Upload
hoangngoc
View
234
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA TAHUN 2017
Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2018
i
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,
kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Industri Kecil dan
Menengah Tahun 2017 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil
dan Menengah. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Perindustrian
No.150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian,
dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian
No. 38/SJ-IND/01/2018 Tahun 2017 tentang Jadwal penyampaian dokumen
Perkin, RKT dan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP).
Dalam Tahun Anggaran 2017, output yang ingin dicapai dalam kegiatan ini
meliputi: fasilitasi peningkatan kemampuan sentra; restrukturisasi mesin/peralatan
IKM; fasilitasi peningkatan kemampuan UPT (termasuk BPIPI Sidoarjo); fasilitasi
pembangunan wirausaha industri; fasilitasi bantuan informasi pasar, promosi, dan
pameran IKM; fasilitasi pengembangan produk IKM; layanan dukungan
manajemen eselon I ; layanan media untuk publikasi informasi; pengembangan
mutu dan standar IKM; Rancangan Standardisasi dan Sertifikasi Bagi IKM; desain
kemasan dan produk untuk IKM; dokumen kerjasama/kemitraan dan
kelembagaan bagi IKM; aparatur IKM yang terlatih; Ikm yang mendapatkan
partisipasi pameran Ikm dalam dan luar negeri; gaji dan tunjangan; serta output
cadangan. Sedangkan target kinerja yang ingin dicapai meliputi 15 sasaran
strategis dan 18 indikator kinerja.
Penyusunan Laporan Kinerja Program Penumbuhan dan Pengembangan
Industri Kecil Menengah Tahun 2017 ini akan terus disempurnakan. Oleh karena
itu, kami mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak demi kelancaran
pelaksanaan kegiatan serta pelaporannya di masa mendatang.
Jakarta, Februari 2018
Direktur Jenderal IKM
ttd
Gati Wibawaningsih
ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ....................................................................................... i
DAFTAR ISI ...................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Tugas Pokok dan Fungsi ......................................................... 1
B. . Latar Belakang Program/Kegiatan ...................................... 24
C. Struktur Organisasi ................................................................... 28
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2017 .......................... 31
B. . Perjanjian Kinerja ..................................................................... 33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi ................................................... 38
B. . Realisasi Anggaran ................................................................. 79
C. Capaian Berdasarkan RPJMN 2015-2019 ............................. 87
D. Kegiatan Pendukung ............................................................... 92
BAB IV PENUTUP ......................................................................................... 101
LAMPIRAN
1) Dokumen Perjanjian Kinerja
2) Pengukuran Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja
3) Rencana Aksi
4) Pengukuran Rencana Aksi
5) Matriks Rincian Hasil Capaian Kegiatan (Berdasarkan POK)
6) Realisasi Anggaran
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 107/M-
IND/PER/11/2015 tanggal 01 Desember 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perindustrian, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan
Menengah (IKM) adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri Perindustrian, dengan tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pembangunan dan pemberdayaan, standardisasi industri dan teknologi
industri, peningkatan daya saing, penumbuhan wirausaha, penguatan
kapasitas kelembagaan, pemberian fasilitas, serta promosi industri dan jasa
industri pada industri kecil dan industri menengah agro, kimia, barang galian
non logam, tekstil dan aneka, logam, mesin, alat transportasi, maritim, serta
elektronika dan telematika.
Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal IKM
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan
potensi industri kecil dan industri menengah, peningkatan daya saing,
standardisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha,
pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan,
sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan
pembiayaan,keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta promosi industri
dan jasa industri pada industri kecil dan industri menengah agro, kimia,
barang galian non logam, tekstil dan aneka, logam, mesin, alat
transportasi, maritim, serta elektronika dan telematika;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan
potensi industri kecil dan industri menengah, peningkatan daya saing,
2
standardisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha,
pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan,
sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan,
keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta promosi industri dan jasa
industri pada industri kecil dan industri menengah agro, kimia, barang
galian non logam, tekstil dan aneka, logam, mesin, alat transportasi,
maritim, serta elektronika dan telematika;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang
pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri
menengah, peningkatan daya saing, standardisasi industri dan teknologi
industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan
tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis,
bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan
kemitraan,serta promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan
industri menengah agro, barang galian non logam, tekstil dan aneka,
logam, mesin, alat transportasi, maritim, serta elektronika dan telematika;
d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas
pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan
potensi industri kecil dan industri menengah, peningkatan daya saing,
standardisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha,
pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan,
sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan,
keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta promosi industri dan jasa
industri pada industrikecil dan industri menengah agro, kimia, barang
galian non logam, tekstil dan aneka, logam, mesin, alat transportasi,
maritim, serta elektronika dan telematika;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan
pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah,
peningkatan daya saing, standardisasi industri dan teknologi industri,
penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga
3
penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis,
bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan,
serta promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan industri
menengah agro, kimia, barang galian non logam, tekstil dan aneka,
logam, mesin, alat transportasi, maritim, serta elektronika dan telematika;
f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Industri Kecil dan
Menengah; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat
Jenderal Industri Kecil dan Menengah terdiri dari 4 (empat) unit Eselon II,
yaitu:
1. Sekretariat Direktorat Jenderal
Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di
lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah. Dalam
melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta
evaluasi dan pelaporan di bidang industri kecil dan menengah;
b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta
penyajian informasi di bidang industri kecil dan menengah;
c. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan
dan penelaahan hukum mengenai sumber daya industri, sarana
prasarana industri, dan pemberdayaan industri di bidang industri kecil
dan menengah;
d. koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama pelaksabaab
administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri kecil
dan menengah ;
e. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal;
f. pembinaan, koordinasi, dan pengembangan jabatan fungsional
penyuluh perindustrian dan tenaga penyuluh lapangan; dan
4
g. pelaksanaan urusan kepegawaian manajemen kinerja pegawai,
organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, serta tata
usaha.
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat
Direktorat Industri Kecil dan Menengah terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu:
1) Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana,
program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan
pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri kecil dan
menengah.
Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Program, Evaluasi, dan
Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan
anggaran oleh Subbagian Program.
b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan pengumpulan dan
pengolahan data serta penyajian informasi oleh Subbagian Data dan
Informasi.
c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan oleh Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
2) Bagian Hukum dan Kerjasama
Bagian Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan
perundang-undangan, perjanjian kerja sama dan penelaahan hukum
mengenai sumber daya industri, sarana prasarana industri dan
pemberdayaan industri, serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan
hubungan masyarakat di bidang industri kecil dan menengah.
5
Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Hukum dan Kerja Sama
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan
perundang-undangan dan telaahan mengenai sumber daya
manusia, sumber daya alam, teknologi industri, kreativitas dan inovasi,
sumber pembiayaaan, standardisasi industri, dan sistem informasi
industri oleh Subbagian Peraturan Sumber Daya Industri dan Sarana
Prasarana Industri;
b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan
perundang-undangan dan telaahan mengenai industri hijau,
peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan kerja sama
internasional di bidang industri kecil dan industri menengah oleh
Subbagian Peraturan Pemberdayaan Industri;
c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama
serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat
di bidang industri kecil dan industri menengah oleh Subbagian Kerja
Sama.
3) Bagian Kepegawaian dan Umum
Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan
urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organiasasi dan
tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, tata usaha, serta penyiapan
pembinaan, koordinasi, dan pengembangan jabatan fungsional
penyuluh perindustrian dan tenaga penyuluh lapangan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Kepegawaian dan Umum
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai
serta organisasi dan tata laksana Direktorat Jenderal oleh Subbagian
Kepegawaian;
6
b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengembangan
jabatan fungsional penyuluh perindustrian dan tenaga penyuluh
lapangan oleh Subbagian Tenaga Penyuluh;
c. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan tata usaha
oleh Subbagian Tata Usaha dan Umum.
4) Bagian Keuangan
Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan Direktorat Jenderal. Dalam
melaksanakan tugasnya, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai Direktorat
Jenderal oleh Subbagian Perbendaharaan dan Gaji;
b. pelaksanaan urusan akuntansi Direktorat Jenderal oleh Subbagian
Akuntansi;
c. pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik negara di lingkungan
Direktorat Jenderal oleh Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara.
2. Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu dan
Furnitur
Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu
dan Furnitur mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional,
penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri,
pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri,
perizinan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri,
promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis pengembangan
industri di bidang industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari
kayu dan furnitur.
7
Dalam melaksanakan tugasnya, Industri Kecil dan Menengah
Pangan, Barang Dari Kayu dan Furnitur menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan
pengembangan industri kecil dan industri menengah pangan, barang
dari kayu dan furnitur;
b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian
informasi industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari kayu,
dan furnitur;
c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan
industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran dan
pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri,
pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri,
perizinan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri,
promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis pengembangan
industri di bidang industri kecil dan industri menengah pangan, barang
dari kayu, dan furnitur;
d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
perencanaan, perizinan, data informasi industri kecil dan industri
menengah pangan, barang dari kayu, dan furnitur;
e. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
perencanaan, perizinan, data dan informasi industri kecil dan menengah
pangan , barang dari kayu dan furnitur; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Industri
Kecil dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu dan Furnitur terdiri atas:
1) Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Pangan, Barang Dari Kayu dan Furnitur
Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Pangan, Barang Dari Kayu dan Furnitur mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran,
8
evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta
penyajian informasi di bidang industri kecil dan industri menengah
pangan, barang dari kayu, dan furnitur.
Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah Panga, Barang dari Kayu dan Furnitur
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program,
anggaran industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari
kayu, dan furniture oleh seksi Program;
b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan
pengolahan data, serta penyajian informasi industri kecil dan industri
menengah pangan, barang dari kayu, dan furniture oleh seksi Evaluasi
dan Pelaporan.
2) Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Makanan
Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Makanan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran
dan penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya
industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan
industri, perizinan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi
industri, promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis
pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah
makanan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Industri dan Menengah
Makanan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan
pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri,
penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri,
pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan
pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber
pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan
9
pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan
teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri,
serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional
Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang
industri kecil dan industri menengah makanan oleh Seksi Sumber Daya
Industri dan Sarana Prasarana Industri;
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau,
peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan
bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan
penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi dan
pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan
pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan
teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri
menengah makanan oleh Seksi Pemberdayaan Industri.
3) Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Minuman dan bahan
Penyegar
Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Minuman dan bahan
Penyegar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan
pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan
sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri,
pemberdayaan industri, perizinan industri, penumbuhan wirausaha,
pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri, serta
kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan
industri menengah minuman dan bahan penyegar.
Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Industri Kecil dan
Menengah Minuman dan bahan Penyegar menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan
pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri,
penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri,
10
pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan
pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber
pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan
pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan
teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri,
serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional
Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang
industri kecil dan industri menengah minuman dan bahan penyegar
oleh Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri;
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau,
peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan
bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan
penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi dan
pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan
pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan
teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri
menengah minuman dan bahan penyegar oleh Seksi Pemberdayaan
Industri.
4) Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Barang Dari Kayu dan Furnitur
Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Barang Dari Kayu dan Furnitur
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan
pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan
sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri,
pemberdayaan industri, perizinan industri, penumbuhan wirausaha,
pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri, serta
kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan
industri menengah barang dari kayu dan furnitur.
11
Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Industri Kecil dan
Menengah Barang Dari Kayu dan Furnitur menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan
pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri,
penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri,
pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan
pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber
pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan
pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan
teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri,
serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional
Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang
industri kecil dan industri menengah barang dari kayu dan furnitur oleh
Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri;
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau,
peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan
bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan
penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi dan
pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan
pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan
teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri
menengah barang dari kayu dan furnitur oleh Seksi Pemberdayaan
Industri.
5) Subbagian Tata Usaha
Mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga
direktorat.
12
3. Direktorat Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Aneka dan
Kerajinan
Direktorat Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Aneka, dan
Kerajinan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional,
penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri,
pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri,
perizinan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri,
promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis pengembangan
industri di bidang industri kecil dan industri menengah kimia, sandang,
aneka, dan kerajinan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Industri Kecil dan
Menengah Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan
pengembangan industri kecil dan industri menengah kimia, sandang,
aneka, dan kerajinan;
b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian
informasi industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, aneka, dan
kerajinan;
c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan
industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran dan
pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri,
pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri,
perizinan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri,
promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis pengembangan
industri di bidang industri kecil dan industri menengah kimia, sandang,
aneka, dan kerajinan;
d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
perencanaan, perizinan, data dan informasi industri kecil dan industri
menengah kimia, sandang, aneka, dan kerajinan;
13
e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
perencanaan, perizinan, data dan informasi industri kecil dan industri
menengah kimia, sandang, aneka, dan kerajinan; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Industri
Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan terdiri atas:
1) Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan
Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Kimia, Sandang, Aneka, dan Kerajinan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran,
evaluasi, pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta
penyajian informasi industri kecil dan industri menengah kimia, sandang,
aneka, dan kerajinan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program,
anggaran industri kecil dan industri menengah kimia, sandang,
aneka, dan kerajinan oleh Seksi Program;
b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan
pengolahan data, serta penyajian informasi industri kecil dan industri
menengah kimia, sandang, aneka dan kerainan oleh Seksi Evaluasi
dan Pelaporan.
2) Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Kimia dan Bahan Bangunan
Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Kimia dan Bahan Bangunan
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan
pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan
sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri,
pemberdayaan industri, perizinan industri, penumbuhan wirausaha,
14
pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri, serta
kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan
industri menengah kimia dan bahan bangunan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Industri Kecil dan
Menengah Kimia dan Bahan Bangunan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan
pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri,
penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri,
pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan
pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber
pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan
pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan
teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri,
serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional
Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang
industri kecil dan industri menengah kimia dan bahan bangunan oleh
Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri.
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau,
peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan
bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan
penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi dan
pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan
pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan
teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri
menengah kimia dan bahan bangunan pleh Seksi Pemberdayaan
Industri.
3) Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Sandang dan Kulit
Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Sandang dan Kulit
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan
15
pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan
sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri,
pemberdayaan industri, perizinan industri, penumbuhan wirausaha,
pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri, serta
kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan
industri menengah sandang dan kulit.
Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Industri Kecil dan
Menengah Sandang dan Kulit menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan
pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri,
penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri,
pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan
pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber
pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan
pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan
teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri,
serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional
Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang
industri kecil dan industri menengah sandang dan kulit Oleh Seksi
Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri;
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau,
peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan
bahan kerja samainternasional, penyiapan bahan pengamanan dan
penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi dan
pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan
pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan
teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri
menengah sandang dan kulit oleh Seksi Pemberdayaan Industri.
16
4) Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Aneka dan Kerajinan
Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Aneka dan Kerajinan
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan
pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan
sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri,
pemberdayaan industri, perizinan industri, penumbuhan wirausaha,
pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri, serta
kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan
industri menengah aneka dan kerajinan
Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Industri Kecil dan
Menengah Aneka dan Kerajinan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan
pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri,
penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri,
pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan
pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber
pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan
pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan
teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri,
serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional
Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang
industri kecil dan industri menengah aneka dan kerajinan oleh Seksi
Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri;
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau,
peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan
bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan
penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi dan
pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan
pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan
17
teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri
menengah aneka dan kerajinan oleh Seksi Pemberdayaan Industri.
5) Subbagian Tata Usaha
Mempunyai tugas melakukan administrasi urusan tata usaha dan rumah
tangga direktorat.
4. Direktorat Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika dan
Alat Angkut
Direktorat Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan
Alat Angkut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional,
penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri,
pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri,
perizinan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri,
promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis pengembangan
industri di bidang industri kecil dan industri menengah logam, mesin,
elektronika, dan alat angkut.
Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Industri Kecil dan
Menengah Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut menyelenggarakan
fungsi:
a. Penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan
pengembangan industri kecil dan industri menengah logam, mesin,
elektronika, dan alat angkut;
b. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian
informasi industri kecil dan industri menengah logam, mesin, elektronika,
dan alat angkut;
c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan
industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran dan
pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri,
pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri,
perizinan industri,penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri,
18
promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis pengembangan
industri di bidang industri kecil dan industri menengah logam, mesin,
elektronika, dan alat angkut;
d. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
perencanaan, perizinan, data dan informasi industri kecil dan industri
menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut;
e. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
perencanaan, perizinan, data dan informasi industri kecil dan industri
menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut; dan
f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Industri
Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut terdiri atas:
1) Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Logam, Mesin, Elektronika dan ALat Angkut
Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana,
program, anggaran, evaluasi, pelaporan, pengumpulan dan
pengolahan data, serta penyajian informasi industri kecil dan industri
menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut.
Dalam melaksanakan tugasnya, Program Pengembangan Industri Kecil
dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika dan ALat Angkut
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program,
anggaran industri kecil dan industri menengah logam, mesin,
elektronika, dan alat angkut oleh Seksi Program;
b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan
pengolahan data, serta penyajian informasi industri kecil dan industri
menengah logam,mesin, elektronika, dan alat angkut oleh Seksi
Evaluasi dan Pelaporan.
19
2) Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Logam dan Mesin
Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Logam dan Mesin mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya
industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan
industri, perizinan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi
industri, promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis
pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah
logam dan mesin.
Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Industri Kecil dan
Menengah Logam dan Mesin menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan
pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri,
penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri,
pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan
pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber
pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan
pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan
teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri,
serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional
Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang
industri kecil dan industri menengah logam dan mesin oleh Seksi
Sumber Daya Industri dan sarana Prasarana;
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau,
peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan
bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan
penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi dan
pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan
pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan
20
teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri
menengah logam dan mesin oleh Seksi Pemberdayaan Industri.
3) Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Elektronika dan Telematika
Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Elektronika dan Telematika
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan
pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan
sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri,
pemberdayaan industri, perizinan industri, penumbuhan wirausaha,
pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri, serta
kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan
industri menengah elektronika dan telematika.
Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Industri Kecil dan
Menengah Elektronika dan Telematika menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan
pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri,
penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri,
pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan
pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber
pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan
pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan
teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri,
serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional
Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang
industri kecil dan industri menengah elektronika dan telematika oleh
Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri;
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau,
peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan
bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan
penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi dan
21
pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan
pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan
teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri
menengah elektronika dan telematika oleh Seksi Pemberdayaan
Industri.
4) Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Alat Angkut
Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Alat Angkut mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran
dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri,
pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri,
perizinan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri,
promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis pengembangan
industri di bidang industri kecil dan industri menengah alat angkut.
Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Industri Kecil dan
Menengah Alat Angkut menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan
pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri,
penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri,
pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan
pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber
pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan
pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan
teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri,
serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional
Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang
industri kecil dan industri menengah alat angkut oleh Seksi Sumber
Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri;
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau,
peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan
22
bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan
penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi dan
pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan
pengawasan standar industri Hijau, serta penyiapan bahan kebijakan
teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri
menengah alat angkut oleh Seksi Pemberdayaan Industri.
5) Subbagian Tata Usaha
Mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga
direktorat.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 103/M-IND/PER/12/2008
tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Balai
Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) merupakan UPT di
bawah tangung jawab Kementerian Perindustrian cq Ditjen IKM, yang
secara struktur selevel eselon III. Tugas pokok Balai Pengembangan Industri
Persepatuan Indonesia melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan,
pengembangan desain dan pelayanan konsultasi di bidang persepatuan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Pengembangan Industri Persepatuan
Indonesia menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana, program dan pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan di bidang persepatuan;
b. Pelaksanaan layanan bimbingan teknis produksi sepatu dan manajemen
persepatuan;
c. Pelaksanaan pengembangan desain di bidang persepatuan;
d. Pelayanan informasi teknologi persepatuan;
e. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, inventarisasi barang milik
negara, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga,
koordinasi penyusunan bahan rencana dan program, penyiapan bahan
evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan perpustakaan Balai
Pengembangan Industri Perseptuan Indonesia.
23
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Pengembangan
Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) terdiri atas:
1) Subbagian Tata Usaha
Subbagian tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan
kepegawaian, keuangan, inventarisasi barang milik negara, tata
persuratan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, koordinasi
penyusunan bahan rencana dan program, penyiapan bahan evaluasi
dan pelaporan, serta pengelolaan perpustakaan Balai Pengembangan
Industri Persepatuan Indonesia.
2) Seksi Pendidikan dan Pelatihan
Seksi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan:
a. Penyiapan bahan penyusunan silabi/materi, kebutuhan sarana dan
prasarana, rencana anggaran, kerjasama, pelaksanaan, serta
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di
bidang persepatuan.
b. Pelayanan bimbingan teknis produksi sepatu dan manajemen
persepatuan.
3) Seksi Desain dan Pengembangan
Seksi Desain dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan:
a. Penyiapan bahan penyusunan rencana, kebutuhan sarana dan
prasarana, rencana anggaran, kerjasama, pelaksanaan, serta
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan desain di
bidang persepatuan.
b. Pelayanan informasi teknologi persepatuan.
24
B. Latar Belakang Program/Kegiatan
Dalam Rencana Pembangunan Industri Nasional serta
memperhatikan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2009
telah ditentukan 10 industri prioritas yang akan dikembangkan tahun 2015 -
2019. Kesepuluh industri prioritas tersebut dikelompokkan kedalam 6 (enam)
industri andalan, 1 (satu) industri pendukung, dan 3 (tiga) industri hulu
dengan rincian sebagai berikut:
1. Industri Pangan;
2. Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan;
3. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka;
4. Industri Alat Transportasi;
5. Industri Elektronika dan Telematika (ICT);
6. Industri Pembangkit Energi;
7. Industri Barang Modal, Komponen, dan Bahan Penolong;
8. Industri Hulu Agro;
9. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam; dan
10. Industri Kimia Dasar (Hulu dan Antara).
Pembangunan industri prioritas periode tahun 2015-2019 dilaksanakan
dengan mengacu pada rencana aksi yang telah diamanatkan oleh
Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional. Didalam ke sepuluh industri
prioritas tersebut telah termasuk IKM, namun demikian kebijakan yang
berpihak kepada IKM tidak hanya ditujukan kepada industri prioritas
dimaksud, tetapi juga ditujukan pada industri-industri seperti IKM kerajinan
dan barang seni, gerabah/keramik hias, batu mulia dan perhiasan, serta
tenun/kain tradisional.
Untuk meningkatkan peran Industri Kecil dan Menengah, selain
langkah-langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan sektor industri
secara keseluruhan, juga akan diberlakukan berbagai langkah kebijakan
yang berpihak kepada IKM, yang antara lain meliputi:
25
a. Dalam rangka keberpihakan terhadap Industri Kecil dan Menengah
dalam negeri ditetapkan bahwa Industri Kecil hanya dapat dimiliki oleh
warga negara Indonesia, Industri yang memiliki keunikan dan merupakan
warisan budaya bangsa hanya dapat dimiliki oleh warga negara
Indonesia, dan industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki
oleh warga negara Indonesia.
b. Dalam rangka penguatan struktur industri nasional, peran IKM perlu
ditingkatkan secara signifikan dalam rantai suplai industri prioritas.
c. Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan IKM,
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan perumusan
kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas
bagi IKM.
Dalam Rencana Strategis IKM 2015-2019 yang merupakan dokumen
perencanaan sebagai terjemahan dari visi dan misi terdapat langkah-
langkah operasional untuk mencapai sasaran jangka menengah. Sasaran
strategis yang ingin dicapai secara bertahap untuk 5 (lima) tahun ke depan
adalah: penciptaan wirausaha kecil baru 20.000 orang. Sasaran strategis
tersebut merupakan komitmen yang menjadi tanggung jawab pimpinan
Ditjen IKM. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah bertujuan untuk meningkatkan daya saing IKM, menumbuhkan
populasi IKM, perluasan kesempatan kerja, serta pemerataan
pembangunan industri. Secara struktural kebijakan pengembangan IKM
akan diimplementasikan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan
kondisi daerah.
Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program
penumbuhan dan pengembangan IKM ini dengan sasaran kegiatan/output
yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain :
1. Rumusan kebijakan dalam hal meningkatkan kepastian berusaha di
sektor IKM,
2. Menyusun insentif dan disinsentif bagi IKM
26
3. Menyusun arah pembangunan dan pengembangan IKM
4. Menguatkan kapasitas kelembagaan untuk meningkatkan kemampuan
sentra, Unit Pelayanan Teknis (UPT), Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) dan
Konsultan Industri Kecil Menengah
5. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga
penelitian dan pengembangan (Litbang), Asosiasi Industri maupun
Asosiasi Profesi terkait;
6. Memberikan fasilitas bagi IKM untuk meningkatkan kompetensi SDM dan
sertifikasi kompetensi,
7. Memfasilitasi bantuan dan bimbingan teknis,
8. Memfasilitasi bantuan bahan baku dan bahan penolong,
9. Memfasilitasi pengembangan produk IKM,
10. Memfasilitasi bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk
mewujudkan industri hijau,
11. Memfasilitasi bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran,
12. Memfasilitasi akses pembiayaan termasuk mengusahakan penyediaan
modal awal bagi wirausaha baru,
13. Menyediakan kawasan industri untuk IKM yang berpotensi mencemari
lingkungan dan
14. Menguatkan keterkaitan serta hubungan kemitraan antara IKM dengan
Industri Besar dan sektor ekonomi lainnya;
15. Membangun sentra industri kreatif;
16. Memberikan pelatihan SDM IKM di bidang teknologi dan desain;
17. Memfasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi IKM;
18. Pengendalian untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan
pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengembangan IKM.
19. Meningkatkan pengelolaan manajemen tata usaha melalui pelaksanaan
manajemen kinerja,
20. Meningkatkan sistem informasi,
21. Meningkatkan perencanaan, evaluasi dan pelaporan pengembangan
27
22. Meningkatkan tata kelola keuangan di IKM.
Dengan mempertimbangkan komoditi, kondisi daerah dan
memperhatikan kebijakan maka pembinaan dan pengembangan IKM di
setiap direktorat akan memiliki prioritas kegiatan yang harus dilakukan
antara lain;
1. Kegiatan Prioritas IKM Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur
Unit usaha IKM Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur berjumlah sangat
besar, dengan tingkat pencemaran industri yang cukup tinggi, maka untuk
mewujudkan industri hijau, prioritas program yang akan menjadi
pertimbangan adalah penanganan limbah industri. Sedangkan untuk
pengembangan wirausaha baru prioritas akan ditekankan pada
peningkatan daya saing melalui peningkatan kualitas, kuantitas dan
diversifikasi produk.
2. Kegiatan Prioritas IKM Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan
Unit usaha IKM Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan berjumlah cukup
besar, dengan tingkat pencemaran limbah industri yang cukup tinggi,
maka untuk mewujudkan industri hijau, prioritas program yang akan menjadi
pertimbangan adalah adalah penanganan limbah industri.
Sedangkan untuk pengembangan wirausaha baru prioritas pembinaan
akan ditekankan pada peningkatan daya saing melalui peningkatan
kualitas, kuantitas dan diversifikasi produk.
3. Kegiatan Prioritas IKM Logam, Mesin , Elektronika dan Alat Angkut
Unit usaha IKM Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut berjumlah cukup
kecil, maka pembinaan dan pembangunan IKM Logam, Mesin, Elektronika
dan Alat Angkut akan memprioritaskan/memfokuskan pada penumbuhan
wirausaha baru.
28
C. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kecil dan
Menengah sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 107 Tahun
2015:
Bagan 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal IKM
Bagan 1.2 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal IKM
29
Bagan 1.3 Struktur Organisasi Direktorat IKM Pangan, Barang Dari kayu
dan Furnitur
Bagan 1.4 Struktur Organisasi Direktorat IKM Sandang, Aneka dan
Kerajinan
30
Bagan 1.5 Struktur Organisasi Direktorat IKM Logam, Mesin,
Elektronika, dan Alat Angkut
Bagan 1.6 Struktur Organisasi BPIPI
31
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2017
Sesuai dengan DIPA Ditjen IKM Tahun 2017, Ditjen IKM mengelola
anggaran sebesar Rp307.815.805.000,- berupa Program Penumbuhan dan
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan output kegiatan
sebagai berikut:
1. Penyebaran dan Penumbuhan IKM Pangan, Barang dari Kayu dan
Furnitur
Output di dalamnya meliputi Sentra Pangan, Barang dari Kayu dan
Furnitur yang mendapatkan pelatihan manajemen dan teknis produksi;
Wirausaha industri pangan, barang dari kayu dan furniture yang telah
mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi, bantuan
start up capital; IKM pangan, barang dari kayu, dan furnitur yang
mendapatkan partisipasi pameran ikm dalam dan luar negeri; IKM
pangan, barang dari kayu, dan furnitur yang mendapatkan penerapan
sertifikasi produk dan penguatan mesin/peralatan; IKM pangan, barang
dari kayu, dan furnitur yang mengikuti program restrukturisasi
mesin/peralatan; UPT pangan, barang dari kayu, dan furnitur yang
mendapatkan pelatihan manajemen dan penguatan mesin/peralatan;
Layanan Internal; Output Cadangan.
2. Penyebaran dan Penumbuhan IKM Kimia, Sandang, Aneka dan
Kerajinan
Output di dalamnya meliputi Sentra Kimia, Sandang, Aneka Dan
Kerajinan Yang Mendapatkan Pelatihan Manajemen Dan Teknis
Produksi, Penguatan Kelembagaan Dan Mesin/peralatan; Wirausaha
Industri Kimia, Sandang, Aneka Dan Kerajinan Yang Telah
Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Dan Teknis Produksi, IKM Kimia,
Sandang, Aneka Dan Kerajinan Yang Mendapatkan Partisipasi
Pameran IKM Dalam Dan Luar Negeri; IKM Kimia, Sandang, Aneka Dan
32
Kerajinan Yang Mendapatkan Penerapan Sertifikasi Produk Dan
Penguatan Mesin/peralatan; IKM Kimia, Sandang, Aneka Dan Kerajinan
Yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/peralatan; UPT Kimia,
Sandang, Aneka Dan Kerajinan Yang Mendapatkan Pelatihan
Manajemen Dan Penguatan Mesin/peralatan; Layanan Internal; Output
Cadangan.
3. Penyebaran dan Penumbuhan IKM Logam, Mesin, Elektronika dan Alat
Angkut
Output di dalamnya meliputi Sentra logam, mesin, elektronika, dan alat
angkut yang mendapatkan pelatihan manajemen dan teknis produksi,
penguatan kelembagaan dan mesin/peralatan; Wirausaha Industri
Logam, Mesin, Elektronika, Dan Alat Angkut Yang Telah Mendapatkan
Pelatihan Kewirausahaan Dan Teknis Produksi, Bantuan Start Up Capital;
Ikm Logam, Mesin, Elektronika, Dan Alat Angkut Yang Mendapatkan
Partisipasi Pameran Ikm Dalam Dan Luar Negeri; Ikm Logam, Mesin,
Elektronika, Dan Alat Angkut Yang Mendapatkan Penerapan Sertifikasi
Produk Dan Penguatan Mesin/peralatan; IKM Logam, Mesin, Elektronika,
Dan Alat Angkut Yang Mengikuti Program Restrukturisasi
Mesin/peralatan; Upt Logam, Mesin, Elektronika, Dan Alat Angkut Yang
Mendapatkan Pelatihan Manajemen Dan Penguatan Mesin/peralatan;
Layanan Internal; Output Cadangan.
4. Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan
IKM
Output di dalamnya meliputi Layanan Dukungan Manajemen Eselon I;
Media Untuk Publikasi Informasi; Rancangan Standardisasi dan Sertifikasi
Bagi IKM; Desain Kemasan dan Produ Untuk IKM; Dokumen
Kerjasama/Kemitraan dan Kelembagaan Bagi IKM; Aparatur IKM Yang
Terlatih; Ikm Yang Mendapatkan Partisipasi Pameran Ikm Dalam Dan
Luar Negeri; Gaji dan Tunjangan; Output Cadangan.
33
B. Perjanjian Kinerja
Berikut ini adalah kontrak kinerja yang ditandatangani oleh Direktur
Jenderal IKM dan Menteri Perindustrian pada tahun 2017:
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Ditjen IKM Tahun 2017
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S)
1 Meningkatnya
pertumbuhan populasi
sektor IKM
Wirausaha Industri Baru 5.000
orang
Sentra IKM yang direvitalisasi 43 orang
Perspektif Proses Bisnis Internal / Pelaksanaan Tugas Pokok (T)
1 Meningkatnya kepastian
berusaha di sektor IKM
Peraturan perundangan yang
diselesaikan
1
peraturan
2 Tersusunnya insentif dan
disinsentif bagi IKM
Jenis usulan insentif dan desinsentif 1 usulan
3 Tersusunnya arah
pembangunan IKM
Rencana pembangunan IKM 36
dokumen
4
Meningkatnya
Kemampuan sentra, Unit
Pelayanan Teknis, Tenaga
Penyuluh Lapangan serta
Konsultan Industri Kecil dan
Menengah
Unit Pelayanan Teknis (UPT) 11 UPT
Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) 200 TPL
5 Meningkatnya kerjasama
dengan Lembaga
Pendidikan, Lembaga
Penelitian dan
Pengembangan serta
asosiasi industri dan asosiasi
profesi terkait
Kerjasama 3
kerjasama
34
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
6 Meningkatnya kompetensi
SDM dan sertifikasi
Kompetensi
IKM yang memperoleh sertifikat
kompetensi (SKKNI)
45 IKM
7 Terfasilitasinya bantuan
bimbingan teknis
IKM yang mendapat bimbingan
teknis
380 IKM
8 Kemudahan dalam akses
bahan baku dan penolong
IKM yang mendapat fasilitasi akses
bahan baku dan penolong
50 IKM
9 Fasilitasi bantuan
mesin/peralatan
IKM yang mendapat fasilitasi
bantuan mesin/peralatan (program
Restrukturisasi Mesin/Peralatan IKM)
163 IKM
10 Peningkatan
pengembangan produk
IKM yang mendapat fasilitasi
pengembangan produk
172 IKM
11 Bantuan pencegahan
pencemaran lingkungan
IKM yang mendapatkan bimbingan
teknis pencegahan pencemaran
lingkungan
6 IKM
12 Peningkatan segmen dan
perluasan pasar
IKM yang mendapat fasilitasi
pameran/promosi
217 IKM
Media promosi 3 media
13 Peningkatan akses
pembiayaan dan
penguatan modal bagi
WUB
IKM yang mendapat fasilitasi
pembiayaan
500 IKM
14 Menguatnya keterkaitan
dan hubungan kemitraan
antara IKM dengan Industri
Besar dan sektor ekonomi
lainnya
IKM yang mendapat fasilitasi
kemitraan
37 IKM
35
Jumlah Anggaran:
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah (Rp.
333.815.805.000,-)
Menteri Perindustrian
Ttd
Ir. Airlangga Hartarto, MBA, MMT
Jakarta Selatan, Januari 2017
Direktur Jenderal IKM
ttd
Gati Wibawaningsih, S. Teks,M.A
36
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah
(Ditjen IKM) merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat
realisasi dan capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2017.
Pengukuran yang dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi
dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (Perkin).
Berdasarkan Perjanjian Kinerja, berikut hasil capaian kinerja yang dilakukan
Direktorat Jenderal IKM:
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Ditjen IKM Tahun 2017
No. Sasaran Strategis Indikator Satuan Target Realisasi
% (nilai
maks.
100%)
Perspektif Pemangku Kepentingan
1 Meningkatnya pertumbuhan populasi
sektor IKM
Wirausaha Industri Baru Orang 5.000 3.331 67
Sentra IKM yang direvitalisasi Orang 43 877 100
Perspektof Proses Internal
1 Meningkatnya kepastian berusaha di
sektor IKM
Jumlah peraturan peratur
an
1 0 0
2 Tersusunnya insentif dan disinsentif
bagi IKM
Jenis usulan insentif dan
disinsentif
usulan 1 1 100
3 Tersusunnya arah pembangunan IKM
Rencana pembangunan IKM Dokume
n
36 36 100
4 Meningkatnya Kemampuan sentra,
Unit Pelayanan Teknis, Tenaga
Penyuluh Lapangan serta Konsultan
Industri Kecil dan Menengah
Unit Pelayanan Teknis UPT 11 61 100
Tenaga Penyuluh Lapangan
(TPL)
TPL 200 575 100
5 Meningkatnya kerjasama dengan
Lembaga Pendidikan, Lembaga
Penelitian dan Pengembangan serta
asosiasi terkait
kerjasama Kerja
sama
3 20
100
37
No. Sasaran Strategis Indikator Satuan Target Realisasi
% (nilai
maks.
100%)
6 Meningkatnya kompetensi SDM dan
sertifikasi kompetensi
IKM yang memperoleh
sertifikat kompetensi (SKKNI)
IKM 45 1.578 100
7 Terfasilitasinya bantuan bimbingan
teknis
IKM yang mendapat bimbingan
teknis
IKM 380 953 100
8 Kemudahan dalam akses bahan baku
dan penolong
IKM yang mendapat fasilitasi
akses bahan baku dan
penolong
IKM 50 67 100
9 Fasilitasi bantuan mesin/peralatan IKM yang mendapat fasilitasi
bantuan mesin/ peralatan
(Program Restrukturisasi
Mesin/Peralatan IKM)
IKM 163 50 32
10 Peningkatan pengembangan produk IKM yang mendapat fasilitasi
pengembngan produk
IKM 172 862 100
11 Bantuan pencegahan pencemaran
lingkungan
IKM yang mendapatkan
bimbingan teknis pencegahan
pencemaran lingkungan
IKM 6 37 100
12 Peningkatan segmen dan perluasan
pasar
IKM yang mendapat fasilitasi
pameran/promosi
IKM 217 2.599 100
media promosi
media 3 4 100
13 Peningkatan akses pembiayaan dan
penguatan modal bagi WUB
IKM yang mendapat fasilitasi
akses pembiyaan
IKM 500 940 100
14 Menguatnya keterkaitan dan
hubungan kemitraan antara IKM
dengan Industri Besar dan sektor
ekonomi lainnya
IKM yang mengikuti kegiatan
fasilitasi kemitraan
IKM 37 184 100
Total 89
38
A. Analisis Capaian Kinerja
Capaian kinerja pada laporan ini dianalisis berdasarkan Perkin dan
dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target perkin
2017 yang telah ditetapkan pada awal tahun. Pada Perkin Ditjen IKM Tahun
2017, terdapat 15 sasaran strategis yang ingin dicapai, terdiri dari 1 perspektif
pemangku kepentingan, 14 perspektif proses internal/tugas pokok. Dalam
pelaksanaannya dilakukan monitoring dan evaluasi melalui rencana aksi
dan laporan laporan kinerja triwulan dan pada akhir tahun dilaporkan
menjadi laporan kinerja.
Dari 15 sasaran strategis yang ingin dicapai, terdapat 13 sasaran
strategis yang berhasil memenuhi target dan terdapat 3 sasaran strategis
yang belum memenuhi target. Evaluasi dan analisa capaian kinerja
masing-masing sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Perspektif Pemangku Kepentingan
a. Meningkatnya pertumbuhan populasi sektor IKM
Capaian indikator sasaran strategis meningkatnya pertumbuhan
populasi sektor IKM adalah sebagai berikut:
Indikator Kinerja 1 Satuan Target Realisasi Capaian (%)
Wirausaha Industri
Baru
Orang 5.000 3.331 67%
Sentra yang
direvitalisasi
Orang 43 877 2.039%
Dapat diketahui bahwa realisasi jumlah wirausaha industri baru tahun
2017 belum mencapai target atau tercapai sebesar 67 persen.
Sedangkan indikator sentra IKM yang direvitalisasi telah mencapai
bahkan melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 2.039
persen.
39
1). Wirausaha Industri Baru
Menurut pakar kewirausahaan asal Amerika Serikat, David
McClelland, setidaknya setiap negara membutuhkan sejumlah 2 persen
wirausaha dari total populasinya agar perekonomian stabil dan maju.
Menurut data Bank Indonesia (BI), jumlah wirausaha baru sekitar 3.1
persen dari total penduduk di Indonesia. Angka tersebut tertinggal jika
dibandingkan dengan jumlah wirausaha di negara Asia lainnya seperti
Malaysia, Thailand, dan Singapura yang sudah mencapai lebih dari 4
persen. Karena itu, Indonesia membutuhkan jutaan wirausaha baru untuk
menunjang agar menjadi negara maju, sekaligus mendorong
penciptaan lapangan kerja sebagai solusi terhadap tingkat kemiskinan
dan pengangguran. Sesuai dengan amanat Presiden RI untuk
menumbuhkan wirausaha industri sebanyak 20 ribu wirausaha kecil
selama periode 2015-2019, Ditjen IKM melaksanakan kegiatan
penumbuhan wirausaha IKM melalui pelatihan teknis dan manajemen
kewirausahaan beserta mesin/peralatan untuk memulai usaha sekaligus
memberikan fasilitasi izin usaha.
Indikator wirausaha industri baru dihitung berdasarkan jumlah
industri kecil yang memulai usaha dan memiliki legalitas usaha. Pada
tahun 2017, Ditjen IKM menargetkan penumbuhan wirausaha industri
baru sebanyak 5000 orang. Hingga akhir 2017, realisasi wirausaha industri
baru belum mencapai target yang ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan
target sebanyak 5000 pada tahun 2017 mengacu pada target RPJMN
dan Renstra Kementerian Perindustrian maupun Renstra Ditjen IKM
periode 2015-2019 dengan skema pendanaan sebesar
650 miliar, sedangkan pada tahun 2017 alokasi anggaran Ditjen IKM untuk
kegiatan wirausaha industri baru hanya sebesar 84 miliar.
Dengan anggaran tersebut Ditjen IKM melaksanakan optimalisasi
kegiatan sehingga sampai dengan akhir 2017 tercapai sebanyak 3.331
industri kecil telah terfasilitasi izin usaha. Angka tersebut
40
berasal dari kegiatan Satker Dekonsentrasi dan Satker Pusat. Satker
dekonsentrasi memberikan fasilitasi izin kepada 3.102 IKM, sedangkan
kegiatan satker pusat menghasilkan sebanyak 229 IKM telah
mengurus/mengajukan legalitas izin usaha dan telah memiliki surat
keterangan dari Dinas Perindustrian terkait bahwa yang bersangkutan
sedang memproses perizinan.
Selain kegiatan fasilitasi izin usaha, Ditjen IKM juga melaksanakan
pelatihan dan pendampingan kepada 11.888 orang. Jumlah tersebut
berasal dari kegiatan satker pusat, satker dekonsentrasi dari 34 provinsi,
kegiatan inkubator binis kreatif di Balai Industry Creative Centel (BCIC)
serta kegiatan santripreneur berupa Bimbingan Teknis Pengolahan Ikan di
Pondok Pesantren Sunan Drajat.
Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya dan
target Renstra sampai dengan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.2 Realisasi (2013-2017) dan Target (2015-2019)
Penumbuhan Wirausaha Industri Kecil dan Menengah Baru
Indikator
kinerja
Realisasi (Tahun) Target (Tahun)
2013 2014 2015 2016 2017
2015
2016 2017 2018 2019
Jumlah
Wirausaha
Industri
Baru
(mendapat
izin)
- - 2.398 1.070 3.331 2.000 3.000 5.000 5.000 5.000
Jumlah
Wirausaha
Industri
Yang
Dilatih
5.465 8.202 15.213 4.620 11.888 2.000 3.000 5.000 5.000 5.000
Sumber : LAKIP DItjen IKM (2013-2016) dan Renstra Ditjen IKM 2015-2019
41
Jika dibandingkan dengan tahun 2016, jumlah wirausaha industri
baru yang mendapat izin usaha meningkat sebesar 211 persen dan
wirausaha IK yang dilatih mengalami peningkatan sebesar 150 persen.
Hal ini disebabkan pada tahun 2016, Satker Dekonsentrasi belum
melaksanakan kegiatan fasilitasi izin usaha. Selain itu, di tahun 2016
terjadi penghematan anggaran (Inpres. No. 8 tahun 2016) sehingga
kegiatan terkait penumbuhan wirausaha ditahun tersebut berkurang.
Beberapa kendala yang dihadapi dalam fasilitasi izin usaha IKM
antara lain persyaratan terkait IMB serta Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL & UPL) dirasa
menyulitkan pihak IKM, umumnya IMB yang dimiliki IKM adalah IMB rumah
bukan IMB tempat usaha jadi sulit untuk mendapatkan izin sehingga
harus mengurus HO dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang memerlukan biaya
cukup besar, serta belum adanya sosialisasi terkait aturan yang
menyangkut IUI. Tindak lanjut untuk mengatasi kendala tersebut adalah
menggunakan IUMK sebagai salah satu bentuk izin legalitas usaha industri
kecil, dan fasilitasi HO dan SPPL melalui sharing anggaran antara IKM
dengan Dinas Perindustrian Provinsi melalui dana dekonsentrasi.
Jika dibandingkan dengan target lima tahunan (Renstra) yaitu
penumbuhan 20.000 wirausaha industri baru sampai dengan tahun 2019,
maka capaian 2015 – 2017 progresnya sebesar 34 persen. Data
pelatihan dapat dilihat pada lampiran.
2). Sentra IKM yang direvitalisasi
Sentra merupakan suatu wilayah/kawasan tertentu, tempat
sekelompok perusahaan IKM yang menghasilkan produk sejenis,
menggunakan bahan baku sejenis atau melakukan proses pengerjaan
sama yang dapat diperkuat melalui pengembangan kemampuan SDM,
42
pengembangan teknologi, perluasa informasi, dan pengembangan
pasar sentra.
Pengembangan sentra IKM dilakukan pada setiap wilayah
Kabupaten/Kota (minimal sebanyak satu sentra IKM, terutama di luar
Pulau Jawa) yang dapat berada di dalam atau di luar kawasan industri.
Bagi kabupaten/kota yang tidak memungkinkan dibangun kawasan
industri karena tidak layak secara teknis dan ekonomis, maka
pembangunan industri dilakukan melalui pengembangan sentra IKM
yang perlu diarahkan baik untuk mendukung industri besar, maupun
sentra IKM yang mandiri yang menghasilkan nilai tambah serta
menyerap tenaga kerja. Program pengembangan sentra IKM tahun
2015–2019 meliputi 1) Survei dan pemetaan potensi pembangunan
sentra IKM; 2) Penyusunan rencana pembangunan sentra IKM; 3)
Pembentukan kelembagaan sentra IKM oleh pemerintah
kabupaten/kota; 4) Pengadaan tanah oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota untuk pembangunan sentra IKM; 5) Pembangunan
infrastrastruktur untuk mendukung sentra IKM; dan 6) Pembangunan
sentra IKM.
Tabel 3.3 Realisasi (2013-2017) dan Target (2015-2019)
Jumlah Sentra yang dibina
Indikator
kinerja
Realisasi (Tahun) Target (Tahun)
2013 2014 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah
sentra yang
dibina
182 122 408 1.918 877 130 175 220 260 305
Sumber : LAKIP 2013-2016 dan Renstra Ditjen IKM 2015-2019
Pada tahun 2017, Ditjen IKM menargetkan pembinaan sentra
sebanyak 43 sentra dengan realisasi sebanyak 877 sentra, data tersebut
merupakan data fasilitasi sentra tahun 2017 termasuk pembinaan sentra
yang dilakukan oleh TPL IKM yaitu sebanyak 818 sentra. Realisasi
tersebut melebihi target tahun 2017 yang ditetapkan dalam Perkin
43
maupun Renstra Ditjen IKM periode 2015-2019. Namun apabila
dibandingkan dengan realisasi tahun 2016, terjadi penurunan sebesar
118 persen. Hal tersebut dikarenakan jumlah sentra yang dibina oleh TPL
IKM tahun 2017 lebih rendah dibandingkan tahun 2016, yakni 818 sentra
di tahun 2017 dan 1.701 sentra di tahun 2016. Hal tersebut sejalan
dengan jumlah TPL IKM yang menurun di tahun 2017 579 TPL IKM di
tahun 2016 dan 575 TPL IKM di tahun 2017. Jika dibandingkan dengan
target Renstra Ditjen IKM 2015-2019 yaitu membina 1.090 sentra hingga
tahun 2019, maka capaian 2015 - 2017 telah melebihi target yang
ditetapkan. Data pembinaan sentra tahun 2017 dapat dilihat pada
lampiran.
2. Perspektif Proses Internal (Pelaksanaan Tugas Pokok)
a. Meningkatnya kepastian berusaha di sektor IKM
Capaian indikator sasaran strategis meningkatnya kepastian
berusaha di sektor IKM adalah sebagai berikut:
Indikator Kinerja 1 Satuan Target Realisasi Capaian (%)
Jumlah peraturan Peraturan 1 0 0%
Pada sasaran strategis pelaksanaan tugas pokok pertama yaitu
meningkatnya kepastian berusaha disektor IKM diukur melalui jumlah
peraturan di sektor IKM yang berhasil disusun oleh Ditjen IKM. Sejak tahun
2006 - 2014, terdapat 17 Peraturan Menteri Perindustrian di sektor IKM dan 8
Peraturan Direktur Jenderal IKM. Seiring dengan disahkannya Undang-
Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Ditjen IKM kembali
menyusun berbagai rancangan peraturan untuk melaksanakan ketentuan
mengenai pengembangan IKM sebagaimana diamanatkan dalam UU
Perindustrian.
Pada tahun 2017, Ditjen IKM masih meneruskan penyusunan draft
peraturan di tahun 2016 dan menyusun Peraturan Menteri Perindustrian
44
tentang Prioritas Pengembangan IKM. Hingga akhir tahun 2017
perkembangan penyusunan peraturan adalah sebagai berikut:
1) R-Peraturan Pemerintah tentang Pemberdayaan Industri
Penyusunan RPP tentang pemberdayaan industri telah memasuki tahap
akhir di Kementerian Sekretaris Negara untuk mendapatkan persetujuan
dan tanda tangan Presiden.
2) Draf R-Perpres Warisan Budaya
Terkait dengan penyusunan rancangan Perpres Warisan Budaya, Draft
RPerpres sudah ada di Biro Hukum Kemenperin, yang menjadi perhatian
adalah masalah substansi Perpres ini yang dianggap kontradiktif dengan
kebijakan investasi asing yang sedang digalakkan oleh pemerintah,
sehingga saran dari Biro Hukum Kemenperin, Draft RPerpres ini di hold
terlebih dahulu sampai waktu yang belum dapat ditentukan.
3) Draf R-Permenperin Konsultan Industri dan R-Permenperin Wirausaha
Industri
Draft R- Permen dan kerangka/pola pikir telah tersedia, dan Telah
dilakukan pembahasan di tingkat internal Kementerian Perindustrian,
selanjutnya akan dilakukan pembahasan kembali bersama Biro Hukum
dan Internal Kemenperin untuk menyesuaikan isi draft dengan
kerangka/pola pikir. Sedangkan RPermen Konsultan Industri masih dalam
pembahasan internal Ditjen IKM.
4) Rancangan Peraturan Menteri tentang Penetapan Prioritas
Pengembangan IKM
Rancangan Permen tentang Penetapan Prioritas Pengembangan IKM
masih dalam pembahasan internal Ditjen IKM.
Selain menyusun peraturan diatas, pada tahun 2017 Ditjen IKM juga
telah berhasil menyusun 3 Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI)
yang sedang menunggu jejak pendapat di Badan Standardisasi Nasional
(BSN) yaitu: 1. Tiruan Batik-Kain-Ciri-syarat mutu dan metode uji; 2. Canting
45
tulis; dan 3. Paduan tiruan batik dengan batik-kain-ciri-syarat mutu dan
metode uji.
Berikut perbandingan realisasi jumlah penyusunan peraturan dari
tahun sebelumnya serta target yang tertera pada Renstra Ditjen IKM tahun
2015-2019:
Tabel 3.4 Realisasi (2013-2017) dan Target (2015-2019) Jumlah Peraturan
Indikator
kinerja
Realisasi (Tahun) Target (Tahun)
2013 2014 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah
peraturan
- - 1RPP - - 1 1 1 1 1
Sumber : LAKIP 2013-2016 dan Renstra Ditjen IKM 2015-2019
Jumlah peraturan yang harus disusun berdasarkan target Renstra Ditjen
IKM 2015-2019 adalah sebanyak 5 peraturan dengan target tersusunnya 1
(satu) jumlah peraturan tiap tahunnya. Hingga tahun ketiga periode
Renstra, belum ada peraturan yang berhasil disusun. Kendala yang
dihadapi dalam penyusunan peraturan pada tahun 2017 adalah,
penyusunan RPP tentang pemberdayaan industri telah memasuki tahap
akhir di Kementerian Sekretariat Negara untuk mendapatkan persetujuan
dan tandatangan Presiden, sedangkan penyusunan rancangan Perpres
Warisan Budaya, Draft RPerpres tersebut sudah ada di Biro Hukum
Kemenperin, yang menjadi perhatian adalah masalah substansi Perpres ini
yang dianggap kontradiktif dengan kebijakan investasi asing yang sedang
digalakkan oleh pemerintah, sehingga saran dari Biro Hukum Kemenperin,
Draft RPerpres ini di hold terlebih dahulu. Kedepannya, Ditjen IKM akan
fokus dalam penyusunan Permenperin Tata Cara Penyelenggaraan
Pembangunan Wirausaha Industri, karena peraturan ini bisa berlaku umum
di bidang industri, tidak hanya di internal Kemenperin.
b. Tersusunnya insentif dan disinsentif bagi IKM
Capaian indikator sasaran strategis tersusunnya insentif dan disinsentif
bagi IKM adalah sebagai berikut:
46
Indikator Kinerja 2 Satuan Target Realisasi Capaian (%)
Jenis usulan
insentif/disinsentif Usulan 1 1 100%
Dalam Rangka merespons gejolak di pasar keuangan dan
pelemahan nilai rupiah, Pemerintah RI memberlakukan berbagai kebijakan
pemberian insentif jangka pendek dan menengah bagi industri untuk
menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Salah satu
kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian adalah fasilitasi
insentif fiskal dalam bentuk pengurangan besaran pajak dan penundaan
pembayaran pajak kepada komoditi tertentu, serta subsidi pembelian
mesin/peralatan melalui program restrukturisasi mesin/peralatan.
Tabel 3.5 Realisasi Insentif/disinsentif Th.2014 – 2017 dan Target 2015-2019
Indikator kinerja Realisasi (Tahun) Target (Tahun)
2014 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2018 2019
Jenis usulan
insentif/disinsentif
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sumber : LAKIP 2014-2016 dan Renstra Ditjen IKM 2015-2019
Program restrukturisasi mesin/peralatan IKM kembali dilanjutkan tahun
2017. Peraturan terkait program tersebut telah selesai disusun dan telah
diupload ke web (www.kemenperin.go.id), sedangkan Lembaga Pengelola
Program yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal IKM melalui proses lelang
yaitu PT. Surveyor Indonesia. Pendaftaran program dibuka mulai 1 agustus
sampai dengan 10 november 2017. Berdasarkan hasil survei dan verifikasi
PT. Surveyor Indonesia, sebanyak 50 IKM menerima bantuan pembelian
mesin dengan total potongan harga sebesar Rp 6,29 miliar.
47
c. Tersusunnya arah pembangunan IKM
Capaian indikator sasaran strategis tersusunnya arah pembangunan
IKM adalah sebagai berikut:
Indikator Kinerja 3 Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
Jumlah dokumen
perencanaan dokumen 36 36 100%
Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa indikator kinerja jumlah
dokumen perencanaan yang disusun telah mencapai target yang
ditetapkan atau sebesar 100 persen.
Pembangunan industri periode tahun 2015 - 2019 dilaksanakan dengan
mengacu pada rencana aksi yang telah diamanatkan oleh Rencana Induk
Pembangunan Industri Nasional (RIPIN). RIPIN dijabarkan ke dalam Rencana
Strategis (Renstra) Kementerian Perindustrian, dan diterjemahkan lagi ke
Renstra Ditjen IKM tahun 2015-2019. Secara khusus, sasaran strategis yang
ingin dicapai oleh Ditjen IKM secara bertahap untuk 5 (lima) tahun ke
depan adalah : penciptaan wirausaha kecil baru 20.000 orang. Poin inilah
yang menjadi sasaran dalam menyusun program/kegiatan
pengembangan IKM selama periode 2017 melalui Program Penumbuhan
dan Pengembangan IKM.
Penyusunan dokumen perencanaan program/kegiatan dan anggaran
tahun selanjutnya merupakan kegiatan rutin. Ditjen IKM memiliki 36 satker,
yaitu 1 satker Pusat, 1 satker BPIPI Sidoarjo, dan 34 satker provinsi seluruh
Indonesia yang mengelola dana Dekonsentrasi. Dokumen yang berada di
bawah koordinasi Sekretariat Ditjen IKM adalah satker Pusat dan
Dekonsentrasi sejumlah 35 dokumen.
Berikut perbandingan antara realisasi tahun 2017 dengan realisasi
realisasi tahun-tahun sebelumnya serta target yang tertera pada Renstra
Ditjen IKM 2015-2019:
48
Tabel 3.6 Realisasi TA. 2013 – 2017 dan Target tahun 2015-2019
Jumlah Dokumen Perencanaan
Indikator
kinerja
Realisasi (Tahun) Target (Tahun)
2013 2014 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah
dokumen
perencan
aan
35 35 35 36 36 35 36 36 36 36
Sumber : LAKIP 2013-2016 dan Renstra Ditjen IKM 2015-2019
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa mulai tahun 2016
jumlah dokumen perencanaan bertambah 1 dokumen jika dibandingkan
dengan tahun-tahun sebelumnya, hal tersebut dikarenakan pada tahun
2016 terdapat penambahan 1 Satker Dekonsentrasi yaitu Daerah Provinsi
Kalimantan Utara sebagai pengelola dana dekonsentrasi.
Pada tahun 2017 ini, dilakukan penyusunan perencanaan untuk
program/kegiatan tahun 2018. Tahapan kegiatan yang dilalui adalah
penyusunan perencanaan yang telah dituangkan dalam bentuk KAK dan
RAB yang kemudian akan dimasukkan/diinput dalam aplikasi RKA-KL
berdasarkan pagu indikatif pada April 2017, pagu sementara pada Juli
2017, dan pagu definitif/finalisasi pada Oktober 2017. Penyusunan
anggaran dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara
pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi
dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Penganggaran ini terutama
berusaha untuk menghubungkan antara keluaran dengan hasil yang
disertai dengan penekanan terhadap efektifitas dan efisiensi terhadap
anggaran yang dialokasikan. Sebagai langkah akhir dari penyusunan
perencanaan adalah pembahasan program/kegiatan dan anggaran
dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian keuangan untuk
mendapatkan persetujuan pemanfaatan dan besaran anggaran dari
setiap komponen pengeluaran sesuai dengan standar biaya yang telah
ditetapkan.
49
Sampai dengan akhir tahun 2017, telah dilaksanakan kegiatan
Penyusunan Program/Kegiatan IKM tahun 2018 dalam bentuk Rapat
Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diadakan di Manado pada tanggal 03
s/d 06 Mei 2017, Kegiatan Sosialisasi Aplikasi RKAKL 2017, Kegiatan
Penyusunan RKA-KL Pagu Indikatif dan Pagu Sementara dengan hasil
tersusunnya usulan kegiatan dana dekonsentrasi Tahun 2018 dari 34 provinsi.
Finalisasi penyusunan program telah dilaksanakan pada 11-14 Oktober
2016. Output yang dihasilkan dalam bentuk dokumen DIPA dan RKAKL
Ditjen IKM Tahun 2018 yang disahkan pada 6 Desember 2017.
d. Meningkatnya kemampuan sentra, Unit Pelayanan Teknis (UPT), Tenaga
Penyuluh Lapangan (TPL), dan Konsultan IKM
Capaian indikator sasaran strategis meningkatnya kemampuan Unit
Pelayanan Teknis (UPT), Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) adalah sebagi
berikut:
Indikator Kinerja 4 Satuan Target Realisasi Capaian (%)
Jumlah UPT yang dibina UPT 11 61 336%
Jumlah TPL IKM TPL 200 575 287%
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa realisasi dari kedua indikator
kinerja tersebut telah tercapai, bahkan melampaui target yang telah
ditetapkan.
1) Fasilitasi peningkatan kemampuan UPT
Dalam rangka peningkatan daya saing IKM sangat dibutuhkan
Unit Pelayanan Teknis (UPT) dan/atau UPT Unit Pelayanan Pengemasan
(Packing House), dimana UPT berfungsi sebagai sarana pembinaan
sentra IKM produksi. Mengingat tidak semua IKM mampu memiliki mesin
peralatan yang dibutuhkan dalam proses produksi, untuk itu diperlukan
suatu sarana pembinaan di suatu sentra produksi.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 142/M-
IND/PER/10/2009 tentang Pedoman pengelolaan UPT IKM, Unit
50
Pelayanan Teknis (UPT) IKM adalah suatu unit kerja yang dikelola secara
profesional dengan prinsip nirlaba yang mempunyai tugas dan fungsi
memberikan pelayanan kepada perusahaan atau pelaku IKM dalam
rangka pembinaan dan pengembangan IKM, termasuk pencetakan
pelaku usaha atau wirausaha baru.
Tabel 3.7 Realisasi (2013-2017) dan Target (2015-2019) Jml UPT yang dibina
Indikator
kinerja
Realisasi (Tahun) Target (Tahun)
2013 2014 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah
UPT yang
dibina
25 42 22 17 61 18 20 22 24 26
Sumber : LAKIP 2013-2016 dan Renstra Ditjen IKM 2015-2019
Pada tahun 2017, Ditjen IKM memilikki target membina 11 UPT.
Hingga akhir 2017, telah dilakukan pembinaan kepada 61 UPT/rumah
Kemasan. Realisasi tersebut telah mencapai target tahun 2017 yang
telah ditetapkan dalam Perkin maupun Renstra Ditjen IKM 2015-2019,
serta merupakan realisasi tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.
Jika dibandingkan tahun 2016, jumlah UPT yang dibina tahun 2017
mengalami peningkatan yaitu sebesar 72 persen. Hal tersebut
dikarenakan pada tahun 2017 terdapat beberapa kegiatan yang
melibatkan banyak UPT/Rumah Kemasan dalam satu kegiatan sekaligus
antara lain: kegiatan Rapat Koordinasi UPT dengan melibatkan 19 UPT,
temu Teknis UPT di Banten (11 UPT), FGD Pembentukan IBTI di Sulawesi
Selatan (1 UPT), Magang Operator Rumah Kemasan Jawa Timur (2 UPT),
serta fasilitasi mesin/peralatan yang dilaksanakan oleh Direktorat IKM
Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur (2 UPT), Direktorat IKM Kimia,
Sandang Aneka dan kerajinan (1 UPT), Direktorat IKM Logam, Mesin,
Elektronika danAlat Angkut (1 UPt), serta pembinaan UPT dan Rumah
kemasan (24 UPT/Rumah Kemasan) melalui kegiatan FGD Forum Group
Discussion (fgd) Masalah Dan Solusi Kemasan Untuk Ikm. Jika
dibandingkan dengan target Renstra Ditjen IKM 2015-2019 yaitu
51
pembinaan terhadap 110 UPT sampai dengan tahun 2019, maka
capaian 2015 - 2017 progresnya telah mencapai 90%. Data pembinaan
UPT dapat dilihat pada lampiran.
2) Pengembangan TPL IKM
Program Beasiswa TPL - IKM sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Perindustrian No.47/M-IND/PER/4/2015 tentang
Penyelenggaraan Program Beasiswa Tenaga Penyuluh Lapangan
Industri Kecil dan Menengah (TPL-IKM) merupakan upaya Kementerian
Perindustrian mempercepat pengembangan IKM di daerah melalui
penyediaan SDM industri kompeten di sentra-sentra IKM. TPL IKM dididik
agar mampu melaksanakan penyuluhan IKM dan yang terutama
menjadi wirausaha baru di sektor IKM dari kalangan terdidik.
Tenaga-tenaga muda lulusan Sekolah Menengah Tingkat Atas
yang berprestasi dari berbagai daerah di seluruh Indonesia direkrut
untuk mengikuti program pendididikan setingkat D3 pada Unit
Pendidikan di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Setelah selesai
menjalani pendidikan, para alumni tersebut ditempatkan sebagai TPL
IKM dengan sistem kontrak selama dua tahun di masing-masing
Kabupaten/Kota asalnya. TPL - IKM bertugas melakukan
penyuluhan/pendampingan dan konsultansi terhadap 6 (enam) sentra
IKM di bawah koordinasi Dinas Perindag Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota
serta Ditjen IKM.
Berbekal ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa kuliah,
pengalaman magang dalam masa kontrak dua tahun sebagai
penyuluh lapangan di IKM, serta pembekalan melalui Diklat
Kewirausahaan yang telah diperoleh, diharapkan para TPL mampu
menjadi wirausaha baru andal yang mengangkat perekonomian
daerahnya.
52
Perbandingan jumlah TPL IKM tahun 2013-2017 dan Target yang
tertera pada Renstra Ditjen IKM 2015-2019 dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 3.8 Realisasi (2013-2017) dan Target (2015-2019) Jumlah TPL IKM
Indikator
kinerja
Realisasi (Tahun) Target (Tahun)
2013 2014 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah
TPL IKM
580 584 591 579 575 120 160 200 240 280
Sumber : LAKIP 2013-2016 dan Renstra Ditjen IKM 2015-2019
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa angka realisasinya
cukup bervarisi, sesuai dengan jumlah penerimaan siswa di tahun
tersebut. Data tahun 2013 merupakan jumlah TPL IKM yang telah
melaksanakan kontrak kerja dengan Ditjen IKM yaitu TPL IKM angkatan
2008 – 2009, data tahun 2014 merupakan jumlah TPL IKM yang telah
melaksanakan kontrak kerja dengan Ditjen IKM yaitu TPL IKM angkatan
2009 – 2010, data tahun 2015 merupakan jumlah TPL IKM yang telah
melaksanakan kontrak kerja dengan Ditjen IKM yaitu TPL IKM angkatan
2010 -2011. Data tahun 2016 merupakan jumlah TPL IKM yang telah
melaksanakan kontrak kerja dengan Ditjen IKM yaitu TPL IKM angkatan
2011 - 2012. Data tahun 2017 merupakan jumlah TPL IKM yang telah
melaksanakan kontrak kerja dengan Ditjen IKM yaitu TPL IKM angkatan
2012 – 2013. Dibandingkan dengan tahun 2016, terjadi penurunan
jumlah TPL, hal tersebut dikarenakan adanya penurunan jumlah
penerimaan siswa pada angkatan 2012 - 2013 jika dibandingkan
angkatan 2011 - 2012.
Pada tahun 2017 ini, kegiatan pengembangan TPL yang dilakukan
adalah penandatanganan kontrak kerja TPL angkatan 2012-2013 antara
TPL IKM dan Direktur Jenderal IKM disaksikan oleh Kepala Dinas yang
menangani industri wilayah tugas TPL yang bersangkutan dan
penyusunan kontrak kerja TPL angkatan 2013 - 2014. Hingga akhir 2017,
telah dilaksanakan penandatanganan kontrak kerja sebanyak 575 TPL
53
dari 33 provinsi. Rekapitulasi jumlah TPL per provinsi dapat dilihat pada
lampiran.
e. Meningkatnya kerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga
Penelitian dan Pengembangan serta asosiasi industri dan asosiasi profesi
terkait
Capaian indikator sasaran strategis meningkatnya kerja sama dengan
Lembaga Pendidikan, Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta
asosiasi industri dan asosiasi profesi terkait adalah sebagai berikut:
Indikator Kinerja 5 Satuan Target Realisasi Capaian (%)
Jumlah kerja sama Kerja sama 3 20 633%
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa indikator kinerja jumlah
kerjasama tahun 2017 telah mencapai bahkan melampaui target yang
ditetapkan yaitu mencapai 633 persen.
Ditjen IKM melakukan penjajakan kerja sama dengan lembaga-
lembaga nasional, serta kerja sama G to G dengan negara asing baik
berupa kerja sama Bilateral, Multilateral maupun Regional. Kerja sama
dengan negara-negara mitra bisnis dalam era liberalisasi saat ini sangat
penting karena akan membuka akses pasar, teknologi, investasi, dan
sumber informasi penting lainnya, sehingga dapat mendukung
pengembangan IKM.
Pada tahun 2017, Ditjen IKM memiliki target terjalinnya 3 kerjasama
dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga Penelitian dan Pengembangan
serta asosiasi industri dan asosiasi profesi terkait. Hingga akhir 2017 telah
terjalin 20 kerjasama dengan rincian sebagai berikut:
a). Kerjasama Nasional Sektor IKM:
1) Perjanjian Kerjasama antara Ditjen IKM dengan Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI);
54
2) Nota Kesepahaman antara Ditjen IKM dengan Pemkot Ternate Kab.
Halmahera Barat Tentang Pembinaan dan Pengembangan IKM;
3) Nota Kesepahaman antara Ditjen IKM dengan PT. Bukalapak Tentang
Pengembangan Pasar IKM berbasis Ekonomi Digital;
4) Nota Kesepahaman antara Kemenperin dengan Kemenkeu Tentang
Pengembangan IKM Berorientasi Ekspor;
5) Nota Kesepahaman antara Ditjen IKM dengan PT. Arwana Citramulia
Tentang Pembuatan Dapur Bersih untuk Sentra IKM Pangan di daerah;
6) Perjanjian Kerjasama antara Ditjen IKM dengan Blanja.com (PT. Metra
Plasa) tentang Pengembangan Pasar IKM berbasis Ekonomi Digital;
7) Nota Kesepahaman antara Ditjen IKM dengan PT. Krakatau Steel, PT.
Boma Bisma Indra, PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia, dan PT.
Sarinah tentang Pembentukan SMI Center Alat Perkakas Pertaninan
Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri;
8) Nota Kesepahaman antara Kementeian Perindustrian dengan
Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Pengembangan
Sekor Industri Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan
Komunikasi;
9) Nota Kesepahaman antara Kementerian Perindustrian dengan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Peningkatan
Pembinaan dan Bimbingan Kemandirian Warga Binaan
Pemasyarakatan;
10) Perjanjian Kerjasama antara Ditjen IKM dengan Ditjen Perkebunan
Kementerian Pertanian, Balitbang Pertanian, Kementerian Pertanian,
dan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Program
Pengembangan IKM Tenun melalui Penyediaan Bahan Baku Serat
Kapas di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara
Timur;
11) Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen IKM dengan PT. Tokopedia;
55
12) Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen IKM dengan PT Digital Niaga/
Blibli.com;
13) Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen IKM dengan PT Shopee Indonesia;
14) Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen IKM dengan Pemkot Semarang,
Pemprov Jawa Tengah dan PT. PPI;
15) Nota Kesepahaman antara Kementerian Perindustrian dengan PT.
Ruang raya Indonesia;
16) Nota Kesepahaman antara Ditjen IKM dengan Pondok Pesantren
Sunan Drajat;
17) Nota Kesepahaman antara Ditjen IKM dengan Pemerintah
Kabupaten Buleleng;
18) Pada tahun 2017 juga dilaksanakan Fasilitasi Kegiatan Dewan
Kerajinan Nasional (Dekranas) sektor IKM berupa Pameran Dekranas
yang dilaksanakan pada tgl 25 September s.d 1 Oktober 2017 di JCC;
19) Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Direktur IKM Pangan, Barang dari
Kayu dan Furnitur dengan Dekan Fakultas Peternakan Universitas
Gajah Mada dimana UGM memfasilitasi penyediaan tenaga ahli,
instruktur serta lokasi praktek produksi menggunakan mesin/peralatan
bantuan dari Ditjen IKM.
b). Kerjasama Internasional Sektor IKM:
1). Partisipasi pada kegiatan Senior Official APEC berupa pertemuan
APEC Small and Medium Enterprises Working Group (SMEWG) ke-45
yang dilaksanakan pada tanggal 13-14 September 2017 di Ho Chi
Minh City Vietnam;
2). Pelaksanaan Program “Colombo Plan” berupa pelaksanaan acara
“Capacity Building Program on Enhancing the Development of Small
and Medium Industry” Batch II pada tanggal 30 Juli s.d. 9 Agustus 2017
di Hotel Eastparc Yogyakarta.
Berikut perbandingan relaisasi tahun 2013-2017 dan Target Renstra
Ditjen IKM 2015-2019:
56
Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi (2013-2017) dan Target (2015-2019)
Jumlah Kerjasama
Indikator
kinerja
Realisasi (Tahun) Target (Tahun)
2013 2014 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah
kerja
sama
5 4 11 15 20 2 2 2 2 2
Sumber : LAKIP 2013-2016 dan Renstra Ditjen IKM 2015-2019
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2017 telah
mencapai bahkan melampaui target tahun 2017 yang ditetapkan dalam
Renstra Ditjen IKM 2015-2019. Jika diibandingkan dengan realisasi beberapa
tahun sebelumnya, realisasi jumlah kerjasama cenderung meningkat,
bahkan merupakan capaian tertinggi dalam kurun 5 tahun terkahir.
Apabila dibandingkan dengan tahun 2016 meningkat sebesar 25 persen.
Hal ini dipengaruhi oleh semakin banyaknya lembaga/institusi yang
menaruh perhatian dalam upaya pengembangan sektor IKM.
Secara umum, Ditjen IKM tidak menemukan kendala dalam
penjajakan kerjasama ini. Namun, yang paling perlu menjadi pertimbangan
dalam melakukan pengembangan kerjasama di sektor IKM adalah
ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan, dan keamanan dari
kedua pihak. Proses negosiasi diutamakan agar tidak merugikan para IKM,
sehingga perlu persiapan yang matang termasuk berkoordinasi dengan
internal Ditjen IKM dan eksternal baik di Kementerian Perindustrian atau
kementerian lainnya. Dan yang tidak kalah penting adalah mengenai
tindak lanjut atau langkah nyata dari isi perjanjian kerjasama tersebut.
Harapannya di tahun 2018 program-progam Ditjen IKM lebih kreatif dan
inovatif, sehingga dapat membuka peluang kerjasama yang lebih luas dan
target kerjasama dapat tercapai.
f. Meningkatnya kompetensi SDM dan sertifikasi kompetensi
Capaian indikator sasaran strategis meningkatya kompetensi SDM
dan sertifikasi kompetensi adalah sebagai berikut:
57
Indikator Kinerja 6 Satuan Target Realisasi Capaian (%)
Jumlah IKM yang
mendapat sertifikasi
kompetensi
IKM 45 1.587 3.526%
Sistem sertifikasi kompetensi merupakan sarana untuk meningkatkan
penghargaan industri kepada tenaga kerja dengan kualifikasi kompetensi
tertentu. Untuk memenuhi tuntutan dunia usaha, diperlukan standar
kompetensi bagi SDM yang diakui secara nasional maupun internasional.
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian bersama pihak-
pihak terkait seperti Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) telah berupaya
menyusun dan menerapkan standar kompetensi SDM industri dalam bentuk
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standarisasi itu
diterapkan ke dalam beberapa tingkat keahlian untuk menjamin
keberadaan tenaga kerja dalam negeri yang berkualitas. Selain itu, dapat
juga digunakan sebagai sarana untuk mengurangi tenaga kerja asing yang
masuk ke Indonesia ketika Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 mulai
diberlakukan. Salah satu implementasi yang dilakukan Ditjen IKM adalah
menyiapkan IKM yang kompeten melalui fasilitasi sertifikasi SKKNI tersebut.
Tabel 3.10 Realisasi (2014-2017) & Target (2015-2019)
Jml IKM mendapat sertifikasi kompetensi
Indikator kinerja Realisasi (Tahun) Target (Tahun)
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah IKM yang
mendapat sertifikasi
kompetensi
2.179 1.510 1.587 65 87 109 131 153
Sumber : LAKIP 2014-2016 dan Renstra Ditjen IKM 2015-2019
Pada tahun 2017, Ditjen IKM memiliki target memberikan fasilitasi
sertifikasi kompetensi kepada 45 IKM, dalam pelaksanaannya jumlah IKM
/tenaga kerja/alumni yang telah memperoleh sertifikat kompetensi adalah
sebanyak 1.587 IKM, dimana realisasi terbesar berasal dari Satker BPIPI yaitu
58
sebesar 1.498 IKM. Realisasi tersebut telah mencapai target tahun 2017
yang ditetapkan dalam Perkin maupun Renstra Ditjen IKM 2015-2019.
Periode Januari s/d Desember 2017 LSP-1 BPIPI telah melakukan proses
asesmen sebanyak 1.500 orang asesi dari Pasuruan, Ngawi, dan
Majalengka. Proses asesmen ini telah merekomendasikan 1.498 orang untuk
mendapatkan sertifikat kompetensi oleh BNSP. Apabila dibandingkan
dengan realisasi tahun 2016 jumlah IKM yang mendapatkan sertifikasi
kompetensi mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan pada tahun 2016
terjadi penghematan anggaran sehingga beberapa kegiatan fasilitasi
sertifikasi kompetensi berkurang. Dapat diketahui bahwa capaian 2015 –
2017 telah melebihi target capaian lima tahun Renstar Ditjen IKM 2015-2019.
Data sertifikasi dapat dilihat pada lampiran.
g. Terfasilitasinya bantuan bimbingan teknis
Capaian sasaran strategis terfasilitasinya bantuan bimbingan teknis
adalah sebagai berikut:
Indikator Kinerja 7 Satuan Target Realisasi Capaian (%)
Jumlah IKM yang
mendapat bimbingan
teknis
IKM 380 953 250%
Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa realisasi jumlah IKM yang
mendapat bimbingan teknis pada tahun 2017 telah mencapai target yang
ditetapkan bahkan melampaui yaitu mencapai 250 persen.
Dalam rangka meningkatkan daya saing IKM, Ditjen IKM
melaksanakan peningkatan kualitas SDM dan produk IKM melalui pelatihan
manajemen dan teknis, magang, pendampingan tenaga ahli, workshop,
dan bentuk bimbingan teknis lainnya di berbagai sektor IKM. Dibidang
branding produk, Ditjen IKM memiliki Klinik Pengembangan Desain Kemasan
dan Merek yang memberikan layanan pengembangan desain kemasan
bagi produk-produk IKM pangan maupun produk-produk IKM yang sangat
59
membutuhkan performa produk dalam rangka meningkatkan nilai tambah
produk IKM di pasar. Bentuk layanan yang rutin dilaksanakan tiap tahun
adalah bimbingan dan konsultasi desain kemasan dan merek baik bagi IKM
yang datang langsung ke Klinik Desain Kemasan dan Merek maupun pada
saat desainer Klinik mendatangi IKM di kabupaten/kota. Pada tahun 2017,
Ditjen IKM akan memberikan fasilitasi kepada 380 IKM. Selain Klinik
Kemasan, Ditjen IKM juga memfasilitasi pendaftaran Hak atas Kekayaan
Intelektual (HKI) melalui Klinik HKI. Fasilitas yang diberikan adalah
pendaftaran merek, hak cipta, desain industri, paten, dan indikasi geografis.
Di bidang alas kaki, Ditjen IKM secara rutin memfasilitasi pelatihan
kepada IKM alas kaki melalui Balai Pengembangan Industri Persepatuan
Indonesia (BPIPI) di Sidoarjo. Pelatihan yang dilaksanakan mencakup
pelatihan grading, jahit upper, desain, manajemen, teknologi produksi,
teknologi acuan, dan sebagainya. Hingga akhir 2017, Ditjen IKM
memberikan fasilitasi bimbingan teknis kepada 953 IKM.
Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:
Memberikan fasilitasi kepada 114 IKM melalui kegiatan bimbingan
desain kemasan dan merek di Palangkaraya, Kalimantan tengah
tanggal 26-27 April 2017 (24 IKM); Palangkaraya, Kalimantan tengah,
tanggal 3-4 Oktober 2017(30 IKM); Jambi, tanggal 11-12 Oktober 2017
(30 IKM); dan Kab. Magelang, Jawa Tengah (30 IKM);
Fasilitasi desain kemasan dan merek melalui klinik desain dan kemasan
Ditjen IKM kepada 107 IKM;
Bimbingan teknis produksi kepada 110 IKM Pangan;
Bimbingan teknis produksi dan desain produksi kepada 180 IKM
sandang;
Bimbingan teknis produksi kepada 202 IKM logam , mesin ,elektronika
dan alat angkut;
Bimbingan teknis produksi kepada kepada 240 IKM alas kaki;
Pelatihan untuk IKM sebagaimana terlampir.
60
Apabila dibandingkan dengan realisasi beberapa tahun sebelumnya
dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.11 Realisasi (2013-2017) dan Target (2015-2019)
Jumlah bimbingan teknis
Indikator
kinerja
Realisasi (Tahun) Target (Tahun)
2013 2014 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah IKM
yang
mendapat
bimbingan
teknis
744 9.458 6.704 1.459 953 1.057 1.409 1.761 2.113 2.465
Sumber: LAKIP (2013-2016) dan Rensra Ditjen IKM (2015-2019)
Tabel 3.11 menunjukan bahwa kegiatan fasilitasi Ditjen IKM atas
pendaftaran HKI dan pengembangan desain tahun 2013 - 2014 meningkat,
lalu menurun di tahun 2015-2017. Pada tahun 2015, anggaran lebih banyak
dialokasikan ke program penumbuhan wirausaha baru dan
pengembangan produk, sedangkan di tahun 2016 selain adanya
penghematan anggaran tahun 2016, juga dikarenakan kegiatan
bimbingan teknis tahun 2016 hanya berasal dari kegiatan pusat dan BPIPI
sedangkan dari Satker Dinas Perindustrian Provinsi pengelola dana
dekonsentrasi tidak terdapat kegiatan terkait bimbingan teknis.
Realisasi tahun 2017 yaitu 953 IKM telah mencapai target tahun 2017
yang ditetapkan dalam Perkin maupun Renstra Ditjen IKM 2015-2019.
Apabila dibandingkan dengan tahun 2016, maka terjadi penurunan
sebesar 35 persen, hal ini disebabkan pada tahun 2017 terjadi penurunan
kegiatan bimbingan teknis desain kemasan dan merek, dimana tahun lalu
dilaksanakan di 6 lokasi sedangkan tahun ini hanya 4 lokasi, hal tersebut
berimbas pada fasilitasi bantuan kemasan cetak kemasan yang tahun ini
hanya 20 IKM sedangkan tahun lalu diberikan kepada 30 IKM. Selain itu di
tahun 2017, kegiatan pelatihan website yang seharusnya masuk pada
kegiatan bimbingan teknis, akan tetapi tidak dilaksankan, dan dialihkan
kepada kegiatan workshop e-smart IKM.
61
Namun demikian jika melihat trend 5 tahun kebelakang animo
masyarakat masih tergolong tinggi dalam memanfaatkan fasilitas pada
klinik desain dan kemasan Ditjen IKM. Untuk itu dirasa perlu secara terus-
menerus dilakukan promosi terkait adanya fasilitas bimtek kemasan di
Direktorat Jendral IKM serta diperlukan peningkatan alokasi anggaran
terutama untuk fasilitasi pendaftaran HKI (terutama merek) dan bimbingan
konsultasi desain kemasan dan merek yang dilaksanakan di daerah agar
semakin banyak IKM yang merasakan manfaatnya . Apabila dibandingkan
dengan target Renstra Ditjen IKM 2015-2019 yaitu memberikan bimbingan
teknis kepada 8.805 IKM, maka capaian 2015-2017 telah melampaui target.
Data fasilitasi bimbingan teknis dapat dilihat pada lampiran.
h. Kemudahan dalam akses bahan baku dan penolong
Capaian indikator sasaran strategis kemudahan dalam akses bahan
baku dan penolong adalah sebgai berikut:
Indikator Kinerja 8 Satuan Target Realisasi Capaian (%)
Jumlah IKM yang
mendapat fasilitasi bahan
baku dan penolong
IKM 50 67 134%
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah IKM yang mendapat
fasilitasi bahan baku dan penolong telah mencapai bahkan melampaui
target yang ditentukan yaitu sebesar 134 persen.
Ketersediaan bahan baku yang ekonomis merupakan salah satu
permasalahan utama yang dihadapi oleh IKM. Kondisi demikian menuntut
perhatian dari pemerintah agar biaya produksi yang melambung tinggi
akibat dari langkanya bahan baku ini dapat segera diatasi. Untuk itu perlu
adanya fasilitasi ketersediaan bahan baku dari pemerintah yang
berkesinambungan dan ekonomis bagi IKM.
62
Tabel 3.12 Realisasi (2013-2017) & target (2015-2019)
Fasilitasi Bahan Baku dan Penolong
Indikator kinerja Realisasi (Tahun) Target (Tahun)
2013 2014 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah IKM yang
mendapat
fasilitasi bahan
baku dan
penolong
14 154 327 110 67 72 96 120 144 168
Sumber : LAKIP 2013-2016 dan Renstra Ditjen IKM 2015-2019
Pada tahun 2017, Ditjen IKM telah melaksanakan fasilitasi akses bahan
baku dan bahan penolong kepada 67 IKM melalui kegiatan fasilitasi
mesin/peralatan rumah kemasan di Maluku Utara pada tanggal 20-21
November 2017, fasilitasi mesin peralatan IKM Furnitur di DIY tanggal 21
November 2017, Fasilitasi Mesin/peralatan Tenun Gedogan Di Kab. Timor
Tengah Selatan [Terdapat 1 unit mesin gining (pengolaha kapas berbiji)
sebagai bahan baku tenun ke kelompok petani kapas Desa Bena] tanggal
21 Oktober 2017, dan Bahan Baku Pembuatan Blok Rem Komposit tanggal
20-24 Februari 2017.
Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 realisasinya
menurun sebesar 39 persen. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2016
terdapat kegiatan yang melibatkan banyak IKM sekaligus seperti kegiatan
fasilitasi kemitraan bahan baku pada sentra IKM tenun di NTT, dan temu
bisnis kemudahan akses bahan baku IKM gerabah. Sedangkan kegiatan
tahun 2017 terdiri dari fasilitasi mesin/peralatan rumah kemasan, fasilitasi
mesin peralatan IKM furnitur, fasilitasi mesin/peralatan tenun serta bahan
baku pembuatan blok rem komposit. Jika dibandingkan dengan target
Renstra DItjen IKM 2015-2019 yaitu fasilitasi bahan baku dan penolong
kepada 600 IKM hingga tahun 2019, maka capaian 2015 – 2017 progresnya
telah mencapai 84 persen. Data fasilitasi bahan baku dapat dilihat pada
lampiran.
63
i. Fasilitasi bantuan mesin/peralatan
Capaian indikator sasaran strategis fasilitasi bantuan mesin/peralatan
adalah sebagai berikut:
Indikator Kinerja 9 Satuan Target Realisasi Capaian (%)
Jumlah IKM yang mendapat
fasilitasi bantuan
mesin/peralatan melalui
program Restrukturisasi
mesin/peralatan IKM
IKM 163 50 31%
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2017 belum
mencapai target yang telah ditetapkan atau tercapai sebesar 31 persen.
Salah satu permasalahan yang dihadapi IKM adalah penggunaan mesin
dan/atau peralatan yang masih sederhana, sehingga produktivitas dan
kualitas produknya rendah, yang mengakibatkan rendahnya daya saing
produk. Untuk itu, Ditjen IKM melaksanakan Program Restrukturisasi Mesin
dan/atau Peralatan IKM sejak tahun 2009 sebagai bentuk insentif kepada
IKM.
Restrukturisasi mesin/peralatan pada dasarnya adalah pemberian
potongan harga dengan cara penggantian (reimburse) dari Pemerintah
c.q. Kementerian Perindustrian kepada IKM yang telah terbukti melakukan
pembelian mesin/peralatan baru (bukan bekas). Nilai penggantian
(reimburse) sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan
diberikan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari harga pembelian
untuk mesin dan/atau peralatan buatan dalam negeri; atau 25% (dua
puluh lima persen) dari harga pembelia untuk mesin dan/atau peralatan
buatan dalam negeri. Dalam satu tahun anggaran, setiap IKM mendapat
jatah potongan harga Rp 10 juta – 500 juta per perusahaan per tahun
anggaran, dan pengajuan permohonan keikutsertaan dibatasi maksimal
tiga kali.
64
Kriteria dan persyaratan bagi IKM yang mengajukan prgram ini antara
laian: telah memiliki Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri/Izin Usaha Mikro
dan Kecil; memiliki NPWP; memiliki SPPT-SNI) bagi IKM tertentu yang
memproduksi produk yang telah diberlakukan SNI secara wajib; telah
melakukan pembelian mesin dan/atau peralatan dan telah terpasang di
lokasi sesuai dengan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri/Izin Usaha
Mikro dan Kecil.
Gambaran komoditi dan besaran subsidi program restrukturisasi
mesin/peralatan IKM dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut
ini:
Tabel 3.13 Komoditi dan Besaran Subsidi Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan IKM
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
Dasar
Hukum
Permenperin
Nomor 13
Tahun 2013
Permenperin
Nomor 11
Tahun 2014
Permenperin
Nomor 21
Tahun 2015
Permenperin
Nomor 20 Tahun
2016
Permenperin
Nomor 27 Tahun
2017
Komoditi makanan,
minuman,
tekstil,
pakaian jadi,
kulit, alas kaki,
kimia, farmasi
(jamu), karet,
logam, mesin
dan
perlengkapan,
komponen,
furnitur
makanan,
minuman,
tekstil,
pakaian jadi,
kulit, alas kaki,
kerajinan
(anyaman,
Pada tahun
2012-2014
dilanjutkan
dengan
menambah
jenis komoditi
industrinya,
yakni IKM
makanan
ringan,
kosmetika,
jamu, furniture,
dan industri
komponen
(mesin,
kendaraan
bermotor,
makanan,
minuman,
tekstil,
pakaian jadi,
kulit, alas kaki,
kerajinan
(anyaman,
kayu), kimia,
farmasi
(jamu), karet,
logam, mesin
dan
perlengkapan,
kendaraan
bermotor, alat
angkut,
furnitur,
pengolahan
lain
Makanan,
minuman , tekstil,
pakaian jadi, kulit,
barang dari kulit,
dan alas kaki,
kayu, barang dari
kayu dan gabus
dan barang
anyaman dari
bambu, rotan dan
sejenisnya, bahan
kimia dan barang
dari bahan kimia,
farmasi, produk
obat kimia dan
obat tradisional,
karet, barang dari
karet dan plastik,
barang galian
bukan logam,
barang logam,
bukan mesin dan
peralatannya,
mesin dan
perlengkapannya,
kendaraan
bermotor, trailer,
Makanan,
minuman , tekstil,
pakaian jadi, kulit,
barang dari kulit,
dan alas kaki,
kayu, barang dari
kayu dan gabus
dan barang
anyaman dari
bambu, rotan dan
sejenisnya, bahan
kimia dan barang
dari bahan kimia,
farmasi, produk
obat kimia dan
obat tradisional,
karet, barang dari
karet dan plastik,
barang galian
bukan logam,
barang logam,
bukan mesin dan
peralatannya,
mesin dan
perlengkapannya,
kendaraan
bermotor, trailer,
65
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
elektronika,
dan
telematika),
minuman,
pengolahan
kopi dan teh,
kue/roti
basah, minyak
atsiri, barang
dari karet,
barang
anyaman,
kerajinan
kayu, barang
logam, mesin
dan
perlengkapan,
alat angkut,
dan
perhiasan.
dan semi trailer,
alat angkut
lainnya, furmnitur,
industry
pengolahan
lainnya
dan semi trailer,
alat angkut
lainnya, furmnitur,
industry
pengolahan
lainnya
- (IK)
mesin
dalam
negeri
40% 45% 45% 45% 30%
- (IK)
mesin
impor
35% 35% 35% 35% 25%
- (IM)
mesin
dalam
negeri
30% 35% 35% 35% 30%
- (IM)
mesin
impor
25% 25% 25% 25% 25%
Awal tahun 2016, Ditjen IKM telah melaksanakan kegiatan monitoring
dan evaluasi (monev) program restrukturisasi mesin/peralatan IKM tahun
2015, untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas dan manfaat
pelaksanaan program tersebut sekaligus menjawab atas
66
monitoring/penilaian capaian kinerja oleh Kantor Staf Presiden (KSP)
khususnya pada program restrukturisasi mesin/peralatan IKM. Dari kegiatan
tersebut dapat diketahui bahwa secara umum, program restrukturisasi
mesin/peralatan IKM memiliki manfaat dalam hal peningkatan kapasitas
produksi, diversifikasi produk, penyerapan tenaga kerja, perluasan pasar,
peningkatan profit, dan peningkatan investasi.
Tabel 3.14 Realisasi Th.2013 - 2017 dan Target 2015-2019
Restrukturisasi Mesin/Peralatan IKM
Indikator kinerja Realisasi (Tahun) Target (Tahun)
2013 2014 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah IKM
yang mendapat
fasilitasi
bantuan
mesin/peralatan
melalui program
Restrukturisasi
mesin/peralatan
IKM
120 149 112 62 50 52 110 163 205 285
Sumber : LAKIP 2013-2016 dan Renstra Ditjen IKM 2015-2019
Program restrukturisasi mesin/peralatan IKM kembali dilanjutkan tahun
2017. Peraturan terkait program tersebut yang berupa Petunjuk Teknis
Pelaksanaan telah selesai disusun, sedangkan Lembaga Pengelola Program
yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal IKM melalui proses lelang yaitu PT.
Surveyor Indonesia. Dari tabel 3.14 dapat diketahui bahwa realisasi tahun
2017 belum mencapai target tahun 2017 yang ditetapkan dalam Renstra
Ditjen IKM 2015-2019, hal tersebut dikarenakan anggaran yang ditetapkan
pada tahun 2017 selain digunakan untuk fasilitasi bantuan mesin/peralatan
tahun 2017, juga untuk membayar tunggakan program Restrukturisasi
Mesin/Peralatan IKM tahun 2016 kepada 67 IKM, dimana ditahun tersebut
terjadi penghematan anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden No. 8
tahun 2016. Selain itu, terjadi keterlambatan terbitnya Permenperin terkait
67
Restrukturisasi Mesin/Peralatan IKM tahun 2017 sehingga periode
pendaftaran menjadi lebih singkat yang mengakibatkan banyak IKM yang
tidak bisa mengikuti program ini dikarenakan belum sempat melengkapi
persyaratan administrasi.
Berdasarkan hasil survei dan verifikasi PT. Surveyor Indonesia, sebanyak
50 IKM menerima bantuan pembelian mesin tahun 2017 dengan total
potongan harga sebesar Rp 6,29 miliar. Dari capaian 2015 - 2017
progresnya sebesar 27% dari target lima tahun Renstra Ditjen IKM 2015-2019.
j. Peningkatan pengembangan produk
Capaian sasaran strategis peningkatan pengembangan produk
adalah sebagai berikut:
Indikator Kinerja 10 Satuan Target Realisasi Capaian (%)
Jumlah IKM yang
mendapat fasilitasi
pengembangan
produk
IKM 172 862 501%
Dari tabel tersebut daoat diketahui bahwa realisasi jumlah IKM yang
mendapat fasilitasi pengembangan produk telah mencapai target bahkan
melampaui yaitu sebesar 501 prsen.
Permasalahan yang dihadapi para IKM rendahnya penguasaan
teknologi proses, ketersediaan bahan baku, pemahaman standarisasi,
permodalan dan pemasaran. Pada pasar bebas tersebut akan terjadi
persaingan antara produk lokal dengan produk negara-negara lain dan
kondisi tersebut mengakibatkan tidak terproteksinya produk-produk lokal
dari serbuan produk-produk asing. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Ditjen
IKM melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka pembinaan
pengembangan produk IKM. Pembinaan yang dilakukan berupa pelatihan,
bimbingan penerapan standar, dampingan tenaga ahli, magang, dan
sarana produksi agar produk IKM memiliki daya saing global. Selain itu telah
68
dilaksanakan juga kegiatan penguatan dan sertifikasi produk OVOP.
Seremonial Penganugerahan Piagam OVOP telah diselenggarakan tanggal
22 Desember 2015 oleh Menteri Perindustrian kepada 25 pelaku IKM yang
berhasil meraih OVOP Bintang 5 dan Bintang 4. Total penerima
penghargaan OVOP 2015 adalah sebanyak 109 IKM, terdiri atas 6 (enam)
kategori yaitu Makanan Ringan; Minuman Sari Buah dan Sirup Buah; Tenun;
Batik; Anyaman; dan Gerabah/Keramik Hias.
Tabel 3.15 Realisasi (2015-2017) dan Target (2015-2019)
Indikator
kinerja
Realisasi (Tahun) Target (Tahun)
2013 2014 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah IKM
yang
mendapat
fasilitasi
pengemban
gan produk
- - 3.998 3.941 862 248 330 413 496 578
Sumber : LAKIP 2013-2016 dan Renstra Ditjen IKM 2015-2019
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa realisasi Jumlah IKM yang
mendapat fasilitasi pengembangan produk terus menurun, dari tahun 2015
ke 2016 menurun sebesar 1.4 persen, dikarenakan pada tahun tersebut
terjadi penghematan anggaran di tahun 2016 (Instruksi Presiden No. 8 tahun
2016) sehingga beberapa kegiatan terkait fasilitasi pengembangan produk
tidak dapat dilaksanakan. Walaupun realisasi tahun 2017 telah melampuai
target Perkin 2017 dan Renstra Ditjen IKM 2015-2019, namun jika
dibandingkan dengan tahun 2016 realisasi menurun sebesar 78 persen, hal
tersebut dikarenakan pada tahun 2015-2016 realisasi kegiatan tidak hanya
berasal dari satker Pusat dan BPIPI namun juga berasal dari kegiatan Satker
Dekonsentrasi 34 Provinsi dimana menyumbang angka realisasi yang cukup
besar ditahun tersebut. Sedangkan mulai tahun 2017, fokus kegiatan Satker
Dekonsentrasi adalah pelatihan dan pendampingan WUB serta fasilitasi izin
usaha industri.
69
Apabila dibandingkan dengan target Renstra Ditjen IKM 2015-2019
yaitu memfasilitasi pengembangan produk kepada 2065 IKM hingga tahun
2019, maka capaian 2015 – 2017 telah melebihi target yang ditentukan.
Data pengembangan produk dapat dilihat pada lampiran.
k. Bantuan pencegahan pencemaran lingkungan
Capaian indikator sasaran strategis bantuan pencegahan
pencemaran lingkungan adalah sebagai berikut:
Indikator Kinerja 11 Satuan Target Realisasi Capaian (%)
Jumlah IKM yang
mendapat bimtek
pencegahan
pencemaran
lingkungan
IKM 6 37 616%
Dari tabel tersbeut dapat diketahui bahwa realisasi jumlah IKM yang
mendapat bimbingan teknis pencegahan pencemaran lingkungan telah
melampaui target yaitu sebesar 616 persen.
Sektor industri merupakan salah satu sektor yang mampu memberikan
kontribusi besar dalam roda perekonomian nasional, diantaranya dengan
memanfaatkan sumber daya alam (SDA) yang diolah guna meningkatkan
nilai tambah. Semakin terbatasnya ketersediaan SDA dan daya dukung
lingkungan, maka menuntut pembangunan industri selain berpedoman
pada peningkatan nilai ekonomi dan keterlibatan sosial juga harus
memperhatikan perlindungan terhadap kualitas lingkungan hidup dan
ekosistem secara berkelanjutan.
Industri Hijau adalah industri yang dalam proses produksinya
menerapkan upaya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber
daya secara berkelanjutan. Seiring dengan hal tersebut maka diperlukan
dukungan berbagai teknologi: untuk menghasilkan bahan baku tanpa
membahayakan kelestarian sumberdaya alam, untuk mengolah bahan
70
baku secara efisien (zero waste), untuk menyediakan energi alternatif
pensubstitusi energi fosil, untuk menyediakan bahan pembantu alternatif,
serta untuk menangani limbah industri. Inovasi teknologi yang berbasis
nanoteknologi dan bioteknologi akan menjadi bagian yang dapat
mempercepat realisasi konsep industri hijau tersebut. Selain itu, diperlukan
langkah bijak untuk menjaga keseimbangan sumber daya alam dengan
melakukan manajemen lingkungan.
Pada industri kecil dan menengah komoditas tekstil (batik dan tenun),
sedang digalakkan penggunaan serat dan warna alam sebagai bahan
baku yang ramah lingkungan. Hal ini sekaligus untuk melestarikan kekayaan
adat dan kearifan lokal Indonesia mengingat Indonesia merupakan surga
tumbuh-tumbuhan penghasil warna alami yang bila diolah dengan tepat
dapat menghasilkan warna yang lebih lembut dan tahan lama
dibandingkan pewarna kimiawi. Terkait hal ini, Ditjen IKM telah
menyelenggarakan Swarna (Serat dan Warna Alam) Festival pada tahun
2013-2014 di Alor, NTT, dan Denpasar, Bali.
Tabel 3.16 Realisasi (2015-2017) dan Target (2015-2019) Bimtek Industri Hijau
Indikator kinerja Realisasi (Tahun) Target (Tahun)
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah IKM yang
mendapat bimtek
pencegahan
pencemaran
lingkungan
48 51 37 10 14 17 20 24
Sumber : LAKIP 2015-2016 dan Renstra Ditjen IKM 2015-2019
Pada tahun 2017, Ditjen IKM menargetkan akan memfasilitasi bantuan
pencegahan pencemaran lingkungan kepada 6 IKM melalui program
bimbingan teknis penerapan industri hijau dan pemanfaatan limbah.
Hingga akhir 2017, telah dilaksanakan kegiatan bantuan pencegahan
pencemaran lingkungan kepada 37 IKM. Realisasi tersebut telah
menlampaui target tahun 2017 yang ditetapkan dalam Perkin maupun
71
Renstra Ditjen IKM tahun 2015-2019. Namun, jika dibandingkan dengan
tahun 2016, realisasinya menurun sebesar 26 persen. Hal tersebut sebanding
dengan target yang ditetapkan dalam Perkin 2017 yang juga menurun, dari
Direktorat Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan (KSAK) tidak
menganggarkan kegiatan di tahun ini. Data kegiatan bimbingan teknis
pencegahan pencemaran lingkungan tahun 2017 meliputi:
Seminar Kaizen di sentra Ceper, tegal pada tanggal 08 Mei 2017
dengan peserta sebanyak 35 IKM;
Fasilitasi 2 industri hijau di Kab. Ciamis pada tanggal 11 Desember 2017.
Apabila dibandingkan dengan target lima tahun (Renstra) yaitu fasilitasi
bimbingan teknis pencegahan pencemaran lingkungan kepada 85 IKM
hingga tahun 2019, maka capaian 2015 – 2017 telah melebihi target yang
ditentukan.
l. Peningkatan segmen dan perluasan pasar
Capaian indikator sasaran strategis peningkatan segmen dan
perluasan pasar adalah sebagai berikut:
Indikator Kinerja 12 Satuan Target Realisasi Capaian (%)
Jumlah IKM yang
mendapat fasilitasi
pameran/promosi
IKM 217 2.599 1197%
Jumlah Media Promosi Media 3 4 133%
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa kedua indikator kinerja tersebut
telah mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.
1). IKM yang mendapat fasilitasi pameran/promosi
Selain fasilitasi dalam hal produksi dan pengembangan industri, Ditjen
IKM juga memfasilitasi perusahaan untuk dapat mengikuti pameran sebagai
bentuk promosi untuk meningkatkan pangsa pasar. Indikator kinerja yang
digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah jumlah perusahaan
72
yang mengikuti pameran/ seminar, misi dagang/investasi industri, yakni
ditargetkan sebanyak 217 IKM di tahun 2017. Berikut rincian capaiannya
hingga akhir 2017:
Partisipasi pada event pameran luar negeri antara lain: Pameran
Collection Premiere Moscow (CPM) 2017, Partisipasi Pameran Ambiente
Di Jerman, serta Partisipasi Pameran Hongkong Jewellery And Gem Fair;
Partisipasi pada event pameran di dalam negeri antara lain: Muslim
Fashion Festival, Jakarta International Jewelry Fair 2017, Sawahlunti
International Songket Carnival (Sisca 2017), Pameran Produk Unggulan
Indonesia (kerjasama dengan PUN), Pameran Hari Batik Nasional,
Surabaya Jewelry Fair 2017, Gelar Produk Daerah dan Peluang Investasi
(GPD Expo 2017), Jambore Pesantren Expo Hari Santri Nasional 2017,
Gelar Batik Nusantara, Partisipasi Dalam Beauty Professional Indonesia
2017 Di Jakarta, - Partisipasi Pameran Bidang Telematika (comsnet
Indonesia 2017), Pameran Stand Indonesia Rail Way serta fasilitasi
pameran di Plasa Pameran Industri;
Partisipasi pada HUT Dekranas, Pameran dan Rakernas Dekranas pada
tanggal 27 September – 1 Oktober 2017.
Apabila dibandingkan dengan capaian beberapa tahun
sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.17 Realisasi (2013-2017) dan target (2015-2019) Jumlah IKM
yang mengikuti pameran dan Jml Media Promosi
Indikator kinerja Realisasi (Tahun) Target (Tahun)
2013 2014 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah IKM
yang mengikuti
pameran
829 1250 1232 600 2.599 160 200 230 250 310
Sumber : LAKIP 2013-2016 dan Renstra Ditjen IKM 2015-2019
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa realisasi jumlah IKM yang
mengikuti pameran mengalami naik turun. Pada tahun 2013 - 2014
mengalami kenaikan sebesar 33 persen, lalu turun 1.4 persen ditahun 2015.
73
Kemudian turun kembali ditahun 2016 sebesar 51 persen, hal ini
dikarenakan pada tahun tersebut terjadi penurunan alokasi anggaran
pasca penghematan sesuai dengan Instruksi Presiden No. 08 tahun 2016
sehingga tidak dapat berpartisipasi pada beberapa event pameran baik
di dalam maupun di luar negeri.
Pada tahun 2017 realisasi kembali naik sebesar 333 persen
dibandingkan dengan tahun 2016 dan merupakan realisasi tertinggi dalam
kurun waktu 5 tahun terakhir. Realisasi tahun 2017 telah melampaui target
Perkin 2017 maupun target tahun 2017 yang tertera dalam Renstra Ditjen
IKM 2015-2019, realisasi tersebut berasal dari kegiatan pameran yang
difasilitasi oleh Satker Pusat serta fasilitasi promosi melalui platform digital
(program e-smart IKM) dengan peserta sebanyak 1.730 IKM. Apabila
dibandingkan dengan target lima tahun (Renstra DItjen IKM 2015-2019) yaitu
fasilitasi promosi dan pameran kepada 1.150 IKM maka capaian 2015 – 2017
telah mencapai target yang ditetapkan.
2). Media Promosi
Media Promosi merupakan sarana yang digunakan untuk
mengkomunikasikan suatu produk/jasa/image/perusahaan ataupun yang
lain untuk dapat lebih dikenal masyarakat lebih luas. Dimana dengan
promosi ini diharapkan seseorang bisa mengetahui, mengakui, memiliki, dan
mengikatkan diri pada suatu barang/jasa/produk/image/perusahaan yang
menjadi sasarannya.
Dalam upaya menyebarluaskan program, kebijakan dan keberhasilan
pembinaan IKM kepada stakeholders, Ditjen IKM melaksanakan program
penayangan kegiatan IKM malui media massa. Selama tahun 2012-2017
telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan publikasi melalui berbagai jenis
media, baik cetak maupun elektronik, dan IKM yang dipublikasikan
mendapat manfaat publikasi yang besar bagi kegiatan usaha mereka, hal
ini juga turut mengangkat kinerja Ditjen IKM sebagai pembina industri kecil
74
dan menengah. Diharapkan pada tahun mendatang kegiatan dan saluran
komunikasi dapat lebih beragam sehingga program dan kegiatan serta
struktur organisasi Ditjen IKM terbaru dapat disebarluaskan dengan lebih
efektif dan peran penting IKM dalam perekonomian Indonesia dapat
ditingkatkan.
Tabel 3.18 Realisasi (2013-2017) dan target (2015-2019)
Jml IKM yang mengikuti pameran dan Jml Media Promosi
Indikator kinerja Realisasi (Tahun) Target (Tahun)
2013 2014 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah media
promosi 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3
Sumber : LAKIP 2013-2016 dan Renstra Ditjen IKM 2015-2019
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa, realisasi jumlah media
promosi Ditjen IKM dari tahun ke tahun cukup stabil. Dapat diketahui pula
untuk realisasi tahun 2017 telah mencapai target tahun 2017 yang tertera
dalam Renstar Ditjen IKM 2015-2019. Apabila dibandingkan dengan tahun
2016, jumlah media promosi meningkat sebesar 33 persen. Dimana pada
tahun 2017, Ditjen IKM meluncurkan program E-Smart IKM, yang merupakan
merupakan sistem database IKM yang tersaji dalam profil industri, sentra
dan produk yang diintegrasikan dengan marketplace yang telah ada dan
didukung oleh sistem data base Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).
Tujuannya adalah untuk pengembangan ekonomi berbasis digital,
peningkatan ekspor IKM serta perluasan akses pasar dan akses pendanan.
Melalui program ini diharapkan akses pasar bagi IKM dapat meningkat.
Berikut rincian kegiatan media promosi tahun 2017:
• Kegiatan promosi melalui situs ikm.kemenperin.go.id;
• Penerbitan majalah GEMA untuk edisi 1, 2, dan 3 tahun 2017 (edisi ke-
56,57,58 dan 59);
• Penayangan kegiatan IKM seperti: tagline/running text melalui media
televisi, penayangan advertorial di media cetak dan talkshow di media
televisi (Kompas TV), penanyangan program kebijakan IKM (e-smart)
75
melalui detik.com, dan pembuatan serta pengelolaan media sosial Ditjen
IKM;
Promosi produk IKM secara online melalui program e-smart IKM.
Diharapkan pada tahun mendatang kegiatan dan saluran komunikasi
dapat lebih beragam sehingga program dan kegiatan serta struktur
organisasi Ditjen IKM terbaru dapat disebarluaskan dengan lebih efektif dan
peran penting IKM dalam perekonomian Indonesia dapat ditingkatkan.
m. Peningkatan akses pembiayaan dan penguatan modal
Capaian indikator sasaran strategis peningkatan akses pembiayaan
dan penguatan modal adalah sebagai berikut:
Indikator Kinerja 13 Satuan Target Realisasi Capaian (%)
Jumlah IKM yang mendapat
fasilitasi akses pembiayaan IKM 500 940
188%
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa indikator kinerja jumlah IKM yang
mendapat fasilitasi akses pembiayaan telah mencapai target yaitu sebesar
188 persen. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun
sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.19 Realisasi (2013-2017) dan Target (2015-2019)
Jml IKM yang mendapat fasilitasi pembiyaan
Indikator kinerja Realisasi (Tahun) Target (Tahun)
2013 2014 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah IKM
yang mendapat
fasilitasi akses
pembiayaan
160 250 - 18 940 624 832 1.040 1.248 1.456
Sumber : LAKIP 2013-2016 dan Renstra Ditjen IKM 2015-2019
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi jumlah IKM yang
mendapat fasilitasi akses pembiyaan cukup bervariasi. Pada tahun 2014,
Ditjen IKM melakukan kegiatan berupa Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR)
76
dengan menghadirkan pihak bank untuk melakukan kontak langsung
dengan IKM yang ingin mengetahui informasi dan atau mengajukan kredit
KUR pada saat sosialisasi dilaksanakan. Sosialisasi KUR tahun ini diserahkan
kepada Dinas Perindag Provinsi dengan menggunakan dana
Dekonsentrasi, yakni di Solo (Jawa Tengah), Palu (Sulawesi Tengah),
Denpasar (Bali), Lampung (Bandar Lampung), dan Kendari (Sulawesi
Tenggara) dengan peserta masing-masing 50 IKM. Sedangkan pada tahun
2015 tidak ada kegiatan sosialisasi terkait akses pembiayaan. Pada tahun
2016, jumlah IKM yang mendapat fasilitasi pembiayaan menurun drastis jika
dibandingkan dengan tahun 2013-2014. Hal tersebut dikarenakan, data
tahun 2013-2014 pada tabel merupakan data peserta yang mengikuti
sosialisasi KUR, sedangkan data 2016 merupakan data IKM hasil seleksi yang
direkomendasikan untuk mendapatkan KUR melalui kegiatan survei ke
empat provinsi yakni Bali, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, dan
Sumatera Utara guna menganalisis potensi IKM yang mendapatkan Kredit
Usaha Rakyat (KUR).
Pada tahun 2017, kegiatan sosialisasi terkait akses pembiayaan telah
dilakukan sejalan dengan kegiatan workshop e-smart IKM. Dalam hal ini,
ditjen IKM bekerjasama dengan pihak BNI dalam mensosalisasikan akses
pembiayaan IKM kepada 940 IKM. Akan tetapi, Ditjen IKM tidak berhasil
mendapatkan data jumlah IKM yang mendapat KUR karena data tersebut
hanya dimiliki oleh bank dan tidak dipublikasikan (bersifat rahasia).
Dibandingkan dengan target lima tahun (Renstra Ditjen IKM 2015-2019) yaitu
fasilitasi akses pembiayan kepada 5200 IKM, maka progres capaian tahun
2015-2017 adalah sebesar 18 persen.
Penyaluran KUR untuk sektor produksi terus meningkat, sampai dengan
31 desember 2017 tercatat porsi penyaluran KUR sektor produksi (pertanian,
perikanan, industri, konstruksi, dan jasa-jasa) sebesar 42,3 persen, sedangkan
sektor produksi tanpa jasa (pertanian, perikanan, industri, konstruksi, dan
jasa-jasa) sebesar 31,53 persen. Dimana untuk sektor industri pengolahan,
77
penyaluran KUR mikro sebesar 4,3 persen, dan KUR kecil sebesar 8,4 persen.
Berbagai kendala yang dihadapai dalam rangka peningkatan akses
pembiayaan bagi IKM yaitu: (1) IKM lebih cenderung memanfaatkan CSR
dibandingkan program KUR; (2) Sulitnya perbankan menjangkau lokasi IKM
di pedesaan; (3) Bank pelaksana masih sering mengaitkan agunan dengan
penyaluran kredit karena KUR merupakan murni dana bank sehingga
pengajuan dan pengikatan kredit antara Bank dengan IKM sepenuhnya
merupakan wewenang Bank sebagai pemberi kredit.
n. Menguatnya keterkaitan dan hubungan kemitraan antara IKM dengan
Industri Besar dan sektor ekonomi lainnya
Capaian indikator sasaran strategis menguatnya keterkaitan dan
hubungan kemitraan antara IKM dengan industri besar dan sektor ekonomi
lainnya adalah sebagai berikut:
Indikator Kinerja 14 Satuan Target Realisasi Capaian (%)
Jumlah IKM yang
mendapat fasilitasi
kemitraan
IKM 37 184 497%
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi jumlah IKM yang
mendapat fasilitasi kemitraan tahun 2017 telah mencapai bahan
melampaui target yang ditetapkan atau sebesar 497 persen.
Dalam suasana persaingan yang semakin kompetitif, keberadaan IKM
dituntut untuk tetap dapat bersaing. Dalam konteks ini, langkah kerjasama
dalam bentuk kemitraan usaha merupakan suatu strategi untuk dapat
mengembangkan IKM. Namun harus diakui bahwa IKM ini tidak terlepas
dari tantangan dan hambatan baik dari segi permodalan, sumber daya
manusia, manajemen, minimnya penguasaan teknologi informasi, iklim
berusaha, serta dari segi distribusi pemasaran produk yang dihasilkan.
Salah satu alternatif pemberdayaan pada IKM adalah melalui konsep
mekanisme kerjasama atau keterkaitan dengan perusahaan besar dalam
78
bentuk kemitraan usaha. Kerjasama tersebut harus didasarkan atas prinsip
sinergi, yaitu saling membutuhkan dan saling membantu. Prinsip saling
membutuhkan artinya pihak usaha besar akan mengajak IKM sebagai
partner in progress. Dengan adanya prinsip saling membutuhkan, muncul
juga prinsip saling membantu antara pihak yang bekerja sama (bermitra
usaha). Adanya keterkaitan antara IKM dengan usaha besar sangat
beragam baik ditinjau dari aspek permodalan, pembinaan, manajemen
serta memberikan manfaat terhadap akses-akses bagi pihak bermitra.
Tabel 3.20 Realisasi (2015-2017) dan Target (2015-2019) Kegiatan Fasilitasi Kemitraan
Indikator kinerja Realisasi (Tahun) Target (Tahun)
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi
kemitraan
28 38 184 18 24 28 35 40
Sumber : LAKIP 2015-2016 dan Renstra Ditjen IKM 2015-2019
Tabel 3.20 menunjukan realisasi jumlah IKM yang mendapat fasilitasi
kemitraan terus meningkat setiap tahunnya, dan untuk realisasi tahun 2017
telah mencapai bahkan melampaui target tahun 2017 yang tertera dalam
Renstra Ditjen IKM 2015-2019. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun
2016, maka terjadi peningkatan sebesar 79 persen. Hal ini dikarenakan
pada tahun 2016 terjadi penghematan anggaran sehingga jumlah
kegiatan fasilitasi kemitraan di tahun tersebut lebih sedikit dibandingkan
dengan kegiatan tahun 2017.
Kegiatan fasilitasi kemitraan tahun 2017 meliputi: Fasilitasi bantuan
mesin/peralatan bagi IKM pakaian jadi di Kab. Morowali; promosi produk
herbal (FGD Industri Jamu); Workshop kemitraan IKM Logam di Sumatera
Utara; Link&Match melalui temu bisnis antara IKM dengan BUMN dan Industri
Besar; Temu Bisnis IKM alat angkut; Temu Bisnis IKM dengan Industri Besar dan
Lembaga Terkait; Pendampingan Pembuatan Prototype Burner Kompor di
Ceper serta kegiatan formu diskusi stakeholde Barang dari Kayu dan Furnitur
di Jawa Tengah yang sleanjutnya bekerjasama dengan Himpunan Desainer
Mbel Indonesia (HDMI) untuk desain showroom di Mall Solo Baru. Jika
79
dibandingkan dengan target lima tahun (Renstrra DItjen IKM 2015-2019)
yaitu fasilitasi kemitraan kepda 145 IKM hingga tahun 2019, maka capaian
2015-2017 telah melampaui target yang ditetapkan. Data kegiatan
kemitraan terlampir.
B. Realisasi Anggaran
Pagu anggaran Ditjen IKM tahun 2017 yang semula
Rp307.815.805.000,- berupa Program Penumbuhan dan Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah, mengalami penurunan dikarenakan adanya
penghematan anggaran sesuai dengan Inpres Nomor 4 tahun 2017 tentang
Efisiensi Belanja Barang kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017 sehingga pada bulan
agustus anggaran Ditjen IKM menjadi sebesar Rp305.424.611.000,-.
Berdasarkan data penyerapan anggaran SAI (per tanggal 31 Desember
2017), penyerapan anggaran tahun 2017 adalah sebesar
Rp289.550.547.623,- atau sebesar 94.80% dari alokasi anggaran yang
tersedia. Reaslisasi tersebut merupakan biaya untuk mencapai output
dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut:
Tabel 3.21 Rincian Anggaran Belanja Ditjen IKM Tahun 2017 (e-monitoring)
KODE OUTPUT/RINCIAN PAGU (Rp) REALISASI %
019.05.09 Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah
305,424,611,000 289,550,547,623 94.80
1837 Direktorat IKM Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur
46,235,479,000 43,903,405,000 94.96
1837.015 Sentra Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur yang mendapatkan pelatihan manajemen dan teknis produksi, penguatan kelembagaan dan mesin/peralatan
3,566,159,000 3,459,845,561 97.02
1837.016 Wirausaha industry pangan, barang dari kayu dan furniture yang telah mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi, bantuan start up capital
25,329,235,000 24,737,410,220 97.66
1837.017 IKM pangan, barang dari kayu, dan furnitur yang mendapatkan partisipasi pameran ikm dalam dan luar negeri
2,697,605,000 2,619,893,686 97.12
80
1837.018 IKM pangan, barang dari kayu, dan furnitur yang mendapatkan penerapan sertifikasi produk dan penguatan mesin/peralatan
2,915,329,000 2,798,687,599 96.0
1837.019 IKM pangan, barang dari kayu, dan furnitur yang mengikuti program restrukturisasi mesin/peralatan
5,344,145,000 4,588,571,466 85.86
1837.021 UPT pangan, barang dari kayu, dan furnitur yang mendapatkan pelatihan manajemen dan penguatan mesin/peralatan
1,383,109,000 1,251,962,466 90.52
1837.951 Layanan Internal (Overhead) 4,691,897,000 4,447,034,125 94.78
1837.999 Output Cadangan 308,000,000 - 0
1838 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan
47,500,260,000 45,783,153,009 96.39
1838.015 Sentra Kimia, Sandang, Aneka Dan Kerajinan Yang Mendapatkan Pelatihan Manajemen Dan Teknis Produksi, Penguatan Kelembagaan Dan Mesin/peralatan
5,101,566,000 4,964,593,532 97.32
1838.016 Wirausaha Industri Kimia, Sandang, Aneka Dan Kerajinan Yang Telah Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Dan Teknis Produksi, Bantuan Start Up Capital
22,312,648,000 21,757,868,872 97.51
1838.017 IKM Kimia, Sandang, Aneka Dan Kerajinan Yang Mendapatkan Partisipasi Pameran IKM Dalam Dan Luar Negeri
4,638,908,000 4,549,630,722 98.08
1838.018 IKM Kimia, Sandang, Aneka Dan Kerajinan Yang Mendapatkan Penerapan Sertifikasi Produk Dan Penguatan Mesin/peralatan
3,603,545,000 3,532,648,518 98.03
1838.019 IKM Kimia, Sandang, Aneka Dan Kerajinan Yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/peralatan
6,939,016,000 6,640,623,600 95.7
1838.021 UPT Kimia, Sandang, Aneka Dan Kerajinan Yang Mendapatkan Pelatihan Manajemen Dan Penguatan Mesin/peralatan
825,140,000 777,392,800 94.21
1838.951 Layanan Internal (overhead) 3,681,837,000 3,560,394,965 96.7
1838.999 Output Cadangan 397,600,000 - 0
1838 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia
10.500.000.000 10.153.500.000 96.7
1838.007 UPT yang Mendapatkan Fasilitasi Peningkatan Kemampuan
7,666,351,000 7.575.121.423 98.81
1838.994 Layanan Perkantoran 2,833,649,000 1.845.555.594 65.13
1839 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut
49,688,660,000 47.355.308.892 95.3
81
1839.0015 Sentra logam, mesin, elektronika, dan alat angkut yang mendapatkan pelatihan manajemen dan teknis produksi, penguatan kelembagaan dan mesin/peralatan
6,450,512,000 6,240,475,199 96.74
1839.016 Wirausaha Industri Logam, Mesin, Elektronika, Dan Alat Angkut Yang Telah Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Dan Teknis Produksi, Bantuan Start Up Capital
26,458,346,000 25,586,302,597 96.7
1839.017 Ikm Logam, Mesin, Elektronika, Dan Alat Angkut Yang Mendapatkan Partisipasi Pameran Ikm Dalam Dan Luar Negeri
1,304,738,000 1,236,606,200 94.78
1839.018 Ikm Logam, Mesin, Elektronika, Dan Alat Angkut Yang Mendapatkan Penerapan Sertifikasi Produk Dan Penguatan Mesin/peralatan
2,272,751,000 2,148,073,250 94.51
1839.019 IKM Logam, Mesin, Elektronika, Dan Alat Angkut Yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/peralatan
6,230,860,000 5,950,858,900 95.51
1839.021 Upt Logam, Mesin, Elektronika, Dan Alat Angkut Yang Mendapatkan Pelatihan Manajemen Dan Penguatan Mesin/peralatan
2,823,052,000 2,700,395,100 95.66
1839.951 Layanan Internal (overhead) 3,822,801,000 3,492,597,646 91.36
1839.999 Output Cadangan 325,600,000 - 0
1840
Penyusunan Dan Evaluasi Program
Penumbuhan Dan Pengembangan Industri
Kecil Menengah
67,520,212,000 61,513,711,155 91.1
1840.017 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 11,097,248,000 10,913,275,012 98.34
1840.018 Media Untuk Publikasi Informasi 2,164,621,000 2,145,159,149 99.1
1840.019 Rancangan Standardisasi dan Sertifikasi Bagi IKM
4,049,774,000 3,929,593,494 97.03
1840.02 Desain Kemasan dan Produ Untuk IKM 2,288,750,000 2,214,209,322 96.74
1840.021 Dokumen Kerjasama/Kemitraan dan Kelembagaan Bagi IKM
12,504,856,000 11,843,951,275 94.71
1840.022 Aparatur IKM Yang Terlatih 6,360,182,000 5,565,845,369 87.51
1840.95 Ikm Yang Mendapatkan Partisipasi Pameran Ikm Dalam Dan Luar Negeri
5,486,295,000 5,354,970,770 97.61
1840.994 Gaji dan Tunjangan 21,630,514,000 19,546,706,764 9037
1840.999 Output Cadangan 1,937,972,000 - 0
Dana Dekonsentrasi (34 Provinsi) 83,980,000,000 80,728,823,029 96.13
1 Prov. Aceh 2.360.000.000 2,308,699,570 97.83
2 Prov. Sumatera Utara 3.680.000.000 3,606,443,170 98.00
3 Prov. Sumatera Barat 3.070.000.000 2,878,161,870 93.75
4 Prov. Riau 2.330.000.000 2,233,427,750 95.86
5 Prov. Jambi 2.530.000.000 2,513,903,500 99.36
6 Prov. Sumatera Selatan 2.860.000.000 2,819,780,500 98.59
7 Prov. Lampung 2.980.000.000 2,934,259,550 98.47
82
8 Prov. Kalimantan Barat 1.450.000.000 1,449,960,000 100.00
9 Prov. Kalimantan Tengah 1.180.000.000 1,124,900,000 95.33
10 Prov. Kalimantan Selatan 2.010.000.000 1,944,715,700 96.75
11 Prov. Kalimantan Timur 1.960.000.000 1,879,634,600 95.90
12 Prov. Bengkulu 2.450.000.000 2,399,460,000 97.94
13 Prov. Bangka Belitung 2.290.000.000 1,770,215,874 77.30
14 Prov. Kepulauan Riau 2.550.000.000 2,502,263,298 98.13
15 Prov. DKI Jakarta 1.740.000.000 1,675,008,610 96.26
16 Prov. Jawa Barat 3.950.000.000 3,848,146,669 97.42
17 Prov. Jawa Tengah 4.330.000.000 4,043,257,150 93.38
18 Prov. DI Yogyakarta 2.600.000.000 2,479,267,430 95.36
19 Prov. Jawa Timur 5.140.000.000 5,001,505,160 97.31
20 Prov. Bali 2.580.000.000 2,558,343,850 99.16
21 Prov. Banten 1.300.000.000 1,295,949,500 99.69
22 Prov. Sulawesi Utara 3.090.000.000 3,041,172,000 98.42
23 Prov. Sulawesi Tengah 2.540.000.000 2,531,130,000 99.65
24 Prov. Sulawesi Selatan 3.160.000.000 2,902,860,100 91.86
25 Prov. Sulawesi Tenggara 2.400.000.000 2,379,186,000 99.13
26 Prov. Maluku 1.980.000.000 1,962,913,000 99.14
27 Prov. N T B 2.370.000.000 2,254,602,600 95.13
28 Prov. N T T 2.230.000.000 2,130,856,100 95.55
29 Prov. Papua 2.080.000.000 1,933,760,000 92.97
30 Prov. Maluku Utara 1.930.000.000 1,677,836,200 86.93
31 Prov. Gorontalo 1.670.000.000 1,661,747,878 99.51
32 Prov. Papua Barat 1.870.000.000 1,865,060,000 99.74
33 Prov. Sulawesi Barat 1.840.000.000 1,655,696,400 89.98
34 Prov. Kalimantan Utara 1.480.000.000 1,464,699,000 98.97
Tabel 3.22 Rincian Anggaran Belanja Ditjen IKM Tahun 2017 Per Indikator Kinerja
No. Sasaran Strategis Indikator Satuan Target Realisasi Pagu (Rp) Realisasi (Rp)
Perspektif Pemangku Kepentingan
1 Meningkatnya
pertumbuhan
populasi sektor IKM
Wirausaha Industri
Baru
Orang 5.000 3.331 84.151.661.000 81.655.801.544
Sentra IKM yang
direvitalisasi
Orang 43 877 31.882.750.000 31.505.949.400
Perspektof Proses Internal
1 Meningkatnya
kepastian berusaha
di sektor IKM
Jumlah peraturan peratura
n
1 0 1.638.241.000 1.513.964.807
83
No. Sasaran Strategis Indikator Satuan Target Realisasi Pagu (Rp) Realisasi (Rp)
2 Tersusunnya
insentif dan
disinsentif bagi IKM
Jenis usulan insentif
dan disinsentif
usulan 1 1 2.279.095.000 2.247.022.000
3 Tersusunnya arah
pembangunan IKM
Rencana
pembangunan IKM
Dokume
n
36 36 3.815.646.000 3.750.675.230
4 Meningkatnya
Kemampuan
sentra, Unit
Pelayanan Teknis,
Tenaga Penyuluh
Lapangan serta
Konsultan Industri
Kecil dan
Menengah
Unit Pelayanan
Teknis
UPT 11 37 4.590.836.000 4.356.827.960
Tenaga Penyuluh
Lapangan (TPL)
TPL 200 575 368.490.000 321.083.612
5 Meningkatnya
kerjasama dengan
Lembaga
Pendidikan,
Lembaga Penelitian
dan Pengembangan
serta asosiasi
terkait
kerjasama Kerja
sama
3 20
3.175.264.000 3.131.720.998
6 Meningkatnya
kompetensi SDM
dan sertifikasi
kompetensi
IKM yang
memperoleh
sertifikat kompetensi
(SKKNI)
IKM 45 1.578 253.000.000 249.085.000
7 Terfasilitasinya
bantuan bimbingan
teknis
IKM yang mendapat
bimbingan teknis
IKM 380 953 9.286.819.000 9.096.696.122
8 Kemudahan dalam IKM yang mendapat IKM 50 67 940.000.000 896.971.000
84
No. Sasaran Strategis Indikator Satuan Target Realisasi Pagu (Rp) Realisasi (Rp)
akses bahan baku
dan penolong
fasilitasi akses bahan
baku dan penolong
9 Fasilitasi bantuan
mesin/peralatan
IKM yang mendapat
fasilitasi bantuan
mesin/ peralatan
(Program
Restrukturisasi
Mesin/Peralatan
IKM)
IKM 163 50 11.284.064.000 10.300.750.000
10 Peningkatan
pengembangan
produk
IKM yang mendapat
fasilitasi
pengembngan
produk
IKM 172 862 5.816.395.000 5.582.311.558
11 Bantuan
pencegahan
pencemaran
lingkungan
IKM yang
mendapatkan
bimbingan teknis
pencegahan
pencemaran
lingkungan
IKM 6 37 1.077.200.000 1.068.322.000
12 Peningkatan
segmen dan
perluasan pasar
IKM yang mendapat
fasilitasi
pameran/promosi
IKM 217 2.599 21.905.021.000 21.337.273.998
media promosi media 3 4 2.164.621.000 2.145.159.149
13 Peningkatan akses
pembiayaan dan
penguatan modal
bagi WUB
IKM yang mendapat
fasilitasi akses
pembiyaan
IKM 500 940 6.534.536.000 6.252.004.000
14 Menguatnya
keterkaitan dan
hubungan
kemitraan antara
IKM yang mengikuti
kegiatan fasilitasi
kemitraan
IKM 37 184 1.571.619.000 1.518.299.316
85
No. Sasaran Strategis Indikator Satuan Target Realisasi Pagu (Rp) Realisasi (Rp)
IKM dengan
Industri Besar dan
sektor ekonomi
lainnya
Pada TA. 2013 dari pagu anggaran sebesar Rp. 424.567.261.000,-
terealisasi 89.46 persen, dan pada tahun 2014 dari pagu anggaran sebesar
Rp. 428.138.298.000,- dapat terealisasi 90.81 persen. Selanjutnya pada tahun
2015 dari pagu anggaran sebesar Rp. 622.945.133.000,- dapat terealisasi
78.87 persen, dan pada tahun 2016 dari anggaran Rp. 226.134.221.910,-
dapat terealisasi sebesar 96.91 persen. Pada tahun 2017, dari anggaran
Rp305.424.611.000,- dapat terealisasi sebesar 94.80 persen. Untuk lebih
jelasanya, penyerapan anggaran Ditjen IKM dapat dilihat pada grafik di
bawah ini:
Grafik 3.1 Penyerapan anggaran Ditjen IKM tahun 2013-2017
Dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran Ditjen IKM dari tahun
2013 –2017 cukup fluktuatif, dapat dilihat realisasi tahun 2013-2014
mengalami kenaikan, lalu turun ditahun 2015, dan kemudian berhasil naik
kembali di 2016 dan 2017. Dapat dilihat pula titik terendah penyerapan
anggaran Ditjen IKM dalam kurun waktu 5 tahun terakhir adalah pada tahun
86
2015, kendala utama yang dialami di tahun tersebut adalah adanya dana
tambahan APBN (quickwin) yang baru cair bulan Mei sangat
mempengaruhi total realisasi keseluruhan Ditjen IKM mengingat anggaran
tambahan ini berjumlah dua kali lipat anggaran reguler (penambahan Rp
317 miliar untuk anggaran Rp 305 miliar). Selain itu, pencairan dana pada
bulan Mei mendekati waktu puasa dan Lebaran sehingga membuat kondisi
kerja di lapangan tidak maksimal.
Pada realisasi anggaran tahun 2017, jika dibandingkan dengan
realisasi anggaran tahun 2016, mengalami penurunan sebesar 2.1 persen.
Tidak optimalnya tingkat penyerapan anggaran pada tahun 2017 ini
sebagian besar berasal layanan internal (overhead) termasuk Gaji dan
tunjangan yaitu sebanyak 3,7 miliar (24persen), anggaran dekonsentrasi
sebesar 3,2 miliar (20 persen), output cadangan sebanyak 1,9 miliar (12
persen), sisanya adalah efisiensi dari beberapa kegiatan Ditjen IKM tahun
anggaran 2017.
Namun demikian Ditjen IKM melaksanakan optimalisasi kegiatan
dengan realisasi fisik kegiatan berdasarkan perkin tercapai sebesar 89
persen. Untuk perbaikan kinerja selanjutnya diperlukan pemantauan yang
lebih ketat terkait penyerapan anggaran, salah satunya dengan dengan
memperbaiki perencanaan anggaran tahun 2018, menyusun penilaian risiko
untuk setiap kegiatan, meningkatkan koordinasi dengan unit kerja lain agar
tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Pimpinan unit kerja
diharapkan mampu mengambil langkah cepat untuk memutuskan
keberlanjutan suatu kegiatan yang berisiko tidak terlaksana. Dengan
demikian, anggaran yang sekiranya sudah diprediksi tidak terserap dapat
dialokasikan ke tempat lain.
87
C. Capaian Kinerja Program Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
Pada tahun 2017, realisasi kegiatan Ditjen IKM berdasarkan dokumen
RPJMN 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.23 Perkembangan Kinerja Ditjen IKM Berdasarkan Dokumen RPJMN 2015-2019
No. Sasaran Indikator REALISASI TARGET
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2018 2019
1. Meningkatnya
Fasilitas
Pengembangan
Produk IKM
Jumlah IKM yang
mendapat fasilitasi
pengembangan
produk
1.109 3.941 862 248 330 413 496 578
2. Terfasilitasinya
peningkatan
kemampuan
sentra
Jumlah sentra yang
dikembangkan
118 1.918 877 130 175 221 260 305
3. Terfasilitasinya
IKM yang
mengikuti
restrukturisasi
mesin peralatan
Jumlah IKM yang
mengikuti
restrukturisasi
mesin peralatan
112 62 50 52 109 164 205 286
4. Meningkatnya
fasilitas sarana
layanan UPT
Jumlah UPT yang
difasilitasi
22 17 61 18 20 21 24 26
5. Terfasilitasinya
bantuan informasi
pasar, promosi dan
pameran
Jumlah IKM yang
mendapatkan
fasilitasi informasi
pasar, promosi dan
pameran IKM
564 600 2.599 116 144 166 181 224
6. Terfasilitasinya
pembangunan
wirausaha industri
Jumlah wurausaha
baru IKM yang
tumbuh
2.398 1.070 3.331 2.225 3.675 6.125 6.125 6.351
Realisasi yang tertera pada tabel diatas merupakan realisasi target
yang berasal dari Pusat termasuk Satker BPIPI dan dari 34 Satker Dinas
Perindustrian Provinsi Pengelola Dana Dekonsentrasi. Dapat diketahui
88
bahwa berdasarkan target RPJMN pada tahun 2017, realisasi yang
mencapai dan melampaui target sebanyak 5 indikator yaitu Jumlah IKM
yang mendapatkan fasilitasi pengembangan produk, fasilitasi kemampuan
sentra, fasilitsi sarana layanan UPT, fasilitasi bantuan iformasi
pasar/pameran, dan fasilitasi pembangunan wirausaha industri.
Sedangkan 1 indikator yang masih belum mencapai target, yaitu jumlah
IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan IKM. Adapun penjelasan
masing-masing indikator selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:
1) Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi pengembangan produk
Pengembangan produk merupakan upaya yang dilakukan
pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap IKM dalam mendesain,
mengembangkan dan meluncurkan sebuah produk yang berdaya saing di
pasar dalam dan luar negeri melalui fasilitasi-fasilitasi baik terhadap SDM
IKM nya maupun pada produk yang dihasilkan. Fasilitasi diberikan dalam
bentuk bimbingan penerapan dan fasilitasi GMP/HACCP/SNI/MD, fasilitasi
sertifikasi SNI, SNI Wajib (mainan anak, pakaian bayi, logam, garam, dan
sebagainya), sertifikasi Halal dan atribut pangan, fasilitasi pendaftaran HKI
(merek, hak cipta, desain industri, paten, indikasi geografis), bantuan desain
merek dan kemasan, pelatihan dan bantuan sarana produksi, serta
dampingan tenaga ahli desain dan teknik produksi kepada 862 IKM. Angka
tersebut telah memenuhi target RPJMN tahun 2017. Komoditi yang dibina
meliputi makanan ringan, minuman dan bahan penyegar, fesyen, barang
dari kayu dan furnitur, kerajinan , pakaian bayi, logam dan mesin. Apabila
dibandingkan dengan target RPJMN 2015-2019 yaitu terfasilitasinya
pengembangan produk kepada 2.065 IKM sampai dengan tahun 2019,
maka capaian tahun 2015-2017 telah melampaui target yang ditetapkan.
2) Jumlah sentra yang dikembangkan
Pembinaan sentra IKM dalam bentuk pelatihan SDM IKM, fasilitasi
mesin/peralatan produksi, bimbingan teknis produksi, dampingan tenaga
89
ahli, serta fasilitasi kelembangaan sentra di 877 sentra. Realisasi tersebut
telah memenuhi target RPJMN tahun 2017 bahkan melampaui atau sebesar
396 persen. Komoditi yang dibina meliputi sentra makanan ringan, minyak
atsiri, furniture/mebel, pupuk organik, k, tenun, gerabah, logam, elektronika
dan telematika, dan komponen alat angkut. Apabila dibandingkan
dengan target RPJMN 2015-2019 yaitu membina 1.091 sentra sampai
dengan tahun 2019, maka capaian tahun 2015-2017 telah melampaui
target yang ditetapkan.
3) Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan
Program restrukturisasi mesin/peralatan IKM kembali dilanjutkan tahun
2017. Peraturan terkait program tersebut yang berupa Petunjuk Teknis
Pelaksanaan telah selesai disusun, sedangkan Lembaga Pengelola Program
yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal IKM melalui proses lelang yaitu
PT. Surveyor Indonesia. Dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2017 belum
mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMN tahun 2017, hal tersebut
dikarenakan anggaran yang ditetapkan pada tahun 2017 selain digunakan
untuk fasilitasi bantuan mesin/peralatan tahun 2017, juga untuk membayar
tunggakan program Restrukturisasi Mesin/Peralatan IKM tahun 2016 kepada
67 IKM, dimana ditahun tersebut terjadi penghematan anggaran sesuai
dengan Instruksi Presiden No. 8 tahun 2016. Selain itu terjadi keterlambatan
terbitnya Permenperin terkait Restrukturisasi Mesin/Peralatan IKM sehingga
periode pendaftaran menjadi lebih singkat yang mengakibatkan banyak
IKM yang tidak bisa mengikuti program ini dikarenakan belum sempat
melengkapi persyaratan administrasi.
Berdasarkan hasil survei dan verifikasi PT. Surveyor Indonesia, sebanyak
50 IKM menerima bantuan pembelian mesin tahun 2017 dengan total
potongan harga sebesar Rp 6,29 miliar. Apabila dibandingkan dengan
target RPJMN 2015-2019 yaitu memberikan bantuan mesin/peralatan
90
kepada 816 IKM hingga tahun 2019, maka capaian tahun 2015-2017
progresnya sebesar 27 persen.
4) Jumlah UPT yang difasilitasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 142/M-
IND/PER/10/2009 tentang Pedoman pengelolaan UPT IKM, Unit Pelayanan
Teknis (UPT) IKM adalah suatu unit kerja yang dikelola secara profesional
dengan prinsip nirlaba yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan
pelayanan kepada perusahaan atau pelaku IKM dalam rangka pembinaan
dan pengembangan IKM, termasuk pencetakan pelaku usaha atau
wirausaha baru. Pada tahun 2017, Ditjen IKM memiliki target membina 21
UPT. Hingga akhir 2017, telah dilakukan pembinaan kepada 61 UPT/rumah
Kemasan. Realisasi tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan
dalam RPJMN tahun 2017. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2017
terdapat beberapa kegiatan yang melibatkan banyak UPT/Rumah
Kemasan dalam satu kegiatan sekaligus. Apabila dibandingkan dengan
target RPJMN 2015-2019 yaitu fasilitasi kepada 109 UPT hingga tahun 2019,
maka capaian tahun 2015-2017 progresnya sebesar 92 persen.
5) Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi informasi pasar, promosi dan
pameran IKM
Realisasi Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi informasi pasar,
promosi dan pameran IKM tahun 2017 telah melampaui target RPJMN
tahun 2017. Realisasi tersebut berasal dari kegiatan pameran yang
difasilitasi oleh Satker Pusat serta fasilitasi promosi melalui media online
(program e-smart IKM) dengan peserta sebanyak 1.730 IKM. Apabila
dibandingkan dengan target RPJMN 2015-2019 yaitu fasilitasi informasi
pasar, promosi dan pameran kepada 831 IKM hingga tahun 2019, maka
capaian tahun 2015-2017 telah melampaui target yang ditetapkan.
91
6) Fasilitasi pembangunan wirausaha industri
Ditjen IKM melaksanakan kegiatan penumbuhan wirausaha IKM
melalui pelatihan teknis dan manajemen kewirausahaan beserta
mesin/peralatan untuk memulai usaha dan memberikan fasilitasi izin usaha.
Hingga akhir 2017, realisasi wirausaha industri baru belum mencapai target
yang ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan target sebanyak 5000
mengacu pada target yang tertera dalam RPJMN dan Renstra
Kementerian perindustrian maupun Renstra Ditjen IKM dengan skema
pendanaan sebesar 650 miliar, sedangkan pada tahun 2017 alokasi
anggaran Ditjen IKM untuk kegiatan wirausaha baru hanya sebesar 84
miliar. Dengan anggaran tersebut DItjen IKM melaksanakan optimalisasi
kegiatan sehingga sampai dengan akhir 2017 tercapai sebanyak 3.331
industri kecil telah terfasilitasi izin usaha. Angka tersebut berasal dari
kegiatan Satker Dekonsentrasi dan Satker Pusat. Satker dekonsentrasi
memberikan fasilitasi izin kepada 3.102 IKM, sedangkan kegiatan satker
pusat menghasilkan sebanyak 229 IKM telah mengurus/mengajukan
legalitas izin usaha dan telah memiliki surat keterangan dari Dinas
Perindustrian terkait bahwa yang bersangkutan sedang memproses
perizinan.
Selain kegiatan fasilitasi izin usaha, Ditjen IKM juga melaksanakan
pelatihan dan pendampingan kepada 11.888 orang. Jumlah tersebut
berasal dari kegiatan satker pusat, satker dekonsentrasi dari 34 provinsi,
kegiatan inkubator binis kreatif di Balai Industry Creative Centel (BCIC) serta
kegiatan santripreneur berupa Bimbingan Teknis Pengolahan Ikan di Pondok
Pesantren Sunan Drajat. Apabila dibandingkan dengan target RPJMN 2015-
2019 yaitu menumbuhkan wirausaha baru sebanyak 24.500 IKM hingga
tahun 2019, maka capaian tahun 2015-2017 progresnya sebesar 28 persen.
92
D. Kegiatan Pendukung Yang Dilaksanakan Oleh Ditjen IKM
1) Dekonsentrasi
Ditjen IKM memiliki dana dekonsentrasi untuk mendukung program-
program IKM di daerah melalui pemberian fasilitasi dan pelatihan-pelatihan
kepada IKM. Di tahun 2017 Satker dekonsentrasi dari 34 Provinsi
mendapatkan anggaran sebesar Rp. 83,980,000,000,- dengan realisasi
sebesar Rp. 80.728.823.029,- atau sebesar 96,13 persen. Capaian kinerja
satker dekonsentrasi dianalisis berdasarkan Perjanjian Kinerja (Perkin). Pada
Perkin Satker Dekonsentrasi IKM Tahun 2017, terdapat 1 sasaran strategis
yang ingin dicapai, yaitu meningkatnya penumbuhan populasi sektor IKM
dengan 2 indikator kinerja yaitu total jumlah calon wirausaha industri kecil
yang mengikuti pelatihan teknis/kewirausahaan dan total jumlah WUB IKM
yang mendapat izin industri. Evaluasi dan analisa capaian kinerja masing-
masing sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut:
No. Sasaran Indikator
Output (Kinerja)
%
Target Realisasi Satuan
1.
Meningkatnya
pertumbuhan
populasi sektor
IKM
Total Jumlah calon Wirausaha Industri Kecil yang mengikuti
pelatihan teknis/kewirausahaan
Jumlah calon wirausaha industri kecil
Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur
yang ikut pelatihan
3038 3361 Orang 110
Jumlah calon wirausaha industri kecil
Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan
yang ikut pelatihan
2626 2782 Orang 106
Jumlah calon wirausaha industri kecil
Logam, Mesin, Elektronika dan Alat
Angkut yang ikut pelatihan
1367 1558 Orang 113
Total 7031 7701 Orang 109
Total Jumlah Wirausaha Industri Kecil Baru
(yang mendapat izin industri)
4620 3102 Izin 67
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah wirausaha
industri kecil yang dilatih telah mencapai target bahkan melampaui
yaitu sebesar 109 persen, sedangkan untuk jumlah wirausaha kecil yang
mendapat ijin industri belum mencapai target atau baru tercapai
93
sebesar 67 persen. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain:
persyaratan terkait IMB serta Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL & UPL) dirasa menyulitkan
pihak IKM, umumnya IMB yang dimiliki IKM adalah IMB rumah bukan IMB
tempat usaha jadi sulit untuk mendapatkan izin sehingga harus
mengurus HO dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang memerlukan biaya cukup
besar, serta belum adanya sosialisasi terkait aturan yang menyangkut IUI.
Tindak lanjut untuk mengatasi kendala tersebut adalah menggunakan
IUMK sebagai salah satu bentuk izin legalitas usaha industri kecil fasilitasi
HO dan SPPL melalui sharing anggaran antara IKM dengan Dinas
Perindustrian Provinsi melalui dana dekonsentrasi.
2). E-Smart IKM
Dalam hal pemberdayaan teknologi internet untuk perdagangan
online, Ditjen IKM mengembangkan program yang bernama “e-smart
IKM”. Secara umum, program e-smart IKM dapat didefinisikan sebagai
basis data pelaku IKM yang tersaji dalam direktori IKM, profil Sentra, dan
produk yang diintegrasikan dengan marketplace dan e-commerce yang
telah ada dan beroperasi di tanah air, dimana program ini bertujuan
sebagai “sentra virtual” bagi IKM, mediator IKM dengan e-commerce,
basis data untuk penyusunan kebijakan pengembangan IKM dan
sebagai alat branding IKM.
Pada tahun 2017 telah dilaksanakan kegiatan launching logo e-
smart IKM sekaligus penandatanganan nota kesepahaman dengan
beberapa marketplace di Indonesia antara lain: Bukalapak, Blanja.com,
Tokopedia, Blibli dan sophee. Pelaksanaan Program e-smart ini terdiri dari
beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pelaksanaan Workshop e-
Smart IKM untuk mendapatkan data-data pelaku IKM yang potensial di
suatu lokasi untuk dipasarkan produknya melalui online marketplace.
94
Setelah workshop selesai dilaksanakan, para pelaku IKM yang telah
mengikuti workshop akan dimasukkan ke dalam online marketplace,
yang kemudian performansi penjualannya akan dimonitor oleh Ditjen IKM
dan dievaluasi. Dari hasil monitoring dan evaluasi, akan didapatkan
keputusan mengenai model pembinaan yang akan diterapkan kepada
pelaku IKM di daerah tersebut.
Hingga akhir tahun 2017, capaian e-smart mencapai 1.730 IKM
dengan rincian: 240 IKM berasal dari kegiatan Direktorat IKM Pangan,
Barang dari kayu dan Furnitur; 250 IKM dari kegiatan Direktorat IKM Kimia,
Sandang, Aneka dan Kerajinan; 150 IKM dari kegiatan Direktorat IKM
Logam , Mesin, Elektronika dan Alat Angkut; 300 IKM berasal dari kegiata
Sekretariat Ditjen IKM; dan 790 dari kegiatan Satker dekonsentrasi dari 34
Provinsi.
Materi yang diberikan saat workshop diantaranya :
NO MATERI
1 Kebijakan Pemerintah Dalam Mendukung e-Smart IKM
2 Standarisasi produk
3 Hak Kekayaan Intelektual
4 Sumber Pembiayaan dan Insentif (KUR)
5 Restrukturisasi
6 Pengetahuan mengenai Pengembangan Produk
7 Strategi harga (pricing)
8 Sistem Bisnis Online
9 Deskripsi produk
10 Teknik dasar fotografi produk
11 Strategi harga produk online
12 Promosi produk online dalam marketplace
13 Memasukkan IKM Ke Pasar Online
95
3). BCIC
Pada Tahun 2017, kegiatan lanjutan Pengembangan Industri Kreatif
di Bali (BCIC) dibagi menjadi 3 (tiga) sub kegiatan yang juga mengacu
Roadmap BCIC, dan merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan
antara satu dan lainnya (1) Design Laboratory BCIC 2017, (2) Creative
Business Incubator BCIC 2017, dan (3) IFCA (Indonesian Fashion & Craft
Award) 2017.
Kegiatan Design Laboratory BCIC 2017 merupakan
pengembangan dari kegiatan Klinik Desain yang telah dilaksanakan
sejak tahun 2015. Pada tahun 2015 program ini menghasilkan 80 desain
dan 40 prototype/purwarupa yang dikerjakan di Workshop Industri
Kerajinan IKM - BCIC atau bekerja sama dengan beberapa sentra IKM.
Demikian juga pada tahun 2016 prototype/purwarupa yang dihasilkan
sama dengan tahun 2015. Di tahun 2017 ini, BCIC melaksanakan
kegiatan dengan output: a) 20 (dua puluh) desain baru; b) 5 (lima)
Prototype baru yang inovatif; c) 5 (lima) desain unggulan dari hasil design
lab 2016, yang akan diproduksi terbatas masing-masing 8 produk,
sehingga jumlah total 40 produk. Kolaborasi dengan sentra IKM baik
dalam hal produksi maupun pemasarannya.
Kegiatan Creative Business Incubator BCIC 2017 adalah
menciptakan Calon Wirausaha Kreatif baru (start up) usaha fesyen yang
Profesional dan Berdaya Saing Tinggi dalam menjalankan dan
mengembangkan usahanya untuk memberi kontribusi bagi
perkembangan Industri Kreatif Nasional. Hasil atau keluaran dari
kegiatan ini adalah: terlaksananya pembimbingan dan pendampingan
wirausaha baru bidang usaha fesyen sebanyak 15 wirausaha kreatif baru
yang terdiri dari 12 tenant inwall (pendampingan tiap hari dilokasi/ BCIC)
dan 3 tenant outwall (pendampingan online/ kedatangan berkala).
Kegiatan Indonesia Fashion and Craft Award (IFCA) BCIC 2017,
merupakan wujud apresiasi dan upaya untuk meningkatkan iklim
96
kompetitif antar desainer muda Indonesia. Kegiatan ini bertujuan
menjalin jejaring pelaku kreatif, sarana desainer muda untuk
meningkatkan keterampilan, menambah wawasan, berinovasi dan
menemukan talenta - talenta desainer baru, serta memberi kesempatan
kepada desainer dan IKM berbakat bergabung pada jejaring dan
ekosistim komunitas desain yang lebih luas (nasional/ internasional).
Adapun lingkup kegiatan dan tolok ukur keberhasilan adalah sebagai
berikut: a) Perencanaan kegiatan IFCA: menetapkan sistim kompetisi,
sosialisasi dan publikasi, menetapkan juri, dan menetapkan jadwal; b)
Pelaksanaan kegiatan IFCA Tahun 2017 di BCIC dengan target
minimal 150 (seratus lima puluh) peserta untuk memilih 6 (enam)
nominator dan menetapkan 3 (tiga) desainer terpilih sebagai pemenang
IFCA 2017; c) Membuat katalog karya hasil kompetisi IFCA 2017; d)
Memberikan hadiah kepada 3 (tiga) desainer terpilih dan 3 (tiga)
nominator.
4). Santripreneur
Merupakan salah satu kegiatan dalam Program Fasilitasi
Pengembangan IKM Melalui Lembaga Pendidikan Keagamaan Bidang
Agro/Pangan Tahun 2017. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pilot project
di Pondok Pesantren Sunan Drajat, Lamongan. Hal ini dilakukan dengan
melihat potensi yang ada di pondok pesantren, dimana memiliki unit
usaha / inudtsri serta memiliki santri dengan jumlah yang cukup besar.
Keberadaan tersebut diharapkan dapat memberikan multiplier effect
yang besar.
Capaian kinerja dimaksud adalah kegiatan yang berhasil
dilaksanakan meliputi: Pelaksanaan Kegiatan Dialog Penumbuhan
Wirausaha Baru di Lingkungan Pondok Pesantren; Pelaksanaan
Bimbingan Teknis Pengolahan Ikan; dan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan
mesin dan peralatan bagi IKM pondok pesantren.
97
Dialog Penumbuhan Wirausaha Baru Di Lingkungan Pondok Pesantren
(Santripreneur) dimaksudkan untuk menggali berbagai informasi melalui
serangkaian diskusi dan paparan dengan para stakeholder, mengenai
penciptaan wirausaha baru di lingkungan pondok pesantren melalui
program Santripreneur. Upaya ini dimaksudkan agar para lulusan pondok
pesantren nanti dapat turut mendorong penumbuhan industri kecil dan
menengah (IKM) yang pada akhirnya mampu mendukung pemerataan
ekonomi nasional. Hasil dari kegiatan Dialog Penumbuhan Wirausaha
Baru Di Lingkungan Pondok Pesantren (Santripreneur) di Pondok
Pesantren Sunan Drajat adalah sebagai berikut :
1. Komitmen bersama dengan seluruh stakeholder bahwa program
santripreneurship adalah program bersama yang akan
disempurnakan dan diperbaiki dalam bentuk kegiatan aksi yang
terprogram dan berkesinambungan
2. Akan dibuat MoU antara Kementerian Perindustrian melalui Ditjen IKM
dan Bank Indonesia wilayah Jawa Timur berkenaan pemantapan
program santripreunership dalam waktu dekat
3. Program aksi yang terdekat yang akan dijalankan di Ponpes Sunan
Drajat di tahun ini adalah dalam bentuk bimbingan teknis di bidang
pengolahan pangan terutama pengolahan ikan dan bantuan
mesin/peralatan pengolahan ikan.
4. Program santripreneurship ini juga akan didukung oleh pemerintah
daerah dan akan diadaptasi sebagai bagian program
pengembangan di sektor industri kecil dan menengah.
Kegiatan Bimbingan Teknis Pengolahan Ikan Bagi IKM Pondok
Pesantren Sunan Drajat Lamongan Pada Kegiatan Fasilitasi
Pengembangan IKM Melalui Lembaga Pendidikan Keagamaan Produk
Pangan Tahun 2017, berlokasi di Pondok Pesantren Sunan Drajat,
Banjarwati, Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, dengan peserta
bimtek sebanyak 20 Orang.
98
Bantuan mesin dan peralatan di bidang pengolahan pangan bagi
IKM Pondok Pesantren Sunan Drajat di Lamongan Jawa Timur merupakan
bantuan yang dimaksudkan untuk menumbuhkan IKM pondok pesantren
di bidang pengolahan pangan terutama produk bakso ikan sekaligus
untuk memfasilitasi bimbingan teknis pengolahan ikan bagi para santri
Pondok Pesantren Sunan Drajat. Prosedur penyerahan bantuan mesin
dan peralatan diawali dengan pemeriksnaan mesin dan peralatan oleh
anggota Panitia Penerimaan Sekretariat Ditjen IKM, setelah dinyatakan
jumlahnya lengkap dan sesuai spesifikasi teknis dalam SPK, baru
diadakan Serah Terima Barang dari Penyedia Barang/Jasa kepada Ditjen
IKM. Sesuai dengan peraturan yang berlaku selanjutnya sejumlah mesin
peralatan tersebut di uji coba dn diserahkan kepada Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kab. Lamongan dan dihibahkan kepada Pondok
Pesantren Sunan Drajat, sebagai sarana untuk pelatihan dan penunjang
produksi di bidang pengolahan pangan terutama bakso ikan. Setelah
diserahkan, mesin dan peralatan langsung digunakan sebagai sarana
produksi bagi IKM pondok pesantren sunan drajat dengan pegawai yang
memproduksi adalah para santri yang telah mendapatkan bimbingan
teknis pengoalahan ikan.
5). OVOP
Pendekatan Satu Desa Satu Produk (One Village One Product -
OVOP) adalah suatu gerakan masyarakat yang memanfaatkan potensi
daerahnya dalam kegiatan pengembangan IKM. Upaya ini dimaksudkan
untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dan
sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri serta kebanggaan terhadap
kemampuan dan daerahnya.
Pada tahun 2017, Ditjen IKM telah menyusun Juknis Pelaksanaan
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah melalui Pendekatan OVOP,
serta dilakukan penilaian dan pengujian produk OVOP. Selain itu pada
99
tahun 2017 juga dilaksanakan kegiatan monev OVOP kepada IKM
penerima OVOP Award bintang 3 (***) tahun 2015, dengan tujuan untuk
mengidentifikasi kegiatan pembinaan dan pendampingan Dinas
Kab/Kota maupun provinsi kepda IKM penerima OVOP Award, evaluasi
efektivitas Forum Koordinasi OVOP (FKO), identifikasi pengalokasian
anggaran daerah untuk program OVOP, evaluasi peran dan kinerja
Kemenperin serta Dinas Perindustran Daerah terkait pembinaan IKM
OVOP, identifikasi kendala pelaksanaan pendampingan program OVOP,
serta evaluasi perkembangan dan identifikasi kendala pengembangan
usaha IKM OVOP. Hasil yang diperoleh antara lain:
• Dari ke-13 Provinsi pada kegiatan Monev ini, hanya 11 Dinas
Perindustrian yang berhasil ditemui untuk wawancara pada saat
kunjungan. Kedua Dinas Provinsi yang tidak dapat ditemui adalah
Kalimantan Barat dan Jawa Tengah.
• Hampir seluruh daerah yg di Monev telah tergabung di FKO Provinsi
dan memiliki alokasi anggaran terkait pembinaan OVOP (91 persen).
Provinsi yang tidak tergabung dan tidak memiliki anggaran pembinaan
adalah Kalimantan Tengah.
• Sebanyak 9 Provinsi (82 persen) menyatakan telah mempersiapkan
program pembinaan untuk tahun 2017 dan sebanyak 7 Provinsi (64%)
telah memiliki rencana pembinaan untuk tahun 2018.
• Dari 24 Kab/Kota pada kegiatan Monev ini, hanya 21 Dinas
Perindustrian yang berhasil ditemui untuk wawancara pada saat
kunjungan. Tiga Dinas Kab/Kota yang tidak dapat ditemui adalah
Cirebon, Pontianak dan Bantul.
• Hanya 12 Kab/Kota (57 persen) yang menyatakan telah tergabung
dalam FKO Provinsi, dan hanya 9 Kab/Kota (43 persen) yang
menyatakan telah memiliki anggaran khusus untuk pembinaan OVOP.
• Sebanyak 12 Kab/Kota (57 persen) menyatakan telah mempersiapkan
program pembinaan untuk tahun 2017 sedari awal. Dan sebanyak 13
100
Kab/Kota (63 persen) telah memiliki rencana pembinaan untuk tahun
2018.
• Dari 36 IKM pada kegiatan Monev ini, hanya 35 Dinas Perindustrian
yang berhasil ditemui untuk wawancara pada saat kunjungan. IKM
yang tidak berhasil ditemui adalah CV Kajaye Food (Bintang 4 –
Malang).
• Sebanyak 29 IKM (83 persen) telah memiliki perizinan yang sesuai
dengan bidang usaha mereka. Namun demikian, masih banyak yg
mencantumkan SIUP sebagai perizinan utama.
• 71 persen masih memiliki kendala dalam produksi (terkait tempat,
bahan baku, peralatan, dan SDM). 66 persen juga masih memiliki
kendala lain dalam mengembangkan usaha (terkait dengan
perluasan pasar, perizinan dan pengelolaan keuangan).
6). Hotline/Call Center Ditjen IKM
Akhir tahun 2017, Ditjen IKM meluncurkan layanan hotline atau call
center-nya dengan nomor telepon 1500775. Layanan ini bertujuan agar
para pelaku IKM dapat memperoleh informasi seluas - luasnya terhadap
program, kebijakan, serta fasilitasi yang diberikan oleh Ditjen IKM sebagai
salah satu bentuk solusi terhadap permasalahan IKM.
101
BAB IV
PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Ditjen IKM tahun 2017 merupakan penyajian
capaian kinerja Ditijen IKM yang dianalisis berdasarkan Perkin dengan cara
membandingkan antara target perkin dan realisasi yang telah dicapai tahun
2017. Pada Perkin Ditjen IKM Tahun 2017, terdapat 15 sasaran strategis yang
ingin dicapai, terdiri dari 1 perspektif pemangku kepentingan dan 14 perspektif
proses internal/tugas pokok. Dari 15 sasaran strategis tersebut, terdapat 13
sasaran strategis yang berhasil memenuhi target bahkan melampaui dan
terdapat 3 sasaran strategis yang belum memenuhi target yaitu pada sasaran
strategis meningkatnya pertumbuhan populasi sektor IKM (indikator jumah
wirausaha industri baru), tersusunnya arah pembangunan IKM dan fasilitasi
bantuan mesin/peralatan melalui program restrukturisasi mesin/peralatan IKM.
Capaian fisik kegiatan berdasarkan Perkin tercapai sebesar 89 persen.
Terkait anggaran, pagu anggaran Ditjen IKM tahun 2017 yang semula
Rp307.815.805.000,- berupa Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah, mengalami penurunan dikarenakan adanya
penghematan anggaran sesuai dengan Inpres Nomor 4 tahun 2017 tentang
Efisiensi Belanja Barang kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017 sehingga pada bulan agustus
anggaran Ditjen IKM menjadi sebesar Rp305.424.611.000,-. Berdasarkan data
penyerapan anggaran SAI (per tanggal 31 Desember 2017), penyerapan
anggaran tahun 2017 adalah sebesar Rp289.550.547.623,- atau sebesar 94.80%
dari alokasi anggaran yang tersedia.
Adapun kendala dalam pelaksanaan Program Penumbuhan dan
Pengembangan IKM pada TA 2017 antara lain:
• Terkait capaian wirausaha industri baru, target sebesar 5000 mengacu
pada target yang tertera dalam RPJMN dan Renstra Kementerian
102
Perindustrian dengan skema pendanaan sebesar 650 miliar, sedangkan
pada tahun 2017 alokasi anggaran di Ditjen IKM untuk kegiatan wirausaha
industri baru hanya sebesar 84 miliar. Selain itu, persyaratan terkait IMB serta
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup (UKL & UPL) dirasa menyulitkan pihak IKM, umumnya IMB
yang dimiliki IKM adalah IMB rumah bukan IMB tempat usaha jadi sulit untuk
mendapatkan izin sehingga harus mengurus HO dan Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
yang memerlukan biaya cukup besar, serta belum adanya sosialisasi terkait
aturan yang menyangkut IUI;
Keterlambatan terbitnya Permenperin yang terkait dengan penumbuhan
dan pengembangan IKM melalui Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan
sehingga berpengaruh terhadap mundurnya waktu pelaksanaan program
secara keseluruhan;
• Penyusunan RPP tentang pemberdayaan industri telah memasuki tahap
akhir di Kementerian Sekretariat Negara untuk mendapatkan persetujuan
dan tandatangan Presiden. Terkait dengan penyusunan rancangan Perpres
Warisan Budaya, Draft RPerpres sudah ada di Biro Hukum Kemenperin, yang
menjadi perhatian adalah masalah substansi Perpres ini yang dianggap
kontradiktif dengan kebijakan investasi asing yang sedang digalakkan oleh
pemerintah, sehingga saran dari Biro Hukum Kemenperin, Draft RPerpres ini
di hold terlebih dahulu;
Tidak optimalnya tingkat penyerapan anggaran pada tahun 2017 ini
sebagian besar berasal layanan internal (overhead) termasuk Gaji dan
tunjangan yaitu sebanyak 3,7 miliar (24 persen), anggaran dekonsentrasi
sebesar 3,2 miliar (20 persen), output cadangan sebanyak 1,9 miliar (12
persen), sisanya adalah efisiensi dari beberapa kegiatan Ditjen IKM tahun
anggaran 2017.
103
Tindak lanjut yang diperlukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan
pelaksanaan kegiatan adalah:
Menggunakan IUMK sebagai salah satu bentuk ijin legalitas usaha industri
kecil, fasilitasi HO dan SPPL melalui sharing anggaran antara IKM dengan
Dinas Perindustrian Provinsi melalui dana dekonsentrasi;
Melaksanakan Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan IKM dalam waktu
yang tersisa secara maksimal, dan koordinasi leboh intensif dengan Biro
Hukum Kementerian Perindustrian;
Ditjen IKM akan fokus dalam penyusunan Permenperin Tata Cara
Penyelenggaraan Pembangunan Wirausaha Industri (Peraturan ini bisa
berlaku umum di bidang industri, tidak hanya di internal Kemenperin;
Memperbaiki kualitas perencanaan anggaran dan kegiatan untuk tahun
mendatang.
%% (Maks.
100%)
Perspektif Proses Bisnis Internal
Wirausaha Industri Baru 5000 Orang 3331 Orang 67% 67%
Sentra IKM yang direvitalisasi 43 Sentra 877 Sentra 2040% 100%
Perspektif Proses Bisnis Internal
1 Meningkatnya kepastian berusaha di
sektor IKM
Peraturan Perundangan yang
diselesaiakn
1 peraturan 0 peraturan 0% 0%
2 Tersusunnya insentif dan disinsentif
bagi IKM
Jenis usulan insentif dan
disinsentif
1 usulan 1 usulan 100% 100%
3 Tersusunnya arah pembangunan IKM Rencana Pembangunan IKM 36 dokumen 36 dokumen 100% 100%
Unit Pelayanan Teknis 11 UPT 61 UPT 555% 100%Tenaga Penyuluh lapangan
(TPL)
200 TPL 575 TPL 288% 100%
5 Meningkatnya kerjasama dengan
lembaga pendidikan, lembaga
penelitian dan pengembangan, serta
asosiasi industri dan profesi terkait
Kerjasama 3 kerjasama 20 kerjasama 667% 100%
6 Meningkatnya kompetensi SDM dan
sertifikasi kompetensi
IKM yang memperoleh
sertifikat kompetensi (SKKNI)
45 IKM 1587 IKM 3527% 100%
7 Terfasilitasinya bantuan bimbingan
teknis
IKM yang mendapat
bimbingan teknis
380 IKM 953 IKM 251% 100%
8 Kemudahan dalam akses bahan baku
dan penolong
IKM yang mendapat fasilitasi
akses bahan baku dan
penolong
50 IKM 67 IKM 134% 100%
9 Fasilitasi bantuan mesin/peralatan IKM yang mendapat fasilitasi
bantuan mesin/ peralatan
(Program Restrukturisasi
Mesin/Peralatan IKM)
163 IKM 50 IKM 31% 32%
10 Peningkatan pengembangan produk IKM yang mendapat fasilitasi
pengembangan produk
172 IKM 862 IKM 501% 100%
11 Bantuan pencegahan pencemaran
lingkungan
IKM yang mendapatkan
bimbingan teknis pencegahan
pencemaran lingkungan
6 IKM 37 IKM 617% 100%
IKM yang mendapat fasilitasi
pameran/promosi
217 IKM 2599 IKM 1198% 100%
media promosi 3 media 4 media 133% 100%
13 Peningkatan akses pembiayaan dan
penguatan modal bagi WUB
IKM yang mendapat fasilitasi
pembiayaan
500 IKM 940 IKM 188% 100%
14 Menguatnya keterkaitan dan
hubungan kemitraan antara IKM
dengan Industri Besar dan sektor
ekonomi lainnya
IKM yang mengikuti kegiatan
fasilitasi kemitraan
37 IKM 184 IKM 497% 100%
89%Capaian Kinerja
12 Peningkatan segmen dan perluasan
pasar
1 Meningkatnya pertumbuhan populasi
sektor IKM
4 Meningkatnya kemampuan sentra,
Unit Pelayanan Teknis, Tenaga
Penyuluh Lapangan serta Konsultan
PENGUKURAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2017
No. Sasaran StrategisIndikator Kinerja Sasaran
Strategis (IKSS)
Output
Target Realisasi
No Nama Kegiatan Tanggal Lokasi (Kab/Kota, Provinsi)
1 Bimbingan Teknis Produksi Dan Kewirausahaan Bagi
Ikm Kue Dan Pastry Modern Di Jakarta Selatan
11-15 Juli 2017 Kota Jakarta Selatan 25 Orang
2 Bimbingan Teknis Desain Kemasan Produk Pangan Di
Merangin
26 - 30 Juli 2017 Kab. Merangin, Jambi 25 Orang
3 Bimbingan Teknis Produksi Dan Kewirausahaan Ikm Kue
Dan Roti Di Langsa
1 - 5 Agustus 2017 Kota Langsa, Aceh 20 Orang
4 Bimbingan Teknis Produksi Dan Kewirausahaan Bagi
Ikm Olahan Jagung Di Kota Probolinggo
24-28 Juli 2017 Kota Probolinggo, Jawa Timur 25 Orang
5 Bimbingan Teknis Produksi Dan Kewirausahaan Ikm
Gula Kelapa Di Jawa Tengah
2 - 5 Agustus 2017 Kab. Banyumas, Jawa Tengah 30 Orang
6 Bimbingan Teknis Produksi Dan Kewirausahaan Bagi
Ikm Makanan di Kalimantan Barat
24 Oktober 2017 Kota Pontianak, Kalimantan
Barat
25 Orang
7 Bimbingan Teknis Produksi Dan Kewirausahaan Bagi
Ikm Minuman di Kalimantan Barat
24 Oktober 2017 Kota Pontianak, Kalimantan
Barat
25 Orang
8 Bimbingan Teknis Produksi Dan Kewirausahaan Ikm
Olahan Ikan Dan Hasil Laut Di Kab. Banjar Baru
22 - 26 Agst 2017 Kab. Kota Baru, Kalimantan
Selatan
20 Orang
9 Bimbingan Teknis Produksi Dan Kewirausahaan Bagi
Ikm Olahan Kue Kering Di Jakarta Selatan
7 - 11 Agustus 2017 Kota Jakarta Selatan 25 Orang
10 Bimbingan Teknis Produksi Dan Kewirausahaan Ikm
Makanan Di Jawa Tengah
8 - 12 November Kab. Demak, Jawa Tengah 25 Orang
11 Bimbingan Teknis Produksi Dan Kewirausahaan Ikm
Furnitur Di Jawa Tengah
8 - 12 November Kab. Jepara, Jawa Tengah 25 Orang
12 Bimbingan Teknis Produksi Dan Kewirausahaan Ikm
Makanan Ringan Di Grobogan
8 - 12 Agustus 2017 Kab. Grobogan, Jawa Tengah 20 Orang
13 Bimbingan Teknis Produksi Dan Kewirausahaan Ikm
Makanan Di Karawang, Jabar
4 - 8 November 2017 Kabupaten Karawang, Jawa
Barat
20 Orang
14 Bimbingan Teknis Produksi Dan Kewirausahaan Ikm
Makanan Di Ogan Komering Ulu Timur
13 - 17 November 2017 Kab. Ogan Komering Ulu Timur,
Sumatera Selatan
30 Orang (santri)
15 Bimtek Manajemen Kewirausahaan Bagi Ikm Pangan Di
Kab. Sragen
5-9 Juni 2017 Kab. Sragen, Jawa Tengah 20 Orang
16 Bimtek Wub Ikm Olahan Pangan Berbahan Baku Lokal
Di Trenggalek
5 - 8 Agst 2017 Kab. Trenggalek, Jatim 20 Orang
17 Bimtek Wub Ikm Olahan Keripik di Ponorogo 5 - 8 Agst 2017 Kab. Trenggalek, Jatim 20 Orang
18 Bimbingan Teknis Wub Ikm Mebel Di Kab. Brebes 11 - 15 Agst 2017 Kab. Brebes, Jawa Tengah 20 Orang
19 Bimbingan Teknis Wub Ikm Pangan Di Kota Tegal 11 - 15 Agst 2017 Kota Tegal, Jawa Tengah 20 Orang
20 Bimbingan Teknis Wub Ikm Pangan Di Kab. Gresik 7 - 14 Agst 2017 Kab. Gresik, Jawa Timur 20 Orang
21 Bimbingan Teknis Wub Ikm Olahan Pangan Di Kab.
Demak
21 - 25 Agst 2017 Kab. Demak, Jateng 20 Orang
22 Bimtek Ikm Pengolahan Hasil Laut Di Kab. Cilacap 6 - 10 Jun 2017 Kab. Cilacap, Jawa Tengah 30 Orang
23 Bimtek Ikm Produksi Meubel Di Kab. Banyumas 5 - 9 Jun 2017 Kab. Banyumas, Jawa Tengah 30 Orang
24 Bimtek Ikm Pengolahan Keripik Buah Di Kab. Pemalang 3 - 7 Agst 2017 Kab. Pemalang, Jawa Tengah 30 Orang
25 Bimtek Ikm Pengolahan Emping Di Kab. Batang 3 - 7 Agst 2017 Kab. Batang, Jawa Tengah 30 Orang
26 Bimbingan Teknis Ikm Furniture Bambu Di Kab
Situbondo
31 Jul - 4 Agst 2017 Kab. Situbondo, Jawa Timur 25 Orang
Data Kegiatan Penumbuhan Wirausaha Industri Kecil Tahun 2017
Direktorat Jenderal IKM
Jumlah Peserta
No Nama Kegiatan Tanggal Lokasi (Kab/Kota, Provinsi) Jumlah Peserta
27 Bimbingan Teknis Ikm Olahan Pangan Di Kab. Cianjur
Dan Kota Bogor
25 - 29 Sept 2017 Kab. Cianjur dan Kota Bogor,
Jawa Barat
20 Orang
28 Bimbingan Teknis Wub Ikm Desain Kemasan Di Kab.
Cianjur Dan Kota Bogor
25 - 29 Sept 2017 Kab. Cianjur dan Kota Bogor,
Jawa Barat
20 Orang
29 Bimbingan Teknis Wub Ikm Produksi Berbasis Tepung Di
Kab. Tegal
7 - 11 Agst 2017 Kab. Tegal, Jawa Tengah 20 Orang
30 Bimbingan Teknis Ikm Pengolahan Pangan Di Kab.
Banyuwangi
24-28 Juli 2017 Kab. Banyuwangi, Jawa Timur 20 Orang
31 Bimbingan Teknis Ikm Pengolahan Makanan Ringan Di
Kab. Situbondo
24-28 Juli 2017 Kab. Situbondo, Jawa Timur 20 Orang
32 Bimbingan Teknis Wub Ikm Pangan Berbasis
Pengolahan Tempe Di Kota Tangerang Selatan
4 - 8 Oktober 2017 Kota Tangerang Selatan, Banten 20 Orang
33 Bimbingan Teknis Wub Ikm Furnitur Bambu Di Kota
Tangerang Selatan
4 - 8 Oktober 2017 Kota Tangerang Selatan, Banten 20 Orang
34 Bimtek Pengolahan Makanan Berbasis Ikan Di Jakrta
Selatan
1 Sept 2017 Kota Jakarta Selatan 25 Orang
35 Bimtek Wub Ikm Kemasan Produk Olahan Makan Di
Jakarta Selatan
1 Sept 2017 Kota Jakarta Selatan 25 Orang
36 Bimbingan Teknis Ikm Pangan Di Kota Pekanbaru 18 - 22 Jul 2017 Kota Pekanbaru, Riau 20 Orang
37 Bimbingan Teknis Wirausaha Ikm Makanan Ringan Di
Kab. Bandung
17 - 21 Jul 2017 Kab. Bandung, Jawa Barat 20 Orang
38 Bimbingan Teknis Wirausaha Ikm Furniture Di Kab.
Bandung
17 - 21 Jul 2017 Kab. Bandung, Jawa Barat 20 Orang
39 Bimbingan Teknis Ikm Pengolahan Gula Aren dan
Produk Olahan Pangan Kab. Karangasem
17 Juni 2017 Kab. Karangasem, Bali 20 Orang
40 Bimbingan Teknis Wirausaha Ikm Pangan Di Kota
Bogor
1 - 5 Agst 2017 Kota Bogor, Jawa Barat 20 Orang
41 Bimbingan Teknis Wirausaha Ikm Pangan Di Kab. Klaten 19 - 23 Jun 2017 Kab. Klaten, Jateng 20 Orang
42 Bimbingan Teknis Wirausaha Ikm Pakan Ternak di Kota
Palembang
11-15 Agustus 2017 Kota Palembang, Sumatera
Selatan
20 Orang
43 Bimbingan Teknis Wirausaha Ikm Olahan Pangan Di
Kab. Cianjur
17-21 JULI 2017 Kab. Cianjur, Jawa Barat 20 Orang
44 Bimbingan Teknis Wirausaha Ikm Furnitur Di Kab.
Cianjur
17-21 JULI 2017 Kab. Cianjur, Jawa Barat 20 Orang
45 Bimtek Ikm Pengolahan Pangan Di Semarang 8-12 Agustus 2017 Kab. Semarang, Jawa Tengah 20 Orang
46 Bimbingan Teknis Pengolahan Keripik 4-8 Oktober 2017 Kab. Tangerang, Banten 20 Orang
47 Bimbingan Teknis Pembuatan Kue 4-8 Oktober 2017 Kab. Tangerang, Banten 20 Orang
48 Bimbingan Teknis Ikm Makanan Ringan Di Kota Batam 28 November - 2 Oktober
2017
Kota Batam, Kepri 20 Orang
49 Bimbingan Teknis Wirausaha Ikm Pengolahan Pangan 29 Sept - 3 Okt 2017 Kab. Bantul, DIY 20 KUB
50 Bimbingan Teknis Wirausaha Ikm Furniture 29 Sept - 3 Okt 2017 Kab. Gunung Kidul, DIY 20 KUB
51 Dampingan Teknis Produksi Bagi IKM Garam di Jawa
Timur
29 - 30 Nov. 2017 Kab. Lamongan, Jawa Timur 15 Orang
52 Dampingan Teknis Produksi Bagi IKM Kecap di Jawa
Timur
27 - 30 Nov. 2017 Kab. Lamongan, Jawa Timur 20 Orang
53 Bimbingan Teknis Produksi dan Kewirausahaan IKM
Makanan Olahan berbasis Perikanan di Nunukan
19-23 Mei 2017 Kab. Nunukan, Kalimantan
Utara
20 Orang
54 Bimbingan Teknis Produksi Dan Kewirausahaan Ikm
Minuman Dan Bahan Penyegar Di Denpasar
9 - 13 Juni 2017 Kota Denpasar, Bali 20 Orang
55 Bimbingan Teknis Ikm Pangan Olahan Berbasis Coklat Di
Kabupaten Jembrana
19 - 23 Sept 2017 Kab. Jembrana, Bali 20 Orang
56 Bimbingan Teknis Produksi Dan Kewirausahaan Bagi
Ikm Minuman Ringan Di Jakarta Pusat
11-15 Juli 2017 Kota Jakarta Pusat 25 Orang
57 Bimbingan Teknis Produksi Dan Kewirausahaan Bagi Ikm
Minuman Di Kota Probolinggo
21 - 25 Agustus 2017 Kota Probolinggo, Jawa Timur 25 Orang
No Nama Kegiatan Tanggal Lokasi (Kab/Kota, Provinsi) Jumlah Peserta
58 Bimbingan Kewirausahaan dan Teknis Produksi Industri
Kecil Kopi Robusta di Lampung
12-14 Juli 2017 Kab. Tanggamus, Lampung 15 Orang
59 Bimbingan Teknis Ikm Teknis Produksi Minuman
Tradisional
2 - 6 November 2017 Kota Surabaya, Jawa Timur 22 Orang
60 Bimbingan Teknis Ikm makanan kering di Kota Surabaya 2 - 6 November 2017 Kota Surabaya, Jawa Timur 22 Orang
61 Bimbingan Teknis (Roasting) untuk IKM Kopi 18 - 22 Jul 2017 Kab. Sumbawa, NTB 25 Orang
62 Bimbingan Teknis Pengolahan Kopi Di Kab. Karo 11-15 Agustus 2017 Kab. Karo, Sumatera Utara 20 Orang
63 Bimbingan Teknis Produksi Industri Kecil Kopi di Timika 30 Maret-2 April 2017 Kota Timika, Papua 15 Orang
64 Bimbingan Teknis Untuk Ikm Pengolahan Kopi Di Jabar 25-27 September 2017 Kota Bandung, Jawa Barat 6 Orang
65 Bimbingan Dan Pelatihan Ikm Kopi Di Jakarta 2-4 Maret 2017 Jakarta 10 Orang
66 Bimbingan Teknis Produksi Dan Kewirausahaan Bagi
Ikm Furnitur Di Jakarta
24 - 28 Agustus 2017 Kota Jakarta Selatan 25 Orang
67 Bimbingan Teknis Produksi Dan Kewirausahaan Bagi
Ikm Furnitur Di Sampang (jawa Timur Ix)
4 - 8 Sept 2017 Kab. Sampang , Jawa Timur 25 Orang
68 Bimbingan Teknis Produksi Dan Kewirausahaan Ikm
Furnitur Di Ogan Komering Ulu Timur
13 - 17 November 2017 Kab. Ogan Komering Ulu Timur,
Sumatera Selatan
30 orang santri
69 Bimbingan Teknis Produksi Diversifikasi Produk IKM
Barang dari Kayu dan Furniture di Kawasan Perbatasan
dan daerah Tertinggal (Kalbar)
17 - 21 April 2017 Kab. Sambas, Kalimantan Barat 25 Orang
70 Bimbingan Teknis Ikm Furnitur Di Ngada, Ntt 11 - 16 Sept 2017 Kab. Ngada, NTT 20 Orang
71 Fasilitasi Pengembangan IKM Olahan Susu bekerjasama
dengan Perguruan Tinggi
9-12 Agustus 2017 Kota Yogyakarta 20 Orang
72 Bimbingan Teknis Wirausaha Ikm Konveksi Di Kab. Klaten 19 - 23 Juni 2017 Kab. Klaten 20 Orang
73 Bimbingan Teknis Wirausaha Ikm Sandang Di Kota
Palembang
7-11 Agustus 2017 Kota Palembang 20 Orang
74 Bimbingan Teknis Wirausaha Ikm Konveksi Kerudung Di
Kab. Cianjur
17 - 21 Juli 2017 Kab. Cianjur 20 Orang
75 Bimbingan Teknis Wirausaha Ikm Kerajinan Di Kab.
Cianjur
17 - 21 Juli 2017 Kab. Cianjur 20 Orang
76 Bimbingan Teknis Produksi Dan Kewirausahaan Ikm
Pakaian Jadi Di Jawa Tengah
8 - 12 November 2017 Kab. Kudus 25 Orang
77 Bimbingan Teknis Produksi Dan Kewirausahaan Ikm
Kerajinan Di Jawa Tengah
8 - 12 November 2017 Kab. Jepara 25 Orang
78 Bimbingan Teknis Produksi Dan Kewirausahaan Ikm
Konveksi Di Bekasi, Jabar
4 - 8 November 2017 Bekasi 20 Orang
79 Bimbingan Teknis Produksi Dan Kewirausahaan Bagi Ikm
Konveksi Di Sampang (jawa Timur Ix)
4 - 8 September 2017 Kab. Sampang 25 Orang
80 Bimbingan Teknis Wirausaha Ikm Kerajinan 12 - 16 Oktober 2017 Kab. Banyuwangi 20 Orang
81 Bimtek Wub Ikm Pembuatan Busana Kebaya Dan Gamis
Di Jakarta Selatan
4 - 8 September 2017 Jakarta Selatan 25 Orang
82 Bimtek Wub Ikm Fashion Anak Anak Di Jakarta Selatan 4 - 8 September 2017 Jakarta Selatan 25 Orang
83 Bimtek Ikm Batik Di Kota Semarang 8 - 12 Agustus 2017 Kota Semarang 20 Orang
84 Bimbingan Teknis Produksi Dan Kewirausahaan Ikm
Konveksi Di Ogan Komering Ulu Timur
13 - 17 November 2017 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 30 Orang
85 Pendampingan Ikm Kulit/produk Kulit Di Jawa Barat Oktober 2017 Kab. Garut 20 Orang
86 Bimbingan Teknis Wub Ikm Sulaman Bordir Di Deli
Serdang
12- 15 Juni 2017 Kab. Deli Serdang 20 Orang
87 Fasilitasi Penumbuhan Ikm Konveksi Di Kab. Serdang
Bedagai
12 Juni 2017 Kab. Serdang Bedagai 20 Orang
88 Bimbingan Teknis Wub Ikm Konveksi Di Kab. Sragen 5 - 9 Juni 2017 Kab. Sragen 20 Orang
89 Bimbingan Teknis Wub Ikm Batik Di Pacitan 1 - 4 Agustus 2017 Kab. Pacitan 20 Orang
90 Bimbingan Teknis Wub Ikm Kerajinan Anyaman Bambu
Di Trenggalek
1 - 4 Agustus 2017 Kab. Trenggalek 20 Orang
No Nama Kegiatan Tanggal Lokasi (Kab/Kota, Provinsi) Jumlah Peserta
91 Bimtek Ikm Batik Di Kab. Pekalongan 3 - 7 Agustus 2017 Kab. Pekalongan 30 Orang
92 Bimtek Ikm Produksi Tas Di Kab. Pemalang 3 - 7 Agustus 2017 Kab. Pemalang 30 Orang
93 Bimbingan Teknis Wub Ikm Sandang Di Kab. Gresik 7 - 11 Agustus 2017 Kab. Gresik 20 Orang
94 Bimbingan Teknis Ikm Batik 2 - 6 November 2017 Kota Surabaya 22 Orang
95 Bimbingan Teknis Produksi Dan Kewirausahaan Bagi Ikm
Pakaian Jadi Di Jakarta Selatan
11 - 15 Juli 2017 Jakarta Selatan 25 Orang
96 Bimbingan Teknis Produksi Dan Kewirausahaan Bagi Ikm
Konveksi
26 - 30 Juli 2017 Kab. Tebo 25 Orang
97 Bimbingan Teknis Desain Bagi Ikm Konveksi Di Aceh 1 - 5 Agustus 2017 Kab. Aceh Timur 20 Orang
98 Bimbingan Teknis Produksi Dan Kewirausahaan Bagi Ikm
Batik Di Kota Probolinggo
24 - 28 Juli 2017 Kab. Probolinggo 25 Orang
99 Bimbingan Teknis Produksi Dan Kewirausahaan Bagi Ikm
Konveksi Di Kalimantan Barat
24 - 28 Oktober 2017 Kota Pontianak 25 Orang
100 Bimbingan Teknis Produksi Dan Kewirausahaan Ikm
Kerajinan Di Kab. Banjarbaru
22 - 26 Agustus 2017 Kab. Banjarbaru 20 Orang
101 Bimbingan Teknis Produksi Dan Kewirausahaan Bagi Ikm
Konveksi Di Jakarta
7 - 11 Agustus 2017 Jakarta Barat 25 Orang
102 Bimbingan Teknis Produksi Dan Kewirausahaan Bagi Ikm
Konveksi Di Jakarta
7 - 11 Agustus 2017 Jakarta Barat 25 Orang
103 Bimbingan Teknis Produksi Dan Kewirausahaan Ikm
Konveksi Di Pidie Jaya, Aceh
22 - 26 Agustus 2017 Kab. Pidie Jaya 20 Orang
104 Bimbingan Teknis Wub Ikm Pakaian Jadi Di Kota
Tangerang
4 - 8 Oktober 2017 Kota Tangerang 20 Orang
105 Bimbingan Teknis Wub Ikm Kerajinan Di Kota Tangerang 4 - 8 Oktober 2017 Kota Tangerang 20 Orang
106 Bimbingan Teknis Ikm Konveksi Di Kota Pekanbaru 18 -22 Juli 2017 Kota Pekanbaru 20 Orang
107 Bimbingan Teknis Wirausaha Ikm Konveksi Di Kota Bogor 1 - 5 Agustus 2017 Kota Bogor 20 Orang
108 Bimbingan Teknis Ikm Pupuk Organik Di Jawa Barat 24 - 28 Oktober 2017 Sukabumi 20 Orang
109 Bimbingan Teknis Produksi Dan Kewirausahaan Ikm
Pupuk Organik Di Jawa Tengah
2 - 5 Agustus 2017 Kab. Banyumas 30 Orang
110 Bimbingan Teknis Wub Ikm Minyak Atsiri Di Kab. Brebes 7 - 11 Agustus 2017 Kab. Brebes 20 Orang
111 Bimbingan Teknis Ikm Konveksi Di Kab. Langkat 11 - 15 Agustus 2017 Kab. Langkat 20 Orang
112 Bimbingan Teknis Ikm Pengolahan Kayu Di Kab.
Banyuwangi
24 - 28 Juli 2017 Kab. Banyuwangi 20 Orang
113 Bimbingan Teknis Wub Ikm Batako Di Kab. Situbondo 24 - 28 Juli 2017 Kab. Situbondo 20 Orang
114 Pendampingan Bagi IKM Anyaman Maret - Mei 2017 Kab. Mimika 10 Orang
115 Bimbingan Teknis Wub Ikm Konveksi Di Kab. Brebes 11 - 15 Agustus 2017 Kab. Brebes 20 Orang
116 Bimbingan Teknis Wub Ikm Kerajinan Kerang Di Kota
Tegal
11 - 15 Agustus 2017 Kota Tegal 20 Orang
117 Bimbingan Teknis Wub Ikm Produk Mainan Edukasi Anak
Di Kab. Jepara
30 Oktober - 3 November
2017
Kab. Jepara 20 Orang
118 Bimbingan Teknis Wub Ikm Anyaman Rotan Di Kab.
Jepara
30 Oktober - 3 November
2017
Kab. Jepara 20 Orang
119 Bimtek Ikm Pengembangan Desain Produk Keset Motif
Kain Perca Di Kab. Cilacap
6 - 10 Juni 2017 Kab. Cilacap 30 Orang
No Nama Kegiatan Tanggal Lokasi (Kab/Kota, Provinsi) Jumlah Peserta
120 Bimtek Ikm Produksi Sangkar Burung Bambu Di
Banyumas
5 - 9 Juni 2017 Kab. Banyumas 30 Orang
121 Bimbingan Teknis Produksi Dan Kewirausahaan Ikm
Kerajinan Ukir Di Gianyar
9 - 13 Juni 2017 Kab. Gianyar 20 Orang
122 Bimbingan Teknis Ikm Pengolahan Limbah Plastik Di
Denpasar
19 - 23 September 2017 Denpasar 20 Orang
123 Bimbingan Teknis Produksi Dan Kewirausahaan Bagi Ikm
Kerajinan Daur Ulang Di Jakarta Pusat
11 - 15 Juli 2017 Jakarta Pusat 25 Orang
124 Bimbingan Teknis Produksi Dan Kewirausahaan Bagi Ikm
Kerajinan Di Kalimantan Barat
24 - 28 Oktober 2017 Kota Pontianak 25 Orang
125 Bimbingan Teknis Wirausaha Ikm Kerajinan Di Kab.
Bandung Barat
17 - 21 Juli 2017 Kab. Bandung Barat 20 Orang
126 Bimbingan Teknis Wirausaha Ikm Konveksi Di Kab.
Bandung
17 - 21 Juli 2017 Kab. Bandung 20 Orang
127 Bimbingan Teknis Ikm Kerajinan Ukiran Kayu Kab.
Buleleng
19 - 23 Juli 2017 Kab. Buleleng 20 Orang
128 Bimbingan Teknis Produksi Dan Kewirausahaan Ikm
Kerajinan Bordir Di Rembang
25 - 29 Juli 2017 Kab. Rembang 20 Orang
129 Bimbingan Teknis Produksi Dan Kewirausahaan Ikm
Pembuatan Pupuk Organik
25 - 29 Juli 2017 Kab. Rembang 20 Orang
130 Bimbingan Teknis Produksi Dan Kewirausahaan Bagi Ikm
Kerajinan Di Kota Probolinggo
24 - 28 Juli 2017 Kota Probolinggo 25 Orang
131 Bimbingan Teknis Ikm Desain Batik Di Kab. Cianjur Dan
Kota Bogor
25 -29 September 2017 Kab. Cianjur 20 Orang
132 Bimbingan Teknis Ikm Konveksi Di Kab. Cianjur 25 - 29 September 2017 Kab. Cianjur 20 Orang
133 Bimbingan Teknis Ikm Kerajinan Di Kota Batam 28 September - 2 Oktober
2017
Kota Batam 20 Orang
134 Bimbingan Teknis Wirausaha Ikm Batik 29 September - 3 Oktober
2017
Kab. Bantul 20 Orang
135 Bimbingan Teknis Wirausaha Ikm Kerajinan Kayu 29 September - 3 Oktober
2017
Kab. Gunungkidul 20 Orang
136 Bimbingan Teknis Produksi Dan Kewirausahaan Ikm
Kerajinan Di Ogan Komering Ulu Timur
13 - 17 November 2017 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 25 Orang
137 Bimbingan Teknis IKM Anyaman Rotan Di Bengkayang 14 - 18 Maret 2017 Kab. Bengkayang 30 Orang
138 Bimbingan Teknis Produksi Minyak Atsiri Di Kota Tidore
Kepulauan
11 - 14 Mei 2017 Kota Tidore Kepulauan 20 Orang
139 Bimtek Ikm Perbengkelan Roda Dua Di Kab. Semarang Bimtek 8-12 AGUSTUS
2017
Semarang 20 Orang
140 Bimbingan Teknis Wirausaha Ikm Service Hp Di Kab.
Boyolali
13-17 Juni 2017 Boyolali 20 Orang
141 Bimbingan Teknis Wub Ikm Perbengkelan Las Di Kota
Tegal
7-11 Agustus 2017 Kota Tegal 20 Orang
142 Bimbingan Teknis Wirausaha Ikm Perbengkelan R2 Di
Kab. Bandung Barat
17 - 21 Juli 2017 Kab. Bandung Barat 20 Orang
143 Bimbingan Teknis Wirausaha Ikm Hp Di Kab. Bandung
Barat
17 - 21 Juli 2017 Kab. Bandung Barat 20 Orang
144 Bimbingan Teknis Wirausaha Ikm Service Hp Di Kota
Bogor
1-5 Agustus 2017 Kota Bogor 20 Orang
145 Bimbingan Teknis Wirausaha Ikm Service Audio Di Kab.
Cianjur
17-21 JULI 2017 Kab. Cianjur 20 Orang
146 Bimbingan Teknis Wirausaha Ikm Perbengkelan Las Di
Kab.cianjur
17-21 JULI 2017 Kab. Cianjur 20 Orang
147 Bimtek Ikm Perbengkelan Roda 2 4-8 September 2017 DKI Jakarta 25 Orang
148 Bimtek Ikm Servis Hp 4-8 September 2017 DKI Jakarta 25 Orang
149 Bimbingan Teknis Ikm Jasa Perbengkelan Di Bondowoso 25-29 JULI 2017 Bondowoso 20 Orang
150 Bimbingan Teknis Ikm Perbengkelan Las Di Kota Batam 28 September - 2 Oktober Kota Batam 20 Orang
151 Bimbingan Teknis Wub Ikm Perbengkelan Roda Dua Di
Kab. Sragen
5-9 Juni 2017 Kab. Sragen 20 Orang
152 Bimtek Wub Ikm Perbengkelan Las Di Kab. Brebes 11 - 15 Agustus 2017 Kab. Brebes 20 Orang
153 Bimtek Wub Ikm Perbengkelan Roda Dua Di Kab. Brebes 11 - 15 Agustus 2017 Kab. Tegal 20 Orang
154 Bimtek Ikm Produksi Kapal Laut Di Kab. Cilacap 6-10 Juni 2017 Kab. Cilacap 20 Orang
No Nama Kegiatan Tanggal Lokasi (Kab/Kota, Provinsi) Jumlah Peserta
155 Bimtek Ikm Elektronik Alat Rumah Tangga Di Banyumas 5-9 Juni 2017 Banyumas 30 Orang
156 Bimtek Ikm Service Hp Di Kab. Pekalongan 3-7 Agustus 2017 Kab. Pekalongan 30 Orang
157 Bimtek Ikm Produksi Alat Pertanian Di Kab. Batang 3-7 Agustus 2017 Kab. Batang 30 Orang
158 Bimtek Wub Ikm Pengelasan Di Ponorogo 4- 7 Agustus 2017 Ponorogo 20 Orang
159 Bimtek Manajemen Kewirausahaan Bagi Ikm Elektronika
Di Pacitan
3- 7 Agustus 2017 Pacitan 20 Orang
160 Bimbingan Teknis Wub Ikm Perbengkelan Roda Dua Di
Kab. Gresik
7 - 11 Agustus 2017 Gresik 20 Orang
161 Bimbingan Teknis Ikm Perbengkelan Roda 2 Di Kab.
Lamongan
4 - 8 September 2017 Lamongan 20 Orang
162 Bimbingan Teknis Penumbuhan Dan Pengembangan Ikm
Pengelasan Di Bima, Ntb
3-7 Agustus 2017 NTB dan Sumatera Barat 20 Orang
163 Bimbingan Teknis Penumbuhan Dan Pengembangan Ikm
Alsintan Di Sumatera Barat
22-26 Agustus 2017 NTB dan Sumatera Barat 20 Orang
164 Fasilitasi Mesin/peralatan Ikm Perbengkelan Roda Dua
Di Kab. Deli Serdang Dan Dan Serdang Bedagai
12-15 Juni 2017 Kab. Deli Serdang dan Serdang
Begadai
10 Orang
165 Bimbingan Teknis Produksi Dan Kewirausahaan Ikm
Bubut Di Badung
9-14 Juni Badung 20 Orang
166 Bimbingan Teknis Produksi Dan Kewirausahaan Bagi Ikm
Perbengkelan Roda 2 Di Jakarta Selatan
11-15 Juli Jakarta Selatan 25 Orang
167 Bimbingan Teknis Produksi Dan Kewirausahaan Bagi Ikm
Servis Hp (elektronika) Di Jakarta Pusat
11-15 Juli Jakarta Pusat 25 Orang
168 Bimbingan Teknis Produksi Dan Kewirausahaan Bagi Ikm
Perbengkelan Roda 2 Di Sarolangun
26 - 30 Juli 2017 Sarolangun 25 Orang
169 Bimbingan Teknis Produksi Dan Kewirausahaan Bagi Ikm
Alat Dapur Dari Logam Di Kota Probolinggo
24 - 28 Juli 2017 Kota Probolinggo 25 Orang
170 Bimbingan Teknis Produksi Dan Kewirausahaan Bagi Ikm
Perbengkelan Roda 2 Di Kota Probolinggo
24 - 28 Juli 2017 Kota Probolinggo 25 Orang
171 Bimbingan Teknis Produksi Dan Kewirausahaan Ikm
Perbengkelan Roda 4 Di Jawa Tengah
2 - 5 Agustus 2017 - Banyumas
- Cilacap
25 Orang
172 Bimbingan Teknis Produksi Dan Kewirausahaan Bagi Ikm
Perbengkelan Roda 2 Di Kab. Banjarbaru
22 - 26 Agustus 2017 - Kota Banjarbaru 20 Orang
173 Bimbingan Teknis Produksi Dan Kewirausahaan Bagi Ikm
Servis Ac Di Jakarta
24 - 28 Juli 2017 - Jakarta Utara 25 Orang
174 Bimbingan Teknis Produksi Dan Kewirausahaan Bagi Ikm
Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Jakarta
7 - 11 Agustus 2017 - Jakarta Barat 25 Orang
175 Bimbingan Teknis Produksi Dan Kewirausahaan Ikm
Perbengkelan Roda 2 Di Batang Dan Blora (blora)
18 - 22 Juli 2017 - Kab Blora 20 Orang
176 Bimbingan Teknis Produksi Dan Kewirausahaan Ikm
Perbengkelan Roda 2 Di Batang Dan Blora (batang)
1 - 5 Agustus 2017 - Kab Batang 20 Orang
177 Fasilitasi Mesin Peralatan Bagi Wub Ikm Perbengkelan Di
Bondowoso, Jawa Timur
26 Agustus 2017 - Bondowoso 20 Orang
178 Bimbingan Teknis Produksi Dan Kewirausahaan Bagi Ikm
Perbengkelan Di Sampang (jawa Timur Ix)
4 - 8 September 2017 Sampang 25 Orang
179 Bimbingan Teknis Ikm Service Handphone Di Kab.
Cianjur Dan Kota Bogor
25-29 September 2017 Kota Bogor dan Kab. Cianjur 20 Orang
180 Bimbingan Teknis Wub Ikm Pembuatan Alat Rumah
Tangga Dari Logam Di Kota Bogor
25-29 September 2017 Kota Bogor dan Kab. Cianjur 20 Orang
181 Bimbingan Teknis Penumbuhan Dan Pengembangan Ikm
Berbasis Industri Jasa Perbengkelan Elektronika Maluku
Tengah
April-Juni Jawa Timur 20 Orang
182 Bimbingan Teknis Wirausaha Ikm Perbengkelan Roda 2
Di Ntt
14 - 18 Juni 2017 Kab. Belu, NTT 20 Orang
183 Bimtek Penumbuhan Dan Pengembangan Wirausaha
Ikm Logam Di Papua Barat
Juli Papua 20 Orang
184 Bimbingan Teknis Ikm Logam Di Kab. Klaten 10-14 Oktober 2017 Kab. Klaten 20 Orang
185 Bimbingan Teknis Ikm Perbengkelan Roda 2 Di Kab.
Tangerang
4-8 Oktober 2017 Kab. Tangerang 20 Orang
186 Bimbingan Teknis Ikm Service Ac Di Kab. Tangerang 4-8 Oktober 2017 Kab. Tangerang 20 Orang
No Nama Kegiatan Tanggal Lokasi (Kab/Kota, Provinsi) Jumlah Peserta
187 Bimbingan Teknis Wub Ikm Perbengkelan Roda Dua 29 September - 3 Oktober DIY 20 Orang
188 Bimbingan Teknis Wub Ikm Pengelasan 29 September - 3 Oktober DIY 20 Orang
189 Bimbingan Teknis Ikm Perbengkelan Roda 2 2-6 Nov Surabaya 20 Orang
190 Bimtek AC 2-6 Nov Surabaya 20 Orang
191 Bimbingan Teknis Penumbuhan Dan Pengembangan Ikm
Perbengkelan Roda Dua Di Buton
5-9 Desember 2017 Buton, Sultra 20 Orang
192 Inkubator Bisnis Kreatif Jan-Des BCIC 15 Orang
193 Bimbingan Teknis Pengolahan Ikan di Pondok Pesantren Sunan Drajat9-13 Oktober 2017 Pondok Pesantren Sunan Drajat,
Banjarwati, Paciran, Kabupaten
Lamongan, Jawa Timur
20 Orang
194 Fasilitasi Penumbuhan dan Pengembangan WUB dari 34
Satker Dinas Perindustrian Provinsi
34 Provinsi 7701 Orang
11888 OrangTOTAL
No. Unit Jumlah
1 DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA 20
2 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN JAWA BARAT 30
3 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH 180
4 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM D.I. YOGYAKARTA 428
5 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN JAWA TIMUR 107
6 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM 15
7 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA 160
8 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT 86
9 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RIAU 117
10 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN JAMBI 194
11 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SUMATERA SELATAN 115
12 DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI LAMPUNG 118
13 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KALIMANTAN BARAT 0
14 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KALIMANTAN TENGAH 21
15 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KALIMANTAN SELATAN 215
16 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 24
17 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SULAWESI UTARA 187
18 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH 18
19 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN 0
20 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SULAWESI TENGGARA 35
21 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN MALUKU 170
22 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BALI 238
23 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NUSA TENGGARA BARAT 0
24 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NUSA TENGGARA TIMUR 21
25 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PAPUA 0
26 DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BENGKULU 0
27 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN MALUKU UTARA 220
28 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTEN 0
29 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 0
30 DINAS KOPERASI , PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROV. GORONTALO 120
31 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROV. RIAU KEPULAUAN 50
32 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROV. PAPUA BARAT 0
33 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROV. SULAWESI BARAT 106
34 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM 107
35 Direktorat IKM Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur 229
3331Jumlah
Data Rekap Fasilitasi Izin Usaha Tahun 2017
Direktorat Jenderal IKM
No Nama Kegiatan Tanggal Lokasi (Kab/Kota, Provinsi)
1 Pendampingan Tenaga Ahli Dalam Rangka
Regenerasi Penenun & Pemanfaatan Zat
Warna Alam Disentra Tenun Kab. Tapanuli
Utara
Juni - Agustus 2017 Kab. Tapanuli Utara 1 Sentra
2 Bimbingan Teknis Produksi Ikm Tenun Ulos
Di Kab. Simalungun
17 - 21 Juli 2017 Kab. Simalungun 1 Sentra
3 Bimbingan Teknis Produksi Pakaian Jadi 9 - 13 Januari 2017 Kab. Morowali 1 Sentra
4 Bimbingan Teknis Pengembangan Desain
Pakaian Jadi
10 - 13 Januari 2017 Kab. Morowali 1 Sentra
5 Bimbingan Teknis Desain Produksi Bagi Ikm
Perhiasan
5 - 9 September 2017 Kota Banjarmasin 1 Sentra
6 Bimbingan Teknis Bagi IKM Mainan Anak Di
Kab. Klaten
27 Maret - 1 April 2017 Kab. Klaten 1 Sentra
7 Pendampingan Bagi IKM Mainan Anak Di
Kab. Jepara
Maret - April 2017 Kab. Jepara 1 Sentra
8 Workshop e-Smart IKM KSAK di Kab. Bogor 5 - 6 September 2017 Kab. Bogor 1 Sentra
9 Workshop e-Smart IKM KSAK di Kab.
Sukoharjo
12 - 13 September 2017 Kab. Sukoharjo 1 Sentra
10 Workshop e-Smart IKM KSAK di Kota
Yogyakarta
14 - 15 September 2017 Kota Yogyakarta 1 Sentra
11 Workshop e-Smart IKM KSAK di Kab.
Tasikmalaya
19 - 20 September 2017 Kab. Tasikmalaya 1 Sentra
12 Workshop e-Smart IKM KSAK di Kab.
Sidoarjo
25 - 26 September 2017 Kab. Sidoarjo 1 Sentra
13 Bimbingan Teknis Produksi Minyak Atsiri Di
Aceh
23 - 26 Januari 2017 Banda Aceh 1 Sentra
14 Sosialisasi Penerapan Mutu Herbal 28 September Kab. Sukoharjo 1 Sentra
15 Bimbingan Teknis GMP Minyak Atsiri Di
Sulawesi Tenggara
27 Februari - 2 Maret 2017 Kab. Konawe Selatan 1 Sentra
16 Pendampingan Sentra Ikm Tenun Lintau Buo Oktober - November 2017 Kab. Tanah Datar 1 Sentra
17 Pendampingan Pengembangan Desain
Tenun Donggala
Juli - September 2017 Kab. Donggala 1 Sentra
Data Pembinaan Sentra IKM Tahun 2017
Direktorat Jenderal IKM
Jumlah Sentra
18 Pendampingan Sentra Ikm Tenun Di Kab.
Timor Tengah Selatan
Agustus - Oktober 2017 Kab. Timor Tengah Selatan 1 Sentra
19 Bimbingan Teknis Produksi Ikm Alas Kaki Di
Jawa Timur
24 - 31 Oktober Kab. Lamongan 1 Sentra
20 - Seminar Kaizen 8 Mei 2017 sentra Ceper 1 Sentra
21 - Sertifikasi Kompetensi Sdm Ikm Logam Di
Ceper (skkni)
3-7 April Ceper1
Sentra
22 - Sertifikasi (iso Atau Sni) Ikm Di Ceper 1 April 2017 Ceper 1 Sentra
23 - Amt Dan Bimtek 5r Di Sidoarjo 21 Agustus - 18 September Sidoarjo, The Sun Hotel1
Sentra
24 - Bimtek Dan Sertifikasi Kompetensi Bagi Ikm
Cangkul Di Klaten
8 Mei Klaten1
Sentra
25 - Sosialisasi Pemenuhan Bahan Baku Dan
Penggunaan Produk Perkakas Pertanian
Dalam Negeri
13 April Sidoarjo
1
Sentra
26 - Dampingan Ikm Produk Elektronika Di Jawa
Tengah & Dki Jakarta
Mei Jawa Tengah (Kudus, semarang)1
Sentra
27 - Bantuan Alat Peningkatan Kemampuan Ikm
Di Sentra Elektronika Di Jawa Tengah (kab.
Kudus Dan Kota Semarang)
Mei Kab.Kudus, Jawa tengah
1
Sentra
28 - Bimbingan Teknis Ikm Produk Telematika
Di Cimahi, Jawa Barat
Mei Cimahi, Jawa Barat1
Sentra
29 - Bahan Baku Pembuatan Blok Rem
Komposit
20-24 Februari 2017 Majalengka1
Sentra
30 - Bimtek Diversifikasi Produk Fero Dan Non
Fero Di Ceper
22 - 26 Mei Ceper
1
Sentra
31 - Bimbingan Penerapan Sertifikasi Produk
Ikm Komponen Kapal Di Sentra Tegal
Agustus-November Tegal
1
Sentra
32 - Bimtek Vacum Forming Untuk Industri
Komponen Otomotif Jawa Tengah
Agustus-November Jateng
1
Sentra
33 - Bimtek Dan Uji Kompetensi Ikm Komponen
Kapal Di Tegal
30 Maret – 3 April 2017 Tegal
1
Sentra
34 - Fasilitasi Penerapan Iso 9001 Di Tegal Di
Sentra Tegal
Mei-November Tegal
1
Sentra
35 - Fasilitasi Bimbingan Sertifikasi Iso 9001 Mei-November Tegal
1
Sentra
36 - Bimtek Amt Bagi Ikm Alat Angkut Di Jawa
Tengah
Agustus-November Pekalongan
1
Sentra
37 - Bimtek Dan Uji Kompetensi Di Pekalongan 18 - 22 April Pekalongan
1
Sentra
38 - Bimbingan Teknis Ikm Komponen Kapal Di
Kalimantan Selatan
22 Mei Kalimantan Selatan
1
Sentra
39 - Fasilitasi Pendampingan Score Bagi Ikm
Alat Angkut Di Jawa Timur
November Jatim
1
Sentra
40 - Temu Bisnis Ikm Alat Angkut Desember Jakarta 1 Sentra
41 1 sentra IKM kopi yang telah difasilitasi
Bimbingan Teknis untuk IKM Pengolahan
Kopi di Jambi dan Fasilitasi Sarana Produksi
IKM Pengolahan Kopi di Jambi
22-24 Mei 2017 di Kelompok Tani Sido Muncul,
Bitara Kab. Tj. Jabung Barat, Jambi
1 Sentra
42 1 sentra IKM pengolahan ikan di Pati, Jawa
Tengah yang telah difasilitasi Bimbingan
Teknis Produksi IKM Pengolahan Ikan di Pati,
Jawa Tengah
15-19 Mei 2017 Pati, Jawa Tengah 1 Sentra
43 1 sentra IKM garam konsumsi beryodium
yang telah difasilitasi Bimbingan dan
Sertifikasi SNI Garam Konsumsi Beryodium
15-19 Mei 2017 Pati, Jawa Tengah 1 Sentra
44 1 sentra IKM rumput laut yang telah
difasilitasi Bimtek IKM Pengolahan Rumput
Laut
10-14 April 2017 Hotel Awista, Namlea P. Buru
Maluku
1 Sentra
45 Bimbingan Teknis untuk IKM Teh di Jateng 16 - 19 Okt 20171
Sentra
46 Bimbingan Teknis Produksi Industri Kecil
Kopi di Jawa Barat
22 - 25 November 20171
Sentra
47 Fasilitasi Mesin Dan Peralatan Peningkatan
Produksi Sentra Ikm Furnitur Solo Raya
30 November 2017
1
Sentra
48 3 sentra IKM pangan yang telah difasilitasi
Workshop e-Smart IKM
8 – 9 Agustus 2017 Hotel Golden Flower Kota
Bandung
3 Sentra
49 1 sentra IKM pangan yang telah difasilitasi
Workshop e-Smart IKM
10 – 11 Agustus Semarang 1 Sentra
50 1 sentra IKM furnitur rotan yang telah
difasilitasi Workshop e-Smart IKM
21 – 22 Agustus 2017 Kabupaten Cirebon 1 Sentra
51 5 sentra IKM pangan (gula palma dan
makanan kering) yang telah difasilitasi
Workshop e-Smart IKM
29 – 30 Agustus 2017 Kabupaten Banyumas 5 Sentra
52 1 sentra IKM furnitur kayu yang telah
difasilitasi Workshop e-Smart IKM
5 – 6 September 2017 Hotel Sahid Raya 1 Sentra
53 1 sentra IKM pangan (makanan ringan dan
bumbu masak) yang telah difasilitasi
Workshop e-Smart IKM
25 – 26 September 2017 Hotel Swiss-Belinn Airport
Surabaya
1 Sentra
54 Pembinaan sentra melalui TPL IKM Jan-desember TPL angkatan 2012-2013 dari 33
provinsi (575 TPL-IKM)
818 Sentra
877 SentraTOTAL
No Nama Kegiatan Tanggal
1 Fasilitasi Mesin/peralatan Minyak Atsiri 7-Nov-17
2 Rapat Koordinasi UPT IKM KSAK 14 - 15 Juni 2017
3 Fasilitasi Mesin/peralatan Ikm Sepatu Di Kab.
Bogor
16-Nov-17
3 Temu Teknis Upt Dit. LMEA April
4 Fgd Pembentukan Ibti Elektronika Dan
Telematika Di Sulawesi Selatan
14 November
5 Bantuan Peralatan Upt Tegal Desember
6 Magang Operator Rumah Kemasan Ke Jawa
Timur
21 - 24 Agst 2017
7 Fasilitasi Mesin/Peralatan Rumah Kemasan di
Maluku Utara
20 - 21 November 2017
8 Fasilitasi Mesin/Peralatan UPT Furnitur 28-Nov-17
9 Forum Group Discussion (fgd) Masalah Dan
Solusi Kemasan Untuk Ikm
15 Desember 2017
Data Pembinaan UPT IKM Tahun 2017
Direktorat Jenderal IKM
TOTAL
Lokasi (Kab/Kota,
Provinsi)
Kota Padang 1 UPT
Kota Tangerang 19 UPT
Kab. Bogor data upt yg ada
pd kegiatan rakor
Banten 11 UPT
Sulawesi Selatan 1 UPT
Jateng 1 UPT
2 UPT
1 UPT
1 UPT
Ruang Garuda
Kemenperin
24 UPT/Rumah
Kemasan61 UPT
Data Pembinaan UPT IKM Tahun 2017
Direktorat Jenderal IKM
Jumlah UPT
TOTAL
ANGKATAN
2012
ANGKATAN
2013
1 Aceh 13 13 26
2 Sumatera Utara 29 27 56
3 Sumatera Barat 13 13 26
4 Riau 6 6 12
5 Kepulauan Riau 2 9 11
6 Jambi 7 7 14
7 Bangka Belitung 1 9 10
8 Bengkulu 7 6 13
9 Sumatera Selatan 14 6 20
10 Lampung 15 10 25
11 Kalimantan Barat 3 2 5
12 Kalimantan Tengah 1 1
13 Kalimantan Timur 1 4 5
14 Kalimantan Selatan 2 4 6
15 Banten 1 8 9
16 DKI Jakarta 3 3 6
17 Jawa Barat 16 26 42
18 Jawa Tengah 26 31 57
19 DIY 4 9 13
20 Jawa Timur 36 29 65
21 Bali 2 5 7
22 NTB 7 1 8
23 NTT 7 3 10
24 Sulawesi Selatan 30 24 54
25 Sulawesi Tengah 6 7 13
26 Sulawesi Tenggara 15 6 21
27 Sulawesi Utara 3 5 8
28 Sulawesi Barat 9 5 14
29 Gorontalo 1 3 4
30 Maluku 2 1 3
31 Maluku Utara 2 3 5
32 Papua Barat 1 1 2
33 Papua 1 3 4
285 290 575Total
REKAPITULASI PENANDATANGANAN KONTRAK TPL BEASISWA
ANGKATAN 2012-2013
TAHUN 2017
NO. PROVINSI
JUMLAH TPL
TOTAL
No. Nama kerjasama Perihal
(Tentang)
Cakupan Kerjasama
(Ruang Lingkup)
Penandatanganan Periode/Masa
Berlaku
1 Nota Kesepahaman antara Ditjen IKM
dengan PT Arwana Citramulia
Pembuatan Dapur Bersih Untuk Sentra
Industri Kecil dan Industri Menengah Pangan
Di Daerah
1. penyediaan keramik lantai untuk ruang produksi pengolahan pangan di sentra IKM pangan di
daerah;
2. pemberian informasi dan fasilitasi lokasi sentra IKM pangan di daerah; dan
3. meningkatkan kualitas ruang produksi sesuai standar kesehatan dan keamanan melalui
evaluasi dan monitoring secara berkala
Nota Kesepahaman
(MoU)
09 Januari 2017 -
2018
2 Nota Kesepahaman antara Ditjen IKM
dengan Pemerintah Kota Ternate,
Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat,
Pemerintah Kota Toidore Kepulauan
Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil
dan Industri Menengah
1. penyusunan Road Map pembinaan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah
potensial di daerah, meliputi pengolahan potensi sumber daya alam, peningkatan kompetensi
sumber daya manusia, alih teknologi,diversifikasi produk, dan promosi serta kemitraan
pemasaran produk prioritas;
2. penyelenggaraan pembinaan kepada Industri Kecil dan Menengah dalam rangka mendukung
pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah di wilayah Pemerintah Daerah;
3. penyelenggaraan pendidikan/pelatihan/bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan
kebijakan di bidang perindustrian dalam rangka mendorong pengembangan Industri Kecil dan
Industri Menengah; dan
4. penyediaan dan penyebarluasan informasi tentang penelitian dan pengembangan, potensi
peluang pasar serta promosi produk di dalam maupun di luar negeri
Nota Kesepahaman
(MoU)
17 Januari 2017 -
2020
3 Nota Kesepahaman antara Ditjen IKM
dengan PT Bukalapak
Pengembangan Pasar Industri Kecil dan
Industri Menengah (IKM) Berbasis Ekonomi
Digital
1. menyelenggarakan kegiatan dan program berbasis ekonomi digital dalam rangka
pengembangan dan perluasan pasar IKM;
2. memberikan pendampingan pemasaran online bagi IKM berbasis ekonomi digital;
3. pertukaran akses data dan informasi berbasis ekonomi digital dalam rangka pengembangan
dan perluasan pasar IKM; dan
4. kegiatan lain yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK
Nota Kesepahaman
(MoU)
27 Januari 2017 -
2020
4 Nota Kesepahaman antara Kementerian
Perindustrian dengan Kementerian
Keuangan
Pengembangan Industri Kecil dan Industri
Menengah Berorientasi Ekspor
ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi kerjasama dalam pengembangan IKM
berorientasi ekspor.
Nota Kesepahaman
(MoU)
30 Januari 2017 -
2020
5 Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen IKM
dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia
Pengembangan Industri Kecil dan Industri
Menengah Berorientasi Ekspor
1. penyediaan dan pertukaran data serta informasi terkait IKM yang berorientasi ekspor;
2. sosialisasi dan implementasi
a. fasilitasi pembiayaan;
b. penjaminan; dan/atau
c. asuransi;
3. penyediaan jasa konsultasi terhadap IKM berorientasi ekspor antara lain pelatihan,
bimbingan teknis, promosi, dan pendampingan; dan
4. pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala
Perjanjian Kerja Sama 14 Februari 2017 -
2020
6 Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen IKM
dengan PT Metraplasa
Pengembangan Pasar Industri Kecil dan
Industri Menengah (IKM) Berbasis Ekonomi
Digital
1. menyelenggarakan kegiatan dan program berbasis ekonomi digital dalam rangka
pengembangan pasar IKM;
2. memberikan pendampingan pemasaran online bagi IKM berbasis ekonomi digital;
3. pertukaran akses data dan informasi berbasis ekonomi digital dalam rangka pengembangan
pasar IKM; dan
4. kegiatan lain yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK.
Perjanjian Kerja Sama 28 Mei 2017 - 2018
7 Nota Kesepahaman antara Ditjen IKM
dengan Pondok Pesantren Sunan Drajat
Program Penumbuhan Wirausaha Baru Di
Lingkungan Pondok Pesantren Sunan Drajat
1. penyusunan program penumbuhan wirausaha baru di lingkungan pondok pesantren
(Santripreneur);
2. pelaksanaan pendampingan dan mentoring; dan
3. bantuan teknis.
Nota Kesepahaman
(MoU)
28 Juli 2017 - 2020
REKAPITULASI PERJANJIAN KERJASAMA DALAM NEGERI SEKTOR INDUSTRI
DITJEN IKM (TAHUN 2017)
8 Nota Kesepahaman antara Ditjen IKM
dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng
Pembangunan dan Pemberdayaan Industri
Kecil dan Industri Menengah di Kabupaten
Buleleng
1. penyusunan Road Map pembangunan dan pengembangan IKM potensial di Kabupaten
Buleleng, meliputi pengolahan potensi sumber daya alam, peningkatan kompetensi sumber
daya manusia, alih teknologi,diversifikasi produk, dan promosi serta kemitraan pemasaran
produk prioritas;
2. penumbuhan wirausaha baru
3. penyelenggaraan pembinaan kepada IKM dalam rangka mendukung pengembangan IKM di
Kabupaten Buleleng;
4. penyelenggaraan pendidikan/pelatihan/bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan
kebijakan di bidang perindustrian dalam rangka mendorong pengembangan IKM; dan
4. penyediaan dan penyebarluasan informasi tentang penelitian dan pengembangan produk
atau teknologi, potensi dan peluang pasar serta promosi produk di dalam maupun di luar
negeri
Nota Kesepahaman
(MoU)
10 Agustus 2017 -
2020
9 Nota Kesepahaman antara Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan Kementerian
Perindustrian Republik Indonesia
Peningkatan pembinaan dan bimbingan
kemandirian warga binaan pemasyarakatan
1. Pelatihan keterampilan warga binaan pemasyarakatan 2. Promosi hasil karya warga binaan
pemasyarakatan; dan bantuan peralatan/mesin bagi warga binaan pemasyarakatan
Nota Kesepahaman
(MoU)
Agustus 2017-2020
10 Nota Kesepahaman antara Kementerian
Perindustrian dengan Kementerian
Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia
Pengembangan sektor industri melalui
pemamfaatan teknologi informasi dan
komunikasi
a. penyediaan akses internet dalam program pembangunan Sektor Industri di Wilayah
Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika.
b. penyediaan aplikasi dan pengembangan sumber daya manusia terkait pemamfaatan
teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung program pembangunan Sektor Industri;
dan
c. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAk
Nota Kesepahaman
(MoU)
Januari 2017-2020
11 Nota Kesepahaman antara Ditjen IKM
dengan PPT. PPI, PT. Sarinah, PT. BBI dan
PT. Krakatau Steel
Pemenuhan kebutuhan bahan baku
pembuatan alat perkakas pertanian
a. produk alat Perkakas Pertanian yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi
Cangkul, Sekop, Garu, Dodos dan Egrek;
b. pemenuham ketersediaan bahan baku, produksi dan distribusi produk Alat Perkakas
Pertanian di dalam negeri
c. pembentukan material center dalam upaya pemenuhan kebutuhan barang setengah jadi
(maksimal 75% jadi) produk Alat Perkakas Pertanian di dalam negeri; dan
d. yang dimaksud dengan "maksimal 75% jadi" sebagaimana tercantum dalam huruf c tersebut
di atas merupakan barang setengah jadi dan masih memerlukan proses lebih lanjut antara lain
peruncingan sisi bagian depan, pengecetan, dengan melengkapi gagang kayu atau plastik
bagian dengan cara diklem dan pencatuman Merek Dagang.
Nota Kesepahaman
(MoU)
Januari 2017-2019
12 Nota Kesepahaman antara Ditjen IKM
dengan Ditjen Perkebunan Kementerian
pertanian dengan Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian Kementan dan
Pemkab Timor Tengah Selatan
Program pengembangan industri kecil dan
industri menengah (IKM) tenun melalui
penyediaan bahan baku serat kapas di
Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi
Nusa Tenggara Timur
a. fasilitasi penyediaan lahan;
b. fasilitasi penyediaan sarana produksi bagi petani kapas dan IKM tenun;
c. pemberdayaan dan penguatan kelembagaan petani dan penangkar benih kapas serta IKM
tenun; dan
d. penelitian dan pengembangan tanaman kapas
Nota Kesepahaman
(MoU)
Juni 2017-2010
13 Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen IKM
dengan PT. Tokopedia
Pengembangan Pasar Industri Kecil dan
Industri Menengah (IKM) Berbasis Ekonomi
Digital
1. menyelenggarakan kegiatan dan program berbasis ekonomi digital dalam rangka
pengembangan pasar IKM;
2. memberikan pendampingan pemasaran online bagi IKM berbasis ekonomi digital;
3. pertukaran akses data dan informasi berbasis ekonomi digital dalam rangka pengembangan
pasar IKM; dan
4. kegiatan lain yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK.
Perjanjian Kerja Sama 28 Mei 2017 - 2018
14 Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen IKM
dengan PT Digital Niaga/ Blibli.com
Pengembangan Pasar Industri Kecil dan
Industri Menengah (IKM) Berbasis Ekonomi
Digital
1. menyelenggarakan kegiatan dan program berbasis ekonomi digital dalam rangka
pengembangan pasar IKM;
2. memberikan pendampingan pemasaran online bagi IKM berbasis ekonomi digital;
3. pertukaran akses data dan informasi berbasis ekonomi digital dalam rangka pengembangan
pasar IKM; dan
4. kegiatan lain yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK.
Perjanjian Kerja Sama 28 Mei 2017 - 2018
15 Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen IKM
dengan PT Shopee Indonesia
Pengembangan Pasar Industri Kecil dan
Industri Menengah (IKM) Berbasis Ekonomi
Digital
1. menyelenggarakan kegiatan dan program berbasis ekonomi digital dalam rangka
pengembangan pasar IKM;
2. memberikan pendampingan pemasaran online bagi IKM berbasis ekonomi digital;
3. pertukaran akses data dan informasi berbasis ekonomi digital dalam rangka pengembangan
pasar IKM; dan
4. kegiatan lain yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK.
Perjanjian Kerja Sama 28 Mei 2017 - 2018
16 Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen IKM
dengan Pemkot Semarang, Pemprov Jawa
Tengah dan PT. PPI
Pengembangan IKM melalui pemberdayaan
Rumah Promosi di Kota Lama Semarang
1. menyelenggarakan kegiatan dan program berbasis ekonomi digital dalam rangka
pengembangan pasar IKM;
2. memberikan pendampingan pemasaran online bagi IKM berbasis ekonomi digital;
3. pertukaran akses data dan informasi berbasis ekonomi digital dalam rangka pengembangan
pasar IKM; dan
4. kegiatan lain yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK.
Perjanjian Kerja Sama 28 Mei 2017 - 2018
17 Nota Kesepahaman antara Kementerian
Perindustrian dengan PT. Ruang raya
Indonesia
Peningkatan efektivitas program
pengembangan industri melalui penggunaan
platform ruang guru
1. Pembuatan KDPI, mencakup video, soal, dan rangkuman, sebagai penunjang peningkatan
kapasitas sumber daya manusia industri; dan 2. Pemanfaatan
platform Ruangguru yang merupakan laman (website)https://ruangguru.com/ dan aplikasi
mobile ruangguru yang disediakan oleh PIHAK KEDUA sebagai sarana pembelajaran online
secara mandiri untuk pelaku industri serta aparat pembina industri antara lain:1) Konten
pendidikan berbasis artikel;2) Konten pendidikan berbasis buku daring (online);3) Konten
pendidikan berbasis latihan soal pilihan ganda;4) Konten pendidikan berbasis latihan soal isian
dan esai;5) Konten pendidikan berbasis video;6) Pencarian guru privat;7) Percakapan dengan
guru, tutor, dan fasilitator pembelajaran;8) Percakapan dengan layanan pengguna (customer
service);9) Percakapan kelompok;10) Pemantauan hasil belajar melalui dashboard khusus.
3. Kerja sama lain yang dapat diusulkan dan disepakati kedua belah pihak.
Nota Kesepahaman
(MoU)
18 pengembangan IKM olahan susu
dengan Perguruan Tinggi yaitu
Universitas Gajah Mada
Fasilitasi Pengembangan IKM Olahan
Susu
pengembangan IKM olahan susu dengan Perguruan Tinggi yaitu Universitas Gajah Mada
yang diwujudkan dengan dilaksanakannya Fasilitasi Pengembangan IKM Olahan Susu
pada tanggal 9 – 12 Agustus 2017 di Yogyakarta yang diikuti oleh 20 IKM olahan susu
19 Pada tahun 2017 juga dilaksanakan
Fasilitasi Kegiatan Dewan Kerajinan
Nasional (Dekranas) sektor IKM berupa
Pameran Dekranas yang dilaksanakan pada
tgl 25 September s.d 1 Oktober 2017 di JCC
1 Vietnam Partisipasi pada kegiatan Senior Official
APEC di Vietnam
Partisipan 27 Agustus
2 Colombo Plan Pelakasana bersama dengan Setneg “Capacity Building
Program on
Enhancing the
Development of
Small and Medium
Industry” Batch II
pada tanggal 30
Juli s.d. 9 Agustus
2017 di Hotel
Eastparc
Yogyakarta
No Provinsi Kegiatan Bentuk KerjasamaPihak Yang Diajak
Kerjasama Keterangan
No Jenis SKKNI Tanggal Lokasi (Kab/Kota, Provinsi)
1Fasilitasi Skkni Barista
6-9 Juni 2017Jakarta
9 IKM
2 - Sertifikasi Kompetensi Sdm Ikm
Logam Di Ceper (skkni)
3-7 April Ceper 20 IKM
3
- Bimtek Dan Sertifikasi
Kompetensi Bagi Ikm Cangkul Di
Klaten
8 Mei Klaten 20 IKM
4 - Sertifikasi Kompetensi Sdm Ikm
Logam Dan Mesin (mesin Bubut Di
Sukabumi)
7-11 Maret Sukabumi 20 IKM
5
- Bimbingan Teknis Dan Sertifikasi
Kompetensi Sdm (skkni) Di Bidang
Pemeliharaan Dan Perbaikan Ac
17 - 22 Maret 2017 Surakarta 20 IKM
6 LSP-1 BPIPI telah melakukan
proses asesmen sebanyak 1500
orang asesi dari Pasuruan, Ngawi,
dan Majalengka. Proses asesmen
ini telah merekomendasikan 1498
orang untuk mendapatkan
sertifikat kompetensi oleh BNSP
Januari s/d Desember
2017
BPIPI 1489 IKM
1578 IKM
Data Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi (SKKNI) IKM Tahun 2017
Direktorat Jenderal IKM
Jumlah IKM
TOTAL
No Nama Kegiatan Tanggal Lokasi (Kab/Kota, Provinsi)
1 Seminar Kaizen 8 Mei 2017 Sentra Ceper 35 IKM (1 Sentra)
2 Fasilitasi Industri Hijau di
Ciamis
11 Desember 2017 Ciamis 2 IKM (1 Sentra)
37 IKM
Data Kegiatan Fasilitasi Bimbingan Teknis Untuk Mendukung Industri Hijau Tahun 2017
Direktorat Jenderal IKM
Jumlah IKM
TOTAL
No Nama Kegiatan Tanggal Lokasi (Kab/Kota, Provinsi)
1 Fasilitasi Mesin/Peralatan Rumah
Kemasan di Maluku Utara
20 – 21 November
2017
Maluku Utara 6 IKM
2 Fasilitasi Mesin Peralatan Ikm Furnitur Di
DIY
21-Nov-17 DIY 21 IKM
3 Fasilitasi Mesin/peralatan Tenun Gedogan
Di Kab. Timor Tengah Selatan [Terdapat 1
unit mesin gining (pengolaha kapas
berbiji) sebagai bahan baku tenun ke
kelompok petani kapas Desa Bena]
21 Oktober 2017 Kab. Timor Tengah Selatan 20 IKM
4 - Bahan Baku Pembuatan Blok Rem
Komposit
20-24 Februari 2017 Majalengka20 IKM
67 IKM
Data Kegiatan Fasilitasi Akses Bahan Baku dan Bahan Penolong Tahun 2017
Direktorat Jenderal IKM
Jumlah IKM
TOTAL
Kab/Kota Provinsi
1 MUSLIMAH GRUP SOLOK Dra. Hj. ROSMAWATI,
MM
JL. DT. PERPATIH NAN SABATANG NO.21,RT
002/RW 004, KEL PPA, KOTA SOLOK, SUMATERA
BARAT
Sumatera Barat Rp 48,750,000
2 GARUDA BERLIAN
KENCANA, PT
HJ.TUTUK ASMA'A
ZUCHROH, ST, MT
JL.RAYA SITUBONDO DESA BENGKAK KEC
WONGSOREJO KAB BANYUWANGI
Jawa Timur Rp 500,000,000
3 JAYA MUKTI H.EMEN MUSTOFA KP. PANGSOR RT 005 RW 010 DESA
SUKAMANTRI KECAMATAN PASEH KAB
BANDUNG
Jawa Barat Rp 225,000,000
4 BAGJA III MARIA CAMELIA KP. BOJONG BECIK RT 001 RW 008 DESA MEKAR
PAWITAN KEC PASEH KAB BANDUNG
Jawa Barat Rp 186,000,000
5 PERTENUNAN HJ.
SRIWULAN
HJ. SRI WULAN KP. PASEH RT 002 RW 009 DESA IBUN KEC. IBUN
KAB BANDUNG
Jawa Barat Rp 286,125,000
6 REAKSI RENDI AKBAR SIDDIQ, SE KP. SOLOKAN JERUK RT 001 RW 002 DS.
SOLOKAN JERUK KEC. SOLOKAN JERUK KAB
BANDUNG JAWA BARAT
Jawa Barat Rp 93,750,000
7 GAJAH HIJAU, CV IRWAN JL.RAYA LINTAS TIMUR KEC DESA BARU KEL
SIAK HULU KAB KAMPAR RIAU
Riau Rp 14,125,000
8 MITRA BORDIR DIGITAL SARIYONO, S.Pd JL. PERINTIS KEMERDEKAAN 11, RT/RW
005/005, KEL TLOGOREJO KEC TEMANGGUNG
KAB TEMANGGUNG JAWA TENGAH
Jawa Tengah Rp 56,250,000
9 USAHA BERSAMA NIRWAN MUKTITAMA DESA MUKTITAMA KEC
BAEBUNTA KAB LUWU UTARA SULAWESI
SELATAN
SULAWESI SELATAN Rp 46,500,000
10 FITRAH USAHA BARU MUHALLIM DUSUN SALULEMO DESA SALULEMO KEC
BAEBUNTA KAB LUWU UTARA SULAWESI
SELATAN
SULAWESI SELATAN Rp 31,500,000
11 USAHA ILHAM MUH. IDI DUSUN BUKRINDU, DESA PALANDAN, KEC
BAEBUNTA KAB LUWU UTARA SULAWESI
SELATAN
SULAWESI SELATAN Rp 22,500,000
12 USAHA MANDIRI DIRMAN DUSUN KALIDONG, DESA MUKTITAMA KEC
BAEBUNTA KAB LUWU UTARA SULAWESI
SELATAN
SULAWESI SELATAN Rp 22,500,000
13 USAHA LIMA PUTRI SAMSUDDIN DUSUN KALASE, DESA PUTEMATA KEC
MALANGKE, KAB LUWU UTARA SULAWESI
SELATAN
SULAWESI SELATAN Rp 43,500,000
14 LANCAR JAYA YOPI SUBAGJA KP CIBUNTU RT 002 RW 005 DESA CILOLOHAN
KEC. TANJUNGJAYA KAB. TASIKMALAYA, JAWA
BARAT
Jawa Barat Rp 14,000,000
15 SINTA BORDIR H. USEP SUPRIADI KP. PADANAAN RT 011 RW 002 DS. CILOLOHAN
KEC. TANJUNG JAYA , KAB. TASIKMALAYA JAWA
BARAT
Jawa Barat Rp 50,000,000
16 RAHMAT BORDIR UUS USMAN KP. CIBADAK RT 07 RW 03 DESA
MARGALAKSANA KEC. SUKARAJA KAB.
TASIKMALAYA, JAWA BARAT
Jawa Barat Rp 42,500,000
17 F3 SITU LETI KUSLETI KAMPUNG KUBANG RT 23 RW 12 DESA
CILOLOHAN, KEC. TANJUNGJAYA KAB.
TASIKMALAYA, JAWA BARAT
Jawa Barat Rp 19,000,000
18 SUMBER LANCAR
CEMERLANG, PT
EDWARD ALEXANDRIA
Ir. Kim
JL. INDUSTRI BLOK B2 JERUKLEGI
BALONGBENDO SIDOARJO JAWA TIMUR
Jawa Timur Rp 500,000,000
19 BERKAH NILAM SYAMSU ALAM DUSUN TO BULO, DESA POLEJIWA, KEC
MALANGKE BARAT KAB LUWU UTARA
SULAWESI SELATAN Rp 63,000,000
20 ARI NILAM ARI JL.DUSUN LARA DESA LARA KEC BAEBUNTA KAB
LUWU UTARA SULAWESI SELATAN
SULAWESI SELATAN Rp 31,500,000
21 SENTRAL NILAM YAHYAT MAULANA DSN. TETENANNA, DS POLEJIWA, KEC
MALANGKE BARAT, KAB LUWU UTARA
SULAWESI SELATAN
SULAWESI SELATAN Rp 63,000,000
22 WL. ALUMINIUM YOGYAKARTA DIY Rp 147,250,000
23 RIAU BAJA INDO, PT PEKABARU RIAU Rp 500,000,000
24 BATARA PERKASA MANDIRI,
UD
SIDOARJO Jawa Timur Rp 295,705,000
25 HORAS, CV PEKABARU Riau Rp 76,250,000
26 KERTA LAKSANA BANDUNG Jawa Barat Rp 378,992,000
Nilai Subsidi/Potongan
Harga (Rp)
Data Penerima Bantuan Restrukturisasi Mesin/Peralatan Tahun 2017
Direktorat Jenderal IKM
No Nama Perusahaan/IKMNama Pemilik/Kontak
Person
Alamat
27 MASTERINDO JAYA, PT PONTIANAK Kalimantan Barat Rp 230,962,000
28 BAJA KAMPAR SARANA
INDUSTRI, PT
KAB. KAMPAR Riau Rp 25,813,000
29 COMTECH METALINDO
TERPADU
PEKANBARU Riau Rp 383,847,000
30 Ohayo Bakery N Cake PADANG SUMATERA BARAT Rp 105,850,000
31Tawakal
PADANGSUMATERA BARAT
Rp 22,825,000
32Maju Bersama (Sambal)
PADANGSUMATERA BARAT
Rp 27,500,000
33 Maju Bersama (Kecap) PADANG SUMATERA BARAT Rp 23,400,000
34 Ra Bread Dan Bakery BUKITTINGGI SUMATERA BARAT Rp 16,583,000
35 Citra Kasih, Cv TEMANGGUNG JAWA TENGAH Rp 359,708,000
36 Fiva Food & Meet Supplay,
CvBEKASI
JAWA BARAT Rp 88,695,000
37 Usaha Kue Dona PARIAMAN SUMATERA BARAT Rp 20,510,000
38 Classic Bread PADANG SUMATERA BARAT Rp 20,093,000
39 Rapi Furniture YOGYAKARTA DIY Rp 98,926,000
40Ud. Dede Satoe
SURABAYAJAWA TIMUR
Rp 19,025,000
41 Pk. Cipta Rasa KAB. TEGAL JAWA TENGAH Rp 44,300,000
42 Adiwraksa Atyanta, Pt KAB. SUKOHARJO JAWA TENGAH Rp 39,882,000
43 Koffe Mang Badar Cap
Gunung DempoPAGAR ALAM
SUMATERA SELATAN Rp 18,475,000
44 I Maplecake Dan Pastry LAMPUNG LAMPUNG Rp 23,395,000
45Indomex Dwijaya Lestari, Pt PADANG
SUMATERA BARAT Rp 260,500,000
46 Cemara KAB. PAGAR ALAM SUMATERA SELATAN Rp 13,275,000
47 Yudhistira, Cv BOYOLALI JAWA TENGAH Rp 84,415,000
48 Multi Global Mineral, Pt KENDARI SULAWESI TENGGARA Rp 115,000,000
49 Karya Mitra Seraya BOGOR JAWA BARAT Rp 463,683,000
50 Farhan Cake's & Bakery LUWU UTARA SULAWESI SELATAN Rp 27,175,000
Rp 6,291,534,000 Total
NoNama Kegiatan Tanggal Lokasi (Kab/Kota, Provinsi)
1Bimbingan Teknis Produksi Ikm Tenun
Ulos Di Kab. Simalungun17 - 21 Juli 2017 Kab. Simalungun
20
IKM
2
Bimbingan Teknis Produksi Pakaian Jadi 9 - 13 Januari 2017 Kab. Morowali
25
IKM
3Bimbingan Teknis Pengembangan
Desain Pakaian Jadi10 - 13 Januari 2017
Kab. Morowali
25
IKM
4 Bimbingan Teknis Desain Produksi Bagi
Ikm Perhiasan5 - 9 September 2017 Kota Banjarmasin
20IKM
5 Bimbingan Teknis Bagi IKM Mainan
Anak Di Kab. Klaten
27 Maret - 1 April 2017 Kab. Klaten 30 IKM
6 Bimbingan Teknis Produksi Minyak
Atsiri Di Aceh
23 - 26 Januari 2017 Banda Aceh 20 IKM
7 Bimbingan Teknis GMP Minyak Atsiri Di
Sulawesi Tenggara
27 Februari - 2 Maret 2017 Kab. Konawe Selatan 20 IKM
8 Bimbingan Teknis Produksi Ikm Alas
Kaki Di Jawa Timur
24 - 31 Oktober 2017 Kab. Lamongan 20 IKM
9 - Amt Dan Bimtek 5r Di Sidoarjo 21 Agustus - 18 September Sidoarjo, The Sun Hotel 4 IKM
10 - Dampingan Ikm Produk Elektronika Di
Jawa Tengah & Dki Jakarta
Mei Jawa Tengah (Kudus, semarang) 20 IKM
11 - Bimbingan Teknis Ikm Produk
Telematika Di Cimahi, Jawa Barat
Mei Cimahi, Jawa Barat 20 IKM
12 - Bimtek Pembuatan Blok Rem Komposit 20-24 Februari 2017 Majalengka 20 IKM
13 - Bimtek Diversifikasi Produk Fero Dan
Non Fero Di Ceper
22 - 26 Mei Ceper 20 IKM
14 - Bimtek Vacum Forming Untuk Industri
Komponen Otomotif Jawa Tengah
Agustus-November Jateng 20 IKM
15 - Bimtek Dan Uji Kompetensi Ikm
Komponen Kapal Di Tegal
30 Maret – 3 April 2017 Tegal 20 IKM
16 - Bimtek Dan Sertifikasi Kompetensi
Bagi Ikm Cangkul Di Kab. Bandung
16-20 Mei 2017 SMKN 1 Soreang, Kab. Bandung 20 IKM
17 - Bimtek Peningkatan Kualitas Produk
Ikm Alat Angkut Melalui Pelapisan
(crome) Di Tegal Jawa Tengah
14 s.d 18 Maret 2017. Tegal jawa Tengah 20 IKM
18 - Dampingan Pemasaran Melalui
Pemanfaatan Teknologi Digital
27 November - 9 Desember Tegal, Sidoarjo-Pasuruan, Bogor 18 IKM
19 - Bimbingan Teknis Bagi Ikm Komponen
Otomotif Di Purbalingga
22-26 November 2017 Purbalingga 20 IKM
20 Bimbingan desain kemasan dan merek
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan
Tengah
26-27 April 2017 Swiss-Belhotel Danum 24 IKM
Data Kegiatan Bimbingan Teknis (Pelatihan/Pendampingan selain Kegiatan Kewirausahaan dan Pengembangan Produk) Tahun
2017
Direktorat Jenderal IKM
Jumlah Peserta
21 Bimbingan desain kemasan dan merek
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan
Tengah
3-4 Oktober 2017 Wiswa Al-Jannah 30 IKM
22 Bimbingan desain kemasan dan merek
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jambi
11-12 Oktober 2017 Gedung Dinas Perindag Provinsi
Jambi
30 IKM
23 Bimbingan desain kemasan dan merek
Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan Kota Magelang, Provinsi
Jawa Tengah
11-12 Oktober 2017 Gedung Dinas Koperasi, dan
Perindag Kota Magelang
30 IKM
24 Fasilitasi desain kemasan dan merek Januari-Desember 2017 Klinik desain dan kemasan Ditjen
IKM
107 IKM
25 Bimtek Jahit Upper Alas Kaki Angkatan
Pertama
tanggal 6 Februari s.d. 17
Februari 2017
BPIPI 20 IKM
26 Bimtek Desain Alas Kaki Angkatan
Pertama
6 Februari s.d. 17 Februari
2017
BPIPI 20 IKM
27 Bimtek Pembuatan Produk Kulit 20 Februari s.d. 3 Maret 2017 BPIPI 20 IKM
28 Bimtek Jahit Upper Alas Kaki Angkatan
Kedua
6 Maret s.d. 17 Maret 2017 BPIPI 20 IKM
29 Bimtek Teknisi Mesin Jahit Angkatan
Pertama
6 Maret s.d. 17 Maret 2017 BPIPI 20 IKM
30 Bimtek Teknisi Mesin Jahit Angkatan
Kedua
20 Maret s.d. 31 Maret 2017 BPIPI 20 IKM
31 Bimtek Teknologi Produksi Alas Kaki
untuk IKM
20 Maret s.d. 31 Maret 2017. BPIPI 20 IKM
32 Bimtek Grading Alas Kaki 20 Februari s.d. 3 Maret 2017 BIPI 20 IKM
33 Bimtek Assembling Alas Kaki 3 April s.d. 14 April 2017 BIPI 20 IKM
34 Bimtek Desain Alas Kaki Angkatan
Kedua
3 April s.d. 14 April 2017 BIPI 20 IKM
35 Bimtek Teknologi Produksi Alas Kaki
untuk Tenaga Penyuluh Lapangan
17 April s.d. 28 April 2017 BIPI 20 IKM
36 Bimtek Manajemen IKM Alas Kaki 17 April s.d. 28 April 2017 BIPI 20 IKM
37 Bimbingan Teknis untuk IKM
Pengolahan Kopi
tanggal 22 - 24 Mei 2017 Jambi 10 IKM
38 Bimbingan dan Sertifikasi SNI Garam
Konsumsi Beryodium
15-19 Mei 2017 Pati 15 IKM
39 Bimbingan Teknis Produksi IKM
Pengolahan Ikan di Pati, Jawa Tengah
15-19 Mei 2017 Pati, Jawa Tengah 25 IKM
40 Bimtek IKM Pengolahan Rumput Laut di
P.Buru
10 - 14 April 2017 P.Buru 20 IKM
41 Bimbingan Teknis untuk IKM Teh di
Jateng
16 - 19 Oktober 2017 30 IKM
42 Bimbingan Teknis Produksi Industri Kecil
Kopi di Jawa Barat
22 - 25 November 2017 10 IKM
953 IKMTOTAL
No Nama Kegiatan Tanggal Lokasi (Kab/Kota, Provinsi)
1 Sertifikasi Kompetensi Sdm Ikm
Logam Dan Mesin (mesin Bubut Di
Sukabumi)
7-11 Maret Sukabumi 20 IKM
2 Bimtek Dan Sertifikasi Kompetensi
Bagi Ikm Cangkul Di Kab. Bandung
16-20 Mei 2017 SMKN 1 Soreang, Kab. Bandung 20 IKM
3 Bimbingan Teknis Dan Sertifikasi
Kompetensi Sdm (skkni) Di Bidang
Pemeliharaan Dan Perbaikan Ac
17 - 22 Maret 2017 Surakarta 20 IKM
4 Bimtek Peningkatan Kualitas Produk
Ikm Alat Angkut Melalui Pelapisan
(crome) Di Tegal Jawa Tengah
14 s.d 18 Maret 2017. Tegal jawa Tengah 20 IKM
5 - Dampingan Pemasaran Melalui
Pemanfaatan Teknologi Digital
27 November - 9
Desember
Tegal, Sidoarjo-Pasuruan, Bogor 18 IKM
6 - Bantuan Alsintan Non Mekanik
Bagi Ikm Logam Dan Mesin
16 Agustus 2017 Soreang, Kab. Bandung 1 IKM
7 Bimbingan Teknis Produksi Busana
Muslim
25 - 28 April 2017 Kab. Banyuwangi 20 IKM
8 Fasilitasi Mesin/peralatan Produksi
Bata Merah Di Papua
5 Juni 2017 Kab. Wamena 20 IKM
9 Fasilitasi Mesin/peralatan Produksi
Kerajinan Logam Di Tumang
22 Maret 2017 Kab. Boyolali 20 IKM
10 Pendampingan Penerapan Dan
Sertifikasi SNI Pakaian Bayi
Mei - November 2017 Solo (1 IKM), Kota Bandung (11 IKM), Kab.
Bandung (2 IKM), Kota Cimahi (1 IKM), Kota
Depok (1 IKM), Surabaya (1 IKM), Semarang
(2 IKM), Kab. Salatiga (1 IKM)
20 IKM
11 Bimbingan Teknis IKM Herbal Di
Jawa Tengah
13 - 17 November
2017
Kab. Sukoharjo 20 IKM
12 Fasilitasi Penerapan SNI Mainan
Anak
Mei - November 201 Kota Bogor (3 IKM), Jakarta (1 IKM) ,
Denpasar (1 IKM), Kab. Klaten (1 IKM), Kab.
Sukabumi (1 IKM), Surabaya (1 IKM), Kota
Tangerang Selatan (1 IKM), Kab. Bogor (4
IKM), Kab. Jombang (1 IKM), Kota Depok (1
IKM), Kota Bandung (1 IKM), Kab. Karawang
(1 IKM), Kota Bekasi (3 IKM)
20 IKM
13 Fasilitasi Perbaikan Sarana Produksi
untuk Penerapan GMP/HACCP
11 Juli dan 10
Agustus
Sumatera Selatan, Jawa Tengah dan Jawa
Timur
9 IKM
14 Fasilitasi Sertifikasi Halal di
Yogyakarta, Jawa Barat, NTB, dan
Sumatera Selatan
September -
Desember 2017
Yogyakarta, Jawa Barat, NTB, dan Sumatera
Selatan
92 IKM
15 Sertifikasi GMP IKM Minuman dan
Bahan Penyegar
April - November
2017
3 IKM
16 Fasilitasi Sertifikasi SVLK IKM Barang
dari Kayu dan Furniture
Sep - Nov 2017 8 IKM
17 Fasilitasi Bantuan Cetak Kemasan Dinas Perindustrian Kota Palangkaraya 5 IKM
18 Fasilitasi Bantuan Cetak Kemasan Dharmasraya Sumbar 5 IKM
19 Fasilitasi Bantuan Cetak Kemasan Jambi 5 IKM
20 Fasilitasi Bantuan Cetak Kemasan Magelang 5 IKM
21 Layanan konsultasi di klinik konsultasi
HKI
Januari-Desember 2017 Klinik HKI Ditjen IKM 247 IKM
22 Pendaftaran Merek Januari-Desember 2017 Klinik HKI Ditjen IKM (fasilitasi pendaftaran
merek produk e-smart 2 produk)
261 IKM
23 Fasilitasi Pendaftaran Hak Cipta Jan-Desember 2017 3 IKM
862 IKM
Data Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Produk Tahun 2017
Direktorat Jenderal IKM
Jumlah IKM
TOTAL
No Nama Kegiatan Tanggal Lokasi (Kab/Kota, Provinsi)
1 Fasilitasi Pameran Kerajinan
Yogja Istimewa
7-10 maret 2017 Plasa Pameran Industri
Kemenperin
50 IKM
2 Fasilitasi Pameran Aneka
Produk Industri Kreatif ISWI
(Ikatan Sarjana Wanita
Indonesia)
14-17 Maret 2017 Plasa Pameran Industri
Kemenperin
50 IKM
3 Muslim Fashion Festival 6-9 April 2017 Asembly Hall, JCC, Jakarta 13 IKM/Asosiasi
4 Jakarta International Jewelry
Fair 2017
20-23 April 2017 Asembly Hall, JCC, Jakarta 8 IKM
5 Sawahlunto International
Songket Carnival (Sisca 2017)
25-27 Agustus 2017 Sawahlunto, Sumbar 10 IKM
6 Pameran Produk Unggulan
Indonesia (kerjasama dengan
PUN)
14-18 Agustus 2017 Plasa Pameran Industri
Kemenperin
52 IKM
7 Pameran Hari Batik Nasional 26-29 September 2017 Plasa Pameran Industri
Kemenperin
47 IKM
8 Surabaya Jewelry Fair 2017 26-29 Oktober 2017 Surabaya 4 IKM
9 Gelar Produk Daerah dan
Peluang Investasi (GPD Expo
2017)
23-26 November 2017 Batam Kepulauan 12 IKM
10 Jambore Pesantren Expo Hari
Santri Nasional 2017
26-29 Oktober 2017 Cikapundung Riverspot 5 IKM
11 Produk Unggulan LAPAS 4-7 Apil 2017 Plasa Pameran Industri
Kemenperin
44 IKM
12 Gelar Produk IKM 2017 20-23 Juni 2017 Plasa Pameran Industri
Kemenperin
54 IKM
13 Pameran Produk Kulit dan
Alas Kaki
7-10 November 2017 Plasa Pameran Industri
Kemenperin
53 IKM
14 Produk Binaan IKAPRI 27-30 November 2017 Plasa Pameran Industri
Kemenperin
44 IKM
15 Jakarta IKM Expo 5-8 desember 2017 Plasa Pameran Industri
Kemenperin
52 IKM
16 Indofair 2017 1-5 November 2017 Gedung Sana Budaya Complex,
Paramaribo, Suriname4 IKM
17 Gaya Citra Muslimah 20-22 Desember 2017 Plasa Pameran Industri
Kemenperin
50 IKM
18 Partisipasi Pameran Halal 8 - 11 Nopember 2017 5 IKM
19 Launching Rumah Promosi
Furnitur di Solo Raya 20 November 2017 41
IKM
30 - Sewa booth Pameran
Agrinex 2017 bagi IKM OVOP
dan IKM Binaan
IKM
31 - Konstruksi dan desain
Pameran Agrinex 2017
IKM
32 - Konstruksi Dan Desain
Partisipasi Germas Sapa
(gerakan Masyarakat Sehat
Sadar Pangan Aman)
23-Nov-17 3
IKM
33 - Promosi Pameran Dalam
Rangka Menyongsong Hari
Ibu
6-10 Desember 2017 4IKM
Jumlah Peserta Pameran
Data Kegiatan Fasilitasi Pameran Tahun 2017
Direktorat Jenderal IKM
31 Maret-2 April 2017 8
No Nama Kegiatan Tanggal Lokasi (Kab/Kota, Provinsi) Jumlah Peserta Pameran
34 - Partisipasi pada Trade Expo
Indonesia bagi IKM OVOP dan
IKM Binaan
11 - 15 Oktober 2017 5IKM
35 - Partisipasi Pada World
Coffee Day Di Lampung
29 September- 1 Oktober
20174
IKM
36 - Promosi Produk Ikm Pbkf 14 - 18 Agustus 2017 2 IKM
37 - Festival Kopi pada Sail
Sabang 1 - 5 Desember 2017 2
IKM
38 - Sewa Booth Pameran
Dalam Negeri IFEX
IKM
39 - Konstruksi Pameran Dalam
Negeri (IFEX)
IKM
40 - Sewa booth pameran
JIFFINA
IKM
41 - Konstruksi Pameran Dalam
Negeri (JIFFINA)
IKM
42 - Konstruksi Partisipasi
Pameran Hotel Week 23 - 25 November 2017 3
IKM
43 Partisipasi Pameran
Collection Premiere
Moscow (CPM) 2017
Expocentre Fairgrounds
(Moscow)
30 Agustus - 2 September
2017
9 IKM
44 Partisipasi Pameran
Ambiente Di Jerman
Frankfurt (Jerman) 10 - 14 Februari 2017 8 IKM
45 Partisipasi Pameran
Hongkong Jewellery And
Gem Fair
Hongkong 15 - 19 September 2017 7 IKM
46 Gelar Batik Nusantara JCC (Jakarta Convention
Center)
7 - 11 Juni 2017 30 IKM
47 Partisipasi Pameran Produk
Unggulan Indonesia
Jakarta 14 - 18 Agustus 2017 44 IKM
48 Partisipasi Pameran Produk
Tenun Nusantara
JCC (Jakarta Convention
Center)
5 - 9 April 2017 10 IKM
49 Partisipasi Indonesian
Fashion Week 2017
JCC (Jakarta Convention
Center)
1 - 5 Februari 2017 6 IKM
50 Partisipasi Pameran
Muffest 2017
JCC (Jakarta Convention
Center)
6 - 9 April 2017 7 IKM
51 Pameran Dekranas 2017 JCC (Jakarta Convention
Center)
27 September - 1 Oktober
2017
5 IKM
52 Partisipasi Dalam Beauty
Professional Indonesia
2017 Di Jakarta
JCC (Jakarta Convention
Center)
12 - 14 Agustus 2017 6 IKM
53 Partisipasi Pameran
Perhiasan di Jakarta
JCC (Jakarta Convention
Center)
20 - 23 April 2017 20 IKM
54 Partisipasi Pameran
Perhiasan di Surabaya
Surabaya 26 - 29 Oktober 2017 17 IKM
55 - Spesial Design Pameran Ikm
Logam Mesin (inagritech Di
Jakarta)
Jakarta Agustus 5 IKM
56 - Partisipasi Pameran Bidang
Telematika (comsnet
Indonesia 2017)
Jakarta 5-6 Oktober 12 IKM
57 - Sewa Pameran Stand Giias Jakarta 10-20 Agustus 2017 8 IKM
58 - Sewa Stand Dan Konstruksi
Pameran Inamarine
Jakarta Agustus 10 IKM
11-14 Maret 2017
13-16 Maret 2017
9
10
No Nama Kegiatan Tanggal Lokasi (Kab/Kota, Provinsi) Jumlah Peserta Pameran
59 - Sewa Pameran Stand
Indonesia Rail Way
Jakarta (JIExpo Kemayoran) 29 Maret s.d 1 April 2017 13 IKM
60 - Dekorasi Pameran Setc 2017 JCC 15-17 November 4 IKM
61 e-smart IKM Pusat dan Dekon Jan-Desember 2017 1730 IKM
2599 IKMTOTAL
No Nama Kegiatan Tanggal Lokasi (Kab/Kota, Provinsi)
1 Sosialisasi Akses Pembiayan pada acara
Workshop e-smart IKM (sekretariat Ditjen
IKM)
25-26 September Palembang (40), Lampung
(30), NTB (30)
300 IKM
2 Sosialisasi Akses Pembiayan pada acara
Workshop e-smart IKM (LMEA)
Juli-September Tegal (35), Bogor (50),
Sidoarjo (35)dan tangerang
(30)
150 IKM
3 Sosialisasi Akses Pembiayan pada acara
Workshop e-smart IKM (PBKF)
Agustus s.d September Bandung, Sidoarjo,
Barlingmascakep, Solo,
Cirebon, Semarang
240 IKM
4 Sosialisasi Akses Pembiayan pada acara
Workshop e-smart IKM (KSAK)
Agustus s.d September Bogor, Sidoarjo, Tasikmalaya,
Sukoharjo, Yogyakarta
250 IKM
940 IKM
Jumlah IKM
TOTAL
Data Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan dan Penguatan Modal Tahun 2016
Direktorat Jenderal IKM
No Nama Kegiatan Tanggal Lokasi (Kab/Kota, Provinsi)
1 Fasilitasi Bantuan
Mesin/peralatan Bagi IKM
Pakaian Jadi Di Morowali
23 Maret 2017 Kab. Morowali 25 IKM
2 Promosi produk Herbal
(FGD Industri Jamu)
12 Desember 2017 Jakarta 40 IKM
3 - Workshop Kemitraan Ikm
Logam Di Sumatera Utara
25 Agustus Hotel Emerald Garden, Sumut 30 IKM
4 - Link And Match Melalui
Temu Bisnis Antara Ikm
Dengan Bumn Dan Industri
Besar
26 januari 2017 Jakarta 20 IKM
5 - Temu Bisnis Ikm Alat
Angkut
6 December 2017 Jakarta 6 IKM
6 - Temu Bisnis Ikm Dengan
Industri Besar Dan
Lembaga Terkait
11 Desember 2017 Jakarta 50 IKM
7 - Pendampingan
Pembuatan Prototipe
Burner Kompor Di Ceper
November Ceper 10 IKM
8 Forum diskusi antar
stakeholder Barang dari
Kayu dan Furnitur di Jawa
Tengah yang selanjutnya
bekerjasama dengan
Himpunan Desainer Mebel
Indonesia (HDMI) untuk
desain showroom di Mall
Solo Baru
Solo 3 IKM
184 IKM
Data Kegiatan Fasilitasi Kemitraan IKM dengan Industri Besar Tahun 2017
Direktorat Jenderal IKM
Jumlah IKM
TOTAL
PAGU (Rp)
%% (MAKS.
100%)KEU (%) FISIK (%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9)
019.05.09 Program Revitalisasi dan Penumbuhan
Industri Kecil Menengah
305,424,611,000
87.33% 94.73% 96.40%
1837 Direktorat IKM Pangan, Barang dari Kayu dan
Furnitur
46,235,479,000 79% 94.96% 100.00%
1837.015 Sentra Pangan, Barang dari Kayu dan
Furnitur yang mendapatkan pelatihan
manajemen dan teknis produksi, penguatan
kelembagaan dan mesin/peralatan
3,566,159,000 10 Sentra 19 Sentra 190% 100% 97.02% 100.00%
1837.016 Wirausaha industry pangan, barang dari kayu
dan furniture yang telah mendapatkan
pelatihan kewirausahaan dan teknis
produksi, bantuan start up capital
25,329,235,000 880 WUB 1540 WUB 175% 100% 97.66% 100.00%
1837.017 IKM pangan, barang dari kayu, dan furnitur
yang mendapatkan partisipasi pameran ikm
dalam dan luar negeri
2,697,605,000 15 IKM 96 IKM 640% 100% 97.12% 100.00%
1837.018 IKM pangan, barang dari kayu, dan furnitur
yang mendapatkan penerapan sertifikasi
produk dan penguatan mesin/peralatan
2,915,329,000 35 IKM 112 IKM 320% 100% 96.00% 100.00%
1837.019 IKM pangan, barang dari kayu, dan furnitur
yang mengikuti program restrukturisasi
mesin/peralatan
5,344,145,000 65 IKM 21 IKM 32% 32% 85.86% 100.00%
1837.021 UPT pangan, barang dari kayu, dan furnitur
yang mendapatkan pelatihan manajemen
dan penguatan mesin/peralatan
1,383,109,000 3 UPT 4 UPT 133% 100% 90.52% 100.00%
1837.951 Layanan Internal (Overhead) 4,691,897,000 2 Layanan 2 Layanan 100% 100% 94.78% 100.00%
1837.999 Output Cadangan 308,000,000 1 Cadangan 0 Cadangan 0% 0% 0.00% 0.00%
1838 Penumbuhan dan Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Aneka
dan Kerajinan
47,500,260,000 79% 96.39% 100.00%
1838.015 Sentra Kimia, Sandang, Aneka Dan Kerajinan
Yang Mendapatkan Pelatihan Manajemen
Dan Teknis Produksi, Penguatan
Kelembagaan Dan Mesin/peralatan
5,101,566,000 12 Sentra 19 Sentra 158% 100% 97.32% 100.00%
1838.016 Wirausaha Industri Kimia, Sandang, Aneka
Dan Kerajinan Yang Telah Mendapatkan
Pelatihan Kewirausahaan Dan Teknis
Produksi, Bantuan Start Up Capital
22,312,648,000 800 WUB 1477 WUB 185% 100% 97.51% 100.00%
1838.017 IKM Kimia, Sandang, Aneka Dan Kerajinan
Yang Mendapatkan Partisipasi Pameran IKM
Dalam Dan Luar Negeri
4,638,908,000 124 IKM 169 IKM 136% 100% 98.08% 100.00%
1838.018 IKM Kimia, Sandang, Aneka Dan Kerajinan
Yang Mendapatkan Penerapan Sertifikasi
Produk Dan Penguatan Mesin/peralatan
3,603,545,000 112 IKM 120 IKM 107% 100% 98.03% 100.00%
1838.019 IKM Kimia, Sandang, Aneka Dan Kerajinan
Yang Mengikuti Program Restrukturisasi
Mesin/peralatan
6,939,016,000 65 IKM 21 IKM 32% 32% 95.70% 100.00%
1838.021 UPT Kimia, Sandang, Aneka Dan Kerajinan
Yang Mendapatkan Pelatihan Manajemen
Dan Penguatan Mesin/peralatan
825,140,000 4 UPT 20 UPT 500% 100% 94.21% 100.00%
1838.951 Layanan Internal (overhead) 3,681,837,000 1 Layanan 1 Layanan 100% 100% 96.70% 100.00%
1838.999 Output Cadangan 397,600,000 1 Cadangan 0 Cadangan 0% 0% 0.00% 0.00%
1838 Balai Pengembangan Industri Persepatuan
Indonesia
10.500.000.000 100% 97.40% 100.00%
1838.007 UPT yang Mendapatkan Fasilitasi
Peningkatan Kemampuan
7,666,351,000 1 Fasilitasi 1 Fasilitasi 100% 100% 98.81% 100.00%
1838.994 Layanan Perkantoran 2,833,649,000 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 65.13% 100.00%
1839 Penumbuhan dan Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah Logam, Mesin,
Elektronika, dan Alat Angkut
49,688,660,000 78% 95.30% 97.92%
1839.0015 Sentra logam, mesin, elektronika, dan alat
angkut yang mendapatkan pelatihan
manajemen dan teknis produksi, penguatan
kelembagaan dan mesin/peralatan
6,450,512,000 20 Sentra 21 Sentra 105% 100% 96.74% 98.49%
(4) (5)
REKAPITULASI HASIL CAPAIAN KINERJA KEGIATAN (BERDASARKAN POK)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2017
KODE OUTPUT/RINCIAN
OUTPUT PROGRES KEGIATAN
TARGET REALISASI
PAGU (Rp)
%% (MAKS.
100%)KEU (%) FISIK (%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9)(4) (5)
KODE OUTPUT/RINCIAN
OUTPUT PROGRES KEGIATAN
TARGET REALISASI
1839.016 Wirausaha Industri Logam, Mesin,
Elektronika, Dan Alat Angkut Yang Telah
Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Dan
Teknis Produksi, Bantuan Start Up Capital
26,458,346,000 780 WUB 1135 WUB 146% 100% 96.70% 98.91%
1839.017 Ikm Logam, Mesin, Elektronika, Dan Alat
Angkut Yang Mendapatkan Partisipasi
Pameran Ikm Dalam Dan Luar Negeri
1,304,738,000 18 IKM 52 IKM 289% 100% 94.78% 98.66%
1839.018 Ikm Logam, Mesin, Elektronika, Dan Alat
Angkut Yang Mendapatkan Penerapan
Sertifikasi Produk Dan Penguatan
Mesin/peralatan
2,272,751,000 25 IKM 99 IKM 289% 100% 94.51% 96.53%
1839.019 IKM Logam, Mesin, Elektronika, Dan Alat
Angkut Yang Mengikuti Program
Restrukturisasi Mesin/peralatan
6,230,860,000 33 IKM 8 IKM 396% 24% 95.51% 100.00%
1839.021 Upt Logam, Mesin, Elektronika, Dan Alat
Angkut Yang Mendapatkan Pelatihan
Manajemen Dan Penguatan Mesin/peralatan
2,823,052,000 4 UPT 13 UPT 325% 100% 95.66% 98.32%
1839.951 Layanan Internal (overhead) 3,822,801,000 2 Layanan 2 Layanan 100% 100% 94.36% 95.30%
1839.999 Output Cadangan 325,600,000 1 Cadangan 0 Cadangan 0% 0% 0.00% 0.00%
1840 Penyusunan Dan Evaluasi Program
Penumbuhan Dan Pengembangan Industri
Kecil Menengah
67,520,212,000 88% 91.10% 96.70%
1840.017 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 11,097,248,000 2 Layanan 2 Layanan 100% 100% 98.34% 100.00%
1840.018 Media Untuk Publikasi Informasi 2,164,621,000 3 Media 3 Media 100% 100% 99.10% 100.00%
1840.019 Rancangan Standardisasi dan Sertifikasi Bagi
IKM
4,049,774,000 1 Rancangan 3 Standar 300% 100% 97.03% 100.00%
1840.02 Desain Kemasan dan Produ Untuk IKM 2,288,750,000 240 IKM 767 IKM 320% 100% 96.74% 100.00%
1840.021 Dokumen Kerjasama/Kemitraan dan
Kelembagaan Bagi IKM
12,504,856,000 3 Kerjasama 17 Kerjasama 567% 100% 97.41% 98.97%
1840.022 Aparatur IKM Yang Terlatih 6,360,182,000 3 Pelatihan 4 Pelatihan 133% 100% 97.51% 97.47%
1840.95 Ikm Yang Mendapatkan Partisipasi Pameran
Ikm Dalam Dan Luar Negeri
5,486,295,000 60 IKM 848 IKM 1413% 100% 97.61% 100.00%
1840.994 Gaji dan Tunjangan 21,630,514,000 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 90.37% 100.00%
1840.999 Output Cadangan 1,937,972,000 1 Cadangan 0 Cadangan 0% 0% 0.00% 0.00%
Dana Dekonsentrasi (34 Provinsi) 83,980,000,000 100% 96.13% 95.20%
1 Prov. Aceh 2.360.000.000 1 Daerah 1 Daerah 100% 100% 97.83% 100.00%
2 Prov. Sumatera Utara 3.680.000.000 1 Daerah 1 Daerah 100% 100% 98.00% 86.80%
3 Prov. Sumatera Barat 3.070.000.000 1 Daerah 1 Daerah 100% 100% 93.75% 100.00%
4 Prov. Riau 2.330.000.000 1 Daerah 1 Daerah 100% 100% 95.86% 95.70%
5 Prov. Jambi 2.530.000.000 1 Daerah 1 Daerah 100% 100% 99.36% 100.00%
6 Prov. Sumatera Selatan 2.860.000.000 1 Daerah 1 Daerah 100% 100% 98.59% 2.00%
7 Prov. Lampung 2.980.000.000 1 Daerah 1 Daerah 100% 100% 98.47% 91.90%
8 Prov. Kalimantan Barat 1.450.000.000 1 Daerah 1 Daerah 100% 100% 100.00% 97.60%
9 Prov. Kalimantan Tengah 1.180.000.000 1 Daerah 1 Daerah 100% 100% 95.33% 100.00%
10 Prov. Kalimantan Selatan 2.010.000.000 1 Daerah 1 Daerah 100% 100% 96.75% 100.00%
11 Prov. Kalimantan Timur 1.960.000.000 1 Daerah 1 Daerah 100% 100% 95.90% 100.00%
12 Prov. Bengkulu 2.450.000.000 1 Daerah 1 Daerah 100% 100% 97.94% 93.50%
13 Prov. Bangka Belitung 2.290.000.000 1 Daerah 1 Daerah 100% 100% 77.00% 43.20%
14 Prov. Kepulauan Riau 2.550.000.000 1 Daerah 1 Daerah 100% 100% 98.13% 93.80%
15 Prov. DKI Jakarta 1.740.000.000 1 Daerah 1 Daerah 100% 100% 96.26% 100.00%
16 Prov. Jawa Barat 3.950.000.000 1 Daerah 1 Daerah 100% 100% 97.42% 100.00%
17 Prov. Jawa Tengah 4.330.000.000 1 Daerah 1 Daerah 100% 100% 93.38% 100.00%
18 Prov. DI Yogyakarta 2.600.000.000 1 Daerah 1 Daerah 100% 100% 95.36% 83.10%
19 Prov. Jawa Timur 5.140.000.000 1 Daerah 1 Daerah 100% 100% 97.31% 89.00%
20 Prov. Bali 2.580.000.000 1 Daerah 1 Daerah 100% 100% 99.16% 96.70%
21 Prov. Banten 1.300.000.000 1 Daerah 1 Daerah 100% 100% 99.69% 40.00%
22 Prov. Sulawesi Utara 3.090.000.000 1 Daerah 1 Daerah 100% 100% 98.42% 100.00%
23 Prov. Sulawesi Tengah 2.540.000.000 1 Daerah 1 Daerah 100% 100% 99.65% 81.30%
24 Prov. Sulawesi Selatan 3.160.000.000 1 Daerah 1 Daerah 100% 100% 91.86% 100.00%
25 Prov. Sulawesi Tenggara 2.400.000.000 1 Daerah 1 Daerah 100% 100% 99.13% 99.70%
26 Prov. Maluku 1.980.000.000 1 Daerah 1 Daerah 100% 100% 99.14% 100.00%
27 Prov. N T B 2.370.000.000 1 Daerah 1 Daerah 100% 100% 95.13% 100.00%
28 Prov. N T T 2.230.000.000 1 Daerah 1 Daerah 100% 100% 95.55% 96.90%
29 Prov. Papua 2.080.000.000 1 Daerah 1 Daerah 100% 100% 92.97% 97.20%
30 Prov. Maluku Utara 1.930.000.000 1 Daerah 1 Daerah 100% 100% 86.93% 91.70%
31 Prov. Gorontalo 1.670.000.000 1 Daerah 1 Daerah 100% 100% 99.51% 100.00%
32 Prov. Papua Barat 1.870.000.000 1 Daerah 1 Daerah 100% 100% 99.74% 100.00%
33 Prov. Sulawesi Barat 1.840.000.000 1 Daerah 1 Daerah 100% 100% 89.98% 51.80%
34 Prov. Kalimantan Utara 1.480.000.000 1 Daerah 1 Daerah 100% 100% 98.97% 100.00%
% Target
AntaraRencana Kegiatan
% Target
AntaraRencana Kegiatan
% Target
AntaraRencana Kegiatan
% Target
AntaraRencana Kegiatan
Perspektif Pemangku Kepentingan
Wirausaha Industri Baru 5.000 orang 10% - Fasilitasi pembangunan
wirausaha industri kecil PBKF,
KSAK, LMEA
- Penumbuhan Wirausaha Baru
Industri Kecil Untuk Lulusan
TPL
25% - Fasilitasi pembangunan
wirausaha industri kecil PBKF,
KSAK, LMEA
- Penumbuhan Wirausaha Baru
Industri Kecil Untuk Lulusan
TPL
60% - Fasilitasi pembangunan
wirausaha industri kecil PBKF,
KSAK, LMEA
- Penumbuhan Wirausaha Baru
Industri Kecil Untuk Lulusan
TPL
100% - Fasilitasi pembangunan
wirausaha industri kecil PBKF,
KSAK, LMEA
- Penumbuhan Wirausaha Baru
Industri Kecil Untuk Lulusan
TPL
Sentra IKM yang direvilatilisasi 43 orang 10% (rekap kegiatan dari direktorat) 25% (rekap kegiatan dari direktorat) 60% (rekap kegiatan dari direktorat) 100% (rekap kegiatan dari direktorat)
Perspektif Proses Bisnis Internal
1 Meningkatnya kepastian berusaha
di sektor IKM
Peraturan Perundangan yang
diselesaikan
1 peraturan 10% - Pembahasan Rancangan
Peraturan Pemerintah di
Bidang Pengembangan IKM
- Penyusunan Rancangan
Standar Nasional Indonesia
(RSNI)
- Penyusunan SKKNI
- Inventarisasi Bahan
Perumusan Kebijakan IKM di
Daerah
25% - Pembahasan Rancangan
Peraturan Pemerintah di
Bidang Pengembangan IKM
- Penyusunan Rancangan
Standar Nasional Indonesia
(RSNI)
- Penyusunan SKKNI
- Inventarisasi Bahan
Perumusan Kebijakan IKM di
Daerah
60% - Pembahasan Rancangan
Peraturan Pemerintah di
Bidang Pengembangan IKM
- Penyusunan Rancangan
Standar Nasional Indonesia
(RSNI)
- Penyusunan SKKNI
- Inventarisasi Bahan
Perumusan Kebijakan IKM di
Daerah
100% - Pembahasan Rancangan
Peraturan Pemerintah di
Bidang Pengembangan IKM
- Penyusunan Rancangan
Standar Nasional Indonesia
(RSNI)
- Penyusunan SKKNI
- Inventarisasi Bahan
Perumusan Kebijakan IKM di
Daerah
2 Tersusunnya insentif dan disinsentif
bagi IKM
Jenis usulan insentif dan
disinsentif
1 usulan 10% - Pembiayaan Lembaga
Pengelola Program
Restrukturisasi
Mesin/Peralatan IKM
25% - Pembiayaan Lembaga
Pengelola Program
Restrukturisasi
Mesin/Peralatan IKM
60% - Pembiayaan Lembaga
Pengelola Program
Restrukturisasi
Mesin/Peralatan IKM
100% - Pembiayaan Lembaga
Pengelola Program
Restrukturisasi
Mesin/Peralatan IKM
3 Tersusunnya arah pembangunan
IKM
Rencana pembangunan IKM 36 dokumen 10% - Penyusunan Program
Revitalisasi & Penumbuhan
IKM TA. 2018
- Rakor Nasional Penyusunan
Program PemberdayaanIIKM
Tahun 2018
25% - Penyusunan Program
Revitalisasi & Penumbuhan
IKM TA. 2018
- Rakor Nasional Penyusunan
Program PemberdayaanIIKM
Tahun 2018
60% - Penyusunan Program
Revitalisasi & Penumbuhan
IKM TA. 2018
- Rakor Nasional Penyusunan
Program PemberdayaanIIKM
Tahun 2018
100% - Penyusunan Program
Revitalisasi & Penumbuhan
IKM TA. 2018
- Rakor Nasional Penyusunan
Program PemberdayaanIIKM
Tahun 2018
Meningkatnya Kemampuan sentra,
Unit Pelayanan Teknis, Tenaga
Penyuluh Lapangan serta Konsultan
Industri Kecil dan Menengah
Unit Pelayanan Teknis (UPT) 11 UPT 10% - Fasilitasi peningkatan
kemampuan UPT IKM PBKF,
KSAK, LMEA
25% - Fasilitasi peningkatan
kemampuan UPT IKM PBKF,
KSAK, LMEA
60% - Fasilitasi peningkatan
kemampuan UPT IKM PBKF,
KSAK, LMEA
100% - Fasilitasi peningkatan
kemampuan UPT IKM PBKF,
KSAK, LMEA
Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) 200 TPL 10% - Pengembangan Tenaga
Penyuluh Lapangan (TPL-IKM)
25% - Pengembangan Tenaga
Penyuluh Lapangan (TPL-IKM)
60% - Pengembangan Tenaga
Penyuluh Lapangan (TPL-IKM)
100% - Pengembangan Tenaga
Penyuluh Lapangan (TPL-IKM)
1 Meningkatnya pertumbuhan
populasi sektor IKM
4
RENCANA AKSI
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2017
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Target Antara (Triwulan)
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
% Target
AntaraRencana Kegiatan
% Target
AntaraRencana Kegiatan
% Target
AntaraRencana Kegiatan
% Target
AntaraRencana Kegiatan
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Target Antara (Triwulan)
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
5 Meningkatnya kerjasama dengan
Lembaga Pendidikan, Lembaga
Penelitian dan Pengembangan serta
asosiasi industri dan asosiasi profesi
terkait
Kerjasama 3 kerjasama 10% - Kerjasama Internasional
Sektor IKM
- Kerjasama Nasional Sektor
IKM
- Kerjasama Data IKM dengan
Badan Pusat Statistik (BPS)
2017
- Fasilitasi Kegiatan Dewan
Kerajinan Nasional
(DEKRANAS) Sektor IKM
25% - Kerjasama Internasional
Sektor IKM
- Kerjasama Nasional Sektor
IKM
- Kerjasama Data IKM dengan
Badan Pusat Statistik (BPS)
2017
- Fasilitasi Kegiatan Dewan
Kerajinan Nasional
(DEKRANAS) Sektor IKM
60% - Kerjasama Internasional
Sektor IKM
- Kerjasama Nasional Sektor
IKM
- Kerjasama Data IKM dengan
Badan Pusat Statistik (BPS)
2017
- Fasilitasi Kegiatan Dewan
Kerajinan Nasional
(DEKRANAS) Sektor IKM
100% - Kerjasama Internasional
Sektor IKM
- Kerjasama Nasional Sektor
IKM
- Kerjasama Data IKM dengan
Badan Pusat Statistik (BPS)
2017
- Fasilitasi Kegiatan Dewan
Kerajinan Nasional
(DEKRANAS) Sektor IKM
6 Meningkatnya kompetensi SDM dan
sertifikasi Kompetensi
IKM yang memperoleh sertifikat
kompetensi (SKKNI)
45 Orang 10% - Fasilitasi SKKNI SDM IKM
PBKF, KSAK, LMEA
25% - Fasilitasi SKKNI SDM IKM
PBKF, KSAK, LMEA
60% - Fasilitasi SKKNI SDM IKM
PBKF, KSAK, LMEA
100% - Fasilitasi SKKNI SDM IKM
PBKF, KSAK, LMEA
7 Terfasilitasinya bantuan bimbingan
teknis
IKM yang mendapat bimbingan
teknis
380 IKM 10% - Fasilitasi bimbingan teknis
Sekretariat
- Fasilitasi bimbingan teknis
lainnya (rekap dr direktorat)
25% - Fasilitasi bimbingan teknis
Sekretariat
- Fasilitasi bimbingan teknis
lainnya (rekap dr direktorat)
60% - Fasilitasi bimbingan teknis
Sekretariat
- Fasilitasi bimbingan teknis
lainnya (rekap dr direktorat)
100% - Fasilitasi bimbingan teknis
Sekretariat
- Fasilitasi bimbingan teknis
lainnya (rekap dr direktorat)
8 Kemudahan dalam akses bahan
baku dan penolong
IKM yang mendapat fasilitasi
akses bahan baku dan penolong
50 IKM 10% (rekap kegiatan dari direktorat) 25% (rekap kegiatan dari direktorat) 60% (rekap kegiatan dari direktorat) 100% (rekap kegiatan dari direktorat)
9 Fasilitasi bantuan mesin/peralatan IKM yang mendapat fasilitasi
bantuan mesin/peralatan dan
program Restrukturisasi
Mesin/Peralatan IKM
163 IKM 10% - Restrukturisasi
mesin/peralatan IKM
25% - Restrukturisasi
mesin/peralatan IKM
50% - Restrukturisasi
mesin/peralatan IKM
100% - Restrukturisasi
mesin/peralatan IKM
10 Peningkatan pengembangan produk IKM yang mendapat fasilitasi
pengembangan produk
172 IKM 10% - Fasilitasi pengembangan
produk IKM PBKF, KSAK, LMEA
25% - Fasilitasi pengembangan
produk IKM PBKF, KSAK, LMEA
60% - Fasilitasi pengembangan
produk IKM PBKF, KSAK, LMEA
100% - Fasilitasi pengembangan
produk IKM PBKF, KSAK, LMEA
11 Bantuan pencegahan pencemaran
lingkungan
IKM yang mendapatkan
bimbingan teknis pencegahan
pencemaran lingkungan
6 IKM 10% (rekap kegiatan dari direktorat) 25% (rekap kegiatan dari direktorat) 60% (rekap kegiatan dari direktorat) 100% (rekap kegiatan dari direktorat)
IKM yang mendapat fasilitasi
pameran/promosi
217 IKM 10% - Fasilitasi bantuan informasi
pasar, promosi dan pameran
(dalam dan luar negeri) IKM
PBKF, KSAK, LMEA
25% - Fasilitasi bantuan informasi
pasar, promosi dan pameran
(dalam dan luar negeri) IKM
PBKF, KSAK, LMEA
- Fasilitasi Outlet IKM di Qatar
- Plasa Pameran Industri
60% - Fasilitasi bantuan informasi
pasar, promosi dan pameran
(dalam dan luar negeri) IKM
PBKF, KSAK, LMEA
- Fasilitasi Outlet IKM di Qatar
- Plasa Pameran Industri
100% - Fasilitasi bantuan informasi
pasar, promosi dan pameran
(dalam dan luar negeri) IKM
PBKF, KSAK, LMEA
- Fasilitasi Outlet IKM di Qatar
- Plasa Pameran Industri
media promosi 3 media 10% - Penerbitan Majalah Gema
Industri Kecil
- Penayangan Kegiatan IKM
melalui Media Massa
25% - Penerbitan Majalah Gema
Industri Kecil
- Penayangan Kegiatan IKM
melalui Media Massa
- Pembuatan Video Pelatihan
Patchwork Dan Decoupage
60% - Penerbitan Majalah Gema
Industri Kecil
- Penayangan Kegiatan IKM
melalui Media Massa
- Pembuatan Video Pelatihan
Patchwork Dan Decoupage
100% - Penerbitan Majalah Gema
Industri Kecil
- Penayangan Kegiatan IKM
melalui Media Massa
- Pembuatan Video Pelatihan
Patchwork Dan Decoupage
13 Peningkatan akses pembiayaan dan
penguatan modal bagi WUB
IKM yang mendapat fasilitasi
pembiayaan
500 IKM 10% - Analisis Potensi IKM Dalam
Mendapatkan KUR
25% - Analisis Potensi IKM Dalam
Mendapatkan KUR
60% - Analisis Potensi IKM Dalam
Mendapatkan KUR
100% - Analisis Potensi IKM Dalam
Mendapatkan KUR
14 Menguatnya keterkaitan dan
hubungan kemitraan antara IKM
dengan Industri Besar dan sektor
ekonomi lainnya
IKM yang mendapat fasilitasi
kemitraan
37 IKM 10% (rekap kegiatan dari direktorat) 25% (rekap kegiatan dari direktorat) 60% (rekap kegiatan dari direktorat) 100% (rekap kegiatan dari direktorat)
12 Peningkatan segmen dan perluasan
pasar
% Target
AntaraRencana Kegiatan
%
Realisasi
Antara
Realisasi Kegiatan
Perspektif Pemangku Kepentingan
Wirausaha Industri
Baru
5.000 orang 10% - Fasilitasi pembangunan wirausaha
industri kecil PBKF, KSAK, LMEA
- Penumbuhan Wirausaha Baru
Industri Kecil Untuk Lulusan TPL
1% Sampai dengan triwulan I 2017, telah
dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis,
pendampingan bagi IKM kepada 65 calon
wirausaha IK
Masih adanya kegiatan terkait
penumbuhan wirausaha industri baru
yang belum dilaksanakan
Kegiatan
penumbuhan
wirausaha industri
baru akan
dilaksanakan pada
triwulan berikutnya
Sentra IKM yang
direvilatilisasi
43 orang 10% (rekap kegiatan dari direktorat) 20% realisasi sampai dengan triwulan I
sebanyak 9 sentra
Perspektif Proses Bisnis Internal
1 Meningkatnya kepastian
berusaha di sektor IKM
Peraturan
Perundangan yang
diselesaikan
1 peraturan 10% - Pembahasan Rancangan Peraturan
Pemerintah di Bidang Pengembangan
IKM
- Penyusunan Rancangan Standar
Nasional Indonesia (RSNI)
- Penyusunan SKKNI
- Inventarisasi Bahan Perumusan
Kebijakan IKM di Daerah
10% Rapat persiapan, Penyusunan RPP
tentang pemberdayaan industri telah
memasuki tahap harmonisasi di
Kementerian Sekretaris Negara
2 Tersusunnya insentif dan
disinsentif bagi IKM
Jenis usulan insentif
dan disinsentif
1 usulan 10% - Pembiayaan Lembaga Pengelola
Program Restrukturisasi
Mesin/Peralatan IKM
0% Dalam proses penyusunan Petunjuk
Teknis Program dan persiapan lelang
Peraturan terkait program tersebut
sedang dalam proses legalisasi di Biro
Hukum dan Organisasi Kemenperin,
kemudian akan dilakukan proses lelang
untuk menentukan pelaksana program
dimaksud
Koordinasi intensif
dengan Biro
Hukum dan
Organisasi
Kemenperin terkait
program
restrukturisasi
3 Tersusunnya arah
pembangunan IKM
Rencana pembangunan
IKM
36 dokumen 10% - Penyusunan Program Revitalisasi &
Penumbuhan IKM TA. 2018
- Rakor Nasional Penyusunan Program
PemberdayaanIIKM Tahun 2018
0% Rakornas Belum dilaksanakan Masih dalam tahap persiapan Kegiatan Akan
dilaksanakan akhir
april 2017
Meningkatnya Kemampuan
sentra, Unit Pelayanan Teknis,
Tenaga Penyuluh Lapangan
serta Konsultan Industri Kecil
dan Menengah
Unit Pelayanan Teknis
(UPT)
11 UPT 10% - Fasilitasi peningkatan kemampuan
UPT IKM PBKF, KSAK, LMEA
0% Masih dalam tahap koordinasi dan
persiapan
Masih dalam proses koordinasi dengan
disperindag di daerah
Melakukan
koordinasi secara
intensif dengan
disperindag daerah
PENGUKURAN RENCANA AKSI
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2017
No. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
(IKSS)
Target
Capaian Triwulan I
Kendala Tindak Lanjut
1 Meningkatnya pertumbuhan
populasi sektor IKM
4
No. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
(IKSS)
Target
Capaian Triwulan I
Kendala Tindak LanjutTenaga Penyuluh
Lapangan (TPL)
200 TPL 10% - Pengembangan Tenaga Penyuluh
Lapangan (TPL-IKM)
100% kegiatan pengembangan TPL yang
dilakukan adalah penandatanganan
kontrak kerja TPL angkatan 2012-2013
antara TPL IKM dan Direktur Jenderal IKM
disaksikan oleh Kepala Dinas yang
menangani industri wilayah tugas TPL
yang bersangkutan; evaluasi efektivitas
program TPL; dan penyusunan kontrak
kerja TPL angkatan 2013-2014. Hingga
triwulan I, telah dilaksanakan
penandatanganan kontrak kerja sebanyak
578 TPL dari 33 provinsi
Menunggu revisi DIPA terkait struktur
organisasi Ditjen IKM yang baru
5 Meningkatnya kerjasama
dengan Lembaga Pendidikan,
Lembaga Penelitian dan
Pengembangan serta asosiasi
industri dan asosiasi profesi
terkait
Kerjasama 3 kerjasama 10% - Kerjasama Internasional Sektor IKM
- Kerjasama Nasional Sektor IKM
- Kerjasama Data IKM dengan Badan
Pusat Statistik (BPS) 2017
- Fasilitasi Kegiatan Dewan Kerajinan
Nasional (DEKRANAS) Sektor IKM
100% Hingga triwulan 1 2017 telah terjalin 5
kerjasama d
6 Meningkatnya kompetensi SDM
dan sertifikasi Kompetensi
IKM yang memperoleh
sertifikat kompetensi
(SKKNI)
45 Orang 10% - Fasilitasi SKKNI SDM IKM PBKF,
KSAK, LMEA
100% telah dilaksanakan kegiatan fasilitasi
SKKNI kepada 680 IKM. Yang terdiri dari
80 IKM kegiatan pusat dan 600 IKM
kegiatan satker BPIPI.
7 Terfasilitasinya bantuan
bimbingan teknis
IKM yang mendapat
bimbingan teknis
380 IKM 10% - Fasilitasi bimbingan teknis
Sekretariat
- Fasilitasi bimbingan teknis lainnya
(rekap dr direktorat)
100% Hingga triwulan I 2017, Ditjen IKM
memberikan fasilitasi bimbingan teknis
kepada 391 IKM
8 Kemudahan dalam akses bahan
baku dan penolong
IKM yang mendapat
fasilitasi akses bahan
baku dan penolong
50 IKM 10% (rekap kegiatan dari direktorat) 0% Kegiatan tersebut masih dalam tahap
identifikasi dan persiapan.
Masih dilaksanakannya proses kajian
untuk menentukan format kelembagaan
material center
Proses kajian untuk
menentukan
format
kelembagaan
material center
akan segera
diselesaikan
sehingga dapat
mempercepat
realisasi pendirian
material center
4
No. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
(IKSS)
Target
Capaian Triwulan I
Kendala Tindak Lanjut9 Fasilitasi bantuan
mesin/peralatan
IKM yang mendapat
fasilitasi bantuan
mesin/peralatan dan
program
Restrukturisasi
Mesin/Peralatan IKM
163 IKM 10% - Restrukturisasi mesin/peralatan IKM 10% Dalam proses penyusunan Petunjuk
Teknis Program dan persiapan lelang
Masih dalam proses penyelesaian
petunjuk teknis di Biro Hukum dan review
BPKP
Proses
penyelesaian
petunjuk teknis
dan pengumpulan
data dukung terkait
Restrukturisasi
Mesin/Peralatan
akan segera
dilaksanakan.
Dengan selesainya
petunjuk teknis,
maka kegiatan
dapat
Restrukturisasi
Mesin/Peralatan
IKM tahun 2017
dapat dilanjutkan
ke tahap
selanjutnya.
Sedangkan dengan
lengkapnya data
dukung, maka akan
mempercepat
pencairan
anggaran
Restrukturisasi
Mesin/Peralatan
tahun 201610 Peningkatan pengembangan
produk
IKM yang mendapat
fasilitasi
pengembangan produk
172 IKM 10% - Fasilitasi pengembangan produk IKM
PBKF, KSAK, LMEA
23% Hingga triwulan 1, Ditjen IKM telah
memfasilitasi pengembangan produk
kepada 40 IKM
Masih adanya kegiatan terkait
peningkatan pengembangan produk yang
belum dilaksanakan
Kegiatan yang
mendukung
peningkatan
produk akan
dilaksanakan pada
triwulan berikutnya
11 Bantuan pencegahan
pencemaran lingkungan
IKM yang mendapatkan
bimbingan teknis
pencegahan
pencemaran
lingkungan
6 IKM 10% (rekap kegiatan dari direktorat) 0% Hingga akhir triwulan 1 2017, kegiatan
terkait Bantuan Pencegahan pencemaran
lingkungan masih dalam tahap
identifikasi dan persiapan.
dalam tahap identifikasi dan persiapan. Kegiatan
bimbingan teknis
pencegahan
pencemaran
lingkunganakan
dilaksanakan pada
triwulan berikutnya
No. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
(IKSS)
Target
Capaian Triwulan I
Kendala Tindak LanjutIKM yang mendapat
fasilitasi
pameran/promosi
217 IKM 10% - Fasilitasi bantuan informasi pasar,
promosi dan pameran (dalam dan luar
negeri) IKM PBKF, KSAK, LMEA
79% · Partisipasi pada 6 event pameran di
dalam negeri dengan mengikutsertakan
159 IKM;dan partisipasi pada 2 event
pameran luar negeri dengan
mengikutsertakan 14 IKM;
media promosi 3 media 10% - Penerbitan Majalah Gema Industri
Kecil
- Penayangan Kegiatan IKM melalui
Media Massa
33%Penayangan advertorial kegiatan
Ditjen IKM melalui media cetak
(kompas).
13 Peningkatan akses pembiayaan
dan penguatan modal bagi
WUB
IKM yang mendapat
fasilitasi pembiayaan
500 IKM 10% - Analisis Potensi IKM Dalam
Mendapatkan KUR
0% data penerima fasilitasi akses
pembiayaan belum dapat ditampilkan
karena data belum tersedia
Kegiatan tersebut akan dilaksanakan di
triwulan III
14 Menguatnya keterkaitan dan
hubungan kemitraan antara
IKM dengan Industri Besar dan
sektor ekonomi lainnya
IKM yang mendapat
fasilitasi kemitraan
37 IKM 10% (rekap kegiatan dari direktorat) 100% Ditjen IKM telah berhasil memfasilitasi
kemitraan antara IKM dengan Industri
Besar dan sektor ekonomi lainnya kepada
45 IKM
12 Peningkatan segmen dan
perluasan pasar
% Target
AntaraRencana Kegiatan
%
Realisasi
Antara
Realisasi Kegiatan
Perspektif Pemangku Kepentingan
Wirausaha Industri
Baru
5.000 orang 25% - Fasilitasi pembangunan wirausaha
industri kecil PBKF, KSAK, LMEA
- Penumbuhan Wirausaha Baru
Industri Kecil Untuk Lulusan TPL
25% Sampai dengan triwulan II 2017, telah
dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis,
pendampingan bagi IKM kepada2.122
calon wirausaha IK. Sedangkan jumlah
wirausaha yang mendapat izin sebanyak
95 IKM
Masih adanya kegiatan terkait
penumbuhan dan pengembangan
wirausaha industri baru yang belum
dilaksanakan
Kegiatan penumbuhan dan
pengembangan wirausaha industri baru
akan dilaksanakan pada triwulan
berikutnya
Sentra IKM yang
direvilatilisasi
43 orang 25% (rekap kegiatan dari direktorat) 51% realisasi sampai dengan triwulan II
sebanyak 22 sentra
Masih adanya kegiatan pembinaan sentra
yang belum dilaksanakan Kegiatan pembinaan sentra yang belum
dilaksanakan akan direalisasikan pada
triwulan berikutnya
Perspektif Proses Bisnis Internal
1 Meningkatnya kepastian
berusaha di sektor IKM
Peraturan
Perundangan yang
diselesaikan
1 peraturan 25% - Pembahasan Rancangan Peraturan
Pemerintah di Bidang Pengembangan
IKM
- Penyusunan Rancangan Standar
Nasional Indonesia (RSNI)
- Penyusunan SKKNI
- Inventarisasi Bahan Perumusan
Kebijakan IKM di Daerah
10% Rapat persiapan, Penyusunan RPP
tentang pemberdayaan industri telah
memasuki tahap harmonisasi di
Kementerian Sekretaris Negara
2 Tersusunnya insentif dan
disinsentif bagi IKM
Jenis usulan insentif
dan disinsentif
1 usulan 25% - Pembiayaan Lembaga Pengelola
Program Restrukturisasi
Mesin/Peralatan IKM
50% Kegiatan Lelang telah selesai
dilaksanakan, Lembaga Pengelola
Program yang ditunjuk oleh Direktorat
Jenderal IKM yaitu PT. Surveyor
Indonesia. Penandatanganan Kontrak
antara Ditjen IKM dengan PT. Surveyor
Indonesia akan dilaksanakan apabila
Peraturan (Permen Restrukturisasi) telah
selesai disusun
- Masih menunggu penetapan juknis oleh
Menteri Perindustrian.
- Masih dalam proses pelengkapan
adminsitrasi pencairan tunggakan
Restrukturisasi Mesin/Peralatan tahun
2016
- Proses penetapan petunjuk teknis
akan segera dilaksanakan. sehingga
kegiatan dapat Restrukturisasi
Mesin/Peralatan IKM tahun 2017 dapat
dilanjutkan ke tahap selanjutnya
- Administrasi dan kelengkapan
dokumen pencairan tunggakan akan
segera diselesaikan sehingga pencairan
tunggakan Restrukturisasi
Mesin/Peralatan tahun 2016 dapat
3 Tersusunnya arah
pembangunan IKM
Rencana pembangunan
IKM
36 dokumen 25% - Penyusunan Program Revitalisasi &
Penumbuhan IKM TA. 2018
- Rakor Nasional Penyusunan Program
PemberdayaanIIKM Tahun 2018
50% - Telah dilaksanakan Rakor/pengarahan
pelaksanaan program pengendalian
pengolahan kegiatan DIPA Th.2017
- kegiatan Rakor Nasional Penyusunan
Program Pemberdayaan IIKM Tahun 2018
telah dilaksanakan pada bulan mei 2017
di Manado
Meningkatnya Kemampuan
sentra, Unit Pelayanan Teknis,
Tenaga Penyuluh Lapangan
serta Konsultan Industri Kecil
dan Menengah
Unit Pelayanan Teknis
(UPT)
11 UPT 25% - Fasilitasi peningkatan kemampuan
UPT IKM PBKF, KSAK, LMEA
100% Telah dilaksanakan pembinaaan kepada
21 UPT
Tindak Lanjut
1 Meningkatnya pertumbuhan
populasi sektor IKM
4
PENGUKURAN RENCANA AKSI
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2017
No. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
(IKSS)
Target
Capaian Triwulan II
Kendala
Tindak LanjutNo. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
(IKSS)
Target
Capaian Triwulan II
KendalaTenaga Penyuluh
Lapangan (TPL)
200 TPL 25% - Pengembangan Tenaga Penyuluh
Lapangan (TPL-IKM)
100% kegiatan pengembangan TPL yang
dilakukan adalah penandatanganan
kontrak kerja TPL angkatan 2012-2013
antara TPL IKM dan Direktur Jenderal IKM
disaksikan oleh Kepala Dinas yang
menangani industri wilayah tugas TPL
yang bersangkutan; evaluasi efektivitas
program TPL; dan penyusunan kontrak
kerja TPL angkatan 2013-2014. Hingga
triwulan I, telah dilaksanakan
penandatanganan kontrak kerja sebanyak
578 TPL dari 33 provinsi
5 Meningkatnya kerjasama
dengan Lembaga Pendidikan,
Lembaga Penelitian dan
Pengembangan serta asosiasi
industri dan asosiasi profesi
terkait
Kerjasama 3 kerjasama 25% - Kerjasama Internasional Sektor IKM
- Kerjasama Nasional Sektor IKM
- Kerjasama Data IKM dengan Badan
Pusat Statistik (BPS) 2017
- Fasilitasi Kegiatan Dewan Kerajinan
Nasional (DEKRANAS) Sektor IKM
100% Hingga triwulan II 2017 telah terjalin 7
kerjasama
6 Meningkatnya kompetensi SDM
dan sertifikasi Kompetensi
IKM yang memperoleh
sertifikat kompetensi
(SKKNI)
45 Orang 25% - Fasilitasi SKKNI SDM IKM PBKF, KSAK,
LMEA
100% telah dilaksanakan kegiatan fasilitasi
SKKNI kepada 680 IKM. Yang terdiri dari
80 IKM kegiatan pusat dan 600 IKM
kegiatan satker BPIPI.
7 Terfasilitasinya bantuan
bimbingan teknis
IKM yang mendapat
bimbingan teknis
380 IKM 25% - Fasilitasi bimbingan teknis
Sekretariat
- Fasilitasi bimbingan teknis lainnya
(rekap dr direktorat)
100% Hingga triwulan II 2017, Ditjen IKM
memberikan fasilitasi bimbingan teknis
kepada 781 IKM
8 Kemudahan dalam akses bahan
baku dan penolong
IKM yang mendapat
fasilitasi akses bahan
baku dan penolong
50 IKM 25% (rekap kegiatan dari direktorat) 0% Kegiatan tersebut masih dalam tahap
identifikasi dan persiapan.
Masih dilaksanakannya proses kajian
untuk penentuan bahan baku
Proses kajian untuk penentuan bahan
baku akan segera diselesaikan sehingga
dapat mempercepat realisasi pendirian
material center
9 Fasilitasi bantuan
mesin/peralatan
IKM yang mendapat
fasilitasi bantuan
mesin/peralatan dan
program
Restrukturisasi
Mesin/Peralatan IKM
163 IKM 25% - Restrukturisasi mesin/peralatan IKM 50% Kegiatan Lelang telah selesai
dilaksanakan, Lembaga Pengelola
Program yang ditunjuk oleh Direktorat
Jenderal IKM yaitu PT. Surveyor
Indonesia. Penandatanganan Kontrak
antara Ditjen IKM dengan PT. Surveyor
Indonesia akan dilaksanakan apabila
Peraturan (Permen Restrukturisasi) telah
selesai disusun
- Masih menunggu penetapan juknis oleh
Menteri Perindustrian.
- Masih dalam proses pelengkapan
adminsitrasi pencairan tunggakan
Restrukturisasi Mesin/Peralatan tahun
2016
- Proses penetapan petunjuk teknis
akan segera dilaksanakan. sehingga
kegiatan dapat Restrukturisasi
Mesin/Peralatan IKM tahun 2017 dapat
dilanjutkan ke tahap selanjutnya
- Administrasi dan kelengkapan
dokumen pencairan tunggakan akan
segera diselesaikan sehingga pencairan
tunggakan Restrukturisasi
Mesin/Peralatan tahun 2016 dapat
segera dilaksanakan
10 Peningkatan pengembangan
produk
IKM yang mendapat
fasilitasi
pengembangan produk
172 IKM 25% - Fasilitasi pengembangan produk IKM
PBKF, KSAK, LMEA
23% Hingga triwulan II, Ditjen IKM telah
memfasilitasi pengembangan produk
kepada 239 IKM
Masih adanya kegiatan terkait
peningkatan pengembangan produk yang
belum dilaksanakan
Kegiatan yang mendukung peningkatan
produk akan dilaksanakan pada triwulan
berikutnya
4
Tindak LanjutNo. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
(IKSS)
Target
Capaian Triwulan II
Kendala11 Bantuan pencegahan
pencemaran lingkungan
IKM yang mendapatkan
bimbingan teknis
pencegahan
pencemaran
lingkungan
6 IKM 25% (rekap kegiatan dari direktorat) 0% Hingga akhir triwulan 2 2017, kegiatan
terkait Bantuan Pencegahan pencemaran
lingkungan masih dalam tahap
identifikasi dan persiapan.
dalam tahap identifikasi dan persiapan. Kegiatan bimbingan teknis pencegahan
pencemaran lingkunganakan
dilaksanakan pada triwulan berikutnya
IKM yang mendapat
fasilitasi
pameran/promosi
217 IKM 25% - Fasilitasi bantuan informasi pasar,
promosi dan pameran (dalam dan luar
negeri) IKM PBKF, KSAK, LMEA
- Fasilitasi Outlet IKM di Qatar
- Plasa Pameran Industri
100% Partisipasi pada 14 event pameran di
dalam negeri dengan mengikutsertakan
259 IKM;dan partisipasi pada 1 event
pameran luar negeri dengan
mengikutsertakan 8 IKM;
media promosi 3 media 25% - Penerbitan Majalah Gema Industri
Kecil
- Penayangan Kegiatan IKM melalui
Media Massa
- Pembuatan Video Pelatihan
Patchwork Dan Decoupage
100% Pencetakan Majalah Gema edisi 1 ahun
2017, Penayangan advertorial kegiatan
Ditjen IKM melalui media cetak (kompas),
promosi mll website ikm.
13 Peningkatan akses pembiayaan
dan penguatan modal bagi
WUB
IKM yang mendapat
fasilitasi pembiayaan
500 IKM 25% - Analisis Potensi IKM Dalam
Mendapatkan KUR
25% - Telah dilakukan rapat penyusunan kajian
KUR dengan The Institut for Development
of Economics and Finance (INDEF)
- Ditjen IKM telah berkirim surat ke
seluruh dinas provinsi menghimbau agar
menginput data base IKM binaan ke
dalam sistem SIKP (Sistem Informasi
Kredit Program) untuk memudahkan
pihak perbankan mengakses IKM dalam
menyalurkan KUR, -
Pada bulan Juni 2017, tim INDEF telah
dilaksanakan Pre Kajian KUR dengan
melakukan tinjauan (literatur review).
Selain itu, Ditjen IKM bersama-sama
dengan tim INDEF telah melakukan
pembahasan outline kajian dan output
yang ingin diharapkan
14 Menguatnya keterkaitan dan
hubungan kemitraan antara
IKM dengan Industri Besar dan
sektor ekonomi lainnya
IKM yang mendapat
fasilitasi kemitraan
37 IKM 25% (rekap kegiatan dari direktorat) 100% Ditjen IKM telah berhasil memfasilitasi
kemitraan antara IKM dengan Industri
Besar dan sektor ekonomi lainnya kepada
45 IKM
12 Peningkatan segmen dan
perluasan pasar
% Target
AntaraRencana Kegiatan
%
Realisasi
Antara
Realisasi Kegiatan
Perspektif Pemangku Kepentingan
Wirausaha Industri
Baru
5.000 orang 60% - Fasilitasi pembangunan wirausaha
industri kecil PBKF, KSAK, LMEA
- Penumbuhan Wirausaha Baru
Industri Kecil Untuk Lulusan TPL
60% Sampai dengan triwulan III 2017, telah
dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis,
pendampingan bagi IKM kepada 7.662
calon wirausaha IK, Sedangkan jumlah
wirausaha yang mendapat izin sebanyak
2.775 IKM
Sentra IKM yang
direvilatilisasi
43 orang 60% (rekap kegiatan dari direktorat) 100% realisasi sampai dengan triwulan III
sebanyak 50 sentra
Perspektif Proses Bisnis Internal
1 Meningkatnya kepastian
berusaha di sektor IKM
Peraturan
Perundangan yang
diselesaikan
1 peraturan 60% - Pembahasan Rancangan Peraturan
Pemerintah di Bidang Pengembangan
IKM
- Penyusunan Rancangan Standar
Nasional Indonesia (RSNI)
- Penyusunan SKKNI
- Inventarisasi Bahan Perumusan
Kebijakan IKM di Daerah
25% Telah dilakukan rapat Rancangan
Peraturan Pemerintah di Bidang
Pengembangan IKM, Penyusunan RPP
tentang pemberdayaan industri telah
memasuki tahap akhir di Kementerian
Sekretaris Negara yang diperkirakan akan
disahkan bulan oktober 2017, Saat ini
Draf R-Permenperin Konsultan Industri
telah memasuki tahap pembahasan
internal Ditjen IKM. Sedangkan R-
Permenperin Wirausaha Industri, Ditjen
IKM telah mengirimkan surat dan draft R-
Permenperin tersebut kepada Biro
Hukum, kemudian pada bulan September
2017 telah dilakukan rapat finalisasi R-
Permenperin Wirausaha Industri
2 Tersusunnya insentif dan
disinsentif bagi IKM
Jenis usulan insentif
dan disinsentif
1 usulan 60% - Pembiayaan Lembaga Pengelola
Program Restrukturisasi
Mesin/Peralatan IKM
75% Peraturan(Permen) Restrukturisasi Mesin
telah selesai disusun dan telah diupload
ke web (www.kemenperin.go.id),
sedangkan Lembaga Pengelola Program
yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal
IKM melalui proses lelang yaitu PT.
Surveyor Indonesia. Pendaftaran
program dibuka mulai 1 agustus sampai
dengan 10 november 2017
Tindak Lanjut
1 Meningkatnya pertumbuhan
populasi sektor IKM
PENGUKURAN RENCANA AKSI
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2017
No. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
(IKSS)
Target
Capaian Triwulan III
Kendala
Tindak LanjutNo. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
(IKSS)
Target
Capaian Triwulan III
Kendala3 Tersusunnya arah
pembangunan IKM
Rencana pembangunan
IKM
36 dokumen 60% - Penyusunan Program Revitalisasi &
Penumbuhan IKM TA. 2018
- Rakor Nasional Penyusunan Program
PemberdayaanIIKM Tahun 2018
75% - Telah dilaksanakan Rakor/pengarahan
pelaksanaan program pengendalian
pengolahan kegiatan DIPA Th.2017
- kegiatan Rakor Nasional Penyusunan
Program Pemberdayaan IIKM Tahun 2018
telah dilaksanakan pada bulan mei 2017
di Manado - Penyusunan RKA-KL Pagu
Indikatif pada tanggal 7-10 Juni di Hotel
Regata Bandung -
konsinyering penyusunan dan
penelaahan pagu sementara
dekonsentrasi dan pusat tahun 2018
dilaksanakan tgl 23-25 juli 2017 di Hotel
Clove garden Bandung
Meningkatnya Kemampuan
sentra, Unit Pelayanan Teknis,
Tenaga Penyuluh Lapangan
serta Konsultan Industri Kecil
dan Menengah
Unit Pelayanan Teknis
(UPT)
11 UPT 60% - Fasilitasi peningkatan kemampuan
UPT IKM PBKF, KSAK, LMEA
100% Telah dilaksanakan pembinaaan kepada
23 UPT
Tenaga Penyuluh
Lapangan (TPL)
200 TPL 60% - Pengembangan Tenaga Penyuluh
Lapangan (TPL-IKM)
100% kegiatan pengembangan TPL yang
dilakukan adalah penandatanganan
kontrak kerja TPL angkatan 2012-2013
antara TPL IKM dan Direktur Jenderal IKM
disaksikan oleh Kepala Dinas yang
menangani industri wilayah tugas TPL
yang bersangkutan; evaluasi efektivitas
program TPL; dan penyusunan kontrak
kerja TPL angkatan 2013-2014. Hingga
triwulan I, telah dilaksanakan
penandatanganan kontrak kerja sebanyak
578 TPL dari 33 provinsi
5 Meningkatnya kerjasama
dengan Lembaga Pendidikan,
Lembaga Penelitian dan
Pengembangan serta asosiasi
industri dan asosiasi profesi
terkait
Kerjasama 3 kerjasama 60% - Kerjasama Internasional Sektor IKM
- Kerjasama Nasional Sektor IKM
- Kerjasama Data IKM dengan Badan
Pusat Statistik (BPS) 2017
- Fasilitasi Kegiatan Dewan Kerajinan
Nasional (DEKRANAS) Sektor IKM
100% Hingga triwulan III 2017 telah terjalin 14
kerjasama
6 Meningkatnya kompetensi SDM
dan sertifikasi Kompetensi
IKM yang memperoleh
sertifikat kompetensi
(SKKNI)
45 Orang 60% - Fasilitasi SKKNI SDM IKM PBKF,
KSAK, LMEA
100% telah dilaksanakan kegiatan fasilitasi
SKKNI kepada 680 IKM. Yang terdiri dari
80 IKM kegiatan pusat dan 600 IKM
kegiatan satker BPIPI.
4
Tindak LanjutNo. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
(IKSS)
Target
Capaian Triwulan III
Kendala7 Terfasilitasinya bantuan
bimbingan teknis
IKM yang mendapat
bimbingan teknis
380 IKM 60% - Fasilitasi bimbingan teknis
Sekretariat
- Fasilitasi bimbingan teknis lainnya
(rekap dr direktorat)
100% Hingga triwulan III 2017, Ditjen IKM
memberikan fasilitasi bimbingan teknis
kepada 1144 IKM
8 Kemudahan dalam akses bahan
baku dan penolong
IKM yang mendapat
fasilitasi akses bahan
baku dan penolong
50 IKM 60% (rekap kegiatan dari direktorat) 0% Kegiatan tersebut masih dalam tahap
identifikasi dan persiapan.
9 Fasilitasi bantuan
mesin/peralatan
IKM yang mendapat
fasilitasi bantuan
mesin/peralatan dan
program
Restrukturisasi
Mesin/Peralatan IKM
163 IKM 50% - Restrukturisasi mesin/peralatan IKM 50% Kegiatan Lelang telah selesai
dilaksanakan, Lembaga Pengelola
Program yang ditunjuk oleh Direktorat
Jenderal IKM yaitu PT. Surveyor
Indonesia. Penandatanganan Kontrak
antara Ditjen IKM dengan PT. Surveyor
Indonesia akan dilaksanakan apabila
Peraturan (Permen Restrukturisasi) telah
selesai disusun
10 Peningkatan pengembangan
produk
IKM yang mendapat
fasilitasi
pengembangan produk
172 IKM 60% - Fasilitasi pengembangan produk IKM
PBKF, KSAK, LMEA
23% Hingga triwulan II, Ditjen IKM telah
memfasilitasi pengembangan produk
kepada 239 IKM
11 Bantuan pencegahan
pencemaran lingkungan
IKM yang mendapatkan
bimbingan teknis
pencegahan
pencemaran
lingkungan
6 IKM 60% (rekap kegiatan dari direktorat) 0% Hingga akhir triwulan 1 2017, kegiatan
terkait Bantuan Pencegahan pencemaran
lingkungan masih dalam tahap
identifikasi dan persiapan.
dalam tahap identifikasi dan persiapan. Kegiatan
bimbingan teknis
pencegahan
pencemaran
lingkunganakan
dilaksanakan pada
triwulan berikutnya
IKM yang mendapat
fasilitasi
pameran/promosi
217 IKM 60% - Fasilitasi bantuan informasi pasar,
promosi dan pameran (dalam dan luar
negeri) IKM PBKF, KSAK, LMEA
- Fasilitasi Outlet IKM di Qatar
- Plasa Pameran Industri
100% · Partisipasi pada 14 event pameran di
dalam negeri dengan mengikutsertakan
259 IKM;dan partisipasi pada 1 event
pameran luar negeri dengan
mengikutsertakan 8 IKM;
media promosi 3 media 60% - Penerbitan Majalah Gema Industri
Kecil
- Penayangan Kegiatan IKM melalui
Media Massa
- Pembuatan Video Pelatihan
Patchwork Dan Decoupage
100%
Pencetakan Majalah Gema edisi 1 ahun
2017, Penayangan advertorial kegiatan
Ditjen IKM melalui media cetak (kompas),
promosi mll website ikm.
12 Peningkatan segmen dan
perluasan pasar
Tindak LanjutNo. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
(IKSS)
Target
Capaian Triwulan III
Kendala13 Peningkatan akses pembiayaan
dan penguatan modal bagi
WUB
IKM yang mendapat
fasilitasi pembiayaan
500 IKM 60% - Analisis Potensi IKM Dalam
Mendapatkan KUR
25% - Telah dilakukan rapat penyusunan
kajian KUR dengan The Institut for
Development of Economics and Finance
(INDEF)
- Ditjen IKM telah berkirim surat ke
seluruh dinas provinsi menghimbau agar
menginput data base IKM binaan ke
dalam sistem SIKP (Sistem Informasi
Kredit Program) untuk memudahkan
pihak perbankan mengakses IKM dalam
menyalurkan KUR, -
Pada bulan Juni 2017, tim INDEF telah
dilaksanakan Pre Kajian KUR dengan
melakukan tinjauan (literatur review).
Selain itu, Ditjen IKM bersama-sama
dengan tim INDEF telah melakukan
pembahasan outline kajian dan output
yang ingin diharapkan
14 Menguatnya keterkaitan dan
hubungan kemitraan antara
IKM dengan Industri Besar dan
sektor ekonomi lainnya
IKM yang mendapat
fasilitasi kemitraan
37 IKM 60% (rekap kegiatan dari direktorat) 100% Ditjen IKM telah berhasil memfasilitasi
kemitraan antara IKM dengan Industri
Besar dan sektor ekonomi lainnya kepada
45 IKM
% Target
AntaraRencana Kegiatan
%
Realisasi
Antara
Realisasi Kegiatan
Perspektif Pemangku Kepentingan
Wirausaha Industri
Baru
5.000 orang 100% - Fasilitasi pembangunan wirausaha
industri kecil PBKF, KSAK, LMEA
- Penumbuhan Wirausaha Baru
Industri Kecil Untuk Lulusan TPL
67% Sampai dengan triwulan IV 2017, telah dilaksanakan
kegiatan bimbingan teknis, pendampingan bagi IKM
kepada 11.888 calon wirausaha IK. Sedangkan
jumlah wirausaha yang mendapat izin sebanyak
3.331 IKM
Persyaratan terkait IMB serta Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL &
UPL) dirasa menyulitkan pihak IKM,
umumnya IMB yang dimiliki IKM adalah
IMB rumah bukan IMB tempat usaha jadi
sulit untuk mendapatkan izin sehingga
harus mengurus HO dan Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
yang memerlukan biaya cukup besar, serta
belum adanya sosialisasi terkait aturan
yang menyangkut IUI
Menggunakan IUMK sebagai salah
satu bentuk ijin legalitas usaha
industri kecil fasilitasi HO dan SPPL
melalui sharing anggaran antara IKM
dengan Dinas Perindustrian Provinsi
melalui dana dekonsentrasi
Sentra IKM yang
direvilatilisasi
43 orang 100% (rekap kegiatan dari direktorat) 100% realisasi sampai dengan triwulan IVsebanyak 877
sentra
Perspektif Proses Bisnis Internal
1 Meningkatnya kepastian
berusaha di sektor IKM
Peraturan
Perundangan yang
diselesaikan
1 peraturan 100% - Pembahasan Rancangan Peraturan
Pemerintah di Bidang Pengembangan
IKM
- Penyusunan Rancangan Standar
Nasional Indonesia (RSNI)
- Penyusunan SKKNI
- Inventarisasi Bahan Perumusan
Kebijakan IKM di Daerah
60% 1. R-PP Pemberdayaan Industri: Draft RPP telah
tersedia, saat ini pembahasan sudah di
Kementerian Sekretariat Negara untuk
mendapatkan persetujuan dan tanda tangan
Presiden; 2.Perpres Industri Yang Memiliki
Keunikan Dan Merupakan Warisan Budaya Bangsa
Dan Industri Menengah Tertentu Yang Dicadangkan
Untuk Dimiliki Oleh WNI: Draft RPerpres sudah ada
di Biro Hukum Kemenperin. Draft RPerpres ini di
hold terlebih dahulu;3.Permenperin tentang: 1)
Tata Cara Penyelenggaraan Penyediaan Konsultan
Industri, 2) Tata Cara Penyelenggaraan
Pembangunan Wirausaha Industri: Draft R-
Permen dan kerangka/pola pikir telah tersedia, dan
Telah dilakukan pembahasan di tingkat internal
Kementerian Perindustrian , selanjutnya akan
dilakukan pembahasan kembali bersama Biro
Hukum dan Internal Kemenperin untuk
menyesuaikan isi draft dengan kerangka/pola pikir .
Sedangkan RPermen Konsultan Industri masih
dalam pembahasan internal Ditjen IKM
Penyusunan RPP tentang pemberdayaan
industri telah memasuki tahap akhir di
Kementerian Sekretariat Negara untuk
mendapatkan persetujuan dan
tandatangan Presiden. Terkait dengan
penyusunan rancangan Perpres Warisan
Budaya, Draft RPerpres sudah ada di Biro
Hukum Kemenperin, yang menjadi
perhatian adalah masalah substansi
Perpres ini yang dianggap kontradiktif
dengan kebijakan investasi asing yang
sedang digalakkan oleh pemerintah,
sehingga saran dari Biro Hukum
Kemenperin, Draft RPerpres ini di hold
terlebih dahulu
Terkait ketersediaan anggaran,
Ditjen IKM akan fokus dalam
penyusunan Permenperin Tata Cara
Penyelenggaraan Pembangunan
Wirausaha Industri (Peraturan ini
bisa berlaku umum di bidang
industri, tidak hanya di internal
Kemenperin.
Tindak Lanjut
1 Meningkatnya pertumbuhan
populasi sektor IKM
PENGUKURAN RENCANA AKSI
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2017
No. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
(IKSS)
Target
Capaian Triwulan IV
Kendala
Tindak LanjutNo. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
(IKSS)
Target
Capaian Triwulan IV
Kendala2 Tersusunnya insentif dan
disinsentif bagi IKM
Jenis usulan insentif
dan disinsentif
1 usulan 100% - Pembiayaan Lembaga Pengelola
Program Restrukturisasi
Mesin/Peralatan IKM
100% Peraturan(Permen) Restrukturisasi Mesin telah
selesai disusun dan telah diupload ke web
(www.kemenperin.go.id), sedangkan Lembaga
Pengelola Program yang ditunjuk oleh Direktorat
Jenderal IKM melalui proses lelang yaitu PT.
Surveyor Indonesia. Pendaftaran program dibuka
mulai 1 agustus sampai dengan 10 november 2017
3 Tersusunnya arah
pembangunan IKM
Rencana pembangunan
IKM
36 dokumen 100% - Penyusunan Program Revitalisasi &
Penumbuhan IKM TA. 2018
- Rakor Nasional Penyusunan Program
PemberdayaanIIKM Tahun 2018
100% 1. Telah dilaksanakan Rakor/pengarahan
pelaksanaan program pengendalian pengolahan
kegiatan DIPA Th.2017
2. kegiatan Rakor Nasional Penyusunan Program
Pemberdayaan IIKM Tahun 2018 telah dilaksanakan
pada bulan mei 2017 di Manado, 3. Penyusunan
RKA-KL Pagu Indikatif pada tanggal 7-10 Juni di
Hotel Regata Bandung 4. konsinyering penyusunan
dan penelaahan pagu sementara dekonsentrasi dan
pusat tahun 2018 dilaksanakan tgl 23-25 juli 2017 di
Hotel Clove garden Bandung dengan hasil
tersusunnya usulan kegiatan dana dekonsentrasi
Tahun 2018 dari 34 provinsi. 5.
Finalisasi/Penyusunan dan penelaahan pagu
definitif/alokasi anggaran dekonsentrasi dan pusat
tahun 2018 telah dilaksanakan di golden flower
Bandung pada 11- 14 Oktober 2017. Output yang
dihasilkan dalam bentuk dokumen DIPA dan RKAKL
Ditjen IKM Tahun 2018 yang disahkan pada 6
Desember 2018
Meningkatnya Kemampuan
sentra, Unit Pelayanan Teknis,
Tenaga Penyuluh Lapangan
serta Konsultan Industri Kecil
dan Menengah
Unit Pelayanan Teknis
(UPT)
11 UPT 100% - Fasilitasi peningkatan kemampuan
UPT IKM PBKF, KSAK, LMEA
100% Telah dilaksanakan pembinaaan kepada 61 UPT
Tenaga Penyuluh
Lapangan (TPL)
200 TPL 100% - Pengembangan Tenaga Penyuluh
Lapangan (TPL-IKM)
100% kegiatan pengembangan TPL yang dilakukan adalah
penandatanganan kontrak kerja TPL angkatan 2012-
2013 antara TPL IKM dan Direktur Jenderal IKM
disaksikan oleh Kepala Dinas yang menangani
industri wilayah tugas TPL yang bersangkutan;
evaluasi efektivitas program TPL; dan penyusunan
kontrak kerja TPL angkatan 2013-2014. Hingga
triwulan I, telah dilaksanakan penandatanganan
kontrak kerja sebanyak 578 TPL dari 33 provinsi
4
Tindak LanjutNo. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
(IKSS)
Target
Capaian Triwulan IV
Kendala5 Meningkatnya kerjasama
dengan Lembaga Pendidikan,
Lembaga Penelitian dan
Pengembangan serta asosiasi
industri dan asosiasi profesi
terkait
Kerjasama 3 kerjasama 100% - Kerjasama Internasional Sektor IKM
- Kerjasama Nasional Sektor IKM
- Kerjasama Data IKM dengan Badan
Pusat Statistik (BPS) 2017
- Fasilitasi Kegiatan Dewan Kerajinan
Nasional (DEKRANAS) Sektor IKM
100% Hingga triwulan IV 2017 telah terjalin 18 kerjasama
6 Meningkatnya kompetensi SDM
dan sertifikasi Kompetensi
IKM yang memperoleh
sertifikat kompetensi
(SKKNI)
45 Orang 100% - Fasilitasi SKKNI SDM IKM PBKF, KSAK,
LMEA
100% telah dilaksanakan kegiatan fasilitasi SKKNI kepada
1.580 IKM. Yang terdiri dari 80 IKM kegiatan pusat
dan 1.500 IKM kegiatan satker BPIPI.
7 Terfasilitasinya bantuan
bimbingan teknis
IKM yang mendapat
bimbingan teknis
380 IKM 100% - Fasilitasi bimbingan teknis
Sekretariat
- Fasilitasi bimbingan teknis lainnya
(rekap dr direktorat)
100% Hingga triwulan IV 2017, Ditjen IKM memberikan
fasilitasi bimbingan teknis kepada 953 IKM
8 Kemudahan dalam akses bahan
baku dan penolong
IKM yang mendapat
fasilitasi akses bahan
baku dan penolong
50 IKM 100% (rekap kegiatan dari direktorat) 100% Fasilitasi Akses Bahan Baku dan Bahan Penolong
kepada 67 IKM
9 Fasilitasi bantuan
mesin/peralatan
IKM yang mendapat
fasilitasi bantuan
mesin/peralatan dan
program
Restrukturisasi
Mesin/Peralatan IKM
163 IKM 100% - Restrukturisasi mesin/peralatan IKM 32% Fasilitasi bantuan mesin /peralatan program
Restrukturisasi Mesin/Peralatan IKM kepada 50
IKM
Keterlambatan terbitnya Permenperin
yang terkait dengan penumbuhan dan
pengembangan IKM melalui Program
Restrukturisasi Mesin/Peralatan sehingga
berpengaruh terhadap mundurnya waktu
pelaksanaan program secara keseluruhan
Melaksanakan Program
Restrukturisasi Mesin/Peralatan IKM
dalam waktu yang tersisa secara
maksimal. Dan kedepanya untuk
lebih intensif berkoordinasi dengan
Biro Hukum Kementerian
Perindustrian
10 Peningkatan pengembangan
produk
IKM yang mendapat
fasilitasi
pengembangan produk
172 IKM 100% - Fasilitasi pengembangan produk IKM
PBKF, KSAK, LMEA
100% Hingga triwulan IV, Ditjen IKM telah memfasilitasi
pengembangan produk kepada 862 IKM
11 Bantuan pencegahan
pencemaran lingkungan
IKM yang mendapatkan
bimbingan teknis
pencegahan
pencemaran
lingkungan
6 IKM 100% (rekap kegiatan dari direktorat) 100% Realisasi hingga akhir triwulan IV 2017 adalah 37
IKM yang mendapatkan bimbingan teknis
pencegahan pencemaran lingkungan
IKM yang mendapat
fasilitasi
pameran/promosi
217 IKM 100% - Fasilitasi bantuan informasi pasar,
promosi dan pameran (dalam dan luar
negeri) IKM PBKF, KSAK, LMEA
- Fasilitasi Outlet IKM di Qatar
- Plasa Pameran Industri
100% Partisipasi pada event pameran di dalam negeri
dengan mengikutsertakan 2.871 IKM;dan partisipasi
pada 1 event pameran luar negeri dengan
mengikutsertakan 24 IKM;
12 Peningkatan segmen dan
perluasan pasar
Tindak LanjutNo. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
(IKSS)
Target
Capaian Triwulan IV
Kendalamedia promosi 3 media 100% - Penerbitan Majalah Gema Industri
Kecil
- Penayangan Kegiatan IKM melalui
Media Massa
- Pembuatan Video Pelatihan
Patchwork Dan Decoupage
100% Pencetakan Majalah Gema edisi 56,57,58,dan 59,
Penayangan advertorial kegiatan Ditjen IKM melalui
tagline/running text melalui media televisi,
penayangan advertorial di media cetak dan
talkshow di media televisi, pembuatan animasi
maskot vokasi, pembuatan dan pengelolaan media
sosial Ditjen IKM , pembuatan advertorial di media
online dan media cetak
13 Peningkatan akses pembiayaan
dan penguatan modal bagi
WUB
IKM yang mendapat
fasilitasi pembiayaan
500 IKM 100% - Analisis Potensi IKM Dalam
Mendapatkan KUR
100% Saat ini Ditjen IKM sedang mengubah skema KUR
terkait dengan kebijakan Permenko tentang
kenaikan suku bunga yang dapat menurunkan
bunga kur di tahun 2018. Sedangkan kegiatan
sosialisasi terkait akses pembiayaan telah dilakukan
sejalan dengan kegiatan worshop e-smart IKM
kepada 940 IKM
14 Menguatnya keterkaitan dan
hubungan kemitraan antara
IKM dengan Industri Besar dan
sektor ekonomi lainnya
IKM yang mendapat
fasilitasi kemitraan
37 IKM 100% (rekap kegiatan dari direktorat) 100% Ditjen IKM telah berhasil memfasilitasi kemitraan
antara IKM dengan Industri Besar dan sektor
ekonomi lainnya kepada 184 IKM
12 Peningkatan segmen dan
perluasan pasar
PAGU REALISASI % PAGU REALISASI % PAGU REALISASI % PAGU REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
DIREKTORAT JENDERAL
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 23,327,163,000 21,147,040,192 90.65 278,817,176,000 266,846,021,881 95.71 3,280,272,000 1,557,485,550 47.48 305,424,611,000 289,550,547,623 94.80
Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM 019.05.09 23,327,163,000 21,147,040,192 90.65 278,817,176,000 266,846,021,881 95.71 3,280,272,000 1,557,485,550 47.48 305,424,611,000 289,550,547,623 94.80
I PUSAT : 247949 20,880,964,000 18,880,864,505 90.42 187,959,375,000 179,350,759,760 95.42 2,104,272,000 381,891,500 18.15 210,944,611,000 198,613,515,765 94.15
1Direktorat IKM Pangan, Barang Dari Kayu dan
Furnitur019.05.09.1837 - - 46,180,479,000 43,738,541,460 94.71 55,000,000 54,894,000 99.81 46,235,479,000 43,793,435,460 94.72
2Direktorat IKM Kimia, Sandang, Aneka dan
Kerajinan019.05.09.1838 - - 47,417,739,000 45,735,906,809 96.45 82,521,000 81,385,000 98.62 47,500,260,000 45,817,291,809 96.46
3Direktorat IKM Logam, Mesin, Elektronika dan
Alat Angkut019.05.09.1839 - - 49,668,779,000 47,402,306,917 95.44 19,881,000 11,900,000 59.86 49,688,660,000 47,414,206,917 95.42
4 Sekretariat Direktorat Jenderal IKM 019.05.09.1840 20,880,964,000 18,880,864,505 90.42 44,692,378,000 42,474,004,574 95.04 1,946,870,000 233,712,500 12.00 67,520,212,000 61,588,581,579 91.22
IIBALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI
PERSEPATUAN INDONESIA247952 2,446,199,000 2,266,175,687 92.64 6,877,801,000 6,766,439,092 98.38 1,176,000,000 1,175,594,050 99.97 10,500,000,000 10,208,208,829 97.22
III DEKONSENTRASI - - 83,980,000,000 80,728,823,029 96.13 - - 83,980,000,000 80,728,823,029 96.13
- - 83,980,000,000 80,728,823,029 96.13 - - - 83,980,000,000 80,728,823,029 96.13
1 Prov. DKI Jakarta 019070 - - 1,740,000,000 1,675,008,610 96.26 - - 1,740,000,000 1,675,008,610 96.26
2 Prov. Jawa Barat 029024 - - 3,950,000,000 3,848,146,669 97.42 - - 3,950,000,000 3,848,146,669 97.42
3 Prov. Jawa Tengah 039032 - - 4,330,000,000 4,043,257,150 93.38 - - 4,330,000,000 4,043,257,150 93.38
4 Prov. DI Yogyakarta 049131 - - 2,600,000,000 2,479,267,430 95.36 - - 2,600,000,000 2,479,267,430 95.36
5 Prov. Jawa Timur 059029 - - 5,140,000,000 5,001,505,160 97.31 - - 5,140,000,000 5,001,505,160 97.31
6 Prov. Aceh 069263 - - 2,360,000,000 2,308,699,570 97.83 - - 2,360,000,000 2,308,699,570 97.83
7 Prov. Sumatera Utara 079019 - - 3,680,000,000 3,606,443,170 98.00 - - 3,680,000,000 3,606,443,170 98.00
8 Prov. Sumatera Barat 089264 - - 3,070,000,000 2,878,161,870 93.75 - - 3,070,000,000 2,878,161,870 93.75
9 Prov. Riau 099026 - - 2,330,000,000 2,233,427,750 95.86 - - 2,330,000,000 2,233,427,750 95.86
10 Prov. Jambi 109207 - - 2,530,000,000 2,513,903,500 99.36 - - 2,530,000,000 2,513,903,500 99.36
11 Prov. Sumatera Selatan 119028 - - 2,860,000,000 2,819,780,500 98.59 - - 2,860,000,000 2,819,780,500 98.59
12 Prov. Lampung 129024 - - 2,980,000,000 2,934,259,550 98.47 - - 2,980,000,000 2,934,259,550 98.47
13 Prov. Kalimantan Barat 139243 - - 1,450,000,000 1,449,960,000 100.00 - - 1,450,000,000 1,449,960,000 100.00
14 Prov. Kalimantan Tengah 149215 - - 1,180,000,000 1,124,900,000 95.33 - - 1,180,000,000 1,124,900,000 95.33
15 Prov. Kalimantan Selatan 159191 2,010,000,000 1,944,715,700 96.75 - - 2,010,000,000 1,944,715,700 96.75
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2017
Data per 31 Desember 2017
No. U R A I A N / U N I T / P R O G R A MKode Program /
Kegiatan / Satker
B E L A N J AJUMLAH SELURUHNYA
%P E G A W A I B A R A N G M O D A L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 Prov. Kalimantan Timur 169024 - - 1,960,000,000 1,879,634,600 95.90 - - 1,960,000,000 1,879,634,600 95.90
17 Prov. Sulawesi Utara 179214 - 3,090,000,000 3,041,172,000 98.42 - - 3,090,000,000 3,041,172,000 98.42
18 Prov. Sulawesi Tengah 189023 - - 2,540,000,000 2,531,130,000 99.65 - - 2,540,000,000 2,531,130,000 99.65
19 Prov. Sulawesi Selatan 199022 - - 3,160,000,000 2,902,860,100 91.86 - - 3,160,000,000 2,902,860,100 91.86
20 Prov. Sulawesi Tenggara 209188 - - 2,400,000,000 2,379,186,000 99.13 - - 2,400,000,000 2,379,186,000 99.13
21 Prov. Maluku 219024 - - 1,980,000,000 1,962,913,000 99.14 - - 1,980,000,000 1,962,913,000 99.14
22 Prov. Bali 229163 - - 2,580,000,000 2,558,343,850 99.16 - - 2,580,000,000 2,558,343,850 99.16
23 Prov. N T B 239033 - - 2,370,000,000 2,254,602,600 95.13 - - 2,370,000,000 2,254,602,600 95.13
24 Prov. N T T 249294 - - 2,230,000,000 2,130,856,100 95.55 - - 2,230,000,000 2,130,856,100 95.55
25 Prov. Papua 259247 - - 2,080,000,000 1,933,760,000 92.97 - - 2,080,000,000 1,933,760,000 92.97
26 Prov. Bengkulu 269188 - - 2,450,000,000 2,399,460,000 97.94 - - 2,450,000,000 2,399,460,000 97.94
27 Prov. Maluku Utara 289168 - - 1,930,000,000 1,677,836,200 86.93 - - 1,930,000,000 1,677,836,200 86.93
28 Prov. Banten 299435 - - 1,300,000,000 1,295,949,500 99.69 - - 1,300,000,000 1,295,949,500 99.69
29 Prov. Bangka Belitung 309028 - - 2,290,000,000 1,770,215,874 77.30 - - 2,290,000,000 1,770,215,874 77.30
30 Prov. Gorontalo 319144 - - 1,670,000,000 1,661,747,878 99.51 - - 1,670,000,000 1,661,747,878 99.51
31 Prov. Kepulauan Riau 329115 - - 2,550,000,000 2,502,263,298 98.13 - - 2,550,000,000 2,502,263,298 98.13
32 Prov. Papua Barat 339152 - - 1,870,000,000 1,865,060,000 99.74 - - 1,870,000,000 1,865,060,000 99.74
33 Prov. Sulawesi Barat 340163 - - 1,840,000,000 1,655,696,400 89.98 - - 1,840,000,000 1,655,696,400 89.98
34 Prov. Kalimantan Utara 359901 1,480,000,000 1,464,699,000 98.97 1,480,000,000 1,464,699,000 98.97