IV - 1

A. . REGULASI

Penataan konsep tata ruang Kota Makassar 2010 – 2030 sesuai dengan visi “Kembali ke Kota Dunia dengan Kearifan

Lokal” telah mengadopsi undang-undang penataan ruang terbaru. Dalam penataan ruang Kota Makassar didalamnya

memuat empat matra, yaitu matra darat, laut, udara dan matra dibawah muka bumi. Matra-matra ini dijadikan pijakan

dalam perencanaan pembangunan Kota Makassar yang berkelanjutan (sustainable development) sehingga tidak terjadi

ketimpangan perencanaan di waktu yang akan datang antara perencana (pemerintah kota) dengan stakeholder.

Adapun nilai – nilai Konsepsional Regulasi ini adalah perangkat perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya

yang mendasari penyusunan RTRW Kota ini yakni :

1. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan

penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Selama ini masih dirasakan

adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan penanggulangan bencana maupun yang terkait dengan landasan

hukumnya, karena belum ada undang-undang yang secara khusus menangani bencana.

Dalam penataan ruang dan wilayah Kota Makassar, potensi bencana yang mungkin dapat terjadi dikelompokkan

dalam 3 (tiga) jenis bencana yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Dari segi bencana alam,

kondisi wilayah Kota Makassar yang merupakan kota yang berada di tepian pantai dipengaruhi oleh aksi

hidrodinamika laut yang dapat menimbulkan gelombang air laut yang besar (tsunami), kenaikan permukaan air laut

dan banjir pasang (rob). Dari segi bencana non alam, besarnya tekanan lingkungan yang disebabkan aktivitas

manusia yang tidak berwawasan lingkungan mampu menimbulkan gejala-gejala non alam seperti pencemaran

lingkungan. Sedangkan dari segi bencana sosial, kondisi sosial budaya masyarakat Kota Makassar dimana

keberagaman suku (etnis), jumlah penduduk dan adanya filosofi “siri na pace” yang dijunjung tinggi di kota ini

sehingga mampu menimbulkan potensi konfilk sosial kemasyarakatan.

Penerapan UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dalam perencanaan penataan ruang dan

wilayah Kota Makassar berperan dalam meminimalisir dan mengatasi potensi bencana (mitigasi) yang akan terjadi

selama pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 20 tahun (2010 – 2030) atau pun lebih serta mensinkronkan

antara pembangunan kota dengan kota-kota lainnya yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar.

BAB IV. LANDASAN KONSEPTUAL PENATAAN RUANG KOTA MAKASSAR

LAPORAN AKHIR

IV - 2

2. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Sebelum Undang-Undang No. 26 tahun 2007 terbit, legalitas tata ruang nasional dan daerah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang menjadi dasar pedoman tata peruntukan ruang di

setiap daerah. Terbitnya Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 diharapkan mampu mengisi kekurangan dalam aturan

sebelumnya yang kurang mengakomodasi perecanaan bencana, pembagian kewenangan secara tegas antara

pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, perencanaan ruang hijau dan ruang publik dan

kurangnya penegasan mengenai hak masyarakat serta kewajiban dan larangan serta ketentuan sanksi.

Kota Makassar sebagai pintu gerbang bagi Kawasan Timur Indonesia sekaligus sebagai ibukota propinsi

memerlukan regulasi penataan ruang yang dapat mensinergikan ruang-ruang yang ada di kota ini. Kota Makassar

yang menjadi inti pengembangan wilayah terpadu Mamminasata, saat ini kondisi penataan ruangnya masih jauh dari

harapan sehingga di Makassar terjadi perkembangan kota yang salah kelola. Selain itu, inkonsistensi pemanfaatan

dan pengendalian ruang oleh para pemangku kepentingan (stakeholders). Hal ini dapat dilihat dari penggunaan

fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan lahannya dan tidak berpedoman pada undang-undang penataan

ruang yang mengakibatkan terdegradasinya lingkungan perkotaan akibat tekanan investasi dan kepentingan ekonomi

yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga memungkinkan terjadinya bencana alam silih berganti

(banjir, longsor, dll), bencana penyakit dan kesenjangan sosial yang semakin besar, menurunnya produktivitas dan

keberlanjutan fungsi lahan yang dapat menurunkan pendapatan nilai ekonomi bagi masyarakat diatas lahan.

Merujuk pada esensi dan filosofi Undang-Undang No.26 tahun 2007, penataan ruang dan wilayah Kota Makassar

yang berdasarkan pada visi Kota Makassar “kembali ke kota dunia dengan kearifan lokal” maka muatan penataan

ruang dan wilayah kota dilakukan dengan mengefektifkan fungsi penataan ruang kota sebagai pendekatan strategis

dalam pembangunan Kota Makassar yang bertujuan mewujudkan ruang kehidupan yang aman, nyaman, produktif

dan berkelanjutan.

3. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Wilayah pesisir dan kepulauan Kota Makassar yang merupakan bagian dari kepulauan Spermondae yang terdiri 12

pulau dan 1 gusung mempengaruhi dinamisasi perubahan ruang daratan perkotaan Makassar sehingga terjadi

penurunan kualitas ruang dan kualitas hidup masyarakat yang hidup di tempat tinggalnya. Keberagaman

masyarakat yang mendiami Kota Makassar tidak hanya masyarakat perkotaan saja, tetapi juga dihuni oleh

masyarakat pesisir dan kepulauan. Potensi SDA dan SDM wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di kota ini sangat

besar. Dari potensi SDA, Kota Makassar didukung oleh pulau-pulau dengan karakteristik alam dan kandungan

sumber daya didalamnya mampu menghadirkan eksotisme keindahan alam bahari yang dapat memberikan

pendapatan ekonomi khususnya bagi masyarakat kepulauan. Sedangkan dari potensi SDM, kondisi multikulturisme

yang menghuni pulau-pulau di Kota Makassar (bugis, makassa, bajo) sebagai bangsa pelaut yang didalamnya telah

terjadi akulturasi budaya serta memiliki tradisi –tradisi kebudayaan yang dapat dijadikan sebagai potensi wisata

kebudayaan kota.

Namun dari potensi-potensi yang dimilikinya itu, dalam hal pembangunan infrastruktur pesisir dan kepulauan Kota

Makassar masih belum terwujud secara maksimal. Hal ini dapat terlihat dari keterbatasan sumber daya air tawar,

sarana pendidikan dan kesehatan yang masih minim. Selain itu, dari segi pengelolaan wilayah pesisir dan kepulauan

Kota Makassar memerlukan perhatian yang serius khususnya pada kondisi daya dukung lingkungan pulau-pulau

yang tergantung pada perubahan lingkungan seperti bleaching karang, pencemaran lingkungan laut, bencana alam

(abrasi dan sedimentasi) serta eksistensi vegetasi daratan pulau-pulau.

IV - 3

Melalui UU No. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil maka muatan perencanaan

penataan ruang dan wilayah Kota Makassar perlu mempertimbangkan penataan ruang pulau yang dilakukan melalui

pengawasan, pemanfaatan dan pengendalian ruang yang mampu mengadaptasi nilai bencana dan perubahan iklim

serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang mendiami wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Implementasi dari

undang-undang ini dalam penataan ruang dan wilayah Kota Makassar diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan

ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang

berkelanjutan khususnya lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di Kota Makassar, tidak terjadi

pemborosan pemanfaatan ruang dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kota Makassar sebagai kota metropolitan yang sedang menuju ke kota dunia mempunyai masalah serius dalam hal

lingkungan hidup. Kondisi fisik kota yang merupakan perpaduan antara daerah pesisir dengan daratan perkotaan

serta memiliki sumber daya alam potensial antara lingkungan laut, darat, udara dan ruang dibawahnya membutuhkan

pengelolan lingkungan secara terpadu dan terintegrasi. Eksistensi sumber daya alam tersebut di Kota Makassar saat

ini semakin mengkhawatirkan. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya kasus-kasus pencemaran lingkungan yang terjadi

di Kota Makassar mulai dari pencemaran lingkungan perairan hingga pencemaran udara.

Besarnya tekanan lingkungan hidup di Kota Makassar merupakan konsekuensi dari kebijakan pembangunan dan

aktivitas masyarakat kota yang dilakukan sehingga mengakibatkan kondisi lingkungan hidup Kota Makassar

mengalami penurunan kualitas secara signifikan. Kota Makassar mendapat predikat sebagai salah satu kota terkotor

di Indonesia (2007) dari Kementrian Lingkungan Hidup. Salah satu indikasi yang menunjukkan kemerosotan kondisi

lingkungan di Kota Makassar adalah maraknya pengalihfungsian ruang-ruang hijau kota menjadi kawasan-kawasan

komersial tanpa memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan dan kebutuhan akan ruang hijau terbuka. Esensi dari

penerapan UU No.32 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam muatan penataan ruang Kota

Makassar diharapkan mampu mengatasi permasalahan lingkungan hidup di kota ini dan dapat menyediakan ruang

terbuka hijau maksimal 30% (RTH privat 10% dan RTH publik 20%) bagi masyarakat kota.

5. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pemanfaatan teknologi informasi bagi masyarakat Kota Makassar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Keberadaan fasilitas-fasilitas teknologi informasi yang murah dan mudah dijangkau memberikan kontribusi bagi

peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban masyarakat. Mulai dari penggunaan media informasi internet

hingga penggunaan media komunikasi bukan lagi hal yang jarang ditemui di kota “anging mammiri”. Aksesibilitas

media informasi internet di Kota Makassar ditunjang oleh adanya warung internet (warnet) dan fasilitas-fasilitas hot

spot (warkop) yang dari hari ke hari semakin pertumbuhannya semakin menjamur di kota ini. Sedangkan dari media

komunikasi, penggunaan telepon seluler di Kota Makassar meningkat secara signifikan. Sebagai salah satu kota

terbesar di Indonesia, atensi tinggi penggunaan telepon seluler oleh masyarakat direspon oleh para provider jaringan

yang masuk ke kota ini dengan menggalakkan pembangunan tower atau bts-bts guna meningkatkan kepuasan

pelanggan. Tidak kurang dari 300 tower telah dibangun di segenap penjuru Kota Makassar. Keberadaan tower yang

terlalu banyak ini memiliki akses negatif terhadap kehidupan masyarakat secara ekonomi, karena keberadaan tower

disuatu tempat akan mengakibatkan menurunnya nilai harga tanah di tempat tersebut. Masyarakat umumnya takut

untuk hidup dan menetap dibawah tower karena berbagai resiko yang bisa muncul. Mulai dari radiasi, hingga

ketakutan akan akan rubuhnya menara tower.Selain dari pembangunan tower, faktor pendukung lainnya adalah

banyaknya counter-counter penjual pulsa yang membuka kios-kios diatas area pedestrian dan sempadan jalan raya.

IV - 4

Menyikapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi maka perlu penerapan UU No. 11 Tahun 2008 tentang

teknologi informasi dan transaksi elektronik dalam muatan penataan ruang dan wilayah Kota Makassar. Implementasi

undang-undang ini di masa yang akan datang diharapkan (i) pemerintah kota dapat memberikan solusi inovatif dan

menguntungkan yaitu pembangunan menara bersama dalam satu kawasan yang bisa dimanfaatkan oleh semua

provider dengan sistem sewa kepada pemerintah daerah;(ii) penertiban dan pengaturan kios-kios tempat penjualan

pulsa sehingga terwujud pemanfaatan ruang kota yang lebih terarah dan terkendali sesuai dengan fungsi dan

perencanaan ruangnya.

6. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Secara geografis posisi Kota Makassar terletak pada jalur ALKI II sangat potensial dalam distribusi barang dan jasa.

Untuk menunjang kelancaran distribusi tersebut maka Kota Makassar, transportasi laut sudah mutlak adanya.

Sarana ini telah menjadi urat nadi transportasi yang menghubungkan kota Makassar dengan berbagai kota lain sejak

zaman dahulu. Jadi, tranportasi laut, bukan saja menyangkut distribusi barang serta jasa namun juga merupakan

bagian dari sejarah panjang kota Makassar. Kemajuan pesat yang dialami oleh kota Makassar selama ini memang

tidak lepas dari peran signifikan yang dimainkan oleh transportasi laut, yang meliputi jalur-jalur pelayaran serta

keberadaan pelabuhan-pelabuhan lautnya. Karena itu, keberadaan dan keberlanjutan sistem tranportasi laut harus

dikembangkan.

Implementasi UU No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dalam muatan penataan ruang dan wilayah Kota Makassar

adalah dengan memasukkan pengembangan sektor transportasi laut sebagai bagian integralnya. Pembangunan dan

pengembangan kawasan pesisir Kota Makassar hendaknya tidak menggangu sistem alur transportasi laut yang ada

saat ini. Begitu pula dengan reklamasi pantai yang tengah giat dilaksanakan saat ini, sebaiknya tidak sampai meng-

kooptasi kepentingan pelayaran maritim sekitar kawasan kota Makassar. Dari pengembangan sarana transportasi

laut diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian bagi masyarakat khususnya yang bermukim di

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki sumber daya hayati laut dan non-hayati yang sangat potensial,

mewujudkan upaya pemerintah dalam peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.

7. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Mengingat Kota Makassar sebagai kota niaga yang mengalami perkembangan pembangunan secara signifikan

dibandingkan dengan daerah-daerah lain khususnya di KTI maka diperlukan pembenahan infrastruktur khususnya

sarana dan prasarana transportasi. Kondisi eksisting transportasi yang ada di Kota Makassar masih jauh dari yang

diharapkan. Hal ini terlihat dari intensitas kemacetan lalu lintas yang terjadi di beberapa titik tertentu seperti di jalan

Somba Opu, kawasan Pasar Sentral, dll. Tingginya tingkat kemacetan di kota ini lebih disebabkan oleh

ketidakseimbangan antara sarana jalan dan volume kendaraan yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Selain

itu, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat pengguna jalan sehingga banyak terjadi kecelakaan lalu lintas .

Untuk mengatasi permasalahan dan mewujudkan tertib lalu lintas di Kota Makassar, maka diperlukan penerapan UU

No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang harus disesuaikan dengan kondisi wilayah kota.

Melihat kondisi perwajahan transportasi di Kota Makassar yang sebagian besar masyarakatnya masih menggunakan

sarana angkutan rakyat (pete-pete, becak, ojek) maka muatan perencanaan penataan ruang dan wilayah Kota

Makassar perlu koordinasi antara pengelola kendaraan rakyat (pete-pete,becak,ojek), pemerintah kota dan para

pemangku kepentingan (stakeholders) sehingga tidak menimbulkan gesekan-gesekan sosial yang bermuara kepada

konfilk kepentingan.

B. KEUNGGULAN DAN KEUNIKAN LOKAL

Kota Makassar merupakan kota yang telah lama dikenal oleh masyarakat dunia sebagai kota pusat perdagangan, yang

secara signifikan mempengaruhi pengembangan pembangunan perekonomian Indonesia Timur. Berikut ini beberapa

keunggulan dan keunikan lokal yang dimiliki oleh Kota Makassar yaitu :

IV - 5

1. Pintu Gerbang Utama Timur Indonesia

Berdasarkan posisi geografisnya yang terletak di titik sentral NKRI, Kota Makassar merupakan penghubung antara

Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia, menjadikan kota ini sebagai pintu gerbang utama bagi

wilayah timur Indonesia ataupun sebaliknya. Selain itu, kota ini berbatasan langsung dengan Selat Makassar sebagai

jalur pelayaran alternatif (ALKI 2) yang mampu menunjang percepatan alur lintas barang dan jasa.

2. Pusat Perbelanjaan Pariwisata

Potensi pariwisata yang dimiliki mulai dari wisata alam sampai wisata budaya menjadikan Kota Makassar sebagai

kota destinasi pariwisata. Objek-objek wisata yang tersedia menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk

berkunjung ke kota ini. Dengan perbaikan infrastruktur pariwisata diharapkan dapat meningkatkan PDRB kota yang

dapat digunakan dalam pencapaian sasaran perencanaan pembangunan.

3. Pusat Perdagangan

Selat Makassar sebagai jalur pelayaran ALKI 2 memudahkan pergerakan perdagangan barang dan jasa di Kota

Makassar. Perdagangan barang dan jasa bukan hanya berasal dari Kawasan Indonesia Barat tetapi juga berasal dari

negara-negara se- Asia, seperti India dan China yang memanfaatkan jalur ini sebagai akses utama. Ditunjang oleh

infrastruktur pelabuhan yang memadai dan bandara di sisi utara kota ikut membantu memperlancar kegiatan

perdagangan barang dan jasa di Kota ini.

4. Jaringan Trans Mamminasata

Sebagai salah satu kota pengembangan proyek Mamminasata, Kota Makassar terus berbenah diri, khususnya di

bidang transportasi. Infrastruktur jaringan transportasi darat merupakan bagian yang sangat vital sebagai

penghubung antara wilayah/kabupaten lain dalam lingkup Mamminasata. Upaya yang telah dilakukan di kota ini yakni

dengan melakukan pelebaran jalan, perbaikan jalan tol hingga pembangunan jalan fly over, yang dapat

memperlancar akses perekonomian kota/kabupaten disekitarnya sehingga terwujud sasaran pembangunan nasional

dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, pemerataan pembangunan serta pengentasan kemiskinan.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar ini disusun dan didesain dengan cara mengedepankan

arti dan nilai-nilai ”esensial” dari nilai-nilai keunikan dan keunggulan lokal dalam nilai perencanaannya. Imajinasi

perencanaan ini selanjutnya menjadi bahan dasar dalam mengantarkan Makassar sebagai kota yang sesuai dengan

visinya yaitu kota yang lebih bermartabat, manusiawi, dan bersahabat.

C. CLIMATE CHANGE

Awalnya perubahan iklim (climate change) hanya sekedar isu penyebab terjadinya perubahan permukaan air laut,

peningkatan suhu bumi,serta mencairnya es di dua kutub. Namun pada saat ini, climate change telah menjadi

pembicaraan serius bagi masyarakat global. Berbagai pertemuan tingkat dunia yang dihadiri para pemimpin negara,

ilmuwan, pakar politik serta LSM membahas dampak dan solusi untuk mengurangi efek negatif dari climate change.

Adanya dampaknya yang sangat besar terhadap berbagai sektor, maka mendorong untuk dilakukan berbagai upaya

sebagai langkah adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim.

IV - 6

Gambar 4-1. Dampak dari Climate Change

Indonesia harusnya lebih waspada karena merupakan negara kepulauan yang terletak di daerah tropis, yang merupakan

salah satu negara yang paling rentan terhadap ancaman dan dampak dari perubahan iklim. Kota Makassar yang

berhadapan langsung dengan pantai dan berinteraksi dengan wilayah pesisir, memiliki lokasi yang strategis pun akan

merasakan dampak dari perubahan iklim ini.

Untuk menghadapi perubahan iklim, perlu usaha dan pemikiran yang sangat serius, karena perubahan iklim merupakan

masalah yang sangat komplek, melibatkan berbagai parameter, dan berdampak pada berbagai aspek. Iklim erat

kaitannya dengan kehidupan manusia, sebagai bagian tak terpisahkan, memegang peranan penting dalam pengelolaan

ekonomi pembangunan, menjadi salah satu faktor penting dalam aspek kemakmuran ketahanan nasional, karena

peningkatan kebutuhan manusia akan meningkatkan aktivitas industri, pembukaan hutan, usaha pertanian dan rumah

tangga yang melepaskan Gas Rumah Kaca (GRK), dimana suatu perubahan kecil dari kondisi rata-rata yang

meningkatkan GRK dapat menyebabkan suatu perubahan yang besar dalam frekuensi kejadian ekstrim.

D. MITIGASI BENCANA

Untuk mengantisipasi bencana yang terjadi dilakukan sebuah mitigasi sebagai upaya untuk mengurangi dampak dari

bencana melalui langkah-langkah baik secara teknis (struktural) ataupun non-teknis (non-struktural).

1. Mitigasi Bencana Banjir Dan Tanah Longsor

Kondisi topografi Kota Makassar yang sebagian besar berelief datar, berbatasan langsung dengan pantai dan

merupakan tempat bermuaranya beberapa sungai (Sungai Jene’berang dan Tallo) mengakibatkan kota ini berpotensi

terjadi bencana banjir. Faktor lain penyebab banjir di Kota Makassar yang perlu diperhatikan secara serius yakni

kurangnya daerah serapan dan buruknya sistem drainase khususnya kanal-kanal yang berada didalam kota.

Bencana banjir besar pernah terjadi di Kota Makassar yakni di tahun 1999 dan 2000, yang melanda sebagian besar

wilayah kota, khususnya yang berada di daerah dataran rendah dan yang bermukim di sepanjang sungai.

Bencana lain yang ikut mengancam Kota Makassar adalah bencana tanah longsor. Bencana tanah longsor yang

terjadi di Gunung Bawakaraeng, Gowa pada tahun 2004 silam, ikut memberi dampak terhadap morfologi pantai Kota

Makassar. Kurang lebih 300 juta m3 longsoran material yang mengalir melalui Sungai Jene’berang atas – Waduk Bili-

bili – Sungai Jene’berang bawah.

2. Mitigasi Bencana Kenaikan Paras Muka Air Laut (Sea Level Rise) dan Abrasi

IV - 7

Pemanasan suhu di bumi (global warming) merupakan akibat dari efek rumah kaca yang mana berawal dari kegiatan

manusia seperti transportasi, pembangunan gedung-gedung yang hampir semua menggunakan kaca. Hal tersebut

mengakibatkan kenaikan paras air laut (Sea Level Rise) dari keadaan normal menjadi lebih tinggi, sebagaimana

diprediksikan oleh ahli perubahan iklim bahwa air laut akan bertambah tinggi menjadi 110 cm dalam 100 tahun ke

depan dan 30 cm dalam 30 tahun ke depan.

Dampak lain dari Sea Level Rise adalah terjadinya peningkatan frekuensi dan intensitas banjir yang disebabkan

adanya pembendungan oleh adanya Sea Level Rise. Pendangkalan muara akan menimbulkan juga efek

pembendungan yang signifikan sehingga menyebabkan banjir karena air sungai melebihi debitnya dan menyebabkan

perubahan garis pantai. Hal ini juga terjadi di Kota Makassar, Pulau Bonetambung, telah terjadi perubahan garis

pantai dan intrusi air laut telah masuk ke daratan pulau.

Kondisi pesisir Kota Makassar juga diperparah oleh adanya bencana abrasi yang terjadi di Tanjung Bunga dan Pantai

Akkarena serta pantai bagian utara. Kurangnya vegetasi mangrove dan tanggul pemecah ombak yang berfungsi

sebagai penghalang hempasan gelombang merupakan penyebab dari tingginya tingkat abrasi di pesisir Kota.

3. Mitigasi Gempa dan Tsunami

Indonesia salah satu negara yang masuk dalam wilayah ”ring of fire”, yang diapit oleh lempeng Eurasia-Australia di

sebelah selatan dan lempeng Pasifik-Philipina disebelah Timur-Utara. Hal mengakibatkan wilayah Indonesia sering

diguncang gempa bumi dan gempa bawah laut (Tsunami). Meskipun demikian, potensi untuk terjadinya gempa di

Kota Makassar sangatlah kecil, hal disebabkan karena Kota Makassar tidak memiliki gunung berapi dan gunung

vulkanik aktif baik di darat maupun di laut yang dapat memicu tsunami. Keberadaan pulau-pulau di Kepulauan

Spermonde turut berperan dalam mangantisipasi terjadinya tsunami. Namun ada beberapa tindakan preventif yang

dapat dilakukan sebagai upaya mitigasi bencana gempa dan tsunami yaitu :

Perencanaan lokasi (land management) dan pengaturan penempatan penduduk.

Memperkuat bangunan dan infrastruktur serta memperbaiki peraturan (code) disain yang sesuai.

Melakukan usaha preventif dengan merealokasi aktiftas yang tinggi kedaerah yang lebih aman dengan

mengembangkan mikrozonasi.

Melindungi dari kerusakan dengan melakukan upaya perbaikan lingkungan dengan maksud menyerap energi dari

gelombang Tsunami (misalnya dengan melakukan penanaman mangrove sepanjang pantai)

Mensosialisasikan dan melakukan training yang intensif bagi penduduk didaerah area yang rawan Tsunami

Membuat early warning sistem sepanjang daerah pantai/perkotaan yang rawan Tsunami

E. KONSERVASI

Gambar 4-2 Beberapa Upaya Mitigasi Pada Garis Pantai

IV - 8

Konservasi merupakan upaya perlindungan terhadap ekosistem, yang bertujuan untuk melestarikan keanekaragaman

hayati sehingga dapat memberikan manfaat. Kawasan konservasi mempunyai karakteristik sebagaimana berikut:

Karakteristik atau keunikan ekosistem (rain forest, ekosistem laut dan pesisir, dataran rendah, fauna pulau endemic,

ekosistem pegunungan)

Spesies khusus yang diminati, nilai, kelangkaan, atau terancam

Tempat yang memiliki keanekaragaman spesies

Landscape atau ciri geofisik yang bernilai estetik, scientik

Fungsi perlindungan hidrologi, tanah, air, dan iklim global

Fasilitas rekreasi alam, wisata, misalnya danau, pantai, satwa liar yang menarik

Salah satu kawasan konservasi yang terdapat di Kota Makassar yakni berada pada kawasan pesisir kota ini. Kawasan

pesisir Kota Makassar merupakan suatu kawasan dengan karakteristik ekosistem yang unik yang didalamnya

menghadirkan biodiversity sebagai potensi sumberdaya alam ditengah pesatnya pembangunan perkotaan. Kawasan

pesisir berperan vital dalam menjaga keseimbangan lingkungan antara darat dan laut serta sebagai pelindung dari

bencana alam seperti tsunami dan banjir yang merupakan dampak dari pembangunan yang tidak berwawasan

lingkungan.

F. DIFERENSIASI AND POSITIONING

Differentiation merupakan suatu usaha dalam menciptakan dan menyajikan sesuatu yang berbeda yang pernah ada dan

belum dimiliki oleh siapapun. Menciptakan dan menyajikan differentiation bertujuan untuk menunjukkan kekhasan dan

identitas suatu daerah yang dapat dijadikan sebagai daya tarik yang bernilai jual kepada khalayak. Diferensiasi yang

dimiliki oleh Kota Makassar sebagai pembeda dari kota/daerah lain antara lain :

View sunset yang dapat dilihat dari Pantai Losari dan menjadi salah satu pemandangan sunset terindah di dunia.

Keanekaragaman etnis yang memiliki kekhasan unik yang mendiami Kota Makassar memberikan keragaman sosial

budaya kemasyarakatan

Perpaduan landscape antara wilayah daratan dan wilayah pesisir kepulauan yang berada di sebelah barat kota,

mampu menghadirkan nilai estetika tersendiri.

Peninggalan cagar budaya Kerajaan Gowa-Tallo yang membuktikan keperkasaan Kota Makassar di masa lampau.

Makanan dan minuman lokal yang masih dapat dinikmati sampai saat ini, yakni coto, konro, pisang epe’, sarabba, dll.

Dari segi positioning, Kota Makassar berbeda dengan kota-kota yang ada di Sulawesi Selatan, yakni :

Merupakan kota yang sangat strategis karena terletak ditengah-tengah Negara Indonesia (Center Point Of

Indonesia) yang menghubungkan antara wilayah barat ke timur dan antara wilayah utara ke selatan Indonesia. Hal

ini yang menjadi sebuah nilai lebih dalam penentuan arahan pemanfaatan ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah

Kota Makassar.

Sebagai “main gate” bagi Kawasan Indonesia Timur yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar yang

merupakan jalur pelayaran bagi kapal-kapal barang dan jasa (ALKI II).

Sebagai ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan denyut nadi utama penggerak perekonomian dan

pembangunan di Sulsel.

G. METAMORFOSIS RUANG

IV - 9

Dalam pola dan struktur ruang Kota Makassar akan bermetamorfosis menjadi sebuah kota dunia dalam peningkatan

sarana dan prasarana wilayah perkotaan dengan tetap memperhatikan dinamika lingkungan hidup yang ada sebagai

bahan pertimbangan dalam perencanaan ruang secara detail dan tepat. Metamorfosis ruang ini akan membentuk SDM

yang berada didalamnya menjadi lebih baik dan selaras dengan alam. Selain itu, dengan metamorfosis ruang ini dapat

menciptakan peluang-peluang peningkatan kesejahteraan dari berbagai sektor karena posisi strategis Kota Makassar

sebagai Centerpoint Of Indonesia.

H. REKAYASA SOSIAL

Rekayasa sosial merupakan sebuah proses yang bertujuan mewujudkan sebuah bangunan sosial yang baru. Dimana

terjadi perubahan pada berbagai tatanan sosial, relasi kekuasaan, bentuk dan fungsionalisasi institusi dan lembaga,

serta komponen-komponen lain yang merupakan bagian dari pembentuk sebuah kondisi sosial.

Penyusunan RTRW ini, kedepannya diharapkan mampu menangkap dan mengatasi gejolak dan kesenjangan sosial

yang tengah berlangsung di Kota Makassar. Berbagai kompleksitas sosial yang ada, memerlukan pemahaman yang

mendalam dan tindak lanjut yang terarah dan komprehensif. Segenap pembangunan fisik yang saat ini dilakukan di

Kota Makassar, juga hendaknya membawa misi pembaharuan secara sosial pada masyarakat. Pembaharuan tersebut

menyangkut pola interaksi yang terjalin, serta komposisi struktur sosial yang ada. Hal ini sangat penting, karena setiap

perubahan gerak pembangunan, pasti akan membawa pengaruh secara social pada masyarakatnya. Oleh karenanya,

masyarakat harus mampu beradapatasi sebaik mungkin terhadap perubahan-perubahan yang nantinya terjadi.

I. INTERAKSI TATA RUANG SEKITARNYA

Interaksi tata ruang sekitarnya meliputi wilayah terakomodasi dalam berbagai arahan rencana pemanfaatan ruang

dengan daerah lainnya . adapun keterkaitan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Rencana Tata Ruang Sulawesi.

Rencana tata ruang Sulawesi adalah RTR Pulau Sulawesi tidak lain merupakan salah satu upaya kita bersama untuk

mewujudkan visi masyarakat Sulawesi 2020, yakni masyarakat yang sejahtera dan beradab, bertumpu pada

kemandirian lokal dan semangat solidaritas kawasan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Rencana Tata Ruang Sulawesi Selatan

Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi menjadi bagian yang tidak terpisahkan, sebagai sesuatu yang harus

diperhitungkan dari penyusunan Rencana Tata Ruang Kota Makassar ini. Tidak hanya kepentingannya pada tata

hubungan dan sinergisitas perencanaan yang lebih terintegrasi dengan jaringan antarwilayah dalam Pulau Sulawesi

menjadi lebih baik, tetapi juga kepentingannya pada penentuan seberapa besar peran yang harus dimainkan daerah

ini untuk bisa mengatur dan menentukan strategi kotanya.

c. Rencana Tata Ruang dengan Kabupaten Sekitar

Dari tinjauan pembangunan Kota Makassar yang sangat pesat kemajuan, namun masih perlu strategi kebijakan

pengembangan wilayah yang lebih terarah dan tepat sasaran agar pertumbuhan pembangunan dapat optimal dan

selaras dengan kabupaten-kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar.

Untuk itu diperlukan interaksi tata ruang dengan kabupaten sekitarnya dengan mempertimbangkan rencana tata

ruang kabupaten lainnya. Dalam hal ini, interaksi tata ruang dengan kebupaten sekitarnya khususnya sesama

kawasan Mamminasata yang dapat diwujudkan melalui Rencana Tata Ruang Terpadu, sehingga terciptalah strategi

pengembangan dan arahan kebijaksanaan yang jelas kearah pemerataan pembangunan antar kota/kabupaten.

J. KEMANDIRIAN LOKAL

IV - 10

Kemandirian (self-reliance) adalah suatu konsep yang sering dihubungkan dengan pembangunan. Dalam konsep ini

program-program pembangunan dirancang secara sistematis agar individu maupun masyarakat menjadi subyek dari

pembangunan. Walaupun kemandirian, sebagai filosofi pembangunan, juga dianut oleh negara-negara yang telah maju

secara ekonomi, tetapi konsep ini lebih banyak dihubungkan dengan pembangunan yang dilaksanakan oleh negara-

negara sedang berkembang. Konsep kemandirian di negara yang sedang berkembang pun memunculkan beragam

aspek yang terwujud dalam tatanan lokal di suatu daerah dari suatu negara berkembang dan mencakup aspek

ekonomis, energi dan pangan.

Semangat kemandirian pun harus dimiliki oleh setiap daerah, termasuk Kota Makassar yang berada di Propinsi Sulawesi

Selatan. Dengan beragam keunikan potensi alam yang ditawarkan mutlak memiliki kemandirian ekonomi, pangan dan

energi. Sehingga mampu membantu pembangunan nasional yang telah dirancang secara sistematis oleh pemerintah

pusat.

K. DAYA SAING

Keunggulan komparatif yang dimiliki Kota Makassar seperti letak geografis, potensi sumberdaya alam (darat dan laut),

dan infrastruktur sosial ekonomi, tidak akan memberikan manfaat yang berarti tanpa dibarengi dengan keunggulan

kompetitif. Keberadaan ketiga keunggulan ini akan menjadi pondasi utama untuk membangun ekonomi Kota Makassar

yang berdaya saing tinggi. Jika keunggulan-keunggulan ini dapat dibangun, maka berbagai peluang ekonomi hingga

konservasi lingkungannya dapat terkelola dan berproduksi secara maksimal dan menjadi unggulan . Keunggulan

kompetitif yang harus dibangun adalah laju produksi dan perdagangan komoditas unggulan yang tinggi; ketahanan

ekonomi kota yang kuat, iklim usaha dan investasi yang kondusif; kesempatan kerja dan berusaha yang tinggi.

L. DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP

Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau

komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Keseimbangan penduduk dengan daya dukung dan daya tampung sudah dipersoalkan sejak dahulu oleh para filosof

Cina, Yunani dan Arab, seperti Confucius, Plato, Aristoteles maupun Kalden. Bencana kelaparan (famine), dan kematian

langsung dikaitkan dengan faktor ketidak-seimbangan jumlah penduduk dengan potensi lingkungan alam, khusus

penyediaan bahan makanan. Laju pertumbuhan penduduk di Kota Makassar yang sangat besar yang menimbulkan

berbagai permasalahan perkotaan seperti timbulnya kawasan-kawasan kumuh dan banjir akibat pemanfaatan lahan

resapan air tanpa memperhatikan dampaknya terhadap kawasan yang lebih luas. Perhatian terhadap daya dukung dan

daya tampung lingkungan merupakan kunci perwujudan ruang hidup yang nyaman, berkualitas dan berkelanjutan, oleh

karena itu dibutuhkan sebuah pemikiran yang matang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar.

M. RUANG INVESTASI

Dengan posisi strategis, sumberdaya alam dan infrastruktur pembangunan yang telah tersedia di Kota Makassar ini,

mampu menciptakan/membuka ruang-ruang investasi yang bernilai tinggi bagi para investor. Terbukanya ruang-ruang

investasi di Kota Makassar dapat membantu metamorfosis kota ini menjadi “Kota Dunia” yang unggul dan layak

diperhitungkan dalam perekonomian dunia.