PERTEMUAN 3

PENGANTAR

Sekolah menengah kejuruan karena merupakan bagian integral dari sektor ekonomi

yang ikut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional perlu terus dikembangkan kualitas dan

kuantitasnya.

Kualitas SMK akan merefleksikan kualitas tenaga kerja Indonesia yang perlu tugas

dibangun untuk meningkatkan keunggulan kompetitif SDM.

Dr. Charles Prosser adalah seorang praktisi pendidikan dari Amerika Serikat sebagai

bapak pendidikan kejuruan. Prosser yakin bahwa sekolah harus membantu siswanya untuk

mendapatkan pekerjaan, mempertahankan pekerjaan tersebut dan terus maju dalam karir. Prosser

yakin bahwa harus ada sekolah vokasional untuk public sebagai alternative terhadap sekolah

umum yang ada.

Sekolah vokasional yang dimaksud adalah sekolah yang menyediakan pelakaran untuk

berbagai jenis pekerjaan yang ada di industry. Prosser percaya bahwa pendidikan vokasional

dijenjang sekolah menengah atas akan mampu menjadikan para siswa lebih independen.

Renstra PSMK 2010-2014 diperlukan perubahan teknis dan ekonoms terhadap dunia

pendidikan kejuruan. Secara teknis pendidikan kejuruan harus diarahkan kepada pembentukan

calon-calon tenaga kerja yang siap berkembang, adaptif, mampu bekerja dalam tim dan sekaligus

juga dapat bekerja secara mandiri.

Prinsip-prinsip pendidikan kejuruan diukur dari tingkat keterserapan tamatan dunia

kerja. Untuk mencapai hal tersebut berbagai usaha dilakukan oleh SMK melalui peningkatan

mutu pembelajaran.

Dalam mendesain pembelajaran perlu memperhatikan prinsip pembelajaran sbb:

1. Efisien jika lingkungan dimaan siswa dilatih merupakan replica lingkungan dimana nanti

bekerja.

2. Efektif jika tugas-tugas diklat dilakukan dengan cara, alat, dan mesin yang sama seperti

yang diperlakukan dalam pekerjaan itu.

3. Efektif jika melatih kebiasaan berpikir dan bekerja seperti di dunia kerja.

4. Efektif jika setiap individu memodali minatnya, pengetahuan dan keterampilannya pada

tingkat yang paling tinggi.

5. Efektif untuk setiap profesi, jabatan, pekerjaan untuk setiap orang yang menginginkan

dan memerlukan dan dapat untung.

6. Efektif jika diklat membentuk kebiasaan berpikir dan kerja yang benar diulang sehingga

sesuai/cocok dengan pekerjaan.

7. Efektif jika gurunya mempunyai pengalaman yang sukses dalam penerapan kompetensi

pada operasi dan proses kerja yang telah dilakukan.

8. Pada setiap jabatan ada kemampuan minimum yang harus dipunyai oleh seseorang agar

dia dapat bekerja pada jabatan tersebut.

9. Pendidikan kejuruan harus memperhatikan permintaan pasar/tanda-tanda pasar.

10. Pembiasaan efektif pada siswa tercapai jika pelatihan diberikan nyata sarat nilai.

11. Isi diklat merupakan okupasi pengalaman pada ahli

12. Setiap okupasi mempunyai cirri-ciri isi yang berbeda-beda satu dengan lainnya.

13. Sebagai layanan social efisien jika sesuai dengan kebutuhna seseorang yang memerlukan.

14. Pendidikan kejuruan efisien jika metoda pengajarannya mempertimbangkan sifat-sifat

peserta didik.

15. Pembelajaran dilakukan dengan efektif dan efisien.

PERTEMUAN 4

KARAKTERISTIK PENDIDIKAN VOKASIONAL

Paradigma pendidikan kejuruan sangat berbeda dengan pendidikan umum. Pendidikan

yaitu menekankan pada pendidikan yang menyesuaikan dengan permintaan pasar (deman

driven).

Kebersambungan (link) diantara pengguna lulusan pendidikan dan penyelenggara

pendidikan dan kecocokan (match) diantara employee dengan employer menjadi dasar

penyelenggaraan dan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pendidikan vokasi.

Meskipun pendidikan kejuruan tidak terpisahkan dari sistem pendidikan secara

keseluruhan namun barang tentu mempunyai kekhususan atau karakteristik tertentu yang

membedakannya dengan pendidikan yang lain. Perbedaan ini tidak hanya dalam defenisi,

struktur organisasi dan tujuan pendidikannya saja, tetapi juga tercermin dalam aspek-aspek lain

yang erat kaitannya dengan perencanaan kurikulum.

Karakteritik pendidikan kejuruan :

1. Pendidikan kejuruan diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki dunia

kerja.

2. Pendidikan kejuruan didasarkan atas “demand driven”

3. Fokus isi pendidikan kejuruan ditekankan pada pengetahuan, keterampilan, sikap dan

nilai-nilai yang dibutuhkan untuk dunia kerja.

4. Penilaian yang sesungguhnya terhadap kesuksesan peserta didik harus pada “hands on”

atau performa dalam dunia kerja

5. Hubungan yang erat dengan dunia kerja merupakan kunci sukses pendidikan kejuruan

6. Pendidikan kejuruan yang baik harus memiliki sifat responsive dan antisipatif terhadap

kemajuan teknologi.

7. Pendidikan kejuruan seharusnya lebih menekankan pada “learning by doing” dan

“hands on experience”

8. Pendidikan kejuruan memerlukan fasilitas mutakhir untuk kegiatan praktik

9. Pendidikan kejuruan memerlukan biaya investasi dan operasional yang lebih besar

dibandingkan pendidikan umum lainnya.

Jadi: pendidikan kejuruan memiliki orientasi pada pembentukan kecakapan hidup,

yaitu melatih peserta didik untuk menguasai keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia

kerja termasuk bisnis dan indutri.

Karenanya pendidikan kecakapan hidup tujuannya melatih peserta didik menguasai suatu

keterampilan secara professional dalam bidang keahlian tertentu, menyiapkan agar memiliki

kemampuan berfikir yang tinggi, harus mempunyai komitmen moral yang tinggi, mau hidup

berdampingan dengan baik dalam masyarakat yang multikultur, multireligi, dan multi etnis.

Selain hal tersebut, SMK juga harus mampu membekali peserta didiknya tentang

kewirausahaan. Kewirausahaan bukan saja diperlukan peserta didik untuk persiapan terjun dalam

dunia usaha dan dunia industry (DUDI), tetapi diperlukan juga untuk membentuk jiwa atau

kepribadian siswa yang tangguh, kreatif, inovatif, dan kecakapan yang diperlukan dalam

kehidupan (life skill).

ASUMSI PENDIDIKAN KEJURUAN

1. Dapat mengembangkan tenaga kerja yang “marketable” yaitu mengembangkan

kemampuan utnuk melakukan keterampilan-keterampilannya yang memberikan

kemanfaatannya sebagai alat produksi,

2. Pendidikan ekonomi, dan oleh karenanya memebrikan urunan terhadap kekuatan

ekonomi nasional

3. Pendidikan untuk melayani tujuan sistem ekonomi oleh karenanya mempunyai

kemanfaatan sosial

4. Ditujukan untuk mempersiapkan pekerja pemula

5. Diarahkan terhadap kebutuhan tenaga kerja di masyarakat lingkungannya

6. Pendidikan kejuruan seharusnya dievaluasi berdasarkan efisiensi ekonomi

PERTEMUAN 5

Pendidikan kejuruan dibagi menjadi 2 yaitu berdasarkan ilmu dan pengetahuan.

Apakah pendidikan kejuruan itu? Pendidikan kejuruan memiliki karakteristik yang berbeda

dengan pendidikan umum. Perbedaan tersebut dapat dikaji dari kriteria pendidikan, substansi

pelajaran dan lulusannya.

Bidang keahlian Pendidikan Kejuruan, Teknologi Rekayasa, TIK, Kesehatan, Bisnis dan

Manajemen, Agribisnis dan Agroteknologi, Seni, Kerajinan, Pariwisata. Pendidikan kejuruan

seyogyanya memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Orientasi pada kinerja individu di dunia kerja

2. Jastifikasi khusus pada kebutuhan nyata di lapangan

3. Fokus kurikulum pada aspek-aspek psikomotor, afektif, kognitif

4. Tolak ukur keberhasilan tidak hanya terbatas di sekolah

5. Kepekaan terhadap pengembangan dunia kerja

6. Memerlukan sarana dan prasarana yang memadai

7. Adanya dukungan masyarakat

Pertanyaan : poin ke 2 dan ke 5 hampir sama pengertiannya kenapa mesti dibedakan?

Jawaban : pada poin ke 5 harus melewati fokus kurikulum yang terdiri dari 3 aspek tersebut

sebelum disiapkan ke dunia kerja. Sehingga apa yang diperoleh pada saat di

pendidikan kejuruan lebih matang ketika memasuki dunia kerja yang sesuai utnuk

kebutuhan kerja.

Substansi pelajaran pada Pendidikan Kejuruan menurut Nolker dan Shoenfel (Sonhadji,

2006) harus selalu mengikuti perkembangan IPTEK, kebutuhan masyarakat, kebutuhan individu,

dan lapangan kerja. Lulusan dari pendidikan kejuruan, minimal harus memiliki kecakapan atau

kemampuan kerja yang sesuai dengan tuntutan dunia usaha atau industry yang dirumuskan dalam

standar kompetensi nasional bidang keahlian.

Pendidikan kejuruan memiliki peran untuk menyiapkan peserta didik agar siap bekerja,

baik bekerja secara mandiri (wiraswasta) maupun mengisi lowongan pekerjaan yang ada. SMK

sebagai pelaksana Pendidikan Kejuruan merupakan institusi yang menyiapkan tenaga kerja,

yang dituntut mampu menghasilakn lulusan sebagaimana yang diharapkan dunia kerja.

Pertanyaan : Apakah siswa harus memiliki hardskill dan softskill dalam kesiapan kerja?

Jawaban : Siswa harus memiliki kedua hal tersebut dan diusahakan seimbang, namun pada

kenyataannya dalam pendidikan kejuruan sebagian besar memiliki hardskill yang

lebih besar dibandingkan softskillnya.

Tuntutan peserta didik dan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan kerja perlu dijadikan

sumber pijakan di dalam merumuskan Tujuan Pendidikan Kejuruan. Sekolah Menengah

Kejuruan (SMK) sebagai bentuk satuan pendidikan kejuruan sebagaiman ditegaskan dalam

penjelasan Pasal 15 UU SISDIKNAS, merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan

peserta didik terutama untuk bekerja.

Tujuan Umum Pendidikan Kejuruan:

1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Tuhan yang Maha Esa

2. Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi warga Negara yang berakhlak mulia,

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.

3. Mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki wawasan kebangsaan, memahami,

dan menghargai keanekaragaman budaya bangsa Indonesia.

4. Mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kepedulian terhadap lingkungan

hidup, dengan secara aktif turut memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, serta

memanfaatkan sumber daya.

Tujuan Khusus Pendidikan Kejuruan:

1. Menyiapkan peserta didik menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, mengisi

lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan industri sebagai tenaga tingkat kerja

menengah, sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian yang dipilihnya.

2. Peserta didik mampu memilih karir, ulet, gigih dalam berkompetisi, beradaptasi di

lingkungan kerja, dam mengembangkan sikap professional dalam bidang keahlian yang

diminatinya.

3. Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, agar mampu

mengembangkan diri di kemudian hari baik secara mandiri maupun melalui jenjang

pendidikan yang lebih tinggi.

4. Membekali peserta didik dengan kompetensi-kompetensi sesuai dengan program keahlian

yang dipilih.

Landasan filosofis yang mendasari pendidikan kejuruan, harus mampu menjawab dua

pertanyaan: pertama, Apa yang harus diajarkan? dan kedua, Bagaimana harus

mengajarkan? (Calhoun dan Finch, 1982). Calhoun dan Finch menegaskan bahwa sumber

prinsip-prinsip fundamental pendidikan kejuruan adalah individu dan perannya dalam suatu

masyarakat demokratik serta peran pendidikan dalam transmisi standar sosial. Secara filosofis,

penyusunan kurikulum SMK perlu mempertimbangkan perkembangan psikologis peserta didik

dan perkembangan atau kondisi sosial budaya masyarakat.

Pendidikan kejuruan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat,

dan pemerintah, keluarga (informal), sekolah (formal), dan dari masyarakat (nonformal) yang

akan menyatu dalam diri peserta didik, menjadi kesatuan utuh, saling mengisi dan diharapkan

dapat saling memperkaya secara positif.

PERTEMUAN 6

Tiga Dimensi Pokok Pendidikan Kejuruan:

1. Implementasi Program pendidikan dan pelatihan harus berfokus pada pendayagunaan

potensi sumber daya lokal, sambil mengoptimalkan kerjasama secara intensif dengan

institusi pasangan

2. Pelaksanaan kurikulum harus berdasarkan pendekatan yang lebih fleksibel sesuai

dengan trend pengembangan dan kemajuan teknologi agar kompetensi yang diperoleh

peserta didik selama dan sesudah mengikuti program diklat, memiliki daya adaptasi yang

tinggi.

3. Program diklat sepenuhnya harus beriorentasi mastery learning (belajar tuntas) dengan

melibatkan peran aktif-partisipatif para stakeholder pendidikan, termasuk optimalisasi

peran Pemerintah Daerah untuk merumuskan pemetaan kompetensi ketenagakerjaan di

daerahnya sebagai input bagi SMK dalam penyelenggaraan diklat berkelanjutan.

Sumber daya manusia harus memiliki Kompetensi Praktek (Hardware), Kompetensi

Software, dan Proses Produksi/Jasa. SMK harus Proporsional dan Profesional. Salah satu

indikator keberhasilan pendidikan di Indonesia jika sistem pendidikan SMKnya sudah

maju dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai.

Untuk mencari solusi dari tantangan tersebut diatas, SMK sebagai salah satu lembaga

penyelenggara pendidikan dan pelatihan kejuruan harus mampu memberikan layanan pendidikan

terbaik kepada peserta didik walaupun kondisi fasilitasnya sangat beragam. Seperti diketahui,

bahwa investasi dan pembiayaan operasional terbesar yang dilakukan oleh pemerintah dalam

pendidikan kejuruan adalah pada sistem SMK. Dengan fenomena ini, apakah SMK masih

diperlukan? SMK masih dibutuhkan untuk kontribusi pelatihan pada penduduk Indonesia yang

sangat besar, Sumber Daya Alam yang akan dimanfaatkan secara tepat serta mendukung sistem

globalisasi.

Pembukaan dan penutupan suatu SMK pada dasarnya sangat bergantung pada tuntutan

kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di wilayah atau daerah setempat. Pembukaan

institusi SMK baru sangat dimungkinkan jika terdapat tuntutan kebutuhan sumber daya manusia

yang terkait dengan peran dan fungsi SMK. Sebagaimana yang dikemukakan Djojonegoro

(1998) bahwa ”secara teoritik pendidikan kejuruan sangat dipentingkan karna lebih dari 80%

tenaga kerja dilapangan kerja adalah tenaga kerja tingkat menengah kebawah sisanya kurang dari

20% bekerja pada lapisan atas. Oleh karena itu, pengembangan pendidikan kejuruan jelas

merupakan hal yang penting”.

Penutupan suatu SMK hanya dimungkinkan secara hukum tidak dapat dipertahankan atau

karena adanya tuntutan masyarakat yang sama sekali tidak dapat dipertahankan atau dihindari.

Namun pada dasarnya, tidak ada alasan untuk menutup SMK selama institusi tersebut masih

dapat menjalankan peran dan fungsi serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Upaya

untuk mempertahankan SMK yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat, dalam hal ini SMK

harus mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Dalam menjalankan peran dan

fungsinya tersebut, maka pendidikan dan pelatihan SMK perlu memperhatikan prinsip-prinsip

pendidikan kejuruan yang dikemukakan Prosser (Djojonegoro,1998).

PERTEMUAN 7

DIMENSI KEBIJAKAN LINK AND MATCH DALAM PENDIDIKAN KEJURUAN

A. Perubahan dari pendekatan Supply Driven ke Demand Driven

Dengan Demand Driven ini mengharapkan dunia usaha dan industry atau dunia kerja lebih

berperan dalam menentukan, mendorong dan menggerakkan pendidikan kejuruan, karena

dunia kerja adalah pihak yang lebih berkepentingan dari sudut kebutuhan tenaga kerja.

Dalam pelaksanaannya, dunia kerja ikut berperan serta karena proses pendidikan itu sendiri

lebih dominan dalam menentukan kualitas tamatannya, serta dalam evaluasi hasil pendidikan

itupun dunia kerja ikut memnetukan supaya hasil pendidikan kejuruan itu terjamin dan

terukur dengan ukuran dunia kerja. Sebagai salah satu bentuk penerapan demand driven,

maka pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan harus melakukan sinkronisasi

kurikulum. Dengan melakukan sinkronisasi kurikulum, penyelenggaraan pembelajaran

pendidikan kejuruan diupayakan sedekat mungkin dengan kebutuhan dan kondisi dunia

kerja/industri, serta memiliki relevansi dan fleksibilitas tinggi dengan tuntutan lapangan

kerja. Diharapkan sekolah dapat membaca keahlian dan performansi apa yang dibutuhkan

dunia usaha atau industri.

B. Perubahan dari pendidikan berbasis sekolah ke sistem berbasis ganda

Perubahan dari pendidikan berbasis sekolah, kependidikan berbasis ganda sesuai dengan

kebijakan link and match, mengharapkan supaya program pendidikan kejuruan itu

dilaksanakan di dua tempat. Sebagian program pendidikan dilaksanakan di sekolah, yaitu

teori dan praktek dasar kejuruan, dan sebagian lainnya dilaksanakan didunia kerja, yaitu

keterampilan produktif yang diperoleh melalui learning by doing. Pendidikan yang

dilakukan melalui proses bekerja di dunia kerja akan memberikan keterampilan,

pengetahuan, dan nilai-nilai dunia kerja yang tidak mungkin atau sulit didapatkan di sekolah,

antara lain pembentukan wawasan mutu, wawasan keunggulan, wawasan pasar, wawasan

nilai tambah, dan pembentukan etos kerja.

C. Perubahan dari model pengajaran yang mengajarkan mata-mata pelajaran ke model

pengajaran berbasis kompetensi

Perubahan ke model pengajaran ke berbasis kompetensi, bermaksud menuntun proses

pengajaran secara langsung beriorentasi pada kompetensi atau satuan-satuan kemampuan.

Pengajaran berbasis kompetensi ini sekaligus memerlukan perubahan kemasan kurikulum

kejuruan ke dalam kemasan berbentuk paket-paket kompetensi.

D. Perubahan dari program dasar yang sempit ke program dasar yang mendasar, kuat dan luas

Kebijakan link and match menuntut adanya pembaharuan, mengarah kepada pembentukan

dasar yang mendasar, kuat dan lebih luas. Sistem baru yang berwawasan sumberdaya

manusia, berwawasan mutu dan keunggulan menganut prinsip, bahwa: tidak mungkin

membentuk sumebrdaya manusia yang berkualitas dan yang memiliki keunggulan, kalau

tidak diawali dengan pembentukan dasar yang kuat.

E. Perubahan dari sistem pendidikan formal yang kaku, ke sistem yang luwes dang menganut

prinsip multy entry dan multy exit

Dengan adanya perubahan dari model pengajran mata pelajaran ke program berbasis

kompetensi diperlukan adanya keluwesan yang memungkinkan pelaksanaan praktek kerja

industri dan pelaksanaan prinsip multy entry multy exit. Prinsip ini memungkinkan siswa

Pendidikan Kejuruan yang telah memiliki sejumlah satuan kemampuan tertentu (karena

program pengajarannya berbasis kompetensi), mendapatkan kesempatan kerja di dunia

kerja, maka peserta didik tersebut dimungkinkan meninggalkan sekolah. Dan kalau peserta

didik tersebut ingin masuk sekolah kembali menyelesaikan program SMKnya, maka sekolah

harus membuka diri menerimanya, dan bahkan menghargai dan mengakui keahlian yang

diperoleh peserta didik.

F. Perubahan dari sistem yang tidak mengakui keahlian yang telah diperoleh sebelumyna, ke

sistem yang mengakui kealhian yang diperoleh darimana dan dengan cara apapun

kompetensi itu diperoleh

Sistem baru pendidikan kejuruan harus mampu memberikan pengakuan dan penghargaan

terhadap kompetensi yang dimiliki seseorang. Sistem ini akan memotivasi banyak orang

yang sudah memiliki kompetensi tertentu, misalnya dari pengalaman kerja, berusaha

mendapatkan pengakuan sebagai bekal pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Intuk ini

pendidikan kejuruan perlu menyiapkan diri sehingga memiliki instrument dan kemampuan

menguji kompetensi seseorang darimana dan dengan cara apa apapun kompetensi itu

didapatkan.

G. Perubahan dari pemisahan antara pendidikan dengan pelatihan kejuruan ke baru yang

mengintegrasikan pendidikan dan pelatihan kejuruan secara terpadu

Program baru pendidikan yang mengemas pendidikannya dalam bentuk paket kompetensi

kejuruan akan memudahkan pengakuan dan penghargaan terhadap program pelatihan

kejuruan dan program pendidikan kejuruan. Sistem baru ini memerlukan standarisasi

kompetensi, dan kompetensi yang terstandar itu bisa dicapai melalui program pendidikan,

program pelatihan atau bahkan dalam pengalaman kerja yang ditunjang dengan inisiatif

belajar sendiri.

H. Perubahan dari sistem terminal ke sistem berkelanjutan

Sistem baru tetap mengharapkan dan mengutamakan tamatan pendidikan kejuruan langsung

bekerja, agar segera menjadi tenaga produktif, dapat memebrikan return atas investasi

pendidikan kejuruan. Sistem baru yang mengakui banyak tamatan pendidikan kejuruan yang

potensial, dan potensi keahlian kejuruannya akan lebih berkembang lagi setelah bekerja.

Terhadap mereka yang diberikan peluang untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang

lebih tinggi, melalui suatu proses matrikulasi yang mengakui dang menghargai kompetensi

yang diperoleh melalui pendidikan kejuruan dan dari pengalaman kerja sebelumnya.

I. Perubahan dari manajemen terpusat ke pola manajemen mandiri (prinsip desentralisasi)

Pola baru manajemen mandiri dimaksudkan memberi peluang kepada provinsi bahkan dan

bahkan sekolah untuk menentukan kebijakan operasional, asal tetap mengacu kepada

kebijakan nasional. Kebijakan nasional dibatasi pada hal-hal yang bersifat strategis, supaya

member peluang bagi para pelaksanan dilapangan berimprovisasi dan melakukan inovasi.

Proses pendewasaan SMK perlu ditekankan untuk menumbuhkan rasa percaya diri sekolah

melakukan apa yang baik menurut sekolah, dengan prinsip akuntabilitas yang taat.

J. Perubahan dari ketergantungan sepenuhnya dari pembiayaan pemerintah pusat ke swadana

dengan subsidi pemerintah pusat.

Sejalan dengan pendewasaan manajemen sekolah, dan pengembangan unit produksi

sekolah, sistem baru diharapkan dapat mendorong pertumbuhan swadana pendidikan

kejuruan dan posisi lokasi dana dari pemerintah pusar bersifat membantu atau subsidi.

Sistem ini juga diharapkan mampu mendorong pendidikan kejuruan berpikir dan berperilaku

ekonomis.

PERTEMUAN 8

AFFIRMATION

Pada intinya tanggung jawab ini, adanya keseimbangan dan kejujuran pemimpin sekolah

dalam mengakui kesuksesan dan kegagalan.

1. Sejauh mana kepala sekolah menyikapi hal itu. Memuji/mengakui dan merayakan prestasi

sekolah dan mengakui kegagalan.

2. Praktek-praktek yang digunakan untuk memenuhi wilayah tanggung jawab. Secara

sistematis mengakui/memuji dan merayakan prestasi guru dan staf. Secara sistematis

memuji/mengakui dan merayakan prestasi siswa. Secara sistematis jujur mengakui kegagalan

sekolah secara keseluruhan.

3. Penerapan tanggung jawab pemimpin sekolah.

CHANGE AGENT

Silins, Mulford, dan Zarins (2002); Agen perubahan yang efektif adalah pemimpin yang

“melindungi mereka yang mengambil resiko” dan “sejauh mana staf merasa diberdayakan untuk

membuat keputusan dan merasa bebas untuk bereksperimen dan mengambil resiko”.

1. Kepala sekolah bersedia dan aktif, menantang status quo.

2. Praktek-praktek yang digunakan untuk memenuhi wilayah tanggung jawab. Sadar menantang

status quo, berinisiatif untuk memimpin perubahan dengan hasil yang tidak pasti.

Mempertimbangkan cara-cara baru dalam melakukan sesuatu, daripada cara-cara lama.

Secara konsisten berusaha bekerja di tepi kompetensi.

3. Penerapan tanggung jawab pemimpin sekolah, apakah pekerjaan rumah kami benar-benar

membantu siswa belajar, atau secara tidak langsung menghukum para siswa yang tidak

memiliki banyak membantu di rumah.

CONTINGENT REWARDS

1. Sejauh mana kepala sekolah mengakui dan menghargai prestasi individu.

2. Praktek-praktek yang digunakan untuk memenuhi wilayah tanggung jawab. Mengakui dan

menghargai prestasi individu, menggunakan kinerja dibandingkan senioritas sebagai kriteria

utama untuk menghargai dan mengakui, menggunakan kerja keras dan hasil sebagai dasar

untuk penghargaan dan pengakuan, mengakui individu yang berprestasi.

3. Penerapan tanggung jawab pemimpin sekolah, ketika dia menghargai guru yang siswa telah

membuat kemajuan luar biasa di konferensi lokal dan menjadi juara.

COMMUNICATION

Komunikasi mengacu pada sejauh mana pemimpin sekolah menetapkan jalur komunikasi yang

kuat antara guru dan siswa. Tampaknya jelas bahwa komunikasi yang baik adalah fitur yang

penting.

1. Sejauh mana kepala sekolah menetapkan jalur komunikasi yang kuat antara guru dan siswa.

2. Praktek-praktek yang digunakan untuk memenuhi wilayah tanggung jawab, mudah diakses

oleh guru dan staf, mengembangkan cara efektif dalam berkomunikasi antara guru dan staf,

membuat jalur komunikasi terhadap guru dan staf dengan cara terbuka dan efektif.

3. Penerapan tanggung jawab pemimpin sekolah, ketika mendistribusikan surat berita bulanan

kepada semua staf.

CULTURE

Budaya adalah nilai-nilai bersama, keyakinan, dan perasaan masyarakat, dan tanggung jawab

yang paling penting dari pemimpin adalah membangun budaya prestasi di sekolah.

1. Kepala sekolah harus memupuk berbagi keyakinan dan rasa komunitas dan kerjasama

2. Praktek-praktek yang digunakan untuk memenuhi wilayah tanggung jawab, mempromosikan

rasa kesejahteraan diantara guru dan staf, meningkatkan kohesi/ hubungan diantara guru dan

staf, mengembangkan pemahaman tentang tujuan diantara guru dan staf, mengembangkan

visi sekolah secara bersama, meningkatkan kerjasama antara guru dan staf.

3. Penerapan tanggung jawab pemimpin sekolah, ketika memuji guru yang memiliki prestasi

pada pertemuan atau rapat sekolah.

DISCIPLINE

Salah satu tugas penting dari kepala sekolah adalah untu melindungi guru dari gangguan yang

tidak semestinya. Secara khusus, melindungi guru dari masalah dan pengaruh yang akan

mengurangi waktu pembelajaran atau fokus.

1. Kepala sekolah melindungi guru dari masalah-masalah dan pengaruh yang akan mengurangi

dari waktu mengajar mereka atau fokus.

2. Praktek-praktek yang digunakan untuk memenuhi wilayah tanggung jawab, melindungi

waktu pengajaran dari gangguan, melindungi guru dan staf dari gangguan internal dan

eksternal.

3. Penerapan tanggung jawab pemimpin sekolah, ketika dia menetapkan dan meberlakukan

kebijakan bahwa tidak ada pengumuman yang dibuat selama waktu pembelajaran.

Pertanyaan : bagaimana cara menaklukkan kepala sekolah yang tidak mau mendengarkan solusi

atau inovasi baru?

Jawaban : tipe pemimpin ada dua jenis yaitu demokratis dan otoriter, kita harus memasuki

dunia pemimpin tersebut dan berusaha berbicara secara dingin secara terus menerus agar secara

tidak langsung memberikan gambaran tentang apa yang kita inginkan yang terbaik untuk

sekolah.

Pertanyaan : banyak kepala sekolah khususnya SMK yang tidak memiliki background kejuruan,

bagaimana pengembangan sekolah selanjutnya menindaklanjuti hal tersebut?

Jawaban : belum ada ketetapan mengenai status kepala sekolah yang sesuai dengan background

yang dimiliki, jadi masih sulit untuk menerapkan hal ini terutama untuk kepala sekolah di SMK.

Untuk solusi biasanya kepala sekolah memiliki staf ahli untuk membantunya mengembangkan

sekolah yang dipimpinnya.

FLEXIBILITY

Fleksibilitas mengacu pada sejauh mana pemimpin menyesuaikan perilaku kepemimpinan

mereka dengan kebutuhan situasi saat ini dan merasa nyaman dengan perbedaan pendapat.

1. Kepala sekolah menyesuaikan perilaku kepemimpinannya dengan kebutuhan situasi saat ini

dan nyaman dengan perbedaan pendapat.

2. Praktek-praktek yang digunakan untuk memenuhi wilayah tanggung jawab, nyaman dalam

membuat perubahan besar, menyesuaikan gaya kepemimpinan untuk kebutuhan situasi

tertentu, menghormati ekspresi berbagai pendapat, menjadi terarah atau tidak terhadap

inovasi.

3. Penerapan tanggung jawab pemimpin sekolah,