Upload
others
View
17
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN AKHIR
HIBAH INTERNAL - PENGABDIAN MASYARAKAT
PENYULUHAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGGUNAAN ANGGARAN
DANA DESA JAGABAYA DALAM PENANGANAN COVID 19, KECAMATAN
PANAWANGAN, KABUPATEN CIAMIS – JAWA BARAT.
DAN
PENDAMPINGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN USAHA KREATIF SERTA
INOVATIF PADA BADAN USAHA MILIK DESA /BUMDES DESA JAGABAYA
DALAM ANTISIPASI COVID 19, KECAMATAN PANAWANGAN,
KABUPATEN CIAMIS – JAWA BARAT.
Oleh:
Tim Akuntansi : Dr. Ramdany, SE.Ak, M.Ak, CA, CPA (NIDN 0310107202)
Drs. H. Rawidjo, Ak, M.Si (NIDN. 0318045402)
Ridwan Saleh, SE, Ak, M.Ak, CPA (NIDN 0025017701)
H. Rama Yuli, SE, MM (NIDN 0304127502)
Samukri, SE.Ak, M.Ak, CA, CPA (NIDN. 0302016802)
Maria Suryaningsih, SE, M.Ak (NIDN 0314058305)
Susi Susilawati, SE, MM (NIDN 0310018603)
M. Asmi Rizaldy, SS, M.Li (NIDN 0314087004)
Tim Manajemen : Moch. Rizal, SE, MM (NIDN. 0324027505)
Mohamad Lutfi, SE, MM (NIDN. 03030270020
Dr. Heri Ispriyahadi (NIDN 0306126501)
Ahmad Darda, SE, MM (NIDN.0309036702)
Sutar, SE, MM (NIDN 0309067505)
Viniyati Maftuchah SE, MM (NIDN 0322076604)
Budiman Abdullah SE, MM (NIDN 0314099103)
Wenty Febriyanti, SE, MM (NIDN 0322029102)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
MUHAMMADIYAH JAKARTA
JULI 2020
DAFTAR ISI
RINGKASAN ...................................................................................................................... 1
BAB 1 PENDAHULUAN ...................................................................................................... 3
A. ANALISIS SITUASI .................................................................................................... 3 B. MASALAH MITRA .................................................................................................... 5 C. SOLUSI YANG DITAWARKAN ........................................................................................... 6
BAB 2 TARGET DAN LUARAN ............................................................................................ 7
BAB 3 METODE PELAKSANAAN ......................................................................................... 8
BAB 4 KELAYAKAN PERGUTRUAN TINGGI.......................................................................... 9
BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN .................................................................................... 10
DAFTAR PUSTAKA
1
RINGKASAN
Transparansi dan pengawasan dana APBD untuk penanganan pandemi Covid-19 perlu
diperketat agar tepat sasaran. Bila perlu, ada mekanisme pelaporan yang real time agar
masyarakat mudah mengawasinya. Dalam Permendagri Nomor 20/2020 disebutkan bahwa
selama masa pandemi Covid-19 pemerintah daerah memiliki wewenang melakukan refocusing
dana APBD untuk mempercepat penanganan pandemi. Besarnya alokasi APBD yang
digunakan serta pengelolaan yang mendesak dan dalam waktu singkat, menjadikan dana
tersebut rentan disalahgunakan. Oleh karenanya, kebutuhan good governance atas anggaran
Covid-19 menjadi sangat penting. Agar pengalokasian dari Pemda menjadi lebih efektif,
transparan dan akuntabel (Hidayatullah, 2020).
Organisasi Ekonomi Pedesaan merupakan bagian yang penting sekaligus menjadi
bagian titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi di pedesaan. Oleh karena itu
diperlukan beberapa upaya yang sistematis dalam mendorong organisasi ini agar mampu
mengelola aset ekonomi strategis sekaligus menggembangkan jaringan ekonomi demi
menigkatkan daya saing ekonomi di pedesaan. Dalam hal ini, BUMDes pada dasarnya
merupakan suatu bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi di
desa.
BUMDes didirikan atas prakarsa masyarakat (Mutiarni et al.,(2018); Risal et al.,(2020))
didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal
dan terdapat permintaan pasar. Sedangkan tugas dan peran Pemerintah adalah melakukan
sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau
pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan
untuk membangun kehidupannya sendiri. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa
yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial
institution). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui
kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial
bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar
(Mutiarni et al.,2018). Oleh karena itu suatu desa pun sangat membutuhkan adanya pelatihan-
pelatihan dalam mengelola keuangan dan upaya meningkatkan akuntabilitas penggunaan
anggaran dana desa serta pelatihan dalam pengembangan usaha secara kreatif dan inovatif.
Laporan keuangan sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan
akuntabilitas sektor publik. Adanya tututan yang semakin besar terhadap pelaksanaan
2
akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan
informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan
keuangan Dalam hal ini BUMDes juga membutuhkan laporan keuangan yang bertujuan untuk
menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja
keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan
mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (Irawarti dan Martanti, 2017).
Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat
pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (opennes) pemerintah desa atas
aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Hanifah dan Praptoyo, 2015). Sama halnya dalam
menyusun laporan keuangan BUMDes, pengelola BUMDes harus mencatat semua aktivitas
usaha yang telah terjadi dan membukukannya ke dalam laporan keuangan. Laporan keuangan
yang tersusun nantinya juga akan digunakan oleh pengelola BUMDes dalam pengambilan
keputusan ekonomi (Risal et al.,2020).
Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa. Dalam
melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasakan sebagian
kekuasaannya kepada perangkat desa, oleh karena itu dalam kaitannya dengan laporan dan
pengembangan itu sendiri, kami dari STIE Muhammadiyah Jakarta bermaksud mengadakan
pendampingan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Jagabaya dan
Pengelolaan Keuangan serta Usaha Kreatif dan Inovatif pada Badan Usaha Milik/BUMDes
Desa Jagabaya, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Jawa Barat.
.
3
BAB I
PENDAHULUAN
A. Analisis Situasi
COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru
ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya
wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah
pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia termasuk di Indonesia. COVID-19
dapat menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung ataupun
mulut yang keluar dari orang yang terinfeksi COVID-19 pada saat batuk, bersin atau berbicara.
Percikan-percikan ini relatif berat. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga jarak
minimal 1 meter dari orang lain.
Terkait penanganan darurat Covid-19, Meteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi (Mendes PPDT) telah mengeluarkan Surat Edaran yang diterbitkan pada
tanggal 24 Maret 2020, yaitu Nomor 8 Tahun 2020 dan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Desa
Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai.
Batasan dan perkiraan penggunaannya guna anggaran program ini adalah 10% sampai
15% untuk dana desa di bawah Rp 800.000.000,-, kemudian bagi desa yang memperoleh Rp
800.000.000,- s/d Rp 1,5 miliar, besarannya 15% sampai 20%, Adapun desa yang mendapatkan
dana desa Rp1 miliar sampai Rp1,2 miliar besarannya 20 sampai 25% dan dana desa Rp1,2
miliar sampai Rp2 miliar besarannya 25% sampai 30%.
Berkaitan hal tersebut di atas, penting bagi Desa untuk secara tranparan menyampaikan
laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik/masyakat dan
pemerintah pusat dalam pengelolaan dana Desa khususnya anggaran dalam penangana Covid-
19.
Di tengah pandemi covid-19, jumlah penduduk miskin Indonesia pun meningkat. Hingga
Maret 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan bertambah 1,63 juta,
menjadi 26,42 juta orang, Persentase kemiskinan meningkat dari tahun 2018 sebesar 9,22
persen menjadi 9,78% (tempo.co), angka tersebut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan
kemiskinan dan masih banyak masyarakat yang mengalami kondisi ekonomi pra-sejahtera.
Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa khususnya dalam peningkatan
kesejahteraan dan ekonomi masyarakat pra-sejahtera, yakni dengan mendirikan Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes) (Nursetiawan, 2018). Melalui BUMDes diharapkan antar lembaga yang
4
ada di masyarakat saling bersinergi untuk lebih maksimal menciptakan kesejahteraan
masyarakat yang setara (Zulkarnaen, 2016).
Dalam pengelolaan dana desa dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik
(good governance) dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan
salah satu prinsip pada Good Govenance yang memiliki pengertian suatu bentuk upaya
pertanggung jawaban kepada publik atas segala aktifitas yang telah dilakukan oleh suatu
instansi pemerintah. Hal tersebut dilakukan agar pemerintah dapat bekerja secara efektif dan
transparan didukung dengan komitmen yang telah terbentuk dalam pelaksanaanya. Alokasi
dana yang cukup besar diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap
kesejahteraan masyarakat desa, dan benar-benar dapat dilaporkan serta
dipertanggungjawabkan. Pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola
yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif. Desa Jagabaya merupakan suatu instansi
pemerintah yang mendukung terhadap terciptanya good governance khususnya akuntabilitas.
Akuntabilitas tersebut diterapkan oleh pemerintah Desa Jagabaya dalam pengelolaan dana desa
yang ditujukan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
Selain akuntabilitas kepada publik peningkatan manajemen Desa juga harus dilakukan,
dimana secara umum harus disertai dan diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia
terutama pada aparatur desa yang mana harus dapat mengikuti perkembangan teknologi baik
itu secara struktur berasal dari Pemerintah Pusat maupun dari pemerintah propinsi. Hal ini
sesuai dengan yang diungkapkan Suparman (2014) yang mengungkapkan bahwa faktor-faktor
yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program alokasi dana Desa dalam
pemberdayaan masyarakat desa diantaranya : faktor Sumber Daya Manusia (SDM),
sosialisasi dan penyaluran dana, serta koordinasi yang sesuai agar proses implementasi
anggaran desa dapat secara optimal.
Pembangunan masyarakat desa pada umumnya telah berlangsung berdampingan
dengan perubahan ekologis, sosial-budaya manusianya serta aspirasi material dan spiritualnya.
Pembangunan masyarakat desa diharapkan bersumber pada manusia sendiri tanpa campur
tangan dari pihak luar. Perkembangan harus berupa metamorfose sosial-ekonomi dan budaya
yang wajar, yang meningkatkan kualitas hidup. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan
melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan
potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara
berkelanjutan.
5
Sebagian besar BUMDes belum dapat menjalankan fungsinya secara maksimal, hanya
salah satu bidang yang masih berjalan, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam
mengembangan bidang usaha yang lain. Sehingga di era modernisasi saat ini diperlukan
strategi dalam mewujudkan kemandirian desa dan mengentaskan permasalahan ataupun
hambatan pelaksanaan BUMDes melalui sebuah inovasi peningkatan kesejahteraan dan
perekonomian masyarakat perdesaandengan pengembangan inovasi BUMDes (Nursetiawan,
2018). Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan mengunakan prinsip kooperatif,
partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable dengan perolehan modal yang
berasal dari masyarakat dan Pemdes. Pelatihan akuntansi sangat diperlukan untuk memberikan
pengetahuan dan pemahaman secara praktik didalam menyusun laporan keuangan BUMDes
serta meningkatkan kemampuan dari para pengelola BUMDes khususnya bendahara, sehingga
mampu menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan kaidah akuntansi yang berguna
untuk pengambilan keputusan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola kepada
pemerintah desa maupun masyarakat (Risal et al.,2020). Secara umum terdapat pihak-pihak
yang berperan penting dalam pengembangan BUMDes Desa Jagabaya oleh karena itu dalam
kaitannya dengan pelaporan dan pengembangan itu sendiri, kami dari STIE Muhammadiyah
Jakarta bermaksud mengadakan “Penyuluhan Peningkatan Akuntabilitas Penggunaan
Anggaran Dana Desa Jagabaya, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Jawa Barat Dan
Pengelolaan Keuangan dan Usaha Kreatif Serta Inovatif Pada Badan Usaha Milik / BUMDES
Desa Jagabaya, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Jawa Barat.”
B. Masalah Mitra
Permasalahan yang dihadapi mitra yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan
Aparatur Sumber Daya Manusia di Desa Jagabaya, Kec. Panawangan, Ciamis – Jawa Barat
dalam hai ini adalah perlu diadakannya Penyuluhan dalam pelaporan untuk dapat meningkatan
akuntabilitas penggunaan anggaran dana Desa dan pengelolaan keuangan serta usaha kreatif
dan inovatif Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hal itu diperlukan karena mitra masih
bingung dan ragu serta tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan merasa
kesulitan dalam mengelola keuangan serta pengembangan BUMDes, keterbatasan kapasitas
sumber daya manusia di desa untuk mengelola dan mengembangkan BUMDes yang akuntabel
dan berkinerja baik, belum berkembangnya proses konsolidasi dan kerjasama antar pihak
terkait untuk mewujudkan BUMDes sebagai patron ekonomi yang berperan memajukan
6
ekonomi kerakyatan, serta kami dari STIE Muhammadiyah Jakarta membantu menemukan
peluang yang bagus dalam hal pengembangan usaha,
C. Solusi Yang Ditawarkan
Berdasarkan deskripsi masalah diatas maka diperlukan beberapa solusi yang ditawarkan
dalam mengatasi permasalahan mitra tersebut. Adapun solusi yang ditawarkan dalam
Pengabdian Masyarakat ini adalah model pelatihan dan pendampingan dengan cara-cara
sebagai berikut : 1. Tahap Persiapan; 2) Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan;
3) Tahap Pelaksanaan Program atau Kegiatan; 4) Tahap Evaluasi
Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat menitikberatkan pada upaya pengelolaan
keuangan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Metode pelaksanaan
program yang akan dilakukan berupa Penyuluhan, Pelatihan dan Pendampingan tentang : 1)
Penyusunan laporan keuangan 2). Proses pengembangan usaha yang tepat 3) Upaya
menemukan peluang yang tepat bagi BUMDes.
7
BAB II
TARGET DAN LUARAN
A. Target Luaran
Target dari pelaksanaan Pengabdian Masyarakat ini adalah :
1. Kepala Desa, Desa Jagabaya, Kec, Panawangan, Kab. Ciamis – Jawa Barat.
2. Pengelola BUMDes Desa Jagabaya, Kec, Panawangan, Kab. Ciamis – Jawa Barat.
3. Perangkat Aparatur Pemerintah Desa Jagabaya, Kec, Panawangan, Kab. Ciamis – Jawa
Barat.
Luaran yang diharapkan adalah :
1. Meningkatkan kemampuan kompetensi mitra baik secara individu maupun secara tim;
2. Meningkatkan pemahaman mitra baik itu Aparatur Desa dan Sumber Daya Manusia
BUMDes tentang pengelolaan keuangan baik Konvensional maupun Online
4. Mampu melihat peluang ditengah masyakarat sebagai upaya menciptakan BUMDes
dengan Usaha yang kreatif dan Inovatif serta Menciptakan Aparatur Desa yang mampu
memberikan Laporan dengan tepat waktu sesuai dengan Juklak dan Juknis.
5. Pendirian BUMDes diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda
perekonomian di pedesaan seiring dengan peningkatan Kapabilitas Sumber Daya
Manusianya.
6. Hasil Pengabdian Masyarakat ini kan dipublish pada Berita STIEM Jakarta
8
BAB III
METODE PELAKSANAAN
Metode yang dipakai dalam program pengabdian masyarakat ini berkenaan dengan masalah
kemitraan antara lain :
1. Metode Pelatihan
- Melakukan penyuluhan dalam peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran dana
Desa Jagabaya dalam penanganan Covid 19, Kecamatan Panawangan, Kabupaten
Ciamis - Jawa Barat.
- Melakukan beberapa pelatihan pengelolaan keuangan serta usaha secara keratif dan
inovatif pada Badan Usaha Milik / BUMDES Desa Jagabaya dalam antisipasi Covid
19, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis - Jawa Barat
2. Metode Pendampingan
- Melaksanakan pendampingan kepada Kepala Desa dan Aparatur desa dalam
pembuatan laporan pertanggungjawaban tentang Akuntabilitas Penggunaan Anggaran
Desa.
- Melakukan pendampingan tentang tata cara mengembangkan usaha kreatif dan
inovatif dalam rangka pengembangan diversifikasi usaha pada Badan Usaha Milik
Desa / BUMDES Desa Jagabaya.
9
BAB IV
KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI
A. Kelayakan Perguruan Tinggi
Pengalaman dan sinergisme tim pengabdian masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi Muhammadiyah Jakarta dibawah Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat
(LPPM) STIE Muhammadiyah Jakarta, merupakan salah satu kunci keberhasilan
program. LPPM STIE Muhammadiyah Jakarta akan menjalin kerja sama dengan
BUMDes di Desa Jagabaya, Kec. Panawangan, Ciamis – Jawa Barat. Bentuk kerjasama
yang dilakukan berupa “Penyuluhan dalam peningkatan akuntabilitas penggunaan
anggaran dana Desa Jagabaya dalam penanganan Covid 19, Kecamatan Panawangan,
Kabupaten Ciamis - Jawa Barat Dan pelatihan pengelolaan keuangan serta usaha secara
keratif dan inovatif pada Badan Usaha Milik / BUMDES Desa Jagabaya dalam antisipasi
Covid 19, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis - Jawa Barat.” Tim Pengabdian
masyarakat terdiri dari staf pengajar STIE Muhammadiyah Jakarta yang umum memiliki
pengalaman dan kompetensi yang tinggi dibidangnya.
10
BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil yang dicapai dalam program pengabdian masyarakat adalah :
1. Adanya kemandirian dan kemampuan kompetensi mitra baik secara individu maupun
secara tim;
2. Adanya kepedulian pihak Akademisi khususnya STIE Muhammadiyah Jakarta dalam
membantu pihak-pihak yang membutuhkan dalam pengembangan manajemen
organisasi dan pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa.
3. Membantu dalam mencarikan solusi tepat dalam pengembangan usaha kreatif dan
inovatif dalam rangka pengembangan diversifikasi usaha pada BUMDES Desa
Jagabaya
11
DAFTAR PUSTAKA
Hanifah, S. I. (2015). Akuntanbilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran
Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 4 No. 8.
Irawati, D. d. (2017). Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes Terhadap
Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomenologi Pada BUMDes Desa Karangbendo Kec
Ponggok Kab Blitar. Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan
Bisnis, (SNAPER-EBIS 2017) (pp. 41-51). Jember: 27-28 Oktober 2017 .
Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. Jurnal Riset Akuntansi Dan
Auditing "Goodwill". Vol 8, No 1.
Mutiarni, R., Zuhroh, S., & Utomo, L. P. (2018). Pendampingan Pencatatan Transaksi Dan
Penyusunan Laporan KeuanganBadan Usaha Milik Desa (Bumdes) Putra Subagyo Desa
Miagan - Jombang. Jurnal Of Community Service (COMVICE), Vol 2 No 1, hal.21-28.
Nursetiawan, I. (2018). Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bisnis. Moderat
: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintah , hal.72-81.
Risal, Wulandari, R., & Jaurino. (2020). Pendampingan Akuntansi Dan Keuangan BUMDes
Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. CENDEKIA: Jurnal
Pengabdian Masyarakat, Vol. 2, No. 1 , hal.49-57.
Rois, R. F. (2018). Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Pangkahkulon Kecamatan
Ujungpangkah Kabupaten Gresik). Jurnalmahasiswa.unesa.ac.id. Vol 6, No 1 .
Suparman, Dedi K, Dwi H. 2014. Implementasi program alokasi dana desa di kecamatan
sukadana kabupaten kayong utara. Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2014.
Zulkarnaen, R. M. (2016). Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. Dharmakarya: Jurnal Aplikasi
Ipteks untuk Masyarakat, 5(1) , hal. 1-4.
Website :
Hidayat, Taufik. (2020). Laporkan penggunaan anggaran untuk Covid-19 secara real time.
https://www.google.com/amp/s/amp.lokadata.id/amp/laporkan-penggunaan-anggaran-
untuk-covid-19-secara-real-time. Pada Selasa, 4 Agustus 2020. Pukul 14.55.
Rosana, F. C; Cahyani, D.R. (2020, Juli 15). tempo.co. Retrieved Agustus 4, 2020, from
https://bisnis.tempo.co: https://bisnis.tempo.co/read/1365480/maret-2020-jumlah-
penduduk-miskin-baru-bertambah-163-juta
LAMPIRAN 1
STIE MUHAMMADIYAH JAKARTA
LAPORAN KEUANGAN PENGABDIAN MASYARAKAT DI DESA JAGABAYA KABUPATEN CIAMIS VIA FLATFORM ZOOM
Jakarta, Rabu 08 Juli 2020
Penerimaan
Hibah Internal PKM dari STIE Muhammadiyah Jakarta 3,800,000
Pengeluaran
Kuota Internet Zoom Di desa jagabaya,
Ciamis 1,000,000
Biaya Transfer 6,500
Pemateri :
Dr.Heri Ispriyahadi SE, MBA 300,000
Drs.H Rawidjo, M.Si 300,000
Konsumsi Makan Siang untuk Tim Dosen
578,000
Pengganti Kuota Dosen + Tim Pendukung
1,500,000
Fotocopy 15,500
Minum Mineral 100,000
Jumlah Pengeluaran 3,800,000
SURPLUS/DEFISIT -
Jakarta, 04 Agustus 2020
Ketua Panitia Bendahara
Ahmad Darda, SE,MM Maria Suryaningsih, SE, M.Ak
LAMPIRAN 2
Drs. H. Rawidjo, Ak, M.Si (NIDN. 0318045402)
Dr. Ramdany, SE.Ak, M.Ak, CA, CPA (NIDN 0310107202)
Ridwan Saleh, SE, Ak, M.Ak, CPA (NIDN 0025017701)
H. Rama Yuli, SE, MM (NIDN 0304127502)
Samukri, SE.Ak, M.Ak, CA, CPA (NIDN. 0302016802)
Maria Suryaningsih, SE, M.Ak (NIDN 0314058305)
Susi Susilawati, SE, MM (NIDN 0310018603)
M. Asmi Rizaldy, SS, M.Li (NIDN 0314087004)
PENYULUHAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGGUNAAN
ANGGARAN DANA DESA JAGABAYA DALAM PENANGANAN COVID 19,
KELURAHAN JAGABAYA, KEC , PANAWANGAN KAB . CIAMIS
JAWA BARAT
DANA DESA
DASAR HUKUM
1. UU No.8 Tahun 2006 Tentang DESA.
2. UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
3. PP No 43 Tahun 2014 jo PP No. 47 tahun 2015
4. PP No 80 Tahun 2014 jo PP No. 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa dari APBN
5. Permendagri No.113 dan No. 114 Thn 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
6. Surat No. 93/ 2015 dan No. 35/PMK.07/2020 tentang tata cara PengalokasiN , Penyaluran , Penggunaan , pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
Berdasarkan Permendagri No. 137 thn 2017 :
Wilayah Administrasi terdiri dari:
418 Kabupaten
98 Kota
7.098 Kecamatan
8.490 Kelurahan
74.957 Desa
No Uraian Pemerintah Daerah Pemerintah Desa
1 Pemilihan Langsung PILKADA PILKADES
2 Masa Jabatan 5 thn 6 thn
3 Eksekutif Gubernur , Bupati, WaliKota
Kepala Desa
4 Legislatif DPRD BPD
5 Perencanaan RPJM , RKPD RPJM Desa, RKPD Desa
6 Sumber Dana - PAD- Transfer ( DAU, DAK )- Lain2
-PAD-Transfer ( DD dll)- Lain lain
7 Anggaran APB Daerah APD Desa
8 Kekayaan Terpisah BUMD BUMDes
9 Laporan:-Semester--Tahunan--Akhir masa jabatan
-Lap Prognasir APBD-- LPPD, LKPJ, Informasi
-Lap pelaksanan APBDesa-- LPPD,LKPJ, Info masy.--LPPD, AMJ desa
10 Laporan Kekayaan NERACA Lapaoaran Kekayaanmilik Daerah
Anggaran Dana Desa( A.P.B.N
Thn 2020 Thn 2019 Thn 2018 Thn 2017 Thn 2016
Dana Desa Rp. 72 T Rp. 70 T Rp. 60 T Rp. 55 T Rp. 47 T
Jumlah Desa 74.910
Anggaran Dana Desa 2020Kabupaten Ciamis
Nama Kabupaten Jmu. Desa Anggaran ( ribuan )
Kabupaten Ciamis 258 desa Rp. 263.028.754
Desa Jagabaya Rp. 1.020.000
Komposisi Anggaran Kab Ciamis 2020
No. Alokasi Dana Desa Jumlah ( dlm .000)
1 Alokasi Dasar per desa Rp. 662.806.000
2 Alokasi Dasar Rp. 171.003.948
3 Alokasi Afirmasi Rp. 1.634.706
4 Alokasi Kinerja Rp. 3.746.496
5. Alokasi Formula Rp. 86.643.604
TOTAL Rp. 263.028.754
Pendapatan & B Modal Kab Ciamis
2014 2015 2016 2017 2018*)
Dalam Rp. .000. Dalam Rp. .000. Dalam Rp. .000. Dalam Rp. .000. Dalam Rp. .000.
Pendapatan Asli Daerah 182,320,228.01 180,304,950.79 204,759,436.00 222,938,975.24 215,240,788.00
Dana Alokasi Umum 1,068,289,296.01 1,156,989,995.00 1,203,476,252.00 1,182,335,044.00 1,183,061,992.00
Dana Alokasi Khusus 91,526,066.11 127,601,320.00 136,076,011.00 458,200,018.32 416,875,756.00
Belanja Modal 349,432,436.46 492,668,741.65 549,753,299.00 432,320,118.62 193,843,214.96
Kegunaan Dana Desa
1. Desa harus menenukan produk UNGGULAN.
2. Membentuk BUMDes
3. Membangun Embung / penampungan air untuk pertanian
4. Membangun fasilitas olah raga
Prinsip2 Penggunaan Dana Desa
1 Keadilan Mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desatanpa mem beda2 kan
2 KebutuhanPrioritas
Mendahulukan kepentingan desa yg lebih mendesak , lebihdibutuhkandan berhubungan langsung dengankepentingan sebagian besar masyarakat Desa
3 Keqenangan Desa Mengutamakan kewenangan hak asal usul dankewenangan lokal berskala desa
4 Partisipatif Mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat
5 Swakelola danberbasis sumberdaya Desa
Mengutamakan pelaksanaan secara mandiri denganmendayagunakan sumber daya alam desa , mengutamakantenaga, pikiran dan ketrampilan warga desa dan kearifanlokal
6 Tipologi Desa Meempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristikgeografis, sosio;ogis antropologis ekonomi dan ekologiDesa yg khas serta perubahan aatau perkembangan dankemajuan Desa
Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuaiPermendes No. 19 tahun 2017 :
1. Pembangunan Desa
2. Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pembangunan Desa
Diarahkan untuk pengadaan pembangunan , pengembangan dan pemeliharaan sarana danprasarana :
1. Desa.
2. Sosial, Pelayanan Dasar
3. Usaha ekonomis Desa
4. Lingkungan hidup
5. Dan lain2
Pemberdayaan Masyarakat DesaDiarahkan untuk :1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan
dan pengawasan pembangunan Desa.2. Pembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat desa3. Pengembangan sistem informasi desa4. Dukungan pengelolaan kegiatan pelaayanan sosial dasar5. Dukungan Permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi
produktif6. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi7. Dukungan pengelolaan pelestarian lingkungan hidup8. Pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama
desa dengan pihak ke III9. Dukungan menghadapi dan menangani bencana alam ,
KLB
Penggunaan Dana Desa
Dana Desa BOLEH digunakan untuk kegiatanWALAUPUN BUKAN menjadi Prioritas ( Anggaran ) :
1. Kegiatan Prioritas Desa .
2. Sangat dibutuhkan masyarakat Desa
3. Sesuai dengan urusan dan kewenangan Desa
4. Sudah disepakati dalam musyawarah Desa
Pengelolaan Keuangan DesaBab IV pasal 29 Permendagri No.20 Thn 2018
Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhankegiatan yang meliputi perencanaan,pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, danpertanggungjawaban keuangan Desa.
Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnyadisebut RKP Desa, adalah penjabaran dariRencana Pembangunan JangkaMenengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu)tahun.
Pasal 29 Bab IV Permendagri No. 20 Thn 2018 Pengelolaan Keuangan Desa meliputi:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan;
c. penatausahaan;
d. pelaporan;
e. pertanggungjawaban
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yangselanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkatDesa yang melaksanakan pengelolaan keuanganDesa berdasarkan keputusan kepala Desa yangmenguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
Keuangan Desa dikelola berdasarkan asastransparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukandengan tertib dan disiplin anggaran, dan akanmeningkatkan pendapatan aseli daerah yaitumeningkatnya hasil USAHA dari BUMDes
Kebutuhan dan Potensi Desa1. Kebutuhan masyarakat terutama dalam
pemenuhan kebutuhan pokok;2. Tersedia sumber daya desa yang belum
dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaandesa dan terdapat permintaan di pasar;
3. Tersedia sumber daya manusia yang mampumengelola badan usaha sebagai aset penggerakperekonomian masyarakat;
4. Adanya unit-unit usaha yang merupakankegiatan ekonomi
5. Warga masyarakat yang dikelola secara parsialdan kurang terakomodasi; BUMDes merupakanwahana untuk menjalankan usaha di desa.
1. Perencanaan
Perencanaan pengelolaan keuangan desamerupakan perencanaan penerimaan danpengeluaran pemerintah desa pada tahunanggaran berkenan yang dianggarankan dalamAPB Desa.
2. Pelaksanaan
Pelaksanaan pengelolaan keuangan desamerupakan penerimaan dan pengeluaran Desayang dilaksanakan melalui rekening kas Desapada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota
3. Penatausahaan
Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangansebagai pelaksana fungsikebendaharaan. Penatausahaan dilakukan denganmencatat setiap penerimaan pengeluaran dalam bukakas umum (BKU) yang ditutup setiap akhir bulan.
4. Pelaporan
Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksana APBDessemester pertama kepada Bupati/Walikota melaluicamat, yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBDesdan laporan realisasi kegiatan.
Pertanggungjawaban
Laporan pertanggungjawaban disampaikanpaling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhirtahun anggaran berkenaan yang ditetapkandengan Peraturan Desa.
Peraturan Desa disertai dengan laporankeuangan, laporan realisasi dan daftarprogram sektoral, program daerah danprogram lainnya yang masuk ke Desa.
Buku Tambahan yang diperlukan
1. Buku pembantu bank merupakan bukucatatan penerimaan dan pengeluaran melaluirekening kas Desa.
2. Buku pembantu pajak merupakan bukucatatan penerimaan potongan pajak danpengeluaran setoran pajak.
3. Buku pembantu panjar merupakan catatanpemberian dan pertanggungjawaban uangpanjar.
Permendagri No 113 tahun 2014
1. Perencana : Sekretaris Desa membuat rencana kegiatan2. Penganggaran : Sekretaris Desa membuat APBDesa3. Pelaksana : Penerimaan dan Pengeluaran Desa
dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa/ Bankserta diikuti dengan bukti2
4. Penata Usaha : Bendahara Desa sebagai AdministrasiDesa
5. Pelaporan : Kepala Desa menyampaikan Laporan keBupati/ Wali Kota , berupa laporan semesteran atautahunan
6. Pertanggung jawaban : Kepala Desa bertanggungjawabkepada Bupati/ Wali Kota atas Keuangan Desa
KONSEP PENGELOLAAN DANA DESA
1. Pelaku terkait pengelolaan Dana Desa
2. Manajemen Pengelolaan Dana Desa.
3. Perencanaan
4. Azas Pengelolaan Keuangan Desa
5. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
7. Akuntansi Desa
Pelaku terkait pengelolaan Dana Desa1. SDM Desa .
1. Kepala Desa2. Sekretaris Desa3. Bendahara Desa4. Perangkat Desa
2. Stackholders.1. Menteri Desa2. Menteri Keuangan3. Menteri Dalam Negeri4. Bupati5. Camat6. Masyarakat
3. Pengawas1. BPD2. APIP3. BPK4. Masyarakat
MANAJEMEN PENGELOLAANPARTISIPASI AKUNTANSI TRANSPARANSI
-Perencanaan-- RPJM Desa-- RKPDesa
-- RAPB Desa
Koordinasi & Pelaksanaan evakuasi Pelaporan
-Pengawasan-- BPD
--MasyaraakatDesa
-APIP & BPK
Perencanaan
Sesuai Kemen DDN No. 66 tahun 2007 Perencanaan Desa , memberikan pedomanbagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa , sehingga prosespenyusunan APB Desa dapat maksimal dandapat dipakai dalam pengambilan keputusan
Azas Pengelolaan Keuangan Desa
Dalam rangka mendukung terwujudnya Tata Kelolayang baik ( Good Governace ) PengelolaaKeuangan Desa dilakukan berdasarkan prinsipTata Kelola :
1. Transparan: keterbukaan masyarakat untukmengetahui dan mendapatkan akses informasi.
2. Akuntabilitas : memberikanpertanggungjawaban kepada pihak yg memiliki.
3. Partesipasi : keikutsertaan dan keterlibatanmasyarakat secara aktif mengelola dana desa
Kewenangan Kepala Desa atas Dana Desa
1. Menetapkan kebijaksanaan pelaksanaanAPBDesa
2. Menetapkan Pelaksanaan Tehnis PengelolaanKeuangan Desa ( PTPKD).
3. Menetapkan Petugas yg memungutpenerimaan Desa.
4. Menyetujui Pengeluaran yg ditetapkan dalamAPBDesa
5. Melakukan Tindakan yg mengakibatkanpengeluaran atas beban APBDesa
Program Padat Karya dan Cash For Work
Sesuai UU No. 6 thn 2014 dan PP No. 60 thn2014 Dana Desa bersumber dari APBN , untukpembangunan diarahkan dengan 2 metode :
Padat Karya Cash For Work
PK : Program Dana Desa untukmengentaskan kemiskinan melaluipenurunan pengangguran
CFW : karena upah di bayar per hari kerjadengan harapan kesejahteraanmasyarakat diharapkan Optimal
1. Bersifat produktif2. Berdasarkan azas pemnfaatkan
tenaga kerja dlm jumlsh bear.3. Bertujuan mengurangi pengangguran:a) Pengangguranb) Penduduk miskinc) Setengah pengangguran ( kerja masih
cari kerja lagi / belum maksimal )
1. Salah satu bentuk kegiatan padatkarya.
2. Dengan memberikan uph langsung3. Memperkuat daya beli
Pendapatan Desa
1. Pedpt aseli daerrah 2. Transfer 3. Pendapatan lainlain
1. Hasil Usaha2. Hasil Aset3. Swadaya Partisipasi dan
Gotong Royong4. Lain2 pendapatan aseli
daera
1. Dana Desa2. Bagi hasil Pajak Daerah
dan Retribusi3. Alokasi Dana Dana (
ADD).4. Bantuan keuangan dari
APBD Propinsi5. Bantuan Keuangan dari
APBD Kabupaten/ Kota
1. Hibah pihak ke III yang tidak mrngikat.
2. Lain2 pendapatandaerah yang SAH ( pendapatan dari kerjasama pihak ke III
Beda nya Dana-dana dengan Alokasi Danadana:
Dana- dana : sumbernya dari APBN
Alokasi Dana Dana : sumbernya dari APBD
TERAKHIR
DANA DESA AKAN MENSEJAHTERAKANMASYARAKAT TERGANTUNG DARI SIKAP,PERILAKU DAN KEBIJAKAN KEPALA DESA.
SELAMAT BERJUANG UNTUK BAPAK KEPALADESA JAGABAYA , KEC PANAWANGAN KAB.CIAMIS
MOTTO:
“ MEMAJUKAN PEREKONOMIAN DESA DAN MENGURANGI KEMISKINAN “.
DESA SEJAHTERA
SDM UNGGUL
INDONESIA MAJU
CORONA VIRUS DISEASE 2019
( COVID 19)
Dasar hukum:1. PP No. 1 thn 2020 jadi UU No. 1 thn 20202. UU No. 6 tahun 2014 tentang DESA3. PP No. 43 th 2014 jo PP No. 47 thn 2015 jo PP No. 11 thn
20194. Permendagri No.113 dan No. 114 Thn 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa5. Surat No. 93/ 2015 dan No. 35/PMK.07/2020 tentang tata
cara Pengalokasian , Penyaluran , Penggunaan , pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
6. Surat Menteri Desa PDTT No. 8 Tahun 2020 tentang DesaTanggap Covid 19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa
Data Covid 19 per tgl. 6 Juli 2020Sumber KOMPAS.Com
64.958 terkonfirmadi
38.748 ODP ( orang dlm pengawasan
13.360 PDP ( Pasien dalam pengawasan
3.241 meninggal
29.919 sembuh
Dana Covid 19 Anggaran penanggulangan Covid 19 sebesar Rp.
677,2 Trilyun dari Rp. 405,1 T , naik 67 % digunakan untuk :
No Dana Digunakan
1 Rp. 87,55 T -Bidang Kesehatan, tenaga medis, santunan kematian, bantuan iuran jasa kesh nas , pembayaran Gugus Tugas, insentif perpajakan di bidang keshatan
2 Rp. 203,9 T - PKH, Sembako, Baksos , kartu pekerja, dis listrik, BLT danDANA DESA
3 Rp. 123,46 T UMKM, Subsidi Bungarestrukturisasi , pinj UMKM max Rp. 10 M dan Pinjaman thd kredit Modal Kerja DARURAT
4 Rp. 120,61 T Insentip dunia usaha relaksasi bd pajak
5 Rp. 44,57 T Pendanaan kootparasi ( BUMN dan Padat Karya
6 Rp. 97,11 T Dukungan Kementerian dan Lembaaga serta PEMDA
1. Optimalisasi sumber pembiayaan NON HUTANG:
1. Pemanfaatan Sisa Anggaran Lebih
2. Dana Abadi Pemerintah
3. Dana dari BLU
2. Fleksibilitas Pinjaman Tunai ( Bank Dunia, IDB)
3. Penerbitan Surat Berharga Negara ( SBN).
4. SBN Domistik
5. Fungsi BI
Maksud dan Tujuan Surat Edaran Menteri DesaPDTT No. 8 Thn 2020 tanggal 24 Maret 2020adalah Sebagai ACUAN dalam melaksanakanDesa Tanggap COVID 19 dan PelaksanaanPadat Karya Tunai Desa ( PKTD ) denganmenggunakan DANA DESA
PADAT KARYA TUNAI DESA1. Dana Desa digunakan dengan Pola Padat Karya
Tunai Desa (PKTD), melalui pengelolaan secaraSWAKELOLA serta pendayagunaan SUMBERdaya ALAM, Tehnologi tepat guna , inovasoi dansumber daya manusia DESA
2. Pekerja di prioritskan keluarga miskin,penganggur , setengah penganggur dan anggotamasyarakat marjinal lainnya.
3. Pembayaran upah kerja diberikan SETIAP HARI
4. Pelaksanaan PKTD harus jaga jarak dan pakaimasker( bagi yg batuk / pilek )
Siapa yang menangani COVID 19 di tingkatKelurahan / Desa ?
Kelurahan / Desa HARUS membentuk RELAWANDESA LAWAN COVID 19.
Susunan Relawan Desa Lawan COVID 19
Ketua : Kepala DesaWakil : Ketua Badan Permusyawaratan Daerah
( BPD )Anggota : perangkat desa, anggota BPD, Ketua
RW, Ketua RT, Bidan Desa, Tokoh Agama , Tokoh Adat, Tokok Masyarakat, KarangTaruna , PKK, Kader penggerakMasyarakat Desa , pendamping LokalDesa, Pendamping Desa Sehat, Pendamping Program Keluarga Harapan( PKH). Dll
Mitra : Babinkamtibmas, Babinsa, Pendamping Desa
Tugas Relawan Desa Lawan COVID 19
1. Melakukan Pencegahan covid 19.
2. Melakukan penanganan terhadap warga desakorban COVID 19.
3. Senantiasa melakukan koordinasi secaraintensif dengan Pemerintah Kabupaten /Kota, cq Dinas Kesehatan dan atau DinasPemberdaya an Masyarakat Desa
Melakukan Pencegahan covid 19.1. Melakukan edukasi melalui sosialisasi terkait informasi COVID 19,
baik gejala, cara penularan dan langkah2 pencegahan.2. Mendata penduduk rentan sakit, ( manula, balita, orang sakit
menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis.3. Mengidentifikasi fasilitas2 desa yg bisa dijadikan sebagai ruang
isolasi.4. Melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan
pembersih tangan ( hand saintizer ) di tempat umum.5. Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan ,
serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Covid 19.6. Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid
19 ( No. RS, No Ambulan dll).7. Melakukan deteksi ini penyebaran covid 19 , dengan memantau
Pergerakan Masyarakat melalui :1. Pencatatan Tamu yg masuk ke Desa2. Pencatatan keluar masuk warga desa setempat kedaerah lain3. Pendataan warga yg baru datang dari rantau4. Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pentauan ( ODP) dan
Pasien Daalam Peantauan ( PDP) Covid 19
Melakukan penanganan terhadap wargadesa korban COVID 19
1. Bekerja sama dengan RS/Puskesmas setempat.
2. Penyiapan ruang isolasi di Desa
3. Merekomendasi kepada warga yg pulang daridaerah terdampak Covid 19 untuk isolasi diri
4. Membantu menyiapkan logistik ruang isolasi
5. Menghubungi petugas medis/ PenanggulanganBencana Daerah ( BPBD ) untuk tindak lanjuttehadap warga yg musuk isolasi
Perubahan APBDes
1. Peruhan APBDes untuk menggeserpembelanjaan bidang dan sub bidang lainmenjadi bidang penanggulangan bencana ,keadaan darurat dan mendesak desa, danbidangpelaksanaan pembangunan desa untukkegiatan Padat Karya Tunai Desa ( PKTD).
2. Desa2 yang masuk wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) Covid 19 , maka APBDes langsung diUBAHuntuk memenuhi kebutuhan tanggap COVID 19di DESA. ( KLB diatur Bupati / Walikota ).
Bagi Desa yang telah menganggarkan dalam APBDesa untuk bidang
Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa:
• Untuk penanganan terhadap penanggulangan bencana, dan mendesak yangapabila ditunda akan menimbulkan resiko kematian dan/atau sakit berat, atasperintah kepala Desa, Kaur keuangan dapat mengeluarkan uang dengan SPP Panjaryang diajukan oleh Kasi/Kaur sesuai bidang tugasnya.
• Kasi/Kaur kemudian menyusun RAB untuk pemenuhan kebutuhan penanganankeadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan diajukan kepada KepalaDesa melalui Sekretaris Desa.
• Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan.• Kepala Desa melalui surat keputusan kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan
kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan olehsekretaris Desa.
• Untuk penanganan terhadap penanggulangan bencana, keadaan darurat, danmendesak Desa yang tidak menimbulkan resiko kematian dan/atau sakit berat,proses pengeluaran anggaran tetap melalui tahapan sebagaimana angka 2 (dua), 3(tiga) dan 4 (empat).
• Pelaksanaan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, danmendesak Desa dipertanggungjawabkan melalui Rapat Kerja Pemerintah Desayang melibatkan BPD dan dituangkan dalam Berita Acara paling lambat satu (1)bulan setelah pelaksanaan.
• Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepadaBupati/Wali Kota paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan kepala Desaditetapkan.
Kriteria bencana sebagaimana dimaksud angka 1, yaitu:
• Korban yang mengalami dampak buruk bersifat komunal(lebih dari 2 KK atau sesuai pengaturan daerah).
• Dampak dari adanya bencana adalah ketidakmampuankorban untuk memenuhi kebutuhan dasar secara mandiridalam masa saat terjadinya bencana hinggapenanggulangan bencana diambilalih oleh pemerintahsupra desa dan/atau maksimal sampai dengan tujuh (7) harisetelah bencana terjadi (untuk ketentuan 7 hari perlumempertimbangan pengaturan daerah dan kondisilapangan).
• Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud di atas meliputikebutuhan, pangan, sandang, air bersih dan sanitasi,pelayanan kesehatan, penampungan dan tempat huniansementara (ruang isolasi).
Bagi Desa yang belum menganggarkan dalam APBDesa untuk bidangPenanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa:
Memfasilitasi percepatan perubahan RKP
• Memfasilitasi percepatan perubahan RKP Desa melalui MusyawarahPerencanaan Pembangunan Desa khusus dalam rangka penyusunanperubahan kegiatan yang difokuskan pada kegiatan yang berhubungandengan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat yang terkenadampak dengan melibatkan Pemerintah Desa, Badan PermusyawaratanDesa, unsur masyarakat Desa, OPD terkait dan Camat.
• Proses perubahan RKP Desa sekaligus juga diikuti dengan perubahan APB Desa melalui asistensi OPD terkait dan Camat. (sinergi dalam pelaksanaanevaluasi rancangan Perdes Perubahan APBDesa)
• Perubahan APB Desa yang disepakati bersama dalam MusyawarahPerencanaan Pembangunan Desa khusus sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) tidak memerlukan evaluasi dari Bupati.
• Kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan sosial dasarmasyarakat yang dianggarkan dalam perubahan APB Desa yang merupakan kewenangan lokal berskala Desa.
Jika dilakukan perubahan APBDes untuk penanggulanganbencana dapat dimasukkan pada bidang 3 (tiga)
• Kesiap siagaan terhadap bencana, pospenanganan bencana dan penganggarannyadapat dimasukkan pada bidang 3 atau bidang 5sesuai Pasal 25 Permendesa Nomor 11 Tahun2019 tentang prioritas penggunaan dana desatahun 2020, Surat Edaran Menteri Desa, PDT danTransmigrasi Nomor 8 tahun 2020 sebagai dasarkebijakan perubahan APBDes. Kriteria KeadaanLuar Biasa diatur dalam Peraturan Bupati atauWalikota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.
Bagaimana membentuk Posko COVID-19 diKampung/Desa?
• Pemerintah Desa dapat membentuk gugus tugas COVID-19 sesuai SE KemendesPDT dan Transmigrasi No. 2 tahun 2020 untuk memproteksi warganya dariancaman penyebaran pandemic COVID-19. Kegiatan-kegiatan tersebutdapatdisesuaikan dengan kondisi Masyarakat Adat di Desa dengan melakukan hal-halsebagai berikut:
• Desa-Desa yang berada dalam satu kesatuan Wilayah Adat hendaknya salingbekerjasama untuk memastikan masyarakat dan Wilayah Adat dapat terlindungisecara menyeluruh dari ancaman COVID-19.
• Memastikan pelaksanaan musyawarah adat di komunitas yang berada dalamwilayah Desa masing-masing dan memberlakukan tindakan lockdown ataumenutup sementara akses keluar masuk Kampung/Desa sampai situasi pandemiberakhir atau sesuai ketentuan dan hukum adat di wilayah masing-masing.Membuat pos jaga gerbang Kampung/Desa dan memasang penanda berupa Plangdapat ditancap di jalan masuk Kampung/Desa untuk memastikan semuamasyarakat dan pengunjung memahami situasi yang sedang berkembang.
• Secara khusus bagi Kampung/Desa yang wilayahnya berdekatan dengan lokasi-lokasi yang telah, atau sedang berlangsung kegiatan-kegiatan akbar yangmendatangkan banyak pihak luar, dan atau yang wilayahnya sudah ada, atauberdekatan dengan lokasi yang telah terinfeksi COVID-19:– Menutup sementara akses keluar masuk Kampung/Desa adalah larangan keluarmasuk, baik bagi tamu luar (baik dalam maupun luar negeri), maupun bagi wargakomunitas sendiri
• – Larangan dikecualikan untuk urusan-urusan yang bersifatmendesak misalnya; membeli kebutuhan pokok/bahanpangan (jika sangat diperlukan), atau kepentingan berobatdi luar Kampung/Desa.– Sementara ini tidak menghadiri undangan-undanganpertemuan-pertemuan di luar Kampung/Desa sendiri, yangmelibatkan banyak orang. Dengan demikian mengurangiresiko tertular atau menularkan pada orang lain ataukepada warga anggota komunitas.
• Mengumpulkan para tabib di komunitas adat untukmendiskusikan kemungkinan-kemungkinan pencegahanatau penyembuhan wabah COVID-19 melalui ramuan-ramuan atau pengobatan secara tradisional sesuai kearifanlokal di komunitas.Memastikan ramuan-ramuan tradisionalyang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuhterhadap penyakit, diproduksi dan dibagikan kepada warga.
. Aktifkan sistem keamanan dengan melakukan Ronda kampung/Desauntuk mendeteksi warga yang mengalami tanda-tanda atau gejalaCOVID-19 (seperti demam tinggi, batuk, flu dan sesak nafas) agardapat dilakukan pertolongan pertama dengan memberikan obat/ramuan-ramuan tradisional terutama meminum ramuan yangberbahan baku rempah-rempah yang tersedia di wilayah adat dandiracik oleh tabib adat.
• Memastikan stok pangan, air bersih dan obat-obatan tradisional diwilayah-wilayah adat dalam kondisi aman untuk beberapa bulankedepan sampai situasi bencana COVID-19 di Indonesia dapatteratasi dan dalam kondisi normal.
• Membentuk Gugus Tugas COVID-19, yang dilatih untuk melakukanSosialisasi COVID-19; Menyelenggarakan (mengawal danmembantu) Karantina Mandiri terhadap warga yang berstatus OPDdan; Mengantar Suspek ke Rumah Sakit Rujukan terdekat. SemuaAnggota Gugus Tugas dilengkapi dengan peralatan standar medisyaitu APD (Alat Perlindungan Diri).
• Kegiatan dapat menggunakan anggaran yang sudah teranggarkanatau menggunakan kegiatan yang teranggarkan pada BidangPenanggulangan
Apakah Pemerintah Desa boleh mendapatkanbantuan untuk pengadaan peralatankesehatan seperti alat tes COVID 19 dan lain-lain?
Bisa, sesuai UU Desa No. 6 tahun 2014 Pasal 72,Ayat (1) huruf f dan g ; Hibah dan sumbanganyang tidak mengikat dari pihak ketiga; danlain-lain pendapatan Desa yang sah.
Apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desadengan para Pemudik yang pulang Kampung?
1. Pulang Kampung besar-besaran sudah, sedangdan akan terus terjadi. Sebelum pemerintahpusat menetapkan Pembatasan Sosial BerskalaBesar, dalam kenyataannya Masyarakat Adattelah banyak menerima warga adatnya yangpulang kampung (Mahasiswa, TKI dll).
2. Untuk itu, Pemerintah Desa harus segeramemfasilitasi penyelenggaraan MusyawarahAdat atau Musyawarah Desa untuk membangunmekanisme karantina mandiri secarabermartabat terhadap warga atau keluarga yangdatang dari kota sebagai upaya memutus COVID-19 agar tidak menular.
Jika Negara belum memungkinkan untuk Lockdown karena berbagai macampertimbangan, mungkinkah Desa dapat melakukan Lockdown?
Pemerintah Desa bisa melakukan langkah
• Pemerintah Desa bisa melakukan langkah-langkah antisipasi sepertiyang diuraikan di atas dengan tetap memperhatikan nilai-nilai HakAsasi manusia. Jangan sampai ada diskriminasi terhadap OrangDalam Pengawasan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) besertakeluarganya.
• Melawan penyebaran COVID-19 (Virus Corona) ini sesungguhnyamelawan nilai-nilai kultural yang sudah mendarah daging dalamtradisi kita. Perlakukan keluarga kita yang pulang kampung secarabermartabat. Berikan rasa aman karena pemerintah di Kota tidakmampu memberikan itu. Mereka adalah kerabat kita. Kalau bukankita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi?
• Demikian panduan ini dibuat, dengan melakukan upaya-upaya diatas, kita dapat berkontribusi mencegah penyebaran COVID-19 yang lebih luas.. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta AlamSemesta dan Para Leluhur Masyarakat Adat melindungi danbersama kita semua.
Strategi Pemulihan Desa Pasca Pandemi Covid 19
1. Ketahanan Pangan.
2. Revitalisasi BUMD/Bumdes …..> desa wisata
3. Membangun sistem Digitalisasi…..> on line
4. Padat Karya Tunai Desa ( PKTD )…….> sdmuntuk masyarakat Miskin , Pengangguran , ½ Pengangguran
Strategi BAPENAS1. Akselerasi Investasi….>menarik investor
2. Pemulihan Industri dan Perdagangan
3. Pendalaman Sektor Keuangan
4. Pembangunan Pariwisata
5. Penguatan Sektor Kesehatan
6. Perluasan Program Perlindungan Sosial
7. Pengembangan Instaktruktur
8. Pengembangan SDM
Panduan Pengawasan di Isolasi di rumah
1. Tetap Tinggal di rumah
2. Selalu memakai Masker
3. Membatasi buat tamu / pengunjung
4. Gunakan tisu bila batuk / bersin
5. Cuci tangan gunakan hand sanitizer
6. Buka cendelauntuk sirkulasi udara
7. Hindari alat makan pribadi ber sama2 ( sendok).
8. Cuci peralatan dengan air sabun
9. Hindari kerumunan , jaka jarak ( sosialdistancing).
Prototape pulang dari bepergian1. Lepas sepatu sebelum masuk rumah.2. Semprot alkohol desinfektan pd sepatu , tas dll3. Buang semua tanda terima4. Masuk rumah langsung cuci tangan5. Lepas pakaian langsung ditempat pakaian kotor6. Jangan menyentuh aapapun7. Mandi, gosok gigi dan keramas8. Setelah bersih baru berkumpul dengan keluarga9. Tetap di rumah, ke luar apabila ada hal2 yang
penting
KAITAN ANTARA DANA DESA DENGAN COVID 19
Sesuai dengan pasal 17 ayat 1 dan ayat 4 Kemendagri No. 113 Tahun 2014 adalah :
Ayat 1 pasal 17 :
Dalam Keadaan Darurat dan / atau Keadaan LuarBiasa ( KLB ) pemerintah Desa dapatmelakukan belanja yang belum tersediaanggarannya
Ayat 4 pasal 17 :
Keadaan Luar Biasa sebagaimana ayat 1 karenaKeadaan Luar Biasa / WABAH
PENDAMPINGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN USAHA
KREATIF SERTA INOVATIF PADA BADAN USAHA MILIK DESA/
BUMDES DESA JAGABAYA DALAM ANTISIPASI COVID 19,
KECAMATAN PENAWANGAN, KABUATEN CIAMIS- JAWA BARAT
TIM MANAJEMEN DR. HERI ISPRIYAHADI SE MBA
MUHAMMAD RIZAL SE MMMUHAMMAD LUTFI SE MM
AHMAD DARDA SE MMSUTAR SE MM
VINIYATI MAFTUCHAH SE MMBUDIMAN ABDULLAH SE MM
WENTY FEBRIYANTI SE MM
CIAMIS, 8 Juli 2020
2
06Kiat-Kiat
Pengelolaan
Keuangan
yang baik
03Bagaimana Cara
Mengelola
Keuangan02
Manajemen
Keuangan :
Tujuan dan
Fungsi
05Pencatatan
dan Laporan
Keuangan
01Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes)
04Bagaimana
mengelola
modal dan
investasi
Agenda Pembahasan 2
STIEMJ
APA ITU BUMDes? 3
STIEMJ
▪ BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelolamasyarakat dan pemerintah desa dalam upayamemperkuat perekonomian desa yang dibentukberdasarkan kebutuhan dan potensi desa.
▪ BUMDes didirikan antara lain dalam upaya untukmeningkatkan pendapatan asli desa (Padesa).
TUJUAN UTAMA BUMdes 4
STIEMJ
1. Meningkatkan perekonomian desa.
2. Meningkatkan pendapatan asli desa.
3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Menjadi tulang punggung perekonomian desa.
4
STIEMJj
Bisnis BUMDes
S
u
k
s
e
s
Bagaimana agar sukses dalam mengelola keuangan
5PELAJARI PENGELOLAAN KEUANGAN AGAR BISNIS SUKSES
MENGAPA MENGELOLA KEUANGAN PENTING BAGI BUMDES? 6
STIEMJ
1. BUMDes harus mengelola keuangan dengan optimal agarmampu mensejahterakan masyarakat desa.
2. BUMDes harus membuat laporan keuangan dari unit-unitusahanya setiap bulan.
o Transparano Jujuro Sesuai dengan prinsip-prinsip dasar akuntansi.
3. BUMDes melaporkan perkembangan kegiatan usahanya kepadamasyarakat desa melalui musyarawah desa sekurang-kurangnya 2kali dalam satu tahun.
7
TUJUANPENGELOLAAN
KEUANGAN
TARGET ALIRAN KAS PEMILIK BIAYA YANG MINIMAL
PENDAPATAN/MODAL
Biaya harus ditekan
seminimal mungkin agar
memaksimumkan
pendapatan perusahaan.
Memaksimumkan
kesejahteraan pemilik
(masyarakat desa – untuk
kasus BUMDes)
Aliran kas merupakan
energi baru perusahaan
Aliran kas = pendapatan
Semakin tinggi semakin
baik karena menunjukkan
efisiensi perusahaan
meningkat
TUJUAN PENGELOLAAN KEUANGAN
STIEMJ
7
MANAJEMEN KEUANGAN 8
STIEMJ
Manajemen keuangan
Sumber Dana
Mengelola Modal kerja
Mengendalikan Laba
Keputusan Investasi
Modal Kerja
Modal Investasi
BAGAIMANA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN? 9
STIEMJ
❑ Ruang lingkup dan keputusan dalam pengelolaan keuangan adalah :
o Sumber Pendanaan
o Investasi
o Keputusan pembagian laba
A H
M
PasivaAktiva
TA TP
Pendapatan XX Biaya XXLaba XX
BAGAIMANA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN? 10
STIEMJ
❑ Dalam pembukuan BUMDes adalah 5 item utama yaitu : Harta,hutang, Modal, Pendapatan dan biaya.
❑ Harta adalah semua harta milik BUMDes dan sumber ekonomilainnya.
Harta BUMDes terdiri dari : (1) Harta Lancar; (2) Harta Tetap dan,(3) Harta Tidak Berwujud.
❑ Hutang adalah kewajiban yang harus dibayar di masa mendatangakibat dari transaksi.
Hutang BUMDes terdiri dari : (1) Hutang Jangka Pendek dan, (2)Panjang.
BAGAIMANA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN? 11
STIEMJ
❑ Modal adalah jumlah uang yang disetorkan pemegangsaham/ pemilik (Modal disetor dan agio saham)
❑ Pendapatan adalah peningkatan harta perusahaan karenatransaksi yag menguntungkan.
❑ Biaya adalah harta yang dipergunakan untuk menghasilkanpendapatan dalam satu periode tertentu yang habis terpakai.
Biaya BUMDes dibagi : Harga Pokok Penjualan (HPP), Biayaoperasional dan Biaya Lainnya.
Biaya dapat juga dibagi Biaya Tetap dan Biaya Variabel.
SUMBER DANA 12
STIEMJ
Sumber Dana
Dari dalam
Dari luar
Pembelanjaan Intern
Pembelanjaan Intensif
Pembelanjaan Sendiri
Pembelanjaan Asing
SUMBER DANA 13
STIEMJ
1. Sumber dana internal adalah sumber dana dari laba yang tidak dibagi atau yang disisihkan untuk investasi ke depan.
2. Sumber dana intensif dari penyusutan aktiva tetap.
3. Sumber dana dari luar yang berasal dari luar perusahaan.
▪ Pemillik (Setoran modal masyarakat desa)
▪ Bank, Fintech, Koperasi, Pemda atau sumber dana lainnya.
4. Dicari sumber dana yang biayanya rendah. Sumber dana paling murah dari laba ditahan atau laba yang tidak dibagikan.
SUMBER DANA 14
STIEMJ
❑ Prinsip pengelolaan sumber dana adalah sumber dana yangmemberikan biaya yang paling minimal.
❑ Sumber dana sesuai dengan kebutuhan dana
o Sumber dana jangka pendek→ pembiayaan jangka pendek.
o Sumber dana panjang→ Investasi jangka panjang.
o Sumber dana modal sendiri→ Untuk pembelian aktiva tetap
❑ Urutan sumber dana : 1) Laba ditahan; 2) Hutang; 3) Modal sendiri. Struktur modal yaitu gabungan dari 2 atau ketiga sumber dana diupayakan yang biayanya paling murah.
INVESTASI 15
STIEMJ
1. BUMDes harus mampu melihat peluang investasi yang akanmemberikan keuntungan.
2. Peluang Investasi yang tersedia dibagi dua yaitu Investasi Riil (Mis.Proyek pembuatan kerajinan tangan, desa wisata, losmen, perikananair tawar) dan Investasi pada produk-produk keuangan (mis.deposito, reksadana, obligasi, kegiatan pinjam-meminjam).
3. Untuk menilai investasi layak atau tidak layak adalah denganmembandingkan pendapatan yang diharapkan dengan biaya-biayayang dikeluarkan.
4. Terdapat beberapa metode yang bisa digunakan (Pay back Period,
Net Present Value, Internal Rate of Retun dan Profitability Index).
INVESTASI 16
STIEMJ
Penjualan/pendapatan Biaya
Penjualan/ pendapatan
Penjualan/Pendapatan
Biaya
Biaya
BEPBreak Event Point (tidak untung dan tidak rugi)
Laba
Rugi
=
>
<<
BREAK EVENT POINT (BEP) 17
STIEMJ
Break Event Point (BEP) adalah Suatu kondisi dimana tingkat penjualan perusahaan tidak untung maupun rugi.
Kegunaannya adalah:
1. Untuk menetapkan penjualan minimal.
2. Untuk mengendalikan biaya
3. Merencanakan kebutuhan dana
BREAK EVENT POINT (BEP) 18
STIEMJ
RUMUS :
𝐁𝐄𝐏 𝐮𝐧𝐢𝐭 =𝐁𝐢𝐚𝐲𝐚 𝐓𝐞𝐭𝐚𝐩
𝐡𝐚𝐫𝐠𝐚 𝐣𝐮𝐚𝐥 − 𝐁𝐢𝐚𝐲𝐚 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐞𝐥(per unit ) (per unit )
BREAK EVENT POINT (BEP) 19
STIEMJ
❑ Biaya Tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap dan tidakdipengaruhi oleh produksi.
Contoh : biaya gaji, sewa, pemeliharaan dan penyusutan
❑ Biaya Variabel adalah jumlah biaya yang berubah sesuaidengan perubahan produksi.
Contoh : Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, air,listrik dll.
❑ Asumsi biaya harus dibagi dalam 2 kelompok biaya tetap danbiaya variabel.
PEMBUKUAN DAN LAPORAN KEUANGAN 20
STIEMJ
❑ Pembukuan sederhana adalah kegiatan pencatatan (recording),pelaporan (reporting) dan analisis kondisi usaha (Evaluating) yangdilakukan secara tertib, kronologis dan sistimatis.
❑ Kegunaannya :
o Alat pengingat
o Alat pemisah harta pribadi dan harta perusahaan.
o Bahan informasi terkait dengan kebutuhan pendanaan, perkembangan usaha dan pemenuhan kewajiban perusahaan.
o Bahan informasi pengambilan keputusan.
PEMBUKUAN DAN LAPORAN KEUANGAN 21
m i
❑ Untuk setiap pencatatan harus didukung dengan bukti-bukti.Tanpa bukti dokumen pencatatan tidak ada maknanya.
❑ Proses pencatatan :
o Mengumpulkan bukti-bukti pembukuan (kwitansi, Nota, Bon,Faktur dll).
o Mengelompokkan kegiatan sesuai fungsinya.
o Pelaksanaan pencatatan kegiatan ke dalam buku.
❑ Pencatatan aktivitas perusahaan dalam berbagai buku: bk kas, bkpiutang, bk persediaan bahan baku, buku hutang, buku-bukulainnya.
PEMBUKUAN DAN LAPORAN KEUANGAN 22
STIEMJ
ALUR SIKLUS AKUNTANSI
PEMBUKUAN DAN LAPORAN KEUANGAN 23
STIEMJ
PEMBUKUAN SEDERHANA
MENYUSUN BUKU KAS HARIAN ATAU ARUS KAS
KELOMPOK REKENING
BESARNYA UANG MASUK DAN UANG KELUARSALDO ATAU SISA DANA
SETIAP HARINYA
KWITANSI, NOTA, INVOICE, BON PEMBELIAN DAN PENJUALAN
PENGUMPULAN BUKTI
PEMBUKUAN DAN LAPORAN KEUANGAN 24
STIEMJ
TGL No. Bukti Uraian Bertambah Berkurang Sisa
(D) (K)
Recording (Pencatatan)
Nama Perusahaan Buku : KAS
Bulan : Juni 2020
Contoh Pencatatan Kas:
PEMBUKUAN DAN LAPORAN KEUANGAN 25
STIEMJ
TGL No. Bukti Uraian Bertambah Berkurang Sisa
(D) (K)
Nama Perusahaan Buku : HUTANG
Bulan : Juni 2020
Recording (Pencatatan)
Contoh Pencatatan Hutang
PEMBUKUAN DAN LAPORAN KEUANGAN 26
STIEMJ
❑ Laporan keuangan adalah ringkasan kegiatan operasi, pendanaandan investasi yang dilakukan oleh perusahaan.
❑ Laporan keuangan merupakan iktisar dari pencatatan harian yangtelah dilakukan.
❑ Bentuk laporan keuangan umumnya sbb:
Neraca
Rugi Laba
Perubahan Arus Kas
Laporan Perubahan Modal
Laporan keuangan 27
STIEMJ
• Neraca adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansiyang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tersebut
NERACA
AKTIVA = KEWAJIBAN + MODAL
Laporan keuangan 28
STIEMJ
AKTIVA (ASSET)
• Aktiva lancar (Current Asset)
• Investasi jangka panjang (Long-term Investment)
• Aktiva tetap (Fixed Asset)
• Aktiva tak berwujud (Intangible Asset)
• Aktiva lain-lain (Other Asset)
KEWAJIBAN
Kewajiban lancar
(hutang dagang, gaji, pajak, dll),
Kewajiban jangka panjang
obligasi pensiun, dll
MODAL
modal biasanya menunjuk kepada kekayaan finansial,
terutama dalam penggunaan awal atau menjaga
kelanjutan bisnis
PEMBUKUAN DAN LAPORAN KEUANGAN 29
STIEMJ
• Pendapatan dari penjualan XXXX
• Dikurangi Biaya penjualan XXXX
• Laba/rugi kotor XXXX
• Dikurangi Biaya operasi XXXX
• Laba/rugi operasi XXXX
• Ditambah atau dikurangi Pendapatan/pengeluaran lain XXXX
• Laba/rugi sebelum pajak XXX
• Dikurangi Biaya pajak XXXX
• Laba/rugi bersih XXXX
-
-
-
-
LAPORAN RUGI/ LABA
PEMBUKUAN DAN LAPORAN KEUANGAN 30
STIEMJ
-
-
-
-
LAPORAN ARUS KAS Laporan yang dibuat untuk menunjukkan operasi perusahaan yangmempengaruhi posisi kasnya dan membantu untuk menjawab pertanyaanberikut ini :
• Apakah perusahaan telah menambah kas untuk membeli tambahanaset tetap untuk tumbuh dan berkembang?
• Apakah pertumbuhan perusahaan cepat yang membutuhkan sumberdana eksternal untuk mempertahankan operasi dan investasi pada asettetap baru?
• Apakah perusahaan mempunyai kelebihan aliran kas yang dapatdipergunakan untuk membayar kembali utangnya atau untukmenginvestasikan produk baru?
PEMBUKUAN DAN LAPORAN KEUANGAN 31
STIEMJ
ARUS KAS
• Cash flow (aliran kas) merupakan “sejumlah uang kas yang keluar dan yang masuk sebagai akibat dari aktivitas perusahaan dengan kata lain adalah aliran kas yang terdiri dari aliran masuk dalam perusahaan dan aliran kas keluar perusahaan serta berapa saldonya setiap periode.
PEMBUKUAN DAN LAPORAN KEUANGAN 32
STIEMJ
Kegunaan pembukuan laporan keuangan bagi BUMDes:
A. Internal Perusahaan:
1. Untuk mengetahui perkembangan perusahaan dari waktu kewaktu dilihat dari aset, hutang, modal, penjualan, biaya dan laba.
2. Untuk mengetahui kondisi persediaan yang dimiliki.
3. Dapat digunakan untuk keperluan analisis antara lain:
- Deteksi dini kalau ada kerugian
- Mengetahui sumber dan penggunaan dana
- Likuiditas, struktur permodalan dan efisiensi perusahaan
PEMBUKUAN DAN LAPORAN KEUANGAN 33
STIEMJ
B. Eksternal Perusahaan:
Sebagai informasi dan alat untuk memantauperkembangan kinerja BUMdes oleh masyarakatdesa, PEMDA, kreditur, pemasok dan pihak lainnya.
ANALISIS RASIO KEUANGAN (EVALUATING) 34
STIEMJ
1. Likuiditas
Adalah kemampuan perseroan untuk memenuhi kewajibanlancarnya yang diukur dengan menggunakan perbandinganantara aktiva lancar dengan kewajiban lancar.a. Current Ratio
b. Rasio Cepat
ANALISIS RASIO KEUANGAN (EVALUATING) 35
STIEMJ
2. Solvabilitas
Adalah kemampuan perseroan untuk memenuhi seluruhkewajibannya, yang diukur dengan membuat perbandinganseluruh kewajiban terhadap seluruh aktiva dan perbandinganseluruh kewajiban terhadap ekuitas
ANALISIS RASIO KEUANGAN (EVALUATING) 36
STIEMJ
3. Rasio-rasio Aktivitas
Adalah kemampuan perseroan dalam mempertahankanusahanya dalam jangka waktu panjang tanpa harus menderitakerugian. Untuk menilai stabilitas perseroan digunakanlaporan laba rugi dan Neraca keuangan perseroan sertaberbagai indikator keuangan dan non keuangan lainnya.
ANALISIS RASIO KEUANGAN (EVALUATING) 37
STIEMJ
4. Profitabilitas
Adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan suatukeuntungan dan menyokong pertumbuhan baik untuk jangkapendek maupun jangka panjang. Profitabilitas perseroanbiasanya dilihat dari laporan laba rugi perseroan (incomestatement) yang menunjukkan laporan hasil kinerja perseroan.
𝐑𝐎𝐀 =𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐁𝐞𝐫𝐬𝐢𝐡
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐬𝐞𝐭x100%
𝐑𝐎𝐄 =𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐁𝐞𝐫𝐬𝐢𝐡
𝐌𝐨𝐝𝐚𝐥 𝐒𝐞𝐧𝐝𝐢𝐫𝐢x100%
KIAT-KIAT SUKSES MENGELOLA KEUANGAN 38
STIEMJ
1. Memisahkan harta pribadi dan harta perusahaan
2. Melakukan pencatatan arus kas keluar dan masuk dengan baik.
3. Mengecek pengeluaran secara berkala
4. Memaksimalkan jumlah keuntungan
5. Melakukan perputaran kas dengan baik
6. Melakukan hutang dengan hati-hati
7. Menyusun dan menganalisis laporan secara berkala.
HATUR NUHUN