LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH ( LAKIP )sakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/... · Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kami sampaikan

LAPORAN AKUNTABILITASKINERJA PEMERINTAH

( LAKIP )

BADAN PENGELOLAAN KEUANGANDAN ASET DAERAH

TAHUN 2016

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAHTAHUN 2015

BADAN PENGELOLAAN KEUANGANDAN ASET DAERAH

TAHUN 2016

i

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

memberikan rahmat, hidayah, karunia dan pertolongan-Nya sehingga kami

dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja ( LKj ) / Laporan

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Lingkup Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016.

Laporan Kinerja (LKj) / Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)

ini merupakan penyajian suatu proses kegiatan yang berorientasi pada hasil

yang telah dicapai selama kurun waktu satu tahun secara sistematis dan

berkesinambungan. Upaya ini menghasilkan suatu Laporan Kinerja (LKj) /

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) yang setidaknya memuat

Visi, Misi, Strategi dan Program serta menyediakan ukuran/indikator

keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaannya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kami

sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu

sepenuh hati dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) / Laporan

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) ini.

Seandainya terdapat ketidaksempurnaan dalam penyusunan Laporan

ini kritik, saran dan pendapat yang konstruktif sangat kami harapkan untuk

kesempurnaannya dimasa akan datang. Tindakan perbaikan dimasa

mendatang adalah tekad terbaik yang akan kami lakukan demi mengarah

pada penyempurnaan Laporan Kinerja (LKj) / Laporan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah (LAKIP) berikutnya.

ii

Semoga laporan ini memberikan manfaat khususnya sebagai data

penyusunan program dan kebijaksanaan pembangunan Kabupaten Tanah

Bumbu di masa yang akan datang.

Wasallamu’alaikum Wr. Wb.

Batulicin,

Kepala Badan PengelolaanDan Aset Daerah

Rooswandi Salem, M.Sos,.MMPembina Tk. I

NIP. 19770930 200312 1 007

iii

DAFTAR ISI

HalamanKATA PENGANTARDAFTAR ISI

iiii

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………A. DATA UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH

BUMBU

1

1. KETENTUAN UMUM ……………………………………… 1

2. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN…. 2

3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI…………………………… 3

4. VISI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

DAERAH KAB.TANAH BUMBU………………………….. 32

5. MISI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

DAERAH KAB.TANAH BUMBU..................................... 33

6. TUJUAN dan SASARAN…………………………………. 34

7. STRATEGI dan KEBIJAKAN……………………………… 35

8. STRUKTUR ORGANISASI............................................... 37

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJAA. PROGRAM DAN KEGIATAN.................................................. 38

B. RENCANA TARGET KINERJA TAHUN ANGGARAN 2016….. 39

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA…………………………………………A. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA..........................

4142

B. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016…………………………….

C. PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT…………………….

4348

BAB IV PENUTUP 50

1 LAKIP BPKADTA 2016

BAB IPENDAHULUAN

A. KETENTUAN UMUM

Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu, Pemerintah

Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Bupati

adalah Bupati Tanah Bumbu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu,Sekretariat dan Bidang adalah

Sekretariat dan Bidang pada Kabupaten Tanah Bumbu,Sekretaris dan

Kepala Bidang adalah Sekretaris dan Kepala Bidang pada Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu,Sub Bagian dan Sub Bidang adalah Sub Bagian dan Sub

Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu,Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang

adalah Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu,Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan

Fungsional pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu,Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

B. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin

oleh Kepala Badan yang memiliki 1 ( satu ) Sekretaris , 4 ( empat )


Kepala Bidang, 3 ( tiga ) Kasubag dan 8 ( delapan ) Kasubid dengan

rincian sebagai berikut :

1. Sekretaris BPKAD

a. Kasubag Umum dan Kepegawaian;

b. Kasubag Perencanaan dan Keuangan;

c. Kasubag Evaluasi Dokumentasi dan Pelaporan.

2. Kepala Bidang Akuntansi

a. Kasubid Akuntansi ;

b. Kasubid Pelaporan .

3. Kepala Bidang Anggaran

a. Kasubid Penyusunan Anggaran BTL Pembiayaan dan

Pengendalian;

b. Kasubid Penyusunan Anggaran BL Pembiayaan dan

Pengendalian.

4. Kepala Bidang Perbendaharaan

a. Kasubid Pengelolaan Kas Daerah;

b. Kasubid Perbendaharaan.

5. Kepala Bidang Aset

a. Kasubid Analisis Kebutuhan dan Analisis Pengadaan;

b. Kasubid Inventarisasi Pengelolaan dan Penghapusan;

c. Kasubid Pemeliharaan, Pengamanan, dan Sengketa.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu

Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan

Tata Kerja Unsur - Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah mempunyai Tugas Menyusun dan


Melaksanakan Kebijakan Daerah dalam Bidang Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah.

Adapun fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengeloaan keuangan

dan aset daerah sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan

oleh bupati;

b. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan,

pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan

dan pengendalian anggaran;

c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan,

pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan

akuntansi daerah;

d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan,

pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelengaraan

perbendaharaan;

e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan,

pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Pengelolaan

aset daerah;

f. Pengelolaan urusan kesekretariatan; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu

Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan

Tata Kerja Unsur - Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tersebut di atas, maka uraian

tugas Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :


a. menetapkan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan dan

pengendalian Pengelolaan keuangan dan aset daerah;

b. menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

c. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;

d. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

e. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem pengeluaran kas

daerah;

f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh

bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

g. mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;

h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/

menatausahakan investasi dengan persetujuan Bupati melalui

Sekda;

i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat

pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah yang

disampaikan kepada Bupati melalui Sekda sebagai bahan laporan;

j. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas

nama pemerintah daerah;

k. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah

daerah dengan persetujuan Bupati melalui Sekda;

l. melakukan Pengelolaan utang dan piutang daerah dengan

persetujuan Bupati melalui Sekda;

m. melakukan penagihan piutang daerah;

n. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

o. melaksanakan kebijakan dan pedoman Pengelolaan serta

penghapusan aset/barang milik daerah;

p. melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pengelolaan

barang/aset milik daerah sesuai dengan kebijakan yang

ditetapkan oleh bupati;


q. memantau dan mengawasi pelaksanaan pengadaan barang/aset

seperti kendaraan roda dua, roda tiga, roda empat, roda enam,

alat berat dan aset lainnya yang bersifat khusus;

r. menyelenggarakan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi dalam

rangka mendukung pelaksanaan kegiatan badan;

s. mengupayakan terwujudnya tertib administrasi Pengelolaan

keuangan, pencatatan dan pelaporan aset daerah;

t. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan

u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang

tugasnya.

Seperti dikemukakan di atas, bahwa Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu memiliki

unsur – unsur Organisasi terdiri dari Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah; Sekretariat ; Bidang Anggaran ; Bidang Akuntansi ;

Bidang Perbendaharaan ; Bidang Aset ; dan Kelompok Jabatan

Fungsional.

SEKRETARIAT

SEKRETARIAT mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan

administrasi yang meliputi pembinaan penyusunan program dan

rencana kerja badan, mengelola urusan keuangan, mengelola urusan

ketatausahaan,rumah tangga dan perlengkapan serta mengelola

urusan administrasi kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sekretariat

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. pengumpulan dan Pengelolaan data serta penyusunan program

kerja dan rencana kegiatan badan;

b. Pengelolaan urusan keuangan;

c. Pengelolaan urusan ketatausahaan;


d. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

e. Pengelolaan urusan kepegawaian; dan

f. Pengelolaan kegiatan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan.

Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut

sekretariat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. menyusun program kerja sekretariat;

b. melaksanakan fasilitasi pengumpulan data dalam rangka

penyusunan program badan;

c. menyusun petunjuk teknis kegiatan sekretariat;

d. melaksanakan kegiatan umum yang meliputi ketatausahaan

rumah tangga dan protokol, kehumasan, ketatalaksanaan

perlengkapan dll;

e. melaksanakan Pengelolaan kepegawaian;

f. melaksanakan penyusunan program badan;

g. melaksanakan Pengelolaan keuangan;

h. melaksanakan fasilitasi evaluasi kegiatan badan;

i. melaksanakan Pengelolaan dokumentasi kegiatan badan;

j. melaksanakan fasilitasi pelaporan badan;

k. melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka

pelaksanaan tugas sekretariat;

l. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

3. Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan.


1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan Pengelolaan urusan surat menyurat,

penggadaan, rumah tangga, perlengkapan, pendistribusian,

keprotokolan kehumasan dan ketatalaksanaan serta Pengelolaan

kepegawaian.

Untuk mejabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai

berikut :

a. menyusun rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas

dan kerja tahunan;

b. melasanakan kegiatan surat menyurat, pengetikan dan

penggandaan;

c. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang

unit dan rencana tahunan barang unit (RKBU dan RTBU);

d. melaksanakan urusan pengadaan dan urusan rumah tangga

yang berkenaan dengan penyediaan sarana alat kantor dan

keperluan kantor;

e. melaksanakan penataan administrasi pendistribusian sarana

alat kantor dan keperluan alat kantor terhadap unsur-unsur

organisasi unit;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi,

pemeliharaan, penghapusan barang/aset unit;

g. melaksanakan pelayanan administrasi, perjalanan dinas,

akomodasi tamu, humas dan keprotokolan;

h. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian yang

meliputi bazzeting, formasi, duk, data pegawai, pengarsipan

berkas pegawai dan rekapitulasi absensi pegawai;

i. menghimpun bahan usulan mutasi kepegawaian, meliputi

pengusulan, kepangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat,


kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian dan

pensiun;

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dan

koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya;

k. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai


2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok

melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan

program dan rencana kerja kegiatan badan dan

menyelenggarakan kegiatan Pengelolaan keuangan badan.

Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut, Sub

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas

sebagai berikut :

a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengumpulan,

Pengelolaan, analisa dan penyajian data;

b. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun program dan

rencana kerja badan;

c. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana

strategis serta laporan akuntabilitas badan;

d. menyusun rencana anggaran bulanan dan triwulan badan;

e. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun pra Dokumen

Pelaksanaan Anggaran(DPA) sebagai bahan Musyawarah

Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan penyusunan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Belanja

Negara (APBD dan APBN);

f. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana

anggaran Badan;


g. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi pembayaran

belanja badan;

h. melakukan Pengelolaan pembayaran gaji pegawai dan

keperluan/kebutuhan kantor;

i. menyiapkan bahan dan membuat pertanggungjawaban

pelaksanaan anggaran;

j. melaksanakan pengumpulan dan Pengelolaan data keuangan

sebagai bahan perhitungan anggaran;

k. menyiapkan dan menyusun laporan keuangan dan memelihara

pengarsipan administrasi keuangan; dan

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

bidang tugasnya.

3. Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan mempunyai

tugas pokok melaksanakan pengumpulan dan Pengelolaan data

dalam rangka pelaksanaan kegiatan evaluasi, pendokumentasian

dan pelaporan kegiatan unsur-unsur organisasi badan.


Bagian Evaluasi Dokumentasi dan Pelaporan mempunyai uraian

tugas sebagai berikut :

menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program evaluasi

pengembangan kinerja kegiatan dan rencana kerja badan;

menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan program

evaluasi pengembangan kinerja kegiatan dan rencana kerja

badan;

menyiapkan bahan dalam rangka evaluasi terhadap sistem

pelaksanaan kegiatan;

menyiapkan bahan dalam rangka pemantauan pelaksanaan

tata naskah dan tata kearsipan agar diperoleh surat menyurat


dan kearsipan/ dokumentasi yang benar, tertib dan rapi sesuai

dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;

menghimpun dan menyiapkan bahan untuk

mendokumentasikan hasil kegiatan administrasi keuangan,

kepegawaian maupun kegiatan masing-masing bidang;

menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan

pelaksanaan tugas untuk dilaporkan kepada atasan atau satuan

kerja yang membutuhkan laporan pengembangan kinerja SKPD;

dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugas.

BIDANG ANGGARAN

Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok menyelenggarakan

kegiatan teknis operasional penyusunan dan pengendalian anggaran

dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD).

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut Bidang

Anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan kebijakan dan pedoman teknis operasional

penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

b. penyusunan kebijakan anggaran dalam rangka pelaksanaan

anggaran kegiatan satuan kerja perangkat daerah;

c. pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja

daerah;

d. pelaksanaan pengendalian anggaran kegiatan satuan kerja

perangkat daerah;

e. penyiapan penetapan dan pengesahan dokumen pelaksanaan

anggaran;


f. pemantauan pelaksanaan APBD;

g. pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam

pelaksanaan APBD;

h. penyelenggaraan penyiapan anggaran kas daerah; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut,

Bidang Anggaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyelenggarakan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan

petunjuk teknis penyusunan APBD serta penyiapan anggaran kas

daerah;

b. menyelenggarakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD serta penyusunan nota keuangan APBD;

c. menyelenggarakan penyusunan rancangan peraturan bupati

tentang penjabaran APBD;

d. menyelenggarakan persiapan pengesahan rancangan DPA-SKPD;

e. menyelenggarakan penyusunan rancangan Peraturan Daerah

tentang Perubahan APBD dan penyusunan nota keuangan

perubahan APBD;

f. menyelenggarakan penyusunan rancangan peraturan bupati

tentang penjabaran perubahan APBD;

g. menyelenggarakan persiapan pengesahan rancangan DPA-SKPD;

h. menyelenggarakan penyiapan anggaran kas daerah;

i. menyelenggarakan pengendalian anggaran SKPD;

j. menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan APBD;


k. menyelenggarakan Pengelolaan dana yang diperlukan dalam

pelaksanaan APBD; dan

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang

tugas dan kewenangannya.

Unsur-unsur Organisasi Bidang Anggaran terdiri dari :

a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung dan

Pengendalian;

b. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung,

Pembiayaan dan Pengendalian.

(1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung dan

Pengendalian mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan

penyusunan anggaran belanja langsung dan pengendaliannya

dalam rangka pelaksanaan APBD;

Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut Sub

Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung dan

Pengendalian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun konsep kebijakan,

pedoman dan petunjuk teknis penyusunan APBD dan

perubahan APBD untuk belanja langsung;

b. melaksanakan penghimpunan dan pengolahan data yang

berkenaan dengan penyusunan APBD dan perubahan APBD

untuk belanja langsung;

c. melaksanakan penerimaan Rencana Kerja dan Anggaran

SKPD (RKA SKPD) serta RKA SKPD untuk belanja langsung yang

memuat program dan kegiatan baru yang dianggarkan

dalam perubahan anggaran dari masing-masing SKPD;

d. menyampaikan sekaligus membahas RKA SKPD untuk belanja

langsung yang memuat program dan kegiatan baru yang


dianggarkan dalam perubahan anggaran dari masing-masing

SKPD kepada dan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(TAPD);

e. menerima kembali RKA SKPD serta RKA SKPD untuk belanja

langsung yang memuat program dan kegiatan baru yang

dianggarkan dalam perubahan anggaran dari masing-masing

SKPD yang disempurnakan;

f. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka

penerbitan surat penyediaan dana (SPD);

g. melaksanakan Pengelolaan kode rekening/kode akun

anggaran;

h. menyusun RAPBD dan RAPBD perubahan untuk belanja

langsung dalam rangka penyampaian RAPBD dan RAPBD

perubahan tersebut kepada Bupati;

i. menyusun nota keuangan APBD dalam rangka penyampaian

RAPBD dan RAPBD perubahan untuk belanja langsung beserta

lampirannya kepada DPRD;

j. menyusun rancangan peraturan bupati tentang penjabaran

APBD dan APBD perubahan untuk belanja langsung sekaligus

menyampaikannya kepada Gubernur;

k. menyusun ringkasan/rincian APBD untuk belanja langsung

menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,

pendapatan, belanja;

l. menyusun klasifikasi dan rekapitulasi belanja daerah untuk

belanja langsung;

m. melaksanakan penerimaan dan memverifikasi rancangan DPA

SKPD dan rancangan DPPA-SKPD untuk belanja langsung;


n. menyiapkan pengesahan rancangan dan penyampaian DPA

SKPD dan DPPA-SKPD belanja langsung kepada kepala SKPD,

Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan;

o. menyusun ringkasan/rincian perubahan APBD serta menyusun

klasifikasi dan rekapitulasi perubahan belanja daerah khusus

belanja langsung;

p. melaksanakan pemantauan dan pengendalian terhadap

realisasi atau pelaksanaan kinerja dan anggaran tahunan

untuk belanja langsung;

q. melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas; dan

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai


(2) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung,

Pembiayaan dan Pengendalian mempunyai tugas

menyelenggarakan kegiatan penyusunan anggaran belanja tidak

langsung, pembiayaan dan pengendaliannya dalam rangka

pelaksanaan APBD.


Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung,

Pembiayaan dan Pengendalian mempunyai uraian tugas sebagai

berikut:


pedoman dan petunjuk teknis penyusunan APBD dan

perubahan APBD untuk belanja tidak langsung;

b. melaksanakan penghimpunan dan pengolahan data yang

berkenaan dengan penyusunan APBD dan perubahan APBD

untuk belanja tidak langsung;


c. melaksanakan penerimaan RKA SKPD untuk belanja tidak

langsung yang dianggarkan dalam perubahan anggaran dari

masing-masing SKPD;

d. menyampaikan sekaligus membahas RKA yang dianggarkan

dalam perubahan anggaran dari masing-masing SKPD

kepada dan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(TAPD);

e. menerima kembali RKA SKPD untuk belanja tidak langsung

yang dianggarkan dalam perubahan anggaran dari masing-

masing SKPD yang disempurnakan;

f. menyusun RAPBD dan RAPBD perubahan untuk belanja tidak

langsung dalam rangka penyampaian RAPBD dan RAPBD

perubahan tersebut kepada Bupati;

g. menyusun nota keuangan APBD dalam rangka penyampaian

RAPBD dan RAPBD perubahan untuk belanja tidak langsung

beserta lampirannya kepada DPRD;

h. menyusun rancangan peraturan bupati tentang penjabaran

APBD dan APBD perubahan untuk belanja tidak langsung

sekaligus menyampaikannya kepada Gubernur;

i. menyusun ringkasan/rincian APBD untuk belanja tidak

langsung menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,

pendapatan, belanja dan pembiayaan;

j. menyusun klasifikasi dan rekapitulasi belanja daerah untuk

belanja tidak langsung;

k. melaksanakan penerimaan dan memverifikasi rancangan DPA

SKPD dan rancangan DPPA-SKPD untuk belanja tidak

langsung;


l. menyiapkan pengesahan rancangan dan penyampaian DPA

SKPD dan DPPA-SKPD untuk belanja tidak langsung kepada

kepala SKPD, Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan;

m. menyusun ringkasan/rincian perubahan APBD serta menyusun

klasifikasi dan rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk

belanja tidak langsung;

n. menyusun ringkasan/rincian APBD untuk belanja langsung

menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,

pendapatan, belanja serta pembiayaan;

o. menghimpun dan meneliti data gaji pegawai Pemerintah

Daerah;

p. menyusun daftar perubahan jumlah pegawai pergolongan

dan perjabatan sebagai dasar penghitungan penggajian;

q. menerbitkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran

(SKPP);

r. menyusun daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

s. melaksanakan pemantauan dan pengendalian terhadap

realisasi atau pelaksanaan rencana kerja, kinerja dan

anggaran tahunan untuk belanja tidak langsung;

t. melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas; dan

u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai


BIDANG AKUNTANSI

Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan

akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang piutang dan ekuitas

dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya dalam

rangka menyusun laporan dan pertanggungjawaban keuangan

daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.


Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut, Bidang

Akuntansi mempunyai fungsi sebagai berikut:


penyelenggaraan akuntansi daerah;

b. penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi keuangan

daerah;

c. pelaksanaan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban

keuangan pemerintah daerah;

d. penyelenggaraan evaluasi laporan keuangan SKPD;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.


Bidang Akuntansi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyelenggarakan penyusunan konsep, pedoman dan petunjuk

teknis penyelenggaraan akuntansi;

b. menyelenggarakan pencatatan transaksi keuangan;

c. menyelenggarakan posting transaksi kedalam buku besar secara

periodik;

d. menyelenggarakan penyusunan laporan realisasi anggaran

pendapatan dan belanja daerah secara periodik;

e. menyelenggarakan Pengelolaan Saldo Akun Keuangan yang terdiri

dari aset, utang piutang, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan

pembiayaan yang dikelola oleh SKPD dan BUD;

f. menyelenggarakan Pengelolaan arsip terhadap bukti transaksi

keuangan sebagai dasar pencatatan;

g. menyelenggarakan penyusunan laporan rekonsiliasi penerimaan

dan pengeluaran daerah;


h. menyelenggarakan penyusunan laporan dan

pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintah;

i. menyelenggarakan Pengelolaan sistem informasi keuangan

daerah;

j. menyelenggarakan evaluasi atas laporan keuangan SKPD;

k. menyelenggarakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;

l. menyelenggarakan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati

tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

m. menyelenggarakan pembinaan dibidang akuntansi;

n. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan

o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bidang Akuntansi terdiri dari :

1. Sub Bidang Akuntansi; dan

2. Sub Bidang Pelaporan.

(1) Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas melakukan pencatatan

dan pembukuan atas transaksi keuangan, aset, utang dan

ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan

perhitungannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.


Bidang Akuntansi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:


pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan

pelaksanaan akuntansi pada SKPD dan BUD;


b. melaksanakan pencatatan transaksi keuangan SKPD secara

sistematis dan kronologis sesuai dengan standar akuntasi

pemerintah;

c. melaksanakan pencatatan transaksi keuangan BUD secara

sistematis dan kronologis sesuai dengan standar akuntansi

pemerintah;

d. melaksanakan posting transaksi kedalam Buku Besar secara

periodik;

e. melaksanakan Pengelolaan arsip terhadap bukti transaksi

keuangan sebagai dasar pencatatan;

f. menyusun laporan keuangan lainnya yang diperlukan dan

atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku dalam kaitannya dengan pelaksanaan APBD;

g. melaksanakan Pengelolaan saldo akun keuangan yang

terdiri dari aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan,

belanja dan pembiayaan yang dikelola oleh Satuan Kerja

Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) dan BUD;

h. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang

tugasnya;

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai


(2) Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas menyusun laporan dan

pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah dalam

pelaksanaan APBD meliputi laporan realisasi anggaran, neraca

dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar

akuntansi pemerintah serta evaluasi laporan keuangan dan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;


Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut , Sub

Bidang Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan laporan keuangan Pemerintah

Daerah dan Bendahara Umum Daerah (BUD);

b. melaksanakan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah secara periodik;

c. menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);

d. menghimpun bahan yang diperlukan dalam penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD;

e. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD;

f. melaksanakan evaluasi atas laporan keuangan SKPD dan

BUD;

g. melaksanakan evaluasi atas laporan keuangan Satuan Kerja

Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD);

h. melaksanakan penyusunan laporan rutin dan khusus;

i. melaksanakan Pengelolaan sistem informasi keuangan

daerah (SIKD);

j. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang

tugasnya;

k. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai



BIDANG PERBENDAHARAAN

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi

Bendahara Umum Daerah (BUD) serta melakukan pengujian dan

pengesahan dokumen dalam rangka pembayaran atas beban

tagihan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).


Perbendaharaanmempunyai fungsi sebagai berikut:


penyelenggaraan perbendaaraan daerah;

b. penyelenggaraan Bendahara Umum Daerah (BUD);

c. penyelenggaraan pembinaan bidang perbendaharaan;

d. pelaksanaan pengujian atas tagihan dan memerintahkan/menolak

pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;

e. pengesahan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang

menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD;

f. evaluasi pelaksanaan tugas; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang



Bidang Perbendaharaanmempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyelenggarakan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan

petunjuk teknis yang berkaitan dengan penelitian terhadap

permintaan pembayaran atas beban APBD dan Bendahara Umum

Daerah (BUD);

b. menyelenggarakan persiapan pembukaan rekening kas umum

daerah pada Bank Umum Pemerintah dengan persetujuan bupati

melalui sekda;

c. menyelenggarakan penelitian terhadap Surat Perintah Membayar

(SPM);


d. menyelenggarakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana

(SP2D) dengan persetujuan bupati melalui sekda;

e. menyelenggarakan penelitian kelengkapan perintah pembayaran

SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran;

f. menyelenggarakan pengujian kebenaran perhitungan tagihan

atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;

g. menyelenggarakan pengujian ketersediaan dana yang

bersangkutan;

h. menyelenggarakan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran

daerah atas persetujuan bupati melalui sekda;

i. menolak pencairan dana apabila perintah pembayaran yang

diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi syarat yang

ditetapkan;

j. menyelenggarakan penyusunan laporan keuangan Bendahara

umum Daerah;

k. menyelenggrakan penelitian terhadap kelengkapan Surat

Pertanggung Jawaban (SPJ) bendahara pengeluaran;

l. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan

m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bidang Perbendaharaan terdiri dari :

a. Sub Bidang Perbendaharaan; dan

b. Sub Bidang Pengelolaan Kasda.

(1) Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan

pengujian, verifikasi dan pengesahan dokumen atas tagihan yang

menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD).


Bidang Perbendaharaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:


a. menyiapkan bahan dan menyusun konsep kebijakan, pedoman

dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan kegiatan

perbendaharaan;

b. menyiapkan bahan dan menyusun konsep kebijakan, pedoman

dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penelitian terhadap

Surat Perintah Membayar (SPM) serta penerbitan SP2D;

c. melaksanakan penelitian terhadap Surat Pernyataan Tanggung

Jawab Pengguna Anggaran yang menjadi dokumen

pelengkap Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP),

Tambahan Uang (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar

Langsung (SPM-LS);

d. menerima Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP),

Ganti Uang (SPM-GU), Tambahan Uang (SPM-TU) dan Surat

Perintah Membayar Langsung (SPM-LS);

e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Bank dan atau

Lembaga Keuangan yang ditunjuk;

f. melaksanakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

berdasarkan SPM UP, GU dan TU;

g. melaksanakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

berdasarkan SPM LS yang disampaikan kepada Bupati melalui

Sekda sebagai bahan laporan;

h. mengeluarkan surat penolakan penerbitan Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D);

i. melaksanakan penelitian terhadap kelengkapan surat

pertanggungjawaban (SPJ) bendahara pengeluaran SKPD;

j. mengadministrasikan penerbitan dan penolakan penerbitan

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);


k. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis

kegiatan perbendaharaan;

l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan

Bendahara Umum Daerah;

m. menyampaikan laporan dan melakukan pencatatan tentang

perkembangan penyelesaian TPTGR;

n. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan

o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sub Bidang Pengelolaan Kasda mempunyai tugas menerima,

menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan

mempertanggungjawabkan uang pendapatan dan uang untuk

belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.


Bidang Pengelolaan Kasda mempunyai uraian tugas sebagai

berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun konsep kebijakan, pedoman

dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan kegiatan

Pengelolaan Kasda;

b. menyiapkan pembukaan rekening kas umum daerah pada

Bank umum Pemerintah dengan persetujuan Bupati melalui

Sekda;

c. menyiapkan pembukaan rekening penerimaan dan

pengeluaran pada bank dalam rangka pelayanan penerimaan

dan pengeluaran kas bagi masyarakat dan SKPD dengan

pesetujuan Bupati melalui Sekda;


b. melaksanakan penempatan uang daerah pada bank atau

dijadikan sumber pendapatan daerah dari bunga deposito

dengan persetujuan Bupati melalui Sekda;

c. melaksanakan Pengelolaan investasi daerah setara kas dengan

persetujuan Bupati melalui Sekda;

d. melaksanakan penyusunan laporan keadaan/posisi kas daerah

secara periodik;

e. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan


BIDANG ASET

Bidang Aset mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan,

analisis pengadaan, inventarisasi, Pengelolaan, penghapusan,

pemeliharaan, dan pengamanan serta penyelesaian sengketa

barang/aset milik daerah.


Aset mempunyai fungsi sebagai berikut:

perumusan kebijakan dan pedoman teknis operasional

Pengelolaan aset daerah;

pengawasan atas penyelenggaraan Pengelolaan barang/aset

milik daerah;

pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengadaan barang/aset milik

daerah;

pelaksanaan kebijakan dan pedoman inventarisasi, Pengelolaan

dan penghapusan barang/aset milik daerah;

pelaksanaan kebijakan dan pedoman pemeliharaan,

pengamanan dan penyelesaian sengketa barang/aset milik

daerah;


pembinaan atas Pengelolaan dan pencatatan barang/ aset milik

daerah;

penyelenggaraan administrasi pemberdayaan aset daerah;

evaluasi pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang



Bidang Aset mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. menyusun konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang

berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap

Pengelolaan, penghapusan, pemeliharaan, dan pengamanan

serta penyelesaian sengketa barang/aset milik daerah;

b. menyelenggarakan analisis kebutuhan dan analisis pengadaan

barang/aset milik daerah;

c. menyelenggarakan pengadaan barang bergerak maupun yang

tidak bergerak yang menjadi aset daerah;

d. menyelenggarakan penyusunan Daftar Kebutuhan Barang/Aset

Milik daerah;

e. menyelenggarakan koordinasi dengan masing-masing SKPD dalam

rangka konsolidasi pencataan dan inventarisasi barang/aset milik

daerah;

f. menyelenggarakan proses penetapan Pejabat Pengelolaan

Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

g. menyelenggarakan bimbingan teknis dibidang administrasi

barang/aset daerah;

h. menyelenggarakan penyimpanan dokumen asli kepemilikan

tanah, bangunan dan kendaraan Pemerintah Daerah;

i. menyelenggarakan penyusunan daftar rekapitulasi inventaris



j. menyelenggarakan penyusunan daftar mutasi barang pada

seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah;

k. menyelenggarakan penyusunan konsep Peraturan/Keputusan

Bupati tentang penghapusan barang/aset daerah;

l. menyelenggarakan pengajuan konsep usulan penghapusan

barang daerah dari Daftar Inventaris Barang Pemerintah Daerah;

m. menyelenggarakan proses TPTGR barang milik daerah;

n. menyelenggarakan proses administrasi distribusi barang/aset milik

daerah yang diperuntukan bagi SKPD;

o. menyelenggarakan proses administrasi penerimaan barang yang

bersifat hibah, bantuan dan sumbangan baik dari Pemerintah,

Pemerintah Daerah lainnya maupun dari pihak ketiga;

p. menyelenggarakan penyusunan daftar pengadaan barang/aset

milik daerah yang dilaksanakan oleh SKPD;

q. menyelenggarakan pemindahtanganan barang/aset milik daerah;

r. menyelenggarakan penyusunan Standar Penggunaan

Barang/Aset milik daerah;

s. menyelenggarakan proses pemberian hak sewa dan hak pinjam

pakai kepada pihak ketiga;

t. menyelenggarakan pengajuan usulan penetapan status

penggunaan barang/aset milik daerah;

u. menyelenggarakan pengawasan atas Pengelolaan barang/aset

milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;

v. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan

w. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bidang Aset terdiri dari :

a. Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Analisis Pengadaan;

b. Sub Bidang Inventarisasi, Pengelolaan dan Penghapusan; dan


c. Sub Bidang Pemeliharan, Pengamanan dan Sengketa

(1) Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Analisis Pengadaan

mempunyai tugas pokok melaksanakan pengujian dan analisis

kebutuhan dalam rangka pengadaan barang/aset yang akan

menjadi milik daerah.

Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut, Sub Bidang

Analisis Kebutuhan dan Analisis Pengadaan mempunyai uraian tugas

sebagai berikut:


pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan

kebutuhan dan pengadaan barang/aset daerah;

b. mengumpulkan bahan usulan kebutuhan dan pengadaan

barang/aset dari masing-masing SKPD;

c. melaksanakan analisis terhadap usulan kebutuhan dan

pengadaan serta usul pemeliharaan barang/aset;

d. menyiapkan administrasi dan proses pengadaan barang

bergerak yang menjadi aset daerah seperti kendaraan roda

dua, roda tiga, roda empat, roda enam, alat berat dan aset

lainnya yang bersifat khusus;

e. menyiapkan administrasi dan proses pengadaan barang tidak

bergerak yang menjadi aset daerah;

f. menyusun usulan kebutuhan dan pengadaan barang/aset

pada masing-masing SKPD;

g. melaksanakan evaluasi terhadap Rencana Kebutuhan dan

Pengadaan Barang/Aset milik daerah;

h. menyusun Daftar Kebutuhan dan Pengadaan Barang/Aset milik

daerah;

i. melaksanakan penerimaan laporan rencana dan Daftar

Kebutuhan Pemeliharaan barang/aset milik daerah;


j. melaksanakan penerimaan, mengkaji sekaligus menyusun

laporan terhadap usulan mutasi, penghapusan serta

pemindahtanganan barang/aset milik daerah;

k. melaksanakan penerimaan usulan dan penetapan status

penggunaan barang/aset daerah;

l. melaksanakan penyusunan Standar Penggunaan Barang/Aset

daerah;

m. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan

n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan


(2)Sub Bidang Inventarisasi, Pengelolaan dan Penghapusan

mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi pencatatan,

inventarisasi, Pengelolaandan penghapusan barang/aset milik

daerah.


Bidang Inventarisasi, Pengelolaan dan Penghapusan mempunyai

uraian tugas sebagai berikut:


pedoman dan petunjuk teknis pengadministrasian mutasi aset,

penghapusan dan pemindah tanganan aset serta

pemanfaatan dan pemberdayaan aset;

b. mengumpulkan bahan, menyusun rencana dan melaksanakan

bimbingan teknis dibidang administrasi aset;

c. melaksanakan proses penetapan pejabat yang menyimpan

dan mengurus barang daerah pada SKPD untuk ditetapkan

menjadi Pengelolaan Barang;

d. menerima Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan

Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) seluruh SKPD;


e. melaksanakan penyimpanan dokumen asli kepemilikan tanah,

bangunan dan kendaraan milik Pemerintah Daerah, serta

dokumen pendukung dari aset selain aset tetap dan

kewajiban;

f. menghimpun hasil inventarisasi barang SKPD dan menyusun

Daftar Rekapitulasi Inventaris;

g. melaksanakan penghimpunan mutasi barang daerah dan

menyusun Daftar Mutasi Barang seluruh SKPD;

h. melaksanakan proses administrasi penerimaan barang dari

pihak ketiga, Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya yang

bersifat hibah, bantuan dan atau sumbangan;

i. melaksanakan proses administrasi distribusi barang milik daerah

yang diperuntukkan bagi SKPD;

j. melaksanakan pengaturan penyusutan aset tetap;

k. melaksanakan pendataan mengenai kondisi barang-barang

daerah dalam rangka penghapusan barang daerah;

l. menyiapkan bahan, menyusun dan mengajukan konsep usulan

penghapusan barang daerah dari Daftar Inventaris Barang

Pemerintah Daerah;

m. melaksanakan segala kegiatan dalam rangka Penghapusan

barang daerah;

n. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rancangan

Peraturan Bupati tentang Penghapusan Barang Daerah;

o. menerima Berita Acara Penyerahan Kegiatan/Barang dari

seluruh SKPD;

p. menyusun Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah;

q. melaksanakan pemindah tanganan barang daerah melalui

penjualan, tukar menukar, hibah atau penyertaan modal

barang daerah;


r. melaksanakan pengkajian dan penelitian dalam rangka

pemanfaatan dan pemberdayaan aset;

s. melaksanakan pemrosesan pemberian hak sewa dan hak

pinjam pakai;

t. melaksanakan penelitian secara fisik dalam rangka penetapan

status barang inventaris Pemerintah Daerah;

u. menyusun daftar perkiraan penambahan dan pengurangan

aset tetap daerah dan aset lainnya serta menyusun daftar

cadangan daerah;

v. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan

w. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan


(3) Sub Bidang Pemeliharaan, Pengamanan dan Sengketa mempunyai

tugas menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan, pengamanan

dan penyelesaian sengketa aset milik daerah.


Bidang Pemeliharaan, Pengamanan dan Sengketa mempunyai

uraian tugas sebagai berikut:


pedoman dan petunjuk teknis pemeliharaan, pengamanan

dan sengketa aset milik daerah;

b. mengumpulkan bahan, menyusun rencana dan melaksanakan

bimbingan teknis dibidang pemeliharaan, pengamanan dan

sengketa;

c. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pengamanan


d. melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan

penyelesaian sengketa yang meliputi aset/barang milik


daerah berupa tanah dan/atau bangunan dengan cara sewa

menyewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangunan

guna serah dan bangunan serah guna, serta administrasi

proses tuntutan ganti rugi;

e. membina, mengawasi dan berkoordinasi dengan pihak/instansi

yang berkaitan dengan tupoksinya;

f. membuat laporan hasil kegiatan;

g. mengevaluasi hasil kerja; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang

tugas.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas sesuai dengan keahlian dan fungsinya.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun

2015 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Unsur-

Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu, maka susunan Organisasi Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

adalah seperti terlihat pada bagan struktur organisasi BPKAD

Kabupaten Tanah Bumbu dibawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kepala BadanRooswandi Salem,S.Sos.MMNIP. 19770930 200312 1 007

Sekertaris BadanAndrianto Wicaksono, SE. Ak.MM

NIP.19771223 200312 1 010

JABATAN FUNGSIONAL

Kabid AnggaranDedy Bodin, SE

NIP.19751231 200701 1 124

Kabid AkuntansiFenty Erdiana, SE

NIP.19720213 200312 2 003

Plt.Kabid PerbendYovi Satria Rakhmatullah,SHNIP.19831113 300312 1 010

Kabid AsetDidi Ali Hamidi, S.Hut

NIP. 19740628 199403 1 004

Plt.Kasubbag Perencanaan danKeuangan

Nani Mayasari, SENIP.19860625 201001 2 031

Plt.Evaluasi Dokumentasi danPelaporan

Salamun, SENIP.19790810 201001 1 028

Kasubbid Umum danKepegawaian

Dedy Noor Irawan, S.KomNIP.19851021 200804 1 001

Plt.Kasubbid AnggaranBL

Hendry Kesumajaya,SENIP.19800124 201001 1 017

Kasubbid Anggaran BTLPembiayaan &Pengendalian

Hendra Wardani, SENIP. 19780715 200701 027

Plt.Kasubbid AkuntansiHabiburrahman, SE

NIP.19780310 201001 1 1012

Plt.Kasubbid PelaporanMaimunah Mansyur, SENIP. 19810507 200904 2

002

Kasubbid Perbend

Yovi Satria Rakhmatullah,SHNIP.19831113 300312 1 010

Plt.Kasubbid PengelolaanKasda

Isnawati, SENIP.19850401 201001 2 037

Kasubbid Analisis Kebutuhandan Analisis Pengadaan

Adi Syarif,SENIP.19781226 201001 1 003

Kasubbid Inventarisasi,Pengelolaan dan Penghapusan

Irwan ,SENIP.19810610 201001 1 019

Kasubbid Pemeliharaan,Pengamanan dan Sengketa

Erwin Novikar, S.KomNIP. 19821105 200904 1 004


BAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. VISI

Pengelolaan Keuangan yang Baik mengandung maksud

mampu mewujudkan pengelolaan keuangan yang efisien,

transparan, akuntabel, tertib dan disiplin dalam batasan

perundang-undangan yang berlaku. Penetapan Visi tersebut

merupakan perwujudan cita-cita dalam rangka Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah guna penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu,

agar dapat berjalan dinamis dan tercapai dalam kurun waktu 5

(lima) Tahun kedepan.

Definisi visi adalah rumusan umum mengenai keadaan

yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk

mewujudkan satu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka

waktu tertentu.

Adapun Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu periode 2016-2020 adalah :

B. MISI

Misi adalah landasan Strategis dalam mencapai tujuan

organisasi yang secara bersama-sama akan diusahakan terwujud

oleh seluruh komponen organisasi. Atas dasar itu semua, maka

“TERWUJUDNYA SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH YANG TERTIB TRANSPARAN DAN

AKUNTABEL”


sesuai visi, tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang ada

maka ditetapkan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah adalah :

1. Mewujudkan system pengelolaan keuangan daerah yang

akuntabel berdasarkan standar akuntansi pemerintah

2. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan BMD berdasarkan

aturan yang berlaku

C. TUJUAN dan SASARAN

Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran

strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam

perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang

selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kerja SKPD

selama lima tahun.

TUJUAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal

yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi,

memecahkan permasalahan, dan menangani isu trategis

daerah yang dihadapai. Rencana Strategis Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

mempunyai tujuan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas system pengelolaan keuangan

daerah berdasarkan SAP berbasis akrual

2. Mengoptimalkan ketepatan waktu penyerapan belanja

pemerintah daerah

3. Meningkatkan kualitas pengelolaan BMD

Secara lengkap tujuan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


SASARAN

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan

yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai,

Dalam mewujudkan tujuan suatu oraganisasi diperlukan sasaran

yang terarah agar komponen dalam satu organisasi memahami

sasaran yang akan dicapai dalam mewujudkan suatu tujuan

perlu ditetapkan strategi berupa kegiatan dan program.

Sasaran yang hendak dicapai di Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah adalah :

1. Meningkatnya kualitas sistem pengelolaan keauangan

daerah yang transparan dan akuntabel

2. Meningkatnya kualitas sistem pengelolaan keauangan

daerah berdasarkan SAP berbasis akrual.

3. Ketepatan waktu penyerapan anggaran belanja pemerintah

daerah sesuai alokasi anggaran kas.

TUJUAN INDIKATORTUJUAN

SATUANTARGET

AWAL(2015)

AKHIR(2021)

Meningkatkankualitas sistempengelolaankeuangan daerahberdasarkan SAPberbasis akrual

Peningkatankualitas sistempengelolaankeuangandaerahberdasarkanSAP berbasisakrual

1=WTP2=WDP3= TW4=TMP

1 1

Mengoptimalkanketepatan waktupenyerapanbelanjapemerintahdaerah

Optimalisasipenyerapanbelanjapemerinathdaerah

% 84,63 92,85

Meningkatkankualitaspengelolaan BMD

MeningkatnyakualitaspengelolaanBMD

%


4. Tersajinya data BMD dengan akurat.

Secara lengkap sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

SASARAN INDIKATORSASARAN SATUAN

KONDISIAWAL

(TAHUN2015)

TARGET SASARAN KINERJA

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatnyakualitas sistempengelolaankeauangandaerah yangtransparandan akuntabel

Opini BPKatas LKPD thn-n

1=WTP;2=WDP;3=TW;4=TMP

1 1 1 1 1 1 1

Meningkatnyakualitas sistempengelolaankeauangandaerahberdasarkanSAP berbasisakrual

PersentaseSKPD yg telahmenerapkanSAP

% 0 5,77 23,31 47,62 71,43 95,20 100

Ketepatanwaktupenyerapananggaranbelanjapemerintahdaerah sesuaialokasianggaran kas

Persentaseketepatanwaktupenyerapanbelanjapemerintahdaerah

% 84,63 86,00 87,37 88,74 90,11 91,48 92,85

Tersajinya dataBMD denganakurat

Persentasekeakuratandata BMD

% 56,20 57,77 59,34 60,91 62,48 64,05 65,62

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari

suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap instansi

pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama

sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu

pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan

Kerja Perangkat Daerah. Oleh karena itu Badan Pengelolaan


Keuangan dan Aset Daerah menetapkan 3 (tiga) Indikator

Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Opini BPK atas LKPD thn -n

2. Persentase ketepatan waktu penyerapan belanja

pemerintah

3. Persentase keakuratan data BMD

Secara lengkap sasaran dapat dilihat pada dibawah ini :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TUJUAN SASARANINDIKATOR

KINERJAUTAMA

FORMULASI SUMBERDATA

PENANGGUNGJAWAB

Meningkatkankualitas sistempengelolaankeuangandaerahberdasarkanSAP berbasisakrual

Meningkatnyakualitas sistempengelolaankeauangandaerah yangtransparan danakuntabel

PersentaseSKPD ygtelahmenerapkanSAP

Jumlah SKPDyangmenerapkanSAP dibagijumlah SKPDdikali 100%

BPKAD BPKAD

Mengoptimalkan ketepatanwaktupenyerapanbelanjapemerintahdaerah

Ketepatanwaktupenyerapananggaranbelanjapemerintahdaerah sesuaialokasianggaran kas

Persentaseketepatanwaktupenyerapanbelanjapemerintahdaerah

Realisasibelanjadaerahsemester Idibagialokasibelanjadaerahsemester Iberdasarkananggarankas dikali100%

BPKAD BPKAD

MeningkatkankualitaspengelolaanBMD

Tersajinya dataBMD denganakurat

Persentasekeakuratandata BMD

Jumlah asetyangterinventarisirdibagijumlah asetkeseluruhandikali 100%

BPKAD BPKAD


E. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah cara-cara dalam mengoperasionalkan tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi yang baik adalah

penjabaran dari tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dengan

mempertimbangkan kondisi lingkungan yang obyektif.

Strategi yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah antara lain:

1. Penerapan SAP berbasis akrual dalam tata kelola keuangan

daerah,

2. Terintegrasi pengelolaan BMD dengan pemanfaat teknologi

informasi,

3. Inventarisasi dan verifikasi barang milik daerah,

4. Meningkatnya komitmen dan konsistensi semua pihak terkait proses

pengelolaan anggaran belanja daerah.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan

tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah

dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah antara lain:

1. Meningkatkan mutu SDM pengelola keuangan dan aset daerah,

2. Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah dengan Simda

BMD,

3. Meningkatkan SDM pengelola barang milik daerah,

4. Evaluasi dan pengawasan terhadap penyerapan belanja daerah

di seluruh SKPD,

5. Ketepatan penyerapan belanja daerah di seluruh SKPD sebagai

salah satu unsur penialain evaluasi kinerja SKPD.


F. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan himpunan beberapa kegiatan nyata,

sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa

instansi Pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat

guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Program dan kegiatan berjumlah 6 macam program dan 33

macam kegiatan, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional3. Penyediaan jasa administrasi keuangan4. Penyediaan jasa kebersihan kantor5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja6. Penyediaan alat tulis kantor7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan8. Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

10. Penyediaan makanan dan minuman11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah12. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *)13. Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur14. Pembangunan Gedung Kantor15. Pengadaan mobil jabatan16. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional17.18.19.20.21.

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung KantorPemeliharaan Rutin / Berkala Mobil JabatanPemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / OperasionalPemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung KantorPemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor

3. Program peningkatan disiplin aparatur22. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu


4. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan danPemanfaatan tanah

23. Pemberian / Pemasangan Papan Himbauan untuk PengamananAset Pemerintah Daerah

24. Pengamanan Status Hukum Barang Milik Daerah

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan KeuanganDaerah

25. Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah26. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD27. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan

APBD28. Bimbingan Teknis Implementasi Regulasi tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah29. Penyusunan Pedoman APBD30. Penaksiran Sewa Aset31. Penghapusan Barang Milik Daerah32. Penyediaan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah

6. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten /Kota

33. Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi PengelolaanKeuangan Daerah Kabupaten / Kota

G. RENCANA TARGET KINERJA TAHUN ANGGARAN 2016

Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen perencanaan

tahunan yang sifatnya lebih teknis dan operasional daripada

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA). Komponen-komponen yang

terkandung RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) seperti visi, misi, tujuan

dan sasaran serta program yang bersifat umum dan target-target

yang hendak dicapai harus dijabarkan dalam Rencana Kinerja

Tahunan. Kemudian dikaitan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu dan dijabarkan kedalam usulan kegiatan-

kegiatan teknis dan kegiatan-kegiatan administrasi umum.

Sesuai dengan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun 2016


mempunyai 6 macam program dan 33 macam kegiatan. Setiap

program dan kegiatan memiliki beberapa indikator kinerja. Tidak

semua indikator tersebut belum tentu dapat tercapai pada setiap

tahunnya. Kebijakan umum, skala prioritas, dan keterbatasan dana

adalah hal-hal yang mengakibatkan adanya beberapa kegiatan

yang tidak dapat terlaksana. Hal ini berpengaruh pula pada

pencampaian indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja hanya dapat

diukur bila dalam tahun tersebut terdapat kegiatan yang mengarah

pada pencapaian kinerja tersebut. Agar dapat diukur terlebih dahulu

harus ditetapkan target indikator sasaran yang akan dicapai, dan

selanjutnya disajikan kedalam Rencana Kinerja Tahunan. Hasil

pengukuran indikator inilah yang akan menggambarkan kegagalan

atau keberhasilan suatu instansi.

Untuk Tahun 2016 Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah diuraikan dalam target indikator –

indikator kinerja yang hendak dicapai. Demikian pula terhadap

kegiatan, target kinerjanya dirinci menjadi indikator masukan,

keluaran dan hasil dari kegiatan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran Rencana Kinerja

Tahun 2016 (data terlampir).


BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

Penyusunan Penetapan dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instasi

Pemerintah diidentifikasi dengan beberapa jenis indikator kinerja, yaitu

masukkan (input), keluaran (output), hasil (outcome), benefit dan impact.

Analisis capaian kinerja tergambar dalam proses pengukuran kinerja

dilakukan dengan penetapan indikator pada setiap kegiatan, untuk

sementara diukur indikator kegiatan paling tidak berupa input, output

dan outcome.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan

keuangan dan kinerja instasi pemerintah, dalam ketentuan umumnya

diuraikan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau

program yang hendak dicapai atau telah dicapai sehubungan dengan

penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas terukur dan untuk

laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

lengkap tentang capai kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja

yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Penerapan indikator kinerja khususnya bagi kegiatan dari Biaya

Langsung (paket proyek) dituangkan/tersaji pada formulir Rencana

Kinerja Tahunan (Form PK) yang dilanjutkan dengan menggunakan

formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (form RKT) dan hingga formulir

Pengukuran Kinerja Sasaran (form PK) adalah seperti pada lembar

lampiran.

Sedangkan untuk pelaksanaan dari kegiatan rutin (Biaya Tidak

Langsung), pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

pengukuran kinerja tersaji dalam suatu matrik realisasi capaian sasaran

dari kegiatan rutin. Hal ini dengan mengacu pada lembar Perencanaan


Strategis (RENSTRA) lima tahunan/Program Jangka Menengah (2016 -

2021) yang dibenarkan ke dalam alokasi anggaran tahun berjalan yakni

tahun anggaran 2016.

A. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Kriteria pengukuran kinerja yang digunakan adalah target kinerja

sasaran yang ditetapkan setiap tahunnya. Target kinerja tersebut

merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi.

Setiap akhir tahun, target kinerja akan dibandingan dengan

realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja. Celah kinerja ini

kemudian dianalisis untuk diketahui penyebab ketidakberhasilan, jika

ada dan selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi akan

ditetapkan untuk peningkatan kinerja dimasa datang.

Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terletak

pada seberapa jauh capaian masing-masing indikator yang telah

ditetapkan. Hasil pengukuran kemudian dapat kategorisasikan

pencapaian kinerja ke dalam empat kategori sebagai berikut :

Urutan Rentang Capaian Kategori

I

II

Sama dengan atau lebih dari 91%

81 % s/d 90 %

Sangat Baik

Baik

III 61% s/d 80 % Cukup

IV Kurang dari atau sama dengan 60 % Kurang

B. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016

I. Kinerja Program dan Kegiatan BPKAD

Pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Tahun 2016 akan dapat dilihat dari realisasi anggaran

program dan kegiatan Tahun 2016. Bahwa pencapaian kinerja


Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu Tahun Anggaran 2016, tidak semua program dan kegiatan

yang direncanakan terealisasi seratus persen. Ikhtisar capaian

kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk

seluruh kegiatan pada Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada

Tabel di bawah ini :


Ikhtisar Capaian KinerjaProgram dan Kegiatan BPKAD

Tahun Anggaran 2016


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 414.450.000,00 83,17% 0,65% 0,79%

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 515.500.000,00 68,22% 0,67% 0,98%

Penyediaan jasa administrasi keuangan 18.621.970.000,00 89,76% 31,72% 35,34%

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 13.175.000,00 0,00% 0,00% 0,03%

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 98.550.000,00 22,99% 0,04% 0,19%

Penyediaan alat tulis kantor 263.065.000,00 74,70% 0,37% 0,50%

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 122.440.000,00 43,84% 0,10% 0,23%

Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.860.000,00 0,00% 0,00% 0,02%

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 999.750.000,00 100,00% 1,90% 1,90%

Penyediaan makanan dan minuman 290.910.000,00 48,82% 0,27% 0,55%

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 7.636.100.000,00 80,38% 11,65% 14,49%

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 3.195.650.000,00 83,37% 5,06% 6,06%

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 61.650.000,00 50,12% 0,06% 0,12%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan Gedung Kantor 496.535.000,00 98,46% 0,93% 0,94%

Pengadaan Mobil Jabatan 1.772.400.000,00 99,90% 3,36% 3,36%

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 11.732.146.500,00 91,66% 20,41% 22,26%

Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 523.715.000,00 26,61% 0,26% 0,99%

Pemeliharaan Rutin /Berkala Mobil Jabatan 833.600.000,00 85,55% 1,35% 1,58%

Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 3.503.400.000,00 98,90% 6,57% 6,65%

Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 36.000.000,00 83,33% 0,06% 0,07%

Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor 11.600.000,00 7,90% 0,00% 0,02%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 32.000.000,00 100,00% 0,06% 0,06%Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan danpemanfaatan tanahPemberian / pemasangan Papan Himbauan untuk Pengamanan AsetPemerintah Daerah 1.800.000,00 0,00% 0,00% 0,00%

Pengamanan status hukum Barang milik daerah 429.600.000,00 34,74% 0,28% 0,82%Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan KeuanganDaerahPenyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 247.012.500,00 18,77% 0,09% 0,47%Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 169.400.000,00 40,85% 0,13% 0,32%Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 180.000.000,00 71,20% 0,24% 0,34%

Bimbingan Teknis Implementasi regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 173.950.000,00 41,10% 0,14% 0,33%

Penyusunan pedoman APBD 51.200.000,00 56,30% 0,05% 0,10%Penaksiran sewa aset 8.310.000,00 0,00% 0,00% 0,02%Penghapusan barang milik daerah 146.750.000,00 36,90% 0,10% 0,28%Penyediaan sistem informasi manajemen barang milik daerah 49.000.000,00 0,00% 0,00% 0,09%Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan KeuanganKabupaten/KotaAsistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan DaerahKabupaten/Kota 57.100.000,00 71,46% 0,08% 0,11%

Jumlah 52.697.589.000,00 86,61% 100,00%

Fisik (%)Fisik

Tertimbang(%)

BobotProgram/Kegiatan Anggaran Setelah

Perubahan

Realisasi

Dari tabel di atas tampak bahwa rata-rata capaian kinerja

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun


Anggaran 2016 untuk seluruh program dan kegiatan mencapai

86,61%.

Adapun persentase capaian kinerja Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah yang berkaitan langsung dengan

sasaran yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2016 adalah

tampak pada tabel di bawah ini :

Sasaran dan Capaian KinerjaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tahun Anggaran 2016

NO SASARAN % CAPAIAN

1. Meningkatnya kualitas sistempengelolaan keauangan daerahyang transparan dan akuntabel 17,06

2. Meningkatnya kualitas sistempengelolaan keauangan daerahberdasarkan SAP berbasis akrual

3. Ketepatan waktu penyerapananggaran belanja pemerintahdaerah sesuai alokasi anggarankas

10,19

4. Tersajinya data BMD denganakurat

6,51

RATA-RATA CAPAIAN 11,25

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata capian

kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun

anggaran 2016 mencapai 11,25%. Capaian kinerja ini berasal dari

empat hal yang menjadi sasaran BPKAD yaitu Meningkatnya kualitas

sistem pengelolaan keauangan daerah yang transparan dan

akuntabel dan Meningkatnya kualitas sistem pengelolaan

keauangan daerah berdasarkan SAP berbasis akrual yang capaian

kinerjanya sebesar 17,06%, Ketepatan waktu penyerapan anggaran

belanja pemerintah daerah sesuai alokasi anggaran kas yang


capaian kinerjanya sebesar 10,19% , dan Tersajinya data BMD

dengan akurat yang capaian kinerjanya sebesar 6,51 %.

Berikut dapat dijelaskan atas capaian kinerja pada tahun

2016 untuk tiap-tiap sasaran strategis yang ada :

1). SASARAN I : Meningkatnya Kualitas Sistem Pengelolaan Keuangan

Daerah yang Transparan dan Akuntabel

2). SASARAN II : Meningkatnya Kualitas system Pengelolaan

Keuangan Daerah Berdasarkan SAP

Sasaran yang ingin dicapai dalam hal ini adalah berusaha

untuk menyusun atau menyajikan laporan keuangan pemerintah

daerah Kabupaten Tanah Bumbu agar tetap mengacu pada prinsip-

prinsip yang ada pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun capaian indikator kinerja sasaran 1 dan sasaran 2

pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dan sasaran 2Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tahun Anggaran 2016

NOINDIKATOR KINERJA

SASARANTARGET

REALISASI

(Rp)%

1. Meningkatnya kualitassistem pengelolaankeauangan daerah yangtransparan dan akuntabel

100% 184,575,950.00 17,062. Meningkatnya kualitassistem pengelolaankeauangan daerahberdasarkan SAP berbasisakrual

Jumlah 100% 184,575,950.00 17,06


Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian

indikator kinerja sasaran BPKAD sebesar 17,06% dari yang ditargetkan

sebesar 100%. Sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp.

184,575,950.00

Program dan Kegiatan yang mendukung capaian target

kinerja sasaran 1 dan 2 ini adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

a. Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan

Keuangan Daerah dengan pagu anggaran sebesar

Rp247.012.500,00 dan realisasi kinerja mencapai 18,77%.

Realisasi kinerja kegiatan sudah sesuai dengan kondisi riel.

Adapaun kecilnya prosentase capaian disebabkan

perencanaan kegiatan yang ada kurang sesuai dengan

kejadian dimasa yang akan datang.

b. Kegiatan Bimtek Implementasi Regulasi tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah dengan Pagu anggaran sebesar

Rp173.950.000,- dengan capaian kinerja mencapai 41,10 %.

Realisasi kinerja kegiatan sudah sesuai dengan kebutuhan

yang ada untuk pelaksanaan Bimtek.

c. Kegiatan Penyusunan Pedoman APBD dengan Pagu

Anggaran sebesar Rp51.200.00,00 dengan capaian kinerja

mencapai 56,30 %.

Realisasi kinerja kegiatan sudah sesuai dengan kebutuhan riel

yang ada.

2. Program Pembinaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Kabupaten/Kota.

a. Kegiatan Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dengan


pagu anggaran sebesar Rp57.100.000,00 dengan capaian

kinerja mencapai 71,46 %.

Realisasi kinerja kegiatan sudah sesuai dengan kondisi

kebutuhan riel.

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran IIIBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tahun Anggaran 2016

NOINDIKATOR KINERJA

SASARANTARGET

REALISASI

(Rp)%

1. Ketepatan waktupenyerapan anggaranbelanja pemerintah daerahsesuai alokasi anggaran kas

100% 197,130,500.00 10,19

Jumlah 100% 197,130,500.00 10,19


indikator kinerja sasaran BPKAD dalam hal mempertahankan

Ketepatan Waktu Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah

Daerah sesuai Alokasi Anggaran Kas sebesar 10,19% dari yang

ditargetkan sebesar 100%. Sedangkan realisasi keuangan sebesar

Rp.197.130.500,00,-


kinerja sasaran III adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

a. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

APBD dengan Pagu Anggaran sebesar Rp169.400.000,00 dan

capaian kinerja mencapai 40,85%.


Realisasi kinerja kegiatan sudah sesuai dengan kondisi riel.

Adapaun kecilnya prosentase capaian disebabkan karena

menyesuaikan dengan kondisi APBD yang mengalami defisit.

b. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD dengan Pagu Anggaran sebesar

Rp180.000.000,00 dengan capaian kinerja mencapai 71,20%.

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran IVBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tahun Anggaran 2016

NOINDIKATOR KINERJA

SASARANTARGET

REALISASI

(Rp)%

1. Tersajinya Data BMD

dengan Akurat 100% 146,099,600.00 6,51

Jumlah 100% 146,099,600.00 6,51


indikator kinerja sasaran BPKAD dalam hal Membuat Sajian Data

Barang Milik Daerah dengan Akurat sebesar 6,51% dari yang

ditargetkan sebesar 100%. Sedangkan realisasi keuangan sebesar

Rp.146.099.600,00


kinerja sasaran IV ini adalah sebagai berikut :

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah.

a. Kegiatan Pemberian/pemasangan Papan Himbauan untuk

Pengamanan Aset Pemerintah Daerah dengan Pagu

Anggaran sebesar Rp1.800.000,00 tidak direalisasikan karena

pada dasarnya kegiatan tersebut sudah di hapus waktu


perubahan APBD tapi honor Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan masih teranggarkan, sehingga terlihat terdapat

anggaran pada kegiatan yang ada.

b. Kegiatan Pengamanan Status Hukum Barang Milik Daerah

dengan Pagu Anggaran sebesar Rp429.600.000,00 dengan

capaian kinerja mencapai 34,74 %.

Persentase realisasi capaian kinerja kecil disebabkan pada

proses perencanaan pengadaan tanah kantor pada kegiatan

yang disusun kurang sesuai dengan kebutuhan riel di

lapangan.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

a. Kegiatan Penaksiran Sewa Aset dengan Pagu Anggaran

sebesar Rp8.310.000,00, belum terealisasi karena Kegiatan

tidak termasuk dalam skala prioritas yang utama dan untuk

efisiensi anggaran.

b. Kegiatan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan Pagu

Anggaran sebesar Rp146.750.000,00 dengan capaian kinerja

mencapai 36,90 %.

Sehubungan dengan adanya defisit APBD maka dilakukan

langkah penghematan dalam merealisasikan anggaran

sehingga berdampak pada kecilnya persentase capaian

kinerja.

c. Kegiatan Penyediaan Sistem Informasi Manajemen Barang

Milik Daerah dengan Pagu Anggaran sebesar Rp49.000.000,00

belum terealisasi karena sistem Informasi Manajemen BMD

masih berfungsi dengan baik sehingga belum dianggap perlu

diperbaiki dan mengingat efisiensi anggaran.


II. Realisasi Anggaran BPKAD

Anggaran Belanja Program dan Kegiatan Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2016

seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Bumbu. Total anggaran Program

dan Kegiatan BPKAD pada Anggaran Perubahan 2016 sebesar

Rp52.697.589.000,00. Dari seluruh anggaran program/kegiatan yang

direncanakan, realisasi serapan anggaran sebesar

Rp44.311.508418,00 atau sebesar 84,09% dari total anggaran

sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp8.386.080.582,00,-

(15,91%).

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas terhadap

realisasi anggaran Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset daerah dapat dilihat pada tabel berikut:


Jumlah %

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 414.450.000,00 347.979.088,00 83,96% 66.470.912,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 515.500.000,00 346.676.557,00 67,25% 168.823.443,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 18.621.970.000,00 16.293.307.500,00 87,50% 2.328.662.500,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 13.175.000,00 0,00 0,00% 13.175.000,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 98.550.000,00 22.660.000,00 22,99% 75.890.000,00

Penyediaan alat tulis kantor 263.065.000,00 191.908.200,00 72,95% 71.156.800,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 122.440.000,00 53.679.100,00 43,84% 68.760.900,00

Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.860.000,00 0,00 0,00% 8.860.000,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 999.750.000,00 951.853.000,00 95,21% 47.897.000,00

Penyediaan makanan dan minuman 290.910.000,00 141.961.000,00 48,80% 148.949.000,00

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 7.636.100.000,00 6.137.145.232,00 80,37% 1.498.954.768,00

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 3.195.650.000,00 2.660.787.290,00 83,26% 534.862.710,00

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 61.650.000,00 30.900.000,00 50,12% 30.750.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan Gedung Kantor 496.535.000,00 468.785.000,00 94,41% 27.750.000,00

Pengadaan Mobil Jabatan 1.772.400.000,00 1.714.380.750,00 96,73% 58.019.250,00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 11.732.146.500,00 10.061.973.700,00 85,76% 1.670.172.800,00

Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 523.715.000,00 139.350.000,00 26,61% 384.365.000,00

Pemeliharaan Rutin /Berkala Mobil Jabatan 833.600.000,00 713.184.910,00 85,55% 120.415.090,00

Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 3.503.400.000,00 3.444.492.941,00 98,32% 58.907.059,00

Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 36.000.000,00 29.997.000,00 83,33% 6.003.000,00

Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor 11.600.000,00 681.100,00 5,87% 10.918.900,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 32.000.000,00 32.000.000,00 100,00% 0,00Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan danpemanfaatan tanahPemberian / pemasangan Papan Himbauan untuk Pengamanan AsetPemerintah Daerah 1.800.000,00 0,00 0,00% 1.800.000,00

Pengamanan status hukum Barang milik daerah 429.600.000,00 91.949.600,00 21,40% 337.650.400,00Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan KeuanganDaerahPenyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 247.012.500,00 45.295.950,00 18,34% 201.716.550,00Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 169.400.000,00 69.173.500,00 40,83% 100.226.500,00Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 180.000.000,00 127.957.000,00 71,09% 52.043.000,00

Bimbingan Teknis Implementasi regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 173.950.000,00 69.780.000,00 40,11% 104.170.000,00

Penyusunan pedoman APBD 51.200.000,00 28.700.000,00 56,05% 22.500.000,00Penaksiran sewa aset 8.310.000,00 0,00 0,00% 8.310.000,00Penghapusan barang milik daerah 146.750.000,00 54.150.000,00 36,90% 92.600.000,00Penyediaan sistem informasi manajemen barang milik daerah 49.000.000,00 0,00 0,00% 49.000.000,00Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan KeuanganKabupaten/KotaAsistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan DaerahKabupaten/Kota 57.100.000,00 40.800.000,00 71,45% 16.300.000,00

Jumlah 52.697.589.000,00 44.311.508.418,00 84,09% 8.386.080.582,00

RealisasiSisa PaguProgram/Kegiatan Anggaran Setelah

Perubahan


C. PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian Kinerja tahun 2016 pada Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai

target dan sasaran yang akan dicapai namun masih terdapat

kendala/permasalahan dalam pencapaian target dan sasaran

tersebut. Adapun beberapa kendala/permasalahan yaitu :

1. Tidak Tercapainya Target Pendapatan Daerah

2. Belum maksimalnya pembuatan Rencana Operasional Kegiatan (

ROK ) dan Anggaran Kas yang merupakan pedoman dan acuan

dalam pelaksanaan program kegiatan yang direncanakan.

3. Perlu ditingkatkan SDM Dalam Bidang Perencanaan.

4. Kurang Konsistennya pelaksanaan terhadap target yang

direncanakan.

Berdasarkan beberapa kendala/permasalahan dapat

ditindaklanjuti dengan :

2. Perencanaan harus dimaksimalkan dan disesuaikan dengan target.

3. Pembuatan ROK dan Anggaran Kas harus dijadwalkan dengan

matang.

4. Perlunya Pelatihan tentang perencanaan dan tambahan sumber

daya perencana di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah.

5. Target yang ingin dicapai harus direncanakan secara maksimal

yang berpedoman dengan Renstra, Renja dan ROK.

Adapun tabel pengukuran target kinerja lingkup Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

dapat dilihat pada tabel berikut (terlampir) dibawah ini :


BAB IVPENUTUP

Untuk mengukur keberhasilannya terhadap masing-masing indikator

kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan. Dari beberapa sasaran yang

ditetapkan, 6 macam program dan 33 macam kegiatan Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Tanah Bumbu dapat diambil persentase

rata – rata realisasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sebesar 86,61 %

(delapan puluh enam koma enam puluh satu persen) dikategorikan pada

Urutan II dengan kategori BAIK (81 % s/d 90 %) . Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

tahun 2016 merupakan pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah

dilaksanakan selama tahun 2016. Sejauh mana pencapaian sasaran yang telah

ditetapkan dalam Rencana Strategis beserta target-targetnya adalah informasi

yang diharapkan dapat diberikan melalui LAKIP ini.

Disadari bahwa LAKIP ini masih banyak hal harus disempurnakan. Kami

sangat mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan

penyusunan LAKIP pada tahun-tahun berikutnya.

Semoga LAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun

2016 ini dapat menjadi sebuah laporan yang mampu memberikan informasi

untuk pengambilan keputusan peningkatan akuntabilitas bagi pihak-pihak yang

berkepetingan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Mengetahui,

KEPALA BPKAD

Documents

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH ( LAKIP )sakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/... · Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kami sampaikan