LAPORAN AKHIR PERSAMPAHAN

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan

Kabupaten Maros

BLHKP | Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pertamanan Kab. Maros 1

1.1. Latar Belakang

Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari

suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak

mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai yang negatif karena dalam

penanganannya, baik untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang

cukup besar.

Permasalahan sampah bukan lagi sekadar

masalah kebersihan dan lingkungan saja, tetapi

sudah menjadi masalah sosial yang mampu

menimbulkan konflik. Lebih parah lagi, hampir

semua kota di Indonesia, baik kota besar atau

kota kecil, tidak memiliki penanganan sampah

yang baik. Umumnya kota di Indonesia memiliki

manajemen sampah yang sama, yaitu dengan metode kumpul-angkut-buang. Sebuah

metode manajemen persampahan klasik yang akhirnya berubah menjadi praktek

pembuangan sampah secara sembarangan tanpa mengikuti ketentuan teknis di lokasi

yang sudah ditentukan (open dumping).

Sampah dan pengelolaannya kini menjadi masalah yang kian mendesak di

kota/kabupaten di Indonesia, sebab apabila tidak dilakukan penanganan yang baik

akan mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan yang merugikan

atau tidak diharapkan sehingga dapat mencemari lingkungan, baik terhadap tanah, air

dan udara. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah pencemaran tersebut diperlukan

penanganan dan pengendalian terhadap sampah.

Penanganan dan pengendalian akan menjadi semakin kompleks dan rumit dengan

semakin kompleksnya jenis maupun komposisi dari sampah sejalan dengan majunya

kebudayaan. Oieh karena itu penanganan sampah di perkotaan relatif lebih dibanding

sampah di desa-desa. Masalah yang sering muncul dalam penanganan sampah adalah

G-UserTypewriter


Kabupaten Maros


masalah biaya operasional yang tinggi dan semakin sulitnya ruang yang pantas untuk

pembuangan. Sebagai akibat biaya operasional yang tinggi, kebanyakan

kota/kabupaten di Indonesia hanya mampu mengumpulkan dan membuang sekitar 60%

dari seluruh produksi sampahnya. Dari 60% ini, sebagian besar ditangani dan dibuang

dengan cara yang tidak saniter, boros dan mencemari.

Untuk mendapatkan tingkat efektifitas dan

efisiensi yang tinggi dalam penanganan sampah di

kota, maka dalam pengelolaannya harus cukup

layak diterapkan yang sekaligus disertai upaya

pemanfaatannya sehingga diharapkan mempunyai

keuntungan berupa nilai tambah. Untuk mencapai

hal tersebut, maka perlu pemilihan cara clan

teknologi yang tepat, perlu partisipasi aktif dari masyarakat dari mana sumber sampah

berasal dan mungkin perlu dilakukan kerjasama antar lembaga pemerintah yang

terkait. Disamping itu juga perlu aspek legal untuk dijadikan pedoman berupa

peraturanperaturan mengenai lingkungan demi menanggulangi pencemaran

lingkungan yang diakibatkan oleh sampah.

Untuk mendukung pembangunan Kabupaten Maros yang berkelanjutan dan seiring

dengan adanya peraturan-peraturan baru mengenai Lingkungan Hidup dan

Persampahan maka perlu dicari suatu cara pengelolaan sampah secara baik dan benar

melalui perencanaan yang matang dan terkendali dalam bentuk pengelolaan secara

terpadu.

1.2. Maksud Tujuan Dan Sasaran

1.2.1 Maksud

Maksud dari Kegiatan Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan adalah

menyusun perencanaan pengelolaan persampahan mengenai aspek teknik, finansial,

kelembagaan, aturan atau hukum serta aspek peran serta masyarakat dalam

pengelolaan persampahan. Perencanaan didasarkan pada kaidah pengembangan sistem

pengelolaan sampah terpadu dengan pendekatan paradigma baru yaitu minimalisasi

sampah tertimbun di TPA.


Kabupaten Maros


1.2.2 Tujuan

Tujuan dari Kegiatan Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan ini

adalah 1). Tersusunnya program dan rencana inventasi pembiayaan pengelolaan

persampahan, 2). Tersusunnya konsep efensiasi pembiayaan, 3). Tersusunnya reduksi

sampah dari sumber sehingga tidak diperlukan lahan besar untuk TPA, 4). Dapat

menghasilkan nilai tambah hasil pemanfaatan sampah menjadi barang yang memiliki

nilai ekonomis, 5). Tersusunnya konsep pengelolaan persampahan yang ekonomis dan

berwawasan lingkungan, 6). Dapat membuka lapangan pekerjaan melalui berdirinya

badan usaha yang mengelola sampah menjadi bahan yang bermanfaat, 7). Tersusunnya

konsep pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kebersihan, 8). Tersusunnya

konsep pemberdayaan kelembagaan, peraturan daerah dan investasi serta pembiayaan

pengelolaan persampahan.

1.2.3 Sasaran

Sasaran Kegiatan Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan ini adalah

meningkatnya kebersihan lingkungan yang sehat dan bersih, berkurangnya konflik sosial

masyarakat dalam operasional pengelolaan persampahan, terbentuknya pengolahan

sampah dengan sistem 3R di sumber sampah, terbentuknya usaha daur ulang dan

composting, dan berkurangnya beban operasional truk sampah dan TPA.

1.3 Pengertian

Dalam Laporan Akhir ini dipergunakan beberapa istilah yang banyak dipergunakan.

Penting dipaparkan untuk diketahui, mengingat perbedaan penafsiran akan

menimbulkan arti yang berlainan. Adapun istilah yang yang banyak dipergunakan

tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan zat

anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak

membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan.

2. Sampah perkotaaan adalah sampah yang ditimbulkan dari aktifitas kota termasuk

didalamnya sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) rumah tangga.

3. Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk terdiri dari bekas

makanan, bekas sayuran , kulit buah lunak, daun-daunan dan rumput.

4. Sampah anorganik adalah sampah kering yang sukar atau tidak membusuk seperti

kertas, kardus, kaca/gelas, plastik, besi dan logam lainnya.


Kabupaten Maros


5. Timbulan sampah adalah banyaknya sampah yang dihasilkan per orang dan per

hari dalam satuan volume maupun berat.

6. Sampah B3 Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari aktifitas RT,

mengandung bahan dan/atau bekas kemasan suatu jenis bahan berbahaya/ atau

beracun karena sifat kandungannya tersebut baik secara langsung maupun tidak

langsung dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup dan atau

membahayakan kesehatan manusia.

7. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang

meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

8. Pewadahan sampah adalah cara penampungan sampah sementara di sumbernya,

baik individual maupun komunal.

9. Pewadahan individual adalah cara penampungan sampah sementara di masing-

masing sumbernya.

10. Pewadahan komunal adalah cara penampungan sampah sementara secara

bersama-sama pada satu tempat.

11. Pengumpulan sampah adalah proses penanganan dengan cara pengumpulan dari

masing-masing sumber sampah untuk diangkut ke tempat pembuangan sementara

atau langsung ke tempat pembuangan akhir tanpa melalui proses pemindahan.

12. Pola pengumpulan individual langsung adalah cara pengumpulan sampah dari

rumah-rumah/sumber sampah dan diangkut langsung ke tempat pembuangan akhir

tanpa melalui proses pemindahan.

13. Pola pengumpulan individual tidak langsung adalah cara mengumpulkan sampah

dari masing-masing sumber sampah dibawa ke lokasi pemindahan (menggunakan

gerobak) untuk kemudian diangkut ke tempat pembuangan akhir.

14. Pola pengumpulan komunal langsung adalah cara pengumpulan sampah dari

masing-masing titik wadah komunal dan diangkut langsung ke tempat pembuangan

akhir.

15. Pola pengumpulan komunal tidak langsung adalah adalah cara pengumpulan

sampah dari masing-masing titik wadah komunal dibawa ke lokasi pemindahan

(menggunakan gerobak) untuk kemudian diangkut ke tempat pembuangan akhir.

16. Pola penyapuan jalan adalah proses pengumpulan sampah hasil penyapuan jalan

dengan menggunakan gerobak.

17. Pemindahan sampah adalah tahap memindahkan sampah hasil pengumpulan ke

dalam alat pengangkut untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir.


Kabupaten Maros


18. Pengangkutan sampah adalah tahap membawa sampah dari lokasi pemindahan

atau langsung dari sumber sampah menuju ke tempat pembuangan akhir.

19. Pengolahan sampah adalah suatu upaya untuk mengurangi volume sampah atau

merubah bentuk menjadi yang bermanfaat, antara lain dengan cara pembakaran,

pengomposan, pemadatan, penghancuran, pengeringan, dan pendaurulangan.

20. Pengomposan (composting) adalah sistem pengolahan sampah organik dengan

bantuan mikroorganisme sehingga terbentuk pupuk organik (pupuk kompos).

21. Potensi Pengomposan adalah jumlah atau volume sampah yang berpotensi untuk

dikomposkan.

22. Tingkat Pengomposan adalah jumlah atau volume sampah organik yang berhasil

dikomposkan dibandingkan terhadap timbulan sampah organik potensi

pengomposan.

23. Pembakaran Sampah adalah salah satu teknik pengolahan sampah dengan

membakar sampah secara terkendali, sehingga terjadi perubahan bentuk. Reduksi

dari sampah padat menjadi abu, gas dan cairan.

24. Pemadatan adalah uapaya mengurangi volume sampah dengan cara dipadatkan

baik secara manual maupun mekanis sehingga pembuangan ke tempat pembuangan

akhir lebih efisien.

25. Daur Ulang adalah proses pengolahan sampah yang dapat menghasilkan produk

yang bermanfaat lagi.

26. Potensi Daur Ulang adalah sampah yang masih bisa dimanfaatkan kembali atau di

daur ulang.

27. Tingkat Daur Ulang adalah jumlah atau volume timbulan sampah anorganik yang

berhasil di daur ulang dari timbulan sampah anorganik potensi daur ulang.

28. Tingkat pelayanan adalah jumlah sampah yang berhasil dikelola baik dengan cara

konvensional (kumpul-angkut-buang) dan juga dengan pendekatan pengolahan dan

atau daur ulang.

29. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut

ke tempat pendauran-ulang, pengolahan, dan/atau pemrosesan akhir.

30. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya

kegiatan mengguna ulang, mendaur ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan,

dan pemrosesan akhir sampah.

31. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk pemrosesan akhir sampah

kota setelah direduksi melalui proses-proses di hulu.


Kabupaten Maros


1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Akhir terdiri dari 7 (tujuh) Bab, yang terdiri dari :

Bab 1 Pendahuluan

Bab 2 Metodologi Kegiatan

Bab 3 Gambaran Umum Kabupaten Maros

Bab 4 Kondisi Pengelolaan Sampah Saat ini

Bab 5 Kriteria Perencanaan Dan Evaluasi Dampak TPA

Bab 6 Identifikasi Permasalahan dan Analisis

Bab 7 Perencanaan Pengelolaan Sampah Kabupaten Maros


Kabupaten Maros


2.1. Umum

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan dilaksanakan

sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan meliputi kegiatan penyusunan rencana kerja dan metode

pendekatan kajian. Disamping hal tersebut, konsultan akan mengumpulkan dan

mengevaluasi data sekunder/informasi yang ada dari semua stakeholder/

pemangku kepentingan dan SKPDSKPD yang terkait.

2. Survei Lapangan

Untuk mempertajam pemahaman permasalahan yang terjadi, maka konsultan harus

melakukan survei yang terdiri dari survei primer, pengambilan foto yang dapat

menggambarkan situasi di lapangan.

Survei-survei di atas didasarkan terhadap

kebutuhan-kebutuhan utama untuk keperluan

analisa kajian studi, selain itu konsultan harus

merencanakan kegiatan pelaksanaan survei di

lapangan yang meliputi lokasi survei, waktu

pelaksanaan dan metodologi yang digunakan.

3. Perencanaan Teknis

Perencanaan teknis dilakukan untuk menyusun Rancangan Teknis Pengelolaan

Sampah Kabupaten Maros.

4. Pembahasan

Pembahasan dilakukan untuk laporan hasil studi di setiap tahap laporan studi.


Kabupaten Maros


2.2. Tahap Persiapan Dan Koordinasi Tim

2.2.1. Pengumpulan Data Primer dan Data Sekunder

Metodologi untuk pengumpulan data adalah dengan menggunakan referensi/data

yang ada serta melakukan survey lapangan ke lokasi perencanaan dengan pengumpulan

data secara langsung. Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan sebagai

berikut :

1) Studi Pustaka

Studi pustaka/literatur dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang

dibutuhkan dalam proyek.

2) Survey Lapangan

Survey lapangan dilakukan antara lain untuk mengevaluasi kondisi prasarana dan

sarana persampahan eksisting (baik dari pemerintah, swasta maupun swadaya

masyarakat) dan sistem pengelolaan persampahan eksisting saat ini.

Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam

pengidentifikasian kondisi persampahan

eksisting, antara lain identifikasi terhadap

kondisi eksisting persampahan yang meliputi:

Lokasi/tapak wilayah yang diamati

Jumlah timbulan sampah

Komposisi dari timbulan sampah

Pengumpulan dan pewadahan sampah

Lokasi pembuangan sementara (TPS)

Kegiatan pemilahan yang dilakukan di sumber

Kegiatan pengolahan yang dilakukan di TPS

Frekuensi pengumpulan dan pengangkutan sampah

Institusi internal yang bertanggung jawab terhadap persampahan.

2.2.2 Kebutuhan Data

Data yang diperlukan untuk menunjang kegiatan ini antara lain :

Kondisi fisik kawasan, meliputi :

o Foto dan Peta

o Lokasi dan batas wilayah


Kabupaten Maros


Kondisi masyarakat setempat, meliputi :

o Data kependudukan

o Kondisi sosial-ekonomi

Kondisi persampahan eksisting, meliputi :

o Data timbulan sampah

o Data komposisi sampah

o Data sistem pewadahan sampah eksisting

o Data sistem pengumpulan sampah eksisting

o Data sistem pengangkutan sampah eksisting

o Data pelaksanaan 3R eksisting

o Data dan gambar eksisting sistem persampahan pada daerah perencanaan.

Untuk mengetahui kondisi eksisting persampahan diperlukan survey, baik survey

instansional maupun survey timbulan dan komposisi sampah.

2.3 PROSES PERENCANAAN

2.3.1 Survey dan Identifikasi Data

1) Metode Survey Pengumpulan Data

Pengumpulan data berkaitan dengan perencanaan sistem pengelolaan

persampahan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pengumpulan data sekunder, dilakukan dengan menggunakan data yang ada

baik dari hasil studi yang berkaitan dengan perencanaan sampah (RTRW, land

use, Air Bersih, dll), kebijakan dan renstra daerah, hasil penelitian (seperti

komposisi/karakteristik sampah, timbulan sampah, topografi, penyelidikaan

tanah, dll), BPS (jumlah penduduk, pendapatan masyarakat, dll), maupun

NSPM persampahan.

Pengumpulan data primer, dilakukan dengan survey pengamatan lapangan dan

lain-lain

2) Identifikasi Data

Data yang dibutuhkan untuk merencanakan sistem

pengelolaan sampah adalah sebagai berikut :

a. Data Kondisi Kota

Data fisik Kabupaten, meliputi luas wilayah

administrasi kota, luas wilayah urban,

topografi wilayah, tata guna lahan,


Kabupaten Maros


jaringan jalan, daerah komersial (pasar, pertokoan, hotel, restoran, dll),

fasilitas umum (perkantoran, sekolah, taman, dll), fasilitas sosial. Data

tersebut dilengkapi peta kabupaten, tata guna lahan, topografi dan lain-

lain.

Data kependudukan, meliputi jumlah penduduk per kelurahan, kepadatan

penduduk administrasi, kepadatan penduduk urban, mata pencaharian,

budaya masyarakat dan lain-lain.

Data kondisi sosial ekonomi, meliputi alokasi dana APBD dan anggaran

sektor kebersihan, data PDRB atau income penduduk (Rp/kk/bulan) dan

lain-lain.

b. Data Rencana Pengembangan Kota

Rencana pengembangan wilayah, meliputi rencana tata guna lahan, rencana

pengembangan jaringan jalan, rencana pengembangan perumahan/

permukiman baru, rencana pengembangan daerah komersial, kawasan

industri, rencana pengembangan fasilitas umum (perkantoran, sekolah, rumah

sakit, taman, dll) dan rencana pengembangan fasilitas sosial.

c. Data Kondisi Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Ada

Data kondisi sistem pengelolaan persampahan, meliputi :

Aspek Institusi, meliputi bentuk institusi pengelola sampah, struktur

organisasi, tata laksana kerja, jumlah personil baik ditingkat staf maupun

operasional, pendidikan formal maupun training yang pernah diikuti di

dalam dan luar negeri.

Aspek Teknis Operasional, meliputi daerah pelayanan, tingkat pelayanan,

sumber sampah, komposisi dan karakterirstik sampah, pola operasi

penanganan sampah dari sumber sampai TPA, sarana/prasarana

persampahan yang ada termasuk fasilitas bengkel, kondisi pengumpulan

(frekuensi pengumpulan, ritasi, jumlah petugas dll), pengangkutan

(frekuensi, ritasi, daerah pelayanan, jumlah petugas dll), pengolahan (jenis

pengolahan, kapasitas atau volume, daerah pelayanan, jumlah petugas dll),


Kabupaten Maros


pembuangan akhir (luas, kondisi lokasi, fasilitas TPA, kondisi operasi,

penutupan tanah, kondisi alat berat dll). Selain itu juga data mengenai

penanganan sampai medis (incinerator, kapasitas, vol sampah medis dll)

dan sampah industri/B3 (jenis sampah, volume, metode pembuangan dll).

Dilengkapi peta daerah pelayanan dan aliran volume sampah dari sumber

sampai TPA yang ada saat ini.

Aspek Pembiayaan, meliputi biaya investasi dan biaya

operasi/pemeliharaan, tarif retribusi, realisasi penerimaan retribusi

termasuk iuran masyarakat untuk pengumpulan sampah dan mekanisme

penarikan retribusi.

Aspek Peraturan, meliputi jenis perda yang ada, kelengkapan materi,

penerapan sangsi dll.

Aspek Peran Serta Masyarakat dan Swasta, meliputi program penyuluhan

yang telah dilakukan oleh pemerintah kota/kab.

2.3.2 Pengolahan Data / Analisa

Analisa terhadap permasalahan yang dihadapi dalam

pengelolaan persampahan meliputi :

Analisa kondisi kota, yaitu tinjauan terhadap

aspek topografi kota dalam hal penentuan

metode pengumpulan dan pembuangan akhir

sampah, jaringan jalan dalam hal penentuan

rute pengangkutan dan penentuan lokasi TPA, fasilitas kota dalam hal

penentuan urgensi daerah pelayanan dan besarnya timbulan sampah,

demografi dalam hal penentuan tingkat pelayanan dan timbulan sampah,

pendapatan per kapita dalam hal penentuan kemampuan masyarakat

membayar retribusi, APBD dalam hal kemampuan daerah mensubsidi anggaran

kebersihan dan penentuan tarif retribusi, dan lain-lain.

Analisa rencana pengembangan kota, yaitu berkaitan dengan rencana

pengembangan daerah pelayanan persampahan, penentuan lokasi TPA, rencana

peruntukan lahan pasca TPA dan lain-lain

Analisa kondisi pengelolaan sampah yang ada saat ini, yaitu berkaitan dengan

kemungkinan peningkatan institusi pengelola sampah minimal dalam hal

operasionalisasi struktur organisasi, peningkatan profesionalisasi SDM,

peningkatan pelayanan yang aplikatif dalam periode perencanaan, peningkatan

metode operasi penanganan sampah dari sumber sampai TPA yang terjangkau


Kabupaten Maros


dan tidak mencemari lingkungan, peningkatan retribusi agar dapat mencapai

cost recovery, peningkatan Peran Serta Masyarakat (PSM) agar secara bertahap

dapat melaksanakan minimalisasi sampah/3R, kemungkinan peningkatan peran

swasta dalam pengelolaan sampah dan lain-lain. Analisa dapat dilakukan

dengan berbagai metode seperti pendekatan sistem input/output, analisa

hubungan sebab akibat, analisa SWOT, analisa deskripsi dan metode lain yang

disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam analisa tersebut juga diproyeksikan

jumlah penduduk yang akan mendapatkan pelayanan termasuk proyeksi

timbulan sampah selama masa perencanaan.

2.3.3 Perencanaan Teknis

Program peningkatan pengelolaan persampahan kedepan akan mengadopsi

paradigma baru, yaitu menerapkan metode pembatasan, pengurangan dan

pemanfaatan sampah semaksimal mungkin melalui Metode 3R sehingga diharapkan

jumlah sampah yang dibuang akan berkurang dan tidak membutuhkan lahan TPA yang

terlalu luas.

Perencanaan teknis tersebut meliputi :

Pengembangan daerah pelayanan, dengan memperhatikan daerah yang saat ini

sudah mendapatkan pelayanan, daerah dengan tingkat kepadatan tinggi,

daerah kumuh dan rawan sanitasi, daerah komersial/pusat kota dan lain-lain

sesuai kriteria. Pola pengembangan mengikuti pola rumah tumbuh dengan

perkiraan timbulan sampah yang akan dikelola untuk jangka waktu

perencanaan tertentu (berdasarkan hasil proyeksi). Pengembangan daerah

pelayanan ini dilengkapi dengan peta.

Rencana Kebutuhan Sarana/Prasarana, dengan memperkirakan timbulan

sampah dan tipikal daerah pelayanan serta pola operasional penanganan

sampah dari sumber sampai TPA terpilih. Sarana/prasarana tersebut meliputi

jumlah dan jenis pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengolahan,

pengangkutan dan pembuangan akhir.

Rencana Pewadahan, meliputi jenis, jumlah dan lokasi pewadahan komunal

maupun individual (wadah individual disediakan oleh masyarakat). Desain

wadah sedemikian rupa (higienis, bertutup, tidak permanen, volume

disesuaikan dengan volume sampah yang harus diwadahi untuk periode

pengumpulan tertentu).


Kabupaten Maros


Rencana Pengumpulan, meliputi pola pengumpulan (pengumpulan individual

langsung/tidak langsung dan komunal) untuk setiap daerah pelayanan sesuai

dengan kriteria perencanaan.

Rencana Pengangkutan, meliputi pola pengangkutan sampah (door to door

truck dan pengangkutan dari TPS ke TPA), jumlah dan armada pegamgkut

sampah. Selain itu juga dilengkapi peta rute pengangkutan sampah dari hasil

time motion study.

Untuk mendukung program 3R diperlukan rencana peningkatan peran serta

masyarakat sejak awal (dari perencanaan sampai pelaksanaan) terutama untuk pola

penanganan sampah berbasis masyarakat melalui berbagai cara seperti pembentukan

forum-forum lingkungan, konsultasi publik, sosialisasi, pendampingan, training dan

lain-lain. Upaya ini harus diterapkan secara konsisten, terus menerus, terintegrasi

dengan sektor lain yang sejenis dan masyarakat diberi kepercayaan untuk mengambil

keputusan.

Selain peran serta masyarakat, peningkatan aspek kemitraan juga merupakan hal

penting yang perlu direncanakan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah

terutama yang mempunyai nilai investasi tinggi dan membutuhkan penanganan yang

lebih profesional meliputi pemilihan kegiatan yang secara teknis dan ekonomis layak

dilakukan oleh swasta dengan metode atau pola kemitraan yang jelas dan terukur serta

bersifat win-win solution.


Kabupaten Maros


3.1. Daerah Perencanaan

Kabupaten Maros adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Letak

kabupaten Maros sangat strategis, karena berdampingan dengan Kota madya Makassar

dan Kabupaten Pangkep, dan jalur transportasi dari daerah lain sebelum memasuki

Kabupaten Makassar sebagai ibu kabupaten Provinsi Sulewesi Selatan jalur melewati

Kabupaten Maros. Hal ini menyebabkan Kabupaten Maros semakin tumbuh dengan

pesat seiring dengan meningkatnya perkembangan jaringan transportasi yang

tersinkronisasi secara regional dengan Kabupaten-Kabupaten lainnya. Kabupaten Maros

sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, mempunyai luas wilayah

sekitar 1.619,12 km. Peta administrasi kabupaten Maros dapat dilihat pada gambar

dibawah ini.

Gambar 3.1: Peta administrasi Kabupaten Maros

Sumber : Rencana Tata Ruang Wil.Kab. Maros tahun 2012-2023


Kabupaten Maros


3.2. Aspek Fisik Kabupaten

3.2.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Maros

a. Kondisi Geografi dan Batas Administrasi

Secara umum luas wilayah Kabupaten Maros kurang lebih 1.619,12 Km2 dan

secara administrasi pemerintahan terdiri atas 14 wilayah kecamatan dan 103

desa/kelurahan. Berdasarkan posisi dan letak geografis wilayah, Kabupaten Maros

berada pada koordinat 4o45 5o12 Lintang Selatan dan 119o 25119o 58 Bujur Timur.

Batas administrasi wilayahnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Makassar dan Kabupaten Gowa

Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

Luas wilayah Kabupaten Maros berdasarkan hasil perhitungan dengan

menggunakan peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 edisi I Tahun 1991 yang

diterbitkan Bakosurtanal dan Peta Administrasi BPN Maros yaitu kurang lebih

213.188,69 Ha. Sedangkan menurut BPS Kabupaten Maros 2009 luas wilayah Kabupaten

Maros tercatat 1.619,12 Km, meliputi 14 kecamatan, dimana Kecamatan Tompobulu

dan Kecamatan Mallawa merupakan 2 (dua) kecamatan terluas dengan luas masing-

masing adalah 287,66 Km dan 235,92 Km. Sedangkan wilayah kecamatan dengan luas

terkecil adalah Kecamatan Moncongloe dan Kecamatan Mandai dengan luas masing-

masing adalah 46,87 Km dan 49,11 Km.

b. Ketersediaan Lahan

Kondisi tata guna lahan Kabupaten Maros secara umum terdiri atas:

perkampungan, tambak, tegalan, sawah, kebun campuran, semak belukar, hutan

lebat, hutan belukar, lahan terbangun dan lain-lain penggunaan lahan yang ada.

Pergesaran pemanfaatan lahan kawasan Kabupaten Maros secara umum telah

mengalami perubahan yang cukup cukup, akibat terjadinya peningkatan pembangunan

aktivitas ekonomi. Penggunaan lahan di Kabupeten Maros digambarkan dalam

Tabel 3.1


Kabupaten Maros


Tabel 3.1. Penggunaan Lahan Di Kabupaten Maros

No Kecamatan Jumlah (Ha) Persentase (%)

1 Kampung 3.420.481 2,12

2 Tambak 8.018.885 4,96

3 Tegalan 2.662.311 1,65

4 Sawah 35.146.802 21,76

5 Kebun Campuran 30.063.912 18,61

6 Semak, Rumput Alang-Alang 17.472.039 10,82

7 Hutan Lebat 37.185.559 23,02

8 Hutan Belukar 17.746.132 10,99

9 Lahan Terbangun 333.872 0,21

10 Hutan Sejenis 5.564.755 3,44

11 Kebun Sejenis 3.922.949 2,42

Jumlah 161.537.697 100,00

Sumber Data : BPN Kab. Maros, 2010

Gambar 3.2. Peta Tutupan Lahan Kabupaten Maros

Sumber : Rencana Tata Ruang Wil. Kab. Maros tahun 2012-2023


Kabupaten Maros


c. Geologi dan Geomorfologi

Kabupaten Maros terbagi dalam 4 (empat) satuan geomorfologi, sebagai berikut:

1) Satuan Pegunungan Vulkanik: menempati bagian utara, tengah dan timur

puncak tertinggi Bulu Lekke (1.361 m dpl) menempati luas 30% dari luas

daerah kabupaten Maros, dinampakkan dengan relief topografi yang tinggi,

kemiringan terjal, tekstur topografi yang kasar dan batuan penyusunnya dari

batuan gunung api (vulkanik).

2) Satuan Perbukitan Vulkanik: Intrusi dan Sedimen : menempati daerah

perbukitan yang menyebar secara setempat-setempat sekitar 15% dari luas

kabupaten Maros, diperlihatkan dengan kenampakan topografi berbukit

dengan batuan penyusun: batuan vulkanik, batuan intrusi (batuan beku), dan

batuan sedimen.

3) Satuan Perbukitan Karst: Satuan perbukitan ini tersebar cukup luas pada

bagian tengah, timur laut daerah Kabupaten Maros yang meliputi Kecamatan

Bontoa, Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Simbang, Kecamatan Tanralili,

Kecamatan Mallawa, dan Kecamatan Camba. Ciri khas pada satuan morfologi

ini adalah kenampakan topografi berbukit-bukit karst dengan tekstur sangat

kasar dengan batu gamping sebagai batuan penyusunnya.

4) Satuan Pedataran Alluvium: terletak dibagian barat yang tersebar dengan

arah utara-selatan, menempati sekitar 25% dari luas daerah kabupaten Maros.

Tercirikan dengan bentuk morfologi topografi datar, relief rendah, tekstur

halus dengan batuan dasar endapan alluvium.


Kabupaten Maros


Gambar 3.3. Peta Geologi Kabupaten Maros

Sumber : Rencana Tata Ruang Wil.Kab. Maros tahun 2012-2023


Kabupaten Maros


Table 3.2. Pembagian Satuan Geomorfologi Kabupaten Maros

No

Satuan Geomorfologi

Daerah Sebaran Luas

Daerah (%)

Ciri Morfologi

Batuan Penyusun

1 Pegunungan Vulkanik

Utara, Tengah Timur

30

Relief Topografi Tinggi Kemiringan Lereng Terjal, Tekstur Topografi Kasar

Batuan Gunung Api

2

Perbukitan Vulkanik,Intrusi dan Sedimen

Tersebar Setempat- Setempat Tidak Terkonsentrasi

15

Perbukitan Setempat- Setempat Kemiringan Lereng Sedang

Batuan Vulkanik Beku (Intrusi) dan Sedimen

3 Perbukitan Karst

Tengah dan Timur Laut

30

Relief Topografi Kars Membentuk Tower-Tower Dengan Relief Yang Kasar

Batu Gamping (Batu Kapur)

4 Pedataran Alluvial

Bagian Barat Dengan Arah Penyebaran Utara Sampai Selatan

25 Topografi Datar, Relief Rendah, Tekstur Topografi Halus

Endapan Aluvial

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Maros tahun 2010

d. Jenis Tanah

Hasil penelitian terdahulu berupa Pemetaan Geologi Lapangan dalam Skala 1:

250.000 yang dilakukan oleh Rab. Sukamto dan Supriatna (1982) berupa peta Geologi

Lembar Ujung Pandang, Benteng dan Sinjai diperoleh bahwa sifat fisik, tekstur, atau

ukuran butir, serta genesa dan batuan penyusunnya maka jenis tanah di Kabupaten Maros

diklasifikasikan dalam 4 (empat) tipe, yaitu:

1) Alluvial Muda, merupakan endapan aluvium (endapan aluvial sungai, pantai dan

rawa) yang berumur kuarter (resen) dan menempati daerah morfologi pedataran

dengan ketinggian 0-60 m dengan sudut kemiringan lereng


Kabupaten Maros


2) Regosol, adalah tanah hasil lapukan dari batuan gunungapi dan menempati daerah

perbukitn vulkanik, dengan ketinggian 110-1.540 m dengan sudut kemiringan lereng

>15%. Sifat-sifat fisiknya berwarna coklat hingga kemerahan, berukuran lempung

lanauanpasir lempungan, plastisitas sedang, agak padu, tebal 0,1-2,0 m. Luas

penyebarannya sekitar 26,50% (429,06 km2) dari luas kabupaten Maros meliputi

Kecamatan Cenrana, Kecamatan Camba, Kecamatan Mallawa, dan Kecamatan

Tompobulu.

3) Litosol, merupakan tanah mineral hasil pelapukan batuan induk, berupa batuan

beku (intrusi) dan/atau batuan sedimen yang menempati daerah perbukitan intrusi

dengan ketinggian 3-1.150 m dan sudut lereng

70%. Kenampakan fisik yang terlihat berwarna coklat kehitaman, berukuran lempung

pasiran, plastisitas sedang-tinggi, agak padu, permeabilitas sedang, rentan erosi,

tebal 0,1-1,5 m. Luas penyebarannya sekitar 21,70% (351,35 km) dari luas

Kabupaten Maros, meliputi Kecamatan Mallawa, Kecamatan Camba, Kecamatan

Bantimurung, Kecamatan Bontoa, Kecamatan Simbang, Kecamatan Tompobulu, dan

Kecamatan Tanralili.

e. Hidrologi

Keadaan hidrologi Kabupaten Maros, berdasarkan hasil observasi lapangan

dibedakan: air permukaan (sungai, rawa dan sebagainya) dan air yang bersumber di bawah

permukaan (air tanah). Air di bawah permukaan yang merupakan air tanah merupakan

sumber air bersih untuk kehidupan sehari-hari masyarakat.

Sumber air permukaan di wilayah Kabupaten Maros bersumber dari beberapa sungai

yang tersebar dibeberapa kecamatan, yang pemanfaatannya untuk kebutuhan rumah

tangga dan kegiatan pertanian. Sungai yang terdapat di Kabupaten Maros yakni; Sungai

Maros, Parangpaku, Marusu, Pute, Borongkaluku, Batu Pute, Matturungeng, Marana,

Campaya, Patunuengasue, Bontotanga dan Tanralili.


Kabupaten Maros


1) Sumberdaya Air

Potensi sumberdaya air di wilayah Kabupaten Maros yang telah termanfaatkan

oleh penduduk dalam kehidupan kesehariannya untuk berbagai keperluan bersumber

dari air tanah dangkal (air permukaan dan air tanah dalam, air tanah

dangkal/permukaan dapat berupa air sungai, sumur, rawa-rawa, bendungan, mata air

dan lain sebagainya, sedangkan potensi air tanah dalam dengan pemanfaatan air

melalui pengeboran.

Penyediaan air minum merupakan suatu kebutuhan pokok penduduk di suatu

daerah, terutama pada daerah-daerah yang potensi air tanahnya terbatas dan

kualitasnya kurang memadai jika ditinjau dari aspek kesehatan. Meskipun demikian,

pengadaan air minum masih terbatas dan umumnya penduduk menggunakan sumur air

tanah dangkal, dalam (artesis), air permukaan dan mata air yang bersumber dari

pegunungan.

2) Peruntukan Air

Sungai sebagai sumberdaya air yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan

yakni kebutuhan air bersih dan kepentingan pertanian (irigasi), dengan keberadaan

beberapa sungai menurut Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Maros adalah Sungai

Maros, Parangpakku, Marusu, Pute, Borongkaluku, Batu Pute, Matturungeng, Marana,

Campaya, Patunungengasue, Bontotanga, dan Tanralili (BPS dan Dinas PU Pengairan

Kab. Maros). Pada kawasan perkotaan peruntukan air lebih difokuskan pada kebutuhan

air minum masyarakat perkotaan yang bersumber dari air tanah dangkal dan air tanah

dalam serta sumber air yang dikelolah oleh PDAM.

f. Klimatologi

Kabupaten Maros termasuk daerah yang beriklim tropis, karena letaknya yang

dekat dengan khatulistiwa dengan kelembaban berkisar antara 60-82 %, curah hujan

tahunan rata-rata 347 mm/thn dengan rata-rata hari hujan sekitar 16 hari. Temperatur

udara rata-rata 290 C. Kecepatan angin rata-rata 2-3 knot/jam. Daerah Kabupaten

Maros pada dasarnya beriklim tropis dengan dua musim. Menurut Oldment, tipe iklim

di Kabupaten Maros adalah tipe C2 yaitu bulan basah (200 mm) selama 23 bulan

berturut-turut dan bulan kering (100 mm) selama 2 3 bulan berturut-turut. Beberapa

desa di Kecamatan Camba yang berbatasan dengan Kabupaten Bone mempunyai iklim

seperti daerah bagian Timur Sulawesi Selatan yakni musim hujan dalam priode bulan

AprilSeptember dan musim kemarau dalam bulan OktoberMaret.


Kabupaten Maros


Kondisi curah hujan tahunan di Wilayah Kabupaten Maros ditandai dengan

besarnya curah hujan yang terjadi tiap bulan di wilayah ini. Curah hujan tertinggi

tahun 2008 terjadi pada bulan Februari yaitu mencapai 803 mm dengan jumlah hari

hujan sebanyak 24 hh, sementara curah hujan tertinggi pada tahun 2009 terjadi pada

bulan Januari yaitu mencapai 1226 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 29 hh. Pada

tabel 3.3 memperlihatkan adanya peningkatan jumlah curah hujan dalam kurun waktu

2 (dua) tahun terakhir.

Table 3.3. Jumlah Curah Hujan dan Banyaknya Hari Hujan Menurut Bulan Tahun 2011 di Kabupaten Maros

Bulan Curah Hujan (mm) Jumlah Hari Hujan

Januari 864 24

Pebruari 502 20

Maret 576 27

April 395 26

Mei 206 15

Juni 9 3

Juli 1 5

Agusutus 0 1

September 0 1

Oktober 188 13

Nopember 470 20

Desember 772 28

Rata-rata Tahunan 331.9 15

Sumber : Stasiun Klimatologi Klas I (Bagian Sistem Data dan Informasi)


Kabupaten Maros


Gambar 3.4 Peta Daerah Aliran Sungai Kab. Maros Sumber : Rencana Tata Ruang Wil.Kab. Maros tahun 2012 2023

Gambar 3.5. Peta Hidrologi Kab. Maros Sumber : Rencana Tata Ruang Wil.Kab. Maros tahun 2012 2023


Kabupaten Maros


3.3. Aspek Sosial Ekonomi

3.3.1. Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Maros berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2011 berjumlah

322.212 jiwa, yang tersebar di 14 Kecamatan, dengan jumlah penduduk terbesar yakni

41.735 jiwa yang mendiami Kecamatan Turikale. Secara keseluruhan, jumlah penduduk

yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari penduduk yang berjenis kelamin laki-

laki, hal ini tercermin dari angka rasio jenis kelamin yang lebih kecil dari 100. Namun di

Kecamatan Mandai dan Kecamatan Tanralili, rasio jenis kelamin Laki-laki lebih besar dari

100, hal ini menunjukkan jumlah penduduk di dua kecamatan tersebut lebih besar dari

penduduk perempuan. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi ditemukan di Kecamatan

Turikale, 1.380 jiwa/km2. Sedangkan yang terendah di Kecamatan Mallawa, 45 jiwa/km.

Secara umum kondisi kependudukan di Kabupaten Maros dapat dilihat pada penjelasan

Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Jumlah Penduduk Kabupaten Maros Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2011

No Kecamatan Jumlah Penduduk

(Jiwa) Persentase (%)

1 Mandai 35,820 22,12

2 Moncongloe 17,314 10,69

3 Maros Baru 24,345 15,04

4 Marusu 25,485 15,74

5 Turikale 41,856 25,85

6 Lau 24,463 15,11

7 Bontoa 26,583 16,42

8 Bantimurung 28,181 17,41

9 Simbang 22,307 13,78

10 Tanralili 24,595 15,19

11 Tompobulu 14,214 8,78

12 Camba 12,575 7,77

13 Cenrana 13,711 8,47

14 Mallawa 10,763 6,65

Jumlah 322,212 100,00

Sumber : BPS Kab. Maros (Maros Dalam Angka, 2011)


Kabupaten Maros


b. Kepadatan Penduduk

Hasil catatan registrasi yang diperoleh, tingkat kepadatan penduduk di

Kabupaten Maros berdasarkan klasifikasinya dibedakan atas 3 (tiga) bagian yaitu

kepadatan tinggi, sedang dan rendah. Kepadatan tertinggi berada di wilayah

Kecamatan Turikale dengan kepadatan penduduk sebesar 1.110 jiwa/km, kepadatan

penduduk terendah berada di Kecamatan Tompobulu dengan jumlah sebesar 49

jiwa/km2. Demikian pula halnya dengan pola penyebaran penduduk terjadi secara

tidak merata. Data yang diperoleh menunjukkan pola penyebaran penduduk di

Kabupaten Maros secara umum terakumulasi di pusat kota dan pusat-pusat

pertumbuhan kota. Perkembangan jumlah penduduk, dan kepadatan dirinci menurut

kecamatan di Kabupaten Maros pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Kepadatan Penduduk Kabupaten Maros Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2011

No Kecamatan

Jumlah Penduduk (Jiwa)

Luas Wilayah (Km2)

Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)

1 2 3 4 5

1 Mandai 35,820 49,11 729

2 Moncongloe 17,314 46,87 369

3 Maros Baru 24,345 53,76 453

4 Marusu 25,485 53,73 474

5 Turikale 41,856 29,93 1,398

6 Lau 24,463 73,83 331

7 Bontoa 26,583 93,52 284

8 Bantimurung 28,181 173,70 162

9 Simbang 22,307 105,31 212

10 Tanralili 24,595 89,45 275

11 Tompobulu 14,214 287,66 49

12 Camba 12,575 145,36 87

13 Cenrana 13,711 180,97 76

14 Mallawa 10,763 235,92 46

Jumlah 322,212 1.619,12 199

Sumber : BPS Kabupaten Maros ( Maros Dalam Angka )


Kabupaten Maros


3.3.2. Iklim

Iklim Kabupaten Maros tergolong iklim tropis basah dengan curah hujan ratarata

331,9 mm setiap bulannya, dengan jumlah hari hujan berkisar 183 hari selama tahun 2011,

dengan ratarata suhu udara minimum 68,7 C dan ratarata suhu udara maksimum 89,3 C

Penyinaran matahari selama tahun 2011 ratarata berkisar 67% secara geografis daerah ini

terdiri dari 10% (10 desa) adalah pantai, 5% (5 desa) adalah kawasan lembah, 27% (28

desa) adalah lereng/bukit dan 5% (60 desa) adalah daratan.

Table 3.6. Suhu Udara Maksimum, Minimum dan Rata-rata

Menurut Bulan Tahun 2011 di Kabupaten Maros

Bulan Suhu Udara (C)

Minimum Maksimum Rata-rata

(1) (2) (3) (4)

Januari 23.9 29.8 26.0

Pebruari 23.9 30.3 26.2

Maret 24.0 30.0 26.1

April 24.5 30.5 26.7

Mei 24.7 31.6 27.5

Juni 23.3 31.2 26.6

Juli 22.4 31.2 26.1

Agusutus 22.8 32.9 27.1

September 23.6 33.3 27.8

Oktober 24.5 32.4 27.9

Nopember 24.8 31.4 27.3

Desember 24.6 29.6 26.4

Rata Rata Tahunan 23.9 31.2 26.8

Sumber : Stasiun Klimatologi Klas I (Bagian Sistem Data dan Informasi)

3.3.3 Ketenagakerjaan

Penduduk Usia Kerja (PUK) didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun ke

atas. Penduduk Usia Kerja terdiri dari Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Mereka

yang termasuk dalam Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja atau sedang mencari

pekerjaan. Sedangkan Bukan Angkatan Kerja adalah mereka yang bersekolah, mengurus

rumah tangga atau melakukan kegiatan lainnya.


Kabupaten Maros


Penduduk usia kerja di Kabupaten Maros pada tahun 2010 berjumlah 218.855 jiwa.

Dari seluruh penduduk usia kerja tersebut, yang masuk menjadi angkatan kerja berjumlah

140.270 jiwa atau lebih dari 50 persen dari penduduk usia kerja.

Dari seluruh penduduk usia kerja di Kabupaten Maros, terdapat 13.665 jiwa

penduduk yang sedang mencari kerja. Dengan demikian diperoleh tingkat pengangguran

yang merupakan rasio dari pencari pekerjaan dan jumlah angkatan kerja di Kabupaten

Maros sebesar 9,74 persen.

Tabel 3.7. Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin, Kabupaten Maros, 2011

No Lapangan Pekerjaan Utama Laki Laki Perempuan Jumlah Persentse

1 2 3 4 5 6

1. Pertanian 22,316 11,405 33,722 25.38

2 Industri Pengolahan 9,876 2,750 12,626 9.50

3 Perdagangan, Rumah Makan dan Hotel

13,879 16,892 30,771 23.16

4 Jasa Kemasyarakatan 17,703 15,254 32,957 24.81

5 Lainnya 20,544 2,232 22,776 17.14

Sumber : Sakernas 2011

3.3.4 Pendapatan Regional

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros pada Tahun 2011 sebesar 7.57 persen.

Selama tahun 2007-2011 perekonomian Kabupaten Maros mengalami pertumbuhan rata-

rata besar 6.21 persen per tahun. Sektor pertanian merupakan sektor yang masih dominan

peranannya dalam struktur perekonomian Kabupaten Maros Pada Tahun 2011 kontribusi

sektor Pertanian terhadap total PDRB Kabupaten Maros sebesar 35,00 persen, disusul oleh

sektor Jasa-jasa sebesar 23,59 persen dan sektor Industri Pengolahan sebesar 19,83 persen

dan sektor-sektor lainnya.


Kabupaten Maros


Table 3.8. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga yang berlaku menurut Lapangan Usaha di Maros Tahun 2007-2011

Lapangan usaha/industrial origin

2007 2008 2009 2010 2011*

(1) (2) (4) (5) (6) (7) 1. PERTANIAN

a. Tanaman Bahan Makanan

b. Tanaman Perkebunan c. Peternakan d. Kehutanan e. Pertanian

2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN a. Minyak dan gas bumi b. Pertambangan tanpa

migas c. Penggalian

3. INDUSTRI PENGOLAHAN a. INDUSTRI MIGAS 1. Pengilangan Minyak 2. Gas Alam Cair b. INDUSTRI TANPA MIGAS 1. Makanan, minuman dan

tembakau 2. Tekstil, barang kulit dan

alas kaki 3. Brg kayu dan hasil hutan

lainnya 4. Kertas dan barang

cetakan 5. Pupuk kimia dan barang

dari karet 6. Semen & Brg. Galian

bukan logam dasar besi dan baja

7. Logam dasar besi dan baja

8. Alat angk. Mesin dan peralatanya

9. Barang lainnya 4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH

a. Listrik b. Gas kota

c. Air bersih 5. BANGUNAN 6. PERDAG. HOTEL & REST.

a. Perdagangan dan eceran b. Hotel c. Restauran

7. ANGKUTAN & KOMUNIKASI a. Pengangkutan

1. Angkutan Rel 2. Angkutan Jalan Raya 3. Angkutan Laut

4. Angk. Sungai, Danau & Penyeb.

5. Angkutan Udara 6. Jasa Penunjang

Angkutan b. Komunikasi

1. Pos & Telekomunikasi 2. Jasa Penunjang

Komunikasi 8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JS PERU

a. Bank b. Lemb. Keuangan tanpa

Bank c. Jasa Penunjang Keuangan

600,374.81

268,271.42 247,02.70 37,102.59

831.30 269,466.80

24,048.48

0.00

0.00 24,048.48 315,595.40

0.00 0.00

315,595.40 11,603.08

996.91

3,904.32

170.79

2,598.23

295,541.34

0.00

349.04

421.69 14,575.65 13,802.33

0.00 773.32

23,233.22 119,380.62 106,364.23

270.82 12,745,57 77,551.81 65,101.19

0.00 33,067.00

0.00

39.34

0.00 31,994.85

12,014.62 12,014.62

0.00

95,095.82

46,514.09 5,204.16

0.00

675,283.94

299,886.27 27,945.29 43,046.91

925.94 303,476.53

26,567.29

0.00

0.00 26,567.29 366,350.97

0.00 0.00

366,350.97 13,688.59

1,139.66

4,472.54

196.59

2,789.92

343,146.65

0.00

415.57

501.46 16,056.93 15,188.65

0.00 868.28

27,065.54 141,499.74 126,386.83

303.17 14,809.73 89,859.28 75,367.23

0.00 37,384.37

0.00

43.04

0.00 37,939.83

14,492.05 14,492.05

0.00

109,170.20

55,510.32 5,787.90

0.00

758,355.39 339,079.11 30,285.36 47,762.02 1,031.41

340,197.49

29,453.15

0.00

0.00 29,453.15 427,698.69

0.00 0.00

427,698.69 15,258.28

1,247.39

5,107.82

223.23

3,017.40

401,810.23

0.00

472.99

561.36 18,045.70 17.072.13

0.00 973.58

32,534.47 162,900.02 145,321.58

340.05 17,238.39 102,403.40 85,655.18

0.00 41,869.36

0.00

47.37

0.00 43,738.45

16,748.22 16,748.22

0.00

124,109.23

64,697.00 6,586.98

0.00

890,948,67 404,302.19 33,554.44 53,090.87 1,209.72

398,791.45

33,044.85

0.00

0.00 33,044.85 519,514.66

0.00 0.00

519,514.66 17,866.04

1,387.37

5,985.16

270.27

3,433.82

489,387.98

0.00

532.01

652.01 20,393.72 19,291.47

0.00 1,102.26 40,147.88 209,963.64 188,691.64

405.73 20,865.97 118,427.05 98,203.76

0.00 47,449.14

0.00

54.03

0.00 50,700.59

20,223.29 20,223.29

0.00

137,222.82

69,473.00 7,477.65

0.00

1,063845.62 523,824.92 40,769.14 61,463.90 1,476.20

427,311.45

38,733.47

0.00

0.00 38,733.47 602,726.26

0.00 0.00

602,726.26 20,158.51

1,564.81

7,216.88

322.39

3,938.40

568,221.30

0.00

595.32

708.35 22,723.49 21,339.30

0.00 1,384.19 46,215.07 238,161.39 212,896.72

489.80 25,229.77 136,905.47 111,697.94

0.00 52,288.40

0.00

58.05

0.00 59,351.49

25.207.53 25.207.53

0.00

172,520.84

94,096.00 8,778.37

0.00


Kabupaten Maros


d. Sewa Bangunan e. Jasa Perusahaan

8. JASA - JASA a. Pemerintahan Umum

1. Adm. Pemerintah & Pertahanan

2. Jasa Pemerintah Lainnya

b. Swasta 1. Sosial Kemasyarakatan 2. Hiburan & Rekreasi 3. Perorangan & R.

Tangga

42,679.84 647.73

239,127.68 230,695.68 143.031.43

87,664.43

8,431.82 3,801.44 1,804.76 2,825.62

47,128.68 743.30

334,855.46 324,948.24 201,467.91

123,480.33

9,907.22 4,355.91 2,103.62 3,447.69

52,383.02 842.23

497,106.92 485,592.09 301,067.10

184,524.99

11,514.83 5,009.29 2,471.75 4,033.79

59,301,46 970.71

628,404.01 614,860.30 381,213.39

233,646.91

13,543.71 5,873.15 2,880.47 4,790.09

68.529.89 1,116.58

716,904.46 701,135.63 434,704.09

266,431.54

15,768.83 7,078.45 3,338,42 5,351.96

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

1,508,497.49 1,786,709.36 2,153,006.97 2,598,067.29 3,039,190.92

Sumber : Maros dalam angka 2012

3.4. Sarana dan Prasarana Kabupaten

3.4.1 Sarana Pendidikan

Pembangunan bidang Pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) suatu negara akan menentukan karakter dari

pembangunan ekonomi dan sosial, karena manusia adalah pelaku aktif dari seluruh

kegiatan tersebut. Dari tahun ke tahun partisipasi seluruh masyarakat dalam dunia

pendidikan semakin meningkat, hal ini berkaitan dengan berbagai program pendidikan

yang dicanangkan pemerintah untuk lebih meningkatkan kesempatan masyarakat untuk

mengenyam bangku pendidikan. Peningkatan partisipasi pendidikan untuk memperoleh

bangku pendidikan tentunya harus diikuti dengan berbagai peningkatan penyediaan sarana

fisik pendidikan dan tenaga pendidik yang memadai.

Tabel 3.9. Banyaknya sekolah menurut jenjang pendidikan

di Kabupaten Maros Tahun 2011

No

Tingkat Pendidikan Sekolah Guru Murid

Rasio Murid terhadap Guru

1 2 3 4 5 6

1 Taman Kanak-Kanak (TK) 104 377 3.374 9

2 Sekolah Dasar (SD)Negeri 243 2.793 40.808 15

3 Sekolah Dasar (SD)Swasta 11 130 1.897 15

4 Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Negeri 38 913 11.191 12

5 Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Swasta 22 370 2.481 7

6 Sekolah Menengah Atas (SMA)

Negeri 13 487 5.120 11

7 Sekolah Menengah Atas (SMA)

Swasta 12 241 1.481 6


Kabupaten Maros


8 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri

2 89 1.104 12

9 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Swasta 13 262 1.667 6

10 Madrasah Ibtidaiyah (MI) 24 161 2.088 13

11 Madrasah Tsanawiyah(MTs) 36 396 3.820 10

12 Madrasah Aliyah (MA) 24 248 2.283 9

Sumber : Maros Dalam Angka Tahun 2012

3.4.2 Sarana Kesehatan

Pembangunan kesehatan harus selalu dilakukan mengingat jumlah penduduk yang

selalu bertambah dari tahun ke tahun, upaya yang dilakukan pemerintah antara lain

dengan meningkatkan fasilitas sarana dan prasaran kesehatan, sehingga semua lapisan

masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, merata, dan murah.

Pada tahun 2011 di Kabupaten Maros terdapat 3 rumah sakit, 2 rumah bersalin, 14

puskesmas, 395 posyandu, 4 balai kesehatan, 31 pustu, 66 poskesdes dan 3 Polindes Dalam

pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB), jumlah akseptor baru yang terjaring pada

tahun 2011 sebanyak 10.024 orang. Pada umumnya akseptor baru tersebut memilih

menggunakan alat kontrasepsi Pil dan Suntikan yakni masing-masing 3.731 dan 5.005 orang

atau kedua kontrasepsi tersebut dipilih sekitar 87,15 % dari seluruh akseptor baru.

Untuk meningkatkan pemerataan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat telah

tersedia sarana kesehatan baik yang dibangun oleh pemerintah atau swadaya masyarakat

antara lain Puskesmas, Puskesmas Keliling (pelayanan kesehatan mobile), Polindes,

Posyandu, Praktek dokter, dan sarana kesehatan lainnya.

Tabel 3.10. Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Maros 2007 - 2011

Tahun Ruma

h Sakit

Rumah Bersalin

Puskesmas

Posyandu Klinik/Balai Kesehatan

Pustu Poskesdes Polindes

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

2007 2 1 14 389 0 35 1 12

2008 2 2 14 392 2 34 27 2

2009 2 2 14 392 2 34 58 2

2010 3 2 14 392 4 34 61 2

2011 3 2 14 395 4 31 66 3



Kabupaten Maros


3.4.3 Perdagangan dan Jasa

Sektor perdagangan merupakan sektor ekonomi yang banyak diminati oleh semua

kalangan masyarakat dalam kegiatan ekonomi baik itu secara formal maupun informal.

Pada Tahun 2011, tercatat sebanyak 500 perusahaan dagang yang memiliki surat izin usaha

perdagangan yang tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Maros. Menurut bentuk badan

hukum, terdapat 40 perusahaan yang berbentuk PT, 186 berbentuk CV, 24 Koperasi, 264

Perseorangan dan 0 perusahaan dagang berbentuk badan hukum lainnya

Tabel 3.11. Banyaknya Perusahaan yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

menurut Kecamatan Tahun 2011

Kecamatan Perusahaan

Jumlah Total

Besar Menengah Kecil (1) (2) (3) (4) (5)

Mandai 4 14 63 81

Moncongloe 0 3 7 10

Maros Baru 2 5 22 29

Marusu 6 12 36 54

Turikale 16 31 166 213

Lau 0 3 27 30

Bontoa 0 4 14 18

Bantimurung 0 1 10 11

Simbang 1 2 11 14

Tanralili 0 3 14 17

Tompobulu 0 2 4 6

Camba 0 0 6 6

Cenrana 1 0 6 7

Mallawa 0 0 4 4

Jumlah Total 30 80 390 500



Kabupaten Maros


3.4.4 Sarana Peribadatan

Perkembangan pembangunan di bidang spritual dapat dilihat dari besarnya sarana

peribadatan masing-masing agama. Tempat peribadatan umat Islam yang berupa masjid,

langgar/mushola pada tahun 2011 masing-masing berjumlah 597 dan 47. Tempat

peribadatan untuk umat Kristiani dan Katolik sebanyak 18 yang terdapat di 7 kecamatan.

Tabel 3.12. Banyaknya Tempat Ibadah Menurut Jenisnya

di Kabupaten Maros tahun 2011

Kecamatan Mesjid Musholla Gereja Pura Vihara

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Mandai 55 7 4 - -

Moncongloe 26 1 2 - -

Maros Baru 43 5 0 - -

Marusu 34 0 4 - -

Turikale 46 8 2 - -

Lau 49 3 - - -

Bontoa 40 - - - -

Bantimurung 53 2 - - -

Simbang 47 1 - - -

Tanralili 46 6 4 - -

Tompobulu 47 2 1 - -

Camba 37 7 - - -

Cenrana 38 1 1 - -

Mallawa 36 4 - - -

Jumlah Total 597 47 18 - -



Kabupaten Maros


3.4.5 Prasarana Air Minum

Sebanyak 2.145.007 meter kubik air minum yang disalurkan oleh PDAM Kabupaten Maros

selama tahun 2011 kepada 10.424 pelanggan yang dibedakan menjadi lima kelompok

konsumen oleh PDAM Kabupaten Maros.

Tabel 3.13. Jumlah Pelanggan dan Pemakaian Air Minum Menurut Jenis Penggunanya

di Kabupaten Maros Tahun 2006-2011

Jenis Konsumen

2006 2007 2008 2009 2010 2011

1 2 3 4 5 6 7

Sosial

Umum

Khusus

149

50

99

158

50

108

169

50

119

181

50

131

181

50

131

186

50

136

Non Niaga

Rumah Tangga

Instasi Perintah

6,291

6,210

81

6840

6751

89

7734

7636

98

8540

8439

101

8916

8811

105

9461

9355

106

Niaga

Kecil

Besar

421

419

2

449

447

2

505

503

2

604

602

2

648

646

2

719

716

3

Industri

Kecil

Besar

20

9

11

25

12

13

28

14

14

49

33

16

53

37

16

53

37

16

Khusus

Pelabuhan

Lainnya

4

4

-

5

5

-

5

5

-

5

5

-

5

5

-

5

5

-

Jumlah 6,885 7,477 8,441 9,375 9,803 10,424


3.4.6 Prasarana Listrik

Jumlah daya terpasang di Kabupaten Maros sebesar 107.862.634 KW pada Tahun 2011,

dengan jumlah pelanggan sebanyak 51.672 rumah tangga yang memiliki meteran listrik.


Kabupaten Maros


3.4.7 Prasarana Jalan

Panjang Jalan di Kabupaten Maros pada Tahun 2011 terdiri dari Jalan Negara 87,96 km,

Jalan Provinsi 115,30 km dan Jalan Kabupaten/Kota 1.393 km.

Tabel 3.14. Pembagian Jalan menurut pemerintah Kabupaten Maros

Tahun 2008-2011

Jenis Jalan 2008 2009 2010 2011

(1) (2) (3) (4) (5)

Jalan Negara 87,960.00 87,960.00 87,960.00 87,960.00

Jalan Provinsi 75,531.00 75,531.00 75,531.00 75,531.00

Jalan Kabupaten 1,357.45 1,392.06 1,393.06 1,393.06

Jumlah Total 164,848.45 164,883.06 164,884.06 164,884.06

Sumber : UPTD Praswil Kab. Maros/Pangkep

3.4.8 Sarana Transportasi

Di Kabupaten Maros, jumlah sarana dan prasarana transportasi darat menjadi faktor

dominan dalam menunjang mobilitas penduduk dan gerak roda perekonomian. Dengan

demikian peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang lainnya

menjadi faktor penentu bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan penduduk.

Tabel 3.15. Jumlah Penumpang Penerbangan Dalam dan Luar Negeri di Kabupaten Maros Tahun 2008-2011

Bulan 2008 2009 2010 2011

(1) (2) (3) (4) (5)

Januari 407,388 401,859 463,083 602,049

Februari 346,035 376,140 423,889 531,451

Maret 389,519 408,566 517,942 597,503

April 361,579 368,767 515,097 573,684

Mei 394,384 415,997 539,249 601,372

Juni 394,456 421,948 531,289 614,197

Juli 418,373 456,088 619,450 679,527

Agustus 421,485 436,231 517,949 532,211

September 312,602 413,065 587,982 672,637

Oktober 410,927 490,163 612,070 688,325

Nopember 418,411 460,862 587,426 668,107

Desember 431,030 510,603 622,516 694,345

Jumlah Total 4,706,189 5,161,289 6,546,942 7,455,408

Sumber: PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Sultan Hasanuddin


Kabupaten Maros


4.1.Umum

Salah satu aspek yang turut menentukan kebersihan

suatu Kabupaten adalah pengelolaan

persampahan di Kabupaten tersebut.

Pengelolaan persampahan yang tidak

terprogram akan menyebabkan

penanganan sampah yang tidak tuntas,

sehingga ada sampah yang tidak terangkut yang menyebabkan

kebersihan dan keindahan Kabupaten tidak tercapai.

Dalam proses pengumpulan sampah di Kabupaten Maros, sampah dari rumah tangga

dikumpulkan baik yang gerobak dan menggunakan motor sampah maupun yang langsung

masuk truk sampah. Sampah yang dikumpulkan melalui motormotor sampah kemudian

dibawa ke suatu tempat pengumpulan atau peralihan yang disebut Tempat Penampungan

Sampah Sementara (TPS) berupa kontainer sampah dan ke Tempat Pengolahan Sampah

Terpadu (TPST). Di TPST dilakukan pemindahan, dan pemisahan. Sampah yang masih dapat

dioleh dipindahkan kedalam TPST tetapi sampah yang

tidak dapat diolah lagi dipindahkan ke dalam kontainer

untuk dibawa ke Tempat Pemprosesan Akhir Sampah

(TPA) dengan menggunakan Truck Arm Roll Umumnya

jumlah truk dan biaya tidak mencukupi kebutuhan untuk

memberikan pelayanan yang menyeluruh bagi semua

wilayah disetiap Pemerintah Kabupaten. Hingga saat ini

Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) Bonto Ramba

dioperasikan masih dengan metode Open Dumping .

Pengelolaan persampahan Kabupaten Maros di bawah

Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan yang

merupakan unsur pelaksana teknis di bawah Bupati


Kabupaten Maros


Kabupaten Maros yang berfungsi sebagai pelaksana pelayanan kebersihan (Operator) yang

juga berfungsi melaksanakan pengaturan/pengendaliaan (Regulator). Didalam

melaksanakan tugasnya Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan dipimpin

oleh Kepala Badan sedangkan teknis operasionalnya dibawah Bidang Kebersihan yang

dibantu oleh Kepala Sub Bidang dan staf bidang kebersihan.

4.2. Aspek Organisasi Dan Manajemen

4.2.1 Bentuk Institusi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros No.12 Tahun 2012 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros,

Instansi yang berwenang dalam pengelolaan kebersihan/persampahan adalah Badan

Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP). Struktur organisasi BLHKP terdiri

dari Kepala Badan dengan dibantu oleh satu orang Sekretaris, empat Kepala Bidang, dan

dua Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT). Selengkapnya, struktur Organisasi Badan

Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Maros adalah sebagai berikut:

Badan Lingkungan Hidup, kebersihan dan pertamanan terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat;

c. Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan;

d. Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pengendalian Lingkungan;

e. Bidang Kebersihan;

f. Bidang Pertamanan dan Pemakaman;

g. Unit Pelaksana Teknis;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Program;

b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

c. Sub Bagian Keuangan.

2. Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan terdiri dari :

b. Sub. Bidang Penataan Lingkungan;

b. Sub. Bidang pengelolaan Pencemaran air, Udara dan Tanah;

c. Sub. Bidang Pengelolaan Pencemaran Kebisingan gangguan dan Penegakan Hukum.

3. Bidang pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian lingkungan terdiri dari :

a. Sub Bidang Analisis Dampak Lingkungan;


Kabupaten Maros


b. Sub Bidang Baku Mutu Lingkungan dan Status Lingkungan;

c. Sub Bidang Konservasi dan Keanekaragaman Hayati.

4. Bidang Kebersihan terdiri dari :

a. Sub. Bidang Pemeliharaan Kebersihan;

b. Sub. Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan limbah/sampah;

c. Sub.Bidang Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.

URAIAN TUGAS

1. Kepala Badan

Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh Kepala Badan

mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah

di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan berdasarkan asas desentralisasi

dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan

dan Pertamanan Daerah mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan dan

Pertamanan.

b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan di bidang lingkungan hidup,

kebersihan dan pertamanan.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan

pertamanan.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan sebagai berikut:

a. Merumuskan program kerja Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

berdasarkan rencana kerja yang telah dibuat.

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan yang berkaitan penyelenggaraan program

kegiatan badan.

c. Membina bawahan dalam hal pelaksanaan tugas sesuai peraturan dan prosedur

yang berlaku.

d. Mengarahkan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga

pelaksanaan tugas berjalan lancar.


Kabupaten Maros


e. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis badan dan koordinasi penyusunan

rencana starategis serta koordinasi penyusunan laporan kinerja instansi

Pemerintah.

f. Merumuskan kebijakan bidang lingkungan hidup kebersihan dan pertamanan.

g. Menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan

lingkungan serta kebersihan, pertamanan dan pemakaman.

h. Memfasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan

dan kebersihan.

i. Menyelenggarakan penataan dan penataan hukum lingkungan hidup, baik secara

administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup, dengan mengembangkan skema insentif-disinsentif dan

pelaksanaan perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan.

j. Menyelenggarakan pelayanan Bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan dan

Pertamanan dengan mengacu pada standar pelayanan minimal bidang lingkungan

hidup, kebersihan dan pertamanan.

k. Memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan melalui kegiatan pendidikan

dan pelatihan.

l. Memberikan rekomendasi dan melakukan penilaian kelayakan lingkungan terhadap

usaha/kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

m. Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional di bidang lingkungan hidup,

kebersihan dan pertamanan.

n. Menyelenggarakan pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga

non Pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan

pertamanan.

o. Menyelenggarakan pengaturan, pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan

urusan bidang lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan dan pemakaman.

p. Merumuskan sasaran pembangunan di bidang lingkungan hidup kebersihan,

pertamanan dan pemakaman.

q. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas

tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi

kerja.

r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada

atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.

s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang

tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.


Kabupaten Maros


2. Sekretariat

Sekretaris yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan kegiatan, memberikan

pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta

penyusunan program dalam lingkungan badan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi:

a. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan.

b. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan umum.

c. Pengelolaan administrasi keuangan.

d. Pengkoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data.

e. Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana.

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Uraian tugas Sekretaris sebagai berikut:

a. Merencanakan operasional kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam

pelaksanaan tugas.

b. Membagi tugas ke bawahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan

yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai peraturan dan

prosedur yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.

d. Menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang

diharapkan.

e. Mengadakan koordinasi kepada seluruh bidang sesuai peraturan yang berlaku agar

pekerjaan berjalan lancar.

f. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan tehnis setiap

kegiatan sesuai peraturan yang berlaku agar pekerjaan berjalan lancar.

g. Mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap kegiatan

yang telah disusun oleh Kepala Sub Bagian.

h. Mengkoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada setiap bidang agar sesuai

dengan pelaksanaan kinerja masing-masing bidang.

i. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengolahan dan penyajian data dan

informasi sehingga dapat menghasilkan data yang lebih akurat.

j. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi kepegawaian dan

umum untuk menghasilkan pelayanan yang maksimal.


Kabupaten Maros


k. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi program untuk

menghasilkan pelayanan yang maksimal.

l. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan

tatalaksana dalam lingkungan badan sehingga pembinaan dan ketatalaksanaan

dapat berjalan dengan lancar.

m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-


kerja.

n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretaris dan memberikan saran

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.

o. Melaksanakan kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun

tertulis sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok

mengumpulkan bahan dan mengelola penyusunan program, penyajian data dan

penyusunan laporan kinerja.

Uraian tugas kepala sub bagian program sebagai berikut:

a. Merencanakan kegiatan Sub. Bagian Program berdasarkan Renja Badan Lingkungan

Hidup, Kebersihan dan Pertamanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

b. Membagi tugas tertentu dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada

bawahan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga pelaksanaan tugas berjalan

lancar.

c. Membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang

timbul agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang

berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat.

e. Menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang

diharapkan.

f. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan peraturan perundang

undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

g. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) kegiatan badan

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.


Kabupaten Maros


h. Mengumpulkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran

berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan

tugas.

i. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan

program dan anggaran.

j. Menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Badan sebagai landasan laporan kinerja pegawai.

k. Menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan badan

untuk lebih transparan dalam pengelolaan data dan informasi.

l. Mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian data berbasis

teknologi informasi agar dapat menyajikan data yang lebih akurat dan cepat.

m. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kegiatan tahunan untuk bahan

pertanggungjawaban Pimpinan.

n. Mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah

dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja.

o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Sub.Bagian Program dan memberikan saran

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.

p. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang


4. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang

mempunyai tugas pokok mengelola administrasi kepegawaian melakukan urusan

ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, serta

urusan rumah tangga.

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagai berikut :

a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas.

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawab sehingga



timbul untuk mencapai profesionalisme.


Kabupaten Maros





diharapkan.



g. Menghimpun daftar hadir pegawai untuk tertib administrasi.

h. Menyiapkan bahan administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai untuk

kelancaran pelaksanaan tugas.

i. Menyusun rencana formasi, informasi jabatan, dan bezetting pegawai sebagai

bahan dalam formasi pegawai.

j. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian meliputi usul

kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, penilaian pelaksanaan pekerjaan,

kenaikan gaji berkala, cuti, ijin, masa kerja, peralihan status dan layanan

administrasi kepegawaian lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan

tugas.

k. Menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda jasa Pegawai

Negeri Sipil sebagai bahan kelengkapan usulan.

l. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi,

disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil sebagai bahan dalam formasi

pegawai.

m. Mengembangkan penerapan sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi

informasi sehingga dapat memperlancar akses data kepegawaian.

n. Melakukan administrasi, pengarsipan naskah dinas, pengklafikasian dan

pendistribusian surat masuk dan surat keluar menurut jenisnya sesuai ketentuan

yang berlaku agar memudahkan pencariannya kembali.

o. Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan pendistribusian

pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang sesuai dengan peraturan dan

prosedur yang berlaku agar pengelolaan asset dapat berjalan dengan baik dan

benar.

p. Mempersiapkan pelaksaanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan

mengelola sarana dan prasarana serta melaksanakan urusan rumah tangga badan

untuk kelancaran pelaksanaan tugas.


Kabupaten Maros


q. Menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun

laporan barang inventaris untuk kelancaran pengelolaan asset.

r. Mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas tugas yang telah

dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja.

s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian kepegawaian dan umum dan

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan

kebijakan.

t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang


5. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok

melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran,

penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan.

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan sebagai berikut :

a. Merencanakan kegiatan sub bagian keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan

tugas.

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawab sehingga



timbul untuk mencapai profesionalisme.




diharapkan.



g. Melakukan koordinasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) berdasarkan usulan setiap kegiatan di lingkup Badan.

h. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data

keuangan.

i. Melakukan pengendalian keuangan lingkup badan.

j. Melaksanakan pengendalian pengeluaran kas (cash flow).


Kabupaten Maros


k. Menyusun dokumen terhadap penerbitan surat perintah membayar (SPM) lingkup

badan.

l. Melaksanakan pengujian dan analisa Surat perintah Membayar (SPM), Uang

Persediaan (UP) Ganti Uang Persediaan (GU), Tambahan Uang Persediaan (TU) dan

Langsung (LS) yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lingkup badan.

m. Membuat laporan keuangan realisasi anggaran belanja menurut rekening

berdasarkan pengeluaran SPM.

n. Melaksanaan urusan pengelolaan gaji dan melaksanakan penggajian.

o. Meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP) yang diajukan oleh

bendahara sesuai prosedur yang berlaku untuk menghindari kesalahan.

p. Meneliti kebenaran pertanggung jawaban bendahara pengeluaran sesuai peraturan

dan prosedur agar terhindar dari kesalahan.

q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian keuangan dan memberikan

saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.

r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang


6. Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan

Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan yang mempunyai tugas pokok

perencanaan dan pengawasan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penataan

lingkungan, pengelolaan pencemaran air, udara dan tanah serta pengelolaan pencemaran

kebisingan, gangguan dan penegakan hukum.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan

mempunyai fungsi:

a. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan lingkungan dan

penyelesaian sengketa lingkungan.

b. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penyidikan dan evaluasi teknis di bidang

pengawasan dan penegakan hukum serta penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

c. Pembinaan dan koordinasi pemantauan Penataan atas perjanjian di bidang

pengendalian dampak lingkungan skala Kabupaten.

d. Pembinaan dan koordinasi penyelesaian konflik dalam pemanfaatan

keanekaragaman hayati.


Kabupaten Maros


e. Pembinaan dan koordinasi penerapan paksaan Pemerintahan dan/atau uang paksa

terhadap pencemaran air, udara dan tanah skala Kabupaten pada keadaan darurat

dan/atau keadaan yang tidak diduga lainnya skala Kabupaten.

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan sebagai berikut:

a. Merencanakan operasional kegiatan Penataan dan pengawasan lingkungan sebagai

pedoman dalam pelaksanaan tugas.

b. Membagi tugastugas kepada bawahan sesuai tugas pokok masingmasing sehingga


c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sesuai prosedur dan

peraturan agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat.

d. Menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang

diharapkan.

e. Mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap kegiatan

yang telah disusun.

f. Melaksanakan analisis dan menghimpun data dan informasi untuk penyusunan

bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan penegakan hukum, pengelolaan

pencemaran air, udara dan tanah, kebisingan, gangguan air, udara dan tanah dan

penyelesaian sengketa lingkungan lainnya.

g. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penyidikan dan evaluasi

teknis di bidang pengawasan dan penegakan hukum serta penyelesaian sengketa

lingkungan hidup.

h. Melaksanakan koordinasi penyusunan dan sosialisasi produk hukum lingkungan

hidup.

i. Mengembangkan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup.

j. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pemantauan Penataan atas perjanjian di

bidang pengendalian dampak lingkungan skala Kabupaten.

k. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyelesaian konflik dalam pemanfaatan

keanekaragaman hayati.

l. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas


kerja.


Kabupaten Maros


m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang Penataan dan pengawasan

lingkungan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan

perumusan kebijakan.

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang


7. Sub Bidang Penataan lingkungan

Sub Bidang Penataan li

Documents

LAPORAN AKHIR PERSAMPAHAN