Upload
voanh
View
227
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BALI TAHUN 2017
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BALI
JL. WR. SUPRATMAN NO. 71 TELP. (0361) 224184 – FAX (0361) 225368
DENPASAR
LAKIP 2017 i
Sesanti Angayubagia kami haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa Tuhan Yang
Maha Esa karena atas Asung Kerta Wara NugrahaNya laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah tahun 2017 ini dapat kami wujudkan sebagaimana mestinya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan perwujudan
pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan serta tingkat kinerja yang dicapai dalam pelaksanaan Visi,
Misi, Tujuan dan Sasaran serta cara pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
Ruang lingkup dan Sistimatika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
tahun 2017 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan demikian data/informasi yang
disajikan dalam LAKIP ini adalah data/informasi tahun 2017.
LAKIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali ini tidak terlepas dari
kekurangan-kekurangan mengingat implementasi sistem akuntabilitas masih perlu penyempurnaan
secara terus menerus, namun demikian telah diupayakan semaksimal mungkin melalui koordinasi
antar instansi terkait dan diskusi bersama terhadap permasalahan yang memerlukan asistensi nara
sumber, atas kekurangan tersebut kami mohon saran untuk penyempurnaan lebih lanjut.
Mudah-mudahan LAKIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali dapat
dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2017 dan
dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan pada tahun berikutnya.
Denpasar, JANUARI 2018.
KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BALI,
Ir. I PUTU SUMANTRA, M.App.Sc. Pembina Utama Madya
Nip. 19580919 198503 1 016
KATA PENGANTAR
LAKIP 2017 ii
Halaman
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
RINGKASAN EKSEKUTIF iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum 3
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi 4
1.4. Struktur Organisasi 5
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA 40
2.1. Tujuan dan Sasaran 41
2.2. Arah Kebijakan Umum 42
2.3. Rencana Kinerja 42
2.4. Cara Pencapaian Tujuan dan sasaran 43
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 47
A. Capaian Kinerja Tahun 2017 47
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 48
C. Akuntabilitas Anggaran 54
BAB IV P E N U T U P 56
LAMPIRAN – LAMPIRAN :
Lampiran I : Formulir RS ( Rencana Strategis ).
Lampiran II : Formulir RKT ( Rencana Kerja Tahunan ).
Lampiran III : Formulir IKU ( Indikator Kinerja Utama ).
Lampiran IV : Perjanjian Kinerja Tahun 2017.
DAFTAR ISI
LAKIP 2017 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Dalam rangka pembangunan good governance, kebijakan pemerintah adalah
ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented
government). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus
pada upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat
Selanjutnya pembangunan ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat
serta memperkuat jati diri kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional
dan global yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam
perencanaan pembangunan daerah Provinsi Bali memperhatikan keseimbangan
berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial,
budaya, politik pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan
yang berkelanjutan dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel
(good governance). Dalam pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Bali, sub sektor
peternakan mempunyai fungsi yang cukup strategis dibidang perekonomian daerah
Bali, serta memposisikan sektor pertanian dalam arti luas, termasuk sub sektor
peternakan sebagai penggerak pembangunan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut,
optimalisasi peran sub sektor peternakan ditempuh melalui kebijakan pengembangan
komoditi unggulan dengan memanfaatkan potensi peningkatan produksi, potensi
peningkatan produktivitas, potensi peningkatan mutu dan potensi pemasaran. Hal ini
dimaksudkan untuk turut mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi rakyat,
melalui penyediaan bahan baku industri dalam negeri, penyediaan devisa, penyerapan
tenaga kerja, meningkatkan pendapatan petani serta menjaga kelestarian sumber daya
alam dan lingkungan hidup.
LAKIP 2017 2
Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Bali mempunyai
fungsi yang cukup strategis dibidang perekonomian, mengingat sector pertanian dalam
arti luas sebagai penggerak pembangunan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut,
optimalisasi peran sub sektor peternakan dan kesehatan hewan ditempuh melalui
kebijakan pengembangan komoditi unggulan dengan memanfaatkan potensi
peningkatan produksi, produktifitas, mutu dan potensi pemasaran . Hal ini
dimaksudkan untuk turut mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi rakyat
melalui penyediaan bahan baku industri dalam negeri, penyediaan devisa , penyerapan
tenaga kerja, meningkatkan pendapatan petani serta menjaga kelestarian sumber daya
alam dan lingkungan hidup. Dengan fungsi yang sangat luas tersebut selayaknyalah
pembangunan peternakan dan kesehatan hewan melalui lembaga kelompok tani
ternak kita pertahankan dan kembangkan baik di hulu maupun di hilir.
Untuk lebih meningkatkan peranan Sub Sektor peternakan dan kesehatan
hewan dibidang pendapatan petani maka prioritas pembangunan sub sektor
peternakan dan kesehatan hewan diarahkan pada peningkatan produktivitas, kualitas,
nilai tambah dan daya saing, perbaikan sistem pemasaran dan pemantapan
pembinaan kelompok tani ternak dalam rangka pengembangan sistem usaha
agribisnis. Dalam upaya mengembangkan sub sektor perternakan dan kesehatan
hewan dimana upaya yang dilakukan melalui pendekatan pengembangan kawasan
yang berbasis komoditas andalan unggulan dengan melibatkan langsung peran aktif
kelompok tani ternak.
Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan
terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat
berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.
Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap. MPR RI Nomor
IX/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta PP Nomor
LAKIP 2017 3
108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah, maka
diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP).
Sehubungan dengan itu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi
Bali diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP). Penyusunan LAKIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
Tahun 2017 dimaksudkan sebagai wujud pertanggung jawaban dan akuntabilitas
penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.
Penyusunan LAKIP ini mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai
dokumen pelaksanaan perencanaan, juga untuk menunjukkan sejauh mana
keberhasilan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran.
Tujuan penyusunan LAKIP adalah sebagai laporan pertanggung jawaban
kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali dan UPT berupa
pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran
2017, yang merupakan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran
Pencapaian Sasaran (PPS).
1.2 Dasar Hukum
Penyusunan LAKIP berdasarkan atas Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi
Negara melalui SK Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan
Pelaporan AKIP dan Tap. MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme serta PP Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggung Jawaban Kepala Daerah.
LAKIP 2017 4
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi
Bali berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta ditindak lanjuti dengan Peraturan
Gubernur Bali Nomor 104 Tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016, tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
1.3.1. Tugas Pokok
Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
Merumuskan kebijakan operasional di bidang peternakan yang merupakan sebagian
kewenangan desentralisasi Provinsi serta kewenangan yang dilimpahkan kepada
Gubernur berdasarkan azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
1.3.2. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Provinsi Bali mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan Kebijakan Teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan.
b. Pengelolaan dan fasilitas dibidang peternakan dan kesehatan hewan.
c. Pelaksanaan pelayanan umum dan pemberian rekomendasi di bidang peternakan
dan kesehatan hewan.
d. Pembinaan pelaksanaan tugas bidang peternakan dan kesehatan hewan.
e. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan
f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.
LAKIP 2017 5
1.4. Struktur Organisasi
Dengan terjadinya pergeseran paradigma daerah mengenai penyelenggaraan
otonomi daerah, maka susunan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
yang semula berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 04 Tahun 2011
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah,
diperbaharui dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan selanjutnya diperbaharui kembali
dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 104 Tahun 2016
LAKIP 2017 6
Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali (Peraturan Gubernur Bali Nomor 104 Tahun 2016)
SEKSI
PAKAN DAN
PEMBIAYAAN
SEKRETARIAT
DINAS
PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
SEKSI
PRASARANA DAN
SARANA
BIDANG KESEHATAN HEWAN,
KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
BIDANG PERBIBITAN
DAN PRODUKSI
TERNAK
BIDANG PRASARANA,
SARANA DAN
PENYULUHAN
SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM,
KEUANGAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SEKSI
NON RUMINANSIA
SEKSI
PENYULUHAN
SEKSI
KESEHATAN
MASYARAKAT
VETERINER
SEKSI
KESEHATAN
HEWAN
SEKSI
RUMINANSIA
SEKSI PERBIBITAN
SEKSI
PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
UPTD
LAKIP 2017 7
Selanjutnya tugas dari masing-masing adalah :
1) Kepala Dinas mempunyai tugas:
a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas;
b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman
dan ketentuan yang berlaku;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian sub
peternakan dan kesehatan hewan;
e. menyelenggarakan urusan pemerintahan provinsi di bidang pertanian sub
peternakan dan kesehatan hewan, meliputi bidang prasarana, sarana dan
penyuluhan, bidang perbibitan dan produksi ternak dan bidang kesehatan hewan,
kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran, serta koordinasi
dan pembinaan terhadap UPT Dinas;
f. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di
bidang pertanian sub peternakan dan kesehatan hewan;
g. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis serta pelaksanaan
urusan pemerintahan provinsi di bidang pertanian sub peternakan dan kesehatan
hewan;
h. menyelenggarakan pengembangan di bidang pertanian sub peternakan dan
kesehatan hewan, serta UPT Dinas;
i. menyelenggarkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta
dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang pertanian sub
peternakan dan kesehatan hewan;
j. menyediakan dukungan kerja sama antar Kabupaten/Kota;
k. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di
bidang pertanian sub peternakan dan kesehatan hewan;
l. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas;
m. menyelenggarakan perumusan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU),
Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan
(RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA),
LAKIP 2017 8
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
(LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup
Dinas;
n. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
o. menyelenggarakan verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan
terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial
di bidang pertanian sub peternakan dan kesehatan hewan;
p. menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang pertanian
sub peternakan dan kesehatan hewan sebagai bahan penetapan kebijakan
Pemerintah Daerah;
q. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPT Dinas;
r. menyampaikan rekomendasi diterima atau ditolaknya perizinan/non perizinan
kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
s. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas;
t. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
v. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
1. Sekretaris mempunyari tugas:
a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Dinas;
b. memimpin seluruh kegiatan Sekretariat;
c. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman
dan ketentuan yang berlaku;
d. menilai prestasi kerja bawahan;
e. menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang
pertanian sub peternakan dan kesehatan hewan, yang dilaksanakan oleh Bidang-
Bidang;
f. mengumpulkan dan menyajikan data peternakan dan kesehatan hewan;
g. menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;
LAKIP 2017 9
h. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran,
penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
Dinas;
i. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan
formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin,
kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Dinas dan UPT Dinas;
j. mengkoordinasikan kajian dan pelaksanaan analisis jabatan dan pengukuran
beban kerja;
k. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan,
kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan
pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan
kearsipan Dinas;
l. menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan
ketatalaksanaan Dinas serta UPT Dinas;
m. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan
pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
n. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Indikator Kinerja Utama
(IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja
Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian
Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
o. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil
Pemeriksaan lingkup Dinas;
p. menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi, bahan
rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan
keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pertanian sub peternakan dan
kesehatan hewan;
q. menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan
LAKIP 2017 10
tugas pokok dan fungsi UPT Dinas;
r. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan
kebijakan;
s. mengkoordinasikan proses perizinan/nonperizinan untuk disampaikan
rekomendasi diterima atau ditolaknya perizinan/nonperizinan kepada Kepala Dinas
untuk disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;
t. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Dinas;
u. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawian mempunyai tugas:
a. mempunyai rencana dan program kerja Sub Bagian;
b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman
dan ketentuan yang berlaku;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. melakukan penyusunan anggaran / pembiayaan kegiatan di Sub Bagian untuk
disampaikan kepada Sekretaris;
e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di
Sub Bagian setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan
kepada Sekretaris;
f. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat;
g. melaksanakan penyelenggaraan perpustakaan dan dokumentasi Dinas: ;
h. melaksanakan urusan rumah tangga;
i. melaksanakan administrasi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
j. penatausahaan barang milik daerah;
k. menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis pelaksanaan struktur
organisasi, kettalaksanaan, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
LAKIP 2017 11
l. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hokum daerah,
kehumasan dan keprotokolan;
m. melaksanakan system pengendalian intern pemerintah;
n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.
(2). Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan, Evaluasi dan
Pelaporan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
b. membimbing dan memberikan petunjuk kepada bawahan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. melakukan penyusunan anggaran / pembiayaan kegiatan di Sub Bagain untuk
disampaikan kepada Sekretaris;
e. melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
f. melaksanakan penatausahaan keuangan;
g. melaksanakan pengawasan keuangan;
h. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan;
i. menghimpun bahan dan data program rencana kerja dan anggaran Dinas;
i. menggkoordinasikan penyusunan anggaran / pembiayaan kegiatan pada
sekretariat dan masing-masing bidang untuk disampaikan kepada Sekretaris;
j. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan pada secretariat dan masing-masing bidang serta UPT
Dinas setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada
Sekretaris;
k. menghimpun bahan kebijakan dan menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU),
Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja
Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan
Anggran (DPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi
LAKIP 2017 12
Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dandan
m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
2. Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi;
c. mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
e. menilai prestasi kerja bawahan;
f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada bidang
untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan
kegiatan di Bidang setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk
disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
h. menyusun kebijakan dibidang prasarana, sarana, dan program penyuluhan
peternakan dan kesehatan hewan;
i. menyediakan dukungan infrastruktur, pengembangan potensi dan pengolahan
lahan dan irigasi peternakan;
j. menyediakan dan mengawasi peredaran pupuk, alat dan mesin peternakan;
k. memberikan bimbingan pakan pembiayaan, fasilitasi investasi dibidang
peternakan;
l. memberikan bimbingan kelembagaan dan ketenagaan serta pengembangan
metode penyuluhan dan pengelolaan informasi penyuluhan;
m. memberikan fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum
masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
LAKIP 2017 13
n. mengumpulkan, memverikfikasi data jumlah bantuan kelompok tani ternak wilayah
provinsi bali;
o. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluhan pegawai negeri sipil, swadaya
dan swasta;
p. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
(1). Kepala Seksi Prasarana dan Sarana, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman
dan ketentuan yang berlaku;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. menyusun anggaran / pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada
Kepala Bidang;
e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di
Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada
Kepala Bidang;
f. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, di bidang
pengembangan lahan peternakan, penyediaan lahan, jalan usaha tani dan
ketersediaan sumber air;
g. melakukan penyiapan bahan pengembangan lahan kawasan peternakan;
h. melakukan penyiapan bahan bimbingan pengembangan lahan dan sumber air
untuk peternakan;
i. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan pengolhan pupuk,
alat dan mesin peternakan;
j. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pupuk,
alat dan mesin peternakan;
LAKIP 2017 14
k. melakukan perhitungan penyediaan pupuk, alat dan mesin peternakan,
pengawasan peredaran pupuk, alat dan mesin peternakan;
l. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi
prasarana dan sarana;
m. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
o. melaporkan hasil peleksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
(2). Kepala Seksi Pakan dan Pembiayaan mempunyai tugas:
a. memnyusun rencana dan program kerja Seksi;
b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman
dan ketentuan yang berlaku;;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. menyusun anggaran / pembiayaan kegiatan seksi untuk disampaikan kepada
Kepala bidang;
e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di
Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada
Kepala Bidang;
f. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi pakan
dan pembiayaan;
g. melakukan penyiapan bahan kebutuhan, ketersediaan dan peredaran bahan
pakan, hijauan pakan ternak )HPT) dan pakan ternak;
h. melaksanakan pembinaan, penerapan standar mutu pakandan pengawasan
terhadap produk pakan ternak yang beredar;
i. melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran hijauan
pakan ternak;
j. melaksanakan pengadaan perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan
ternak;
k. melakukan bimbingan pendampingan dan supervise pembiayaan dan investasi
peternakan;
LAKIP 2017 15
l. melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi peternakan;
m. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi
pakan dan pembiayaan;
n. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
p. melaporkan hasil peleksanaan tugas kepada Kepala Bidang
.
(3) Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai tugas :
a. memnyusun rencana dan program kerja Seksi;
b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman
dan ketentuan yang berlaku;;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. menyusun anggaran / pembiayaan kegiatan seksi untuk disampaikan kepada
Kepala bidang;
e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di
Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada
Kepala Bidang;
f. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang kelembagaan,
ketenagaan dan metode serta informasi penyuluhan peternakan dan kesehatan
hewan;
g. melakukan penyiapan bahan materi dan pengembangan metodologi di bidang
penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan;
h. melakukan penyiapan bahan informasi dan media di bidang penyuluhan
peternakan;
i. melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem
manajemen informasi di bidang penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan;
j. melakukan penyusunan dan pengelolaan data base di bidang ketenagaan
penyuluh peternakan dan kesehatan hewan;
LAKIP 2017 16
k. mengumpulkan, memverifikasi data jumlah bantuan kelompok tani ternak di
wilayah Provinsi Bali;
l. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemantauan kelembagaan dan
manajemen usaha peternakan;
m. melakukan penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan
kapasitas di bidang ketenagaan penyuluhan peternakan;
n. melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja penyuluh
peternakan;
o. melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kepada
kelembagaan penyuluh peternakan;
p. melakukan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan peternakan;
q. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi
penyuluhan;
r. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
t. melaporkan hasil peleksanaan tugas kepada Kepala Bidang
3. Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak mempunyai tugas
a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing seksi;
c. mengkoordinasikan para Kepala seksi;
d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
e. menilai prestasi bawahan;
f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran / pembiayaan kegiatan pada Bidang
untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan
kegiatan di Bidang setaip bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk
disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
h. menyusun kebijakan benih / bibit dan produksi ternak;
LAKIP 2017 17
i. mengelola sumber daya genetik hewan;
j. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih / bibit dan ternak
potong;
k. memberikan bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
l. melaksanakan pengawasan peredaran dan penggunaan serta kelayakan benih /
bibit ternak;
m. melaksanakan penerapan, pengawasan dan penyebaran bibit ternak;
n. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih / bibit ternak;
o. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
(1) Kepala Seksi Perbibitan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program Seksi;
b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman
dan ketentuan yang berlaku;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. menyusun anggaran / pembaiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada
Kepala Bidang;
e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegaiatan di
Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada
Kepala Bidang;
f. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebiajakan benih / bibit ternak;
g. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran benih / bibit ternak;
h. melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu dan pengujian bibit
ternak;
i. melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui
jaminan kemurnian dan kelestarian;
j. melakukan pemberian bimbingan peningkatan produksi perbibitan ternak;
LAKIP 2017 18
k. melakukan penyiapan bahan pemberdayaan pembibitan ternak (kelompok /
perorangan);.
l. melaksanakan penyiapan pemetaan wilayah sumber bibit dan penyiapan bahan
penetapan supply demand bibit ternak;
m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan sumber bibit dan penjaringan bibit
ternak;
n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemantauan standar teknis mutu
bibit ternak;
o. melaksanakan pembinaan mutu genetik ternak dengan penerapan rekayasa
teknologi tepat guna wilayah provinsi;
p. melaksanakan pemetaan, pembinaan dan pengembangan plasma nutfah
wilayah provinsi;
q. melaksanakan penyusunan bahan pengendalian dan persetujuan teknis
pemasukan dan pengeluaran bibit ternak;
r. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kepada seksi
pembibitan di bidang perbibitan;
s. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
(2) Kepala Seksi Ruminansia mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman
dan ketentuan yang berlaku;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. menyusun anggaran / pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada
Kepala Bidang;
LAKIP 2017 19
e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di
Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk dismapikan kepada
Kepala Bidang;
f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengembangan ternak
ruminansia;
g. melakukan penyiapan bahan pengawasan ternak ruminansia;
h. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran ternak ruminansia;
i. melakukan penyiapan bahan pemetaan wilayah ternak dan perhitungan supply
demand ternak potong ruminansia;
j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi
ruminansia;
k. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
(3) Kepala Seksi Non Ruminansia mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman
dan ketentuan yang berlaku;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. menyusun anggaran / pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada
Kepala Bidang;
e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di
Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk dismapikan kepada
Kepala Bidang;
f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengembangan ternak
non ruminansia;
g. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis peningkatan produksi
budidaya ternak non ruminansia;
LAKIP 2017 20
h. melakukan penyiapan bahan pengawasan ternak non ruminansia;
i. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran ternak non
ruminansia;
j. melakanakan pembinaan dan pengembangan ternak non ruminansia;
k. melaksanakan penyiapan bahan pemetaan wilayah ternak dan perhitungan
supply demand ternak potong non ruminansia;
l. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi non
ruminansia;
m. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
4. Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan
dan Pemasaran mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
b. Mengkoordinasikan progran kerja masing-masing Seksi;
c. Mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
d. Membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai
denga pedoman dan ketentuan yang berlaku;
e. Menilai prestasi kerja bawahan;
f. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran / pembiayaan kegiatan pada bidang
untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
g. Mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan
kegiatan di bidang setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk
disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
h. Penyusunan kebijakan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner,
pengolahan dan pemasaran;
i. Melaksanakan kebijakan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner,
pengolahan dan pemasaran;
LAKIP 2017 21
j. Menyiapkan dan menetapkan persyaratan teknis pelayanan di bidang kebijakan
kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran
hasil peternakan;
k. Memberikan bimbingan dan pengawasan penerapan persyaratan teknis kebijakan
kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran
hasil peternakan;
l. Melaksnakan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah
wabah penyakit hewan menular lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
provinsi;
m. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian dan pemberantasan
penyakit hewan menular strategis (zoonosis) dan kesehatan masyarakat veteriner;
n. Melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan
lintas Daerah Provinsi;
o. Memberikan rekomendasi teknis pemasukan dan pengeluaran hewan, produk
hewan dan peredaran obat hewan lintas Daerah Provinsi;
p. Menyiapkan persyaratan teknis pelayanan kesehatan hewan, kesehatan
masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan obat hewan;
q. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan persyaratan teknis serta
sertifikasi zona / kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan;
r. Melakukan pengawasan, peredaran dan penggunaan obat hewan;
s. Memberikan rekomendasi teknis pembangunan fasilitas kesehatan hewan,
kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan produk hewan di daerah Provinsi;
t. Melaksanakan sertifikasi persyaratan teknis unit pelayanan kesehatan hewan;
u. Melaksanakan pengembangan usaha dan pemasaran hasil peternakan;
v. Mengkoordinasikan proses perizinan / non perizinan untuk disampaikan
rekomendasi dieterima atau ditolaknya perizinan / non perizinan kepada Kepala
Dinas melalui Selkretaris;
w. Melaksanakan system pengendalian intern pemerintah;
x. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
LAKIP 2017 22
y. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
(1). Kepala Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman
dan ketentuan yang berlaku;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. menyusun anggaran / pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada
Kepala Bidang;
e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksana kegiatan di
seksi setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada
Kepala Bidang;
f. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di seksi kesehatan hewan;
g. menyiapkan dan menetapkan persyaratan teknis kesehatan hewan dan
memberikan surat keterangan kesehatan hewan;
h. melaksanakan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan
dan zoonosis;
i. menyiapkan bahan penerbitan rekomendasi usaha distributor obat hewan;
j. melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan / ternak lintas
daerah Provinsi;
k. melakukan pengawasan dan mutu obat hewan di tingkat distributor;
l. melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan persyaratan teknis
kesehatan hewan;
m. melaksanakan fasilitasi dan sertifikasi unit pelayanan kesehatan hewan
(Puskeswan, Rumah Sakit Hewan, Laboratorium Kesehatan Hewan, Klinik
Hewan, Dokter Hewan Praktek dan Distributor Obat Hewan);
n. melakukan penyiapan bahan penanggulangan penutupan dan pembukaan
daerah wabah penyakit hewan menular dan zoonosis;
LAKIP 2017 23
o. melakukan proses perizinan / non perizinan untuk disampaikan rekomendasi
diterima atau ditolaknya perizinan / non perizinan kepada Kepala Bidang dan
diteruskan ke Kapala Dinas melalui Sekretaris;
p. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
q. melaksanakan tugas kedinasan Lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
(2). Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman
dan ketentuan yang berlaku;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. menyusun anggaran / pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada
Kepala Bidang;
e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksana kegiatan di
seksi setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada
Kepala Bidang;
f. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di seksi kesehatan
masyarakat veteriner;
g. melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan penanganan limbah,
dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
h. menyiapkan bahan penerbiatan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen
aplikasi pengeluaran dan / atau pemasukan produk hewan;
i. melakukan analisasi resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
j. melakukan penyiapan sertifikasi veteriner (surat keterangan kesehatan produk
asal hewan) pengeluaran produk hewan;
k. melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan penyakit melalui produk
asal hewan;
LAKIP 2017 24
l. melakukan pembinaan, penagawasan dan bimbingan teknis Rumah Potong
Hewan dan hewan qurban;
m. melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran produk asal hewan lintas
Daerah Provinsi;
n. menyiapkan persyaratan teknis Rumah Potong Hewan, Rumah Potong
Unggas, Unit Usaha Produk Asal Hewan;
o. melakukan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Rumah Potong Hewan,
Rumah Potong Unggas, Unit Usaha Produk Asal Hewan;
p. melakukan proses perizinan / non perizinan untuk disampaikan rekomendasi
diterima atau ditolaknya perizinan / non perizinan kepada Kepala Bidang dan
diteruskan ke Kapala Dinas melalui Sekretaris;
q. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
r. melaksanakan tugas kedinasan Lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
(3). Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman
dan ketentuan yang berlaku;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. menyusun anggaran / pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada
Kepala Bidang;
e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksana kegiatan di
seksi setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada
Kepala Bidang;
f. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di seksi pengolahan dan
pemasaran hasil peternakan;
g. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil
peternakan;
LAKIP 2017 25
h. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit usaha
pengolahan hasil peternakan;
i. melakukan bimbingan teknis tentang pengolahan dan pemasaran hasil
peternakan;
j. melakukan bimbingan dan pengembangan unit usaha pengolahan hasil
peternakan;
k. melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
l. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar peternakan;
m. melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan cara produksi pangan
olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan
pengolahan (SKKP/SKP) hasil peternakan;
n. melakukan fasilitasi promosi produk hasil peternakan;
o. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
p. melaksanakan tugas kedinasan Lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
Tugas Pokok dan Fungsi UPT BIBD
5. Kepala UPT BIBD mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kerja dan program kerja UPT
b. mengkoordinasikan program kerja sub bagian dan seksi
c. mengkoordinasikan kepala sub bagian dan seksi
d. menilai prestasi kerja bawahan
e. membimbing dan member petunjuk kepada kepala sub bagian dan kepala seksi
f. melakukan koordinasi dengan sekretaris dan kepala bidang
g. mengkoordinir pelaksanaan program inseminasi buatan untuk meningkatkan mutu
genetic ternak
h. mengkoordinir produksi dan distribusi semen dan pelaksanaan inseminasi buatan
i. melaksanakan pengawasan produksi dan semen, distribusi semen, dan
pelaksanaan inseminasi buatan
LAKIP 2017 26
j. melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan merumuskan hasil pelaksanaan
inseminasi buatan di UPT
k. menyiapkan sumberdaya dan kelembagaan pelaksanaan inseminasi buatan
l. melaksanakan system pengendalian intern
m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya
n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas
(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kerja UPT
b. memberikan petunjuk kepada bawahan
c. menilai prestasi kerja bawahan
d. mengelola urusan surat menyurat
e. membuat, menghimpun dan memelihara administrasi umum dan kepegawaian
f. mengelola, memelihara, dan mendistribusikan barang
g. memelihara gedung , perlengkapan kantor, dan sarana prasarana kantor
h. mengadakan buku-buku dan bahan bacaan untuk perpustakaan
i. melaksanakan system pengendalian intern
j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan
k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala UPT
(2) Kepala Seksi Produksi dan Distribusi Semen mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kerja seksi
b. memberikan petunjuk kepada bawahan
c. menilai prestasi kerja bawahan
d. memelihara dan merawat ternak yang dimiliki serta lingkungannya
e. merawat dan memelihara pejantan sebagai sumber produksi semen
f. melakukan penampungan semen ternak dan memrosesnya menjadi semen cair
maupun semen beku yang siap untuk digunakan
g. melakukan produksi dan distribusi semen untuk pelaksanaan inseminasi buatan
h. menyimpan dan merawat semen hasil produksi
i. melakukan monitoring dan evaluasi kualitas semen
LAKIP 2017 27
j. melakukan pengawasan terhadap distribusi dan penggunaan semen
k. mengolah, menanam, dan merawat kebun hijauan untuk kebutuhan pakan
ternak yang dimiliki
l. melaksanakan evaluasi dan peremajaan pejantan ternak yang digunakan untuk
sumber produksi semen
m. merancang kebutuhan dan produksi semen
n. menyediakan, menggunakan dan pemeliharaan sarana, peralatan dan bahan
yang diperlukan untuk memproduksi semen
o. melaksanakan system pengendalian intern
p. melaksanakan tugas kedinasan lainnyayang ditugaskan oleh atasan dan
q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala UPT.
(3) Kepala Seksi Sumberdaya dan Kelembagaan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kerja seksi
b. memberikan petunjuk kepada bawahan
c. menilai prestasi bawahan
d. menyiapkan dan membina sumberdaya manusia untuk pelaksanaan inseminasi
buatan
e. menyiapkan unit lokasi untuk pelaksanaan inseminasi buatan
f. melaksanakan pengembangan dan pembinaan kelembagaan untuk
pelaksanaan inseminasi buatan
g. menyiapkan sarana dan prsarana yang diperlukan untuk pelayanan inseminasi
buatan
h. melakukan pendataan dan penyelamatan terhadap hasil-hasil ternak bibit yang
bermutu
i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan inseminasi buatan
j. melaksanakan system pengendalian intern
k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan
l. malaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT
LAKIP 2017 28
Tugas Pokok dan Fungsi UPT Laboratorium Kesehatan Hewan
6. Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Hewan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kerja UPT;
b. mengkoordinasikan program kerja Kepala Sub Bagian dan Seksi;
c. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian dan Seksi;
d. menilai prestasi kerja bawahan;
e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan Seksi;
f. melakukan koordinasi dengan sekretaris dan para Kepala Bidang;
g. merumuskan hasil penyidikan, pencatatan dan pemetaan penyakit hewan;
h. mengkoordinir pelayanan penanggulangan penyakit hewan;
i. mengkoordinir pengujian laboratorium dan sertifikasi hasil pemeriksaan;
j. melaksanakan sistem pengendalian intern;
k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
(1). Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kerja UPT;
b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. mengelola urusan surat menyurat;
e. membuat, menghimpun dan memelihara administrasi umum dan kepegawaian;
f. mengeliola, memelihara dan mendistribusikan barang;
g. memelihara gedung, perlengkapan kantor dan sarana prasarana kantor;
h. mengadakan buku-buku dan bahan bacaan untuk perpustakaan;
i. melaksanakan sistem pengendalian intern;
j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT;
(2). Kepala Seksi Epidemiologi dan Pelayanan Lapangan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program seksi;
b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
LAKIP 2017 29
d. melaksanakan penyidikan, pencatatan dan pemetaan penyakit hewan;
e. memberikan pelayanan penanggulangan penyakit hewan;
f. melaksanakan sistem pengendalian intern;
g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT;
(3). Kepala Seksi Pengujian dan Pemeriksaan Laboratorium mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kerja seksi;
b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. melaksanakan pengujian laboratorium dan sertifikasi hasil pemeriksaan;
e. melaksanakan sistem pengendalian intern;
f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT
1.5. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian
Tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Jabatan fungsional dipegang
oleh 9 orang yang terdiri dari Fungsional Penyuluh Pertanian 1 orang, Pengawas Bibit
Ternak 1 orang, Pengawas Mutu Hasil Pertanian 2 orang, Medik Veteriner 4 orang dan
Arsip Paris 1 orang.
1.5.1 Data Pegawai
Jumlah pegawai keseluruhan PNS Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Bali sampai dengan akhir Desember tahun 2017 adalah 86 orang dengan
klasifikasi data pegawai menurut golongan sebagai berikut :
Pegawai Negeri Sipil sebanyak 86 orang terdiri dari :
Golongan IV sebanyak 20 orang
Golongan III sebanyak 49 orang
Golongan II sebanyak 17 orang
LAKIP 2017 30
Golongan I sebanyak 0 orang
Dari jumlah Pegawai Negeri Sipil tersebut 23 orang memegang jabatan struktural, dan
Jabatan Fungsional Umum (staf) 56 orang, dan Pejabat Fungsional tertentu 7 Orang
yang bertempat di Provinsi, UPT Laboratorium dan UPT Balai Inseminasi Buatan
Daerah (BIBD) Baturiti.
LAKIP 2017 31
Tabel 1A Ketersediaan SDM di masing-masing Bidang, Sekretariat dan UPT pada lingkup
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2017.
NO.
JABATAN
ESELON GOLONGAN TINGKAT PENDIDIKAN
I II III IV IV III II I S2 S1 SM DIP SMA SMP SD THL
1 Kepala Dinas
1
1
1
Total 1
1
1
1
2 Sekretaris Dinas
1
1
1
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1
1
1
b. Sub Bagian Penyusunan
Program, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan
1 1 1
c. Fungsional Umum (Staf)
1 16 9
3 10
1 12
Total 2
1 2 3 17 9
5 11
1 12
3 Kepala Bidang Prasarana
Sarana dan Penyuluhan
1
1
1
a. Kasi Prasarana dan Sarana
1 1
1
b. Kasi Pakan dan Pembiayaan
1
1
1
c. Kasi Penyuluhan 1 1 1
d. Fungsional Umum (Staf)
4 1
3
2
Total 3
1 3 3 5 1
2 5
2
4 Kepala Bidang Perbibitan dan
Produksi Ternak
1 1 1
a. Kasi Perbibitan 1 1 1
b. Kasi Ruminansia
1 1
1 c. Kasi Non Ruminansia
d. Fungsional Umum (Staf)
3 1
2
2
Total 4
1 2 2 4 1
2 3
2
5 Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran
1 1 1
a. Kasi Kesehatan Hewan
1
1
1
b. Kasi Kesehatan
Masyarakat Veteriner 1 1 1
c. Kasi Pengolahan dan
Pemasaran 1 1 1
d Fungsional Umum (Staf)
5 1
1 3
1 1
Total 5
1 3 3 6 1
2 6
1 1
LAKIP 2017 32
NO.
JABATAN
ESELON GOLONGAN TINGKAT PENDIDIKAN
I II III IV IV III II I S2 S1 SM DIP SMA SMP SD THL
6 Kepala UPT Balai Inseminasi Buatan Daerah
1 1 1
a Kepala Sub Bagian Tata Usaha
1 1 1
b. Kasi Produksi dan
Distribusi Semen 1 1 1
c. Kasi Sumberdaya dan
Kelembagaan
d. Fungsional Umum (Staf) 8 5 3 10
Total 6
1 2 3 8 5
2 4
10
7 Kepala UPT Laboratorium
Kesehatan Hewan 1 1 1
a Kepala Sub Bagian Tata Usaha
1 1 1
b. Kasi Epidemilogi dan
Pelayanan Lapangan 1 1 1
c. Kasi Pengujian dan Pemeriksaan Laboratorium
d Fungsional Umum (Staf)
2
2
Total 8
1 2 2 3
1 2
2
8 Jabatan Fungsional Tertentu
a Penyuluh Pertanian
1
1
b Pengawas Bibit Ternak
1
1
c Pengawas Mutu Hasil Pertanian
2
2
d Pengawas Mutru Pakan
e Medik Veteriner
4
4
f Arsiparis
1
1
g Pranata Humas
Total 8 3 6 1 7 1
Total 1+2+3+4+5+6+7+8 1 6 14 20 49 17 16 38 2 30
1.5.2 Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang menunjang untuk kelancaran pelaksanaan tugas:
a. Ruang kerja cukup memadai
b. Peralatan untuk operasional dinas seperti media elektronik, kendaraan roda
empat, kendaraan roda 2 dan komputer dalam keadaan cukup
LAKIP 2017 33
1.5.3 Tupoksi
Pengawasan melekat diarahkan untuk menciptakan penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang bersih, transparan, profesional
dan memiliki budaya kerja yang baik. Dalam melaksanakan tugas, masing-masing
Pegawai Negeri Sipil maupun Honor telah melaksanakan tugas sesuai dengan
TUPOKSI yang diberikan kepada pegawai, seluruh tugas telah terbagi habis,
pendelegasian wewenang, batas tanggung jawab, tugas dan fungsi sudah berjalan
sesuai peraturan yang ada.
1.6 Lingkungan Strategis yang Berpengaruh
Dalam pencapaian visi dan misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Bali secara optimal dilakukan analisa faktor-faktor yang mempengaruhi
dengan perhitungan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan
kondisi lingkungan. Analisa faktor-faktor yang berpengaruh tersebut adalah :
1.6.1 Lingkungan Internal
a. Kekuatan
1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah
2) Peraturan Gubernur Bali Nomor : 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
3) Tersedianya sumber daya manusia.
4) Adanya komitmen dan dukungan dari pimpinan dalam melaksanakan tugas.
5) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
6) Suasana yang kondusif.
b. Kelemahan
1) Kurangnya wawasan sebagian aparat.
LAKIP 2017 34
2) Kurang optimalnya koordinasi antar bidang dalam penyusunan data
pendukung pelaporan.
3) Kurang efektifnya hasil monitoring dan hasil-hasil evaluasi dalam proses
penyusunan pelaporan.
1.6.2 Lingkungan Eksternal
a. Peluang
1) Perternakan sebagai fungsi dari manajemen pembagunan dalam meningkatkan
pendapatan daerah memiliki nilai yang sangat tinggi.
2) Adanya kepercayaan dan dukungan pimpinan daerah serta stakeholder
terhadap hasil-hasil pembangunan peternakan.
3) Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan profesionalisme Aparatur
Pemerintah.
4) Perkembangan teknologi/sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan untuk
meningkatkan kualitas pembangunan peternakan.
b. Ancaman
1) Kurang mantapnya koordinasi dengan Kabupaten / Kota sehingga merupakan
ancaman dalam proses kelancaran pembangunan peternakan.
2) Masih adanya pemahaman dan persepsi yang keliru terhadap Otonomi Daerah
dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan peternakan.
3) Masih adanya penyakit Zoonosis.
4) Sikap masyarakat yang kurang partisipatif dalam pelaksanaan program
pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.
2.7. Aspek Keuangan.
Dalam tahun anggaran 2017, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi
Bali mendapat anggaran dari APBD sebesar Rp.26.417.468.848,00 terdiri dari belanja
tidak langsung sebesar Rp.11.558.525.600,00 belanja langsung sebesar
Rp.14.858.943.248,00 sedangkan anggaran APBN terdiri dari Program Pemenuhan
Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat (06) yang merupakan Dana
LAKIP 2017 35
TUGAS PEMBANTUAN sebesar Rp. 43.284.267.000,00 dengan rincian seperti Tabel
berikut :
Tabel : 1. PAGU ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN APBD TAHUN 2017
NO. Program / Kegiatan Rencana Biaya
1 TH
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan jasa surat menyurat 15.500.000
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
329.000.000
c. Penyediaan jasa kebersihan kantor 190.000.000
d. Penyediaan alat tulis kantor 69.605.000
e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
91.869.000
f. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
4.210.000
g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
31.420.000
h. Belanja makanan dan minuman rapat 38.000.000
i. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah
347.676.592
j. Upacara Keagamaan 39.632.000
Jumlah 1 : 1.156.912.592
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 57.500.000
b. Pemeliharaan rutin / berkala gedung Kantor 60.128.832
c. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas
913.908.576
d. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
16.500.000
e. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
42.200.000
Jumlah 2 : 1.090.237.408
LAKIP 2017 36
NO. Program / Kegiatan Rencana Biaya
1 TH
3. Program Peningkatan Populasi Peternakan
a. Pengawasan dan Perbibitan ternak 211.828.000
b. Penyusunan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Data dan Statistik Pembangunan Peternakan
356.439.316
c. Pengawasan dan Pengembangan Ternak Ruminansia
84.135.000
d. Pengawasan dan Pengembangan Ternak Non Ruminansia
107.742.000
Jumlah 3 : 760.144.316
4. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana dan Penyuluhan Peternakan
a.
Penyediaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan
85.630.700
b. Pengolahan Pakan Ternak di Kelompok 112.564.400
c. Pengembangan Usaha Kelompok Tani Ternak
93.000.000
d. Pemberdayaan Kelompok Tani Ternak Berorientasi Agribisnis
400.000.000
Jumlah 4 : 691.195.100
5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dan Hewan serta Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
a. Pengawasan produk pangan asal hewan (PAH) dan produk hewan non pangan
105.500.000
b. Pengawasan Pengolahan dan Pemasaran Hasil peternakan
173.900.000
c. Pengawasan Obat dan Lalulintas Hewan dan Penilaian Dokter Hewan
206.075.000
d. Pembinaan dan Pengawasan pemotongan Ternak
62.800.000
e. Pemeliharaan Kesehatan dan pencegahan Penyakit Menular Ternak
6.943.550.000
Jumlah 5 : 7.491.825.000
Jumlah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali (1 – 5 )
11.190.314.416
LAKIP 2017 37
NO. Program / Kegiatan Rencana Biaya
1 TH
UPT LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN
1. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
a. Penyediaan jasa surat menyurat 1.200.000
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
146.400.000
c. Penyediaan jasa kebersihan kantor 77.500.000
d. Penyediaan alat tulis kantor 9.000.000
e. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
3.244.600
f. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
1.100.000
g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
1.200.000
h. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah
8.762.152
i. Upacara Keagamaan 25.000.000
Jumlah 1 : 273.406.752
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 80.000.000
b. Pemeliharaan rutin / berkala gedung Kantor 84.228.832
c. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas
97.614.416
d. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor
24.750.000
Jumlah 2 : 286.593.248
3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dan Hewan serta Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Peternakan
a. Pemeriksaan pengujian identifikasi dan pemetaan kasus penyakit hewan dan bahan asal hewan/hasil bahan asal hewan
1.179.314.416
Jumlah 3 : 1.179.314.416
Jumlah UPT Laboratorium Kesehatan Hewan ( 1 - 3 )
1.739.314.416
LAKIP 2017 38
NO. Program / Kegiatan Rencana Biaya
1 TH
UPT BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH (BIBD)
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan jasa surat menyurat 2.907.000
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
22.000.000
c. Penyediaan jasa kebersihan kantor 120.960.000
d. Penyediaan alat tulis kantor 6.960.000
e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.200.000
f. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
1.964.000
g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
1.680.000
h. Penyediaan makanan dan minuman 6.300.000
i. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah
13.200.000
j. Upacara Keagamaan 15.000.000
Jumlah 1 : 195.171.000
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2.300.000
b. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 11.600.000
c. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas
148.729.445
d. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
8.000.000
e. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
29.600.000
Jumlah 2 : 200.229.445
LAKIP 2017 39
NO. Program / Kegiatan Rencana Biaya
1 TH
3. Program Peningkatan Populasi Peternakan
a. Produksi dan Distribusi semen 1.428.654.555
b. Penguatan dan Peningkatan Penerapan Teknologi IB
105.259.416
Jumlah 3 : 1.533.913.971
Jumlah UPT Laboratorium ( 1 - 3 ) 1.929.314.416
TOTAL DISNAKKESWAN : 14.858.943.248
Tabel : 2. PAGU ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN APBN TAHUN 2017
No Program /Kegiatan Rencana Biaya 1 TH
1 2 5
I. DANA TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI
018.06.09
PROGRAM PEMENUHAN PANGAN ASAL TERNAK DAN AGRIBISNIS PETERNAKAN RAKYAT
43.284.267.000
Total APBN TP 43.284.267.000
LAKIP 2017 40
BAB II
RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA
Sesuai Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 25 Tahun 2004, Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Strategis ( Renstra ) SKPD sesuai Tugas
Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan awal Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah sebagaimana dimaksud dalam
pasal 14 ayat (2). Pada pasal 7 ayat (2) UU yang sama disebutkan bahwa Renja SKPD
disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada Rencana
Kegiatan Program (RKP) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun
yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Visi Gubernur dan Wakil Gubenur Bali yang tertuang pada RPJMD Provinsi Bali
periode 2013-2018 adalah : “Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera (Bali
Mandara)” maka ditetapkan 3 (tiga) misi yaitu :
1. Mewujudkan Bali yang berbudaya, metaksu, dinamis, maju dan modern;
2. Mewujudkan Bali yang aman, damai, tertib, harmonis, serta bebas dari berbagai
ancaman;
3. Mewujudkan Bali yang sejahtera dan sukerta lahir batin.
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Bali disusun dalam rangka menghadapi perubahan dan isu-isu strategis yang
akan dihadapi pada saat ini maupun masa mendatang. Rencana strategis diperlukan
sebagai instrumen untuk lebih mengarahkan tujuan organisasi yang akan dicapai dan
cara mencapainya. Penyusunan rencana strategis menggunakan analisis SWOT
dengan memperhatikan faktor lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal
yaitu faktor kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunites), dan
tantangan atau kendala (threats) yang ada.
Dalam upaya mendukung terwujudnya visi Gubernur dan Wakil Gubenur Bali
tersebut, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali mengacu pada
LAKIP 2017 41
Rencana Strategis OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali tahun
2013 – 2018 sebagai berikut :
1) Meningkatkan populasi ternak
2) Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana prasarana peternakan dan
meningkatkan kelas kemampuan kelompok serta meningkatkan jumlah kelompok
pengolah pakan ternak
3) Menurunkan tingkat kesakitan ternak dan hewan, menurunkan pemotongan sapi
betina produktif serta menumbuhkan unit usaha / kelompok pengolahan dan
pemasaran hasil peternakan
Sejalan dengan perubahan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan dan
kita dituntut untuk merespon perubahan tersebut maka rumusan visi pembangunan
peternakan dan kesehatan hewan Daerah Bali tetap mengacu pada visi pembangunan
peternakan Nasional dan visi Pemerintah Daerah Bali, sehingga visi pembangunan
peternakan daerah Bali dirumuskan sebagai berikut “Terwujudnya Peternakan Yang
Maju, Tangguh, Berwawasan Agribisnis Berbasis Sumberdaya Lokal Menuju Bali
Mandara Jilid II.
Dengan berorientasi pada RPJMD Provinsi Bali yaitu mewujudkan Bali yang
sejahtera dan sukerta lahir bhatin, maka misi Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Provinsi Bali adalah :
1) Meningkatkan populasi ternak
2) Meningkatkan dan mempertahankan status kesehatan hewan.
2.1. Tujuan dan Sasaran
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor – faktor
kunci keberhasilan ( Critical Success Factor ) yang ditetapkan setelah
penetapan Visi dan Misi. Penetapan Tujuan akan mengarah kepada perumusan
sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan
Misi.
Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan –
tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, dan dapat dicapai. Adapun
LAKIP 2017 42
tujuan dan sasaran yng ingin dicapai dalam Rencana Strategis Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali tahun 2013 – 2018 seperti
dibawah ini :
a. Tujuan :
Terwujudnya peningkatan populasi ternak dan penurunan tingkat
kesakitan ternak.
b. Sasaran :
Meningkatnya peran sektor pertanian dalam perekonomian Bali.
- Meningkatkan populasi ternak (satuan ternak)
- Penurunan tingkat kesakitan ternak (%)
2.2. Arah Kerbijakan Umum
Arah Kebijakan Pembangunan Peternakan Provinsi Bali tahun 2017 disusun
berdasarkan rumusan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
daerah yang melibatkan pihak – pihak terkait, berupa pokok-pokok pikiran serta
penjabaran Rencana Strategis ( Renstra ). Selanjutnya Arah Kebijakan Umum ini
dijadikan dasar/acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
peternakan.
2.3. Rencana Kinerja
Rencana Kinerja merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategik
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali tahun 2013 – 2018. Rencana
Kinerja Tahunan ( RKT ) yang dalam hal ini adalah kegiatan dalam APBD tahun
anggaran 2016, disusun setiap tahun dan memuat informasi tentang : (1). Sasaran
yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; (2). Indikator Kinerja sasaran dan
target pencapainya; (3). Program; (4). Kegiatan; (5). Indikator kinerja kegiatan dan
target capainnya.
Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun
tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sehingga penetapan sasaran
harus selaras dan mempunyai hubungan logis dengan tujuan yang telah ditetapkan
dalam rencana strategik. Sasaran bersifat spesifik dan terukur berdasarkan indikator
LAKIP 2017 43
kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan pencapainnya. Sasaran yang akan dicapai
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali selama tahun 2017 secara
rinci disajikan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) sebagaimana telah
tertuang dan tercakup di dalam formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran) dan
Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) pada tahap rencana.
.
2.4. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dikemukakan diatas maka lebih
ditetapkan kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017.
2.4.1. Kebijakan
Kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Bali merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat strategis yang diambil dan
ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan pada sub sektor peternakan. Kabijakan yang telah ditetapkan ini
dimaksudkan untuk lebih mendorong dan memfokuskan pada usaha pencapaian
tujuan dan sasaran yang sesuai dengan misi dan visi Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Provinsi Bali. Pembangunan peternakan tidak hanya berorientasi
pada peningkatan produksi melainkan sudah bergerak menjadi peningkatan
pendapatan dan kesejahteraan petani beserta keluarganya. Maka kebijakan dasar
pembangunan sub sektor peternakan dalam 5 (lima) tahun yang ditempuh
“memberdayakan dihulu dan memperkuat dihilir guna menciptakan peningkatan nilai
tambah dan daya saing usaha peternakan”.
Sedangkan untuk mengoperasionalkan kebijakan dasar tersebut ditempuh
melalui kebijakan teknis adalah sebagai berikut :
a. Kebijakan subsistem hulu
b. Pengembangan subsistem budidaya
c. Pengembangan subsistem pengolahan hasil
d. Pengembangan subsistem pasar
e. Pengembangan subsistem kelembagaan dan SDM
LAKIP 2017 44
2.4.2. Program
Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan,
program merupakan kumpulan kegiatan nyata yang disusun secara sistimatis dan
terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi
Bali, yang merupakan dukungan bagi keberhasilan dalam pelaksanaan untuk
mencapai tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan sesuai misi dan visi.
Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali yang ada pada DPA
OPD adalah :
1) Program Peningkatan Populasi Peternakan dengan kegiatan:
a) Kegiatan Pengawasan dan Perbibitan Ternak;
b) Kegiatan Pengawasan dan Pengembangan Ternak Ruminansia;
c) Kegiatan Pengawasan dan Pengembangan Ternak Non Ruminansia;
d) Kegiatan Penyusunan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Data dan Statistik
Pembangunan Peternakan;
e) Produksi dan Distribusi Semen;
f) Penguatan dan Peningkatan Penerapan Teknologi IB.
2) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana dan Penyuluhan Peternakan
dengan kegiatan:
a) Kegiatan Penyediaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan;
b) Kegiatan Pengolahan Pakan Ternak di Kelompok;
c) Kegiatan Pengembangan Usaha Kelompok Tani Ternak;
d) Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Tani Ternak Berorientasi Agribisnis.
3) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dan Hewan serta
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dengan kegiatan:
a) Kegiatan Pengawasan Produk Pangan Asal Hewan (PAH) dan Produk Hewan
Non Pangan;
b) Pengawasan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
c) Kegiatan Pengawasan Obat dan Lalu Lintas Hewan dan Penilaian Dokter
Hewan;
d) Pembinaan dan Pengawasan Pemotongan Ternak;
LAKIP 2017 45
e) Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak;
f) Kegiatan Pemeriksaan, Pengujian, Identifikasi dan Pemetaan Kasus Penyakit
Hewan dan Bahan Asal Hewan/Hasil Bahan Asal Hewan.
Untuk mendukung kelancaran pencapaian sasaran strategis diatas dilaksanakan
beberapa program pendukung sebagai berikut :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan:
a) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
b) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik;
c) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
d) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
e) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
f) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
g) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan;
h) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
i) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Pusat;
j) Kegiatan Upacara Keagamaan.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan:
a) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
b) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
c) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
d) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
e) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas;
f) Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Kantor.
Selanjutnya program yang ada pada anggaran APBN sebagai berikut :
1) Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud nyata
Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kepada
pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian
tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan (LAKIP). Penyusunan LAKIP Dinas
LAKIP 2017 46
Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali tahun 2017 ini didasarkan kepada
evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah
berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2017.
Pengukuran keberhasilan dengan tolok ukur renstra mengandung arti bahwa
setiap akhir tahun anggaran dilakukan proses pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis
pencapaian kinerja. Pengukuran Kinerja merupakan proses membandingkan target
kinerja dengan realisasinya yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Provinsi Bali..
Penetapan target kinerja atas kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam APBD
Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan pada saat pengajuan anggaran untuk kegiatan
yang bersangkutan dalam formulir Rencana Kegiatan Anggaran Kementrian/Lembaga
berupa: input, output, outcome, benefit dan impact. Selanjutnya setelah APBD
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2017.
LAKIP 2017 47
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka akuntabilitas kinerja, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Bali melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali Tahun 2017 yang telah
ditetapkan. Penilaian dilakukan melalui kegiatan evaluasi dan pengumpulan data kinerja
yang dinilai menggunakan standar nilai peringkat kinerja sesuai tabel 3. Pengumpulan
data kinerja hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam
pencapain tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan
kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja.
Tabel 3 : Skala Nilai Peringkat Kinerja *)
No. Interval Nilai Realisasi
Kinerja
Kriteria Penilaian
Realisasi Kinerja Kode
1 91 ≤ 100 Sangat Baik Hijau Tua
2. 76 ≤ 90 Tinggi Hijau Muda
3. 66 ≤ 75 Sedang Kuning Tua
4. 51 ≤ 65 Rendah Kuning Muda
5. ≤ 50 Sangat Rendah Merah
*) Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
Pengukuran target kinerja dilakukan terhadap sasaran strategis yang telah
ditetapkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali dilakukan
dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja
sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Provinsi Bali beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai
berikut :
LAKIP 2017 48
Tabel 4 : Capaian Kinerja Tahun 2017
No. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
SASARAN SATUAN TARGET REALISASI
REALISASI (% )
KODE
1. Meningkatkan populasi ternak
1.1 Jumlah Populasi ternak (satuan ternak)
Satuan ternak
635.269 572.399 90,10 tinggi
2. Menurunnya tingkat kesakitan ternak dan hewan
2.1 Persentase tingkat kesakitan ternak dan hewan( %)
- Unggas (Flu Burung)
% 1,00 0.0165 0.00016 Sangat baik
-Anjing HPR(Rabies)
% 0,05 0.0184 0.00018 Sangat baik
Berdasarkan hasil penilaian yang tercantum pada tabel diatas terdapat 3
indikator dari 2 sasaran strategis yang ditetapkan. Pada tahun 2017 ( RPJMD 2013-
2018), terdapat 2 (dua) indikator (66,67%) memiliki kinerja sangat baik, 1 (satu)
indikator memiliki kinerja tinggi (33,33%).
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Dalam sub bab ini akan disajikan sasaran pencapaian strategis Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja.
Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis
dapat tergambar dalam tabel dan uraian sebagai berikut :
Sasaran Meningkatkan Populasi Ternak
Tolok ukur capaian sasaran peningkatan populasi ternak terdiri dari 1 indikator
yaitu jumlah populasi ternak (satuan ternak), Sub sektor peternakan dan kesehatan
hewan di Provinsi Bali memiliki sebaran ternak besar dan kecil maupun unggas di 9
kabupaten/kota. Satuan Ternak diukur dari jumlah populasi ternak antara (sapi) dikalikan
0,7, ternak babi dikalikan 0,2, ternak kambing dikalikan 0,11 dan ternak ayam/itik
LAKIP 2017 49
dikalikan 0,005. Jumlah Populasi ternak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan
kecuali tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014 – 2016. Kondisi ini
disebabkan adanya alih fungsi lahan dan bencana erupsi Gunung Agung sehingga
kesulitan dalam penyediaan pakan.
Sasaran Penurunan Tingkat Kesakitan Ternak
Tingkat Kesakitan Ternak diukur dari jumlah ternak yang sakit dibandingkan
dengan jumlah populasi ternak dikalikan seratus persen. Pada indikator ini semakin
rendah persentase tingkat kesakitan ternak maka kesehatan ternak akan semakin baik
atau semakin tinggi capain kinerjanya. Tabel capaian kinerja menunjukkan penurunan
tingkat kesakitan ternak pada tahun 2016 sebesar 0.0001% realisasinya hampir sama
dengan tingkat kesakitan ternak pada tahun 2017 sebesar 0.0165%, tetapi mucul secara
tiba-tiba lagi 0.00006% ini terjadi pada ternak Unggas (Flu Burung) sedangkan pada
Anjing/HPR (Rabies) 0.0184% tahun 2017 maka terjadi penurunan kesakitan ternak lagi
0.0416 % jika dibandingkan dengan tahun 2016 hanya sebesar 0.06 %.
Tabel 5. Capaian Indikator Jumlah Populasi Ternak (Satuan Ternak)
No.
Indikator Kinerja
2016 2017
Target Akhir
Renstra (2018)
Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%) Target Realisasi
Realisasi (%)
1. Meningkatkan populasi ternak
633.698 635.269 572.399 90,10 648.963 88.20
2. Menurunnya tingkat kesakitan ternak dan hewan
- Unggas (Flu Burung)
0.0001 1,00 0.0165 0.00016 0.5 0.00032
-Anjing HPR(Rabies)
0.06
0,05
0.0184
0.00018
0.025
0.00036
LAKIP 2017 50
Dapat dilihat pada grafik dibawah ini
1. Grafik Populasi Ternak Antara Tahun 2016 -2017 Di ProvinsiBali
2. Grafik Tingkat Kesakitan Unggas (Flu Burung) Antara Tahun 2016 -2017
Di ProvinsiBali
540000
560000
580000
600000
620000
640000
Tahun 2016 Tahun 2017
Target
Realisasi
Target
Realisasi0
0.5
1
1.5
Tahun2016
Tahun2017
Target
Realisasi
LAKIP 2017 51
3. Grafik Tingkat Kesakitan Anjing/HPR (Rabies) Antara Tahun 2016 - 2017
Di Provinsi Bali
Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pembangunan di sub Sektor
Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Solusinya :
1. Ternak sapi
Permasalahan
- Masih adanya pemotongan sapi betina produktif
- Pengeluaran sapi secara ilegal
- Calving interval (jarak kelahiran) ternak sapi rata-rata 16 bulan yang
idiealnya 13 bulan.
Upaya-upaya pemecahan masalah :
- Fasilitasi perbaikan perbibitan ternak
- Peningkatan jumlah pelayanan Inseminasi Buatan (IB)
- Penerapan peraturan pemotongan sapi betina produktif
- Memberikan insentif kepada peternak untuk sapi bunting berumur 5 bulan
- Pemantauan lalu lintas ternak
- Pembentukan Asosiasi Peternak Sapi (AKSA) Bali
Target
Realisasi0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
Tahun2016
Tahun2017
Target
Realisasi
LAKIP 2017 52
- Peningkatan kualitas pakan dengan cara pemanfaatan bahan pakan lokal
- Pelaksanaan Program Unggulan Gubenur Bali yaitu Sistim Pertanian
Terintegrasi (SIMANTRI)
- Adanya Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) yang sudah cukup banyak
terealisasi di kelompoktani Ternak.
2. Ternak babi
Permasalahan :
- Tingginya kebutuhan untuk upacara agama
- Penurunan mutu genetik babi
- Harga pakan yang tinggi tidak diimbangi dengan harga ternak yang
mermadai
Upaya-upaya pemecahan masalah :
- Peningkatan jumlah pelayanan Inseminasi Buatan (IB)
- Perbaikan mutu genetik babi melalui impor semen babi yang berkualitas
- Pemberdayaan Asosiasi Peternak Babi (GUPBI) dalam hal penyediaan
pakan dan pemasaran hasil
- Penetapan Pergub Nomor 6 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Kemitraan
dan Perlindungan Usaha Peternakan di Provinsi Bali.
3. Ternak kambing
Permasalahan :
- Mutu genetik kambing masih perlu diperbaiki
- Kebutuhan daging kambing untuk konsumsi masyarakat semakin
meningkat.
Upaya-upaya pemacahan masalah :
- Pengembangan budidaya/perbibitan dengan memasukkan bibit kambing
dari luar pulau Bali.
LAKIP 2017 53
4. Ayam buras
Permasalahan :
- Tingginya kebutuhan untuk upacara agama
Upaya-upaya pemecahan masalah :
- Pengembangan perbibitan ternak ayam buras
- Penumbuhan dan pemberdayaan kelompok budidaya ayam buras
5. Itik
Permasalahan :
- Tingginya kebutuhan untuk upacara agama
Upaya-upaya pemecahan masalah :
- Pengembangan perbibitan ternak itik
- Penumbuhan dan pemberdayaan kelompok budidaya itik
Selain upaya – upaya diatas juga dilakukan penyediaan dana hibah kepada
masyarakat baik dalam bentuk uang maupun barang dan penggalangan komitmen
perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara dalam bentuk tanggung jawab
sosial perusahaan (CSR).
Adapun upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan antara lain sebagai berikut :
Sapi
- Pemeriksaan Kesehatan Hewan secara rutin dan berkala
- Melakukan pengambilan sampel dan pemeriksaan laboratorium guna
mendeteksi secara dini kasus penyakit
- Melakukan sosialisasi tentang tata cara beternak yang baik
Rabies
- Sosialisasi bahaya dan tindakan kewaspadaan penyakit Rabies
- Meningkatkan pelaksanaan vaksinasi terhadap Hewan Penular Rabies
(HPR)
- Pelacakan dan respon cepat kasus gigitan HPR
LAKIP 2017 54
- Meningkatkan tindakan surveilance dan investigasi kasus gigitan HPR
melalui pelacakan dan respon cepat kasus gigitan HPR dan pemeriksaan
secara laboratorium
- Melaksanakan tindakan kontrol populasi
- Melaksanakan eliminasi/enthanasia terhadap HPR yang sudah ataupun
dicurigai terinfeksi rabies/menunjukkan gejala klinis rabies
C. AKUNTABILITAS ANGGARAN
Penyerapan anggaran Belanja Langsung (APBD) pada tahun 2017 adalah sebesar
12.493.841.964,00 (97,77%) dari total anggaran Rp 14.858.943.248,00.
Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 83,10 sedangkan realisasi
anggaran program/kegiatan pendukung sebesar 16,90 %.
Jika dilihat darí realisasi anggaran per sasaran, persentase penyerapan anggaran terbesar
pada program Pengembangan Sarana dan Prasarana dan Penyuluhan Peternakan sebesar
Rp.611.534.520,00 (98,44%) sedangkan penyerapan terkecil pada program Peningkatan
Populasi Peternakan sebesar Rp. 598.843.126,00 (93,01 %)
Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran,
pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari
100 %, menunjukkan bahwa data yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan
peternakan dan kesehatan hewan tahun 2017 telah mencukupi anggaran dan realisasi
belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan membayar program/kegiatan dalam
pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :
LAKIP 2017 55
Tabel 11. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2017
No. Sasaran Strategis Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
Realisasi
1. Meningkatkan Populasi Ternak
760.144.316 598.843.126 93,01
2. Pengembangan Sarana dan Prasarana dan Penyuluhan Peternakan
691.195.100 598.843.126 98,44
3. Penurunan Tingkat Kesakitan Ternak
7.491.825.000 6.077.034.720 97,22
Belanja Langsung (APBD)
14.858.943.248 12.493.841.964 97,77
Belanja Langsung Pendukung (APBN)
17.041.690.000 15.014.676.771
88,11
LAKIP 2017 56
BAB IV
PENUTUP
Faktor utama yang menunjang berbagai hasil yang telah dicapai sepanjang
tahun 2017 adalah adanya komitmen dan dukungan dari pimpinan serta seluruh
jajaran staf Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali dalam upaya
meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu walaupun secara
kwantitas masih terbatas, dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi
salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2017. Penyelenggaraan
kegiatan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali tahun anggaran
2017 merupakan tahun ke 4 dari Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Provinsi Bali tahun 2013 s/d 2018. Keberhasilan yang dicapai berkat
kerjasama,partisivasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta
ditingkatkan. Sementara itu untuk target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan
didukung oleh berbagai pihak.
Laporan hasil Akuntabilitas Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Bali dapat disimpulkan sebagai berikut :
Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indicator kinerja
ditentukan oleh berbagai factor, antara lain : Sumber daya manusia, anggaran, dan
sarana prasarana.
Berdasarkan hasil penilaian yang tercantum pada tabel diatas terdapat 3
indikator dari 2 sasaran strategis yang ditetapkan. Pada tahun 2017 ( RPJMD 2013-
2018), terdapat 2 (dua) indikator (66,67%) memiliki kinerja sangat baik, 1 (satu)
indikator memiliki kinerja tinggi (33,33%). Tahun 2017 capaian tingkat kesakitan
ternak, telah mencapai target, bahkan melebihi target yang ditentukan, namun untuk
pencapaian tingkat kesakitan ternak terhadap Renstra tahun 2018 yang masih perlu
mendapat penanganan lebih intensif adalah tingkat kesakitan pada ternak unggas/flu
burung (0,5%) dan tingkat kesakitan pada Rabies (0.025%).
LAKIP 2017 57
Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-
permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan lakip dirumuskan
saran-saran sebagai berikut:
1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang
system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis
dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat
terwujudnya pemerintah yang akuntabel.
2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di Instansi
Pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik
dan benar dijajaran Instansi Pemerintah, serta meningkatkan kualitas
pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Penetapan Kinerja (PK).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Bali tahun 2017 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi
akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, untuk penyempurnaan dokumen
perencanaan, pelaksanaan program, kegiatan serta penyempurnaan berbagai
kebijakan yang diperlukan.
Denpasar, Januari 2018
LAKIP 2017 58
LAMPIRAN :
Pejantan hasil seleksi sebagai penghasil sperma unggul untuk produksi semen beku
Sapi induk dan anak hasil Inseminasi Buatan
LAKIP 2017 59
Penampungan sperma sapi unggul untuk diproses sebagai semen beku Sapi Bali unggul di BIBD Baturiti
Pemeliharaan ternak sapi pada kandang koloni (Simantri)
LAKIP 2017 60
Kegiatan jual beli sapi di Pasar Beringkit, Kabupaten Badung
Memandikan sapi merupakan salah satu faktor yang penting untuk peningkatan produktivitas ternak
LAKIP 2017 61
Kegiatan Inseminasi Buatan (IB) Pada Babi
Anak babi hasil Inseminasi Buatan (IB) yang dipelihara oleh kelompok
LAKIP 2017 63
Budidaya Ayam Buras pada KTT Sidha Mukti, Br. Perean, Ds. Pupuan, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar
LAKIP 2017 64
Kambing etawah yang dikembangkan pada kelompok ternak bina usaha jaya, Banjar muding kaja,
Desa Muding Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung,
Bimbingan teknis pengolahan hasil peternakan
LAKIP 2017 68
Tim memberikan sosialisasi pelaksanaan vaksinasi rabies di Desa
Kegiatan Eliminasi/Euthanasia anjing liar di daerah Kasus Positif Rabies di Karangasem
LAKIP 2017 69
Kegiatan Eliminasi/Euthanasia anjing liar di daerah Pantai di Gianyar
Kegiatan Vaksinasi Rabies gratis dalam Acara Dog Show
Kegiatan Vaksinasi Rabies gratis dalam acara Dog Show
LAKIP 2017 70
Investigasi Kasus Gigitan Anjing positif Rabies di Karangasem
Investigasi Kasus Gigitan Anjing positif Rabies di Karangasem
Investigasi Kasus Gigitan Anjing positif Rabies di Buleleng