Lampiran 1. Daftar Undangan Workshop Pengelolaan Data MCRM
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)a) Lingkup
Provinsi dan Kabupaten/Kota Pesisir di Kalimantan Barat1. Kepala
BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat2. Kepala BAPPEDA Kota
Singkawang3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sambas4. Kepala BAPPEDA
Kabupaten Bengkayang5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Pontianak6. Kepala
BAPPEDA Kabupaten Kubu Raya7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kayong
Utara8. Kepala BAPPEDA Kabupaten Ketapang
b) Lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota Pesisir di Kalimantan
Timur9. Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur10. Kepala BAPPEDA
Kota Bontang11. Kepala BAPPEDA Kota Tarakan12. Kepala BAPPEDA Kota
Balikpapan13. Kepala BAPPEDA Kabupaten Paser14. Kepala BAPPEDA
Kabupaten Kutai Timur15. Kepala BAPPEDA Kabupaten Penajam Paser
Utara16. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nunukan17. Kepala BAPPEDA
Kabupaten Kutai Kartanegara18. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bulungan19.
Kepala BAPPEDA Kabupaten Tana Tidung20. Kepala BAPPEDA Kabupaten
Berau
c) Lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota Pesisir di Kalimantan
Selatan21. Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Selatan22. Kepala
BAPPEDA Kota Banjarmasin23. Kepala BAPPEDA Kabupaten Barito
Kuala24. Kepala BAPPEDA Kabupaten Banjar25. Kepala BAPPEDA
Kabupaten Tanah Bumbu26. Kepala BAPPEDA Kabupaten Tanah Laut27.
Kepala BAPPEDA Kabupaten Kota Baru
d) Lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota Pesisir di Kalimantan
Tengah28. Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Tengah29. Kepala
BAPPEDA Kabupaten Sukamara30. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin
Timur31. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat32. Kepala
BAPPEDA Kabupaten Pulang Pisau33. Kepala BAPPEDA Kabupaten
Katingan34. Kepala BAPPEDA Kabupaten Seruyan35. Kepala BAPPEDA
Kabupaten Kapuas
DINAS YANG MEMBIDANGI KELAUTAN DAN PERIKANANa) Lingkup Provinsi
dan Kabupaten/Kota Pesisir di Kalimantan Barat36. Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat37. Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan Kota Singkawang38. Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Sambas39. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bengkayang40. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Pontianak41. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Kubu Raya42. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kayong Utara43. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Ketapang
b) Lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota Pesisir di Kalimantan
Timur44. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan
Timur45. Kepala Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota
Bontang46. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tarakan47.
Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan48.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Paser49. Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur50. Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara51. Kepala
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan52. Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara53. Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bulungan54. Kepala Dinas Kelautan
dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung55. Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Berau
c) Lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota Pesisir di Kalimantan
Selatan56. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan
Selatan57. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banjarmasin58.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala59.
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banjar60. Kepala
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu61. Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut62. Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kota Baru
d) Lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota Pesisir di Kalimantan
Tengah63. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan
Tengah64. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukamara65.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur66.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat67.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulang Pisau68.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Katingan69. Kepala
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Seruyan70. Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kapuas
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH (BAPEDALDA)a)
Lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota Pesisir di Kalimantan Barat71.
Kepala BAPEDALDA Provinsi Kalimantan Barat72. Kepala BAPEDALDA Kota
Singkawang73. Kepala BAPEDALDA Kabupaten Sambas74. Kepala BAPEDALDA
Kabupaten Bengkayang75. Kepala BAPEDALDA Kabupaten Pontianak76.
Kepala BAPEDALDA Kabupaten Kubu Raya77. Kepala BAPEDALDA Kabupaten
Kayong Utara78. Kepala BAPEDALDA Kabupaten Ketapang
b) Lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota Pesisir di Kalimantan
Timur79. Kepala BAPEDALDA Provinsi Kalimantan Timur80. Kepala
BAPEDALDA Kota Bontang81. Kepala BAPEDALDA Kota Tarakan82. Kepala
BAPEDALDA Kota Balikpapan83. Kepala BAPEDALDA Kabupaten Paser84.
Kepala BAPEDALDA Kabupaten Kutai Timur85. Kepala BAPEDALDA
Kabupaten Penajam Paser Utara86. Kepala BAPEDALDA Kabupaten
Nunukan87. Kepala BAPEDALDA Kabupaten Kutai Kartanegara88. Kepala
BAPEDALDA Kabupaten Bulungan89. Kepala BAPEDALDA Kabupaten Tana
Tidung90. Kepala BAPEDALDA Kabupaten Berau
c) Lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota Pesisir di Kalimantan
Selatan91. Kepala BAPEDALDA Provinsi Kalimantan Selatan92. Kepala
BAPEDALDA Kota Banjarmasin93. Kepala BAPEDALDA Kabupaten Barito
Kuala94. Kepala BAPEDALDA Kabupaten Banjar95. Kepala BAPEDALDA
Kabupaten Tanah Bumbu96. Kepala BAPEDALDA Kabupaten Tanah Laut97.
Kepala BAPEDALDA Kabupaten Kota Barue) Lingkup Provinsi dan
Kabupaten/Kota Pesisir di Kalimantan Tengah98. Kepala BAPEDALDA
Provinsi Kalimantan Tengah99. Kepala BAPEDALDA Kabupaten
Sukamara100. Kepala BAPEDALDA Kabupaten Kotawaringin Timur101.
Kepala BAPEDALDA Kabupaten Kotawaringin Barat102. Kepala BAPEDALDA
Kabupaten Pulang Pisau103. Kepala BAPEDALDA Kabupaten Katingan104.
Kepala BAPEDALDA Kabupaten Seruyan105. Kepala BAPEDALDA Kabupaten
Kapuas
DEKAN/ KETUA JURUSAN/ KETUA PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN DAN
PERIKANAN 106. Universitas Mulawarman Samarinda107. Universitas
Lambung Mangkurat Banjarmasin108. Universitas Palangkaraya109.
Universitas Borneo Tarakan110. Politeknik Negeri Pontianak111.
Universitas Muhammadiyah Pontianak
KETUA KONSORSIUM MITRA BAHARI :112. KMB Prov. Kalimantan
Barat113. KMB Prov. Kalimantan Tengah114. KMB Prov. Kalimantan
Selatan115. KMB Prov. Kalimantan Timur
Lampiran 2. Agenda Acara
Workshop Pengelolaan Data MCRMPengelolaan Data Geospasial untuk
mendukung Perencanaan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-pulau KecilPontianak, 30 September 2010
09.00 09.30Registrasi 09.30 09.40Laporan dari Panitia09.30
10.00Pembukaan dan sambutan
10.00 10.15Coffee Break
10.15 11.45Panel Session 1 1. Kilas Balik MCRMP: Dr. Ir. Irwandi
Idris (DKP)2.Overview Penyediaan Informasi Geospasial: Kepala Pusat
Survei Sumberdaya Alam Laut (BAKOSURTANAL) 3.Tantangan Data Spasial
dalam menjawab Perencanaan Zonasi: Ir. M Eko Rudianto, M.Bus, IT
(DKP)4.Informasi Geospasial untuk Perencanaan Wilayah Pesisir
Tingkat Provinsi: BAPPEDA Provinsi 5.Diskusi/Tanya Jawab
11.45 13.15ISHOMA
13.15 14.45Panel Session 2 1. Program Pemetaan Dasar Kelautan:
Pusat Pemetaan Dasar Kelautan dan Kedirgantaraan -
BAKOSURTANAL2.Program Pemetaan Tematik Kelautan: Bidang
Inventarisasi Sumberdaya Alam Laut - BAKOSURTANAL3.Program
Pengembangan Infrastruktur Data Spasial Nasional dan Daerah: Pusat
Sistem Jaringan dan Standardisasi Data Spasial - BAKOSURTANAL4.
Program Pengembangan Pusat Informasi Spasial Provinsi: Pusat
Pelayanan Jasa dan Informasi - BAKOSURTANAL5.Diskusi/Tanya
Jawab
14.45 15.00Coffee Break
15.00 16.15Tutorial Session Dipandu oleh : Kepala Bidang
Basisdata Sumber Daya Alam Laut BAKOSURTANAL1. Katalog Data Spasial
Kelautan: Bidang Basisdata Sumberdaya Alam Laut BAKOSURTANAL.2.
Analisis Spasial untuk Pengelolaan Wilayah Pesisir: : Bidang
Basisdata Sumberdaya Alam Laut BAKOSURTANAL3.Penayangan Multimedia
Survei dan Pemetaan: Pusat Pelayanan Jasa dan Informasi -
BAKOSURTANAL
16.15 16.30Penutup
Lampiran 3. Summary Workshop Pengelolaan Data MCRM
Workshop Pengelolaan Data MCRMSummary
1. Pendahuluan Marine & Coastal Resources Management Project
(MCRMP) dimulai sejak tahun 2002 hingga 2006 dan dengan
perpanjangan waktu hingga 2008. Tujuan dari proyek ini adalah untuk
memperkuat pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan laut secara
berkelanjutan untuk peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan
kondisi ekonomi wilayahnya dalam kerangka desentralisasi. Wilayah
kerja MCRM ini meliputi 15 provinsi dan 42 kabupaten/kota. Provinsi
yang tercakup dalam wilayah MCRM yaitu Provinsi Sumut, Sumbar,
Riau, Jambi, Bengkulu, NTB. NTT, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Sulsel,
Sulteng, Sultra, Gorontalo dan Sulut. Wilayah tersebut dipilih
berdasarkan tipe pesisir dan ekosistem serta dari tingkat ekonomi
yang berbeda-beda kondisinya di masing-masing daerah serta komitmen
yang ditunjukan oleh pemerintah daerah tersebut.Proyek ini
mempunyai 4 komponen, sebagai berikut: (A) Perencanaan dan
Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, komponen ini mendukung
ICZPM dengan meningkatkan dan memperkuat perencanaan dan
pengelolaan kemampuan provinsi dan BAPPEDA kabupaten serta
insttitusi sektoral terkait dalam memanfaatkan dan melestarikan
sumberdaya pesisir dan laut; (B) Data Spasial dan Manajemen
Informasi, komponen ini Menyelenggarakan pengumpulan data dan
informasi, serta instalasi fasilitas perangkat keras dan perangkat
lunak, guna memfasilitasi perencana dan pengambil keputusan
pengelolaan wilayah pesisir dalam meng akses data dan informasi;
(C) Tinjauan Peraturan Perundang-undangan dan Penegakan Hukum,
bertujuan memperkuat kerangka peraturan perundang-undangan,
pengaturan dan penegakan hukum pengelolaan sumber daya alam,
terutama sumber daya pesisir dan laut; dan (D) Rencana Pengelolaan
Sumber Daya Alam Skala Kecil, komponen ini mendukung pelaksanaan
Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam Skala Kecil, dengan prioritas
yang konsisten pada tujuan proyek dan hierarchi perencanaan
spasial.Seperti telah dinyatakan diatas, komponen B yaitu Data
Spasial dan Manajemen Informasi bertujuan untuk mendukung kegiatan
perencanaan dan pengelolaan, termasuk: 1). Melakukan survei,
pemetaan, dan membuat peta-peta dasar serta peta tematik terpilih;
2) Melakukan pengembangan teknologi informasi, termasuk penyediaan
perangkat keras/lunak yang diperlukan, fasilitas SIG (Sistem
Informasi Geografi), dan pelatihan yang terkait; 3) Melakukan
pengembangan prasarana data spasial, termasuk standar, protokol
pertukaran data, dan katalog metadata, serta pembinaan dan
peningkatan penjualan dan/atau penyebarluasan data spasial oleh
lembaga-lembaga pusat melalui outlets data di propinsi; dan 4)
Pendirian dan pengoperasian Jaringan Informasi Keanekaragaman
Hayati Nasional (NBIN). Hasil-hasil dari kegiatan di komponen B
dapat diuraikan sebagai berikut :1. Survei baseline dan tematik di
15 provinsi yang menghasilkan tema-tema data spasial yang terdiri
dari dataset baseline (12 tema) dan tematik (20 tema), yang secara
keseluruhan meliputi 262 NLP (nomor lembar peta) skala 1:50.000 dan
155 NLP skala 1:250.000. 2. Terbentuknya PISP (Pusat Informasi
Spasial Privinsi) di 6 wilayah kerja MCRMP dan 15 wilayah NON-MCRMP
dimana 2.604 dataset baseline dan 4.218 dataset tematik telah
terpasang di pusat Informasi tersebut.3. Pelatihan yang berkaitan
dengan Teknologi Komputer, GIS, Penginderaan jauh, Pengelolaan
website dan database telah dilaksanakan pada tingkat nasional yang
terdiri dari 418 peserta dari pemerintah provinsi dan
kabupaten/kota. 4. BAKOSURTANAL telah melatih 39 staf melalui
Practical attachment on database management, information marketing,
spatial data infrastructure dan 13 staf melalui studi regional
serta sosialisasi standar metadata.5. Peraturan Presiden No.85/2007
mengenai Jaringan Data Spasial Nasional telah disahkan.6.
Infrastruktur data spasial terdiri dari guideline metadata,
standard, protokol dan web-site.7. Kelompok Kerja Pengarah
(TAG/Technical Advisory Group) telah dibentuk, dimana keaggotaannya
mewakili institusi yang secara langsung maupun tidak langsung
terlibat dalam menghasilkan dan menggunakan data termasuk NGO dalam
hal survey dan pemetaan.8. Kelompok Kerja Teknis (TWG/Technical
Working Group) telah dibentuk yang terdiri dari TWG 1 = Spatial
Data Standardization; TWG 2 = Spatial Data Management; TWG 3 =
Custodianship and TWG 4 = Clearinghouse.9. Website NBIN dalam
Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang dapat diakses pada alamat
www.nbinindonesia.com dan 35 nodes telah dibangun. Metadata Editor,
M3Cat dan prototipe untuk search engine telah pula terpasang dimana
masing-masing node dapat memasukkan dan memperbaharui metadata
menggunakan M3Cat.
Keberlanjutan dari hasil proyek ini sangat diharapkan agar
data/informasi yang telah terkumpul dapat dipelihara dan
dimanfaatkan untuk pengelolaan pesisir yang lebih baik.
2. Tujuan KegiatanKegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan
untuk menjaga keberlanjutan kegiatan pengembangan sistem
pengelolaan data geospasial yang telah dilaksanakan selama
berlangsungnya Proyek MCRM, dan agar kegunaannya dalam menunjang
pengelolaan wilayah pesisir dapat terus ditingkatkan.
Selain itu, seperti diketahui bahwa ketersediaan informasi
geospasial sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi
penting, karena informasi geospasial tersebut mampu menggambarkan
kondisi pesisir dan pulau-pulau kecil dalam dimensi ruang dan waktu
secara jelas dalam bentuk peta. Informasi geospasial dapat
diaplikasikan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang wilayah yang
memerlukan data/informasi yang akurat baik yang bersifat spasial
maupun non-spasial.
3. Materi Dalam kaitannya dengan tujuan diselenggarakannya
workshop tersebut, beberapa materi pokok yang akan disampaikan
antara lain meliputi overview kegiatan dan pasca kegiatan Proyek
MCRM, serta beberapa paparan mengenai perkembangan, pengelolaan dan
aplikasi sistem data geospasial pada instansi tingkat nasional,
tingkat provinsi, serta pada tingkat kabupaten/kota.
4. Peserta WorkshopPeserta workshop berasal dari BAPPEDA, Dinas
Kelautan dan Perikanan, BAPEDALDA baik pada tingkat provinsi dan
kabupaten. Selain itu juga para akademisi dari perguruan tinggi,
kelompok mitra bahari dan dari Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Pontianak.
BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
Jl. Raya Jakarta Bogor Km. 46 Cibinong 16911Telp. (021) 8752062
63, 8753289, 8757636, 87904762, 8753066Fax. (021) 8752064, 8753293,
8757635, PO. Box 46 CBI CIBINONG
Lembar KonfirmasiWorkshop Pengelolaan Data MCRMPontianak (30
September 2010)
Nama
Lengkap:_________________________________________Jabatan:_________________________________________Unit/Instansi:_________________________________________Telp/Fax:_________________________________________Dengan
ini menyatakan : bersedia hadir tidak bersedia hadir
Pada acara Workshop Pengelolaan Data MCRM di Pontianak -
Sulawesi Selatan :Hari/Tanggal:Kamis/30 September 2010Tempat:Hotel
Grand Mahkota, Jl. Sidas No. 8 Pontianak-Kalimantan
BaratTema:Pengelolaan Data Geospasial untuk mendukung Perencanaan
dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Nama Jelas : ______________________________ Tandatangan :
__________________
) pilih salah satu opsi dengan memberi tanda
Kirimkan konfirmasi kesediaan ini kepada Sdr. Didit Eko atau
Srdi. Atni di nomor telp/fax : 0561-766691 atau 0561-766465
