BY GEBRIL DAULAI

Langkah Strategis Membangun Demokrasi Berkualitas

BY GEBRIL DAULAI

Syarat Demokrasi Berkualitas

Menurut Robert A Dahl :1. Akuntabilitas2. Rotasi kekuasaan3. Rekruitment politik yang terbuka4. Pemilihan umum yang jujur5. Menghormati hak-hak dasar6. Persamaan dalam hak politik

BY GEBRIL DAULAI

Menurut Affan Gaffar :1. Akuntabilitas2. Rotasi kekuasaan3. Rekrutmen politik yang terbuka4. Pemilihan umum5. Menikmati hak-hak dasar

Syarat Demokrasi Berkualitas

BY GEBRIL DAULAI

Syarat Demokrasi Berkualitas

Menurut Miriam Budiarjo :1. Perlindungan konstitusional2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak

memihak3. Pemilihan umum yang bebas4. Kebebasan menyatakan pendapat5. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan

beroposisi6. Pendidikan kewarganegaraan

BY GEBRIL DAULAI

Pemahaman Utama

• Pemilu yang jujur merupakan sarana untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas• Pemilu yang berkualitas dan

terpercaya harus berdasarkan pada standar-standar dan prinsip-prinsip yang dapat diterima

BY GEBRIL DAULAI

Dasar2 Standar dan Prinsip Pemilu Internasional

• Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (1948)

• Perjanjian International tentang Hak-hak Sipil dan Politik (1960)

• Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Asasi (1950)

• Dokumen Pertemuan Copenhagen (1990) • Deklarasi Amerika tentang Hak dan Kewajiban

Manusia (1948)

BY GEBRIL DAULAI

Standar Pemilu Universal

• Hak pilih universal (universal adult suffrage)

• Kerahasiaan surat suara (the secrecy of the ballot)

• Bebas dari paksaan, dan menjalankan prinsip satu orang satu suara

BY GEBRIL DAULAI

Prinsip Pemilu Universal

1. Sederhana2. Menjunjung tinggi hak azasi manusia3. Tidak memihak4. Transparan5. Memastikan terbentuknya pemerintahan yang

sesungguhnya6. Mendorong keberadaan partai oposisi7. Hak pilih universal8. Pemungutan suara yang rahasia

BY GEBRIL DAULAI

Prinsip Pemilu Universal

9. Berdasar pada hukum yang baik dan dapat ditegakkan

10.Memberi kesempatan untuk naik banding11.Mencerminkan keadilan sosial politik

masyarakat12.Sistem pemilihan harus dapat diterima

masyarakat

BY GEBRIL DAULAI

Kerangka Teoritis8 Ciri Pemilu Demokratis Menurut Austin Ranney

No Ciri Keterangan

1Adanya Hak Pilih Umum (aktif maupun pasif)

Bahwa dalam pemilu legislatif maupun eksekutif, setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama dalam ruang publik untuk memilih dan dipilih

2 Ada Kesetaraan Bobot Suara

Tidak ada seseorang atau kelompok tertentu yang memiliki keistimewaan bobot suara yang berbeda dengan lainnya

3 Tersedia Pilihan yang Signifikan

Tersedianya pilihan yang nyata perbedaannya dengan pilihan-pilihan yang lain

4 Kebebasan NominasiRakyat bebas untuk mencalonkan figur-figur tertentu yang dipandang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan

BY GEBRIL DAULAI

No Ciri Keterangan

5Persamaan Hak Kampanye Semua calon diberi kesempatan yang sama untuk

melakukan kampanye

6 Kebebasan dalam Memberikan Suara

Pemilih dapat menentukan pilihannya secara bebas, tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun

7 Kejujuran dalam Penghitungan Suara

Perhitungan suara harus di lakukan secara jujur dan terbuka mulai dari KPPS, PPS, PPK dan KPU

8 Penyelenggaraan Pemilu secara Periodik

Penyelenggaraan pemilu harus teratur dan berkala, tidak boleh dimundurkan atau dimajukan

Kerangka Teoritis8 Ciri Pemilu Demokratis Menurut Austian Ranney

BY GEBRIL DAULAI

Kerangka HukumNo Kerangka Hukum Muatan

1 Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 2012

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil

2 Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 2012

Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efesien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil

3 Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 2012 Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali

4Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2011

Penyelenggara pemilu berpedoman pada asas : mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efesiensi dan efektivitas

5Pasal 3 ayat 3 UU Nomor 15 Tahun 2011

Dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya

BY GEBRIL DAULAI

Kerangka EtisNo Pelaksanaan Asas Mandiri dan adil

1 Bertindak netral dan tidak memihak terhadap peserta pemilu, calon, dan media massa tertentu

2 Memperlakukan sama semua peserta pemilu, calon, pemilih dan pihak lain yang terlibat dalam proses pemilu

3 Menolak intervensi pihak lain

4 Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan

5 Tidak mengungkapkan pilihan politiknya secara terbuka

6 Tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun

BY GEBRIL DAULAI

No Pelaksanaan asas jujur, terbuka dan akuntabel

1.Menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib dan prosedur yang ditetapkan

2 Membuka akses publik mengenai informasi dan data yang berkaitan dengan keputusan yang telah diambil

3 Menata akses publik secara efektif, efesien dan masuk akal

4 Memberikan respons secara arif dan bijak terhadap kritik dan pertanyaan publik

Kerangka Etis

BY GEBRIL DAULAI

No Pelaksanaan Asas profesionalitas, efesiensi dan efektivitas

1 Menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan pemilu

2 Bertindak berdasarkan standar operasional prosedurs dan substansi profesi administrasi pemilu

3 Bertindak hati-hati dalam melakukan perencanaan dan penggunaan anggaran agar tidak berakibat pemborosan dan penyimpangan

4 Melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu dengan komitmen tinggi

5 Menggunakan waktu secara efektif sesuai alokasi waktu yang ditetapkan untuk menyelenggarakan semua tahapan pemilu

6Menggunakan keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD atau yang diselenggarakan atas tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan seluruh penyelenggaraan pemilu

Kerangka Etis

BY GEBRIL DAULAI

No Pelaksanaan Asas Kepastian Hukum

1Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang secara tegas diperintahkan undang-undang

2 Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang sesuai yurisdiksi

3Menjamin pelaksanaan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pemilu diterapkan secara tidak berpihak dan adil

Kerangka Etis

BY GEBRIL DAULAI

No Pelaksanaan Asas Kepentingan Umum

1 Memberikan informasi dan pendidikan pemilih

2 Memastikan pemilih memahami prosedur pemilu

3 Membuka akses yang luas bagi pemilih dan media untuk berpartisipasi

4 Menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya

5 Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana bagi pemilih yang membutuhkan perlakuan khusus

Kerangka Etis

BY GEBRIL DAULAI

No Pelaksanaan Asas Proporsionalitas

1 Menjamin tidak adanya penyelenggara pemilu yang menjadi penentu keputusan untuk kepentingan pribadi

2 Tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan resmi atau tidak resmi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan

3Mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan situasi konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemilu

Kerangka Etis

BY GEBRIL DAULAI

No Pelaksanaan Asas Tertib

1 Memastikan semua informasi yang disampaikan kepada publik berdasarkan data dan fakta

2 Memastikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dan disebarluaskan secara sistematis, jelas dan akurat

3 Memberikan informasi pemilu kepada publik secara lengkap, priodik dan dapat dipertanggungjawabkan

4Memberikan kepada publik mengenai bagian tertentu dari informasi yang belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan

Kerangka Etis

BY GEBRIL DAULAI

AKTOR UTAMA DALAM PEMILU

Penyelenggara

(KPU dan Bawaslu)

Kandidat

PemilihPemerintah

Partai Politik

BY GEBRIL DAULAI

Penyelenggara

Kompeten,

Kredibel dan

Berintegritas Pemilih

Berintegritas

Masyarakat Sipil yang

Berintegritas

Dukungan

Pemerintah yang

Berintegritas

Partai Politik/Ka

ndidat Berintegr

itas

Faktor Penentu Kualitas Pemilu

BY GEBRIL DAULAI

Praktik Pemilu 2014

• Tahap Pendaftaran dan Verifikasi Parpol1. Pemisahan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual2. Pemisahan tim penerima berkas dengan tim

pemeriksa berkas3. Penggunaan sistem informasi partai politik (sipol)

sebagai alat bantu konsolidasi dan pengolahan data4. Penyerahan hasil verifikasi administrasi ke parpol

secara lengkap5. Pleno terbuka secara berjenjang dalam penetapan

partai politik peserta Pemilu

BY GEBRIL DAULAI

Praktik Pemilu 2014

• Tahap Penetapan Jumlah Kursi dan Penyusunan Dapil1. Membuka ruang konsultasi dengan publik2. Memaparkan desain dapil yang sudah dirancang untuk

mendapat masukan dan tanggapan masyarakat3. Membuka secara detail peta setiap dapil untuk dapat dibaca

secara bersama-sama dengan masyarakat4. Memastikan bahwa desain dapil tidak hanya memenuhi unsur

kesetaraan nilai suara, proporsionalitas, coterminous tetapi aspek kohesivitas dan integritas wilayah menjadi sangat penting

5. Memastikan pembentukan dapil tidak memicu konflik di tengah-tengah masyarakat

BY GEBRIL DAULAI

Praktik Pemilu 2014

• Tahap Pencalonan1. Penggunaan sistem informasi pencalonan (silon) untuk

entri data calon2. Pemeriksaan berkas dihadapan penghubung parpol dan

penandatanganan berita acara secara bersama antar KPU dengan utusan parpol

3. Hasil pemeriksaan berkas diumumkan secara luas melalui website KPU

4. DCS, DCSHP dan DCT beserta riwayat hidupnya diumumkan secara luas melalui website KPU dan media massa

BY GEBRIL DAULAI

Praktik Pemilu 2014• Tahap Pemutakhiran Data Pemilih1. Penggunaan sistem informasi data pemilih (sidalih) dalam hal

konsolidasi, distribusi dan publikasi data2. Pengumuman DPS, DPSHP dan DPT secara online3. Penyandingan DPSHP dengan DP44. Tim teknis KPU Pusat turun membantu daerah-daerah yang

bermasalah dalam hal pengumpulan dan pengolahan data pemilih5. Pencermatan ulang terhadap DPT yang sudah ditetapkan 6. Verifikasi ulang terhadap DPT yang elemen datanya belum lengkap7. Koordinasi KPU dengan Disdukcapil di setiap jenjang untuk

melengkapi DPT yang elemen datanya belum lengkap

BY GEBRIL DAULAI

Praktek Pemilu 2014• Tahap kampanye1. Larangan pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD

yang menjadi calon anggota DPR, DPD dan DPRD menjadi pemeran iklan layanan masyarakat pada institusinya

2. Pengaturan pemasangan baliho, billboard dan spanduk untuk setiap parpol dan caleg

3. Pelaporan dana kampanye parpol secara berkala ke KPU yang di dalamnya terdapat laporan dana kampanye caleg

4. Penetapan zona dan media pemasangan alat peraga kampanye bekerja sama dengan Pemerintah Daerah

5. Pengaturan jadwal kampanye untuk setiap parpol

BY GEBRIL DAULAI

Praktek Pemilu 2014• Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara1. Penandaan khusus untuk formulir C1 dan C1 plano untuk menjaga

keaslian perolehan suara setiap parpol dan caleg2. Penandaan khusus surat suara untuk menghindari penggandaan

surat suara3. Pengawasan yang ketat oleh saksi parpol, pengawas pemilu dan

masyarakat dalam kegiatan penghitungan dan rekapitulasi hasil Pemilu secara berjenjang

4. Jika dalam penghitungan suara menggunakan alat bantu teknologi maka harus dipastikan teknologi tersebut akurat dan aman

5. Melakukan pengawasan internal yang ketat terhadap proses entri data

6. Memastikan keaslian dokumen sertifikat hasil penghitungan suara yang dientri

BY GEBRIL DAULAI

PenutupSekian

Terima Kasih