Upload
others
View
9
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI
TAHUN 2018
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJABADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI(BAPPEBTI)
TAHUN 2019
i
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa , karena atas berkah
dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Bappebti
Tahun 2019. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Bappebti atas
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai unit Eselon I di Kementerian Perdagangan
Republik Indonesia, sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 865 Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perdagangan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI Tahun 2019 disusun berdasarkan
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794/M-DAG/KEP/8/2015 tentang Pedoman
Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di
lingkungan Kementerian Perdagangan. Kami berharap laporan ini dapat dipergunakan oleh
berbagai pihak terkait dalam menilai kinerja BAPPEBTI selama Tahun 2019 dan dapat
dijadikan pedoman dalam meningkatkan kinerja di tahun berikutnya, sehingga tujuan dan
sasaran Bappebti dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah
berpartisipasi dalam proses penyusunan laporan ini sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja
(LAK) BAPPEBTI Tahun 2019 ini dapat selesai tepat pada waktunya.
Jakarta, Maret 2020
KEPALA BAPPEBTI
TJAHYA WIDAYANTI
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 i
ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, peran strategis BAPPEBTI dalam
pembangunan sektor perdagangan adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan dibidang pengembangan, pembinaan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka
Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas.
Penilaian capaian kinerja Bappebti Tahun 2019 dapat dilihat dari perbandingan hasil
realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target yang telah ditetapkan di awal Tahun
2019 melalui Perjanjian Kinerja Bappebti, berikut capaian IKU Bappebti Tahun 2019:
No Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2019
Target 2019 (%)
Capaian 2019
Prosentase Capaian (%)
1
Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap dan benar
18 Hari 100 6 hari 166.67
2
Jumlah pelaku usaha Perdagangan Berjangka Komoditi yang dievaluasi kegiatannya dan pelaporan keuangannya
78 Perusahaan 100 78
Perusahaan 100
3
Penyusunan Peraturan Perundang -undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang
9 Peraturan 100 14 Peraturan 155,5
4 Pertumbuhan volume transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi
8 % 100 26.08 326
5 Pertumbuhan Jumlah Penyelenggaraan pasar lelang
9 % 100 21,18 235
6 Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang di terbitkan secara kumulatif
15 % 100 17.9 119.3
Rata-Rata Capaian 181.89
Sumber: Bappebti
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 ii
iii
Anggaran Bappebti pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 72.000.000.000, dengan
realisasi anggaran berdasarkan kegiatan pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp 69.618.189.435 atau 96.6%.
No KEGIATAN Realisasi s/d 31 Desember 2019
Unit PAGU REALISASI %
1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BAPPEBTI
41.086.788.000 39.713.620.119 96.6 Sekretariat
2 Pengawasan PBK 4.700.000.000 4.607.921.700 98,04 Rowaspaberfi
3
Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan PL dan SRG
12.225.000.000 11.737.054.018 96 Robinwas SRGPLK
4 Peningkatan Pelayanan Hukum
5.500.000.000 5.258.056.162 95.6 Rorundak
5
Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan PBK, SRG dan PL
8.488.212.000 8.301.537.436 97.8 Ronabangsar
TOTAL 72.000.000.000 69.618.189.435 96.6
Sumber: Aplikasi SAS per 31 Desember 2019
Dengan memperhatikan capaian kinerja pada tahun 2019 yang mencapai sebesar
181.89%, dapat ditarik kesimpulan bahwa Bappebti telah melebihi target yang telah
ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2019. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja
tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor utama dalam mencapai keberhasilan dimaksud yaitu
terlaksananya koordinasi dan kerjasama baik internal maupun eksternal, tersedianya
kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang cukup memadai, serta ketersediaan
anggaran.
Capaian IKU Tahun 2019 sulit bandingkan dengan capaian IKU di Tahun 2018, yang
secara rata-rata sebesar 282,76%, hal ini dikarenakan terdapat perbedaan pada target
indikator dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2018 dibandingkan dengan target
indikator dalam Perkin tahun 2019, seperti Persentase Kepuasan Pengguna Layanan
Dukungan Teknis Dan Manajemen dilingkungan Bappebti, Persentase Kepatuhan Pelaku
Usaha Terhadap Ketentuan Peraturan Perundagan – Undangan Di bidang Perdagangan
Berjangka Komoditi Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang Komoditas, dan Persentase
kepuasaan Pelayanan Publik Di bidang Perizinan Perdagangan Berjangka Komoditi Sistem
Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas. Berdasarkan masukan dari Inspektorat
Jenderal Kementerian Perdagangan dalam evaluasi kinerja BAPPEBTI pada akhir tahun
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 iii
iv
tahun 2018 untuk memperbaiki Perjanjian Kinerja karena tidak sesuai dengan Rencana
Strategis (Renstra) 2014-2019. Sedangkan Kinerja Anggaran BAPPEBTI Tahun 2019
adalah sebesar Rp 69.618.189.435 (96.6%) dari pagu anggaran Rp 72.000.000.000,
realisasi ini meningkat jika dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun 2018 yang
yang hanya sebesar Rp 61.602.478.255% (87,47%) dari total pagu anggaran 2018 sebesar
Rp70.426.317.000.
Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, maka tetap perlu dilakukan evaluasi lebih
lanjut terhadap perencanaan dan pelaksanaan program, serta penganggaran agar kinerja
BAPPEBTI menjadi lebih baik pada tahun anggaran selanjutnya.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 iv
iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ...................................................................................................... i
RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................. ii
Daftar Isi ........................................................................................................................ v
Daftar Tabel ................................................................................................................... vi
Daftar Gambar ............................................................................................................... viii
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................. 1
A. Latar Belakang dan Peran Strategis Organisasi ......................................... 1
B. Struktur Organisasi .................................................................................... 1
C. Maksud dan Tujuan ................................................................................... 4
D. Isu Strategis Organisasi ............................................................................. 5
BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................................................ 9
A. Perencanaan Strategis ............................................................................... 9
B. Rencana Kinerja Tahunan ......................................................................... 11
C. Perjanjian Kinerja ....................................................................................... 13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................... 15
A. Capaian Kinerja Organisasi ....................................................................... 15
B. Akuntabilitas Keuangan .............................................................................. 51
BAB IV PENUTUP ....................................................................................................... 54
LAMPIRAN 1. Bagan Struktur Organisasi 2. Dokumen Kontrak Kinerja 3. Lembar Pengukuran Pencapaian Sasaran 4. Formulir Indikator Kinerja Utama 5. Formulir Rencana Kinerja Tahunan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 v
v
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Data Pegawai Bappebti Tahun 2019 berdasarkan Tingkat Pendidikan ...... 3
Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan Bappebti Tahun 2019 ....................................... 11
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Bappebti Tahun 2019 .................................................... 13
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Bappebti Tahun 2019 ............................. 15
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama – I Tahun 2019 ....................................... 17
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama – I Tahun 2018 ....................................... 17
Tabel 3.4 Jenis Perijinan yang diterbitkan Selama Tahun 2019 .............................. 19
Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Utama - 2 Tahun 2019 ...................................... 19
Tabel 3.6 Target dan Capaian IK-2 ............................................................................ 20
Tabel 3.7 Penyampaian Laporan Kegiatan Pelaku Usaha PBK ................................. 22
Tabel 3.8 Hasil Rekapitulasi Laporan Keuangan Pialang Berjangka .......................... 25
Tabel 3.9 Hasil Rekapitulasi Laporan Keuangan Pedagang Penyelenggara SPA ...... 25
Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja Utama -3 Tahun 2019 ....................................... 28
Tabel 3.11 Capaian Indikator Kinerja -3 Tahun 2018 ................................................... 28
Tabel 3.12 Pertumbuhan Volume Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi .......... 32
Tabel 3.13 Perbandingan pertumbuhan volume transaksi dengan target jangka
Menengah .................................................................................................. 32
Tabel 3.14 Perkembangan Volume Transaksi PBK Tahun 2015 – 2019 ...................... 34
Tabel 3.15 Volume Transaksi Multilateral per Kontrak Komoditi .................................. 35
Tabel 3.16 Percepatan jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK ........... 36
Tabel 3.17 Pelatihan Teknis Pelaku usaha PBK ......................................................... 37
Tabel 3.18 Pertumbuhan Jumlah Penyelenggaraan Pasar Lelang 2019 ...................... 45
Tabel 3.19 Jumlah Penyelenggaraan Pasar Lelang 2019 ............................................ 45
Tabel 3.20 Pertumbuhan Jumlah Penyelenggaraan Pasar Lelang 2019 ...................... 45
Tabel 3.21 Jumlah Penyelenggaraan Pasar Lelang 2019 ............................................ 45
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 vi
vi
Tabel 3.22 Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif
2015 – 2019 ............................................................................................... 47
Tabel 3.23 Perbandingan Dengan Target Jangka Menengah ...................................... 47
Tabel 3.24 Pertumbuhan Penerbitan Resi Gudang Per Tiga Bulan Hingga Tahun 2019 .... 49
Tabel 3.25 Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Sasaran Bappebti Tahun 2019 ........ 52
Tabel 3.26 Realisasi Anggaran BappebtiBerdasarkan Kegiatan Periode Tahun 2019 ....... 52
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 vii
vii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 3.1 Rumus Pengukuran Capaian Kinerja secara Umum ................................. 16
Gambar 3.2 Gambar Perhitungan Pencapaian IKU-2 .................................................. 20
Gambar 3.3 Pertemuan Teknis Implementasi Ketentuan di Bidang PBK di Makassar ....... 31
Gambar 3.4 Pertemuan Teknis di Medan .................................................................... 31
Gambar 3.5 Konsinyering Peraturan Bappebti di Jakarta ............................................ 32
Gambar 3.6 Kepala BAPPEBTI, memberikan pengarahan sekaligus membuka acara
Ujian Profesi Calon Wakil Pialang Berjangka (WPB) Angkatan IV
Tahun 2019 di Medan, Sumatera Utara …................................................... 39
Gambar 3.7 Konsinyering Pengawasan Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi
(PBK) dengan tema “Sosialisasi Penggunaan Sistem Informasi
Pengawasan Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif (Esiswas)
Pedagang Penyelenggara SPA” yang diselenggarakan di Jakarta, 3 Juli
2019……………………………………………………………………………… 40
Gambar 3.8 Konsinyering Pengawasan Transaksi Multilateral Terkait Evaluasi
Pengawasan Transaksi Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Transaksi
Multilateral di Jakarta, 25 September 2019 ………………………………… 41
Gambar 3.9 Rapat Koordinasi Dengan Aparat Penegak Hukum di Yogyakarta……..….. 42
Gambar 3.10 Penindakan BAPPEBTI di Yogyakarta terhadap seminar illegal “Bincang
Bisnis OctaFX Explorer” yang diselenggarakan oleh broker asing yang
tidak memliki izin dari BAPPEBTI .......................................................... 43
Gambar 3.11 Pertemuan Teknis Implementasi Ketentuan di Bidang PBK di Bandung ........ 44
Gambar 3.12 Kegiatan Pertemuan Teknis Pasar Lelang Komoditas di Daerah di DIY .......... 46
Gambar 3.13 Diskusi Mendag Dengan Bupati Wonogiri terkait pemanfaatan Gudang
SRG untuk memenuhi kebutuhan Beras ASN Kabupaten.......................... 50
Gambar 3.14 Pertemuan Kelompok Kerja 2019 yang kedua di Jakarta ......................... 51
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 viii
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang dan Peran Strategis BAPEBTI
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)
berdasarkan Undang-UndangNomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka
komoditi Jo. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011, Undang-Undang Nomor 9 tahun
2006 tentang Sistem Resi Gudang Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2011, dan
Kepmenperindag Nomor 650/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Penyelenggaraan
Pasar Lelang Dengan Penyerahan Kemudian (Forward) Komoditi Agro, memiliki
kewenangan membina, mengatur, mengawasi dan mengembangkan kegiatan
Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar
Lelang (Forward) Komoditi Agro di Indonesia.
BAPPEBTImemiliki peranan untuk mewujudkan kegiatan PBK yang teratur,
wajar, efisien, dan efektif serta dalam suasana persaingan yang sehat, serta untuk
melindungi kepentingan semua pihak dalam PBK dan mewujudkan kegiatan PBK
sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan.
Bappebti juga berperan dalam mengambangkan Sistem Resi Gudang yang
merupakan salah satu instrumen penting dan efektif dalam sistem pembiayaan
perdagangan. SRG dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha dengan
agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang. SRG juga bermanfaat dalam
menstabilkan harga pasar dengan memfasilitasi cara penjualan yang dapat dilakukan
sepanjang tahun. Untuk itu SRG dapat digunakan oleh Pemerintah dalam hal
pengendalian harga dan persediaan nasional. Selain itu, Bappebti berperan di bidang
Pasar Lelang yang dapat berfungsi sebagai wadah untuk mempertemukan secara
langsung pembeli dengan penjual dalam upaya memperpendek mata rantai
perdagangan dengan harapan terwujudnya sistem perdagangan nasional yang efektif
dan efisien.
B. Struktur Organisasi
BAPPEBTI berdasarkanPasal 865 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perdagangan,memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan dibidang pengembangan, pembinaan, dan pengawasan Perdagangan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 1
01Pendahuluan
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 2
Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas. Kemudian
berdasarkan Pasal 866 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor08/M-
DAG/PER/2/2016, BAPPEBTImenyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. Perumusan kebijakan dibidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan
perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan
perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem resi gudang
dan pasar lelang komoditas;
4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan dan supervisi di bidang sistem resi
gudang dan pasar lelang komoditas;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan, pembinaan, dan
pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar
lelang komoditas;
6. Pelaksanaan administrasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut berdasarkan Pasal 867
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 , susunan organisasi
BAPPEBTI terdiri atas 1 (satu) Kepala Bappebti yang dibantu oleh 5 (lima) Unit Eselon
II, yaitu:
1. Sekretariat;
2. Biro Peraturan Perundangan-undangan dan Penindakan;
3. Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik;
4. Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar; dan
5. Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang
Komoditas.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 2
01 Pendahuluan01 Pendahuluan
01Pendahuluan
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 3
Tabel 1.1 Data Pegawai Bappebti Tahun 2019
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kelompok Jabatan Jabatan Pendidikan Jumlah
Stuktural
Eselon I S2 1
Eselon II S2 5
Eselon III S2 15
S1 1
Eselon IV
S3 1
S2 26
S1 12
Pelaksana
S2 9
S1 48
D3 3
SLTA 1
SLTP 0
Jumlah 122
Secara umum dapat dijabarkan tugas dari masing-masing unit Eselon II di
Bappebti, yaitu:
1. Sekretariat, yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan
administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Bappebti.
Dalam menjalankan kegiatannya, Sekretariat Bappebti didukung oleh Sumber
Daya Manusia (SDM) sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang pegawai.
2. Biro Peraturan Perundangan-undangan dan Penindakan, yang
mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi perumusan dan penyusunan
peraturan perundang-undangan, pemberian pelayanan hukum, litigasi,
pemeriksaan, penyidikan dan penetapan sanksi terhadap pelanggaran administratif
di bidang Perdagangan Berjangka, Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka,
Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang dan Jasa.
Untuk menunjang tugas tersebut, Biro Peraturan Perundangan-undangan dan
Penindakan memiliki kekuatan SDM sebanyak 20 (dua puluh) orang pegawai.
3. Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, yang mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi pembinaan usaha, pemantauan, pengawasan, audit
kepatuhan dan keuangan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha di bidang
perdagangan berjangka.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 3
01 Pendahuluan01 Pendahuluan
01Pendahuluan
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 4
Dalam menjalankan tugasnya, Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik
didukung oleh SDM sebanyak 22 (dua puluh dua) orang pegawai.
4. Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar , mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi pembinaan usaha, pengawasan, pengembangan dan sistem informasi
pasar di bidang Perdagangan Berjangka, Sistem Resi Gudang dan Pasar Fisik
Terorganisir.
Untuk dapat menyelesaikan tugasnya, Biro Pembinaan dan Pengembangan
Pasar memiliki SDM sebanyak 19 (sembilan belas) orang pegawai.
5. Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan,
pengawasan, pemantauan, evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha di bidang Pasar
Lelang, Pasar Fisik dan Sistem Resi Gudang.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem
Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas memiliki jumlah SDM sebanyak 25 (dua
puluh lima) orang pegawai.
C. Maksud dan Tujuan
Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794/M-
DAG/KEP/8/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP dilingkungan
Kementerian Perdagangan, dimana setiap unit di Kementerian Perdagangan wajib
menyusun laporan triwulan. Tujuan dari laporan ini adalah untuk dapat mengetahui
capaian kinerja secara berkala, dan hambatan atau kendala yang dihadapi dalam
mencapai target capaian kinerja, sehingga dapat diperoleh solusi atau kebijakan yang
diambil untuk mencapai target kinerja tahunan.
Oleh karena itu, BAPPEBTI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
harus menunjukkan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pihak
yang terlibat. Serta menyampaikan hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja
agar dapat diantipasi di masa yang akan datang. Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Tahun 2019 diharapkan dapat menunjukkan tingkat capaian kinerja, serta
hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Bappebti dalam proses pencapaian kinerja
di periode ini, sehingga dapat menjadi referensi untuk mencapai target kinerja
BappebtiTahun Anggaran 2020.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 4
01 Pendahuluan01 Pendahuluan
01Pendahuluan
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 5
D. Isu Strategis Organisasi
1. Transaksi multilateral di bidang PBK masih kurang likuid
PBK pada dasarnya adalah sebuah industri yang seharusnya dapat dijadikan
sebagai sarana lindung nilai (hedging) para eksportir maupun importir dari adanya
fluktuasi harga komoditi. Selain itu, diharapkan PBK juga dapat dijadikan sebagai
sarana pembentukan harga yang efektif dan transparan sehingga harga yang ada
di Bursa Berjangka dapat dimanfaatkan bagi para pemangku kepentingan
(stakeholder) dan pelaku usaha dalam mencari referensi harga dan juga sebagai
salah satu alternatif. Pertumbuhan volume transaksi PBK Tahun 2019 meningkat
menjadi 11,122 Juta Lot dibandingkan volume transaksi PBK tahun 2018 yang
hanya sebesar 8,821 Juta lot. Sedangkan pertumbuhan nilai transaksi PBK Tahun
2019 meningkat menjadi Rp. 141,66 Trilyun dibandingkan dengan nilai transaksi
PBK tahun 2018 yang hanya sebesar Rp. 113,21 Trilyun
2. Peningkatan Peran SRG dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Pertanian
Sistem Resi Gudang (SRG) sesuai dengan UU Nomor 9 Tahun 2006 sebagaimana
telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2011, merupakan salah satu instrumen
yang dapat dimanfaatkan oleh para petani, kelompok tani, gapoktan, koperasi tani
maupun pelaku usaha (pedagang, prosesor, pabrikan) sebagai suatu instrumen
tunda jual dan pembiayaan perdagangan karena dapat menyediakan akses kredit
bagi dunia usaha dengan jaminan barang (komoditi) yang disimpan di gudang.
Namun seiring perkembangannya ternyata Sistem Resi Gudang berpotensi juga
untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi tujuan pembangunan sektor
industri dan perdagangan yang berbasis sumberdaya lokal. Hal ini dapat dilakukan
dengan memberikan suatu mekanisme yang meningkatkan akses pasar,
ketersediaan informasi mengenai stok dan mutu komoditi kepada semua yang
aktif dalam sektor komoditi, termasuk informasi harga; memberikan kepercayaan
dan keamanan yang lebih besar dalam transaksi perdagangan; mempermudah
dalam memperoleh pembiayaan komoditi yang kompetitif; dan memungkinkan
mitigasi risiko harga yang lebih efektif dan transparan.
Untuk mempercepat pelaksanaan SRG secara nasional, Kementerian
Perdagangan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah telahmelakukan
pembangunan 124 gudang SRG secara bertahap, mulai tahun 2009 hingga 2019.
Gudang-Gudang SRG tersebut tersebar di 106 Kabupaten/Kota pada 25 propinsi di
Indonesia.Gudang-gudang SRG yang dibangun tersebut kemudian diserahkan
penguasaannya kepada Pemerintah daerah setempat yang ke depannya kemudian
akan dikelola oleh pengelola gudang yang ditunukolehPemdauntukpelaksanaan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 5
01 Pendahuluan01 Pendahuluan
01Pendahuluan
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 6
SRG. Selain pembangunan infrastruktur, Kementerian Perdagangan telah
menjalankan beberapakebijakanmelalui pengadaan sarana prasarana pasca
panen, maupun program – program pelatihan SDM dalam rangka penyiapan
kelembagaan SRG serta kegiatan sosialisasi untuk mengedukasimasyarakat di
beberapa daerah sentra produksi pertanian.
Sejak mulai dilaksanakan pertama kali pada tahun 2008, pelaksanaan Sistem
Resi Gudang terus mengalami perkembangan, baik dari sisi sebaran gudang,
kelembagaan, nilait ransaksi maupun komoditi. Daerah pelaksanaan(pilot project
SRG) yang awalnyad ilakukan di Kab.Indramayu, Kab. Jombang dan Kab.Gowa
semakin meluas, hingga saa tini penerbitan Resi Gudang sudah dilakukan di 93
kabupaten/kota yang tersebar di 23 provinsi. Pelaksanaan SRG tersebut dilakukan
baik dengan memanfaatkan Gudang yang dibangun pemerintah maupun Gudang
SRG milik swasta.Tercatat, Bappebti telah mengeluarkan persetujuan terhadap
Gudang SRG masing – masing 95 Gudangpemerintah dan 72 milik swasta/BUMN
yang tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara dan
Sulawesi.Namun demikian, saa tini tinggal 47 gudang yang dibangun pemerintah
serta 31g udang SRG swasta (yang dikelola oleh BUMN/Swasta) masih aktif untuk
pelaksanaan SRG. Selain itu, Bappebti-Kementerian Perdagangan sejak tahun
2008 sampai dengan bulan Desember 2019 telah memberikan persetujuan kepada
67 Pengelola Gudang SRG, 52 LPK SRG dan 1 Pusat Registrasi yakni PT. Kliring
Berjangka Indonesia (Persero).
3. Pasar Lelang belum menjadi sarana pemasaran yang efektif dan efisien
Penyelenggaraan Pasar Lelang di Indonesia merupakan sebuah upaya positif
dalam memajukan sektor perdagangan dan pertanian, khususnya para petani
produsen yang selama ini cenderung terpinggirkan oleh mekanisme sistem
perdagangan konvensional.
Pasar Lelang sendiri saat ini belum menjadi sarana pemasaran yang efektif dan
efisien. Hal ini dapat tercermin dari setiap penyelenggaraan Pasar Lelang, dimana
pelaku transaksi (penjual/pembeli) didominasi oleh orang-orang yang sama. Selain
itu komposisi penjual lebih banyak dari pembeli. Kendala lain yang dihadapi Pasar
Lelang saat ini adalah Buyer/pembeli masih kesulitan menemukan Seller/Penjual
yang mampu menyediakan barang yang dibutuhkan dalam skala besar.
Selain beberapa kendala diatas, pelaksanaan revitalisasi pasar lelang yang belum
optimal serta masih ditemui adanya gagal serah atau gagal bayar masih menjadi
permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti dalam rangka terciptanya
perdagangan yang fair dan dapat dipercaya.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 6
01 Pendahuluan01 Pendahuluan
01Pendahuluan
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 7
4. Perdagangan Emas Digital yang belum terimpelementasi dengan baik
Pengaturan perdagangan emas digital timbul berdasarkan banyaknya aduan
mengenai perdagangan emas yang dilukan oleh pihak tanpa ijin kepada Otoritas
Jasa Keuangan (OJK), yang akhirnya diserahkan kepada BAPPEBTI Kemendag
untuk mengatur. Dasar hukum pengaturan Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas
Digital di Bursa Berjangka:
1. UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2011
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan
Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka;
3. Peraturan Bappebti Nomor 4 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis
Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka;
4. Peraturan Bappebti Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis
Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka.
Mekanisme perdagangan emas digital di pasar fisik bursa berjangka diatur dalam
Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2019 sebagaiman telah diubah terakhir
dengan Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2013 ada 2 (dua) Mekanisme
Perdagangan Emas Digital di Pasar FIsik Bursa Berjangka yaitu Perdagangan
Emas di Dalam Bursa (On Exchange) dan Perdagangan Emas Digital di Luar
Bursa Berjangka (Off Exchange). Perdagang emas digital memerlukan Bursa
Berjangka dan Lembaga Kliring Emas Digital, saat ini BAPPEBTI tengah
memproses pengajuan Peraturan dan Tata Tertib (PTT) Transaksi Emas Digital
oleh PT. Brusa Berjangka Jakarta (BBJ) dan pengajuan PTT Lembaga Kliring
Emas Digital oleh PT. Kliring Berjangka Indonesia (KBI). PT.KBI sebagai
Depository sementara bekerjasama dengan PT. Pegadaian dan PT. Kinara Gilang
Sejahtera sebagai Pemilik Tempat Penyimpanan Emas Digital.
5. Perdagangan Aset Kripto sebagai salah satu potensi investasi
Aset Kripto sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka.
Dengan pertimbangan, karena secara ekonomi potensi investasi yang besar dan
apabila dilarang akan berdampak pada banyaknya investasi yang keluar (capital
outflow) karena konsumen akan mencari pasar yang melegalkan transaksi kripto.
Untuk itu, Bappebti mengeluarkan peraturan mengenai Aset kripto ini adalah dalam
rangka memberikan kepastian hukum terhadap pelaku usaha perdagangan aset
kripto di Indonesia, memberikan perlindungan kepada Pelanggan Aset Kripto dari
kemungkinan kerugian dari perdagangan aset kripto, memfasilitasi inovasi,
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 7
01 Pendahuluan01 Pendahuluan
01Pendahuluan
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 8
pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan fisik Aset Kripto di
Indonesia dan mencegah penggunaan aset kripto untuk tujuan ilegal seperti
pencucian uang dan pendanaan terorisme serta pengembangan senjata pemusnah
massal (amanat UU Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU Tindak Pidana
Pendanaan Terorisme). Dalam Peraturan Kepala Bappebti Nomor 5 Tahun 2019
sebagimana telah disempurnakan menjadi Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun
2019, tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto
Asset) di Bursa Berjangka juga menjelaskan mengenai Crypto Asset yang
selanjutnya disebut Aset Kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk
digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang
terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan
mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Peraturan yang
dikeluarkan Bappebti memberikan ruang untuk industri 4.0 berkembang pesat di
Indonesia dan memberikan ruang bagi anak bangsa berinovasi membuka usaha
sebagai Pedangan Aset Kripto berteknologi tinggi.
Sejak diterbitkannya ketentuan Asset Kripto oleh BAPPEBTI perusahaan
pedagang Asset Kripto yang sudah mendaftar dan telah mendapatkan Tanda
Daftar Sebagai Pedagang Asset Kripto sebanyak 6 (enam) perusahaan yakni :
1) PT. Crypto Indonesia Berkat 2) PT. Upbit Exchange Indonesia 3) PT. Tiga Inti Utama 4) PT. Indodax Nasional Indonesia 5) PT. Pintu Kemana Saja 6) PT. Zipmex Exchange Indonesia
Sedangkan perusahaan yang masih dalam proses untuk memperoleh tanda daftar
sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto adalah sebagai berikut :
1) PT. Magna Digital Lab 2) PT. Bumi Santosa Cemerlang 3) PT. Luno Indonesia Ltd 4) PT. Bursa Cripto Prima 5) PT. Datindo Infonet Prima 6) PT. Indonesia Dunia Nexbil 7) PT. Rekeningku Dotcom Indonesia
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 8
01 Pendahuluan01 Pendahuluan
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 9
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Perencanaan Strategis 1. Visi dan Misi
Sesuai dengan Perencanaan Strategis (Renstra) Bappebti yang telah disusun
dengan mengacu pada kebijakan Kementerian Perdagangan dan Kebijakan
Presiden dalam hal ini pemerintah, maka telah ditetapkan visi Pemerintah yaitu
”Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”
Untuk dapat mewujudkan visi di atas, maka Kementerian Perdagangan telah
menetapkan misi yang telah tercantum dalam Renstra Kementerian Perdagangan
Tahun 2015 - 2019, yaitu:
a. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang
berkelanjutan;
b. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas; dan
c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Sektor Perdagangan.
Dari 3 (tiga) misi yang telah ditetapkan oleh Kemendag, Bappebti mendukung
tercapainya misi Kemendag yang ke 2, meningkatkan perdagangan dalam negeri
yang bertumbuh dan berkualitas.
2. Tujuan dan Sasaran
Sebagai penjabaran dari visi dan misi di atas, maka Kementerian Perdagangan
menetapkan tujuan yang akan dicapai pada Tahun 2015 – 2019 sebagai berikut:
a. Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa;
b. Peningkatan pengamanan perdagangan;
c. Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional;
d. Pemantapan promosi ekspor dan nation branding;
e. Peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa;
f. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri;
g. Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri;
h. Optimalisasi/penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang;
i. Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan
pokok dan barang penting;
j. Peningkatan perlindungan konsumen;
k. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 9
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 10
l. Peningkatan kualitas kinerja organisasi;
m. Peningkatan dukungan kinerja perdagangan;
n. Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian.
Dari 14 (empat belas) tujuan tersebut, Bappebti memiliki peran untuk mewujudkan
optimalisasi/penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang.
Dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan, maka Bappebti telah menetapkan
sasaran, yaitu “meningkatnya pembinaan, pengaturan, pengawasan dan
pengembangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang
dan Pasar Lelang”, yang di dukung oleh:
a. Meningkatnya Pelayanan Dukungan Teknis dan Administratif Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi;
b. Meningkatnya hasil pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha di
bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
c. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan Pasar lelang dan Sistem Resi
Gudang;
d. Meningkatnya hasil pelayanan hukum terhadap pelaku usaha di bidang
Perdagangan Berjangka, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang; dan
e. Meningkatnya hasil Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Berjangka
Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang.
3. Kebijakan dan Strategi
Sesuai arah kebijakan Pemerintah dan Kementerian Perdagangan serta mengacu
kepada arah pembangunan dalam RPJMN 2015 2019 bidang perdagangan,
Bappebti telah menetapkan 3 (tiga) kebijakan, yaitu:
a. Mendorong Perdagangan Berjangka Komoditi;
b. Mendorong perkembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas,
sebagai sarana dan prasarana perdagangan yang menunjang sistem distribusi
nasional untuk mengatasi kelangkaan stok serta disparitas dan fluktuasi harga;
dan
c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang
perdagangan, dalam artian adalah dukungan manajemen dan operasional
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
Berdasarkan pokok pikiran tersebut di atas, Bappebti menetapkan beberapa
langkah strategis, yaitu:
a. Mengoptimalkan manfaat dan mekanisme Perdagangan Berjangka Komoditi
(PBK) sebagai sarana lindung nilai dan pembentukan harga yang transparan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 10
02 Perencanaan Kinerja
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 11
sebagai pengamanan pasar domestik untuk meningkatkan daya saing produk
nasional;
b. Mengoptimalkan manfaat dan mekanisme Pasar Lelang Komoditas (PLK) dan
Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai sarana efisiensi distribusi, tunda jual, dan
alternatif pembiayaan sehingga terciptanya efisiensi sistem dan distribusi
logistik nasional;
B. Rencana Kinerja Tahunan
Pada tahun 2019 Bappebti telah menetapkan Program, yaitu Peningkatan Perdagangan Berjangka Komoditi, serta Bappebti telah menetapkan Rencana
Kinerja Tahunan seperti terlihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan Bappebti Tahun 2019
OUTCOME/OUTPUT
No Uraian/Sasaran Indikator Kinerja Rencana Tingkat Capaian
Unit Es. II
1
Meningkatnya hasil pengawasan terhadap pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi
Jumlah pelaku usaha PBK dan pasar fisik yang diselenggarakan di Bursa Berjangka yang diawasi transaksinya
17 perusahaan
Biro Pengawasan
Pasar Berjangka dan
Fisik
Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan Pelaporan Keuangannya
78 perusahaan
Jumlah pelaku usaha PBK yang di audit
26 perusahaan
2
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar lelang komoditas
Jumlah gudang yang telah mengimplementasikan SRG (kumulatif)
134 gudang
Biro Pembinaan
Dan Pengawasan Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang
Komoditas
Jumlah Nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif
760 milyar
Jumlah penyelenggaraan Pasar Lelang 93 kali
Jumlah peserta pelatihan teknis penyelenggara SRG dan PLK
250 Orang
Jumlah pemantauan, evaluasi dan pengawasan SRG dan Pasar Lelang
140 Kali
Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha SRG dan Pasar Lelang setelah dokumen lengkap
15 Hari
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 11
sebagai pengamanan pasar domestik untuk meningkatkan daya saing produk
nasional;
b. Mengoptimalkan manfaat dan mekanisme Pasar Lelang Komoditas (PLK) dan
Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai sarana efisiensi distribusi, tunda jual, dan
alternatif pembiayaan sehingga terciptanya efisiensi sistem dan distribusi
logistik nasional;
B. Rencana Kinerja Tahunan
Pada tahun 2019 Bappebti telah menetapkan Program, yaitu Peningkatan Perdagangan Berjangka Komoditi, serta Bappebti telah menetapkan Rencana
Kinerja Tahunan seperti terlihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan Bappebti Tahun 2019
OUTCOME/OUTPUT
No Uraian/Sasaran Indikator Kinerja Rencana Tingkat Capaian
Unit Es. II
1
Meningkatnya hasil pengawasan terhadap pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi
Jumlah pelaku usaha PBK dan pasar fisik yang diselenggarakan di Bursa Berjangka yang diawasi transaksinya
17 perusahaan
Biro Pengawasan
Pasar Berjangka dan
Fisik
Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan Pelaporan Keuangannya
78 perusahaan
Jumlah pelaku usaha PBK yang di audit
26 perusahaan
2
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar lelang komoditas
Jumlah gudang yang telah mengimplementasikan SRG (kumulatif)
134 gudang
Biro Pembinaan
Dan Pengawasan Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang
Komoditas
Jumlah Nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif
760 milyar
Jumlah penyelenggaraan Pasar Lelang 93 kali
Jumlah peserta pelatihan teknis penyelenggara SRG dan PLK
250 Orang
Jumlah pemantauan, evaluasi dan pengawasan SRG dan Pasar Lelang
140 Kali
Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha SRG dan Pasar Lelang setelah dokumen lengkap
15 Hari
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 11
02 Perencanaan Kinerja
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 12
OUTCOME/OUTPUT
No Uraian/Sasaran Indikator Kinerja Rencana Tingkat Capaian
Unit Es. II
3
Meningkatnya hasil pelayanan hukum terhadap pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang
Penyusunan peraturan perundang-udangan di bidang PBK, SRG dan PL
9 peraturan
Biro Peraturan Perundang-
Undangan dan Penindakan
Penegakan hukum terhadap pelaku usaha di bidang PBK, SRG dan PL
83 kali
Pemberian Pelayanan Hukum 29 kali
Penanganan perkara (PTUN, PN, BAKTI, Praperadilan)
15 kali
4
Meningkatnya hasil pembinaan dan pengembangan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas
Jumlah hasil análisis pengembangan kelembagaan dan produk perdagangan berjangka/sistem resi gudang/pasar lelang
7 analisis
Biro Pembinaan dan Pengembangan
Pasar
Penyelesaian Perizinan Pelaku Usaha Setelah Dokumen Lengkap dan Benar
18 hari
Cakupan Komoditi dalam sistem informasi harga 14 Komoditi
Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Pelaku Usaha PBK 425 orang
5
Meningkatnya Pelayanan Dukungan Teknis dan Administratif Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Dukungan manajemen dan pelaksanaan program Bappebti
4 Dokumen
Sekretariat
Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Bappebti
3 Laporan
Pengelolaan dan Pengembangan SDM Bappebti
11 Kegiatan
Penyelenggaraan dan pembinaan komunikasi dan informasi publik di bidang PBK, SRG dan PL
22 Laporan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 12
02 Perencanaan Kinerja
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 13
C. Perjanjian Kinerja
Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam
dokumen Renstra, Bappebti telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan
berbagai indikator output seperti tabel dibawah ini.
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Bappebti Tahun 2019
No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang
1 Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap dan benar
18 hari
2 Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan pelaporan keuangannya
78 perusahaan
3 Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang PBK, SRG dan PL
9 Peraturan
4 Pertumbuhan volume transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi
8%
5 Pertumbuhan jumlah Penyelenggaraan PL 9 %
2 Meningkatnya Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG)
6 Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif
15 %
Dari tabel di atas terlihat bahwa Bappebti telah menetapkan 6 (enam)
indikator kinerja dalam mendukung tercapainya sasaran program yang tercantum
dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019.
1. Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap
dan benar
Bappebti sebagai Badan Pengawas untuk kegiatan PBK memiliki kewenangan
untuk menerbitkan perizinan di bidang PBK kepada para pelaku usaha. Dimana
untuk Tahun 2019 Bappebti telah menetapkan target jumlah hari penyelesaian
perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap dan benar adalah 18
(delapan belas) hari.
2. Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan pelaporan
keuangannya.
Salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan Bappebti adalah menghimpun
berbagai informasi tentang kegiatan para pelaku usaha PBK sehingga didapatkan
gambaran mengenai perkembangan kegiatan setiap pelaku usaha selama periode
tertentu dan juga melakukan analisis laporan keuangan pelaku usaha dalam
rangka mewujudkan kepatuhan Pialang Berjangka terhadap peraturan perundang-
undangan. Dimana untuk Tahun 2019 Bappebti telah menetapkan target jumlah
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 13
C. Perjanjian Kinerja
Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam
dokumen Renstra, Bappebti telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan
berbagai indikator output seperti tabel dibawah ini.
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Bappebti Tahun 2019
No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang
1 Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap dan benar
18 hari
2 Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan pelaporan keuangannya
78 perusahaan
3 Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang PBK, SRG dan PL
9 Peraturan
4 Pertumbuhan volume transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi
8%
5 Pertumbuhan jumlah Penyelenggaraan PL 9 %
2 Meningkatnya Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG)
6 Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif
15 %
Dari tabel di atas terlihat bahwa Bappebti telah menetapkan 6 (enam)
indikator kinerja dalam mendukung tercapainya sasaran program yang tercantum
dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019.
1. Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap
dan benar
Bappebti sebagai Badan Pengawas untuk kegiatan PBK memiliki kewenangan
untuk menerbitkan perizinan di bidang PBK kepada para pelaku usaha. Dimana
untuk Tahun 2019 Bappebti telah menetapkan target jumlah hari penyelesaian
perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap dan benar adalah 18
(delapan belas) hari.
2. Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan pelaporan
keuangannya.
Salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan Bappebti adalah menghimpun
berbagai informasi tentang kegiatan para pelaku usaha PBK sehingga didapatkan
gambaran mengenai perkembangan kegiatan setiap pelaku usaha selama periode
tertentu dan juga melakukan analisis laporan keuangan pelaku usaha dalam
rangka mewujudkan kepatuhan Pialang Berjangka terhadap peraturan perundang-
undangan. Dimana untuk Tahun 2019 Bappebti telah menetapkan target jumlah
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 13
C. Perjanjian Kinerja
Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam
dokumen Renstra, Bappebti telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan
berbagai indikator output seperti tabel dibawah ini.
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Bappebti Tahun 2019
No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang
1 Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap dan benar
18 hari
2 Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan pelaporan keuangannya
78 perusahaan
3 Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang PBK, SRG dan PL
9 Peraturan
4 Pertumbuhan volume transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi
8%
5 Pertumbuhan jumlah Penyelenggaraan PL 9 %
2 Meningkatnya Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG)
6 Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif
15 %
Dari tabel di atas terlihat bahwa Bappebti telah menetapkan 6 (enam)
indikator kinerja dalam mendukung tercapainya sasaran program yang tercantum
dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019.
1. Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap
dan benar
Bappebti sebagai Badan Pengawas untuk kegiatan PBK memiliki kewenangan
untuk menerbitkan perizinan di bidang PBK kepada para pelaku usaha. Dimana
untuk Tahun 2019 Bappebti telah menetapkan target jumlah hari penyelesaian
perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap dan benar adalah 18
(delapan belas) hari.
2. Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan pelaporan
keuangannya.
Salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan Bappebti adalah menghimpun
berbagai informasi tentang kegiatan para pelaku usaha PBK sehingga didapatkan
gambaran mengenai perkembangan kegiatan setiap pelaku usaha selama periode
tertentu dan juga melakukan analisis laporan keuangan pelaku usaha dalam
rangka mewujudkan kepatuhan Pialang Berjangka terhadap peraturan perundang-
undangan. Dimana untuk Tahun 2019 Bappebti telah menetapkan target jumlah
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 13
02 Perencanaan Kinerja
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 14
pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan pelaporan keuangannya
sebanyak 78 perusahaan.
3. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang PBK, SRG dan PL
Dalam rangka memberikan perlindungan pada kepentingan masyarakat dari
praktek-praktek perdagangan yang merugikan serta memberikan kepastian hukum
kepada semua pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka, maka Bappebti
setiap waktu harus mengikuti perkembangan pasar berjangka serta melakukan
pengkajian terhadap keadaan yang terjadi tersebut atau peraturan yang ada. Untuk
itu di Tahun 2019Bappebti telah menetapkan target penyusunan peraturan
perundang-undangan di bidang PBK, SRG dan PL sebesar 9 Peraturan.
4. Pertumbuhan volume transaksi PBK
Industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) sudah ada di Indonesia sejak
Tahun 2000 memiliki potensi yang baik dalam menunjang perekonomian bangsa
khususnya dalam memfasilitasi para pelaku usaha (eksportir/importir) dalam
melakukan lindung nilai (hedging) atas transaksinya.
Pada Tahun 2019 Bappebti telah menetapkan target atas indikator ini sebesar 8%
dengan memperbandingkan volume transaksi PBK di Tahun 2018.
5. Pertumbuhan jumlah Penyelenggaraan PL
Pasar Lelang Komoditas berfungsi sebagai sarana pemasaran komoditi yang
efisien dan berperan dalam pembentukan harga yang wajar, adil dan transparan.
Keberadaan Pasar Lelang Komoditas dapat menjadi wadah untuk mempertemukan
secara langsung pembeli dengan penjual dalam upaya memperpendek mata rantai
perdagangan dengan harapan terwujudnya sistem perdagangan nasional yang
efektif dan efisien. Untuk Tahun 2019 Bappebti telah menetapkan target
pertumbuhan jumlah penyelenggaraan PL sebesar 9%.
6. Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif
Sistem Resi Gudang merupakan salah satu alternatif pembiayaan bagi petani di
Indonesia, dimana dengan menyimpan barangnya di gudang SRG maka pengelola
gudang akan menerbitkan resi gudang yang dapat dijadikan agunan ke Bank
sehingga petani akan mendapat pembiayaan.
Pada Tahun 2019 Bappebti telah menetapkan target pertumbuhan nilai Resi
Gudang yang diterbitkan secara kumulatif sebesar 15% dari nilai Resi Gudang
yang diterbitkan pada Tahun 2018.
Untuk dapat melakukan program dan kegiatan dalam rangka mendukung
capaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019,
Bappebti memiliki anggaran sebesar Rp 72.000.000.000.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 14
02 Perencanaan Kinerja
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja
BAPPEBTI Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah Jo.
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794/M-DAG/KEP/8/2015 tentang Pedoman
Penyusunan Dokumen SAKIP dilingkungan Kementerian Perdagangan, telah
menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 beserta Kontrak Kinerja yang
berisi tentang target capaian kinerja di tahun 2019 serta target antara di setiap 3 (tiga)
bulan atau triwulan dan tahunan di dalam Laporan Kinerja Akuntabilitas. Indikator
kinerja utama tersebut disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis
Kementerian Perdagangan tahun 2015-2019, Rencana Strategis BAPPEBTI tahun
2015-2019, dan Kontrak Kinerja Eselon I Bappebti dengan Kementerian Perdagangan.
BAPPEBTImemiliki Program Peningkatan Perdagangan Berjangka Komoditi, dengan
Sasaran Meningkatnya Pembinaan, Pengaturan, Pengawasan dan Pengembangan di
bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang.
Kinerja Bappebti dalam waktu satu Tahun menunjukkan hasil pengukuran
kinerja yang baik terhadap target yang telah ditetapkan dalam IKU pada Perjanjian
Kinerja Tahun 2019. Kilas capaian kinerja Bappebti dari Januari 2019 sampai dengan
Desember 2019 berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja adalah adalah sebagai
berikut: Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019
No Indikator Kinerja Utama Target
Tahun 2019 Target 2019 (%) Capaian 2019 Prosentase Capaian (%)
1
Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap dan benar
18 Hari 100 6 hari 166.67
2
Jumlah pelaku usaha Perdagangan Berjangka Komoditi yang dievaluasi kegiatannya dan pelaporan keuangannya
78 Perusahaan 100 78
Perusahaan 100
3
Penyusunan Peraturan Perundang -undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang
9 Peraturan 100 14 Peraturan 155,5
4 Pertumbuhan volume transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi
8 % 100 26.08 326
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja
BAPPEBTI Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah Jo.
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794/M-DAG/KEP/8/2015 tentang Pedoman
Penyusunan Dokumen SAKIP dilingkungan Kementerian Perdagangan, telah
menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 beserta Kontrak Kinerja yang
berisi tentang target capaian kinerja di tahun 2019 serta target antara di setiap 3 (tiga)
bulan atau triwulan dan tahunan di dalam Laporan Kinerja Akuntabilitas. Indikator
kinerja utama tersebut disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis
Kementerian Perdagangan tahun 2015-2019, Rencana Strategis BAPPEBTI tahun
2015-2019, dan Kontrak Kinerja Eselon I Bappebti dengan Kementerian Perdagangan.
BAPPEBTImemiliki Program Peningkatan Perdagangan Berjangka Komoditi, dengan
Sasaran Meningkatnya Pembinaan, Pengaturan, Pengawasan dan Pengembangan di
bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang.
Kinerja Bappebti dalam waktu satu Tahun menunjukkan hasil pengukuran
kinerja yang baik terhadap target yang telah ditetapkan dalam IKU pada Perjanjian
Kinerja Tahun 2019. Kilas capaian kinerja Bappebti dari Januari 2019 sampai dengan
Desember 2019 berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja adalah adalah sebagai
berikut: Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019
No Indikator Kinerja Utama Target
Tahun 2019 Target 2019 (%) Capaian 2019 Prosentase Capaian (%)
1
Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap dan benar
18 Hari 100 6 hari 155.56
2
Jumlah pelaku usaha Perdagangan Berjangka Komoditi yang dievaluasi kegiatannya dan pelaporan keuangannya
78 Perusahaan 100 78
Perusahaan 100
3
Penyusunan Peraturan Perundang -undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang
9 Peraturan 100 14 Peraturan 155,5
4 Pertumbuhan volume transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi
8 % 100 26.08 326
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 15
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 16
No Indikator Kinerja Utama Target
Tahun 2019 Target 2019 (%) Capaian 2019 Prosentase Capaian (%)
5 Pertumbuhan Jumlah Penyelenggaraan pasar lelang 9 % 100 21,18 235
6 Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang di terbitkan secara kumulatif
15 % 100 17.9 119.3
Rata-Rata Capaian 181.89
Berdasarkan tabel capaian kinerja utama BAPPEBTI tahun 2019 diatas,
terlihat bahwa semuatelah melebihi target, dengan rata-rata capaian indikator utama
BAPPEBTI tahun 2019 sebesar 181.89 %. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja
tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor utama dalam mencapai keberhasilan
dimaksud yaitu terlaksananya koordinasi dan kerjasama baik internal maupun
eksternal, tersedianya kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang cukup
memadai, serta penyediaan anggaran yang sudah cukup sesuai dengan beban kerja.
Metodologi pengukuran pencapaian dalam indikator kinerja secara umum
digunakan dua jenis rumus yang tersedia, yaitu rumus I dan II, dipakai dengan
mempertimbangkan karakteristik komponen realisasi yang dihadapi. Komponen rumus
dapat dilihat pada Gambar 2.1.
Penggunaan rumus I, rumus ini akan tepat digunakan apabila kondisi capaian
realisasi mencerminkan semakin tinggi/rendah realisasi, menunjukkan pencapaian
kinerja yang semakin baik/buruk, hubungan baik/buruk realisasi capaian menunjukkan
hubungan linear. Sedangkan rumus II akan tepat digunakan apabila kondisi capaian
realisasi mencerminkan semakin tinggi/rendah realisasi menunjukkan pencapaian
kinerja yang semakin buruk/baik atau mempunyai hubungan terbalik, sebagai berikut:
Gambar 3.1 Rumus Pengukuran Capaian Kinerja secara Umum
Penggunaan rumus I apabila kondisi capaian realisasi mencerminkan
semakin tinggi/rendah realisasi, menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin
baik/buruk, hubungan baik/buruk realisasi capaian menunjukkan hubungan linear.
Realisasi
Rencana
Rencana - (Realisasi - Rencana)
Rencana
Prosentase Pencapaian
Target= x 100%
RUMUS I
Prosentase Pencapaian
Target= x 100%
RUMUS II
Sumber: Bappebti
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 16
No Indikator Kinerja Utama Target
Tahun 2019 Target 2019 (%) Capaian 2019 Prosentase Capaian (%)
5 Pertumbuhan Jumlah Penyelenggaraan pasar lelang 9 % 100 21,18 235
6 Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang di terbitkan secara kumulatif
15 % 100 17.9 119.3
Rata-Rata Capaian 181.89
Berdasarkan tabel capaian kinerja utama BAPPEBTI tahun 2019 diatas,
terlihat bahwa semuatelah melebihi target, dengan rata-rata capaian indikator utama
BAPPEBTI tahun 2019 sebesar 181.89 %. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja
tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor utama dalam mencapai keberhasilan
dimaksud yaitu terlaksananya koordinasi dan kerjasama baik internal maupun
eksternal, tersedianya kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang cukup
memadai, serta penyediaan anggaran yang sudah cukup sesuai dengan beban kerja.
Metodologi pengukuran pencapaian dalam indikator kinerja secara umum
digunakan dua jenis rumus yang tersedia, yaitu rumus I dan II, dipakai dengan
mempertimbangkan karakteristik komponen realisasi yang dihadapi. Komponen rumus
dapat dilihat pada Gambar 2.1.
Penggunaan rumus I, rumus ini akan tepat digunakan apabila kondisi capaian
realisasi mencerminkan semakin tinggi/rendah realisasi, menunjukkan pencapaian
kinerja yang semakin baik/buruk, hubungan baik/buruk realisasi capaian menunjukkan
hubungan linear. Sedangkan rumus II akan tepat digunakan apabila kondisi capaian
realisasi mencerminkan semakin tinggi/rendah realisasi menunjukkan pencapaian
kinerja yang semakin buruk/baik atau mempunyai hubungan terbalik, sebagai berikut:
Gambar 3.1 Rumus Pengukuran Capaian Kinerja secara Umum
Penggunaan rumus I apabila kondisi capaian realisasi mencerminkan
semakin tinggi/rendah realisasi, menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin
baik/buruk, hubungan baik/buruk realisasi capaian menunjukkan hubungan linear.
Realisasi
Rencana
Rencana - (Realisasi - Rencana)
Rencana
Prosentase Pencapaian
Target= x 100%
RUMUS I
Prosentase Pencapaian
Target= x 100%
RUMUS II
Sumber: Bappebti
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 16
03 Akuntabilitas Kinerja
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 17
Sedangkan rumus II akan tepat digunakan apabila kondisi capaian realisasi
mencerminkan semakin tinggi/rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang
semakin buruk/baik atau mempunyai hubungan terbalik.
Berikut disampaikan analisis dan evaluasi dari capaian IKU Bappebti pada
periode Tahun 2019:
IK-1:Jumlah Hari Penyelesaian Perizinan Pelaku Usaha PBK Setelah Dokumen Lengkap Dan Benar
Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama - I Tahun 2019
No Indikator Kinerja Utama Target 2019
Target Tahun 2019
Realisasi Tahun 2019
Persentase Capaian Tahun
2019 (%)
1. Jumlah HariPenyelesaian Perizinan Pelaku Usaha PBK Setelah Dokumen Lengkap dan Benar
18 hari 18 hari 6 hari 166,67
Sumber: Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Bappebti
Apabila dibandingkan dengan tahun 2018 proses perizinan lebih meningkat
atau lebih cepat pemprosesan perizinan dengan ada nya system perizinan online :
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama – I Tahun 2018
No Indikator Kinerja Utama Target 2018
Target Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018
Persentase Capaian Tahun
2018 (%)
1. Jumlah HariPenyelesaian Perizinan Pelaku Usaha PBK Setelah Dokumen Lengkap dan Benar
19 hari 19 hari 3 hari 184
Sumber: Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Bappebti
Maka terdapat perbedaan dari target 2018 dan 2019 sesuai dengan renstra
2015 - 2019, untuk pencapaian relasasi sudah mencapai target.
BAPPEBTI sebagai Badan Pengawas untuk kegiatan PBK memiliki
kewenangan untuk menerbitkan perizinan di bidang PBK kepada para pelaku usaha.
Target hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK pada tahun 2019 adalah 18 hari
setelah dokumen permohonan perizinan dinyatakan lengkap dan benar. Adapun
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 17
03 Akuntabilitas Kinerja
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 18
jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap pada
Triwulan IV Tahun 2019 tercapai dengan jumlah 6 hari atau tercapai 166,67 %.
Pencapaian Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah
dokumen lengkap, didukung oleh 3 (tiga) program/ kegiatan :
a) Pengelolaan Perizinan Online dan Profilling Pelaku Usaha, yaitu Output untuk
kegiatan ini adalah: perbaikan fungsi kinerja aplikasi, menambah fungsi
aplikasi, mengintegrasikan aplikasi dengan akun OSS, dan mengembangkan
alur perijinan online.
b) Pelayanan Perizinan Pelaku Usaha PBK , yaitu Pelaksanaan Fit & Proper Test,
dimana pada Triwulan I tahun 2019 telah dilaksanakan sebanyak 11 (sebelas)
kali, dan untuk Triwulan II tahun 2019 telah dilaksanakan sebanyak 6 (enam )
kali, Triwulan III tahun 2019 telah dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) kali, dan
Triwulan IV tahun 2019 telah dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali, untuk
keseluruhan pelaksanaan fit & propert test selama tahun 2019 telah di
laksanakan sebanyak 33 kali.
Pelaksanaan Pemeriksaan Prasarana dan Sarana Fisik Kantor Pialang
Berjangka di Dalam kota di Jakarta, yaitu:
Pada Triwulan I tahun 2019 telah dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali di dalam
kota dan diluar kota telah dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali di daerah 1 kali
di Tangerang, 1 kali Di Surabaya, dan 3 kali di Bandung.
Pada periode Triwulan II tahun 2019 telah dilaksanakan pemeriksaan sarana
fisik sebanyak 7 kali dinas dalam kota Jakarta dan 1 kali dinas luar kota di
Surakarta.
Pada periode Triwulan III telah dilaksanakan pemeriksaan sarana fisik
sebanyak 11 kali dinas diluar kota daerah Manado, Surabaya, Yogyakarta,
Bangka, Pekanbaru, Jambi, Yogyakarta, Bandung, Cirebon, Jember, Jambi.
Pada Triwulan IV tahun 2019 telah dilaksanakan pemeriksaan sarana fisik di
luar kota sebanyak 8 kali dinas di daerah Bandung, Cirebon, Medan,
Banjarmasin, Pekanbaru, Solo, Balikpapan, Semarang.
c) Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bursa Berjangka, yaitu Untuk triwulan IV sudah ada pembahasan yaitu dengan 2 (dua) Lembaga Kliring
dan Bursa Berjangka, hasil pembahasan tersebut mengenai Laporan Keuangan
yang di kelola oleh Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring dan Bappebti akan
menyetujui laporan keuangan di tahun 2020.
Tabel berikut menyajikan perijinan yang telah diterbitkan selama tahun 2019.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 18
03 Akuntabilitas Kinerja
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 19
Tabel 3.4 Jenis Perijinan yang diterbitkan Selama Tahun 2019
No Jenis Perijinan Jumlah
Perijinan Rata2 Waktu Pemrosesan
1. Persetujuan Izin sebagai Wakil Pialang Berjangka 258 1 hari
2. Persetujuan Perubahan Kepala Kancab. Pialang Berjangka 10 4 hari
3. Persetujuan Pencabutan Izin Wakil Pialang Berjangka 340 4 hari 4. Persetujuan Perubahan Pengurus 13 5 hari
5. Persetujuan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) 2 10 hari
6. Persetujuan Perpindahan Wakil Pialang Berjangka 84 6 hari 7. Persetujuan Pembatalan Kantor Cabang 7 7 hari 8. Persetujuan /Tanggapan Kegiatan Promosi atau Iklan 138 5 hari 9. Persetujuan SOP 3 hari 10. Persetujuan Trading Rules 38 7 hari 11. Persetujuan Perubahan Alamat Kantor Cabang 10 5 hari 12. Persetujuan Segregated Account (Rekening Terpisah) 49 5 hari 13. Persetujuan Pergantian Kepala Kantor Cabang 9 3 hari 14. Persetujuan Perubahan Nama Pialang Berjangka 1 5 hari 15. Persetujuan Perubahan Alamat Kantor Pusat 2 3 hari
16. Persetujuan Izin Pembukaan Pialang Berjangka 2 10 hari
17. Persetujuan Penyaluran Amanat Nasabah Ke Bursa Luar Negeri 1 19 hari
18. Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang 1 8 hari 19. Persetujuan Perubahan Alamat Pedagang 2 2 hari 20. Persetujuan Perubahan Pengurus Direktur Kepatuhan 5 6 hari 21. Perubahan Penerimaan Nasabah On-Line 1 4 hari 22. Persetujuan Sertifikat Pedagang 2 1 hari 23. Penyimpanan Bank Margin 1 21 hari
Jumlah Perijinan yang telah di terbitkan 976 144 hari Jumlah hari penyelesaian pemrosesan perijinan/ jumlah
jenis perijinan 144/23 6 hari
IK-2: Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi Yang Dievaluasi Kegiatannya Dan Pelaporan Keuangannya
Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Utama - 2 Tahun 2019
Indikator Kinerja Target Tahun 2019
Target Tahun 2019
Realisasi Tahun 2019 Capaian %
Jumlah pelaku usaha Perdagangan Berjangka Komoditi yang dievaluasi kegiatannya dan pelaporan keuangannya
78 Perusahaan 100% 78 100
Sumber: Rowaspaberfi
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 19
03 Akuntabilitas Kinerja
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 20
Indikator Kinerja yang ditargetkan untuk IK-2 sebanyak 78 perusahaan dan untuk
realisasinya mencapai 78 perusahaan atau memberikan capaian sebesar 100%
terhadap kinerja Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik.
Adapun Pencapaian Indikator Kinerja Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi
kegiatannya dan Pelaporan Keuangannya berdasarkan pada rata-rata capaian 2
(dua) kegiatan utama yaitu kegiatan Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaku Usaha
PBK yang rata-rata capaiannya pada tahun 2019 sebanyak 60 (enam puluh)
perusahaan dan kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pelaporan Analisa dan Verifikasi
Laporan Keuangan Pelaku Usaha PBK yang terdiri dari Pialang Berjangka yang
rata-rata capaiannya sebanyak 60 (enam puluh) perusahaan dan Pedagang
Penyelenggara SPA yang rata-rata capaiannya sebanyak 18 (delapan belas)
perusahaan.
Gambar 3.2 Rumus Perhitungan Pencapaian IKU-2
Indikator Kinerja ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan pendukung lainnya yaitu :
pengawasan kepatuhan Laporan Tahunan Pelaku Usaha PBK, FKT Pengawasan
Kepatuhan Kegiatan Pelaku Usaha PBK dan Pengelolaan Ketatausahaan Biro
Berikut target dan capaian terkait evaluasi kegiatan dan Pelaporan Keuangan pelaku
usaha PBK dari tahun 2015 s.d 2019.
Tabel 3.6 Target dan Capaian IK-2
No Tahun Target Lap. Kegiatan
Target Lap Keuangan
Capaian Lap.
Kegiatan
Capaian Lap.
Keuangan
Rata-Rata Prosentase
Capaian 1. 2015 57 perusahaan 72 Perusahaan 126,3%
2. 2016 62 perusahaan 81 Perusahaan 130,64%
3. 2017 69 perusahaan 66 perusahaan 95,65%
4. 2018 76 perusahaan 77 perusahaan 101,31%
5. 2019 78 perusahaan 78 perusahaan 100% Sumber Data : Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, 2019
Ket :
L.Keg : Kepatuhan penyampaian laporan kegiatan pelaku usaha PBK
L.Keu : Kepatuhan penyampaian laporan keuangan Pialang Berjangka
Pialang Berjangka yang menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan
+Pialang Berjangka yang menyampaikan Laporan Bulanan Direktur Kepatuhan
2Rumus Perhitungan Pencapaian IKU-2 =
Pedagang Penyelenggara SPA yang menyampaikan Laporan
Keuangan Bulanan+
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 20
Indikator Kinerja yang ditargetkan untuk IK-2 sebanyak 78 perusahaan dan untuk
realisasinya mencapai 78 perusahaan atau memberikan capaian sebesar 100%
terhadap kinerja Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik.
Adapun Pencapaian Indikator Kinerja Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi
kegiatannya dan Pelaporan Keuangannya berdasarkan pada rata-rata capaian 2
(dua) kegiatan utama yaitu kegiatan Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaku Usaha
PBK yang rata-rata capaiannya pada tahun 2019 sebanyak 60 (enam puluh)
perusahaan dan kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pelaporan Analisa dan Verifikasi
Laporan Keuangan Pelaku Usaha PBK yang terdiri dari Pialang Berjangka yang
rata-rata capaiannya sebanyak 60 (enam puluh) perusahaan dan Pedagang
Penyelenggara SPA yang rata-rata capaiannya sebanyak 18 (delapan belas)
perusahaan.
Gambar 3.2 Rumus Perhitungan Pencapaian IKU-2
Indikator Kinerja ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan pendukung lainnya yaitu :
pengawasan kepatuhan Laporan Tahunan Pelaku Usaha PBK, FKT Pengawasan
Kepatuhan Kegiatan Pelaku Usaha PBK dan Pengelolaan Ketatausahaan Biro
Berikut target dan capaian terkait evaluasi kegiatan dan Pelaporan Keuangan pelaku
usaha PBK dari tahun 2015 s.d 2019.
Tabel 3.6 Target dan Capaian IK-2
No Tahun Target Lap. Kegiatan
Target Lap Keuangan
Capaian Lap.
Kegiatan
Capaian Lap.
Keuangan
Rata-Rata Prosentase
Capaian 1. 2015 57 perusahaan 72 Perusahaan 126,3%
2. 2016 62 perusahaan 81 Perusahaan 130,64%
3. 2017 69 perusahaan 66 perusahaan 95,65%
4. 2018 76 perusahaan 77 perusahaan 101,31%
5. 2019 78 perusahaan 78 perusahaan 100% Sumber Data : Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, 2019
Ket :
L.Keg : Kepatuhan penyampaian laporan kegiatan pelaku usaha PBK
L.Keu : Kepatuhan penyampaian laporan keuangan Pialang Berjangka
Pialang Berjangka yang menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan
+Pialang Berjangka yang menyampaikan Laporan Bulanan Direktur Kepatuhan
2Rumus Perhitungan Pencapaian IKU-2 =
Pedagang Penyelenggara SPA yang menyampaikan Laporan
Keuangan Bulanan+
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 20
Indikator Kinerja yang ditargetkan untuk IK-2 sebanyak 78 perusahaan dan untuk
realisasinya mencapai 78 perusahaan atau memberikan capaian sebesar 100%
terhadap kinerja Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik.
Adapun Pencapaian Indikator Kinerja Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi
kegiatannya dan Pelaporan Keuangannya berdasarkan pada rata-rata capaian 2
(dua) kegiatan utama yaitu kegiatan Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaku Usaha
PBK yang rata-rata capaiannya pada tahun 2019 sebanyak 60 (enam puluh)
perusahaan dan kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pelaporan Analisa dan Verifikasi
Laporan Keuangan Pelaku Usaha PBK yang terdiri dari Pialang Berjangka yang
rata-rata capaiannya sebanyak 60 (enam puluh) perusahaan dan Pedagang
Penyelenggara SPA yang rata-rata capaiannya sebanyak 18 (delapan belas)
perusahaan.
Gambar 3.2 Rumus Perhitungan Pencapaian IKU-2
Indikator Kinerja ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan pendukung lainnya yaitu :
pengawasan kepatuhan Laporan Tahunan Pelaku Usaha PBK, FKT Pengawasan
Kepatuhan Kegiatan Pelaku Usaha PBK dan Pengelolaan Ketatausahaan Biro
Berikut target dan capaian terkait evaluasi kegiatan dan Pelaporan Keuangan pelaku
usaha PBK dari tahun 2015 s.d 2019.
Tabel 3.6 Target dan Capaian IK-2
No Tahun Target Lap. Kegiatan
Target Lap Keuangan
Capaian Lap.
Kegiatan
Capaian Lap.
Keuangan
Rata-Rata Prosentase
Capaian 1. 2015 57 perusahaan 72 Perusahaan 126,3%
2. 2016 62 perusahaan 81 Perusahaan 130,64%
3. 2017 69 perusahaan 66 perusahaan 95,65%
4. 2018 76 perusahaan 77 perusahaan 101,31%
5. 2019 78 perusahaan 78 perusahaan 100% Sumber Data : Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, 2019
Ket :
L.Keg : Kepatuhan penyampaian laporan kegiatan pelaku usaha PBK
L.Keu : Kepatuhan penyampaian laporan keuangan Pialang Berjangka
Pialang Berjangka yang menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan
+Pialang Berjangka yang menyampaikan Laporan Bulanan Direktur Kepatuhan
2Rumus Perhitungan Pencapaian IKU-2 =
Pedagang Penyelenggara SPA yang menyampaikan Laporan
Keuangan Bulanan+
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 20
03 Akuntabilitas Kinerja
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 21
Dengan memperhatikan tabel di atas, sejak tahun 2015-2019, secara umum Biro
Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik selalu memenuhi target atas indikator ini,
kecuali pada tahun 2017 dikarenakan adanya pelaku usaha (perusahaan) yang
menghentikan kegiatan sementara kegiatannya serta pelaku usaha yang dikenakan
sanksi pembekuan sehingga mengakibatkan jumlah perusahaan yang dievaluasi
pelaporan keuangan dan kegiatannya menjadi berkurang. Capaian IK-2 paling tinggi
yaitu pada tahun 2016, sebesar 130,64%.
a. Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaku Usaha PBK Kegiatan ini terdiri dari Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaporan Bulanan
Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka dan Pengawasan Kepatuhan atas Anti
Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT) pada Pialang
Berjangka bertujuan untuk menghimpun berbagai informasi tentang kegiatan
para pelaku usaha PBK sehingga didapatkan gambaran mengenai
perkembangan kegiatan setiap pelaku usaha selama periode tertentu.
Selama tahun 2019, rata-rata jumlah perusahaan pialang berjangka yang
menyampaikan Laporan Direktur Kepatuhan setiap bulannya sebanyak 60 (enam
puluh) perusahaan. Target untuk jumlah perusahaan pialang berjangka yang
menyampaikan Laporan Direktur Kepatuhan adalah pelaku usaha PBK yang aktif
yang saat ini berjumlah 61 (enam puluh satu) perusahaan, yang artinya masih
terdapat perusahaan yang belum atau tidak menyampaikan laporan Direktur
Kepatuhan. Untuk itu, perlu adanya pembinaan yang lebih baik lagi terhadap
para Direktur Kepatuhan (DK) Pialang Berjangka dengan membangun
komunikasi melalui kunjungan kerja yang dilakukan oleh Biro Pengawasan Pasar
Berjangka dan Fisik Bappebti secara berkesinambungan.
Capaian jumlah pelaku usaha PBK yang menyampaikan Laporan Direktur
Kepatuhan dihitung dari akumulasi rata-rata perbulan dari laporan yang
disampaikan oleh pelaku usaha baik yang Tepat Waktu (TW) maupun Tidak
Tepat Waktu (TTW) dibagi 12 (dua belas) bulan.
Berikut tabel capaian rata-rata kepatuhan penyampaian laporan kegiatan pelaku
usaha PBK selama tahun 2019:
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 21
03 Akuntabilitas Kinerja
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 22
Tabel 3.7 Penyampaian Laporan Kegiatan Pelaku Usaha PBK
NO. Periode WL TW TTW TM TW + TTW
1 Bulan Januari 60 56 3 1 59 2 Bulan Februari 60 59 0 1 59 3 Bulan Maret 60 58 2 0 60 4 Bulan April 60 59 1 0 60 5 Bulan Mei 60 60 0 0 60 6 Bulan Juni 61 61 0 0 61 7 Bulan Juli 61 60 1 0 61 8 Bulan Agustus 61 59 2 0 61 9 Bulan September 61 59 1 1 60 10 Bulan Oktober 61 58 3 0 61 11 Bulan November 61 60 1 0 61 12 Bulan Desember 61 60 1 0 60
Rata-Rata 61 59 1 0 60 Sumber Data : Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, 2019
Keterangan : WL : Wajib Lapor, TW : Tepat Waktu, TTW : Tidak Tepat Waktu, TM : Tidak Menyampaikan
Dalam rangka Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaku Usaha PBK sampai
dengan Desember Tahun 2019 telah dilakukan Pengawasan Kepatuhan Kegiatan
Pelaporan Bulanan Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka dan Pengawasan
Kepatuhan atas Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-
PPT) pada Pialang Berjangka dengan rincian sebagai berikut:
A. Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaporan Bulanan Direktur Kepatuhan
Pialang Berjangka sebanyak 27 (dua puluh tujuh) perusahaan:
1. PT Inter Pan Pasifik Futures di Manado;
2. PT HFX International Berjangka di Jakarta;
3. PT International Mitra Futures di Bandung;
4. PT Maxco Futures di Jakarta;
5. PT First State Futures di Surabaya;
6. PT Garuda Berjangka di Jakarta;
7. PT International Business Futures di Bandung;
8. PT Mahadana Asta Berjangka di Bandung;
9. PT Pasific Duaribu Futures di Jakarta;
10. PT Royal Trust Futures di Jakarta;
11. PT Java Global Futures di Palembang;
12. PT Trijaya Pratama Futures di Jakarta;
13. PT Global Kapital Investama Berjangka di Jakarta;
14. PT Jalatama Artha Berjangka di Jakarta;
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 22
03 Akuntabilitas Kinerja
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 23
15. PT Octa Investama Berjangka di Jakarta;
16. PT. Soegee Futures di Medan;
17. PT Global Intra Berjangka di Medan;
18. PT.Nine Stars Futures di Semarang;
19. PT Gatra Mega Berjangka di Surabaya;
20. PT Victory International Futures di Makasar;
21. PT Rifan Financindo Berjangka di Yogyakarta;
22. PT Monex Investindo Futures di Batam;
23. PT Central Capital Futures di Bali;
24. PT Sinarmas Futures di Jakarta;
25. PT Kresna Investa Futures Surabaya;
26. PT First State Futures di Solo;
27. PT Topgrowth KC Banjarmasin.
B. Pengawasan Kepatuhan atas Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan
Teroris (APU-PPT) sebanyak 17 (tujuh belas) perusahaan:
1. PT HFX International Berjangka di Jakarta;
2. PT International Mitra Futures di Bandung;
3. PT Maxco Futures di Jakarta;
4. PT First State Futures di Surabaya;
5. PT Garuda Berjangka di Jakarta;
6. PT International Business Futures di Bandung;
7. PT Pasific Duaribu Futures di Jakarta;
8. PT Solid Gold Berjangka di Bali;
9. PT Global Kapital Investama Berjangka di Jakarta;
10. PT Jalatama Artha Berjangka di Jakarta;
11. PT Didi Max Berjangka Bandung;
12. PT Nine Stars Futures di Semarang;
13. PT Valbury Asia Futures Makasar;
14. PT Gatra Mega Berjangka di Surabaya;
15. PT Victory International Futures di Makasar;
16. PT Artamas Futures di Jakarta;
17. PT Solid Gold Berjangka di Bali.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 23
03 Akuntabilitas Kinerja
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 24
b. Pengawasan Kepatuhan Pelaporan Analisa dan Verifikasi Laporan Keuangan Pelaku Usaha PBK
Dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap integritas Pelaku Usaha dan
kepatuhan penyampaian laporan keuangan Pialang Berjangka, peran yang
dilakukan oleh Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisikdi dalam melakukan
analisis laporan keuangan pelaku usaha menjadi sangat penting untuk
mewujudkan kepatuhan Pialang Berjangka terhadap peraturan perundang-
undangan yang dilihat dari aspek integritas keuangan para Pelaku Usaha
sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 huruf k. UU No 10 Tahun 2011 yaitu
menetapkan persyaratan keuangan minimum dan kewajiban pelaporan bagi
Pihak yang memiliki izin usaha berdasarkan ketentuan Undang-undang ini
dan/atau peraturan pelaksanaannya.
Maksud dan tujuan pelaksanaan analisa terhadap laporan keuangan Pialang
Berjangka dalam Perdagangan Berjangka Komoditi adalah :
1. Mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka yang teratur, wajar, efesien,
efektif, dan terlindunginya masyarakat dari tindakan yang merugikan serta
memberikan kepastian hukum kepada semua pihak dalam suasana
persaingan yang sehat;
2. Melakukan pembinaan terhadap Pialang Berjangka dan Pedagang
Penyelenggara SPA;
3. Mengetahui tingkat kepatuhan Pialang Berjangka dan Pedagang
Penyelenggara SPA terhadap peraturan di bidang Perdagangan Berjangka
Komoditi khususnya yang terkait dengan pelaporan keuangan dan
persyaratan keuangan minimum (integritas keuangan) dan kewajiban
pelaporan keuangan Pialang Berjangka dan Pedagang Penyelenggara
SPA;
Target untuk jumlah Pelaku Usaha yang menyampaikan Laporan keuangan
adalah semua pelaku usaha PBK yang masih aktif melaksanakan kegiatan
usahanya yang saat ini berjumlah 79 (tujuh puluh sembilan) perusahaan yang
terdiri dari 61 Pialang Berjangka dan 18 (delapan belas) Pedagang
Penyelenggara SPA.
Berdasarkan hasil evaluasi pelaporan keuangan yang dilakukan, Kepatuhan
Penyampaian Laporan Keuangan Pialang Berjangka dan Pedagang
Penyelenggara SPA pada tahun 2019 adalah sebagaimana pada tabel berikut:
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 24
03 Akuntabilitas Kinerja
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 25
Tabel 3.8 Hasil Rekapitulasi Laporan Keuangan
Pialang Berjangka NO. Periode WL TW TTW TM TW +
TTW 1 Bulan Januari 60 57 3 0 60 2 Bulan Februari 60 57 3 0 60 3 Bulan Maret 60 60 0 0 60 4 Bulan April 60 57 3 0 60 5 Bulan Mei 61 57 3 0 60 6 Bulan Juni 61 60 1 0 61 7 Bulan Juli 61 61 0 0 61 8 Bulan Agustus 61 61 0 0 61 9 Bulan September 61 61 0 0 61 10 Bulan Oktober 61 61 0 0 61 11 Bulan November 61 60 1 0 61 12 Bulan Desember 61 60 1 0 61
Rata-Rata 61 59 1 0 60 Sumber Data : Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, 2019
Keterangan : WL : Wajib Lapor, TW : Tepat Waktu, T : Tidak Tepat Waktu, dan TM : Tidak Menyampaikan
Tabel 3.9 Hasil Rekapitulasi Laporan Keuangan
Pedagang Penyelenggara SPA NO. Periode WL TW TTW TM TW +
TTW 1 Bulan Januari 18 18 0 0 18 2 Bulan Februari 18 18 0 0 18 3 Bulan Maret 18 18 0 0 18 4 Bulan April 18 18 0 0 18 5 Bulan Mei 18 18 0 0 18 6 Bulan Juni 18 18 0 0 18 7 Bulan Juli 18 17 1 0 18 8 Bulan Agustus 18 17 1 0 18 9 Bulan September 18 18 0 0 18 10 Bulan Oktober 18 18 0 0 18 11 Bulan November 18 18 0 0 18 12 Bulan Desember 18 18 0 0 18
Rata-Rata 18 18 0 0 18 Sumber Data : Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, 2019
Keterangan : WL : Wajib Lapor, TW : Tepat Waktu, T : Tidak Tepat Waktu, dan TM : Tidak Menyampaikan
Dalam rangka Pengawasan Kepatuhan Pelaporan Analisa dan Verifikasi
Laporan Keuangan Pelaku Usaha PBKjuga dilakukan pengawasan ke
Lapangan yang sampai dengan Desember Tahun 2019 telah dilakukan
Pengawasan Kepatuhan Pelaporan Analisa dan Verifikasi Laporan Keuangan
Pelaku Usaha PBK terhadap 17 (tujuh belas) Perusahaan yaitu:
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 25
03 Akuntabilitas Kinerja
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 26
1. PT Global Kapital Investama Berjangka di Jakarta;
2. PT HFX International Berjangka di Jakarta;
3. PT International Mitra Futures di Bandung;
4. PT Topgrowth Futures di Jakarta;
5. PT First State Futures di Surabaya;
6. PT. Garuda Berjangka di Jakarta;
7. PT. International Business Futures di Bandung;
8. PT Agrodana Futures di Jakarta;
9. PT Sagafx Sentra Berjangka di Jakarta;
10. PT Danpac Finansa Utama di Jakarta;
11. PT Octa Investama Berjangka di Jakarta;
12. PT PG Berjangka di Jakarta;
13. PT Inter Multiinvest Fortuna di Jakarta;
14. PT Pialang Jepang Berjangka di Jakarta;
15. PT Mentari Mulia Berjangka di Jakarta;
16. PT Royal Assetindo di Batam;
17. PT Nine Stars Futures di Semarang.
Berdasarkan hasil verifikasi atas laporan keuangan Pialang Berjangka, diperoleh
hasil antara lain sebagai berikut:
1) Adanya pemberian pinjaman kepada pihak yang terafiliasi/pemegang
saham;
2) Masih ditemui adanya kesalahan dalam penghitungan nilai MBD; dan
3) Adanya kesalahan dalam melakukan penilaian (pengukuran) nilai deposito
berjangka dan surat berharga yang dimiliki oleh Pialang Berjangka.
Untuk tahun 2020, Nomenklatur Indikator “Jumlah pelaku usaha PBK yang
dievaluasi kegiatannya dan Pelaporan Keuangannya” berubah menjadi “Jumlah
pelaku usaha PBK yang Patuh Dalam Kegiatan Operasional, Keuangan, dan
APU PPT” yang akan ditargetkan di Renstra Tahun 2020-2024 sebanyak 54
perusahaan.
Untuk mencapai target tersebut, langkah yang akan diambil antara lain :
- meningkatkan pemantauan dan evaluasi Laporan kegiatan dan membangun
komunikasi yang baik dengan Pelaku Usaha untuk selalu menyampaikan
laporan kegiatannya sesuai dengan aturan yang berlaku;
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 26
03 Akuntabilitas Kinerja
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 27
- meningkatkan jumlah perusahaan yang dievaluasi kegiatan dan Pelaporan
Keuangannya serta membuat rencana penjadwalan sesuai dengan yang
ditargetkan dan berkomitmen menjalankan jadwal tersebut.
c. Pengawasan Kepatuhan Laporan Tahunan Pelaku Usaha PBK Menindaklanjuti laporan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi No. 42/BAPPEBTI/PER/1/2003 tentang
Perubahan atas Keputusan Kepala Bappebti No. 35/Bappebti/KP/IIII/2002
tentang Penyusunan Laporan Tahunan Mengenai Keadaan dan Perkembangan
Kegiatan Usaha Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang
Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Berjangka, Pedagang
Berjangka dan Bank Penyimpan Marjin, Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan
Fisik – Bappebti melakukan pengolahan dan analisa data serta informasi yang
selanjutnya menjadi hasil laporan Pemantauan dan Evaluasi Laporan Tahunan
Pelaku Usaha PBK yang memuat informasi keadaan dan perkembangan
kegiatan pelaku usaha PBK selama 1 (satu) tahun.
Dalam rangka Pengawasan kepatuhan Laporan Tahunan Pelaku Usaha PBK
dilakukan pengawasan ke Lapangan yang sampai dengan Desember Tahun
2019 telah dilakukan Pengawasan kepatuhan Laporan Tahunan Pelaku Usaha
PBK terhadap 8 (delapan) Perusahaan yang terdiri dari:
1. PT Adhikarya Cipta Persada di Jakarta;
2. PT. Magnum Consolidator Indonesia di Jakarta;
3. PT. Midtou Aryacom Futures Makasar;
4. PT Bina Karya Prima di Bekasi;
5. PT Wilmar Nabati Indonesia di Medan;
6. PT Inter Multiinvest Fortuna Medan;
7. PT Java Global Futures Banten;
8. PT Babel Surya Alam di Belitung.
d. Pertemuan Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaku Usaha PBK Kegiatan ini berupa pertemuan antara Bappebti selaku regulator dengan para
pelaku usaha dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan Pengawasan
Kepatuhan Pelaku Usaha PBK selama periode tertentu. Untuk mendukung
kegiatan ini telah dilaksanakan 2 (dua) kali Konsinyering pada tanggal 24 - 25
Juni 2019 dan 30 September – 1 Oktober 2019 di Jakarta dalam rangka Evaluasi
Pengawasan Kegiatan Pelaku Usaha PBK dan Implementasi Program Anti
Pencucian Uang-Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) serta 1 (satu)
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 27
03 Akuntabilitas Kinerja
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 28
kali FKT Direktur Kepatuhan di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 26-28
Agustus 2019.
IK-3: Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang
Tabel 3.10Capaian Indikator Kinerja Utama -3Tahun 2019
Indikator Kinerja Target Tahun 2019
Target Tahun 2019
Realisasi Tahun 2019 Capaian %
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi Sistem Resi Gudang, dan Pasar lelang
9 Peraturan 100% 14 155
Sumber: Roroundak
Apabila dibandingkan dengan tahun 2018 Jika dibandingkan dengan capaian pada
tahun 2018 terjadi penurunan, dimana pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 9
(sembilan) peraturan dan yang terealisasi adalah 21 (dua puluh satu) peraturan
233,33% (dua ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga persen)
Tabel 3.11 Capaian Indikator Kinerja -3 Tahun 2018
Indikator Kinerja Target Tahun 2018
Target Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018 Capaian %
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi Sistem Resi Gudang, dan Pasar lelang
9 Peraturan 100% 21 233
Sumber: Roroundak
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan pada kepentingan
masyarakat dari praktek-praktek perdagangan yang merugikan serta memberikan
kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka,
maka Bappebti setiap waktu harus mengikuti perkembangan pasar berjangka serta
melakukan pengkajian terhadap keadaan yang terjadi tersebut atau peraturan yang
ada, yang dipergunakan untuk penyusunan atau penyempurnaan peraturan yang ada.
Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang PBK, SRG, dan PLK
terbagi atas 2 kegiatan yaitu :
IK3.1 Peraturan Perundang-undangan di Bidang PBK, SRG, dan PLK
Pada tahun 2019, terdapat 14 (empat belas) Peraturan yang telah
ditandatangani, yakni :
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 28
03 Akuntabilitas Kinerja
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 29
- Peraturan Kepala Bappebti Nomor 1 tahun 2019 tentang Penetapan Daftar Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri Dalam Rangka Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Luar Negeri;
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka;
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 tahun 2019 tentangKomoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka;
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 tahun 2019 tentangKetentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka;
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 tahun 2019 tentangKetentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka;
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 tahun 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka;
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Ujian Profesi Untuk Calon Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka;
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 tahun 2019 tentangPerubahan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka;
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka;
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka;
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 tahun 2019 tentangPetunjuk Teknis Pelaksanaan Perdagangan Timah Murni Batangan Melalui Bursa Timah;
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 12 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penetapan Daftar Bursa Dan Kontrak Berjangka Luar Negeri Dalam Rangka Penyaluran Amanat Nasabah Ke Bursa Luar Negeri;
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 29
03 Akuntabilitas Kinerja
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 30
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Bersama; dan
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 14 tahun 2019 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online dengan Costumer Due Diligence (CDD) Sederhana di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
IK3.2 Pertemuan teknis implementasi ketentuan di bidang PBK, SRG dan PL
Kegiatan pertemuan teknis implementasi ketentuan di bidang PBK, SRG dan
PL ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi
antara Bappebti dengan para pelaku usaha terkait dengan pemahaman tentang
ketentuan perdagangan berjangka, ketentuan-ketentuan baru di bidang perdagangan
berjangka, invetarisasi permasalahan terkait dengan penerapan peraturan dan sanksi
atas pelanggaran ketentuan. Kegiatan Pertemuan Teknis pada Triwulan II 2019 telah
dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali yaitu di Solo, Makassar, Medan, Surabaya dan
Bandung.
Persentase pencapaian kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-
Undangan di Bidang PBK, SRG, dan PLK untuk Tahun 2019 adalah 5 (lima) kali
kegiatan Perteknis dan 14 (empat belas) Peraturan dengan target tahun 2019 yaitu 9
(sembilan) Peraturan dengan persentase sebesar 155.55%.
Kendala/permasalahan yang dihadapi :
- Kurangnya jumlah SDM yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam
melakukan penyusunan peraturan Perundang-undangan disesuaikan dengan
beban kerja.
- Adanya inovasi dan financial technology yang berkembang cepat yang tidak
diimbangi dengan peraturan yang ada.
- Kurangnya data dan informasi, sebagai bahan penyusunan peraturan terutama
terkait Fintech dan inovasi keuangan di bidang PBK, SRG dan PLK.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 30
03 Akuntabilitas Kinerja
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 31
Gambar 3.3 Pertemuan Teknis Implementasi Ketentuan di Bidang PBK di Makassar
Sumber :Rorundak
Gambar 3.4 Pertemuan Teknis di Medan
Sumber: Rorundak
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 31
Gambar 3.3 Pertemuan Teknis Implementasi Ketentuan di Bidang PBK di Makassar
Sumber :Rorundak
Gambar 3.4 Pertemuan Teknis di Medan
Sumber: Rorundak
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 31
03 Akuntabilitas Kinerja
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 32
Gambar 3.5 Konsinyering Peraturan Bappebti di Jakarta
Sumber: Rorundak
IK-4: Pertumbuhan Volume Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi
Tabel 3.12 Pertumbuhan Volume Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi
No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
1
Pertumbuhan Volume Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi
2% 4% 5% 7% 8%
Target 6,276,069 6,527,112 6,853,468 7,333,210 7,919,867
Realisasi 6,590,530 7,012,220 7,046,179 8,821,762 11,122,638
Persentase Realisasi 7.11% 6.40% 0.48% 25.20% 26.08%
Capaian 355.53% 159.96% 9.69% 359.99% 326.02%
Sumber :Rowaspaberfi Tabel 3.13
Perbandingan pertumbuhan volume transaksi dengan target jangka menengah
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERBANDINGAN DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH
TARGET S.D. 2019 REALISASI S.D. 2019 CAPAIAN S.D. 2019
Pertumbuhan Volume Transaksi PBK 7,919,867 11,122,638 140.44%
Sumber :Rowaspaberfi
Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) adalah segala sesuatu yang
berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan
penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah,
dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. Manfaat PBK adalah sebagai sarana Lindung nilai
(Hedging), pembentukan harga (Price Discovery) dan sarana investasi.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 32
03 Akuntabilitas Kinerja
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 33
Industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) sudah ada di Indonesia
sejak tahun 2000 yang ditandai dengan berdirinya Bursa Berjangka pertama di
Indonesia, yaitu PT Bursa Berjangka Jakarta yang kemudian diikuti dengan berdirinya
Bursa Berjangka yang kedua, yaitu PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia pada
tahun 2009.
Dasar hukum PBK yaitu:
a. UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2011
b. PP Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
c. PP Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi; dan
d. Peraturan Kepala Bappebti yang mengatur tentang teknis penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.
PelakuUsaha PBK terdiri dari:
a. Bursa Berjangka : penyedia sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
b. Lembaga Kliring Berjangka : penyedia sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Perdagangan Berjangka.
c. Pialang Berjangka : badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai Margin untuk menjamin transaksi
d. Pedagang Berjangka : Anggota Bursa Berjangka yang hanya berhak melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya di Bursa Berjangka untuk diri sendiri atau kelompok usahanya
e. Penasihat Berjangka : pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan menerima imbalan.
f. Pengelola sentra dana Berjangka : Pihak yang melakukan usaha yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana dari peserta Sentra Dana Berjangka untuk diinvestasikan dalam Kontrak Berjangka.
g. Bank Penyimpan Margin : Bank umum yang berstatus bank devisa yang telah disetujui BAPPEBTI untuk menyimpan dana Nasabah, Dana Kompensasi, dana jaminan, dan dana Sentra Dana Berjangka
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 33
03 Akuntabilitas Kinerja
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 34
Pada periode Tahun 2019 realisasi pencapaian target indikator Pertumbuhan
Volume Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) adalah sebesar 26,08 %.
Angka tersebut didapatkan dengan membandingkan total volume transaksi PBK pada
periode tahun 2019 yang sebesar 11.122.638 lot dengan total volume transaksi PBK
periode tahun 2018 sebesar 8.821.762 lot.
Realisasi Pertumbuhan Volume Transaksi PBK di Tahun 2019 bila
dibandingkan dengan pencapaian di Tahun 2018 mengalami kenaikan dari 25,20%
menjadi 26,08%. Tabel 3.14
Perkembangan Volume Transaksi PBK Tahun 2015 – 2019
Sumber : Rowaspaberfi
Berdasarkan data transaksi yang dilaporkan oleh Bursa Berjangka Jakarta
(BBJ) dan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), jumlah volume transaksi
kontrak berjangka tahun 2019 adalah sebesar 11.122.638 Lot. Jumlah volume
transaksi tersebut mengalami peningkatan sebesar 26,08% dibandingkan dengan
tahun 2018 yang jumlahnya hanya sebesar 8.821.762 Lot., transaksi multilateral
secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar 17,62 % (268.000 lot) bila
dibandingkan dengan total kontrak multilateral pada Tahun 2018 dengan perincian
kontrak multilateral BBJ naik sebesar 9,89 % ( 132.078 lot) dan kontrak multilateral
BKDI naik sebesar 73,24 % (135.922 lot). Transaksi SPA secara keseluruhan naik
sebesar 27.85 % (2.032.876 lot) bila dibandingkan dengan total kontrak SPA pada
2015VOLUME
(LOT)VOLUME
(LOT)VOLUME
(LOT)VOLUME
(LOT)VOLUME
(LOT)PERUB
(%)700,261 882,755 26.06 1,090,782 23.57 1,335,815 22.46 1,467,893 9.89
580,540 564,198 -2.81 241,429 -57.21 185,573 -23.14 321,495 73.24
1,280,801 1,446,953 12.97 1,332,211 -7.93 1,521,388 14.20 1,789,388 17.62
3,604,889 4,145,962 15.01 4,092,411 -1.29 5,398,260 31.91 6,476,133 19.97
1,704,840 1,419,305 -16.75 1,621,557 14.25 1,902,114 17.30 2,857,117 50.21
5,309,729 5,565,267 4.81 5,713,968 2.67 7,300,374 27.76 9,333,250 27.85
4,305,150 5,028,717 16.81 5,183,193 3.07 6,734,075 29.92 7,944,026 17.97
2,285,380 1,983,503 -13.21 1,862,986 -6.08 2,087,687 12.06 3,178,612 52.26
6,590,530 7,012,220 6.40 7,046,179 0.48 8,821,762 25.20 11,122,638 26.08
201920182017
TOTAL VOLUME TRANSAKSI PBK
TOTAL VOLUME TRANSAKSI BKDI
KONTRAK SPA BKDI
TOTAL VOLUME TRANSAKSI BBJ
KONTRAK MULTILATERAL BBJ
TOTAL KONTRAK SPA (BBJ + BKDI)
TOTAL KONTRAK MULTILATERAL (BBJ + BKDI)
PERUB (%)PERUB(%)
PERUB(%)
KONTRAK SPA BBJ
2016JENIS KONTRAK
KONTRAK MULTILATERAL BKDI
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 34
Pada periode Tahun 2019 realisasi pencapaian target indikator Pertumbuhan
Volume Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) adalah sebesar 26,08 %.
Angka tersebut didapatkan dengan membandingkan total volume transaksi PBK pada
periode tahun 2019 yang sebesar 11.122.638 lot dengan total volume transaksi PBK
periode tahun 2018 sebesar 8.821.762 lot.
Realisasi Pertumbuhan Volume Transaksi PBK di Tahun 2019 bila
dibandingkan dengan pencapaian di Tahun 2018 mengalami kenaikan dari 25,20%
menjadi 26,08%. Tabel 3.14
Perkembangan Volume Transaksi PBK Tahun 2015 – 2019
Sumber : Rowaspaberfi
Berdasarkan data transaksi yang dilaporkan oleh Bursa Berjangka Jakarta
(BBJ) dan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), jumlah volume transaksi
kontrak berjangka tahun 2019 adalah sebesar 11.122.638 Lot. Jumlah volume
transaksi tersebut mengalami peningkatan sebesar 26,08% dibandingkan dengan
tahun 2018 yang jumlahnya hanya sebesar 8.821.762 Lot., transaksi multilateral
secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar 17,62 % (268.000 lot) bila
dibandingkan dengan total kontrak multilateral pada Tahun 2018 dengan perincian
kontrak multilateral BBJ naik sebesar 9,89 % ( 132.078 lot) dan kontrak multilateral
BKDI naik sebesar 73,24 % (135.922 lot). Transaksi SPA secara keseluruhan naik
sebesar 27.85 % (2.032.876 lot) bila dibandingkan dengan total kontrak SPA pada
2015VOLUME
(LOT)VOLUME
(LOT)VOLUME
(LOT)VOLUME
(LOT)VOLUME
(LOT)PERUB
(%)700,261 882,755 26.06 1,090,782 23.57 1,335,815 22.46 1,467,893 9.89
580,540 564,198 -2.81 241,429 -57.21 185,573 -23.14 321,495 73.24
1,280,801 1,446,953 12.97 1,332,211 -7.93 1,521,388 14.20 1,789,388 17.62
3,604,889 4,145,962 15.01 4,092,411 -1.29 5,398,260 31.91 6,476,133 19.97
1,704,840 1,419,305 -16.75 1,621,557 14.25 1,902,114 17.30 2,857,117 50.21
5,309,729 5,565,267 4.81 5,713,968 2.67 7,300,374 27.76 9,333,250 27.85
4,305,150 5,028,717 16.81 5,183,193 3.07 6,734,075 29.92 7,944,026 17.97
2,285,380 1,983,503 -13.21 1,862,986 -6.08 2,087,687 12.06 3,178,612 52.26
6,590,530 7,012,220 6.40 7,046,179 0.48 8,821,762 25.20 11,122,638 26.08
201920182017
TOTAL VOLUME TRANSAKSI PBK
TOTAL VOLUME TRANSAKSI BKDI
KONTRAK SPA BKDI
TOTAL VOLUME TRANSAKSI BBJ
KONTRAK MULTILATERAL BBJ
TOTAL KONTRAK SPA (BBJ + BKDI)
TOTAL KONTRAK MULTILATERAL (BBJ + BKDI)
PERUB (%)PERUB(%)
PERUB(%)
KONTRAK SPA BBJ
2016JENIS KONTRAK
KONTRAK MULTILATERAL BKDI
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 34
Pada periode Tahun 2019 realisasi pencapaian target indikator Pertumbuhan
Volume Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) adalah sebesar 26,08 %.
Angka tersebut didapatkan dengan membandingkan total volume transaksi PBK pada
periode tahun 2019 yang sebesar 11.122.638 lot dengan total volume transaksi PBK
periode tahun 2018 sebesar 8.821.762 lot.
Realisasi Pertumbuhan Volume Transaksi PBK di Tahun 2019 bila
dibandingkan dengan pencapaian di Tahun 2018 mengalami kenaikan dari 25,20%
menjadi 26,08%. Tabel 3.14
Perkembangan Volume Transaksi PBK Tahun 2015 – 2019
Sumber : Rowaspaberfi
Berdasarkan data transaksi yang dilaporkan oleh Bursa Berjangka Jakarta
(BBJ) dan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), jumlah volume transaksi
kontrak berjangka tahun 2019 adalah sebesar 11.122.638 Lot. Jumlah volume
transaksi tersebut mengalami peningkatan sebesar 26,08% dibandingkan dengan
tahun 2018 yang jumlahnya hanya sebesar 8.821.762 Lot., transaksi multilateral
secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar 17,62 % (268.000 lot) bila
dibandingkan dengan total kontrak multilateral pada Tahun 2018 dengan perincian
kontrak multilateral BBJ naik sebesar 9,89 % ( 132.078 lot) dan kontrak multilateral
BKDI naik sebesar 73,24 % (135.922 lot). Transaksi SPA secara keseluruhan naik
sebesar 27.85 % (2.032.876 lot) bila dibandingkan dengan total kontrak SPA pada
2015VOLUME
(LOT)VOLUME
(LOT)VOLUME
(LOT)VOLUME
(LOT)VOLUME
(LOT)PERUB
(%)700,261 882,755 26.06 1,090,782 23.57 1,335,815 22.46 1,467,893 9.89
580,540 564,198 -2.81 241,429 -57.21 185,573 -23.14 321,495 73.24
1,280,801 1,446,953 12.97 1,332,211 -7.93 1,521,388 14.20 1,789,388 17.62
3,604,889 4,145,962 15.01 4,092,411 -1.29 5,398,260 31.91 6,476,133 19.97
1,704,840 1,419,305 -16.75 1,621,557 14.25 1,902,114 17.30 2,857,117 50.21
5,309,729 5,565,267 4.81 5,713,968 2.67 7,300,374 27.76 9,333,250 27.85
4,305,150 5,028,717 16.81 5,183,193 3.07 6,734,075 29.92 7,944,026 17.97
2,285,380 1,983,503 -13.21 1,862,986 -6.08 2,087,687 12.06 3,178,612 52.26
6,590,530 7,012,220 6.40 7,046,179 0.48 8,821,762 25.20 11,122,638 26.08
201920182017
TOTAL VOLUME TRANSAKSI PBK
TOTAL VOLUME TRANSAKSI BKDI
KONTRAK SPA BKDI
TOTAL VOLUME TRANSAKSI BBJ
KONTRAK MULTILATERAL BBJ
TOTAL KONTRAK SPA (BBJ + BKDI)
TOTAL KONTRAK MULTILATERAL (BBJ + BKDI)
PERUB (%)PERUB(%)
PERUB(%)
KONTRAK SPA BBJ
2016JENIS KONTRAK
KONTRAK MULTILATERAL BKDI
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 34
03 Akuntabilitas Kinerja
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 35
Tahun 2018 sebesar 7.300.374 lot, dengan perincian kontrak SPA BBJ naik sebesar
19,97 % (1.077.873 lot) dan kontrak SPA BKDI naik sebesar 50,21 % (955.003 lot).
Apabila dilihat dari besarnya Market share transaksi multilateral terhadap total
transaksi Perdagangan Berjangka, pada tahun 2019 Market Share untuk Volume
Transaksi Multilateral adalah sebesar 16,09%, turun dibandingkan dengan Market
Share tahun 2018 yang sebesar 17,25%. Untuk Nilai Transaksi Kontrak Berjangka
pada tahun 2019 sebesar Rp141.660.946.547.868, angka tersebut mengalami
peningkatan sebesar 20,97% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp
113.213.172.052.327 Tabel 3.15
Volume Transaksi Multilateral per Kontrak Komoditi
Sumber : BBJ dan BKDI (diolah Bappebti) s.d. Desember 2019
JENIS KONTRAK 2015 2016 2017 2018 2019 PERTUM (%)MULTILATERAL BBJ 700,261 882,755 1,090,782 1,335,815 1,467,894 9.89#DIV/0!AGRICULTURE 446,405 541,799 668,626 758,961 806,796 6.30
OLE 30,056 69,305 72,901 70,939 198,868 180.34OLE10 30,187 44,824 105,309 112,136 137,274 22.42CC5 69,921 36,274 58,163 62,722 39,517 -37.00ACF 82,529 98,975 99,674 207,381 281,600 35.79RCF 233,712 292,421 332,579 305,783 149,537 -51.10
METAL 253,856 340,956 422,156 576,854 661,098 14.60GOL 886 290 - - - 0GOL100 40,179 66,749 76,446 153,606 237,706 54.75GOL250 129,023 189,333 271,510 354,490 380,951 7.46KIE 34,081 44,779 42,963 46,328 37,233 -19.63KGE 181 2 - 394 2,328 490.86KGE USD 6,505 6,591 4,330 312 - -100.00GU1TF 41,467 32,316 6,650 3,236 2,472 -23.61KBIE - 42 66 - -100.00GU1H10 1,256 266 - - - 0GG5 165 477 192 192 370 92.71GG10 35 52 34 24 34 41.67GG25 - 25 6 - 4 100GG50 12 32 3 - - 0GG100 66 44 19,980 18,206 - -100.00
MULTILATERAL BKDI 580,540 564,198 241,429 185,573 321,469 85.69AGRICULTURE 440,018 383,451 49,496 43,493 49,677 14.22
CPOTR 439,635 383,024 49,194 36,949 30,895 -16.38OLEINTR 383 427 302 6,544 18,782 187.01
METAL 135,880 174,958 184,534 128,179 61,640 -51.91GOLDGR 117,276 157,745 138,506 100,481 42,076 -58.13GOLDUD - 197 2,181 150.00 11,335 7,456.67GOLDID 1,746 3,971 28,216 12,486.00 - -100.00UBSG 35 26 37 - - 0TIN 13,496 12,614 15,594 15,062 8,229 -45.37
CURRENCY - - - 1,452 190,118 99.24AUDUSD - - - 100 22,513 22,413.00EURUSD - - - 154 29,234 18,883.12GBPUSD - - - 38 26,606 69,915.79NZDUSD - - - 82 54,889 66,837.80USDCAD - - - 146 10,992 7,428.77USDCHF - - - 372 13,354 3,489.78USDJPY - - - 560 32,530 5,708.93
4,642 5,789 7,399 12,449 20,034 60.932,117.00 TOTAL MULTILATERAL 1,285,443 1,452,742 1,339,610 1,533,837 1,809,397 18.93
PALN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 35
03 Akuntabilitas Kinerja
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 36
Berdasarkan tabel diatas, produk yang mengalami peningkatan di tahun 2019
jika dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu produk agriculture (naik 6,73%), metal
(naik 2,51%), dan currency (naik 12.993,52 %). Adanya peningkatan nilai transaksi
yang sangat tinggi untuk produk currency dikarenakan adanya peluncuran produk GO-
FX BKDI yang cukup diminati oleh pelaku usaha PBK.
BAPPEBTI dalam rangka mendukung Pertumbuhan PBK di Indonesia
melakukan berbagai program antara lain:
A. Percepatan Perizinan PBK
Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen
lengkap dan benar, pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 18 (Delapan belas) hari
tercapai menjadi 6 (enam) hari.
Berikut tabel percepatan jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha
PBK setelah dokumen lengkap dan benar dari tahun 2015 s.d 2019 :
Tabel 3.16
Percepatan jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK
No Tahun Target Capaian Prosentase Capaian
1. 2015 20 hari 11 hari 145%
2. 2016 20 hari 6 hari 170%
3. 2017 19 hari 3 hari 184%
4. 2018 19 hari 3 hari 184%
5. 2019 18 hari 6 hari 166,67%
Sumber Data : Ronabangsar
Dari tabel diatas terlihat bahwa target jumlah hari penyelesaian perizinan
pelaku usaha PBK selama 5 tahun terakhir semakin dipercepat untuk lebih
meningkatkan pelayanan perizinan Bappebti, sedangkan untuk pencapaian targetnya
dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami peningkatan, pada tahun 2019 sudah ada
kemajuan. Hal ini disebabkan karena perhitungan jumlah hari dimaksud sangat
tergantung dari jenis permohonan izin yang diajukan oleh pelaku usaha dimana
lamanya waktu penyelesaian perizinan ini berbeda-beda dan bisa mencapai
maksimum 32 hari berdasarkan Keputusan Kepala Bappebti Nomor :
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 36
03 Akuntabilitas Kinerja
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 37
86/BAPPEBTI/KP/12/2010 tentang jenis perizinan di bidang Perdagangan Berjangka
Komoditi, Prosedur Operasi Standar (Standard Operating Procedure) dan Tingkat
Layanan (Service Level Arrangement) .
B. Pelatihan Teknis PBK
Dalam rangka meningkatkan pemahaman kemampuan, serta kualitas pelaku
usaha di bidang PBK agar tercipta pelaku usaha yang professional, dilaksanakan
Pelatihan Teknis kepada pelaku usaha PBK. Tabel 3.17
Pelatihan Teknis Pelaku usaha PBK
No Tahun Target Capaian Prosentase Capaian
1. 2015 360 orang 369 orang 102.5%
2. 2016 220 orang 229 orang 104 %
3. 2017 400 orang 200 orang 50 %
4. 2018 400 orang 400 orang 100%
5. 2019 400 orang 425 0rang 106,25 %
Sumber Data : Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, 2019
Pelatihan Teknis pada tahun 2019 dihadiri oleh 425 orang peserta yang dapat
dirinci sebagai berikut :
a. Pelatihan Teknis di Semarang pada tanggal 10 – 11 April 2019 dilaksanakan di Hotel
Quest Semarang Jawa Tengah mengambil Tema tentang “Meningkatkan Transaksi
Multilateral di Bursa Berjangka”. Pelatihan Teknis Pelaku Usaha Perdagangan
Berjangka Komoditi diikuti sebanyak 100 orang yang terdiri dari Direksi Pialang
Berjangka dan pegawai yang menangani Desk Commodity.
b. Pelatihan Teknis di Jakarta pada tanggal 15 -16 Mei 2019 dilaksanakan di Hotel
Golden Boutique Jakarta Pusat mengambilTema tentang “upaya meningkatkan
Transaksi Kontrak Berjangka Multilatera” dengan jumlah peserta sebanyak 125
peserta yang terdiri dari pelaku usaha di bidang PBK seperti Pialang Berjangka dan
Pedagang Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif (SPA). Acara ini juga
dihadiri oleh Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka sertaAsosiasi
Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia. Pelaksanaan Pelatihan Teknis Pelaku
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 37
03 Akuntabilitas Kinerja
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 38
Usaha PBK ini bertujuan untuk simulasi sistem transaksi multilateral yang dipandu
oleh tim dari BBJ dan BKDI.
c. Pelatihan Teknis di Bali pada tanggal 22 -23 Juli 2019 dilaksanakan di Bali. Pelatihan
Teknis secara resmi dibuka oleh Kepala BAPPEBTI Indrasari Wisnu Wardhana
Mengambil tema tentang “Meningkatkan Transaksi Kontrak Berjangka Multilateral”
dengan jumlah peserta sebanyak 100 peserta.
d. Pelatihan Teknis di Bandung pada tanggal 19-20 September 2019 di Hotel GH
Universal. Kepala BAPPEBTI, Tjahya Widayanti, membuka acara Pelatihan Teknis
Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dengan tema : Simulasi
Transaksi Kontraksi Berjangka Multilateral” dengan jumlah peserta sebanyak 100
peserta.
BAPPEBTI pada tahun 2019 melaksanakan Ujian Profesi Wakil Pialang
Berjangka dengan anggaran Rupiah Murni dan anggaran PNBP (Penerimaan Negara
Bukan Pajak), dengan rincian:
1. Ujian Profesi Wakil Pialang Berjangka dengan Tahap I sudah dilaksanakan di
Semarang dengan peserta 100 orang dan yang lulus sebagai wakil pialang berjangka
sebanyak 48 orang.
2. Ujian Profesi Wakil Pialang Berjangka dengan Tahap II di laksanakan di Tangerang
dengan peserta 99 orang, dan yang lulus sebagai wakil pialang berjangka sebanyak
51 orang.
3. Ujian profesi wakil pialang berjangka dengan Tahap III di laksanakan di Yogyakarta
dengan peserta 128 orang, dan yang lulus sebagai wakil pialang berjangka sebanyak
88 orang.
4. Ujian Profesi Wakil Pialang Berjangka dengan Tahap IV di laksanakan di Medan
dengan peserta 77 orang dan yang lulus sebagai wakil pialang berjangka sebanyak 52
orang.
5. Ujian Profesi Wakil Pialang Berjangka dengan Tahap V di Laksanakan di Surabaya
dengan peserta 125 orang dan yang lulus sebagai wakil pialang berjangka sebanyak
sebanyak 114 orang.
6. Ujian Profesi Wakil Pialang Berjangka dengan Tahap VI dengan anggaran PNBP di
Laksanakan di Bandung dengan peserta 76 orang dan yang lulus sebagai wakil
pialang berjangka sebanyak 49 orang.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 38
03 Akuntabilitas Kinerja
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 39
Gambar 3.6 Kepala BAPPEBTI, memberikan pengarahan sekaligus membuka acara Ujian Profesi Calon Wakil Pialang
Berjangka (WPB) Angkatan IV Tahun 2019 di Medan, Sumatera Utara.
Sumber : Ronabangsar C. Pengawasan PBK
Pada konsinyering Pengawasan Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi
(PBK) bertujuan untuk mengingatkan kembali kepada para Pedagang Penyelenggara
SPA untuk menempatkan seluruh server yang digunakan dalam transaksi SPA di
dalam negeri sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Kepala Bappebti
Nomor 88/BAPPEBTI/Per/01/2011, sehingga pengawasan transaksi SPA dapat lebih
optimal. Saat ini SPTT-SPA telah dikembangkan menjadi aplikasi e-SISWAS yang
dapat digunakan oleh masing-masing Penyelenggara SPA untuk melihat fitur early
warningnya sehingga diharapkan dapat segera dilakukan perbaikan sehingga tidak
masuk lagi dalam fitur early warning
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 39
03 Akuntabilitas Kinerja
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 40
Gambar 3.7
Konsinyering Pengawasan Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dengan tema “Sosialisasi Penggunaan Sistem Informasi Pengawasan Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif
(Esiswas) Pedagang Penyelenggara SPA” yang diselenggarakan di Jakarta, 3 Juli 2019
Sumber : Rowaspaberfi
Kegiatan Konsinyering Pengawasan Transaksi Multilateral ini diadakan untuk
membahas mengenai hasil evaluasi pengawasan transaksi yang telah dilakukan oleh
Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik dan Bursa Berjangka periode tahun
2019, selain itu, pada acara ini dijelaskan mengenai hambatan dan temuan saat
melakukan pengawasan transaksi serta kiat-kiat yang telah dan akan dilakukan oleh
Bursa Berjangka dalam meningkatkan kualitas transaksi multilateral. Hal ini terbukti
membawa dampak yang positif bagi perkembangan volume transaksi PBK. Selain itu,
tingkat pelanggaran yang terjadi juga telah berkurang, yang mengartikan bahwa
peningkatan volume transaksi diikuti dengan peningkatan kepatuhan transaksi pelaku
usaha PBK. .
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 40
03 Akuntabilitas Kinerja
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 41
Gambar 3.8 Konsinyering Pengawasan Transaksi Multilateral Terkait Evaluasi Pengawasan Transaksi Dalam
Rangka Peningkatan Kualitas Transaksi Multilateral di Jakarta, 25 September 2019
Sumber : Rowaspaberfi
D.Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang PBK, SRG, dan PLK
BAPPEBTI untuk memberikan perlindungan pada kepentingan masyarakat
dari praktek-praktek perdagangan yang merugikan serta memberikan kepastian
hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka, harus
mengikuti perkembangan pasar berjangka serta melakukan pengkajian terhadap
keadaan yang terjadi tersebut atau peraturan yang ada, untuk kepentingan
penyusunan atau penyempurnaan peraturan yang ada.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 41
03 Akuntabilitas Kinerja
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 42
Gambar 3.9 Rapat Koordinasi Dengan Aparat Penegak Hukum di Yogyakarta
Sumber: Rorundak
Pada tahun 2019, Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan
Bappebti mempunyai target Penegakan hukum terhadap pelaku usaha di bidang PBK
dan SRG melalui rapat koordinasi, monitoring, identifikasi, pemeriksaan, penyidikan di
bidang PBK, SRG, dan PL adalah sebanyak 83 kali. Dalam pelaksanaannya
terealisasi sebanyak 95 (sembilan puluh lima) kali. Dimana dari 95 (sembilan puluh
lima) perusahaan telah berhasil ditangani dengan rincian yang terdiri dari 29 (dua
puluh sembilan) perusahaan diidentifikasi/diundercover, pemeriksaan terhadap 37
(tiga puluh tujuh) perusahaan, Penyidikan terhadap 24 (dua puluh empat) perusahaan,
2 (dua) kali Pelaksanaan Monitoring di Jakarta dan pelaksanaan Rapat Koordinasi 3
(tiga) kali di Padang, Yogyakarta dan Bandung.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 42
03 Akuntabilitas Kinerja
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 43
Gambar. 3.10 Penindakan BAPPEBTI di Yogyakarta terhadap seminar illegal “Bincang Bisnis OctaFX Explorer” yang
diselenggarakan oleh broker asing yang tidak memliki izin dari BAPPEBTI
Sumber : kerjasama dan Indormasi Publik BAPPEBTI
1) Pemberian Pelayanan Hukum
Pemberian pelayanan hukum terhadap pelaku usaha di bidang PBK dan SRG
melalui asistensi hukum penanganan kasus PBK dan SRG dan pertemuan teknis
implementasi ketentuan di bidang PBK, SRG dn PL merupakan indikator kinerja utama
yang bertujuan untuk:
1. Memberikan konsultasi, asistensi dan pelayanan hukum
2. Memberikan dan meningkatkan pemahaman serta menyamakan persepsi antara
Bappebti dengan para pelaku usaha di bidang PBK, SRG dan PL.
Pemberian pelayanan hukum terbagi atas 1 kegiatan yaitu, asistensi hukum
penanganan kasus PBK dan SRG. Kegiatan ini selain memberikan konsultasi atau
pelayanan hukum juga terdapat kegiatan pemberian keterangan sebagai ahli dan/atau
sebagai saksi.Keterangan sebagai ahli dan/atau saksi kepada pihak kepolisian dan
kejaksaan atas dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dan/atau tindak
pidana lainnya yang dilakukan oleh perusahaan Pialang baik yang memiliki ijin
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 43
03 Akuntabilitas Kinerja
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 44
maupun yang illegal. Selain itu pemberian keterangan ahli dan/atau saksi juga
diberikan pada sidang pengadilan ataupun BAKTI Gambar 3.11
Pertemuan Teknis Implementasi Ketentuan di Bidang PBK di Bandung
Sumber Data: Rorundak
Pada tahun 2019, kegiatan pemberian asistensi hukum dan saksi ahli telah
dilaksanakan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali. Pemberian keterangan ahli
dan/atau saksi sebanyak 19 (sembilan belas) kali yang dilakukan 2 (dua) kali di
Surabaya, 1 (satu) kali di Denpasar, 1 (satu) kali di Sleman, 1 (satu) kali di
Labuanbatu, 6 (enam) kali di Medan dan 8 (delapan) kali di Jakarta, sedangkan untuk
Asistensi hukum sebanyak 19 (sembilan belas) kali yang dilakukan 3 (tiga) kali di
Denpasar, 1 (satu) kali di Depok, 2 (dua) kali di Yogyakarta, 2 (dua) kali di Makassar, 3
(tiga) kali di Medan, 3 (tiga) kali di Bekasi, 1 (satu) kali di Bogor, 1 (satu) kali di
Mataram, 1 (satu) kali di Malang dan 2 (dua) kali di Jakarta.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 44
03 Akuntabilitas Kinerja
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 45
IK-5: Pertumbuhan Jumlah Penyelenggaraan Pasar Lelang
Tabel 3.18 Pertumbuhan Jumlah Penyelenggaraan Pasar Lelang 2019
Sumber : Robinwas SRG dan PLK
Tabel 3.19
Jumlah Penyelenggaraan Pasar Lelang 2019
Indikator Kinerja Target Tahun 2019
Target Tahun 2019
Realisasi Tahun 2019 Capaian %
Jumlah penyelenggaraan pasar lelang 93 Kali 100 % 103 kali 110,75
Sumber : Robinwas SRG dan PLK
Apabila dibandingkan dengan tahun 2018 terjadi pertumbuhan positif pada
penyelenggaraan pasar lelang yang sebelumnya hanya terselenggara sebanyak 85
kali menjadi 103 kali pada tahun 2019 atau tumbuh sebesar 21,18%. Realisasi nilai
pertumbuhan ini jauh di atas target yang ditetapkan sebesar 9%. Tabel 3.20
Pertumbuhan Jumlah Penyelenggaraan Pasar Lelang 2019
Indikator Kinerja Target Tahun 2018
Target Tahun 2018
RealisasiTahun 2018 Capaian %
Jumlah penyelenggaraan pasar lelang
85 Kali 100 % 100 % 100
Tabel 3.21
Jumlah Penyelenggaraan Pasar Lelang 2019
Indikator Kinerja Target Tahun 2018
Target Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018 Capaian %
Pertumbuhan Pengguna Pasar Lelang Komoditas
5% 100 % 9,40% 188
Pasar Lelang Komoditas berfungsi sebagai sarana pemasaran komoditi yang
efisien dan berperan dalam pembentukan harga yang wajar, adil dan transparan.
Keberadaan Pasar Lelang Komoditas dapat menjadi wadah untuk mempertemukan
Indikator Kinerja Target Tahun 2019
Target Tahun 2019
Realisasi Tahun 2019 Capaian %
Pertumbuhan jumlah penyelenggaraan pasar lelang
9 % 100 % 21,18 % 235 %
Indikator Kinerja Target Tahun 2019
Target Tahun 2019
Realisasi Tahun 2019 Capaian %
Pertumbuhan jumlah penyelenggaraan pasar lelang
9 % 100 % 21,18 % 235 %
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 45
IK-5: Pertumbuhan Jumlah Penyelenggaraan Pasar Lelang
Tabel 3.18 Pertumbuhan Jumlah Penyelenggaraan Pasar Lelang 2019
Sumber : Robinwas SRG dan PLK
Tabel 3.19
Jumlah Penyelenggaraan Pasar Lelang 2019
Indikator Kinerja Target Tahun 2019
Target Tahun 2019
Realisasi Tahun 2019 Capaian %
Jumlah penyelenggaraan pasar lelang 93 Kali 100 % 103 kali 110,75
Sumber : Robinwas SRG dan PLK
Apabila dibandingkan dengan tahun 2018 terjadi pertumbuhan positif pada
penyelenggaraan pasar lelang yang sebelumnya hanya terselenggara sebanyak 85
kali menjadi 103 kali pada tahun 2019 atau tumbuh sebesar 21,18%. Realisasi nilai
pertumbuhan ini jauh di atas target yang ditetapkan sebesar 9%. Tabel 3.20
Pertumbuhan Jumlah Penyelenggaraan Pasar Lelang 2019
Indikator Kinerja Target Tahun 2018
Target Tahun 2018
RealisasiTahun 2018 Capaian %
Jumlah penyelenggaraan pasar lelang
85 Kali 100 % 100 % 100
Tabel 3.21
Jumlah Penyelenggaraan Pasar Lelang 2019
Indikator Kinerja Target Tahun 2018
Target Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018 Capaian %
Pertumbuhan Pengguna Pasar Lelang Komoditas
5% 100 % 9,40% 188
Pasar Lelang Komoditas berfungsi sebagai sarana pemasaran komoditi yang
efisien dan berperan dalam pembentukan harga yang wajar, adil dan transparan.
Keberadaan Pasar Lelang Komoditas dapat menjadi wadah untuk mempertemukan
Indikator Kinerja Target Tahun 2019
Target Tahun 2019
Realisasi Tahun 2019 Capaian %
Pertumbuhan jumlah penyelenggaraan pasar lelang
9 % 100 % 21,18 % 235 %
Indikator Kinerja Target Tahun 2019
Target Tahun 2019
Realisasi Tahun 2019 Capaian %
Pertumbuhan jumlah penyelenggaraan pasar lelang
9 % 100 % 21,18 % 235 %
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 45
IK-5: Pertumbuhan Jumlah Penyelenggaraan Pasar Lelang
Tabel 3.18 Pertumbuhan Jumlah Penyelenggaraan Pasar Lelang 2019
Sumber : Robinwas SRG dan PLK
Tabel 3.19
Jumlah Penyelenggaraan Pasar Lelang 2019
Indikator Kinerja Target Tahun 2019
Target Tahun 2019
Realisasi Tahun 2019 Capaian %
Jumlah penyelenggaraan pasar lelang 93 Kali 100 % 103 kali 110,75
Sumber : Robinwas SRG dan PLK
Apabila dibandingkan dengan tahun 2018 terjadi pertumbuhan positif pada
penyelenggaraan pasar lelang yang sebelumnya hanya terselenggara sebanyak 85
kali menjadi 103 kali pada tahun 2019 atau tumbuh sebesar 21,18%. Realisasi nilai
pertumbuhan ini jauh di atas target yang ditetapkan sebesar 9%. Tabel 3.20
Pertumbuhan Jumlah Penyelenggaraan Pasar Lelang 2019
Indikator Kinerja Target Tahun 2018
Target Tahun 2018
RealisasiTahun 2018 Capaian %
Jumlah penyelenggaraan pasar lelang
85 Kali 100 % 100 % 100
Tabel 3.21
Jumlah Penyelenggaraan Pasar Lelang 2019
Indikator Kinerja Target Tahun 2018
Target Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018 Capaian %
Pertumbuhan Pengguna Pasar Lelang Komoditas
5% 100 % 9,40% 188
Pasar Lelang Komoditas berfungsi sebagai sarana pemasaran komoditi yang
efisien dan berperan dalam pembentukan harga yang wajar, adil dan transparan.
Keberadaan Pasar Lelang Komoditas dapat menjadi wadah untuk mempertemukan
Indikator Kinerja Target Tahun 2019
Target Tahun 2019
Realisasi Tahun 2019 Capaian %
Pertumbuhan jumlah penyelenggaraan pasar lelang
9 % 100 % 21,18 % 235 %
Indikator Kinerja Target Tahun 2019
Target Tahun 2019
Realisasi Tahun 2019 Capaian %
Pertumbuhan jumlah penyelenggaraan pasar lelang
9 % 100 % 21,18 % 235 %
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 45
IK-5: Pertumbuhan Jumlah Penyelenggaraan Pasar Lelang
Tabel 3.18 Pertumbuhan Jumlah Penyelenggaraan Pasar Lelang 2019
Sumber : Robinwas SRG dan PLK
Tabel 3.19
Jumlah Penyelenggaraan Pasar Lelang 2019
Indikator Kinerja Target Tahun 2019
Target Tahun 2019
Realisasi Tahun 2019 Capaian %
Jumlah penyelenggaraan pasar lelang 93 Kali 100 % 103 kali 110,75
Sumber : Robinwas SRG dan PLK
Apabila dibandingkan dengan tahun 2018 terjadi pertumbuhan positif pada
penyelenggaraan pasar lelang yang sebelumnya hanya terselenggara sebanyak 85
kali menjadi 103 kali pada tahun 2019 atau tumbuh sebesar 21,18%. Realisasi nilai
pertumbuhan ini jauh di atas target yang ditetapkan sebesar 9%. Tabel 3.20
Pertumbuhan Jumlah Penyelenggaraan Pasar Lelang 2019
Indikator Kinerja Target Tahun 2018
Target Tahun 2018
RealisasiTahun 2018 Capaian %
Jumlah penyelenggaraan pasar lelang
85 Kali 100 % 100 % 100
Tabel 3.21
Jumlah Penyelenggaraan Pasar Lelang 2019
Indikator Kinerja Target Tahun 2018
Target Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018 Capaian %
Pertumbuhan Pengguna Pasar Lelang Komoditas
5% 100 % 9,40% 188
Pasar Lelang Komoditas berfungsi sebagai sarana pemasaran komoditi yang
efisien dan berperan dalam pembentukan harga yang wajar, adil dan transparan.
Keberadaan Pasar Lelang Komoditas dapat menjadi wadah untuk mempertemukan
Indikator Kinerja Target Tahun 2019
Target Tahun 2019
Realisasi Tahun 2019 Capaian %
Pertumbuhan jumlah penyelenggaraan pasar lelang
9 % 100 % 21,18 % 235 %
Indikator Kinerja Target Tahun 2019
Target Tahun 2019
Realisasi Tahun 2019 Capaian %
Pertumbuhan jumlah penyelenggaraan pasar lelang
9 % 100 % 21,18 % 235 %
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 45
IK-5: Pertumbuhan Jumlah Penyelenggaraan Pasar Lelang
Tabel 3.18 Pertumbuhan Jumlah Penyelenggaraan Pasar Lelang 2019
Sumber : Robinwas SRG dan PLK
Tabel 3.19
Jumlah Penyelenggaraan Pasar Lelang 2019
Indikator Kinerja Target Tahun 2019
Target Tahun 2019
Realisasi Tahun 2019 Capaian %
Jumlah penyelenggaraan pasar lelang 93 Kali 100 % 103 kali 110,75
Sumber : Robinwas SRG dan PLK
Apabila dibandingkan dengan tahun 2018 terjadi pertumbuhan positif pada
penyelenggaraan pasar lelang yang sebelumnya hanya terselenggara sebanyak 85
kali menjadi 103 kali pada tahun 2019 atau tumbuh sebesar 21,18%. Realisasi nilai
pertumbuhan ini jauh di atas target yang ditetapkan sebesar 9%. Tabel 3.20
Pertumbuhan Jumlah Penyelenggaraan Pasar Lelang 2019
Indikator Kinerja Target Tahun 2018
Target Tahun 2018
RealisasiTahun 2018 Capaian %
Jumlah penyelenggaraan pasar lelang
85 Kali 100 % 100 % 100
Tabel 3.21
Jumlah Penyelenggaraan Pasar Lelang 2019
Indikator Kinerja Target Tahun 2018
Target Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018 Capaian %
Pertumbuhan Pengguna Pasar Lelang Komoditas
5% 100 % 9,40% 188
Pasar Lelang Komoditas berfungsi sebagai sarana pemasaran komoditi yang
efisien dan berperan dalam pembentukan harga yang wajar, adil dan transparan.
Keberadaan Pasar Lelang Komoditas dapat menjadi wadah untuk mempertemukan
Indikator Kinerja Target Tahun 2019
Target Tahun 2019
Realisasi Tahun 2019 Capaian %
Pertumbuhan jumlah penyelenggaraan pasar lelang
9 % 100 % 21,18 % 235 %
Indikator Kinerja Target Tahun 2019
Target Tahun 2019
Realisasi Tahun 2019 Capaian %
Pertumbuhan jumlah penyelenggaraan pasar lelang
9 % 100 % 21,18 % 235 %
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 45
IK-5: Pertumbuhan Jumlah Penyelenggaraan Pasar Lelang
Tabel 3.18 Pertumbuhan Jumlah Penyelenggaraan Pasar Lelang 2019
Sumber : Robinwas SRG dan PLK
Tabel 3.19
Jumlah Penyelenggaraan Pasar Lelang 2019
Indikator Kinerja Target Tahun 2019
Target Tahun 2019
Realisasi Tahun 2019 Capaian %
Jumlah penyelenggaraan pasar lelang 93 Kali 100 % 103 kali 110,75
Sumber : Robinwas SRG dan PLK
Apabila dibandingkan dengan tahun 2018 terjadi pertumbuhan positif pada
penyelenggaraan pasar lelang yang sebelumnya hanya terselenggara sebanyak 85
kali menjadi 103 kali pada tahun 2019 atau tumbuh sebesar 21,18%. Realisasi nilai
pertumbuhan ini jauh di atas target yang ditetapkan sebesar 9%. Tabel 3.20
Pertumbuhan Jumlah Penyelenggaraan Pasar Lelang 2019
Indikator Kinerja Target Tahun 2018
Target Tahun 2018
RealisasiTahun 2018 Capaian %
Jumlah penyelenggaraan pasar lelang
85 Kali 100 % 100 % 100
Tabel 3.21
Jumlah Penyelenggaraan Pasar Lelang 2019
Indikator Kinerja Target Tahun 2018
Target Tahun 2018
Realisasi Tahun 2018 Capaian %
Pertumbuhan Pengguna Pasar Lelang Komoditas
5% 100 % 9,40% 188
Pasar Lelang Komoditas berfungsi sebagai sarana pemasaran komoditi yang
efisien dan berperan dalam pembentukan harga yang wajar, adil dan transparan.
Keberadaan Pasar Lelang Komoditas dapat menjadi wadah untuk mempertemukan
Indikator Kinerja Target Tahun 2019
Target Tahun 2019
Realisasi Tahun 2019 Capaian %
Pertumbuhan jumlah penyelenggaraan pasar lelang
9 % 100 % 21,18 % 235 %
Indikator Kinerja Target Tahun 2019
Target Tahun 2019
Realisasi Tahun 2019 Capaian %
Pertumbuhan jumlah penyelenggaraan pasar lelang
9 % 100 % 21,18 % 235 %
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 45
03 Akuntabilitas Kinerja
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 46
secara langsung pembeli dengan penjual dalam upaya memperpendek mata rantai
perdagangan dengan harapan terwujudnya sistem perdagangan nasional yang efektif
dan efisien.
Kegiatan yang untuk mendukung pencapaian target tersebut Pertemuan
Teknis Pasar Lelang Komoditas Nasional, Pertemuan Teknis Pasar Lelang Komoditas
di Daerah, Pertemuan Teknis Antar Instansi Terkait Pasar Lelang Komoditas serta
Pemeliharaan Sistem Informasi Pasar Lelang Terpadu.
Gambar 3.12
Kegiatan Pertemuan Teknis Pasar Lelang Komoditas di Daerah di DIY
Sumber : Robinwas SRG dan PLK
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 46
secara langsung pembeli dengan penjual dalam upaya memperpendek mata rantai
perdagangan dengan harapan terwujudnya sistem perdagangan nasional yang efektif
dan efisien.
Kegiatan yang untuk mendukung pencapaian target tersebut Pertemuan
Teknis Pasar Lelang Komoditas Nasional, Pertemuan Teknis Pasar Lelang Komoditas
di Daerah, Pertemuan Teknis Antar Instansi Terkait Pasar Lelang Komoditas serta
Pemeliharaan Sistem Informasi Pasar Lelang Terpadu.
Gambar 3.12
Kegiatan Pertemuan Teknis Pasar Lelang Komoditas di Daerah di DIY
Sumber : Robinwas SRG dan PLK
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 46
03 Akuntabilitas Kinerja
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 47
IK-6: Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang Diterbitkan Secara Kumulatif
Tabel 3.22 Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif 2015 - 2019
No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
1
Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif
13% 13% 14% 14% 15%
Target 417,396,203,035
471,657,709,429
537,689,788,749
612,966,359,174
704,911,313,050
Realisasi
450,548,959,317
493,034,247,217
520,452,310,717
620,412,310,717
731,649,730,033
Persentase Realisasi 21.98% 9.43% 5.56% 19.21% 17.93%
Capaian 169.04% 72.54% 39.72% 137.19% 119.53% Sumber : Robinwas SRG dan PLK
Perbandingan target realisasi pertumbuhan nilai resi gudang dengan target jangka
menengah Tabel 3.23
Perbandingan Dengan Target Jangka Menengah
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERBANDINGAN DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH
TARGET KUMULATIF S.D. 2019
REALISASI S.D. 2019
CAPAIAN S.D. 2019
Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif 704,911,313,050
731,649,730,033 103.79%
Sumber : Robinwas SRG dan PLK
Resi Gudang (Warehouse Receipt) adalah Dokumen/surat bukti kepemilikan
barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang tertentu
(yang telah mendapat persetujuan dari BAPPEBTI, KEMENDAG). Sistem Resi
Gudang (Warehouse Receipt System) adalah Berbagai kegiatan yang berkaitan
dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi
Gudang. Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan salah satu alternatif pembiayaan
bagi petani di Indonesia yang pada umumnya memiliki posisi tawar lemah, terbatasnya
akses pembiayaan dan pasar, harga jual komoditi yang rendah dikala panen, serta
kelembagaan petani yang lemah, maka melalui melalui SRG petani dapat menyimpan
barangnya di gudang SRG, selanjutnya pengelola gudang akan menerbitkan resi
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 47
IK-6: Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang Diterbitkan Secara Kumulatif
Tabel 3.22 Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif 2015 - 2019
No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
1
Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif
13% 13% 14% 14% 15%
Target 417,396,203,035
471,657,709,429
537,689,788,749
612,966,359,174
704,911,313,050
Realisasi
450,548,959,317
493,034,247,217
520,452,310,717
620,412,310,717
731,649,730,033
Persentase Realisasi 21.98% 9.43% 5.56% 19.21% 17.93%
Capaian 169.04% 72.54% 39.72% 137.19% 119.53% Sumber : Robinwas SRG dan PLK
Perbandingan target realisasi pertumbuhan nilai resi gudang dengan target jangka
menengah Tabel 3.23
Perbandingan Dengan Target Jangka Menengah
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERBANDINGAN DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH
TARGET KUMULATIF S.D. 2019
REALISASI S.D. 2019
CAPAIAN S.D. 2019
Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif 704,911,313,050
731,649,730,033 103.79%
Sumber : Robinwas SRG dan PLK
Resi Gudang (Warehouse Receipt) adalah Dokumen/surat bukti kepemilikan
barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang tertentu
(yang telah mendapat persetujuan dari BAPPEBTI, KEMENDAG). Sistem Resi
Gudang (Warehouse Receipt System) adalah Berbagai kegiatan yang berkaitan
dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi
Gudang. Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan salah satu alternatif pembiayaan
bagi petani di Indonesia yang pada umumnya memiliki posisi tawar lemah, terbatasnya
akses pembiayaan dan pasar, harga jual komoditi yang rendah dikala panen, serta
kelembagaan petani yang lemah, maka melalui melalui SRG petani dapat menyimpan
barangnya di gudang SRG, selanjutnya pengelola gudang akan menerbitkan resi
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 47
IK-6: Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang Diterbitkan Secara Kumulatif
Tabel 3.22 Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif 2015 - 2019
No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
1
Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif
13% 13% 14% 14% 15%
Target 417,396,203,035
471,657,709,429
537,689,788,749
612,966,359,174
704,911,313,050
Realisasi
450,548,959,317
493,034,247,217
520,452,310,717
620,412,310,717
731,649,730,033
Persentase Realisasi 21.98% 9.43% 5.56% 19.21% 17.93%
Capaian 169.04% 72.54% 39.72% 137.19% 119.53% Sumber : Robinwas SRG dan PLK
Perbandingan target realisasi pertumbuhan nilai resi gudang dengan target jangka
menengah Tabel 3.23
Perbandingan Dengan Target Jangka Menengah
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERBANDINGAN DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH
TARGET KUMULATIF S.D. 2019
REALISASI S.D. 2019
CAPAIAN S.D. 2019
Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif 704,911,313,050
731,649,730,033 103.79%
Sumber : Robinwas SRG dan PLK
Resi Gudang (Warehouse Receipt) adalah Dokumen/surat bukti kepemilikan
barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang tertentu
(yang telah mendapat persetujuan dari BAPPEBTI, KEMENDAG). Sistem Resi
Gudang (Warehouse Receipt System) adalah Berbagai kegiatan yang berkaitan
dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi
Gudang. Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan salah satu alternatif pembiayaan
bagi petani di Indonesia yang pada umumnya memiliki posisi tawar lemah, terbatasnya
akses pembiayaan dan pasar, harga jual komoditi yang rendah dikala panen, serta
kelembagaan petani yang lemah, maka melalui melalui SRG petani dapat menyimpan
barangnya di gudang SRG, selanjutnya pengelola gudang akan menerbitkan resi
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 47
IK-6: Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang Diterbitkan Secara Kumulatif
Tabel 3.22 Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif 2015 - 2019
No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
1
Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif
13% 13% 14% 14% 15%
Target 417,396,203,035
471,657,709,429
537,689,788,749
612,966,359,174
704,911,313,050
Realisasi
450,548,959,317
493,034,247,217
520,452,310,717
620,412,310,717
731,649,730,033
Persentase Realisasi 21.98% 9.43% 5.56% 19.21% 17.93%
Capaian 169.04% 72.54% 39.72% 137.19% 119.53% Sumber : Robinwas SRG dan PLK
Perbandingan target realisasi pertumbuhan nilai resi gudang dengan target jangka
menengah Tabel 3.23
Perbandingan Dengan Target Jangka Menengah
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERBANDINGAN DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH
TARGET KUMULATIF S.D. 2019
REALISASI S.D. 2019
CAPAIAN S.D. 2019
Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif 704,911,313,050
731,649,730,033 103.79%
Sumber : Robinwas SRG dan PLK
Resi Gudang (Warehouse Receipt) adalah Dokumen/surat bukti kepemilikan
barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang tertentu
(yang telah mendapat persetujuan dari BAPPEBTI, KEMENDAG). Sistem Resi
Gudang (Warehouse Receipt System) adalah Berbagai kegiatan yang berkaitan
dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi
Gudang. Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan salah satu alternatif pembiayaan
bagi petani di Indonesia yang pada umumnya memiliki posisi tawar lemah, terbatasnya
akses pembiayaan dan pasar, harga jual komoditi yang rendah dikala panen, serta
kelembagaan petani yang lemah, maka melalui melalui SRG petani dapat menyimpan
barangnya di gudang SRG, selanjutnya pengelola gudang akan menerbitkan resi
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 47
IK-6: Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang Diterbitkan Secara Kumulatif
Tabel 3.22 Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif 2015 - 2019
No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
1
Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif
13% 13% 14% 14% 15%
Target 417,396,203,035
471,657,709,429
537,689,788,749
612,966,359,174
704,911,313,050
Realisasi
450,548,959,317
493,034,247,217
520,452,310,717
620,412,310,717
731,649,730,033
Persentase Realisasi 21.98% 9.43% 5.56% 19.21% 17.93%
Capaian 169.04% 72.54% 39.72% 137.19% 119.53% Sumber : Robinwas SRG dan PLK
Perbandingan target realisasi pertumbuhan nilai resi gudang dengan target jangka
menengah Tabel 3.23
Perbandingan Dengan Target Jangka Menengah
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERBANDINGAN DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH
TARGET KUMULATIF S.D. 2019
REALISASI S.D. 2019
CAPAIAN S.D. 2019
Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif 704,911,313,050
731,649,730,033 103.79%
Sumber : Robinwas SRG dan PLK
Resi Gudang (Warehouse Receipt) adalah Dokumen/surat bukti kepemilikan
barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang tertentu
(yang telah mendapat persetujuan dari BAPPEBTI, KEMENDAG). Sistem Resi
Gudang (Warehouse Receipt System) adalah Berbagai kegiatan yang berkaitan
dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi
Gudang. Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan salah satu alternatif pembiayaan
bagi petani di Indonesia yang pada umumnya memiliki posisi tawar lemah, terbatasnya
akses pembiayaan dan pasar, harga jual komoditi yang rendah dikala panen, serta
kelembagaan petani yang lemah, maka melalui melalui SRG petani dapat menyimpan
barangnya di gudang SRG, selanjutnya pengelola gudang akan menerbitkan resi
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 47
03 Akuntabilitas Kinerja
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 48
gudang yang dapat dijadikan agunan ke Bank sehingga petani akan mendapatkan
pembiayaan.
Sistem Resi Gudang mulai hadir di Indonesia sejak tahun 2008, setelah
sebelumnya pada tahun 2006 Pemerintah bersama dengan DPR menerbitkan
Undang-Undang No. 9 tentang Sistem Resi Gudang. Pada tahun 2007 mulai disusun
Peraturan Pemerintah mengenai Pelaksanaan Sistem Resi Gudang, kemudian
menyusul peraturan kepala Bappebti yang mengatur teknis penyelenggaraan Sistem
Resi Gudang. Pada tahun 2008, kemudian mulailah pilot project Sistem Resi Gudang
dilakukan di Indramayu dan Jombang. Sejak saat itu, implementasi Sistem Resi
Gudang terus mengalami perkembangan, baik dari sisi jumlah pelaku, kelembagaan
maupun sebaran gudang atau daerah pelaksanaan SRG.
Dasar Hukum Sistem Resi Gudang, yaitu :
a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2011;
b) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2006 Tentang SRG sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2013;
c) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang;
d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang;
e) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;
f) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2018 Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 tentang Barang Yang Dapat Disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang;
g) Peraturan Kepala Bappebti
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 48
03 Akuntabilitas Kinerja
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 49
Tabel 0.24
Pertumbuhan Penerbitan Resi Gudang Per Tiga Bulan Hingga Tahun 2019
TAHUN
PENERBITAN PEMBIAYAAN
Jumlah RG
Jumlah Barang (Ton)
Nilai (Rp) Jumlah
RG Nilai (Rp)
2008-2018 2.962 99.553,27 620.411.712.983 2.295 359.772.496.943
2019 TW I 65 2.225,00 15.623.398.600 45 8.470.358.400
2019 TW II 163 4.352,35 40.109.640.200 101 22.304.095.000
2019 TW III 62 1.729,61 16.457.530.250 46 9.707.597.500
2019 TW IV 144 3.194,42 39.047.448.000 67 18.256.012.966
TOTAL 3.396 111.054,65 731.649.730.033 2.554 418.510.560.809
Sumber : Robinwas SRG dan PLK
Secara keseluruhan, pada periode Tahun Anggaran 2019 Target
Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif telah melampaui
target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Hal ini dapat tewujud karena selama
tahun 2019 terdapat peningkatan jumlah kelembagaan SRG secara signifikan
khususnya Pengelola Gudang dan Gudang. Berdasarkan data persetujuan jika
dibandingkan dengan tahun 2018 Jumlah pengelola gudang SRG meningkat sebesar
32%. Di samping itu, peningkatan ini diikuti juga dengan bertambahnya komoditi
ekspor yang memanfaatkan skema Resi Gudang sebagai pembiayaannya salah
satunya adalah Lada dan Ikan. Nilai jual komoditi Ikan dan Lada yang cukup tinggi
berdampak pada peningkatan pertumbuhan nilai Resi Gudang yang signifikan.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 49
03 Akuntabilitas Kinerja
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 50
Gambar 3.13
Diskusi Mendag Dengan Bupati Wonogiri terkait pemanfaatan Gudang SRG untuk memenuhi kebutuhan Beras ASN Kabupaten
Sumber : Robinwas SRG dan PLK
Terdapat tiga aspek penting yang dapat mendorong peningkatan
pemanfaatan Sistem Resi Gudang yang berakibat pada pertumbuhan nilai transaksi
Resi Gudang yaitu: Komitmen Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan Gudang SRG
yang telah dibangun, Sinergitas Program Kerja antara Kementerian dan Lembaga dan
meningkatnya kepedulian pelaku usaha terhadap manfaat Sistem Resi Gudang.
Mengingat Sistem Resi Gudang merupakan Program Prioritas Nasional maka
Kementerian Perdagangan dalam melaksanakan program kerja dan kegiatan di tahun
2019 ini mencermati dan menyasar ketiga aspek tersebut. Sebagai ilustrasi,
Kementerian Perdagangan sejak tahun 2012 setiap Tahunnya membentuk yang
namanya Kelompok Kerja SRG yang mengadakan pertemuan secara berkala.
Kelompok Kerja SRG ini beranggotakan pejabat setingkat eselon 3 dan eselon 2
lintas Kementerian dan Lembaga Negara yang terkait dengan perdagangan komoditi
di Indonesia baik dari hulu sampai hilir dan lembaga pembiayaannya. Pertemuan
Kelompok Kerja ini terbukti telah menguatkan sinergitas antara Kelembagaan baik di
Tingkat Pusat dan memungkinkan adanya koordinasi kebijakan/program kerja
pengembangan SRG. Contoh nyatanya pada akhir tahun 2019 dengan dikomando
oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan
bersama-sama dengan Kementerian Koperasi, Kementerian Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal, Serta Kementerian Pertanian melakukan Piloting Pemanfaatan
Gudang SRG dan Pasar Lelang Komoditas di 10 Daerah yaitu, Sumenep,
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 50
03 Akuntabilitas Kinerja
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 51
Bolangmongodow, Demak, Probolinggo, Purworejo, Lebak, Kuningan, Dompu, Ciamis,
dan Wakatobi. Tujuan dari piloting ini adalah untuk menciptakan ekosistem
perdagangan komoditi modern dengan memanfaatkan infrastruktur fisik yang ada
yang didukung dengan infrastruktur digital sehingga dapat mewujudkann perdagangan
komoditi yang efektif dan efisien.
Gambar 3.14
Pertemuan Kelompok Kerja 2019 yang kedua di Jakarta 10 September 2019.
Sumber: Robinwas SRG dan PLK
B. Akuntabilitas Keuangan
Pada tahun 2019, anggaran Bappebti dalam rangka menyelesaikan indikator
kinerja adalah Rp 13.233.948.000. Realisasi anggaran Bappebti berdasarkan indikator
kinerja pada Tahun 2019sebesar Rp 12.837.037.292 atau dengan tingkat capaian
sebesar 97.00%.Capaian realisasi anggaran terbesar adalah untuk indikator Jumlah
pelaku usaha Perdagangan Berjangka Komoditi yang dievaluasi kegiatannya dan
pelaporan keuangannyayaitu sebesar 99.56% dan yang terendah adalah untuk
indikator Pertumbuhan volume transaksi Perdagangan Berjangka Komoditiyaitu
sebesar 94.75%.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 51
03 Akuntabilitas Kinerja
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 52
Tabel 3.25 Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Sasaran Bappebti Tahun 2019
NO Sasaran Indikator Kinerja Realisasi s/d 31 Desember 2019
Pagu Realisasi %
1.
Meningkatnya pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengembangan bidang PBK, SRG dan PL
Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap dan benar
1.084.608.000 1.054.913.604 97.26
Jumlah pelaku usaha Perdagangan Berjangka Komoditi yang dievaluasi kegiatannya dan pelaporan keuangannya
1.976.111.000 1.967.378.000 99.56
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang
1.252.753.000 1.210.259.800 96.61
Pertumbuhan volume transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 5.013.476.000 4.750.246.888 94.75
Pertumbuhan Jumlah Penyelenggaraan pasar lelang 1.732.000.000 1.693.604.000 97.78
2
Meningkatnya Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG)
Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang di terbitkan secara kumulatif 2.175.000.000 2.160.635.000 99.34
TOTAL 13.233.948.000 12.837.037.292 97.00 Sumber: Aplikasi SAS per 30 Juni 2019
Dengan memperhatikan tingkat capaian IKU BAPPEBTI yang mencapai
sebesar 181.89% hanya dengan menggunakan Rp 12.837.037.292atau 97.00% dari
pagu yang disediakan yaitu Rp 13.233.948.000. Hal ini dapat diartikan BAPPEBTI
sangat efektif dan efisien dalam menggunakan anggaran untuk mendukung
pencapaian IKU-nya.
Berikut disampaikan realisasi dan capaian penggunaan anggaran Bappebti
berdasarkan Kegiatan: Tabel 3.26
Realisasi Anggaran Bappebti Berdasarkan Kegiatan Periode Tahun 2019
No KEGIATAN Realisasi s/d 31 Desember 2019
Unit PAGU REALISASI %
1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BAPPEBTI
41.086.788.000 39.713.620.119 96.6 Sekretariat
2 Pengawasan PBK 4.700.000.000 4.607.921.700 98,04 Rowaspaberfi
3
Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan PL dan SRG
12.225.000.000 11.737.054.018 96 Robinwas SRGPLK
4 Peningkatan Pelayanan Hukum 5.500.000.000 5.258.056.162 95.6 Rorundak
5 Peningkatan 8.488.212.000 8.301.537.436 97.8 Ronabangsar
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 52
Tabel 3.25 Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Sasaran Bappebti Tahun 2019
NO Sasaran Indikator Kinerja Realisasi s/d 31 Desember 2019
Pagu Realisasi %
1.
Meningkatnya pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengembangan bidang PBK, SRG dan PL
Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap dan benar
1.084.608.000 1.054.913.604 97.26
Jumlah pelaku usaha Perdagangan Berjangka Komoditi yang dievaluasi kegiatannya dan pelaporan keuangannya
1.976.111.000 1.967.378.000 99.56
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang
1.252.753.000 1.210.259.800 96.61
Pertumbuhan volume transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 5.013.476.000 4.750.246.888 94.75
Pertumbuhan Jumlah Penyelenggaraan pasar lelang 1.732.000.000 1.693.604.000 97.78
2
Meningkatnya Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG)
Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang di terbitkan secara kumulatif 2.175.000.000 2.160.635.000 99.34
TOTAL 13.233.948.000 12.837.037.292 97.00 Sumber: Aplikasi SAS per 31 Desember 2019
Dengan memperhatikan tingkat capaian IKU BAPPEBTI yang mencapai
sebesar 181.89% hanya dengan menggunakan Rp 12.837.037.292atau 97.00% dari
pagu yang disediakan yaitu Rp 13.233.948.000. Hal ini dapat diartikan BAPPEBTI
sangat efektif dan efisien dalam menggunakan anggaran untuk mendukung
pencapaian IKU-nya.
Berikut disampaikan realisasi dan capaian penggunaan anggaran Bappebti
berdasarkan Kegiatan: Tabel 3.26
Realisasi Anggaran Bappebti Berdasarkan Kegiatan Periode Tahun 2019
No KEGIATAN Realisasi s/d 31 Desember 2019
Unit PAGU REALISASI %
1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BAPPEBTI
41.086.788.000 39.713.620.119 96.6 Sekretariat
2 Pengawasan PBK 4.700.000.000 4.607.921.700 98,04 Rowaspaberfi
3
Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan PL dan SRG
12.225.000.000 11.737.054.018 96 Robinwas SRGPLK
4 Peningkatan Pelayanan Hukum 5.500.000.000 5.258.056.162 95.6 Rorundak
5 Peningkatan 8.488.212.000 8.301.537.436 97.8 Ronabangsar
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 52
03 Akuntabilitas Kinerja
02Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 53
No KEGIATAN Realisasi s/d 31 Desember 2019
Unit PAGU REALISASI %
Pembinaan dan Pengembangan PBK, SRG dan PL
TOTAL 72.000.000.000 69.618.189.435 96.6 Sumber: Aplikasi SAS per 31 Desember 2019
Berdasarkan data di atas dapat disampaikan bahwa tingkat realisasi
keuangan Bappebti dalam menggunakan anggarannya untuk melaksanakan kegiatan
yang mendukung tercapainya IKU Bappebti adalah sebesar Rp 69.618.189.435atau
96.6% dari pagu anggaran sebesar Rp 72.000.000.000.
Dengan memperhatikan tingkat capaian IKU Bappebti yang mencapai
sebesar 181.89% hal ini dapat diartikan bahwa dalam melaksanakan kegiatan yang
mendukung capaian IKU, Bappebti hanya menggunakan 96.6% dari total pagu yang
disediakan untuk mendukung tercapainya IKU Bappebti. Ini berarti bahwa Bappebti
efisien dan efektif menggunakan anggarannya dalam mencapai target IKU Bappebti.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 53
03 Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 54
BAB IV PENUTUP
Tahun 2019 ini, sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh Rencana Strategis dan
Perjanjian Kinerja Bappebti menjadi pedoman kerja dan menjadi prinsip dasar
pelayanan prima yang harus diberikan oleh institusi BAPPEBTI terhadap seluruh lini
aktifitas seperti kemudahan transaksi, investasi, serta perlindungan-perlindungan
dalam rangka persaingan yang sehat.
Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Sasaran Bappebti sebagaimana telah
diuraikan di Bab III diperoleh informasi bahwa di Tahun 2019 Bappebti secara umum
mampu menyelesaikan seluruh target indikator yang sudah ditetapkan dalam Renstra.
Hal tersebut tercermin dari rata-rata pencapaian indikator kinerja sasaran yaitu
sebesar 181.89% yang dapat dikatakan sangat baik sebab tingkat capaiannya diatas
100%, dimana 6 (enam) indikator telah mencapai dan melampaui dari target yang
ditetapkan pada awal Tahun 2019.
Demikian Laporan Akuntabilitabilitas Kinerja (LAK) ini disusun dengan
harapan dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi peristiwa-peristiwa penting
berkaitan dengan kinerja Bappebti Tahun 2019. Metode kuantitatif, penetapan
indikator kinerja, serta analisis deskriptif terhadap hasil capaian diharapkan dapat
membantu mengarahkan pembaca untuk memberikan penilaian dan masukkan
terhadap kesempurnaan LAK ini. Dengan demikian, laporan akuntabilitas ini dapat
menjadi alat untuk menginventarisasi keberhasilan dan permasalahan-permasalahan
yang ada, sehingga akan dapat dimanfaatkan untuk proses perencanaan selanjutnya.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 54
Lam
pira
n
LAK
BAPP
EBTI
201
9
LAM
PIR
AN
1.
Bag
an S
truk
tur O
rgan
isas
i Bap
pebt
i
BAPP
EBTI
BIRO
PERA
TURA
N PE
RUND
ANG-
UNDA
NGAN
DA
N PE
NIND
AKAN
BIRO
PEN
GAW
ASAN
PASA
R BE
RJAN
GKA
DAN
FISI
KBI
RO P
EMBI
NAAN
DAN
PE
NGEM
BANG
AN PA
SAR
BIRO
PEM
BINA
AN D
AN
PENG
AWAS
AN S
ISTE
M R
ESI
GUDA
NG D
AN P
ASAR
LELA
NG
KOM
ODI
TAS
SEKR
ETAR
IAT
BADA
N
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 55
Lampiran
Lam
pira
n
LAK
BAPP
EBTI
201
9
2.
Dok
umen
Per
janj
ian
Kine
rja B
appe
bti T
ahun
201
9
No
Sasa
ran
Prog
ram
In
dika
tor K
iner
ja
Targ
et
1 M
enin
gkat
nya
pem
bina
an,
peng
atur
an,
peng
awas
an
dan
peng
emba
ngan
Pe
rdag
anga
n Be
rjang
ka
Kom
oditi
, Sis
tem
Res
i Gud
ang
dan
Pasa
r Lel
ang
1 Ju
mla
h ha
ri pe
nyel
esai
an p
eriz
inan
pel
aku
usah
a PB
K se
tela
h do
kum
en le
ngka
p da
n be
nar
18 h
ari
2 Ju
mla
h pe
laku
us
aha
PBK
yang
di
eval
uasi
ke
giat
anny
a da
n pe
lapo
ran
keua
ngan
nya
78 p
erus
ahaa
n
3 Pe
nyus
unan
Per
atur
an P
erun
dang
-und
anga
n di
bid
ang
PBK,
SR
G d
an P
L 9
Pera
tura
n
4 Pe
rtum
buha
n vo
lum
e tra
nsak
si P
erda
gang
an B
erja
ngka
Kom
oditi
8%
5 Pe
rtum
buha
n ju
mla
h Pe
nyel
engg
araa
n PL
9
%
2 M
enin
gkat
nya
Impl
emen
tasi
Si
stem
R
esi
Gud
ang
(SR
G)
6 Pe
rtum
buha
n ni
lai R
esi G
udan
g ya
ng d
iterb
itkan
sec
ara
kum
ulat
if 15
%
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 56
Lampiran
Lam
pira
n
LAK
BAPP
EBTI
201
9
No
Keg
iata
n An
ggar
an
1 D
ukun
gan
man
ajem
en d
an d
ukun
gan
tekn
is la
inny
a Ba
dan
Peng
awas
Pe
rdag
anga
n Be
rjang
ka K
omod
iti
Rp
41.0
86.7
88.0
00
2 Pe
ngaw
asan
Per
daga
ngan
Ber
jang
ka K
omod
iti
Rp
4.70
0.00
0.00
0
3 Pe
ning
kata
n pe
mbi
naan
dan
pen
gaw
asan
Pas
ar L
elan
g da
n Si
stem
Res
i G
udan
g R
p 12
.225
.000
.000
4 Pe
ning
kata
n pe
laya
nan
huku
m
Rp
5.50
0.00
0.00
0
5 Pe
ning
kata
n Pe
mbi
naan
dan
Pen
gem
bang
an P
BK, S
RG
dan
PL
Rp
8.48
8.21
2.00
0
To
tal
Rp
72.0
00.0
00.0
00
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 57
Lampiran
Lam
pira
n
LAK
BAPP
EBTI
201
9
3.
Lem
bar P
engu
kura
n Pe
ncap
aian
Sas
aran
(PPS
) U
nit
: B
adan
Pen
gaw
as P
erda
gang
an B
erja
ngka
Kom
oditi
(BAP
PEB
TI)
Tahu
n An
ggar
an
: 20
19
Sasa
ran
Stra
tegi
s In
dika
tor K
iner
ja
Targ
et
Rea
lisas
i %
Cap
aian
Pr
ogra
m/K
egia
tan
Angg
aran
R
ealis
asi
% C
apai
an
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Men
ingk
atny
a pe
mbi
naan
, pe
ngat
uran
, pe
ngaw
asan
dan
pe
ngem
bang
an b
idan
g PB
K, S
RG
dan
PL
1.
Jum
lah
hari
peny
eles
aian
pe
rizin
an p
elak
u us
aha
PBK
sete
lah
doku
men
le
ngka
p da
n be
nar
18 H
ari
6 ha
ri 16
6.67
- Pe
ngel
olaa
n Si
stem
In
form
asi P
elak
u U
saha
1.08
4.60
8.00
0 1.
054.
913.
604
97.2
6 -
Pel
ayan
an P
eriz
inan
Pe
laku
Usa
ha B
PK
-
Eval
uasi
Ren
cana
ke
rja d
an A
ngga
ran
Tahu
nan
Burs
a Be
rjang
ka
2.
Jum
lah
pela
ku u
saha
PBK
ya
ng d
ieva
luas
i ke
giat
anny
a da
n pe
lapo
ran
keua
ngan
nya
78
Peru
saha
an
78
Peru
saha
an
100
-
Pela
ku u
saha
yan
g di
eval
uasi
ke
giat
anny
a da
n pe
lapo
ran
keua
ngan
nya
1.97
6.11
1.00
0 1.
967.
378.
000
99.5
6
3.
Pertu
mbu
han
jum
lah
Peny
elen
ggar
aan
PL
9 %
21
,18
235
- Pe
rtem
uan
Tekn
is
PLK
1.73
2.00
0.00
0 1.
693.
604.
000
97.7
8 -
Pem
elih
araa
n Si
stem
In
form
asi P
LK
Terp
adu
4.
Peny
usun
an P
erat
uran
Pe
rund
ang-
unda
ngan
di
bida
ng P
BK, S
RG
dan
PL
9 Pe
ratu
ran
14
Pera
tura
n 15
5,5
-
Ran
cang
an P
erat
uran
Pe
rund
ang-
unda
ngan
di
bid
ang
PBK,
SR
G
dan
PLK
1.25
2.75
3.00
0 1.
210.
259.
800
96.6
1
5.
Pertu
mbu
han
volu
me
trans
aksi
PBK
9
%
26.0
8 32
6
- Pe
ngaw
asan
Tr
ansa
ksi P
BK
5.01
3.47
6.00
0 4.
750.
246.
888
94.7
5 -
Pela
tihan
Tek
nis
Pela
ku U
saha
PBK
-
Pene
gaka
n hu
kum
te
rhad
ap p
elak
u us
aha
di b
idan
g PB
K da
n SR
G
Men
ingk
atny
a Im
plem
enta
si S
iste
m
Res
i Gud
ang
(SR
G
1.
Pertu
mbu
han
nila
i Res
i G
udan
g ya
ng d
iterb
itkan
se
cara
kum
ulat
if
15 %
17
.9
119.
3 -
Perte
mua
n Te
knis
SR
G
2.17
5.00
0.00
0 2.
160.
635.
000
99.3
4 -
Perte
mua
n Ke
lom
pok
Kerja
SR
G
- Pe
ndam
ping
an
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 58
Lampiran
Lam
pira
n
LAK
BAPP
EBTI
201
9
Sasa
ran
Stra
tegi
s In
dika
tor K
iner
ja
Targ
et
Rea
lisas
i %
Cap
aian
Pr
ogra
m/K
egia
tan
Angg
aran
R
ealis
asi
% C
apai
an
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Impl
emen
tasi
SR
G
untu
k C
alon
Pe
ngel
ola
Gud
ang
Pote
nsia
l
Ja
karta
,
M
aret
202
0
KEP
ALA
BAP
PEB
TI,
TJ
AHYA
WID
AYAN
TI
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 59
Lampiran
Lam
pira
n
LAK
BAPP
EBTI
201
9
4.
Form
ulir
Indi
kato
r Kin
erja
Uta
ma
(IKU
) U
nit O
rgan
isas
i :
Bada
n Pe
ngaw
as P
erda
gang
an B
erja
ngka
Kom
oditi
Tuga
s da
n Fu
ngsi
:
Mel
aksa
naka
n Pe
mbi
naan
, Pen
gatu
ran
dan
Peng
awas
an K
egia
tan
Perd
agan
gan
Berja
ngka
ser
ta P
asar
Fis
ik d
an J
asa
NO
SA
SAR
AN
IND
IKAT
OR
KIN
ERJA
UTA
MA
C
AR
A PE
NG
HIT
UN
GAN
* SU
MB
ER D
ATA
1
Men
ingk
atny
a pe
mbi
naan
, pe
ngat
uran
, pen
gaw
asan
dan
pe
ngem
bang
an b
idan
g PB
K,
SRG
dan
PL
1 Ju
mla
h ha
ri pe
nyel
esai
an p
eriz
inan
pel
aku
usah
a PB
K se
tela
h do
kum
en le
ngka
p da
n be
nar
Rum
us 2
Bi
ro P
embi
naan
dan
Pen
gem
bang
an
Pasa
r
2 Pe
rtum
buha
n ju
mla
h Pe
nyel
engg
araa
n PL
R
umus
1
Biro
Pem
bina
an D
an P
enga
was
an
Sist
em R
esi G
udan
g D
an P
asar
Lel
ang
Kom
odita
s
3 Ju
mla
h pe
laku
usa
ha P
BK y
ang
diev
alua
si
kegi
atan
nya
dan
pela
pora
n ke
uang
anny
a R
umus
1
Biro
Pen
gaw
asan
Pas
ar B
erja
ngka
dan
Fi
sik
4 Pe
nyus
unan
Pe
ratu
ran
Peru
ndan
g-un
dang
an d
i bid
ang
PBK,
SR
G d
an P
L R
umus
1
Biro
Per
atur
an P
erun
dang
an-u
ndan
gan
dan
Peni
ndak
an
5 Pe
rtum
buha
n vo
lum
e tra
nsak
si P
BK
Rum
us 1
Bi
ro P
enga
was
an P
asar
Ber
jang
ka d
an
Fisi
k
Biro
Pem
bina
an d
an P
enge
mba
ngan
Pa
sar
Biro
Per
atur
an P
erun
dang
an-u
ndan
gan
dan
Peni
ndak
an
2 M
enin
gkat
nya
Impl
emen
tasi
Si
stem
Res
i Gud
ang
(SR
G)
1 Pe
rtum
buha
n ni
lai
Res
i G
udan
g ya
ng
dite
rbitk
an s
ecar
a ku
mul
atif
Rum
us 1
Bi
ro P
embi
naan
Dan
Pen
gaw
asan
Si
stem
Res
i Gud
ang
Dan
Pas
ar L
elan
g Ko
mod
itas
Jaka
rta,
Mar
et 2
020
KEP
ALA
BAP
PEB
TI,
TJAH
YA W
IDAY
ANTI
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 60
Lampiran
Lam
pira
n
LAK
BAPP
EBTI
201
9
5.
Form
ulir
Ren
cana
Kin
erja
Tah
unan
OU
TCO
ME/
OU
TPU
T
No
Ura
ian/
Sasa
ran
Indi
kato
r Kin
erja
R
enca
na T
ingk
at C
apai
an
Uni
t Es.
II
1
Men
ingk
atny
a ha
sil
peng
awas
an te
rhad
ap
pela
ku u
saha
di b
idan
g Pe
rdag
anga
n Be
rjang
ka K
omod
iti
Jum
lah
pela
ku u
saha
PBK
dan
pa
sar f
isik
yan
g di
sele
ngga
raka
n di
Bu
rsa
Berja
ngka
yan
g di
awas
i tra
nsak
siny
a
17 p
erus
ahaa
n
Biro
Pen
gaw
asan
Pas
ar
Berja
ngka
dan
Fis
ik
Jum
lah
pela
ku u
saha
PBK
yan
g di
eval
uasi
keg
iata
nnya
dan
Pe
lapo
ran
Keua
ngan
nya
78 p
erus
ahaa
n
Jum
lah
pela
ku u
saha
PBK
yan
g di
au
dit
26 p
erus
ahaa
n
2
Men
ingk
atny
a pe
mbi
naan
dan
pe
ngaw
asan
Sis
tem
R
esi G
udan
g da
n Pa
sar l
elan
g ko
mod
itas
Jum
lah
guda
ng y
ang
tela
h m
engi
mpl
emen
tasi
kan
SRG
(k
umul
atif)
134
guda
ng
Biro
Pem
bina
an D
an
Peng
awas
an S
iste
m R
esi
Gud
ang
Dan
Pas
ar L
elan
g Ko
mod
itas
Jum
lah
Nila
i Res
i Gud
ang
yang
di
terb
itkan
sec
ara
kum
ulat
if 76
0 m
ilyar
Jum
lah
peny
elen
ggar
aan
Pasa
r Le
lang
93
kal
i
Jum
lah
pese
rta p
elat
ihan
tekn
is
peny
elen
ggar
a SR
G d
an P
LK
250
Ora
ng
Jum
lah
pem
anta
uan,
eva
luas
i dan
pe
ngaw
asan
SR
G d
an P
asar
Le
lang
140
Kali
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 61
Lampiran
Lam
pira
n
LAK
BAPP
EBTI
201
9
OU
TCO
ME/
OU
TPU
T
No
Ura
ian/
Sasa
ran
Indi
kato
r Kin
erja
R
enca
na T
ingk
at C
apai
an
Uni
t Es.
II
Jum
lah
hari
peny
eles
aian
per
izin
an
pela
ku u
saha
SR
G d
an P
asar
Le
lang
set
elah
dok
umen
leng
kap
15 H
ari
3
Men
ingk
atny
a ha
sil
pela
yana
n hu
kum
te
rhad
ap p
elak
u us
aha
di b
idan
g Pe
rdag
anga
n Be
rjang
ka, S
iste
m R
esi
Gud
ang
dan
Pasa
r Le
lang
Peny
usun
an p
erat
uran
per
unda
ng-
udan
gan
di b
idan
g PB
K, S
RG
dan
PL
9 pe
ratu
ran
Biro
Per
atur
an P
erun
dang
-U
ndan
gan
dan
Peni
ndak
an
Pene
gaka
n hu
kum
terh
adap
pe
laku
usa
ha d
i bid
ang
PBK,
SR
G
dan
PL
83 k
ali
Pem
beria
n Pe
laya
nan
Huk
um
29 k
ali
Pena
ngan
an p
erka
ra (P
TUN
, PN
, BA
KTI,
Prap
erad
ilan)
15
kal
i
4
Men
ingk
atny
a ha
sil
pem
bina
an d
an
peng
emba
ngan
pe
rdag
anga
n be
rjang
ka
kom
oditi
, sis
tem
resi
gu
dang
dan
pas
ar
lela
ng k
omod
itas
Jum
lah
hasi
l aná
lisis
pe
ngem
bang
an k
elem
baga
an d
an
prod
uk p
erda
gang
an
berja
ngka
/sis
tem
resi
gu
dang
/pas
ar le
lang
7 an
alis
is
Bi
ro P
embi
naan
dan
Pe
ngem
bang
an P
asar
Pe
nyel
esai
an P
eriz
inan
Pel
aku
Usa
ha S
etel
ah D
okum
en L
engk
ap
dan
Bena
r
18 h
ari
Cak
upan
Kom
oditi
dal
am s
iste
m
info
rmas
i har
ga
14 K
omod
iti
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 62
Lampiran
Lam
pira
n
LAK
BAPP
EBTI
201
9
OU
TCO
ME/
OU
TPU
T
No
Ura
ian/
Sasa
ran
Indi
kato
r Kin
erja
R
enca
na T
ingk
at C
apai
an
Uni
t Es.
II
Jum
lah
Pese
rta P
elat
ihan
Tek
nis
Pela
ku U
saha
PBK
42
5 or
ang
5
Men
ingk
atny
a Pe
laya
nan
Duk
unga
n Te
knis
dan
Ad
min
istra
tif B
adan
Pe
ngaw
as
Perd
agan
gan
Berja
ngka
Kom
oditi
Duk
unga
n m
anaj
emen
dan
pe
laks
anaa
n pr
ogra
m B
appe
bti
4 D
okum
en
Sekr
etar
iat
Pem
bina
an d
an P
enge
lola
an
Keua
ngan
Bap
pebt
i 3
Lapo
ran
Peng
elol
aan
dan
Peng
emba
ngan
SD
M B
appe
bti
11 K
egia
tan
Peny
elen
ggar
aan
dan
pem
bina
an
kom
unik
asi d
an in
form
asi p
ublik
di
bida
ng P
BK, S
RG
dan
PL
22 L
apor
an
Ja
karta
,
M
aret
202
0
KEP
ALA
BAP
PEB
TI,
TJAH
YA W
IDAY
ANTI
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 63
Lampiran