Langkah Antisipasi Perbankan SyariahJika memang bunga bank termasuk riba, pertanyaan berikutnya adalah sudah siapkah perbankan syariah mengantisipasi pindahnya dana masyarakat dari

Langkah Antisipasi Perbankan Syariah: Respon terhadap Fatwa MUI tentang Bunga Bank

Oleh: Misnen Ardiansyah∗

Abstrak

Dikeluarkannya fatwa MUI tentang haramnya bunga bank telah memicu kontroversi di masyarakat. Meskipun sebagian besar masyarakat Indonesia terutama yang beragama Islam telah mengetahui tentang haramnya riba, namun masih banyak kalangan yang mempertanyakan apakah bunga bank termasuk riba. Jika memang bunga bank termasuk riba, pertanyaan berikutnya adalah sudah siapkah perbankan syariah mengantisipasi pindahnya dana masyarakat dari perbankan konvensional ke perbankan syariah seiring diterimanya fatwa MUI tersebut oleh masyarakat.

Paper ini berusaha menguraikan tentang apa yang melatarbelakangi dikeluarkannya fatwa MUI tentang haramnya bunga bank ditinjau dari peran MUI, konsekuensi dari dikeluarkannya fatwa tersebut khususnya bagi kalangan perbankan, langkah-langkah antisipasi perbankan syariah dengan dikeluarkannya fatwa MUI tersebut, yang meliputi: perluasan jaringan; pengembangan teknologi informasi; pengembangan sumber daya manusia; serta perbaikan kinerja. Tulisan ini juga mencoba menguraikan tentang pentingnya sosialisasi perbankan syariah kepada masyarakat dan langkah-langkah yang seharusnya dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter di Indonesia dalam menyikapi fatwa bunga bank tersebut.

Key words: perbankan syariah, fatwa MUI, bunga bank

A. Pendahuluan

Masyarakat Indonesia akhir-akhir ini dikagetkan dengan dikeluarkannya fatwa bunga bank haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 16 Desember 2003 sebagai hasil dari sidang Komisi Fatwa MUI. Meskipun umat Islam telah memahami haramnya riba, namun karena masih terjadi perbedaan pendapat di

∗ Penulis adalah Dosen Keuangan Islam Fakultas Syariah IAIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta.

Misnen Ardiansyah: Langkah Antisipasi Perbankan Syariah…

SOSIO-RELIGIA, Vol. 3, No. 2, Februari 2004

248

kalangan para ulama tentang apakah bunga bank termasuk riba atau bukan, sehingga fatwa tersebut menimbulkan kontroversi. Bagi sebagian kalangan, dikeluarkannya fatwa MUI tersebut dianggap terlalu tergesa-gesa, mengingat kondisi perbankan syariah saat ini belum benar-benar mapan. Bahkan, sebagian kalangan beranggapan terkesan ada muatan politis dari para praktisi bisnis syariah untuk mendorong perkembangan bisnisnya mengingat MUI merupakan badan yang membawahi Dewan Syriah Nasional (DSN) yang berwenang mengotorisasi boleh tidaknya produk-produk syariah dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah.

Sementara itu, bagi kalangan yang setuju dengan fatwa bunga bank haram, menganggap bahwa fatwa itu sudah semestinya dikeluarkan karena MUI merupakan lembaga yang mempunyai kewajiban untuk melindungi umat dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariah. Mereka beranggapan bunga bank memenuhi kriteria riba dalam al-Qur’an dan tidak ada alasan lagi, termasuk alasan darurat, untuk membenarkan praktik riba karena saat ini sudah banyak lembaga-lembaga keuangan syariah yang siap menampung masyarakat yang ingin menggunakan jasa perbankan.

Terlepas dari pro dan kontra di atas, ada beberapa hal yang perlu dicermati khususnya oleh para praktisi perbankan syariah, lembaga pemerintah yang diberikan wewenang untuk mengatur kebijakan moneter di Indonesia (Bank Indonesia) maupun lembaga-lembaga terkait dengan dikeluarkannya fatwa bunga bank tersebut. Pertama, pengharaman bunga bank oleh MUI akan mendorong perkembangan perbankan syariah seiring dengan diterimanya fatwa tersebut oleh masyarakat. Perbankan syariah akan menerima peralihan dana masyarakat yang selama ini disimpan di bank konvensional dengan berubahnya pemahaman masyarakat terhadap bunga bank. Meskipun peralihan itu tidak serta merta, namun harus tetap diantisipasi agar tidak timbul kesan negatif, karena ketidaksiapan bank-bank syariah ketika masyarakat mengalihkan dana mereka. Pertanyaannya adalah, siapkah perbankan syariah mengantisipasi itu semua, mengingat jaringan kantor cabang bank-bank syariah saat ini masih sangat terbatas sementara bank-bank



249

konvensional telah memiliki cabang yang sangat luas sampai ke pelosok pedesaan.

Kedua, bisakah perbankan syariah merebut hati masyarakat yang sudah biasa dimanjakan dengan kemudahan-kemudahan fasilitas yang diberikan oleh pelayanan bank konvensional dengan memberikan pelayanan minimal sama dengan bank konvensional. Dalam malayani pelanggannya bank konvensional telah memiliki jaringan teknologi informasi yang canggih yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di hampir seluruh pelosok Indonesia. Sementara itu, jaringan teknologi informasi bank-bank syariah masih terbatas. Bagi masyarakat rasional tidak mudah mengalihkan dana mereka ke bank syariah jika tidak ada jaminan kemudahan pelayanan yang diberikan oleh bank-bank syariah tersebut.

Ketiga, sudahkah dunia perbankan syariah memiliki lembaga pendukung dengan aturan yang lengkap seperti lengkapnya aturan dan lembaga pendukung yang dimiliki oleh perbankan konvensional. Keberadaan lembaga pendukung dan aturan yang lengkap diperlukan untuk menjamin keberhasilan pengembangan lembaga keuangan dan bisnis syariah.

Semua penyelesaian masalah yang diuraikan di atas, tidak bisa hanya dipasrahkan kepada perbankan atau lembaga keuangan syariah saja, namun merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah sebagai lembaga pengatur dan pembuat perundang-undangan, para praktisi lembaga keuangan (bankir syariah), para ahli ekonomi, ahli hukum dan perbankan syariah, para ulama maupun masyarakat umum.

Paper ini berusaha menguraikan secara komprehensip permasalahan di atas serta menawarkan beberapa alternatif penyelesaiannya. Pembahasan akan diawali dengan menguraikan perkembangan perbankan syariah di Indonesia; kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang peran MUI baik dalam perkembangan dan sosialisasi perbankan syariah; fatwa MUI tentang haramnya bunga bank dan dasar-dasar penetapannya; konsekuensi dari dikeluarkannya fatwa tersebut khususnya bagi kalangan perbankan; langkah-langkah antisipasi perbankan syariah dengan dikeluarkannya fatwa MUI tersebut, yang mencakup perluasan



250

jaringan kantor, pengembangan teknologi informasi, pengembangan sumber daya manusia, dan perbaikan kinerja; Pentingnya sosialisasi perbankan syariah; serta langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah dan Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter di Indonesia dalam menyikapi fatwa tersebut. Makalah ini akan diakhiri dengan kesimpulan atau penutup.

B. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Keberadaan bank dalam dunia modern saat ini merupakan sebuah keharusan. Dengan adanya bank, maka aktivitas ekonomi dalam kehidupan akan mudah, seiring dengan berbagai jasa dan layanan yang ditawarkan oleh bank. Namun, berkembangnya perbankan konvensional hingga saat ini, belum bisa menjawab sebagian segmen masyarakat, yakni umat Islam. Sebagian umat Islam masih ada yang keberatan terhadap bank konvensional dikarenakan mengggunakan sistem bunga yang dinilai sebagai riba. Mereka yang selama ini menerima perbankan konvensional dikarenakan alasan dharuriyah (keterpaksaan) saat ini mulai mendapatkan kesempatan untuk merintis dan mengembangkan sebuah sistem perbankan yang dinilai sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (PAKTO) yang mengatur tentang deregulasi industri perbankan di Indonesia. Para ulama waktu itu telah berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tetapi tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dirujuk kecuali adanya penafsiran dari peraturan perundang-undangan yang ada bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0% (nol persen).

Perkembangan perbankan syariah modern di Indonesia diawali dengan didirikannya BPR Dana Mardhatillah dan BPR Berkah Amal Sejahtra di Bandung pada awal 1991 yang diprakarsai oleh Institute for Syariah Economic Development (ISED). Pada tahun yang sama, yaitu pada bulan November 1991, berdiri Bank Mumamalat Indonesia di Jakarta. Gagasan pendirian bank syariah nasional tersebut terkait dengan pokok pikiran yang dihasilkan dari Lokakarya



251

Ulama tentang Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua (Bogor) pada tanggal 19-22 Agustus 1990 dengan topik “Masalah Bunga Bank dan Perbankan”. Pokok pemikiran tersebut akhirnya dibawa dalam Kongres Tahunan MUI IV pada tanggal 22-25 Agustus 1990 yang menyetujui penyusunan cetak biru (blue print) pendirian Bank Mumalat Indonesia.1

Dalam rangka pemberian landasan hukum bagi beroperasinya perbankan syariah, pemerintah telah merevisi UU Pokok Perbankan No. 14 tahun 1976 dengan UU No. 7 tahun 1992. Dalam revisi undang-undang tersebut telah dimasukan ketentuan tentang pelaksanaan kegiatan perbankan dengan prinsip bagi hasil yang selanjutnya diatur secara rinci dalam PP No. 72 tahun 1992 tentang Bank dan Prinsip Bagi Hasil. Namun, karena berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 bank syariah dipahami sebagai bank bagi hasil yang masih harus tunduk kepada peraturan perbankan umum yang berbasis konvensional, maka manajemen bank syariah cenderung mengadopsi produk-produk perbankan konvensional yang “disyariahkan”. Akibatnya ciri-ciri syariah yang melekat padanya menjadi tersamar dan bank Islam di Indonesia tampil seperti layaknya bank konvensional.2

Berdasarkan identifikasi terhadap sejumlah kendala tersebut, maka UU No. 7 tahun 1992 diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang secara tegas menempatkan sistem perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional. Perubahan undang-undang tersebut memberikan landasan yang lebih jelas dan kuat dari segi kelembagaan maupun landasan operasional syariahnya. Dengan demikian, pengembangan bank syariah merupakan amanah UU No. 10 tahun 1998 yang harus dilaksanakan Bank Indonesia karena undang-undang tersebut mengakui keberadaan bank konvensional dan bank syariah secara berdampingan atau dikenal sebagai dual

1 Arifin, Zainul, Perkembangan Bank Islam di Indonesia, dipasang pada

Wednesday, 22 November 2000, Tazkia.com/article.php.3? sid=21, p.1; lihat juga Amril Arif, Kebijakan Perbankan Syariah dan Problematika Pengembangannya, makalah, disampaikan dalam Kuliah Umum IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, April 2003.

2 Ibid



252

banking system. Berdasarkan undang-undang tersebut, bank umum maupun BPR dapat beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan bank umum konvensional melalui suatu mekanisme perijinan tertentu dari Bank Indonesia dapat melakukan kegiatan usaha perbankan syariah dengan membuka Kantor Cabang Syariah.3

Sebagai tindak lanjut UU No. 10 tahun 1998, pada tanggal 12 Mei 1999 Bank Indonesia mengeluarkan beberapa Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia yang mengatur mengenai: pendirian bank syariah baru, baik bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR); konversi bank umum dan BPR konvensional menjadi bank umum dan BPR syariah; pembukuan kantor cabang syariah baru dari bank umum konvensional; konversi kantor cabang bank umum konvensional menjadi kantor cabang syariah; serta peningkatan status kantor cabang pembantu bank umum menjadi kantor cabang syariah. Perangkat hukum itu diharapkan telah memberikan dasar hukum yang lebih kokoh dan peluang yang lebih besar dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia.4

Di awal tahun 2003, bank Indonesia terus melanjutkan berbagai penyempurnaan baik dari sisi regulasi maupun sistem pengawasan bank syariah. Dari aspek regulasi, BI dalam tahun 2003 mempokuskan pada dua hal yaitu transparansi dan kehati-hatian. Dalam hal transparansi, BI telah menerbitkan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang mengacu kepada pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 59. Sementara untuk ketentuan kehati-hatian, BI telah mengeluarkan dua Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang khusus mengatur perbankan syariah, yaitu PBI tentang Kualitas Aktiva Produktif bagi bank syariah dan PBI tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif bagi bank syariah. Penerbitan PBI tersebut dilatarbelakangi oleh adanya produk penanaman dana dalam bentuk aktiva produktif bank syariah yang relatif berbeda bila dibandingkan dengan produk perbankan

3 Ibid, p. 2. 4 Bank Indonesia, Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah

(Jakarta: Desember 1999), p. 1.



253

konvensional. Selain itu, dalam rangka pelaksanaan fungsi lender of the last resort, BI juga telah menerbitkan PBI tentang fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi bank syariah.

Di sisi penyempurnaan sistem pengawasan, dalam tahun 2003 BI telah menyelesaikan pedoman pengawasan bank syariah. Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan unit usaha syariah, pengawasan yang selama ini dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Bank Umum di Bank Indonesia telah dialihkan ke Direktorat Perbankan Syariah yang telah dinaikkan dari semula setingkat Biro pada November 2003.5

Dikeluarkannya fatwa bunga bank haram oleh Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 17 Desember 2003 mestinya akan semakin meningkatkan kegairahan perbankan syariah di tanah air. Meskipun tidak semua kalangan menerima fatwa tersebut, namun upaya MUI untuk kemaslahatan umat, khususnya umat Islam, mudah-mudahan menjadi stimulan bagi perkembangan perbankan syariah dan sekaligus memberi secercah harapan bagi penerapan syariat Islam, terutama dalam bidang perekonomian di Indonesia.

C. Peran Ulama dalam Pengembangan dan Sosialisasi Perbankan Syariah

Dari uraian tentang perkembangan perbankan syariah di Indonesia terlihat bahwa perkembangan perbankan syariah tidak lepas dari peran para ulama. Peran tersebut antara lain dalam hal pengembangan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah sejenis maupun dalam mensosialisasikan lembaga tersebut kepada masyarakat. Penulis menganggap dikelurakannya fatwa bunga bank haram oleh MUI juga dilatarbelakangi oleh peran ini, mengingat MUI merupakan lembaga yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas terbebasnya masyarakat dari praktek-praktek yang tidak sesuai dengan syariah. Untuk itu, perlu kiranya kita mengkaji peran ulama tersebut.

5 Untuk lebih jelasnya simak tulisan: Nur Hasan Murtiaji, Perbankan

Syariah Melaju di Jalur Lambat? (Jakarta: Republika, 3 Januari 2004), p. 2.



254

1. Peran Strategis Ulama

Sejarah mengenai ulama bukan semata sebagai sosok berilmu, melainkan juga sebagai penggerak dan motivator masyarakat. Kualitas keilmuan para ulama telah mendorong mereka untuk aktif membimbing masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sejarah di tanah air kita telah memberikan bukti bahwa ulama mempunyai peran yang sangat besar dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Pada masa kepemimpinan Wali Songo, ulama yang juga menjadi pemimpin umat saat itu, telah

mempelopori perdagangan terutama di pesisir utara Pulau Jawa. Pada masa itu, hubungan dagang dengan dunia luar terutama dengan kerajaan-kerajaan Islam sangat kuat yang dilandasi bukan saja oleh semangat perniagaan melainkan juga oleh roh ukhuwah islamiyyah. Hal ini dibuktikan dengan ekspedisi Pangeran Sabrang Lor dari Kesultanan Demak yang membantu kekuatan militer Kesultanan Malaka dari serbuan Portugis dan bantuan-bantuan senjata dari kekhilafahan Islam di Turki terhadap kerajaan Aceh dalam melawan penjajah Belanda pada abad ke sembilan belas.6

Pada awal abad ke dua puluh, dengan didirikannya Syarikat Islam pada tahun 1906 oleh H. Oemar Said Tjokroaminoto dan H. Samanhudi di Solo perekonomian umat Islam mulai diperhatikan terutama dalam kaitannya untuk memberdayakan potensi umat yang sangat terbelakang akibat penjajahan. Dalam dunia perdagangan banyak sekali tokoh Islam di awal abad XX yang terjun ke dalam dunia bisnis dan menjadi pedagang besar. Perserikatan Muhammadiyah misalnya, dapat dengan cepat berkembang karena didukung secara material oleh para anggotanya yang banyak dari kalangan pedagang, terutama pedagang batik. Bahkan pada waktu itu Perserikatan Muhammadiyah menjadi identik dengan kelas menengah Islam yang tumbuh dari dunia perdagangan. Hal yang

6 Ikhwan Abidin Basri, Perkembangan Perekonomian Umat Islam di

Indonesia, dipasang pada Wednesday, 22 November 2000, http://www.tazkia.com/ article.php3?sid=17, p. 1.



255

sama juga berlaku bagi ormas-ormas Islam modern lainnya seperti al-Irsyad, Persatuan Islam (Persis), al-Khoirot dan lain-lain.7

Sebelum perbankan konvensional dikenal, masyarakat sebenarnya telah melaksanakan transaksi berdasarkan muamalah Islam. Dalam pertanian dan perkebunan, dikenal adanya istilah-istilah maro, nelu, dan sebagainya yang merupakan istilah lain dari bagi hasil. Hal demikian dimungkinkan dengan arahan dari para ulama masa lampau yang mengerti tentang pembagian hasil menurut ajaran Islam. Dalam kehidupan modern, sekali lagi para ulama berperan untuk mewujudkan bank Islam seperti yang sekarang dikenal. Terumuskannya sistem ekonomi Islam secara konseptual, termasuk sistem perbankan syariah, adalah buah kerja keras dari para ulama.8

2. Peran Ulama dalam Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional

Para ulama yang berkompeten terhadap hukum-hukum syariah memiliki fungsi dan peran yang amat besar dalam perbankan syariah, yaitu sebagai Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional. Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari, agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi uang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibandingkan bank konvensional. Karena itu, diperlukan garis panduan (guidelines) yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional.

Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan annual report) bank bersangkutan. Tugas lain Dewan Pengawas Syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai penyaring

7 Ibid, p. 2. 8 Muhammad Safi’i Antonio, BANK SYARIAH Wacana Ulama &

Cendikiawan, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institut, 1999), p. 284.



256

pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.9

Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di tanah air, maka berkembang pulalah jumlah DPS yang berada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut. Banyak dan beragamnya DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah adalah suatu hal yang harus disyukuri tetapi juga diwaspadai. Kewaspadaan itu berkaitan dengan adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda dari masing-masing DPS dan hal itu tidak mustahil akan membingungkan umat dan nasabah. Oleh karena itu, MUI sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman di tanah air, menganggap perlu dibentuknya suatu dewan syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank-bank syariah. Lembaga ini kelak kemudian dikenal dengan Dewan Syariah Nasional atau DSN.

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya. Untuk keperluan pengawasan tersebut, Dewan Syariah Nasional membuat panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber garis hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah pada lembaga-lembaga keuangan syariah, dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.

Fungsi lain dari Dewan Syariah Nasional adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Produk-produk baru tersebut harus diajukan oleh manajemen setelah direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan. Selain itu, Dewan Syariah Nasional bertugas memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah.10

9 Ibid, p. 284. 10 Ibid, p. 285.



257

3. Peran Ulama dalam Sosialisasi

Sebagai sebuah praktek keuangan baru di masyarakat, keberadaan dan pelaksanaan bank syariah di Indonesia masih perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut bukan hanya bagi masyarakat umum, namun juga kalangan perbankan, dan bahkan otoritas perbankan seperti Bank Indonesia. Para ulama mempunyai peran penting dalam sosialisasi tersebut.

Dalam mensosialisasikan perbankan syariah kepada masyarakat, setidaknya terdapat empat peran penting ulama: Pertama, menjelaskan kepada masyarakat bahwa perbankan syariah pada dasarnya adalah penerapan fiqh muamalah māliyah. Fiqh ini menjelaskan bagaimana sesama manusia berhubungan dalam bidang harta, ekonomi, bisnis dan keuangan. Selama ini penerapan fiqh tersebut mengalami beberapa kendala karena berbagai sebab, baik karena tidak ada contoh nyata maupun kendala pranata hukum. Kehadiran bank syariah kiranya akan dapat membangkitkan kajian fiqh muamalah māliyah.

Kedua, mengembalikan masyarakat pada fitrah alam dan fitrah usaha yang sebelumnya telah mengikuti syariah, terutama dalam pertanian, perdagangan, investasi, dan perkebunan. Budaya demikian telah dirusak dengan adanya liberalisasi dunia perbankan. Fitrah alam dan fitrah usaha pada dasarnya adalah belum tentu dan harus diusahakan, kadang-kadang berhasil, kadang-kadang gagal. Sedangkan bunga mengharuskan segalanya pasti berhasil. Ketiga, adalah menyarankan kepada para pengusaha agar mengikuti langkah yang ditempuh oleh bank syariah dalam berbagi hasil dan berbagi resiko. Dengan demikian, syiar muamalah Islam lebih berkembang dan diminati seluruh kalangan. Keempat, membantu menyelamatkan perekonomian bangsa melalui pengembangan sosialisasi perbankan syariah.11

4. Peran Ulama dalam Pengembangan Produk

Ulama mempunyai peran kunci dalam pengembangan produk perbankan syariah. Para ulama umumnya menguasai dan

11 Ibid, p. 287.



258

mengajarkan fiqh muamalah. Selain itu mereka juga memahami keperluan sehari-hari masyarakat, karena memang ulama hidup di tengah-tengah umatnya.

Dari keterkaitan ulama dengan umatnya, peran pengembangan produk oleh para ulama menjadi ganda: 1. Menyerap aspirasi dan kebutuhan finansial ummat untuk

kemudian merumuskannya bersama manajemen bank syariah. 2. Mensosialisasikan hasil rumusan produk tersebut kepada

masyarakat, sekaligus menginformasikan keunggulan-keunggulan produk muamalah dan perbedaannya dengan produk perbankan ribawi.12

D. Fatwa MUI tentang Bunga Bank dan Dasar-dasar Penentuannya

Tak dapat dipungkiri, gerakan ekonomi syariah yang digulirkan selama tahun 2003 menjadi catatan fenomenal tersendiri yang patut ditorehkan dalam tinta emas sejarah perekonomian Indonesia. Beberapa momen bersejarah ekonomi syariah telah diluncurkan yang salah satu diantaranya adalah keluarnya fatwa bunga haram dari Majelis Ulama Indonesia. Dari uraian tentang perkembangan perbankan syariah di Indonesia dan dengan melihat peran ulama dalam pengembangan dan sosialisasi perbankan syariah di atas, maka bisa dimaklumi jika MUI mengeluarkan fatwa tentang haramnya bunga bank tersebut. Fatwa itu sendiri merupakan hasil dari keputusan ijma’ ulama Komisi Fatwa se-Indonesia. Berikut ini kutipan Keputusan Ijtima Komisi Fatwa Se-Indonesia tentang Bunga Bank dan dasar-dasar penetapannya.

1. Pengertian Bunga (interest) dan Riba

Bunga (interest, fa-dah) adalah “….tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, dan diperhitungkan secara pasti di muka berdasarkan persentase ….”

12 Ibid, p. 288.



259

Riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut riba nasi’ah. Riba jenis yang kedua yang disebut riba fadhl ialah pertukaran dua barang yang sejenis dengan kelebihan. Riba yang dimaksud dalam fatwa ini adalah riba nasi’ah.

2. Hukum Bunga (interest)

Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasululloh SAW, baik riba nasi’ah maufun riba fadhl. Dengan demikian praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya. Praktik pembungaan ini banyak dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi dan lembaga keuangan lainnya maupun individu.

3. Bermuamalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional

a. Untuk lembaga yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan syariah, tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang didasarkan perhitungan bunga.

b. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan syariah, diperbolehkan melakukan transaksi di lembaga keungan konvensional berdasarkan prinsip darurat/hajat.

4. Dasar-dasar Penetapan

a. Bunga bank memenuhi kriteria riba yang diharamkan Allah SWT seperti dikemukakan oleh: Imam Nawawi dalam Al-Majmu’; Ibnu al-‘Araby dalam Ahkam al-Qur’an; Al-‘Aini dalam ‘Umdah al-Qory; Al-Aarakhasy dalam al-Mabsuth; Ar-Raghib al-Isfahani; Yusuf al-Qaradhawy dalam Fawaid al-Bunuk; Muhammad Abu Zahrah; Muhammad Ali ash-Shabuni; Wahbah az-Zuhaily dalam al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh.

b. Bunga uang dari pinjaman/simpanan yang berlaku di atas lebih buruk dari riba yang diharamkan Allah SWT dalam al-



260

Qur'an, karena riba hanya dikenakan tambahan pada saat di peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo. Sedangkan bunga bank sudah langsung dikenakan tambahan sejak transaksi.

c. Telah adanya ketetapan akan haramnya bunga bank oleh tiga forum ulama internasional, yaitu: 1) Majmu’ al-Buhuts al-Islamiyyah di Al-Azhar Mesir pada Mei 1965; 2) Majma al-Fiqh al-Islamiy negara-negara OKI yang diadakan di Jeddah 22-28 Desember 1985; 3) Majma Figh Rabithah al-‘Alam al-Islamy keputusan 6 sidang ke-9 yang diselenggarakan di Mekkah 12-19 Rajab 1406 H; 4) Keputusan Dar al-Ifta, kerajaan Saudi Arabia, 1979; 5) Keputusan Supreme Syariah Court Pakistan 22 Desember 1999.

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga bank tidak sesuai dengan syariah.

e. Sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi system perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.

f. Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung yang mengamanatkan berdirinya bank Islam dengan sistem tanpa bunga.13

E. Konsekwensi dari Fatwa MUI tentang Haramnya Bunga Bank

Fatwa bunga bank haram yang dikeluarkan MUI akan berdampak baik secara moral maupun finansial. Secara moral, fatwa tersebut mengingatkan umat Islam tentang bunga bank konvensional. Bagi mereka yang menerima fatwa tersebut, mereka akan segera mengalihkan dan mereka dari bank konvensional ke bank syariah yang pada akhirnya akan meningkatkan kekuatan

13 MUI, Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa

Bunga Bank, (Jakarta: Republika, Jumat, 19 Desember 2003), p. 2.



261

finansial bank-bank syariah. Meskipun sifat fatwa MUI tentang bunga bank haram tidak mengikat, namun keluarnya fatwa tersebut sedikit banyak akan mendorong perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Adalah perbankan syariah yang mendapatkan keuntungan pertama. Paling tidak mereka mendapatkan promosi gratis dan strategis atas dikeluarkannya fatwa tersebut. Wajar, jika para praktisi perbankan syariah merasa optimis akan mampu meningkatkan keuntungan lembaga keuangan mereka secara signifikan dengan terdongkraknya jumlah nasabah dan aset perusahaannya akibat fatwa tersebut.

Keluarnya fatwa suku bunga bank haram juga akan mendorong sejumlah bank konvensional membuka window syariah. Seperti yang disampaikan Ketua Umum Perbanas, pihak manajemen bank konvensional bersifat pragmatis. Jika tuntutan publik secara luas menghendaki sistem syariah, pihak bank akan menyesuaikan kebutuhan itu. Itu sebuah tuntutan pasar yang harus diikuti. Persoalan membuka window syariah hanyalah teknis dan itu bisa dipelajari dan diaplikasikan. Dengan sikap pragmatis seperti ini, para pendatang baru di bidang perbankan syariah akan berusaha mengeruk dana publik, dalam kaitan pencapaian dana pihak ketiga atau dalam skim pembiayaan. Hal ini akan menjadi babak baru persaingan antara para pemain lama dan pemain baru di dunia perbankan, yang akhirnya akan mendongkrak perkembangan perbankan syariah di Indonesia.14

Keluarnya fatwa MUI juga akan menjadi pemicu bank-bank syariah ataupun bank konvensional yang membuka unit syariah untuk berkompetisi memasuki pangsa syariah lebih intensif karena pangsa pasarnya masih sangat terbuka. Mereka sangat mungkin melakukan kaji ulang atas kebijakannya, misalnya dengan memasuki sektor riil di wilayah usaha mikro serta usaha kecil dan menengah (UKM) dan tidak hanya melayani perusahaan-perusahaan yang memiliki skala usaha besar. Jika hal ini terjadi, maka akan

14 Hanifah Husain, Setelah MUI Keluarkan Fatwa: What’s Next?, (Jakarta:

Republika, 12 Januari 2004), p. 2.



262

mendorong perkembangan usaha mikro dan usaha kecil-menengah dan meningkatkan peran mereka dalam perekonomian nasional.

Namun, dikeluarkannya fatwa bunga bank haram tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan bank-bank syariah jika mereka tidak memiliki kompetensi. Para nasabah yang sudah terbiasa dengan bank konvensional tidak akan serta-merta mengalihkan dananya jika kompetensi tidak dimiliki bank-bank syariah. Kompetensi itu antara lain dengan melakukan inovasi produk, meningkatkan pelayanan dengan penuh amanah, cerdas, dan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

F. Langkah-langkah Antisipasi Perbankan Syariah

Fatwa bunga bank haram yang dikeluarkan MUI akan mendorong perkembangan bisnis perbankan. Mekipun sampai tulisan ini dibuat, tidak terjadi rush (perpindahan besar-besaran) dari nasabah bank-bank konvensional ke bank-bank syariah akibat dikeluarkannya fatwa tersebut, namun gejala perpindahan nasabah yang mungkin akan terjadi secara perlahan harus tetap diantisipasi oleh para praktisi perbankan syariah. Langkah antisipasi ini diperlukan agar tidak menimbulkan kekecewaan masyarakat pengguna jasa perbankan yang ingin beralih dari bank konvensional ke bank syariah. Langkah-langkah tersebut antara lain:

1. Memperluas Jaringan

Dikeluarkannya fatwa MUI tentang haramnya bunga bank memungkinkan beralihnya dana masyarakat yang selama ini disimpan di bank konvensional dengan berubahnya pemahaman masyarakat terhadap bunga bank. Meskipun peralihan itu tidak serta merta, namun harus tetap diantisipasi agar tidak timbul kesan negatif, karena ketidaksiapan bank-bank syariah ketika masyarakat mengalihkan dana mereka.

Jaringan kantor cabang bank-bank syariah saat ini masih sangat terbatas dan baru bisa melayani sebagian kecil masyarakat, terutama mereka yang berada di wilayah perkotaan. Perlu ada upaya dari bank-bank syariah untuk memperluas jaringan kantor cabang mereka untuk melayani seluruh lapisan masyarakat.



263

Upaya perluasan jaringan bank-bank syariah sebenarnya telah mempunyai landasan hukum yang kuat dengan dikeluarkannya beberapa Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia pada tanggal 12 Mei 1999 yang mengatur mengenai pendirian bank syariah baru, baik bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR); konversi bank umum dan BPR konvensional menjadi bank umum dan BPR syariah; pembukaan kantor cabang syariah baru dari bank umum konvensional; konversi kantor cabang bank umum konvensional menjadi kantor cabang syariah; serta peningkatan status kantor cabang pembantu bank umum menjadi kantor cabang syariah.

Mengingat pembukaan kantor cabang memerlukan dana yang besar, maka alternatif lain yang bisa dilakukan dalam rangka perluasan jaringan bank-bank syariah adalah bersinergi dengan bank-bank konvensional yang memiliki jaringan kantor cabang dan teknologi informasi yang luas untuk mengembangkan produk-produk perbankan syariah yang dibutuhkan masyarakat. Bank-bank syariah bisa memanfaatkan jaringan ATM, internet banking dan mobile banking yang dimiliki oleh bank-bank syariah besar maupun bank konvensional untuk melayani konsumen. Sementara itu, bagi bank-bank konvensional yang membuka unit usaha syariah, Bank Indonesia membolehkan bank tersebut membuka windows syariah di cabang-cabang konvensional mereka tanpa harus membuka kantor cabang syariah.

2. Mengembangkan Teknologi Informasi

Lingkungan bisnis yang semakin mengglobal yang ditandai dengan menjalarnya penggunaan teknologi informasi di hampir semua lapisan masyarakat dan meningkatnya persaingan bisnis menuntut perbankan syariah untuk senantiasa meningkatkan kinerja jika mereka mau bertahan dalam lingkungan yang kompetitif tersebut. Salah satu strategi untuk bisa memenangkan persaiangan adalah dengan penerapan strategic information system (SIS).

Strategic information system adalah strategi bisnis dengan cara mengembangkan teknologi informasi sebagai alat untuk mendukung strategi bisnis dalam pencapain tujuan perusahaan. Strategi ini diperlukan karena dalam lingkungan bisnis yang enabler, informasi



264

merupakan salah satu kebutuhan utama bagi individu maupun organisasi terutama dalam hal proses pengambilan keputusan.

Bank-bank konvensional saat ini telah menggunakan teknologi informasi sebagai strategi mereka untuk mengambil hati konsumen. Nasabah bank konvensional, mereka manjakan dengan kemudahan fasilitas yang diberikan perbankan syariah yang berusaha merebut sebagian pangsa pasar bank konvensional seharusnya menjadikan teknologi informasi sebagai alat untuk mewujudkan tujuan tersebut. Langkah-langkah pengembangan teknologi informasi harus mereka rencanakan jauh-jauh hari dengan berinvestasi membangun infrastruktur jaringan teknologi informasi.

Pengembangan teknologi informasi oleh bank-bank syariah seharusnya dilandasi oleh suatu kesadaran bahwa kepuasan pelanggan (customer satisfaction) adalah hidup mati perusahaan, sehingga mereka berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dengan memberikan kemudahan bertransaksi melalui penyediaan produk-produk pelayanan yang beragam. Dari sisi perusahaan penerapan teknologi informasi diharapkan mampu menggantikan peran karyawan dalam memberikan pelayanan kepada konsumen, sehingga efektivitas dan efisiensi pelayanan bisa tercapai dan pada akhirnya akan mengurangi biaya operasional.

Selain itu, agar mampu meningkatkan posisi perbankan syariah dalam memenangkan persaingan untuk meraih dan mempertahankan konsumen, peluncuran produk-produk baru perbankan syariah melalui delivery channel, internet banking dan mobile banking yang merupakan penerapan SIS harus sudah mulai dikembangkan.15 Terutama bank-bank syariah yang sudah memiliki jaringan sitem informasi yang luas seperti BSM, BNI Syariah, BII dll. Bagi bank-bank syariah yang belum memiliki jaringan teknologi informasi yang canggih mereka bisa bekerja sama dengan bank-bank yang sudah memiliki, baik dari bank-bank syariah maupun bank-

15 Mengenai perkembangan bisnis perbankan berbasis strategic information system bisa dilihat dalam Lihat: Fadjar Adrianto, Bank BCA Mengail Fee Berkat Teknologi Informasi, (Jakarta: Warta Ekonomi No. 47/THN.XIII/ 26 November 2001), p.28; dan Fadjar Adrianto dkk, Ambisi BCA di Mobile Banking, (Jakarta: Warta Ekonomi No. 44/THN.XIII/ 5 November 2001), p. 28.



265

bank konvensional. Pemberian alternatif-alternatif kemudahan bagi pelanggan untuk memilih melakukan transaksi baik lewat kantor cabang, ATM atau melalui internet banking dan mobile banking (product or service differentiation) ini diharapkan mampu memenuhi tantangan saat ini di mana pelanggan cenderung memilih suatu lembaga yang mampu memberikan pelayanan dengan cepat, mudah dan nyaman.

3. Mengembangkan Sumber Daya Manusia

Tidak terlalu salah bila dikatakan bahwa SDM bank syariah pada umumnya adalah tenaga karbitan. Hal ini disebabkan karena bank syariah ketika didirikan memerlukan SDM yang profesional dan instan. Karena itu pemecahan persoalan ini dalam jangka pendek adalah dengan memberikan pelatihan, workshop atau kursus. Persoalan ini sangat wajar terjadi karena sumber daya manusia yang memiliki bekal ketrampilan dan pengetahuan tentang perbankan konvensional tidak secara otomatis dapat dioperasikan pada perbankan syariah. Mereka membutuhkan ketrampilan baru di bidang ini yang didapat dari training, workshop atau kursus. Sayangnya lembaga penyedia pelatihan semacam ini masih sangat jarang seperti Tazkia Insitute, IBI, Muamalat Insitute dan SEBI.

Pada tataran teoritis dan konseptual masih dirasakan sangat kekurangan pakar yang benar-benar menyelami usul fikih, fikih muamalah dan ilmu ekonomi konvensional (economics). Figur seperti ini benar-benar langka bukan saja bagi masyarakat Islam di Indonesia melainkan juga di banyak negara termasuk di Arab Saudi, Mesir dan Pakistan. Yang banyak adalah para pakar ekonomi yang fasih berbicara tentang ilmu ekonomi tetapi awam dalam usul fikih atau fikih muamalah. Atau pakar yang mahir dalam fikih dan usul fikih tetapi buta tentang ekonomi konvensional. Persoalan ini memang persoalan akademik yang pemecahannya melibatkan perubahan dalam kurikulum dan silabi.

Mengingat bahwa kendala jangka panjang di bidang perbankan syariah menyangkut penyediaan tenaga, pakar dan praktisi yang benar-benar memahami bukan saja fikih muamalah, usul fikih dan ilmu ekonomi modern melainkan juga menghayati ruh dan falsafah syariah islamiyah secara utuh dan komprehensif, maka



266

perlu dikembangkan Fakultas Ekonomi Islam atau Jurusan Ekonomi Islam dengan kurikulum standar internasional seperti yang kini diberlakukan pada International Institute of Islamic Economics, Islamabad, Pakistan; University Islam Antarbangsa Kuala Lumpur, Malaysia; Faculty of Islamic Economics, Imam Muhammad University Riyadh, Saudi Arabia atau Imam Sadiq University di Teheran, Iran.16

Pendirian fakultas ekonomi Islam di Indonesia ini memerlukan peran sentral departemen Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan baru di bidang kurikulum Fakultas Ekonomi yang memungkinkan terintegrasinya kurikulum ekonomi umum dengan ekonomi Islam. Dengan demikian persoalan tentang kelangkaan SDM dalam perbankan syariah untuk jangka panjang akan dapat dihapuskan sehingga dapat berjalan dengan efisien, profesional dan kompetitif.

4. Meningkatkan Kinerja

Perkembangan perbankan syariah beberapa tahun terakhir ini menunjukan lompatan yang sangat tajam yang terjadi bukan hanya pada skala nasional, tetapi juga pada skala global. Pada tahun 1999 saja terdapat sekitar 180 bank Islam yang beroperasi di Asia, Afrika, Eropa dan Amerika Serikat dengan kurang lebih 8.000 cabang. Gejala ketertarikan terhadap bisnis perbankan syariah tersebut bukan hanya menghinggapi bank-bank syariah, namun juga dari bank-bank konvensional. Sebagai contoh, Citibank, pada tahun tersebut, telah membuka cabang yang beroperasi menggunakan bisnis syariah di Bahrain dan Sudan.17

Di Indonesia, gerakan mengejutkan dilakukan oleh The Hongkong and Shanghai Bank Corporation (HSBC), bank konvensional yang berskala internasional, dengan membuka unit

16 Lihat tulisan: Ikhwan Abidin Basri, Kendala Sosialisasi Perbankan

Syariah di Indonesia, dipasang pada Wednesday, 22 November 2000, Tazkia.com/article.php.3? sid=16.

17 Kamal Naser, et el., Islamic Banking: a Study of Customer Satisfaction and Preferences in Jordan, International Journal of Bank Marketing, (Cardiff Wales: MCB University Press, 1999), p. 135-150.



267

usaha syariah. Ini merupakan bank asing pertama yang membuka unit usaha syariah. Tidak hanya itu, bank-bank syariah juga beramai-ramai memperluas jaringan layanan syariahnya. Bank Syariah Mandiri (BSM) melakukan ekspansi hingga membuka sebanyak 68 kantor cabang selama 2003. Bank Muamalat Indonesia BMI) sangat inovatif dalam memperluas layanan syariah. Demikian juga dengan BNI Syariah, BRI Syariah, Bukopin Syariah, Bank Danamon Syariah, IFI Syariah, Bank Jabar Syariah, dan belasan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang juga berminat membuka unit usaha syariah. Tak ketinggalan juga Bank Perkreditan Syariah yang sudah mencapai jumlah 84 di seluruh Indonesia dengan dukungan kantor bank sebanyak 340. Walhasil, jaringan layanan syariah telah mencapai 2,5% dari total jaringan kantor perbankan secara nasional.18

Perkembangan dunia perbankan syariah sebagaimana diuraikan di atas menyebabkan akan terjadinya persaingan bisnis perbankan syariah yang bukan hanya antar bank syariah, tetapi juga antara bank syariah dengan bank-bank konvensional. Kondisi ini mengharuskan bank-bank syariah berbenah diri. Nasabah memiliki pilihan yang cukup banyak dalam menginvestasikan dana mereka. Ketergerakan para nasabah yang bergairah ke sistem syariah akan tetap melihat kompetensi pengelola bank syariah itu sendiri. Oleh karena itu, jika kompetensi tidak dimiliki oleh bank-bank syariah, maka mereka hanya akan menjadi penonton pasif di tengah gelimangnya pangsa pasar syariah yang masih sangat menjanjikan tersebut.

Selain itu, saat ini perkembangan teknologi sudah sampai pada suatu tingkat yang mencengangkan. Teknologi komputer dan internet telah dikembangkan sehingga tidak ada lagi batas satu wilayah dengan wilayah lain di dunia dalam pengaksesan dan pengiriman suatu informasi. Kondisi ini menyebabkan ketergantungan manusia terhadap teknologi semakin meningkat. Mereka menginginkan melakukan sesuatu serba cepat, murah dan aman. Untuk memenuhi tuntutan teknologi informasi, langkah yang harus dilakukan adalah mendesain organisasi yang memungkinkan

18 Nur Hasan Martaji, Perbankan Syariah…



268

knowledge worker atau organisasi yang mendasarkan kerjanya pada knowledge. Ciri organisasi itu antara lain: (1) Merespon dengan cepat setiap perubahan kebutuhan customers. (2) Fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan lingkungan bisnis, ketrampilan baru, dan bersedia bergeser ke lokasi penugasan yang baru. (3) Terpadu dalam memberikan pelayanan kepada customers. (4) Inovatif dalam produk dan proses baru untuk memenuhi kebutuhan customers yang senantiasa berubah. Dan (5) berorientasi ke masa depan.19

Sebagai institusi perbangkan yang beroperasi di era teknologi global, maka bank-bank syariah perlu melengkapi infrastrukturnya dengan teknologi informasi yang mampu menjawab tantangan tersebut. Selain itu, bank-bank syariah harus berusaha untuk menjadi lembaga pembiayaan yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam bertransaksi bisnis maupun transaksi-transaksi lain. Akhirnya, perluasan jaringan kantor cabang, pengembangan sistem teknologi informasi serta pengembangan sumber daya manusia harus diarahkan untuk tujuan di atas.

G. Sosialisasi Perbankan Syariah

Pemahaman masyarakat Indonesia tentang ciri, karakteristik serta bagaimana operasionalisasi perbankan syariah saat ini dirasakan masih kurang. Untuk lebih memantapkan pemahaman masyarakat, diperlukan program sosialisasi yang terpadu yang melibatkan unsur-unsur terkait baik dari pihak praktisi perbankan syariah, pemerintah, bank Indonesia, investor, MUI pakar-pakar hukum dan ekonomi serta masyarakat umum.

Proses sosialisasi bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan baik yang bersifat sosio-kultural, sosio-politik dan akademisi. Sosialisasi dengan pendekatan sosio-kultural, bisa dilakukan dengan melibatkan para ulama atau pemuka-pemuka

19 Tentang organisasi berbasis knowledge worker diuraikan secara rinci

pada bab Employee Empowerment Mindset, dalam: Mulyadi dan Johny Setyawan, Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen: Sistem Pelipatganda Kinerja Perusahaan, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), p. 162-181.



269

agama lain maupun pemuka masyarakat. Sosialisasi dengan pendekatan ini penting mengingat ditinjau dari perspektif sejarah peran ulama/pemuka masyarakat sangat besar dalam mengembangkan perekonomian umat.

Pemerintah perlu memiliki political will untuk proses sosialisasi ini sebab keberhasilan dan kegagalan sosialisasi perbankan syariah di tanah air banyak bergantung pada kemauan politik pemerintah. Pemerintah sekarang diharapkan dapat memberikan perhatian yang memadai terhadap persoalan sosialisasi ini sehingga kinerja perbankan syariah membaik, efisien dan kompetitif.

Sosialisai melalui pendekatan akademisi bisa dilakukan dengan mengenalkan perbankan syariah pada lembaga-lembaga pendidikan dan pelatiahan dari tingkat dasar, menengah sampai dengan pendidikan tinggi. Untuk tujuan ini, memasukan kurikulum perbankan syariah ke dalam kurikulum lembaga pendidikan dan pelatihan tersebut sangat diperlukan.

H. Langkah Antisipasi Pemerintah dan Bank Indonesia

Jika kita meninjau kembali perkembangan perbankan syariah di Indonesia, maka akan jelas terlihat peran pemerintah dan Bank Indonesia dalam mendorong perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dan BI tersebut mendorong menyebabkan bank-bank konvensional banyak yang membuka usaha syariah. Tidak hanya itu, bank-bank syariah juga beramai-ramai memperluas jaringan layanan syariahnya. Lompatan perkembangan ini dapat dilihat dari indikator perbankan syariah selama 2003. Burhanuddin Abdullah, Gubernur BI, mengungkapkan bahwa total asset perbankan syariah hingga akhir Oktober 2003 telah mengalami pertumbuhan sebesar 67%. Walaupun masih kecil, pertumbuhan tersebut telah meningkatkan pangsa perbankan syariah terhadap perbankan nasional dari 0,36% pada akhir 2002 menjadi 0,53%.20 Dengan dikeluarkannya fatwa bunga bank haram oleh MUI pada akhir tahun 2003 yang lalu, bukan

20 Nur Hasan Martaji, Perbankan Syariah…



270

tidak mungkin perkembangan perbankan syariah akan semakin pesat lagi.

Perkembangan perbankan syariah yang menggembirakan itu tentu memerlukan perhatian yang lebih serius lagi dari pemerintah, terutama dari aspek yuridisnya. Mengingat bank syariah memiliki landasan teoritis dan karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional, sementara perundang-undangan yang dijadikan landasan operasional baik oleh bank-bank syariah maupun bank–bank konvensional saat ini sama, yaitu UU No. 10 tahun 1998, maka agar tidak terjadi kerancuan karena tercampurnya bisnis bank konvensional dengan bank syariah, perlu kiranya disusun sebuah undang-undang tersendiri tentang bank syariah di masa yang akan datang.

Upaya yang dilakukan Bank Indonesia dalam rangka memelihara momentum pertumbuhan yang pesat sekarang ini dan untuk menjawab tantangan yang akan dihadapi perbankan syariah Indonesia sebenarnya bisa dilihat dari “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” yang telah disusun oleh BI untuk jangka waktu 10 tahun (2002-2011). Blueprint tersebut berisi: identifikasi permasalahan utama dalam industri perbankan syariah; visi-misi dan sasaran Bank Indonesia; insentif-insentif yang diperlukan untuk mencapai sasaran, termasuk prioritas dan tahapan implementasinya. Peran cetak biru ini, selain menjadi petunjuk internal bagi Bank Indonesia dalam pengembangan perbankan syariah dan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya, juga diharapkan menjadi referensi bagi para stakeholder dalam pengembangan perbankan syariah dan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Cetak biru tersebut juga merupakan pedoman untuk memastikan kesinambungan dan konsistensi peran pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia, dalam hal lembaga lain akan memperoleh pelimpahan fungsi pengawasan dari Bank Indonesia.21

21 Amril Arif, Kebijakan …



271

G. Penutup

Perkembangan perbankan syariah beberapa tahun terakhir ini menunjukan grafik yang menggembirakan. Perkembangan tersebut tidak lepas dari peran para ulama, pemerintah dan Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter. Fatwa bunga bank haram oleh MUI adalah merupakan wujud tanggung jawab MUI untuk membebaskan masyarakat dari praktek-praktek yang tidak sesuai dengan syariah. Dikeluarkannya fatwa ini karena MUI menganggap bunga bank konvensional sama dengan riba dan hukumnya haram. Dengan semakin luasnya jaringan bank-bank syariah saat ini, kondisi darurat karena belum siapnya perbankan syariah, yang selama ini dijadikan alasan untuk mentolelir praktik bunga sudah tidak tepat lagi.

Meskipun fatwa tersebut menimbulkan kontroversi di masyarakat, namun ada nilai positif yang akan dirasakan oleh bank-bank syariah dalam perkembangannya. Bank-bank syariah harus berbenah diri jika mereka tidak ingin tersisihkan dalam kancah persaingan bisnis perbankan baik dalam skala nasional maupun global. Untuk meningkatkan kinerja mereka, bank-bank tersebut harus memperluas jaringan kantor cabang, mengembangkan jaringan teknologi informasi, serta mengembangkan sumber daya. Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ciri, karakteristik dan operasionalisasi perbankan syariah diperlukan langkah-langkah sosialisasi yang melibatkan semua pihak yang terkait dengan menggunakan pendekatan soio-kultural, sosio-politik dan pendekatan akademis.

Untuk mendorong perkembangan perbankan syariah dalam menghadapi tantangan ke depan, peran pemerintah dan Bank Indonesia perlu ditingkatkan. Peraturan perundang-undangan yang ada sekarang perlu disempurnakan, sehingga bank-bank syariah serta lembaga-lembaga keuangan syariah yang lain mempunyai dasar pijakan yang kuat dalam operasionalnya.



272

Daftar Pustaka

Adrianto, Fadjar, Bank BCA Mengail Fee Berkat Teknologi Informasi, Jakarta: Warta Ekonomi No. 47/THN.XIII/ 26 November 2001

_______, dkk, Ambisi BCA di Mobile Banking, Jakarta: Warta Ekonomi No. 44/THN.XIII/ 5 November 2001

Antonio, Muhammad Safi’i, BANK SYARIAH Wacana Ulama & Cendikiawan, Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institut, 1999

Arif, Amril, Kebijakan Perbankan Syariah dan Problematika Pengembangannya, makalah, di Sampaikan dalam Kuliah Umum IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, April 2003.

Arifin, Zainul, Perkembangan Bank Islam di Indonesia, dipasang pada Wednesday, 22 November 2000, Tazkia.com/article.php.3? sid=21

Bank Indonesia, Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah Jakarta: Desember 1999

Basri, Ikhwan Abidin, Kendala Sosialisasi Perbankan Syariah di Indonesia, dipasang pada Wednesday, 22 November 2000, Tazkia.com/ article.php.3?sid=16

_______, Perkembangan Perekonomian Umat Islam Di Indonesia, dipasang pada Wednesday, 22 November 2000, http://www.tazkia.com/ article.php3?sid=17

Husain, Hanifah, Setelah MUI Keluarkan Fatwa: What’s Next?, Republika, 12 Januari 2004

MUI, Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Bunga Bank, Republika, Jumat, 19 Desember 2003

Mulyadi, Setyawan, Johny, Sistem Perencanaan & Pengendalian Manajemen: Sistem Pelipatganda Kinerja Perusahaan, Jakarta: Salemba Empat, 2001



273

Murtiaji, Nur Hasan, Perbankan Syariah Melaju di Jalur Lambat? Republika, 3 Januari 2004

Naser, Kamal, et el., Islamic Banking: a Study of Customer Satisfaction and Preferences in Jordan, International Journal of Bank Marketing, Cardiff Wales: MCB University Press, 1999.

Documents

Langkah Antisipasi Perbankan SyariahJika memang bunga bank termasuk riba, pertanyaan berikutnya adalah sudah siapkah perbankan syariah mengantisipasi pindahnya dana masyarakat dari