LAPORAN AKHIR MAGANG RISET …pemerintahan.umm.ac.id/files/file/LAP MAGANG RISET_DINAS PEKERJAAN... · Laporan ini kami susun dengan bantuan dari berbagai pihak yang dengan sangat

LAPORAN AKHIR MAGANG RISET

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU)

DALAM MEMPERBAIKI DRAINASE DI LINGKUNGAN KOTA BATU

KELOMPOK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BATU

OLEH:

1. NOVIE UTAMI PUTRI RUSMANTO (201410050311052)2. M. ZUHAID EL MASYFU’ (201410050311126)3. M. FAHMIL ISLAMI (201410050311163)4. SILVY NOVITA PUTRI (201410050311180)

PRODI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS

ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT karena telah melimpahkan rahmat, hidayah dan

inayah-Nya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan laporan magang riset kamu yang

berjudul “Implementasi Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Memperbaiki

Sarana Drainase di Lingkungan Kota Batu”

Laporan ini kami susun dengan bantuan dari berbagai pihak yang dengan sangat ikhlas

membantu kami menyelesaikan laporan magang riset ini. Peneliti menyampaikan banyak terima

kasih kepada berbagai pihak yang turut membantu kami dalam penyempurnaan laporan magang

riset kami.

Kami menyadari sepenuhnya keterbatasan kemampuan dan penulisan hasil laporan

magang riset ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami mengharapkan kritik dan

saran yang sifatnya membangun guna sempurnanya hasil laporang magang riset ini.

Semoga laporan magang riset ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan penulis

khususnya bagi kami sendiri peserta magang riset, serta merupakan salah satu pengabdian kita

kepada Jurusan Ilmu Pemerintahan UMM. Demikian sedikit pemaparan dari kami, kurang dan

lebihnya mohon maaf. Sekian dan terimakasih.

Malang, 26 Desember 2017

Peneliti

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................................... iDAFTAR ISI.......................................................................................................................... iiBAB I PENDAHULUAN...................................................................................................... 1

A. Latar Belakang ........................................................................................................... 1B. Rumusan Masalah...................................................................................................... 2C. Tujuan Penelitian ....................................................................................................... 3

BAB II LAPORAN KEGIATAN MAGANG RISET........................................................... 4A. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Batu ................................................ 4

1. Profil .................................................................................................................... 42. Visi dan Misi........................................................................................................ 43. Susunan Organisasi .............................................................................................. 54. Struktur Organisasi .............................................................................................. 65. Tugas dan Fungsi ................................................................................................. 76. Sumber Daya Aparatur ........................................................................................ 21

B. Aktifitas Magang Riset .................................................................................................... 21BAB III ANALISA HASIL KEGIATAN ............................................................................. 23

A. Pembahasan Terhadap Rumusan Masalah................................................................. 231. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) .......................................................... 232. Pemahaman Mengenai Permasalahan Drainase................................................... 263. Analisa Hasil Riset............................................................................................... 28

a. Komunikasi .................................................................................................... 28b. Sumber Daya.................................................................................................. 29c. Disposisi atau Sikap Pelaksana Kebijakan .................................................... 30d. Struktur Birokrasi........................................................................................... 31

4. Faktor Penghambat Implementasi Program......................................................... 32B. Target atau Fokus Yang Dicapai................................................................................ 33

BABIV PENUTUP ................................................................................................................ 34A. Kesimpulan ................................................................................................................ 34B. B. Saran...................................................................................................................... 34

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................................ 35DATA PENDUKUNG RISET .............................................................................................. 36

ii

A. Latar Belakang

BAB I

PENDAHULUAN

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan pembangunan ekonomi

Kota Batu yang mengarah pada Tourism and Agropolitan City yang semakin pesat, hal

ini berpotensi memberi dampak pada penurunan kondisi kualitas air. Permasalahan

yang mempengaruhi kualitas air pada daerah aliran sungai (DAS) Brantas berupa

pencemaran limbah domestik, pencemaran air buangan industri, pencemaran air limbah

rumah sakit, pembuangan sampah yang langsung ke badan air dan tingginya

penggunaan pupuk kimia pertanian dan masalah pengelolaan serta kesadaran

masyarakat1.

Pada tahun 2015, Presiden RI yakni Joko Widodo melalui Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan percepatan peningkatan kualitas

infrastruktur diseluruh sektor. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan

solusi untuk menjawab tantangan tentang menanggulangi terjadinya banjir dan air

menggenang di jalanan serta lingkungan tempat tinggal yang bersih dan sehat. Program

Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merujuk pada target 100% pencapaian kebutuhan air

bersih, 0% kawasan pemukiman kumuh dan 100% lingkungan yang memiliki sanitasi

berkatagori baik.

Dalam upaya mensukseskan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang

dicanangkan Presiden Jokowi, Pemerintah Kota Batu berkontribusi pada permasalahan

100% lingkungan yang bebas dari banjir, salah satu upaya yang dilakukan oleh

pemerintah Kota Batu adalah memperbaiki drainase yang ada di seluruh wilayah Kota

Batu guna untuk mencegah terjadinya banjir di Kota Batu. Perbaikan drainase yang

dilakukan oleh pemerintah Kota Batu tersebut adalah salah satu indikator dari program

KOTAKU.

Adapun permasalahan yang telah terjadi di Kota Batu adalah terjadinya 25 kali

bencana banjir di Kota Batu selama tiga tahun terakhir. Padahal, secara geografis Kota

Batu berada di ketinggian 700-1.700 meter diatas permukaan laut. Kota Batu berada

1A. Rahman Hadi, Perencanaan Program Strategi Sanitasi Kota (Studi Tentang Perencanaan Program-ProgramStrategi Sanitasi Kota di Kota Batu), Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Volume. 13, Nomor. 1, Juni 2012, hal.197

1

lebih tinggi dibanding Kota Malang dan Kabupaten Malang. 2Tahun 2014 lalu telah

terjadi 9 kali bencana banjir di Kota Batu. Hal ini berdampak pada puluhan rumah

hingga kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta. Sedangkan di tahun 2015, terjadi

penurunan yakni hanya 3 kali bencana banjir. Namun, pada tahun 2016 banjir kembali

meningkat drastis, sejak Januari hingga tanggal 16 Desember 2016 telah terjadi 13 kali

bencana banjir.

Banyaknya pariwisata dan pertumbuhan jumlah wisatawan di Kota Batu

berpotensi terhadap permasalahan yang terkait dengan drainase, yaitu meningkatnya

volume sampah dan air limbah. Sedangkan di beberapa tempat atau lokasi masih

dijumpai adanya saluran drainase yang menjadi tempat pembuangan limbah rumah

tangga yang mengakibatkan saluran drainase tersebut tersumbat sehingga tidak mampu

menampung curahan air hujan yang menyebabkan genangan ketika hujan tiba.

Berkurangnya air resapan air hujan apabila tidak diantisipasi dapat berpotensi

meningkatnya volume air hujan yang harus ditampung drainase lingkungan dan kota

sehingga muncul genangan air hujan. Disisi lain, laju perkembangan kawasan

perkotaan dengan berbagai fungsi yang semakin kompleks tidak sejalan dengan

pembangunan sarana drainase3.

Melihat permasalahan tersebut maka Pemerintah Kota Batu melakukan

tindakan antisipatif dalam mengatasi banjir tersebut, salah satu tindakannya adalah

dengan memperbaiki saluran drainase yang dimana drainase merupakan salah satu

indikator dari program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

dalam memperbaiki drainase di lingkungan Kota Batu?

2. Apa saja faktor penghambat implementasi kebijakan program Kota Tanpa Kumuh

(KOTAKU) dalam memperbaiki drainase di lingkungan Kota Batu?

2http://malangvoice.com/bencana-banjir-kota-batu-meningkat-siapa-salah/ diakses 02 Desember 2017.3A. Rahman Hadi, Perencanaan Program Strategi Sanitasi Kota (Studi Tentang Perencanaan Program-ProgramStrategi Sanitasi Kota di Kota Batu), Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Volume. 13, Nomor. 1, Juni 2012, hal.198

2

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan program Kota Tanpa Kumuh

(KOTAKU) dalam memperbaiki drainase di lingkungan Kota Batu.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi kebijakan program Kota Tanpa

Kumuh (KOTAKU) dalam memperbaiki drainase di lingkungan Kota Batu.

3

BAB II

LAPORAN KEGIATAN MAGANG RISET

A. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Batu

1. Profil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Batu

Dasar hukum dari terbentuknya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kota Batu adalah Peraturan Pemerintah Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2008

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batu dan Peraturan Walikota

Batu Nomor 43 Tahun 2013.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan perlu peningkatan

kemampuan teknis perencanaan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi

masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang

benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-

kegiatan yang sebenarnya berangkat dari keinginan-keinginan semata seperti

kebanyakan usulan selama ini.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai instansi yang mempunyai

tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Pembangunan Daerah, dituntut

semakin profesional dalam bidang tugasnya untuk memberdayakan dan

mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga dapat memecahkan isu strategis

daerah sampai pada titik-titik potensial permasalahan sehingga dapat memberikan

manfaat bagi masyarakat luas. Untuk itu kualitas aparatur dan sikap aparatur sangatlah

menentukan dalam mewujudkan good governance.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana

otonomi daerah di bidang pekerjaan umum sub bidang pengairan dan bina marga. Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota

melalui Sekretaris Daerah.

2. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Batu

Adapun visi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Batu adalah

sebagai berikut:

“Mewujudkan Tata Kelola Infrastruktur Kebinamargaan, Pemanfaatan Pengairan,

Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah dan Kawasan Strategis, serta Pembangunan dan

4

pengembangan penerangan jalan yang Berdaya Guna dan Berhasil Guna untuk

Kesejahteraan dan Kemajuan Masyarakat Kota Batu”

Berdasarkan visi yang ditetapkan, maka misi dari Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Batu dijabarkan kedalam 6 (enam) misi antara lain sebagai

berikut :

1. Memenuhi kebutuhan infrastruktur di bidang sumber daya air, termasuk

mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan jaringan irigasi, mendukung

ketersediaan air bersih, serta mengamankan pusat-pusat produksi dan permukiman

dari bahaya daya rusak air;

2. Memenuhi kebutuhan infrastruktur di bidang jalan, jembatan, plengsengan dan

drainase, dalam rangka mendukung pengembangan wilayah dan kelancaran

distribusi barang dan jasa;

3. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi pembangunan dan pengembangan

penerangan jalan dalam rangka mendukung fasilitas penerangan jalan umum dan

jalan lingkungan di Kota Batu;

4. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan

strategis;

5. Mengembangkan teknologi yang tepat guna dan kompetitif serta meningkatkan

keandalan mutu infrastruktur;

6. Menerapkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan terpadu dengan

prinsip good governance serta mengembangkan SDM yang profesional.

3. Susunan, Struktur, Tugas dan Fungsi Organisasi OPD

1) Susunan Organisasi

Kepala Dinas

Sekretariat

Bidang SDA

Bidang Bina Marga

Bidang PJU/PJL

Bidang Tata Ruang

UPTD

Sumber Daya Aparatur

5

2) Struktur Organisasi

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

adalah sebagai berikut :

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL

SEKRETARIS

SUB BAGIANPROGRAM DAN

PELAPORAN

SUB BAGIANKEUANGAN,UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

BIDANGSUMBER DAYA AIR

BIDANGBINA MARGA

BIDANGTATA RUANG

BIDANGPJU DAN KEINDAHAN KOTA

SEKSIBINA PENATAGUNAAN

DAN KONSERVASISUMBER DAYA AIR

SEKSI PEMBANGUNANJALAN DAN JEMBATAN

SEKSI

PERENCANAAN RUANG

SEKSIPENGEMBANGAN DAN

PEMBANGUNAN PJU

SEKSI PENGEMBANGAN,PEMBANGUNAN JARINGAN

PENGAIRAN, IRIGASI

SEKSI PEMELIHARAANJALAN DAN JEMBATAN

SEKSI

PEMANFAATAN RUANG

SEKSIPENGEMBANGAN DAN

PEMBANGUNAN PJL

SEKSI OPERASIONALDAN PEMELIHARAAN

JARINGAN PENGAIRANDAN IRIGASI

SEKSIPEMBANGUNAN DAN

PEMELIHARAANDRAINASE

SEKSIPENGENDALIAN DANPENERTIBAN RUANG

SEKSI

PEMELIHARAAN PJU DAN PJL

U P T DPERALATAN

KEPALATATA USAHA UPTD

Keterangan:Garis KomandoGaris Koordinasi

6

3) Tugas dan Fungsi DPUPR Kota Batu

Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Batu, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas merencanakan, merumuskan kebijakan, membina

administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan

mengevaluasi bidang bina marga, sumber daya air, PJU, tata ruang dan

UPTD. Dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas menyelenggarakan

fungsi:

a. Perumusan kebijakan, pengendalian, pengevaluasian rencana strategis

dan rencana kerja bidang bidang bina marga, sumber daya air, PJU, tata

ruang dan UPTD;

b. Perumusan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP), target

capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik

(SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bina marga, sumber

daya air, PJU, tata ruang dan UPTD;

c. Penetapan pedoman teknis pengaturan norma, standar prosedur, dan

kinerja (NSPK) bidang bina marga, sumber daya air, PJU, tata ruang dan

UPTD;

d. Perencanaan dan pengendalian anggaran;

e. Pengendalian urusan administrasi dinas;

f. Penyelenggaran urusan bina marga, sumber daya air, PJU, tata ruang

dan UPTD sesuai dengan lingkup tugas;

g. Pembinaan bidang bina marga, sumber daya air, PJU, tata ruang dan

UPTD;

h. Pengendalian terhadap perencanaan, pelaksanaan dan hasil program

kegiatan;

i. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama bina marga, sumber daya air,

PJU, tata ruang dan UPTD di antara OPD dilingkungan pemerintah

daerah dan intansi terkait;

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

7

2. Sekretariat

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, koordinasi dan

sinkronisasi, serta mengendalikan kegiatan administrasi umum,

kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan dan

kegiatan dinas. Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat

menyelenggarakan fungsi:

a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;

b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;

c. Pengembangan kompetensi dan kapasitas kepegawaian;

d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;

e. Pengelolaan urusan rumah tangga;

f. Pelayanan, hubungan masyarakat, dan publikasi;

g. Pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan data pekerjaan umum dan

penataan ruang;

h. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-

undangan;

i. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;

j. Pengelolaan kearsipan dinas;

k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;

l. Pengelolaan administrasi keuangan;

m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan

lingkup tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Program dan Pelaporan, Sub Bagian

Keuangan, dan Sub Bagian Umum dan Kepagawaian. Masing-masing Sub

Bagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3. Sub Bagian Program dan Pelaporan

Mempunyai tugas menyusun rencana strategis dan rencana kerja dinas,

laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam

melaksanakan tugasnya sub bagian program dan pelaporan


a. Menyiapkan bahan pelaksanaan penghimpunan data dan informasi;

8

b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan perundang-

undangan;

c. Melaksanakan penyusunan monitoring dan evaluasi program dan

kegiatan;

d. Melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;

e. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah;

f. Melaksanakan peyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan

daerah;

g. Melaksanakan koordinasi kebijakan penataan pengembangan kapasitas

kelembagaan dan ketatalaksanaan;

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

dengan lingkup tugas dan fungsinya.

4. Sub Bagian Umum dan Keuangan

Mempunyai tugas mengelola administrasi dan keuangan dinas serta

mengelola, ketatalaksanaan dan ketatausahaan, meliputi administrasi umum

dan kepegawaian, urusan rumah tangga, barang milik daerah, perpustakaan

dan kearsipan. Dalam melaksanakan tugasnya sub bagian keuangan


a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat;

b. Melaksanakan penggandaan naskah-naskah dinas;

c. Mengelola kearsipan dinas;

d. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;

e. Melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat, publikasi dan

dokumentasi;

f. Melakukan penyusunan kebutuhan dan pengelolaan perlengkapan,

pengadaan dan perawatan peralatan kantor, serta pengamanan;

g. Menyusun usulan penghapusan aset serta menyusun laporan

pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;

h. Mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai dari

penempatan pegawai sesuai formasi;

i. Menyusun analisa jabatan pegawai;

j. Menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;

9

k. Menyiapkan bahan peningkatan kompetensi dan kedisiplinan pegawai,

tenaga teknis dan fungsional;

l. Melakukan peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan

pangkat, DUK, sumpah / janji pegawai, kesejahteraan, gaji berkala,

mutasi, pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, dan izin belajar;

m. Menyusun usulan pensiun;

n. Mengevaluasi dan merencanakan kebutuhan pegawai berdasarkan

beban kerja dinas;

o. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji

pegawai;

p. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;

q. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan

keuangan;

r. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian, keuangan lainnya dan

tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan lingkup

tugas dan fungsinya.

5. Bidang Sumber Daya Air

Mempunyai tugas tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan

teknis bidang pengelolaan SDA. Dalam melaksanakan tugasnya bidang

sumber daya air menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program kerja dan kegiatan bidang pengelolaan sumber

daya air;

b. Pengendalian data informasi bidang pengelolaan sumber daya air;

c. Penyusunan kebijakan bidang pengelolaan sumber daya air;

d. Penyusunan rekomendasi perijinan di bidang sumber daya air;

e. Pengendalian,pemanfaatan, pembangunan, pengembangan, operasional

pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan pengairan di daerah;

f. Pembinaan pengelolaan sumber daya air;

g. Pengendalian tata kelola sarana prasarana bidang sumber daya air;

h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang;

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugas dan fungsinya

10

Bidang Sumber Daya Air terdiri dari Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian

Sumber Daya Air dan Operasional; Pemeliharaan Jaringan Pengairan dan Irigasi;

Pengembangan, Pembangunan Jaringan Pengairan dan Irigasi. Masing- masing seksi

sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.

A. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Air dan Operasional,

mempunyai tugas:

a. Menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemanfaatan dan

pengendalian sumber daya air;

b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang pemanfaatan dan

pengendalian sumber daya air;

c. Mendata dan memetakan potensi, fungsi dan pemanfaatan sumber daya air di

seluruh wilayah Kota Batu;

d. Melaksanakan pelestarian kawasan lindung sumber daya air pada sumber mata

air, air permukaan, air bawah tanah dan garis sempadan sungai;

e. Menyiapkan bahan, data dan teknis pelaksanaan pengelolaan sumber daya air

f. Mengelola Sistem Informasi Manajemen Pengairan;

g. Melaksanakan teknis pemantauan kualitas dan mutu air dalam saluran irigasi;

h. Menyiapkan bahan rekomendasi perijinan di bidang kawasan sumber daya air;

i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan tugas.

B. Seksi Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Pengairan dan Irigasi,

mempunyai tugas:

a. Menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengembangan,

pembangunan jaringan pengairan dan irigasi;

b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang pengembangan,

pembangunan jaringan pengairan dan irigasi;

c. Mendata dan memetakan jaringan pengairan dan irigasi;

d. Menyiapkan bahan, data dan teknis pembinaan komisi irigasi daerah;

e. Menyiapkan bahan rekomendasi perijinan di bidang pembangunan sumber daya

air;

f. Mengelola sarana dan prasarana jaringan pengairan dan irigasi;

g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;

11

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan tugas.

6. Bidang Bina Marga

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang

bina marga. Dalam melaksanakan tugasnya bidang bina marga menyelenggarakan

fungsi:

a. Penyusunan program kerja dan kegiatan bidang bina marga;

b. Pengendalian data informasi bidang bina marga;

c. Penyusunan kebijakan teknis bidang bina marga;

d. Penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria (NSPK) jalan, jembataan dan

drainase;

e. Pengelolaan pembangunan, pemeliharaan, dan penanggulangan kerusakan

jalan, jembatan dan drainase;

f. Penyusunan rekomendasi ijin bidang urusan bina marga;

g. Pengendalian tata kelola pengadaan, pemeliharaan perlengkapan dan

pengevaluasian terhadap status dan manfaat jalan dan jembatan;

h. Penyusunan rencana induk prasarana sarana drainase;

i. Pengkoordinasian dan kerjasama internal maupun lintas sektoral terkait bidang

urusan bina marga;

j. Perencanaan pengembangan dan pengendalian system drainase dan pengendali

banjir;

k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang;

l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Bidang Bina Marga terdiri dari Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan, Seksi

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dan Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan

Drainase Perkotaan. Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Bina Marga.

A. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan, mempunyai tugas:

a. Menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pembangunan

jalan dan jembatan;

12

b. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria (NSPK)

bidang jalan dan jembatan;

c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang pembangunan jalan

dan jembatan;

d. Melaksanakan kebijakan teknis operasional bidang pembangunan jalan dan

jembatan;

e. Mendata dan memetakan pembangunan dan pengembangan jalan dan jembatan;

f. Menyiapkan bahan, data dan teknis pelaksanaan pembangunan jalan dan

jembatan;

g. Menyiapkan bahan, data dan teknis pembinaan kompetensi aparatur

penyelenggara jalan dan jembatan;

h. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama internal maupun lintas sektoral

terkait urusan bidang pembangunan jalan dan jembatan;

i. Menyiapkan bahan rekomendasi ijin pemanfaatan ruang jalan, ruang milik

jalan, dan ruang pengawasan jalan;

j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan tugas

B. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, mempunyai tugas:

a. Menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemeliharaan

jalan dan jembatan;

b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang pemeliharaan jalan dan

jembatan;

c. Mendata dan memetakan kerusakan jalan dan jembatan;

d. Menyiapkan bahan, data dan teknis pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan

dan pengevaluasian terhadap status dan manfaat jalan dan jembatan;

e. Menyiapkan bahan, data dan teknis pelaksanaan pemeliharaan jalan dan

jembatan serta penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan;

f. Menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi perijinan penanaman utilitas

kabel/ pipa di jalan dan jembatan;

g. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama internal maupun lintas sektoral

terkait urusan bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;

h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;

13

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan tugas

C. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Perkotaan, mempunyai

tugas:

a. Menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pembangunan

dan pemeliharaan drainase perkotaan;

b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang pembangunan dan

pemeliharaan drainase perkotaan;

c. Mendata dan memetakan drainase dan plengsengan;

d. Mendata dan memetakan trotoar

e. Menyiapkan bahan, data dan teknis pelaksanaan pembangunan dan

pemeliharaan drainase dan plengsengan;

f. Menyiapkan bahan, data dan teknis pelaksanaan pembangunan dan

pemeliharaan trotoar;

g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana induk prasarana sarana drainase;

h. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pengembangan dan pengendalian

sistem drainase dan pengendali banjir;

i. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama internal maupun lintas sektoral

terkait urusan pengelolaan drainase;

j. Mengawasi teknis penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir;

k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan tugas.

7. Bidang Tata Ruang


tata ruang. Dalam menjalankan tugasnya bidang tata ruang mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program kerja dan kegiatan bidang tata ruang;

b. Pengendalian data informasi bidang pemetaan tata ruang kawasan;

c. Penyusunan kebijakan teknis bidang tata ruang;

d. Penyusunan pedoman teknis Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian ruang serta

14

perubahan fungsi ruang kawasan khusus, perdesaan dan perkotaan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Pembinaan dan pengelolaan bidang urusan tata ruang;

f. Penyusunan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan penataan teknis tata

ruang kawasan strategis, kawasan andalan, kawasan budidaya, dan kawasan

lindung dalam rangka pengembangan investasi dan perekonomian;

g. Penyusunan kajian kelayakan pemanfaatan ruang kawasan khusus, perdesaan,

dan perkotaan;

h. Pengkoordinasian dan kerjasama internal maupun lintas sektoral terkait bidang

tata ruang;

i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang;

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Bidang Tata Ruang terdiri dari Seksi Perencanaan Tata Ruang, Seksi

Pemanfaatan Ruang, dan Seksi Pengendalian dan Penertiban Ruang. Masing-

masing seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang.

A. Seksi Perencanaan Tata Ruang, mempunyai tugas:

a. Menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan bidang perencanaan

ruang;

b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan ruang;

c. Mendata dan memetakan potensi tata ruang;

d. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis Norma, Standar, Prosedur

dan Kriteria (NSPK) perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

e. Menyiapkan bahan, data dan teknis pembinaan dan perencanaan tata ruang;

f. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama internal maupun lintas sektoral

terkait perencanaan tata ruang;

g. Melaksanakan teknis kebijakan operasional bidang urusan perencanaan tata

ruang;

h. Melaksanakan teknis perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan penataan

tata ruang kawasan strategis, kawasan andalan, kawasan budidaya, dan

kawasan lindung dalam rangka pengembangan investasi dan perekonomian;

15

i. Menyiapkan bahan penyusunan kajian kelayakan pemanfaatan ruang kawasan

khusus, perdesaan, dan perkotaan;

j. Menyusun dan mereview dokumen perencanaan tata ruang;

k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan tugas.

B. Seksi Pemanfaatan Ruang, mempunyai tugas:

a. Menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemanfaatan

ruang wilayah dan kawasan strategis;

b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang pemanfaatan ruang

wilayah dan kawasan strategis;

c. Menyiapkan bahan, data dan teknis pelaksanaan program di bidang

pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis;

d. Menyiapkan instrumen dan melaksanakan peningkatan peran serta

masyarakat dalam pemanfaatan ruang;

e. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi serta bahan komunikasi;

f. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman bidang pemanfaatan ruang;

g. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program;

h. Pemanfaatan ruang wilayah strategis serta pelaksanaan kerja sama regional;

i. Menyiapkan bahan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam

pemanfaatan ruang;

j. Menyiapkan bahan, data dan teknis pengelolaan kawasan strategis, kawasan

andalan, kawasan budidaya, dan kawasan lindung;

k. Mendata potensi wilayah pengembangan kawasan khusus dan pedesaan;

l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;

m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan tugas.

C. Seksi Pengendalian dan Penertiban Ruang, mempunyai tugas:

a. Menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengendalian

pemanfaatan ruang dan penertiban ruang;

b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang pengendalian

pemanfaatan ruang dan penertiban ruang;

16

c. Mendata permasalahan penataan ruang kawasan khusus dan pedesaan;

d. Melaksanakan teknis kebijakan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang

dan penertiban ruang;

e. Menyiapkan bahan, data dan teknis pengendalian dan penertiban ruang;

f. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama internal maupun lintas sektoral

terkait bidang urusan pengendalian dan penertiban ruang;

g. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan penertiban ruang;

h. Menyiapkan bahan, data dan teknis pelaksanaan bimbingan teknis dan

supervisi di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan penertiban ruang;



dengan tugas

8. Bidang Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan


penataan, pemanfaatan taman dan penerangan jalan umum. Dalam menjalankan

tugasnya, bidang penerangan jalan umum dan penerangan jalan lingkungan


a. Penyusunan program kerja dan kegiatan bidang penerangan jalan umum dan

penerangan jalan lingkungan;

b. Pengendalian data informasi bidang penerangan jalan umum dan penerangan

jalan lingkungan;

c. Penyusunan kebijakan teknis bidang penerangan jalan umum dan penerangan

jalan lingkungan;

d. Pengendalian dan evaluasi terhadap penyediaan dan pemanfaatan lokasi

penerangan jalan umum;

e. Pengendalian pengelolaan penerangan ualan umum dan penerangan jalan

lingkungan;

f. Pembinaan partisipasi masyarakat dalam penerangan jalan umum dan

penerangan jalan lingkungan;

g. Penyusunan rekomendasi ijin pemasangan reklame;

h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang;

17

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Bidang Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan terdiri dari

Seksi Pengembangan dan Pembangunan PJU, Seksi Pengembangan dan Pembangunan

PJL dan Seksi Pemeliharaan PJU dan PJL. Masing-masing seksi sebagaimana

dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang PJU dan PJL.

A. Seksi Pengembangan dan Pembangunan PJU, mempunyai tugas:

a. Menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengembangan

dan pembangunan penerangan jalan umum;

b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang pengembangan dan

pembangunan penerangan jalan umum;

c. Mendata dan memetakan lokasi penerangan jalan umum;

d. Melaksanakan pengelolaan penerangan jalan umum;

e. Melaksanakan fasilitasi pembangunan dan pengembangan penerangan jalan

umum;

f. Melaksanakan analisis permasalahan pemanfaatan penerangan jalan umum;

g. Melaksanakan inventarisasi barang milik daerah peralatan penerangan jalan

umum;

h. Menyiapkan bahan, data dan teknis pembinaan pemanfaatan penerangan jalan

umum kepada masyarakat;



dengan tugas.

B. Seksi Pengembangan dan Pembangunan PJL, mempunyai tugas:

a. Menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengembangan

dan pembangunan penerangan jalan lingkungan;

b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang pengembangan dan

pembangunan penerangan jalan lingkungan;

c. Mendata dan memetakan lokasi penerangan jalan lingkungan;

d. Melaksanakan pengelolaan penerangan jalan lingkungan;

e. Melaksanakan fasilitasi pembangunan dan pengembangan penerangan jalan

lingkungan;

18

f. Melaksanakan analisis permasalahan pemanfaatan penerangan jalan

lingkungan;


lingkungan;

h. Menyiapkan bahan, data dan teknis pembinaan pemanfaatan penerangan jalan

lingkungan kepada masyarakat;



dengan tugas.

C. Seksi Pemeliharaan PJU dan PJL, mempunyai tugas:

a. Menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemeliharaan

PJU dan PJL;

b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang pemeliharaan PJU dan

PJL;

c. Mendata dan memetakan lokasi titik pemeliharaan penerangan jalan umum

dan lingkungan permukiman;

d. Memelihara dan merawat penerangan jalan umum dan lingkungan

permukiman;

e. Melaksanakan fasilitasi pemeliharaan penerangan jalan umum dan lingkungan

permukiman;

f. Melaksanakan analisis permasalahan penerangan jalan umum dan lingkungan

permukiman;


umum dan Lingkungan permukiman;

h. Menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi ijin pemasangan reklame;



dengan tugas.

9. Unit Pelaksanaan Teknis Peralatan dan Laboratorium

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis penggunaan peralatan dan

pengujian materi pelaksanaan kegiatan bidang pengairan dan bina maraga. Dalam

19

menjalankan tugasnya, Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Peralatan dan

Laboratorium menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan perencanaan kebutuhan peralatan termasuk peralatan berta untuk

pelaksanaan tugas bidang pengairan dan bina marga.

b. Pelaksanaan koordinasi dengan bidang terkait guna penyusunan kebutuhan

perbekalan untuk mendukung pembangunan dibidang pengairan dan bina

marga.

c. Penyusunan standard operasional prosedur (SOP) penggunaan peralatan dan

SOP pengujian/penelitian laboratorium.

d. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan seluruh kendaraan dan peralatan berat

dibidang pengairan dan bina marga.

e. Pengujian dan penelitian lapangan untuk mengetahui kekuatan konstruksi di

bidang pengairan dan bina marga.

f. Penyusunan inventarisasi dan laporan secara berkala tentang keadaan peralatan

dan penggunaannya.

g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan UPT.

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Unit Pelaksanaan Teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksanaan Teknis

yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan

pelaksanaan tugas kesehariannya dibantu oleh Kepala Tata Usaha UPTD.

A. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaporan program,

ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan,

kehumasan, rumah tangga, perpustakaan dan kearsipan. Dalam melaksanakan

tugasnya Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

a. Pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kerasipan, perpustakaan,

kehumasan dan keprotokolan, rumah tangga serta perlengkapan UPT;

b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;

c. Pengelolaan administrasi keuangan;

d. Pengelolaan barang inventaris milik daerah pada UPT;

e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan UPT;

20

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

4) Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai saat ini berjumlah 102 orang, terdiri dari 87 orang Pegawai

Negeri Sipil dan 34 tenaga kontrak. Dari sisi kualifikasi pendidikan sudah memadai

dan relatif masih memungkinkan untuk dikembangkan pengetahuannya ke jenjang

yang lebih tinggi. Dari segi pengalamam kerja (pejabat struktural) sebagian besar

masih tergolong baru (dibawah tiga tahun) sehingga perlu akselerasi pemahaman

tentang tugas pokok dan fungsi pelaksanaan program pembangunan.

B. Aktifitas Magang Riset

Pelaksanaan magang riset di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Batu selama dua bulan ini telah mengacu pada proposal yang sebelumnya telah

diajukan kepada DPUPR. Hal pertama sebelum magang riset dilakukan adalah

mengajukan dan membuat proposal yang harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada

dosen pembimbing, setelah dosen pembimbing setuju maka mahasiswa akan membuat

surat permintaan izin magang di Kesbangpol. Setelah surat pernyataan dari Kesbangpol

telah dikeluarkan, peserta magang membawa surat yang telah diberikan dari

Kesbangpol dan juga proposal yang telah disetujui dosen pembimbing ke DPUPR.

Setelah mendapatkan izin untuk magang riset di DPUPR, kami diarahkan untuk

ditempatkan di dua bidang yakni Sekretariat dan Bina Marga.

Kegiatan magang riset yang dilaksanakan selama dua bulan ini tehitung sejak

tanggal 11 September – 31 Oktober 2017 telah memenuhi persyaratan yang telah

diberikan oleh jurusan, dimana pelaksanaan magang riset harus tepat dilaksanakan

selama dua bulan. Banyaknya pembelajaran yang diperoleh peserta magang mulai dari

pemahaman mengenai program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang sedang

digalakan oleh Pemerintah khususnya pengimplementasian program KOTAKU dalam

memperbaiki drainase dilingkungan Kota Batu, OPD mana saja yang terlibat, wilayah-

wilayah yang masih dibawah standar, kendala program serta kaitannya dengan riset

yang dilakukan dengan peserta magang.

Peserta magang sendiri tidak menemukan kendala yang berarti selama magang

riset dilakukan, peserta magang dan instansi bekerja sama dengan baik selama peserta

21

magang melakukan magang riset di DPUPR. Peserta magang juga berusaha dalam

menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu. Jika perserta magang menemukan

kesulitan dalam mengerjakan tugas yang diberikan maka peserta magang bisa bertanya

mengenai kurang pahamnya tugas yang diberikan agar dalam mengerjakannya tidak

terjadi kesalahan. Dalam magang riset ini kami juga beberapa kali mendapat

kesempatan untuk turun lapang langsung.

BAB III

ANALISA HASIL KEGIATAN

22

A. Pembahasan Terhadap Rumusan Masalah

1. Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)

Seperti apa yang dikemukakan didalam Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan

dan Sosial, pada tahun 2014 saja tercatat sekitar 38.000 Ha kawasan permukiman kumuh

berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, basis kumuh

tersebut diukur berdasarkan perumahan yang masih dibawah standar, tidak memadainya

akses infrastruktur dasar seperti air, sanitasi dan jalan, tidak hanya itu basis kumuh juga

diukur berdasarkan kesehatan lingkungan yang buruk serta kerentanan terhadap bencana

alam4.

Perlu kita ketahui bahwa progam KOTAKU ini merupakan progam nasional yang

bersifat strategis oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya yang bertujuan untuk mengatasi

percepatan penanganan kawasan pemukiman kumuh disetiap daerah. Namun penanganan

pemukiman kumuh ini bukan hal yang mudah karena membutuhkan penanganan secara

bertahap dan tepat sasaran, selain itu yang menjadi tantangan dari program ini adalah

bagaimana pemerintah dapat menggunakan anggaran tersebut secara tepat dan efisien agar

pelaksanaan pembangunan pemukiman kumuh disetiap daerah dapat terlaksana.

Pelaksanaan progam pembangunan KOTAKU ini dilaksanakan berdasarkan “Gerakan 100-

01-100, yaitu 100 persen universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100

persen akses sanitasi layak”5. Dari pernyataan tersebut membuktikan bahwa progam ini

merupakan progam yang sangat strategis untuk segera menangani permukiman kumuh

disetiap daerah.

Progam KOTAKU merupakan sebuah program nasional yang akan dilaksanakan di

34 provinsi yang tersebar di 269 kabupaten atau kota, pada11.067 desa atau kelurahan.6

Dari 34 provinsi yang tersebar di 269 kabupaten atau kota tersebut, Kota Batu yang menjadi

tempat magang riset kami merupakan kota yang sedang menjalankan progam KOTAKU.

Kota Batu merupakan kota wisata yang terkesan sangat indah, namun dibalik keindahan

kota tersebut masih terdapat kawasan permukiman kumuh di berbagai tempat.

4 Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,Direktorat Jenderal Cipta Karya - Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, 2016, diakses pada tanggal11 Desember 2017.5 http://kotaku.pu.go.id/ diakses pada 12 Desember 2017.6 http://kotaku.pu.go.id/ diakses pada 12 Desember 2017.

23

Secara garis besar, implementasi progam KOTAKU ini memiliki tujuan umum,

yakni meningkatkan sarana infrastruktur yang layak dan pelayanan dasar di permukiman

kumuh perkotaan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kondisi permukiman perkotaan

yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Adapun maksud yang terkandung dalam

tujuan umum tersebut, yang pertama adalah berkaitan dengan perbaikan akses sarana dan

prasarana infrastruktur serta perbaikan fasilitas pelayanan umum, sedangkan yang kedua

adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat disetiap daerah. Oleh karena itu dalam

rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat tersebut, perlunya pengembangan secara

berkelanjutan sebagai basis untuk membantu masyarakat.

Di Kota Batu sendiri, wilayah permukiman kumuh yang masih dibawah standar

adalah wilayah Gunung Sari dan Tlekung. Di wilayah Tlekung sendiri masih adanya jalan-

jalan yang berlubang. Seperti hasil observasi yang kami lakukan, kebanyakan jalan yang

berlubang disebabkan karena tanggul air drainase yang meluap sehingga menyebabkan

banjir, kebanyakan permasalahan banjir ini akan menyebabkan jalan menjadi berlubang

dan terkikis. Sedangkan wilayah Gunung Sari masih rentan terhadap permasalahan longsor

dimana basis kumuh salah satunya adalah kerentanan terhadap bencana alam. Beberapa

masyarakat wilayah Gunung Sari masih kurang paham terhadap bahaya longsor.

Pemerintah Kota Batu mengantisipasi longsor ini dengan memberikan sosialisasi antisipasi

kepada masyarakat terhadap bencana longsor.

Oleh karena itu dengan mengacu dari tujuan umum tersebut, progam KOTAKU

memiliki 7+1 indikator kumuh yang wajib dipenuhi sebagai dasar dalam pelaksanaan

progam KOTAKU. Indikator tersebut meliputi :7

1. Bangunan Gedung

Ketidakteraturan dalam hal dimensi, orientasi dan bentuk;

Kepadatan tinggi tidak sesuai dengan ketentuan dalam rencana tata ruang;

Ketidaksesuaian dengan persayaratan teknis sistem struktur, pengamanan petir,

penghawaan, pencahayaan, sanitasi dan bahan bangunan.

2. Jalan Lingkungan

Kondisi permukaan jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan dengan aman dan

nyaman;

7http://kotaku.pu.go.id/ diakses pada 12 Desember 2017.

24

Lebar jalan yang tidak memadai;

Kelengkapan jalan yang tidak memadai.

3. Penyediaan Air Minum

Ketidaktersediaan akses air minum;

Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu;

Tidak terpenuhinya kualitas air minum sesuai standar kesehatan.

4. Drainase Lingkungan

Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air hujan

Menimbulkan bau;

Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan.

5. Pengelolaan Air Limbah

Ketidaktersediaan sistem pengelolaan air limbah;

Ketidaktersediaan kualitas buangan sesuai standar yang berlaku;

Tercemarnya lingkungan sekitar.

6. Pengelolaan Persampahan

Ketidaktersediaan sistem pengelolaan persampahan;

Ketidaktersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan;

Tercemarnya lingkungan sekitar oleh sampah.

7. Ruang Terbuka Publik

Ketidaktersediaan lahan untuk ruang terbuka hijau (RTH);

Ketidaktersediaan lahan untuk ruang terbuka non hijau/ruang terbuka publik (RTP).

8. Pengamanan Kebakaran

Ketidaktersediaan sistem pengamanan secara aktif dan pasif;

Ketidaktersediaan pasokan air untuk pemadaman yang memadai;

Ketidaktersediaan akses untuk mobil pemadam kebakaran.

Seperti yang kita lihat diatas bahwa dalam rangka untuk membangun pemukiman

kumuh perlu kiranya untuk memeperhatikan beberapa macam indikator yang menjadi

acuan agar dapat dikategorikan sebagai pemukiman kumuh. Untuk mengidentifikasi hal

seperti ini tim pelaksana harus benar-benar selektif dalam mengkategorikan mana yang

tergolong pemukiman kumuh dan mana yang bukan.

Dari beberapa indikator pemukiman kumuh diatas, terdapat salah satu indikator

yang menjadi fokus pembahasan peneliti. Adapaun fokus yang menjadi riset peneliti yakni

25

berkaitan dengan drainase lingkungan. Sesuai dengan judul riset peneliti yang berjudul

“Implementasi Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Memperbaiki

Drainase di Lingkungan Kota Batu” penulis meyakini bahwa terdapat keterkaitan antara

progam KOTAKU dengan perbaikan drainase yang dilakukan oleh tempat magang riset

kami. Setelah melihat bahwa drainase merupakan salah satu indikator diatas, maka

perbaikan drainase ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam memperbaiki

akses sarana infrastruktur yang rusak karena adanya bencana alam. kerusakan ini biasanya

terjadi karena faktor luapan air yang besar yang disebabkan karena curah hujan tinggi,

sehingga drainase tersebut tidak mampu untuk menahan luapan air sehinggan tanggul

drainase menjadi jebol dan mengakibatkan banjir. Oleh karena itu, dalam riset peneliti kali

ini, sebagai bagian dari wujud implementasi progam KOTAKU, peneliti akan membahas

tentang upaya Pemerintah khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Batu dalam melakukan perbaikan drainase di lingkungan Kota Batu.

2. Pemahamam Mengenai Permasalahan Drainase

Adapun secara teoritis, drainase ini pada dasarnya berasal dari bahasa inggris yaitu

drainage yang mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang atau mengalihkan air.

Drainase secara umum didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari usaha

usaha untuk mengalirkan air yang berlebihan dalam konteks pemanfaatan tertentu8.

Mengacu dari pengertian tersebut, drainase dapat kita pahami sebagai langkah yang

dilakukan dalam upaya mengalihkan air yang berlebihan. Dalam hal ini, mengalihkan

luapan air yang disebabkan oleh curah hujan tinggi untuk menghindari terjadinya banjir

sehingga dibangunnya drainase di kawasan pemukiman tidak lain sebagai pencegah atas

terjadinya banjir yang disebabkan oleh luapan air yang tidak terkontrol dengan baik.

Namun yang menjadi permasalahannya adalah kebanyakan pembangunan drainase ini

seringkali tidak mampu menahan luapan air hujan. Penulis beranggapan, kemungkinan

yang terjadi adalah karena masyarakat pada umumnya seringkali membuang sampah

dialiran drainase tersebut, sehingga lambat laun sampah tersebut menumpuk dan pada

akhirnya drainase tidak mampu menahan luapan air yang yang mengakibatkan drainase

jebol dan kemudian menyebabkan banjir. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut

8Nurhapni dan Hani Burhanudin. Kajian Pembangunan Sistem Drainase Berwawan Lingkungan Di KawasanPerumahan. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. 2006. Vol. 11 No. 1.

26

perlu kiranya drainase ini harus selalu diperbaiki agar drainse tesebut menjadi lebih terawat

dan kuat dalam menahan luapan air hujan.

Adapun permasalahan banjir yang telah terjadi di Kota Batu, yakni telah terjadi 25

kali bencana banjir di Kota Batu selama tiga tahun terakhir. Padahal, secara geografis Kota

Batu berada diketinggian 700-1.700 meter di atas permukaan laut. Kota Batu berada lebih

tinggi dibanding Kota Malang dan Kabupaten Malang. Tahun 2014, telah terjadi 9 kali

bencana banjir. Puluhan rumah berdampak akibat permasalahan ini, kerugian yang ditaksir

pun mencapai ratusan juta. Sedangkan di tahun 2015, terjadi penurunan yakni hanya 3 kali

bencana banjir. Namun pada tahun 2016 banjir kembali meningkat drastis dimana sejak

Januari hingga tanggal 16 Desember 2016 telah terjadi 13 kali bencana banjir9.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa Kota Batu telah mengalami banjir sebanyak

25 kali setelah tiga tahun terakhir, terhitung mulai tahun 2014 hingga 2016. Hal ini

membuktikan bahwa Kota Batu yang merupakan daerah yang memiliki wilayah permukaan

lebih tinggi daripada Kota Malang dan Kabupaten Malang masih saja mengalami banjir.

Hal ini biasanya terjadi karena debit air yang meluap sangat tinggi sehingga drainase tidak

dapat menahan beban tingginya luapan air tersebut. Berdasarkan dari informasi tersebut,

disamping karena faktor luapan air yang tinggi, hal ini juga disebabkan karena masih

minimnya kesadaran masyarakat akan membuang sampah. Banyaknya sampah yang

ditemukan menumpuk diwilayah tersebut membuktikan bahwa tanggul drainase jebol dan

menyebabkan banjir karena tidak mampu menahan sampah yang begitu banyak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dimitri Fairizi tentang “Analisis dan

Evaluasi Saluran Drainase Pada Kawasan Perumnas Talang Kelapa Di Subdas Lambidaro

Kota Palembang” dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa berdasarkan survey yang

ia lakukan, kebanyakan kondisi drainase tidak lagi memadai untuk mengalirkan debit air

yang ada. Hal ini disebabkan oleh banyaknya sampah pada saluran drainase yang ada dan

banyak teradi pendangkalan di saluran drainase tersebut10.

Dari data penelitian Dimitri Farizi tersebut, salah satu penyebab banjir yang juga

terjadi di Kota Palembang adalah karena kondisi drainase yang sudah tidak memadai,

artinya kondisi drainase tersebut sudah mengalami kerusakan sehingga drainase tidak bisa

9http://malangvoice.com/bencana-banjir-kota-batu-meningkat-siapa-salah/ diakses pada 02 Desember 2017.10 Farizi, Dimitri. Analisis dan Evaluasi Saluran Drainase Pada Kawasan Perumnas Talang Kelapa di SubdasLambidaro Kota Palembang. Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan. 2015. Vol. 3 No. 1 .

27

lagi menahan lebih lama luapan air hujan. Disamping itu penyebab saluran drainase ini

meluap karena terjadi penumpukan sampah di saluran drainase tersebut sama halnya

dengan yang terjadi di Kota Batu.

3. Analisis Hasil Riset Mengenai Implementasi Kebijakan Program KOTAKU dalam

Memperbaiki Drainase di Lingkungan Kota Batu

Dalam pembahasan kali ini peneliti akan memaparkan hasil riset tentang

implementasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Batu selaku OPD yang menangani secara langsung sarana infrastruktur drainase di Kota

Batu dalam melakukan perbaikan drainse yang disebabkan karena bencana banjir yang

melanda pada beberapa tahun kemarin.

Untuk menganalisis implementasi kebijakan program KOTAKU dalam

memperbaiki drainase di lingkungan Kota Batu ini, peneliti mengacu pada teori Edward III

sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan program ini. Dalam pendekatan yang

dikemukakan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan

keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:11

A. Komunikasi

Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah

mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan

dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan

kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan)

kepada bagian personalia yang tepat.

Berdasarkan riset peneliti mengenai implementasi program ini, upaya

pemecahan masalah dalam melakukan perbaikan drainase di Kota Batu ini juga

dilakukan melalui komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimana

dua lembaga ini merupakan implementor dari program yang sedang berjalan.

Membangun sebuah komunikasi diantara dua pihak ini merupakan hal penting agar

tujuan kebijakan yang telah dirumuskan berjalan seperti semestinya. Pihak Dinas PUPR

sebagai penggerak program ini juga melakukan kolaborasi dengan masyarakat. Dalam

hal ini Dinas PUPR membentuk sebuah komunikasi dengan masyarakat melalui proses

sosialisasi.

11 Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik. ALFABETA. 2016. Hal. 136-141.

28

Proses komunikasi dengan masyarakat dilakukan melalui sosialisasi forum,

dimana perwakilan dari setiap RT ditiap kelurahan akan melakukan forum dengan

pihak Bappeda dan kemudian mereka akan menyampaikan sarana dan prasarana apa

saja yang kurang diwilayah mereka, jika permasalahan tersebut memang membutuhkan

bantuan dari pihak Pemerintah maka Pemerintah akan turun membenahkan sarana dan

infrastruktur yang rusak, namun jika masih bisa ditangani sendiri oleh masyarakat maka

masyarakat Pemerintah tidak akan terlibat.

Proses sosialiasi juga dilakukan pada saat pihak Dinas PUPR akan melakukan

survey diwilayah yang akan dilakukannya perbaikan. Pada saat itulah Dinas PUPR dan

masyarakat melakukan musyawarah mengenai perbaikan drainase tersebut. Berkaitan

dengan permasalahan anggaran, Dinas PUPR selaku OPD yang bertanggung jawab

penuh dalam pembangunan infrstruktur drainase yang ada diseluruh kota Batu, akan

bertanggung jawab dalam membiayai pembangunan drainase ini. Namun sayangnya

terakadang anggaran tersebut tidak mencukupi untuk melakukan perbaikan. Oleh

karena itu, agar pembangunan tersebut terus berlanjut, Dinas PUPR melakukan

negosiasi dengan masyarakat agar pembiayaan perbaikan dilakukan terlebih dahulu

dengan pembiayaan dana swakelola desa yang kemudian nantinya pihak Dinas akan

tetap mengganti dana swakelola desa. Pentingnya sebuah komunikasi antara Dinas dan

masyarakat, sehingga kegiatan seperti ini bisa terlaksana sewaktu-waktu terjadinya

kejadian seperti tanggul drainase yang jebol. Perlu kita ketahui juga, jika anggaran dari

Dinas PUPR dan dana swakelola desa tidak mencukupi, maka usulan perbaikan

drainase ini akan dialihkan pada perbaikan selanjutnya

B. Sumber Daya

Menurut George C. Edward III, sumber daya utama dalam implementasi

kebijakan adalah sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam

implementasi kebijakan salah satunya disebabkan karena SDM yang tidak mencukupi,

memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya.

Berdasarkan riset yang kami lakukan, bahwa dalam rangka untuk melakukan

pemecahan permasalahan ini membutuhkan SDM yang memang berkompeten

dibidangnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Batu merupakan salah

satu dinas yang menangani permasalahan secara teknis terutama berkaitan dengan

permasalahan drainase. Tidak hanya Dinas PUPR melainkan ada tenaga ahli yang juga

29

yang dibutuhkan dalam perbaikan drainase seperti ini, berdasarkan hasil wawancara

kami disebutkan bahwa tenaga ahli dalam perbaikan drainase adalah tukang batu yang

dimana mereka adalah pekerja buruh yang ditugaskan oleh Dinas PUPR untuk

melakukan perbaikan drainase

Adapun fasilitas sarana pendukung yang digunakan untuk melakukan kegiatan

program ini yaitu sarana dan prasarana seperti alat berat. Alat berat yang digunakan ini

adalah sebuah excavator. Penggunaan alat ini dipergunakan untuk perbaikan drainase

yang berskala besar, artinya jika kerusakan drainase tersebut dikatakan parah, maka alat

ini dipergunakan untuk mempermudah dalam menyelesaikan perbaikan drainase

tesebut. Informan kami, Bapak Agung selaku Kepala Bagian Pembangunan Drainase

Kota Batu, mengatakan bahwa jika dalam perbaikan ini tidak memungkinkan untuk

diselesaikan dengan tenaga manusia, maka dalam peneyelesaian pekerjaan tersebut

dapat dibantu dengan alat berat seperti excavator.

C. Disposisi atau Sikap dari Pelaksana Kebijakan

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor ketiga dalam

pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu

kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa

yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya,

sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Sikap para pelaksana kebijakan, dalam hal ini Kementerian PUPR yang

memiliki kebijakan program strategis dalam melakukan percepatan pembangunan

kawasan kumuh yakni program KOTAKU, yang berkomitmen unuk mengatasi

permukiman kumuh ini secara berkelanjutan dan tepat sasaran mengingat pelaksanaan

progam ini memutuhkan waktu yang tidak sebentar. Program KOTAKU merupakan

sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-

2019, sangat tidak memungkinkan jika dalam jangka waktu lima tahun ini Indonesia

terbebas dari permasalahan kumuh. Setelah program ini terselesaikan di tahun 2019

tentu Pemerintah Kota Batu tetap akan melakukan keberlanjutan terhadap

permasalahan ini mengingat masih banyaknya desa yang perlu ditangani karna

keterbatasan anggaran.

30

Pada perbaikan sarana infrastruktur drainase yang juga merupakan indikator

progam KOTAKU, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Batu juga

berkomitmen untuk selalu melakukan perbaikan dan pemeliharaan drainse di

lingkungan Kota Batu agar tidak terjadi kembali hal-hal seperti permasalahan tiga tahun

yang lalu. Bahkan pada saat melakukan wawancara dengan Kepala Bagian Drainase

Dinas PU Batu, Dinas PUPR sebagai salah satu lembaga yang menangani kebutuhan

masyarakat sebisa mungkin akan melakukan perbaikan jika ada saluran drainase yang

jebol atau rusak. Tidak hanya itu, Dinas PUPR juga akan terus melakukan kontrol dan

pemeliharaan terhadap saluran drainase sehingga kejadian banjir yang pernah ada tidak

terjadi lagi hal ini juga dilakukan agar masyarakat tidak lagi mengeluh akan

permasalahan banjir. Namun, tidak hanya sikap dari pelaksana kebijakan yang harus

diperhatikan tetapi juga sikap dan sifat dari masyarakat yang harus dirubah karena

permasalahan ini bukanlah permasalahan yang disebabkan oleh Dinas PUPR melainkan

karena sikap dan sifat masyarakat yang terkadang kurang peduli dengan membuang

sampah ditempat yang tidak seharusnya.

D. Struktur Birokrasi

Pada variabel terakhir ini, struktur birokrasi adalah salah satu hal yang penting

dalam menentukan suatu implementasi kebijakan. Walaupun sumber daya untuk

melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa

yang seharusnya dilakukan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana

atau terealisasi karena adanya kelemahan dalam struktur birokrasi. Ketika struktur

birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan

sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat

jalannya kebijakan.

Mengenai strukur birokrasi yang ada di Dinas PUPR Kota Batu, dimana Dinas

PUPR selaku birokrasi pemerintahan yang memiliki tugas dan wewenang dalam

melakukan perbaikan sarana infrastruktur drainase ini, juga melakukan kerjasama

dengan masyarakat. Terbentuknya pola hubungan antara lembaga pemerintah dengan

masyarakat dengan cara kerjasama menjalankan program ini. Alasan mengapa pihak

Dinas PUPR bekerja sama dengan masyarakat karena dalam prosesnya program ini

tentu melibatkan masyarakat, selain membantu dalam hal perbaikan drainase juga

memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak lagi melakukan hal-hal yang dapat

membuat tanggul drainase jebol dan menyebabkan banjir.

31

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Batu tidak hanya berfokus pada satu

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melainkan melibatkan beberapa OPD lainnya.

Hal ini dikarenakan setiap OPD memiliki penanganan tersendiri. Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang sebagai salah satu OPD yang juga menangani

permasalahan kumuh di Kota Batu lebih memfokuskan diri terhadap penanganan

drainase dan jalan. Adapun OPD lain yang terlibat dalam penanganan program

KOTAKU ini yakni Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yang menangani

permasalahan dari segi sanitasi dan Dinas Sosial yang menangani permasalahan sosial

karena terdapat beberapa permasalahan yang ditimbulkan dari segi sosial. Setiap

lembaga birokrasi mempunyai tugas dan wewenang masing-masing dalam

menjalankan programnya.

Dengan adanya kerjasama seperti ini, maka akan terdapat kemungkinan bahwa

dalam pelaksanaan kebijakan program KOTAKU ini akan semakin mempermudah

penyelesaian percepatan program yang sedang berlangsung. Tidak hanya itu, secara

tidak langsung implementasi program ini akan berjalan secara beriringan dan efektif.

4. Faktor penghambat Implementasi Kebijakan Program KOTAKU dalam

Memperbaiki Drainase di Lingkungan Kota Batu

Seperti yang sudah dijelaskan diatas terdapat beberapa faktor penghambat yang

dihadapi ketika program dijalankan, permasalahan pertama yang sering dihadapi

Pemerintah adalah permasalahan anggaran dimana terhambatnya tupoksi mereka

karena anggaran tersebut harus dibagi kepada beberapa desa lainnya sehingga anggaran

yang ada tidak mencukupi, faktor kedua karena kesadaran masyarakat yang masih

kurang akan penanganan permasalahan permukiman kumuh, ego masyarakat yang

masih tinggi dan kultur masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungannya.

Masyarakat lebih berfokus pada pekerjaan dimana kebanyakan dari mereka memiliki

mata pencaharian sebagai petani dan pendidikan mereka yang juga rendah sehingga

tidak mempedulikan lingkungan dimana hal itu menjadikan kebiasaan bagi masyarakat.

B. Target atau Fokus Yang Dicapai

Target yang ingin dicapai peserta magang dalam program magang riset ini adalah

mengetahui implementasi kebijakan program KOTAKU dalam memperbaiki sarana

drainase di lingkungan Kota Batu. Berikut poin penting yang dicapai yaitu:

1. Terciptanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat.

32

2. Program ini secara tidak langsung memberikan edukasi kepada masyarakat akan

pentingnya menjaga lingkungan agar tidak lagi terjadi hal-hal seperti banjir yang

nantinya akan merugikan masyarakat sendiri.

A. Kesimpulan

BAB IV

PENUTUP

Salah satu cara untuk mewujudkan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian

PUPR membentuk program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program (KOTAKU) adalah

program nasional yang dilaksanakan di 34 provinsi yang tersebar di 269 kabupaten atau

kota. Program ini bertujuan untuk meningkatkan atau melakukan perbaikan akses sarana

33

dan prasarana infrastruktur yang layak di masyarakat, hal ini dimaksudkan untuk

menciptakan kondisi perkotaan yang layak huni.

Indikator program KOTAKU terdiri dari 8 indikator yang salah satunya adalah

drainase lingkungan. Pemerintah Kota Batu sebagai salah satu kota yang menerima fasilitas

program ini khususnya D inas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Batu yang juga

memfokuskan diri terhadap perbaikan drainase di lingkungan Kota Batu. Selama tiga tahun

terakhir semenjak 2014 hingga 2016 telah terjadi banjir selama 25 kali, hal ini disebabkan

karena tanggul drainase yang jebol akibat tidak mampu menahan luapan air yang ada.

Permasalahan tanggul drainase yang jebol ini dikarenakan adanya penumpukan sampah

yang berskala besar sehingga menyebabkan banjir dan merugikan beberapa masyarakat.

Dengan adanya kerjasama antar pemerintah dan masyarakat, maka pelaksanaan

kebijakan program ini akan semakin cepat tertangani. Tidak hanya itu, secara tidak

langsung implementasi program ini akan berjalan secara efektif karena keterlibatan OPD

lain yang juga terlibat sesuai dengan permasalahan yang mereka tangani.

B. Saran

Pemerintah bersama dengan masyarakat melakukan kerjasama melalui program

KOTAKU ini, bersama-sama dalam melakukan perbaikan drainase yang rusak tersebut.

Dinas PUPR juga akan terus melakukan kontrol dan pemeliharaan terhadap saluran

drainase agar tetap terjaga. Tidak hanya peran pemerintah yang dibutuhkan melainkan juga

peran masyarakat yang sangat penting akan menjaga lingkungannya. Berapapun anggaran

yang diberikan untuk melakukan perbaikan drainase tidak akan ada artinya jika tidak

didukung oleh kesadaran dan kepedulian masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Agustino, Leo. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Dimitri, Farizi. 2015. Analisis dan Evaluasi Saluran Drainase Pada Kawasan

Perumnas Talang Kelapa di Subdas Lambidaro Kota Palembang. Jurnal Teknik Sipil dan

Lingkungan. Volume 3 Nomor 1.

34

Hadi, A. Rahman. 2012. Perencanaan Program Strategi Sanitasi Kota (Studi Tentang

Perencanaan Program-Program Strategi Sanitasi Kota di Kota Batu). Jurnal Ilmiah

Administrasi Publik. Volume 13 Nomor 1 hal. 198.

Hani Burhanudin dan Nurhapni. 2006. Kajian Pembangunan Sistem Drainase

Berwawan Lingkungan Di Kawasan Perumahan. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota.

Volume 11 Nomor 1.

Publikasi Pemerintah

Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya - Direktorat Pengembangan Kawasan

Permukiman, 2016, diakses pada tanggal 11 Desember 2017.

Lain-Lain

http://malangvoice.com/bencana-banjir-kota-batu-meningkat-siapa-salah/ diakses

pada 02 Desember 2017

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (http://kotaku.pu.go.id/) diakses

pada 12 Desember 2017

DATA PENDUKUNG RISET

Kelurahan Songgokerto

35

Jalan Mojorejo

36

Kelurahan Songgokerto

Pada Keluarahan Songgokerto telah terjadi banjir yang disebabkan karena saluran

drainase di kelurahan tersebut jebol. Akibatnya rumah warga yang berada di kelurahan

37

tersebut banjir. Dan pada foto tersebut ada salah satu rumah warga yang menjadi korban

genangan air banjir di halaman belakang rumah mereka sehingga sampah yang dibawa oleh

arus banjir tersebut menumpuk di halaman salah satu rumah warga. Dari foto tersebut

terlihat Dinas PUPR beserta tenaga yang terlibat sedang melakukan upaya pembersihan

agar segera dapat dilakukan perbaikan.

Jalan Mojorejo

Pada Jalan Mojorejo juga tampak terlihat saluran drainase di jalan tersebut jebol. Akibat

genangan air tersebut sebagain Jalan Mojorejo ini terkena banjir. Dari foto tersebut juga

tampak terlihat tim dari Dinas PUPR Kota Batu sedang melakukan pembersihan dijalan

tersebut, agar proses perbaikan dapat segera terlaksana. Dari foto tersebut terlihat bahwa

Kepala Bagian Pembangungan Drainse yakni Pak Agung yang juga turut ikut membantu

dalam melakukan proses pembersihan di Jalan Mojorejo.

38

FORM HARIAN KEGIATAN MAGANG

Nama MahasiswaNovie Utami Putri Rusmanto

Silvy Novita Putri

NIM201410050311052

201410050311180

Kelompok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Batu

Hari, Tanggal Senin, 11 September 2017

Lokasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Batu

Jam Kegiatan 08.00-15.00

Hasil Kegiatan/Output a. Pengenalan kepada pegawai dinas pu dan penataan ruangterutama di bagian kesekretariatan.

b. Mengedit laporan anggaran untuk bahan coffee morning yangdiselenggarakan satu minggu sekali.

Kendala Kegiatan

Keterangan


Silvy Novita Putri

NIM201410050311052

201410050311180


Hari, Tanggal Selasa, 12 September 2017


Jam Kegiatan 08.00 – 15.00


Hasil Kegiatan/Output a. Membuat KAK (Kerangka Acuan Kerja).b. Mendownload peraturan, standart dan norma tentang PJU, Bina

Marga, SDA dan Tata Ruang.

Kendala Kegiatan

Keterangan


Silvy Novita Putri

NIM201410050311052

201410050311180


Hari, Tanggal Rabu, 13 September 2017



Hasil Kegiatan/Output a. Membuat KAK (Kerangka Acuan Kerja).

Kendala Kegiatan

Keterangan


Silvy Novita Putri

NIM201410050311052

201410050311180



Hari, Tanggal Kamis, 14 September 2017



Hasil Kegiatan/Output a. Mengedit bahan coffee morning di PPT.

Kendala Kegiatan

Keterangan


Silvy Novita Putri

NIM201410050311052

201410050311180


Hari, Tanggal Jumat, 15 September 2017



Hasil Kegiatan/Output a. Mengantar surat tugas ke Badan Keuangan dan Aset Daerah KotaBatu.

Kendala Kegiatan

Keterangan


Silvy Novita Putri


NIM201410050311052

201410050311180





Hasil Kegiatan/Output a. Mengantar surat tugas ke Badan Keuangan dan Aset Daerah KotaBatu.

b. Mengedit laporan anggaran untuk bahan coffee morning.

Kendala Kegiatan

Keterangan


Silvy Novita Putri

NIM201410050311052

201410050311180




Jam Kegiatan 08.00– 15.00

Hasil Kegiatan/Output a. Mengikuti rapat studi banding tentang proyek pemeliharaan jalanberbasis masyarakat menggunakan aspal buton campuran dingin(cold mix aspdalt).

Kendala Kegiatan


Keterangan


Silvy Novita Putri

NIM201410050311052

201410050311180





Hasil Kegiatan/Output a. Mengikuti kegiatan dharma wanita.

Kendala Kegiatan

Keterangan


Silvy Novita Putri

NIM201410050311052

201410050311180




Jam Kegiatan Libur Tanggal Merah


Hasil Kegiatan/Output Libur Tanggal Merah

Kendala Kegiatan

Keterangan


Silvy Novita Putri

NIM201410050311052

201410050311180


Hari, Tanggal Jum’at, 22 September 2017



Hasil Kegiatan/Output a. Mengerjakan bahan coffee morning untuk hari senin.

Kendala Kegiatan

Keterangan


Silvy Novita Putri

NIM201410050311052

201410050311180






Hasil Kegiatan/Output a. Mengedit laporan perjanjian kinerja.

Kendala Kegiatan

Keterangan


Silvy Novita Putri

NIM201410050311052

201410050311180





Hasil Kegiatan/Output a. Mengedit laporan perjanjian kinerja.b. Mencetak Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

(LAKIP).

Kendala Kegiatan

Keterangan


Silvy Novita Putri

NIM201410050311052

201410050311180



Hari, Tanggal Rabu , 27 September 2017



Hasil Kegiatan/Outputa. Menganalisis UU ASN tentang cuti.

Kendala Kegiatan

Keterangan


Silvy Novita Putri

NIM201410050311052

201410050311180





Hasil Kegiatan/Output a. Menganalisis UU ASN tentang cuti.b. Mencetak UU ASN tentang cuti.

Kendala Kegiatan

Keterangan


Silvy Novita Putri

NIM 201410050311052


201410050311180





Hasil Kegiatan/Output a. Turun lapang ke Desa Durek, Giripurno untuk melihatpermasalahan pelanggaran pihak swasta karena merusak asetdaerah, sempadan sungai dan IMB yang tidak jelas.

Kendala Kegiatan

Keterangan


Silvy Novita Putri

NIM201410050311052

201410050311180


Hari, Tanggal Senin, 02 Oktober 2017



Hasil Kegiatan/Output a. Menganalisis UU ASN tentang disiplin pegawai negeri sipil,pemberhentian dari jabatan serta pangkat dan jabatan.

b. Mengedit laporan anggaran untuk bahan coffee morning.

Kendala Kegiatan

Keterangan



Silvy Novita Putri

NIM201410050311052

201410050311180


Hari, Tanggal Selasa, 03 Oktober 2017



Hasil Kegiatan/Output a. Menganalisis dan merevisi UU ASN tentang disiplin pegawai negerisipil, pemberhentian dari jabatan serta pangkat dan jabatan.

Kendala Kegiatan

Keterangan


Silvy Novita Putri

NIM201410050311052

201410050311180


Hari, Tanggal Rabu, 04 Oktober 2017




Hasil Kegiatan/Output a. Turun lapang ke Desa Brau untuk menghadiri kegiatan bersihdesa.

Kendala Kegiatan

Keterangan


Silvy Novita Putri

NIM201410050311052

201410050311180


Hari, Tanggal Kamis, 05 Oktober 2017



Hasil Kegiatan/Output a. Mencetak rencana strategi (renstra), rencana kerja (renja) danlaporan akuntabilitas instansi pemerintah (lakip).

b. Menganalisis dan merevisi UU ASN tentang disiplin pegawai negerisipil, pemberhentian dari jabatan serta pangkat dan jabatan.

Kendala Kegiatan

Keterangan


Silvy Novita Putri

NIM 201410050311052


201410050311180


Hari, Tanggal Jum’at, 06 Oktober 2017



Hasil Kegiatan/Outputa. Menganalisis dan merevisi UU ASN tentang disiplin pegawai negeri

sipil, pemberhentian dari jabatan serta pangkat dan jabatan.

Kendala Kegiatan

Keterangan


Silvy Novita Putri

NIM201410050311052

201410050311180





Hasil Kegiatan/Output a. Mengedit laporan anggaran untuk bahan coffee morning.b. Mengedit perjanjian kinerja.c. Menganalisis dan merevisi UU ASN tentang disiplin pegawai negeri

sipil, pemberhentian dari jabatan serta pangkat dan jabatan.d. Mengetik dan mencetak visi misi Kota Batu dan visi misi DPUPR.

Kendala Kegiatan


Keterangan


Silvy Novita Putri

NIM201410050311052

201410050311180





Hasil Kegiatan/Output a. Mengantarkan surat tugas ke Badan Keuangan dan Aset Daerah.b. Mencetak UU ASN tentang disiplin pegawai negeri sipil,

pemberhentian dari jabatan serta pangkat dan jabatan yang telahselesai.

Kendala Kegiatan

Keterangan


Silvy Novita Putri

NIM201410050311052

201410050311180






Hasil Kegiatan/Output a. Mencetak perjanjian kinerja.b. Meminta tanda tangan perjanjian kinerja ke setiap bidang.

Kendala Kegiatan

Keterangan


Silvy Novita Putri

NIM201410050311052

201410050311180





Hasil Kegiatan/Outputa. Mengikuti kegiatan dharma wanita.

Kendala Kegiatan

Keterangan


Silvy Novita Putri

NIM201410050311052

201410050311180





Jam Kegiatan -

Hasil Kegiatan/Output-

Kendala Kegiatan

Keterangan Izin tidak masuk magang dikarenakan mengurus pajak dan menguruskeperluan di Samsat.


Silvy Novita Putri

NIM201410050311052

201410050311180





Hasil Kegiatan/Output a. Mengedit laporan anggaran untuk bahan coffee morning.b. Mengantarkan surat tugas ke Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Kendala Kegiatan

Keterangan



Silvy Novita Putri

NIM201410050311052

201410050311180





Hasil Kegiatan/Outputa. Mengarsipkan dokumen-dokumen lama DPUPR.

Kendala Kegiatan

Keterangan


Silvy Novita Putri

NIM201410050311052

201410050311180




Jam Kegiatan 08.00 –15.00

Hasil Kegiatan/Output a. Mengedit dan mencetak laporan perjanjian kinerja.b. Mengarsipkan dokumen-dokumen lama DPUPR.


Kendala Kegiatan

Keterangan


Silvy Novita Putri

NIM201410050311052

201410050311180





Hasil Kegiatan/Output a. Mengarsipkan dokumen-dokumen lama DPUPR.b. Meminta tanda tangan laporan perjanjian kinerja ke setiap

bidang.

Kendala Kegiatan

Keterangan


Silvy Novita Putri

NIM201410050311052

201410050311180






Hasil Kegiatan/Output a. Membuat surat perintah perjalanan dinas.b. Mengarsipkan dokumen-dokumen lama DPUPR.

Kendala Kegiatan

Keterangan


Silvy Novita Putri

NIM201410050311052

201410050311180





Hasil Kegiatan/Output a. Mengedit laporan anggaran untuk bahan coffee morning.b. Mengantarkan surat tugas ke Badan Keuangan.c. Mengarsipkan dokumen-dokumen lama DPUPR.

Kendala Kegiatan

Keterangan



Silvy Novita Putri

NIM201410050311052

201410050311180





Hasil Kegiatan/Output a. Mengarsipkan dokumen-dokumen lama DPUPR.b. Wawancara mengenai riset.

Kendala Kegiatan

Keterangan


Silvy Novita Putri

NIM201410050311052

201410050311180





Hasil Kegiatan/Output a. Mencetak renja DPUPR tahun 2017.b. Mengarsipkan dokume-dokumen lama DPUPR.


Kendala Kegiatan

Keterangan


Silvy Novita Putri

NIM201410050311052

201410050311180





Hasil Kegiatan/Output a. Mengarsipkan dokumen-dokumen lama DPUPR.

Kendala Kegiatan

Keterangan


Silvy Novita Putri

NIM201410050311052

201410050311180






Hasil Kegiatan/Output a. Mengarsipkan dokumen-dokumen lama DPUPR.b. Wawancara mengenai kekurangan bahan dalam riset.

Kendala Kegiatan

Keterangan


Silvy Novita Putri

NIM201410050311052

201410050311180





Hasil Kegiatan/Output a. Mengedit laporan anggaran untuk bahan coffee morning.b. Mengarsipkan dokumen-dokumen lama DPUPR.

Kendala Kegiatan

Keterangan


Silvy Novita Putri

NIM 201410050311052


201410050311180


Hari, Tanggal Selasas, 31 Oktober 2017



Hasil Kegiatan/Output a. Mengarsipkan dokumen-dokumen lama DPUPR.b. Pamitan kepada pegawai DPUPR.

Kendala Kegiatan

Keterangan

Mengetahui

Pemberi Tugas Mahasiswa Mahasiswa

( ) ( ) ( )


Nama Mahasiswa Muhammad Fahmil Islami

NIM 201410050311163





Hasil Kegiatan/Output Masih belum ada kegiatan apapun pada waktu itu

Kendala Kegiatan

Keterangan

Proses pelaksanaan magang pada hari ini berjalan dengan lancar



NIM 201410050311163





Hasil Kegiatan/Output

Memilah dokumen kontrak pembangunan tahun 2015 dan 2016

Kendala Kegiatan Kesulitan dalam memiliah Dokumen yang tidak lengkap, sehinggaharus benar-benar teliti dan butuh kesabaran dalam memilahDokumen tersebut.

Keterangan Proses pelaksanaan magang pada hari ini berjalan dengan lancar



NIM 201410050311163





Hasil Kegiatan/Output Memilah dokumen kontrak pembangunan tahun 2015 dan 2016

Kendala Kegiatan Kesulitan dalam memiliah Dokumen yang tidak lengkap, sehinggaharus benar-benar teliti dan butuh kesabaran dalam memilahDokumen tersebut.



Nama Mahasiswa Muhammad Fahmil islami

NIM 201410050311163





Hasil Kegiatan/Output Memilah dokumen kontrak pembangunan tahun 2015 dan 2016

Kendala Kegiatan Kesulitan dalam memilah Dokumen yang tidak lengkap, sehingga harusbenar-benar teliti dan butuh kesabaran dalam memilah Dokumentersebut.




NIM 201410050311163





Hasil Kegiatan/Output Tidak ada Kegiatan

Kendala Kegiatan -

Keterangan




NIM 201410050311163





Hasil Kegiatan/OutputTidak ada kegiatan

Kendala Kegiatan -

Keterangan




NIM 201410050311163





Hasil Kegiatan/Output Mengikuti rapat studi banding kunjunga dari tim aparatur negara dariNTB tentang proyek pemeliharaan jalan berbasis masyarakatmenggunakan aspal buton campuran dingin (cold mix aspdalt).

Kendala Kegiatan Saya masih kurang faham mengenai aspal Buton Campur Dingintersebut, karena dalam penyampaiannya bersifat teoritis. Namun sayamenjadi tahu bahwa aspal Buton ini merupakan aspal andalan kotaBatu yang mendapatkan nominasi terbaik dari berbagai daerah diIndonesia.




NIM 201410050311163




Jam Kegiatan 10.00

Hasil Kegiatan/Output Mengantarkan surat kegiatan ke Bidang Pembangunan PemerintahKota Batu

Kendala Kegiatan -




NIM 201410050311163






Kendala Kegiatan -

Keterangan -



NIM 201410050311163





Hasil Kegiatan/Output Tidak ada kegiatan

Kendala Kegiatan -




NIM 201410050311163




Jam Kegiatan 08.00-14.00 Wib

Hasil Kegiatan/Output Tidak ada kegiatan

Kendala Kegiatan -

Keterangan




NIM 201410050311163





Hasil Kegiatan/OutputTurun lapang mengukur hasil pengaspalan jalan untuk pencairan dana

Kendala Kegiatan Masih minimnya pengetahuan tentang cara pengukuran jalan Aspal,sehingga pas waktu pengukuran jalan salah perhitungannya.




NIM 201410050311163





Hasil Kegiatan/OutputTidak ada kegiatan

Kendala Kegiatan -

Keterangan




NIM 201410050311163



Lokasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Batu (Kantor Lama)


Hasil Kegiatan/Output Ngarsip dokumen kontrak bersama pegawai Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang Kota Batu

Kendala Kegiatan -




NIM 201410050311163





Hasil Kegiatan/OutputNgarsip dokumen kontrak bersama pegawai Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang Kota Batu

Kendala Kegiatan -




NIM 201410050311163





Hasil Kegiatan/Output Ngarsip dokumen kontrak bersama pegawai Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang Kota Batu

Kendala Kegiatan -




NIM 201410050311163






Kendala Kegiatan-




NIM 201410050311163






Kendala Kegiatan -




NIM 201410050311163






Kendala Kegiatan-




NIM 201410050311163



Lokasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Batu (Kantor lama)



Kendala Kegiatan -




NIM 201410050311163





Hasil Kegiatan/Output a. Ngarsip dokumen kontrak bersama pegawai Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang Kota Batu.

b. Turun Lapang mengukur penambalan jalan berlubang di Kota Batu.

Kendala Kegiatan -




NIM 201410050311163





Hasil Kegiatan/Output a. Turun Lapang mengukur penambalan jalan berlubang di Kota Batu.b. Ngarsip dokumen kontrak bersama pegawai Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kota Batu.

Kendala Kegiatan -




NIM 201410050311163





Hasil Kegiatan/Output Ngarsip dokumen kontrak bersama pegawai Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang Kota Batu.

Kendala Kegiatan-

Keterangan




NIM 201410050311163






Kendala Kegiatan -




NIM 201410050311163






Kendala Kegiatan-




NIM 201410050311163






Kendala Kegiatan-




NIM 201410050311163





Hasil Kegiatan/Output a. Ngarsip dokumen kontrak bersama pegawai Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang Kota Batu.

b. Interview mengenai hasil laporan magang riset.

Kendala Kegiatan-




NIM 201410050311163






Kendala Kegiatan-




NIM 201410050311163






Kendala Kegiatan -




NIM 201410050311163






Kendala Kegiatan-




NIM 201410050311163






Kendala Kegiatan-




NIM 201410050311163






Kendala Kegiatan-




NIM 201410050311163






Kendala Kegiatan-




NIM 201410050311163






Kendala Kegiatan -




NIM 201410050311163






Kendala Kegiatan -




NIM 201410050311163





Hasil Kegiatan/Output Tidak ada Kegiatan

Kendala Kegiatan-




NIM 201410050311163





Hasil Kegiatan/Output berpamitan kepada seluruh struktur oganisasi Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang Kota Batu

Kendala Kegiatan-


Mengetahui,Pendamping Lapangan

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN PELAPORAN

EKO SETYAWAN, ST, MT

NIP. 19770615 200501 1 008


Nama Mahasiswa M.Zuhaid El Masyfu’

NIM 201410050311126





Hasil Kegiatan/Output a. Turun lapang mengawasi penebangan pohon bersama pegawaiDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Batu.

Kendala Kegiatan

Keterangan




NIM 201410050311126





Hasil Kegiatan/Outputa. Memilah dokumen kontrak pembangunan tahun 2015 dan

2016

Kendala Kegiatan




NIM 201410050311126





Hasil Kegiatan/Output a. Memilah dokumen kontrak pembangunan tahun 2015 dan2016

Kendala Kegiatan




NIM 201410050311126





Hasil Kegiatan/Output a. Memilah dokumen kontrak pembangunan tahun 2015 dan2016

Kendala Kegiatan

Keterangan




NIM 201410050311126




Jam Kegiatan

Hasil Kegiatan/Output a.

Kendala Kegiatan

Keterangan




NIM 201410050311126




Jam Kegiatan

Hasil Kegiatan/Outputa.

Kendala Kegiatan

Keterangan




NIM 201410050311126





Hasil Kegiatan/Output a. Mengikuti rapat studi banding tentang proyek pemeliharaanjalan berbasis masyarakat menggunakan aspal buton campurandingin (cold mix aspdalt).

Kendala Kegiatan




NIM 201410050311126




Jam Kegiatan 10.00

Hasil Kegiatan/Output a. Mengantarkan surat kegiatan ke Bidang PembangunanPemerintah Kota Batu

Kendala Kegiatan

Keterangan




NIM 201410050311126






Kendala Kegiatan

Keterangan



NIM 201410050311126




Jam Kegiatan


Kendala Kegiatan

Keterangan




NIM 201410050311126




Jam Kegiatan


Kendala Kegiatan

Keterangan




NIM 201410050311126





Hasil Kegiatan/Output a. Turun lapang mengukur hasil pengaspalan jalan untukpencairan dana

Kendala Kegiatan

Keterangan




NIM 201410050311126




Jam Kegiatan

Hasil Kegiatan/Outputa.

Kendala Kegiatan

Keterangan




NIM 201410050311126





Hasil Kegiatan/Output a. Ngarsip dokumen kontrak bersama pegawai Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang Kota Batu

Kendala Kegiatan

Keterangan




NIM 201410050311126





Hasil Kegiatan/Outputa. Ngarsip dokumen kontrak bersama pegawai Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kota Batu

Kendala Kegiatan

Keterangan




NIM 201410050311126






Kendala Kegiatan

Keterangan




NIM 201410050311126






Kendala Kegiatan




NIM 201410050311126






Kendala Kegiatan

Keterangan




NIM 201410050311126







Kendala Kegiatan




NIM 201410050311126



Lokasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Batu (Kantor lama)




Kendala Kegiatan




NIM 201410050311126





Hasil Kegiatan/Output a. Ngarsip dokumen kontrak bersama pegawai Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang Kota Batu.

b. Turun Lapang mengukur penambalan jalan berlubang di KotaBatu.

Kendala Kegiatan

Keterangan




NIM 201410050311126





Hasil Kegiatan/Output a. Turun Lapang mengukur penambalan jalan berlubang di KotaBatu.

b. Ngarsip dokumen kontrak bersama pegawai Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang Kota Batu.

Kendala Kegiatan

Keterangan




NIM 201410050311126






Kendala Kegiatan




NIM 201410050311126






Kendala Kegiatan

Keterangan




NIM 201410050311126






Kendala Kegiatan




NIM 201410050311126






Kendala Kegiatan




NIM 201410050311126






b. Interview mengenai hasil laporan magang riset.

Kendala Kegiatan

Keterangan




NIM 201410050311126






Kendala Kegiatan

Keterangan




NIM 201410050311126






Kendala Kegiatan

Keterangan




NIM 201410050311126






Kendala Kegiatan

Keterangan




NIM 201410050311126






Kendala Kegiatan

Keterangan




NIM 201410050311126






Kendala Kegiatan




NIM 201410050311126






Kendala Kegiatan

Keterangan




NIM 201410050311126






Kendala Kegiatan

Keterangan




NIM 201410050311126






Kendala Kegiatan

Keterangan




NIM 201410050311126





Hasil Kegiatan/Output

Kendala Kegiatan




NIM 201410050311126





Hasil Kegiatan/Output berpamitan kepada seluruh struktur oganisasi Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang Kota Batu

Kendala Kegiatan

Keterangan


Mengetahui,Pendamping Lapangan

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN PELAPORAN

EKO SETYAWAN, ST, MT

NIP. 19770615 200501 1 008

Documents

LAPORAN AKHIR MAGANG RISET …pemerintahan.umm.ac.id/files/file/LAP MAGANG RISET_DINAS PEKERJAAN... · Laporan ini kami susun dengan bantuan dari berbagai pihak yang dengan sangat