LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH 2011sib3pop.menlhk.go.id/uploads/article/lkj-2017-400fd5d1f7.pdf · Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2017

1

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN

2017

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PENGELOLAAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA

2

BAB I PENDAHULUAN

A. Umum

Berdasarkan peraturan perundangan pengelolaan B3 telah dilakukan berbagai program dan

kegiatan dalam upaya untuk mencapai target-target kinerja di bidang pengelolaan B3,

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

serta Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015-2019.

Laporan Kinerja (LKJ) Direktorat Pengelolaan B3 Tahun 2017 disusun sebagai akuntabilitas

kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengelolaan B3, sebagaimana

diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun

2015 tentang Struktur Organisasi KLHK Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia,

Direktorat Pengelolaan B3 menyelenggarakan tugas melaksanakan penyiapan perumusan,

pelaksanaan, koordinasi, sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis,

supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut Direktorat Pengelolaan B3 mememiliki fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan penerapan konvensi, pengendalian, inventarisasi

penggunaan, pemantauan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;

2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan penerapan konvensi, pengendalian, inventarisasi


3. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kebijakan penerapan konvensi,

pengendalian, inventarisasi penggunaan, pemantauan, dan penanganan bahan berbahaya

dan beracun;

4. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penerapan konvensi, pengendalian,

inventarisasi penggunaan, pemantauan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;

5. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penerapan

konvensi, pengendalian, inventarisasi penggunaan, pemantauan, dan penanganan bahan

berbahaya dan beracun;

3

6. Supervisi atas pelaksanaan urusan penerapan konvensi, pengendalian, inventarisasi


7. Pelaksanaan adminitrasi direktorat.

Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), terdiri atas a) Subdirektorat

Penerapan Konvensi Bahan Berbahaya dan Beracun; b) Subdirektorat Pengendalian Bahan

Berbahaya dan Beracun, c) Subdirektorat Inventarisasi Penggunaan Bahan Berbahaya dan

Beracun, d) Subdirektorat Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun, dan e) Subbagian Tata

Usaha. Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan B3, Tahun 2017 disusun sebagai wujud

manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil

kinerja penetapan kinerja, diukur dengan indikator-indikator kegiatan yang sudah ditetapkan

sebagaimana dituangkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Untuk dapat

menjalankan tugas dan fungsi yang telah dibebankan, Direktorat Pengelolaan B3,dibantu oleh

4 orang sub direktorat, 8 orang Kepala Seksi dan 1 orang Kepala Sub. Bidang Tata Usaha

sebagaimana dapat dilihat pada Struktur Organisasi Direktorat Pengelolaan B3, berikut:

4 | L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i r e k t o r a t P e n g e l o l a a n B 3 T a h u n 2 0 1 7

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun

Struktur Organisasi Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (PermenLHK No. 18 tahun 2015)


Tabel 1.1. Komposisi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah Pegawai

1. S3 1

2. S2 12

3. S1 23

4. D3 2

5. SMU Sederajat 12

6. SMP -

Jumlah 50

Tabel 1.2. Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan

No Tingkat Jabatan Jumlah Pegawai

1. Eselon II 1

2. Eselon III 4

3. Eselon IV 9

4. Staf PNS 21

5. Tenaga Honorer 15

Jumlah 50

Tabel 1.3. Komposisi SDM Berdasarkan Golongan

No Tingkat Golongan Jumlah Pegawai

1. IV c 1

2. IV b 3

3. IV a 9

4. III d 5

5. III c -

6. III b 5

7. III a 7

8. II d 1

9. II b 4

10. Non Golongan 15 (HONORER)

Jumlah 50


C. Peran Dalam Dukungan Prioritas Reformasi Birokrasi Kementerian LHK 2015-2019

Sebagai bagian dari organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat

Pengelolaan B3-Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 memiliki peran penting dalam

mendukung pelaksanaan Prioritas Reformasi Birokrasi Kementerian LHK 2015-2019.

Setidaknya ada 2 (dua) target yang akan diupayakan yaitu:

a. Memperkuat penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di

KLHK; dan

b. Memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi di unit kerja Direktorat Pengelolaan B3

yang menjadi target prioritas RB LHK Tahun 2015-2019.

Untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Direktorat Pengelolaan B3 KLHK juga merujuk pada

Peraturan Menteri LHK Nomor: P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 dan Keputusan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.481/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tim Reformasi

Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananKegiatan Direktorat Pengelolaan B3,

dalam konteks reformasi birokrasi yang terrmasuk dalam Agenda Prioritas KLHK 2015-2019 (isu

strategis Pelayanan Publik) adalah “peningkatan kualitas lingkungan dengan berkurangnya

resiko akibat paparan B3”. Untuk target tahun 2017, Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan juga akan berpartisipasi dalam gelaran Inovasi Pelayanan Publik Nasional yang

diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Oleh

karena itu Direktorat Pengelolaan B3 akan berupaya dalam peningkatan kinerja internal untuk

mendukung aksi pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah menjadi komitmen

sebagaimana tertuang dalam Renstra dan Renja KLHK, dengan didukung oleh kesiapan SDM

internal, serta sistem, mekanisme kerja dan penganggaran.


BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target-target tahun 2017

Dalam Rencana Strategis Direktorat Pengelolaan B3 Tahun 2015-2019 telah ditetapkan tujuan,

sasaran dan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran

Dalam upaya melaksanakan pencapaian kinerja, Direktorat Pengelolaan B3 melaksanakan

program dan kegiatan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2015-2019 dan Renstra Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3

(PSLB3) dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan:

Meningkatnya kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan

dengan berkurangnya resiko akibat paparan B3 (S1.P11).

Sasaran:

1. Pengembangan kebijakan dan peraturan di bidang pengelolaan B3;

2. Pelaksanaan inventarisasi dan pemantauanpengelolaan B3;

3. Kajian dan pengembangan teknologi pengelolaan B3;

4. Pengembangan sistem informasi tatakelola B3;

5. Peningkatan kapasitas dan bimbingan teknis pengelolaan B3;

6. Implementasi konvensi dan kerjasama luar negeri pengelolaan B3.

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai tujuandan sasaran pengelolaan B3 dalam Rencana Strategis Pengelolaan B3 Tahun 2015-2019,telah ditetapkan bahwa pencapaian tersebut dilaksanakanmelalui pendekatan empat pilar yaitu:

(1). Perangkat Kebijakan Strategis;

(2). Pelaksanaan Kebijakan Operasional;

(3). Peningkatan kapasitas;

(4). Kemitraan dan kerjasama Internasional.


1) Indikator Kinerja Kegiatan :

1. Persentase jumlah dan Jenis B3 yang beredar dan digunakan melalui registrasi,

notifikasi, rekomendasi dan perizinan sebesar 100 % (S1.P11.K2.1.IKK.a);

2. Presentase kapasitas layanan registrasi, notifikasi, rekomendasi dan perizinan sebesar

100% (S1.P11.K2.1.IKK.b);

3. Persentase jumlah dan jenis B3 yang dipantau peredaran dan/atau pemanfaatannya

meningkat setiap tahun (S1.P11.K2.2.IKK.a);

4. Jumlah Jenis B3 yang dibatasi peredaran dan penggunaannya (S1.P11.K2.2.IKK.b);

5. Jumlah Jenis B3 yang dihapuskan (S1.P11.K2.2.IKK.c).

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja kegiatan

Tujuan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan

(IKK) Meningkatnya kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan dengan berkurangnya resiko akibat paparan B3 (S1.P11)

Meningkatnya jumlah B3 yang terdata dalam sistem informasi nasional mengenai B3 sebesar 100% (S1.P11.K2.1)

Persentase jumlah dan jenis B3 yang beredar dan digunakan melalui teregistrasi, notifikasi, rekomendasi dan perizinan sebesar 100% (S1.P11.K2.1.IKK.a)

Persentase kapasitas layanan registrasi, notifikasi, rekomendasi dan perizinan sebesar 100% (S1.P11.K2.1.IKK.b)

Meningkatnya jumlah dan jenis B3 yang terkelola sesuai dengan peraturan menjadi sebesar 100% (S1.P11.K2.2)

Persentase jumlah dan jenis B3 yang dipantau peredaran dan/atau pemanfaatannya meningkat setiap tahun (S1.P11.K2.2.IKK.a)

Jumlah jenis B3 yang dibatasi peredaran dan penggunaannya sebanyak 2 jenis (S1.P11.K2.2.IKK.b)

Jumlah jenis B3 yang dihapuskan sebanyak 2 jenis (S1.P11.K2.2.IKK.c)

Berdasarkan Renja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2017 dan mengacu pada

Renja Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya TA 2017,

maka kegiatan tahun 2017 ini tetap berpedoman pada RKP Tahun 2017, Rencana Kerja

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2017 serta Rencana Kerja Direktur Jenderal

Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya TA 2017.

Rencana Kinerja Tahun 2017 Direktorat Pengelolaan B3 ditetapkan untuk mencapai tujuan dan

sasaran yang diharapkan. Masing-masing tujuan memiliki sasaran, program dan kegiatan yang


akan dilaksanakan serta indikator kinerja sebagai keluaran dan hasil yang diharapkan dari

kegiatan.

Untuk tahun 2017, Direktorat Pengelolaan B3, melaksanakan program dan kegiatan sesuai

target sasaran dan indikator kinerja yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 pada

Rencana Kinerja Direktur Jenderal PSLB3 Tahun 2017 dengan rinciannya dapat dilihat pada

tabel berikut:

Tabel 2.2. Target Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan B3 Tahun 2017

Tabel 2.3. Sasaran Unit Kegiatan, Indikator Unit Kegiatan dan Target Capaian 2017 hingga Tahun 2019 Direktorat Pengelolaan B3

Sasaran Unit Kegiatan Indikator Unit Kegiatan Target 2017 Target 2019

S1.P11.K2.1.UK1: Meningkatnya tata kelola B3 melalui penerapan konvensi, penyusunan peraturan dan pelaksanaan bimbingan teknis

S1.P11.K2.1.UK1.UI1: Tersedianya 8 Rancangan peraturan penerapan konvensi B3

2 Peraturan 2 Peraturan

S1.P11.K2.1.UK1.UI2: Terlaksananya 9 bimbingan teknis penerapan konvensi B3 di 6 lokasi P3E

70 orang 60 orang

S1.P11.K2.1.UK1.UI3: Terlaksananya Supervisi penerapan Rencana Aksi Nasional Konvensi Pengelolaan B3 di 24

40 orang 50 orang

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/IKK

TARGET

2017

KETERANGAN

(baseline data)

1. Meningkatnya jumlah B3 yang terdata dalam sistem informasi nasional mengenai B3 sebesar 100%

Persentase jumlah dan Jenis B3 yang beredar dan digunakan melalui registrasi, notifikasi, rekomendasi dan perizinan sebesar 100 %

100%

Laporan jumlah dan jenis B3 yang beredar dan digunakan melalui registrasi, notifikasi, rekomendasi dan perizinan

Presentase kapasitas layanan registrasi, notifikasi, rekomendasi dan perizinan sebesar 100 %

100%

Laporan kapasitas layanan registrasi, notifikasi, rekomendasi dan perizinan

2. Meningkatnya jumlah dan jenis B3 yang terkelola sesuai dengan peraturan menjadi 100%

Persentase jumlah dan jenis B3 yang dipantau peredaran dan/atau pemanfaatannya meningkat setiap tahun

60%

Baseline data jumlah dan kenis B3 yang dipantau peredaran dan/atau pemanfaatannya tahun 2014

Jumlah Jenis B3 yang dibatasi peredaran dan penggunaannya

2 Jenis Laporan jumlah dan jenis B3 yang direncanakan dibatasi peredaran dan penggunaannya

Jumlah Jenis B3 yang dihapuskan 2 Jenis

Laporan jumlah dan jenis B3 yang direncanakan akan dihapuskan


Sasaran Unit Kegiatan Indikator Unit Kegiatan Target 2017 Target 2019

Provinsi

S1.P11.K2.1.UK2: Meningkatnya jumlah registrasi, notifikasi dan rekomendasi

S1.P11.K2.1.UK2.UI1: Terlaksananya kegiatan registrasi B3 sebesar 100%

1500 Surat Permohonan Registrasi B3

1500 Surat Permohonan Registrasi B3

S1.P11.K2.1.UK2.UI2: Terlaksananya kegiatan notifikasi B3 sebesar 100%

20 Surat Persetujuan Notifikasi B3

20 Surat Persetujuan Notifikasi B3

S1.P11.K2.1.UK2.UI3: Terlaksananya kegiatan rekomendasi pengangkutan B3 sebesar 100%

75 Surat Rekomendasi Pengangkutan

B3

75 Surat Rekomenda

si Pengangkut

an B3

S1.P11.K2.1.UK3.1: Meningkatnya data jumlah dan jenis B3 melalui kegiatan inventarisasi

S1.P11.K2.1.UK3.1.UI1: Tersedianya data jumlah dan jenis B3 di sektor Manufaktur, Jasa, Kesehatan dan Pertanian (MJKP) sebesar 100%

1.260.000 Ton 2.100.000 Ton

S1.P11.K2.1.UK3.1.UI2: Tersedianya data jumlah dan jenis B3 di sektor Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas (PEM) sebesar 100%

540.000 Ton 900.000 Ton

S1.P11.K2.1.UK3.2: Membangun dan mengembangkan sistem informasi tata kelola B3 nasional

S1.P11.K2.1.UK3.2.UI1: Tersedianya aplikasi sistem data dan informasi tata kelola B3 nasional yang aplikatif

1 Aplikasi 1 Aplikasi

S1.P11.K2.2.UK4.1: Menyediakan rekomendasi B3 yang dibatasi dan rekomendasi bahan alternatif pengganti bahan B3 yang dibatasi

S1.P11.K2.2.UK4.1.UI1: Tersedianya rekomendasi B3 yang dibatasi dan rekomendasi bahan alternatif pengganti bahan B3 yang dibatasi

2 jenis 4 jenis

S1.P11.K2.2.UK4.2: Menyediakan rekomendasi B3 yang dihapuskan

S1.P11.K2.2.UK4.2.UI1: Tersedianya rekomendasi B3 yang dihapuskan

2 jenis 4 jenis

S1.P11.K2.2.UK4.3: Menyediakan rekomendasi teknologi pemusnahan B3

S1.P11.K2.2.UK4.3.UI1: Tersedianya rekomendasi teknologi untuk B3 yang dihapuskan

1 Rekomendasi 1 Rekomenda

si

Dalam rangka mencapai target-target tersebut, telah dirancang kegiatan-kegiatan dan

pembiayaannya sebagai berikut

Tabel 2.4. Kegiatan dan Anggaran Tahun 2017

No. Kegiatan Anggaran

1 Penghapusan penggunaan merkuri untuk PESK (zero merkuri)

5,150,000,000

2 Peningkatan jumlah B3 yang terdata dalam system informasi nasional mengenai B3

1,349,520,000


No. Kegiatan Anggaran

3 Penyediaan system data informasi tatakelola B3 nasional yang aplikatif

279,250,000

4 Penyediaan rancangan peraturan perundangan dan RAN pengelolaan B3

340,400,000

5 Layanan Internal dan Perkantoran 1,018,600,000

Total Anggaran 7,815,020,000


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 2017

A. Capaian Kinerja Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (B3)

Secara umum capaian Kinerja Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun, Dirjen PSLB3

sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Capaian IKP/IKU Direktorat Pengelolaan B3 TA 2017

Sasaran Program: Meningkatnya kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan dengan

berkurangnya resiko akibat paparan B3, limbah B3 dan Sampah (S1.P11)

IKP/IKU TARGET

2015

CAPAIAN 2015 TARGET 2017

CAPAIAN 2017 TARGET AKUMULAS

I 2017

REALISASI AKUMULATIF

2017

Ton (%) Ton (%) Ton (%)

Jumlah B3 yang dikelola sebesar 3 juta ton selama 5 tahun (S1.P11.IKP2)

300,000 362,559 120.85 600,000 371.950 59.7 1,8 juta 1,79 juta

99.73

Dari tabel diatas, dapat dilihat indikator kinerja utama Direktorat Pengelolaan B3 mengalami

peningkatan pencapaian mulai tahun 2015 hingga tahun 2017.Capaian kinerja IKP2 (S1.P11.IKP2)

dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh unit kegiatan Direktorat

Pengelolaan B3 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.2. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pengelolaan B3

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

1. Meningkatnya jumlah B3

yang terdata dalam sistem

informasi nasional mengenai

B3 sebesar 100 %.

a. Persentase jumlah dan jenis B3 yang beredar dan digunakan,

terdata melalui registrasi, notifikasi, rekomendasi, dan

perijinan sebesar 100%.

b. Persentase kapasitas layanan registrasi, notifikasi, rekomendasi, dan perijinan sebesar 100%.

2. Meningkatnya jumlah dan

jenis B3 yang terkelola sesuai

dengan peraturan menjadi

100%.

a. Persentase jumlah dan jenis B3 yang dipantau peredaran dan

pemanfaatannya, meningkat setiap tahun.

b. Jumlah dan jenis B3 yang dibatasi peredaran dan

penggunaannya sebanyak 2 jenis

c. Jumlah jenis B3 yang dihapuskan sebanyak 2 jenis.

Berikut capaian kinerja per setiap sasaran kegiatan per triwulanan tahun 2017 adalah:

Tabel 3.3: Sasaran I:“Meningkatnya jumlah B3 yang terdata dalam system informasi nasional mengenai B3 sebesar 100%” (S1.P11.K2.1)


IKK TARGET

2017

REALISASI

2017

CAPAIAN KINERJA (PER TRIWULAN

(%)

I II III IV

a. Persentase jumlah dan

jenis B3 yang beredar dan

digunakan, terdata melalui

registrasi, notifikasi,

rekomendasi, dan perijinan

sebesar 100%.

100 % 100% 13 42 65 100

b. Persentase kapasitas

layanan registrasi,

notifikasi, rekomendasi,

dan perijinan sebesar 100%.

100 % 100% 25 50 70 100

Tabel 3.4: Sasaran II: “Meningkatnya jumlah dan jenis B3 yang terkelola sesuai dengan peraturan menjadi 100%” (S1.P11.K2.2), dengan capaian kinerja sebagai berikut :

Berikut uraian lengkap capaian kinerja berdasarkan Sasaran Unit Kegiatan dan Indikator Kinerja Unit Kegiatan (IKUK) sebagai berikut:

Tabel 3.5. Capaian Sasaran Unit Kegiatan I

SASARAN KEGIATAN I Meningkatnya jumlah B3 yang terdata dalam system informasi nasional mengenai B3 sebesar 100%” (S1.P11.K2.1)

SASARAN UNIT KEGIATAN I Meningkatnya tata kelola B3 melalui penerapan konvensi, penyusunan peraturan dan pelaksanaan bimbingan teknis (S1.P11.K2.1.UK1)

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

a Tersedianya 8 Rancangan peraturan penerapan konvensi B3

Peraturan 2 2 2

IKK TARGET

2017

REALISASI

2017

CAPAIAN KINERJA (PER TRIWULAN)

I II III IV

a. Persentase jumlah dan

jenis B3 yang dipantau

peredaran dan

pemanfaatannya,

meningkat setiap tahun.

60 % 60

b. Jumlah dan jenis B3 yang

dibatasi peredaran dan

penggunaannya

2 jenis 2 15 41 60 100

c. Jumlah jenis B3 yang

dihapuskan 2 jenis 2 11,5 42,5 71,50 100



b Terlaksananya 9 bimbingan teknis penerapan konvensi B3 di 6 lokasi P3E

Peserta 70 90 90

c Terlaksananya Supervisi penerapan Rencana Aksi Nasional Konvensi Pengelolaan B3 di 24 Provinsi

Orang 40 ** **

**: Tidak

Pencapaian sasaran pertama, meningkatnya jumlah B3 yang terdata dalam sistem informasi

nasional mengenai B3 sebesar 100% dalam pelaksanaannya dilakukan melalui sasaran unit

kegiatan I yakni meningkatnya tata kelola B3 melalui penerapan konvensi, penyusunan

peraturan dan pelaksanaan bimbingan teknis. Implementasi sasaran unit kegiatan ini yang

diukur dengan indikator kinerja tersedianya rancangan peraturan penerapan konvensi B3,

bimbingan teknis dan terlaksananya supervisi penerapan Rencana Aksi Nasional Konvensi

Pengelolaan B3.

Untuk tahun 2017 target pemenuhan tersedianya 2 rancangan peraturan penerapan konvensi

B3 sudah tercapai 100% dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Republik

IndonesiaNomor 11 Tahun 2017TentangPengesahan Minamata Convention on Mercury

(Konvensi Minamata mengenai Merkuri) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.36/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 TentangTata Cara

Registrasi dan Notifikasi Bahan Berbahaya dan Beracun. Sementara itu telah dilaksanakan

bimbingan teknis/sosialisasi/workshop penerapan Konvensi B3 yang dihadiri oleh total sekitar

90 peserta yang terdiri dari perwakilan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Akademisi,

Asosiasi dan LSM.

Tabel 3.6: Capaian Sasaran Unit Kegiatan II Meningkatnya jumlah registrasi, notifikasi dan rekomendasi

SASARAN KEGIATAN I Meningkatnya jumlah B3 yang terdata dalam sistem informasi nasional mengenai B3 sebesar 100%” (S1.P11.K2.1)

SASARAN UNIT KEGIATAN II Meningkatnya jumlah registrasi, notifikasi dan rekomendasi (S1.P11.K2.1.UK2)


a Terlaksananya kegiatan registrasi B3 sebesar 100%

Surat Permohonan Registrasi B3

1500 1797 119,8%

b Terlaksananya kegiatan notifikasi B3 sebesar 100%

Surat Persetujuan Notifikasi B3

20 98 460%

c Terlaksananya kegiatan rekomendasi pengangkutan B3 sebesar 100%

Surat Rekomendasi Pengangkutan

B3

75 84 112%


Pencapaian sasaran unit kegiatan kedua, meningkatnya jumlah registrasi, notifikasi dan

rekomendasi yang diukur dengan indikator yaitu terlaksananya kegiatan registrasi B3 sebesar

119,8%, terlaksananya kegiatan notifikasi B3 sebesar 460%, dan terlaksananya kegiatan

rekomendasi pengangkutan B3 sebesar 112%.

Tabel 3.7: Capaian Sasaran Unit Kegiatan III Membangun dan mengembangkan sistem informasi tata kelola B3 nasional

SASARAN KEGIATAN I Meningkatnya jumlah B3 yang terdata dalam system informasi nasional mengenai B3 sebesar 100%” (S1.P11.K2.1)

SASARAN UNIT KEGIATAN III Membangun dan mengembangkan sistem informasi tata kelola B3 nasional (S1.P11.K2.1.UK3.2)


a Tersedianya aplikasi sistem data dan informasi tata kelola B3 nasional yang aplikatif

Aplikasi 1 1 100%

Pencapaian sasaran unit kegiatan ketiga, membangun dan mengembangkan sistem informasi

tata kelola B3 nasional yang diukur dengan indikator tersedianya aplikasi sistem data dan

informasi tata kelola B3 nasional yang aplikatif, tahun 2017 menunjukkan capaian realisasi

sudah memenuhi target.

Tabel 3.8: Capaian Sasaran Unit Kegiatan IV Meningkatnya data jumlah dan jenis B3 melalui kegiatan inventarisasi

SASARAN KEGIATAN II Meningkatnya jumlah dan jenis B3 yang terkelola sesuai dengan peraturan menjadi 100%” (S1.P11.K2.2)

SASARAN UNIT KEGIATAN IV Meningkatnya data jumlah dan jenis B3 melalui kegiatan inventarisasi (S1.P11.K2.1.UK3.1)


a Tersedianya data jumlah dan jenis B3 di sektor Manufaktur, Jasa, Kesehatan dan Pertanian (MJKP) sebesar 100%

Ton 1.260.000 1.607.621

127,59

b Tersedianya data jumlah dan jenis B3 di sektor Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas (PEM) sebesar 100%

Ton 540.000

187.587

34,74

Indikator Kinerja Sub Direktorat Inventarisasi B3

Ton 1.800.000 1.795.208

99,73

Pencapaian sasaran unit kegiatan keempat, meningkatnya data jumlah dan jenis B3 melalui

kegiatan inventarisasi yang diukur dengan indikator yaitu tersedianya data jumlah dan jenis B3

di sektor Manufaktur, Jasa, Kesehatan dan Pertanian (MJKP) sebesar 127,59%, dan sektor

Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas (PEM) sebesar 34,74%. Maka total capaian realisasi


sasaran terhadap Unit Kegiatan IV (Meningkatnya data jumlah dan jenis B3 melalui kegiatan

inventarisasi (S1.P11.K2.1.UK3.1) pada tahun 2017 mencapai sekitar 99,73%.

Pada Tahun Anggaran 2017 kegiatan inventarisasi pemantauan pengelolaan B3 dilakukan pada

perusahaan importir distributor dan importir produsen, dengan ketersediaan anggaran yang

kecil maka sasaran inventarisasi dilakukan sekitar JABODETABEK, sehingga mendapatkan

jumlah lokasi inventarisasi lebih banyak dan memperoleh data B3 yang terkelola mendekati

capaian target secara keseluruhan.

Tabel 3.9: Capaian Sasaran Unit Kegiatan V Menyediakan rekomendasi B3 yang dibatasi dan rekomendasi bahan alternatif pengganti bahan B3 yang dibatasi


SASARAN UNIT KEGIATAN V Menyediakan rekomendasi B3 yang dibatasi dan rekomendasi bahan alternatif pengganti bahan B3 yang dibatasi (S1.P11.K2.2.UK4.1)


a Tersedianya rekomendasi B3 yang dibatasi dan rekomendasi bahan alternatif pengganti bahan B3 yang dibatasi

Jenis B3 2 2 100 %

Pencapaian sasaran unit kegiatan kelima, menyediakan rekomendasi B3 yang dibatasi dan

rekomendasi bahan alternatif pengganti bahan B3 yang dibatasiyang diukur dengan indikator

yaitu Tersedianya rekomendasi B3 yang dibatasi dan rekomendasi bahan alternatif pengganti

bahan B3 yang dibatasi, menunjukkan capaian realisasi sudah memenuhi target.

Tabel 3.10: Capaian Sasaran Unit Kegiatan VI Menyediakan rekomendasi B3 yang dihapuskan


SASARAN UNIT KEGIATAN III Menyediakan rekomendasi B3 yang dihapuskan (S1.P11.K2.2.UK4.2)


a Tersedianya rekomendasi B3 yang dihapuskan

Jenis B3 2 2 100 %


Pencapaian sasaran unit kegiatan keenam, menyediakan rekomendasi B3 yang dihapuskan

yang diukur dengan indikator tersedianya rekomendasi B3 yang dihapuskan, menunjukkan

capaian realisasi sudah memenuhi target yaitu tersedianyaRekomendasi 2 Bahan Kimia

Dihapuskan yaitu HCBD dan DecaBDE. Sehingga total capaian realisasi sasaran terhadap Unit

Kegiatan VI Menyediakan rekomendasi B3 yang dihapuskan (S1.P11.K2.2.UK4.2) pada tahun

2017 mencapai 100%.

Untuk mendukung keluaran Rekomendasi 2 Bahan Kimia Dihapuskan yaitu HCBD dan DecaBDE

telah dilakukan Pemutakhiran B3 yang Dilarang Penggunaannya yaitu jenis HCBD dan

DecaBDEyang dilaksanakan di 9 (sembilan) perusahaan.Kunjungan dilakukan pada Industri

Injeksi Plastik, Elektronika, Kimia Dasar, Industri Sepatu, Minyak pelumas, dan Importir

Produsen (Formulator) Pestisida, Insektisida, Fungisida, Herbisida di Provinsi DKI Jakarta, Jawa

Barat dan Jawa Timur.

Selain itu untuk mendukung informasi penentuan Rekomendasi 2 Bahan Kimia Dihapuskan

yaitu HCBD dan DecaBDE telah dilakukan Konsultasi dan Koordinasi Penghapusan B3 dengan

Kementerian/Lembaga Terkait antara lain LIPI, Kementerian Kesehatan, Kementerian

Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, P3KLL, BPOM dan

Kementerian Keuangan.

Tabel 3.11. Capaian Sasaran Unit Kegiatan VII Menyediakan rekomendasi teknologi pemusnahan B3


SASARAN UNIT KEGIATAN IV Menyediakan rekomendasi teknologi pemusnahan B3 (S1.P11.K2.2.UK4.3)


a Tersedianya rekomendasi teknologi untuk B3 yang dihapuskan

Rekomendasi 1 1 100 %

Pencapaian sasaran unit kegiatan ketujuh, menyediakan rekomendasi teknologi pemusnahan

B3 yang diukur dengan indikator tersedianya rekomendasi teknologi untuk B3 yang

dihapuskan, menunjukkan capaian realisasi sudah memenuhi target yaitu tersedianya

rekomendasi teknologi pengolahan emas bebas merkuri. Sehingga total capaian realisasi

sasaran terhadap Unit Kegiatan VII Menyediakan rekomendasi teknologi pemusnahan B3

(S1.P11.K2.2.UK4.3) pada tahun 2017 mencapai 100 %.

Untuk mengatasi permasalahan merkuri di sektor PESK, KLHK telah membangun sarana

pengolahan emas bebas merkuri untuk PESK di Kabupaten Lebak. Proses pengolahan emas


non merkuri yang dipilih untuk digunakan di Kabupaten Lebak adalah dengan teknologi

sianidasi.

Uraian upaya-upaya masing-masing sub direktorat pengelolaan B3 yang dilakukan dalam

mewujudkan target-target pencapaian sasaran unit kegiatan dan analisisnya sebagai berikut:

1. Capaian Sasaran Unit Kegiatan Pertama (meningkatnya tata kelola B3 melalui penerapan

konvensi, penyusunan peraturan dan pelaksanaan bimbingan teknis)

a. Indikator Unit kegiatan : Penyusunan 2 Draft Peraturan Penerapan Konvensi B3

Pada Tahun Anggaran 2017 telah tersusun dokumen rancangan Undang-Undang Tentang

Pengesahan Minamata Convention on Mercury (Konvensi Minamata mengenai Merkuri) dan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tentang Tata

Cara Registrasi dan Notifikasi Bahan Berbahaya dan Beracun.

a.1. Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengesahan Minamata Convention on

Mercury (Konvensi Minamata mengenai Merkuri)

Sebagai National Focal Point untuk Konvensi Minamata di Indonesia, Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki tugas dan kewajiban untuk melakukan

koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait pengelolaan merkuri terutama

dalam hal proses ratifikasi/pengesahan Konvensi Minamata. Ratifikasi Konvensi ini telah

melalui 2 proses utama yakni proses teknis di Pemerintah dan proses politik di DPR. Proses

yang dilalui dalam pengesahan Konvensi ini adalah sebagai berikut:

1) Penyusunan Naskah Akademik

Sebagai salah satu syarat untuk ratifikasi konvensi diperlukan Naskah Akademis yang

disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan di tingkat nasional. Oleh karena itu,

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai National Focal Point

mengadakan Dialog Publik tentang isi dari Naskah Akademis Pengesahan Konvensi

Minamata dan proses pengesahan Konvensi kepada Pemangku kepentingan di pusat

dan daerah. Dialog Publik dilaksanakan di Jakarta dan Sulawesi Utara.

Naskah Akademik yang telah melalui proses dialog publik kemudian diselaraskan

dengan BPHN, Kementerian Hukum dan HAM yang bertujuan untuk

menyempurnakan Naskah Akademik Pengesahan Konvensi Minamata mengenai

Merkuri. Pertemuan penyelarasan ini dihadiri oleh dan dihadiri oleh


kementerian/lembaga (K/L) serta wakil dari Asosiasi dan LSM. Dalam pertemuan ini

seluruh peserta mendukung draft Naskah Akademik ini dan memberikan

masukannya. Hasil dari pertemuan ini menjadi dasar dikeluarkannya surat keterangan

penyelarasan Naskah Akademik dari Kepala BPHN dengan Nomor PHN.HN.02.03034.

2) Penyusunan Terjemahan Konvensi Minamata

Dalam pertemuan ini dilakukan

penerjemahan teks Konvensi Minamata dan

review terhadap istilah-istilah yang bersifat

teknis. Pertemuan berhasil menyelesaikan

review seluruh batang tubuh hingga

lampiran Konvensi. Pertemuan ini

melibatkan penerjemah bersertifikat. Dokumen terjemahan hasil pertemuan ini

menjadi salah satu instrumen pendukung untuk ratifikasi Konvensi Minamata.

3) Pertemuan PAK RUU tentang Pengesahan Konvensi Minamata

Setelah melalui beberapa rapat koordinasi

dengan K/L, dilakukan Pertemuan Antar

Kementerian yang bertujuan untuk

membahas RUU Pengesahan Konvensi

Minamata mengenai Merkuri. Pertemuan

dihadiri oleh perwakilan K/L yang

merupakan anggota Tim PAK Pengesahan

Konvensi Minamata. Dalam pertemuan ini setiap perwakilan K/L menyampaikan

masukan dan koreksi terhadap dokumen RUU dimaksud, diantaranya mengubah

sistematika penulisan Penjelasan RUU, penambahan poin manfaat pengesahan,

penambahan materi pokok, dll. Dalam pertemuan ini seluruh peserta mendukung

proses pengesahan Konvensi Minamata yang dilakukan Indonesia. Dokumen RUU

hasil pembahasan pada pertemuan ini akan dibawa dalam pertemuan harmonisasi di

Kemenkumham.


4) Rapat Kerja Menteri LHK dengan Komisi VII DPR-RI

Dalam rangka upaya mengesahkan Konvensi

Minamata Mengenai Merkuri, Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti

Nurbaya bertemu Komisi VII Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-

RI), untuk mendapatkan masukan terkait

upaya tersebut. Pertemuan ini dihadiri oleh

Wakil Ketua Komisi VII dan beberapa anggota Komisi VII DPR-RI serta jajaran pejabat

dan staf KLHK.

Dalam pertemuan ini, Menteri Siti Nurbaya menyatakan bahwa selain meratifikasi

konvensi, bahaya merkuri memang telah nyata dari segi kerusakan lingkungan

dan akibat terhadap kehidupan manusia. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII

DPR RI menyatakan mendukung percepatan proses pengesahan Konvensi Minamata

mengingat pengesahan Konvensi ini merupakan kesempatan Indonesia untuk

melindungi masyarakat dari akibat yang ditimbulkan oleh merkuri. Selain itu DPR

menilai Konvensi Minamata tidak mengganggu kedaulatan Negara sehingga proses

pengesahan dapat dengan mudah dilakukan. Pengesahan ini dilakukan agar

Indonesia tidak terisolasi dalam pergaulan internasional.


5) Pertemuan Harmonisasi RUU Pengesahan Konvensi Minamata

Pertemuan Harmonisasi RUU Pengesahan Konvensi Minamata diselenggarakan oleh

oleh Direktorat Harmonisasi II, Ditjen PP, Kementerian KumHAM. Dalam pertemuan

ini seluruh K/L terkait menyepakati RUU dimaksud. Berdasarkan hasil pertemuan ini,

Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan surat Nomor: PPE.PP.03.03-1029

tertanggal 17 Juli 2017 perihal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian Rancangan

Undang-Undang tentang Pengesahan Minamata on Mercury (Konvensi Minamata

mengenai Merkuri). Dokumen RUU hasil Harmonisasi ini menjadi salah satu dokumen

instrumen pengesahan Konvensi Minamata yang diserahkan Menteri LHK sebagai

pemrakarsa ke Menteri Luar Negeri untuk selanjutnya dibahas di DPR.

6) Proses Pembahasan RUU Pengesahan Konvensi Minamata dengan DPR RI

Proses pembahasan RUU Pengesahan

Konvensi Minamata di DPR RI melalui

beberapa tahapan seperti. Rapat Kerja,

Rapat Dengar Pendapat Umum dan

Pembicaraan Tingkat I di Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Seluruh

Fraksi di DPR sepakat untuk melanjutkan

pembahasan RUU ini ke tahap selanjutnya. Pada tanggal 13 September 2017, DPR RI

menyelenggarakan Rapat Paripurna dengan agenda acara pembicaraan tingkat

II/persetujuan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pengesahan Minamata

Convention on Mercury (Konvensi Minamata mengenai Merkuri). Dalam Rapat

Paripurna ini, DPR RI menyetujui untuk mengesahkan RUU menjadi Undang-Undang.


7) Proses Penandatanganan dan Depository Instrumen Pengesahan

Pada tanggal 20 September 2017, Presiden Republik

Indonesia secara resmi telah mengesahkan Undang-

Undang No. 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan

Minamata Convention on Mercury (Konvensi

Minamata Mengenai Merkuri). Menindaklanjuti hal

tersebut, Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri

Luar Negeri telah secara resmi melakukan depository

kepada Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika pada

tanggal 22 September 2017.

a.2. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

KehutananRepublik IndonesiaTentangTata Cara Registrasi dan NotifikasiBahan

Berbahaya dan Beracun

Penyusunan Peraturan Menteri tentang Registrasi dan Notifikasi B3 merupakan mandat

PP No 74/2001 tentang Pengelolaan B3. Selama ini banyak B3 yang lolos masuk tanpa

notifikasi dan masih banyak B3 beredar yang belum teregistrasi di KLHK. Dalam rangka

percepatan reformasi birokrasi maka perlu ada penyederhanaan proses dan percepatan

waktu pelaksanaan untuk proses registrasi di KLHK.

Dalam pembahasan rancangan Permen ini, diupayakan seluruh prose registrasi dilakukan

secara online, namun dikarenakan jumlah permohonan registrasi B3 yang tidak tercantum

dalam lampiran PP 74 lebih banyak terjadi maka tetap dilakukan proses registrasi “semi-

online” dimana di dalamnya akan berkaitan dengan proses penetapan klasifikasi/kategori

B3.


Beberapa hasil diskusi adalah sebagai berikut:

a) Setiap orang yang menghasilkan B3 dan/atau memasukkan B3 ke dalam wilayah NKRI

wajib mengajukan permohonan Registrasi B3 kepada Direktur Jenderal;

b) Permohonan RegistrasiB3 dilakukan melalui sistem daring PTSP dengan alamat laman

http://ptsp.menlhk.go.id;

c) Terhadap permohonan Registrasi B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur

Jenderal menugaskan Direktur untuk melakukan verifikasi permohonan Registrasi B3

dan penerbitan Surat Keterangan Registrasi B3;

d) Verifikasi sampai dengan penerbitan Surat Keterangan Registrasi B3 elektronik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9, dilakukan paling lama 2

(dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan Registrasi B3;

e) Surat Keterangan Bukti Registrasi B3 elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (1) huruf a digunakan sebagai dasar dikeluarkannya B3 dari kawasan pabean;

f) Setiap orang yang memasukkan B3 ke dalam atau mengeluarkan B3 dari wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mengajukan permohonan Notifikasi B3.

Notifikasi B3 sebagaimana dimaksud wajib dilakukan terhadap B3 yang terbatas

digunakan, yang akan dimasukkan ke dalam atau dikeluarkan dari wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia merupakan B3; dan/atau B3 yang pertama kali akan

dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

g) Surat persetujuan (explicit consent) digunakan sebagai dasar diterbitkannya izin

impor B3 oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

perdagangan;

h) Surat persetujuan ekspor B3 (explicit consent) dari negara tujuan eksporB3 digunakan

sebagai dasar diterbitkannya izin ekspor B3 dari menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan dibidang perdagangan.


b. Indikator Unit Kegiatan: Terlaksananya bimbingan teknis penerapan konvensi B3 di 6

lokasi P3E

b.1. Pertemuan Persiapan Pertemuan COP-8 Konvensi Stockholm dan Pertemuan COP-8

Konvensi Rotterdam

Dalam rangka persiapan pelaksanaan 7, pertemuan COP-8 Konvensi Stockholm dan

COP-8 Konvensi Rotterdam yang akan dilaksanakan di Jenewa, Swiss pada tanggal 23

April – 5 Mei 2017, diselenggarakan pertemuan dengan para pemangku kepentingan

terkait. Pertemuan bertujuan untuk menyosialisasikan pengaturan Konvensi

Rotterdam dan Konvensi Stockholm serta mempersiapkan masukan/posisi Delegasi

Republik Indonesia (DELRI).

Pertemuan dihadiri oleh perwakilan

Kementerian/Lembaga terkait yakni

Kemenlu, Kemenkes, Kemenperin,

Kementan, BPOM dan KESDM serta

perwakilan dari KADIN dan asosiasi

CropLife Indonesia, CropCare

Indonesia, Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor

Indonesia (GAIKINDO) dan Gabungan Industri Alat-alat Mobil & Motor (GIAMM).


b.2. Sosialisasi Pertemuan COP-8 Konvensi Stockholm dan Pertemuan COP-8 Konvensi

Rotterdam

Paska pelaksanaan pertemuan COP-8 Konvensi Rotterdam dan COP-8 Konvensi

Stockholm di Jenewa, Swiss. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3

memimpin acara “Sosialisasi Hasil Pertemuan Konferensi Para Pihak (Conference Of

Parties - Cop) Konvensi Basel, Konvensi Rotterdam dan Konvensi Stocholm Tahun

2017”

Sosialisasi dihadiri oleh pejabat dan/atau staf dari Kementerian/Lembaga terkait yakni

Kemenkes, Kemenperin, Kementan, Kemenlu, BPOM, LIPI serta perwakilan dari

asosiasi CropLife Indonesia, CropCare Indonesia, Gabungan Industri Kendaraan

Bermotor Indonesia (GAIKINDO) dan Gabungan Industri Alat-alat Mobil & Motor

(GIAMM)

b.3. Workshop on “Capacity Strengthening for effective implementation of the Minamata

Convention”

Sejak ditandatanganinya Letter of Intent (LoI) di bidang lingkungan hidup antara

Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Swedia tahun 2013,


telah diselenggarakan berbagai kegiatan dengan fokus pada bidang Sound Chemicals

Management.

Di tahun 2017, KLHK bekerjasama dengan

KEMI menyelenggarakan Workshop on

“Capacity Strengthening for effective

implementation of the Minamata

Convention”. Workshop ini diselenggarakan

untuk menjadi wadah bertukar informasi

dan pengetahuan antar seluruh pemangku

kepentingan di bidang pengelolaan merkuri. Workshop dihadiri oleh perwakilan dari

Kementerian/Lembaga, Dinas Lingkungan Hidup Daerah, akademisi dan Lembaga

Swadaya Masyarakat. Penyelenggaraan workshop ini diharapkan dapat menambah

pengetahuan dan memperkaya referensi seluruh pemangku kepentingan tentang

pengelolaan merkuri pada pertambangan, produk serta pengendalian emisi merkuri.

2. Capaian sasaran unit kegiatan kedua (Meningkatnya jumlah registrasi, notifikasi dan

rekomendasi)

Tabel 3.12. Jenis Dengan Jumlah Rencana Impor Tertinggi Tahun 2017

No Nama B3 Jumlah Rencana Impor Setahun (Ton)

Jumlah Importir

Provinsi

1 Etilena 241.650.183 17 Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kepulauan Riau

2 Butana 14.076.066 8 Jawa Barat, DKI Jakarta

3 Nitrogen 7.102.397 34 Kepulauan Riau, Jawa Barat, DKi Jakarta

4 Metanol 3.038.242 73 Kepulauan Riau, Jawa Timur, DKI Jakarta, Sumatera Utara

5 Karbon dioksida

1.101.152 26 Kepulauan Riau, Jawa Barat, DKI Jakarta

6 Hidrogen 701.173 12 Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Timur

7 Asam Sulfat 696.922 90 DKI Jakarta, Sumatera Utara, Kepulauan Riau

8 Ksilena 645.239 26 Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta

9 Akrilamida 390.786 14 Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat

10 Etilen Glikol 354.377 56 Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Timur


Tabel 3.13. Proses Registrasi Berdasarkan Alokasi Waktu Pelaksanaan

Hasil evaluasi berdasarkan database pada bulan Januari - Desember 2017 KLHK telah

menerima sebanyak:

98 surat permohonan notifikasi impor B3 dari Negara Spanyol, Malaysia, Belgia, Belanda,

Jerman, Singapura, Italia, Amerika Serikat, Perancis, Polandia, Finlandia, Austria, India,

China, Bulgaria, Qatar, Swedia, Inggris.

Dalam evaluasi laporan 2017 diketahui bahwa KLHK sudah menerbitkan sebanyak 98 surat

jawaban terhadap permohonan notifikasi impor, yang terdiri dari:

Surat Explicit Consent sebanyak 56 surat sebanyak 45 B3 yang digunakan untuk

kategori industri, dan 11 B3 yang digunakan untuk kategori pestisida.

Penolakan impor sebanyak 42 suratsebanyak 34 B3 yang digunakan untuk kategori

industri, dan 8 B3 yang digunakan untuk kategori pestisida.

2 (dua) surat permohonan notifikasi ekspor Merkuri ke China, namun tidak disetujui oleh

Otoritas Negara China

Jumlah SK Registrasi B3 Januari s/d Desember 2017

adalah : 1797 Keterangan

Alokasi Waktu ≤ 5 hari Alokasi Waktu > 5 hari

(Permen 02/2010)

1010 787

57 % 43 %


Pemberitahuan Notifikasi Ekspor dari Otoritas Negara Pengekspor (email/surat)

DESIGNATED NATIONAL AUTHORITY (Direktur Jenderal PSLB3)

Direktur Pengelolaan B3

Verifikasi Adminitrasi

Surat Pemberitahuan Notifikasi B3 ke Perusahaan Importir

Jawaban dari Perusahaan Impotir

Verifikasi Teknis

Surat Explicit Consent ke otoritas negara pengekspor

Ya

Tidak

Persetujuan

Penolakan

Form 1 Telaahan Staf

Form 2 Lembar Verfikasi Notifikasi

Form 3 Rencana Kebenaran Impor

Surat ke Importir untuk pemberitahuan

persetujuan

Surat ke Importir untuk pemberitahuan penolakan

Penolakan penggunaan B3

yang sudah dilarang berdasarkan

peraturan perundangan

terkait di Indonesia Penolakan • Tidak ada respon

• Tidak ada rencana impor

Gambar 3.1. Diagram Pelaksanaan Notifikasi Impor B3 Tahun 2017

Gambar 3.2. Proporsi bahan Kimia dalam kategori penggunaan untuk Industri dan Pestisida

terhadap notifikasi impor B3 yang diterima Tahun 2017

81%

19%

Kategori penggunaan B3

Industri

Pestisida


Permohonan Rekomendasi Pengangkutan B3 Tahun 2017

Pada bulan Januari – Desember 2017, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun

2017 telah menerima 84 surat permohonan Rekomendasi Pengangkutan B3.

Pada bulan Januari – Desember 2017, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun

2017 telah menerima surat permohonan registrasi B3sebanyak 1797 pemohon, dimana

registrasi baru berjumlah863 pemohon dan registrasi perpanjangan berjumlah 861 pemohon.

Tabel 3.14. 10 jenis B3 dengan volume impor terbanyak tahun 2016

No Nama B3 Volume Impor (TON)

1. Butana 319.764.702.686,632

2. Etilena 128.486.363,640

3. Ksilena 9.472.753,205

4. Metanol 2.076.517,126

5. Karbon Dioksida 1.101.437,890

6. Etilen Glikol 775.416,918

7. Asam Posfat 112.008,244

8. Metilen Klorida 47.136,829

9. Heksana 20.512,446

10. Akrilamida 3.208,878

b. Pelaksanaan Registrasi B3, Notifikasi dan Pengangkutan B3

Dasar hukum pelaksanaan registrasi, notifikasi dan pemberian rekomendasi

pengangkutan adalah PP 74/2001 tentang Pengelolaan B3.

Registrasi B3 adalah pendaftaran dan pemberian nomor terhadap B3 yang dihasilkan di

dalam negeri atau dimasukkan ke dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia

setelah dilakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen, rekomendasi masuk B3 dan

atau izin masuk B3 yang didasarkan pada kajian atau evaluasi terhadap manfaat, risiko

dan/atau dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan hidup.

Notifikasi diberlakukan untuk kegiatan ekspor/impor.


Notifikasi untuk ekspor adalah pemberitahuan terlebih dahulu dari otoritas negara

pengekspor ke otoritas negara penerima dan negara transit apabila akan

dilaksanakan perpindahan lintas batas B3 yang terbatas dipergunakan.

Notifikasi untuk impor adalah pemberitahuan terlebih dahulu dari otoritas negara

pengekspor apabila akan dilaksanakan perpindahan lintas batas untuk B3 yang

terbatas dipergunakan dan atau yang pertama kali diimpor.

Bagian dari tata kelola B3 adalah pengangkutan B3. Surat Rekomendasi Pengangkutan

B3 yang dikeluarkan KLHK merupakan rekomendasi sebagai dasar bagi perusahaan untuk

diterbitkannya ijin pengangkutan B3 oleh Kementerian Perhubungan. Setiap kendaraan

yang akan digunakan untuk mengangkut B3 wajib memiliki ijin pengangkutan B3.

c. Penyusunan Kategorisasi B3 Teregister

Pada periode Januari-Juli 2017 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah

meregister Bahan Kimia diluar list lampiran PP 74 Tahun 2001 sebanyak 629 Bahan. Dari

data tersebut didapat Jumlah Impor untuk 10 bahan terbesar sebanyak 53.603 tondari

total jumlah bahan yang teregister tahun 2017 sebesar 147.014 ton.

Tabel 3. 15 Impor terbesar Bahan Kimia diluar list lampiran

Nama Kimia Jumlah Januari - Juli 2017 (ton)

Asetonitrile (Mixture) 2719

Metanol mix 2928

Hidrokwinon; N,N-Diethylhydroxylamine 3000

2,4,6-Trichloro-1,3,5-Triazine 4500

Ethanol; Isopropil Alkohol; Methanol 4716

Isobutana 5400

Trichloroisocyanuric Acid / Isocyanuric Acid 5971

Poli Aluminium Klorida / Aluminium Chlorohydrate (Anhydrous)

6924

Isomer Mixture of Toluene 2,4-Diisocyanate and Toluene 2,6-Diisocyanate

7695

Natrium Hidroksida mix 9750

TOTAL 53.603


10 B3 TERBESAR DILUAR LIST LAMPIRAN PP 74 TAHUN 2001

Gambar 3.3 . Diagram 10 Impor Terbesar Bahan Kimia Diluar list Lampiran

2719

6924

7695

9751

4500

2928

5971

4716

3000

5400

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000Asetonitrile (Mixture)

Poli Aluminium Klorida /Aluminium Chlorohydrate(Anhydrous)Isomer Mixture of Toluene2,4-Diisocyanate and Toluene2,6-DiisocyanateNatrium Hidroksida

2,4,6-Trichloro-1,3,5-Triazine

Metanol

Trichloroisocyanuric Acid /Isocyanuric Acid

Ethanol; Isopropil Alkohol;Methanol

Hidrokwinon; N,N-Diethylhydroxylamine

32

Gambar 3.4. Diagram 10 Asal Negara Impor terbesar

Berdasarkan data base perusahaan importir produsen dan distributor B3 yang melakukan

registrasi B3 diluar lampiran PP 74 Tahun 2001 pada tahun 2017, maka terdapat rata-rata 5

negara asal impor B3 yang paling banyak melakukan impor B3 ke Indonesia seperti terlihat pada

tabel.

Tabel 3.16. Jumlah Frekuensi negara asal impor B3 (Januari s/d Juli 2017)

No Negara Asal Frekuensi

1 Germany 248

2 Japan 111

3 China (PRC) 53

4 Canada/United States of America 34

5 Singapore 30

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

10 Asal Negara Terbesar (Ton)

33

Gambar 3.5. Diagram Frekuensi Negara Asal Impor B3

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun

Berbahaya Nomor S. 182/PSLB3/PB3/PLB.1/4/2017 tanggal 28 April 2017 serta Surat Direktur

Teknis Kepabeanan S-848/BC.02/2017 tanggal 21 Agustus 2017 terhadap jenis B3 yang tidak

tercantum dalam lampiran PP 74 Tahun 2001, tidak diperlukan surat keterangan Registrasi B3

dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka terhitung mulai bulan Juli 2017

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak lagi meregistrasi Bahan Kimia diluar list

lampiran PP 74 Tahun 2001.

KATEGORISASI BAHAN KIMIA DILUAR LAMPIRAN

Berdasarkan hasil rapat penetapan B3 untuk bahan bahan kimia diluar lampiran PP 74 Tahun

2001, sebanyak 404 Bahan kimia yang telah melalui penetapan oleh pakar bersama Tim Teknis

Kategorisasi B3.

Penentuan kategorisasi B3 didalam dokumen ini telah mengacu pada buku pedoman teknis

pembatasan B3 dimana acuan standar dari pedoman tersebut adalah globally harmonized

system of classification and labelling of chemicals (GHS) 6th ed tahun 2015 dan klasifikasi yang

telah tercantum dalam laman Classification and labeling inventory european chemical agency

(ECHA) maupun rujukan lain (seperti contoh dari laman National Center for Biotechnology

Information ) serta pertimbangan khusus oleh tim penyusun untuk kasus tertentu.

248

111

53 34 30

0

50

100

150

200

250

300

Germany Japan China (PRC) Canada/UnitedStates of America

Singapore

5 Besar Negara Pengekspor ke Indonesia

34

d. Pelaksanaan Verifikasi Importir dan Produsen B3, serta Verifikasi Pengangkutan B3

Pelaksanaan verifikasi importir produsen B3 tahun 2017 sebanyak 1 perusahaan.

Dari total 84 pengajuan permohonan Rekomendasi Pengangkutan di Tahun 2017, hanya 14

(empat belas) permohonan yang dilakukan Verifikasi Lapangan.

35

3. Capaian sasaran unit kegiatan ketiga (Membangun dan mengembangkan sistem

informasi tata kelola B3 nasional)

Dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran kegiatan pengelolaan B3 adalah

“Meningkatnya jumlah B3 yang terdata dalam sistem informasi nasional mengenai B3

sebesar 100%” dan dalam upaya implementasi pengembangan system informasi tatakelola

B3 nasional, maka pada tahun 2017 telah diperoleh beberapa output kegiatan berupa: (a)

tersedianya pengembangan aplikasi registrasi B3 online terintegrasi dengan aplikasi INSW

berbasis xml webservice, (b) Launching dan sosialisasi aplikasi E-pelaporan impor B3

kepada sekitar 75 perusahaan importir (produsen, distributor) dan (c) Pengembangan

Banner Aplikasi Sistem Informasi Tatakelola B3 di lengkapi aplikasi visualisasi dan

pertukaran data.

Gambar 3.6. Banner Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Tatakelola B3

Gambar 3.7. Launching Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Tatakelola B3 Tahun 2017

36

Kegiatan Launching Aplikasi Registrasi B3 Online Terintegrasi INSW, E-Pelaporan Impor

B3 dan Portal PCB Free Indonesia, diselenggarakan JHCC-Senayan pada tanggal 2 Juni

2017.

Gambar 3.8. Sosialisasi ujicoba aplikasi E-pelaporan impor B3 kepada sekitar 65 perusahaan importir (produsen, distributor), di Ruang Rapat KEHATI-KLHK, 9, 18 Agustus 2017

Pertemuan Reguler MITRA SIB3POP berdasarkan penetapan SK Dirjen PSLB3 Nomor:

SK-5/PSLB3/PB3/PLB.1/3/2017 Tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Tata Kelola

Bahan Berbahaya dan Beracun dan Pencemar Organik Yang Persisten (SIB3POP).

Kegiatan ini melingkupi keanggotaan sebanyak 24 orang dari keterwakilan: KLHK, BPPT,

Kementerian Perindustrian, BPOM, BPS, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian

ESDM dengan tujuan untuk pemutahiran data dan informasi materi SIB3POP, penyediaan

fungsi sekretariat dalam operasional sistem informasi, penyediaan prosedur baku terkait

operasional SIB3POP, dan evaluasi pelaksanaan SIB3POP serta rencana konsep

pengembangan kedepan. Bahan yang menjadi isi materi pada SIB3POP bervariasi, dari

kebijakan yang terkait dengan B3 dan POP, baik di tingkat internasional dan nasional,

berbagai hasil penelitian dan pengembangan, publikasi untuk peningkatan kesadaran

masyarakat yang merupakan mandat dari: UU No. 32 th 2009 (PPLH); UU No. 19 Th. 2009

(Pengesahan Konvensi Stockholm), UU 10 th 2013 (Ratifikasi Konvensi Rotterdam), dan

PP 74 th 2001 (Pengelolaan B3).

37

Gambar 3.9. Dokumentasi Kegiatan Mitra Sektor SIB3POP ke-1, 12 April 2017 di Ruang Rapat Stockholm KLHK

Gambar 3.10. Dokumentasi Kegiatan Mitra Sektor SIB3POP, 31 Agustus 2017 di Ruang Rapat Smart Room Lt 2 Gd Geostek BTPAL-BPPT

Pengadaan Sarana dan Prasana Sistem Informasi Tatakelola B3 Untuk meningkatkan kinerja dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan sistem informasi

tatakelola B3, maka dilakukan pengadaan sarana dan prasarana sistem informasi TA 2017

berupa peralatan pendukung sebagai berikut :

Tabel 3.17. Daftar Uraian Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Pengelolaan B3

No Nama Barang Merk/Type Jumlah

1 Desktop PC HP 24-G026D AIO 4GB 1 TB DVD 23.8 in Win 1 Unit

2 Antivirus Kaspersky Small office Security (KSOS 10+1) 1 Unit

3 Projector Benq MS506P 1 Unit

4 Desktop PC HP 20-C005D AIO PC 1 Unit

38

4. Capaian Sasaran Unit Kegiatan Ke-empat (meningkatnya data jumlah dan jenis B3 melalui

kegiatan inventarisasi)

Pelaksanaan Pemantauan Pengelolaan B3

Salah satu indikator kinerja kegiatan pada Direktorat Pengelolaan B3 adalah persentase jumlah

dan jenis B3 yang dipantau peredaran dan/atau pemanfaatannya meningkat setiap tahun. Pada

tahun 2017 target B3 yang dipantau sebesar 1. 800.000 ton dari total target 3 juta ton selama 5

tahun hingga tahun 2019. Untuk mencapai target yang ditetapkan dalam indikator kinerja

dengan melakukan inventarisasi dan pemantauan terhadap pengelolaan B3 terutama yang

berkaitan dengan penggunaan dan peredaran B3 pada sektor Manufaktur, Jasa, Kesehatan,

Pertanian (MJKP) dan sektor Pertambangan, Energi, dan Migas (PEM).

Penetapan industri MJKP yang akan dikunjungi berdasarkan pada data 10 jenis B3 yang

terbanyak diimpor dan dilaporkan pada tahun 2016, yaitu dari Metanol, Etilen Glikol, Asam

Fosfat, Asam Sulfat, Natrium Hidroksida, Isopropil Alkohol, Amonia, Xylene, Toluene, dan

Toluene Diisosianate (TDI). Sementara untuk sector PEM penetapan lokasi kunjungan

berdasarkan pada kebutuhan mendapatkan informasi langsung di lapangan terkait

pengelolaan B3 di sector pertambangan, energy dan migas.Selain melakukan pemantauan

penggunaan B3 ke industri PEM, dilakukan juga pemantauan pada tingkat distribusi B3 yang

diedarkan untuk kegiatan PEM.Pemilihan perusahaan distributor B3 berdasarkan data supplier

B3 yang diperoleh pada saat inventarisasi penggunaan B3 di perusahaan PEM dan dengan

menyisir data pelaporan realisasi impor B3 yang disampaikan ke KLHK.

Berikut adalah data perusahaan/industri yang dikunjungi sampai dengan Triwulan IV adalah

sebagai berikut:

Tabel 3.18. Daftar Perusahaan Target Pemantauan Penggunaan dan Peredaran B3

PERIODE MJKP PEM

TRIWULAN I

Januari-Maret

1. PT. Caterlar Indonesia, Deltamas,Cikarang Pusat, Kab. Bekasi – Jawa Barat (27 Februari 2017)

1. PT. Indonesia Power UBP Tanjung Priok (14 Maret 2017)

2. PT. BASF Indonesia – Jakarta (3 Maret 2017)

2. PT. Indonesia Power Area Kemojang, Garut (29-31 Maret 2017)

3. PT. GS Battery Karawang Plant, Karawang – Jawa Barat (6 Maret 2017)

3. PT. PJB Unit Pembangkit Muara Tawar (PLTGU) Bekasi (6 Maret 2017)

4. PT. Kao Indonesia, Teluk Jambe Timur, Karawang – Jawa Barat (10 Maret 2017)

4. PT. Cibaliung Sumberdaya (ANTAM) Tambang Emas, Pandeglang (22-24 Maret 2017)

TRIWULAN II 1. PT. Tjiwi Kimia Sidoarjo, Jawa Timur

(3-5 Mei 2017) 1. PT. Pertamina (Persero) RU III Plaju

(4-5 April 2017)

39

PERIODE MJKP PEM

April-Juni 2. PT. Unilever Indonesia Surabaya, Jawa Timur (4-6 Mei 2017)

2. PLTU Krakatau Daya Listrik, Cilegon (3-5 Mei 2017)

3. PT. Asahimas Chemical-Cilegon Banten (9-10 Mei 2017)

3. PLTD Tarahan Lampung (8-10 Mei 2017)

4. PT. Petnesia Resindo, Tangerang, Banten (15-16 Mei 2017)

4. PLTA Cirata, Purwakarta, Jawa Barat (9-10 Mei 2017)

5. PT. Chang Chung DPN Industry, Bekasi, Jawa Barat (15-16 Mei 2017)

5. PLTA Saguling, Cianjur, Jawa Barat (15-17 Mei 2017

6. PT. Balikpapan Forest Industries, Balikpapan, Kalimantan Timur (17-19 Mei 2017)

7. PT. Andesen Jaya Plastik, Tangerang, Banten (18-19 Mei 2017)

8. PT. Samchem Prasanda, Tangerang, Banten (22-23 Mei 2017)

TRIWULAN III

Juli-September

1. Dinas Pertanian Kabupaten Tasik (17 – 18 Juli 2017)

2. Kementerian Pertanian( 28 Juli 2017) 3. PT. Multitrade Golden Synergy. ( 21 Agustus

2017) 4. PT. Reckitt Benckiser Indonesia ( 21 Agustus

2017) 5. PT. Sojitz Indonesia ( 21 Agustus 2017) 6. PT. Aristek High Polymer ( 22- 23 Agustus

2017) 7. PT. SInar Syno Kimia ( 22- 23 Agustus 2017) 8. PT. Swasti Parama Mulya (22-23 Agustus

2017) 9. PT. Lautan Luas (25 Agustus 2017) 10. PT. JM Mutu (5-6 September 2017). 11. PT. Marga Cipta Selaras (5-6 September

2017) 12. PT. Langgeng Makmur Persada (5-6

September 2017) 13. PT. Merck Chemical and Life Science (7

September 2017) 14. PT. Sinar Mas Agro Resources and

Technology, Tbk (7 September 2017) 15. PT. Boehringer Ingelheim (7 September

2017) 16. PT. Indokimia Jayatama (7 September

2017) 17. PT. Sintas Kurama Perdana (14-15

September 2017)

1. Dinas LH Kab. Tasikmalaya (17-18 Juli 2017)

2. PT. Chemifin Jaya Utama (28 September 2017)

3. PT. Verona Makmur Abadi (28 September 2017)

4. PT. Synergi Multi Daya Pratama (29 September 2017)

TRIWULAN IV

Oktober-Desember

1. PT. Tigaka Distrindo Perkasa (17 Oktober 2017)

2. PT. Surya Indotim Imex ( 17 Oktober 2017) 3. PT. Aneka Gas Industri (17 Oktober 2017) 4. PT. Nabelin Indonesia ( 18 Oktober 2017) 5. PT. Mitsui Indonesia ( 19 Oktober 2017) 6. PT. MSA Indonesia (19 Oktober 2017) 7. PT. Smart Lab (23-24 Oktober 2017) 8. PT. Tifico Fiber Indonesia (23-24

Oktober2017 ) 9. PT. Elang Kurnia Sakti (23-24 Oktober 2017) 10. PT. Surya medicAnda Lestari ( 23- 24

Oktober 2017)

1. PT. Tritunggal Artha Makmur, Jakarta (26 Oktober 2017)

2. PT. Panca Kusuma Raya, Jakarta (6 Nopember 2017)

3. PT. Bukit Asam, Sumatera Selatan (8-10 Nopember 2017)

4. PLTGU Bekasi Power, Jawa Barat (28-29 Nopember 2017)

5. PT. PLN PLTU Lontar, Banten (28-29 Nopember 2017)

6. PT. Pertamina Gas Jawa Bagian Barat, Jawa Barat (28-29 Nopember 2017)

40

PERIODE MJKP PEM

11. PT. Tunas Sumber Idea kreasi Kimia ( 25 Oktober 2017)

12. PT. Setia Tritunggal Inti Artha (26-27 Oktober 2017)

13. PT. Dipa Puspa Life Science (31 Oktober 2017)

14. PT. Brataco ( 1 November) 15. PT. Saint Gobain Abrasives Diamas ( 2 – 3

November) 16. PT. Sukses Maju Bersama (2-3 November

2017) 17. PT. Kansai Paint (2-3 November 2017) 18. PT. Tawu Inti Batik (2-3 November 2017) 19. PT. Almasindo (6-7 November 2017) 20. PT. Pamolite Adhesive Industry (14

November 2017) 21. PT. Urecel Indonesia ( 16 – 17 November

2017)

a. Inventarisasi B3 Sektor Manufaktur, Jasa, Kesehatan dan Pertanian Sektor Manufaktur,

Jasa, Kesehatan dan Pertanian (MJKP)

Hasil inventarisasi jenis bahan kimia (B3) pada 48 kegiatan/usaha yang dilaksanakan pada

tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.18. Berikut adalah tabel data hasil evaluasi dan

analisis pemantauan B3 mulai Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun 2017.

Tabel 3.19. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Inventarisasi / Pemantauan B3 Tahun 2017

No KETERANGAN TW I

Januari-Maret

TW II April-Juni

TW III Juli-Sept

TW IV Okt-Des

TOTAL Tahun 2017

1. Jumlah Perusahaan yang dipantau

4 8 10 26 48

2. Volume B3 Ton 66.803,19 402.544,19 20.787,74 20.967,87 510.098,10

3. Jumlah Jenis B3 56 61 81 155 229

4. Jumlah Jenis B3 Dapat Dipergunakan

13 23 70 55 90

5. Jumlah B3 Terbatas Dipergunakan

- - - - -

6. Jumlah B3 Tunggal diluar PP 74

41 33 11 67 119

7. Jumlah Senyawa Campuran

2 2 - 16 20

Berdasarkan hasil evaluasi sesuai dengan Tabel diatas terhadap 48 industri sektor MJKP

yang diinventarisasi dan dipantau pada tahun 2017 diperoleh data B3 yang terkelola

sebanyak 510.098,10 ton B3, dengan total jenis B3 sebanyak 229 jenis B3 yang terdiri dari

90 jenis B3 yang terdapat dalam lampiran PP/74 Tahun 2001. Sedang sebanyak 119 jenis B3

41

tunggal belum terdapat dalam lampiran PP 74 Tahun 2001. Diperoleh pula B3 dengan

senyawa campuran sebanyak 20 nama dagang.

Gambar 3.11. Diagram pengelompokan B3 yang di impor dan di kelola oleh importir dan pengguna Tahun 2017

Gambar 3.12. Diagram Data Jumlah B3 Berdasarkan Hasil Inventarisasi Tahun 2017

89

119

20 8

Jenis B3 Hasil Inventarisasi Penggunaan B3 Sektor MJKP Tahun 2017

B3 Dalam Lampiran PP74/2001

B3 Di luar Lampiran PP74/2001 (Tunggal)

B3 Di luar Lampiran PP74/2001 (Campuran)

Bukan B3

-

50,000,000.00

100,000,000.00

150,000,000.00

200,000,000.00

250,000,000.00

300,000,000.00

350,000,000.00

B3 DALAM LAMPIRAN PP

74/2001

B3 DI LUAR LAMPIRAN PP

74/2001 (TUNGGAL)

B3 DI LUAR LAMPIRAN PP

74/2001 (CAMPURAN)

BUKAN B3

341,246,518.21

94,399,034.75

90,198.78

74,371,763.30

Hasil Inventarisasi Penggunaan B3 sektor MJKP Tahun 2017 (Kg)

42

Tabel 3.20. Data Hasil Inventarisasi/ Pemantauan B3 Tahun 2015 – 2017

No Uraian TAHUN

2015 (Ton)

2016 (Ton)

2017 (Ton)

1. Jumlah Perusahaan yang di Inventori

10 (Paraquat Dichloride)

53 27

2. Jumlah Volume B3 yang di impor

161.383.37 2.328.186,98 510.098,10

3. Jumlah Jenis B3 1 207 229

4. Jenis B3 yang dapat digunakan dalam Lampiran PP74/2001

- 77 90

5. Jenis B3 terbatas dipergunakan - 3 -

6. Jenis B3 Tunggal diluar Lampiran PP 74/2001

1 97 119

7. Jenis B3 Campuran - 30 20

Gambar 3.13. Gudang Penyimpanan B3 dan Transporter B3

Gambar 3.14. Kondisi Pengelolaan B3 yang Baik, di lengkapi dengan Peralatan Tanggap Darurat (APAR, Hydrant)

43

Gambar 3.15. Contoh Penempatan B3 yang Baik di gudang telah dilengkapi dengan Simbol B3,

MSDS, SOP Penyimpaian dan SOP Tanggap Darurat

Gambar 3.16. Contoh Penyimpanan B3 yang kurang baik, diarea terbuka

44

b. Pemantauan penggunaan dan peredaran B3 sektor Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas (PEM)

Penggunaan B3 disektor PEM umumnya digunakan sebagai bahan baku utama, bahan

penolong dalam proses produksi maupun yang digunakan pada fasilitas pendukung (utilitas)

dan Instalansi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Pemantauan penggunaan dan peredaran B3

sektor PEM pada tahun 2017 dilakukan di 13 (tigabelas) perusahaan PEM dan 5 (lima)

perusahaan distributor B3. Kegiatan pemantauan di seluruh perusahaan PEM dan distributor

B3 tercatat sekitar 78 jenis B3 dengan jumlah penggunaan sekitar 26.226,93 ton yang meliputi

23 (dua puluh tiga) jenis B3 yang masuk kedalam daftar Lampiran PP 74/2001 dan 66 jenis B3

diluar PP 74/2001.

Rata-rata penggunaan B3 di sektor PEM tidak terlalu banyak, dan sebagian perusahaan seperti

sub sektor energi hanya menggunakan bahan kimia campuran yang digunakan pada kegiatan

pemeliharaan (maintenance). Dari hasil pemantauan, 5 (lima) jenis bahan kimia yang paling

banyak digunakan di sektor PEM adalah sebagai berikut:

Tabel 3.21. Jenis B3 Paling Banyak Digunakan Di Sektor PEM Berdasarkan Hasil Inventarisasi Tahun 2017

No. Jenis B3 Kegunaan

1 Sodium hydroxide Pengaturan pH, regenerasi resin

2 Hydrochloric acid Pengaturan pH, regenerasi resin

3 Sulfuric acid Campuran pembuatan reagent untuk analisa/pengujian

4 Trisodium phosphate Pengatur kelarutan garam air boiler (menjaga pH)

5 Hydrazine Penyerap gas oksigen pada air baku

Hasil inventarisasi B3 yang masuk dalam Lampiran PP 74/2001 dan diluar PP 74/2001 disajikan

pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.22. Jenis dan Jumlah B3 Yang Masuk Dalam Lampiran PP 74/2001 Hasil Inventarisasi Tahun 2017

No. Nama B3 CAS Number

Jumlah Inventarisasi Tahun 2017

(Kg)

1 2-aminoethanol 141-43-5 10.10

2 Acetic acid 64-19-7 400,000.00

3 Acetylene 74-86-2

45



(Kg)

4,191.00

4 Argon 7440-37-1 2,115.00

5 Carbon Dioxide 124-38-9 3,865.00

6 Chlorine 7782-50-5 335,360.00

7 Chlorodifluoromethane 75-45-6 65.00

8 Etylene glycol 107-21-1 3,600.00

9 Formic acid 64-18-6 48,000.00

10 Hydrochloric Acid 7647-01-0 16,739,876.00

11 Hydrogen 1333-74-0 40,636.00

12 Hydrogen fluoro acid 7664-39-3 105,000.00

13 Hydrogen peroxide 7722-84-1 293,604.00

14 Methylene chloride 75-09-2 237,000.00

15 Nitrogen 7727-37-9 1,116.00

16 n-propana 74-98-6

17 Oxalic acid 6153-56-6, 144-62-7 10.00

18 Pentanediol 111-30-8 127,008.00

19 Perchloroethylene 127-18-4 175,920.00

20 Phosphoric acid 7664-38-2 2,396,385.00

21 Potassium hydroxide 1310-58-3 945,000.00

22 Sodium Hydroxide 1310-73-2 715,996.00

23 Sulfuric acid 7664-93-9 1,328.42

46

Tabel 3.23. Jenis dan Jumlah B3 Diluar Lampiran PP 74/2001 Hasil Inventarisasi Tahun 2017



(Kg)

1 2-(4-dimethylaminophenylazo)benzoic acid 493-52-7

2 2-Propenamide, homopolymer 9003-05-8 510.00

3 4-(dimethylamino) phenol sulfat (blank)

4 Aluminium oxide 1344-28-1 400.00

5 Amines, N-tallow alkyltrimethylenedi-, acetates

61791-54-6 6,060.00

6 Ammonia, aqueous solution 1336-21-6 638.00

7 Ammonium hydroxide 1336-21-6 32,320.00

8 Anionic polyelectrolyte 25085-02-3; 7732-18-5

-

9 Boric acid 10043-35-3 -

10 Calcium hypochlorite (blank) 4,610.00

11 Calcium oxide 1305-78-8 1,000.00

12 Charcoal (blank) 3,500.00

13 Citric acid 77-92-9 425.00

14 Citric acid monohydrat 5949-29-1 -

15 Copper sulphate 7758-98-7 99,825.00

16 Cyclohexylamine 108-91-8 -

17 Didecyldimethylammonium chloride 7173-51-5 10,740.00

18 Difluoromethane (R-32) 75-10-5 -

19 Di-phosphor pentoxid 1314-56-3 -

20 Dipotassium disulphate 7790-62-7 -

21 Ethanediol ethylene glycol

107-21-1 624.00

22 Hydrazine 7803-57-8 1,231,145.00

23 Iron trichloride 7705-08-0 2,521.02

24 Isopropyl alcohol, Polyethylene-Polyethylene Glycols, Polyethylene Glycol, Propylene Glycol,Mono (Oleic Acid) Ester, Water, Ethylene Oxide

67-63-0, 9003-11-6, 9005-07-6, 1330-80-9, 7732-18-5, 75-21-8

400.00

25 Manganese 7773-01-5 1.01

47



(Kg)

26 Methylthioninium chloride 200-515-2 -

27 Molybdate (Mo7O246-), ammonium, hydrate (1:6:4)

12054-85-2 0.25

28 Morpholine 110-91-8 680.00

29 Nitric acid 7697-37-2 37.30

30 Phenolphtalein 77-09-8 -

31 Phosphoric acid, sodium salt, hydrate (1:2:12) 10039-32-4 18.00

32 Poly aluminium chloride 1327-41-9 99,825.00

33 Polyglycol compound - 340.00

34 Potassium 7440-09-7 1.01

35 Potassium hydroxide 1310-58-3 900.00

36 Potassium iodide 7681-11-0 -

37 Propane 74-98-6 2,530.00

38 Sodium 4-(4-dimethylaminophenylazo)benzenesulphonate

547-58-0 -

39 Sodium bisulphite 7631-90-5 283.50

40 Sodium carbonat 497-19-8 -

41 Sodium cyanide 143-33-9 35,050.00

42 Sodium fluoride 7681-49-4 -

43 Sodium metabisulphite 7681-57-4 88,200.00

44 Sulphur hexafluoride 2551-62-4 805.00

45 Thioglycol acid 68-11-1 -

46 Trisodium phosphate 10101-89-0 477.00

47 Carbohydrazide 497-18-7 -

48 Etidronic acid 2809-21-4 -

49 Hypo chlorite 7681-52-9; 1310-73-2

-

50 Isotyazoline 26172-55-4; 2682-20-4

-

51 Molybdate (blank) -

52 Neaturalizing amine 141-43-5; 5332-73-0; 108-91-8

-

48



(Kg)

53 Sodium 4(or 5)-methyl-1H-benzotriazolide 64665-57-2 -

54 Sulphamidic acid 5329-14-6 -

55 Trichloroisocyanuric acid 87-90-1 1,484,000.00

56 Diisopropylamine 108-18-9 -

57 Mixture of organic acid - 48,640.00

58 Sodium hydrosulphite 7775-17-6 -

59 Sodium metabisulphite 7681-57-4 450,000.00

60 Corrosion Inhibitor: - Tall Oil DETA Imidazoline Acetates - Thioglycolic Acid - Benzyl ( C12-C16 Linear Alkyl) Dimethyl Ammonium Chloride

68140-11-4 68-11-1 68424-85-1

3,345.00

61 n-methyl-2-pyrrolidone 872-50-4 63.00

62 Non ionic surfactants; distillates (petroleum), hydrotreated light; solvent naphta; 2-(2-butoxyethoxy) ethanol

64742-47-8, 64742-94-5, 112-34-5

735.00

63 Sodium alkylaryl sulfonate; isothiazoline preservative

61791-10-4 79.00

64 Thriethylene glycol 112-27-6 31,098.00

65 Water; propylene glycol t-butyl ether; magnesium sulfate

7732-18-5, 57018-52-7, 7487-88-9

630.00

66 Zinc chromate 13530-65-9 10,000.00

49

Gambar 3.17. Dokumentasi Inventarisasi Penggunaan B3 sektor PEM Tahun 2017

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, seluruh perusahaan PEM telah memiliki

gudangpenyimpanan B3. Sebagian perusahaan telah menerapkan penggunaan simbol B3

sesuai dengan karakteristik bahan kimia, memiliki infrastruktur seperti penerangan, sirkulasi

udara, dinding yang tidak mudah terbakar, lantai kedap air, tetapi lebih banyak gudang belum

memiliki saluran dan bak penampung apabila terdapat tumpahan B3. Hampir seluruh

perusahaan telah menyediakan fasilitas tanggap darurat dan keselamatan kerja dan

menyediakan SOP.

Terkait dengan pengangkutan B3, pada umumnya perusahaan PEM memperoleh B3 dari

supplier bahan kimia lokal, sehingga pemenuhan terhadap persyaratan pengangkutan bahan

kimia dianggap menjadi tanggungjawab supplier.Tidak banyak perusahaan yang mengetahui

apakah supplier bahan lokal tersebut memiliki izin sebagai pengangkut B3.

50

Seluruh perusahaan yang dipantau telah memiliki Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan

diantaranya AMDAL atau UKL-UPL serta telah melakukan pelaporanpengelolaan B3 kepada

KLHK.

c. Realisasi Impor B3 Pada tahun 2017 diterima laporan realisasi impor B3 yang disampaikan oleh 448 perusahaan

teregistrasi B3 untuk realisasi impor B3 yang dilakukan selama tahun 2016. Dari 448

Perusahaan yang menyampaikan laporan tersebut hanya 420 perusahan yang melakukan

realisasi impor B3, yaitu : importir Produsen sebanyak 235 perusahaan, importer Distributor

sebanyak 206 Perusahaan serta importer distributor dan produsen sebanyak 7 perusahaan.

Sedangkan 28 perusahaan hanya melakukan kewajiban pelaporan B3.

Berikut ini grafik presentase perbandingan jumlah tersebut:

Gambar 3.18. Presentase berdasarkan perusahaan

yang melakukan realisasi impor

Gambar 3.19. Jumlah perusahaan yang

melaporakan berdasarkan realisasi impor B3

bidang usaha

Tabel 3.24. Hasil evaluasi dan analisis realisasi impor B3 2017

No KETERANGAN TW I

Januari-Maret

TW II April-Juni

TW III Juli-Sept

TW IV Okt-Des

TOTAL Januari-

Desember

1 Jumlah Perusahaan yang Menyampaikan Laporan

214 126 256 50 448

2 Jumlah Importir Produsen

118 63 117 22 235

94%

6%

Importir yang melakukan realisasiImpor

Importir yang melaporkan tanparealisasi impor

235 206

7

12 14

2 0

50

100

150

200

250

300

ImportirProdusen

ImportirDistributor

ImportirProdusen

danDistributor

Tidak melakukan realisasi impor

Realisasi Impor

51

No KETERANGAN TW I

Januari-Maret

TW II April-Juni

TW III Juli-Sept

TW IV Okt-Des

TOTAL Januari-

Desember

3 Jumlah Importir Distributor

91 62 134 27 206

4 Jumlah Importir Produsen dan Distributor

5 1 5 1 7

5 Jumlah Negara Asal B3

35 24 44 16 47

6 Jumlah Total Volume Realisasi Impor (kg)

11.299.550,69

713.485.03 8. 083,016 118. 261 ,67 20.213.313,27

7 Jumlah Jenis B3 266 116 207 130 439

8 Jumlah Senyawa Tunggal

193 91 173 10 304

9 Jumlah B3 Dapat Dipergunakan

72 50 82 43 91

10 Jumlah B3 Terbatas Dipergunakan

1 (Ethylene Oxide)

- 1 (merkuri klorida

)

1 (Ethylene Dichloride)

3

11 Jumlah B3 diluar PP 74

120 41 90 63 210

12 Jumlah Senyawa Campuran

73 25 51 34 135

13 Jumlah Volume B3 yang Tidak Lengkap Keterangannya (tidak ada nama jenis dan CAS number)

1,49

728

-

-

729,49

Keterangan : sebanyak 28 perusahaan tidak ada realisasi impor B3

Berdasarkan hasil evaluasi data pelaporan realisasi impor B3 diperoleh data impor B3 tahun

2016 yang dilaporkan pada tahun 2017 sebanyak 20.213.313,27 Ton, sebanyak 439 jenis B3,

dengan uraian sebagai berikut :

1. 304 Jenis B3 tunggal (single substance) yang terdiri dari:

- 91 jenis B3 yang dapat digunakan dan 3 Jenis B3 terbatas digunakan tercantum

dalam Lampiran PP 74 tahun 2001, yaitu Ethylene Oxide, merkuri klorida, Ethylene

Dichloride

- 210 jenis B3 yang belum tercantum dalam Lampiran PP 74/2001

2. 135 jenis senyawa kimia campuran (mixture substance)

52

Selain itu sebanyak 729,49 ton dikategorikan lain-lain dikarenakan dalam dokumen laporan

hanya menyebutkan nama dagang sehingga tidak diketahui jenis dan CAS Number bahan kimia

tersebut.

Tabel 3.25. 20 Jenis B3 terbesar dimpor berdasarkan jumlah realisas impor B3 yang

dilaporkan pada tahun 2017.

No.

Jenis Bahan Kimia / B3 CAS Number Jumlah Realisasi Impor (kg)

Keterangan

1. Etilena 74-85-1 6,340,971,097.53 Lampiran 1 PP 74/2001

2. Nitrogen 7727-37-9 4,201,108,285.83 Lampiran 1 PP 74/2001

3. Etilen Glikol 107-21-1 2,254,358,919.24 Lampiran 1 PP 74/2001

4. Asam Asetat 64-19-7 1,278,121,673.54 Lampiran 1 PP 74/2001

5. Butana 106-97-8 1,220,162,467.92 Lampiran 1 PP 74/2001

6. Propana 74-98-6 1,150,560,885.29 Lampiran 1 PP 74/2001

7. Natrium Hidroksida 1310-73-2 318,162,245.45 Lampiran 1 PP 74/2001

8. Vinyl Neodecanoate 51000-52-3 295,020,640.00 Tidak tercantum dalam Lampiran PP 74/2001

9. P-Diklorobenzena 106-46-7 289,088,947.00 Lampiran 1 PP 74/2001

10. Ksilena 106-42-3 285,543,931.00 Lampiran 1 PP 74/2001

11. Tolyliddene Diisocyanate (Mixt 2,4/2,6 Toluene Diisocyanate)

26471-62-5 237,924,841.00 Lampiran 1 PP 74/2001

12. Asam Teraftalik 100-21-0 210,251,620.00 Lampiran 1 PP 74/2001

13. Ftalik Anhidrat 85-44-9 201,445,340.00 Lampiran 1 PP 74/2001

14. Benzena 71-43-2 194,705,255.52 Lampiran 1 PP 74/2001

15. Metanol 67-56-1 189,888,384.06 Lampiran 1 PP 74/2001

16. Hidrogen Flourida 7664-39-3 128,935,253.00 Lampiran 1 PP 74/2001

17. Asam Sulfat 7664-93-9 114,431,375.00 Lampiran 1 PP 74/2001

18. Timbal (Timah Hitam) 7439-92-1 113,988,649.62 Lampiran 1 PP 74/2001

19. Paraffin 8002-74-2 100,145,404.00 Tidak tercantum dalam Lampiran PP

53

No.

Jenis Bahan Kimia / B3 CAS Number Jumlah Realisasi Impor (kg)

Keterangan

74/2001

20. Chrysolite Asbestos 12001-29-5 96,079,350.00 Lampiran 1 PP 74/2001

Tabel 3.26. 10 Negara asal B3 berdasarkan jumlah realisasi impor terbesar tahun 2016 yang dilaporkan pada tahun 2017

No Negara Asal B3 Jumlah Realisasi Impor B3

(Kg)

1. Singapura 8,038,143,699.81

2. Portugal 5,779,107,782.00

3. Thailand 1,176,881,136.74

4. Uni Emirat Arab 1,009,251,282.00

5. China 789,828,562.42

6. Arab Saudi 542,126,906.00

7. Qatar 414,478,422.00

8. Korea Selatan 326,156,165.62

9. Jepang 305,405,384.98

10. Korea 266,848,229.00

Berdasarkan hasil evaluasi tercatat 47 negara pengekspor bahan kimia (B3) ke Indonesia,

yaitu sebesar 39. 77 % dari total realisasi impor berasal dari Singapura dan 60,23 % lainnya

tersebar dari beberapa negara diantaranya Portugal, Thailand, Uni Emirate Arab, China,

Arab Saudi, Qatar, Korea Selatan, Jepang, Korea, Amerika, Malaysia, Kuwait, India, Iran,

Taiwan, Bahrain, australia, Italia, Rusia, Brazil, Angola, Oman, Brunei Darussalam, Belgia,

Belanda, Jerman, Hongkong, Filipina, Turki, Inggris, Vietnam, Pakistan, Perancis,

Kazakhstan, Finlandia, Afrika Selatan, Norwegia, Nigeria, Swiss, Yordania, Meksiko, Swedia,

kanada, Polandia, dan Spanyol.

Bahan kimia (B3) yang masuk ke wilayah Indonesia melalui pelabuhan laut dan udara pada

tahun 2017 ini tersebar di beberapa pelabuhan laut dan udara antara lain Pelabuhan Tanjung

Priok, Pelabuhan Tanjung Mas, Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan

Ciwandan, Pelabuhan Tanjung Leneng, Pelabuhan Kendawangan, Pelabuhan Belawan,

54

Pelabuhan CPO Kabil, Pelabuhan Sekupang, Pelabuhan Cikarang, Pelabuhan Banjarmasin,

Pelabuhan Merak, Pelabuhan Soekarno Hatta Makasar, Pelabuhan Lubuk Gaung,,

Pelabuhan Dwikora, Pelabuhan Bitung, pelabuhan Teluk Semangka, Pelabuhan Tanjung

Uban, Bandara Soekarno Hatta, Bandara Djuanda, Bandara Sri Udana Lobam, dan beberapa

jetty dari pihak perusahaan pengimpor B3.

Tabel 3.27. Data Realisasi Impor B3 Tahun 2015 - 2017

No.

Uraian

TAHUN

2015 Ton) 2016 (Ton) 2017 (Ton)

1. Jumlah Perusahaan yang Menyampaikan Laporan:

204 416 448

a. Importir Produsen - 138 235

b. Importir Distributor 104 206

c. Importir Produsen dan Distributor

- 6 7

2. Jumlah Negara Asal B3 - 30 47

3. Total Volume Realisasi Impor B3

3,333,369.96 85.873.809.50 20.213.313,27

1,472,161.85 (M3)

4. Jumlah Jenis B3 462 439

a. Jumlah B3 Tunggal : - 233 304

- Jenis B3 dapat digunakan Lampiran 1. PP 74/2001

- 74 91

- Jenis B3 terbatas dipergunakan Lampiran II PP 74/2001

- 4 3 (Ethylene Oxide, merkuri klorida dan Ethtylene Dichloride)

- Jenis B3 diluar Lampiran PP 74/2001

- 155 210

b. Jumlah Senyawa Campuran - 229 135

5. Jumlah nama dagang yang tidak mencantumkan informasi (Jenis B3, CAS Number dan Negara asal)

- 22 jenis 729,49 (ton)

55

5. Capaian Sasaran Unit Kegiatan Kelima (Menyediakan rekomendasi B3 yang dibatasi dan

rekomendasi bahan alternatif pengganti bahan B3 yang dibatasi)

Dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran kegiatan pengelolaan B3 maka pada

tahun 2017 telah diperoleh beberapa output kegiatan berupa: 1) Draft rekomendasi B3

dibatasi peredaran dan penggunaannya SCCP dan Parakuat diklorida 2) Draft B3 alternatif

pengganti untuk SCCP dan Parakuat diklorida 3) Draft Peraturan Menteri Pedoman Teknis

Pembatasan B3 4) Draft Keputusan Menteri rekomendasi B3 terbatas.

Uraian

a. Keluaran dari penyusunan rekomendasi B3 yang dibatasi peredaran dan

penggunaannya adalah 2 draft rekomendasi untuk jenis B3 Parakuat diklorida dan

Short Chain Chlorinated Paraffins (SCCP).

SCCP merupakan salah satu jenis Chlorinated Paraffin dengan jumlah rantai karbon

alkana dengan panjang rantai C 10 hingga C 11 dan atom klor dengan jumlah 1 - 13.

Rumus molekul untuk SCCP adalah CxH(2x-y+2)Cly. SCCP telah masuk dalam Annex A

Konvensi Stockholm dan Annex III Konvensi Rotterdam pada tahun 2017.Kode

pernyataan bahaya untuk SCCP antara lain H400 (sangat beracun untuk kehidupan

lingkungan perairan) dan H410 (sangat beracun untuk kehidupan lingkungan perairan

dengan efek jangka panjang) yang termasuk dalam 11 kode pernyataan bahaya

Berdasarkan pedoman teknis pembatasan B3.

Parakuat diklorida atau 1,1 '-dimethyl-4, 4'-bipyridinium dichloridememilki rumus molekul

[C12H14N2]Cl2. herbisida ini termasuk dalam pestisida sangat berbahaya (Highly

Hazardous Pesticide) oleh Pesticide Action Network (PAN). Beberapa negara yang telah

melarang dan/atau membatasi parakuat diklorida antara lain Finlandia, Hungaria,

Austria, Denmark, Kuwait, Kamboja, Malaysia, Saudi Arabia, Chili, Vietnam, Tiongkok,

dan sebagainya. Kode pernyaan bahaya untuk parakuat diklorida antara lain H330

(mematikan bila terhirup), H400 (sangat beracun untuk kehidupan lingkungan

perairan) dan H410 (sangat beracun untuk kehidupan lingkungan perairan dengan efek

jangka panjang) dalam 11 kode pernyataan bahaya berdasarkan pedoman teknis

pembatasan B3.

56

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk penyusunan draft rekomendasi B3 adalah

sebagai berikut:

1. Permohonan serta diskusi data impor Chlorinated Paraffins (CP) tahun 2014 –

2016 dengan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai – Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai.

Koordinasi dilaksanakan terkait pembahasan kode HS serta diskusi data impor

CP ke Indonesia dari tahun 2014-2016. Data yang diperoleh antara lain

perusahaan pengimpor CP, jenis produk, negara asal, kode HS, dan volume

impor. Permohonan data CP dilakukan untuk mendapatkan informasi

kemungkinan adanya kandungan SCCP pada produk CP yang diimpor. Data ini

digunakan sebagai dasar pemilihan perusahaan untuk profiling B3 terbatas.

Jumlah total impor chlorinated paraffin (CP) ke Indonesia pada tahun 2014 –

2016 mencapai 13.521,07 ton dan 100 botol. Tiga Perusahaan yang paling banyak

mengimpor CP adalah PT Trikemindo Utama, PT Luxchem Indonesia, dan PT

Hopax Indonesia.

2. Pemutakhiran data/Profiling SCCP dan Parakuat diklorida

Pemutakhiran data profiling SCCP dan Parakuat diklorida dilakukan pada 11

perusahaan di pulau Jawa dan Sumatera. Tidak terdapat data impor SCCP ke

Indonesia. Namun, berdasarkan ulasan Mourik et al. (2016) terdapat

kelimpahan relatif SCCP pada produk campuran komersial seperti Hordalub 17,

Hordalub 80, Hordalub 500, Cereclor 60L, Cereclor 70L, PCA 60%, PCA 63%, CP-

52, CP-42, dan CP-70. Berdasarkan hasil kunjungan lapangan CP-52 dan CP-70

digunakan pada industri, namun SDS tidak menunjukkan adanya kandungan

SCCP.

57

Gambar 3.20. Profiling B3 Terbatas Parakuat Diklorida

Gambar 3.21. Profiling B3 Terbatas SCCP

PT. Agrikimia Nusantara Impor: 8,96 ton/tahun

PT. Bioworld Bioscience Manufacturing Impor : 81,9 ton (2014) Stok sisa: 30,40 ton (2017)

PT. Surat Tani Distribusi : 49,56 ton

PT. Pacific Federal Factory Tidak menggunakan B3 jenis

SCCP

PT. Nanya Indah Plastics Tidak menggunakan B3 jenis SCCP

PT. Henkel AdhesiveTechnologies Tidak menggunakan B3 jenis SCCP

PT. HOPAX Indonesia menggunakan B3 jenis

LCCP

PT. Mata Pelangi Chemindo menggunakan B3 CP jenis

MCCP

PT. Chugoku Paint Indonesia menggunakan B3 CP jenis

MCCP

PT. Internasional Paint Indonesia menggunakan B3

CP jenis MCCP dan LCCP

PT. Joans Textile menggunakan B3

CP jenis LCCP

58

3. Rapat teknis pembatasan B3

Rapat teknis pembatasan bersama pakar Bapak Anton Purnomo. Pembahasan

meliputi pembuatan layout rekomendasi B3 terbatas SCCP dan parakuat

diklorida.

4. Rapat Pembahasan Teknik/Sampling, Analisis, dan Toksikologi B3 yang dibatasi

pada media lingkungan.

Pembahasan terkait toksikologi dasar dan keberadaan B3 dibatasi pada

lingkungan yang disampaikan oleh narasumber Dr. Ir. Etty Riani (pakar IPB).

Materi yang disampaikan antara lain jenis toksikologi, racun pada lingkungan,

racun dalam tubuh dan asal racun, klasifikasi racun, toksisitas sifat, baku mutu

serta penggolongan asal dan sifat kimia.

b. Keluaran dari penyusunan draft B3 alternatif pengganti adalah draft B3 alternatif

pengganti untuk SCCP dan parakuat diklorida.

B3 alternatif pengganti yang diusulkan untuk SCCP maupun parakuat diklorida adalah

bahan kimia yang telah direkomendasikan oleh internasional maupun negara lain serta

tidak memiliki 11 kode bahaya untuk B3 yang dibatasi penggunaan dan peredarannya

dalam pedoman teknis pembatasan B3. B3 alternatif pengganti SCCP yang diusulkan

berjumlah 18 bahan kimia yaitu Isopropil oleate, Long-chain chlorinated paraffins, bis(2-

ethylhexyl) hydrogen phosphate, didodecyl phosphite, Dimethyl hydrogen phosphite,

2-ethylhexyl hydrogen phosphate, Zinc Dialkyl Dithiophosphate (Zinc BDBP), Tertiary

nonyl polysulfide (TNPS), Antimony trioxide, Isopropylphenyl diphenyl phosphate

(IPPDPP), Tri-octyl trimellitate, Dibromostyrene, Ethane, 1,2-bis(pentabromophenyl),

Ethylenebistetrabromophthalimide, Tetrabromophthalate ester, Tetrabromophthalate

diol, Tetrabromophthalic anhydride, dan Tribromophenyl allyl ether.B3 alternatif

pengganti parakuat diklorida yang diusulkan berjumlah 10 bahan yaitu 2.4 D,

diclosulam, betazone, benazolin-Ethyl, cletodhim, dicamba, fomesafen,

imazapyr,glufosinat, glifosat.

c. Penyusunan 1 Draft Peraturan Menteri untuk Pedoman Teknis Pembatasan B3 , 1 Draft

SK Menteri Tentang Pembatasan Bahan Berbahaya Dan Beracun Berupa

Decabromodiphenyl Ether (DecaBDE) Dan Perfluorooctane Sulfonate (PFOS), dan 1 Draft

59

SK Menteri Tentang Pembatasan Bahan Berbahaya Dan Beracun Berupa Parakuat

Diklorida Dan Short Chain Chlorinated Paraffin (SCCP)

Draft peraturan disusun sebagai dasar hukum untuk pedoman teknis Pembatasan B3

dan rekomendasi B3 dibatasi. Pada tahap awal telah tersusun Draft Peraturan

Direktorat Jenderal PSLB3 Pedoman Teknis Pembatasan B3 dan Draft SK Direktorat

Jenderal rekomendasi B3 dibatasi peredaraan dan penggunaannya.

Pada rapat teknis yang dilaksanakan pada 30 Mei – 2 Juni 2017 terdapat masukan

sebagai berikut:

1. Peraturan dan SK Direktorat Jenderal PSLB3 dibuat dalam format Peraturan

Menteri dan SK Menteri dengan didahului oleh pembuatan naskah akademis

untuk memperkuat alasan pembuatan peraturan tersebut.

2. Penyempurnaan pedoman teknis pembatasan B3

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mendukung penyusunan Draft Peraturan Menteri dan

Surat Keputusan Menteri adalah sebagai berikut:

1. Konsultasi dengan Biro Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (13 Juni

2017).

2. Rapat Pembahasan pedoman teknis pembatasan B3 untuk bahan Peraturan Menteri

(19 Juli 2017)

Dalam pelaksanaan kegiatan Pembatasan B3 telah dilakukan konsultasi, pengumpulan data

dan informasi penelitian, pengumpulan informasi fasilitas laboratorium baik ke

lembaga/kementarian, Universitas, dan Laboratorium. Konsultasi, koordinasi antar lembaga

dan instasi terkait memeliki tujuan untuk memperkenalkan Tugas Pokok dan Fungsi Seksi

Pembatasan, pengumpulan data atau informasi terkait penelitian B3 yang dibatasi

peredaran dan penggunaannya serta fasilitas laboratorium pendukung, serta memperoleh

masukan untuk pembatasan B3.

60

Gambar 3.22. Peta Lokasi Pelaksanaan Konsultasi dan Koordinasi B3 Terbatas

Kegiatan konsultasi dan koordinasi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: Tabel. 3.28. Hasil Konsultasi/Koordinasi B3 Terbatas

No Hari, Tanggal K/L Hasil/Rekomendasi

1 Senin, 12 Juni 2017 Biro Hukum, KLHK Saran dari Biro Hukum untuk pembuatan Peraturan Menteri tentang Pedoman Teknis B3 dan SK Menteri untuk Penetapan Pembatasan B3

Perlunya koordinasi dalam dalam hal keterkaitan pembatasan B3 dengan penyusunan RPP, Draft Permen Kategorisasi, dan Draft Permen Registrasi dan Notifikasi

2 Kamis, 15 Juni 2017 Direktorat Industri Kimia Hulu, Kementerian Perindustrian

Saran dari Kementerian Perindustrian adalah pembatasan B3 sebaiknya mengacu pada peraturan internasional

Pembatasan B3 diharapkan tetap memperhatikan kepentingan nasional dalam hal industri dan

Lembaga Ilmu Pendidikan Indonesia

Kementerian Kesehatan Jakarta

Kementerian Pertanian Jakarta

Balai Besar Pasca Panen Bogor

Institut Pertanian Bogor

Kementerian Perindustrian Jakarta

Puslitbang P3KLL Serpong

Institut Teknologi Sepuluh November

Universitas Negeri Surabaya

Universitas Gajah Mada Jogjakarta

Bea Dan Cukai

Jakarta

Biro Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jakarta

61


perdagangan.

3 Jumat, 16 Juni 2017 Pusat Litbang Kualitas dan Laboratorium Lingkungan (P3KLL), KLHK

P3KLL meminta Direktorat Pengelolaan B3 dapat menyerahkan daftar kebutuhan analisis atau penelitian untuk pembatasan B3

P3KLL menyarankan Direktorat Pengelolaan B3 berkoordinasi dengan UGM untuk penelitian POPs baru (new POPs)

4 Senin, 19 Juni 2017 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

LIPI menyarankan perlunya penyusunan kebutuhan, timeline, dan pihak pihak yang terlibat dalam penelitian POPs ataupun pembatasan B3.

Pembatasan B3 perlu disinkronisasi dengan K/L lembaga terkait misal dalam hal istilah B3 dan GHS.

5 Selasa,20 Juni 2017 Direktorat Pupuk dan Pestisida, Kementerian Pertanian

Perbedaan konsep pembatasan yaitu pestisida terbatas bukan berarti pestisida tersebut dibatasi penggunaannya namun pengguna pestisida harus memiliki sertifikat dan penggunaan pestisida untuk hal tertentu

Saran untuk mengeluarkan pestisida dari PP Pengelolaan B3

6 Senin - Selasa, 10 – 11 Juli 2017

Universitas Gajah Mada Kerjasama UGM dengan UNU adalah monitoring perfluoronated hydrocarbon (PFHC) di Indonesia yang dimulai sejak tahun 2017. UGM akan melakukan pengambilan sampel hingga ekstraksi sampel. Ekstrak sampel akan dikirim ke Singapura untuk dianalisis dan hasilnya akan dikirim ke Indonesia.

62


Sampling direncanakan akan dilaksanakan di Rawa Pening, dan akan melibatkan KLHK dalam kegiatan ini

UGM mengusulkan kerjasama dengan KLHK dalam monitoring POPs.

7 Rabu, 15 Agustus 2017 Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen, Kementerian Pertanian

Layanan terkait B3 yang disediakan oleh BB Pascapanen adalah residu pestisida organoklorin dan organoposfat.

Perlunya sosialisasi Pengelolaan B3 dan limbah B3 bagi laboratorium – laboratorium.

8 Selasa, 12 September 2017

Direktorat Kesehatan Lingkungan – Kementerian Kesehatan

Kajian rekomendasi dan alternatif Parakuat Diklorida harus diperkuat.

Penelitian B3 yang dilakukan oleh Kemenkes adalah untuk merkuri dan timbal. Kajian yang menghubungkan B3 dengan penyakit masih lemah karena kendala antara lain perlunya uji kronis yang waktunya lama dan biayanya mahal.

Kementerian kesehatan membutuhkan sosialisasi dan permen terntang penyimpanan B3 pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fanyankes).

9 Rabu, 13 September 2017

Kementerian Perdagangan Direktorat Impor

Peraturan Kemendag mengenai pembatasan B3 adalah Permendag Nomor 75 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya yang mengatur

63


407 bahan berbahaya.

Diperlukan peningkatan kerjasama interaksi antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

10 Senin, 16 Oktober 2017 Universitas Gajah Mada Kunjungan lapangan dalam rangka pengambilan sampel air, tanah dan biota di Rawapening bersama Tim Universitas Gajah Mada merupakan tindak lanjut kegiatan kunjungan ke Universitas Gajah Mada pada tanggal 10-11 Juli 2017

Pengambilan sample air dan sedimen oleh UGM dilakukan di 5 titik di sekeliling danau Rawa Pening mewakili wilayah pedesaan. Hasil akan diekstraksi oleh UGM untuk dianalisa di SIngapura, kendala yang dihadapi adalah larutan standar yang sudah dikirim melalui kurir FEDEX tertahan tidak bisa dikeluarkan Karena masalah administrasi pengeluaran barang. Apabila tidak bisa dikeluarkan akan menyebabkan tidak bisa dianalisanya bahan sampel yang sudah diambil pada tanggal 16 Oktober

Akan dilakukan pengambilan sampel air dan sedimen di perkotaan di kota Surabaya pada bulan November 2017.

Akan dilakukan presentasi pada bulan Februari 2018 di Singapura dan Final hasil pada Bulan Mei 2018 di Jepang.

11 Senin, 30 Oktober 2017 Laboratorium Terpadu IPB

Layanan terkait B3 yang disediakan oleh Lab Terpadu IPB antara lain

64


analisis merkuri dan logam berat pada media lingkungan.

Sampel diambil di sungai di desa Cibuluh yaitu 2 sampel air dan 1 sampel sedimen

12 Senin, 6 November 2017

Universitas Negeri Surabaya

Depertemen Kimia UNESA memiliki 9 laboratorium yaitu laboratorium kimia dasar, laboratorium kimia fisik, laboratorium kimia organik, laboratorium kimia pembelajaran, laboratorium instrumen, laboratorium kimia anorganik, laboratorium komputansi, laboratorium biokimia, dan laboratorium kimia analitik.

UNESA tidak memiliki penelitian POPs ataupun B3, penelitian yang umum dilakukan adalah sistesis, bahan alam, material, dan sebagainya.

Lab Terpadu UNESA memiliki instrumen GC-MS, TLC scanner, FT-IR, AAS, Voltametri, XRD, SEM, TGA/DTA dan sebagainya.

Analisis terkait B3 yang dapat dilakukan adalah kadar logam sampai level ppb (Hg, Pb, Al, Si, As) untuk sampel padat dan cair.

13 Selasa, 7 November 2017

Institut Teknologi 10 November

Laboratorium – laboratorium di Departemen Teknik Lingkungan ITS adalah Laboratorium Teknologi Pengolahan Air, Laboratorium Limbah Padat dan B3, Laboratorium Remediasi Lingkungan, Laboratorium Pengelolaan Kualitas Lingkungan, serta

65


Laboratorium Pencemaran Udara dan Perubahan Iklim

ITS dapat memberikan dukungan daham hal memberikan sosialisasi (pengabdian) dan riset. Setiap tahun terdapat dana kompetitif untuk riset dari DIKTI. Jika KLHK mempunya rencana riset dapat ditawarkan pada universitas sehingga universitas dapat membuat proposal riset dan meminta endorsement dari KLHK agar mendapat dana tersebut.

Kegiatan kerjasama luar negeri

Hg emissions from coal-fired power plants in Indonesia

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan aktif dalam negosiasi lahirnya

Minamata Convention on Mercury dan Pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi

Minamata tersebut. Saat ini United Nation Environment Program (UNEP) memberikan

dukungan terhadap negara-negara berkembang dalam implementasi Konvensi Minamata

tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendapatkan dukungan

dalam bentuk kegiatan Small-Scale Funding Agreement (SSFA) on 'Hg emission from coal-fired

power plants in Indonesia' yang diusulkan oleh UNEP

Pelaksanaan kegiatan 'Hg emission from coal-fired power plants in Indonesia' antara lain:

1. Pengukuran emisi merkuri pada 3 PLTU di Indonesia

Pengukuran emisi merkuri dilakukan di PLTU Suralaya 2, PLTU Cirebon, dan PLTU

Indramayu. Selain pengukuran emisi merkuri dilakukan pengambilan sampel dan

analisis pada batubara dan Fly Ash serta Bottom Ash (FABA). Selain itu dilakukan juga

analisis batubara dari PLTU – PLTU di Indonesia serta tren emisi merkuri dari PLTU.

66

Hasil total merkuri dan spesiasi merkuri pada emisi

US EPA 29 ASTM D6784 / Ontario Hydro

Lokasi Hg total (μg/m3) Hg0(%) Hg2+(%) Hg total (μg/m3)

Suralaya CFPP 1,00 55 45 1,07

Cirebon CFPP 0,57 72 28 0,60

Indramayu CFPP 2,93 94 6 3,02

Hasil masih dibawah standar regulasi EU (Jerman) yaitu 30 μg/m3 untuk lepasan

merkuri dari flue gas. Standar emisi merkuri baru yang diusulkan adalah 0.3

mg/Nm3.

Fate of mercury pada 3 PLTU

Fate of Mercury

Suralaya Cirebon Indramayu

Kg/tahun % Kg/tahun % Kg/tahun % Input merkuri

pada batubara

62,69 100,00 254,59 100,00 291,51 100,00

Output

merkuri pada

emisi

9,15 14,60 20,53 8,06 57,31 19,66

Output

merkuri pada

fly ash

3,37 5,38 3,75 1,47 4,77 1,64

Output

merkuri pada

bottom ash

0,78 1,25 0,66 0,26 0,19 0,07

Tren emisi merkuri dari PLTU Batubara

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari PLTU batubara nilai minimum

kandungan merkuri pada batubara adalah 0,011 mg/kg sedangkan nilai

maksimumnya adalah 0,231 mg/kg. Nilai rata- rata kandungan merkuri pada

batubara dari 44 PLTU adalah 0,056 mg/kg dan digunakan sebagai input faktor

batubara untuk estimasi emisi merkuri.

Dengan menggunakan UN Environment Toolkit, faktor emisi adalah 0,05 g

Hg/ton batubara. Dengan jumlah batubara yang dikonsumsi pada tahun 2016

adalah 77 juta ton, maka dapat diperkirakan merkuri yang dilepaskan adalah 3,9

ton/tahun.

Skenario lain adalah estimasi lepasan merkuri dengan menggunakan software

iPOG. Untuk memperkirakan data lepasan emisi merkuri dari masing masing

boiler dibutuhkan data karakteristik batubara dan PLTU sebagai parameter

67

pada perangkat lunak iPOG. Estimasi lepasan merkuri di udara dari 45 PLTU

batubara berdasarkan perhitungan iPOG adalah 2,9 ton. Faktor emisi merkuri

berdasarkan iPOG adalah 0,038 g Hg/ton batubara.

Tren lepasan merkuri dari tahun 2000 – 2016 adalah sebagai berikut:

Data coal sales from 2000 – 2015 are taken from Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia 2016. Data coal utilization for CFPP 2016 is taken from Ministry of Energy and Mineral Resources Decree number 5899 K/20/MEM/2016

Gambar. 3.23. Diagram Tren lepasan Merkuri dari Tahun 2000 - 2016

Tren lepasan merkuri dari tahun 2017 – 2026 adalah sebagai berikut:

Data Projection Coal Consumption 2017-2026 is taken from Ministry of Energy and Mineral Resources Decree No. 1415 K/20/MEM/2017

Gambar. 3.24. Diagram Proyeksi Tren Lepasan Merkuri dari Tahun 2017-2026

68

2. Workshop 'Hg emission from coal-fired power plants in Indonesia'

Workshop 'Hg emission from coal-fired power plants in Indonesia' dilaksanakan sebanyak dua kali pada tanggal 20 Maret 2017 dan 19 Desember 2017. Workshop dihadiri oleh perwakilan KLHK, KESDM, PLTU, dan LSM.

69

Workshop Hg-emission from coal-fired power plants in Indonesia

Pengambilan sampel batubara dan emisi udara di PT. Indonesia Power PLTU

Suralaya

Pembahasan data impor chlorinated paraffin di Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai

Rapat teknis pembahasan rekomendasi B3 terbatas 2017

Konsultasi Pembatasan dengan Biro Hukum KLHK Konsultasi Pembatasan dengan Kementerian Perindustrian

70

Konsultasi Pembatasan dengan P3KLL – KLHK

Konsultasi Pembatasan dengan LIPI

Konsultasi Pembatasan dengan Kementerian Pertanian

Konsultasi dan koordinasi Pembatasan B3 dengan UNESA

Konsultasi dan koordinasi Pembatasan B3 dengan ITS

Profiling B3 terbatas di PT Hopax Indonesia

71

6. Capaian Sasaran Unit Kegiatan Keenam (Menyediakan rekomendasi B3 yang dihapuskan)

Dalam upaya pencapaian target jumlah jenis B3 yang dihapuskan sebanyak 2 jenis, pada

tahun 2017 telah dilakukan kegiatan dengan output a) Tersedianya dokumen Rekomendasi

2 Bahan Kimia Dihapuskan yaitu HCBD dan DecaBDE, b) Penyusunan Draft Peraturan

Dirjen PSLB3 tentang Pedoman Teknis Penghapusan B3, c) Pembangunan Peralatan

(sarana) Pengolahan Emas Non Merkuri di Lokasi Pertambangan Emas Skala Kecildi

Kabupaten Lebak d) Penyiapan Pembangunan Fasilitas Pengelolaan PCBs, e)

Pemutakhiran B3 Dilarang Penggunaannya Jenis HCBD dan DecaBDE, f) Penyusunan

Kajian Ekonomi Eksternalitas Pertambangan Emas Skala Kecil di Pulau Buru. Selain itu

untuk mendukung informasi penentuan Rekomendasi 2 Bahan Kimia Dihapuskan yaitu

HCBD dan DecaBDE juga dilakukan Konsultasi dan Koordinasi Penghapusan Dengan

Kementerian/Lembaga Terkait.

Profiling B3 terbatas di PT Mata Pelangi Chemindo Profiling B3 terbatas di PT Mata Pelangi Chemindo

Pembahasan Teknik/Sampling, Analisis, dan Toksikologi B3 yang dibatasi

Profiling B3 terbatas di PT Joans Textile

72

a. Penyusunan Draft Rekomendasi 2 Bahan Kimia Dihapuskan

1) Tujuan penyusunan dokumen ini adalah untuk memberikan rekomendasi

penghapusan B3 serta memberikan informasi dan pemahaman mengenai

program penghapusan bahan berbahaya beracun yang akan dilakukan oleh

pemerintah. Pada tahun 2017 untuk Rekomendasi Bahan Kimia Dihapuskan adalah

DecaBDE dan HCBD.

2) Pelaksanaan kegiatan dalam penyusunan pedoman ini adalah identifikasi senyawa

B3 (sifat fisik dan kimia), penentuan senyawa B3 yang dihapuskan, pengumpulan

data import dan penggunaan senyawa B3 yang dihapus, yaitu HCBD dan

DecaBDE, studi pajanan senyawa HCBD dan DecaBDE terhadap lingkungan,

manusia dan emisinya, kajian literatur terkait peraturan internasional,

biomonitoring, studi efek kesehatan (toksisitas akut, iritasi dan sensitisasi, dosis,

reproduksi, genotoksisitas, karsinogenik, efek terkait endokrin) dan studi

karakterisasi risiko.

3) Hasil Kegiatan:

a) Penyusunan Dokumen Rekomendasi Bahan Kimia Dihapuskan Jenis DecaBD

menyatakan bahwa dari telaah bahaya serta dampak negatif yang ditimbulkan

terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat oleh senyawa DecaBDE, dan

pengusulan masuknya senyawa Deca-BDE pada lampiran A Konvensi

Stockholm di COP-8 Konvensi Stockholm maka sub Direktorat Penanganan B3

merekomendasikan pelarangan dan penghapusan senyawa DecaBDE.

b) Penyusunan Dokumen Rekomendasi Bahan Kimia Dihapuskan Jenis HCBD

menyatakan bahwa dari telaah bahaya serta dampak negatif yang ditimbulkan

terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat oleh senyawa HCBD pada

lampiran A di COP-7 Konvensi Stockholm maka sub Direktorat Penanganan B3

merekomendasikan pelarangan dan penghapusan senyawa HCBD.

4) Selain itu untuk mendukung informasi penentuan Rekomendasi 2 Bahan Kimia

Dihapuskan yaitu HCBD dan DecaBDE telah dilakukan Konsultasi dan Koordinasi

Penghapusan dengan Kementerian/Lembaga Terkait dengan hasil sebagai

berikut:

73

Tabel 3.29. Hasil Konsultasi dan Koordinasi Penghapusan dengan Kementerian/Lembaga Terkait

No Hari, Tanggal

K/L Hasil/Rekomendasi

1. Senin, 24 Juli 2017

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

1. Pihak LIPI menyarankan agar KLHK bisa

melakukan sampling decaBDE dalam jumlah

banyak kemudian diuji oleh LIPI. LIPI akan

membeli standar solution jika sampel yang

akan diuji banyak (apabila sampel banyak

maka harga standar solution akan lebih

murah).

2. Pihak LIPI menyarankan agar KLHK bisa

mengusulkan topik-topik lingkungan kepada

Kemenristek agar ada slot anggaran untuk

meneliti topik-topik lingkungan.

2. Kamis, 27 Juli 2017

Direktorat Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian

KLHK merekomendasikan kepada Kementan untuk melarang penggunaan pestisida yang mengandung HCBD karena sesuai denganKonvensi Stockholm Tahun 2015 HCBD masuk dalam Annex A (eliminasi). Hal ini berkaitan dengan Permentan 39 Tahun 2015 Pasal 6 ayat 2d yang telah menetapkan pestisida yang dilarang berdasarkan kriteria bahan aktif dan/atau Bahan Tambahan yang masuk klasifikasi POPs baru berdasarkan Konvensi Stockholm.

3. Jumat, 28 Juli 2017

Pusat Litbang Kualitas dan Laboratorium Lingkungan (P3KLL)-KLHK

1. Kendala yang dialami oleh P3KLL adalah perlu

adanya anggaran dana yang cukup besar

untuk pengujian senyawa POPs.

2. P3KLL memiliki peralatan GC-MS baru yang

memungkinkan bisa digunakan untuk

pengujian/analisis sample decaBDE dengan

perhitungan kualitatif dan kuantitatif.

4. Senin, 7 Agustus 2017

Direktorat Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian

Pada Tahun 2006, Uni Eropa mengeluarkan peraturan RoHS yang didalamnya memuat senyawa PBDEs. Dari hal tersebut, diinformasikan bahwa sejak tahun 2006 senyawa PBDEs sudah tidak lagi diproduksi/tidak digunakan dalam produk. Senyawa DecaBDE diduga masih ada pada barang – barang yang diproduksi sebelum tahun 2006.

5. Senin, 25 September 2017

Badan Pengawas Obat dan Makanan

1. BPOM hanya melakukan pengawasan

terhadap obat dan makanan (pangan olahan),

tidak melakukan pengawasan terhadap

senyawa pestisida.

2. BPOM mengusulkan untuk dapat melakukan

pengkajian dan pengujian terhadap salah satu

senyawa POPs yang diduga masih banyak

74

No Hari, Tanggal

K/L Hasil/Rekomendasi

beredar di Indonesia yaitu Lindane.

6. Jumat, 29 September 2017

Kementerian Perdagangan

1. Senyawa HCBD dan Deca-BDE telah

dicocokkan dengan lampiran Permendag No.

75/2014. Kedua senyawa tersebut tidak masuk

dalam lampiran tersebut, sehingga dinilai

sebagai barang bebas impor.

2. Pihak Kemendag menyampaikan bahwa untuk

pembatasan atau pelarangan penggunaan

senyawa B3, Kementerian Perdagangan akan

menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah

yang telah ada.

3. Kementeran Perdagangan mengusulkan

bahwa perlu dilakukannya koordinasi dan

harmonisasi antar K/L terhadap bahan

berbahaya yang akan dilarang penggunaannya

di Indonesia.

7. Jumat, 6 Oktober 2017

Kementerian Kesehatan

1. Dit. Penilaian Alkes dan PKRT yang lebih

berfokus kepada perizinan dan registrasi

pestisida rumah tangga seperti obat nyamuk

yang digunakan di rumahtangga.

2. Dit. Kesehatan Lingkungan menyampaikan

bahwa Subdirektorat yang terkait dengan

pengawasan pestisida adalah Subdirektorat

Pengamanan Limbah dan Radiasi, Direktorat

KesehatanLingkungan

Dokumentasi selama pelaksanaan kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Penghapusan dengan Kementerian/Lembaga terkait:

Diskusi dengan perwakilan LIPI Diskusi dengan perwakilan Kementerian Pertanian

75

b. Penyusunan Draft Peraturan Dirjen PSLB3 tentang Pedoman Teknis Penghapusan B3

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Penghapusan B3 pada Subdit Penanganan

B3 – Direktorat Pengelolaan B3, yang mempertimbangkan bahwa produksi dan

penggunaan B3 di dunia telah berkembang pesat dan bahwa paparan bahan – bahan

kimia yang persisten, bioakumulatif, dan beracun berpotensi bahaya terhadap

kesehatan manusia dan lingkungan hidupmaka perlu untuk ditetapkan suatu

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun

Berbahaya tentang Pedoman Teknis Penghapusan Bahan Berbahaya dan Beracun.

Pedoman teknis penghapusan bahan berbahaya dan beracun digunakan sebagai tata

caradan mekanisme penentuan bahan berbahaya beracun menjadi bahan berbahaya

dan beracun yang dihapus peredaran dan penggunaannya di Indonesia.

c. Pembangunan Peralatan (sarana) Pengolahan Emas Non Merkuri di Lokasi

Pertambangan Emas Skala Kecil di Kabupaten Lebak

Pada tahun 2017 Direktorat Pengelolaan B3 melaksanakan salah satu program yang

termasuk dalam agenda prioritas nasional yaitu Penghapusan Penggunaan Merkuri

Untuk Pengolahan Emas Skala Kecil (zero merkuri). Program ini bertujuan untuk

melaksanakan Pembangunan Peralatan (sarana) Pengolahan Emas Non Merkuri di

Lokasi Pertambangan Emas Skala Kecil di Kabupaten Lebak.

1) Pada tahun 2017 lokasi untuk pilot project pembangunan fasilitas/teknologi

pengolahan emas non merkuri dipilih di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Proses pengolahan emas bebas merkuri di lokasi ini menggunakan proses

sianidasi yang merupakan rekomendasi dari hasil kajian BPPT berdasarkan

kesesuaian karakteristik batuan mineral mengandung emas di sekitar lokasi

penambangan.

2) Dalam proses pembangunan fasilitas/teknologi pengolahan emas non merkuri di

Kabupaten Lebak telah dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

a) Penyusunan DED pada bulan Januari - Maret 2017

b) Pada bulan April 2017 telah mulai dilakukan koordinasi Pemkab Lebak :

(kesiapan Lahan atas Nama Pemkab, Keterlibatan SKPD dan Kesiapan

Keberlanjutan Operasional

c) Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding,

MoU) tentang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan

76

Beracun antara Direktur Jenderal PSLB3 K9LHK dengan Bupati Lebak pada

tanggal 27 April 2017

d) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Direktorat Pengelolaan B3 dan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak pada tanggal 10 Mei 2017

e) Pelaksanaan Lelang pada tanggal 8 Agustus 2017

f) Penentuan Pemenang Lelang pada tanggal 25 Agustus 2017

g) Penandatanganan Kontrak pada tanggal 5 September 2017

h) Pada tanggal 8 Oktober 2017 dimulai Pelaksanaan Pembangunan Fasilitas

Pengolahan Emas Non Merkuri di Kabupaten Lebak.

i) Peninjauan Dirjen PSLB3 di Lokasi pembangunan fasilitas/teknologi

pengolahan emas non merkuri di Kabupaten Lebak pada tanggal 23 – 24

November 2017

j) Serah Terima Pekerjaan (Awal Bulan Desember 2017)

k) Kunjungan Lapangan untuk Commissioning Fasilitas/teknologi pengolahan

emas non merkuri di Kabupaten Lebak pada tanggal 27 – 28 Desember 2017

oleh Direktur Pengelolaan B3, Kasubdit Penanganan B3 dan Staf Direktorat

Pengelolaan B3.

3) Dengan telah selesainya pembangunan fasilitas/teknologi pengolahan emas non

merkuri di Kabupaten Lebak maka output yang dihasilkan adalah telah

tersedianya fasilitas/teknologi pengolahan emas non merkuri pada

pertambangan emas skala kecil (PESK). Selain itu teknologi pengganti merkuri

dengan sianida dalam pengolahan emas ini dapat direplikasi pada kegiatan

pertambangan emas skala kecil lainnya secara nasional.

4) Pada tanggal 27 – 30 November 2017 Tim KLHK dan BPPT melaksanakan Survei

Lahan Pembangunan Sarana Pengolahan Emas Non Merkuri di Kabupaten

Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.

5) Pada tanggal 19 – 21 Desember 2017 Tim KLHK dan BPPT melaksanakan Survei

Lahan Pembangunan Sarana Pengolahan Emas Non Merkuri di Sekotong,

Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB.

Dokumentasi selama pelaksanaan Pembangunan Fasilitas/Teknologi Pengolahan Emas Non

Merkuri di Kabupaten Lebak:

77

Peninjauan Perkembangan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Emas Non Merkuri

Peninjauan Perkembangan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Emas Non Merkuri

Kunjungan Lokasi Pembangunan Alat Pengolahan Emas Non Merkuri Tanggal 17 – 18

Oktober 2017

Kunjungan Lokasi Pembangunan Alat Pengolahan Emas Non Merkuri Tanggal 17 – 18

Oktober 2017

Dirjen PSLB3 beserta jajarannya berfoto bersama di Lokasi Pembangunan Alat

Pengolahan Emas Non Merkuri di Lebak Tanggal 23 November 2017

Peninjauan Lokasi Pembangunan Alat Pengolahan Emas Non Merkuri di Lebak

Tanggal 24 November 2017

78

Peralatan Pembangunan Alat Pengolahan Emas Non Merkuri di Lebak




Koordinasi Tim KLHK & BPPT dengan DLH Provinsi Sulawesi Utara, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Utara dan Pemkab Minahasa Utara

Koordinasi Tim KLHK & BPPT dengan DLH Provinsi Sulawesi Utara, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Utara dan Pemkab Minahasa Utara

Survei Lahan Pembangunan Sarana Pengolahan Emas Non Merkuri di Tatelu, Kabupaten

Survei Lahan Pembangunan Sarana Pengolahan Emas Non Merkuri di Tatelu,

79

d. Penyiapan Pembangunan Fasilitas Pengelolaan PCBs

Sehubungan dengan pelaksanaan program KLHK dalam pengelolaan dan pemusnahan

limbah PCBs untuk penghapusan penggunaan PCBs di Indonesia diperlukan ketersediaan

fasilitas pembangunan PCBs. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, KLHK (c.q Direktorat

Minahasa Utara, Sulawesi Utara Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara

Koordinasi Tim KLHK & BPPT dengan Pemkab

Lombok Barat

Lokasi lubang tambang di Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok

Barat

Merkuri yang dipakai penambang di Desa Pelangan, KecamatanSekotong, Kabupaten

Lombok Barat

Kondisi jalan di Desa Pelangan Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat

Kunjungan Lapangan untuk Persiapan Commissioning Fasilitas/teknologi pengolahan

emas non merkuri di Kabupaten Lebak

Kunjungan Lapangan untuk Persiapan Commissioning Fasilitas/teknologi pengolahan

emas non merkuri di Kabupaten Lebak

80

Pengelolaan B3) telah melakukan persiapan pembangunan fasilitas pemusnahan PCBs di

Indonesia.

Adapun kegiatan pembangunan fasilitas pemusnahan PCBs di Indonesia ini memiliki

keterkaitan dengan kegiatan kerjasama KLHK dan the United Nations Industrial

Development Organization (UNIDO) yang berjudul Introduction of an Environmentally

Sound Management and Disposal System for Polychlorinated Biphenyls (PCBs) Waste and

PCB-contaminated Equipment in Indonesia, dimana salah satu komponen kegiatannya

adalah penyediaan Adoption of Mobile Technology for PCBs Disposal in Indonesia. Mobile

technology tersebut merupakan peralatan yang akan digunakan oleh KLHK dalam fasilitas

pengelolaan PCBs di Indonesia.

Berdasarkan proses persiapan pelaksanaan kegiatan ini diperoleh output sebagai

berikut:

1) Rencana pembangunan fasilitas di PT. PPLi Bogor dan kelembagaan Operating

Entity (OE) adalah KSP (Sewa)

2) Pemilihan dan penetapan teknologi: based catalyst dechlorination (BCD)

3) Target PCBs yang dihapuskan adalah : 3.000 ton

4) Kapasitas pengelolaan: 1,5 ton per jam

5) Mulai operasi fasilitas : akhir Desember 2018/ awal Januari 2019.

6) Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang PCBs maka

Tim Technical Working Group (TWG) melakukan kunjungan ke fasilitas DOWA dan

JESCO di Jepang berdasarkan undangan dari PT. PPLi untuk melihat fasilitas dan

teknologi pengelolaan PCBs pada tanggal 6 – 11 November 2017.

7) Dalam proses pengadaan mobile technology untuk fasilitas pengelolaan PCBs

diperlukan lelang vendor oleh pihak UNIDO. Pada bulan November 2017 sudah

dilakukan penutupan penerimaan proposal pengadaan fasilitas pengelolaan PCBs

oleh UNIDO. Untuk selanjutnya dilanjutkan dengan technical evaluation meeting

yang diikuti oleh Tim Technical Working Group (TWG) dan UNIDO di Swiss pada

tanggal 2 – 9 Desember 2017.

81

Dokumentasi kegiatan selama pelaksanaan Penyiapan Pembangunan Fasilitas Pengelolaan PCBs:

Pertemuan Pihak KLHK/TWG, BPPT UNIDO, dan PPLi di Hotel Parklane Jakarta Tanggal 12 - 13 Juli

2017

Kunjungan Pihak KLHK/TWG, BPPT UNIDO di PPLi Tanggal 14 Juli 2017

Kunjungan Pihak KLHK/TWG BPPT UNIDO di PPLi Tanggal 14 Juli 2017

Kunjungan di JESCO – Jepang Tanggal 9 November 2017

Kunjungan di DOWA – Jepang Tanggal 7 - 8 November 2017

Technical Evaluation Meeting di Vienna – Austria Tanggal 4 - 8Desember 2017

82

e. Pelaksanaan Pemutakhiran B3 Dilarang Penggunaannya Jenis HCBD dan DecaBDE

Untuk mendukung keluaran rekomendasi B3 yang dilarang penggunaannya telah

dilakukan Pemutakhiran B3 Dilarang Penggunaannya Jenis HCBD dan DecaBDE

dengan tahapan membuat daftar perusahaan yang berpotensi menggunakan bahan

kimia tersebut.Pemutakhiran B3 dilakukan melalui kunjungan lapangan dan pengisian

kuisioner untuk memperoleh data mengenai HCBD dan DecaBDE.Kunjungan lapangan

ini dilaksanakan di 9 (sembilan) perusahaan di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan

Jawa Timur.Tujuan pemutakhiran B3 ini adalah untuk mengetahui data bahan kimia

yang digunakan dan data bahan kimia (material) untuk produk.Daftarperusahaan dan

hasil pemutakhiran B3 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.30. Hasil Kunjungan Lapangan Pemutakhiran B3 Dilarang Penggunaannya Jenis HCBD dan DecaBDETanggal 3 Mei – 30 Agustus 2017

No. Perusahaan Kota/Provinsi Komoditi Hasil

1. PT. Tenma Cikarang Indonesia

Bekasi – Jawa Barat

Plastic Injection

1. PT. Tenma Cikarang Indonesia hanya sebagai pengguna/pembeli bijih plastic sebagai bahan baku utama. PT. Tenma Cikarang Indonesia menggunakan bahan baku penolong lebih banyak digunakan untuk mesin produksi. Untuk bahan baku penolong yang berfungsi sebagai bahan tahan nyala api, mudah lentur digunakan oleh perusahaan supplier bijih plastic.

2. Untuk perusahaan supplier bijih plastic PT. Tenma Cikarang Indonesia diantaranya adalah PT. S-IK, PT. Nipisun, PT. Nishino, PT.

Technical Evaluation Meeting di Vienna – Austria Tanggal 4 - 8Desember 2017

Tim Technical Evaluation Meeting di Vienna – Austria Tanggal 4 - 8Desember 2017

83


Lotte, dan PT. Nagase. Perusahaan supplier ini merupakan perusahaan trading bijih plastic dengan cara mengimpor (tidak membuat).

2. PT. Sharp Electronics Indonesia

Karawang – Jawa Barat

Elektronika 1. PT. Sharp Electronic Indonesia bekerjasama dengan beberapa perusahaan untuk mensupply bahan baku yang digunakan dalam perakitan peralatan/komponen elektronik yaitu PT. Tenma Cikarang Indonesia dan PT. Daijo.

2. PT. Sharp telah memberikan MSDS bahan kimia yang digunakan pada bijih plastik yang di impor dari Cina dan Jepang.

3. Manufaktur bijih plastik yang digunakan untuk pembuatan casing TV oleh PT. Sharp Electronics adalah Kingfa (Cina) dan Sojitz (Jepang).

4. Penentuan spesifikasi MSDS produk sharp adalah dari Sharp Corporation Malaysia (design center).

5. Bahan Penolong yang digunakan oleh PT. Sharp Electronic Indonesia dimanfaatkan sebagai bahan pendingin, pembersih dan busa pada komponen elektronik.

3. PT. Chandra Asri Petrochemical

Cilegon-Banten Kimia Dasar 1. PT. Chandra Asri Petrochemical, Tbktidak berpotensi menggunakan dan menghasilkan bahan kimia (produk samping) hexachlorobutadiene (HCBD) ataupun senyawa sinonimnya berdasarkan hasil MSDS bahan baku, alur proses produksi, dan certificate of analysis produk yang dihasilkan.

2. PT. Chandra Asri Petrochemical, Tbkmempunyai tempat penyimpanan B3 penolong, yang terdiri dari bahan kimia dan katalis

3. PT. Chandra Asri Petrochemical, Tbk bekerja sama dengan perusahaan lain sebagai supplier bahan baku

84


untuk menghasilkan produk konsumtif seperti Ethylenedigunakan PT. Asahimas Chemical; dan 1,3 Butadien digunakan oleh PT. Sulfindo Adiusaha.

4. PT. Asahimas Chemical

Cilegon-Banten Kimia Dasar 1. PT. Asahimas Chemical tidak berpotensi menggunakan dan menghasilkan bahan kimia (produk samping) hexachlorobutadiene (HCBD) ataupun senyawa sinonimnya berdasarkan hasil MSDS bahan baku, alur proses produksi, dan certificate of analysis produk yang dihasilkan.

2. PT Asahimas Chemical mempunyai tempat penyimpanan B3 penolong, yang terdiri dari bahan kimia padat, gas dan cair.

3. PT. Asahimas Chemical bekerja sama dengan perusahaan lain sebagai supplier bahan baku untuk menghasilkan produk konsumtif seperti NaOH digunakan PT. Unilever, PT. South Pacific Viscose; HCl digunakan oleh PT. Sayap Mas Utama; NaOCl digunakan oleh PT. Unilever; VCM dikirim ke perusahaan yang memproduksi PVC yaitu Statomer, Eastern Polymer.

5. PT. Adis Dimension Serang -Banten Industri Sepatu

1. Selama pelaksanaan Inventory Bahan Berbahaya dan Beracun yang dilarang digunakan untuk jenis Deca-BDE tidak ditemukan penggunaan bahan-bahan tersebut, baik pada raw material maupun proses produksi di PT. Adis Dimension Footwear .

2. PT. Adis Dimension Footwear mempunyai tempat penyimpanan bahan kimia B3, yang terdiri dari bahan kimia padat dan liquid

3. PT. NIKE Indonesia selaku buyermenerapkan standarisasi proses produksi sepatu merk NIKE produksi PT. Adis Dimension Footwear berupa dokumen Restricted Substance List. Hasil RSL bahwa

85


penggunaan Deca-BDE dibatasi dengan batasan maksimum 5 ppm, akan tetapi Bahan kimia hambat api jarang digunakan untuk memenuhi persyaratan anti api pada pakaian anak-anak dan produk untuk orang dewasa. Bahan tersebut seharusnya tidak lagi digunakan dalam pakaian dan alas kaki.

6. PT. Panasonic Manufacturing Indonesia

DKI Jakarta Elektronika 1. Beberapa produk injection moulding ada pada bagian bisnis unit refrigerator.

2. Jenis bahan kimia utama yang digunakan dalam bijih plastik yaitu styrene butadiene copolymer, berdasarkan MSDS kandungan senyawa tersebut 95.0 sedangkan 5% nya adalah white mineral oil (petroleum).

3. PT. Panasonic Manufacturing Indonesia tidak menggunakan tambahan senyawa lain dalam proses injection molding.

4. PT. Panasonic Manufacturing Indonesia telah menerapkan RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliance, dimana senyawa PBDEs menjadi salah 1 kriteria dalam compliance RoHS tersebut, sehingga perusahaan tidak lagi menggunakan senyawa PBDE dalam pembuatan produknya.

7. PT. ALP Petro Industry Jawa Timur Minyak pelumas

1. PT. ALP Petro Industry menggunakan Hydrotreating Process (refinery) yaitu proses menggunakan kolom distilasi. Perusahaan tidak melakukan pencampuran/penambahan solvent dalam proses pembuatan pelumas, sehingga pada proses produksi maupun produk samping tidak berpotensi menghasilkan HCBD ataupun senyawa sinonimnya.

2. PT. ALP Petro Industry tidak melakukan proses pemurnian oli bekas dengan proses acid-clay yang berdasarkan referensi pada proses ini menggunakan HCBD sebagai solvent.

3. Tempat penyimpanan sementara bahan aktif dan

86


bahan penolong pada Plant Insektisida sudah sesuai dengan persyaratan tata cara penyimpanan sementara B3.

8. PT. Petrokimia Kayaku Jawa Timur Importir Produsen (Formulator) Pestisida, Insektisida, Fungisida, Herbisida dan Produk Hayati

1. PT. Petrokimia Kayaku tidak memproduksi bahan aktif dan bahan penolong dan tidak secara langsung menggunakan senyawa chlor.

2. Solvent yang digunakan pada proses formulasi Emulsiviable Concentrate (EC) pada proses insektisida menggunakan Xylene dan Aromatik yang diperolah dari lokal. Berdasarkan informasi ini disimpulkan perusahaan tidak menggunakan HCBD sebagai Solvent.

3. Bahan aktif yang digunakan oleh PT. Petrokimia Kayaku didapatkan dari impor. Kemungkinan akan ada bahan aktif yang digunakan tersebut dalam zat pengotornya (impurities) menggunakan HCBD Hal ini diduga berdasarkan MSDS sebagian bahan aktif ada kandungan Clor.

4. Tempat penyimpanan sementara bahan aktif dan bahan penolong pada Plant Insektisida sudah sesuai dengan persyaratan tata cara penyimpanan sementara B3.

9. PT. Wiraswasta Gemilang Indonesia

Jawa Barat Minyak pelumas

1. PT. Wiraswasta Gemilang Indonesia menggunakanHydrofinishing Process (refinery) yaitu proses menggunakan kolom distilasi. Perusahaan tidak melakukan pencampuran/penambahan solvent dalam proses pembuatan pelumas, sehingga pada proses produksi maupun produk samping tidak berpotensi menghasilkan HCBD ataupun senyawa sinonimnya.

2. PT. Wiraswasta Gemilang Indonesia tidak melakukan proses pemurnian oli bekas dengan proses acid clay yang berdasarkan referensi pada proses ini menggunakan HCBD

87


sebagai solvent. 3. Tempat penyimpanan

sementara bahan additive sudah sesuai dengan persyaratan tata cara penyimpanan B3.

Gambar 3.25. Peta Pelaksanaan Pemutakhiran B3 Dilarang Penggunaannya Jenis HCBD dan DecaBDE

PT. Tenma Cikarang Indonesia Tidak menggunakan Deca BDE

PT. Sharp Electronics Indonesia Tidak menggunakan Deca BDE

PT. Chandra Asri Petrochemical Tidak menggunakan HCBD

PT. Asahimas Chemical Tidak menggunakan HCBD

PT. Petrokimia Kayaku Tidak menggunakan HCBD

PT. Panasonic Manufacturing Indonesia Tidak menggunakan Deca BDE

PT. Adis Dimension Tidak menggunakan Deca BDE

PT. ALP Petro Industry Tidak menggunakan HCBD

PT. Wiraswasta Gemilang Indonesia Tidak menggunakan HCBD

88

Dokumentasi selama pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data peredaran B3 jenis HCBD dan DecaBDE:

Contoh Produk PT. Tenma Cikarang Indonesia Bahan yang digunakan oleh PT. Tenma Cikarang

Bahan Kimia yang disimpan oleh PT. Chandra Asri Petrochemical

Pertemuan dengan PT. Adis Dimension Footwear

Injection Moulding PT. Panasonic Manufacturing Indonesia

Raw Material PT. Panasonic Manufacturing Indonesia

f. Penyusunan Kajian Ekonomi Eksternalitas Pertambangan Emas Skala Kecil di Pulau

Buru (Kerjasama KLHK dan APRI)

Laporan ini merupakan penelitian Eksternalitas Merkuri dan Pertambangan Emas

Skala Kecil di Kabupaten Buru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh

informasi mengenai dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari kegiatan

89

pertambangan emas skala kecil dengan menggunakan merkuri di Kabupaten Buru.

Dalam melaksanakan penelitian ini KLHK dan APRI berkomitmen untuk bekerjasama

dalam upaya penghapusan penggunaan merkuri yang bertujuan untuk mengurangi

tingkat pencemaran dan memperbaiki kesehatan masyarakat. Hal ini berkaitan erat

dengan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Penggunaan Merkuri pada

Pengolahan Emas Tahun 2014 – 2018 yang bertujuan untuk melindungi kesehatan

manusia dan lingkungan dari dampak negatif merkuri.

Kesimpulan dari hasil kajian keekonomian ini menyatakan kegiatan PESK

menggunakan merkuri adalah tidak layak dengan kondisi sekarang ini terutama

dengan tidak adanya legalitas.Kegiatan PESK sebenarnya memiliki potensi ekonomi

namun harus dilaksanakan sesuai dengan tata kelola pertambangan emas yang

bertanggungjawab yaitu legal, aman, ramah lingkungan dan berkelanjutan serta

kepastian tanpa penggunaan merkuri.

g. Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama KLHK dengan Luar Negeri

1) Kegiatan Kerjasama KLHK dengan UNIDO pada proyek Introduction of an

Environmentally Sound Management and Disposal System for Polychlorinated

Biphenyls (PCBs) Waste and PCB-contaminated Equipment in Indonesia

Dalam rangka kegiatan penghapusan B3 yang merupakan salah satu B3 yang

dilarang penggunaannya (Lampiran A PP 74 Tahun 2001), KLHK mendapatkan

bantuan hibah luar negeri dari UNIDO dengan judul kegiatan kerjasama adalah

Introduction of an Environmentally Sound Management and Disposal System for

Polychlorinated Biphenyls (PCBs) Waste and PCB-contaminated Equipment in

Indonesia. Pada tahun 2017 telah dilaksanakan kegiatan dengan output antara

lain: a) Laporan Kajan Regulasi Penyusunan Kebijakan Penghapusan PCBs di

Indonesia, b) Laporan Kajian Instrumen Ekonomi dan Mekanisme Insentif dalam

Penghapusan PCBs di Indonesia, c) Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan

Kesadartahuan (Raising Awarenes), d) Pelaksanaan Hibah GC – ECD.

a) Kajian Regulasi Penyusunan Kebijakan Penghapusan PCBs di Indonesia dan

Kajian Instrumen Ekonomi dan Skema Insentif untuk Penghapusan

Pencemar Organik Tahan Urai PCBs di Indonesia

Pada tahun 2016 telah dilakukan penyusunan mekanisme insentif ekonomi

untuk mendukung pemusnahan PCBs di Indonesia.Pada tahun 2017 telah

Laporan Kajan Regulasi Penyusunan Kebijakan Penghapusan PCBs di

90

Indonesia dan Laporan Kajian Instrumen Ekonomi dan Mekanisme Insentif

dalam Penghapusan PCBs di Indonesia sudah diselesaikan pada tahun 2016

namun pada tahun 2017 dilakukan penyesuaian dengan perubahan

berdasarkan masukan dari internal KLHK.

b) Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kesadartahuan (Raising Awareness)

Sebagai salah satu bagian dalam proyek peningkatan kesadaran masyarakat

terhadap PCBs, dilakukan strategi komunikasi melalui media sharing (online)

sebagai salah satu media yang efektif untuk menyebarluaskan informasi

mengenai PCBs. Pelaksanaan kegiatan Raising Awarenes pada tahun 2017

adalah telah dilakukan migrasi website pcbfreeindonesia.com ke dalam situs

resmi KLHK yaitu pcbfreeindonesia.menlhk.go.id dan telah terlaksananya

Launching Portal PCBs Free Indonesia.

Launching Aplikasi Registrasi B3 Online Terintegrasi INSW dan E-

Pelaporan Impor B3 Dalam Rangka Akselerasi Kebijakan Pengelolaan

B3 Melalui Renovasi (Registrasi, Notifikasi yang Tervalidasi) dan

Launching Portal PCBs Free Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal

2 Juni 2017 di Jakarta Convention Center (JCC)

Tujuan lokakarya adalah untuk meluncurkan Aplikasi Registrasi B3

Online Terintegrasi INSW dan E-Pelaporan Impor B3 dan Portal PCB

Free Indonesia.

Narasumber yang menyampaikan materi adalah Ibu Yun Insiani

(Direktur Pengelolaan B3 - KLHK), Bapak Fahri Umar (Deputi

Bidang Pengembangan dan Operasional Sistem), Bapak Mufti

(Dirjen Bea dan Cukai - Kemenkeu), Ibu Cut Nurjannah (KLHK) dan

Ibu Bu Aisyah Syafei (KLHK)

Materi yang disampaikan dalam lokakarya adalah Kebijakan

Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Penerapan INSW

dalam Peningkatan Percepatan Pelayanan Ekspor/Impor,

Pengawasan Impor B3 dalam Pelayanan Kepabeanan, E-Pelaporan

Impor B3, Pelayanan Informasi PCBs Free Indonesia

Peserta lokakarya yang diundang adalah pelaku industri, sektor

terkait dan PPE Sumatra, PPE Kalimantan, PPE Jawa, PPE Bali Nusa

Tenggara, PPE Sulawesi dan Maluku serta PPE Papua.

91

c) Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kesadartahuan (Raising Awareness)

Sebagai salah satu bagian dalam proyek peningkatan kesadaran masyarakat

terhadap PCBs, dilakukan strategi komunikasi melalui media sharing (online)

sebagai salah satu media yang efektif untuk menyebarluaskan informasi

mengenai PCBs. Pelaksanaan kegiatan Raising Awarenes pada tahun 2017

adalah telah dilakukan migrasi website http://pcbfreeindonesia.com ke

dalam situs resmi KLHK yaitu http://pcbfreeindonesia.menlhk.go.id dan telah

terlaksananya launching Portal PCBs Free Indonesia.

Launching Aplikasi Registrasi B3 Online Terintegrasi INSW dan E-Pelaporan Impor B3

Dalam Rangka Akselerasi Kebijakan Pengelolaan B3 Melalui Renovasi (Registrasi,

Notifikasi yang Tervalidasi) dan Launching Portal PCBs Free Indonesia yang

dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2017 di Jakarta Convention Center (JCC).

Tujuan lokakarya adalah untuk meluncurkan Aplikasi Registrasi B3 Online

Terintegrasi INSW dan E-Pelaporan Impor B3 dan Portal PCB Free Indonesia.

Narasumber yang menyampaikan materi adalah Ibu Yun Insiani (Direktur

Pengelolaan B3 - KLHK), Bapak Fahri Umar (Deputi Bidang Pengembangan dan

Operasional Sistem), Bapak Mufti (Dirjen Bea dan Cukai - Kemenkeu), Ibu Cut

Nurjannah (KLHK) dan Ibu Bu Aisyah Syafei (KLHK)

Materi yang disampaikan dalam lokakarya adalah Kebijakan Pengelolaan Bahan

Berbahaya dan Beracun, Penerapan INSW dalam Peningkatan Percepatan Pelayanan

Ekspor/Impor, Pengawasan Impor B3 dalam Pelayanan Kepabeanan, E-Pelaporan

Impor B3, Pelayanan Informasi PCBs Free Indonesia

Peserta lokakarya yang diundang adalah pelaku industri, sektor terkait dan PPE

Sumatra, PPE Kalimantan, PPE Jawa, PPE Bali Nusa Tenggara, PPE Sulawesi dan

Maluku serta PPE Papua

92

Launching Portal PCBs Free Indonesia Tanggal 2 Juni 2017

Launching Portal PCBs Free Indonesia Tanggal 2 Juni 2017

d) Pelaksanaan Hibah GC – ECD

Dalam mendukung kegiatan penghapusan PCBs di Indonesia, UNIDO akan memberi hibah

peralatan GC-ECD kepada Badan Teknologi Pengolahan Air dan Limbah (BTPAL-BPPT).

Berdasarkan pelaksanaan tahun 2017 pada bulan Agustus kegiatan ini sudah berada dalam

tahap sudah dilakukannya penutupan lelang untuk penerimaan proposal/penawaran di

Kantor Pusat UNIDO – Austria. Pada bulan September 2017 telah dilakukan evaluasi &

penilaian hasil lelang pengadaan GC-ECD namun belum ada yang keluar sebagai pemenang

lelang. Kemudian kembali dilakukan lelang untuk penerimaan proposal/penawaran dan

ditutup pada tanggal 29 November 2017 yang dilanjutkan dengan evaluasi & penilaian hasil

lelang pengadaan GC-ECD pada tanggal 17 Desember 2017.

2) Kegiatan Kerjasama KLHK dan BPPT dengan UNDP pada proyek Integrated Sound Management

of Mercury in Indonesia’s Artisanal and Small-scale Gold Mining (ASGM) or ISMIA

Sehubungan dengan komitmen Pemerintah untuk penghapusan penggunaan merkuri di lokasi

Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK), maka KLHK (cq. Direktorat Pengelolaan B3), BPPT dan

United Nations Development Program (UNDP) melaksanakan proyek Integrated Sound

Management of Mercury in Indonesia’s Artisanal and Small-scale Gold Mining (ASGM) or

ISMIA.Proyek ini bertujuan mengurangi emisi merkuri yang berasal dari kegiatan PESK melalui

pengenalan dan promosi teknologi tepat guna non merkuri dalam proses ekstrasi emas di PESK

dan mendukung komunitas PESK di Indonesia dalam mengurangi penggunaan merkuri.

Status dari proses persiapan pelaksanaan proyek saat ini adalah Dirjen PSLB3 telah

menyampaikan Surat Penyampaian Pengusulan Kegiatan Yang Dibiayai Dengan Hibah

Multilateral Fund kepada Sekretariat Jenderal KLHK dengan Nomor:

S.509/PSLB3/PB3/PLB.1/11/2017 tertanggal 30 November 2017.

93

Pada tahun 2017 kegiatan yang telah dilakukan diantaranya pertemuan, workshop dan

kunjungan lapangan ke Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara dan Pangkalan

Bun, Provinsi Kalimantan Tengah.

a) Launching and Inception Workshop on Integrated Sound Management of Mercury in

Indonesia’s ASGM

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2017 di Hotel Le Meridien Jakarta.

Tujuan lokakarya adalah untuk untuk mensosialisasikan program ISMIA kepada

seluruh stakeholder dan untuk menjaring pendapat serta masukan yang akan

bermanfaat dalam penyusunan rencana kerja 4 tahun ke depan.

Narasumber yang menyampaikan materi adalah E. Nixon Pakpahan (KLHK), Dadan

Nurjaman (BPPT), Totok (Kementerian ESDM) dan Perwakilan dari Kementerian

Kesehatan.

Materi yang disampaikan dalam lokakarya adalah Isu Merkuri dan Tindakan

Pemerintah, Konsep pengolahan emas berbasis non – merkuri, Formalisasi

pertambangan emas skala kecil di Indonesia dan Rencana Aksi Nasional penghapusan

merkuri di PESK dan Dampak dan upaya pengurangan dampak merkuri terhadap

kesehatan manusia.

Peserta lokakarya yang diundang adalah KLHK, BPPT, GEF Operational Focal Point,

United Nations Development Program, APRI, Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman, Blacksmith Institute, AGC, Dinas ESDM Banten, Kementerian

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia & Kebudayaan, Kementerian Koordinator

Bidang Politik, Hukum dan HAM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,

Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, BAPPENAS, Kementerian Keuangan,

Kementerian Ristekdikti, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi & UKM,

Kementerian Sosial, LIPI, PT. Antam Tbk, RRI, Yayasan Tambuhak Shinta, PT. Indotan,

Tempo, ITECH, Suara Pembaharuan, Balifokus, ANTARA.

b) Kunjungan Lapangan dalam Rangka Proyek ISMIA yang dilaksanakan pada tanggal 2 – 5

Agustus 2017 di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah

c) Kunjungan Lapangan dalam Rangka Kegiatan Integrated Sound Management of Mercury in

Indonesia’s Artisanal and Small-scale Gold Mining (ASGM) kerjasama KLHK, BPPT dan UNDP di

Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara pada tanggal 18 – 21 September 2017

94

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan ISMIA:

3) Kegiatan Kerjasama antara KLHK dengan UNEP untuk Proyek Global Monitoring Plan – 2 di

Indonesia

KLHK bersama dengan UNEP melaksanakan evaluasi efektivitas Konvensi Stockholm dalam

Rencana Pemantauan Secara Global/ Global Monitoring Plan (GMP), yang memantau adanya POPs

di lingkungan dan pada manusia. Pelaksanaan project ini merupakan tindaklakunjut Final Result

Workshop Of The UNEP/GEF project on “Tools for New POP’s and Inception Workshop for UNEP/GEF

project on Implementation of the GMP in Asia”, yang dilaksanakan pada tanggal 25-29 Januari 2016

di Hanoi. Target monitoring chemical yaitu 23 POPs di setiap region pada Sampling udara

(kegiatan Passive Air Sampling dan Active Sampling) dan Human milk breast sampling (Air Susu

Ibu).

Pada tahun 2017 telah dilaksanakan kegiatan dengan output antara lain:

a) Pembahasan Pelaksanaan Sampling POPs di ASI pada proyek Global Monitoring Plan – 2 di

Indonesia

Launching ISMIA Project Gold UNDP Tanggal 5 Juni 2017

Launching ISMIA Project Gold UNDP Tanggal 5 Juni 2017

Pertemuan dengan dinas terkait di Pangkalan BUN Kunjungan ke lokasi pertambangan emas di Pangkalan Bun

95

Telah dilakukan pertemuan antara KLHK dengan perwakilan Direktorat Kesehatan

Lingkungan (Kementerian Kesehatan), perwakilan Pusat Penelitian dan Pengembangan

Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Balitbangkes (Kementerian Kesehatan).

Pertemuan Konfirmasi Kemampuan Pihak Laboratorium Dalam Menganalisis Senyawa

POPs antara KLHK dengan Perwakilan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan

Laboratorium Lingkungan (P3KLL) – KLHK, Perwakilan BCRC – SEA, Perwakilan Balai

Pengkajian Bioteknologi– BPPT, Perwakilan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner

DKI Jakarta, Perwakilan PT. Syslab, Perwakilan PT. Angler Biochemlab, Perwakilan PT. SGS

Indonesia, Perwakilan PT. Saraswanti Indo Genetech, Perwakilan Laboratorium PT.

Sucofindo Cabang Surabaya, Perwakilan Laboratorium SentralOperasi PTSucofindo

Cabang Cibitung dan Perwakilan PTAnugrah Analisis Sempurna.

Dari hasil diskusi diketahui pihak laboratorium tersebut dapat menguji beberapa senyawa

diantara 23 POPs tersebut.

Pihak laboratorium telah mengirimkan surat secara resmi yang ditujukan kepada Direktur

Pengelolaan B3 - KLHK melalui email yang berisi jumlah parameter senyawa POPs yang

bisa dianalisis, metodologi analisi, peralatan yang digunakan, limit deteksi dan biaya

analisis sampel.

BCRC-SEA telah berkomunikasi dengan UNEP terkait kesanggupan Indonesia untuk

melakukan monitoring pengambilan dan pengujian sampel di Indonesia.

Dari hasil pertemuan bersama Kemenkes telah disusun matriks pelaksanaan (tentative)

sampling dan uji pops pada ASI.

Bapak Anton (BCRC-SEA) sudah menyampaikan dokumen protokol ke Kemenkes.

b) Koordinasi Pelaksanaan Sampling dan Uji Sampel POPs di Sampling Udara Pasif pada Proyek

Global Monitoring Plan – 2 di Indonesia

Telah dilakukan pertemuan antara KLHK dengan Ibu Dewi Ratnaningsih dari P3KLL untuk

membahas pelaksanaan sampling dan uji sampel POPs di sampling udara pasif.

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan telah

memberikan izin untuk keikutsertaan ibu Dewi Ratnaningsih dalam pelaksanaan GMP-2

Sampling Udara Pasif.

Telah dilakukan survei lapangan pemantauan POPs pada udara ambient yang

dilaksanakanpada tanggal 17 November 2017 di Kantor Pusat Badan Meteorologi,

Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dengan hasil survei lapangan diperoleh lokasi

penempatan alat sampling udara pasif berada di BMKG - Kemayoran, Jakarta Pusat

96

dengan jarak dari Kantor BMKG ke lokasi yaitu 50 meter dengan titik koordinat yaitu LS

6°9'21" BT 106°50'32".

Sebagai tindak lanjut dari survei lapangan pada tanggal 17 November 2017 telah dilakukan

Pemasangan Alat Sampling Udara Pasif untuk Pelaksanaan Kegiatan Global Monitoring

Plan-2 yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 2017 di Kantor Pusat BMKG di lokasi

yang telah ditentukan sebelumnya. Total alat sampling udara pasif yang digantung adalah

8 sampel. Tindak Lanjut dari kegiatan adalah tim teknis KLHK akan melakukan

pengambilan sampel, membersihkan alat, dan mengganti PUF baru pada alat sampling

udara pasif secara rutin dalam waktu 3 bulan sekali.

Dokumentasi pelaksanaan Kegiatan Global Monitoring Plan-2:

Survei lapangan pemantauan POPs pada udara ambient di Kantor BMKG tanggal 17 November

2017

Survei lapangan pemantauan POPs pada udara ambient di Kantor BMKG tanggal 17 November

2017

Tim sedang memasang Alat sampling udara pasif dilokasi sampling

Alat sampling udara pasif

97

4) Kegiatan Pengambilan Sampel pada Alat Automatic Rain Water Sampler untuk Asia Pasific

Mercury Monitoring Network

KLHK c.q Direktorat Pengelolaan B3 melakukan pengambilan sampel pada alat Automatic Rain

Water Sampler (AR-WS) yang dilaksanakan pada dari bulan April 2017 sampai dengan bulan

Desember 2017 untuk kegiatan Asia Pasific Mercury Monitoring Network. Pengambilan sampel wet

pada alat automatic rain water sampler dan dilakukan setiap 1 (satu) minggu sekali.

Pada tanggal 03 April 2017 sampai dengan 05 Desember 2017, Tim KLHK telah melakukan

pengambilan sampel wet rutin seminggu sekali sesuai dengan arahan US-EPA pada alat Automatic

Rain Water Sampler untuk dilakukan uji analisa total merkuri. Total sampel yang akan dianalisa di

Laboratorium National Central University (NCU) Taiwan adalah 18 sampel.

Dokumentasi pelaksanaan Pengambilan Sampel pada Alat Automatic Rain Water Sampler :

Alat Automatic Rain Water Sampler Pengambilan sampel wet (air hujan) pada Alat Automatic Rain Water Sampler

5) Kegiatan Kerjasama antara KLHK dengan Artisanal Gold Council (AGC) pada proyek Sustainable

Development of theArtisanal and Small-scale Gold Mining (ASGM) in Indonesia (Pembangunan

Berkelanjutan Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) di Indonesia)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan Artisanal Gold Council (AGC)

akan mengadakan Pembangunan Berkelanjutan Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) di

Indonesia. Kegiatan ini merupakan persiapan pembangunan berkelanjutan pada lokasi

pertambangan emas skala kecil di Indonesia di 4 lokasi. Kegiatan ini bertujuan untuk menentuan 4

lokasi pilot projectfasilitas/teknologi pengolahan emas non merkuri pada pertambangan emas

skala kecil (PESK) dan aplikasi teknologi pengolahan emas non merkuri.

98

Pada tahun 2017 kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

a) Workshop “Developing A National Overview of the Artisanal and Small-scale Gold Mining Sector

for NAP Project in Asian Region pada tanggal 27 – 28 November 2017 dan Field Visit pada

tanggal 29 November 2017 ke Tobongon, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi

Sulawesi Utara.

b) Pertemuan antara Direktur Pengelolaan B3, Kepala Seksi Penghapusan B3, Staf Seksi

Penghapusan B3, Perwakilan Direktorat Pengendalian Dampak Lingkungan Kebijakan

Wilayah dan Sektor (PDLKWS), Perwakilan Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan

Limbah Non B3 dan Perwakilan dari Artisanal Gold Council (AGC).

Dokumentasi pelaksanaan Sustainable Development of the Artisanal and Small-scale Gold Mining

(ASGM) in Indonesia:

Diskusi Program Pembangunan Berkelanjutan Pengelolaan Emas Skala Kecil (PB - PESK)

Paparan Fungsi, spesifikasi dan cara kerja Peralatan Pengolahan Emas Bebas Merkuri dan sianida oleh Sixto Aguero, AGC Mining Expert

7. Capaian Sasaran Unit Kegiatan Ketujuh (menyediakan rekomendasi teknologi

pemusnahan B3)

a. Analisis dan Evaluasi

Aspek teknologi merupakan salah satu faktor kunci yang memiliki potensi untuk

mengatasi masalah-masalah lingkungan, terutama penggunaan merkuri, yang sering

ditemukan di PESK. Hal ini dikarenakan banyaknya para penambang yang tidak

mempunyai pengetahuan, keterampilan dan kemampuan teknis dalam mengolah

emas. Akibatnya mereka tetap menggunakan teknik amalgamasi dan beranggapan

bahwa amalgamasi merupakan metode yang paling efisien dalam mengekstrak emas.

Meskipun ada teknik-teknik lain, yang lebih efektif dan memberikan hasil recovery emas

99

yang jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan transfer teknologi pengolahan emas

bebas merkuri kepada para penambang.

Dengan mempertimbangkan aspek tersebut, maka KLHK (Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan) bekerjasama dengan kementerian dan lembaga-lembaga

terkait, termasuk BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) dalam

melaksanakan pengolahan emas bebas merkuri. Dari hasil kajian BPPT berdasarkan

kesesuaian karakteristik batuan mineral mengandung emas di sekitar lokasi

penambangan maka diberikan rekomendasi menggunakan proses sianidasi dalam

melakukan pengolahan emas bebas merkuri.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan di atas, KLHK telah membangun sarana pengolahan

emas bebas merkuri untuk PESK di Kabupaten Lebak. Pembangunan sarana ini

merupakan upaya pemerintah dalam penghapusan penggunan merkuri dan untuk

mengurangi dampak penggunaan merkuri di lingkungan yang pada akhirnya

meningkatkan kualitas lingkngan hidup sehat bagi masyrakat.

b. Uraian

1) Proses Pengolahan Emas Non Merkuri Dengan Teknologi Sianidasi

Proses pengolahan emas non merkuri yang dipilih untuk digunakan di Kabupaten

Lebak adalah proses sianidasi dengan kapasitas bahan baku 1,5 ton per batch.

Sianidasi bijih emas merupakan proses pelarutan emas dari bijihnya menggunakan

bahan kimia yang mengandung sianida seperti NaCN dan KCN.

Tahapan proses pengolahan emas dengan metode sianidasi:

a) Proses pengecilan ukuran

Proses pengecilan ukuran dilakukan dengan peralatan, diantaranya:

- Jaw Crusher : hasil keluaran ukuran 1 cm – 10 mm

- Roller Crusher : hasil keluaran ukuran 1 mm

- Ball Mill : hasil keluaran ukuran 75 mikron atau 200 mesh (seukuran

tepung)

b) Proses reaksi sianida

Dari hasil proses pengecilan ukuran, dimasukkan ke dalam tanki reaktor

leaching, dengan ditambahkan air, kapur, natrium sianida dan oksigen.

Reaksi Sianida :

4Au + 8CN- + O2 + 2H2O 4Au(CN)2- + 4OH-

100

Waktu proses reaksi yang dibutuhkan adalah sekitar 48 jam.

Catatan : Pada proses sianida, pastikan pH slurry pada level 10,5 – 11 untuk

mencegah terbentuknya gas HCN yang sangat berbahaya.

c) Proses awal pengambilan emas

Setelah 48 jam, ditambahkan karbon aktif, dan lakukan pengadukan selama

24 jam. Dan dilakukan proses penyaringan (pemisahan) antara Karbon Aktif

dan Tailing (limbah).

d) Proses pemisahan emas dari pengotor lain.

- Dilakukan proses grinding karbon aktif (proses pengecilan ukuran bahan

dari bentuk kasar (granular), menjadi ukuran yang lebih halus.

- Dilakukan wet magnetik separator menggunakan magnet untuk

memisahkan mineral – mineral yang memiliki sifat kemagnetan.

e) Proses akhir pengambilan emas tanpa pengotor

- Proses akhir pengambilan emas dilakukan dengan penambahan boraks

dan membutuhkan temperatur 1100oC. Penambahan boraks bertujuan

untuk meningkatkan slag (pengotor) agar encer sehingga mudah untuk

dilakukan pemisahan serta untuk menurunkan temperatur dari cake

(bahan yang dibakar).

- Hasil pemisahan dengan boraks akan didapat berupa bullion yang

mengandung emas, perak dan tembaga.

f) Proses penghancuran sianida

- Tailing (limbah) dari hasil pemisahan tahap 3 dilakukan proses

penghancuran sianida dengan penambahan sodium meta bi suphate

(SMBS) dan copper sulphate (CuSO4).

- Prinsip pengolahan limbah sianida adalah merubah ion CN- (20 ppm)

menjadi Cyanate (OCN-), dengan baku mutu<0,5 ppm.

- Tailing yang telah dihilangkan konsentrasi sianida, dimasukkan ke dalam

proses penampung untuk dilakukan proses sedimentasi (pengendapan)

secara gravitasi sehingga cairan dan padatan dapat terpisah.

- Pengolahan emas perlu ditambahkan sistem penghancuran

sianida/destruksi tailing agar aman dikepas ke lingkungan.

101

2) Kelebihan Penggunaan Sianida pada Pengolahan Emas

Pengolahan emas menggunakan sianida sudah banyak diterapkan di Industri

Pertambangan Emas. Penggunaan sianida dalam pengolahan emas memiliki

keuntungan, antara lain:

a) Menangkap emas lebih dari 80%, dibandingkan dengan merkuri yang hanya

40%.

b) Biaya pengolahan emas yang relatif lebih murah.

c) Prosesnya pengerjaannya tidak sulit.

Perbandingan menggunakan merkuri dan sianida dari sisi lingkungan dan

kesehatan masyarakat :

Tabel. 3.31. Perbandingan Penggunaan Merkuri dan Sianida

Penggunaan Merkuri Penggunaan Sianida

1. Merkuri dapat menangkap emas

hingga 40% di dalam batuan biji

1. Sianida menangkap emas hingga 80%

di dalam batuan biji

2. Merkuri secara natural di alam tidak

dapat terdegradasi sehingga

bersifat persisten

2. Sianida secara natural di alam dapat

terdegradasi, terutama karena

terkena sinar UV dari matahari, dan

menjadi lebih tidak beracun dan

terutama membentuk

karbondioksida dan nitrat yang tidak

beracun.

3. Merkuri bersifat akumulasi dalam

manusia, hewan maupun tanaman.

3. Sianida tidak bersifat akumulasi

dalam manusia, hewan maupun

tanaman.

4. Merkuri bersifat toxic (beracun)

sehingga dapat membahayakan

manusia dan lingkungan

4. Sianida bersifat toxic (beracun),

tetapi jika sesuai dengan SOP yang

benar, dampak racun dari sianida

dapat dihilangkan

5. Merkuri yang tersisa dan ikut

terbuang dalam tailing tidak dapat

dihancurkan sehingga dapat

membahayakan manusia dan

lingkungan

5. Sianida yang tersisa dan ikut

terbuang dalam tailing dapat

dihancurkan untuk meminimalkan

dampak lingkungan

102

Gambar 3.26. Diagram Alir Proses Pengolahan Emas dengan Teknologi Sianidasi

8. Capaian Output Kegiatan Tatausaha (Dukungan Manajemen Direktorat Pengelolaan B3)

8.1. Layanan Internal

Capaian kinerja output dalam upaya Dukungan Manajemen Direktorat Pengelolaan B3 adalah

100%, Target kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan penetapan output tahun 2017 yaitu

terselenggarakannya layanan manajemen Direktorat Pengelolaan B3. Adapun pemenuhan

dukungan manajemen Direktorat Pengelolaan B3 yaitu berupa penyediaan keperluan

perkantoran; penyediaan alat tulis kantor; koneksi internet; jamuan rapat; dan pengelolaan

pegawai Direktorat Pengelolaan B3.

Analisis Pencapaian Indikator Kinerja XIV :

Tingkat capaian output adalah sangat baik karena kinerja pencapaian kegiatan mencapai 100%

dari 100% yang ditargetkan.

Rencana penyerapan anggaran dari kegiatan yang ditetapkan adalah sebesar Rp.

1.018.600.000,- dan realisasi penyerapan anggaran tahun 2017 adalah sebesar Rp.

1.018.068.200,- atau sebesar 99,9%.

8.2. Layanan Perkantoran

Capaian kinerja output dalam upaya Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Direktorat Pengelolaan B3 adalah 100%, Target kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan

penetapan output tahun 2017 yaitu terselenggarakannya layanan operasional dan

pemeliharaan kantor Direktorat Pengelolaan B3. Adapun pemenuhan layanan yaitu berupa

pembiayaan kinerja Satuan Kerja Direktorat Pengelolaan B3, pemeliharaan peralatan dan

Mesin Kantor, dan operasional kendaraan dinas.

103

Analisis Pencapaian Indikator Kinerja XIV :

Tingkat capaian output adalah sangat baik karena kinerja pencapaian kegiatan mencapai 100%

dari 100% yang ditargetkan.

Rencana penyerapan anggaran dari kegiatan yang ditetapkan adalah sebesar Rp.

296.900.000,- dan realisasi penyerapan anggaran tahun 2017 adalah sebesar Rp. 292.495.850,-

atau sebesar 98,5%.

A. Realisasi Anggaran

Tabel 3.32. Realisasi Anggaran Berdasarkan Struktur RKA/KL Tahun 2017

KEGIATAN PAGU REALISASI SISA %

5452 Pengelolaan B3 7.815.020.000 7.737.906.810 77.113.190 99,0%

5452.001 Penghapusan penggunaan merkuri untuk pengolahan emas skala kecil (zero merkuri) 5.150.000.000 5.125.179.810 24.820.190 99,5%

051 Supervisi dan perencanaan operasional kegiatan 1.940.878.000 1.935.457.260 5.420.740 99,7%

A Advokasi Pengadaan Alat Kepada Pemda 393.580.000 391.936.100 1.643.900 99,6%

B RUU Pengesahan Konvensi Minamata 1.453.878.000 1.451.231.160 2.646.840 99,8%

C Rancangan Kepres Rencana Penerapan Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri 59.520.000 58.620.000 900.000 98,5%

D Penyusunan Kriteria Penyimpanan Merkuri dan Limbah Merkuri 33.900.000 33.670.000 230.000 99,3%

052 Pelaksanaan pembangunan sarana pengolahan emas non merkuri 2.191.733.000 2.180.716.900 11.016.100 99,5%

A Fasilitas Penyiapan Lahan 153.320.000 151.893.800 1.426.200 99,1%

B Pemasangan dan Pengujian Alat di Lokasi PESK 1.803.616.000 1.797.388.900 6.227.100 99,7%

C Fasilitas dan Pendampingan Proses Duplikasi Alat 234.797.000 231.434.200 3.362.800 98,6%

053 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana pengolahan emas non merkuri 1.017.389.000 1.009.005.650 8.383.350 99,2%

A Penyusunan Kajian Teknologi Alternatif dan Bahan Alternatif Pengganti Merkuri 190.815.000 189.131.800 1.683.200 99,1%

B Sosialisasi Penggunaan Teknologi Alternatif Pengolahan Emas Non Merkuri 109.050.000 108.570.000 480.000 99,6%

C Pelaksanaan Kerjasama Internasional Pengelolaan B3 179.044.000 178.997.000 47.000 100,0%

D Pembatasan B3 111.700.000 110.777.650 922.350 99,2%

E Penghapusan B3 104.800.000 101.517.800 3.282.200 96,9%

F Pengelolaan B3 321.980.000 320.011.400 1.968.600 99,4%

5452.002 Peningkatan jumlah B3 yang terdata dalam sistem informasi nasional mengenai B3 1.349.520.000 1.302.162.950 47.357.050 96,5%

001 Penyediaan data registrasi, notifikasi dan rekomendasi pengangkutan 302.550.000 294.573.350 7.976.650 97,4%

051 Penyediaan data registrasi, notifikasi dan rekomendasi pengangkutan B3 207.450.000 201.465.350 5.984.650 97,1%

A Pelaksanaan Registrasi, Notifikasi dan Rekomendasi Pengangkutan B3 110.300.000 106.955.100 3.344.900 97,0%

B Penelaahan dan Verifikasi Permohonan Rekomendasi Pengangkutan B3 97.150.000 94.510.250 2.639.750 97,3%

052 Penyusunan kategorisasi B3 teregister 95.100.000 93.108.000 1.992.000 97,9%

KEGIATAN PAGU REALISASI SISA %

002 Peningkatan jumlah dan jenis B3 yang di pantau peredaran dan/atau pemanfaatannya 427.320.000 421.438.900 5.881.100 98,6%

051 Pelaksanaan pemantauan peredaran dan/atau pemanfaatan B3 sektor PEM dan MJKP 213.900.000 212.395.300 1.504.700 99,3%

A Pelaksanaan Pemantauan Peredaran dan pemanfaatan (Penggunaan) B3 di sektor PEM di 6 Prov 106.950.000 106.445.100 504.900 99,5%

B Pelaksanaan Pemantauan Peredaran dan Pemanfaatan (Penggunaan) B3 di sektor MJKP di 6 Prov 106.950.000 105.950.200 999.800 99,1%

052 Pelaksanaan evaluasi dan analisis data jumlah dan jenis B3 yang dipantau peredaran dan/atau pemanfaatannya 60.650.000 60.183.600 466.400 99,2%

053 Penyusunan profil peredaran dan penggunaan B3 sektor MJKP dan PEM 42.800.000 42.266.000 534.000 98,8%

054 Penyusunan data inventory per jenis B3 sektor MJKP dan PEM 57.120.000 55.410.000 1.710.000 97,0%

055 Koordinasi pemantauan dan peredaran B3 52.850.000 51.184.000 1.666.000 96,8%

003 Penyediaan sistem data informasi tata kelola B3 nasional yang aplikatif 279.250.000 247.115.000 32.135.000 88,5%

051 Pengembangan aplikasi Sistem Informasi B3 Nasional 129.850.000 127.565.000 2.285.000 98,2%

052 Penyediaan bahan update/pemutakhiran materi tayang (CMS), substansi, data, informasi dalam Portal Sistem Informasi B3

40.300.000 36.950.000 3.350.000 91,7%

053 Pengembangan kelembagaan Pengelola Sistem Informasi Tata kelola B3 Nasional 81.600.000 55.100.000 26.500.000 67,5%

054 Pengembangan sarana dan prasarana pendukung Informasi Teknologi (IT) dalam penyediaan sistem data informasi tata kelola B3 nasional

27.500.000 27.500.000 - 100,0%

004 Penyediaan rancangan peraturan perundangan dan rencana aksi nasional pengelolaan B3 340.400.000 339.035.700 1.364.300 99,6%

051 Penyusunan peraturan tentang pengelolaan B3 179.500.000 178.245.700 1.254.300 99,3%

A Penyusunan Peraturan Menteri LHK tentang Penyimpanan B3 122.450.000 121.415.700 1.034.300 99,2%

B Penyusunan Peraturan Menteri LHK tentang Pengangkutan B3 57.050.000 56.830.000 220.000 99,6%

052 Penyusunan rancangan rencana aksi nasional dan peta jalan pengelolaan B3 sesuai konvensi internasional B3 36.100.000 36.030.000 70.000 99,8%

053 Penyusunan rancangan kelembagaan dan kendali kewenangan pengelolaan B3 nasional dan daerah 63.600.000 63.590.000 10.000 100,0%

054 Koordinasi dan kerjasama dalam pengembangan rencana aksi nasional pengelolaan B3 61.200.000 61.170.000 30.000 100,0%

5452.951 Layanan Internal (Overhead) 1.018.600.000 1.018.068.200 531.800 99,9%

051 Peralatan dan fasilitas perkantoran (ATK) 391.455.000 390.948.200 506.800 99,9%

055 Dukungan internal lainnya 605.545.000 605.520.000 25.000 100,0%

5452.994 Layanan Perkantoran 296.900.000 292.495.850 4.404.150 98,5%

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 296.900.000 292.495.850 4.404.150 98,5%

106

Capaian serapan anggaran Direktorat Pengelolaan B3 yaitu sebesar Rp.7.737.906.810,-dari pagu

anggaran TA 2017 sebesar Rp. 7.815.020.000,- atau sebesar 99,0%. Beberapa hal yang dapat

diidentifikasi sebagai pendukung realisasi anggaran dalam rangka mencapai target kinerja

adalah:

a) Adanya kebijakan lingkup Dirjen PSLB3 untuk melakukan pemotongan anggaran dan

upaya-upaya efesiensi anggaran yang telah ditetapkan antara lain: pengalihan pagu

anggaran sebagai upaya pencapaian target prioritas lingkup Dirjen PSLB3, dan relokasi

anggaran yang dipandang kurang relevan dengan upaya pencapaian target. Hal

tersebut mengakibatkan berubahnya pagu anggaran Direktorat Pengelolaan B3 yang

semula sebesar Rp. 12.515.020.000,- menjadi sebesar Rp. 7.815.020.000,- atau

berkurang sebesar Rp. 4.700.000.000,-;

b) Adanya penambahan pelaksanaan kegiatan utama selain kegiatan prioritas nasional

dalam rangka pencapaian kinerja secara nasional yaitu penyusunan UU Ratifikasi

Konvensi Minamata, sehingga berdampak pada penyerapan anggaran Direktorat

Pengelolaan B3 melalui revisi dan relokasi sub output kegiatan;

c) Efektivitas pengelolaan anggaran melalui satker mandiri sehingga dapat

mengoptimalkan ketersediaan anggaran untuk pencapaian output kegiatan, dukungan

sistem dan mekanisme anggaran yang responsifsehingga target penyerapan anggaran

dan capaian kinerja kegiatan Direktorat Pengelolaan B3 dapat dioptimalkan sesuai

kebutuhan unit kerja.

Kendala dan Tantangan

Adanya perubahan sistem penganggaran mengarah pada Performance-Based Budgeting

dengan berbasis pada target output, adapun penganggaran kinerja berdasarkan kegiatan

Prioritas Nasional (PN) yang setiap tahunnya mengalami perubahan target sesuai kesepakatan

trilateral meeting (KLHK, Bapenas, dan Kemenkeu), selain penganggaran kinerja berdasarkan

pelaksanaan TUSI rutin unit kerja yang bersangkutan (kegiatan Non Prioritas Nasional).

107

Gambar3.27. Program Prioritas Nasional Pengelolaan B3

Sebagai penjabaran Program Prioritas Nasional, maka diperlukan penyesuaian terhadap

Sasaran Strategis yang akan dicapai yaitu meningkatnya kesehatan masyarakat dan kualitas

lingkungan dengan berkurangnya resiko akibat paparan B3 melalui pengelolaan 3 juta ton B3

selama tahun 2015-2019.

Gambar3.28. Sasaran Strategis Pengelolaan B3 Tahun 2015-2019

PROGRAM PRIORITAS

Preventif Dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)

KEGIATAN PRIORITAS

Lingkungan Sehat

PROYEK PRIORITAS

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Sehat

PROYEK KLHK (DIREKTORAT PENGELOLAAN B3)

Penghapusan Penggunaan Merkuri

Meningkatnya kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan dengan berkurangnya resiko akibat paparan B3, limbah B3 dan sampah

PENGELOLAAN B3

Jumlah B3 yang dikelola sebesar 3 juta ton dalam 5 tahun

APBN TA 2017 Jumlah Kegiatan : 5 kegiatan

108

Adapun pembagian pagu anggaran kegiatan yang tersedia dan target capaian output kegiatan

untuk pelaksanaan kegiatan PN dan Non PN pada Direktorat Pengelolaan B3 TA 2017,

sebagaimana disajikan pada tableberikut:

Tabel 3.33.Pembagian Pagu Anggaran Prioritas Nasional dan Non Prioritas Nasional TA 2017

Akun Kegiatan Pagu

Program/Kegiatan

Prioritas Nasional

Non PN

5452 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

7.815.020.000 5.150.000.000 2.665.020.000

Tabel 3.34.Target Capaian Output Prioritas Nasional dan Non Prioritas Nasional Kegiatan Tahun

2017

SASARAN KINERJA KEGIATAN(OUTPUT)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN(IKK)

TARGET KINERJA PAGU ANGGARAN

Prioritas Nasional

SK. 1 Penghapusan penggunaan merkuri di lokasi PESK (zero merkuri)

IKK 1. Terbangunnya peralatan (sarana) pengolahan emas non merkuri di 3 lokasi PESK

Zero merkuri 5.150.000.000

Non Prioritas Nasional

SK. 2 Peningkatan jumlah B3 yang terdata dalam Sistem Informasi Nasional Mengenai B3

IKK.1 Tersedianya data registrasi sebanyak 1500 izin, notifikasi sebanyak 20 izin dan rekomendasi pengangkutan sebanyak 75 izin di dalam sistem informasi nasional

data registrasi B3 sebanyak 1500; notifikasi B3 20 dan rekomendasi pengangkutan 75

302.550.000

IKK. 2 Meningkatnya jumlah dan jenis B3 yang dipantau peredaran dan/atau pemanfaatannya di DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, kep. Riau

1,8 juta ton dari 50 jenis B3 terkelola

427.320.000

IKK. 3 Tersedianya sistem data informasi tata kelola B3 nasional yang aplikatif

1 sistem informasi tata kelola B3;

279.250.000

IKK. 4 Tersedianya Rancangan peraturan perundangan dan rencana aksi nasional pengelolaan B3

2 rancangan peraturan pengelolaan B3 dan 2 rancangan rencana aksi nasional

340.400.000

109

SASARAN KINERJA KEGIATAN(OUTPUT)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN(IKK)

TARGET KINERJA PAGU ANGGARAN

Dukungan Manajemen

SK. 3 Layanan Internal

IKK. 1 Tersedianya layanan keperluan perkantoran

1 layanan keperluan perkantoran

1.018.600.000

SK. 4 Layanan Perkantoran

IKK. 1 Tersedianya layanan operasional dan pemeliharaan kantor

layanan operasional untuk 12 bulan

296.900.000

Dengan adanya perubahan Sasaran Kinerja Kegiatan (Output) dan Indikator Kinerja Kegiatan

(IKK)dan penganggaran seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, maka terdapat kendala

dalam mengaplikasikan capaian kegiatan dan anggaran yang akan dilaporkan mengikuti

struktur output dan anggaran berdasarkan IKK dalam renstra Direktorat Pengelolaan B3 TA

2017. Kendala pengisian capaian kegiatan dan anggaran dikarenakan dengan adanya kegiatan

Prioritas Nasional yang merupakan output tambahan dengan target capaian yang setiap tahun

berubah, tidak termasuk dalam target capaian komponen dalam Renstra Direktorat

Pengelolaan B3, sedangkan porsi anggaran untuk kegiatan PN tersebut cukup besar yaitu

mencakup 65,9% dari total anggaran TA 2017. Namun demikian, kegiatan PN tersebut masih

tetap terkorelasi dan memberikan kontribusi dalam target capaian sasaran strategis utama

pengelolaan B3 2015-2019 yaitu terkelolanya B3 sebesar 3 juta ton.

Mengacu padaTabel 3.30. Realisasi Anggaran Berdasarkan Struktur RKA/KL Tahun 2017, maka

tabel berikut merupakan hasil penyesuain pengisian capaianpenyerapananggaran berdasarkan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Dalam Renstra Tahun Direktorat Pengelolaan B3 Tahun

Anggaran 2017.

Tabel 3.35.CapaianKegiatan dan Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan Dalam Renstra Tahun 2017

Indikator Sasaran Kegiatan (K)

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Target Anggaran Tahun 2017

Pagu Realisasi %



100% 3.661.492.000 3.619.232.910 98,8%


100% 302.550.000 294.573.350 97,4%

110


Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Target Anggaran Tahun 2017

Pagu Realisasi %



60% 427.320.000 421.438.900 98,6%


2 Jenis B3

111.700.000 110.777.650 99,2%


2 Jenis B3

3.311.958.000 3.291.884.000

99,4%

Total Anggaran 7.815.020.000 7.737.906.81

0 99,0%

111

BAB IV KESIMPULAN DAN AGENDA KEDEPAN

A. Kesimpulan

Implementasi capaian kinerja Direktorat Pengelolaan B3 tahun 2017 melingkupi:

a. Harmonisasi dan pengembangan kebijakan dan peraturan dibidang pengelolaan B3 telah

dihasilkan 2 (dua) dokumen kebijakan yakni 1 dokumen draft RPP B3, 1 draf Konsep NIP

Pengurangan dan Penghapusan Merkuri dan 8 (delapan) draft Pedoman Teknis

Pembatasan B3, draft Penanganan B3 dalam Produk, draft Rekomendasi B3 Dibatasi, dan

draft Rekomendasi Alternatif B3 yang akan dibatasi, Pedoman Teknis Penghapusan B3,

penyusunan Rekomendasi 2 Bahan Kimia Dihapuskan, Pedoman Penetapan Kategorisasi

B3 serta pedoman inventarisasi penggunaan B3 sektor manufaktur;

b. Dalam upaya pengendalian B3, Direktorat Pengelolaan B3 telah menerima surat

permohonan registrasi B3 tahun 2017 diketahui sebanyak 1797 pemohon, dimana

registrasi baru berjumlah 863 pemohon dan registrasi perpanjangan berjumlah 861

pemohon, dan penolakan berjumlah 25 perusahaan. Jumlah proses notifikasi untuk jenis

B3 terbatas yang dilakukan tahun 2017 sebanyak 56 surat persetujuan (explicit consent),

42 surat penolakan impor (not allowed) dan 15 surat masih dalam proses

c. Dalam upaya pencapaian target jumlah dan jenis B3 yang dipantau peredaran dan/atau

pemanfaatannya pada tahun 2017 yaitu sebesar 1.800.000,- ton dari total target 3 juta

ton selama 5 tahun hingga tahun 2019. Tahun 2017 telah dilakukan pemantauan B3

terhadap 48 perusahaan yang bergerak pada berbagai sektor industri, antara lain: Sektor

Manufaktur (Importir Produsen), Jasa (Importir Distributor), hasil kegiatan inventarisasi

tersebut diperoleh data impor, peredaran dan penggunaan B3 sebanyak 510.098,10 ton.

Berdasarkan evaluasi terhadap terhadap 48 industri sektor MJKP yang diinventarisasi

dan dipantau pada tahun 2017 diperoleh data B3 yang terkelola sebanyak 510.098,10 ton

B3, dengan total B3 yang digunakan dan diimpor sebanyak 229 jenis bahan kimia (B3).

Dari jumlah jenis bahan kimia tersebut dapat dikategorikan dalam beberapa kelompok

bahan kimia, yaitu : sebanyak 90 jenis B3 tunggal (single substance) termasuk dalam

klasifikasi B3 yang dapat digunakan sesuai Lampiran I PP/74 Tahun 2001, sedangkan 119

Jenis B3 tunggal (single substace) yang tidak diatur dalam peraturan pengelolaan B3

atau diluar Lampiran PP 74/ 2001, dan Diperoleh pula B3 dengan senyawa campuran

112

(mix substance) sebanyak 20 nama dagang, seluruh bahan kimia (B3) tersebut masuk ke

Indonesia melalui sistem registrasi B3.

Selain itu juga dilakukan inventarisasi terhadap 18 (delapan belas) perusahaan sektor

Pertambangan, Energi dan Migas (PEM) dan dilaporkan terdapat sekitar 705.494 ton

akumulasi B3 yang dimanfaatkan baik sebagai bahan baku utama, bahan penolong

dalam proses produksi maupun yang digunakan pada fasilitas pendukung (utilitas) dan

Instalansi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Jenis B3 yang paling banyak digunakan di

sector PEM antara lain: NaOH (Sodium Hydoxide/Caustic Soda/Natrium Hidroksida), Poly

Alumunium Chloride, HCl (Asam Klorida/Hydrogen Chloride/Hydrochloric Acid), Chlorine,

Asam Sulphate, dan Ammonia, Hydrochloric Acid, Hydrazine, Sodium metabisulphite,

Sodium Hydroxide, Sodium cyanide, Chlorine, Hydrogen Peroxide,

Didecyldimethylammonium chloride dan Calcium hypochlorite.

d. Pertemuan Reguler MITRA SIB3POP berdasarkan penetapan Kep. Dirjen PSLB3 Nomor:

SK-5/PSLB3/PB3/PLB.1/3/2017 Tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Tata Kelola

Bahan Berbahaya dan Beracun dan Pencemar Organik Yang Persisten (SIB3POP)

dengan keanggotaan sebanyak 24 orang dari keterwakilan: KLHK, BPPT, Kementerian

Perindustrian, BPOM, BPS, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian ESDM dengan

tujuan untuk pemutahiran dan pertukaran data serta informasi materi SIB3POP,

penyediaan fungsi sekretariat dalam operasional sistem informasi, penyediaan prosedur

baku terkait operasional SIB3POP, dan evaluasi pelaksanaan SIB3POP kedepan;

e. 2 bahan kimia yang direkomendasikan untuk dibatasi peredaran dan penggunaannya

pada tahun 2017 adalah parakuat diklorida dan ‘Short Chlorinated paraffin (SCCP) .

Terdapat 18 B3 alternatif pengganti yang diusulkan untuk SCCP dan 10 B3 alternatif

pengganti yang diusulkan untuk parakuat diklorida. Draft Peraturan Menteri Pedoman

Teknis Pembatasan B3 dan Draft Surat Keputusan Menteri rekomendasi B3 yang dibatasi

peredaran dan penggunaannya telah disusun untuk memperkuat payung hukum

pembatasan B3.

f. Upaya penanganan B3 untuk kegiatan penghapusan B3 telah dilakukan beberapa output

seperti:a) Penyusunan Rekomendasi 2 Bahan Kimia Dihapuskan yaitu HCBD dan

DecaBDE, b) Penyusunan Draft Peraturan Dirjen PSLB3 tentang Pedoman Teknis

Penghapusan B3, c) Pembangunan Peralatan (sarana) Pengolahan Emas Non Merkuri di

Lokasi Pertambangan Emas Skala Kecil di Kabupaten Lebak, d) Penyiapan Pembangunan

Fasilitas Pengelolaan PCBs, e) Pemutakhiran B3 Dilarang Penggunaannya Jenis HCBD dan

DecaBDE, f) Penyusunan Kajian Ekonomi Eksternalitas Pertambangan Emas Skala Kecil di

113

Pulau Buru. Untuk mendukung informasi penentuan Rekomendasi 2 Bahan Kimia

Dihapuskan yaitu HCBD dan DecaBDE juga dilakukan Konsultasi dan Koordinasi

Penghapusan Dengan Kementerian/Lembaga Terkait. Selain itu juga dilakukan kerjasama

antara KLHK dengan pihak luar negeri diantaranya dengan a) UNIDO yaitu telah

dilakukan i) Penyusunan Kajan Regulasi Penyusunan Kebijakan Penghapusan PCBs di

Indonesia, ii) Penyusunan Kajian Instrumen Ekonomi dan Mekanisme Insentif dalam

Penghapusan PCBs di Indonesia, iii) Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kesadartahuan

(Raising Awarenes), iv) Pelaksanaan Hibah GC – ECD, kemudian b) kegiatan Kerjasama

KLHK dan BPPT dengan UNDP pada proyek Integrated Sound Management of Mercury in

Indonesia’s Artisanal and Small-scale Gold Mining (ASGM) or ISMIA, c) Pelaksanaan

Kegiatan Kerjasama Antara KLHK dengan UNEP untuk Proyek Global Monitoring Plan – 2

di Indonesia, d) Kegiatan Pengambilan Sampel pada Alat Automatic Rain Water Sampler

dan e) Kegiatan Kerjasama KLHK dengan Artisanal Gould Council (AGC) pada proyek

Sustainable Development of theArtisanal and Small-scale Gold Mining (ASGM) in Indonesia

(Pembangunan Berkelanjutan Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) di Indonesia).

g. Dalam upaya penerapan konvensi dan peningkatan kapasitas para pemangku

kepentingan dan masyarakat dalam pengelolaan B3, telah dilakukan serangkaian

kegiatan berupa: penyusunan dan penyempurnaan draft RPP Pengelolaan B3 melalui

peer review baik internal maupun secara eksternal dengan sektor terkait, workshop,

diskusi, pelatihan, kajian dan bimbingan teknis pengelolaan B3. Dalam hal kerjasama

internasional dan peran aktif dalam konvensi dan negosiasi di tingkat global pengelolaan

B3, telah diikuti beberapa kegiatan seperti, implementasi Konvensi Stockholm meliputi:

Pertemuan Persiapan dan pelaksanaan The Twelfth Meeting of Persistent Organic

Pollutants Review Committee (POPRC-12), penerapan konvensi Minamata meliputi:

Inventarisasi Penambangan dan Pengolahan Batu Cinnabar Menjadi Merkuri,

Penyusunan National Implementation Plan (NIP) Penghapusan dan Pengurangan Merkuri

di Indonesia, Pertemuan teknis lintas program dan sector untuk RAN, Asia-Pacific Mercury

Monitoring Network (APMMN) Workshop 2016, dan kerjasama bilateral lainnya terkait

dengan pengelolaan B3 seperti kerjasama antara KLHK dengan United Nations Institute

for Training and Research (UNITAR), serta Basel Convention Regional Center – South East

Asia (BCRC-SEA) terkait “Alih Teknologi Pengolahan Emas Bebas Merkuri” Juga dengan

KEMI Swedia dalam menyelenggarakan “Workshop on Enforcement System” yang

kepesertaannya dihadiri oleh perwakilan dari KLHK, Kementerian

Perindustrian,Kementerian Ketenagakerjaan, dan BPOM.

114

h. Pengembangan aplikasi registrasi B3 online terintegrasi INSW (berbasis xml web service)

sudah diujicobakan secara internal melibatkan PTSP dan INSW, dalam mendukung

penerapan Single Submission (INSW Gen-2 kedepan) khususnya dalam penyampaian

dokumen secara tunggal untuk penyelesaian admistrasi perijinan, kepabeanan dan

pergerakan barang serta Single Risk Management (SRM) yang terintegrasi dengan

fungsi layanan INSW: pelayanan informasi, pelayanan transaksi dan pelayanan pelaporan.

Selain itu juga penyediaan aplikasi pelaporan impor B3 secara elektronik yang sudah

disosialisasikan dan diujicobakan kepada sekitar 85 perusahaan importir teregister

(importir produsen, importir distributor dan importir produsen dan distributor).

B. Agenda Kedepan

Sebagai rencana tindak lanjut kegiatan pengelolaan B3 pada tahun 2017, beberapa saran

agenda kedepan (saran prioritas rencana pelaksanaan tahun 2018) adalah:

1) Peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral (Kementerian/Lembaga) seperti

Kementerian Perindustrian, Kemenko (INSW), Bea Cukai (KemenKeu), BUMN,

Kesehatan, ESDM, SKK Migas, Pemda, dan berbagai Asosiasi Industri dan unsur

masyarakat dalam kegiatan pengendalian, inventarisasi dan penanganan pengelolaan

B3 agar mencapai hasil yang efektif, berkesinambungan dan tepat sasaran;

2) Melanjutkan harmonisasi peraturan dan perundangan yang berlaku sesuai dengan

dinamika pengelolaan B3 ditingkat nasional maupun global seperti hal revisi PP 74

Tahun 2001;

3) Optimalisasi pelayanan registrasi B3 dan rekomendasi pengangkutan B3 melalui

penerapan aplikasi otomatisasi pelayanan elektronik terintegrasi INSW, khususnya

dalam rangka mendukung inisiasi implementasi INSW Gen-2;

4) Melanjutkan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui

sosialisasi dan training mengenai pengelolaan B3 yang lebih intensif, fokus dan terarah;

5) Perlu menyelenggarakan sosialisasi mengenai kebijakan pengelolaan B3 kepada

perusahaan dan pemerintah daerah, kegiatan tersebut diperlukan untuk memberikan

pemahaman tentang Penggunaa B3, bahaya B3 kepada petugas yang melakukan

penanganan B3 secara langsung di gudang penyimpanan B3, termasuk penggunaaan

APDnya, serta penyampaian pelaporan realisasi impor B3 secara elektronik;

115

6) Tindak lanjut dan implementasi hasil-hasil kajian terkait penyediaan data dan informasi

maupun penyediaan teknologi, alternatif, methodologi/fasilitas untuk pembatasan dan

penghapusan B3 di Indonesia.

7) Peningkatan kapasitas SDM IT, infrastruktur, prosedur, mekanisme dan penguatan

pengorganisasian pengelola Sistem Informasi Tatakelola B3 Nasional untuk dapat

mengakomodir pemenuhan mandat implementasi konvensi internasional terutama

dalam pelaksanaan fungsi pertukaran informasi dan edukasi, pemenuhan

pemutakhiran data, pelaporan dan pengembangan networking baik di tingkat pusat,

daerah, nasional maupun internasional.

8) Tindak lanjut konvensi dan kerjasama internasional dalam rangka pengelolaan B3 dan

pengembangan kebijakan, peraturan dan pedoman sebagai standar operasional teknis

pengelolaan B3 di tingkat pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota.

9) Peningkatan pemahaman dan kesepakatan serta sinergitas dalam hal: penetapan

target kinerja, indikator kinerja kegiatan, dan capaian kinerja kegiatan melalui

perbaikan kinerja serapan anggaran maupun pelaksanaan kinerja kegiatan sesuai

ketetapan Renstra dan Renja yang berlaku. Usulan perbaikan tersebut harus

diakomodir dalam perbaikan sistem, mekanisme, penguatan kapasitas internal SDM

serta manajemen pengorganisasian pada Direktorat Pengelolaan B3 kedepan.

116

BAB V PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tahun 2017 ini menyajikan hasil evaluasi atas kinerja yang dicapai baik terhadap serapan

anggaran maupun pelaksanaan realisasi target kinerja pada unit Direktorat Pengelolaan B3.

Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran terhadap pencapaian kinerja Direktorat

Pengelolaan B3-KLHK sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas instansi pemerintah.

Untuk menyajikan potret kinerja institusi Direktorat Pengelolaan B3-KLHK, pencapaian kinerja

telah mengacu kepada sasaran strategis Renstra KLHK periode 2015 – 2019 yang mencakup 3

(tiga) sasaran strategis, yaitu: (1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya

dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat; (2) Memanfaatkan potensi

sumberdaya hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan

kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; dan (3) Melestarikan keseimbangan ekosistem

dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga

kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Sasaran nasional tersebut diukur

dalam Indikator Sasaran (outcomes) yaitu: Meningkatnya kesehatan masyarakat dan kualitas

lingkungan dengan berkurangnya resiko akibat paparan B3. Sasaran strategis nasional dan

indikator-indikator tersebut menjadi dasar dari pola pelaporan kinerja tahun 2016 yang

disampaikan secara keseluruhan dan menggambarkan kinerja selama satu tahun sesuai

dengan rencana target pencapaian.

Dari hasil pengukuran kinerja yang dilakukan terhadap indikator kinerja kegiatan utama di

dalam laporan ini dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Direktorat Pengelolaan B3-KLHK

tahun 2016 secara keseluruhan dapat mencapai target yang ditetapkan. Secara keseluruhan

dapat memenuhi target yang diharapkan walaupun ada beberapa yang belum dapat

memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa kendala yang dihadapi

baik dari aspek internal maupun eksternalitas, dan akan terus diperbaiki dan ditingkatkan

kinerjanya untuk tahun yang akan datang.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KLHK dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat

dan kualitas lingkungan dengan berkurangnya resiko akibat paparan B3. Termasuk upaya

untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan ketersediaan data

117

dan informasi pengelolaan B3. Namun demikian belum seluruh upaya tersebut mencapai hasil

seperti yang diharapkan, tetapi setidaknya upaya tersebut telah berjalan sesuai dengan

perencanaan yang telah ditetapkan. Keberhasilan terhadap capaian kinerja dalam upaya

meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan dengan berkurangnya resiko

akibat paparan B3, serta meningkatkan kapasitas pengelolaan B3 juga sangat ditentukan oleh

komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen pemerintah, masyarakat, dan

dunia usaha sebagai bagian integral dari pengelolaan lingkungan hidup.

Kiranya Laporan Kinerja tahun 2017 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus

menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan kinerja kedepan.

Bagi organisasi Direktorat Pengelolaan B3-KLHK, LKJ ini diharapkan dapat menjadi salah satu

sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (operational plan),

Rencana Kinerja (performance plan), Rencana Anggaran (financial plan) dan Rencana Strategis

(strategic plan) pada masa-masa mendatang.

118

LAMPIRAN:

A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

TARGET PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

DIREKTORAT PENGELOLAAN BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN/IKK TARGET KETERANGAN

(baseline data)

1. Meningkatnya jumlah B3 yang terdata dalam sistem informasi nasional mengenai B3 sebesar 100%

Persentase jumlah dan Jenis B3 yang beredar dan digunakan melalui registrasi, notifikasi, rekomendasi dan perizinan sebesar 100 %

100%

Laporan jumlah dan jenis B3 yang beredar dan digunakan melalui registrasi, notifikasi, rekomendasi dan perizinan

Presentase kapasitas layanan registrasi, notifikasi, rekomendasi dan perizinan sebesar 100 %

100%

Laporan kapasitas layanan registrasi, notifikasi, rekomendasi dan perizinan

2. Meningkatnya jumlah dan jenis B3 yang terkelola sesuai dengan peraturan menjadi 100%

Persentase jumlah dan jenis B3 yang dipantau peredaran dan/atau pemanfaatannya meningkat setiap tahun

60%

Baseline data jumlah dan kenis B3 yang dipantau peredaran dan/atau pemanfaatannya tahun 2014

Jumlah Jenis B3 yang dibatasi peredaran dan penggunaannya 2 Jenis

Laporan jumlah dan jenis B3 yang direncanakan dibatasi peredaran dan penggunaannya

Jumlah Jenis B3 yang dihapuskan

2 Jenis

Laporan jumlah dan jenis B3 yang direncanakan akan dihapuskan

B. PENGUKURAN KINERJA

UNIT ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA

TAHUN : 2017

Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program


Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Target Anggaran Tahun 2017

(P) (S.P) (IKP) Pagu Realisasi %

Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (P11)

Meningkatnya kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan dengan berkurangnya resiko akibat paparan B3, limbah B3 dan sampah (S1.P11)

Jumlah bahan berbahaya dan beracun yang dikelola sebesar 3 juta ton selama 5 tahun (S1.P11.IKP.2)



100%


100%



60%


2 Jenis B3


2 Jenis B3

120

C. TABEL CAPAIAN HASIL KEGIATAN DIREKTORAT PENGELOLAAN B3-KLHK TAHUN 2017

Indikator Sasaran Kegiatan (K) Indikator Kinerja Kegiatan

Kegiatan 2017 Output Kegiatan Tahun 2017 Kode (IKK)



Inventarisasi Data Impor, Peredaran dan Penggunaan B3 di Indonesia

Laporan jumlah dan jenis B3 berdasarkan data pelaporan realisasi impor B3 teregister di Indonesia:

Dokumen laporan realisasi impor B3 dari 448 perusahaan :

- 235 perusahaan importir produsen,

- 206 perusahaan importir Distributor,

- 7 perusahan importir distributor dan produsen

- 47 Negara Asal B3

Jumlah B3 yang di impor sebanyak 20.213.313,27 Ton).

Jumlah Jenis B3 yang diimpor sebanyak 439 Jenis B3

berdasasarkan CAS Number, yang terdiri dari :

- 304 Jenis B3 tunggal, yang terdiri dari 91 jenis B3

dapat digunakan dan 3 jenis B3 terbatas digunakan

sesuai PP 74/2001 dan sebanyak 210 jenis B3 tunggal

diluar PP 74 / 2001.

- 135 jenis B3 Campuran (mix substance) .

5452.002.002-052

Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi B3 Nasional

Tersedianya aplikasi: - Pengembangan Registrasi B3 Online Dalam Perspektif

Implementasi INSW Gen-2

- Virtualisasi system pertukaran data dan Informasi B3.

5452.002.003-051

Penyediaan bahan update CMS portal SIB3POP

Tersedianya 15 penulisan artikel internal dan 5 artikel sector terkait yang sudah dimuat/dipublish, 18 berita kegiatan, dan sekitar 83.297 pengujung online di portal SIB3POP TA 2017

5452.002.003-052

Pengembangan kelembagaan pengelola Sistem Informasi B3 Nasional

- SK Tim Teknis Pengelola SIB3POP TA 2017 (Kep. Dirjen

PSLB3-KLHK, Nomor : SK-5/PSLB3/PB3/PLB.1/3/2017 Tentang

Tim Pengelola Sistem Informasi Tata Kelola Bahan

Berbahaya dan Beracun dan Pencemar Organik Yang

Persisten (SIB3POP)

- Pertemuan teknis mitra sector SIB3POP sejumlah 6 kali;

- Tersedianya update data dan informasi CMS SIB3POP

5452.002.003-053

Pengembangan sarpras pendukung IT Sistem Informasi Tatakelola B3 Nasional

Tersedianya 2 unit Desktop PC , 1 Unit Anti virus Kaspersky Small office Security (KSOS 10+1), dan 1 unit projector Benq MS506P

5452.002.003-054

Penyusunan RPP Pengelolaan B3 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan B3

5452.005.001-052 Penyusunan draft Permen Registrasi dan Dokumen Rancangan PermenLHK tentang Tata Cara

121



Notifikasi Registrasi dan Notifikasi B3

Penyusunan draft Permen Kategorisasi Penyusunan kriteria pengelompokan/kategorisasi B3

Penyusunan RUU Pengesahan Konvensi Minamata

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengesahan Minamata Convention on Mercury (Konvensi Minamata mengenai Merkuri)

Penyusunan Rancangan Awal Peraturan Presiden Pengurangan dan Penghapusan Merkuri

Dokumen Rancangan Awal Peraturan Presiden Pengurangan dan Penghapusan Merkuri

5452.005.001-053 Persiapan dan Pelaksanaan pertemuan COP-8 Konvensi Stockholm dan Konvensi Rotterdam

Dokumen laporan Dokumen Kertas Posisi

Persiapan Pertemuan COP-1 Konvensi Minamata

Dokumen Kertas Posisi Pertemuan COP-1 Konvensi Minamata Pedoman DELRI COP-1 Konvensi Minamata

Sosialisasi Pertemuan COP-8 Konvensi Stockholm dan Pertemuan COP-8 Konvensi Rotterdam

Dokumen laporan pelaksanaan

5452.005.001-054

Penerapan Kerjasama Bilateral dengan Kementerian Lingkungan Hidup Jepang: The third Workshop on Environmental Chemicals Risk/Pollution and Challenge in Indonesia


Penerapan Kerjasama Bilateral dengan KEMI Swedia: Workshop on “Capacity Strengthening for effective implementation of the Minamata Convention”


Kajian dan Analisis Kategorisasi Dokumen Laporan Data kategorisasi 5452.005.001-055

Pelaksanaan Penetapan B3 Dokumen Laporan Kegiatan Ratek Penetapan Kategorisasi 5452.005.001-056

Prosentase kapasitas layanan registrasi, notifikasi, rekomendasi dan perizinan sebesar 100% (S1.P11.K2.1.IKK.b)

Pelaksanaan Layanan Registrasi Bahan Berbahaya dan Beracun Tersedianya 1797 surat permohonan registrasi B3 :

5452.002.001-051

Surat keterangan registrasi B3 baru sejumlah 863 (delapan ratus enam puluh tiga) surat

Surat keterangan registrasi perpanjangan sejumlah 861 (delapan ratus enam puluh satu) surat

Surat penjelasan (surat perubahan HS Code, perubahan nama dagang, perubahan alamat) sejumlah 73 (tujuh puluh tiga) surat

122



Surat penolakan sejumlah 25 (dua puluh lima) surat

Surat notifikasi B3 dari negara Perancis, Belanda, Jerman, Italia, Finlandia, Belgia, Inggris, Denmark, Bulgaria, Spanyol, Hungaria, Amerika Serikat, Thailand, Singapura, India, Cina, Korea untuk 98 B3 bahan kimia industri dan 36 B3 pestisida sebanyak 134 (seratus tigapuluh empat) surat :

sebanyak 57 (lima puluhtujuh) surat persetujuan (explicit consent)

Pelaksanaan Layanan Notifikasi impor Bahan Berbahaya dan Beracun

sebanyak 62 (enampuluhdua) surat penolakan impor (not allowed)

5452.002.001-051 sebanyak 15 (lima belas) surat masih dalam proses

Surat permohonan rekomendasi pengangkutan 71 (tujuh puluh satu):

Sebanyak 48 (empat puluh delapan) surat rekomendasi pengangkutan B3 (baru dan penambahan armada)

Pelaksanaan layanan Surat permohonan Rekomendasi Pengangkutan B3 Sebanyak 2 (dua) surat keterangan penambahan jenis B3

5452.002.001-051

Sebanyak 8 (delapan) surat lainnya (informasi, surat keterangan,dll)

Sebanyak 1 (satu) dokumen permohonan dikembalikan karena tidak lengkap

Sebanyak 12 (duabelas) permohonan masih dalam proses

Tersusunnya buku kategorisasi B3 teregister

Laporan pelaksanaan verifikasi lapangan Pengangkutan B3

123



Penyusunan kategorisasi B3 teregister 5452.002.001-052



Data Hasil Pelaksanaan Inventarisasi dan Pemantauan B3 terhadap 48 industri :

Sebanyak 510.098,10 Ton jumlah B3 yang terkelola

Total Bahan Kimia yang terinventarisir sebanyak 229

Jenis bahan kimia (B3), yang terdiri dari :

a. 209 Jenis B3 tunggal (Single substance) berdasarkan

CAS Number, terdiri dari :

90 jenis B3 dapat digunakan sesuai Lampiran PP

74/2001;

119 jenis B3 Tunggal yang tidak tercantum dalam

Lampiran PP 74 /2001;

b. 20 Jenis B3 Campuran (mix substance) berupa

produk antara dan chemicals in product

5452.007.001-051

Data hasil inventarisasi B3 di sektor PEM terhadap 18 (delapan belas) perusahaan melingkupi:

15 (lima belas) perusahaan pengguna dan 5 (lima)

perusahaan distributor PEM.

Tercatat sekitar 78 jenis B3 dengan jumlah

penggunaan sekitar 26.226,93 ton meliputi 23

(dua puluh tiga) jenis B3 yang masuk kedalam

daftar Lampiran PP 74/2001 dan 66 jenis B3 diluar

PP 74/2001.

Beberapa jenis B3 dominan digunakan di sector

PEM antara lain : Chlorine, NaOH (Sodium

Hydoxide/Caustic Soda/Natrium Hidroksida),

Sodium metabisulphite, Poly Alumunium Chloride,

Hydrochloric Acid, HCl (Asam Klorida/Hydrogen

Chloride/Hydrochloric Acid), Acetylene, Asam

Sulphate, Argon, Ammonia, Hydrazine, Sodium

metabisulphite, Sodium Hydroxide, Sodium

cyanide, Hydrogen Peroxide,

Didecyldimethylammonium chloride dan Calcium

hypochlorite;

5452.007.001-051

124



Inventarisasi pemantauan peredaran dan penggunaan B3 Sektor MJKP di 6 provinsi

- Laporan analisis hasil pemantauan B3 di sector MJKP

- Laporan analisis hasil pemantauan B3 di sector PEM

5452.002.002-051 Inventarisasi pemantauan peredaran dan penggunaan B3 Sektor PEM di 6 provinsi

- Tersusunnya buku profil B3 NaOH, Etilen Glikol dan

Melamina

- Tersusunnya buku profil penggunaan B3 subsektor energi

Evaluasi dan analisis data jumlah dan jenis B3 yang dipantau

- Laporan data inventory / pemantauan B3 di sector MJKP

- Laporan data inventory / pemantauan B3 di sector PEM 5452.002.002-052

Penyusunan profil peredaran dan penggunaan B3 MJKP dan PEM

- Dokumen Draft rekomendasi B3 dibatasi peredaran dan

penggunaannya SCCP dan Parakuat diklorida 5452.002.002-053

Penyusunan data inventory per jenis B3 sektor MJKP dan PEM

- Dokumen Draft B3 alternatif pengganti untuk SCCP dan

Parakuat diklorida 5452.002.002-054


Penyusunan draft Rekomendasi B3 Dibatasi Peredaran dan Penggunaannya

- Dokumen Draft Peraturan Menteri Pedoman Teknis

Pembatasan B3

- Dokumen Draft Keputusan Menteri Rekomendasi B3

terbatas 5452.008.001-051

Penyusunan draft usulan B3 alternatif Dibatasi Peredaran dan Penggunaannya

Laporan Pembangunan Sarana Fasilitas Pengolahan Emas Non Merkuri di Kabupaten Lebak

Penyusunan draft peraturan B3 Dibatasi Peredaran dan Penggunaannya

Dokumen Rekomendasi 2 Bahan Kimia Dihapuskan untuk senyawa HCBD


Pembangunan Sarana Fasilitas Pengolahan Emas Non Merkuri di Kabupaten Lebak

Dokumen Rekomendasi 2 Bahan Kimia Dihapuskan untuk senyawa DecaBDE

5452.009.001-051

Penyusunan Rekomendasi 2 Bahan Kimia Dihapuskan untuk senyawa HCBD

Laporan data hasil kunjungan lapangan pada 9 (sembilan) perusahaan di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur

Penyusunan Rekomendasi 2 Bahan Kimia Dihapuskan untuk senyawa DecaBDE

Laporan Penyiapan Pembangunan Fasilitas Pengelolaan PCBs

Pemutakhiran Data Peredaran B3 yang Dihapuskan (HCBD dan DecaBDE)

Laporan Kegiatan Pengambilan Sampel pada Alat Automatic Rain Water Sampler untuk Asia Pasific Mercury Monitoring Network

Penyiapan Pembangunan Fasilitas Pengelolaan PCBs

Dokumen Kajian Ekonomi Eksternalitas Pertambangan Emas Skala Kecil di Pulau Buru

Kegiatan Pengambilan Sampel pada Alat Automatic Rain Water Sampler untuk Asia Pasific Mercury Monitoring Network

Draft Peraturan Dirjen PSLB3 tentang Pedoman Teknis Penghapusan B3

Penyusunan Kajian Ekonomi Eksternalitas Pertambangan Emas Skala Kecil di Pulau Buru

Dokumen Detail Engineering Design (DED) Pilot Plant Pengolahan Emas Bebas Merkuri di Kabupaten Lebak

125



Penyusunan Draft Peraturan Dirjen PSLB3 tentang Pedoman Teknis Penghapusan B3

Penyusunan Rekomendasi Teknologi Pengolahan Emas Bebas Merkuri

Documents

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH 2011sib3pop.menlhk.go.id/uploads/article/lkj-2017-400fd5d1f7.pdf · Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2017