisi dilapangan jadi perlu direvisi ulang.
b. Pekerjaan pembangunan gedung yang tidak terealisasi (batal) permasalahan pada satker.
c. Adanya penghematan pagu anggaran K/L yang berakibat terjadinya perubahan perubahan
perencanaan pengadaan dan pembatalan sebagian pekerjaan, permasalahan pada saker.
d. DIPA belum bisa direalisasi menunggu penyelesaian revisi self blocking di DJA.
e. Pekerjaan proses lelang diulang kembali akibat adanya gagal lelang.
f. Kesiapan SDM melaksanakan kegiatan, dan imbas mutasi pegawai.
17 | isi EPA
2.7.3 Pelaksanaan Anggaran di Bidang Penegakan Hukum, Politik, dan Keamanan
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yang mengakibatkan rendahnya penyerapan
anggaran sebagai berikut:
a. Pertanggungjawaban sisa Hibah Pilkada TA 2015 untuk beberapa satker masih dalam
proses. KPU Provinsi Kepri telah menyetorkan sisa dana ke Kas Pemda sebesar Rp18,7
miliar dan mengajukan SP4HL pada tanggal 24 Juni 2016. KPU Natuna dan KPU Lingga
masih menjalani proses pertanggungjawaban di KPPN.
b. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mengalami kekurangan personil sarana
prasarana sehingga terdapat kegiatan yang terlambat/terhambat.
c. Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau telah menyelesaikan proses revisi di Direktorat
Jenderal Anggaran (DJA) untuk optimalisasi sisa kontrak, yang memunculkan Keluaran
baru sebagai hasil optimalisasi proyek. Berdasarkan revisi tersebut, terdapat pemblokiran
terkait pengematan anggaran (self-blocking) senilai Rp268 juta pada kegiatan pengawasan
pembangunan. Menurut informasi Eselon I, masih akan dilaksanakan revisi penghematan
tambahan. Pembangunan gedung kantor sedikit terhambat karena persetujuan konsultan
pengawas yang lambat, sehingga perkembangan fisik baru mencapai 32,5 persen akhir Juni
2016. Kendala lain dalam pelaksanaan anggaran adalah adanya penghematan/
pemotongan anggaran yang menjadikan serapan Belanja Barang berupa perjalanan dinas
dilakukan seefisien mungkin.
d. Pada tanggal 28 Juni 2016 sudah mengajukan SP2HL ke KPPN untuk pengesahan belanja,
namun terkendala penyelesaian di Panwaslu Batam mengingat ada hibah yang belum
direvisi. Revisi akan segera diajukan sehingga SP2HL dan SP4HL dapat segera diproses.
2.7.4 Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Perkembangan umum penyerapan alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan selama
semester I tahun 2016 menunjukkan gambaran umum penyerapannya relatif rendah/lambat.
Permasalahan-permasalahan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menyampaikan yang
menyebabkan rendahnya pencairan dana pada periode Semester I Tahun Anggaran 2016
adalah sebagai berikut:
a. Rendahnya penyerapan anggaran pada satuan kerja karena beberapa kegiatan yang baru
terlaksana pada bulan Mei 2016 sehingga pertanggungjawaban baru dilaksanakan pada
Semester II tahun 2016.
b. Rendahnya penyerapan anggaran semester I tahun 2016 karena dipengaruhi oleh
keterlambatan DIPA diterima satuan kerja, dan keterlambatan SK Perubahan Pejabat
Perbendaharaan.
18 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II-2016
c. Terdapat alokasi dana yang diblokir Mandiri (self blocking).
d. Beberapa kegiatan masih dalam proses lelang.
e. Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan terlambat diterima dari Kantor Pusat Kementerian
Negara/Lembaga dan terdapat perubahan pada petunjuk teknis yang sudah diterima.
f. Beberapa kegiatan yang bersifat koordinasi dengan pihak terkait baru dilaksanakan pada
Semester II Tahun 2016. Kegiatan koordinasi tersebut berupa pertemuan dalam masalah
pengelolaan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia.
g. Terdapat Bantuan Sosial yang belum terserap, karena masih adanya tahapan proses
identifikasi ulang kepada penerima Bansos.
19 | isi EPA
Bab III. Penutup
3.1. Kesimpulan
Setelah dilakukan rapat koordinasi dan focus group discussion terkait pelaksanaan anggaran
pada beberapa satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga maka dapat diambil kesimpulan
terkait pelaksanaan anggaran di Provinsi Kepulauan Riau.
1. Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masih mengalami kendala karena
pengelola dana BOS pada sekolah negeri dan swasta tidak mempunyai pemahaman yang
komprehensif sehingga terkendala dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS.
Permasalahan penyaluran dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) masih terkendala karena
sedikit siswa yang dapat melengkapi persyaratan yang ditetapkan untuk memiliki Kartu
Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Perlindungan Sosial (KPS),
Program Keluarga Harapan (PKH) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
2. Dana insfrastruktur belum terserap secara optimal karena beberapa kendala yang dialami
satuan kerja dalam proses pengadaan barang dan jasa. Keterlambatan pelaksanaan lelang
dan masih ditemukannya lelang yang dilakukan secara berulang-ulang masih menjadi
faktor yang menghambat kelancaran penyerapan anggaran. Di sisi lain, adanya dana blokir
dan blokir mandiri (self blocking) memberikan kontribusi tidak maksimalnya penyerapan
anggaran infrastruktur.
3. Dana sisa hibah yang cukup besar untuk mendukung pelaksanaan Pilkada 2015 belum
dipertanggungjawabkan sampai dengan semester I TA 2016. Pertanggungjawaban dana
hibah tersebut terkendala dalam proses pengajuan pengesahan belanja (pengajuan
SP2HL).
4. Komitmen Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan dana dekonsentrasi dan tugas
pembantuan dengan maksimal masih terkendala dengan permasalahan yang masih
bersifat koordinasi. Lambatnya penunjukan SK pejabat perbendaharaan, keterlambatan
petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dan lambatnya pelaksanaan koordinasi dengan
pihak terkait masih terjadi pada penyerapan anggaran dekonsentrasi dan tugas
pembantuan.
20 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II-2016
3.2. Rekomendasi
Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam kesimpulan pada kegiatan
rapat koordinasi dan focus group discussion, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Kepulauan Riau memberikan beberapa rekomendasi untuk mendukung pelaksanaan anggaran
di Provinsi Kepulauan Riau. Rekomendasi tersebut adalah:
1. Kanwil Kementerian Agama dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang
ditunjuk sebagai pengelola/manajemen dana BOS agar lebih aktif memberikan bimbingan
teknis/penyuluhan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS ke sekolah
negeri dan sekolah swasta. Selanjutnya, Pihak sekolah penerima dana Bantuan Siswa
Miskin (BSM) agar meningkatkan koordinasi dengan para siswa, orang tua siswa dan pihak
terkait untuk dapat menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan untuk menerima Bantuan
Siswa Miskin.
2. Percepatan pembangunan infrastruktur di Kepulauan Riau sangat perlu untuk mendorong
perkembangan wilayah dan secara langsung akan bermanfaat untuk masyarakat. Oleh
karena itu proses pengadaan barang dan jasa agar dilaksanakan dengan lebih cepat dan
segera berkoordinasi dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) apabila terdapat kendala
dalam proses pengadaan.
3. Sisa dana hibah untuk pelaksanaan Pilkada 2015 agar segera dipertanggungjawabkan
dengan mengajukan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL). Apabila
terdapat sisa dana hibah yang tidak dipergunakan, maka sisa dana hibah tersebut agar
disetorkan ke rekening kas negara atau dikembalikan kepada pemberi hibah sebagaimana
telah diatur pada surat perjanjian pemberian hibah.
4. Pemerintah Daerah harus lebih meningkatkan komitmennya untuk memaksimalkan
penggunaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan aktif berkoordinasi
dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pelaksana kegiatan dalam
mengantisipasi secara dini permasalahan-permasalahan yang akan terjadi.
