LAPORAN AKHIR - bappeda.pamekasankab.com · LAPORAN AKHIR LEMBAGA PENELITIAN & INOVASI UNIVERSITAS AIRLANGGA ... PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Program penguatan sistem inovasi daerah

PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa) KABUPATEN PAMEKASAN

LAPORAN AKHIR

LEMBAGA PENELITIAN & INOVASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA SAMA NOMOR 027.27/01/432.401/SPK/2017

Kampus C Mulyorejo, Surabaya 60115 Phone (031) 5995246, 5955248

Fax (031) 5962066, 5923584

www,lpi.unair.ac.id

Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Pamekasan

1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Program penguatan sistem inovasi daerah (SIDa) merupakan kepanjangan peran

pemerintah untuk mendukung tercapainya pembangunan ekonomi, sosial,dan

budaya masyarakat Indonesia di seluruh kota/kabupaten. Program ini mempunyai

peranan penting dalam mendukung program nasional SINas (Sistem Inovasi

Nasional). Program penguatan SIDa didasarkan pada pada Peraturan Menristek

dan Mendagri Nomor 3 dan Nomor 36 Tahun 2012. yang bertujuan untuk

mendorong daerah memanfaatkan potensi lembaga dan inovasi yang ada di

masing-masing daerah demi kemajuan masyarakat dan pembangunan.

Pola pembangunan daerah di Indonesia saat ini tidak hanya menyasar pada

infrastruktur dan berbagai program pengembangan sumber daya manusia (SDM)

semata. Perencanaan pembangunan daerah dewasa ini menitikberatkan pada

penguatan sistem sosial dan pemanfaatan kearifan lokal (local wisdom)

masyarakat untuk menciptakan peluang pembangunan yang efektif dan efisien

bagi suatu daerah. Guna mencapai tujuan tersebut, langkah awal yang dapat

dijadikan titik awal pembangunan adalah dengan melakukan kajian tentang

potensi kolaborasi antara entitas sosial dan entitas ekonomi yang dapat dimediasi

oleh perguruan tinggi. Artinya potensi-potensi yang dimiliki seluruh elemen yang

ada di daerah, perlu diidentifikasi, diakomodasi, dikelola, dan kemudian

dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan

di daerah – tak terkecuali di Kabupaten Pamekasan.

SIDa merupakan Peraturan Bersama Menegristek No.03/2012 Dan Mendagri

No.36/2012, adalah Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDa

adalah keseluruhan proses dalam suatu system untuk menumbuh-kembangkan

inovasi yang dilakukan antarinstitusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga

kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan


2

masyarakat di daerah. SIDa ini merupakan program yang akan mendukung SINas

di tingkat nasional. Untuk mencapai SIDa yang diharapkan, tidak bisa

sembarangan. Namun, ada arah serta kebijkan tertentu yang perlu dilakukan.

SIDa dilakukan berdasarkan kondisi, tantangan dan peluang, sesuai kondisi SIDa

yang menjadi tujuan. Permberdayaan seluruh sumber daya (alam maupun

manusia) juga perlu ditingkatkan untuk menunjangnya. SIDa penting dilakukan,

salah satunya yaitu untuk memajukan suatu daerah. Inovasi-inovasi yang nantinya

dapat dikembangkan akan memberikan dampak, yaitu meningkatkan iklim

ekonomi kompetitif, menciptakan ekonomi yang ramah lingkungan, membuka

lapangan kerja baru, membangun kemitraan daripada sukses pribadi, dan

meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat (Global Innovation Report 2012).

Inovasi perlu dikuatkan dalam suatu wilayah negara dan harus menjadi kesatuan

antara ekonomi dan teknologi. Selanjutnya, inovasi perlu dipublikasikan pada

masyarakat agar secara nyata, efektif dan efisien memberikan kontibusi

memajukan bangsa, terutama ekonomi. Ada pihak-pihak tertentu yang akan

berperan dalam peningkatan SIDa ini, yaitu:

1. Institusi Pemerintah (dalam hal ini mencakup pemerintah daerah dan

semua institusinya).

2. Lembaga Kelitbangan (dalam hal ini mencakup Lembaga Kelitbangan

adalah instirusi yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan,

penerapan, pengkajian, perkayasaan, dan pengoperasian yang bertujuan

mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan

yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan

teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses peroduksi).

3. Lembaga Pendidikan

4. Lembaga Penunjang Inovasi

5. Dunia Usaha

6. Masyarakat


3

Para pelaku di atas tidak bisa berjalan sendirian. Kesemuanya harus berinteraksi

dan berjejaring untuk menyukseskan program SIDa ini. Secara garis besar

terdapat 3 (tiga) komponen pokok jaringan inovasi meliputi 1)

aktor/lembaga/pelaku 2) keterkaitan, 3) infrastruktur. Dalam interaksi ini, ada hal-

hal yang perlu dilakukan, yaitu:

a. Komunikasi intensif antara lembaga SIDa

Penataan pada komunikasi intensif antar lembaga SIDa, dapat dilakukan

dengan cara-cara berikut ini:

▪ Penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar lokakarya, dan

kegiatan sejenisnya;

▪ Menjalin kerjasama kelitbangan antar lembaga/organisasi SIDa; dan

▪ Forum komunikasi penelitian dan pengembangan daerah.

b. Mobilisasi sumber daya manusia

Mobilisasi sumber daya manusia dapat dilakukan melalui sarana-sarana

berikut ini;

▪ Kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber

daya manusia untuk penguatan SIDa antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah;


daya manusia untuk penguatan SIDa antar daerah; dan


daya manusia untuk penguatan SIDa antar kabupaten/kota dalam satu

provinsi; dan


daya manusia untuk penguatan SIDa

c. Optimalisasi pendayagunaan HKI, informasi, sarana dan prasarana

ilmu pengetahuan dan teknologi.

▪ Pemanfaatan HKI;

▪ Pemanfaatan informasi SIDa; dan


4

▪ Pemanfaatan sarana dan prasarana SIDa

1.2 LANDASAN HUKUM

Ketentuan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan penelitian dan penyusunan

roadmap penguatan SIDa Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang

Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4844);

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);

d. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi

Nasional;

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang

Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan

Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan


5

Pengembangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4497);

f. Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 32 tahun 2010 tentang

Komite Inovasi Nasional;

g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

(MP3EI) 2011-2025;

h. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/VI/2010

Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan

Teknologi;

i. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri

Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang

Penguatan Sistem Inovasi Daerah;

j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

k. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan

dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman

Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 290);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 21 Tahun 2013 tentang

Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018.

1.3 ISTILAH-ISTILAH

a. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian,

perekayasaan, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan


6

yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu

pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses

produksi.

b. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDa adalah

keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan

inovasi yang dilakukan antarinstitusi pemerintah, pemerintahan daerah,

lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi,

dunia usaha, dan masyarakat di daerah.

c. Lembaga Kelitbangan adalah institusi yang melakukan kegiatan

penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan

pengoperasian yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai

dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan

ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau

proses produksi.

d. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri yang

selanjutnya disingkat BPP Kemendagri adalah komponen Kementerian

Dalam Negeri yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan

penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan

pengoperasian serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang

penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

e. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat

BPPD adalah Badan Penelitian dan Pengembangan atau lembaga lainnya

di provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki tugas pokok dan fungsi

menyelenggarakan kelitbangan serta administrasi dan manajemen

kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

f. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


7

g. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

h. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5

(lima) tahun.

i. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD,

adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode I (satu) tahun.

j. Hak kekayaan intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak

kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir yang berguna

untuk manusia.

1.4 HASIL IDENTIFIKASI AWAL

Di Kabupaten Pamekasan, telah diketahui bahwa di sejumlah desa dan kecamatan

umumnya memiliki potensi dan sumber daya yang prospektif dikembangkan, baik

yang benar-benar sudah dikembangkan maupun potensi latent yang perlu digali

lebih lanjut untuk kemudian dieksplorasi. Potensi yang dimiliki masing-masing

desa dan kecamatan ini, sudah barang tentu akan sangat bermanfaat jika dapat

dikembangkan dan bersaing dengan potensi yang dimiliki daerah lain. Sebagai

bagian dari masyarakat Pulau Madura, di Kabupaten Pamekasan potensi yang ada

bukan hanya di sektor perkebunan dan pertanian, tetapi juga potensi di sektor

perikanan, industri kecil, dan lain-lain yang selama ini mungkin belum dapat

dikembangkan secara maksimal karena berbagai faktor. Dengan dukungan dan

hasil kajian dari stakeholders terkait, diharapkan seluruh potensi yang ada di

Kabupaten Pamekasan akan dapat teridentifikasi dan kemudian dikembangkan

demi kepentingan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi di atas, peran perguruan tinggi cukup penting sebagai

rekanan pemerintah daerah dalam proses inisiasi dan pengembangan program

penguatan SIDa. Namun demikian, peran tersebut membutuhkan kajian/penelitian

awal (preliminary research) yang dapat dijadikan rujukan, dan pedoman. Oleh

sebab itu, penelitian ini akan menitikberatkan sistem manajemen ilmu


8

pengetahuan masyarakat (societal knowledge management – SKM) melalui

peningkatan peran perguruan tinggi yang ada di wilayah administratif Kabupaten

Pamekasan sebagai kolaborator utama masyarakat. Selain itu, penerapan SKM

dapat memaksimalkan interaksi dan kolaborasi antara perguruan tinggi, industri,

dan masyarakat. Dengan kata lain, peran aktif perguruan tinggi sebagai

kolaborator perlu disesuaikan dengan kebutuhan warga masyarakat sekitar.

1.5 VISI PEMBANGUNAN KABUPATEN PAMEKASAN

Berdasarkan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan

Tahun 2013-2018, visi Pemerintah Kabupaten Pamekasan adalah ”Terwujudnya

Pamekasan yang Bersih, Sehat, Cerdas, dan Sejahtera, Berlandaskan Iman dan

Taqwa Didukung Aparat yang Profesional”.

1.6 MISI PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

Merujuk pada visi Pemerintah Kabupaten Pamekasan di atas, Misi yang

dicanangkan adalah sebagai berikut:

a. Memperluas Pendidikan Berbasis Potensi Daerah dan Pemerataan Kualitas

Pendidikan

b. Meningkatkan dan Mengoptimalkan Hidup Bersih dan Sehat Melalui

Fasilitas Layanan Kesehatan.

c. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Layanan Publik.

d. Meningkatkan Pembangunan di Bidang Ekonomi dengan Prioritas Sektor

Pertanian dan Optimalisasi Komoditas Unggulan Daerah yang

Berwawasan Lingkungan.

e. Melakukan Percepatan Reformasi Birokrasi di Segala Bidang, dan Tata

Kelola Kepemerintahan yang Baik (Transparan dan Akuntabel)

f. Meningkatkan Kemudahan Pelayanan Publik yang Cepat, Sederhana Serta

Murah.


9

1.6 TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi potensi inovasi daerah di Kabupaten Pamekasan

yang prioritas untuk dikembangkan dalam kurun waktu sepuluh tahun

ke depan.

2. Merumuskan strategi pengembangan potensi inovasi daerah di

Kabupaten Pamekasan.

3. Memetakan potensi kolaborasi jangka pendek, jangka menengah, dan

jangka panjang antara perguruan tinggi dan industri untuk mendukung

pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Pamekasan.

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, hasil penelitian ini akan menitikberatkan

pada dua sasaran atau luaran, yaitu:

1. Pemetaan (roadma p) potensi kolaborasi antara perguruan tinggi dan

industri di kabupaten Pamekasan.

2. Rumusan pengembangan SIDa berdasarkan kerangka Societal

Knowledge Management.


10

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 KONSEP SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa)

Sistem Inovasi Daerah (SIDa) seringkali dikaitkan dengan perencanaan

pembangunan suatu daerah. Perencanaan pembangunan tersebut erat kaitannya

dengan perbaikan dan penambahan infrastruktur derah guna menunjang aktifitas

perekonomian, pendidikan, dan kebudayaan warga masyarakat. Berdasarkan

peraturan Peraturan Bersama Kemenristek dan Mendagri Nomor 3 Tahun 2012

dan Nomor 36 tahun 2012, SIDa memiliki pengertian sebagai,

“keseluruhan proses dalam satu sistem untuk

menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar

institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga

kelitbangan, lembaga pendidikan, lembanga penunjang

inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah” (pasal 1

ayat 2).

SIDa secara sederhana dapat difahami sebagai sebuah proses secara menyeluruh

yang dilakukan oleh institusi pemerintah dan lembaga terkait di suatu daerah

untuk mengembangkan inovasi potensial bersama dengan warga masyarakat.

Berdasarkan pemahaman tersebut, komitmen dan konsesus pemerintah daerah

yang dimanifestasikan dalam berbagai regulasi (policies) merupakan hal penting

dalam memperkuat daya saing masyarakat dan kesinambungan pembangunan

ekonomi daerah. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya bersama dalam proses

pengembangan pola penyelenggaraan kebijakan publik yang berdasarkan hasil

penelitian maupun hasil kolaborasi antara tiga elemen; individu, kelembagaan,

dan sistem. Kolaborasi yang baik antara ketiga tataran tersebut akan membentuk

keterpaduan menyeluruh (heuristic alignment) dan kesinambungan pembangunan


11

(sustainability development) daerah. Baik dalam hal ekonomi, pendidikan, sosial,

maupun budaya.

2.2 UNSUR SISTEM INOVASI DAERAH

Merujuk pada Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan

Menteri Dalam Negeri Nomor 03 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan

Sistem Inovasi Daerah, unsur penguatan SIDa teridiri dari tiga elemen utama,

yaitu: Kelembagaan SIDa, Jaringan SIDa, dan Sumber Daya SIDa.

Gambar 2.1 Unsur-Unsur Penguatan SIDa

2.3 ANALISIS SISTEM INOVASI DAERAH

Pendekatan yang lazim digunakan untuk mengakomodir proses analisis SIDa

adalah ANIS (Analysis of National Innovation System). Pendakatan ANIS

merupakan aktualisasi kontekstual terhadap beberapa indikator dan variabel yang


12

selaras dengan visi dan misi Pemerintah Daerah ke dalam tiga level inovasi, yaitu;

level makro (policy), level meso (support), dan level mikro (capacity building).

a. Level Makro

Level makro erat kaitannya dengan tingkat inovasi di ranah kebijakan.

Artinya, kondisi kerangka kerja pemerintahan yang tertuang dalam

peraraturan dan kebijakan akan memperngaruhi iklim inovasi.

b. Level Meso

Level ini merupakan manifestasi dari kontribusi lembaga atau SKPD di

suatu daerah dalam mendukung program inovasi. Dukungan dari lembaga

inovasi terhadap program inovasi yang dicanangkan merupakan kalusul

penting penguatan SIDa dapat direalisasikan dengan baik.

c. Level Mikro

Meskipun memiliki ruang lingkup kecil, level ini menitikberatkan pada

variabel inovasi di tengah-tengah masyarakat, baik pemerintahan maupun

non-pemerintahan (universitas, lembaga penelitian, perusahaan, UMKM,

dan organisasi kemasyarakatan). Dengan demikian, dukungan pada level

ini dapat dikatakan sebagai modal utama terciptanya penguatan SIDa.

2.3 SOCIETAL KNOWLEDGE MANAGEMENT (SKM)

Peran pengetahuan (knowledge) sebagai pedoman kemasyarakatn (societal

guidance) dan kepemimpinan (governance) sudah dicetuskan oleh Hayek sejak

tahun 1945 di jurnal The American Economic Review. Peran tersebut pada

awalnya belum jelas terlihat di masyarakat hingga pertengahan 1980-an ketika

Romer memasukkan aspek ekonomi pengetahuan yang dapat diterima sebagai

salah satu faktor pembangunan ekonomi nasional, regional, maupun global.

Gagasan Hayek dan Romer akan lebih mudah dipahami dari sudut pandang

Drucker (1969) yang memperkenalkan ‘kelas’ pekerja pengetahuan (knowledge

worker) dalam ekonomi pengetahuan modern (the modern knowledge economy).

Berdasarkan penjelasan tersebut, pengetahuan, ekonomi, dan masyarakat adalah

tiga aspek penting yang mendukung pembangunan nasional guna memperkuat

partisipasi suatu negara pada level ekonomi global. Selain itu, hampir seluruh


13

negara di dunia sedang berjuang untuk memasuki era eknomi pengetahuan global

(globalized knowledge economy). Oleh sebab itu, Karl M. Wiig (2007)

menegaskan bahwa “every nation needs to manage knowledge effectively” untuk

bisa bertahan dan bersaing secara ekonomi, sosial, dan politik. (p. 142).

Ulasan di atas memberikan pemahaman bahwa pengelolaan ilmu pengetahun di

level ‘state’ atau negara sangat diperlukan sebagai salah satu kerangka dasar

ketahanan. Wiig (2007) dalam conceptual paper-nya menyatakan bahwa dampak

paling nyata dari SKM yang komprehensif adalah peningkatan daya saing dan

kualitas hidup masyarakat. Lebih lanjut mengenai SKM, Joanna Käpylä (2012)

mengidentifikasi bahwa framework SKM yang baik akan memungkinkan

masyarakat untuk mengelola pengetahuan mereka untuk kepentingan ekonomi,

sosial, dan budaya. Hal yang tidak jauh berbeda juga dikemukakan oleh Yulong

Li et al. (2012). Li menggarisbawahi bahwa engagement dalam SKM dapat

meingkatkan kualitas pengetahuan organsasi melalui kolaborasi. Dengan kata

lain, pengetahuan dapat dijadikan modal untuk kemajuan masyarakat dengan

dukungan kolaboratif lembaga atau institusi terkait; pemerintah, perguruan tinggi,

dan pelaku usaha/industri.

2.4 KOLABORASI: PENATAAN JARINGAN SIDa

Salah satu unsur penguatan SIDa, seperti penjabaran pada poin 2.2 di atas,

penataan jaringan SIDa merupakan hal vital yang harus mendapat perhatian penuh

Pemerintah Daerah. Kajian empiris mengenai penataan jaringan SIDa secara

khusus dapat diaktualisasikan ke dalam skema kolaborasi yang dapat

mensinergikan unsur sumber daya dan unsur kelembagaan SIDa.

A. Penataan Jaringan SIDa

Jaringan SIDa memungkinkan adanya interaksi antar lembaga atau organisasi

yang terlibat di dalam penguatan SIDa. Konsep interaksi tersebut membuka


14

kahzanah kerjasama kolaboratif yang dapat dilakukan sesuai amanat Peraturan

Menteri terkait SIDa, yaitu:

1 Komunikasi intensif antara lembaga SIDa.

Kegiatan komunikasi intensif yang dimaksud adalah terselenggaranya

kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, symposium, dan kegiatan

lainnya. Selain itu, komunikasi intensif juga mencakup kegiatan kerjasama

kelitbangan yang didukung oleh forum komunikasi penelitian dan

pengembangan daerah.

2 Mobilisasi sumber daya manusia.

Empat kegiatan utama dalam hal mobilisasi sumber daya manusia terkait

dengan kerjasama kepakaran, keahlian, komptensi, dan keterampilan

antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan

lembaha non-pemerintahan.

3 Optimalisas pendayagunaan HKI, informasi, sarana, dan prasarana ilmu

pengetahuan dan teknologi.

Kegiatan optimalisasi yang dimaksud pada poin ke tiga di atas lebih pada

pemanfaatan HKI, informasi terkait SIDa, dan optimalisasi pemanfaatan

sarana dan prasarana SIDa.

Berdasarkan ketiga elemen terkait penataan jaringan SIDa di atas, dapat ditarik

kesimpulan bahwa unsur ini memiliki dimensi yang lebih luas untuk

diimplementasikan ke dalam sebuah kerangka roadmap penguatan SIDa (Gambar

2.2). Elaborasi kelembagaan SIDa ke dalam jaringan membutuhkan kerangka

kolaboratif yang dapat mengakomodir lanksap sosial kemasyarakatan. Oleh sebab

itu, framework SKM di atas akan digunakan oleh peneliti sebagai dasar

penyusunan model kolaborasi penguatan SIDa di Kabupaten Pamekasan.


15

Gambar 2.2 Penataan Jaringan kolaboratif SIDa

B. Kolaborasi Kelembagaan SIDa: Perguruan Tinggi, Institusi Pemerintah,

dan Organisasi Kemasyarakatan.

Studi empiris mengenai kolaborasi antara universitas, industri, dan masyarakat

sudah banyak dilakukan oleh beberapa akademisi, misalnya; Salleh & Omar

(2013), Bektaş & Tayauova (2014), dan Fiaz (2013). Hasil studi-studi tersebut

mengungkap kompleksitas fenomena kolaborasi antara ketiga entitas tersebut.

Kompleksitas tersebut dapat dikaji berdasarkanruang lingkup organisasi mulai

dari level korporasi hingga level nasional.

Pada level nasional, Salleh dan Omar (2013) mengambil contoh kasus di Malaysia

untuk mengembangkan model kolaborasi universitas-industri. Mereka melakukan

review terhadap menejemen kolaborasi, formasi integrasi pengetahuan, dan


16

kegiatan penelitian. Hasil studi Salleh dan Omar (2013) menekankan pada

pentingnya campur tangan pemerintah melalui unit kerja bidang pendidikan

(misalnya; kementerian pendidikan) untuk menjembatani proses

kolaborasi.Berbeda dengan Salleh dan Omar, studi yang dilakukan Bektas dan

Tayaouva (2014) menitikberatkan pada aktifitas kooperatif universitas-industri.

Aktifitas kooperatif antara kedua institusi tersebut sangat berperan sebagai

stimulus kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh

industri – dan juga masyarakat. Empat faktor utama kolaborasi dalam model yang

dikembangkan Bektas dan Tayaouva yaitu; universitas, industri, pemerintah, dan

organisasi kemasyarakatan.

Selain implikasi signifikan pada level nasional, kolaborasi Universitas dan

industri membuka ruang inovasi dan intensifikasi ilmu pengetahuan untuk

kepentingan kemasyarakatan. Fiaz (2013) mendemonstrasikan bagaimana

penelitian yang dihasilkan universitas secara komulatif mempengaruhi kemajuan

teknologi dan perbaikan ekonomi di Cina. Fiaz menggunakan metode kuantitatif

untuk mengkaji determinasi pusat penelitian dan pengembangan terhadap kinerja

industri. Sebagai determinant, pusat penelitian dan pengembangan – yang

disupport oleh universitas – memunculkan korelasi apik di tengah-tengah

masyarakat melalui kolaborasi ilmu pengetahuan tangible. Bolling & Eriksson

(2016) memaparkan beberapa hambatan kolaborasi universitas-masyarakat dalam

konteks akademik di Swedia. Hambatan dan tantangan tersebut diartikulasikan

dalam sebuah sistem VINNOVA (Swedish Governmental Agency for Innovation

System). Sistem yang diampu pemerintah Swedia tersebut berfungsi sebagai alat

evaluasi kolaborasi universitas-masyarakat. Melalu sistem ini, Bolling &

Erriksson mengidentifikasi tantangan kolaborasi yang terkait dengan kebijakan

pemerintah. Mereka menyimpulkan bahwa kompleksitas tantangan kolaborasi

terletak pada bias indikator-indikator capaian untuk keperluan evaluasi. Kesulitan

dalam menentukan penilaian dan keluasan aspek kolaborasi antara universitas-

masyarakat merupakan dua hal utama yang perlu ditekankan dalam konstruksi

kolaborasi.


17

Gambar 2.3 Kolaborasi Universitas-Industri (Salleh & Omar, 2013, p.662)

Beberapa studi tersebut seraca empiris dapat dijadikan sebagai acuan untuk

mengebangkan model kolaborasi dalam penelitian ini. Selain itu, studi tersebut

mengisyarakatkan peningkatan fungsi dan peranan universitas dalam masyarakat

yang mulai digerakkan oleh informasi dan pengetahuan dalam segala aspek

kehidupannya. Oleh sebab itu, beberapa akademisi akhir-akhir ini mulai

menggaungkan ‘revolusi’ peran universitas sebagai sebuah fenomena nyata di

masyarakat. Shankar et al. (2013) merekomendasikan framework kolaborasi yang

dapat diguanakan masyarakat untuk menjaga keutuhan pengetahuan yang mereka

miliki dengan meningkatkan saluran informasi dan komunikasi (Gambar 2.4).


18

Gambar 2.4 Collaborative Framework sebagai upaya menjaga

Pengetahuan di Organisasi (Shanker et a., 2013, p. 2058

Fenomena tersebut secara eksplisit telah menggiring pemerintah untuk bertaruh

dengan mengeluarkan kebijakan maupun anggaran guna menciptakan iklim

kolaboratif yang berorientasi pada pembangunan dan kemajuan. John Brennan

(2012) menangkap fenomena tersebut dengan mempertanyakan eksistensi

universitas ketika masyarakat sudah berdampingan dengan informasi dan

pengetahuan. Hal menarik yang diungkapkan Brennan berkaitan dengan posisi

universitas dalam masyarakat saat ini; apakah universitas terpisah atau menjadi

suatu bagian integral dari agenda masyarakat di berbagai bidang? Pertanyaan ini

merupakan tantangan riil bagi universitas di masa depan. Di akhir tulisannya,

Brennan menyatakan bahwa peran universitas masih akan diakui dalam validasi

dan akreditasi meskipun transfer pengetahuan dan inovasi (mungkin) sudah

diambil alih oleh masyarakat dan korporasi.


19

Berdasarkan ulasan teoritis tersebut, penelitian ini mengambil porsi model

kolaborasi antara universitas, perusahaan, dan masyarakat. Lebih lanjut penelitian

ini diharapkan dapat mengungkapan stimuli proposional terhadap peranan

pergruan tinggi terhadap kemajuan daerah.

2.5 HUBUNGAN DOKUMEN PENGUATAN SIDa

Sebagai sebuah gerakan terstruktur yang memiliki dasar hukum dan anggaran

jelas, program penguatan SIDa memiliki proses yang cukup panjang yang disertai

dengan dokumen penunjang sebagai dasar penyusunan kebijakan maupun strategi.

Gambar 2.5 Hubungan Dokumen-Dokumen Penguatan SIDa

Secara garis besar, proses penyusunan program penguatan SIDa terkait dengan

beberapa dokumen perencanaan mulai dari level nasional hingga daerah, baik

jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek. Adapun dokumen yang

terkait dengan proses ini meliputi; Rencana Pembangunan Nasional Jangka

Panjang (RPJPN), Renacana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi, serta RPJPD dan

RPJMD Kabupaten/Kota.

Perlu diketahui bahwa ruang lingkup laporan ini adalah tingkat Kabupaten, yaitu

Kabupaten Pamekasan. Oleh sabab itu, dokumen yang dijadikan acuan atau

rujukan penyusunan Roadmap Penguatan SIDa adalah RPJMD Provinsi Jawa

Timur tahun 2014 – 2019 dan RPJMD Kabupaten Pamekasan tahun 2013-2018.

20

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 PENDEKATAN PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini adalah eksploratif sekuensial (exploratory sequential

research) dengan metode penelitian gabungan (mixed method). Creswell (2014)

menjelaskan bahwa penelitian eksploratif merupakan jenis penelitian yang

digunakan untuk mendeskripsikan permasalahan dengan mengidentifikasi dan

mengeksplorasi konsep atau fenomena. Jenis penelitian ini memungkinkan

peneliti untuk membentuk kerangka penelitian yang lebih mendalam dengan dua

fase pengumpulan data kuantitatif yang kemudian dilanjutkan dengan

pengumpulan data kualitatif atau sebaliknya. Berdasarkan kerangka pengertian

mengenai penelitian eksploratif tersebut, tujuan pendekatan ini jelas untuk

menemukan dan menidentifikasi keberadaan fenomena-fenomena yang

selanjutnya dapat dijadikan rujukan pada tingkat penelitian lanjutan atau

perumusan terhadap permasalahan yang ada di lapangan (Cresswell, 2014).

Meskipun pendekatan eksploratif tidak selalu efektif jika digunakan sebagai dasar

pengambilan keputusan, hasil penelitian eksploratif dapat dijadikan sebagai

langkah awal untuk menentukan fenomena dan permasalahan meskipun tidak

banyak data yang tersedia di lapangan.

Populasi penelitian ini adalah perguruan tinggi dan pelaku dunia usaha, termasuk

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Pamkeasan. Teknik penentuan

sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Teknik ini

merupakan salah satu tipe sampling non-probabilitas (nonprobability sampling) di

mana hasil penelitian ini akan memberikn kemungkinan bagi peneliti untuk

memahami permasalahan dan mecapai tujuan penelitian (Creswell, 2014).

21

3.2 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data tahap awal yang akan digunakan pada penelitian ini

adalah indepth interview untuk mengumpulkan data kualitatif tentang berbagai

potensi dan inovasi daerah yang prospektif dikembangkan di Kabupaten

Pamekasan (Tabel 3.1). Sedangkan Focus Group Discussion (FGD) dilakukan

setelah data awal diperoleh. Data dari pengumpulan awal digunakan untuk

menyusun pedoman FGD (Tabel 3.2). Penggunaan metode FGD dalam

penelelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih

komprehensif mengenai potensi innovasi dan kolaborasi guna mendukung

program SIDa di kabupaten Pamekasan. Selain itu, hasil FGD akan bermanfaat

sebagai dasar pembuatan roadmap potensi kolaborasi.

a. Indepth Interview

Pada pengambilan data, dilakukan metode indepth interview yang mana

merupakan cara mengambil data/keterangan dengan memberikan sejumlah

pertanyaan sesuai pedoman pertanyaan yang telah disusun pada informan yang

telah dipilih mengenai penelitian dengan cara berinteraksi secara langsung.

Pertanyaan yang diajukan berkisar mengenai kerjasama yang dilakukan untuk

SIDa, potensi ector apa saja yang mampu dikembangkan, tantangan dan

kendala, rencana ke depannya, hingga kolaborasi antara pihak terkait SIDa.

Data yang diperoleh dari hasil indepth interview dan focus group discussion

(FGD) akan diolah dengan teknik coding sederhana sebagai data primer

penelitian. Sedangkan Microsoft Excel akan digunakan untuk tabulasi data hasil

analisis. Metode tersebut digunakan dengan alasan kesesuaian fitur dengan

tujuan/luaran (outcome) penelitian; memetakan dan merumuskan aspek kolaborasi

guna mendukung peningkatan SIDa.

22

Tabel 3.1 Lokasi dan Responden Wawancara

Institusi Jumlah

Responden

Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri (STAIN)

Pamekasan 1 orang

Universitas Madura (Unira) 1 orang

Universitas Islam Madura (UIM) 1 orang

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Khairat 1 orang

BAPPEDA Pamekasan 2 orang

TOTAL 6 orang

b. Focus Group Discussion (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) dilakukan sebagai proses pengumpulan

informasi terkait dengan SiDa ini. Secara spesifik, FGD berbentuk diskusi

kelompok yang terarah. Diskusi ini dipinpin oleh moderator yang mendorong

peserta diskusi agar berargumentasi mengenai SIDa. Interaksi antara setiap

peserta dikusi merupakan hal penting untuk memperoleh informasi, peserta

diskusi mempunyai kesempatan yang sama untuk mengajukan dan memberi

pertanyan, memberikan sebuah tanggapan atau komentar dalam diskusi ini.

Adapun tujuan Focus Group Discussion ini adalah untuk memperoleh informasi

maupun masukan dari suatu permasalahan yang menyangkut SIDa, baik yang

sudah berjalan maupun yang belum berjalan dengan baik. Berbagai permsalahan

yang terungkap akan didiskusikan lebih lanjut oleh peserta FGD lainnya. Dengan

demikian, hal-hal krusial terkait berbagai kendala dan permasalahan dapat

ditangani bersama-sama.

23

Tabel 3.2 Peserta Focus Group Discussion

No. NAMA INSTANSI

1 Mulyadi DISTAN PHP

2 Agus Kaharoellah STAIN Pamekasan

3 Buna’i STAIN Pamekasan

4 Fathor Rahiem DISKAN

5 Supandi Universitas Islam Madura

6 Rudi Subagio Adi DISKOP & UM

7 Fatharir BAPPEDA Pamekasan

8 Nova Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

9 Nurul Hariyanto BAPPEDA Pamekasan

10 Faral Dillah Universitas Madura

c. Data Primer

Data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif hasil

wawancara mendalam dan FGD. Data primer digunakan sebagai acuan

penyusunan strategi jangka panjang terkait penguatan SIDa di Kabupaten

Pamekasan.

d. Data Sekunder

Guna meningkatkan hasil analisis dan kesesuaian cakupan penelitian atau

penyusunan roadmap penguatan SIDa di Kabupaten Pamekasan, tim peneliti

melakukan analisis terhadap beberapa laporan resmi yang diterbitkan oleh

Pemerintah Kabupaten Pamekasan, diantaranya adalah:

1. Pamekasan Dalam Angka 2016

2. Statistik Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2016

3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kabupaten

Pamekasan tahun 2014.

24

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Pamekasan 2013-2018.

Laporan-laporan tersebut digunakan sebagai data awal penyusunan roadmap

penguatan SIDa. Kesesuaian data sekunder akan membantu peneliti melakukan

pengkajian lebih lanjut terhadap analisis data primer sehingga hasil penelitian ini

lebih reliable dan applicable.

e. Variabel dan Indikator

Variabel dan indikator penelitian ini digunakan sebagai alat untuk memilah fokus

analisis sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut adalah variabel dan indicator

pada penelitian ini.

Tabel 3.1 Variabel dan Indikator

No Variabel Indikator

1 Kebijakan dan Regulasi

Regulasi UMKM

Regulasi Penanaman Modal

Regulasi Penguatan Inovasi

Regulasi Kolaborasi

2 Perkembangan Klaster Inovasi

Perkembangan Klaster Inovasi

Bentuk Klaster Inovasi

Fokus Klaster Inovasi

3 Lembaga Pendukung Inovasi

SDM Lembaga Inovasi

Kerjasama Inovasi

Program Inovasi Lembaga

4 Infrastruktur Pendukung Inovasi

Kondisi Infrastruktur Inovasi

Penggunaan Infrastruktur Inovasi

Jaringan Infrastruktur Inovasi

5 Peluang Kolaborasi Sinergi Program Prioritas

Perencanaan Program Prioritas

25

3.4 TAHAPAN PENYUSUNAN ROADMAP SIDa

Pedoman penyusunan sebuah roadmap penguatan SIDa yang lazim digunakan

oleh beberapa pemerintah daerah adalah pedoman yang dikeluarkan oleh BPPT

tahun 2013. Luaran yang dicapai dengan adanya pedoman ini adalah rancangan

awal roadmap penguatan SIDa yang dapat digunakan Pemerintah Daerah untuk

menyusun atau mengubah arah kebijakan, serta strategi evaluasi terhadap SIDa

yang sedang berjalan. Berikut adalah pedoman tahapan penyusunan roadmap

penguatan SIDa yang dikemukakan oleh BPPT tahun 2013.

Gambar 3.1 Panduan Penyusunan Roadmap Penguatan Sistem

Inovasi Daerah, BPPT, 2013


26

BAB 4

POTENSI PENGUATAN SIDa

4.1 PROFIL KABUPATEN PAMEKASAN

4.1.1 Gambaran Umum Wilayah

Secara astronomis, Kabupaten Pamekasan berada pada 6051’ – 7031’ Lintang

Selatan dan 113019’ - 113058’ Bujur Timur. Secara administrasi, kabupaten

Pamekasan mempunyai batas wilayah yaitu sebelah utara bebatasan dengan Laut

Jawa, sebelah timur dengan kabupaten Sumenep, sebelah selatan dengan Selat

Madura, dan sebelah barat dengan kabupaten Sampang. Meskipun termasuk

wilayah kecil, kabupaten Pamekasan adalah salah satu kabupaten yang paling

berkembang di Madura.

Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan Kelurahan/Desa, Dusun, RW dan RT

di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015

Kecamatan Kelurahan Desa Dusun RW RT 1. Tlanakan 2. Pademawu 3. Galis 4. Larangan 5. Pamekasan 6. Proppo 7. Palengaan 8. Pegantenan 9. Kadur 10. Pakong 11. Waru 12. Batumarmar 13. Pasean

2

9

17 20 10 14 9

27 12 13 10 12 12 13 9

91 101 53

105 35

135 88 85

101 56 72 94 96

4 86 63 98

105 14

30 51 16

8 233 133 222 316 20

93

144 48

Jumlah 11 178 1.112 467 1.217 Sumber: Kabupaten Pamekasan Dalam Angka 2016

Kabupaten Pamekasan tercatat sebagai salah satu kabupaten yang berprestasi di

pulau Madura. Luas wilayah administratif Kabupaten Pamekasan mencakup

79.230 hektar atau sekitar 1,71 % luas Provinsi Jawa Timur. Wilayah


27

administratif Kabupaten Pamekasan terbagi menjadi 13 kecamatan dengan total

178 desa dan 11 kelurahan (Tabel 3.1). Jumlah penduduk pada tahun 2015 tercatat

mencapai 854.194 jiwa dengan komposisi 415.217 laki-laki dan 438.977

perempuan. Jumlah tersebut didominasi oleh penduduk usia produktif (antara 15

hingga 65 tahun.

4.1.2 Karakteristik Wilayah

Di Kabupaten Pamekasan, terdapat sumber daya yang tersebar menjadi 8

kawasan, yaitu:

1. Kawasan pemukiman/perkampungan seluas 11.524,10 hektar yang

tersebar di 13 kecamatan, dan yang paling luas berada di kecamatan

Larangan seluas 584,6 hektar dan yang terkcil berada di kecamatan Galis

281,16 hektar (berdasarkan data tahun 2007).

2. Kawasan Sawah terbagi menjadi 3 jenis, yaitu sawah irigasi, drainese, dan

tadah hujan. Sawah irigasi 1.386,00 hektar, sawah semi irigasi seluas

5.213,03 hektar, dan yang paling luas adalah sawah tadah hujan yang

seluas 8.569,00 hektar. Hal ini dikarenakan keadaan tanah yang tidak

kedap air. Sawah irigasi hanya terdapat di kecamatan Tlanakan, Proppo,

Peganten, Pakong, Batumarmar dan Pasean.

3. Kawasan Tegalan menjadi kawasan yang paling luas diantara yang lain,

yaitu seluas 32.966,34 hektar dan tersebar merata di 13 kecamatan. Paling

luas terdapat di Batumarmar (4.882,10 hektar) dan paling kecil di Pakong

(215,25 hektar).

4. Kawasan hutan. Kabupaten Pamekasan memiliki wilayah hutan seluas

1.218,8 hektar yang terdapat di 5 kecamatan, yaitu Tlanakan, Pademawu,

Galis, Waru, dan Batumarmar.

5. Kawasan tambak garam, udang dan bandeng. Kawasan ini seluas 2.229,1

hektar yang tersebar di 3 kecamatan yaitu Tlanakan, Pademawu, dan

Galis.


28

6. Kawasan jasa perdagangan. Di Pamekasan, kawasan ini seluas 238,2 yang

tersebar di 13 kecamatan. Terbesar di kecamatan Pamekasan (360 hektar)

dan paling kecil di kecamatan Pakong (11,0 hektar).

7. Kawasan industri pertanian mempunyai luas 92,40 hektar yang tersebar di

10 kecamatan, yaitu Tlanakan, Pademawu, Galis, Pamekasan, Larangan,

Pegantenan, Kadur, Pakong, Waru dan Batumarmar. Terluas di kecamatan

Pademawu (32,4).

8. Kawasan tambang mempunyai luas 9.0 hektar yang berada di kecamatan

Kadur.

4.1.3 Aparat Pemerintahan

Kabupaten Pamekasan dipimpin oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang

dibantu oleh Sekretaris Daerah, tiga orang asisten, sepuluh kepala bagian, dan

lima orang staf ahli. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Bupati disokong

oleh 32 kepala dinas/badan/kantor/satker, serta 13 orang camat. Sebagian besar

(51%) aparat pemerintahan memiliki tingkat pendidikan Sarjana atau D4,

sedangkan 24% merupakan lulusan SLTA, dan 17% lulusan D3 atau sederajat.

Sebanyak 6% memiliki pendidikan pascasarjana, dan hanya 2% yang hanya

lulusan SLTP.

Tabel 4.2 Dinas, Badan, dan Kantor di Kabupaten Pamekasan

Dinas Badan Kantor

Dinas Kesehatan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

(BAPPEDA)

Kantor Perpustakaan dan

Arsip Daerah

Dinas Pendidikan Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset

Kantor Ketahanan Pangan

Dinas Perindustrian dan

Perdagangan

Badan Lingkungan Hidup Satuan Polisi Pamong Praja

Dinas Pertanian Badan Kepegawaian

Daerah

Komisi Pemilihan Umum

(KPU)

Dinas Peternakan Bapemas dan Pemerintahan

Desa

Kantor Pelayanan Perizinan

Terpadu

DInas Kehutanan dan

Perkebunan

Badan Pemberdayaan

Perempuan

RSUD Kabupaten

Pamekasan


29

Dinas Badan Kantor

Dinas Perikanan dan

Kelautan

Badan Penanggulangan

Bencana

Kantor Urusan Agama

Dinas PU Bina Marga Balitbangda

Dinas UP Cipta Karya dan

Tata Ruang

Badan Pusat Statistik

Daerah

Dinas PU Pengairan

Dinas Komunikasi dan

Informasi

Dinas Koperasi dan

UMKM

Dinas Sosial, Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

Dinas Kependudukan dan

Capil

Dinas Pemuda, Olahraga,

dan Kebudayaan

Dinas Pendapatan

Di sisi legislatif, sebanyak 45 anggota DPRD yang terbagi ke dalam 4 komisi

menjadi support system dan menjalankan fungsi control pemerintah Kabupaten

Pamekasan dalam menjalankan good governance.

4.1.4 Perekonomian

Menurut BPS Kabupaten Pamekasan, 2014, Pertumbuhan nilai PDRB Atas Dasar

Harga Berlaku pada tahun 2012 sebesar 6.358.529,02 juta rupiah, pada tahun

2013 mengalami kenaikan sebesar 7.177.900,84, dan pada tahun 2014 naik lagi

sebesar 7.985.414,68. Sama halnya dengan PDRB ADHB, pada PDRB Atas

Dasar Harga Konstan mengalami kenaikan dari tahun 2012 sebesar 2.453.150,29

juta rupiah, pada tahun 2013 naik sebesar 2.607.103,71 juta rupiah, dan pada

tahun 2014 naik sebesar 2.753.883,65 juta rupiah. PDRB merupakan jumlah nilai

tambah barang dan jasa yang diperoleh dari seluruh hasil kegiatan perekonomian

seluruh daerah dalam periode tertentu (LAKIP Pamekasan, 2014).

Data terbaru menunjukkan bahwa pertumbuhan PRDB perkapita Kabupaten

Pamekasan selalu lebih tinggi daripada pertumbuhan jumlah penduduk. Artinya,


30

terjadi peningkatan signifikan dan berimbang antara kenaikan PRDB dan jumlah

penduduk. ADHB Kabupaten mengalami peningkatan dari Rp. 6,99 triliun di

tahun 2010 menjadi 12,31 triliun di tahun 2015. Sedangkan ADHK tercatat

menyentuh angka 9,32 triliun di tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Pamekasan secara garis besar mengalami penurunan sejak tahun 2013 hingga

tahun 2015. Namun, penurunan tersebut tidak terlepas dari perlambatan

perekonomian tingkat provinsi dan nasional.

Gambar 4.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pamekasan 2013 -2015

Sumber: BPS Kabupaten Pamekasan

Terdapat 3 kelompok sektor terbesar di kabupaten Pamekasan, yaitu premier yang

mengedepankan pertanian, sekunder dengan sektor bangunan, dan tersier dengan

hotel, perdagangan, dan restoran. Sektor-sektor tersebut merupakan pemicu

perekonomian Kabupaten Pamekasan (LAKIP Kabupaten Pamekasan, 2014).

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Pamekasan ini mengalami naik turun.

Pada tahun 2012 ke 2013 mengalami penurunan, lalu pada 2014 mengalami

kenaikan. Pembangunan Jembatan Suramadu yang menghubungkan Madura-

Surabaya, adanya event-event seperti lomba kerapan sapi, pagelaran sapi seronok,

car free day di Alun-Alun Arek Lancor, menjadi faktor-faktor yang


31

mempengaruhi pertumbuhan perekonomian Kabupaten Pamekasan. Dalam hal

pengelolaan keuangan daerah, diprediksi realisasi anggaran pendapatan daerah

sebesar Rp1.419.852.623.667,57. Hal ini dilakukan sesuai dengan azas

pengelolaan keuangaan daerah, yaitu aspek keterbukaan (LAKIP Kabupaten

Pamekasan, 2014).

4.1.4 Sosial dan Kependudukan

Sesuai data dari BPS Pamekasan tahun 2016, penduduk Kabupaten Pamekasan

tercatat sebanyak 845.314 jiwa, dimana laki-laki berjumlah 410.800 jiwa dan

perempuan 434.514 jiwa. Sex ratio tercatat sebesar 94.5 dengan pertumbuhan

penduduk sebesar 1.21% dari tahun 2010. Selama lima tahun terakhir, penduduk

Kabupaten Pamekasan mengalami pertumbuhan sekitar 64 jiwa tiap 1 km2.

Sebagian besar penduduk (68,8%) merupakan usia produktif (15-64 tahun).

Sedangkan dependency ratio penduduk Pamekasan mencapai angka 45,3% di

mana 100 penduduk penduduk di usia produktif bertanggungjawab terhadap

sekitar 45 penduduk non-produktif. Angka pengangguran yang tercata pada tahun

2014 sebesar 10.035 penduduk. Jumlah ini mengalami peningkatan signifikan

pada tahun 2015 yang menyentuh angka 18.948.

Sejalan dengan pertumbuhan eknomomi, indeks pembangunan manusia (IPM)

atau human development index Kabupaten Pamekasan menunjukkan peningkatan

selama lima tahun terakhir. IPM Kabupaten Pamekasan merupakan yang tertinggi

dibandingkan dengan Kabupaten Lain di Pulau Madura selama lima tahun

terakhir. Pada tahun 2010 tercatat sebesar 59.37%, sedangkan pada tahun 2015

angka tersebut mencapai 63,10%. Peningkatan IPM tersebut disebabkan oleh

melambungnya perbaikan di beberapa sektor. Kontribusi tertinggi adalah indeks

kesehatan yang mencapai 72,09%. Disusul oleh indeks pendapatan (62,07%), dan

indeks pendidikan sebesar 56,16%. Namun demikian, indeks literasi masyarakat

Kabupaten Pamekasan belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.


32

Selama lima tahun terakhir, indeks literasi hanya naik sekitar 1% sejak tahun

2010 (12,34%) hingga 2015 (13,34%).

Meskipun luas wilayah Kab. Pamekasan merupakan yang terkecil diantara tiga

kabupaten lain di Madura, jumlah perguruan tinggi yang terdapat di Pamekasan

merupakan yang tertinggi dibandingkan kabupaten lain. Oleh sebab itu, iklim

akademik di Kabupaten Pamekasan merupakan yang paling menjanjikan. Iklim

akademik yang dimaksud adalah kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian

masyarakat. Selain itu, iklim akademik yang baik merupakan keuntungan

tersendiri bagi Kabupaten Pamekasan dalam hal ketersediaan tenaga kerja-tenaga

kerja prospektif yang dihasilkan dari perguruan tinggi yang ada. Dengan kata lain,

reproduksi dan pengembangan pengetahuan lebih terjamin dalam wilayah lokal

pemerintah daerah. Berikut adalah sebaran jumlah perguruan tinggi negeri

maupun swasta di Pulau Madura.

Tabel 4.3 Sebaran Jumlah Perguruan Tinggi (PT) di Madura

Kabupaten Jumlah PT

Pamekasan 16

Sumenep 7

Sampang 4

Bangkalan 9

Sumber: Kabupaten Pamekasan dalam Angka 2016

Hingga awal tahun 2017, sebanyak enam belas perguruan tinggi telah berdiri di

Kab. Pamekasan. Perkiraan jumlah mahasiswa yang menempuh pendidikan tinggi

di beberapa perguruan tinggi tersebut adalah sekitar 12.255 mahasiswa yang

didukung oleh sekitar 400 tenaga pengajar/dosen. Data kasar tersebut merupakan

potensi besar untuk pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa) dari aspek

sumber daya manusia sebagai kolaborator dan inisiator.


33

4.2 KONDISI SIDA SAAT INI

4.2.1 Program SIDa Berjalan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) merupakan suatu

fasilitas yang tersedia guna mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan daya

saing bangsa. Kondisi yang ada saat ini, dunia global memiliki paradigma yang

besar terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal tersebut dapat

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di suatu bangsa. Paradigma yang

ada ini merupakan proses transisi perekonomian suatu bangsa dari semula

berbasiskan pada sumber daya alam menjadi perekonomian berbasis pengetahuan

(Knowledge Based Economics). Perekonomian berbasis pengetahuan ini memiliki

keutamaan pada pengguanaa IPTEK sebagai faktor primer yang dapat

menggantikan modal, lahan, dan energi yang dapat meningkatkan daya saing

nasional maupun internasional.

Cara untuk meningkatkan daya saing nasional pada suatu negara yang telah

terbukti berhasi pada berbagai negara maju, indikatornya adalah adanya suatu

Sistem Inovasi Nasional yang dapat bersaing dengan produk luar lainnya di

tingkat nasional maupun tingkat internasinal. Ada berbagai macam faktor yang

mendorong satu daerah menyebabkan adanya suatu sistem inovasi pada suatu

daerah, sebagai berikut:

• Tekanan arus global yang semakin hari semakin meningkat;

• Produk di luar daerah semakin kompleks dan mempunyai siklus yang

singkat karena adanya perubahan teknologi dan tuntutan konsumen yang

semakin cepat;

• Terdapat perubahan persaingan pasar yang semakin cepat dan kompleks

yang dapat memunculkan berbagai dampak positif maupun negatif.

Terdapat tujuan utama lainnya dari adanya inovasi suatu daerah, yaitu untuk

meningkatkat daya ungkit peran IPTEK yang sesuai dan spesifik bagi daerah,


34

selain itu untuk meningkatkan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM) dalam mengakses dan memanfaatkan IPTEK dan dapat

mengembangkan hasil litbang dari daerah tersebut. Kabupaten Pamekasan

memiliki beberapa komoditas unggulan yang dapat dijadikan suatu inovasi daerah

(Tabel 4.4).

Tabel 4.4

Perkembangan Kinerja Bidang Pendidikan

Kabupaten Pamekasan Tahun 2009 s.d 2012

Sumber: RPJMD Kabupaten Pamekasan 2013-2018


35

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan proporsi anak sekolah pada suatu

jenjang pendidikan dalam kelompok sesuai jenjang pendidikan tersebut.

Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan proporsi anak sekolah

pada suatu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai

dengan kelompok umurnya. APK dan APM di Kabupaten Pamekasan pada

masing-masing jenjang pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut: Angka

Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SD/MI pada tahun 2009 sebesar 111%,

tahun 2010 mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan sebesar 103,56%,

pada tahun 2011 naik lagi menjadi 113,30% dan pada tahun 2012 turun menjadi

sebesar 106%. Berdasarkan data dari rilis Pamekasan dalam Angka 2016, APM di

semua tingkat pendidikan pada tahun 2015 mengalami penurunan, khususnya di

tiga kecamatan; Pademawu, Pakong, dan Pasean yang angkanya kurang dari

100%.

Pada jenjang SMP/MTs tahun 2009 sebesar 86,63%, pada tahun 2010 mengalami

kenaikan sebesar 94%, pada tahun 2011 naik lagi menjadi sebesar 96,41% dan

pada tahun 2012 naik lagi menjadi sebesar 97%. Pada jenjang SMA/SMK/MA

pada tahun 2009 sebesar 66%, pada tahun 2010 naik menjadi sebesar 80 prosen,

pada tahun 2011 naik lagi menjadi sebesar 86 prosen dan pada tahun 2012 turun

menjadi sebesar 80,6 %.

Selanjutnya dilihat dari hasil Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SD/MI

pada tahun 2009 sebesar 97,50%, pada tahun 2010 naiksebesar 98,23 prosen, pada

tahun 2011 naik lagi sebesar 111%, dan pada tahun 2012 turun menjadi sebesar

97%. Pada jenjang SMP/MTs tahun 2009 sebesar 73,63%, tahun 2010

naikmenjadi sebesar 84%, dan pada tahun 2011 naik lagi menjadi sebesar 86%,

dan pada tahun 2012 naik lagi menjadi sebesar 89%. Pada jenjang

SMA/SMK/MA tahun 2009 sebesar 61 prosen, tahun 2010 naik menjadi sebesar

75%, pada tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi 80%, dan pada tahun 2012

terjadi penurunan menjadi sebesar 76,5%.


36

Tabel 4.5

Indikator Derajat Kesehatan Kabupaten Pamekasan

Tahun 2008 s.d 2012

Sumber: RPJMD Kabupaten Pamekasan 2013-2018

Tabel 4.6

Struktur Perekonomian Kabupaten Pamekasan Tahun 2009-2013


37

Kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui peningkatan kesehatan

di masyarakat. Faktor kesehatan merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan

masyarakat. Untuk itulah Kabupaten Pamekasan menetapkan peningkatan

aksessibilitas dan kualitas serta pelayanan bidang kesehatan masyarakat pada

urutan ketiga prioritas pembangunan daerah. Pembangunan kesehatan lebih

diarahkan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan kesehatan

masyarakat agar mampu secara mandiri memelihara kesehatan individu dan

keluarganya serta meningkatkan pelayanan kesehatan secara optimal kepada

masyarakat, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah

Struktur ekonomi Kabupaten Pamekasan dapat dilihat dari kontribusi masing-

masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB total ADHB. Pada tahun

2013 mengalami peningkatan 6,28 persen, melambat 0,004 persen dibanding

sebelumnya. Peranan terbesarnya di dukung oleh kegiatan ekonomi yang

tergabung dalam kelompok primer mengalami kelambatan 0,86 persen dibanding

dengan tahun 2012. Kondisi yang berbeda terjadi pada sektor sekunder dan sektor

tersier yang mengalami percepatan pertumbuhan masing-masing sebesar 1.30

persen dan 0,51 persen. Di setiap kelompok sektor ini memiliki andalan, yaitu

sektor pertanian (untuk kelompok sektor primer), sektor bangunan (untuk

kelompok sektor sekunder), dan sektor perdagangan, hotel, restoran (untuk

kelompok sektor tersier). Sektor-sektor tersebut merupakan pemicu roda

perekonomian Kabupaten Pamekasan karena sekitar 71,63 persen lebih kegiatan

ekonomi berasal dari sektor-sektor tersebut sehingga perlu mendapat perhatian

dalam rangka pengembangan perekonomian regional.

Di Kabupaten Pamekasan kelompok sektor primer pertanian selama periode

2009-2013 mengalami trend yang cenderung turun walaupun landai. Sedangkan

kelompok sektor tersier cenderung naik meskipun tidak signifikan. Fenomena ini

disatu pihak dapat diinterpretasikan sebagai sinyal positif, yaitu kelompok sektor

primer menstimulus kelompok sektor sekunder/industri dan kelompok sektor

tersier/jasa-jasa untuk berkembang lebih maju. Meskipun hal ini belum cukup


38

menunjukkan terjadinya transformasi ekonomi sektoral dari agraris ke industri

atau jasa-jasa. Untuk menuju ke arah tersebut bisa saja terjadi membutuhkan

waktu yang relatif lama. Hal ini bisa dipahami karena sektor pertanian masih

menjadi pilihan utama bagi sebagian besar masyarakat Pamekasan.

Merujuk pada data statistik tahun 2016, struktur ekonomi Kabupaten Pamekasan

tidak mengalami perubahan siginifikan. Secara garis besar struktur ekonomi

Kabupaten Pamekasan masih didoninasi oleh tiga sektor utama, yaitu; pertanian

kehuatanan, dan perikanan (35,9%); kategori perdagangan dan reparasi kendaraan

bermotor (19,6%); dan, sektor konstruksi (10,1%).

Sebagai daerah yang sedang dalam proses transisi, harus diakui tidaklah mudah

untuk memastikan ketersediaan berbagai layanan publik, dan kebutuhan

masyarakat yang benar-benar merata. Akibat keterbatasan dana pembangunan,

sering terjadi arah dan fokus pembangunan dilakukan secara terbatas, sehingga

belum menyentuh aspek-aspek yang dibutuhkan masyarakat secara adil dan

merata. Kinerja Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang masih membutuhkan

perhatian adalah:

1. Di bidang pembangunan dan penyediaan infrastruktur publik, beberapa

permasalahan yang timbul di lapangan adalah berkaitan dengan penyediaan

fasilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang masih

belum maksimal, terutama berkaitan dengan upaya pengadaan tanah,

penyediaan fasilitas air bersih, serta pembangunan desa tertinggal yang

belum sepenuhnya dapat dipenuhi. Di sisi lain, ketersediaan infrastruktur di

bidang ekonomi umumnya juga belum tergarap dengan baik, karena

keterbatasan dana pembangunan yang ada. Dalam beberapa tahun terakhir,

ancaman bencana banjir yang terus terjadi di musim penghujan, seringkali

bukan hanya menimbulkan kerusakan fisik sejumlah sarana dan prasarana

layanan publik, tetapi juga menganggu kelangsungan hidup masyarakat.


39

2. Di bidang pendidikan, angka partisipasi sekolah di jenjang SMA sederajat

umumnya belum berkembang dengan optimal, karena masih adanya krisis

kepercayaan di benak sebagian masyarakat terhadap arti penting sekolah.

Selain itu, harus diakui di Kabupaten Pamekasan juga belum terealisasi

secara maksimal profesionalisme guru dan tenaga pendidikan. Di

Kabupaten Pamekasan, untuk pembangunan bidang pendidikan harus diakui

masih ada sebagian guru dan tenaga pendidikan yang belum

memperlihatkan kinerja yang benar-benar profesional dalam

penyelenggaraan proses belajar-mengajar, terutama karena latar belakang

pendidikan yang sebagian belum sesuai dan juga karena ketidakmampuan

untuk membangun suasana belajar yang benar-benar joyfull learning dan

partisipatif.

3. Di bidang kesehatan, beberapa indikator kinerja yang belum tercapai secara

optimal, bukan hanya berkaitan dengan cakupan imunisasi anak yang belum

merata, dan promosi kesehatan yang belum mendapatkan dukungan yang

optimal dari stakeholder, tetapi juga berkaitan dengan belum tercipta

pemerataan dalam standarisasi sarana dan prasarana layanan kesehatan.

4. Di bidang ekonomi, berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi

dan membutuhkan perhatian adalah berkaitan dengan upaya untuk

mendorong perkembangan sektor riil yang fungsional bagi masyarakat

miskin, menciptakan lapangan kerja untuk para pengangguran yang masih

belum dapat direalisasi secara maksimal, dan di lapangan masih sering

terjadi missmatch antara profil tenaga kerja yang ada dengan kesempatan

kerja yang tercipta. Di sisi lain, kendati telah dilakukan pembinaan, tetapi

kualitas SDM pengelola koperasi dan UMKM umumnya masih

membutuhkan berbagai pembenahan. Di Kabupaten Pamekasan, sepanjang

tahun 2014 diketahui bahwa produktivitas sektor pertanian juga cenderung

menurun, terutama karena faktor anomali cuaca dan kepemilikan lahan yang

rata-rata sempit. Kondisi bidang perekonomian, seringkali masih belum


40

berjalan mantap, karena faktor-faktor eksternal, seperti inflasi dan kenaikan

harga BBM yang menimbulkan efek domino yang membebani masyarakat.

5. Kendati kualitas layanan publik di berbagai bidang, khususnya kesehatan

dan pendidikan telah meningkat, namun demikian pemerataan ketersediaan

sarana dan prasana pelayanan publik, dan jumlah sumber daya manusia

yang ada umumnya masih belum sepadan dengan jumlah dan persebaran

masyarakat yang membutuhkannya.

Untuk mencapai sasaran penguatan sistem inovasi daerah, dibutuhkan strategi

yang tepat. Mengacu pada visi, misi dan sasaran penguatan sistem inovasi daerah

serta mempertimbangkan perkembangan terkini kebijakan pemerintah daerah

dalam membangun ekonomi regional, maka arahan strategi utama penguatan

Sistem Inovasi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Penguatan pilar-pilar kebijakan tematik sistem dengan fokus utama pada

penguatan kerangka dasar penguatan Sistem Inovasi Daerah.

2. Penguatan sistem inovasi pada tataran sektoral, dengan fokus pada

penguatan klaster industri regional seperti yang tertuang dalam agenda dan

prioritas pembangunan jangka menengah daerah daerah serta posisi Provinsi

Jawa Timur dalam koridor ekonomi yang telah ditetapkan dalam MP3EI,

meliputi 2 (dua) hal yakni:

a. Pengembangan bisnis proses penguatan sistem inovasi pada upaya

mendukung pengembangan rantai nilai komoditas utama wilayah

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur serta wilayah Provinsi Jawa

Timur sebagai koridor ekonomi yang telah ditetapkan dalam MP3EI.

b. Pengembangan bisnis proses penguatan sistem inovasi pada upaya

mendukung pengembangan konektivitas intra regional dan antar

regional sesuai MP3EI.

3. Penguatan Sistem Inovasi Daerah dengan fokus pada daerah-daerah yang

menjadi bagian dari pengembangan koridor ekonomi regional dan nasional.


41

4. Penguatan jaringan inovasi dengan fokus pada keterkaitan antar aktor-aktor

pada sub sistem sumber daya inovasi dengan aktor-aktor pada sub sistem

industri serta keterkaitan dengan sub sistem pendukung.

5. Penguatan teknoprener dengan fokus pada pengembangan iklim dan

kerangka dasar yang kondusif bagi pengembangan usaha baru inovatif.

4.2.2 Evaluasi Program.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana pemerintah

daerah menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder pembangunan

daerah. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan

bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (strategy objective). Melalui

parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu

strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategis” dalam menjamin

bahwa transformasi menuju pengelolaan pembangunan daerah yang baik,

partisipatif, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja; strategi

harus dikendalikan dan dievaluasi (learning process).

Dalam rangka menyikapi berbagai permasalahan pembangunan sepanjang tahun

2014, berbagai upaya perbaikan yang perlu ditempuh Pemerintah Kabupaten

Pamekasan ke depan adalah:

1. Mendorong peningkatan pemanfaatan sumber daya air dan irigrasi yang

mendukung upaya pengembangan sektor pertanian, meningkatkan

pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan, serta pembangunan

infrastruktur publik yang merata, khususnya di desa tertinggal. Di tahun

mendatang, khususnya 2015, salah satu fokus program pembangunan di

Kabupaten Pamekasan yang perlu diperhatikan adalah perbaikan dan

penyediaan infrastruktur sosial-ekonomi yang memadai bagi masyarakat,

termasuk pembangunan infrastruktur untuk mengantisipasi ancaman

bencana banjir. Seperti diketahui, bahwa di musim penghujan di tahun


42

2014, sebagian masyarakat di beberapa wilayah di Kabupaten Pamekasan

terpaksa mengungsi karena tempat tinggal dan usahanya kebanjiran. Dengan

memprioritaskan pembangunan dan perbaikan infrastruktur untuk

mengantisipasi ancaman banjir diharapkan di tahun 2015 dampak dan

ancaman banjir akan dapat direduksi, atau bahkan dieliminasi.

2. Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan. Dalam hal ini,

di tahun mendatang fokus pembangunan akan diarahkan pada upaya

meningkatkan intensitas dan jumlah guru serta tenaga kependidikan yang

akan dilibatkan dalam kegiatan pembinaan dan pelatihan yang berorientasi

pada peningkatan kemampuan (skills) dalam penyelenggaraan belajar

mengajar. Sebagai daerah yang sedang dalam proses transisi, di sadari

bahwa modal sosial yang dibutuhkan sebagai fondasi pembangunan di

Kabupaten Pamekasan adalah kualitas sumber daya manusia yang

berkualitas. Untuk itu, ke depan upaya perbaikan yang dibutuhkan tidak

hanya pada penyediaan layanan pendidikan di berbagai wilayah, tetapi juga

peningkatan kualitas tenaga pendidik dan penyediaan sarana pembelajaran

yang dibutuhkan untuk menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas.

3. Di bidang pembangunan kesehatan, program pembangunan di tahun

mendatang akan difokuskan pada peningkatan ketersediaan sarana dan

prasarana kesehatan yang memadai, layanan kesehatan dasar, memantapkan

program KB, meningkatkan kemampuan kualitas dan kuantitas tenaga

kesehatan, dan meningkatkan kapasitas kelembagaan kesehatan. Disadari

bahwa selama tahun 2014 telah diupayakan penyediaan fasilitas layanan

kesehatan, namun demikian untuk tahun 2015 perlu terus ditingkatkan

penyediaan dan kualitas layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat

berpenghasilan menengah ke bawah.

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang koperasi, UMKM

dan kualitas tenaga kerja yang ada agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja

dan iklim persaingan usaha yang makin kompetitif. Di tengah iklim


43

persaingan yang makin ketat, terlebih di era kehadiran MEA (Masyarakat

Ekonomi Asean), peningkatan kualitas tenaga trampil dan kualitas sumber

daya manusia yang mumpuni adalah prasyarat yang mau tidak mau harus

terus dipersiapkan sepanjang tahun 2015. Sebagai bagian dari kegiatan

ekonomi kerakyatan, UMKM di Kabupaten Pamekasan ke depan perlu terus

didorong agar makin mampu memenuhi standar yang dibutuhkan konsumen

di pasar regional, nasional maupun pasar internasional.

5. Meningkatkan intensitas penyuluhan ke petani tentang kesuaian waktu

tanam dan pemilihan varietas yang sesuai dengan iklim basah atau kering,

dan melakukan pembinaan budidaya tanaman sesuai anjuran terutama dalam

penerapan sistim tanam jajar legowo, pemupukan berimbang, penggunaan

pupuk organik, pengendalian hama terpadu dan penggunaan benih unggul

bermutu, serta berusaha melakukan perbaikan jaringan irigasi dan jalan

usaha tani yang ada agar proses produksi pertanian dapat meningkat.

6. Mendorong kepastian SPM (Standar Pelayanan Minimum) dan pemerataan

pembangunan fasilitas publik yang terjangkau masyarakat, khususnya di

desa tertinggal. Di tahun 2015, perlu terus dikembangkan kualitas layanan

di berbagai bidang pelayanan publik yang terstandarisasi, sehingga

masyarakat akan dapat memperoleh jaminan pelayanan yang benar-benar

berkualitas dan terjangkau. Akhirnya secara umum dapat disimpulkan

bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang

tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018, dan

khususnya untuk tahun 2014 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati

Pamekasan Nomor 45A Tahun 2013 telah dapat dipenuhi sesuai dengan

harapan dan target yang telah ditetapkan. Sudah barang tentu di luar

berbagai keberhasilan yang telah dicapai, masih ada sasaran dan target yang

belum dapat dicapai dengan maksimal karena adanya berbagai hambatan,

baik dari faktor internal maupun faktor eksternal.


44

4.3 POTENSI PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

Seacara umum, potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Pamekasan yang dapat

dikembangkan melalui sistem inovasi daerah (SIDa) mencakup lima sektor

utama; pertanian, pariwisata dan transportasi, perdagangan dan industri,

pertambangan dan energi, dan sektor pendidikan.

4.3.1 Sektor Pertanian dan Perikanan

Secara keseluruhan, total lahan pertanian di Kabupaten Pamekasan mencapai

64.919 Ha atau sekitar 82% dari total luas wilayah adiministratif Kabupaten

Pamekasan. Sebanyak 28% dari wilayah pertanian tersebut merupakan lahan

sawah yang terdiri dari 11.284 Ha sawah tadah hujan dan sejumlah 7.500 Ha

sawah teknis. Sedangkan lahan pertanian untuk tanaman jagung adalah 6.038.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pamekasan menunjukkan

bahwa sektor pertanian masih menjadi primadona masyarakat, khususnya

tanaman padi. Pada tahun 2015, dari total 18.784 hektar lahan sawah yang ada di

Pamekasan, sebanyak 17.876 hektar berhasil panen. Sementara untuk jenis

tanaman pertanian lain, Kabupaten Pamekasan menghasilkan 93.794 ton jagung,

1.967 ton kedelai, dan 9.698 ton kacang hijau. Pada jenis tanaman umbi-umbian,

Ubi kayu merupakan komoditas terbanyak dengan jumlah hasil panen 25.358 ton,

dan hanya 621 ton untuk jenis ubi jalar.

Berdasarkan data pada tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Pamekasan

menuangkan rencana pengembangan komoditas potensial untuk jenis tanaman

semusim dan tanaman tahunan. Rencana pengembangan sektor pertanian tersebut

dapat dijadikan proyeksi penguatan SIDa jangka mengengah maupun jangka

panjang. Berikut adalah tabel rencana pengembangan komoditas sektor pertanian

yang potensial di Kabupaten Pamekasan.


45

Tabel 4.7 Rencana Pengembangan Komoditas Sektor

Pertanian yang Potensial di Kabupaten Pamekasan.

Jenis

Tanaman

Luas

Lahan

(Ha)

Potensi

(Ha)

Rencana

Pengembangan

(Ha)

Tembakau 22.917 31.500 25.000

Kelapa 5.876 7.130 50

Jamu Mente 1.419 2.631 25

Lada 24 100 10

Kemiri 699 875 10 Sumber: Kabupaten Pamekasan dalam Angka 2016

Kabupaten Pamekasan juga mengembangkan sub-sektor pertanian yang meliputi

budidaya perinakan tambak udang dan bandeng, perikanan tangkap, dan budidaya

rumput laut. Laporan statistik tahun 2016 menunjukkan bahwa produksi ikan

tambak Kabupaten Pamekasan menyentuh angka 522,74 ton dengan kisaran nilai

30,5 milyar rupiah. Sedangkan produksi ikan tangkap mencapai 18.623 ton

dengan nilai 188,8 milyar rupiah. Selain itu juga terdapat sub-sektor ternak yang

terdiri dari 3,9 ton produksi daging dan 5,1 ton produksi telur. Hasil ini meningkat

setiap tahunnya dilihat dari perkembangan produksi sub-sektor perikanan dan

sub-sektor ternak.

Dari sektor pertanian memiliki pembinaan dari dinas terkait dan memperhatikan

SKPD yang ada untuk lebih mendalam tentang sektor pertanian yang ada di

Kabupaten Pamekasan. Tembakau merupakan salah satu sektor pertanian yang

memiliki potensi besar yang ada di Kabupaten Pamekasan, tembakau ini memiliki

kualitas A yang menjadi perhatian pabrikan, perhatian tembakau ini bisa menjadi

peluang besar untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten

Pamekasan. Dinas pertanian memiliki peluang untuk kolaborasi dengan dinas-

dinas lain untuk memperkuat sektor yang ada di Kabupaten Pamekasan.

Kolaborasi pada sektor pertanian dapat dilakukan dengan dinas pertanian dan

perikanan yang mana pada program untuk penguatan inovasi daerah ini pada

sektor pertanian telah membuat irigasi pertanian oleh dinas PU yang digunakan


46

untuk perairan dan perikanan, yang sebelumnya akan dilihat terlebih dahulu

tempatnya. Selain itu, kolaborasi yang dapat dilakukan oleh dinas pertanian

adalah dengan dinas koperasi, yang mana kolaborasi ini nantinya akan

menghasilkan suatu produk olahan rumahan dari hasi pertanian yang kemudian

akan dapat dijual dan dipasarkan melalui dinas koperasi setempat. Hal ini juga

yang dapat meningkatkan pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. Peran

BUMD juga sangat dibutuhkan disini untuk mendukung program badan usaha

daerah yang pemerintah yang ada di Kabupaten Pamekasan.

4.3.2 Sektor Pariwisata dan Transportasi

Kabupaten Pamekasan memiliki kondisi geografis yang berbatasan langsung

dengan Laut Jawa pada wilayah Utara, Selat Madura di wilayah Selatan,

Kabupaten sampang di barat, dan kabupaten Sumenep di Timur. Ketinggian

wilayah di kabupaten pamekasan cukup bervariasi. Kondisi ini menyebabkan

masing-masing kecamatan memiliki karakteristik geografis yang berbeda, baik

dari sisi potensi maupun mata pencaharian penduduknya. Karena dibatasi oleh

laut dan selat, maka Kabupaten Pamekasan memiliki banyak potensi wisata. Ada

beberapa objek wisata yang menarik di Kabupaten Pamekasan, yaitu wisata alam

seperti Api Tak Kunjung Padam, dan wisata pantai serta wisata religi, yaitu

Pesarean batu Ampar dan Makam Ronggosukowati.

Berbagai objek wisata tersebut tidak hanya dikunjungi oleh turis lokal, namun

juga dikunjungi oleh turis mancanegara. Jumlah turis mancanegara yang

mengunjungi obyek wisata tersebut mencapai 170 orang dan 274.354 orang turis

lokal. Guna mendukung objek wisata yang ada, para penduduk Kabupaten

Pamekasan membuka hotel-hotel berbintang sebanyak 12 bangunan yang tersebar

di seluruh kabupaten Pamekasan.

Kondisi jalan yang baik di Kabupaten Pamekasan sepanjang 411.441 km dan

14.175 km memiliki kondisi yang rusak berat. Dilihat dari angka diatas, 99%


47

memiliki kondisi baik dan hanya 1% saya yang kondisinya tidak baik.

Penambahan jalan tidak dilakukan, namun rasio kendaraan terus meningkat.

Selain potensi pariwisata alam yang besar, ragam kebudayaan dan kesenian di

Kabupaten Pamekasan merupakan potensi besar yang mampu diintegrasikan ke

dalam unsur penguatan SIDa. Lebih lanjut, prospek penguatan SIDa dari sktor

olahraga di Kabupaten Pamekasan juga cukup banyak. Menurut Dinas

Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pamekasan, pada tahun

2015 terdapat banyak perkumpulan olahraga di tiap kecamatan, misalkan bola

voli, sepak bola, bulu tangkis, bola basket, tenis meja, tenis lapangan, yudo,

karate, renang, sepak takraw, angkat besi , atletik, pencak silat, dan catur. Bola

voli merupakan olahraga paling diminati, dibuktikan dengan banyaknya

perkumpulannya di tiap kecamatan.

Berdasarkan hasil wawancara sebagian informan mengatakan bahwa kabupaten

pamekasan ini memiliki potensi yang baik di bidang pariwisata khususnya pada

pantainya. Pantai yang berada di kabupaten pamekasan ini memiliki nilai yang

bisa dikembangkan menjadi cottage khas daerah tersebut. Untuk meningkatkan

kualitas pariwisata di kabupaten pamekasan ini perlu adanya kolaborasi dengan

perguruan tinggi misalnya dengan cara melakukan promosi ketika ada event-event

tertentu, dimana perguruan tinggi berperan sebagai promotor. Promosi dapat

dilakukan dengan kerjasama dengan biro-biro travel dan dinas pariwisata untuk

mempermudah meningkatkan potensi dari tempat wisata di Kabupaten

Pamekasan.

Tidak hanya itu informan lain juga mengatakan bahwa potensi ilmu pengetahuan

juga dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan tempat wisata di kabupaten

pamekasan yaitu melalui mahasiswa dan pelajar. Dengan demikian, mahasiswa

tersebut tidak hanya belajar di dalam ruangan saja dalam mengembangkan

pengetahuannya, namun mereka juga dapat belajar dengan lingkungan yang

nantinya akan memberikan sumbangsih pemikiran untuk potensi lingkungan


48

sebagai tempat wisata. Perguruan tinggi akan sangat berperan dalam

mengembangkan potensi-potensi inovasi daerah tersebut karena terkait dengan

penelitian dan kajian yang akan dilakukan dapat berhubungan dengan lingkungan

disekitarnya.

4.3.3 Sektor Perdagangan dan Industri

Pemerintah Kab. Pamekasan telah mengembangkan model pembinaan sektor

industri dengan mencanangkan sentra industri. Pada tahun 2015, jumlah

perusahaan industri yang terverifikasi di Disperindag Kab. Pamekasan sebesar

14.404 perusahaan yang setidaknya dapat menampung 47.707 tenaga kerja.

Kegiatan industri ini mencakup kegiatan pengolahan hasil pertanian, perkebunan

serta perikanan. Jumlah unit industri mengalami peningkatan dalam tiga tahun

terakhir. Demikian juga jumlah tenaga kerja dan nilai investasinya terus

mengalami peningkatan. Pada tahun 2013-2014 jumlah industri meningkat sekitar

31 usaha sedangkan jumlah tenaga kerja meningkat 1,08% dan nilai investasi

meningkat 0,0001%.

Sedangkan pada sektor perdagangn di Kab. Pamekasan tidak semuanya memiliki

ijin dari instansi terkait. Dari tahun 2014 surat ijin usaha perdaganga (SIUP) yang

diterbitkan untuk pengusaha kecil, menengah dan besar sebanyak 410 SIUP. Dari

skala usaha yang tercatat, sekitar 96% SIUP yang diterbitkan ialah untuk usaha

kecil. Sebanyak 75,9% merupakan sumbangan perdagangan kecil berupa barang

dan sisanya berupa jasa. Wilayah kecamatan Pamekasan menempati urutan

pertama dalam sektor perdagangan yaitu sebanyak 129 usaha sektor barang dan

43 usaha sektor jasa. Data Badan Pusat Statstik (BPS) Kabupaten Pamekasan

mengatakan 410 dari jumlah seluruh surat ijin perdagangan diantaranya 396

perdagangan kecil dan 14 perdagangan menengah, serta tidak memiliki surat ijin

perdagangan besar. Hingga tahun 2015, jumlah usaha batik di Kabupaten

Pamekasan mencapai 764 usaha.


49

Gambar 4.2 Perusahaan Industri dan Tenaga Kerja

Sektor Industri Kabupaten Pamekasan


Setra industri menengah yang ada di Kabupaten Pamekasan memiliki

keanekaragaman dan ciri khas kearifan lokal daerah. Kondisi ini merupakan

modal penting yang dapat disinergikan dengan penguatan SIDa ke depan (Tabel

4.9). Berikut adalah sentra usaha potensial yang dapat berkolaborasi dengan

masyarakat dan perguruan tinggi dalam mendukung penguatan SIDa Kabupaten

Pamekasan.

Dari beberapa sentra usaha yang ada di pamekasan yang disebutkan diatas, batik

tulis merupakan sentra usaha potensial untuk penguatan SIDa kabupaten

Pamekasan. Hal ini terlihat karena batik tulis khas daerah ini mempunyai pasar

yang khusus memperdagangkan hasil produksinya, selain itu beberapa toko batik

tulis memiliki cabang di luar kota, sehingga produk yang dihasilkan oleh sentra

usaha lokal dapat dikenal di luar daerah kabupaten pamekasan.


50

Tabel 4.9 Sentra Usaha Potensial untuk Pengembangan SIDa

No Jenis Usaha Jumlah

Sentra

Jumlah

Usaha

Jumlah

Pekerja

1 Ayam Tikar 12 532 1.264

2 Batik Tulis 30 764 3.804

3 Garam Curah 13 257 2.048

4 Jamu 13 105 525

5 Keripik Singkong 22 416 2.912

6 Kerupuk Puli 17 195 780

7 Gula Siwalan 11 356 539

8 Mebel 10 81 286

9 Pande Besi 11 136 255

10 Petis Ikan 9 154 145

11 Terasi 6 59 113

12 Kapal Rakyat 4 23 83


4.3.4 Sektor Pertambangan dan Energi

Sektor pertambangan dan energi memang bukan sektor utama penopang ekonomi

masyarakat Kabupaten Pamekasan. Namun demikian, sektor ini memiliki peran

penting dalam menopang mata pencaharian masyarakat, penambangan atau

penggalian, pengolahandan pemanfaatan serta penjualan bahan galian (mineral,

batu bara, panas bumi, minyak gas). Kegiatan pertambangan meliputi penggalian

barang-barang mineral golongan C dan ekstraksi garam.

Sedangkan pada sektor energi penyediaan air minum di Kabupaten Pamekasan

mampu memenuhi kebutuhan 11.229 pelanggan dengan jumlah air sebesar 4,08

juta M3. Pemakaian air pelangaan rata-rata 20 M3 dengan harga rata-rata 4.132

rupiah. Seiring kebutuhan air minum yang telah dipenuhi oleh pemerintah yang di

atur oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), listrik juga telah dipenuhi oleh


51

pemerintah melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebanyak lebih dari 173

ribu pelanggan kebutuhan listriknya terpenuhi dengan daya 140 juta KVA.

Dari data badan pusat statistik, pelanggan PDAM di Kabupaten Pamekasan

terdapat beberapa jenis yaitu 295 niaga, 4 industri, 201 sosial, 216 instansi

pemerintah dan 10.513 di langgan oleh rumah tangga. Sedangkan pada sektor

pertambangan terdapat tiga kecamatan di kabupaten Pamekasan yang

menghasilkan garam yaitu kecamatan Tlanakan yang rata-rata produksinya

107,29 ton, kecamatan Pademawu rata-rata produksinya 163,07 ton, dan

kecamatan Galis rata-rata produksinya 108,70 ton. Luas lahan pertambangan

garam di Kecamatan Tlanakan mencapai 9,6000 Ha dengan jumlah penambang

21 orang hingga bisa menghasilkan 1.030 ton. Sedangkan di Kecamatan

Pademawu, luas lahan pertambangan mencapai 446,0000 Ha dengan jumlah

penambang yang lebih banyak, yaitu 647 orang dengan hasil produksi 72.729 ton.

Tidak jauh berbeda dengan Kecamatan Pademawu, luas lahan di Kecamatan Galis

mencapai 457,9000 Ha dengan hasil produksi 49.776 ton oleh 795 penambang.

Jenis pelanggan listrik di Kabupaten Pamekasan terdiri dari pelanggan sarana

sosial, rumah tangga, bisnis & hotel, industri, gedung/kantor, dan jalan. Jenis

pelanggan tersebut kemudian dibedakan menjadi 3 golongan tarif, yaitu 1, 2, dan

3. Pemakaian tertinggi ada pada pelanggan rumah tangga golongan R1, ini

disebabkan karena jumlah pelanggan yang mencapai 158.761 unit dengan

menghabiskan daya 103.322.950 VA dan pemakaian 15.079.487 KWH.

Saat ini staf pengajar (dosen) bidang ilmu peternakan di perguruan tinggi

Kabupaten Pamekasan mulai melakukan penelitian-penelitian untuk menemukan

pemanfaatan limbah ternak menjadi biogas. Dari temuan tersebut, dosen-dosen

dapat melakukan sosialisasi pada masyarakat pemilik hewan ternak. Selain itu,

pada petani juga dilakukan sosialisasi pemanfaatan limbah daun menjadi pupuk.


52

4.3.5 Sektor Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan merupakan sistem yang meliputi pembelajaran, pengetahuan,

keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang ditransfer dari satu generasi

ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Semakin

banyaknya penduduk yang mengenyam pendidikan, maka semakin tengangkat

pula status sosial wilayah tersebut. Tingkatan sekolah di Kabupaten Pamekasan

meliputi, pra-sekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, dan kemudian perguruan

tinggi, universitas, atau magang. Terdapat TK sebanyak 288 sekolah, 465 SD, 180

SMP, dan 75 SMA. Angka partisipasi kasar untuk SD menunjukkan bahwa ada 99

partisipan dan angka partisipasi sekolah murni 90 partisipan, untuk SMP angka

partisipasi kasar menunjukkan bahwa ada 100 partisipan dan angka partisipasi

sekolah murni ada 85 partisipan, serta angka partisipasi kasar untuk SMA ada 39

partisipan dan angka partisipasi sekolah murni ada 40 partisipan.

Menurut data dari BPS Kabupaten Pamekasan, TK Negeri hanya berada di

Kecamatan Pademawu, yaitu hanya berjumlah 1 sekolah. Hal tersebut tidak

sebanding dengan jumlah TK Swasta yang memiliki jumlah total 287 sekolah di

seluruh kecamatan. Berbanding terbalik dengan jumlah sekolah TK, jumlah SD

Negeri lebih banyak dari SD Swasta. SD Negeri berjumlah 419 sekolah,

sedangkan SD Swasta berjumlah 46 sekolah. SMP Negeri berjumlah 66 sekolah

sedangkan SMP Swasta 144 sekolah, jumlah ini tidak terlalu signifikan dibanding

sekolah TK dan SD. Sedangkan jumlah SMU Negeri hanya berjumlah 9 sekolah,

berbeda jauh karena SMU Swasta berjumlah 66 sekolah. Selaras dengan jumlah

sekolah SMU, sekolah SMK juga berjumlah sangat sedikit, hanya 7 sekolah SMK

Negeri dan 70 sekolah SMK Swasta. Untuk perguruan tinggi, Kabupaten

Pamekasan memiliki Universitas Madura, Universitas Islam Madura, STAIN, dan

sebagainya.


53

APK

APM0

20

40

60

80

100

120

SDSLTP

SLTA

100% 103%

44%

96%92%

46%APK

APM

Gambar 4.3 Angka Partisipasai Kasar dan Murni Kabupaten Pamekasan 2015

Sumber: Kabupaten Pamekasan Dalam Angka 2016

Fasilitas kesehatan di Kabupaten Pamekasan terdiri dari adanya rumah sakit,

puskesmas pusat, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, klinik, polindes,

posyandu, praktik dokter, apotik, dan laboratorium. Hanya terdapat 2 rumah sakit

milik pemerintah yang mana berada di Kecamatan Tlanakan dan Pademawu,

sedangkan rumah sakit milih swasta berjumlah 3 bangunan yang ketiganya

terletak di Kecamatan Pamekasan. Sayangnya tidak ada rumah sakit bersalin di

Kabupaten Pamekasan. Jumlah puskesmas lebih banyak daripada jumlah rumah

sakit. Puskesmas pusat berjumlah total 20 bangunan yang tersebar di seluruh

kecamatan. Untuk membantu kinerja puskesmas pusat, disediakan pula

puskesmas pembantu dan puskesmas keliling dengan jumlah masing-masing 44

dan 29 bangunan. Klinik berjumlah 14 bangunan, polindes sebanyak 254

bangunan, posyandu dengan jumlah terbanyak sejumlah 901 titik, praktek dokter

berjumlah 73 tititk, apotik 45 bangunan, dan laboratorium yan berjumlah 7

bangunan. Jumlah fasilitas kesehatan terbanyak berada di Kecamatan Pamekasan.


54

Banyaknya kunjungan ke puskesmas pada tahun 2015 mencapai angka 381.635

kunjungan. Sedangkan pelayanan rawat inap menyediakan 130 tempat tidur untuk

7.128 pasien. Rawat inap didominasi oleh kasus diare dan gastroenteritis oleh

penyebab infeksi TTT/katarak sebanyak 796 kasus. Rawat jalan didominaasi oleh

kasus diabetes militus/HT sebanyak 1.138 kasus. Kegiatan pelayanan di RSUD

Kabupaten Pamekasan meliputi kegiatan rawat inap, rawat jalan, keluarga

berencana, UGD, laboratorium, dan radiologi. Untuk menunjang fasilitas

kesehatan di Kabupaten Pamekasan, ditugaskan 41 orang dokter umum, 13 orang

dokter gigi, 260 tenaga paramedis, dan 294 bidan (termasuk bidan PPT).

Imunisasi bayi juga dilakukan di puskesmas. Imunisasi tersebut berupa imunisasi

BCG, DPT 1, DPT 3, Polio 4, dan Campak.


55

4.4 HAMBATAN DAN TANTANGAN PENGUATAN SIDA

a. Hambatan Penguatan SIDa

Salah satu masalah yang dihadapi dalam pembangunan iptek dalam upaya

memperkuat daya dukung iptek untuk meingkatkan daya saing dan kemandirian

bangsa adalah ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi luar.

Ketergantungan ini sebagai akibat dari kurang berkembangnya teknologi/inovasi

dalam negeri. Dalam beberapa kasus, sektor usaha masih merasakan hasil

penelitian dan pengembangan dalam negeri belum dapat diterapkan dalam

kegiatan industri. Ketergantungan teknologi dari luar, seringkali dibarengi

kesulitan dalam pemeliharaannya, karena tidak selalu mendapatkan akses secara

lengkap teknologi yang ada.

Kerjasama-kerjasama yang dilakukan mengenai transfer teknologi cenderung

mengarah pada kerjasama perdagangan, sehingga transfer teknologi dapat

dikatakan tidak terjadi, yang ada adalah jual beli teknologi. Teknologi menjadi

komoditas yang sangat mahal dan seringkali memberatkan beban keuangan

Negara secara keseluruhan., karena pembelian barang modal yang sarat dengan

teknologi.

Transfer teknologi dari lembaga penelitian dan pengembangan kepada industri

dan masyarakat melalui bentuk kemitraan, seringkali masih menghadapi

persoalan yang cukup serius, seperti HKI, pembagian royalty, pemanfaatan

produk. Kesulitan dalam proses transfer teknologi tersebut tidak hanya terjadi

pada pada industry besar saja tapi terjadi juga pada industry kecil dan menengah.

Hal ini menyebabkan industry kecil dan menengah cenderung menggunakan

tenaga konvensional yang dimiliki atau membeli dari luar negeri untuk perbaikan

(improvement) dalam kegiatan proses produksinya.

Alasan yang melatarbelakangi kondisi tersebut sebenarnya adalah suatu hal yang

cukup logis. Para pengusaha kecil dan menengah ini masih meragukan kualitas

produk teknologi hasil penelitian dan pengembangan, termasuk juga

keterlanjutannya (sustainability). Keterlanjutan program yang ada di Daerah


56

Kabupaten Pamekasan ini selalu ada dan berkesinambungan setiap tahunnya,

yang di soroti adalah peluang sector apa saja yang dapat meningkatkan komoditas

yang ada dan dapat di manfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten

Pamekasan. Namun, masih kurangnya publikasi tentang peluang komoditas yang

ada menyababkan komoditas sekitar kurang mendapatkan perhatian dan

masyarakat pun tidak mengetahui apa saja yang dapat dijadikan pendapatan

masyarakat setempat.

Alasan lainnya, adanya gap antara teknologi hasil penelitian dan pengembangan

dengan kebutuhan pasar yang ada, belum lagi ketepatan waktu pemanfaatannya.

Sulitnya penerapan teknologi atau sebuah sistem untuk menunjang program

pemerintah yang ada di Daerah Kabupaten Pamekasan ini menjadi hambatan

unruk pengmbangan peluan komoditas setempat. Andaipun ada keterkaitan antara

dunia usaha dan lembaga penelitian dan pengembangan saat ini baru sebatas

asistensi dari pihak penelitian dan pengembangan yang kebanyakan masih

terbatas pada aspek pengujian produk dan peralatan. Kondisi ini mempelihatkan

bahwa program yang direncanakan dan dilaksanakan masih kurang fokus,

cenderung mengerjakan terlalu banyak kegiatan. Hal ini juga menunjukkan, hasil-

hasil kajian dari perguruan tinggi maupun lembaga penelitian masih belum sesuai

dengan kebutuhan pasar, juga belum memadai untuk mendapatkan pengakuan

secara ekonomis.

Sesuai pasal 16 UU NO.18 Tahun 2002, perguruan tinggi dan lembaga penelitian

dan pengembangan wajib mengusahakan alih teknoligi kekayaan intelektual serta

hasil kegitanan litbangnya, kewajiban ini dimaksudkan agar hasil litbang dapat

dimanfaatkan seluas mungkin oleh masyarakat, menghasilkan nilai tambah

ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan. Investasi

pemerintah dalam bentuk hasil litbang ini diharapkan dapat menghasilkan public

return sebesar mungkin. Hal ini juga yang diterapkam oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Pamekasan, yang mana melakukan kerjasama antara pihak-pihak

terkait untuk menunjang komoditas yang menjadi peluang pendapatan suatu


57

daerah dan dapat meningkatkan peluang sector-sektor yang ada di daerah

setempat.

Perkembangan inovasi yang ada di Daerah Kabupaten Pamekasan masih dalam

tahap perkembangan, hal ini dikarenakan masih banyaknya dinas-dinas yang

kurang melakukan kolaborasi untuk menguatkan inovasi daerah setempat.

Penguatan inovasi daerah ini perlu adanya kolaborasi dan dukungan yang cukup

untuk menunjang perkembangan inovasi yang ada di daerah Pamekasan.

Hambatan yang dialami dalam perkembangan inovasi daerah Kabupaten

Pamekasan ini juga terkait dengan teknologi, dinas Kominfo yang ada kurang

melakukan kolaborasi dengan dinas-dinas untuk mempublikasikan sektor-sektor

yang menjadi peluang di Kabupaten Pamekasan.

Selain itu, hambatan yang ada pada pengembangan inovasi ini masih kurangnya

keterkaitan pihak terkait untuk melaksanakan kewajibannya, misalnya saja masih

banyak perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Pamekasan yang belum banyak

mempublikasikan hasil penelitian terkait sektor-sektor daerah setempat. Terkait

dengan transfer teknologi yang berkaitan dengan perdagangan juga menjadi

perhatian untuk mengembangkan inovasi daerah, kurangnya publikasi sektor yang

ada di Kabupaten Pamekasan akan berdampak pada peluang terbukanya bisnis

perdagangan yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi kabupaten pamekasan.

b. Tantangan Penguatan SIDa

Penyusunan arah kebijakan dan strategi penguatan SIDa akan disusun

berdasarkan kondisi dan tantangan maupun peluang saat ini. Maka penyusunan

dalam penguatan SIDa haruslah memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan

pembangunan daerah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kondisi

SIDa kedepan akan mempengaruhi dan mendesain dalampencapaian target-target

dan pembangunan dalam kabupaten Pamekasan tersebut. Bentuk kebijakan

pemerintah yang lain adalah untuk mendukung kolaborasi riset dengan

pembiayaan bersama oleh pemerintah dan pihak industri. Porsi pemerintah

disalurkan melalui lembaga riset pemerintah dan perguruan tinggi. Kegiatan riset


58

kolaborasi dalam format ini sudah mulai dilaksanakan, tetapi belum optimal

menunjukkan kemanfaatan hasilnya. Dalam beberapa kasus, industri hanya pada

posisi memenuhi kelengkapan administratif agar dana pemerintah bisa dialirkan

ke lembaga riset atau perguruan tinggi. Bentuk riset kolaborasi yang lain tidak

harus dalam bentuk pembiayaan bersama, tetapi dalam bentuk riset yang diawali

oleh personel dari pihak pengembang dan pengguna teknologi serta

memanfaatkan fasilitas dan sarana riset yang dimiliki oleh kedua belah pihak.

Akan tetapi yang selalu perlu diperhatikan adalah apapun bentuk atau format riset

kolaborasi tersebut, ia akan memberikan kemanfaatan pada public jika substansi

masalah yang diteliti memang merupakan masalah actual yang dihadapi

masyarakat.

Tantangan yang tedapat pada pengembangan sebuah sistem terutama pada inovasi

daerah terdapat pada lembaga dan pemerintahnya yang berada di dalamnya.

Dimana suatu lembaga dan pemerintahan akan terlibat dalam kolaborasi dalam

potensi penguatan sistem inovasi daerah. Selain sebagai sebuah system,

pengembangan inovasi daerah tidak dapat dipandang hanya sebagai kumpulan

dari lembaga, tetapi yang lebih penting adalah terjadinya aliran informasi dan

produk iptek yang lancar antar lembaga. Keberadaan aktor atau kelembagaan

pengembang dan pengguna teknologi, serta upaya fasilitasi, intermediasi, dan

regulasi pemerintah belum menjamin bahwa system inovasi sudah terbangun atau

pasti akan berjalan. Pada saat ini sesungguhnya para actor dan lembaga-lembaga

tersebut sudah ada, tetapi interaksi dan komunikasinya belum intensif dan

produktif. Seperti yang terjadi pada Kabupaten Pamekasan bahwa perlu adanya

keterlibatan aktor-aktor lain yang dapa mendukung penguatan sistem inovasi

daerah ini umtuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan mengatakan bahwa tantangan yang

didapat dalam pengembangan sistem inovasi daerah adalah terkait dengan

kesejahteraan masyarakat. Dimana masyarakat harus bisa berpikir dalam

mengembangkan potensi-potensi budaya pada tempat wisata yang berada di

Kabupaten Pamekasan. Kesejahteraan tersebut dapat berupa peluang lapangan


59

pekerjaan di bidang pariwisata dan usaha yang dapat meningkatkan potensi

masyarakat sendiri. Namun dalam kolaborasi yang ditunjukkan antar sector masih

banyak tempat dan budaya yang tidak mau dalam mengembangkan potensi-

potensi utamanya, bahkan tidak menghargai dan merasa khawatir terhadap

kerjasama tersebut.

Selain itu pengembang teknologi (termasuk perguruan tinggi) melakukan kegiatan

riset tanpa mempertimbangkan relevansinya dengan kebutuhan pengguna,

sebaliknya pengguna teknologi belum mau mengadopsi teknologi dalam negeri

karena berbagai alasan, antara lain karena tidak relevan dengan kebutuhan, belum

cukup handal secara teknis, tidak sesuai dengan kapasitas adopsi pengguna,

dan/atau belum kompetitif secara ekonomi. Kabupaten Pamekasan merupakan

daerah yang telah memiliki teknologi informasi yang cukup canggih yang dapat

dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Salah satu teknologi tersebut terdapat pada

perguruan tinggi dan lembaga-lembaga pemerintah yang digunakan sebagai

sistem pengembangan inovasi daerah bagi masyarakat sekitar. Dimana dalam

pengguanaannya tentu harus ada pengawasan dari lembaga tertentu yang

menguasai dibidangnya seperti dinas Kominfo Kabupaten Pamekasan.

Dalam konteks pengetahuan sistem inovasi, telah dijelaskan mengenai jaringan

inovasi yang memiliki fokus pada penguasaan keterkaitan antar aktor dalam tiap

sub sistem yang menjadi bagian dari sistem inovasi tersebut. Dalam tataran

oprasional sistem inovasi daerah bergerak secara interaktif dan saling sinergi antar

para aktor sehingga mampu menghasilkan produk-produk teknologi yang inovatif

dan memiliki daya saing (kompetitif) di pasar dunia. Hal ini yang harus

diwujudkan dalam menghadapi tantangan yang semakin berat di dunia agar

kabupaten Pamekasan dapat mengahadapi daya saing dalam bidang sektor

tertentu. Sehingga masyarakat dapat mencapai kesejahteraan dalam bidang dan

sektor yang dapat dikembangkan dan dimiliki di Kabupten Pamekasan.


60

BAB 5

POTENSI KOLABORASI UNTUK

PENGUATAN SIDA

Setiap daerah mempunyai potensi dibanyak sektor, meliputi pertanian,

pertambangan, pendidikan, pariwisata, transpotasi, dan energi. Termasuk Daerah

Kabupaten Pamekasan yang memiliki sektor-sektor tersebut yang dapat menjadi

potensi suatu daerah. Adanya sektor-sektor tersebut ditunjang oleh dinas-dinas

yang mengelolanya. Pemerintah sebagai yang memiliki program besar yang

nantinya akan dilaksanakan oleh dinas-dinas yang mengelola sektor yang ada.

Program yang dimiliki setiap dinas yang berkaitan tentang sektor yang sesuai

mempunyai tujuan untuk mengembangkannya secara maksimal. Maka, perlu

adanya kolaborasi dengan dinas-dinas yang lain untuk memaksimalkan program

yang ada. Selanjutnya program yang sudah berjalan dengan maksimal dapat

dijadikan objek penelitian yang dapat diteliti oleh mahasiswa atau akademisi

perguruan tinggi yang ada di daerah Kabupaten Pamekasan. Karena, masih

kurangnya peran perguruan tinggi untuk terlibat dalam program yang telah dibuat

oleh pemerintah.

Perguruan tinggi memiliki peran yang besar untuk meningkatkan potensi yang ada

di daerah Kabupaten Pamekasan agar dapat di publikasi dan dikenal oleh

masyarakat luas. Hasil penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi dapat

memunculkan inovasi dari berbagai sektor yang ada di Daerah Kabupaten

Pamekasan untuk meningkatkan komoditas dan pendapatan Daerah. Inovasi yang

menjadi peluang dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat menjadi

peluang usaha guna mensejahterakan masyarakat setempat dan dapat

meningkatkan pendapatan daerah, pemanfaatan inovasi ini dapat diperoleh dari

hasil-hasil olahan masyarakat yang mengambil bahan baku dari sektor-sektor

yang dimiliki oleh Daerah Kabupaten Pamekasan.


61

Dinas KOMINFO sebagai penyedia fasilitas untuk mempublikasikan dengan cara

mengolah informasi yang di dapat terlebih dahulu agar informasi tersebut

bermafaat bagi masyarakat yang menikmatinya. Tujuan dari adanya publikasi ini

adalah agar masyarakat mengetahui sektor apa saja yang dapat dimanfaatkan oleh

masyarakat meningkat ekonomi masyarakat setempat. Apabila, publikasi ini tidak

digencarkan dan hanya diketahui oleh pihak-pihak terkat saja,masyarakat tidak

akan mengetahui sector apa saja yang dapat dijadikan peluang usaha.

Elemen kolaborasi meliputi instansi pemerintah daerah yang mempunyai peran

substantif atau bertindak sebagai pengawas dan penanggung jawab, serta memiliki

peran sebagai fasilitator atau yang menyediakan kebutuhan dari mulai pendanaan

sampai dengan selesainya program tersebut.

Selain instansi pemerintah daerah, perguruan tinggi juga memiliki peran sebagai

inisiator dan kolaborator, yaitu sebagai penggerak civitas akademik di kampus

guna mencapai Tri Dharma Perguruan Tinggi serta sebagai pembawa perubahan

untuk daerahnya melalui aktivitas akademik dan penelitian yang bersifat solutif

untuk kemajuan masyarakat. Pelaku usaha juga termasuk dalam elemen

kolaborasi, dimana pelaku usaha ini mempunyai peran untuk ikut membantu

mengembangkan komoditas yang ada di Daerah Kabupaten Pamekasan. Pelaku

usaha ini mengembangkan komoditas dengan cara menjual dan memperkenalkan

kepada masyarakat luar komoditas apa saja yang dimiliki Daerah Kabupaten

Pamekasan untuk dapat meningkatkan komoditas yang ada serta komoditass

tersebut mempunyai nilai jual yang tinggi dan kemudian hal ini dapat berdampak

pada tingkat kenaikan pendapatan daerah tersebut. Masyarakat yang menjadi

pendukung dari semua kolaboras yang ada dan yang menjadi penikmat hasil-hasil

komoditas yang ada di Daerah Kabupaten Pamekasan.


62

5.1 POTENSI KOLABORASI

Berdasarkan pemamaparan di atas, prospek kolaborasi yang dapat dilakukan guna

menunjang penguatan sistem inovasi daerah (SIDa) di Kabupaten Pamekasan

adalah dengan melibatkan universitas/pergutuan tinggi, masyarakat, dan industri.

Selain itu, keterlibatan pemerintah, investor, lembaga swadaya masyarakat, dan

peneliti/akademisi merupakah hal pendukung yang harus dibangun atau

digerakkan oleh pemerintah daerah.

Gambar 5.1 Kerangka Kolaborasi SKM untuk

Penguatan SIDa Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan Gambar 5.1 di atas, kerangka kolaborasi yang ditawarkan guna

mendukung penguatan SIDa di Kabupaten Pamekasan memerlukan peran serta

berbagai elemen masyarakat, institusi, hingga lembaga terkait. Diharapkan

dengan adanya framwork tersebut, penguatan SIDa di Kabupaten pamekasan

dapat meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu,

framework tersebut akan menunjang kinerja pemerintah daerah untuk melakukan

percepatan reformasi birokrasi di segala bidang serta mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang transparan dan akuntabel.


63

5.2 PERAN PEGURUAN TINGGI

Perguruan tinggi mempunyai peran sosial yang tertuang dalam Tri Dharma

Perguruan Tinggi, yaitu; pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Peran sosial yang diampu perguruan tinggi biasanya berkaitan dengan pengabdian

kepada masyarakat. Namun, di era informasi dan kemajuan teknologi, kegiatan

pendidikan dan penelitian juga dapat dikategorikan sebagai peran sosial

perguruan tinggi. Beberapa literatur menegaskan peran baru perguruan tinggi

yang membuka peluang kolaborasi dan kooperasi.

Berdasarkan kajian mengenai peran perguruan tinggi dalam menejemen

pengetahuan kemasyarakatan (societal knowledge management), peran yang dapat

diambil oleh perguruan tinggi terkait penguatan SIDa dapat dibedakan ke dalam

dua kategori; inisiator dan kolaborator. Penjelasan mengenai kedua peran tersebut

adalah sebagai berikut:

a. Inisiator

Kata inisiator secara harfiah memiliki pengertian sebagai seseorang, badan,

institusi atau lembaga ”yang memiliki prakarsa”. Sebagai inisiator, perguruan

tinggi berperan sebagai katalisator bagi persoalan-persoalan masyarakat sekitar.

Selanjutnya, perguruan tinggi secara insitutional mendorong masyarakat melalui

berbagai inisiatif-solutif terkait dengan persoalan-persoalan yang telah

teridentifikasi.

Berdasarkan lima sektor potensial yang dimiliki oleh Kabupaten Pamekasan di

atas, perguruan tinggi dapat menjadi change maker melalui aktivitas akademik

dan penelitian yang bersifat solutif untuk kemajuan masyarakat. Hal ini

merupakan tahapan awal pembangunan pondasi SKM untuk mendukung

penguatan SIDa di suatu wilayah. Dengan kata lain, keterlibatan perguruan tinggi

dalam pembangunan daerah merupakan klausul mutlak yang harus

diinternalisasikan melalui menejemen kolaboratif yang tepat. Melalui inisiator-


64

inisiator yang mupuni, perkembangan daerah akan lebih mudah diwujudkan

dalam kerangka kerja kolaboratif.

Saat ini STAIN Pamekasan sebagai salah satu perguruan tinggi di Kabupaten

Pamekasan mulai menjalankan program Rumah Jurnal. Program ini dapat

dilakukan pula oleh perguruan tinggi lain di Kabupaten Pamekasan. Rumah Jurnal

tersebut sudah terakreditasi dan sudah berisi data-data hasil penelitian dari dosen

dan mahasiswanya. Program ini juga sudah bisa mulai diakses oleh masyarakat.

Perguruan Tinggi sedang gencar-gencarnya berlomba untuk membuat database

hasil penelitiannya, salah satu fungsinya memang untuk meningkatkan akreditasi

perguruan tinggi. Fungsi lain adalah untuk mempublikasikan hasil penelitiannya

kepada masyarakat, karena ini juga dapat disebut sebagai sarana edukasi

sebagaimana salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan.

Tentunya program ini diharapkan juga dapat bekerjasama dengan Dinas Kominfo

untuk pemanfaatan media publikasi perguruan tinggi adar dapat mencapai

pemahaman dan kesetaraan pada masyarakat. Karena pada umumnya hasil

penelitian memiliki bahasa sulit dicerna masyarakat.

Inovasi juga diperlukan pada sektor-sektor lainnya. Pada sektor perdagangan dan

industri, STAIN Pamekasan berhasil menciptakan inovasi baru, yaitu koperasi

yang bekerjasama langsung dengan Dinas KPRI. Selain itu, STAIN Pamekasan

juga bekerjasama langsung dengan Bank, BNT, dan Ekonomi Kerakyatan dalam

lembaga keuangan. Dari kegiatan tersebut dapat dilihat bahwa STAIN Pamekasan

mulai menciptakan inisiatif-inisiatif baru yang dipraktekkan mulai dari

lingkungan perguruan tinggi mereka terlebih dulu. Selanjutnya, inovasi tersebut

diharapkan dapat memberikan inisiatif pada perguruan tinggi lain di Kabupaten

Pamekasan.

Kolaborasi antara perguruan tinggi dengan pemerintah, dunia usaha, dan

masyarakat diharapkan mampu menciptakan inovasi-inovasi terbaru sesuai

dengan kebutuhan Kabupaten Pamekasan. Inovasi yang up to date juga mampu


65

mendukung Kabupaten Pamekasan untuk mencapai Smart City. Sehingga

kesejahteraan masyarakatnya meningkat melalui peningkatan sektor-sektor

terutama pendidikan dan pariwisata yang selama ini menjadi andalan Kabupaten

Pamekasan.

b. Kolaborator

Setiap perguruan tinggi pasti memiliki program pengabdian masyarakat, baik

yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, yang bersifat pendampingan

hingga penyuluhan. Kegiatan pengabdian masyarakat yang selama ini dilakukan

oleh perguruan tinggi merupakan contoh nyata bagaimana peran perguruan tinggi

sebagai kolaborator dalam masyarakat. Namun, peran perguruan tinggi sebagai

kolaborator tidak hanya sebatas kegiatan pendidikan dan penelitian, melainkan

sebagai pusat kajian dan penyedia aktor intelektual.

Sebagai kolaborator, perguruan tinggi diharapkan mampu menggerakkan seluruh

sivitas akademik untuk terlibat aktif dalam segala bentuk program kolaboratif

yang ada di tengah-tengah masayarakat. Misalnya, sebuah desa berkeinginan

untuk mengembangkan program pengelolaan sampah kering. Perguruan tinggi

mampu berperan sebagai pendamping selama program berjalan. Dengan

demikian, masyarakat desa tersebut akan mendapatkan manfaat kehadiran

perguruan tinggi secara langsung. Selain itu, masyarakat akan merasa lebih

percaya diri dan optimis terhadap program yang mereka canangkan. Dari sisi

perguruan tinggi, program tersebut dapat dijadikan sebagai bahan kajian

akademik maupun studi empiris. Kajian atau studi tersebut dengan sendirinya

akan meingkatkan produktifitas kinerja intelektual di kalangan sivitas akademik

tanpa harus mengeluarkan tenaga dan biaya tambahan.

Di Kabupaten Pamekasan, saat ini masih memang belum terlalu memiliki banyak

kegiatan yang berkolaborasi langsung dengan perguruan tinggi yang berada di

wilayahnya. Menurut informan kami, penandatanganan kontrak kerjasama baru

dilaksanakan oleh 2 perguruan tinggi, yaitu Universitas Madura dan STAIN


66

Pamekasan. Kerjasama tersebut dimulai pada tahun 2017. Namun kerjasama

tersebut dirasa belum optimal sehingga masih butuh ditingkatkan kembali.

Menurut salah satu informan, hal ini dapat disebabkan oleh faktor sumber daya

manusia yang masih relatif rendah. Untuk menyiasati kelemahan tersebut, pihak

pemerintah Kabupaten Pamekasan juga bekerja sama dengan perguruan tinggi

lain diluar Kabupaten Pamekasan.

Adanya kerjasama yang diawali oleh Universitas Madura dan STAIN Pamekasan

bersama pemerintah diharapkan dapat memajukan Kapubaten Pamekasan melalui

potensi-potensi pada sektor-sektor yang ada, seperti sektor pertanian, sektor

pariwisata dan transportasi, sektor perdagangan dan industri, sektor pertambangan

dan energi, dan sektor pendidikan. Kolaborasi dan kerjasama juga diharapkan

dapat memunculkan komoditas agar dapat dieksplorasi oleh dinas terkait bersama

dengan perguruan tinggi.

Peran perguruan tinggi dalam peningkatan potensi daerah pendukung SIDa dalam

konteks kolaborator adalah sebagai pihak yang melakukan kajian-kajian dan

penelitian pada sektor-sektor yang sudah disebutkan diatas. Kajian-kajian perlu

dilakukan guna membantu pemerintah dalam pengambilan kebijakan terkait

pembangunan di Kabupaten Pamekasan, agar pembangunan lebih merata dan

dapat memaksimalkan potensi daerah yang ada. Hasil dari kajian-kajian tersebut

juga dapat dipublikasikan kepada masyarakat. Seperti STAIN yang sudah

memiliki Rumah Jurnal, data-data hasil penelitian dari dosen dan mahasiswa

STAIN sudah masuk didalamnya dan dapat diakses oleh masyarakat. Dari

publikasi tersebut, masyarakat yang memiliki pemikiran-pemikiran atau ide-ide

terkait pengelolaan potensi daerah dapat menyalurkan pendapatnya kepada

pemerintah.

Seperti yang kita ketahui, Kabupaten Pamekasan terkenal dengan kesenian

karapan sapi. Awalnya, para peternak sapi kebingungan dengan limbah kotoran

ternaknya, karena selama ini kotoran sapi tersebut hanya dijadikan pupuk. Untuk


67

menanggulangi hal tersebut, saat ini dosen-dosen Fakultas Pertanian di perguruan

tinggi Kabupaten Pamekasan tengah melakukan penelitian terhadap pemanfaatan

limbah kotoran sapi menjadi bentuk biogas. Hasil riset tersebut selanjutnya

disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga para peternak bisa memanfaatkan

biogas dari limbah kotoran sapi untuk kebutuhan sehari-hari. Riset lain juga

dilakukan untuk pemanfaatan daun-daun kering untuk dijadikan pupuk. Para

petani pun bisa memanfaatkan limbah daun-daunan menjadi pupuk tanaman dan

tidak perlu mengeluarkan dana lebih banyak.

Kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa

perguruan tinggi di Kabupaten Pamekasan masih perlu ditingkatkan. Mengingat

kegiatan tersebut dapat membantu dalam mengembangkan dan mengelola potensi

daerah. Menurut Bapak Nurul, selaku Kabid Penelitian dan Pengembangan

BAPPEDA Kabupaten Pamekasan, masih belum banyak laporan kegiatan

penelitian yang diterima. Baru-baru ini, Universitas Madura mengajukan

anggaran kegiatan penelitian ke Dirjen Perguruan Tinggi atas rekomendasi

Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Ada banyak sekali sektor-sektor potensial di Kabupaten Pamekasan yang perlu

dikelola dan dikembangkan dengan menggunakan kolaborasi antara pemerintah,

perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat. Menurut para informan,

kolaborasi yang baik antar seluruh elemen adalah kolaborasi yang saling

menguntungkan. Layaknya simbiosis mutualisme yang tidak merugikan pihak

manapun. Perguruan tinggi dapat melakukan penelitian terkait suatu sektor atau

komoditas di daerah Pamekasan, selanjutnya hasil dari penelitian tersebut dapat

disosialisasikan atau dipublikasikan kepada masyarakat sebagai langkah kegiatan

pengabdian masyarakat. Pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian sebagai

pertimbangan dalam pembuatan kebijakan, pengelolaan sektor, pengembangan

daerah, dan untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat. Masyarakat juga dapat

memberikan timbal balik berupa pemikiran atau ide-ide kemudian disampaikan


68

pada pemerintah dan memberikan kritik beserta saran untuk evaluasi

pembangunan daerah.

Dunia usaha juga tidak luput dari elemen pendukung SIDa. Dunia usaha dapat

membantu pemerintah dalam sektor pariwisata. Letak Kabupaten Pamekasan

yang dibatasi oleh Laut Jawa di bagian utara dan Selat Madura di bagian selatan

membuat Kabupaten Pamekasan memiliki banyak sekali pantai. Pantai ini

dimanfaatkan sebagai tempat wisata yang dapat menarik turis domestik maupun

mancanegara untuk mengunjungi Kabupaten Pamekasan. Selain itu kesenian asli

juga menjadi daya tarik tersendiri. Terbukti dengan adanya event semalam di

Madura setiap tahunnya, dimana kesenian dan budaya khas Madura ditampilkan

di depan turis lokal dan mancanegara. Event ini juga mengajak para mahasiswa

dari program studi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia di Kabupaten Pamekasan

untu turut serta melakukan promosi pariwisata. Dari kegiatan ini diharapkan tidak

hanya mahasiswa dari salah satu program studi saja yang dilibatkan, tapi juga

dapat bekerjasama dengan program studi lainnya.

Kerjasama juga perlu ditingkatkan dalam kolaborasi antara program studi dengan

dinas terkait. Misalnya, Dinas Pertanian dengan Fakultas Pertanian, Dinas

Perikanan dengan Fakultas Perikanan, dan seterusnya. Kolaborasi ini dirasa perlu

ditingkatkan karena beberapa informan menyebutkan bahwa faktor kurangnya

kegiatan penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Bahkan ada pula

program studi yang belum tersentuh adanya kolaborasi dengan dinas terkait,

seperti pada Program Studi Informatika di Universitas Islam Madura. Akan

semakin baik apabila kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha,

dan masyarakat dilakukan secara merata, sehingga pembangunan di Kabupaten

Pamekasan pun dapat lebih menyejahterakan masyarakatnya di seluruh kecamatan

yang ada.


69

5.3 KETERLIBATAN PEMERINTAH DAERAH

Secara struktural, institusi yang bertanggung jawab terhadap Perguruan Tinggi

adalah Kementerian Ristek-Dikti atau Kementerian Agama. Keterlibatan

pemerintah daerah terkait segala bentuk kebijakan maupun program yang terkait

dengan perguruan tinggi pada hakekatnya sangat kecil. Namun demikian, kans

pemerintah daerah untuk melibatkan perguruan tinggi untuk peningkatan

ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan sangat terbuka. Jika kita telaah lebih

dalam, keberadaan perguruan tinggi yang berkualitas selalu beriringan dengan

kemajuan sebuah daerah tersebut.

Hingga saat ini, data yang dikumpulkan oleh tim peneliti belum dapat digunakan

untuk mengukur bagaimana keterlibatan pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam

mendukung framework SKM guna peningkatan SIDa. Namun, pengaruh

pemerintah daerah melalui dinas-dinas yang ada merupakan hal utama yang

mendukung kesuksesan framework SKM, baik melalui kebijakan maupun rencana

strategis di masing-masing dinas. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Pamekasan tahun 2014, program penguatan

SIDa merupakan manifestasi misi pemerintah dalam melakukan percepatan

reformasi birokrasi di segala bidang, dan tata kelola pemerintahan yang baik

(transparan dan akuntabel). Indikator yang digunakan untuk mencapai hal tersebut

adalah penggunaan 100% dari jumlah hasil penelitiansebagai kerangka kebijakan

dan jumlah kajian terapan (action research) yang dilaksanakan. Dengan

demikian, Kabupaten Pamekasan secara pemerintahaan sudah memberikan ruang

untuk program-program penguatan SIDa.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peran pemerintah daerah

kabupaten Pamekasan digolongkan dalam dua jenis yaitu peran subtantif dan

peran fasilitatif. Peran subtantif merupakan peran aktif pemerintah daerah dalam

mendukung penguatan dan pengembangan sistem inovasi daerah seperti pada

kebijakan dan wewenang terhadap isntitusi-institusi potensial. Sedangkan peran

fasilitatif pemerintah daerah dalam penguatan sistem inovasi daerah yaitu terdapat


70

pada wujud nyata atau langkah pemerintah yang harus dilakukan untuk

membentuk program-program apa saja yang dapat diterapkan dalam

mengembangkan potensi inovasi daerah.

a. Peran Subtantif

Peran subtantif pemerintahan daerah Kabupaten Pamekasan dalam penguatan

SIDa ini termasuk dalam pengawasan dan penanggungjawaban potensi inovasi

daerah. Selain itu hal utama dalam penguatan inovasi daerah bagi pemerintah

yaitu mangatur (manajerial) dan menentapkan kebijakan agar sistem inovasi

daerah terus meningkat untuk kesejahteraan masyarakat. Kebijakan akan dibuat

oleh pemerintah daerah mengenai bagaimana sistem inovasi bisa berjalan dan

berkembang dalam jangka panjang maupun jangka pendek berdasarkan kerjasama

atau kolaborasi yang telah ditetapkan antar aktor yang ahli dibidangnya. Tidak

hanya itu pemerintah daerah juga harus melakukan pembinaan terhadap

masyarakat yang dianggap memiliki potensi dalam meningkatkan inovasi daerah

seperti pada sektor perdagangan dan industri, pertanian, pariwisata dan

transportasi, pertambangan dan energi serta dibidang pendidikan dan kesehatan.

b. Peran Fasilitatif

Peran ini melibatkan pada penyediaan sumber daya manusia, teknologi informasi

serta kebijakan pendanaan dalam keberlangsungan program-program tersebut.

Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga harus berperan sebagai kolaboratif aktif

yang dapat memberikan dukungan untuk peningkatan potensi sistem inovasi

daerah. Potensi inovasi daerah dapat berkembang jika ada dukungan teknologi

informasi sebagai penyebaran dan pencarian inovasi-inovasi baru yang terdapat

pada kabupaten Pamekasan. Tentunya teknologi informasi ini akan bejalan lancar

jika terdapat sumber daya pendukung dari aktor yang ahli dibidangnya. Oleh

karena itu kolaboratif antar pemerintah dengan aktor-aktor lain untuk peningkatan

penguatan SIDa sangat penting guna pengembangan dan keberlanjutan sistem

inovasi daerah dalam jangka panjang.


71

Dalam kabupaten pamekasan sendiri peran pemerintah daerah seperti dinas-dinas

tertentu seperti kominfo, perikanan, pertanian, serta dinas UKM dapat saling

berkolaboratif dengan masyarakat untuk menerapkan program unggulan

kabupaten Pamekasan sebagai inovasi daerah dalam bentuk nyata. Kolaboratif

dinas pemerintah dengan masyarakt ini akan memberikan dampak positif

sehingga sistem inovasi daerah di masyarakat dapat berjalan lancar sesuai

keinginan dan kebutuhan dalam peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat di

kabupaten Pamekasan.

5.4 KONDISI SIDA YANG AKAN DICAPAI

Kondisi pembangunan Kabupaten Pamekasan saat ini masih cenderung

disebabkan oleh beberapa faktor dalam sektor seperti pertanian dan perikanan,

pariwisata dan transportasi, perdagangan dan industri, pertambangan dan energi

serta pendidikan dan kesehatan. Dari sektor-sektor tersebut dapat menyebabkan

besaran faktor ekonomi yang dapat menggerakkan proses pembangunan.

Sehingga dalam meningkatkan daya saing dan kompetensi pengelolaan ekonomi

Kabupaten Pamekasan dibutuhkan upaya transformasi secara sistematik. Melalui

kerangka Sistem Inovasi Daerah (SIDa) ini diharapkan akan merubah pemikiran

masyarakat Kabupaten Pamekasan dalam bergerak dan memulai proses yang

efisian dengan memanfaatkan Iptek dan kolaborasi. Hal tersebut merupakan kata

kunci dalam mewujudkan peningkatan efisiensi dan kualitas proses dan hasil

pembangunan. Sehingga perlu adanya susunan strategis dan suatu rencana

(Roadmap) dalam pembangunan Sistem Inovasi Daerah pada Kabupaten

Pamekasan. Tidak hanya itu, dalam memperkuat dan menyiapkan SIDa perlu

adanya konsep dasar (grand design) yang jelas dan dapat diimplementasikan.

SIDa merupakan seluruh proses dalam suatu sistem untuk mengembangkan

inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah baik pemeritah daerah, lembaga

litbang, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi serta dunia usaha bagi

masyarakat daerah setempat. Penguatan SIDa pada umumnya diperlukan sebagai


72

efisiensi dan efektifitas pengelolaan inovasi dalam rangka peningkatan ekonomi

daerah.

a. Kebijakan Penguatan SIDa

Kebijakan dalam penguatan SIDa merupakan tanggung jawab dari menteri Riset

dan Teknologi bersama menteri Dalam Negeri yang terdapat dalam rencana

strategis atau renstra dalam lima tahunan. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut

tentunya ada isu-isu strategis yang dapat mendukung terlaksananya kebijakan

yang telah di tentukan. Isu-isu strategis yang terkemuka menjadi bahan

pertimbangan dalam merumuskan kebijakan utama pembangunan lima tahun ke

depan yang sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Isu-isu tersebut

dapat meliputi sebagai berikut :

1. Perlu adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan

Kabupaten Pamekasan mengalamai peningkatan dalam Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) dari tahun ke tahun, yaitu sebesar 63,13% pada 2008, sebesar

63,81% untuk tahun 2009, pada tahun 2010 menjadi sebesar 64,60%, sebesar

65,48% pada tahun 2011, dan pada tahun 2012 menjadi sebesar 65,72%.

Peningkatan dari tahun ke tahun ini merupakan hal positif namun demikian

dikaitkan dengan level IPM yang harus ditempuh, masih berada pada level

“menengah bawah” maka perlu dilakukan upaya lanjutan dalam rangka

menuju level “menengah atas”. Selain itu perlu adanya peningkatan

aksesibilitas dan peningkatan kualitas pendidikan serta optimalisasi layanan

kesehatan dengan biaya yang murah dan terjangkau.

2. Perluasan dalam penyediaan lapangan kerja dalam upaya menekan

angka kemiskinan

Tingkat kesempatan kerja Kabupaten Pamekasan tahun 2008 sebesar

96,58%, dan terjadi peningkatan menjadi sebesar 97,82% pada tahun 2009.

Adapun pada tahun 2010 terjadi penurunan menjadi sebesar 96,47%, pada


73

tahun 2011 terjadi peningkatan menjadi sebesar 97,11%, dan pada tahun 2012

naik lagi menjadi 97,70%. Pada tahun 2013 dan 2014, tingkat kesempatan

kerja sebesar 97,81 dan 97,86. Selama hampir 10 tahun terakhir tingkat

kesempatan kerja Kabupaten Pemekasan berada di kisaran 96-97 %. Namun,

kisaran tersebut mengalami penurunan cukup drastis pada tahun 2015 yang

hanaya mencapai 95,74%.

Hal tersebut merupakan kondisi yang positif namun masih perlu tindak lanjut

mengenai penyediaan lapangan kerja dalam rangka menekan angka

pengangguran di Kabupaten Pamekasan. Pada tahun 2014 diketahui bahwa

sektor pertanian di Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan karena

faktor cuaca dan kepemilikan lahan yang sempit. Kondisi bidang

perekonomian masih belum berjalan secara maksimal sehingga dalam

menekan angka kemiskinan masih diperlukan keterlibatan para pelaku

ekonomi atau masyarakat yang peduli kemiskinan maupun upaya penguatan

usaha mandiri melalui program/kegiatan pemberdayaan masyarakat.

3. Dorongan lebih cepat berbasis potensial dalam laju pertumbuhan

ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan tahun 2008 sebesar 5,53%,

yang kemudian mengalami penurunan menjadi sebesar 5,18% pada tahun

2009, dan selanjutnya berturut-turut meningkat sebesar 5,75% pada tahun

2010, sebesar 6,21% pada tahun 2011 dan diproyeksi sebesar 6,32% pada

tahun 2012. Jika dikaitkan pada kelajuan pertumbuhan tiap sektor maka perlu

adanya upaya tindak lanjut agar dapat meningkatkan struktur ekonomi

Kabupaten Pamekasan dan kontribusi sektor lain terutama pada perdagangan

dan jasa untuk tahun ke depan.

Penetapan kebijakan penguatan SIDa di Provinsi adalah gubernur, pun juga

walikota yang menetapkan kebijakan di kota/kabupaten. Kebijakan tersebut

dapat tercantum dalam Roadmap dan RPJMD. Terwujudnya sistem inovasi


74

daerah (SIDa) bagi terciptanya daya saing daerah dan kesejahteraan

masyarakat yang dicapai melalui strategi dan arah kebijakan dengan

pengkajian, pengoperasian, penerapan, dan perekayasaan dalam upayah

menumbuhkembangkan inovasi bagi percepatan dan perluasan pembangunan

ekonomi.

b. Penataan Unsur SIDa

Dalam mendukung penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kabuptaen

Pamekasan ini, dibutuhkan pihak-pihak terkait dalam penataan unsur-unsur SIDa

denga lembaga tertentu yang meliputi :

1. Institusi pemerintah/orgaisasi, baik pemerintah daerah dan lembaga-

lembaga daerah. institusi ini nantinya akan berperan dalam mensinergikan

program dan kegiatan kementerian dan lembaga dalam penguatan SIDa.

Lembaga kelitbangan dan lembaga pendidikan, dimana keduanya saling

berkaitan karena dalam meningkatkan kapasitas dan peran ilmu

pengetahuan dan teknologi yang dilakukan dilngkungan pendidikan

sesuai kebutuhan daerah. Tidak hanya itu dunia usaha dan organisasi

masyarakat juga berperan penting dalam memanfaat hasil kelitbangan

yang nantinya dapat menghasilkan barang atau jasa yang memiliki nilai

ekonomis dan meningkatkan kemitraan dengan lembaga organisasi SIDa.

2. Norma, etika dan budaya yang merupakan suatu nilai profesionalisme

dalam penguatan SIDa karena terciptanya kedaan kondusif dalam yang

dapat menginternalisasikan nilai-nilai sosial bagi penguatan SIDa.

c. Pengembangan SIDa

Pengembangan SIDa didelegasikan dengan tim koordinasi dengan kegiatan

pembangunan komitmen dan konsensus unsur SIDa di daerah yang dilakukan

melalui sosialisasi, fasilitasi dan alokasi dana. Selain itu pemetaan dalam

menganalisis SIDa melalui identifikasi dan oengumpulan data serta analisis faktor

kebijakan, unsur SIDa dan kegiatan atau program apa saja yang telah dilakukan

untuk pengembangan inovasi.


75

d. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan SIDa dilakukan untuk koordinasi, pemberian

pedoman dan standar pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pelatihan dalam

melakukan kegiatan kelitbangan serta perencanaan, pemanfaatan dan evaluasi

dalam penguatan SIDa. Pengawasan tersebut dapat meliputi pengawasan secara

berkala dan tentatif. Pengawasan berkala dilakukan bertujuan untuk mengawasi

berjalannya SIDa dalam akhir bulan anggaran oleh tiap koordinasi untuk

melakukan pengembangan secara berkala. Sedangkan pengawasan tentatif

dilakukan dengan cara waktu tertentu sesuai kebutuhan saat pelaksanaan

penguatan SIDa tidak kondusif.

e. Pelaporan

Kegiatan pelaporan ini dilakukan untuk mewujudkan SIDa sesuai dengan tujuan

dan misi dari Kabupaten Pamekasa. Hal yang akan dicapai dalam pelaporan

seperti :

1. Meningkatkan jejaring aktor SIDa

Meningkatkan jejaring aktor SIDa diharapkan dapat memacu peningkatan

inovasi daerah yang ada di Kabupaten Pamekasan. Jejaring yang perlu

ditingkatkan adalah elemen lembaga penelitian dan masyarakat. Maka

perlu diberikan insentif bagi inovator baik dana maupun hibah penelitian

untuk inventor. Mitra dalam jejaring aktor juga sangat perlu untuk

membangun UMKM baik secara pendanaan, pembinaan dan

pendampingan dalam penguatan SIDa.

2. Meningkatkan pemanfaatan Iptek

Pemanfaatan iptek perlu dilakukan secara terus menerus agar

produktivitas dan daya saing komoditas unggulan semakin meningkat

3. Implementasi hasil-hasil penelitian dan pengembangannya harus terus

ditingkatkan


76

Hal ini sangat berpengaruh pada daya saing komoditas dalam sektor yang

mendukung penguatan SIDa.

Berdasarkan beberapa indikator dalam pencapain SIDa dapat disimpulakn bahwa

dalam mencapai keberhasilan penguatan SIDa di Kabupaten Pamekasan sangat

berpengaruh pada elemen-elemen baik kebijakan hingga pendanaan. Tidak hanya

itu suatu lembaga institusi terkait pengembangan inovasi dari berbagai sektor juga

akan terlibat untuk pencapaian SIDa yang harus terus dikembangkan dalam

memenuhi ekonomi masyarakat daerah. kolaborasi antar lembaga tersebut sangat

penting sebagai sarana penunjang pelaksanaan program-program dalam SIDa

yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.

5.5 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGUATAN SIDA

Arah kebijakan dan strategi penguatan SIDa dikembangkan berdasarkan RPJMD

Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018. Keijakan yang disusun diharapkan

dapat mencapai terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Pamekasan. Seluruh

aparatur pemerintahan dapat saling bergotong royong melaksanakan tugas dengan

semangat menciptakan Kabupaten Pamekasan seperti yang dicita-citakan.

Visi

Visi RPJMD Kabupaten Pamekasan tahun 2013-2018 adalah “Terwujudnya

Pamekasan yang Bersih, Sehat, Cerdas, dan Sejahtera Berlandaskan Iman dan

Taqwa Didukung Aparat yang Profesional”. Enam fokus yang diutamakan

dalam visi tersebut adalah:

1) Bersih, artinya kondisi lingkungan masyarakat yang indah dan asri serta

bebas polusi.

2) Sehat, artinya mewujudkan budaya hidup bersih dan sehat bagi seluruh

masyarakat Kabupaten Pamekasan.

3) Cerdas, artinya mampu mengambil keputusan, menetapkan tujuan, tidak

tergantung dan tidak menjadi pihak yang tersub-ordinasi pihak lain serta


77

meningkatnya tingkat rata-rata pendidikan masyarakat, berkurangnya

angka buta huruf yang pada muaranya dapat meningkatkan indeks

pembangunan manusia di Kabupaten Pamekasan.

4) Sejahtera, artinya mencapai taraf kehidupan yang tentram, nyaman, secara

sosial-ekonomi dan psikologis tidak kekurangan dan mampu memenuhi

paling-tidak kebutuhan dasar seluruh anggota keluarganya.

5) Iman dan Taqwa, artinya berpegang pada ajaran agama dengan senantiasa

menjalankan perintah dan menjauhi larangan dari tuhan Yang Maha

Kuasa.

6) Professional, artinya terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang

aspiratif, partisipatif dan akuntabel serta mampu memberikan pelayanan

yang optimal kepada masyarakat secara adil.

Misi

Berdasarkan visi di atas, ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Memperluas pendidikan berbasis potensi daerah dan pemerataan kualitas

pendidikan;

2. Meningkatkan dan mengoptimalkan hidup bersih dan sehat melalui

peningkatan fasilitas layanan kesehatan;

3. Mempercepat pembangunan infrastruktur publik;

4. Meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi dengan prioritas sector

pertanian dan optimalisasi komoditas unggulan daerah yang berwawasan

lingkungan;

5. Melakukan percepatan reformasi birokrasi di segala bidang, dan tata

kelola kepemerintahan yang baik (transparan dan akuntabel);

6. Meningkatkan kemudahan pelayanan publik yang cepat, sederhana serta

murah.

Secara substansi, misi Kabupaten Pamekasan berdasarkan RPJMD Tahun 2013-

2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Memperluas pendidikan berbasis potensi daerah dan pemerataan

kualitas pendidikan, dimaksudkan memperluas dan mempermudah


78

aksesibilitas pendidikan, pemerataan pendidikan melalui upaya

peningkatan APM – APK untuk jenjang Pendidikan SD/MI sampai

dengan SMA/MA, utamanya pada penuntasan wajar dikdas 9 tahun, selain

itu upaya peningkatan kualitas hasil pendidikan juga perlu dioptimalkan,

sehingga angka putus sekolah dapat ditekan, angka melanjutkan

meningkat, nilai rata UAN/UNAS meningkat dan rata – rata sekolah bagi

masyarakat Pamekasan juga meningkat, yang didukung sarana prasarana

kependidikan yang cukup memadai dan kualitas tenaga kependidikan yang

mempunyai kompetensi pendidik secara cukup. Pendidikan yang berbasis

potensi lokal pada masyarakat Pamekasan tentunya tidak akan

meninggalkan basis Madura yang islami dan nilai-nilai keagamaan lain

yang baik serta budi pekerti yang luhur.

2. Meningkatkan dan mengoptimalkan hidup bersih dan sehat melalui

peningkatan fasilitas layanan kesehatan, dimaksudkan bahwa layanan

kesehatan bagi semua kalangan masyarakat utamanya masyarakat miskin

di Puskesmas/Pustu akan diupayakan terjangkau/ murah bahkan gratis,

Kualitas dan kuantitas Puskesmas/Pustu secara bertahap dan

berkesinambungan akan ditingkatkan terus, kecukupan tenaga medis dan

para medis diupayakan lebih optimal pada tahun tahun mendatang. Pola

layanan RSUD yang sudah berjalan melalui mekanisme BLUD akan terus

dikembangkan menuju Rumah Sakit yang mandiri, maju/modern dan

profesional, biaya layanan pasien miskin RSUD dan rawat inap kelas 3

diupayakan semurah mungkin bahkan gratis. Kecukupan dokter spesialis

dari tahun ke tahun akan diupayakan bertambah disesuaikan dengan

keperluan dan kebutuhan.

3. Mempercepat pembangunan infrastruktur publik, dimaksudkan

Pembangunan/Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan/Jembatan dan Jaringan

Irigasi serta infrastruktur industri dan perdagangan akan diupayakan lebih

optimal, sehingga dukungan infrastrukur pengembangan perekonomian,

peningkatan alur/arus distribusi barang dan jasa dapat lebih lancar,


79

peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan kelautan

dapat ditingkatkan, sekaligus pembenahan kali/sungai dan jaringan irigasi

diharapkan dapat meningkatkan luas areal panen dan merupakan alat

pengendalian banjir di wilayah pertanian maupun permukiman.

4. Meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi dengan prioritas

sektor pertanian dan optimalisasi komoditas unggulan daerah yang

berwawasan lingkungan, dimaksudkan bahwa sector pertanian sebagai

penyumbang PDRB terbesar perlu menjadi perhatian yang serius dari

semua pihak, peningkatan produksi dan produktivitas dilakukan melalui

perbaikan pola tanam, pemberantasan hama, pemupukan secara baik dan

irigasi yang cukup. Pengembangan pertanian tanaman pangan, tanaman

perkebunan (tanaman tahunan) maupun tanaman keras dan peternakan di

Kabupaten Pamekasan tentunya disesuaikan dengan potensi masing –

masing wilayah (berbasis komoditas unggulan daerah/wilayah).

Pengembangan perekonomian daerah juga akan didukung melalui

pengembangan Koperasi/Usaha Mikro dan UKM serta pengembangan

industri kecil/kreatif/pengrajin melalui pola pemberdayaan masyarakat dan

desa sebagai basis ekonomi kerakyatan.

5. Melakukan percepatan reformasi birokrasi di segala bidang, dan tata

kelola kepemerintahan yang baik (transparan dan akuntabel),

dimaksudkan bahwa penataan kelembagaan dalam hal ini organisasi

SKPD secara periodik perlu dilakukan kajian/Analisis jabatan dan atau

review disesuaikan dengan perkembangnnya, penempatan pegawai harus

sesuai dengan kompetensinya, kecukupan pegawai perlu dipertimbangkan

sesuai dengan kebutuhan SKPD, demikian pula pelatihan pegawai dalam

bentuk pelatihan/pendidikan secara structural maupun fungsional perlu

dilakukan terus , peningkatan etos kerja, disiplin kerja dan budaya kerja

juga perlu ditingkatkan, melalui penerapan etika dan perilaku pegawai

secara baik.


80

6. Meningkatkan kemudahan pelayanan publik yang cepat, sederhana

serta murah, dimaksudkan bahwa layanan publik yang baik, cepat, murah

merupakan hak masyarakat untuk mendapat pemenuhan dari lembaga

publik dalam hal ini adalah Kabupaten Pamekasan, karena layanan publik

yang baik adalah salah satu ciri berjalannya tugas kepemerintahan secara

baik, oleh karena itu semua SKPD yang mempunyai tugas terkait dengan

layanan publik harus menyusun standart pelayanan publik (SPP) dan

disosialisasikan kepada masyarakat/stakeholder dan pemangku

kepentingan.

5.5.1 Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi disusun sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pamekasan

Tahun 2013-2018 untuk membantu pemerintah daerah dalam merumuskan

kebijakan terkait adanya SIDa di Kabupaten Pamekasan.

1. Arah kebijakan dan strategi Misi 1

Misi pertama yaitu memperluas pendidikan berbasis potensi daerah dan

pemerataan kualitas pendidikan yang bertujuan untuk mewujudkan

masyarakat Pamekasan yang cerdas, terampil dan terdidik berlandaskan iman

dan taqwa. Terhadap pencapaian tujuan tersebut ditetapkan sasaran sebagai

berikut :

a) Meningkatnya akses dan pemerataan, peningkatan kualitas hasil pelayanan

pendidikan dengan strategi pencapaian yaitu Pemerataan pendidikan

sesuai kebutuhan masyarakat, tidak diskriminatif dengan biaya murah

(gratis), yang didukung dengan sarana dan prasarana pendidikan dan

perpustakaan yang memadai, dengan arah kebijakan antara lain:

• Menyelenggarakan sistem pendidikan murah dalam rangka

mewujudkan pemerataan dan mencerdaskan masyarakat;

• Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.


81

b) Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan yang akan dicapai

melalui strategi peningkatan kualitas hasil pendidikan yang didukung

dengan kompetensi tenaga pendidik yang memadai dengan arah kebijakan

sebagai berikut :

• Meningkatkan kualitas hasil penyelenggaraan pendidikan;

• Meningkatkan kualitas SDM tenaga Pendidikan;

• Meningkatkan layanan perpustakaan.


Misi meningkatkan dan mengoptimalkan hidup bersih dan sehat melalui

peningkatan fasilitas layanan kesehatan memiliki tujuan pencapaian berupa

terwujudnya masyarakat Pamekasan yang sehat dengan fasilitas dan layanan

kesehatan yang memadai. Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran,

strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

a) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan strategi meningkatkan

upaya pelayanan kesehatan masyarakat dan peran serta masyarakat serta

arah kebijakan sebagai berikut :

• Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan

yang memadai;

• Meningkatkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan;

• Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat

(promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif);

• Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.

b) Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat dengan strategi optimalisasi

sumber daya dalam rangka mewujudkan pola hidup bersih dan sehat yang

diikuti dengan arah kebijakan berupa meningkatkan peran serta aktif

masyarakat bidang kesehatan.

c) Meningkatnya Layanan RSUD yang akan dicapai melalui strategi

pengembangan RSUD, melalui dukungan kecukupan tenaga medis dan

paramedis serta sarana dan prasarana rumah sakit secara memadai yang


82

diarahkan melalui kebijakan berupa Pengembangan RSUD melalui pola

BLUD.

d) Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui

strategi peningkatan iklim kondusif bagi pengembangan keberdayaan

perempuan dan anak melalui kemandirian berusaha dan ketahanan

keluarga dengan arah kebijakan sebagai berikut :

• Penguatan kelembagaan organisasi wanita; dan

• Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak.

e) Pemantapan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang dicapai

melalui strategi Pemantapan kapasitas pelayanan KB di klinik KB

Pemerintah dan swasta melalui penyediaan sarana dan prasarana

pelayanan KB dengan arah kebijakan sebagai berikut :

• Pemantapan Program KB; dan

• Meningkatkan Keluarga Sejahtera.


Misi ketiga yaitu Mempercepat pembangunan infrastruktur publik mempunyai

tujuan meningkatnya infrastruktur penunjang kehidupan dan mobilitas

masyarakat. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui penetapan sasaran, strategi dan


a) Meningkatnya Pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, jaringan

irigasi dan konservasi sumber daya air, transportasi yang layak dan

memadai. Pencapaiannya dilakukan dengan strategi :

• Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan

dengan arah kebijakan :

- Penyediaan sistem informasi/database infrastruktur;

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan.

• Meningkatkan pembangunan infrastruktur irigasi dan penanggulangan

banjir dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas dan kuantitas

infrastruktur irigasi serta pengelolaan dan konservasi sumber daya air.


83

b) Meningkatnya kualitas permukiman dilakukan dengan strategi

meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pemukiman dan

arah kebijakan Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana

pemukiman perkotaan dan pedesaan.

c) Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi dengan strategi

meningkatkan ketersediaan kelengkapan jalan dan angkutan umum dan


• Pemenuhan fasilitas kelengkapan jalan;

• Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan angkutan umum.


Misi meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi dengan prioritas sektor

pertanian dan optimalisasi komoditas unggulan daerah yang berwawasan

lingkungan mempunyai tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagai

berikut :

a) Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan

dan perikanan, tujuan ini mempunyai sasaran sebagai berikut :

• Meningkatnya pembangunan pertanian/peternakan yang dicapai

melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

- Optimalisasi ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian

dengan arah kebijakan meningkatkan produksi, produktivitas dan

luas panen tanaman pertanian;

- Optimalisasi pembinaan kelompok tani dengan arah kebijakan

meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia

pertanian;

- Optimalisasi promosi produk unggulan daerah baik di tingkat

propinsi maupun nasional dengan arah kebijakan mewujudkan dan

mengembangkan agrobisnis yang berdaya saing.

• Meningkatnya ketahanan pangan daerah serta meningkatnya kapasitas

dan peran serta masyarakat dicapai melalui strategi optimalisasi


84

sumber daya ketahanan pangan daerah dan arah kebijakan sebagai

berikut :

- Penyediaan lumbung pangan menuju desa mandiri;

- Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi peningkatan dan

peran serta masyarakat.

• Meningkatnya pembangunan kehutanan dan perkebunan melalui

strategi penguatan dan perluasan sumber daya kehutanan dan

perkebunan serta arah kebijakan meningkatkan produksi dan

produktivitas tanaman perkebunan dan menjaga kelestarian hutan

rakyat.

• Meningkatnya pembangunan perikanan dicapai dengan strategi

penguatan dan perluasan sumber daya perikanan serta arah kebijakan

sebagai berikut :

- Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan;

- Melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat petani dan

nelayan dan pengusaha kecil dan mikro.

b) Mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dengan sasaran meningkatnya

kunjungan wisata yang dapat dicapai melalui strategi promosi dan

eksplorasi sektor pariwisata serta arah kebijakan berupa pengembangan

potensi pariwisata.

c) Menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan sosial dengan sasaran

berkurangnya angka kemiskinan dan kesenjangan sosial dan kesenjangan

antar wilayah yang didukung oleh strategi berupa sinergitas antar wilayah

untuk mendukung pengentasan kemiskinan yang diarahkan melalui

kebijakan meningkatkan akses masyarakat miskin pada kegiatan ekonomi

dan meningkatkan keberpihakan.

d) Meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja melalui perluasan lapangan

kerja yang memiliki sasaran berupa meningkatnya kualitas dan

kompetensi tenaga kerja serta penyediaan lapangan kerja yang dapat

dicapai melalui strategi pemberdayaan dan peningkatan kapasitas tenaga


85

kerja dengan arah kebijakan mendorong profesionalitas kerja dan

menciptakan hubungan industrial kerja yang harmonis.

e) Memperkuat iklim usaha UMKM dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan rakyat dan penurunan angka kemiskinan memiliki sasaran

berupa meningkatnya koperasi, UMKM dan etos kewirausahaan dalam

rangka peningkatan ekonomi masyarakat yang dicapai melalui strategi dan


• Meningkatkan akses dan iklim usaha UMKM dan koperasi sejalan

dengan pengembangan dunia usaha dengan arah kebijakan penguatan

ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kompetensi dan daya saing

usaha koperasi dan UMKM.

• Mengoptimalkan kapasitas industri yang ada dan mengembangkan

potensi baru dengan arah kebijakan yaitu :

- Mengembangkan sektor industri kecil, menengah dan kreatif;

- Meningkatkan fasilitasi manajemen dan pemasaran hasil produksi

industri kecil, menengah dan kreatif.

• Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan, sistem dan jaringan

distribusi barang serta pengembangan pasar dalam dan luar daerah

dengan arah kebijakan yaitu:

- Pengembangan dan penataan sarana dan prasarana perdagangan;

- Pengawasan distribusi dan ketersediaan barang;

- Peningkatan perlindungan konsumen.

f) Meningkatnya investasi dan penanaman modal dalam rangka

menumbuhkan perekonomian daerah yang mempunyai sasaran

meningkatnya investasi/ penanaman modal daerah. Pencapaian sasaran ini

dilakukan dengan strategi Mengembangkan iklim yang kondusif bagi

investasi dan pelaku usaha ekonomi baru serta arah kebijakannya yaitu

Menciptakan iklim investasi yang kondusif.

g) Menjaga dan melestarikan lingkungan agar tetap asri, sehat, kondusif

dalam rangka kelangsungan pembangunan. Tujuan ini memiliki sasaran

meningkatnya daya dukung lingkungan terhadap perlaksanaan


86

pembangunan. Untuk mencapai sasaran ini dilakukan dengan strategi

pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan dengan memperhatikan

kaidah-kaidah berkelanjutan dan arah kebijakan sebagai berikut :

• Peningkatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;

• Pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan

kelestariannya;

• Peningkatan pengelolaan dan ketersediaan ruang terbuka hijau;

• Peningkatan kebersihan lingkungan;

• Pengurangan beban pencemaran lingkungan.


Misi kelima yaitu Melakukan percepatan reformasi birokrasi di segala bidang, dan

tata kelola kepemerintahan yang baik (transparan dan akuntabel) yang

mempunyai tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

a) Meningkatnya transparansi, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas

penyelenggaraan pemerintahan daerah, tujuan ini mempunyai sasaran

sebagai berikut :

• Terwujudnya manajemen perencanaan yang efektif, partisipatif,

inovatif dan memperhatikan keinginan masyarakat yang memadai

didukung kajian secara memadai yang dicapai melalui strategi dan


- Mewujudkan pelaksanaan perencanaan pembangunan secara

sistematis dan terpadu dengan arah kebijakan meningkatkan

koordinasi, integrasi dan Sinkronisasi perencanaan pembangunan

lintas sektor serta;

- Mengakomodasi aspirasi masyarakat khususnya dalam perencanaan

pembangunan daerah.

• Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RT/RW dan peraturan

perundangan lainnya yang dicapai melalui strategi dan arah kebijakan

sebagai berikut :


87

- Optimalisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang

dengan arah kebijakan penyusunan perencanaan tata ruang dan

meningkatkan koordinasi pemanfaatan ruang dan pengendalian

pemanfaatan ruang.

• Terwujudnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa) bagi terciptanya daya

saing daerah dan kesejahteraan masyarakat yang dicapai melalui

strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

- Melaksanakan litbang, pengkajian, pengoperasian, penerapan, dan

perekayasaan dalam menumbuhkembangkan inovasi bagi

percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi, dengan arah

kebijakan merumuskan kebijakan inovasi (roadmap, grand design,

dan action plan) berskala Kabupaten dan melaksanakan litbang,

pengkajian, penerapan perekayasaan, dan pengoperasian dalam

rangka penguatan SIDa.

b) Meningkatnya layanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik,

tujuan ini dengan sasaran sebagai berikut :

• Terwujudnya reformasi birokrasi yang profesional, bebas KKN yang

dicapai melalui strategi memperluas kesempatan aparatur dalam

meningkatkan kualitas dan kapasitasnya dengan arah kebijakan

meningkatkan kapasitas SDM aparatur yang profesional dan

kompeten.

• Meningkatnya peran serta lembaga legislatif dalam menyelenggarakan

tugas kepemerintahan dan peningkatan layanan kepada masyarakat

yang dicapai melalui strategi meningkatkan fungsi lembaga legislatif

sebagai mitra eksekutif dalam menyelenggarakan tugas

kepemerintahan dengan arah kebijakan meningkatkan fungsi lembaga

legislatif.

• Meningkatnya fungsi kesekretariatan dan pengembangan lembaga

pemerintahan yang profesional, efektif dan efisien yang dicapai

melalui strategi pengelolaan layanan administrasi secara efektif dan


88

efisien berbasis budaya pemerintahan yang bersih, akuntabel,

transparan, dan bebas dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas dan manjemen layanan administrative kepada

Sekda dan SKPD terkait;

- Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam merumuskan

penanganan masalah lintas sektor;

- Menegakkan supremasi hukum.

c) Terwujudnya pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel

dengan sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset

daerah yang dapat dicapai melalui strategi :

• Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan

mengedepankan kebutuhan masyarakat serta arah kebijakan sebagai

berikut :

- Meningkatkan transparansi pelaksanaan penganggaran;

- Meningkatkan kompetensi pengawasan.

• Optimalisasi Penerimaan Daerah dengan arah kebijakan sebagai

berikut :

- Mengitensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah;

d) Terwujudnya masyarakat madani, kondusif dan berbasis religious toleran

dan bertanggung jawab dengan sasaran meningkatnya ketentraman dan

ketertiban masyarakat, serta penegakan supremasi hukum yang

berkeadilan, transparan, dan profesional melalui strategi meningkatkan

peran serta masyarakat dalam mewujudkan suasana kondusif serta arah

kebijakan sebagai berikut :

• Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap politik dan hukum;

• Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama;

• Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta membangun

komunikasi politik yang terbuka dan saling menghormati;

• Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap keamanan lingkungan.

e) Meningkatkan kewaspadaan dan upaya penanggulangan bencana dengan

sasaran meningkatnya upaya penanggulangan bencana secara efektif dan


89

efisien melalui strategi peningkatan sarana prasarana dan kapasitas

masyarakat dalam penanggulangan bencana serta arah kebijakannya

sebagai berikut :

• Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penanggulangan

bencana;

• Meningkatkan sarana prasarana penanggulangan bencana.

f) Mengembangkan potensi dan bakat pemuda di bidang olahraga, seni, dan

budaya dengan sasaran meningkatnya potensi pemuda, olahraga, dan seni

budaya daerah melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

• Peningkatan peran serta generasi muda dengan arah kebijakan

meningkatkan peran generasi muda;

• Peningkatan sarana dan prasarana keolahragaan dengan arah kebijakan

meningkatkan prestasi olahraga dan meningkatkan fasilitas olah raga;

• Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap seni, budaya dan nilai-

nilai tradisi dengan arah kebijakan mengembangkan seni dan budaya

nilai tradisi.

g) Memberdayakan masyarakat dan desa untuk mendukung pertumbuhan

daerah memiliki sasaran berupa meningkatnya keberdayaan masyarakat

dan desa untuk mendukung pertumbuhan daerah yang dapat dicapai

melalui strategi Peningkatan akses dan kapasitas masyarakat dan desa

dalam pembangunan daerah yang diarahkan melalui kebijakan

memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat dan

desa dalam pembangunan.

h) Meningkatnya sistem pengelolaan arsip agar dapat termanfaatkan secara

maksimal dengan sasaran meningkatnya utilitas kearsipan bagi masyarakat

luas yang dicapai melalui strategi memperluas akses masyarakat dalam

memanfaatkan arsip daerah serta arah kebijakannya memberikan layanan

prima terhadap pengguna arsip.


90


Misi Meningkatkan kemudahan pelayanan publik yang cepat, sederhana serta

murah yang bertujuan untuk Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap layanan

Publik menuju masyarakat yang bertanggung jawab berbasis iman dan taqwa.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran, strategi dan arah kebijakan

sebagai berikut :

a) Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang benar-benar prima, serta

penerapan SPM (Standar Pelayanan Minimal) pada seluruh lembaga

layanan publik dengan strategi optimalisasi sarana prasarana layanan

publik dengan arah kebijakan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan

yg efektif dan efisien.

b) Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan meningkatnya

kualitas layanan kependudukan dengan strategi memberdayakan fasilitas

pendukung administrasi kependudukan sebagai upaya untuk meningkatkan

kualitas layanan yang diarahkan melalui kebijakan peningkatan layanan

prima terkait dengan adminstrasi kependudukan.

c) Meningkatnya kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat serta

keleluasaan untuk menjalankan dan memenuhi kewajiban syariat agama

sesuai dengan keyakinannya dengan strategi mengkoordinasikan dan

memobilisasi stake holder bidang keimanan dan ketaqwaan dalam rangka

mewujudkan masyarakat madani dengan arah kebijakan meningkatnya

ketaqwaan dan kerukunan hidup umat beragama.

d) Meningkatnya penyelesaian ijin lokasi tepat waktu dengan strategi

meningkatkan kapasitas sumber daya menuju stardart pelayanan ijin lokasi

dengan arah kebijakan peningkatan layanan prima penerbitan ijin lokasi.

e) Meningkatnya sistem komunikasi dan media massa dengan strategi

mengembangkan sistem informasi dan komunikasi secara terpadu untuk

mendukung informasi layanan publik, dengan arah kebijakan

mengembangkan sistem informasi dan komunikasi berbasis pada

pengembangan TI.


91

5.6 FOKUS DAN PROGRAM PRIORITAS

Program prioritas daerah dibuat untuk mencapai visi dan misi suatu daerah, begitu

juga program prioritas pada daerah Kabupaten Pamekasan ini untuk mencapai

Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Pamekasan tahun 2013-2018. Program

prioritas ini dibuat untuk masa lima tahun bagi tiap SKPD yang masing-masing

dilengkapi dengan target indikator kinerja yang bertujuan untuk mengetahui

sejauh mana rencana pembangunan tersebut akan dicapai. Sepanjang tahun 2014

Kabupaten Pamekasan telah menetapkan beberapa prioritas pembangunan demi

melaksanakan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam rangka

mengantisipasi dan menangani isu-isu strategis yanga ada.

Program prioritas pembangunan yang dikembangkan di Kabupaten Pamekasan

meliputi ;

(1) pengembangan pendidikan berbasis potensi daerah dan pemerataan kualitas

dan layanan bidang pendidikan bagi masyarakat terutama jenjang

pendidikan dasar dan menengah,

(2) peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan penyedia fasilitas layanan

kesehatan yang terjangkau dan mjurah,

(3) perbaikan dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung mobilitas sosial

dan pembangunan bidang ekonomi,

(4) pengembangan sektor pertanian dan komoditi unggulan lokal, serta

pemberdayaan UKM dan pengembangan sektor perekonomian yang

fungsional dalam mendorong percepatan penanganan kemiskinan dan

pengangguran,

(5) percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah yang

baik dan akuntabel,

(6) pengembangan fasilitas layanan publik yang merata dan terjangkau.

LEMBAGA PENELITIAN & INOVASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo, Surabaya 60115 Phone (031) 5995246, 5955248

Fax (031) 5962066, 5923584

www,lpi.unair.ac.id

Documents

LAPORAN AKHIR - bappeda.pamekasankab.com · LAPORAN AKHIR LEMBAGA PENELITIAN & INOVASI UNIVERSITAS AIRLANGGA ... PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Program penguatan sistem inovasi daerah