Laporan Capaian Kinerja TW I Tahun 2018 full · Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah ... merupakan perwujudan tata pemerintahan yang baik (Good

2018

LAPORANCAPAIAN KINERJA TRIWULAN I

KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. JAWA BARATTAHUN 2018

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARATJl. Jenderal Sudirman No. 644 Bandung 40183

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Laporan Capaian Kinerja Triwulan I

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 ini dapat

diselesaikan.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas

kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat sampai dengan

triwulan I tahun 2018 yang tertuang dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai

upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Agama. Penyusunan laporan ini juga

merupakan bentuk kegiatan pemantauan perkembangan kinerja secara periodik yang

bermanfaat dalam memberikan informasi tentang kesesuaian antara pelaksanaan

program dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi

dalam penyusunan laporan ini, semoga Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 ini dapat memberikan

gambaran/informasi kepada seluruh pihak yang terkait, sehingga dapat memberikan

umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, serta menjadi pemicu

peningkatan kinerja organisasi dengan melakukan langkah-langkah perbaikan melalui

pelayanan yang lebih profesional dan transparan yang berguna bagi masyarakat.

Bandung, April 2018Kepala,

A. BUCHORINIP. 19620612 199003 1 002

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

IKHTISAR EKSEKUTIF iii

BAB I PERJANJIAN KINERJA 1

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA 10

A. CAPAIAN KINERJA 10

B. CAPAIAN ANGGARAN 28

C. HAMBATAN/KENDALA 28

C.1. HAMBATAN UMUM

C.2. HAMBATAN DALAM PENCAPAIAN TARGET PER INDIKATOR

28

29

D. UPAYA TINDAK LANJUT 32

BAB III PENUTUP 34

LAMPIRAN

1. Rekapitulasi Capaian Kinerja Triwulan I Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

2. Surat Undangan Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

3. Dokumentasi Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional, Kementerian Agama

mengemban misi dalam mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral,

beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila dengan

memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk

manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum,

memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi

antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya

bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia sebagai landasan spiritual,

moral dan etika pembangunan bangsa.

Arah kebijakan dalam mewujudkan misi tersebut sesuai dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (yang disahkan

melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019), yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengemban nilai-

nilai keagamaan, sehingga agama berfungsi dan berperan sebagai landasan

moral dan etika dalam pembangunan, melalui:

a. Peningkatan kapasitas dan kualitas penyuluh agama, peran tokoh

agama, lembaga sosial keagamaan dan media massa dalam melakukan

bimbingan keagamaan masyarakat;

b. Peningkatan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan umat beragama.

2. Meningkatkan kerukunan umat beragama, melalui:

a. Penyelenggaraan dialog antarumat beragama untuk memperoleh

pemahaman agama berwawasan multikultur;

b. Pembentukan dan pemberdayaan FKUB di provinsi dan kabupaten/kota;

c. Peningkatan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, pemerintah

daerah, tokoh agama, lembaga sosial keagamaan, dan masyarakat

dalam pencegahan dan penanganan konflik;

d. Penguatan peraturan perundang-undangan mengenai kerukunan umat

beragama.

Berdasarkan arah dan kebijakan tersebut, maka pembangunan Bidang Agama dan

Bidang Pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mengacu pada upaya pencapaian

tujuan Kementerian Agama, mencakup 7 (tujuh) hal, yaitu:

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;

2. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama;

3. Peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi

keagamaan;

iv

4. Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama;

5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;

6. Peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan

pendidikan keagamaan; serta

7. Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama.

(Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis

Kementerian Agama Tahun 2015-2019).

Pencapaian tujuan Kementerian Agama akan lebih mudah dicapai jika terjalin

kerjasama dari semua pihak termasuk stakeholder. Selain itu sesuai dengan amanat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa

keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan

merupakan perwujudan tata pemerintahan yang baik (Good Governance), dan jaminan

kepastian hukum terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang

dibutuhkan serta untuk turut serta dalam mengontrol penyelenggaraan negara dan

pemerintahan. Pemerintah harus menyiapkan sarana dan prasarana, sumber daya

manusia yang mempunyai kemampuan dan kemauan serta komitmen dari seluruh

penyelenggara pemerintahan untuk melaksanakannya, sehingga apa yang diharapkan

dapat terwujud dengan baik.

Perwujudan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) memiliki 10 prinsip,

yaitu: Akuntabilitas, Pengawasan, Daya Tanggap, Profesionalisme, Efisiensi dan

Efektivitas, Transparansi, Kesetaraan, Wawasan ke Depan, Partisipasi dan Penegakan

Hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Kementerian Agama dalam hal ini Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat sebagai penyelenggara pelayanan

publik dituntut untuk membuat suatu pertanggungjawaban secara periodik agar

pelaksanaan kegiatannya lebih transparan, efektif dan akuntabel. Sesuai dengan

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, bahwa pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan

wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan

organisasi.

Sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukan evaluasi kinerja menjadi suatu

issue strategis yang harus diperhatikan dan dilaporkan oleh pimpinan instansi sebagai

manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi

dan pencapaian visi organisasi. Evaluasi kinerja juga merupakan tahap penting dalam

mengevaluasi pelaksanakan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh

komponen organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan, dengan didasarkan pada

perencanaan kinerja yang baik, maka pelaksanaan kinerja juga dapat diukur tingkat

pencapaiannya secara operasional, serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan

alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi

v

secara lebih cepat dan tepat. Berkaitan dengan hal tersebut, Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat berusaha membangun dan menata

akuntabilitas publik yaitu dengan membuat Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.

Secara umum, penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan pada Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat berjalan dengan baik dan dapat mencapai

target yang telah ditetapkan. Didasarkan pada hasil pengukuran kinerja melalui aplikasi

Sistem Informasi Performa Kementerian Agama (SIPKA), nilai rata-rata capaian kinerja

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Triwulan I Tahun 2018 sebesar

14,05% dari target 25%, sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 56,19%.

Berdasarkan hasil analisis, minimnya capaian beberapa indikator diantaranya

karena:

1. Adanya kekeliruan pendataan dalam penginputan target awal;

2. Masih belum adanya program sertifikasi untuk guru dari pusat;

3. Belum adanya pendataan ulang terkait jumlah peserta didik pada pendidikan

keagamaan.

Selanjutnya bila dilihat dari sisi anggaran, pada triwulan I tahun 2018 ini realisasi

anggaran telah mencapai 15,79% dari target realisasi anggaran sebesar 25% (target

senilai Rp. 7.417.129.554.000,- dengan realisasi senilai Rp. 1.171.496.199.075,-),

sehingga nilai capaian anggaran pada triwulan I tahun 2018 ini sebesar 63,18%.

Secara umum, hambatan atau kendala yang dihadapi dalam penetapan dan

pencapaian target berkaitan dengan kesulitan dalam mencari data yang dibutuhkan serta

perbedaan asumsi antara data tahun anggaran berjalan dengan tahun sebelumnya.

Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam

pengambilan kebijakan. Prestasi dalam kinerja yang telah berhasil dilaksanakan

merupakan hasil dari kerjasama dan semangat tim dalam memberikan pelayanan

terbaik, namun kekurangan dalam pencapaian target kinerja semoga menjadi kekuatan

dan motivasi untuk lebih baik dalam melakukan kinerja dan pelayanan.

1 | P a g e

BAB I

PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan strategis merupakan serangkaian tindakan dan kegiatan mendasar

yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi yang mencakup sejumlah

langkah yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan perencanaan

strategis tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat diharapkan

mampu membangun strategi sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi pada

hasil yang diharapkan dimasa mendatang. Selain itu, dengan penetapan visi, misi dan

strategi yang jelas dan tepat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat

diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang serta kendala yang

akan dihadapi. Berikut ini adalah penjabaran visi dan misi Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Jawa Barat:

Visi:

“Terwujudnya Masyarakat Jawa Barat yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan

Sejahtera Lahir Batin dalam Rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Misi:

1. Meningkatkan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama di

Wilayah Provinsi Jawa Barat;

2. Memantapkan Kualitas Kerukunan Intra dan Antarumat Beragama di Wilayah

Provinsi Jawa Barat;

3. Menyediakan Pelayanan Kehidupan Beragama yang Merata dan Berkualitas

di Wilayah Provinsi Jawa Barat ;

4. Meningkatkan Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Potensi Ekonomi

Keagamaan di Wilayah Provinsi Jawa Barat;

5. Mewujudkan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang Berkualitas dan

Akuntabel di Wilayah Provinsi Jawa Barat;

6. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Umum Berciri Agama,

Pendidikan Agama pada Satuan Pendidikan Umum, dan Pendidikan

Keagamaan di Wilayah Provinsi Jawa Barat;

7. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan

Terpercaya di Wilayah Provinsi Jawa Barat.

Tujuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat mengacu pada

pencapaian tujuan Kementerian Agama, yang meliputi:

2 | P a g e

1. Peningkatan kualitas pemahaaman dan pengamalan ajaran agama

masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama;

2. Pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis

sebagai salah satu pilar kerukunan nasional;

3. Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang

berkualitas dan merata;

4. Peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi

ekonomi keagamaan dalam meningkatkan kontribusi pada peningkatan

kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan;

5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang

transparan dan akuntabel untuk pelayanan ibadah haji yang prima;

6. Peningkatan akses pendidikan yang setara bagi masyarakat tidak mampu

terhadap pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun);

7. Peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada

berbagai jenjang pendidikan;

8. Penurunan tingkat kegagalan masyarakat dalam menyelesaikan pendidikan

pada jenjang pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun);

9. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang

pendidikan;

10. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam melakukan

proses mendidik yang profesional di seluruh satuan pendidikan;

11. Peningkatan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan

agama pada satuan pendidikan umum yang berkualitas;

12. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan keagamaan yang

berkualitas;

13. Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama dalam

menunjang penyelenggaraan pembangunan bidang agama yang efektif,

efisien, transparan dan akuntabel;

Tujuan-tujuan tersebut dijelaskan kedalam beberapa sasaran dan indikator yang

tertuang dalam perjanjian kinerja. Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu

tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah yang termuat dalam

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

Menurut Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 702 Tahun 2016

tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja pada Kementerian Agama, Perjanjian kinerja merupakan

lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi

kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan

3 | P a g e

yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen

dan kesepakatan antara Sekretaris Jenderal sebagai pemberi amanah dan Kepala

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat sebagai penerima amanah

atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya

yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan

tahun bersangkutan, termasuk kinerja outcome yang seharusnya terwujud akibat

kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan

juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya,

sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai wujud nyata komitmen

antara Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI dan Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas,

transparansi, dan kinerja aparatur. Selain itu juga menciptakan tolok ukur kinerja sebagai

dasar evaluasi kinerja aparatur, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai dasar pemberian penghargaan

dan sanksi selain itu juga sebagai dasar bagi Sekretaris Jenderal Kementerian Agama

untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan

kinerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.

Perjanjian Kinerja harus disusun oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Jawa Barat paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari kalender setelah DIPA Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi diterima oleh masing-masing pimpinan Kanwil

Kementerian Agama Provinsi.

Di dalam Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang

menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa

mengesampingkan indikator lain yang relevan. Untuk unit Eselon II dan Eselon III

sasaran yang digunakan menggambarkan outcome dan output pada bidangnya serta

menggunakan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja lain yang relevan.

Pada tahun 2018 ini, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat

menyusun dokumen perjanjian kinerja yang telah ditandatangani pada tanggal 08

Februari 2018. Adapun perjanjian kinerja tahun 2018 Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

4 | P a g e

TABELPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

No Sasaran Indikator Kinerja Target

1 Meningkatnya kualitasdan ketersediaanbimbingan dan fasilitasikeagamaan

1 Jumlah Penyuluh dan TenagaTeknis Keagamaan Islam yangdifasilitasi dalam Pembinaan danPengembangan

164 Orang

2 Jumlah Penyuluh dan TenagaTeknis Keagamaan Kristen yangDifasilitasi dalam Pembinaan danPengembangannya

100 Orang

3 Jumlah penyuluh dan tenagateknis keagamaan Katolik yangdifasilitasi dalam pembinaan danpengembangan

57 Orang

4 Jumlah penyuluh dan tenagateknis keagamaan Hindu yangdifasilitasi dalam pembinaan danpengembangan

25 Orang

5 Jumlah penyuluh dan tenagateknis keagamaan Buddha yangdifasilitasi dalam pembinaan danpengembangan

90 Orang

6 Persentase lembaga sosialkeagamaan Islam yang difasilitasiuntuk ditingkatkan kualitaspelayanannya

40 %

7 Persentase lembaga sosialkeagamaan Katolik yangdifasilitasi untuk ditingkatkankualitas pelayanannya

19,04 %

8 Persentase lembaga sosialkeagamaan Kristen yangdifasilitasi untuk ditingkatkankualitas pelayanannya

2,3 %

9 Persentase lembaga sosialkeagamaan Hindu yangdifasilitasi untuk ditingkatkankualitas pelayanannya

16,67 %

10 Persentase lembaga sosialkeagamaan Buddha yangdifasilitasi untuk ditingkatkankualitas pelayanannya

25 %

2 Meningkatnya harmonisosial dan kerukunanantar umat beragama

1 Persentase fasilitasi sarana danprasarana Sekber FKUB yangmemenuhi standar

21 %

5 | P a g e


2 Jumlah FKUB pada tingkatkabupaten Kota

28 Lembaga

3 Jumlah Dialog Kerukunan UntukMeningkatkan Kerukunan InternUmat Beragama

25 Kegiatan

3 Meningkatnya kualitaspelayanan kehidupanberagama

1 Jumlah Kantor Urusan Agamayang memenuhi standarpelayanan dalam layananadministrasi keagamaan

626 Lembaga

2 Jumlah Rumah Ibadah AgamaIslam yang Difasilitasi untukDitingkatkan KualitasPelayanannya

27 Lembaga

4 Jumlah rumah ibadah AgamaKatolik yang difasilitasi untukditingkatkan kualitaspelayanannya

2 Lembaga

5 Jumlah rumah ibadah AgamaHindu yang difasilitasi untukditingkatkan kualitaspelayanannya

2 Lembaga

6 Jumlah rumah ibadah AgamaBuddha yang difasilitasi untukditingkatkan kualitaspelayanannya

2 Lembaga

4 Meningkatnya kualitasdan akuntabilitaspengelolaan potensiekonomi keagamaan

1 Dana Zakat yang terhimpun(Triliun Rupiah)

0,54 Triliun

2 Persentase tanah wakafbersertifikat

58,06 %

3 Jumlah lembaga zakat yangmemenuhi standar pelayananminimal

50 Lembaga

5 Meningkatnya kualitaspenyelenggaraanibadah haji dan umrahyang transparan,efisien, dan akuntabel

1 Jumlah jemaah haji yang dilayani. 38.852 Orang

2 Jumlah pembimbing hajibersertifikat

497 Orang

6 Terselenggaranyatatakelolapembangunan bidangagama yang efektif,efisien, transparan, danakuntabel

1 Persentase temuan BPK, BPKPdan Itjen yang ditindaklanjuti

85 %

2 Nilai Reformasi Birokrasi 76 Angka

7 Meningkatnya aksesmasyarakat tidakmampu terhadapProgram Indonesia

1 Jumlah siswa MI/Ula/SDTK 150.310 Siswa

2 Jumlah siswaMTs/Wustha/SMPTK

161.185 Siswa

6 | P a g e


Pintar pada pendidikandasar-menengahmelalui manfaat KartuIndonesia Pintar (KIP)

3 Jumlah siswa MA/Ulya/SMTK 59.244 Siswa

8 Meningkatnya AngkaPartisipasi PendudukUsia Pendidikan Dasar,Menengah, danPendidikan Tinggi

1 APK RA 10,75 %

2 APK MI/Ula 12,84 %

3 APM MI/Ula 11,75 %

4 APK MTs/Wustha 24,68 %

5 APM MTs/Wustha 19,98 %

6 APK MA/Ulya 7,94 %

7 APM MA/Ulya 6,59 %

9 Menurunnya jumlahsiswa yang tidakmelanjutkan pendidikan

1 Angka putus sekolah MI/ULA 0,14 %

2 Angka putus sekolah MTs /Wustha

1,9 %

3 Angka putus sekolahMA/Ulya/SMTK

2,53 %

10 Meningkatnya jaminankualitas pelayananpendidikan

1 Persentase Pendidikan RA yangterakreditasi minimal B

16,52 %

2 Persentase Pendidikan MI yangterakreditasi minimal B

80,19 %

3 Persentase MTs yangterakreditasi minimal B

83,3 %

4 Persentase MA yang terakreditasiminimal B

81,38 %

5 Rata-rata nilai ujian nasionalMI/SDTK

80,11 Angka

6 Rata-rata nilai ujian sekolahMTs/SMPTK

57,7 Angka

7 Rata-rata nilai ujian sekolahMA/SMATK

52,91 Angka

11 Meningkatnya proporsipendidik yangkompeten danprofesional padapendidikan umumberciri khas agama

1 Persentase guru RA-Madrasahberkualifikasi minimal S1/D4

77,16 %

2 Persentase guru RA-Madrasahbersertifikasi

40,84 %

12 Meningkatnyaketersediaan gurupendidikan agama yangtelah bersertifikat

1 Persentase guru pendidikanagama Islam bersertifikat

60 %

2 Meningkatnya persentase gurupendidikan agama Kristenbersertifikat

52,41 %

3 Meningkatnya persentase gurupendidikan agama Katolikbersertifikat

72,32 %

7 | P a g e


4 Meningkatnya persentase gurupendidikan agama Hindubersertifikat

48,48 %

5 Meningkatnya persentase gurupendidikan agama Buddhabersertifikat

51 %

13 Meningkatnya aksespendidikan keagamaansesuai aspirasi umatberagama

1 Jumlah peserta didik padapendidikan keagamaan Islam

3.381.852 Siswa

2 Jumlah peserta didik padapendidikan keagamaan Kristen

96.146 Siswa

3 Jumlah peserta didik padapendidikan keagamaan Katolik

15.750 Siswa

4 Jumlah peserta didik padapendidikan keagamaan Hindu(Pasraman)

2.162 Siswa

5 Jumlah peserta didik padapendidikan keagamaan Buddha(SMB, Dhammasekha, PabbajjaSamanera, dan Widya Darma)

4.351 Siswa

Perjanjian kinerja tersebut direalisasikan kedalam beberapa program sebagai

berikut:

TABEL 3DAFTAR ANGGARAN


No Program Anggaran (Rp.)1 Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya Kementerian Agama

130.403.428.000

2 Bimbingan Masyarakat Islam 677.393.041.0003 Pendidikan Islam 6.451.113.499.0004 Bimbingan Masyarakat Kristen 15.286.864.0005 Bimbingan Masyarakat Katolik 9.964.695.0006 Bimbingan Masyarakat Hindu 4.116.322.000

7 Bimbingan Masyarakat Budha 6.884.597.0008 Penyelenggaraan Haji dan

Umrah121.967.108.000

Total 7.417.129.554.000

8 | P a g e

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,

kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan

strategi Instansi Pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai setiap pencapaian

indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilanjutkan pula analisis akuntabilitas

kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program

dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana

ditetapkan dalam rencana strategis.

Kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dapat dilihat dari berbagai faktor

berikut ini:

1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memanfaatkan

kesempatan pengembangan kompetensi yang tersedia;

2. Optimalisasi pemanfaatan anggaran untuk melaksanakan kebijakan

pemerintah terhadap percepatan pemberantasan korupsi, kolusi dan

nepotisme (KKN);

3. Terealisasinya program-program yang telah disusun dan dapat

dipertanggungjawabkan;

4. Terselenggaranya kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat dengan baik,

efektif dan efisien sesuai dengan pedoman kerja yang tersedia didukung oleh

aparatur pemerintah yang profesional dan kompeten dibidangnya masing-

masing;

5. Terciptanya kerjasama dan sinkronisasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi

Jawa Barat dan lembaga terkait lainnya;

6. Terwujudnya tim kerja yang solid untuk mendukung partisipasi masyarakat

terhadap fungsi agama dan pendidikan keagamaan dalam rangka

mewujudkan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat

sebagai wilayah bebas korupsi.

Evaluasi kinerja bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan

kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari

guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu

evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja yang terjadi, baik dari sisi

9 | P a g e

penyebab terjadinya maupun strategi pemecahan masalah untuk masa yang akan

datang.

Capaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat triwulan

I tahun 2018 tidak terlepas dari dokumen perjanjian kinerja tahun 2018 yang telah

ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. Capaian kinerja Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat triwulan I tahun 2018 yang telah

dilaksanakan adalah sebagai berikut:

TABELCAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2018


No Sasaran Indikator Kinerja Target Capaian TW I Keterangan

Jumlah %

1 Meningkatnyakualitas danketersediaanbimbingan danfasilitasikeagamaan

1 Jumlah Penyuluhdan Tenaga TeknisKeagamaan Islamyang difasilitasidalam Pembinaandan Pengembangan

164 Orang 0 0

2 Jumlah Penyuluhdan Tenaga TeknisKeagamaan Kristenyang Difasilitasidalam PembinaandanPengembangannya

100 Orang 100 20% PembayaranTunjanganPenyuluhNon PNSKristendibayarkanoleh Pusat(DitjenBimasKristen)

3 Jumlah penyuluhdan tenaga tekniskeagamaan Katolikyang difasilitasidalam pembinaandan pengembangan

57 Orang 46 20% Baruterbayarkan46 oranguntuk 2bulan (Jan-Feb)sedangkan11 orangmasih dalamtahapverifikasiulang

4 Jumlah penyuluhdan tenaga tekniskeagamaan Hinduyang difasilitasidalam pembinaandan pengembangan

25 Orang 0 15% ProsesVerifikasidanpenetapanSK sudahdilaksanakantetapi belumtahappencairan

10 | P a g e


Jumlah %

5 Jumlah penyuluhdan tenaga tekniskeagamaan Buddhayang difasilitasidalam pembinaandan pengembangan

90 Orang 0 15% ProsesVerifikasidanpenetapanSK sudahdilaksanakantetapi belumtahappencairan

6 Persentase lembagasosial keagamaanIslam yangdifasilitasi untukditingkatkan kualitaspelayanannya

40 % 0 0

7 Persentase lembagasosial keagamaanKatolik yangdifasilitasi untukditingkatkan kualitaspelayanannya

19,04 % 0 0

8 Persentase lembagasosial keagamaanKristen yangdifasilitasi untukditingkatkan kualitaspelayanannya

2,3 % 0 0

9 Persentase lembagasosial keagamaanHindu yangdifasilitasi untukditingkatkan kualitaspelayanannya

16,67 % 0 0

10 Persentase lembagasosial keagamaanBuddha yangdifasilitasi untukditingkatkan kualitaspelayanannya

25 % 0 0

2 Meningkatnyaharmoni sosialdan kerukunanantar umatberagama

1 Persentase fasilitasisarana danprasarana SekberFKUB yangmemenuhi standar

21 % DeleteIndikatorkarena untuktahun initidak adaanggaranuntukfasilitasisarana danprasaranasekberFKUB

11 | P a g e


Jumlah %

2 Jumlah FKUB padatingkat kabupatenKota

28 Lembaga 0 0 27 terdapatpada DIPAkab/Kotadan 1 FKUBProvinsi adapada DIPAKanwil(TerkaitdenganbantuanoperasionalFKUB)

3 Jumlah DialogKerukunan UntukMeningkatkanKerukunan InternUmat Beragama

25 Kegiatan 2 8,00% Telahterlaksana 2kegiatandialog lintasagama

3 Meningkatnyakualitaspelayanankehidupanberagama

1 Jumlah KantorUrusan Agama yangmemenuhi standarpelayanan dalamlayanan administrasikeagamaan

626 Lembaga 0 0

2 Jumlah RumahIbadah Agama Islamyang Difasilitasiuntuk DitingkatkanKualitasPelayanannya

27 Lembaga 0 0

4 Jumlah rumahibadah AgamaKatolik yangdifasilitasi untukditingkatkan kualitaspelayanannya

2 Lembaga 0 0

5 Jumlah rumahibadah AgamaHindu yangdifasilitasi untukditingkatkan kualitaspelayanannya

2 Lembaga 0 0

6 Jumlah rumahibadah AgamaBuddha yangdifasilitasi untukditingkatkan kualitaspelayanannya

2 Lembaga 0 0

4 Meningkatnyakualitas danakuntabilitaspengelolaan

1 Dana Zakat yangterhimpun (TriliunRupiah)

0,54 Triliun 0 0

12 | P a g e


Jumlah %

potensi ekonomikeagamaan

2 Persentase tanahwakaf bersertifikat

58,06 % 57,38 98,83%

3 Jumlah lembagazakat yangmemenuhi standarpelayanan minimal

50 Lembaga 0 0 lembagazakat yangsudahmemiliki izinoperasional

5 Meningkatnyakualitaspenyelenggaraanibadah haji danumrah yangtransparan,efisien, danakuntabel

1 Jumlah jemaah hajiyang dilayani.

38.852 Orang 0 0

2 Jumlah pembimbinghaji bersertifikat

497 Orang 0 0

6 Terselenggaranyatatakelolapembangunanbidang agamayang efektif,efisien,transparan, danakuntabel

1 Persentase temuanBPK, BPKP danItjen yangditindaklanjuti

85 % 0 0

2 Nilai ReformasiBirokrasi

76 Angka 0 0

7 Meningkatnyaakses masyarakattidak mamputerhadap ProgramIndonesia Pintarpada pendidikandasar-menengahmelalui manfaatKartu IndonesiaPintar (KIP)

1 Jumlah siswaMI/Ula/SDTK

98.552 Siswa 0 25 Masih dalamprosespendataan

2 Jumlah siswaMTs/Wustha/SMPTK


3 Jumlah siswaMA/Ulya/SMTK


8 MeningkatnyaAngka PartisipasiPenduduk UsiaPendidikanDasar,Menengah, danPendidikan Tinggi

1 APK RA

10,75

% 0 25 Masih dalamprosespendataan

2 APK MI/Ula

12,84


3 APM MI/Ula

11,75


4 APK MTs/Wustha

24,68


5 APM MTs/Wustha

19,98


6 APK MA/Ulya

7,94


13 | P a g e


Jumlah %

7 APM MA/Ulya

6,59


9 Menurunnyajumlah siswayang tidakmelanjutkanpendidikan

1 Angka putus sekolahMI/ULA

5,58 % 0 25 Masih dalamprosespendataan

2 Angka putus sekolahMTs / Wustha


3 Angka putus sekolahMA/Ulya/SMTK


10 Meningkatnyajaminan kualitaspelayananpendidikan

1 PersentasePendidikan RA yangterakreditasi minimalB


2 PersentasePendidikan MI yangterakreditasi minimalB


3 Persentase MTsyang terakreditasiminimal B


4 Persentase MA yangterakreditasi minimalB


5 Rata-rata nilai ujiannasional MI/SDTK

80,11 Angka 0 25 Masih dalamprosespendataan

6 Rata-rata nilai ujiansekolahMTs/SMPTK


7 Rata-rata nilai ujiansekolah MA/SMATK


11 Meningkatnyaproporsi pendidikyang kompetendan profesionalpada pendidikanumum bercirikhas agama

1 Persentase guruRA-Madrasahberkualifikasiminimal S1/D4


2 Persentase guruRA-Madrasahbersertifikasi


12 Meningkatnyaketersediaan gurupendidikan

1 Persentase gurupendidikan agamaIslam bersertifikat

60 % 0 25 Masih dalamprosespendataan

14 | P a g e


Jumlah %

agama yang telahbersertifikat

2 Meningkatnyapersentase gurupendidikan agamaKristen bersertifikat

52,41 % 51,86 98,95 Jumlah GuruPAK PNSdan NonPNS yg sdhsertifikasi seJabar = 201orang.PengajuanGuru yangakan disertifikasi =5 orang

3 Meningkatnyapersentase gurupendidikan agamaKatolik bersertifikat


4 Meningkatnyapersentase gurupendidikan agamaHindu bersertifikat


5 Meningkatnyapersentase gurupendidikan agamaBuddha bersertifikat

51 % 0 25 Masih dalamprosespendataan

13 Meningkatnyaakses pendidikankeagamaansesuai aspirasiumat beragama

1 Jumlah peserta didikpada pendidikankeagamaan Islam

3.381.852 Siswa 0 10 Masih dalamprosespendataan

2 Jumlah peserta didikpada pendidikankeagamaan Kristen


3 Jumlah peserta didikpada pendidikankeagamaan Katolik


4 Jumlah peserta didikpada pendidikankeagamaan Hindu(Pasraman)


5 Jumlah peserta didikpada pendidikankeagamaan Buddha(SMB,Dhammasekha,Pabbajja Samanera,dan Widya Darma)


Capaian Kinerja 14,05

15 | P a g e

Secara umum, penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan pada Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat berjalan dengan baik walaupun terdapat

beberapa indikator yang masih belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2018.

Didasarkan pada hasil pengukuran kinerja secara manual, nilai rata-rata capaian kinerja

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Triwulan I Tahun 2018 sebesar

14,05% dari target 25%, sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 56,19%.

Jumlah indikator pada perjanjian kinerja triwulan I tahun 2018 ini berjumlah 57

indikator. Adapun rincian penjelasan capaian kinerja masing-masing sasaran dapat

dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Bimbingan dan Fasilitasi

Keagamaan

Dalam mengevaluasi pencapaian sasaran ini, ditetapkan 10 (sepuluh)

indikator yang diharapkan mampu menggambarkan tingkat

keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran. Indikator-indikator tersebut berkaitan

dengan peningkatan kualitas penyuluh serta ormas/institusi/lembaga sosial

keagamaan.

Dalam hal peningkatan kualitas penyuluh dan tenaga teknis keagamaan,

selama tahun 2017 terdapat 436 (empat ratus tiga puluh enam) orang penyuluh

dan tenaga teknis keagamaan yang difasilitasi dalam pembinaan dan

pengembangan yang terdiri dari 164 orang untuk penyuluh dan tenaga teknis

keagamaan Islam,100 orang untuk penyuluh dan tenaga teknis keagamaan

Kristen, 57 orang untuk penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Katolik, 25 orang

untuk penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Hindu serta 90 orang untuk penyuluh

dan tenaga teknis keagamaan Buddha. Seluruh penyuluh dan tenaga teknis

keagamaan yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan pada triwulan

ini masih dalam tahap Proses Verifikasi dan penetapan SK sudah dilaksanakan

tetapi belum tahap pencairan.

Berdasarkan perjanjian kinerja yang telah dibuat terdapat beberapa lembaga

sosial keagamaan yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya,

diantaranya lembaga sosial keagamaan Islam, Katolik, Hindu dan Buddha. Pada

triwulan I tahun 2018 ini, seluruh lembaga sosial belum dapat terealisasi.

2. Meningkatnya Harmoni Sosial dan Kerukunan Antar Umat Beragama

Dalam mengevaluasi pencapaian sasaran ini, ditetapkan 3 (tiga) indikator

yang diharapkan mampu menggambarkan tingkat keberhasilan/kegagalan

pencapaian sasaran. Indikator-indikator tersebut berkaitan dengan Persentase

16 | P a g e

fasilitasi sarana dan prasarana sekber FKUB yang memenuhi standar, Jumlah

FKUB serta jumlah dialog kerukunan intern umat beragama.

Sehubungan dengan tidak adanya alokasi anggaran untuk pembangunan

Sekber FKUB, maka terkait dengan fasilitasi sarana dan prasarana Sekber FKUB

yang memenuhi standar untuk tahun 2018 ini, khusus indikator tersebut diusulkan

untuk di hapuskan dikarenakan untuk tahun ini tidak ada anggaran untuk fasilitasi

sarana dan prasarana sekber FKUB.

Indikator jumlah FKUB pada tingkat kabupaten kota merupakan jumlah

FKUB kab/kota yang mendapatkan bantuan operasional. Pada tahun 2018

ditargetkan 28 lembaga FKUB dengan rincian 27 terdapat pada DIPA kab/Kota dan

1 FKUB Provinsi ada pada DIPA Kanwil (Terkait dengan bantuan operasional

FKUB).

Jumlah Dialog Kerukunan Untuk Meningkatkan Kerukunan Intern Umat

Beragama pada tahun 2017 ini ditargetkan berjumlah 25 (dua puluh lima) dan pada

triwulan I tahun 2018 ini telah terlaksana 2 kegiatan dialog lintas agama.

3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama

Dalam mengevaluasi pencapaian sasaran ini, ditetapkan 6 (enam) indikator


pencapaian sasaran. Indikator-indikator tersebut berkaitan dengan bantuan

terhadap rumah-rumah ibadah yang difasilitasi dan Kantor Urusan Agama (KUA)

yang memenuhi standar pelayanan.

Pada tahun 2018 ini pemberian bantuan pada rumah ibadah diberikan pada

rumah ibadah Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Bantuan rumah

ibadah tersebut diberikan pada 27 (dua puluh tujuh) rumah ibadah Agama Islam, 2

(dua) rumah ibadah Agama Katolik, 2 (dua) rumah ibadah Agama Hindu serta 2

(dua) rumah ibadah Agama Buddha. Realisasi kinerja untuk fasilitasi rumah ibadah

pada triwulan ini masih 0%.

Terkait capaian indikator KUA, pada triwulan I tahun 2018 ini masih 0%.

Indikator tersebut sangat berkaitan dengan anggaran Kementerian Agama Pusat

hal ini disebabkan karena anggaran pelayanan KUA ini ditentukan dan dibatasi oleh

Kementerian Agama Pusat.

4. Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Potensi Ekonomi

Keagamaan



pencapaian sasaran. Indikator-indikator tersebut berkaitan dengan dana zakat

17 | P a g e

yang terhimpun, persentase tanah wakaf yang bersertifikat dan jumlah lembaga

zakat yang memenuhi standar minimal.

Pada triwulan I tahun 2018, target dana zakat yang terkumpul sebesar Rp.

540.000.000.000,-, laporan pengumpulan dana zakat ini diperoleh melalui BAZNAS

Provinsi Jawa Barat, sehingga sampai dengan triwulan I tahun 2018 ini masih

belum terdapat capaian dan diperkirakan data akan masuk pada triwulan II Tahun

2018.

Terkait persentase tanah wakaf, pada triwulan I tahun 2018 ini tanah

bersertifikat mencapai 57,38 sehingga capaian dari target yang ditetapkan adalah

98,83%.

Pada tahun 2018 ini lembaga zakat yang memenuhi standar pelayanan

minimal ditargetkan sebanyak 50 lembaga zakat dengan asumsi adalah lembaga

zakat yang sudah memiliki izin operasional. Sampai dengan triwulan I tahun 2018

ini capaian kinerja terkait indicator tersebut masih 0%.

5. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang

Transparan, Efisien dan Akuntabel

Dalam mengevaluasi pencapaian sasaran ini, ditetapkan 2 (dua) indikator


pencapaian sasaran. Indikator-indikator tersebut berkaitan dengan jumlah jamaah

yang terlayani dan jumlah pembimbing haji yang bersertifikat.

Pada tahun 2018 ini jumlah jamaah haji ditargetkan sebanyak 38.852 orang,

namun data capaian terkait indicator tersebut akan diperoleh setelah pelaksanaan

ibadah haji, sehingga capaian kinerja triwulan ini masih 0%.

Tahun 2018 ini Jumlah pembimbing haji bersertifikat ditargetkan sebanyak

497 orang, sampai dengan triwulan I tahun 2018 masih belum terdapat sertifikasi

pembimbing haji sehingga capaian kinerja masih 0%.

6. Teselenggaranya Tatakelola Pembangunan Bidang Agama yang Efektif,

Efisien, Transparan dan Akuntabel



pencapaian sasaran. Indikator-indikator tersebut berkaitan dengan persentase

temuan BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti serta nilai

reformasi birokrasi.

Persentase temuan BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal Kementerian

Agama yang ditindaklanjuti sampai dengan triwulan I tahun 2018 masih 0%

dikarenakan berkas tindak lanjut masih dalam proses pengumpulan dan scanning

18 | P a g e

Kanwil dan belum diserahkan pada Inspektorat Jenderal, sehingga pihak Kanwil

belum mendapatkan bukti berita acara tindak lanjut dari Inspektorat Jenderal

Kementerian Agama.

Target pencapaian nilai Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat adalah 76, namun sampai dengan

triwulan I tahun 2018 nilai RB belum dapat diperoleh karena aplikasi e-

pokjarb.kemenag.go.id masih dalam tahap perbaikan, selain itu data lengkap nilai

RB didapatkan pada akhir tahun.

7. Meningkatnya Akses Masyarakat Tidak Mampu Terhadap Program Indonesia

Pintar pada Pendidikan Dasar-Menengah Melalui Manfaat Kartu Indonesia

Pintar (KIP)



pencapaian sasaran. Indikator-indikator tersebut berkaitan dengan jumlah siswa

MI/Ula/SDTK, MTs/Wustha/SMPTK serta MA/Ulya/SMATK.

Jumlah siswa dengan adanya program Indonesia pintar melalui manfaat

Kartu Indonesia Pintar (KIP) sampai dengan Triwulan IV adalah sebagai berikut:

a. MI/Ula/SDTK : 98.552 Siswa

b. MTs Wustha/SMPTK : 107.747 Siswa

c. MA/Ulya/SMATK : 35.151 Siswa

Sampai dengan triwulan I Tahun 2018 ini realisasi capaian kinerja untuk

indikator-indikator tersebut mencapai 25%, hal ini disebabkan karena masih dalam

proses pendataan.

8. Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Pendidikan Dasar,

Menengah dan Pendidikan Tinggi

Dalam mengevaluasi pencapaian sasaran ini, ditetapkan 7 (tujuh) indikator


pencapaian sasaran. Indikator-indikator tersebut berkaitan dengan Angka

Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk masing-masing

jenjang pendidikan.

Setelah dilakukan validasi data oleh Bidang Pendidikan Madrasah terkait

nilai APK dan APM, realisasi capaian kinerja masing-masing indikator telah

mencapai 25% karena masih dalam tahap pendataan.

19 | P a g e

9. Menurunnya Jumlah Siswa yang Tidak Melanjutkan Pendidikan



pencapaian sasaran. Indikator-indikator tersebut berkaitan dengan angka putus

sekolah untuk masing-masing jenjang pendidikan. Sampai dengan triwulan I Tahun

2018, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat masih melakukan proses

pendataan sehingga capaian kinerja masih mencapai 25%.

10. Meningkatnya Jaminan Kualitas Pelayanan Pendidikan

Dalam mengevaluasi pencapaian sasaran ini, ditetapkan 7 (tujuh) indikator


pencapaian sasaran. Indikator-indikator tersebut berkaitan dengan persentase

penyelenggara pendidikan yang terakreditasi minimal B dan nilai rata-rata ujian

sekolah.

Capaian kinerja untuk masing-masing indicator tersebut baru mencapai 25%

dikarenakan masih dalam proses pendataan oleg Bidang Pendidikan Madrasah.

11. Meningkatnya Proporsi Pendidik yang Kompeten dan Profesional pada

Pendidikan Umum Berciri Khas Agama



pencapaian sasaran. Indikator-indikator tersebut berkaitan dengan kualifikasi guru

serta persentase guru yang bersertifikat.

Sampai dengan triwulan I tahun 2018 capaian kinerja untuk indicator-

indikator tersebut baru mencapai 25% dikarenakan masih dalam proses pendataan

oleh Bidang Pendidikan Madrasah.

12. Meningkatnya Ketersediaan Guru Pendidikan Agama yang Telah Bersertifikat

Dalam mengevaluasi pencapaian sasaran ini, ditetapkan 5 (lima) indikator


pencapaian sasaran. Indikator-indikator tersebut berkaitan dengan persentase guru

pendidikan agama yang bersertifikat.

Sampai dengan triwulan I tahun 2018 ini persentase guru bersertifikasi

masih mencapai 25% dikarenakan masih dalam tahap pendataan kecuali untuk

guru pendidikan agama Kristen yang bersertifikat telah mencapai 51,86% sehingga

capaian kinerjanya adalah 98,85%.

20 | P a g e

13. Meningkatnya Akses Pendidikan Keagamaan Sesuai Aspirasi Umat

Beragama

Dalam mengevaluasi pencapaian sasaran ini, ditetapkan 5 (lima) indikator


pencapaian sasaran. Indikator-indikator tersebut berkaitan dengan jumlah peserta

didik pada pendidikan keagamaan.

Pada umumnya untuk indikator jumlah peserta didik pada pendidikan

keagamaan belum melaksanakan pendataan ulang, sehingga sampai dengan

triwulan I tahun 2018 ini capaian kinerja masih 10% dikarenakan masih dalam

proses pendataan.

B. CAPAIAN ANGGARAN

Pada bagian ini diuraikan realisasi anggaran sampai dengan triwulan I tahun 2017

yang telah ditetapkan berdasarkan 8 (delapan) DIPA yang dimiliki oleh Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, dengan rincian:

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian

Agama;

2. Bimbingan Masyarakat Islam

3. Bimbingan Masyarakat Kristen

4. Bimbingan Masyarakat Katolik

5. Bimbingan Masyarakat Hindu

6. Bimbingan Masyarakat Buddha

7. Penyelenggaraan Haji dan Umran

8. Pendidikan Islam

Realisasi anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tahun

2017 mencapai 16% dari target 25% pada triwulan ini sehingga capaian anggarannya

adalah 63% . Realisasi anggaran sampai dengan triwulan I tahun 2018 Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, dapat diuraikan sebagai berikut:

TABELREALISASI ANGGARAN PER 31 MARET 2018


PROGRAM PAGU REALISASI SISA ANGGARAN

(01) SEKJEN Rp 130.403.428.000 Rp 20.230.919.532 Rp 110.172.508.468

(03) BIMAS ISLAM Rp 677.393.041.000 Rp 101.600.679.991 Rp 575.792.361.009

(04) PENDIS Rp 6.451.113.499.000 Rp 1.042.048.132.477 Rp 5.409.065.366.523

(05) BIMAS KRISTEN Rp 15.286.864.000 Rp 1.154.279.720 Rp 14.132.584.280

(06) BIMAS KATOLIK Rp 9.964.695.000 Rp 721.031.723 Rp 9.243.663.277

(07) BIMAS HINDU Rp 4.116.322.000 Rp 457.685.807 Rp 3.658.636.193

(08) BIMAS BUDDHA Rp 6.884.597.000 Rp 488.094.494 Rp 6.396.502.506

(09) PHU Rp 121.967.108.000 Rp 4.795.375.331 Rp 117.171.732.669

TOTAL Rp 7.417.129.554.000 Rp 1.171.496.199.075 Rp 6.245.633.354.925

21 | P a g e

C. HAMBATAN/KENDALA

C.1. HAMBATAN UMUM

Pada pelaksanaannya, Kantor Wilayah Kementerian Agama masih menghadapi

berbagai permasalahan/hambatan terkait pencapaian tujuan, permasalahan-

permasalahan tersebut diantaranya:

1. Masih terdapat kesenjangan antara nilai-nilai agama dengan perilaku sosial

masyarakat, seperti tingginya tingkat kriminalitas dan kasus-kasus asusila di

Provinsi Jawa Barat;

2. Rendahnya sumber daya manusia yang dapat mendukung program kerukunan

dan berkembangnya kelompok yang mengganggu ketertiban umum dan

kerukunan umat beragama;

3. Rendahnya penerapan SPM dan SOP dalam bidang pelayanan keagamaan;

4. Minimnya database lembaga sosial keagamaan;

5. Kurang seimbangnya jumlah petugas haji dengan beban kerja yang dihadapi serta

belum seluruhnya lembaga penyelenggara haji dan umrah terbina sehingga

menimbulkan penyelenggaraan ibadah yang kurang nyaman dan aman;

6. Keterbatasan tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan di madrasah;

7. Rendahnya profesionalitas aparatur;

8. Kurangnya kuantitas SDM pengelola data capaian kinerja.

C.2. HAMBATAN DALAM PENCAPAIAN TARGET PER INDIKATOR

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat mengalami berbagai

hambatan/kendala dalam pencapaian target indikator, hambatan/kendala tersebut

diantaranya:

1. Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Bimbingan dan Fasilitasi

Keagamaan

a. Lamanya proses verifikasi data yang diperlukan untuk pengisian aplikasi

PPNPN;

b. Adanya keterlambatan lembaga dalam mengajukan proposal bantuan;

c. Adanya proses yang panjang dalam pencairan bantuan lembaga sosial,

pertama harus melaksanakan penyusunan petunjuk pelaksanaan bantuan,

melaksanakan verifikasi proposal dan visitasi lapangan, pengusulan

konsep SK penerima bantuan, pemberitahuan tentang penerima bantuan

kepada masing - masing lembaga dan menunggu berkas - berkas syarat

pencairan bantuan yang biasanya memakan waktu lama sehingga menjadi

kendala bagi realisasi bantuan.

22 | P a g e

2. Meningkatnya Harmoni Sosial dan Kerukunan Antar Umat Beragama

Kendala/hambatan dalam peningkatan harmonisasi sosial dan kerukunan antar

umat beragama diantaranya tidak adanya ketersediaan anggaran untuk

pembangunan sekber FKUB.

3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama

Kendala/hambatan dalam peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama

diantaranya adalah panjangnya proses pencairan bantuan yang mengakibatkan

lamanya waktu pencapaian target.

4. Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Potensi Ekonomi

Keagamaan

a. Perbedaan yang jauh antara potensi zakat umat (yang dihitung dari jumlah

muzakky) dengan realisasi penghimpunan zakat dari tahun ke tahun,

sehingga sulitnya menentukan target indikator dalam penghimpunan zakat;

b. Persentase tanah wakaf yang selalu berubah-ubah pada aplikasi tanah

wakaf, sehingga sulit menentukan data yang valid.

5. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang

Transparan, Efisien dan Akuntabel

Kendala/hambatan dalam pelayanan haji dan umrah diantaranya adalah

pencapaian target jumlah jemaah dan jumlah pembimbing haji bersertifikat baru

dapat tercapai saat menjelang pelaksanaan haji.

6. Teselenggaranya Tatakelola Pembangunan Bidang Agama yang Efektif,

Efisien, Transparan dan Akuntabel

a. Adanya keterbatasan sumber daya manusia yang khusus menangani

tindak lanjut hasil pemeriksaan sedangkan jumlah temuan semakin

meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah satker di lingkungan

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;

b. Lemahnya sistem arsip yang ada di lingkungan Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat karena kekurangan tempat dan

tenaga arsiparis;

c. Proses Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

sudah berjalan.

23 | P a g e

7. Meningkatnya Akses Masyarakat Tidak Mampu Terhadap Program

Indonesia Pintar pada Pendidikan Dasar-Menengah Melalui Manfaat Kartu

Indonesia Pintar (KIP)

a. Rekapitulasi data pemilik kartu KIP belum dimiliki oleh Bidang Pendidikan

Madrasah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan madrasah

yang terkait;

b. Program KIP tumpang tindih dengan pelaksanaan program BSM, sehingga

memungkinkan terjadinya double pembayaran bantuan;

c. Lamanya proses pembuatan rekening, sehingga berpengaruh pada

pencairan anggaran.

8. Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Pendidikan Dasar,

Menengah dan Pendidikan Tinggi

a. Pengumpulan data dari RA dan madrasah ke Kankemenag

Kabupaten/Kota dan ke Kanwil belum berjalan secara optimal dikarenakan

belum adanya kesadaran dari para guru tentang pentingnya data;

b. Anggaran untuk melaksanakan validasi data tidak tersedia, sehingga tidak

adanya proses validasi data.

9. Menurunnya Jumlah Siswa yang Tidak Melanjutkan Pendidikan

Kendala/hambatan dalam mengidentifikasi tingkat menurunnya jumlah siswa

yang tidak melanjutkan pendidikan diantaranya adalah sulitnya mendapatkan data

yang valid terkait angka putus sekolah.

10. Meningkatnya Jaminan Kualitas Pelayanan Pendidikan

a. Tim akreditasi RA dan madrasah di Jawa Barat terkendala dengan

terbatasnya jumlah asesor yang memiliki sertifikat dan ketersediaan

anggaran yang belum bisa memenuhi kebutuhan secara menyeluruh;

b. Pelaksanaan diklat calon asesor yang diselenggarakan oleh pihak terkait

belum dapat memenuhi kebutuhan calon asesor;

c. Sulitnya mendapatkan data yang valid terkait nilai rata-rata ujian

nasional/sekolah

11. Meningkatnya Proporsi Pendidik yang Kompeten dan Profesional pada

Pendidikan Umum Berciri Khas Agama

a. Masih banyaknya guru yang mengajar tidak sesuai dengan kualifikasi

pendidikannya;

24 | P a g e

b. Belum dilaksanakan pendistribusian/pemerataan guru sesuai dengan

kebutuhannya;

12. Meningkatnya Ketersediaan Guru Pendidikan Agama yang Telah

Bersertifikat

a. Banyaknya guru agama yang sudah bersertifikat memasuki masa pensiun;

b. Tidak adanya program sertifikasi guru pendidikan agama Islam, Kristen,

Katolik, Hindu dan Buddha.

13. Meningkatnya Akses Pendidikan Keagamaan Sesuai Aspirasi Umat

Beragama

Tidak tersedianya anggaran untuk menyusun data peningkatan akses pendidikan

keagamaan pada masing-masing pendidikan keagamaan

D. UPAYA TINDAK LANJUT

Dalam upaya mengatasi kendala-kendala tersebut, kanwil Kementerian Agama

Provinsi Jawa Barat melakukan beberapa kebijakan, tindakan dan rencana aksi sebagai

beikut:

Bidang Agama

1. Meningkatkan kompetensi dan pengawasan terhadap penyuluh agama, tenaga

teknis serta lembaga-lembaga sosial keagamaan untuk mengurangi tingkat

kriminalitas dan perilaku menyimpang pada masyarakat;

2. Meningkatkan peran pengukuh kerukunan umat beragama melalui forum atau

dialog kerukunan intern umat beragama;

3. Melakukan penyempurnaan SPM dan SOP pelayanan keagamaan;

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendataan lembaga sosial keagamaan

melalui pemanfaatan sistem informasi;

5. Peningkatan pengawasan terhadap lembaga-lembaga penyelenggara haji,

petugas haji serta penyelesaian segera kasus-kasus atau permasalahan terkait

penyelenggaraan ibadah haji;

6. Peningkatan kinerja aparatur dengan berbagai pembinaan pegawai serta

penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi dan formasi melalui asesmen

kompetensi jabatan Aparatur Sipil Negara;

7. Target pencapaian kinerja sebaiknya didukung dengan ketersediaan anggaran,

maka diharapkan untuk penyusunan anggaran di tahun berikutnya dapat

disesuaikan dengan evaluasi pencapaian kinerja tahun ini.

25 | P a g e

Bidang Pendidikan

1. Peningkatan pengawasan tentang kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik serta

peningkatan sarana dan prasarana madrasah melalui bantuan RKB.

2. Penyelesaian dengan segera kasus-kasus atau penyimpangan pemberian dana

BOS dan BSM, pembinaan terkait penyaluran dana tersebut serta menindak tegas

pihak yang dengan sengaja melakukan penyimpangan pemberian dana BOS dna

BSM;

3. Monitoring dan pembinaan kepada tenaga pendidik terkait penilaian kinerja guru

serta peraturan-peraturan terkait kegiatan belajar mengajar;

4. Meningkatkan kualitas database terkait siswa dan tenaga pendidik agar sesuai

dengan informasi yang dibutuhkan melalui pemanfaatan sistem informasi;

5. Menyempurnakan SOP terkait pendidikan yang telah diimplementasikan untuk

meningkatkan hasil capaian kinerja.

26 | P a g e

BAB III

PENUTUP

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Jawa Barat Tahun 2018 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian

kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Laporan ini disamping

sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait juga sebagai bahan

evaluasi internal bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat sehingga

dapat diperoleh solusi yang konstruktif melalui berbagai kebijakan untuk

memprioritaskan program peningkatan pengelolaan keuangan negara dalam rangka

mendukung program Menteri Agama untuk meningkatkan opini hasil pemeriksaan BPK

menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan peningkatan indeks reformasi birokrasi

Kementerian Agama pada Tahun 2018.

Pada tahun 2018 ini Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat

mencoba membuat program peningkatan akuntabilitas salah satu langkahnya dengan

melaksanakan rapat evaluasi capaian kinerja setiap triwulan, hal ini dimaksudkan untuk

mempermudah koordinasi dalam pengisian aplikasi capaian kinerja serta penyusunan

laporan kinerja triwulanan dan tahunan.

Kiranya laporan capaian kinerja triwulan I tahun 2018 ini dapat memenuhi

kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan

keputusan guna peningkatan kinerja. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi

bahan masukan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja

(Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial

Plan) dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.

Documents

Laporan Capaian Kinerja TW I Tahun 2018 full · Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah ... merupakan perwujudan tata pemerintahan yang baik (Good