Upload
ngoduong
View
244
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
Tata Kelola Inisiasi M
enyusu Dini dan A
SI E
ksklusifKINERJA-USAIDGedung BRI II, Lantai 28, Suite 2807 Jl. Jend Sudirman Kav. 44-46Jakarta, 10210 Phone: +62 21 5702820 Fax: +62 21 5702832Email: [email protected]
Seri Pembelajaran dari USAID-KINERJA
TATA KELOLA INISIASI MENYUSU DINI DAN ASI EKSKLUSIF
2014
1www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
KATA PENGANTARPanduan Pendampingan ini ditujukan kepada para pihak yang tertarik lebih dalam bagaimana USAID-
KINERJA mengimplementasikan dukungannya dalam peningkatan pelayanan publik di bidang kesehatan
(Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini, dan ASI Eksklusif) dengan menguatkan tiga pilar governance yaitu
pemerintah daerah, pemberi layanan (puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten/kota), dan penerima
layanan (masyarakat) yang tersebar di 24 kabupaten/kota dari 5 provinsi di Indonesia. Hasil pendampingan di
Papua akan disampaikan dalam seri lain.
Panduan ini memberikan tatacara, materi, strategi, target group dari pembelajaran pengalaman USAID-
KINERJA mulai dari awal masuk kesuatu daerah sampai membuahkan kemitraan yang kuat antara penerima
layanan, pemberi layanan, dan Multi-Stakeholder Forum (MSF) sebagai wadah untuk melakukan fasilitasi,
mediasi, advokasi dan monitoring Layanan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas yang mengarah
kepada peningkatan pelayanan publikdengan mengacu pada pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM)
melalui Organisasi Mitra Pelaksana (OMP).
Tulisan ini memberikan inspirasi para pembaca tentang bagaimana USAID-KINERJA dengan memperhatikan
keadilan gender dalam setiap tahap pendekatan dan aktivitasnya menghasilkan gerakan masyarakat lokal
dengan semangat relawan dan diperkaya oleh berbagai inovasi dan insentif telah mampu memberikan model
Janji Perbaikan Layanan Kesehatan dalam Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif.
Tulisan ini final berkat kesabaran para personil KINERJA di Jakarta, daerah, serta LPSS, OMP, MSF dan hasil
kerja keras mereka semua. USAID-KINERJA dan penulis mengucapkan penghargaan yang tak ternilai kepada
seluruh pihak tersebut. Karenanya diharapkan pendekatan governance yang unik dari USAID-KINERJA yang
tertuang dalam Seri Pembelajaran ini akan memperkaya Penguatan Layanan Publik di Indonesia kedepan.
Jakarta, 25 Maret 2014
Elke Rapp Chief of Party USAID-KINERJA
Dirjen BINKESMAS
Kementerian Kesehatan RI
2 Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif www.kinerja.or.id
KATA PENGANTAR 1DAFTAR ISI 2RINGKASAN EKSEKUTIF 3Tujuan and keberhasilan USAID-KINERJA 3
Bab I Pendekatan KINERJA 7Pendekatan Umum Program KINERJA 7Inisiatip di Sektor Kesehatan 8Prinsip dalam Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif 9
Bab 2 Pengalaman KINERJA dalam Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif 12Situasi yang Dihadapi di Daerah 12Bagaimana KINERJA Memulai Inisiatif 14Proses Kerja 17Proses Perubahan dan Manfaat 19
Bab 3 Mengatasi Tantangan dan Mencapai Sukses 21Tantangan 21Cerita Sukses 22Replikasi dan Scaling up 25
Bab 4 Rekomendasi untuk Replikasi 26Rekomendasi untuk Pemerintah 26Rekomendasi untuk Organisasi Mitra Pelaksana 28Rekomendasi untuk Lembaga Diklat 29
Daftar Lampiran 32
DAFTAR ISI
3www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
RINGKASAN EKSEKUTIF
1. Tujuan dan Keberhasilan USAID-KINERJA
a) Secara umum
Program KINERJA bertujuan membantu pemerintah daerah meningkatkan tata kelola dalam penyediaan
layanan publik di Indonesia. Bekerja di 24 kabupaten/kota dari lima ratusan daerah di Indonesia, oleh
karena itu program inidapat menjadi pembelajaran “praktik baik” untuk diadopsi dan diadaptasi di daerah
lain di Indonesia. Dokumen ini ditujukan kepada para pengambil keputusan tingkat nasional dan daerah
yang berkepentingan memperkuat aspek governance di lembaga atau daerahnya masing-masing. Buku
ini bagian dari “Seri Pembelajaran KINERJA” dalam penerapan tata kelola Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
dan ASI Eksklusif dengan penerapan prinsip, model penerapan governance dalam sektor kesehatan
khususnya kesehatan ibu dan anak, serta rekomendasi kepada para pihak.
b) Di Sektor Kesehatan dalam Inisasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Program KINERJA dirancang dengan mandat untuk membantu peningkatan layanan publik dinas
kesehatan kabupaten/kota dan puskesmas pada daerah mitra melalui penguatan tiga pilar governance
yaitu pemerintah daerah, pemberi layanan, dan penerima layanan. Pendekatan governance ini menjadi
paradigma baru bagi tata kelola layanan publik, dari peran “penyedia jasa layanan” dan satu-satunya
aktor dalam upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan; bergeser menjadi lembaga pendorong yang
memfasilitasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan prioritas, alokasi sumberdaya,
dan monitoring untuk perbaikan kualitas layanan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM).
Pendekatan KINERJA membangun kepedulian bersama antara pemerintah daerah, layanan kesehatan,
lintas sektor, akademisi, media lokal, dan Forum Multi Pihak/Multi Stakeholder Forum (MSF) yang mewakili
unsur-unsur masyarakat.
KINERJA bekerja dengan prinsip berikut: (1) sejalan dengan RPJMN, RPJMD dan Renstra Sektor
Daerah; (2) Tidak mengembangkan inovasi baru, menggunakan dan mengadopsi pola yang sudah teruji
oleh Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota, Universitas, Mitra Pembangunan/donor lainnya; (3) Program
dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas dan penyebarluasan di daerah/unit layanan mitra; (4) Untuk
4 Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif www.kinerja.or.id
keberlanjutan program, pelaksanaan dukungan dilakukan melalui pihak Organisasi Mitra Pelaksana (OMP)
dengan mengutamakan kapasitas lokal; dan (5) Memperkaya program pelayanan publik dengan konsep
tata kelola yang baik dengan penerapan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dengan promosi
inovasi dan model insentif.
2. Hasil Capaian KINERJA
Keberhasilan KINERJA pada tingkat pemberi layanan sampai tahun 2014 telah dilakukan pendampingan
di 5 provinsi, 19 dinas kesehatan kabupaten/kota dengan 75 puskesmas mitra. 19 kabupaten/kota sudah
mempunyai Peraturan Bupati/Walikota dan/atau Peraturan Daerah tentang Inisiasi Menyusu Dini dan
ASI Eksklusif yang dibuat mengikuti aspek governance. 11 daerah sudah membiayai kegiatan forum para
pemangku kepentingan (Multi-Stakeholder Forum, MSF) dengan 55 MSF tingkat kecamatan. Ada juga
3 Dinas Kesehatan, dan 5 Puskesmas telah menolak bekerjasama dengan susu formula bayi karena
mendukung IMD dan ASI Eksklusif, sehingga angka cakupan IMD dan ASI Eksklusif meningkat nyata.
61 puskesmas telah memasang SOP Alur Layanan sehingga terlihat oleh pengguna layanan, dan telah
membuat dan menempel di dinding puskesmas Janji Perbaikan Layanan sebagai respon terhadap Survei
Pengaduan Pengguna Layanan. 33 puskesmas telah melakukan Kemitraan Bidan dan Dukun model
KINERJA yang sesuai kaidah governance, dan 45 puskesmas melakukan revitalisasi Kantong Persalinan.
Rata-rata daerah mitra telah menambah jumlah konselor IMD dan ASI Eksklusif dan jumlah kelas ibu
hamil, dan telah membuat ruang ASI atau pojok laktasi di fasilitas umum yang sesuai standar dan SOP
nasional. Terbangunnya kemitraan dengan lintas sektor seperti dinas pendidikan dan kantor urusan agama
sangat mempercepat gerakan perubahan perilaku masyarakat.
Pada sisi demand, MSF termasuk media lokal sudah berperan aktif sebagai pengawas, motivator, dan
advokator dalam melakukan perubahan dan perbaikan layanan kesehatan pada tingkat dinas kesehatan
dan puskesmas. MSF telah melakukan pengelolaan manajemen pengaduan, dan terlibat dalam
perencanaan, penentuan prioritas, dan monitoring Jaminan Persalinan Aman (JAMPERSAL), Biaya
Operasional Kesehatan (BOK), serta sumber pendanaan lain yang tersedia di puskesmas. MSF melakukan
pengawasan terhadap implementasi SOP, janji perbaikan layanan dan lainnya. MSF menggerakkan
masyarakat basis secara berkelompok dan individu untuk menjadi promotor dan motivator IMD dan ASI
Eksklusif dengan inovasi sumberdaya dan bahasa lokal sehingga mempercepat perubahan perilaku yang
berkelanjutan. Partisipasi publik, transparansi dan akuntabilitas pemberi layanan jelas menjadi roh kegiatan
KINERJA.
5www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
3. Keberlanjutan Program
Inisiatif yang sudah dilakukan oleh KINERJA di daerah dan puskesmas mitra perlu keberlanjutan dan
perbaikan yang berkesinambungan dengan dukungan penuh pemerintah daerah. Perubahan melalui
pendekatan governance KINERJA yang telah dicapai saat ini dengan melakukan replikasi atas dukungan
dana APBD di minimal 5 daerah dan 38 puskesmas adalah awal dari penguatan tiga pilar governance yang
dapat dijadikan sebagai stimulan dan menjadi tempat pembelajaran bagi puskesmas lain baik yang berada
di wilayah mitra maupun di luar daerah mitra.
4. Lingkup Dokumen ini
Dokumen ini terdiri atas 4 bab dengan ringkasan eksekutif memuat tentang tujuan dan keberhasilan
KINERJA selama 2 tahun pendampingan. Bab 1 menampilkan pendekatan umum proyek, bentuk dukungan
inisiatif di sektor kesehatan, dan prinsip KINERJA dalam tata kelola IMD dan ASI Eksklusif. Bab 2 menje las-
kan pengalaman KINERJA dalam mendukung tata kelola IMD dan ASI Eksklusif, tahapan dalam memulai
inisiatif di daerah, pengaturan pekerjaan, sampai pada proses kerja dan perubahan yang dihasilkan. Bab
3 berisikan tantangan yang dihadapi serta strategi untuk mencapai sukses. Bab 4 memuat rekomendasi
kepada berbagai pihak untuk replikasi dan scaling up baik dalam daerah mitra maupun di luar daerah.
5. Rekomendasi
a) Kepada Pimpinan Daerah
Pendekatan governance KINERJA dengan memperkuat supply dan demand side terbukti meningkatkan
perbaikan layanan publik dalam waktu 1-2 tahun pendampingan. Pendekatan ini dapat direplikasi dan
scaling up ke dalam program dan layanan publik lainnya di dinas kesehatan secara bertahap sesuai
ketersediaan anggaran daerah. Pendekatan ini juga dapat di scaling up di semua layanan publik lainnya
dengan memperjelas peran unit layanan, MSF, dan OMP, sedangkan fungsi LPSS dapat juga digantikan
oleh manajemen tingkat 3 atau 4 dari sektor teknis bila pendanaan daerah terbatas.
Seri pembelajaran ini membutuhkan hal-hal mendasar yaitu (1) komitmen yang tinggi dari Bupati/
Walikota, DPRD dan Dinas Kesehatan/sektor teknis, (2) waktu pendampingan untuk pembentukan dan
pendampingan MSF sebaiknya 2-3 tahun, (3) untuk meningkatkan dinamika tatakelola pelayanan publik
dibutuhkan inovasi dan insentif yang kreatif bagi pemberi dan penerima layanan, (4) dengan koordinasi
dan monitoring kuat antara Dinas Kesehatan dengan penyedia layanan kesehatan swasta, (5) mendorong
peran sektor pemerintah dan swasta dalam menyediakan fasilitas Pojok ASI beserta konselornya di
6 Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif www.kinerja.or.id
tempat kerja dan fasilitas umum, dan (6) mendorong peran media lokal untuk konsisten menjadi relawan
pengawas independen dalam kampanye IMD dan ASI Eksklusif.
b) Kepada Calon Organisasi Mitra Pelaksana
Kepada OMP yang melakukan advokasi terhadap layanan publik yang berpihak kepada masyarakat
marginal dan rentan, perubahan pelayanan publik dengan penguatan kebijakan lokal, pemberi layanan,
dan penerima layanan terbukti cost effective, dan mampu mempercepat dan memperkaya gerakan multi
unsur dalam komunitas.
Mengadopsi dan mengadaptasi materi, alat, dan bahan yang sudah dikembangkan KINERJA
sebagai pendekatan program dibidang lain (replikasi dan scaling up) menjadi pilihan yang terbukti
“membuat perubahan positif” dalam waktu 1 – 2 tahun pendampingan. Kunci keberhasilan dari 2 tahun
pendampingan tersebut terjadi karena (1) dilakukannya penguatan personil OMP dengan pendekatan
governance KINERJA diawal dan berkesinambungan selama proses pendampingan, yang dapat diperkuat
oleh pihak universitas, lembaga diklat, dan Local Champion/STTA; (2) memilih gerakan masyarakat yang
sudah mengakar dan aktif di masyarakat.
c) Kepada Lembaga Diklat
Lembaga yang melakukan pelatihan (Diklat) serta universitas direkomendasikan untuk memasukkan
pendekatan governance KINERJA ke dalam kurikulum Diklat dan atau materi pelatihan dengan perspektif
gender yang kuat. Mengadopsi dan mengadaptasi materi, alat, dan bahan yang sudah dikembangkan
KINERJA ke dalam bahan ajar Diklat yang sudah ada sebagai inovasi Diklat. Meningkatkan pengetahuan
dan keterampilan petugas kesehatan yang sesuai standard dan SOP nasional menjadi kebutuhan yang
bersifat segera dan menyeluruh.
7www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
USAID-KINERJA adalah program bantuan teknis kepada 24 kabupaten/kota di 5 provinsi di Indonesia, yaitu
Aceh, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Papua. Program USAID-KINERJA difokuskan
pada pengembangan tata kelola pemerintahan khususnya di aspek pelayanan publik pada bidang kesehatan,
pendidikan, dan pengembangan iklim usaha yang kondusif. KINERJA menawarkan tiga paket tersebut kepada
pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota dengan pendekatan yang komprehensif untuk menguatkan
kapasitas dari sisi penyedia layanan maupun pengguna layanan.
Harapan KINERJA, pengalaman pemerintah daerah dalam reformasi komprehensif dalam satu-dua layanan
publik akan menjadi contoh yang baik agar pemda dapat melakukan sendiri reformasi komprehensif dalam
layanan publik lain.
KINERJA mendorong perbaikan layanan publik dari dua sisi, yaitu dari sisi pemberi layanan (supply side) dan
sisi pengguna layanan (demand side). Dengan adanya intervensi di kedua sisi tersebut, diharapkan upaya
untuk mencapai good governance menjadi lebih cepat, berkelanjutan dan dapat direplikasi.
Penguatan pada sisi pemberi layanan dilakukan melalui pembangunan kapasitas internal terkait dengan
kebijakan, manajemen program, dan pemberi layanan. Penguatan pada sisi pengguna layanan dilakukan
dengan membangun kesadaran masyarakat tentang haknya dan memberdayakan mereka agar turut
berpartisipasi aktif dalam berbagai aktivitas yang dilakukan oleh pemberi layanan mulai dari perumusan
kebijakan, penyusunan rencana, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan/program.
KINERJA bekerjasama dengan organisasi yang mempunyai pengalaman, keahlian dan ketrampilan
melaksanakan bantuan teknis di kabupaten/kota, yang disebut Organisasi Mitra Pelaksana (OMP). KINERJA
mengembangkan sistem dan menyusun program dan OMP mengembangkan strategi dengan menterjemahkan
program KINERJA sesuai kondisi lokal seperti bahan yang dipresentasikan di sini. Para fasilitator OMP dilatih
sebelum bekerjasama dengan pemda dan dinas kesehatan agar mempunyai kemampuan yang memadai
dalam memberikan bantuan teknis bagi daerah mitra KINERJA. Di masa mendatang OMP-KINERJA dan OMP
yang baru diharapkan akan menjadi mitra pemerintah daerah setelah program KINERJA berakhir dan mampu
memberikan bantuan teknis kepada daerah sebagai bagian dari strategi keberlanjutan dan replikasi.
BAB 1 PENDEKATAN KINERJA
Pendekatan Umum Program KINERJA
8 Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif www.kinerja.or.id
Seri Pembelajaran ini bersama modul-modul pelatihan dan bahan lain yang dilampirkan dapat dipakai oleh
pemda langsung, dan/atau OMP untuk mengadopsi dan mengadaptasi program KINERJA menjadi lebih
berdaya guna.
Demikian juga bagi stakeholder yang lain, keberadaan modul ini akan memberi gambaran yang jelas tentang
berbagai tahapan program/kegiatan yang membutuhkan keterlibatan dan dukungan para pihak sehingga dapat
berperan aktif membantu unit pemberi layanan baik sebagai mediator, advokator, maupun motivator.
Inisiatif di Sektor Kesehatan
Dalam bidang kesehatan, USAID-KINERJA mendukung Kesehatan Ibu dan Anak sebagai prioritas utama
kesehatan nasional jangka panjang dan jangka menengah melalui dua program yaitu (1) Persalinan Aman,
dan (2) Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI Eksklusif. Kinerja melakukan penguatan terhadap Manajemen
Puskesmas melalui perencanaan kegiatan dengan sumber-sumber pendanaan yang tersedia seperti BOK
pada tingkat puskesmas dengan keterlibatan aktif Multi Stakeholder Forum (MSF), sehingga menjadi
perencanaan layanan kesehatan dasar yang partisipatif, akuntabel, responsif, dan transparan. Inovasi ini
menjadi dasar bagi terselenggaranya program Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif yang efektif dan
efisien sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
MSF bidang kesehatan yang beranggotakan unsur-unsur jurnalis warga, media lokal, dinas kesehatan
kabupaten/kota, puskesmas, lintas sektor, DPRD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat, dengan
keberpihakan kuat terhadap suara perempuan dan kaum muda pada tingkat kabupaten dan kecamatan/
puskesmas telah menjadi penyeimbang supply dan demand side dengan berperan aktif sebagai mediator,
advokator, dan motivator. Pengembangan alat dan penerapan Survei Pengaduan dari Pengguna Layanan
pada tingkat layanan dasar (puskesmas), yang ditindaklanjuti dalam bentuk Janji Perbaikan Layanan oleh
Puskesmas, dan disepakatinya Manajemen Penanganan Keluhan oleh MSF bersama puskesmas dan dinas
kesehatan mampu menjadi penghubung yang dinamis antara sisi supply dan demand yang mengarah pada
perbaikan kinerja layanan kesehatan yang berkelanjutan, dan sistematis akan meningkatkan pencapaian SPM.
Inovasi KINERJA dalam pengelolaan Persalinan Aman melalui inovasi kantong persalinan dan kemitraan bidan
dan dukun yang bersifat partisipatif, akuntabel, responsif, dan inovatif. Bidan puskesmas mampu membuat dan
menggunakan kantung persalinan sebagai wujud akuntabilitas dan tanggap/siaga dalam menangani Ante-
Natal Care (ANC), dan persiapan kegawatdaruratan persalinan. Inovasi mendasar Kemitraan Bidan dan Dukun
model KINERJA melalui MoU yang didasarkan atas kesetaraan, kejelasan peran dan tugas antara bidan
dan dukun, serta insentif yang layak bagi dukun. Kedua inovasi ini di beberapa daerah mitra KINERJA telah
9www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
berkontribusi nyata meningkatkan jumlah persalinan oleh di petugas kesehatan; kesiapsiagaan persalinan oleh
bidan; dan pemanfaatan data untuk monitoring serta pemecahan masalah.
KINERJA bersama OMP dan dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan penguatan sisi supply dengan
menginisiasi pelatihan pendampingan dan konseling IMD dan ASI Eksklusif bagi petugas kesehatan tingkat
puskesmas yang sesuai standar dan SOP Kementerian Kesehatan dan WHO. Pada sisi demand, menginisiasi
dan menambah jumlah kelas ibu hamil, kelas bapak, dan pojok laktasi. Program KINERJA menginisiasi
strategi promosi Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif yang partisipatif, dan membangun kesadaran kritis
masyarakat, dan inovatif dari tingkat kabupaten/kota sampai tingkat masyarakat.
KINERJA mendukung MSF membuat Peraturan Bupati/Walikota untuk mendukung tatakelola Persalinan
Aman, IMD dan ASI Eksklusif yang mengatur tentang budaya institusi/layanan kesehatan yang ramah
terhadap program tersebut, larangan penyediaan susu formula di semua layanan kesehatan, peran
masyarakat, pemerintah dan swasta, serta tim monitoring pelaksanaan peraturan bupati/walikota. Berbagai
model kampanye Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif dengan pengayaan muatan lokal daerah mitra
bermunculan dari MSF, masyarakat, dan petugas kesehatan. Dukungan ini menghasilkan local champion,
model insentif pada tingkat supply dan demand, serta strategi promosi yang bernuansa kekayaan lokal akan
menjadi salah satu bentuk keberlanjutan program.
Prinsip dalam Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
1. Secara umum
Dalam upaya peningkatan pelayanan publik sektor kesehatan khususnya Persalinan Aman, IMD dan ASI
Eksklusif, KINERJA mengacu kepada prinsip-prinsip yang mencerminkan layanan publik yang baik yaitu:
• Tidak mengembangkan inovasi baru, tapi menggunakan dan mengadopsi pola yang sudah teruji oleh
Pemerintah Pusat/Kabupaten/Kota, Universitas, Mitra Pembangunan/donor sebagai, dll.
• Program dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas dan penyebarluasan di daerah/unit pelayanan mitra
(replikasi).
• Dalam rangka mendorong keberlanjutan program, maka dilaksanakan melalui pihak ketiga, disebut
Organisasi Mitra Pelaksana (OMP) dengan mengutamakan sumberdaya/kapasitas lokal.
10 Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif www.kinerja.or.id
• Memperkaya pelayanan publik dengan menerapkan aspek governance seperti partisipatif publik,
transparansi dan akuntabilitas pemberi layanan, dengan inovasi insentif dan sanksi.
• KINERJA mendukung program yang sejalan dengan Rencana Pembanguan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Sektor
Daerah, serta mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
2. Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Dalam Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif, KINERJA menjalankan prinsip di atas dengan memperkuat
tiga pilar governance yang ditemukan lemah dan mempunyai daya lenting meningkatkan program yaitu:
• Membangun komitmen pemerintah daerah dengan memfasilitasi tersedianya kebijakan lokal sebagai
payung hukum daerah dan penyediaan anggaran bersumber APBD.
• Menguatkan supply side dengan membangun budaya organisasi, menyelenggarakan layanan yang sesuai
standar dan SOP nasional. Keberadaan SOP teknis dan SOP alur layanan kesehatan menjadi indikator
terlaksananya layanan yang berkualitas. SOP disusun dan diterapkan untuk menjamin supply side
memberikan layanan sesuai standar baku, sebagai jaminan bagi masyarakat agar memperoleh pelayanan
yang berkualitas dan berdampak pada meningkatnya kepuasan pasien.
• Menguatkan demand side melalui peningkatan pengetahuan dan partisipasi masyarakat dengan
membentuk atau merevitalisasi forum masyarakat sehat yang sudah mati suri menjadi MSF.
Dikembangkannya model Manajemen Penanganan Keluhan (Complaint Handling Mechanism) yang
diawali dengan dilaksanakannya Survei Pengaduan Masyarakat, kemudian menjadi Janji Perbaikan
Layanan (service charter) yang ditandatangani oleh kepala puskesmas. Proses ini menjadi bentuk
komitmen, transparansi dan akuntabilitas pemberi layanan (Puskesmas) kepada penerima layanan
(masyarakat).
Dalam advocacy, KINERJA menggunakan MSF sebagai wadah terbangunnya kemitraan dengan lintas sektor
(pemerintah dan swasta), kelompok masyarakat, dan media lokal untuk mempunyai kepedulian bersama
terhadap isu-isu yang muncul dari hasil Survei Pengaduan, serta melakukan monitoring/pengawasan terhadap
implementasi kebijakan lokal dan Janji Perbaikan Layanan.
MSF juga melakukan advokasi agar pemerintah daerah menganggarkan dan menyediakan petugas kesehatan
yang terampil sesuai SOP nasional dalam melakukan promosi dan konseling tentang pentingnya IMD dan
ASI Eksklusif mulai dari pemeriksaan kehamilan (K1 – K4) sampai masa persalinan baik di fasilitas kesehatan
maupun di rumah.
11www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
OMP bersama MSF juga melakukan promosi IMD dan ASI Eksklusif untuk membangun pemahaman dan
kesadaran kritis masyarakat, sehingga mereka mau dan berani untuk meminta pelayanan dan penyuluhan IMD
dan ASI Eksklusif serta menolak berbagai bentuk promosi susu formula kepada petugas kesehatan (bidan)
saat persalinan. Munculnya peran aktif kelompok akar rumput, dan meningkatkan perspektif gender melalui
kelompok Bapak serta Remaja Peduli ASI Eksklusif.
Untuk meningkatkan cakupan IMD dan ASI Eksklusif untuk mencapai SPM, KINERJA telah mendukung
pembuatan Peraturan Bupati/Walikota tentang IMD dan ASI Eksklusif, menginisiasi tersedianya ruang laktasi di
fasilitas kesehatan, tempat kerja, dan fasilitas umum sesuai SOP, dan meningkatkan kemitraan dengan lintas
sektor, kelompok masyarakat berdasarkan kesetaraan gender, dan media lokal untuk secara kreatif, inovatif,
dan simultan mengkampanyekan pentingnya IMD dan ASI Eksklusif kepada semua pihak.
Keunikan prinsip KINERJA tersebut layak menjadi “hikmah pembelajaran” yang cost effective (hemat biaya dan
bermanfaat) karena berkontribusi nyata meningkatkan cakupan IMD dan ASI Eksklusif di banyak puskesmas
dampingan KINERJA, serta untuk dapat direplikasikan di wilayah lain di Indonesia dengan dukungan berbagai
alat dan bahan dalam modul ini.
12 Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif www.kinerja.or.id
Situasi yang Dihadapi di Daerah
Meskipun kebijakan pemerintah nasional (melalui dukungan APBN) dan daerah (melalui APBD), serta
dukungan lembaga internasional, telah menjadikan program ASI Eksklusif sebagai program prioritas sejak
beberapa tahun yang lalu, baru 33,6% bayi di Indonesia yang beruntung mendapat ASI Eksklusif (Susenas,
2010). Bahkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) menunjukkan tren ini menurun.
Beberapa penelitian membuktikan bahwa pemberi layanan (fasilitas kesehatan) justru melemahkan upaya
peningkatan ASI Eksklusif. Hasil Rapid Assessment 20101 dan Kinerja USAID 2012, ditemukan masih banyak
rumah sakit pemerintah dan swasta, puskesmas, serta bidan praktik menerima sponsor susu formula dan
membagikan hadiah berupa sampel susu formula, tas kit, kalender, ballpoint, blok note, poster, bahkan umrah
dan haji.
Dari pendampingan KINERJA terungkap bahwa IMD dan ASI Eksklusif sudah menjadi prioritas program
Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di 19 kabupaten/kota dampingan, namun tidak dibarengi oleh anggaran, aturan
yang memberi sanksi kepada petugas yang mempromosikan susu formula, dan budaya organisasi yang tidak
mendukung ASI Eksklusif, sehingga cakupan IMD dan ASI Eksklusif tetap rendah bahkan cenderung menurun
sesuai konteks di atas.
Temuan KINERJA berikutnya, fungsi pemerintah daerah dalam monitoring dan pengawasan pelaksanaan
IMD dan ASI Eksklusif, serta larangan susu formula di pelayanan kesehatan dan masyarakat masih lemah.
Pemerintah belum terlibat dalam mendorong partisipasi aktif pihak swasta dan masyarakat. Kondisi tersebut
BAB 2PENGALAMAN KINERJA DALAM
TATA KELOLA INISIASI MENYUSU DINI DAN ASI EKSKLUSIF
1 Hasil Rapid Assessment 2010, http://www.promkes.depkes.go.id/index.php/berita-dan-kegiatan/37-pekan-asi-sedunia-2012
13www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
menyebabkan rendahnya komitmen petugas kesehatan menjalankan program karena menganggap IMD dan
ASI Eksklusif adalah program pemerintah pusat.
Hasil assesment USAID-KINERJA untuk supply side (sisi pemberi pelayanan) tingkat dinas kesehatan dan
puskesmas ke bawah ditemukan: (1) rendahnya anggaran yang mendukung program ASI Eksklusif; (2)
bervariasinya komitmen, pemahaman dan keterampilan petugas tentang standar pelayanan IMD dan ASI
Eksklusif; (3) terbatasnya waktu dan sarana petugas untuk memberikan konseling dan bimbingan kepada
penerima layanan; (3) gencarnya promosi susu formula oleh petugas kesehatan di layanan kesehatan; (4)
ketersediaan dan fasilitas ruang laktasi di pelayanan kesehatan terlebih di fasilitas umum belum memadai; dan
(5) pendampingan dan pengawasan pada tingkat puskesmas ke bawah jauh dari optimal.
Temuan Kinerja tahun 2012, masyarakat tidak menerapkan ASI Eksklusif pada dasarnya karena kurang
mengerti manfaat IMD dan ASI Eksklusif. Masih kentalnya budaya memberikan makanan selain ASI segera
setelah bayi lahir (misalnya madu) supaya bayi kuat; persepsi yang keliru tentang bayi menangis pasti
karena lapar, dan ASI saja tidak cukup dan harus dibantu dengan susu formula atau makanan lembek; masih
banyaknya masyarakat membuang kolostrom2 (susu pertama) karena dianggap basi/rusak; kecenderungan
beralih ke susu formula karena dianggap modern dan tidak membuat payudara jatuh; serta malu membuka
aurat (payudara) di depan umum.
Tantangan terbesar yang ditemui USAID-KINERJA di lapangan adalah rendahnya pengetahuan, keterlibatan,
dan pengawasan masyarakat dalam mendukung IMD dan ASI Eksklusif. Tokoh masyarakat, para suami,
perempuan yang tidak sedang hamil dan remaja tidak menjadi sasaran penerima informasi tentang manfaat
IMD dan ASI Eksklusif, menyebabkan rendahnya dukungan mereka. Padahal keputusan pemberian makanan
tambahan bagi bayi banyak dipengaruhi oleh orang yang dituakan dalam keluarga. Sejalan dengan pernyataan
Menteri Kesehatan 20123, hanya sekitar 60% masyarakat yang mengetahui informasi tentang ASI. Meskipun
dalam PP/No 33/Tahun 2012 tertuang masyarakat secara perorangan, berkelompok, maupun organisasi harus
mendukung keberhasilan program ASI Eksklusif.
2 Kolostrom adalah air susu yang berwarna kekuningan dan kental yang dihasilkan oleh kelenjar susu dalam tahap akhir kehamilan dan beberapa hari setelah kelahiran bayi, kolostrum sangat penting bagi bayi karena mengandung banyak gizi dan zat-zat pertahanan tubuh.
3 Hasil Rapid Assessment 2010, http://www.promkes.depkes.go.id/index.php/berita-dan-kegiatan/37-pekan-asi-sedunia-2012
14 Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif www.kinerja.or.id
Bagaimana KINERJA Memulai Inisiatif
1. Komitmen kepala daerah, DPRD, dan pemangku kepentingan
Langkah pertama KINERJA di daerah adalah Konsultasi Provinsi sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas,
dan partisipasi yang dihadiri oleh pemerintah provinsi bersama lima kabupaten/kota mitra KINERJA dari
unsur pimpinan (eselon 2 – 3) Pemerintah Daerah, Ketua Bappeda, DPRD (Komisi Anggaran, Kesehatan dan
Pendidikan), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Ekonomi. Hasil pertemuan: (1) Kabupaten/Kota memilih
satu prioritas dari tiga sektor dukungan KINERJA yaitu Pendidikan, Kesehatan, dan Penguatan Iklim Usaha
pada tahun pertama; dan (2) Terbangunnya komitmen Pemerintah Daerah dengan Penandatanganan Nota
Kesepakatan (Memorandum of Understanding atau MOU) antara Kepala Daerah dengan Pimpinan KINERJA.
Tahap berikutnya di daerah yang memilih bantuan KINERJA di bidang kesehatan dilakukan Konsultasi Tingkat
Kabupaten/Kota keseluruh daerah mitra KINERJA dengan metode Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group
Discussion atau FGD) sebagai bentuk transparansi dan partisipasi pendekatan KINERJA. Konsultasi dilakukan
di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Bappeda dengan peserta pemegang program Dinas Kesehatan,
Kepala Puskesmas dan Bidan, Kader Posyandu, Organisasi Masyarakat peduli kesehatan, Organisasi Profesi
(1) Diawali dengan membangun penyadaran dan gerakan dari Kader Posyandu, PKK, Ikatan Bidan Indonesia (IBI), MSF, Bapak Peduli ASI, AINI, ‘Aisyiyah, Ibu Candra Kirana dan Jurnalis Warga terus melakukan sosialisasi mengkampanyekan pentingnya ASI Eksklusif. (2) Pada perayaan Hari jadi Kota Makassar, kelompok tersebut melakukan kampanye bersama pentingnya IMD dan ASI Eksklusif yang digerakkan dan difasilitasi oleh OMP KOPEL serta MSF, dan LPSS. (3) Gerakan tersebut terus menerus baik formal dan non formal melakukan advokasi dan sosialisasi kepada para pengambil keputusan di Kota
Makassar sampai akhirnya walikota menyetujui untuk pembuatan Peraturan Walikota tentang ASI Eksklusif. (4) Sebelum program KINERJA, walikota sudah mengkampanyekan gerakan 1000 hari pertama kehidupan (1000 HPK) yang didalamnya juga tercakup pentingnya ASI Eksklusif. (5) Setelah Peraturan walikota tentang ASI Eksklusif tersedia, ditindaklanjuti dengan penyusunan modul bagi para penggiat ASI Eksklusif dengan mengadopsi modul dari Kementerian Kesehatan dan WHO dalam bahasa yang mudah dipahami oleh kader masyarakat.
Pengalaman Kota Makassar tahun 2012 – 2013.
15www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
(IDI, IBI), Media, dan Tokoh Masyarakat (Kelompok Agama dan Adat) dengan perspectif gender. Output
pertemuan ini diperolehnya (1) isu prioritas dalam Program KIA yang kemudian menjadi IMD dan ASI Eksklusif,
dan Persalinan Aman; dan (2) penentuan puskesmas yang akan menjadi dampingan mitra Kinerja sesuai
kriteria yang disepakati yaitu puskesmas yang pelayanannya masih kurang, puskesmas terpencil, puskesmas
yang sudah cukup bagus.
Diskusi informal di daerah dampingan KINERJA dilakukan bersama media (radio, media cetak), staff
pemerintahan, DPRD, organisasi profesi untuk mendapatkan gambaran nyata tentang kondisi daerah mitra
KINERJA selain data sekunder terkait sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dari pemerintah daerah.
LPSS dan OMP sebagai inisiator, motivator, dan fasilitator, melakukan pendekatan persuasif secara simultan
kepada DPRD, Bapeda, pengambil keputusan di Dinas Kesehatan, serta tokoh masyarakat, dan organisasi
profesi untuk mendapatkan dukungan moril dan pembiayaan (budget sharing). Unsur ini kemudian menjadi
cikal bakal MSF.
Pengalaman Kinerja menunjukkan bahwa program IMD dan ASI Eksklusif cukup sukses dibanyak daerah
mitra KINERJA bila ada komitmen yang kuat dari pembuat kebijakan, terutama Kepala Daerah, Kepala Dinas
Kesehatan, DPRD, Unsur MSF, serta LPSS dan OMP.
Pengaturan Pekerjaan
KINERJA memulai programnya dengan merekrut tenaga spesialis di bidang pelayanan publik yang disebut
dengan Local Public Service Specialist (LPSS) pada tingkat kabupaten/kota. Tugas utama LPSS adalah
mengkoordinir program, memfasilitasi OMP untuk dapat menjalankan fungsinya secara optimal dengan
Dinas Kesehatan, MSF, dan pemerintah daerah. LPSS bersama OMP bertanggung jawab terhadap mutu
capaian program.
KINERJA menyusun rencana kerja sesuai dengan hasil konsultasi daerah. KINERJA menawarkan kegiatan
kepada organnisasi lokal dengan proses terbuka melalui beberapa tahap. Pertama, KINERJA mengirimkan
konsep tulisan kepada organisasi yang telah teridentifikasi oleh KINERJA. Kemudian menyeleksi organisasi
yang memenuhi kriteria. Selanjutnya KINERJA menawarkan proposal. KINERJA membentuk tim penyeleksi
proposal, hasil seleksi itu terpilih organisasi mitra pelaksana (OMP).
Dukungan KINERJA untuk program IMD dan ASI Eksklusif, dilaksanakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM) lokal yang disebut Organisasi Mitra Pelaksana (OMP), yang bekerja penuh pada tingkat kabupaten,
16 Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif www.kinerja.or.id
puskesmas, dan masyarakat dalam memfasilitasi pelatihan, lokakarya, dan pendampingan untuk supply side
dan demand side terutama MSF.
Salah satu kunci keberhasilan KINERJA adalah karena melakukan penguatan kapasitas OMP secara berkala
sesuai kebutuhan, sehingga mereka mempunyai kemampuan yang memadai dalam memberikan bantuan
teknis bagi daerah mitra KINERJA. Untuk penguatan supply side dalam tehnik IMD dan Konseling ASI
Eksklusif, KINERJA kemudian merekrut local champion dengan latar belakang teknis medis untuk mendukung
kerja OMP di daerah.
Di masa mendatang OMP dan Local Champion (dalam konteks ini adalah SDM lokal yang berfungsi sebagai
agen perubahan di sisi supply maupun demand sesuai bidang keahlian masing-masing) diharapkan akan
menjadi mitra pendamping pemerintah daerah setelah program KINERJA berakhir sebagai bagian dari strategi
keberlanjutan dan replikasi. Oleh karena itu keberadaan Seri Pembelajaran KINERJA ini menjadi penting
sebagai panduan praktis pelaku yang berkepentingan kedepan.
Untuk dukungan Persalinan Aman, KINERJA bekerjasama dengan lima OMP, yakni:
Provinsi Aceh
• IMPACT(Inspiration for Managing People Action) mendampingi Kota Banda Aceh dan Bener Meriah.. • PKPA(PusatKajiandanPerlindunganAnak)mendampingiAcehSingkil,AcehTenggara,danSimeulue.
Provinsi Kalimantan Barat• PKBIKalbar(PerkumpulanKeluargaBerencanaKalimantanBarat)mendampingiKotaSingkawang,
Sambas, Melawi, Bengkayang, dan Sekadau.
Region Sulawesi• KOPEL(KomitePemantauLegislatifSulawesiSelatan)mendampingiKotaMakassardanBulukumba.• FIKORNOPSulsel(ForumInformasidanKomunikasiLSMSulawesiSelatan)mendampingiLuwu
dan Luwu Utara.
Provinsi Jawa Timur• PKBIJawaTimurmendampingiBondowoso.• YAPIKMA(YayasanPemberdayaanIntensifKesehatanMasyarakat)mendampingiKotaProbolinggo,
Kabupaten Probolinggo, Tulungagung, Jember, dan Bondowoso melanjutkan PKBI Jawa Timur. • YayasanKesehatanPerempuan(YKP)melakukanpenguatanuntukKesehatanReproduksiRemajadi
Kabupaten Bondowoso.
17www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
LPSS dan OMP selalu berkoordinasi dengan jajaran pemerintah daerah melalui Tim Teknis yang terdiri
dari unsur-unsur Bappeda, Dinas Kesehatan, Bagian Organisasi, Bagian Keuangan, Badan Kepegawaian
Daerah, dan lembaga-lembaga non pemerintah. Tim Teknis ini dibentuk secara resmi dan berdasarkan Surat
Keputusan Bupati/Walikota, berperan mengawal kelancaran program KINERJA, advokasi anggaran, dan
melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan.
2. Pengaturan Pekerjaan
Setelah MoU ditandatangi, kemudian dilanjutkan dengan konsultasi kabupaten/kota. Tahap selanjutnya
adalah Tim KINERJA yang terdiri atas STTA (Short Term Technical Assistant/tenaga tehnik spesialis jangka
pendek - yaitu konsultan dari nasional dan lokal yang dikontrak berdasarkan kebutuhan, berpengalaman
dan mempunyai keahlian untuk melakukan pelatihan, pendampingan, on the job training bagi petugas
kesehatan di tingkat tertentu, bahkan sampai pada pendampingan petugas di tingkat masyarakat) dan LPSS,
melakukan kunjungan ke puskesmas calon dampingan melakukan diskusi kelompok terarah (FGD) bersama
kepala puskesmas, bidan, kader, dan tokoh masyarakat. Diskusi ini bertujuan untuk (1) memperkenalkan
program governance KINERJA, (2) melakukan penjajakan terhadap komitmen kepala puskesmas dan bidan
koordinator, (3) memperoleh informasi langsung dari unit pemberi layanan tentang isu KIA, tantangan dan
kendala dalam memberikan layanan KIA, dan (4) serta dukungan yang diharapkan dari KINERJA. Hasil
pertemuan ini kemudian menjadi Usulan Rencana Kerja/ Kegiatan paket IMD dan ASI Eksklusif. Tugas STTA di
pusat adalah memastikan usulan rencana kerja sejalan dengan RPJMD serta perencanaan dan penganggaran
dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Proses Kerja
1. Peran Para Stakeholders
Setelah penjaringan aspirasi selesai, KINERJA menyusun paket kegiatan dan mulai menyiapkan TOR serta
undangan untuk calon OMP sesuai masukan dari provinsi dan kabupaten/kota mitra. Setelah OMP terpilih,
implementasi kegiatan mulai dilakukan sesuai proposal yang disepakati antara KINERJA dan OMP.
LPSS membimbing dan memfasilitasi OMP untuk mulai melibatkan SKPD, organisasi profesi, universitas, dan
pemerintah daerah, Bappeda, dan media dalam berbagai kegiatan yang akan dilakukan untuk membangun
rasa memiliki terhadap program IMD dan ASI Eksklusif selanjutnya. Tahapan ini sangat penting sebagai
stimulan/rangsangan untuk membangun peran para pihak seperti:
18 Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif www.kinerja.or.id
Dinas Kesehatan kabupaten/kota (program KIA dan Bina Kesehatan Masyarakat) mendukung sosialisasi
IMD dan ASI Eksklusif, dan menyediakan dana pendamping serta narasumber untuk lokakarya, penguatan
keterampilan bidan puskesmas dalam pendampingan dan konseling IMD dan ASI Eksklusif, serta melakukan
kampanye dan promosi ke masyarakat untuk membangun kesadaran, partisipasi dan kepedulian masyarakat.
Unsur di atas kemudian berevolusi (berubah bentuk) menjadi MSF yang berfungsi sebagai motivator,
advokator, dan fasilitator bagi Masyarakat. SKPD (sektor terkait), Pemerintah Daerah, dan DPRD. MSF
kemudian menjadi tim penyusunan draft peraturan bupati/walikota sampai konsultasi publik, dan monitoring
pelaksanaan peraturan tersebut. MSF juga menjadi fasilitator dan motivator ASI Eksklusif. Lintas sektor,
universitas, dan pemerintah daerah sudah menjadi bagian dari MSF.
DPRD berperan dalam memonitor pelaksanaan program KINERJA, dibeberapa kabupaten/kota DPRD menjadi
anggota atau ketua MSF, sebagai advokator internal DPRD dan pihak eksekutif (kepala daerah dan panitia
anggaran) untuk memperlancar persetujuan anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan IMD dan
ASI Eksklusif. Pada daerah dimana bupati/walikota mempunyai komitmen yang lebih tinggi dari DPRD, justru
peran mereka melakukan advocacy anggaran kepada DPRD seperti di Kabupaten Sambas dan Probolinggo,
serta Kota Makassar dan Singkawang.
2. Pelaksanaan Rencana Kerja
Program dukungan IMD dan ASI Eksklusif dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
• Persamaan persepsi dan membangun komitmen para pihak LPSS mendampingi OMP melakukan inisiasi dan sosialisasi kepada para pihak tentang IMD dan ASI
Eksklusif. Proses ini merupakan tahap penting yang bertujuan untuk membangun pemahaman, persepsi,
dan kepedulian bersama untuk membangun komitmen awal dalam pelaksanaan program.
• Pembentukan dan peningkatan kapasitas MSF LPSS bersama OMP memfasilitasi beberapa pertemuan untuk pembentukan MSF dan peningkatan
kapasitas MSF untuk mulai memotivasi masyarakat terkait IMD dan ASI Eksklusif. Pertemuan ini bertujuan
untuk peningkatan pemahaman MSF tentang pentingnya program IMD dan ASI Eksklusif bagi masyarakat.
• Berbagi pengalaman dan pemecahan masalah Penguatan MSF dilakukan dengan pertemuan berkala untuk berbagi pengalaman di masyarakat dan
mencari pemecahan masalah bersama terhadap temuan dan persoalan di lapangan. Dilanjutkan dengan
membuat rencana aksi untuk mendukung pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif.
19www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
• Advokasi MSF didampingi OMP mengintegrasikan perencanaan MSF ke dinas kesehatan dan puskesmas,
bertujuan untuk terjaminnya keberlanjutan program. Strategi advokasi dengan kunjungan ke unit layanan
(Puskesmas) untuk berdiskusi dengan manajemen puskesmas.
Dengan pendampingan intensif dari Dinas Kesehatan, MSF melakukan advokasi kepada pemerintah
daerah untuk ketersediaan peraturan daerah dan anggaran pendukung dalam menjalankan peraturan
tersebut.
• Pelembagaan MSF Beberapa daerah seperti Bengkayang dan Simeulue memilih untuk melegalkan MSF menjadi berbadan
hukum. Pilihan ini kemudian memberikan kekuatan hukum bagi MSF dalam mendorong terlaksananya
program IMD dan ASI Eksklusif.
Proses Perubahan dan Manfaat
Perubahan nyata dukungan KINERJA paket IMD dan ASI Eksklusif dapat dilihat di beberapa daerah seperti di
Kota Makassar, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kota Probolinggo dan Kabupaten Probolinggo, selain
juga terjadi secara merata di daerah dampingan KINERJA lainnya. Indikator perubahan yang digunakan adalah
sebagai berikut :
• Darisisipemerintahdaerah: Tersedianya Peraturan Bupati/Walikota tentang IMD dan ASI Eksklusif
sebagai payung hukum, dan dukungan dana APBD untuk melakukan replikasi ke puskesmas di wilayahnya
dengan jumlah yang bervariasi di masing-masing daerah. Hasil ini dapat dilihat setelah satu tahun
pendampingan.
• Darisisisupply:Cakupan IMD dan ASI Eksklusif meningkat tajam setelah enam bulan pendampingan;
jumlah dan keterampilan petugas puskesmas yang dilatih IMD dan Konselor ASI sesuai standar nasional
meningkat dalam 1 tahun pendampingan; inisiasi ruang laktasi sesuai standar nasional di puskesmas yang
ramai pengunjung dalam 1 tahun pendampingan; Dinas Kesehatan dan puskesmas dampingan di daerah
ini menolak/tidak lagi bekerjasama dengan susu formula bayi; dan tersedianya tenaga kesehatan lokal
yang mampu menjadi pelatih IMD dan Konselor ASI Eksklusif di 4 provinsi mitra dan 5 kabupaten/kota
tersebut di atas.
20 Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif www.kinerja.or.id
• Darisisidemand: adanya MSF yang berperan memonitor Janji Perbaikan Layanan; juga secara dinamis
dan simultan melakukan pendidikan kritis dengan istilah lokal kepada masyarakat yang menghasilkan
strategi unik dan inovatif dari kelompok masyarakat untuk berperan aktif menolong sesama melakukan
promosi IMD dan ASI Eksklusif pada tingkat masyarakat seperti kelompok perias pengantin dan
pedagang sayur di Kota Probolinggo; Kelompok Bapak, Kelompok Ibu, Kelompok Remaja Peduli ASI di
Kota Makassar; dan kelompok Ibu Peduli ASI di Kota Singkawang. Perubahan ini mulai tampak setelah
pendampingan KINERJA dan OMP KINERJA selama 1 tahun.
Perubahan prilaku masyarakat mulai tampak, dihampir semua puskesmas mitra terjadi peningkatan permintaan
untuk Konselor ASI dan Kelas Ibu dari masyarakat. Di Makassar, para ibu yang dahulunya kurang peduli,
sekarang mulai memberikan penyuluhan kepada ibu lain yang memberikan susu formula kepada bayinya,
sambil menjelaskan manfaat ASI Eksklusif. Di Singkawang, keluarga ibu bersalin mulai meminta layanan IMD
kepada bidan saat persalinan, dan menolak ditawarkan contoh-contoh susu formula oleh petugas kesehatan.
Pada tingkat Posyandu, kader posyandu juga mulai suka mengajak suaminya untuk ikut promosi ASI Eksklusif.
Pengalaman di Kota Makassar dan Singkawang, serta Kabupaten Probolinggo dan Sambas, replikasi IMD dan
ASI Eksklusif terus berjalan meskipun KINERJA sudah tidak melanjutkan bantuannya. Hal ini karena komitmen
pimpinan daerah di Makassar, dan Sekertaris Daerah Singkawang adalah juga ketua OMP di Singkawang,
serta adanya MSF, OMP dan LPSS yang proaktif melakukan lobi ke pemerintah daerah dan DPRD.
21www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Tantangan
Dalam mendukung paket IMD dan ASI Eksklusif, selama 3 tahun pendampingan KINERJA ditemukan
tantangan yang berbeda di setiap daerah dan tingkat pemerintahan. Namun yang merata ditemukan bahwa
pemahaman pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat tentang manfaat IMD dan ASI Eksklusif masih
sangat rendah. Sedangkan petugas kesehatan dari tingkat dinas kesehatan sampai bidan di desa mempunyai
pemahaman dan keterampilan yang bervariasi tentang IMD dan ASI Eksklusif karena lemahnya penerapan
standar dan SOP nasional.
PadaTingkatPemerintahDaerah:
• Belum tegas menerapkan peraturan bupati/walikota khususnya tentang insentif dan sanksi terhadap
pemberian susu formula pada tingkat pemberi layanan baik publik maupaun swasta di wilayahnya.
• Belum optimal menyediakan ruang menyusui sesuai SOP nasional di seluruh layanan kesehatan dan
tempat kerja, serta fasilitas umum sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 39 Tahun
2013; PP RI No 33/2012; dan Peraturan Bersama lima Menteri.
• Advokasi anggaran seringkali tidak sesuai dengan siklus penganggaran berjalan.
• Pergantian pimpinan daerah kemungkinan diikuti dengan mutasi kepala SKPD dan staff dinas kesehatan,
sehingga hubungan kerja dimulai dari awal kembali.
PadaTingkatDinasKesehatandanPuskesmas:
• Meskipun IMD dan ASI Eksklusif sudah menjadi isu prioritas, namun belum dibarengi dengan alokasi dana.
• Tidak semua daerah mempunyai pelatih konselor IMD dan ASI Eksklusif yang sesuai standar dan SOP nasional.
• Adanya personil pada tingkat pengambil keputusan di dinas kesehatan dan puskesmas yang kurang
memberikan daya dukung sehingga seringkali menjadi penghambat program.
• Dinas Kesehatan dan Puskesmas belum yakin bahwa petugas kesehatan (bidan) tidak bekerja sama
dengan susu formula bayi di tempat praktik mereka.
BAB 3MENGATASI TANTANGAN DAN
MENCAPAI SUKSES
22 Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif www.kinerja.or.id
PadaTingkatMSF,MasyarakatdanPemberiKerja:
• Masih terbatasnya pengetahuan MSF tentang IMD dan ASI Eksklusif, sementara mereka diharapkan
berperan mengawal dan melakukan mentoring/pengawasan terhadap Janji Perbaikan Layanan serta
memberikan masukan terhadap keluhan masyarakat yang muncul.
• Masih kentalnya budaya memberi makan bayi segera setelah lahir, dan paradigma bahwa susu formula
lebih modern dan gengsi dari ASI Eksklusif.
• Di wilayah perkotaan, perempuan pekerja dan buruh perusahaan mengalami kesulitan memerah ASI
karena belum tersedia tempat perah ASI di tempat kerja.
PadaTingkatOMP:
• Keterbatasan pengetahuan tentang pendekatan KINERJA dan teknis IMD dan ASI Eksklusif membatasi
mereka dalam melakukan pendampingan kepada Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan MSF.
• Daerah yang terpencil dan berjauhan antara satu puskesmas dengan yang lainnya berdampak rendahnya
koordinasi dengan waktu proyek yang sangat pendek.
Mengatasi Tantangan
Tantangan yang dihadapi KINERJA menjadi praktek baik sebagai pembelajaran diawal bagi pengembang
program governance berikutnya. Kendala teknis yang disampaikan di atas sudah banyak terobosan yang
diambil oleh KINERJA, namun hambatan budaya masih membutuhkan waktu yang lebih lama.
Cerita Sukses
Di bawah ini beberapa contoh cerita sukses dari hasil dampingan KINERJA. Ada contoh sukses pelaksanaan
program IMD dan ASI Eksklusif di Kota Singkawang, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo.
1. Inisiasi Menyusu Dini di Puskesmas Singkawang Selatan, Kota Singkawang
Masyarakat sudah mampu “meminta” layanan kesehatan• Keluarga pasien protes kepada bidan bila ibu tidak dibimbing melakukan IMD saat persalinan.
• Permintaan terhadap Kelas Ibu Hamil meningkat drastis, tahun 2011 belum ada Kelas Ibu Hamil,
menjadi 26 kelas pada 2012, meningkat 28 kelas pada tahun 2013. Di banyak tempat, kelas ibu hamil
23www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
sudah mampu difasilitasi oleh mantan ibu
hamil bersama kader, sehingga mengurangi
ketergantung pada bidan/petugas kesehatan.
• Permintaan terhadap penyuluhan dari konselor
ASI meningkat.
• Cakupan ASI Eksklusif Kota Singkawang juga
sudah meningkat. Pada tahun 2011 ketika
KINERJA masuk daerah, persentase bayi
yang diberikan ASI Eksklusif hanya 22,2%.
Cakupannya naik menjadi 38,1% setelah 1
tahun pendampingan (2012), dan meningkat lagi
menjadi 48,7% pada tahun 2013.
• Semua persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan wajib diberikan IMD di wilayah Puskesmas
Singkawang Selatan.
• Reformasi kebijakan lokal melalui advokasi oleh MSF.
• Dinas Kesehatan dan Puskesmas mitra didukung untuk menerapkan aspek governance yaitu partisipasi
publik, transparansi dan akuntabilitas, dengan model inovasi model insentif dan sanksi.
• Adanya Alur Layanan Kesehatan yang dapat dilihat dan dimengerti oleh pengguna layanan.
• Pemberi layanan/petugas kesehatan mengerti dan terampil menjalankan tugasnya sesuai standar dan
SOP teknis nasional.
• Berfungsinya MSF sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, prioritas sumber
daya, dan kualitas layanan.
• Adanya Manajemen Pengelolaan Keluhan yang digerakkan oleh MSF dan pengguna layanan.
• Program yang mengarah pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai indikator kinerja
layanan kesehatan.
2. Bapak Peduli ASI di Kota Makassar
• Pengalaman Kota Makassar diawali dengan Diskusi Kelompok Terarah (DKT) dengan unsur tokoh
masyarakat, bapak-bapak dan DPRD. Setelah mendapat penjelasan pentingnya IMD dan ASI Eksklusif
bagi pertumbuhan anak dan kesehatan ibu, bapak-bapak sepakat bahwa ASI bukan hanya tanggung
jawab ibu dan petugas kesehatan tetapi juga menjadi tanggung jawab bapak-bapak. Ini awal mereka
mengorganisir diri dengan nama Bapak Peduli ASI. Kelompok ini kemudian melakukan serangkaian
advokasi kepada DPRD dan Pemerintah Kota untuk membangun komitmen dalam penganggaran dan
24 Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif www.kinerja.or.id
fasilitas pendukung IMD dan ASI Eksklusif. Bapak Peduli ASI juga bekerjasama dengan kelompok imam
dan tokoh agama, sampai ada imam yang sering membahas ASI Eksklusif dalam ceramahnya.
• Hasil advokasi dan komitmen Bapak Peduli ASI sudah mudah dilihat di Kota Makassar. Dari survey awal di
wilayah Puskesmas Cenderawasih, hanya 43% ibu sudah sadar terhadap ASI Eksklusif; pada tahun 2014,
80% ibu pasca-bersalin sudah memberikan bayinya ASI Eksklusif. Para ibu juga merasa lebih berani
untuk melawan dan menolak susu formula, dan membina ibu lain untuk meminta IMD dan melakukan
ASI Eksklusif.
3. ASI Eksklusif di Kabupaten Problinggo
• Ibu Bupati Probolinggo menjadi Duta ASI Kabupaten Probolinggo dan telah menerbitkan Peraturan Bupati
Probolinggo terkait Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif yang disusun secara partisipatif oleh MSF.
• Penerbitan surat larangan penyediaan susu formula bagi fasilitas kesehatan dan praktek bidan di seluruh
Kabupaten Probolinggo.
• Bupati bersama Dinas Kesehatan aktif melakukan supervisi mendadak (sidak) ke seluruh fasilitas
kesehatan dan praktek bidan untuk memeriksa apakah masih menyediakan susu formula, serta
memberikan sanksi bagi yang melanggar (bentuk sanksi a.l : ditugaskan di dinas kesehatan selama
beberapa waktu).
• Mencanangkan gerakan penanaman daun katuk yang bermanfaat untuk memperlancar ASI, dan
memberikan menu wajib sayur daun katuk bagi ibu melahirkan di Puskesmas dan Rumah Sakit.
• Bekerjasama dengan swasta untuk menyediakan ruang ASI ditempat kerja.
4. Kampanye ASI Eksklusif di Puskesmas Beji, Kabupaten Tulangagung
• Sebagai bagian dari kampanye yang lebih luas untuk meningkatkan pemberian ASI, Puskesmas Beji
membatalkan perjanjian dengan sebuah perusahaan susu formula. Terhitung sejak bulan Mei 2013, staf
puskesmas tidak diizinkan lagi menjadi distributor untuk produk susu formula. Keputusan berani yang
diambil oleh kepala puskesmas ini sejalan dengan tuntutan badan pengawasan masyarakat dan juga
sesuai dengan peraturan daerah yang baru yang melarang peredaran susu formula di sarana pelayanan
kesehatan masyarakat.
• Pengaruhnya sangat besar. Antara bulan Mei dan Juli, Puskesmas Beji mendapati bahwa persentase ibu
yang memberikan ASI eksklusif meningkat dari 54,65% menjadi 87,5%.
25www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Replikasi dan Scaling up
Program IMD dan ASI Eksklusif dengan model pendekatan KINERJA telah direplikasi oleh beberapa
pemerintah daerah dengan dana APBD, misalnya Kota Singkawang dari 3 puskesmas tahun 2011 direplikasi
ke seluruh puskesmas (5) pada tahun 2013. Kota Makassar, dari 3 puskesmas kemudian direplikasi ke seluruh
puskesmas (20). Kabupaten Sambas, dari 3 menjadi 6, kemudian tahun 2014 menjadi 13 puskesmas.
Faktor pendorong suksesnya program IMD dan ASI Eksklusif bervariasi di setiap daerah. Kesamaannya adalah
adanya faktor pimpinan yang kuat dari pimpinan daerah, peran aktif agen perubahan dalam wujud LPSS,
OMP, serta unsur-unsur dalam MSF. Ketika keempat unsur tersebut menunjukkan komitmen yang tinggi dan
mempunyai pemahan kritis tentang pendekatan model KINERJA, maka program dijamin akan memperlihatkan
hasil dalam waktu singkat (1 sampai 2 tahun).
Pengungkit di Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sambas, Kota Makassar dan Kota Singkawang pada
awalnya adalah sosok LPSS dan OMP yang menguasai pendekatan KINERJA dan punya komitmen
tinggi melakukan perubahan, berpadu dengan kepemimpinan kepala daerah yang memang menginginkan
perubahan positif. Di Kota Singkawang, eselon 2 dan 3 dinas kesehatan mempunyai pemahaman yang kuat
tentang program dan menginisiasi perubahan, bertemu dengan komitmen dan proaktif dari LPSS dan OMP,
mampu menggerakkan MSF menjadi agen perubahan yang melakukan advokasi terus menerus kepada
DPRD dan pemerintah daerah. Kabupaten Bengkayang mempunyai anak muda dari media lokal, bersama
DPRD yang kebetulan menjadi ketua masyarakat adat dan ketua MSF, didukung oleh tim yang kuat dari LPSS
bersama OMP.
26 Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif www.kinerja.or.id
Tantangan
Pengalaman KINERJA selama 3 tahun memberikan rekomendasi hasil terobosan yang sebagian telah
dilakukan menghadapi tantangan yang disampaikan dalam Bab sebelumnya. Rekomendasi diberikan kepada
pemerintah pusat (kementerian kesehatan), pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan dinas kesehatan
masing-masing.
Rekomendasi untuk Pemerintah
Berdasarkan pengalaman KINERJA, pemerintah daerah yang akan mereplikasi model pendekatan KINERJA
untuk program IMD dan ASI Eksklusif atau program lain.
a) Komitmen Diperlukan komitmen yang tinggi dari Bupati/Walikota, DPRD dan Dinas Kesehatan daerah yang
dituangkan dalam bentuk tersedianya payung hukum daerah, dukungan pendanaan, memelihara local
champion dan SDM yang sudah terlatih pada tempat yang sesuai.
b) Membangun Partisipasi Masyarakat Menyediakan sumberdaya lokal untuk terbentuk dan berperannya model MSF dan Pengelolaan
Manajemen Keluhan sebagai wujud nyata partisipasi aktif demand side, dan transparansi serta
akuntabilitas supply side yang akan berdampak pada capaian SPM dan peningkatan kinerja layanan
kesehatan (publik).
c) Pengawasan Perorangan dan Komunal Melakukan monitoring dan pengawasan supaya peraturan daerah dijalankan dengan semestinya melalui
peran aktif SKPD terkait bersama MSF.
d) Materi untuk Puskesmas Mendukung dinas kesehatan/sektor teknis untuk mengadopsi, dan mengadaptasi Puskesmas (unit
BAB 4REKOMENDASI UNTUK REPLIKASI
27www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
layanan) model KINERJA dengan bantuan materi serta alat dari Seri Pembelajaran KINERJA serta
bimbingan dari LPSS, OMP, dinas kesehatan dan puskesmas mitra KINERJA secara bertahap sesuai
kemampuan daerah.
e) Tenaga kesehatan Mendukung dinas kesehatan untuk menyiapkan tenaga kesehatan dengan pengetahuan dan keterampilan
yang sesuai standar dan SOP nasional. Dibutuhkan dukungan para pihak seperti MSF, DPRD, serta
pemerintah provinsi dan pusat untuk melakukan advokasi supaya puskesmas dan dinas kesehatan
kabupaten/kota mampu merencanakan dan menyiapkan SDM yang profesional.
f) Hubungan dengan Penyedia Layanan Kesehatan Swasta Koordinasi dan monitoring antara Dinas Kesehatan dan/kepada penyedia layanan kesehatan swasta
dipersyaratkan untuk diperkuat.
g) Insentif dan Sanksi Dibutuhkan inovasi kreatif untuk insentif dan sanksi bagi pemberi dan penerima layanan. Inovasi ini
penting untuk stimulan yang mampu menjadi obor dalam membangun dinamika gerakan perubahan baik
pada tingkat masyarakat maupun pada tingkat pemberi layanan.
h) Melindungi Kepala daerah dibutuhkan untuk berperan sebagai pelindung bagi organisasi dan petugas yang
menerapkan larangan serta sanksi berkaitan pelaksanaan payung hukum daerah.
i) Motivasi kepada Penyedia Layanan Mendorong peran sektor pemerintah dan swasta dalam menyediakan fasilitas ruang/pojok ASI beserta
konselornya ditempat kerja dan fasilitas umum.
j) Motivasi kepada Media Mendorong peran media lokal untuk konsisten menjadi relawan pendukung gerakan IMD dan ASI Eksklusif
atau gerakan untuk perbaikan layanan publik di daerah.
k) Motivasi kepada Masyarakat Secara simultan mengembangkan model insentif kepada peran serta masyarakat dalam MSF sehingga
membuka ruang partisipasi, kontrol, dan partnership masyarakat yang berkelanjutan. Meningkatkan peran
kelompok bapak dalam promosi IMD dan ASI Eksklusif.
28 Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif www.kinerja.or.id
Rekomendasi untuk Organisasi Mitra Pelaksana
Kepada OMP yang mempunyai misi melakukan perubahan melalui penguatan gerakan komunitas, rekomendasi
di bawah ini akan mempercepat, dan memperkaya sebuah gerakan perubahan layanan publik yaitu:
a. Seri Pembelajaran dengan penguatan tiga pilar aspek governance melalui inovasi kebijakan lokal, pemberi
layanan, dan penerima layanan telah terbukti cost effective, dan berkelanjutan sehingga layak untuk
diintegrasikan dengan materi/alat yang sudah ada, diadopsi dan diadaptasi.
b. Unsur-unsur governance seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program dengan
pengembangan model inovasi, insentif, dan sanksi perlu tertuang jelas dalam design dan implementasi
program.
c. Dibutuhkan penguatan personil lembaga dengan pendekatan governance KINERJA dalam proses
pembentukan sampai berfungsinya MSF, Pengelolaan Manajemen Keluhan, serta mengerti issu teknis
yang dibutuhkan oleh supply side.
d. Dari sisi supply, identifikasi terhadap local champion pada tingkatan Middle Management (eselon 3
– 4) di SKPD teknis sangat penting untuk menggantikan peran LPSS KINERJA. Local champion ini
dipersyaratkan untuk mengerti pendekatan program.
e. Pendampingan, pelatihan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar dan SOP nasional sangat
dibutuhkan oleh SKPD teknis. Kerjasama dengan pihak Universitas atau STTA teknis dari local champion
yang terlatih menjadi sebuah pilihan.
f. Menyesuaikan waktu pendampingan dengan siklus perencanaan dan penganggaran di kabupaten/kota.
g. Memilih gerakan masyarakat yang sudah mengakar dan aktif di masyarakat dengan pemberian insentif
yang kreatif seperti membangun rasa bangga untuk dapat membantu sesama menjadi pilihan inovasi yang
cost effective dan berkelanjutan.
h. Mengadopsi dan mengadaptasi materi, alat, dan bahan yang sudah dikembangkan KINERJA sebagai
pendekatan program di bidang lain menjadi pilihan yang cost effective karena sudah terbukti membuat
perubahan positif dalam waktu 1 – 2 tahun pendampingan di daerah perkotaan, pinggiran kota, dan
pedesaan terpencil.
i. Meningkatkan peran perusahaan/swasta dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan menjadi harapan
beberapa perusahaan kepada KINERJA.
29www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Rekomendasi untuk Lembaga Diklat
Lembaga-lembaga pendidikan dan latihan (Diklat), baik pemerintah, maupun non-pemerintah, mempunyai
peran strategis dalam pendayagunaan para stakeholders yang ikut serta dalam program tata kelola IMD dan
ASI Eksklusif. Direkomendasi agar lembaga-lembaga Diklat:
a. Memasukkan pendekatan KINERJA melalui pendekatan dan penguatan tiga aspek governance yaitu
pemerintah daerah, supply side, dan demand side ke dalam Kurikulum Diklat.
b. Mengadopsi dan mengadaptasi materi, alat, dan bahan yang sudah dikembangkan KINERJA ke dalam
pendekatan bahan ajar Diklat yang sudah ada sehingga menjadi inovasi baru Diklat.
c. Kepada Badan Pelatihan Kesehatan (Bapelkes), peningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas
kesehatan yang sesuai standar dan SOP nasional menjadi kebutuhan yang bersifat segera dan
menyeluruh.
d. Bagi universitas, sebagai bahan untuk pembelajaran siswa dan dapat menjadi bahan tulisan, tesis dan
disertasi.
31www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
LAMPIRAN
Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
www.kinerja.or.id
32 Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif www.kinerja.or.id
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN A Uraian Substansi 36
Pokok Bahasan 36Sasaran dan Strategi Kegiatan 38Tujuan 38Materi 39Sistematika 40
MODUL I Strategi Pendekatan KINERJA dalam Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif 44• Deskripsi Modul 44• Sasaran Pengguna 44• Tujuan Pembelajaran 44• Pokok Bahasan 45• Metode 45• Alat dan Bahan 45• Waktu 45• Proses Fasilitasi Kegiatan Pelatihan 46• Uraian Substansi 47• Contoh Praktek Baik 57• Contoh Bahan Presentasi 59
MODUL 2 Perencanaan Puskesmas yang Partisipatif untuk Mendukung IMD dan ASI Eksklusif
64
• Deskripsi Modul 64• Sasaran Pengguna 65• Tujuan pembelajaran 65• Pokok bahasan 66• Metode 66• Alat dan bahan 66• Waktu 66• Proses fasilitasi Kegiatan Pelatihan 67• Uraian Subtansi 68• Panduan Pelaksanaan 77• Contoh Bahan Presentasi 80
33www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
MODUL 3 Pojok ASI untuk Mendukung ASI Eksklusif 84• Deskripsi Modul 84• Sasaran Pengguna 84• Tujuan Pembelajaran 85• Pokok Bahasan 85• Metode 85• Alat dan Bahan 86• Waktu 86• Proses Fasilitasi Kegiatan Pelatihan 86• Uraian Substansi 88• Panduan Pelaksanaan 90• Contoh Praktek Baik 91• Contoh Bahan Presentasi 93
MODUL 4 Kelompok Peduli ASI 98• Deskripsi Modul 98• Sasaran Pengguna 98• Tujuan Pembelajaran 98• Pokok Bahasan 99• Metode 99• Alat dan Bahan 100• Waktu 100• Proses Fasilitasi Kegiatan Pelatihan 100• Uraian Substansi 101• Panduan Pelaksanaan 103• Contoh Praktek Baik 106• Contoh Bahan Presentasi 107
MODUL 5 Pengelolaan Pengaduan dan Janji Perbaikan Layanan 112• Deskripsi Modul 112• Sasaran Pengguna 112• Tujuan Pembelajaran 112
34 Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif www.kinerja.or.id
• Pokok Bahasan 113• Metode 113• Alat dan Bahan 114• Waktu 114• Proses Fasilitasi Kegiatan Pelatihan 114• Uraian Substansi 117• Panduan Pelaksanaan 123• Contoh Praktek Baik 132• Contoh Bahan Presentasi 135
MODUL 6 Standar Layanan dan Standard Operating Procedure (SOP) 140• Tujuan 140• Sasaran Pengguna 140• Tujuan Pembelajaran 140• Pokok Bahasan 141• Metode 141• Alat dan Bahan 142• Waktu 142• Proses Fasilitasi Kegiatan Pelatihan 142• Uraian Substansi 144• Panduan Pelaksanaan 160• Contoh Praktek Baik: SOP IMD di Puskesmas Bangsalsari, Kabupaten Jember 165• Contoh Bahan Presentasi 167
MODUL 7 Strategi Promosi Kesehatan untuk IMD dan ASI Eksklusif 172• Deskripsi Modul 172• Sasaran Pengguna 172• Tujuan Pembelajaran 173• Pokok Bahasan 173• Metode 173• Alat dan Bahan 174• Waktu 174• Proses Fasilitasi Kegiatan Pelatihan 174• Uraian Substansi 176• Panduan Pelaksanaan 186
35www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
• Contoh Praktek Baik 190• Contoh Bahan Presentasi 197
LAMPIRAN B Daftar Pustaka 199
LAMPIRAN C Bahan di CD 200
LAMPIRAN D Daftar Singkatan/Istilah 201
36 Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif www.kinerja.or.id
Lampiran A Uraian Substansi
Pokok Bahasan
USAID-KINERJA adalah program bantuan teknis untuk 24 kabupaten/kota di 5 provinsi di Indonesia. Sampai
dengan tahun 2014, terdapat 5 provinsi yang menjadi wilayah kerja USAID-KINERJA, yaitu Aceh, Kalimantan
Barat, Sulawesi Utara, Jawa Timur, dan Papua. Provinsi Papua berbeda masa intervensi dan strategi intervensi
maka informasi yang disampaikan dalam modul-modul ini adalah pengalaman di luar provinsi Papua. Program
USAID-KINERJA difokuskan pada pengembangan tata kelola pemerintahan khususnya di aspek pelayanan
publik pada bidang kesehatan, pendidikan, dan pengembangan iklim bisnis yang kondusif. KINERJA
menawarkan beberapa paket untuk ketiga sektor tersebut dengan pendekatan yang komprehensif untuk
menguatkan kapasitas dari sisi penyedia layanan maupun pengguna layanan.
KINERJA mendorong perbaikan layanan publik dari dua sisi, yaitu dari sisi pemberi layanan (supply side) dan
sisi pengguna layanan (demand side). Dengan adanya intervensi di kedua sisi tersebut, diharapkan upaya
untuk mencapai tata kelola yang baik (good governance) menjadi lebih mudah dan berkesinambungan.
Penguatan pada sisi pemberi layanan dilakukan melalui pembangunan kapasitas internal (capacity building)
terkait dengan kebijakan, manajemen unit layanan agar lebih bertatakelola dalam manajemen organisasi,
manajemen program dan manajemen layanan, dan strategi promosi agar pengguna layanan memahami hak
dan kewajibannya dalam pelayanan.
Penguatan pada sisi pengguna layanan dilakukan dengan menyadarkan masyarakat tentang haknya dan
memberdayakan mereka agar turut berpartisipasi aktif dalam berbagai aktivitas yang dilakukan oleh pemberi
layanan mulai dari perumusan kebijakan, penyusunan rencana, pelaksanaan, monitoring, evaluasi program/
kegiatan dan advokasi.
Salah satu pendekatan program KINERJA adalah bekerja sama dengan organisasi lokal dalam melaksanakan
bantuan teknis di kabupaten/kota. Oleh karena itu, penguatan kapasitas Organisasi Mitra Pelaksana (OMP)
menjadi aktivitas yang penting, agar OMP mempunyai kemampuan yang memadai dalam memberikan bantuan
teknis bagi daerah mitra KINERJA. Di masa mendatang OMP diharapkan akan menjadi mitra daerah setelah
37www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
program KINERJA berakhir dan mampu memberikan bantuan teknis kepada daerah sebagai bagian dari
strategi keberlanjutan dan replikasi.
Dalam upaya membantu OMP menjalankan perannya dalam memberikan bantuan teknis kepada daerah mitra
KINERJA, maka keberadaan modul pelatihan dan pendampingan menjadi sangat penting. Dengan adanya
modul pelatihan dan pendampingan ini diharapkan OMP mampu menerjemahkan program KINERJA dengan
lebih baik, serta dapat pula menjadi acuan daerah mitra KINERJA dalam menjalankan berbagai
program KINERJA.
Disamping itu, modul ini diharapkan juga dapat digunakan langsung oleh unit pemberi layanan sebagai
panduan praktis dalam mengintegrasikan berbagai pelayanan kesehatan menuju tata kelola kesehatan (health
governance) dalam melaksanakan setiap program pelayanan publik yang menjadi tanggungjawabnya.
Demikian juga bagi stakeholder yang lain, keberadaan modul ini akan memberi gambaran yang jelas tentang
berbagai tahapan program/kegiatan yang membutuhkan “campur tangan” mereka sehingga para stakeholder
tersebut dapat berperan aktif membantu unit pemberi layanan baik sebagai mediator, advokator, maupun motivator.
Paket KINERJA di bidang kesehatan meliputi Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini (IMD), dan ASI Eksklusif.
Modul Kesehatan ini akan membahas aspek tata kelola Persalinan Aman dalam manajemen dan pelayanan.
Secara garis besar, topik yang dibahas dalam modul kesehatan ini terdiri dari 7 topik, yaitu meliputi:
1. Strategi Pendekatan Kinerja Dalam Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif;
2. Perencanaan Puskesmas yang partisipatif;
3. Pojok ASI;
4. Kelompok Peduli ASI;
5. Standard Operating Procedure sebagai bentuk akuntabilitas dan tranparansi pemberi layanan kepada
pengguna layanan;
6. Pengelolaan pengaduan dan janji perbaikan layanan sebagai bentuk responsif unit layanan terhadap
persepsi pengguna layanan;
7. Strategi promosi dalam Persalinan Aman yang lebih partisipatif dan inovatif.
Berbagai topik tersebut mempunyai posisi yang sangat strategis dalam pelaksanaan program kesehatan,
karena akan sangat menentukan kualitas pelayanan yang dihasilkan. Melalui penataan pada sisi manajemen
organisasi unit pemberi layanan, program, manajemen layanan, dan promosi kepada masyarakat, maka kinerja
penyedia pelayanan kesehatan akan semakin optimal sehingga pada akhirnya mampu mewujudkan target
kinerja utamanya yaitu pencapaian SPM. Oleh karena itulah keberadaan modul ini tidak dapat dipisahkan
dengan modul lain yang membahas tentang SPM bidang kesehatan karena keduanya bersifat saling
Lampiran A - Uraian Substansi
38 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
melengkapi. Demikian juga dengan berbagai modul lain yang dikembangkan secara spesifik untuk masing-
masing aktivitas, misalnya modul survey pengaduan, modul MSF, dan modul kesehatan reproduksi.
Sasaran dan Strategi Kegiatan
Sasaran modul ini adalah Organisasi Mitra Pelaksana (OMP) atau fasilitator program USAID-KINERJA bidang
kesehatan, unit pemberi layanan, dinas kesehatan, dan stakeholder lain yang terkait, seperti dukun, MSF, dan
berbagai kelompok peduli kesehatan yang ada di masyarakat.
Pendekatan USAID-KINERJA dalam memberikan bantuan teknis bagi daerah mitra KINERJA dilakukan
dalam 2 strategi utama. Pertama, OMP melakukan pertemuan (lokakarya/workshop; FGD; dan lainnya)
dalam pencapaian persamaan persepsi terhadap suatu issue dan atau meningkatkan kapasitas pengelola
program baik tingkat kabupaten maupun unit layanan. Kedua, memfasilitasi/mendampingi dinas kesehatan
dan unit pemberi layanan (puskesmas) dalam merancang, menjalankan program, monitoring dan evaluasi
tatakelola kesehatan.
Setiap kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Local Public Services Specialist (LPSS) sebagai perwakilan
KINERJA di daerah. LPPS sebagai pengawal OMP dalam melaksanakan program KINERJA sesuai dengan
rencana kerja dan mediator dengan stakeholder daerah agar program KINERJA dapat berjalan dengan lancar.
Tujuan
Tujuan Umum
Tujuan modul-modul ini adalah untuk membantu kabupaten/kota mitra KINERJA-USAID dalam mengelola
program persalinan aman secara partisipatif, akuntabel, responsif, transparan, dan inovatif.
Tujuan Khusus
Tujuan bagi peserta dalam Training of Trainers(TOT):1. Memahami program KINERJA secara umum termasuk pendekatan dan strategi good governance dalam
upaya peningkatan pelayanan publik;
39www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
2. Mampu mendampingi Puskesmas menyusun perencanaan yang partisipatif untuk mendukung program
IMD dan ASI Ekslusif;
3. Mampu mendampingi Puskesmas dalam mewujudkan pojok ASI;
4. Mampu mendampingi Puskesmas dan masyarakat dalam membentuk kelompok peduli ASI;
5. Mampu mendampingi Puskesmas dalam menyusun dan mengimplementasikan Standard Operating
Procedure (SOP) sebagai upaya menjalankan manajemen pelayanan Puskemas yang baik;
6. Mampu mendampingi Puskesmas dalam melakukan pengelolaan pengaduan, khususnya melalui
pelaksanaan survei pengaduan, penyusunan dan pemenuhan janji perbaikan layanan; dan
7. Mampu mendampingi Puskesmas dalam menyusun dan mengimplementasikan strategi promosi
kesehatansebagai upaya menjalankan manajemen pelayanan Puskemas yang baik.
Tujuan bagi peserta dalam pelatihan instansi pemerintah dan unit pelayanan kesehatan:Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan:
1. Mampu menerapkan pendekatan dan strategi good governance dalam upaya peningkatan pelayanan
publik terutama dalam pelayanan kesehatan;
2. Mampu menyusun perencanaan Puskesmas secara partisipatif untuk mendukung program IMD dan
ASI Eksklusif;
3. Mampu mewujudkan pojok ASI;
4. Mampu membuat dan melaksanakan kelompok peduli ASI;
5. Mampu menyusun dan mengimplementasikan Standard Operating Procedure (SOP) sebagai upaya
menjalankan manajemen pelayanan Puskemas yang sesuai SPM dan hak pengguna layanan;
6. Mampu melakukan pengelolaan pengaduan, khususnya melalui pelaksanaan survei pengaduan dan
penyusunan janji perbaikan layanan; dan
7. Mampu menyusun dan mengimplementasikan strategi promosi kesehatan sebagai upaya menjalankan
manajemen pelayanan Puskemas yang baik.
Materi
1. Modul Strategi Pendekatan Kinerja Dalam Persalinan Aman;
2. Modul Perencanaan Puskesmas yang Partisipatif;
3. Modul Pojok ASI;
4. Modul Kelompok Peduli ASI;
5. Modul Standard Operating Procedure;
Lampiran A - Uraian Substansi
40 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
6. Modul Pengelolaan Pengaduan dan Janji Perbaikan Layanan;
7. Modul Strategi Promosi dalam IMD dan ASI Eksklusif.
Sistematika
Modul pelatihan dan pendampingan program KINERJA bidang kesehatan untuk kab/kota ini terdiri dari
beberapa pokok bahasan yang disusun secara bertahap seperti dijelaskan dalam skema berikut:
Langkah pertama yang dilakukan adalah mengenalkan paket KINERJA bidang kesehatan terutama Tata Kelola
Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif. Setelah peserta memahami ruang lingkup paket KINERJA bidang
kesehatan, maka pada tahap selanjutnya pokok bahasan diarahkan kepada berbagai strategi dan upaya
41www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
yang dapat dilakukan untuk mengelola dan menjalankan ketiga program utama tersebut agar lebih berhasil
guna. Manajemen Puskesmas yang partisipatif, akuntabel, responsif, transparan dan inovatif menjadi dasar
bagi terselenggaranya program Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini, dan ASI Eksklusif secara efektif dan
efisien. Tata kelola yang baik ini diawali dari fase perencanaan dan pembiayaan program. Disinilah pentingnya
pembahasan mengenai manajemen PTP atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebagai salah satu
sumber dana untuk program kesehatan.
Pelaksanaan program Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif membutuhkan dilakukannya inovasi
tertentu agar program dapat memenuhi target yang ditetapkan. Kegiatan inovasi yang ditawarkan KINERJA
adalah pojok ASI serta kelompok peduli ASI. Kedua kegiatan ini diharapkan dapat memberikan daya ungkit
positif bagi ketiga program kesehatan tersebut. Di samping itu, keberadaan SOP layanan juga menjadi faktor
penting bagi terlaksananya program yang berkualitas. SOP disusun untuk menjamin adanya standar yang
baku bagi provider sehingga ada kejelasan dalam bertindak, sekaligus sebagai jaminan bagi masyarakat agar
memperoleh pelayanan sesuai dengan yang seharusnya. Dengan demikian diharapkan kepuasan masyarakat
dapat terjamin. Tetapi jika masih ditemui keluhan atau ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang
diberikan oleh provider pelayanan kesehatan, maka pemberi layanan harus merespon keluhan tersebut dalam
sebuah janji perbaikan layanan. Inilah yang menjadi ciri baik pelaksanaan pelayanan publik.
Simultan dengan pelaksanaan berbagai strategi dan pendekatan manajemen tersebut, promosi kesehatan
juga memegang peranan penting, karena disinilah titik awal keterlibatan masyarakat dalam berbagai program
kesehatan. Melalui promosi kesehatan yang kreatif dan inovatif, kesadaran masyarakat dapat dengan mudah
didapat, sehingga pada akhirnya masyarakat mau dan mampu berpartispasi aktif dalam berbagai program
kesehatan yang diadakan oleh pemerintah.
43www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Strategi Pendekatan KINERJA dalam Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini, dan ASI Eksklusif
11
Lampiran A - Uraian Substansi
44 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Strategi Pendekatan KINERJA dalam Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Deskripsi Modul
Modul ini menguraikan tentang pendekatan
governance KINERJA dalam program IMD dan
ASI Eksklusif untuk diterapkan di tingkat Dinas
Kesehatan dan Puskesmas agar terjadi peningkatan
mutu dan kinerja melalui praktek-praktek baik yang
partisipatif, akuntabel, responsif, transparan dan
inovatif serta dengan memperkuat dan memper-
hatikan keseimbangan unsur demand dan supply.
Strategi peningkatan cakupan Persalinan Aman
dibahas dalam modul panduan pendampingan lain.
Sasaran Pengguna
1. Organisasi Mitra Pelaksana (OMP)
2. Konsultan/Pelatih
3. Fasilitator kesehatan
4. Staf Dinas Kesehatan
5. Kepala Puskesmas, bidan koordinator dan bidan
desa
6. Masyarakat yang peduli kesehatan (kader
kesehatan, PKK, tokoh agama, tokoh
masyarakat, asosiasi, paguyuban).
Tujuan Pembelajaran
Tujuan Umum
Tujuan modul ini adalah untuk memahami program
KINERJA secara umum termasuk pendekatan dan
Modul 1
.......
menguraikan tentang pendekatan
governance KINERJA dalam program IMD dan ASI Eksklusif
.......
45www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Forum-MSF) dalam pengelolaan program
Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini, dan ASI
Eksklusif di tingkat Puskesmas dan masyarakat;
5. Praktek baik di daerah mitra KINERJA.
Metode :
1. Pemaparan materi
2. Diskusi dan tanya jawab
Alat dan bahan
1. LCD Projector
2. Laptop
3. Flipchart/Kertas Plano/Metaplan/white board
4. Alat tulis
5. Materi Presentasi
Waktu
Sesi pelatihan: Satu hari
strategi good governance dalam upaya peningkatan
pelayanan publik.
Tujuan Khusus
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan:
1. Mampu menjelaskan ruang lingkup program
KINERJA, khususnya paket KINERJA bidang
kesehatan
2. Mampu menjelaskan pendekatan program
KINERJA dalam sektor kesehatan dan
governance
3. Memahami peran dari sisi pengguna
dan penyedia layanan kesehatan dalam
mengintegrasikan pendekatan KINERJA dalam
upaya peningkatan pelayanan.
4. Memahami konsepdan strategi pengarusutaman
gender dalam program KINERJA.
5. Mampu menjelaskan peran pentingnya
Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini, dan ASI
Eksklusif terhadap peningkatan kualitas sumber
daya manusia di masa depan;
6. Mampu menjelaskan temuan dan kondisi daerah
dalam Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini,
dan ASI Eksklusif.
Pokok Bahasan
1. Pelayanan publik hak rakyat;
2. Dasar Program KINERJA dalam Persalinan
Aman, IMD dan ASI Eksklusif;
3. Strategi pendekatan KINERJA dalam Persalinan
Aman;
4. Peran pemangku kepentingan (Multi Stakeholder
Waktu Pokok Bahasan1 x 45 menit Pembukaan
Penjelasan singkat tentang Program KINERJABina Suasana
2 x 45 menit Diskusi kelompok: Pemetaan kondisi daerah terkait program Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini, dan ASI EksklusifPemaparan hasil diskusi kelompok
Lampiran A - Uraian Substansi
46 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Proses Fasilitasi Kegiatan Pelatihan
1. Pengantar
a) Fasilitator membuka sesi dengan
menjelaskan pendekatan khusus yang
digunakan oleh KINERJA dalam mengelola
program IMD dan ASI Eksklusif dengan
lebih baik, yaitu dengan memperhatikan
keseimbangan unsur supply dan demand.
Untuk memberikan pemahaman yang
komprehensif tentang KINERJA, ada
baiknya terlebih dahulu disampaikan
gambaran sekilas tentang program
KINERJA, khususnya bidang kesehatan.
b) Fasilitator menjelaskan desain kegiatan
secara umum, yaitu akan diselenggarakan
selama 1 hari, dengan alokasi waktu 4 x 45
menit. Materi yang akan dibahas tentang
program KINERJA bidang kesehatan yang
meliputi IMD dan ASI Eksklusif dengan
penekanan khusus pada pendekatan
KINERJA tersebut termasuk Peran
pemangku kepentingan (Multi Stakeholder
Forum-MSF) di tingkat Puskesmas dan
masyarakat.
c) Fasilitator melakukan bina suasana untuk
mencairkan situasi sebelum memulai
pelatihan. Kegiatan yang bisa dilakukan
misalnya: perkenalan, mapping harapan
peserta dan motivation game.
d) Melaksanakan self-assessment untuk
memetakan kondisi daerah terkait
pelaksanaan program Inisiasi Menyusu
Dinidan ASI Eksklusif. Hasil pemetaan awal
ini dapat digunakan sebagai entry point
dalam menyusun langkah perbaikan, yaitu
dengan menerapkan pendekatan spesifik
yang dikembangkan KINERJA.
2. Proses pelatihan
a) Fasilitator atau nara sumber menyajikan
materi sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan. Gunakan media pembelajaran
yang sesuai untuk memudahkan
penangkapan peserta. Bahan presentasi
dapat menggunakan bahan yang tersedia
dalam modul ini. Gunakan metode interaktif,
dengan mengutamakan peran aktif dari
seluruh peserta. Minta peserta untuk
menyampaikan pendapatnya terkait dengan
topik yang tengah dibahas.
b) Beri kesempatan kepada setiap peserta
untuk mengajukan pertanyaan. Tawarkan
dulu komentar atas pertanyaan peserta
2 x 45 menit Penyajian materi: Strategi Pendekatan Kinerja Dalam Inisiasi Menyusu Dini, dan ASI EksklusifDiskusi dan tanya jawab
2 x 45 menit Penyajian materi: Peran pemangku kepentingan (Multi Stakeholder Forum-MSF) dalam pengelolaan programInisiasi Menyusu Dini, dan ASI Eksklusif di tingkat Puskesmas dan masyarakat.Diskusi dan tanya jawab
1 x 45 menit Rencana tindak lanjutPenutupan
47www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
kepada peserta yang lain, agar suasana
diskusi tidak hanya berjalan 1 arah. Tugas
fasilitator adalah memfasilitasi proses
diskusi dan mengarahkan jika ada proses
diskusi yang menyimpang.
Rincian aktivitas per sesi adalah sebagai
berikut:
i. SesiI: Sudah dijelaskan dalam
pengantar
ii. SesiII: Minta peserta untuk membentuk
kelompok dan mendiskusikan kondisi
daerah terkait dengan pelaksanaan
program program Inisiasi Menyusu
Dini dan ASI Eksklusif. Beberapa hal
yang bisa disoroti diantaranya: tingkat
pencapaian target, keterlibatan unsur
masyarakat dan stakeholder yang lain
dalam program, serta hambatan dan
peluang program.
iii. SesiIII: Nara sumber menyajikan materi
tentang Strategi Pendekatan Kinerja
Dalam program Inisiasi Menyusu Dini
dan ASI Eksklusif. Beberapa point
yang perlu mendapat penekanan
khusus adalah: konsep governance,
keseimbangan sisi demand dan supply,
dan kesetaraan gender dalam program.
Tampilkan contoh praktek baik yang
telah ada dari berbagai daerah untuk
menginspirasi peserta.
iv. SesiIV: Nara sumber menyajikan materi
tentang Peran pemangku kepentingan
(Multi Stakeholder Forum-MSF) dalam
pengelolaan program program Inisiasi
Menyusu Dinidan ASI Eksklusif di tingkat
Puskesmas dan masyarakat. Uraikan
secara jelas bentuk partispasi yang bisa
dilakukan oleh MSF serta dasar hukum
yang mengatur tentang hal tersebut.
3. Penutup
Setelah semua sesi berakhir, susun rencana
tindak lanjut pelatihan dengan melibatkan
kontribusi aktif peserta. Rencana tindak lanjut
yang dimaksud berupa uraian langkah konkrit
yang akan dilakukan baik oleh OMP, LPSS,
MSF, maupun Puskesmas dan Dinas Kesehatan
untuk mulai menerapkan beberapa pendekatan
KINERJA tersebut dalam menjalankan program
Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini, dan
ASI Eksklusif. Selanjutnya fasilitator menutup
sesi dengan menarik kesimpulan dari hasil
presentasi dan tanya jawab, serta menekankan
kembali beberapa hal yang akan dilakukan
sesuai dengan rencana tidak lanjut yang telah
disusun.
Uraian Substansi
1. Program USAID-KINERJA
USAID-KINERJA adalah program bantuan
teknis untuk 24 kabupaten/kota di 5 provinsi
di Indonesia. Sampai dengan tahun 2013,
terdapat 5 provinsi yang menjadi wilayah
kerja USAID-KINERJA yaitu Aceh, Kalimantan
Lampiran A - Uraian Substansi
48 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Barat, Sulawesi Utara, Jawa Timur, dan Papua.
Program USAID-KINERJA dalam modul ini
difokuskan pada pengembangan tata kelola
pemerintahan khususnya di aspek pelayanan
publik pada bidang kesehatan kecuali Papua.
Sesungguhnya konstitusi menjamin hak warga
dalam pelayanan publik sebagaimana tercantum
dalam Undang-Undang Dasar 1945 terutama
pasal 28H dan pasal 34 ayat (3). Selanjutnya
diturunkan peraturan lebih implementatif melalui
Undang-Undang Pelayanan Publik (UU No 25
tahun 2009). Walaupun sebelumnya sudah terbit
beberapat peraturan Kementerian Aparatur
Negara dalam peningkatan pelayanan publik
terutama pada fasilitas pemerintah.
Pentingnya penekanan pada fasilitas pemerintah
karena fasilitas pemerintah merupakan fasilitas
kesehatan yang tidak memiliki risiko ketika
fasilitasnya tidak dikunjungi oleh masyarakat.
Bahkan sangat menguntungkan bagi pegawai
negeri karena tidak banyak kerja dan tidak
menambah laporan. Pada sisi lain, fasilitas
kesehatan pemerintah secara tidak sadar
masih terpengaruh oleh pola pikir masa kolonial
Belanda.
Pada masa itu, penduduk Indonesia (lander)
harus memberi penghormatan yang besar
kepada pemberi layanan karena layanan
itu adalah anugerah dari bangsa kolonial.
Akibatnya, petugas pemberi layanan susah
mendengar keluhan, berperilaku seenaknya dan
tidak jelas berbagai pelayanan.
Era desentralisasi diharapkan terjadi perubahan
ini tetapi tidak terjadi karena pemerintah daerah
masih turut terpengaruhi pula pola pikir yang
sama. Namun era demokrasi ini harus didorong
ke arah tata kelola yang baik. Karena dampak
utama dari demokrasi adalah pelayanan publik
yang baik. Sehingga mampu meningkatkan
kesejahteraan rakyat.
Penataan tatakelola pemerintahan yang baik
(good governance) dalam pelayanan publik
dengan menerapkan beberapa unsur tatakelola
yaitu partisipasi, transparansi, daya tanggap dan
akuntabilitas.
2. Dasar Desain Program Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini, dan ASI Eksklusif
Paket dukungan KINERJA dalam bidang
kesehatan meliputi Persalinan Aman, IMD dan
ASI Eksklusif. Program kesehatan ibu dan
anak (KIA) memang merupakan salah satu
prioritas pembangunan kesehatan nasional
dan menjadi salah satu indikator utama dalam
Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) 2005-2025, dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2010 – 2014. Tingginya Angka
Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi
(AKB) membuat pemerintah menempatkan
upaya penurunan AKI dan AKB sebagai program
prioritas nasional. Oleh karena itu prioritas
pembangunan kesehatan di Indonesia sampai
saat ini masih fokus pada program kesehatan
49www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
ibu dan anak. Modul ini fokus pada kesehatan
anak.
Pembangunan kesehatan merupakan
pembangunan investasi sumber daya manusia
(SDM). Investasi yang tepat waktu untuk
investasi SDM jangka panjang adalah pada
masa kehamilan dan usia di bawah lima
tahun (balita). Pada fase ini sedang terjadi
pertumbuhan otak yang sangat optimal.
Pertumbuhan otak ini sangat menentukan masa
depan anak itu sendiri dan sekaligus masa
depan suatu bangsa. Apabila suatu bangsa lolos
memperhatikan investasi pada fase ini maka
bangsa itu akan mendapatkan generasi yang
hilang dimana suatu bangsa yang tidak dapat
menjadi tuan rumah di negaranya sendiri.
Kesakitan dan kematian anak merefleksikan
suatu negara yang peduli pada rakyatnya.
Kesakitan dan kematian balita menggambarkan
kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-
anak tinggal termasuk sistem pelayanan
kesehatan yang memberikan perawatan
kesehatan mereka. Apalagi anak balita
merupakan populasi yang mudah terkena
atau rentan terhadap suatu kondisi yang
mengancam kesehatan mereka. Peningkatan
status kesehatan anak akan berkontribusi positif
pada pemutusan rantai pemiskinan terutama
pada keluarga tidak mampu melalui peningkatan
kapabilitas anak sehingga mampu menciptakan
mutu tenaga kerja yang baik67. Oleh karena itu,
menurunkan kematian anak menjadi tujuan 4
dari tujuan pembangunan pada era millennium
ini (Millennium Development Goals/MDGs).
Tren kecenderungan penurunan kematian anak
berdasarkan data SKRT 1991 dan 2002 serta
data Riskesdas 20078 menunjukkan bahwa
Indonesia relatif sulit mencapai Goal 4 dari
Millennium Development Goals (MDGs) (lihat
gambar 1). Angka kematian bayi dan balita
menurut Riskedas 2007 berturut-turut adalah
34 dan 44 per 1000 kelahiran hidup. Sementara
target angka kematian bayi dan balita menurut
MDGs pada tahun 2015 berturut-turut 23/1.000
dan 32/1.000 kelahiran hidup.
Sesuai dengan tren sejak 2002 sampai 2007
menunjukkan penurunan kematian bayi dan
balita dalam lima tahun adalah 1 bayi dan 2
balita. Apabila Indonesia tidak memiliki suatu
rencana akselerasi penurunan kematian anak
maka penurunan kematian balita pada tahun
2015 sekitar 2 bayi dan 4 balita atau penurunan
kematian bayi dan balita hanya tercapai 32 dan
40 per 1000 kelahiran hidup.
6. Sach JD. Macroeconomics and Health: Investing in Health for Economic Development, Report of the Commission on Macroeconomics and Health, WHO, Geneva, 2001a: 1-114
7. Amartya Sen, Development As Freedom, Oxford University Press, 19998. Badan Penelitian dan pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Laporan Riset Kesehatan Dasar
(Riskesdas) Nasional 2007, Jakarta, 2008
Lampiran A - Uraian Substansi
50 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Gambar 1. Intervensi Hemat Biaya Untuk Menekan Kematian Anak
Gambar 2. Jenis Intervensi Kesehatan Anak yang Cost Efektif
Sumber: Dr. Utami Rusli, dikutip dari Edmund K, Lancet 2003.
51www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa
IMD dan ASI eksklusif dapat menekan kematian
yang cukup besar dari berbagai jenis intervensi.
Berbagai upaya penurunan kematian bayi,
seperti pemberian ASI Eksklusif di negara-negara
berkembang ternyata mampu menurunkan secara
tajam angka kematian bayi dengan menurunkan
penyakit diare dan infeksi lainnya. IMD juga dapat
mengurangi 22% kematian bayi dengan mencegah
penyakit diare dan penyakit infeksi lainnya. Menurut
RISKESDAS 2010, angka ASI Eksklusif hanya
mencapai 15,3% sedangkan angka IMD mencapai
29,3%. Indonesia menghadapi cukup banyak
tantangan di bidang ini, termasuk minimnya promosi
IMD dan ASI Eksklusif di semua tingkatan; budaya
yang sering memberikan makanan tambahan
sejak dini; promosi susu formula bayi oleh petugas
kesehatan; dan kurangnya fasilitas pojok laktasi
bagi ibu yang menyusui di tempat-tempat umum dan
tempat kerja.
Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan
tentang ASI Eksklusi yaitu PP 33/2012 tentang
Air Susu Ibu. Namun, jauh sebelumnya, kebijakan
pemberian ASI Eksklusif telah diatur dalam
Permenkes 450/MENKES/SK/VI/2004 tentang
ASI Eksklusif, Peraturan Bersama Menteri Negera
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (Meneg PP dan PA), Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi (Mennakertrans), dan Menteri
Kesehatan No: 48/MEN.PP/XII/2008, Per27/
MEN/XII/2008 dan 1177/MENKES/PB/XII/2008
mengenai pemberian ASI Eksklusif di tempat kerja,
namun dalam pelaksanaan belum berjalan dengan
semestinya.
Proyek KINERJA mendukung upaya Pemerintah
Indonesia untuk mencapai MDG 4 melalui perbaikan
tata kelola IMD dan ASI Eksklusif. Strategi
peningkatan cakupan Persalinan Aman dibahas
dalam panduan pendampingan lain.
Dalam upaya peningkatan pelayanan publik
sektor kesehatan ini mengacu kepada Standar
Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan sebagai
ukuran kinerja utama dalam pelaksanaan pelayanan
sektor kesehatan. IMD dan ASI Eksklusif belum
terakomodasi dalam SPM tetapi beberapa
penanggulangan penyakit menular dalam SPM
terutama untuk anak sangat erat dengan IMD dan
ASI Eksklusif. Perencanaan pencapaian SPM
kesehatan secara khusus dibahas dalam laporan
KINERJA yang lain.
Program KINERJA utama memberi bantuan kepada
19 kabupaten/kota yang tersebar dari 4 provinsi
yaitu aceh (5 kabupaten/kota), Jawa Timur (5
kabupaten/kota), Kalimantan Barat (5 kabupaten/
kota), dan Sulawesi Selatan (4 kabupaten/kota).
Berdasarkan tinjauan teori dan konsultasi kabupaten
/kota maka disusunlah beberapa kegiatan yaitu:
• Penguatan Kebijakan PA, IMD dan ASI
Eksklusif;
• Penguatan Partisipasi Masyarakat: Multi-
stakeholder Forum yang mampu melakukan
monitoring, mediasi, dan advokasi;
• Peningkatan Manajemen Puskesmas:
– Manajemen organisasi (perencanaan
dan penganggaran (APBD, BOK) yang
Lampiran A - Uraian Substansi
52 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
partisipatif, tranparansi dan akuntabel);
– Manajemen program (kemitraan bidan
dan dukun, informasi pelayanan/kantung
persalinan);
– Manajemen Pelayanan (janji perbaikan
layanan, mekanisme pengelolaan
pengaduan, SOP, pengaturan kerja).
• Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap
hak-hak kesehatan ibu dan anak melalui strategi
promosi yang partisipatif (keterlibatan pimpinan
daerah, Kerjasama dengan Kementerian
Agama, Dinas Pendidikan, tokoh budaya, media,
dan lainnya).
3. Strategi Pendekatan KINERJA
Program KINERJA memiliki dua sisi yaitu sisi
pengguna layanan dan masyarakat (demand)
dan sisi penyedia layanan (supply). Kedua
sisi itu akan fokus pada prinsip-prinsip tata
kelola yang baik (good governance). Pada sisi
demand, KINERJA meningkatkan kepedulian,
partisipasi dan keterlibatan masyarakat
terhadap kualitas pelayanan yang disediakan
oleh pemerintah daerah yang disebut
sebagai insentif. Pada sisi supply, KINERJA
meningkatkan kemampuan pemberi layanan
untuk pengelolaan pelayanan berbasis inovasi,
yaitu praktik yang baik yang disebut sebagai
inovatif. Organisasi Mitra Pelaksana (OMP)
melaksanakan kegiatan, dan mendokumentasi
dan mereplikasi praktek yang baik dari hasil
pendampingan KINERJA.
a) Tata Kelola (governance) dalam Program Kesehatan KINERJA
Program KINERJA dirancang dengan mandat
utama untuk membantu peningkatan layanan
publik bidang kesehatan pada daerah mitra
melalui penguatan manajemen dan tatakelola
(governance) melalui penguatan kebijakan
daerah, pemberi layanan, dan penerima
layanan. Sebagai paradigma baru dalam
pelayanan publik yang selama ini pemerintah
bertindak sebagai penyedia jasa pelayanan
satu-satunya aktor dalam upaya peningkatan
kualitas pelayanan, oleh KINERJA didorong
untuk berubah dan terjadi pergeseran peran
dari penyedia jasa pelayanan menjadi badan
pendorong yang memfasilitasi pihak lain di
komunitas dan sektor swasta juga mengambil
peran aktif. Pelayanan publik merupakan
urusan bersama antara pemerintah, civil society
(organisasi masyarakat sipil dan warga), dan
dunia usaha.
Oleh karena itu, upaya peningkatan kinerja
pelayanan KIA dilakukan melalui peningkatan
manajemen dan kapasitas pemberi layanan
dan unit layanan sehingga terjadi perbaikan
pengelolaan pelayanan serta peningkatan
kepedulian masyarakat terhadap kualitas
pelayanan publik tingkat daerah, dan
direplikasikannya praktek yang baik.
Pada sisi penyedia layanan, pendekatan
yang dilakukan KINERJA untuk memperbaiki
53www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
pelayanan publik dan menurunkan kematian ibu
dan bayi adalah sebagai berikut:
a) Peningkatan dan percepatan pencapaian SPM
yang relevan dengan Program KIA. Secara
teknokratik peningkatan pelayanan KIA terkait
erat dengan peningkatan kinerja indikator 1 –
10, berdasarkan Permenkes 741/2008 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
b) Penguatan kebijakan daerah yang
mengintegrasikan pencapaian SPM dan
penerapan standar pelayanan publik
c) Bekerjasama dengan staf manajemen
Puskesmas untuk melakukan perencanaan dan
penganggaran tingkat Puskesmas yang terbuka
dan partisipatif
d) Upaya peningkatan mutu unit dan manajemen
pelayanan melalui pengadaan survei pengaduan
masyarakat, penyusunan Janji Perbaikan
Layanan, dan penyusunan Standard Operating
Procedure (SOP)
e) Memperkuat desain promosi kesehatan untuk
membangun partisipasi masyarakat
f) Memperkuat kemitraan bidan dan dukun
g) Bekerjasama dengan berbagai pihak dalam
revitalisasi sistem informasi KIA (khususnya
kantung persalinan)
h) Peningkatan pelayanan melalui pengelolaan
pengaduan (kotak saran, SMS gate way dan
lainnya)
i) Manajemen perencanaan BOK yang lebih peduli
kepada persalinan aman, inisiasi menyusu dini
dan ASI eksklusif.
Kegiatan utama yang mendorong peningkatan
program pada sisi demand adalah:
a. Optimalisasi forum kemitraan eksisting atau
melakukan inisiasi forum kemitraan baru
bersama OMP dan sektor terkait
b. Surveipengaduan sebagai bentuk perbaikan
layanan sesuai dengan perpektif pengguna
layanan
c. Penguatan masyarakat agar dapat menyuarakan
suara masyarakat yang tidak pernah didengar
oleh pemerintah melalui jurnalisme warga
d. Pengarusutamaan jender sebagai peran yang
seimbang dari berbagai pihak.
b) Unsur-unsur Tata Kelola IMD dan ASI Eksklusif
Tata kelola adalah suatu mekanisme pengelolaan
sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan
pengaruh sektor negara dan sektor non-pemerintah
dalam suatu usaha kolektif (UNDP 2008). Definisi ini
mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dalam
tata pemerintahan, dimana tidak ada yang sangat
dominan yang menentukan gerak aktor lain. Para
aktor ini meliputi pemerintah, masyarakat sipil dan
pihak swasta, termasuk juga anggota parlemen,
penegak hukum, dan lainnya.
Tata kelola untuk kesehatan adalah aturan
dan mekanisme yang mengatur distribusi dari
peran dan tanggungjawab serta interaksi antara
penerima layanan, pembuat kebijakan politis
Lampiran A - Uraian Substansi
54 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
ataupun pemerintah, dan pemberi layanan
kesehatan (baik publik, swasta ataupun non-profit).
Ketiganya bersama-sama menentukan kebijakan
kesehatan yang akan dilakukan, layanan yang
disediakan, alokasi sumber daya kesehatan dan
penggunaannya, distribusi biaya, penerima layanan
dan keuntungannya, serta keluaran kesehatan yang
akan dicapai.
KINERJA dalam tata kelola pemerintahan untuk
kesehatan bertujuan untuk mempromosikan dan
mendukung:
• Keterbukaan dan/atau peningkatan akses
terhadap informasi kesehatan yang terkait
dengan isu kesehatan ibu dan anakseperti
capaian pemeriksaan kehamilan dari
Puskesmas, perencanaan dan penggunaan
dana kesehatan yang partisipatif dan transparan.
• Pengelolaan/manajemen layanan kesehatan
yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat
yang terwakili dalam multi stakeholder forum
(MSF). MSF bersama puskesmas melakukan
surei pengaduan yang selanjutnya dibuat janji
perbaikan layanan sampai dengan pemenuhan
dari janji tersebut. Bentuk lain dari responsif
puskesmas adalah pengelolaan pengaduan
masyarakat.
• Penguatan transparansi, akuntabilitas, dan inovasi
dari puskesmas dan dinas kesehatan daerah.
c) Pendekatan Tata Kelola/Governance di Sisi Supply
Pada sisi supply, baik di SKPD maupun di
unit pelayanan (puskesmas), KINERJA telah
mempromosikan dan mendukung untuk membuka
dan meningkatkan akses informasi, mengadakan
manajemen partisipatif, dan memperkuat
transparansi dan akuntabilitas. Dukungan kegiatan
sebagai berikut:
a) Reformasi kebijakan lokal yang terkait KIA
dalam bentuk payung hukum seperti peraturan
bupati/walikota tentang pelarangan promosi
susu formula di unit pelayanan KIA baik publik
maupun swasta
b) Peningkatan kapasitas unit-unit layanan
KIA terutama puskesmas untuk melakukan
perencanaan dan penganggaranpartisipatif
c) Bantuan teknis pada pengembangan strategi
Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
d) Bantuan teknis untuk menghitung kesenjangan
dan kebijakan pendanaan untuk Standar
Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar
Pelayanan Publik (SPP)
e) Menetapkan dan memperkuat mekanisme survei
pengaduan dan penanganan keluhan pengguna
layanan
f) Mengembangkan sistem insentif dan disinsentif,
misalnya dengan penghargaan dan tekanan/
sanksi sosial
g) Memperkuat kemitraan antara puskesmas/
unit pelayanan/supply dengan masyarakat dan
media lokal.
55www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
d) Pendekatan Tata Kelola/Governance di Sisi Demand
Dari sisi pengguna layanan, KINERJA fokus pada
penguatan kapasitas advokasi dari organisasi
masyarakat sipil dan media lokal sehingga mereka
dapat menjadi pendorong aktif untuk terjadinya
layanan publik yang lebih baik. Kegiatan dukungan
KINERJA sebagai berikut:
a) Peningkatan kesadaran dalam hak sipil
(termasuk hak reproduksi dan hak konsumen),
sehingga mereka dapat meminta layanan yang
seharusnya mereka diberikan, serta mengkritisi
layanan publik yang kurang sesuai standar
nasional
b) Mempromosikan keterlibatan warga dalam
perencanaan dan monitoring pelayanan
publik melalui Multi Stakeholder Forum (MSF)
atau forum masyarakat lain yang sudah ada
sebelumnya
c) Advokasi kebijakan dan analisis situasi sebagai
masukan bagi para pembuat kebijakan
d) Revitalisasi lembaga lokal untuk memperkuat
kemitraan dalam mengorganisir warga, mediasi
pemantauan dan advokasi
e) Inisiasi dan advokasi bagi penyusunan Janji
Perbaikan Layanan
f) Dukungan kampanye media untuk layanan
publik yang baik
g) Pengembangan jaringan dengan lembaga terkait
(DPRD, Ombudsman dan KIP tingkat provinsi
dan nasional) dalam penyelesaian sengketa
pelayanan publik.
e) Perspektif Jender Dalam Tata Kelola Layanan Publik Bidang Kesehatan
Untuk meningkatkan kesetaraan jender dan
mengakomodir suara kelompok minoritas, KINERJA
mengintegrasikan perspektif jender di seluruh aspek
program dan paket dukungan KINERJA melalui
beberapa strategi pendekatan teknis yang luas.
Pendekatan pertama, dengan melibatkan
perempuan dan remaja secara luas dalam (a)
pengambilan keputusan tentang pemilihan
intervensi di daerah sasaran; (b) menjadi bagian dari
kelompok kerja yang terlibat aktif mulai dari proses
perencanaan sampai pada pelaksanaan; (c) menjadi
kelompok yang tercakup dalam survei awal; (d)
target kelompok dipilih untuk intervensi layanan; dan
(e) kelompok yang tercakup dalam pengawasan,
pemantauan dan evaluasi. Pendekatan kedua
adalah dengan membangun keterlibatan aktif bapak-
bapak dalam mendukung gerakan KIA. Pendekatan
ketiga adalah memastikan bahwa KINERJA
memfokuskan programnya pada layanan yang
sangat relevan dengan perempuan– ini merupakan
tugas yang mudah dengan adanya mandat
untuk bekerja di bidang KIA, dimana penerima
manfaatutama dari layanan publik yang berkualitas
adalah perempuan dan anak.
Di bawah ini adalah contoh pengintegrasian gender
dalam kegiatan KIA paket dukungan KINERJA.
Lampiran A - Uraian Substansi
56 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
1. Memantau kinerja para mitra khususnya OMP
untuk mempersyaratkan keterlibatan dan
kualitaskesetaraan jender dalam semua aspek
perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan
evaluasi kegiatan/program kesehatan.
2. Memastikan keterlibatan yang proporsional
antara laki-laki dan perempuan dalam
pelaksanaan program Persalinan Aman, IMD
dan ASI Eksklusif, misalnya dengan Gerakan
Bapak Peduli ASI.
3. Menyediakan pelatihan yang ditargetkan untuk
perempuan dan laki-laki untuk meningkatkan
peran serta mereka dalam kesehatan ibu hamil
dan perawatan bayi baru lahir.
4. Memastikan bahwa perempuan dan laki-
laki memiliki akses yang seimbang dalam
memperoleh layanan kesehatan melalui kerja
sama dengan pemerintah lokal dan penyedia
layanan kesehatan.
5. Menyediakan data terpilah jender dalam
monitoring, evaluasi dan penilaian hasil serta
dampak program kesehatan.
f) Penguatan Multi Stakeholder Forum (MSF) untuk Pengawasan Layanan Publik
KINERJA bekerja melalui MSF yang ada di tingkat
kabupaten/kota dan kecamatan/puskesmas
sebagai target antara. Para anggota MSF terdiri
dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), akademisi,
eksekutif, DPRD, tokoh masyarakat/agama/adat,
pemerhati & penggiat isu sektoral terkait, dan sektor
swasta. KINERJA mengharapkan bahwa kelompok-
kelompok tersebut nantinya akan bekerja dengan
masyarakat untuk peningkatan kesadaran dan juga
secara bersama melakukan advokasi kebijakan.
MSF berfungsi dalam pengelolaan pelayanan
publik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan
pemantauan sampai pada advokasi.
MSF sebagai mitra pemerintah berperan sebagai
mediator, advokator, fasilitator dan motivator dalam
pengelolaan program kesehatan.
Kegiatan:
• Pertemuan reguler MSF tingkat kabupaten/
kota dan atau kecamatan/unit layanan, dan
pertemuan bersama puskesmas dan dinas
kesehatan daerah.
• Berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan
perencanaan, implementasi, monitoring
dan evaluasi program kesehatan, termasuk
dalam pelaksanaan survei pengaduan,
perumusan Janji Perbaikan Layanan, dan
rekomendasi perbaikan layanan serta mengawal
implementasinya, serta pengelolaan komplain
unit.
• Melakukan analisis mendalam terhadap
hasil pemantauan program kesehatan dan
merumuskan rekomendasi untuk perubahan
kebijakan
• Memberikan masukan terkait dengan
perumusan kebijakan daerah.
PartisipanMSF:
• Partisipan inti/utama diperoleh dari hasil
identifikasi dan analisis stakeholder, dapat
terdiri dari: tokoh terkemuka dari Organisasi
57www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Masyarakat Sipil, akademisi, tokoh masyarakat,
tokoh agama, tokoh pemuda, sektor swasta,
kader posyandu, dan kelompok ibu-ibu.
• Partisipan lain yang peduli terhadap sektor
kesehatan.
HasilyangDiharapkan:
Peningkatan keterlibatan unsur-unsur masyarakat
dalam proses pengelolaan pelayanan kesehatan
yang setara jender.
Panduan lengkap tentang MSF dapat dilihat pada
paket modul MSF USAID-KINERJA.
g) Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik melalui Survei Pengaduan &Janji Perbaikan Layanan
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang
diamanatkan dalam regulasi di Indonesia,misalnya
UU No. 25/2009 tentang pelayanan publik,
PP No. 96/2012 menekankan pada peran
Penyelenggara, dan Pembina Pelayanan Publik
dan Penanggungjawab di Unit Pelayanan Publikdan
Permenpan No 13/2009.
Survei Pengaduan adalah salah satu alat yang
terbukti efektif untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas
pelayanan publik. Instrumen survei pengaduan ini
berfungsi sebagai ‘general check up’ untuk melihat
kualitas pelayanan yang selama ini diberikan oleh
unit layanan.
Di samping itu, survei pengaduan dapat menjadi
bahan advokasi kepada pemerintah daerah
(pengambil kebijakan) untuk mendapatkan respon
positif dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan
publik.
Di sisi lain, survei tersebut juga dapat berfungsi
sebagai media akuntabilitas untuk unit layanan
kesehatan. Survei ini harus dilakukan melalui
cara partisipatif dengan melibatkan minimal 30%
pengguna layanan, termasuk suami atau bapak
yang mengantar ibu hamil/ibu bersalian/ibu nifas/ibu
menyusui, dan kelompok rentan (seperti kelompok
difabel).
Contoh Praktek Baik
Contoh Penerapan Tata Kelola Kesehatan yang baik
di beberapa Kabupaten/Kota:
1. Pejabat pemerintah merumuskan kebijakan,
rencana, peraturan, prosedur dan standar
berdasarkan bukti tentang efektivitas intervensi
kesehatan, alokasi sumber daya, pola belanja
dan sebagainya.
2. Pejabat pemerintah membuat keputusan tentang
alokasi sumber daya untuk layanan kesehatan
berdasarkan bukti mengenai kebutuhan
dan efektivitas layanan dan sesuai dengan
kebijakan.
3. Pembuat regulasi/kebijakan secara teratur
mencari masukan dari para ahli teknis dalam
Lampiran A - Uraian Substansi
58 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
organisasi pemerintah dan masyarakat sipil
dan pengguna pelayanan kesehatan sebagai
masukan ke dalam undang-undang tentang
kesehatan, termasuk peran dari masyarakat,
masyarakat sipil dan swasta untuk sektor
swasta.
4. Penyedia layanan secara teratur meninjau dan
memperbarui layanan yang mereka berikan
atas dasar bukti tentang efektivitas pelayanan
kesehatan, kebutuhan pasien dan masalah
kesehatan.
5. Protokol, standar, dan kode prilaku, termasuk
prosedur sertifikasi untuk lembaga pelatihan,
fasilitas pelayanan kesehatan, dan penyedia
layanan kesehatan, telah dikembangkan untuk
semua aktor yang terlibat dalam pemberian
pelayanan kesehatan dan telah banyak
disebarluaskan.
6. Organisasi sektor publik, relawan dan swasta
ada untuk memantau kepatuhan terhadap
protokol, standar, dan kode perilaku di depan
umum, LSM, dan organisasi kesehatan swasta
penyedia layanan.
7. Struktur (misalnya, lembaga regulator dengan
sumber daya manusia yang sesuai) dan
prosedur untuk pengawasan memungkinkan
penyedia, pasien dan stakeholder terkait lainnya
untuk mencari keadilan ketika peraturan,
protokol, standar, dan atau kode etik tidak
dipenuhi.
8. Pembiayaan, layanan penyediaan dan
pengaturan pengawasan menawarkan insentif
untuk pemerintah, LSM dan pemberi layanan
swasta untuk meningkatkan kinerja dalam
pelayanan kesehatan.
9. Struktur dan prosedur tersedia untuk mendorong
para ahli teknis publik dan masyarakat lokal
untuk meninjau dan menanggapi pada prioritas
kesehatan, keputusan alokasi sumber daya dan
kualitas layanan selama proses perencanaan
strategis pemerintah.
10. Alokasi dan pemanfaatan sumber daya secara
teratur dilacak, dan informasi hasil tersedia
untuk ditinjau oleh publik dan pemangku
kepentingan terkait.
11. Sistem tersebut ada untuk melaporkan,
menyelidiki dan mengadili misalokasi dan
penyalahgunaan sumber daya.
12. Pemerintah dan organisasi-organisasi
kesehatan penyedia teratur mengorganisir dan
mengadakan forum untuk meminta masukan
dan pendapat dari para pemangku kepentingan
publik dan penerima manfaat (kelompok rentan,
kelompok dengan masalah kesehatan tertentu,
dll) tentang prioritas, layanan dan sumber daya
kesehatan.
13. Organisasi masyarakat sipil (termasuk
organisasi profesional-misalnya, khusus
yang berhubungan dengan kesehatan LSM
dan media) memberikan pengawasan dari
masyarakat, LSM dan organisasi penyedia
swasta dalam cara mereka memberikan dan
membiayai pelayanan kesehatan.
14. Para pelaku atau pemangku berkepentingan
terkait memiliki kesempatan teratur untuk
bertemu dengan manajemen organisasi
pelayanan kesehatan (rumah sakit, pusat
kesehatan, klinik) untuk mengangkat isu-isu
tentang efisiensi layanan atau kualitas.
59www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
15. Para pelaku dan pemangku berkepentingan
terkait memiliki sarana keuangan, alat, materi,
dan kemampuan untuk mendukung dan
berpartisipasi secara efektif dengan pejabat
publik dalam pembentukan kebijakan, rencana
dan anggaran untuk pelayanan kesehatan.
16. Informasi tersedia untuk umum tentang
kualitas dan biaya pelayanan kesehatan untuk
membantu pasien membuat pilihan terhadap
unit layanan kesehatan yang mana paling sesuai
dengan kebutuhan dan kemauannya.
17. Prosedur atau sistem yang ada untuk
mengurangi, menghilangkan dan mengontrol
bias dan ketidakadilan dalam mengakses
pelayanan kesehatan.
18. Struktur ada untuk masyarakat sipil dan sektor
swasta untuk berpartisipasi secara setara dalam
proses perencanaan dan penganggaran untuk
program kesehatan di tingkat nasional dan lokal.
19. Tersedia pojok laktasi atau ruang ASI di
Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan kantor
instansi lain.
Contoh Bahan Presentasi
Yang berikut adalah beberapa slide dari presentasi
USAID-KINERJA. Seluruh presentasi dapat diakses
di file dalam CD yang terlampir.
Lampiran A - Uraian Substansi
60 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
61www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Lampiran A - Uraian Substansi
62 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
63www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
22Perencanaan Puskesmas yang Partisipatif untuk Mendukung IMD dan ASI Eksklusif
Lampiran A - Uraian Substansi
64 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Perencanaan Puskesmas yang Partisipatif untuk Mendukung IMD dan ASI Eksklusif
Deskripsi Modul
Modul ini membahas tentang proses perencanaan
tingkat puskesmas dengan mengutamakan
pendekatan partisipatif dalam rangka optimalisasi
program Persalinan Aman. Inovasi dan nilai
perencanaan tingkat puskesmas adalah pelibatan
unsur pengguna layanan pada proses penyusunan
rencana puskesmas sehingga kualitas perencanaan
menjadi lebih baik karena adanya aspek partisipasi
sosial MSF dan transparansi puskesmas muncul.
Dengan demikian kualitas rencana yang dihasilkan
diharapkan akan lebih baik karena aspek social
accessibility dan visibility mejadi lebih baik.
Modul ini diharapkan dapat menjadi pegangan bagi
fasilitator maupun para pelaksana di lapangan untuk
meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses
perencanaan program kesehatan di puskesmas.
Sistematika modul dikemas secara terintegrasi
antara kegiatan pelatihan dan pelaksanaan di
lapangan untuk mengakomodasi sisi supply dan
demand.
Uraian dibawah ini menjelaskan:
• Langkah-langkah perencanaan program
kesehatan
• Cara penyusunan perencanaan secara
partisipatif
• Perencanaan kegiatan
• Pengalokasian dana
• Pelaksanaan kegiatan
• Monitoring dan evaluasi kegiatan.
Modul 2
.......
membahas tentang proses perencanaan tingkat puskesmas
dengan mengutamakan pendekatan partisipatif
.......
65www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Setelah mengikuti TOT, peserta akan:
i. Memahami langkah-langkah perencanaan
program kesehatan
ii. Mampu mendampingi puskesmas dalam
menyusun perencanaan secara partisipatif
meliputi perencanaan kegiatan, pengalokasian
dana, pelaksanaan kegiatan dan monitoring dan
evaluasi kegiatan.
Tujuan bagi peserta dalam pelatihan instansi pemerintahdanunitpelayanankesehatan:
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan:
1. Memahami unsur governance yang mengisi
proses perencanaan
2. Mampu menguatkan proses perencanaan yang
lebih berbasis fakta lapangan
3. Mampu mengalokasikan sumber daya yang
terbatas dan fokus
4. Mampu menjelaskan model implemenatasi
health governance pada tingkat puskesmas
dalam penguatan manajemen puskesmas
5. Mampu menjelaskan dan melakukan
pendampingan perencanaan BOK yang lebih
efektif, partisipatif dan tranparan;
6. Mampu memberikan penguatan terhadap
implementasi Kemitraan Bidan dan Dukun serta
revitalisasi kantung persalinan yang lebih efektif.
7. Memahami dan mampu mendampingi
puskesmas untuk menyusun/modifikasi SOP
persalinan aman (Ante-natal care, persalinan,
post natal care), IMD dan ASI Eksklusif.
Sasaran Pengguna
1. Organisasi Mitra Pelaksana (OMP)
2. Konsultan/Pelatih
3. Fasilitator kesehatan
4. Staf Dinas Kesehatan
5. Kepala Puskesmas, bidan koordinator dan bidan
desa
6. Masyarakat yang peduli kesehatan (kader
kesehatan, PKK, tokoh agama, tokoh
masyarakat, asosiasi, paguyuban).
Tujuan Pembelajaran
Tujuan Umum
Setelah mengikuti sesi ini, peserta akan mamahami
penguatan manajemen Puskesmas dari sisi tata
kelola pelayanan kesehatan (health governance)
sehingga mampu mendampingi puskesmas dan
dinas kesehatan dalam penguatan manajemen
puskesmas.
Tujuan Khusus
Tujuan bagi peserta dalam Training of Trainers (TOT):
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan
mampu menjadi fasilitator untuk memberikan
pelatihan kepada instansi pemerintah dan unit
pelayanan kesehatan.
Lampiran A - Uraian Substansi
66 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Pokok Bahasan
1. Perencanaan Tingkat Puskesmas
2. Tahapan Perencanaan Tingkat Puskesmas
3. Pengintegrasian Perencanaan BOK dalam
Perencanaan Tingkat Puskesmas
Metode
Sesipelatihan:1. Pemaparan materi
2. Diskusi dan tanya jawab
3. Latihan kelompok
4. Presentasi hasil latihan
Sesipelaksanaan:1. Sosialisasi materi
2. Pembentukan kelompok kerja di Puskesmas
3. Diskusi kelompok terfokus dengan melibatkan
lintas sektor dan para pemangku kepentingan
Alat dan bahan
1. LCD Projector
2. Laptop
3. Flipchart/kertas plano/metaplan/whiteboard
4. Alat tulis
5. Materi presentasi
Waktu
Sesi pelatihan: Satu hari
HariI:
Waktu Pokok Bahasan
2 x 45 menit
PembukaanPenjelasan singkat tentang Program KINERJA-USAIDBina SuasanaSelf-assessment: kekuatan dan kelemahan proses perencanaan Puskesmas saat ini
3 x 45 menitPenyajian materi: Tahapan Perencanaan Tingkat PuskesmasDiskusi dan tanya jawab
3 x 45 menit
Penyajian materi: Peran BOK dalam program Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif Perencanaan dan pengawasan yang partisipatif Laporan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabelDiskusi dan tanya jawab
HariII:
Waktu Pokok Bahasan1 x 45 menit Review materi hari I
6 x 45 menit
Permainan peran: Penyusunan rencana program KIA untuk Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif dengan melibatkan MSFAnalisis situasiPenyusunan RUK (pengenalan masalah, prioritas masalah, analisis penyebab masalah, penyusunan alternatif pemecahan masalah, penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan)Penyusunan RPK
1 x 45 menitPenyusunan Rencana Tindak Lanjut Penutupan
67www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
a) Pengantar
1. Fasilitator membuka sesi dengan
menyampaikan pentingnya perencanaan
puskesmas yang baik untuk mendukung
pencapaian program Persalinan Aman.
2. Fasilitator menjelaskan desain kegiatan secara
umum, yaitu akan diselenggarakan selama
2 hari, dengan alokasi waktu 8 x 45 menit
per hari.Pokok bahasan yang akan dibahas
adalah Perencanaan Tingkat Puskesmas
(PTP), tahapan PTP, dan BOK dalam program
Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini, Dan
ASI Eksklusif. Fasilitator mengawali dengan
memberikan penjelasan, diikuti dengan
permainan peran proses perencanaan
3. Fasilitator melakukan bina suasana untuk
mencairkan situasi, sebelum memulai pelatihan.
Kegiatan yang bisa dilakukan misalnya:
perkenalan, mapping harapan peserta dan
motivation game.
4. Melaksanakan self-assessment (penilaian diri)
untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan
proses perencanaan tingkat puskesmas yang
dilakukan saat ini.
b) Proses pelatihan
1. Fasilitator atau nara sumber menyajikan materi
sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Gunakan media pembelajaran yang inovatif
dan sesuai untuk memudahkan penangkapan
peserta. Bahan presentasi dapat menggunakan
bahan yang tersedia dalam modul ini. Gunakan
metode interaktif, dengan mengutamakan peran
aktif dari seluruh peserta. Minta peserta untuk
menyampaikan pendapatnya terkait dengan
topik yang tengah dibahas.
2. Beri kesempatan kepada setiap peserta
terutama perempuan dan kelompok rentan
untuk mengajukan pertanyaan. Tawarkan dulu
komentar atas pertanyaan peserta kepada
peserta yang lain, agar suasana diskusi
tidak hanya berjalan 1 arah. Tugas fasilitator
adalah mengarahkan proses diskusi jika ada
tanggapan/diskusi yang menyimpang.
c) Sesi-sesi Hari I
1. Sesi I: Sudah dijelaskan dalam pengantar. Minta
peserta untuk berkelompok dan mendiskusikan
proses penyusunan perencaaan di puskesmas
khususnya untuk program Persalinan Aman saat
ini. Beberapa hal yang bisa disoroti diantaranya:
proses penyusunan perencanaan, keterlibatan
unsur masyarakat (laki dan perempuan, remaja)
dan stakeholder lain seperti lintas sektor dalam
proses perencanaan, serta hambatan yang
ditemui.
2. Sesi II: Narasumber menyajikan materi tentang
PTP, yang meliputi pengertian, manfaat, dan
tahapan PTP. Pada saat menjelaskan setiap
tahapan teknis dalam penyusunan rencana
usulan kegiatan sebaiknya dilakukan praktek
untuk meningkatkan keterampilan peserta.
3. Sesi III: Narasumber menyajikan materi tentang
Peran BOK dalam program Persalinan Aman,
Proses Fasilitasi Kegiatan Pelatihan
Lampiran A - Uraian Substansi
68 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
IMD dan ASI Eksklusif. Pengelolaan BOK
yang patisipatif dilakukan melalui perencanaan
dan pengawasan BOK yang partisipatif, serta
laporan pertanggungjawaban yang transparan
dan akuntabel. Perlu disampaikan bahwa unsur
utama yang menunjukkan partisipasi aktif adalah
adanya keterlibatan masyarakat melalui MSF
dari mulai puskesmas menyusun perencanaan,
melaksanakan program, hingga saat monitoring
dan evaluasinya. Jelaskan segi positif dan
tantangan dari pendekatan tersebut.
d) Sesi-sesi Hari II
1. SesiI: Minta peserta untuk mereview materi
yang telah dibahas pada hari I. Review dapat
dilakukan secara bergiliran dengan permainan
yang membangun semangat, sehingga
setiap peserta mempunyai kesempatan untuk
menyampaikan pendapatnya.
2. SesiII: Minta peserta melakukan permainan
peran (permainan peran) tentang proses
perencanaan tingkat puskesmas. Jika peserta
berjumlah besar, dapat dibagi menjadi beberapa
kelompok. Atur peserta sesuai dengan peran
yang diharapkan, yaitu sebagai kepala
puskesmas, pemegang program, staf pelaksana,
serta unsur masyarakat (MSF). Proses
permainan peran dilakukan dengan mengikuti
setiap tahapan perencanaan puskesmas
yang telah dijelaskan pada hari sebelumnya.
Usahakan semua peserta bisa berpartisipasi
aktif. Tugas fasilitator adalah memantau dan
mengarahkan proses, dan memberi masukan
jika ada proses yang kurang sesuai.
e) Penutup
Setelah semua sesi berakhir, susun rencana tindak
lanjut pelatihan dengan melibatkan kontribusi aktif
peserta. Fasilitator menutup sesi dengan menarik
kesimpulan dari hasil presentasi dan tanya jawab,
serta menekankan kembali beberapa hal yang akan
dilakukan sesuai dengan rencana tindak lanjut yang
telah disusun.
Fasilitator mematiskan bahwa dalam tindak
lanjut yang dibuat terdapat keterlibatan aktif yang
seimbang antara laki dan perempuan baik dari unsur
pemberi layanan, masyarakat maupun MSF.
Uraian Substansi
1. Perencanaan Tingkat Puskesmas
Agar upaya kesehatan terselenggara secara
optimal, puskesmas harus melaksanakan
manajemen dengan baik. Manajemen Puskesmas
adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan
secara sistematik untuk menghasilkan keluaran
puskesmas yang efektif dan efisien. Menurut
Keputusan Menteri Kesehatan RI No.128/MENKES/
SK/II/2004, Manajemen Puskesmas tersebut
terdiri dari perencanaan (P1), penggerakan dan
pelaksanaan (P2), serta pengawasan, pengendalian,
dan penilaian (P3). Seluruh kegiatan tersebut
merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan
berkesinambungan.
69www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) sebagai
fungsi manajemen pertama di Puskesmas
memegang peranan yang sangat strategis bagi
keberhasilan program kesehatan. PTP yang baik
akan memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Memberikan petunjuk untuk menyelenggarakan
upaya kesehatan secara efektif dan efisien
2. Memudahkan pengawasan dan
pertanggungjawaban
3. Dapat diketahui hambatan, dukungan dan
potensi yang ada dalam pelaksanaan program
sehingga pelaksanaannya lebih mudah.
Perencanaan adalah suatu proses sistematik untuk
mengenali masalah, memprioritaskan masalah,
menganalisis penyebab masalah, menyusun
dan memilih alternatif pemecahan masalah,
menetapkan strategi intervensi, memformulasikan
tujuan (goals) dan sasaran (objectives) yang
realistik untuk meminimalisasi masalah, dan merinci
program dalam kegiatan. Perencanaan Tingkat
Puskesmas adalah suatu proses penyusunan
rencana kegiatan Puskesmas pada tahun yang
akan datang yang dilakukan secara sistematis
untuk mengatasi masalah atau sebagian masalah
kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Rencana
tahunan Puskesmas dibedakan atas dua macam,
yaitu rencana tahunan upaya kesehatan wajib dan
rencana tahunan upaya kesehatan pengembangan.
2. Tahapan Perencanaan Tingkat Puskesmas
Tahapan Perencanaan Tingkat Puskesmas secara
garis besar terdiri dari empat tahapan, yaitu
tahap persiapan, analisis situasi, penyusunan
rencana usulan kegiatan (RUK), dan penyusunan
rencana pelaksanaan kegiatan (RPK). Penjelasan
selengkapnya adalah sebagai berikut:
2.1 Tahap persiapan
Dilakukan untuk mempersiapkan peserta yang
terlibat dalam proses penyusunan PTP agar
memperoleh kesamaan persepsi dan pemahaman
untuk melaksanakan penyusunan rencana. Adapun
beberapa hal yang perlu dilakukan:
a) Kepala Pukesmas membentuk tim penyusun
PTP yang anggotanya terdiri dari staf
Puskesmas
b) Dipersyaratkan untuk melibatkan masyarakat
(MSF) sebagai bagian dari tim penyusun PTP
serta kelompok berkepentingan lain yang ada
di masyarakat, misalnya kelompok peduli ASI.
Tujan melibatkan masyarakat ini adalah untuk
memperoleh pemikiran inovatif dan gambaran
nyata pelaksanaan dan kebutuhan program dari
perspektif pengguna layanan.
c) Jelaskan pedoman PTP kepada tim demi
keberhasilan penyusunan PTP.
d) Bersama-sama tim mempelajari kebijakan dan
pengarahan yang diberlakukan oleh Dinas
Kesehatan daerah, provinsi, dan pusat.
2.2 Tahap Analisis Situasi
Dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai
keadaan dan permasalahan yang dihadapi
Puskesmas melalui proses analisis berbagai
data terkait. Ada dua kelompok data yang perlu
dikumpulkan, yaitu data umum dan data khusus.
Data umum terdiri dari:
Lampiran A - Uraian Substansi
70 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
a) Peta wilayah kerja dan fasilitas pelayanan
kesehatan terkait Persalinan Aman, IMD dan ASI
Eksklusif
b) Data sumber daya terdiri atas ketenagaan,
obat-obatan dan bahan habis pakai, peralatan,
sumber pembiayaan, sarana dan prasarana
untuk program Persalinan Aman, IMD dan ASI
Eksklusif
c) Data peran serta masyarakat
d) Data penduduk dan sasaran program terkait
dengan program Persalinan Aman, IMD, dan ASI
Eksklusif.
Data khusus berupa hasil penilaian kinerja
puskesmas yang terdiri atas:
a) Jumlah dan penyebab kematian ibu dan bayi
b) Kunjungan kesakitanpada kelompok ibu dan
bayi
c) Pola penyakit 10 besar penyakit kelompok ibu
dan bayi
d) Status kesehatan secara umum
e) Kejadian luar biasa terutama yang terjadi pada
kelompok ibu dan bayi
f) Cakupan program Persalinan Aman, IMD, dan
ASI Eksklusif 3 tahun terakhir per desa
g) Hasil survei terkait Persalinan Aman, IMD, dan
ASI Eksklusif (bila ada)
Berbagai data tersebut dapat berasal dari sumber
pencatatan dan pelaporan puskesmas, lintas sektor
(misal kecamatan), institusi pelayanan kesehatan
swasta, serta masyarakat.
Seluruh data tersebut diolah dan dianalisis untuk
dapat diketahui profil kekuatan dan kelemahan
puskesmas dalam menjalankan program PA, IMD
dan ASI Eksklusif selama ini dan bagaimana akan
kedepannya.
2.3 Tahap penyusunan rencana usulan kegiatan (RUK)
Rencana usulan kegiatan berisi uraian tentang
berbagai kegiatan yang dilakukan puskesmas
untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi
puskesmas.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam
menyusun RUK adalah:
a) Mempertahankan kegiatan yang sudah dicapai
pada periode sebelumnya dan memperbaiki
program yang masih bermasalah
b) Menyusun rencana kegiatan baru yang
disesuaikan dengan kondisi kesehatan KIA di
wilayah tersebut dan kemampuan Puskesmas
dan sumber daya lokal yang tersedia, serta
keterlibatan pihak swasta.
Tahapan penyusunan RUK adalah sebagai berikut.
a) Analisis masalah Analisis masalah dilakukan melalui kesepakatan
kelompok tim penyusun perencanaan yaitu Tim
internal puskesmas bersama MSF ataupun
Konsil Kesehatan Kecamatan atau BMKM
(badan musyawarah Kesehatan Masyarakat).
Prosesnya meliputi:
• Identifikasi masalah, yaitu dilakukan dengan
membandingkan antara pencapaian kinerja
puskesmas pada program Persalinan
Aman saat ini dengan target kinerja yang
diharapkan.
• Merumuskan masalah dalam sebuah
71www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
pernyataan masalah yang komprehensif,
mencakup apa masalahnya, siapa yang
terkena, seberapa besar, dimana dan
bilamana masalah itu terjadi.
• Menetapkan urutan prioritas masalah. Hal ini
dilakukan mengingat adanya keterbatasan
sumber daya untuk mengatasi masalah
tersebut secara bersama, baik karena
keterbatasan SDM, dana, peralatan,
maupun teknologi. Untuk memudahkan
proses, penentuan prioritas masalah dapat
dilakukan dengan menggunakan metode
skoring, seperti Urgency-Seriousness-
Growth (USG), Capability-Acceptability-
Readiness-Leverage (CARL), Multiple
Criteria Utility Assessment (MCUA),
pohon masalah (problem tree), tulang ikan
(fishbone), ataupun Hanlon.
• Mencari akar penyebab masalah, untuk
dapat mengetahui akar penyebab dari
setiap masalah yang ada. Dapat digunakan
diagram sebab akibat dari ishikawa/
diagram tulang ikan, pohon masalah
ataupun pendekatan sistem. Kemungkinan
penyebab bisa berasal dari input (manusia,
dana, barang, materi, metode, alat,
masyarakat, teknologi), proses pelaksanaan
(perencanaan, penggerakan pelaksanaan,
pengawasan, pengendalian dan penilaian)
serta lingkungan (sosial, budaya, ekonomi,
lingkungan fisik).
b) Penyusunan rencana usulan kegiatan Penyusunan rencana usulan kegiatan
merupakan tindak lanjut atas temuan akar
masalah yang telah didapatkan dari proses
sebelumnya. Untuk masing-masing akar
penyebab disusun alternatif pemecahan
masalah yang paling terbaik. Alternatif
pemecahan masalah tersebut dijabarkan
dalam bentuk usulan kegiatan, dan dilengkapi
dengan berbagai informasi lain yang diperlukan
untuk pelaksanaan kegiatan. Komponen yang
dijabarkan meliputi:
• Kegiatan tahun yang akan datang;
• Kebutuhan sumber daya berdasarkan
sumber pendanaan yang tersedia.
Rekapitulasi rencana usulan kegiatan dan
sumber daya yang dibutuhkan RUK disusun
dalam bentuk matrik upaya kesehatan sebagai
berikut:
No Program Kegiatan Tujuan Sasaran Target Indikatorkeberhasilan
Sumber dayaDana Alat Tenaga
Lampiran A - Uraian Substansi
72 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
c) Tahap penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan (RPK)
Rencana pelaksanaan kegiatan merupakan hasil
final dari rencana usulan kegiatan yang telah
mendapat persetujuan anggaran. Untuk itu proses
penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan
dilakukan dengan:
• Mempelajari alokasi kegiatan dan biaya yang
disetujui
• Membandingkan alokasi kegiatan yang disetujui
dengan RUK yang diusulkan dan situasi pada
saat penyusunan RPK
• Menyusun rancangan awal, rincian dan volume
kegiatan serta sumber daya pendukung menurut
bulan, lokasi dan pelaksanaan
• Mengadakan lokakarya mini tahunan
• Membuat RPK yang telah disusun dalam bentuk
matriks.
3. Pengintegrasian Perencanaan BOK dalam perencanaan tingkat puskesmas
3.1 Peran BOK
Upaya kesehatan promotif dan preventif adalah
pilar utama kesehatan masyarakat. Upaya
promotif dan preventif yang baik akan mampu
mengurangi tindakan kuratif dan rehabilitatif
yang seringkali membutuhkan biaya lebih besar
dalam pelaksanaannya. Terselenggaranya
upaya promotif dan preventif ini utamanya
menjadi tanggung jawab pemerintah dalam
hal pendanaannya. Puskesmas sebagai ujung
tombak pelayanan kesehatan seharusnya
memperoleh kecukupan anggaran untuk
pelayanan kepada masyarakat, utamanya untuk
promosi dan preventif dalam rangka mencapai
derajat kesehatan yang optimal. Menyadari
hal tersebut, pemerintah pusat meluncurkan
program Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK).
BOK dimaksudkan untuk mendorong
puskesmas agar mampu mengidentifikasi
permasalahan di wilayahnya melalui mini
lokakarya yang selanjutnya dapat disusun
rencana tindak lanjut untuk pemecahan
masalah tersebut. Melalui BOK diharapkan akan
terjadi peningkatan kinerja di puskesmas dan
jaringannya (poskesdes dan posyandu) dalam
menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang
bersifat promotif dan preventif.
Paket dukungan KINERJA di bidang kesehatan
yang terdiri dari Persalinan Aman, IMD dan ASI
Ekslusif sangat terkait erat dengan keberhasilan
pencapaian MDGs 4 dan 5, yaitu tentang
penurunan angka kematian ibu dan angka
kematian bayi (AKI dan AKB). Keberadaan dana
BOK ini diharapkan dapat menjadi akselerator
penurunan AKI dan AKB di Indonesia. Oleh
BOK merupakan salah satu sumber dana dari
APBN untuk mendukung pelaksanaan program Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif, khususnya
untuk kegiatan promotif dan preventif.
73www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
karena itulah pengelolaan dana BOK ini perlu
dikelola secara partisipatif, transparan dan
akuntable sehingga betul-betul mampu memberi
daya ungkit bagi keberhasilan program.
3.2 Dasar Hukum Dana BOK
Dana BOK adalah dana APBN Kementerian
Kesehatan yang disalurkan kepada Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme Tugas
Pembantuan. Beberapa produk hukum yang menjadi
dasar diluncurkannya BOK diantaranya adalah:
• UU 36/2009 tentang Kesehatan
• PP 38/ 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
• PP 7/2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.03.01/60/I/2010 tentang Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan tahun 2010 – 2014;
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/
Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kesehatan tentang
BOK sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota dan Pihak terkait
yang menyelenggarakan Bantuan Operasional
Kesehatan dalam rangka meningkatkan akses
dan pemerataan pelayanan kesehatan.
• Permenkes 59/Menkes/PER/XII/2012 tentang
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional
Kesehatan yang merupakan perubahan atas
Permenkes No. 2556/MENKES/PER/XII/2011.
Dana BOK tidak merupakan penerimaan fungsional
pemerintah daerah, sehingga tidak disetorkan
ke kas daerah dan dapat dimanfaatkan secara
langsung untuk kegiatan upaya kesehatan.Tetapi
yang harus dipahami oleh pemerintah daerah
adalah bahwa dana BOK tidak merupakan dana
utama dalam penyelenggaraan upaya kesehatan di
puskesmas dan jaringannya (polindes, poskesdes
dan posyandu). Pemerintah Daerah tetap
berkewajiban mengalokasikan dana operasional
untuk puskesmas.
3.3 Besaran alokasi dana BOK
Besaran alokasi dana BOK setiap Puskesmas
ditetapkan dengan Surat Keputusan Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota dengan memperhatikan
situasi dan kondisi, antara lain:
a) Jumlah penduduk;
b) Luas wilayah;
c) Kondisi geografis;
d) Kesulitan wilayah;
e) Cakupan program;
f) Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas dan
jaringannya;
g) Jumlah Poskesdes/Polindes dan Posyandu di
wilayah Puskesmas;
h) Parameter lain yang ditentukan oleh Kepala
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan
mempertimbangkan kearifan local.
Lampiran A - Uraian Substansi
74 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
3.4 Tujuan BOK
Tujuan umum program BOK adalah meningkatnya
upaya kesehatan yang bersifat promotif dan
preventif dalam mencapai target MDGs tahun 2015.
Adapun tujuan khususnya adalah:
1. Tersedianya alokasi anggaran operasional
untuk upaya kesehatan promotif dan preventif
di puskesmas dan jaringannya serta poskesdes
dan posyandu.
2. Tersusunnya perencanaan tingkat puskesmas
untuk penyelenggaraan upaya kesehatan di
wilayah kerja.
3. Terselenggaranya lokakarya mini sebagai forum
penggerakan pelaksanaan upaya kesehatan di
puskesmas.
4. Terlaksananya kegiatan upaya kesehatan
promotif dan preventif di puskesmas dan
jaringannya serta poskesdes/polindes dan
posyandu serta UKBM dan tempat pelayanan
kesehatan lainnya
5. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam
kegiatan upaya kesehatan promotif dan preventif
dan MSF dalam pengawasan pelaksanaannya.
6. Terselenggaranya dukungan manajemen di
Kabupaten/Kota dan Provinsi.
3.5 Ruang lingkup pemanfaatan dana BOK
Ruang lingkup kegiatan di Puskesmas terdiri dari
Upaya Kesehatan dan Manajemen Puskesmas.
Secara umum, pemanfaatan dana BOK
diprioritaskan pada kegiatan yang berdaya ungkit
tinggi untuk pencapaian indikator MDGs bidang
kesehatan. Proporsi pemanfaatan dana BOK di
Puskesmas diatur sebagai berikut:
• Minimal 60% dari total alokasi dana BOK
Puskesmas digunakan untuk Upaya Kesehatan
Prioritas;
• Maksimal 40% dari total alokasi dana BOK
Puskesmas digunakan untuk Upaya Kesehatan
lainnya dan Manajemen Puskesmas.
Ruang lingkup pemanfaatan dana BOK adalah untuk
dukungan operasional pelaksanaan kegiatan upaya
kesehatan promotif dan preventif dan manajemen
Puskesmas di Puskesmas dan Jaringannya beserta
Poskesdes/Polindes dan Posyandu serta UKBM
lainnya.
Ruang lingkup pemanfaatan dana BOK meliputi:
a) Transport lokal kegiatan ke luar gedung
Transport lokal kegiatan ke luar gedung meliputi:
• Transport petugas kesehatan untuk
pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan
di luar gedung (ke Posyandu, Poskesdes/
Polindes, UKBM lainnya, kunjungan rumah
dan institusi/tempat terdapat sasaran yang
memiliki resiko tinggi terhadap kesehatan);
• Transport kader kesehatan termasuk dukun
bersalin dari tempat tinggal ke tempat
pelayanan kesehatan atau ke rumah
penduduk (ke Posyandu, Poskesdes/
Polindes, UKBM lainnya, kunjungan rumah
dan institusi/tempat terdapat sasaran yang
memiliki resiko tinggi terhadap kesehatan);
75www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
• Transport peserta rapat/pertemuan bagi
undangan yang berasal dari luar tempat
diselenggarakannya rapat/pertemuan;
• Transport petugas kesehatan untuk
konsultasi/rapat/pertemuan/pengiriman
laporan/pengiriman pertanggungjawaban ke
kabupaten/kota apabila perjalanan pulang
pergi kurang dari 8 (delapan) jam;
• Transport lokal lainnya yang terkait dengan
kegiatan BOK (Bab II point A).
b) Perjalanan Dinas dalam Batas Kabupaten/Kota
Perjalanan Dinas dalam Batas Kabupaten/Kota
meliputi:
• Untuk petugas kesehatan Puskesmas,
Puskesmas Pembantu, Poskesdes/Polindes
yang dalam melaksanakan upaya kesehatan
karena kondisi geografis memerlukan
perjalanan lebih dari 8 (delapan) jam pulang
pergi atau menginap di lokasi;
• Untuk petugas kesehatan Puskesmas,
Puskesmas Pembantu, Poskesdes/Polindes
menghadiri rapat/pertemuan/konsultasi ke
Kabupaten/Kota yang terkait BOK yang
karena kondisi geografis memerlukan
perjalanan lebih dari 8 (delapan) jam atau
harus menginap di lokasi rapat/pertemuan/
konsultasi di Kabupaten/Kota;
• Perjalanan dinas lainnya bagi Petugas
Puskesmas, Puskesmas Pembantu,
Poskesdes/Polindes terkait dengan kegiatan
BOK.
c) Pembelian/Belanja barang
Belanja meliputi:
• Pembelian/belanja barang untuk mendukung
pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan
promotif dan preventif ke luar gedung yang
dapat berupa bahan PMT Penyuluhan,
bahan PMT Pemulihan, bahan penyuluhan/
KIE yang diperlukan dan konsumsi
pertemuan;
• Pembelian/belanja barang untuk mendukung
pelaksanaan manajemen Puskesmas,
manajemen pengelolaan keuangan BOK,
Survei Mawas Diri (SMD) dan Musyawarah
Masyarakat Desa (MMD), yang dapat
berupa belanja ATK, biaya administrasi
perbankan, pembelian materai, foto copy,
dan pembelian konsumsi.
Dana BOK di Puskesmas tidak boleh
dimanfaatkan untuk:
• Upaya kuratif dan rehabilitatif;
• Gaji, uang lembur, dan insentif;
• Pemeliharaan gedung (ringan, sedang dan
berat);
• Pemeliharaan kendaraan (ringan, sedang
dan berat);
• Biaya listrik, telepon, dan air;
• Pengadaan obat, vaksin, reagensia dan alat
kesehatan;
• Biaya transportasi rujukan pasien.
Lampiran A - Uraian Substansi
76 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Pemanfaatan dana BOK untuk kegiatan Puskesmas
dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu
harus berdasarkan hasil perencanaan yang
disepakati dalam Lokakarya Mini Puskesmas, yang
diselenggarakan secara rutin/periodik sesuai kondisi
wilayah kerja Puskesmas. Kualitas perencanaan
BOK yang disusun ini akan sangat menentukan
berhasil atau tidaknya program kesehatan yang
dijalankan. Hal ini bisa dipahami karena tanpa
dukungan dana yang memadai akan sangat sulit
bagi pelaksana untuk menjalankan semua aktivitas
dengan baik.
Sebagai upaya untuk memperoleh hasil
perencanaan yang baik, harus diawali dari proses
penyusunan perencanaan itu sendiri. Partisipasi
berbagai pihak yang terkait merupakan unsur
penting bagi tersusunnya perencanaan yang
komprehensif, relevan dan aplikatif. Dengan
demikian diharapkan berbagai masalah yang
dihadapi Puskesmas dapat diselesaikan secara
tepat.
Oleh karena itulah dalam kerangka pencapaian
target program Persalinan Aman, IMD dan ASI
Ekslusif sebagai determinan penurunan AKI dan
AKB, beberapa upaya promotif dan preventif terkait
dengan hal tersebut sangat penting untuk mendapat
prioritas pendanaan BOK.
3.6 Perencanaan dan pengawasan BOK yang partisipatif
Setelah menerima SK alokasi dana BOK,
Puskesmas segera menyelenggarakan rapat
lokakarya mini Puskesmas, untuk menyusun Plan of
Action (POA) tahunan yang bersumber dana BOK
dan sumber lain. Berdasarkan POA tahunan yang
telah tersusun, selanjutnya Puskesmas menetapkan
POA yang akan dilaksanakan pada tahap pertama
bersumber dana BOK dengan periode kegiatan
satu bulan atau beberapa bulan ke depan, untuk
diusulkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
untuk proses pencairan dana.
Proses penyusunan rencana kegiatan BOK
hendaknya dilakukan dengan melibatkan unsur
masyarakat, terutama pada fase assessment dan
penyusunan alternatif kegiatan, agar rencana
kegiatan yang dihasilkan lebih komprehensif dan
sesuai dengan permasalahan lokal. Pelibatan unsur
masyarakat dapat diwakili oleh MSF pada saat
minilokakarya berkala yang diselenggarakan oleh
puskesmas.
Demikian juga pada saat pelaksanaannya,
masyarakat diharapkan dapat ikut memantau
pelaksanaan kegiatan, terutama menyangkut alokasi
dan realisasi penggunaan dana.
3.7 Laporan pertanggungjawaban yang transparan dan akutabel
Puskesmas dan dinas kesehatan sebagai pengelola
dan pengguna dana BOK wajib membuat laporan
pertanggungjawaban atas pemanfaatan dana
BOK yang menjadi kewenangannya. Laporan
pertanggungjawaban adalah laporan yang dibuat
bendahara pengeluaran atas uang yang dikelolanya
77www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang.
Untuk melakukan penilaian keberhasilan pencapaian
program dan laporan keuangan maka puskesmas
dapat melakukan penilaian secara periodik yang
dapat terintegrasi dengan rapat lokakarya mini di
Puskesmas. Hasil penilaian berupa laporan secara
periodik sesuai dengan format yang disepakati.
Pelaporan BOK dari kabupaten/kota dikirim
ke sekretariat Kementerian Kesehatan dan
ditembuskan ke sekretariat BOK Dinas Kesehatan
Provinsi. Pencatatan dan pelaporan ini disusun
mulai dari puskesmas, kabupaten/kota dan provinsi.
Pencatatan dan pelaporan yang dibuat dan
dikirimkan adalah:
1. Pencatatan hasil pelaksanaan pelayanan
kesehatan secara menyeluruh. Hasil
pelaksanaan pelayanan kesehatan oleh
Puskesmas dan jaringannya dicatat dalam buku
register yang sudah ada.
2. Pencatatan pemanfaatan dana BOK. Pencatatan
pemanfaatan dana BOK dibuat dalam buku
keuangan tersendiri, dilengkapi dengan bukti
pengeluaran dan tanda terima dana oleh
petugas yang melaksanakan kegiatan.
3. Pelaporan pelaksanaan pelayanan kesehatan
secara menyeluruh.Hasil pelaksanaan pelayanan
kesehatan oleh Puskesmas dan jaringannya
direkapitulasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/
Kota menggunakan format SP2TP/SP3.
4. Pelaporan keuangan BOK. Pelaoran keuangan
di tingkat Puskesmas berupa laporan pencairan
dan pemanfaatan dana BOK.
5. Laporan tahunan. Laporan tahunan BOK
disusun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
dan Dinas Kesehatan Provinsi setiap tahunnya.
Adanya berbagai ketentuan tersebut dimaksudkan
untuk menjamin adanya akuntabilitas dalam
pemanfaatan dana BOK yang merupakan amanat
undang-undang bagi kesehatan rakyat Indonesia.
KINERJA mendorong akuntabilitas dan transparansi
pemanfaatan dana BOK ini melalui intensifikasi
peran MSF agar lebih terlibat aktif mulai dari
kegiatan perencanaan, pelaksanaan, hingga
monitoring dan evaluasi.
Panduan Pelaksanaan
Sebelum proses pelatihan, fasilitator sudah mengerti
bahwa tugas dan hasil yang ingin dicapai dari
proses pelatihan ini adalah Tim mampu menyusun
perencanaan puskesmas secara partisipatif untuk
mendukung program Persalinan Aman, IMD dan ASI
Eksklusif yang meliputi:
• Perencanaan kegiatan
• Pengalokasian dana
• Pelaksanaan kegiatan
• Monitoring dan evaluasi kegiatan.
1. Tahap Persiapan
1.1 Pengkajian kondisi yang ada
Pengkajian kondisi dilakukan untuk
mengidentifikasi potensi dan masalah yang
Lampiran A - Uraian Substansi
78 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
terjadi pada proses perencanaan puskesmas
dan manajemen BOK serta kapitasi dari Jaminan
Kesehatan Nasional saat ini. Berikut ini contoh
No Potensi masalah Ya Tidak1 Apakah staf Puskesmas mendapat pelatihan dari Dinkes tentang proses
penyusunan perencanaan tingkat Puskesmas (PTP)?2 Apakah petunjuk tehnis dalam penyusunan PTP cukup jelas?3 Apakah masyarakat (perwakilannya) dilibatkan dalam penyusunan PTP?4 Apakah penyusunan PTP menggunakan analisis data yang memadai?5 Apakah tahapan penyusunan PTP sesuai dengan panduan?6 Apakah PTP yang disusun didiseminasikan ke berbagai pihak yang
membutuhkan?7 …..8 ....9 ....10 ...
b) Pengkajian kondisi manajemen BOK
No Potensi masalah Ya Tidak1 Apakah staf Puskesmas mendapat pelatihan dari Dinkes tentang manajemen
BOK?2 Apakah petunjuk tehnis dalam penggunaan BOK cukup fleksibel
(akomodatif)?3 Apakah masyarakat (perwakilannya) dilibatkan dalam perencanaan BOK?4 Apakah hasil perencanaan dan laporan penggunaan BOK dapat diakses oleh
masyarakat?5 Apakah perencanaan BOK menggunakan analisis data yang memadai?6 Apakah pencairan dana BOK rutin terjadi setiap 3 bulan sekali?7 …..8 ....9 ....10 ...
a) Pengkajian kondisi perencanaan puskesmas
format yang dapat digunakan untuk melakukan
pengkajian kondisi yang ada.
79www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
1.2 Analisis masalah
Analisis masalah dilakukan dengan mengacu
kepada hasil identifikasi potensi dan masalah.
Proses ini dilakukan untuk mencari penyebab
munculnya berbagai permasalahan tersebut.
Berdasarkan jawaban ‘TIDAK’ pada tabel di atas,
maka dicari akar masalahnya dengan pertanyaan
mengapa.
1.3 Alternatif Pemecahan Masalah
• Alternatif pemecahan masalah disusun
berdasarkan temuan akar masalah
• Alternatif pemecahan masalah yang diusulkan
hendaknya dapat diterima oleh masyarakat dan
puskesmas
• Alternatif pemecahan yang ada, dibahas untuk
memperoleh upaya yang paling tepat untuk
mengatasi masalah dengan melibatkan sumber
daya yang ada baik lintas program/lintas sektor
dan masyarakat (multi aktor).
1.4 Penyusunan rencana kerja (Plan of Action)
• Tentukan prioritas pemecahan masalah dalam
PTP dan manajemen BOK
• Susun rencana kerja/aktifitas kegiatan sesuai
dengan prioritas
• Dalam Penyusunan PTP dan penyusunan
rencana penggunaan BOK perlu memperhatikan
alokasi untuk kegiatan Persalinan Aman, IMD
dan ASI Eksklusif, yang relevan dengan Janji
Perbaikan Layanan (berdasarkan hasil survei
pengaduan)
• Aspek good governance muncul secara
jelas seperti unsur partisipasi, transparansi,
akuntabilitas, responsifness, serta inovasi dan
insentif.
2. Tahap pelaksanaan
2.1 Sosialisasi Lintas Program, Lintas Sektoral dan Masyarakat
Sosialisasi dilakukan secara berjenjang dari
tingkat Kecamatan/Puskesmas dan Desa/
Kelurahan.
• Tujuannya untuk menyamakan persepsi dan
mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan
kegiatan yang tersusun dalam PTP serta
penggunaan BOK dan pengawasannya.
• Sasarannya peserta adalah pemangku
kepentingan di Kecamatan maupun Desa
dari unsur pemerintahan kecamatan
dan desa serta masyarakat sipil (Toga,
Toma, LSM, kader kesehatan, PKK,
organisasi perempuan, anggota DPRD
daerah pemilihan yang bersangkutan, dan
pemerhati kesehatan lainnya).
• Hasil yang diharapkan: adanya kesepakatan
untuk berpartisipasi serta dukungan dari
lintas program dan lintas sektoral kecamatan
dan desa terkait rencana kegiatan dalam
PTP. Apabila ada keterbatasan dukungan
BOK maka puskesmas dapat menggali
sumber pendanaan dan dukungan dari
masyarakat dan sumber-sumber lainnya.
Lampiran A - Uraian Substansi
80 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
2.2 Penyusunan PTP yang partisipatif dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang transparan
• Tujuannya untuk meningkatkan keterlibatan dan
dukungan masyarakat.
• Puskesmas sudah menyusun dokumen
perencanaan menurut data dan perpekstif tehnis
puskesmas.
• Puskesmas mengundang masyarakat (MSF,
Dewan Kesehatan Kecamatan atau badan
pertimbangan kesehatan,Toga, Toma, organisasi
profesi, swasta, dll) dan pemerintah kecamatan
(Muspika, KUA, dll) dan desa (kepala desa,
dll) untuk memberi tanggapan dan masukan
terhadap dokumen tersebut.
• Hasil yang diharapkan: masyarakat memahami,
mengoreksi sesuai prioritas kebutuhan, dan
mendukung hasil rencana tersebut.
2.3 Kegiatan Tahap Monitoring & Evaluasi
• Tujuannya untuk mengetahui tingkat
keberhasilan dariplan of actiondan menilai
apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai
dengan rencana yang dibuat, yang hasilnya
merupakan input untuk langkah perbaikan dan
perencanaan periode berikutnya.
• Proses pemantauan dilaksanakan dan
dilaporkan secara periodik (triwulanan)
kepada Dinas Kesehatan dan MSF atau forum
masyarakat lainnya.
• Dalam proses monitoring dengan melibatkan
unsur masyarakat yang berkeadilan jender
• Dalam proses monitoring yang penting
diperhatikan adalah:
○ Apakah kegiatan sesuai dengan
perencanaan?
• Dalam evaluasi, perlu diperhatikan:
○ Apakah kegiatan sudah mencapai target?
○ Bagaimana keterlibatan masyarakat?
○ Apakah evaluasi menggunakan data-data
yang ada di Puskesmas?
○ Apakah ada kendala dan tantangan dalam
mencapai target kegiatan?
○ Apakah ada kegiatan di luar rencana?
Contoh Bahan Presentasi
Yang berikut adalah beberapa slide dari presentasi
USAID-KINERJA. Seluruh presentasi dapat diakses
di file dalam CD yang terlampir.
81www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Lampiran A - Uraian Substansi
82 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
83www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
3Pojok ASI untuk Mendukung ASI Eksklusif
3
Lampiran A - Uraian Substansi
84 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Pojok ASI untuk Mendukung ASI Eksklusif
Deskripsi Modul
Modul ini menguraikan tentang pendekatan yang
digunakan KINERJA dalam pengadaan pojok
ASI sebagai salah satu langkah penting dalam
mendukung keberhasilan program IMD dan ASI
Eksklusif. Penjabaran materi modul diawali dengan
pemaparan tentang pentingnya pojok ASI, manfaat
Pojok ASI, serta pengadaan Pojok ASI. Modul ini
disusun dengan tujuan pembaca belajar model
pendekatan Kinerja dalam pelaksanaan kegiatan
Pojok ASI yang dapat diterapkan di puskesmas,
instansi pemerintah, tempat kerja melalui praktek-
praktek yang partisipatif, akuntabel, responsif,
transparan dan inovatif.
Sasaran Pengguna
1. Organisasi Mitra Pelaksana (OMP)2. Konsultan/Pelatih3. Fasilitator kesehatan4. Staf Dinas Kesehatan5. Staf instansi pemerintah lain6. Kepala Puskesmas, bidan koordinator dan bidan
desa7. Masyarakat yang peduli kesehatan (kader
kesehatan, PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, asosiasi, paguyuban).
Modul 3
Penjabaran materi modul
diawali dengan pemaparan tentang pentingnya pojok
ASI, ........
85www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan:
1. Memahami konsep pojok ASI dan realisasinya
dengan program KINERJA-USAID
2. Memahami peran pojok ASI dalam menjaga ASI
Eksklusif
3. Mampu mengembangkan pojok ASI
4. Mampu melakukan monitoring dan evaluasi
pojok ASI.
Pokok Bahasan
1. Latar Belakang Pojok ASI
2. Manfaat Pojok ASI
3. Penyediaan Pojok ASI
4. Monitoring Penerapan Pojok ASI.
Metode
Sesi pelatihan
1. Pemaparan materi
2. Diskusi dan tanya jawab
3. Kerja kelompok
4. Pemaparan hasil kerja kelompok
Sesi Pendampingan
1. Sosialisasi materi.
2. Pembentukan kelompok kerja yang melibatkan
puskesmas, dinas kesehatan dan instansilainya
bersama MSF.
Tujuan Pembelajaran
Tujuan Umum
Peserta mampu mendampingi Puskesmas,
Dinas Kesehatan dan lembaga lainnya dalam
pengembangan dan pelaksanaan pojok ASI sebagai
dukungan terhadap hak anak dan ibu dalam
memberikan ASI Eksklusif.
Tujuan Khusus
Tujuan bagi peserta dalam Training of Trainers (TOT):
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan
mampu menjadi fasilitator untuk memberikan
pelatihan kepada instansi pemerintah dan unit
pelayanan kesehatan.
Setelah mengikuti TOT, peserta akan:
1. Mampu menjelaskan konsep Pojok ASI
2. Mampu menjelaskan peran penting pojok ASI
dalam menjaga ibu memberikan ASI Eksklusif
3. Mampu mendampingi Puskesmas, Dinas
Kesehatan, dan lembaga lainnya dalam
mengembangkan pojok ASI
4. Mampu mendampingi Dinas Kesehatan dan
puskesmas dalam monitoring dan evaluasi
penerapan pojok ASI.
Tujuan bagi peserta dalam pelatihan instansi pemerintahdanunitpelayanankesehatan:
Lampiran A - Uraian Substansi
86 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
3. Mengembangkan pojok ASI.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pojok ASI.
Alat dan bahan
1. LCD projector
2. Laptop
3. Flipchart/kertas plano/metaplan/whiteboard
4. Alat tulis
5. Materi presentasi.
Waktu
Sesi pelatihan: Dua hari
Hari I:
Waktu Pokok Bahasan
1 x 45 menitPembukaanBina Suasana
1 x 45 menit Self-assessment: Deskripsi pelaksanaan pojok ASI saat ini
2 x 45 menitPenyajian materi: Pojok ASIDiskusi dan tanya jawab
3 x 45 menitPerencanaan pengadaan Pojok ASIDiskusi dan tanya jawab
1 x 45 menitRencana tindak lanjutPenutupan
Proses Fasilitasi Kegiatan Pelatihan
a) Pengantar
1. Fasilitator membuka sesi dengan
menyampaikan peran penting pojok ASI.
2. Fasilitator menjelaskan desain kegiatan
secara umum, yaitu akan diselenggarakan
selama 1 hari, dengan alokasi waktu 8 x 45
menit.Pokok bahasan yang akan dibahas
meliputi pentingnya pojok ASI, tujuan dan
manfaat pojok ASI, serta penggunaan
pojok ASI sebagai salah satu upaya
untuk mewujudkanProgram KIA tentang
pelaksanaan pojok ASI untuk semakin
meningkatkan kemampuan peserta.
3. Fasilitator melakukan bina suasana untuk
mencairkan situasi, sebelum memulai
pelatihan. Kegiatan yang bisa dilakukan
misalnya: perkenalan, mapping harapan
peserta dan permainan yang memotivasi.
b) Proses pelatihan
1. Fasilitator atau nara sumber menyajikan
materi sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan. Gunakan media pembelajaran
yang sesuai untuk memudahkan
penangkapan peserta. Bahan presentasi
dapat menggunakan bahan yang tersedia
dalam modul ini. Gunakan metode interaktif,
dengan mengutamakan peran aktif dari
seluruh peserta. Minta peserta untuk
menyampaikan pendapatnya terkait dengan
topik yang tengah dibahas.
87www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
d) Sesi-sesi Hari II:
1. Sesi I: Secara acak, minta perwakilan
peserta untuk mereview materi yang telah
dibahas di hari I. Lakukan review dalam
suasana santai dengan menggunakan teknik
permainan.
2. Sesi II: Minta peserta untuk membentuk
kelompok dan berlatih menyusun SOP
teknis. SOP yang hendak disusun sebaiknya
ditentukan berdasarkan hasil diskusi
hari sebelumnya, yaitu kegiatan penting
yang belum ada SOP dari Kementerian
Kesehatan, atau sudah ada SOP tetapi
belum sesuai dengan kaidah SOP. Temuan
yang belum sesuai dengan kaidah SOP
akan menjadi masukan kepada Kementerian
Kesehatan RI.
3. Sesi III: Sama seperti aktivitas pada sesi
II, tetapi di sesi III ini adalah untuk SOP
Layanan. Minta peserta untuk membentuk
kelompok dan berlatih menyusun SOP
Layanan. SOP yang hendak disusun
sebaiknya ditentukan berdasarkan hasil
diskusi hari sebelumnya, yaitu layanan
penting yang belum ada SOP, atau sudah
ada SOP tetapi belum sesuai dengan kaidah
SOP.
4. Sesi IV: Nara sumber menyajikan materi
tentang penerapan dan pemantauan SOP.
Hal yang dijelaskan adalah langkah dalam
menerapkan SOP mulai dari sosialisasi
sampai dengan evaluasi dan revisi SOP.
Aspek penting dalam fase penerapan SOP
adalah pemantauan kepatuhan menjalankan
SOP. Sehingga dalam sesi IV ini juga
2. Beri kesempatan kepada setiap peserta
untuk mengajukan pertanyaan. Tawarkan
dulu komentar atas pertanyaan peserta
kepada peserta yang lain, agar suasana
diskusi tidak hanya berjalan 1 arah. Tugas
fasilitator adalah memfasilitasi proses
diskusi dan mengarahkan jika ada proses
diskusi yang menyimpang.
c) Sesi-Sesi Hari
1. Sesi I: Sudah dijelaskan dalam pengantar
2. Sesi II: Melaksanakan self-assessment
untuk mengetahui pelaksanaan pojok ASI
saat ini. Aspek yang penting untuk digali
adalah mengenai pelaksanaan pojok
ASI yang sudah ada, serta peluang dan
hambatan dalam pelaksanaannya.
3. Sesi III: Narasumber menyajikan materi
tentang pojok ASI. Penyajian diawali dengan
penjelasan mengenai pengertian, tujuan,
dan manfaat kantong persalinan.Penting
juga dibahas mengenai beberapa fakta yang
ditemukan terkait pelaksanaan pojok ASI
selama yang belum sepenuhnya sesuai,
sehingga KINERJA memandang perlu
dilakukan revitalisasi. Untuk itu penjelasan
mengenai langkah pembuatan dan
pemanfaatan pojok ASI menjadi bagian yang
sangat penting.
4. Sesi IV: Minta peserta untuk diskusi tentang
pengadaan pojok ASI dan barangnya di
Puskesmas masing-masing.
Lampiran A - Uraian Substansi
88 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
dibicarakan tentang instrumen pemantauan
kepatuhan menjalankan SOP. Minta peserta
untuk berlatih menyusun instrumen tersebut
e) Penutup
Setelah semua sesi berakhir, susun rencana
tindak lanjut pelatihan dengan melibatkan
kontribusi aktif peserta. Rencana tindak lanjut
yang dimaksud berupa uraian langkah konkrit
yang akan dilakukan baik oleh Puskesmas dan
Dinas Kesehatan dalam melaksanakan pojok
ASI di daerah setempat. Fasilitator menutup
sesi dengan menarik kesimpulan dari hasil
presentasi dan tanya jawab, serta menekankan
kembali beberapa hal yang akan dilakukan
sesuai dengan rencana tidak lanjut yang telah
disusun.
Uraian Substansi
1. Latar Belakang Pojok ASI
Pojok ASI dan ruang laktasi bertujuan untuk
meningkatkan kesempatan ibu untuk menyusui bayi
dengan aman, nyaman dan privasi. Kebanyakan
ibu merasa kurang nyaman kalau ingin memberikan
ASI kepada bayinya di tempat umum atau di depan
orang lain. Pojok ASI adalah salah satu strategi
untuk menghindari situasi ini, dan untuk mendukung
dan membantu ibu yang menyusui. Di samping
itu, keberadaan pojok ASI di tempat umum dapat
lebih meningkatkan kesadaran ibu-ibu terhadap
pentingnya pemberian ASI eksklusif kepada bayi.
Sejak tahun 2010-an, telah muncul banyak fasilitas
ASI di seluruh Indonesia. Ada ruang ASI di berbagai
tempat umum, termasuk terminal bis, mal, bandar
udara, dan stasiun kereta api. Mulai juga berada
di pabrik dan kantor. Pemicu pengadaan lebih
banyaktempat pemberian ASI adalah Peraturan
Menteri Kesehatan RI No.15 Tahun 2013, tentang
Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui
Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu. Menurut Peraturan
ini, setiap tempat kerja dan tempat umum harus
mempunyai ruang ASI, dengan tujuan untuk
memberikan perlindungan kepada ibu dalam
memberikan ASI Eksklusif dan memenuhi hak anak
untuk mendapatkan ASI Eksklusif. Ruang ASI dapat
memberikan kesempatan kepada ibu yang bekerja
untuk memberikan ASI kepada bayi atau memerah
ASI selama waktu kerja.
Keberadaan Peraturan ini berarti bahwa setiap
Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu, Poskesdes,
Polindes, dan Posyandu juga harus mengadakan
ruang atau pojok ASI agar ibu dapat menyusui bayi
dengan benar, aman dan nyaman.
2. Manfaat Pojok ASI
Pengadaan pojok ASI di dalam Puskesmas dapat
sangat bermanfaat untuk ibu dan bayi. Dengan
adanya pojok ASI, cakupan ASI Eksklusif akan
89www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
meningkat tidak hanya karena ada tempat untuk ibu
menyusui, tapi karena para ibu dapat lihat bahwa
pemerintah maupun masyarakat mendukung upaya
mereka untuk menyusui bayinya.
Bukan hanya ibu yang datang ke Puskesmas untuk
diperiksa yang akan menggunakan pojok ASI – dari
penelitian KINERJA, sering ada staf Puskesmas
yang juga menyusui bayinya di pojok tersebut. Ibu
yang bekerja di luar rumah juga suka menggunakan
pojok ASI di Puskesmas karena dianggap lebih
nyaman, sehat dan enak dari pada tempat kerja
mereka, di mana masih belum ada ruang ASI.
Pojok ASI dan alat tersedia dapat berfungsi
sebagai media praktek untuk sosialisasi, konseling
atau penyuluhan kepada ibu hamil dan ibu pasca
bersalin, apalagi kepada ibu yang bermasalah
menyusui bayinya. Pojok ASI dan alatnya juga dapat
dipakai untuk demonstrasi pada ibu yang mengikuti
kelas ibu hamil.
3. Penyediaan Pojok ASI
1. Belajar dan membahas Peraturan Bupati/
Walikota dan/atau Peraturan Daerah terhadap
ASI Eksklusif, kalau ada. Jika tidak ada, bahas
PP ASI dan Peraturan Menteri kesehatan.
2. Memutuskan apakah Puskesmas, Dinas
kesehatan dan tempat lain mempunyai ruangan
kosong untuk mengadakan pojok ASI. Kalau
ada, ruangan tersebut dapat digunakan sebagai
ruang ASI; kalau tidak ada, tempat lain harus
ditemukan di dalam ruangan lain, seperti
ruangan gizi di puskesmas.
3. Memutuskan barang apa yang dibutuhkan.
Misalnya, tempat duduk, tempat tidur, wastafel,
kulkas, botol penyimpan ASI, dispenser air
panas, kipas angin, alat memerah ASI seperti
pompa, alat sterilisasi botol ASI, tisu, dan air
minum.
4. Memutuskan dana untuk mengadakan barang
pojok ASI akan diambil dari sumber mana –
dana APBD, DAK, BOK, atau sumber lain?
5. Mengadakan barang yang dibutuhkan dan
meyiapkan ruang atau pojok ASI dengan baik.
6. Memutuskan siapa yang bertanggung jawab
untuk pojok ASI dan apa tugasnya. Misalnya,
untuk tambah stok tisu dan air minum secara
rutin, dan untuk pastikan tidak ada barang yang
rusak.
7. Melatih semua staf Puskesmas (apalagi petugas
loket) untuk selalu memberitahu ibu yang
membawa bayinya ke Puskesmas bahwa sudah
ada pojok ASI yang dapat ibu gunakan kalau dia
ingin menyusui.
8. Mengadakan poster atau spanduk di ruang
umum (seperti ruang tunggu atau di dekat loket)
yang menginformasikan ibu menyusui bahwa
ada pojok ASI yang dapat digunakan kalau ada
ibu yang ingin menyusui bayinya.
9. Memberi petunjuk yang jelas letak pojok ASI.
10. Mengisi berbagai informasi dalam pojok
ASI sebagai informasi bagi ibu yang sedang
menyusui.
Lampiran A - Uraian Substansi
90 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Panduan Pelaksanaan
1. Identifikasipotensimasalah
Pada fase ini perlu dilakukan identifikasi potensi
masalah seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini.
2. Analisis masalah (mengacu kepada hasilidentifikasipotensimasalah)
Dari jawaban tidak pada tabel di atas, maka dicari
akar masalahnya dengan pertanyaan mengapa.
3. Alternatif Pemecahan Masalah
Alternatif pemecahan masalah dilakukan
berdasarkan temuan akar masalah.
• Alternatif pemecahan masalah yang
diselesaikan dapat diterima oleh masyarakat
dan Puskesmas
• Alternatif pemecahan masalah yang memiliki
dampak lebih efektif dan efisien dalam
penggunaan kantong persalinan
• Beberapa alternatif pemecahan yang ada,
dibahas untuk memperoleh upaya yang paling
tepat untuk mengatasi masalah dengan
No Potensi masalah Ya Tidak1 Apakah ada ruang yang cukup besar untuk mengadakan pojok ASI?
2 Apakah ada tempat di dalam ruangan lain yang dapat dijadikan pojok ASI?
3 Apakah ada cukup dana dari APDB, BOK, DAK, atau sumber lain untuk mengadakan pojok ASI?
4 Apakah semua staf memahami pentingnya ASI Eksklusif?
5 Apakah semua staf memahami pentingnya pojok ASI?
6 Apakah ada petugas yang mampu bertanggung jawab untuk pojok ASI dan keberlanjutannya?
7 …..
8 ....
9 ....
10 ...
melibatkan sumber daya yang ada baik lintas
program/lintas sektor dan masyarakat(multi
aktor).
4. Penyusunan rencana kerja (POA - Plan of Action)
• Tentukan prioritas pemecahan masalah dalam
pojok ASI.
• Susun rencana kerja sesuai dengan alternative
pemecahan masalah.
• Menggali sumber dana yang diperlukan
91www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
• Memulai pengadaan pojok ASI
• Dalam penyusunan rencana penggunaan pojok
ASI harus melibatkan seluruh staf di KIA dan
bidan desa.
5. Sosialisasi Pojok ASI kepada staf Puskesmas dan masyarakat
• Sosialisasi kepada staf Puskesmas bertujuan
untuk menyamakan persepsi terkait pengadaan
dan penggunaan pojok ASI di Puskesmas.
Semuastaf harus menjadi sadar terhadap
pojok ASI, dan harus siap untuk mengajak ibu
menyusui untuk menggunakan tempat tersebut.
• Sosialisasi ke masyarakat, apalagi para ibu
hamil dan ibu pasca bersalin. Ini dapat dilakukan
melalui kegiatan sosialisi dan promosi seperti
kelas ibu hamil, dan juga melalui poster atau
spanduk di ruang umum (seperti ruang tunggu
atau di dekat loket) yang menginformasikan
ibu menyusui bahwa ada pojok ASI yang dapat
digunakan kalau ada ibu yang ingin menyusui
bayinya.
6. Penggunaan dan Pengawasan Pojok ASI
• Ada petugas yang bertanggung jawab untuk
pojok ASI. Petugas ini harus memastikan
barang, alat, dan stok yang dibutuhkan oleh ibu
menyusui selalu ada di dalam pojok ASI dan
tidak rusak.
• Petugas loket selalu menginformasikan ibu
menyusui terhadap keberadaan pojok ASI.
• Petugas bertanggung jawab untuk pojok ASI
mencatat jumlah ibu yang menggunakan pojok
ASI tiap minggu, dan merespon kepada saran
dan pengaduan dari pengguna.
7. Tahap Monitoring & Evalusi Pojok ASI
• Tujuannya untuk mengetahui tingkat
keberhasilan dari pojok ASI dan menilai apakah
kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan
rencana yang dibuat, yang hasilnya merupakan
input untuk langkah perbaikan dan perencanaan
periode berikutnya.
• Proses pemantauan dilaksanakan dan
dilaporkan secara periodik (triwulanan) kepada
Dinas Kesehatan dan masyarakat.
• Dalam proses monitoring dengan melibatkan
masyarakat.
• Dalam evaluasi, perlu diperhatikan:
○ Apakah pojok ASI sudah digunakan sesuai
rencana?
○ Bagaimana keterlibatan masyarakat?
○ Apakah ada kendala dan tantangan dalam
pelaksanaan pojok ASI?
○ Bagaimana mencari jalan keluar dari
kendala yang dihadapi?
○ Apakah ada kegiatan diluar rencana?
Contoh Praktek Baik
1. Puskesmas Batua di Kota Makassar, Sulawesi Selatan
Pada bulan Desember 2012, Walikota Makassar
menandatangani Peraturan Walikota (Perwali) no.48
Lampiran A - Uraian Substansi
92 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Tahun 2012 tentang ASI Eksklusif. Perwali ini
mewajibkan semua Unit Layanan Kesehatan,
termasuk Puskesmas dan Rumah Sakit, untuk
mengadakan pojok laktasi atau ruang ASI
supaya ada tempat yang nyaman dan aman
untuk ibu yang ingin menyusui bayinya.
Sejak bulan berikutnya, yaitu January
2013, Puskesmas di Kota Makassar mulai
menyiapkan ruang ASI dengan mengadakan
ruangan khusus untuk menyusui. Di dalam
ruangan ini, staf Puskesmas menyiapkan
apa saja yang mungkin dibutuhkan ibu menyusui:
wastafel, tempat duduk, tempat tidur bayi, dot, alat
pompa ASI, televisi, kipas angin, kulkas, tisu, dan air
minum. Sumber dana untuk barang-barang tersebut
adalah dana APDB maupun Dana BOK (tergantung
pada keadaan Puskesmas).
Di Kabupaten Melawi, di Kalimantan Barat, masih
kurang ada pojok ASI di Puskesmas ataupun Rumah
Sakit.
Namun, ada satu Puskesmas yang sudah
menyediakan pojok ASI untuk ibu-ibu menyusui,
tanpa biaya besar. Puskesmas ini adalah
Puskesmas Nanga Pinoh, di mana Kepala
Puskesmas dan stafnya menjadikan sebuah tempat
tidur berfungsi sebagai pojok ASI.
Tempat tidur ini tersedia di dalam ruang gizi.
Jadi sebenarnya tidak semua Puskesmas harus
mengadakan ruangan khusus sebagai pojok ASI
– sebuah tempat di dalam ruangan lain juga dapat
dipakai oleh ibu menyusui. Yang penting ibu merasa
nyaman dan aman, dan tidak diganggu. Oleh karena
ini, staf Puskesmas Nanga Pinoh memasang sebuah
gorden/tirai di depan tempat tidur tersebut, supaya
ibu menyusui tidak dapat dilihat oleh staf atau pasien
lain. Tisu dan air minum juga tersedia gratis.
2. Puskesmas Nanga Pinoh, Kab. Melawi, Kalimantan Barat
93www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Kepala Puskesmas Nanga Pinoh mengatakan
bahwa sudah ada banyak pasien yang
menggunakan pojok ASI ini kalau mereka datang
untuk diperiksa. Yang juga sering menggunakan
pojok ASI adalah staf Puskesmas sendiri – ternyata,
ada manfaat yang dua kali lipat dari pada apa yang
diharapkan.
Contoh Bahan Presentasi
Yang berikut adalah beberapa slide dari presentasi
USAID-KINERJA. Seluruh presentasi dapat diakses
di file dalam CD yang terlampir.
Lampiran A - Uraian Substansi
94 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
95www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
97www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
44Kelompok Peduli ASI
Lampiran A - Uraian Substansi
98 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Kelompok Peduli ASI
Deskripsi Modul
Modul ini menguraikan tentang strategi
pembentukan kelompok peduli ASI untuk
meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, dan agar
pelayanan tersebut dapat menjadi lebih partisipatif,
akuntabel, responsif, transparan dan inovatif.
Modul ini dapat digunakan sebagai panduan dalam
membentuk dan mendirikan kelompok peduli ASI
pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kota/
kabupaten. Modul ini juga dimaksudkan sebagai
acuan bagi fasilitator dalam menyelenggarakan
pelatihan tentang kelompok peduli ASI yang efektif
dan berpengaruh.
Sasaran Pengguna
1. Organisasi Mitra Pelaksana (OMP)2. Konsultan/Pelatih3. Fasilitator kesehatan4. Staf Dinas Kesehatan5. Kepala Puskesmas, bidan koordinator dan bidan
desa6. Masyarakat yang peduli kesehatan (kader
kesehatan, PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, asosiasi, paguyuban).
Tujuan Pembelajaran
Tujuan Umum
Peserta mampu mendampingi Puskesmas, Dinas
kesehatan dan lembaga lainnya dalam menyusun
Modul 4
........menguraikan
tentang strategi pembentukan
kelompok peduli ASI untuk meningkatkan
mutu pelayanan kesehatan,
........
99www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
3. Mampu mengembangkan Kelompok Peduli ASI
4. Mampu melakukan monitoring dan evaluasi
Kelompok Peduli ASI.
Pokok Bahasan
1. Latar Belakang Kelompok Peduli ASI
2. Manfaat Kelompok Peduli ASI
3. Pembentukan Kelompok Peduli ASI
4. Monitoring Penerapan Kelompok Peduli ASI.
Metode
Sesi pelatihan
1. Pemaparan materi
2. Diskusi dan tanya jawab
3. Kerja kelompok
4. Pemaparan hasil kerja kelompok.
Sesi Pendampingan
1. Sosialisasi materi
2. Pembentukan kelompok kerja yang melibatkan
puskesmas, dinas kesehatan dan instansilainya
bersama MSF
3. Mengembangkan Kelompok Peduli ASI
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan Kelompok Peduli ASI.
dan implementasi Kelompok Peduli ASI sebagai
responsif terhadap hak anak dan ibu dalam
memberikan ASI Eksklusif.
Tujuan Khusus
Tujuan bagi peserta dalam Training of Trainers (TOT):
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan
mampu menjadi fasilitator untuk memberikan
pelatihan kepada instansi pemerintah dan unit
pelayanan kesehatan.
Setelah mengikuti TOT, peserta akan:
1. Mampu menjelaskan konsep Kelompok Peduli
ASI
2. Mampu menjelaskan peran penting Kelompok
Peduli ASI dalam menjaga ibu memberikan ASI
eksklusif
3. Mampu mendampingi Puskesmas, SKPD
lain dan lembaga swasta lainnya dalam
mengembangkan Kelompok Peduli ASI
4. Mampu mendampingi dinas kesehatan dan
puskesmas dalam monitoring dan evaluasi
penerapan Kelompok Peduli ASI.
Tujuan bagi peserta dalam pelatihan instansi pemerintahdanunitpelayanankesehatan:
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan:
1. Memahami konsep kelompok Peduli ASI dan
realisasinya dengan program USAID-KINERJA
2. Memahami peran Kelompok Peduli ASI dalam
menjaga ASI Eksklusif
Lampiran A - Uraian Substansi
100 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Alat dan bahan
1. LCD projector
2. Laptop
3. Flipchart/kertas plano/metaplan/whiteboard
4. Alat tulis
5. Materi presentasi.
Waktu
Sesi pelatihan: Satu hari
Hari I:
Waktu Pokok Bahasan
2 x 45 menit
Pembukaan & bina susanaPenyajian materi: Tujuan dan manfaat Kelompok Peduli ASI, termasuk contoh dari wilayah lain
1 x 45 menit
Self-assessment: Diskusi kelompok identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan terkait pemberian IMD dan ASI Eksklusif saat ini
3 x 45 menit
Diskusi kelompok: Kegiatan promosi dan sosialisasi IMD dan ASI Eksklusif yang telah dilakukan di wilayah kitaDiskusi kelompok: Ide-ide kegiatan promosi dan sosialisasi IMD dan ASI Eksklusif yang dapat dilakukan di wilayah kitaPemaparan hasil diskusi
1 x 45 menitRencana tindak lanjut – kapan akan mengadakan pertemuan lagi?Penutupan
Proses Fasilitasi Kegiatan Pelatihan
a) Pengantar
• Fasilitator membuka sesi dengan
menyampaikan pentingnya IMD dan ASI
Esklusif untuk ibu dan bayi, dan pentingnya
upaya masyarakat untuk mendukung ibu
menyusui dan menolak susu formula.
• Fasilitator menjelaskan desain kegiatan
secara umum, yaitu akan diselenggarakan
selama setengah hari. Peserta diharapkan
aktif dalam setiap sesi, baik sesi penyajian
materi maupun sesi diskusi.
• Fasilitator melakukan bina suasana untuk
mencairkan situasi sebelum memulai
pelatihan. Kegiatan yang bisa dilakukan
misalnya: perkenalan, mapping harapan
peserta dan permainan yang memotivasi
peserta.
b) Proses pelatihan
Fasilitator atau nara sumber menyajikan materi
sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Gunakan media pembelajaran yang sesuai
untuk memudahkan penangkapan peserta.
Bahan presentasi dapat menggunakan bahan
yang tersedia dalam modul ini. Gunakan metode
interaktif, dengan mengutamakan peran aktif
dari seluruh peserta. Minta peserta untuk
menyampaikan pendapatnya terkait dengan
topik yang tengah dibahas.
101www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
untuk mulai melaksanakan kegiatan promosi dan
sosialisasi IMD dan ASI Eksklusif. Selanjutnya
fasilitator menutup sesi dengan menarik
kesimpulan dari hasil presentasi dan tanya
jawab, serta menekankan kembali beberapa hal
yang akan dilakukan sesuai dengan rencana
tindak lanjut yang telah disusun.
Uraian Substansi
1. Latar Belakang Kelompok Peduli ASI
Kelompok Peduli ASI adalah media atau ruang
untuk mempertemukan anggota masyarakat
untuk membahas dan merespon IMD dan ASI
Ekskusif yang menjadi kepedulian bersama dan
tujuan bersama. Anggota kelompok peduli ASI
dapat berasal dari berbagai unsur kepentingan
masyarakat, baik dari unsur PNS, media, swasta,
kaum ibu, kaum bapak, dan kaum remaja.
Pertemuan, diskusi dan forum bersama antar
pemangku kepentingan menjadi penting untuk
mengembangkan proses dialogis dan membangun
kesadaran bersama serta melakukan aksi bersama.
Banyak pilihan nama yang dapat digunakan untuk
menamai kelompok peduli ASI, seperti nama-nama
berikut:
• Jaringan
• Gerakan
• Aliansi
• Aksi
Beri kesempatan kepada setiap peserta untuk
mengajukan pertanyaan. Tawarkan dulu
komentar atas pertanyaan peserta kepada
peserta yang lain, agar suasana diskusi tidak
hanya berjalan 1 arah. Tugas fasilitator adalah
memfasilitasi proses diskusi dan mengarahkan
jika ada proses diskusi yang menyimpang.
Rincian aktivitas per sesi adalah sebagai berikut:
• SesiI: Pengantar, bina suasana, dan
pemberian materi terhadap tujuan dan
manfaat kelompok peduli ASI
• SesiII: Melaksanakan self-assessment
untuk mengetahui kekuatan, kelemahan,
peluang dan tantangan, serta capaian
pelaksanaan keadaan pemberian IMD dan
ASI Eksklusif saat ini.
• SesiIII: Minta kelompok untuk melakukan
diskusi secara berkelompok. Tujuannya
untuk membahas promosi dan sosialisasi
IMD dan ASI Eksklusif yang telah dan dapat
dilakukan di wilayahnya. Setelah dibahas,
tiap kelompok memberikan presentasi
secara singkat kepada peserta terhadap apa
yang dibahas.
• SesiIV: Membuat rencana tindak lanjut,
termasuk kapan akan mengadakan
pertemuan berikutnya.
c) Penutup
Setelah semua sesi berakhir, susun rencana
tindak lanjut pelatihan dengan melibatkan
kontribusi aktif peserta. Rencana tindak lanjut
yang dimaksud berupa uraian langkah konkrit
Lampiran A - Uraian Substansi
102 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
• Koalisi
• Komisi
• Front
• Forum
• Komunitas.
Kinerja mendorong untuk menggunakan nama-nama
sesuai dengan kearifan lokal.
2. Tujuan Kelompok Peduli ASI
1. Membangun kepahamanterhadap pentingnya
IMD dan ASI Eksklusif.
2. Membangun komitmen dan kebersamaan untuk
mendukungupaya ibu dalam pemberian ASI
Eksklusif.
3. Menyepakati bersama-sama hal-hal yang
menjadi tolokukur cakupan IMD dan ASI
Eksklusif.
4. Mengorganisasikan berbagai pihak masyarakat
dalamupaya promosi dan advokasi tentang IMD
dan ASI Eksklusif.
5. Memberikan pihak masyarakat kesempatan
untuk berbagi pengalaman terhadap advokasi,
promosi, dan kegiatan lain terkait IMD dan ASI
Eksklusif.
3. Manfaat Kelompok Peduli ASI
Kalau ada kelompok peduli ASI yang berjalan dan
berfungsi secara aktif, pengaruhnya dapat menjadi
sangat besar sekali.
1. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan
maysarakat tentang pentingnya IMD dan ASI
Eksklusif
2. Peningkatan ketrampilan ibu dalam cara
pemberian ASI yang benar
3. Peningkatan semangat dan kemauan ibu untuk
menyusui bayi
4. Peningkatan peran bapak dalam isu kesehatan
ibu dan anak, apalagi dalam ASI
5. Peningkatan jumlah ibu yang memberikan
bayinya ASI Eksklusif
6. Peningkatan jumlah ibu yang memberikan
bayinya ASI dengan makanan tambahan sampai
usia bayi sudah dua tahun
7. Peningkatan jumlah pojok ASI di tempat umum
dan tempat kerja
8. Penurunan jumlah iklan (cetak, radio, televisi)
untuk susu formula
9. Penurunan pemberian susu formula kepada bayi
10. Penurunan jumlah kasus diare dalam bayi
11. Ibu dan bayi yang sehat dan cerdas.
103www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Panduan Pelaksanaan
1. Identifikasipotensimasalah
Pada fase ini perlu dilakukan identifikasi potensi
masalah seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini.
No Potensi masalah Ya Tidak1 Apakah sudah ada kelompok dengan tujuan pedulikan ASI?
2 Kalau sudah ada, apakah masih dibutuhkan kelompok baru?
3 Apakah sudah ada orang yang berminat menjad terlibat dalam sebuah kelompok peduli ASI?
4 Apakah ada sumber dana (funding) untuk mendukung kelompok peduli ASI?
5 Apakah masyarakat sudah memahami pentingnya ASI Eksklusif?
6 ….
7 ….
8 ....
9 ....
10 ...
2. Analisis masalah (mengacu kepada hasilidentifikasipotensimasalah)
Dari jawaban tidak pada tabel di atas, maka dicari
akar masalahnya dengan pertanyaan mengapa.
3. Alternatif Pemecahan Masalah
Alternatif pemecahan masalah dilakukan
berdasarkan temuan akar masalah sehingga
diketahui di mana KPA dapat mengisi mengurangi
kesenjangan tersebut.
4. Pembentukan KPA
Sepakati personal yang bersedia, mampu dan
memiliki waktu untuk menjadi anggota kelompok
peduli ASI. Kelompok ini menunjuk koordinator KPA.
5. Penyusunan rencana kerja (POA - Plan of Action)
a) Tentukan prioritas pemecahan masalah
dalam KP ASI.
Lampiran A - Uraian Substansi
104 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
b) Susun rencana kerja sesuai dengan
alternatif pemecahan masalah.
c) Menggali sumber dana yang diperlukan
d) Memulai pengadaan KP ASI
e) Dalam penyusunan rencana penggunaan
KP ASI harus melibatkan seluruh staf di KIA
dan bidan desa.
6. Sosialisasi KP ASI kepada staf Puskesmas dan masyarakat
a) Sosialisasi kepada staf Puskesmas
dan dinas kesehatan bertujuan untuk
menyamakan persepsi terkait kehadiran
KP ASI di Puskesmas/kecamatan dan
kabupaten/kota. Semuastaf harus menjadi
sadar terhadap KP ASI, dan harus siap
untuk membuka ruang KP ASI berpartisipasi
terhadap ibu menyusui dan masyarakat luas.
b) Sosialisasi ke masyarakat tentang
adanya KPA. Ini dapat dilakukan melalui
kegiatan sosialisi dan promosi seperti
kegiatan promosi dengan mencantumkan
kelompoknya, dan juga melalui poster
atau spanduk di tempat atau ruang umum
((seperti terminal bis, pasar, dan depan
Puskesmas) yang menginformasikan KP ASI
yang dapat digunakan oleh ibu menyusui.
7. Persiapan
Strategi dan kegiatan dalam tahapan persiapan
ini bertujuan untuk membangun kepercayaan dan
komitmen antar pemangku kepentingan.
Persiapan dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan
sebagai berikut:
a) Identifikasi tokoh, pihak dan orang awam yang
mungkin ingin menjadi anggota Kelompok Peduli
ASI.
b) Melakukan komunikasi awal dengan yang
tertarik menjadi anggota, baik secara formal
maupun informal, terhadap tujuan dan manfaat
Kelompok Peduli ASI.
8. Pembentukan
Strategi dan kegiatan dalam tahapan
pembentukan ini bertujuan untuk membentuk dan
mengembengkan kegiatan kelompok peduli ASI.
Pembentukan dapat dilakukan melalui kegiatan-
kegiatan sebagai berikut:
a) Memilih anggota dari tokoh, pihak dan orang
awam yang berminat menjadi terlibat dalam
Kelompok Peduli ASI.
b) Berbagi informasi tentang keadaan kesehatan
setempat, apalagi tentang pemberian IMD dan
ASI Eksklusif.
c) Berbagai informasi tentang praktek baik dan
inovasi yang berhasil dari daerah lain, agar
anggota menjadi semangat dan antusias untuk
mendukung pemberian ASI dan melakukan
kegiatan.
d) Mengambil keputusan dengan keterlibatan
semua anggota terhadap nama dan tujuan
kelompok.
105www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
e) Menyusun rencana kegiatan terhadap promosi
dan sosialisasi IMD dan ASI Eksklusif kepada
masyarakat maupun pemerintah.
f) Mengambil keputusan secara partisipatif
terhadap sumber dana kelompok – apakah dana
untuk kegiatan akan diberikan langsung dari
dana pribadi anggota? Apakah kelompok ingin
mencari sumber dain lain, misalnya dari grant
atau pihak swasta (dalam bentuk CSR)?
g) Mengambil keputusan secara partisiparif
terhadap kebutuhan peningkatan pengetahuan
dan kemampuan kelompok, dan memutuskan
untuk mengajak narasumber untuk memberikan
informasi tentang IMD dan ASI Eksklusif
kepada kelompok. Misalnya, narasumber dari
Puskesmas atau Posyandu.
h) Sosialisasi program kepada semua pihak yang
berpotensi mendukung program baik dengan
unsur pemerintah daerah, DPRD, Organisasi
Masyarakat Sipil, media dan lain-lain. Sosialisasi
ini dilakukan dengan melakukan pertemuan
audiensi dengan pihak-pihak terkait dan dapat
pula dilakukan dalam forum lokakarya.
9. Pelaksanaan
Strategi dan kegiatan dalam tahapan pelaksanaan
ini bertujuan untuk membuat Kelompok Peduli
ASI yang kuat, semangat, berkelanjutan dan
berpengaruh.
Pelaksanaan dapat dilakukan melalui kegiatan-
kegiatan sebagai berikut:
a) Mengumpulkan data dan cerita nyata tentang
IMD dan ASI Eksklusif di wilayah kelompok.
Data ini dapat ditemukan di Puskesmas, Rumah
Sakit, Dinas Kesehatan, dan unit pelayanan
kesehatan lain, dan juga langsung diminta dari
orang awam terhadap pengalaman mereka
dengan IMD dan ASI Eksklusif.
b) Kalau tidak ada data yang cukup berguna,
melakukan survei baseline atau survei awal
terhadap tingkat pemberian ASI dan ASI
Eksklusif di wilayah kelompok.
c) Memberikan ringkasan data kepada tiap
anggota kelompok peduli ASI, agar anggota
merasa terinspirasi.
d) Melakukan pertemuan reguler, untuk diskusi
keadaan ASI Eksklusif di wilayah kelompok,
menyusun rencana, menilai kegiatan yang telah
dilakukan, dan berbagi pengalaman.
e) Sering mengajak orang lain untuk menjadi
anggota kelompok.
f) Melakukan advokasi dan sosialisasi tentang IMD
dan ASI Eksklusif secara reguler.
10. Tahap Monitoring & Evalusi Pojok ASI
a) Tujuannya untuk mengetahui tingkat
keberhasilan dari KP ASI dan menilai apakah
kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan
rencana yang dibuat, yang hasilnya merupakan
input untuk langkah perbaikan dan perencanaan
periode berikutnya.
b) Proses pemantauan dilaksanakan dandilaporkan
secara periodik (triwulanan) kepada MSF dan
Dinas Kesehatan.
Lampiran A - Uraian Substansi
106 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
c) Dalam proses monitoring dengan melibatkan
MSF.
d) Dalam evaluasi, perlu diperhatikan:
○ Apakah KPA sudah melaksanakan sesuai
dengan rencana?
○ Bagaimana tingkat respon dari masyarakat
dan stakeholder lain?
○ Apakah ada kendala dan tantangan dalam
pelaksanaan KPA?
○ Bagaimana mencari jalan keluar dari
kendala yang dihadapi?
○ Apakah ada kegiatan diluar rencana?
○ Bagaimana dengan sumber pembiayaan?
Contoh Praktek Baik
1. ‘Bapak Peduli ASI’ di Kota Makassar, Sulawesi Selatan
Di Kota Makassar, sebuah kelompok yang
bernama ‘Bapak Peduli ASI’ sudah mulai terkenal
di masyarakat maupun pemerintah. Kelompoknya
dibentuk setelah beberapa bapak mengikuti suatu
FGD tentang manfaat ASI Eksklusif bagi bayi dan
ibu, di mana bapak tersebut diberikan informasi
terhadap pentingnya ASI. Bapak-bapak ini baru
sadar bahwa ASI Eksklusif itu bukan hanya
tanggung jawab ibu, tetapi juga tanggung jawab
bapak serta anggota keluarga lain seperti mertua.
“Kami merasa terpanggil sejak terbentuknya multi-
stakeholder forum [MSF] lain,” mengatakan salah
satu anggota Bapak Peduli ASI. Dia sampaikan
bahwa setelah kegiatan penelitian terhadap
tingginya pemberian susu formula kepada bayi
dilaksanakan oleh MSF, bapak-bapak di wilayah
Kec. Cenderawasih ingin memberikan lebih banyak
dukungan kepada isterinya agar dia merasa nyaman
dan semangat untuk memberikan bayinya ASI
Eksklusif.
Demikian bapak-bapak Kota Makassar mendirikan
kelompok dengan nama Bapak Peduli ASI. Anggota
Bapak Peduli ASI yang bekerja sebagai dosen,
PNS, dan ustadz, dan ada juga banyak anggota
dari masyarakat dan RW setempat. Kegiatannya
termasuk penyuluhan kepada ibu dan bapak di
Posyandu dan di rumah; pemberian informasi ASI
107www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Eksklusif kepada kaum imam dan tokoh agama
agar mereka dapat memberikan ceramah terhadap
ASI; dorongan kepada perusahaan dan penjual
susu formula untuk menghentikan promosinya;
dan dukungan dan dampingan kepada ibu yang
menyusui.
Bapak Peduli ASI tidak membuat SK. Kelompok
ini dibentuk atas dasar kesadaran dan komitmen
anggota, dan semua kegiatan dibiayai secara
swadaya. Sampai sekarang, Bapak Peduli ASI
sudah mencetak stiker dan membuat baju dengan
nama kelompoknya sebagai sebuah alat promosi
ASI Eksklusif untuk meningkatkan kepedulian
masyarakat terhadap isu yang sangat penting ini.
Contoh Bahan Presentasi
Yang berikut adalah beberapa slide dari presentasi
USAID-KINERJA. Seluruh presentasi dapat diakses
di file dalam CD yang terlampir.
Lampiran A - Uraian Substansi
108 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
109www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
111www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
55Pengelolaan Pengaduan dan Janji Perbaikan Layanan
Lampiran A - Uraian Substansi
112 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Pengelolaan Pengaduan dan Janji Perbaikan Layanan
Deskripsi Modul
Modul ini menguraikan tentang mekanisme
Pengelolaan Pengaduan sebagai salah satu upaya
peningkatan kualitas pelayanan publik. Penjabaran
materi modul diawali dengan uraian tentang
keterkaitan antara pegelolaan pengaduan dengan
undang-undang pelayanan publik. Selanjutnya
dijelaskan secara lebih rinci mengenai pentingnya
pengaduan, mekanisme Pengelolaan Pengaduan,
survei pengaduan, dan Janji Perbaikan Layanan.
Sasaran Pengguna
1. Organisasi Mitra Pelaksana (OMP)2. Konsultan/Pelatih3. Fasilitator kesehatan4. Staf Dinas Kesehatan5. Kepala Puskesmas, bidan koordinator dan bidan
desa6. Masyarakat yang peduli kesehatan (kader
kesehatan, PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, asosiasi, paguyuban).
Tujuan Pembelajaran
Tujuan Umum
Peserta mampu memahami dan menjelaskan
tujuan dan manfaat beberapa jenis pengelolaan
pengaduan, termasuk janji perbaikan layanan.
Modul 5
........dijelaskan
secara lebih rinci mengenai pentingnya
pengaduan, mekanisme Pengelolaan Pengaduan,
........
113www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
5. Mampu melakukan monitoring dan evaluasi
pengelolaan pengaduan dan janji perbaikan
layanan.
Pokok Bahasan
1. Pengelolaan Pengaduan: pengertian dan
kaitannya dengan Undang-undang Pelayanan
Publik
2. Mekanisme pengelolan pengaduan
3. Survei pengaduan
4. Janji Perbaikan Layanan.
Metode
Sesi pelatihan
1. Pemaparan materi
2. Diskusi dan tanya jawab
3. Role play.
Sesi pelaksanaan
1. Sosialisasi materi
2. Pembentukan kelompok kerja di Puskesmas/
Dinas Kesehatan
3. Diskusi kelompok terfokus dengan melibatkan
lintas sektor dan para pemangku kepentingan.
Tujuan Khusus
Tujuan bagi peserta dalam Training of Trainers (TOT):
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan
mampu menjadi fasilitator untuk memberikan
pelatihan kepada instansi pemerintah dan unit
pelayanan kesehatan.
Setelah mengikuti TOT, peserta akan:
1. Mampu menjelaskan konsep pengelolaan
pengaduan dan janji perbaikan layanan, termasuk
relasinya dengan Program USAID-KINERJA
2. Mampu menjelaskan peran penting mekanisme
pengelolaan pengaduan dalam menjaga kualitas
pelayanan
3. Mampu mendampingi Puskesmas dalam
membuat mekanisme pengelolaan pengaduan
4. Mampu mendampingi Puskesmas dalam
monitoring dan evaluasi pengelolaan pengaduan
dan janji perbaikan layanan.
Tujuan bagi peserta dalam pelatihan instansi pemerintahdanunitpelayanankesehatan:
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan:
1. Memahami konsep pengelolaan pengaduan dan
realisasinya dengan program USAID-KINERJA
2. Memahami peran pengelolaan pengaduan
dalam menjaga akuntabilitas dan kualitas
pelayanan
3. Mampu membuat mekanisme pengelolaan
pengaduan
4. Mampu menerapkan mekanisme pengelolaan
pengaduan
Lampiran A - Uraian Substansi
114 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Alat dan bahan
1. LCD Projector
2. Laptop
3. Flipchart/Kertas Plano/Metaplan/white board
4. Alat tulis
5. Materi Presentasi
Waktu
Sesi pelatihan: Dua hari
Hari I:
Waktu Pokok Bahasan
1 x 45 menit
PembukaanPenjelasan singkat tentang Fokus Program KINERJABina SuasanaSelf-assessment: pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan saat ini
2 x 45 menit
Pengelolaan Pengaduan: pengertian dan kaitannya dengan undang-undang pelayanan publikDiskusi dan tanya jawab
1 x 45 menitMekanisme Pengelolaan Pengaduan: Survei PengaduanDiskusi dan tanya jawab
3 x 45 menit
Permainan Peran I:Lokakarya Pengelolaan PengaduanMenyusun instrumen survei pengaduanSimulasi pelaksanaan survei pengaduan
Proses Fasilitasi Kegiatan Pelatihan
1. Pengantar
1. Fasilitator membuka sesi dengan
menyampaikan pentingnya Pengelolaan
Pengaduan masyarakat dalam rangka
mewujudkan pelayanan puskesmas yang
patisipatif, akuntabel, responsif, transparan
dan inovatif, di mana hal ini merupakan cara
untuk meningkatkan partisipasi pengguna
layanan dalam perbaikan mutu layanan
puskesmas.
2. Fasilitator menjelaskan desain kegiatan
secara umum, yaitu akan diselenggarakan
Hari II:
Waktu Pokok Bahasan
1 x 45 menit
Review materi hari IPermainan Peran II:Pengolahan Data dan Penyusunan Indeks Pengaduan Masyarakat (IPM)Analisis penyebab pengaduan Masyarakat dan penyusunan alternatif solusi
3 x 45 menitJanji Perbaikan LayananDiskusi dan tanya jawab
2 x 45 menit
Permainan peran III:Penyusunan Janji Perbaikan LayananPenyusunan rekomendasi untuk advokasi di tingkat dinas/kabupaten
1 x 45 menitRencana Tindak Lanjut Survei Pengaduan MasyarakatPenutupan
115www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
menyampaikan pendapatnya terkait dengan
topik yang tengah dibahas.
2. Beri kesempatan kepada setiap peserta
untuk mengajukan pertanyaan. Tawarkan
dulu komentar atas pertanyaan peserta
kepada peserta yang lain, agar suasana
diskusi tidak hanya berjalan 1 arah. Tugas
fasilitator adalah memfasilitasi proses
diskusi dan mengarahkan jika ada proses
diskusi yang menyimpang.
Rincian aktivitas per sesi adalah sebagai berikut:
3. Sesi-sesi Hari I:
1. SesiI: Selain memberikan penjelasan
umum dan melakukan bina suasana seperti
yang sudah dijelaskan dalam pengantar,
fasilitator juga memfasilitasi peserta untuk
melakukan self asessment. Self assessment
dilakukan melalui diskusi untuk membahas
pelaksanaan mekanisme Pengelolaan
Pengaduan saat ini. Melalui self assessment
ini diharapkan akan dapat menginventarisir
kendala dan peluang yang ada terkait
dengan pelaksanaan Pengelolaan
Pengaduan saat ini.
2. SesiII: Nara sumber menyajikan materi
tentang Pengelolaan Pengaduan:
pengertian dan kaitannya dengan Undang-
undang pelayanan publik. Aspek penting
yang harus dijelaskan adalah keterkaitan
antara Pengelolaan Pengaduan dengan
undang-undang pelayanan publik sebagai
dasar hukum yang mengatur bagaimana
sebaiknya organisasi pelayanan publik
selama 2 hari, dengan alokasi waktu 8 x 45
menit per hari. Pada hari pertama dilakukan
penyampaian materi tentang Pengelolaan
Pengaduan: pengertian dan kaitannya
dengan undang-undang pelayanan
publik, serta mekanisme Pengelolaan
Pengaduan, khususnya melalui survei
pengaduan. Hari pertama ditutup dengan
permainan peran pelaksanaan lokakarya
pengaduan dan penyusunan instrumen
pengaduan. Hari kedua peserta diminta
melanjutkan permainan peran dengan
simulasi pelaksanaan survei pengaduan dan
dilanjutkan dengan penyusunan IPM dan
perumusan alternatif solusi. Materi terakhir
di hari kedua adalah tentang Janji Perbaikan
Layanan. Pendekatan pelatihan disamping
penjelasan dengan metode ceramah juga
dilakukan permainan peran.
3. Fasilitator melakukan bina suasana untuk
mencairkan situasi sebelum memulai
pelatihan. Kegiatan yang bisa dilakukan
misalnya: perkenalan, mapping harapan
peserta dan permainan yang memotivasi.
2. Proses pelatihan
1. Fasilitator atau nara sumber menyajikan
materi sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan. Gunakan media pembelajaran
yang sesuai untuk memudahkan
penangkapan peserta. Bahan presentasi
dapat menggunakan bahan yang tersedia
dalam modul ini. Gunakan metode interaktif,
dengan mengutamakan peran aktif dari
seluruh peserta. Minta peserta untuk
Lampiran A - Uraian Substansi
116 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
beroperasi. Hal inilah yang menjadi fokus
KINERJA yaitu mewujudkan tata kelola
organisasi yang baik (good corporate
governance).
3. SesiIII: Nara sumber menyajikan
materi tentang Mekanisme Pengelolaan
Pengaduan, khususnya tentang survei
pengaduan. Langkah dalam melakukan
survei pengaduan dijelaskan secara rinci
disertai contoh untuk memudahkan peserta
nantinya saat melakukan permainan peran.
4. SesiIV: Minta peserta untuk melakukan
permainan peran. Pada permainan peran
pertama ini minta peserta untuk melakukan
Pengelolaan Pengaduan. Untuk itu bagi
peserta menjadi beberapa posisi sesuai
setting yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil
lokakarya, minta peserta untuk menyusun
instrumen survei pengaduan. Permainan
peran diakhiri dengan simulasi pelaksanaan
survei pengaduan.
4. Sesi-sesi Hari II:
1. SesiI: Secara acak, minta perwakilan
peserta untuk mereview materi yang telah
dibahas di hari I. Lakukan review dalam
suasana santai, jika diperlukan gunakan
teknik permainan.
2. SesiII: Minta peserta untuk kembali
melakukan permainan peran. Pada
permainan peran kedua ini yang dilakukan
adalah simulasi Pengolahan Data dan
Penyusunan Indeks Pengaduan Masarakat
dengan menggunakan data yang diperoleh
dari pelaksanaan survei hari pertama.
Berdasarkan temuan tersebut lakukan
analisis penyebab pengaduan masyarakat
dan penyusunan alternatif solusi.
3. SesiIII: Nara sumber menyajikan materi
tentang Janji Perbaikan Layanan dengan
memperkaya materi dari Praktik Baik daerah
lain. Hal yang dijelaskan adalah proses
menyusun Janji Perbaikan Layanan serta
penyusunan rekomendasi teknis untuk
advokasi kepada pemerintah daerah atau
pihak lain yang terkait.
4. SesiIV: Minta peserta untuk melakukan
permainan peran kembali terkait dengan
topik Janji Perbaikan Layanan. Lakukan
simulasi proses menyusun Janji Perbaikan
Layanan dan rekomendasi untuk advokasi
di tingkat dinas/kabupaten berdasarkan
keluhan yang muncul dari permainan peran
pertama dan kedua.
c) Penutup
Fasilitator menutup sesi dengan menarik
kesimpulan dari hasil presentasi dan tanya
jawab, serta penjelasan rencana tidak lanjut.
Fasilitator memastikan bahwa aspek governance
seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas,
responsifness serta inovasi muncul dalam
rencana tindak lanjut.
117www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Uraian Substansi
1. Pengelolaan Pengaduan
Tuntutan masyarakat terkait tata kelola yang
baik (good governance) semakin meningkat.
Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari
semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat
dan pengaruh globalisasi. Untuk mensikapi hal
itu organisasi publik harus melakukan perubahan
yang terarah dan mengarah pada terwujudnya
suatu pemerintahan yang baik yang bermuara pada
peningkatan pelayanan publik dengan melibatkan
partisipasi masyarakat.
Metode Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
dengan Partisipasi Masyarakat sebagaimana
diatur dalam Permenpan 13/2009 adalah metode
peningkatan kualitas pelayanan publik yang
merupakan upaya bersama berbagai pihak yang
terkait dengan penyelenggaraan dan penyediaan
pelayanan dan para pengguna pelayanan untuk
menciptakan pelayanan publik menjadi terintegrasi
antara lingkungan pelayanan dengan proses
penyediaan pelayanan publik.
Pendekatan ini dimulai dengan Pengelolaan
Pengaduan pengguna pelayanan sebagai dasar
untuk merumuskan dan melaksanakan upaya nyata
perbaikan. Dengan pendekatan ini, sejak dini dan
dalam keseluruhan proses, pihak-pihak dilibatkan
secara maksimal dalam penetapan standar
pelayanan publik.
Prinsip dasar dari pelayanan publik adalah:
Transparan, daya tanggap, sederhana, mudah diakses, partisipatif, dan dapat dipercayai dan
diandalkan.
Banyak cara yang bisa dilakukan organisasi
pelayanan kesehatan (termasuk puskesmas)
untuk memperbaiki kinerjanya. Diantaranya
adalah melalui janji perbaikan layanan (citizen
charter). Janji perbaikan layanan merupakan
suatu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan
dan kepuasan masyarakat, termasuk minat dan
kepentingan politis yang peduli bahwa pemerintah
menyediakan pelayanan dengan kualitas terbaik.
Melalui Janji perbaikan layanan ini, masyarakat
sebagai pengguna layanan berhak mendapatkan
informasi sebelumnya tentang jenis-jenis pelayanan
yang diberikan termasuk persyaratannya, prosedur
pengaduan yang jelas serta penanganan yang
adil. Berikut ini ditampilkan perbandingan antara
manajemen pelayanan konvensional dengan
manajemen pelayanan yang telah menerapkan
kontrak layanan.
Lampiran A - Uraian Substansi
118 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Manajemen Pelayanan Konvensional Citizen Charter
• Dirumuskan sepihak oleh pemerintah dan bersifat tertutup, serta sebagai pedoman penyelenggara pelayanan.
• Sebagai alat kontrol pemerintah.• Prosedur pelayanan yang cenderung
mengatur kewajiban pengguna layanan, tetapi mengabaikan haknya.
• Pelayanan publik menjadi urusan dan tanggung jawab pemerintah.
• Dirumuskan sebagai sebuah kesepakatan bersama yang bersifat terbuka.
• Sebagai instrumen publik untuk mengontrol jalannya penyelenggaraan pelayanan.
• Mengatur hak dan kewajian pengguna layanan dan penyedia layanan secara seimbang.
• Pelayanan publik menjadi urusan dan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan warga masyarakat.
Sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat
dalam peningkatan pelayanan publik, sesuai
Permenpan 13/2009, masyarakat mendapatkan
kesempatan untuk menyampaikan berbagai saran,
masukan dan juga pengaduan terkait dengan
pelayanan yang diberikan oleh pihak penyedia
layanan. Pihak penyedia layanan, yang dalam
konteks ini adalah puskesmas, berkewajiban
memberikan ruang kepada partisipasi masyarakat
serta bersedia merespon berbagai pengaduan,
saran dan masukan dari masyarakat serta bersama-
sama menyusun suatu kesepakatan sebagai upaya
peningkatan pelayanan yang disepakati bersama,
baik dalam bentuk Janji Perbaikan Pelayanan yang
didasarkan pada standar pelayanan yang ada.
Pada modul ini, KINERJA akan fokus pada
pendampingan Janji Perbaikan Pelayanan sebagai:
1) yang merupakan salah satu bentuk Pengelolaan
Pengaduan yang didasarkan pada pelaksanaan
survei pengaduan dan 2) bagian dari Janji Perbaikan
Layanan Puskesmas.
Untuk informasi yang lebih lengkap, KINERJA telah
mengembangkan satu modul lengkap dan detail
tentang Mekanisme Penanganan Pengaduan.
Modul ini berisi survei pengaduan masyarakat dan
advokasi untuk pengembangan Janji Perbaikan
Layanan Puskesmas yang dapat dimonitoring
pelaksanaannya oleh warga dan pengembangan
rekomendasi teknis untuk pengaduan masyarakat
yang penyelesaiannya harus melalui kebijakan dari
SKPD kesehatan/daerah yang akan disampaikan
kepada dinas kesehatan.
2. Pengelolaan Pengaduan
Pengaduan atau keluhan adalah pernyataan
ketidakpuasan, apapun bentuknya (tertulis maupun
lisan), tentang pelayanan, tindakan dan/atau
kekurangan tindakan yang dilakukan oleh instansi
penyedia pelayanan atau para personilnya yang
mempengaruhi atau dirasakan oleh para pengguna
pelayanan tersebut.
119www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Pengaduan masyarakat terhadap kinerja
pelayanan sangat bermanfaat sebagai ”pintu
masuk” peningkatan kualitas pelayanan. Para
pengguna pelayanan lebih mudah menyatakan
keluhan, pengaduan, atau ketidakpuasan daripada
menyatakankan saran, rekomendasi atau
kepuasan terhadap kinerja pelayanan. Pengaduan
pengguna pelayanan publik biasanya lebih bermotif
tanggungjawab dibanding sekedar penyampaian
kritik dan saran. Keterlibatan langsung dan berulang-
ulang melalui interaksi antara penyedia layanan
dan pengguna layanan adalah alasan yang kuat
mengapa mereka merasa bertanggungjawab untuk
memperbaiki layanan publik.
Penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik
tidak perlu merasa khawatir dan enggan untuk
menghadapi atau menerima pengaduan. Itulah
sebabnya dalam metode ini pengaduan justru
dihimpun melalui curah pendapat dalam lokakarya
Pengelolaan Pengaduan dan survei pengaduan, dan
tidak hanya ditunggu dengan menyediakan kotak
pengaduan.
3. Tahapan Pengelolaan Pengaduan
Sebagai bentuk konkrit dalam usaha untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik, Permenpan
13/2009 menjelaskan empat tahap kegiatan untuk
melakukan Pengelolaan Pengaduan, yaitu seperti
berikut:
3.2 Survei pengaduan
Daftar pengaduan yang telah disusun dalam
kuesioner dalam langkah Pengelolaan
Pengaduan merupakan input untuk melakukan
survei pengaduan masyarakat. Survei
pengaduan ini sekaligus memperkuat peran
masyarakat dalam meningkatkan kualitas
pelayanan. Hasil yang dicapai dalam langkah
ini yakni tersusunnya lembar indeks pengaduan
masyarakat yang didokumentasi dalam matriks
IPM (Indeks Pengaduan Masyarakat)
3.3 Lokakarya Analisis Masalah Penyebab Pengaduan
Indeks pengaduan yang dihasilkan memberi
masukan yang sistematis tentang indikasi
tingkat pengaduan tertinggi sampai yang
terendah. Untuk kebutuhan tindakan perbaikan,
pelaksanaan lokakarya analisis masalah
penyebab pengaduan dilaksanakan dengan
tujuan untuk mengetahui sebab masalah
dari setiap item pengaduan. Langkah ini
juga menghasilkan rumusan informasi jalan
keluar (solusi) atas setiap penyebab masalah
pengaduan yang muncul, baik solusi yang
bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.
Solusi permasalahan yang bersifat internal
didokumentasi dalam Janji Perbaikan
Pelayanan, sedangkan solusi eksternal
didokumentasi dalam Rekomendasi Perbaikan
Pelayanan yang seharusnya disampaikan
Lampiran A - Uraian Substansi
120 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
kepada Dinas Kesehatan agar dipenuhi. Baik
dokumen Janji Perbaikan Pelayanan maupun
dokumen Rekomendasi Perbaikan Pelayanan
menjadi instrumen utama untuk memulai
langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik.
3.4 Monitoring dan Evaluasi
Langkah ini bermaksud untuk melakukan
pembuktian status atas masing-masing janji
dan rekomendasi perbaikan pelayanan publik
yang akan dilaksanakan oleh penyelenggara
pelayanan publik. Sejumlah pihak yang terlibat
didalam langkah ini antara lain tim peningkatan
kualitas pelayanan, tim pelaksana kualitas
pelayanan publik, serta masyarakat pengguna
pelayanan.
Monitoring dan evaluasi menggunakan dua
pendekatan, yaitu: 1) pendekatan verifikasi janji
dan rekomendasi perbaikan, dan 2) pendekatan
survei ulang. Dengan dua pendekatan tersebut,
monitoring dan evaluasi akan menghasilkan
lembaran cek realisasi janji sebagai bukti telah
dilaksanakan kegiatan monitoring dan indeks
pengaduan masyarakat baru (IPM Baru) sebagai
bukti hasil survei ulang untuk mengetahui tingkat
pemenuhan status dari janji dan rekomendasi
perbaikan pelayanan publik.
4. Survei Pengaduan
Survei pengaduan adalah sebuah metode untuk
menghimpun berbagai keluhan, pengaduan, atau
komplain masyarakat selaku pengguna layanan
atas kinerja pemberi pelayanan. Pemberi pelayanan
secara aktif menggali informasi dari masyarakat
tentang hal-hal yang masih menjadi keluhan
masyarakat melalui wawancara terstruktur dengan
kuesioner.
Kuesioner survei pengaduan disusun berdasarkan
daftar pengaduan masyarakat yang diperoleh dari
Lokakarya Pengelolaan Pengaduan. Lokakarya
Pengelolaan Pengaduan ini diselenggarakan oleh
pemberi pelayanan dengan melibatkan masyarakat
selaku pengguna layanan. Setelah kuesioner
survei pengaduan tersusun, maka tahapan dalam
penyelenggaraan survei pengaduan selanjutnya
adalah sebagai berikut:
4.1 Persiapan:
1. Menyiapkan Tim Pelaksana dan tenaga
tambahan sukarela untuk melakukan survei
2. Menggandakan kuesioner survei
3. Membagi wilayah dan menentukan strategi
kerja
4. Menetapkan jumlah responden
5. Menyiapkan alat bantu
6. Mempublikasikan pelaksanaan survei
kepada masyarakat
7. Menetapkan teknik survei yang akan
dilakukan.
4.2 Pelaksanaan:
1. Melakukan wawancara dengan responden
(masyarakat pengguna layanan)
121www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
2. Membuat rekapitulasi hasil survei
3. Menyusun Indeks Pengaduan Masyarakat
(IPM)
4. Mempersiapkan dan memasang grafik IPM
di papan informasi
5. Membuat lansiran berita (press release)
6. Mengundang wartawan untuk jumpa pers
7. Mengarsipkan kuesioner dan IPM.
4.3 Indeks Pengaduan Masyarakat (IPM)
IPM yang dihasilkan dari survei pengaduan
dapat memberikan gambaran indikasi tingkat
pengaduan tertinggi sampai yang terendah.
Hasil inilah yang akan ditindaklanjuti untuk
dicarikan alternatif solusi. Oleh karena itu
mudah dipahami bahwa jika survei pengaduan
ini dilakukan secara kontinu, maka dengan
sendirinya akan terjadi peningkatan kualitas
yang berkesinambungan pada pemberi
pelayanan.
Pembuatan IPM didasarkan pada jumlah total
rekapitulasi akhir. Pernyataan pengaduan
diurutkan berdasarkan jumlah responden yang
mengadu. Pernyataan pengaduan dengan
jumlah responden yang mengadu tertinggi
akan menjadi peringkat kesatu (ranking 1).
Pengaduan peringkat 1 ditempatkan paling
atas, menyusul di bawahnya adalah pengaduan
peringkat 2, demikian seterusnya secara berurut
sesuai peringkatnya.
Dalam membuat IPM dapat menggunakan
cara manual atau dengan menggunakan excel
dalam komputer dengan format Bar dengan
menyusun dari nilai pengaduan yang tertinggi
sampai dengan yang terendah. Setelah IPM
selesai sebaiknya diberi pengantar yang berisi
terima kasih kepada responden yang telah
berpartisipasi dalam survei pengaduan dan hasil
survei ini akan ditindaklanjuti dengan lokakarya
analisa masalah penyebab pengaduan dan
rencana tindak nyata perbaikan.
5. Mekanisme Pengaduan Lainnya
Perlu dipahami bahwa mekanisme pengaduan
masyarakat tidak hanya dapat diperoleh
melalui Survei Pengaduan Masyarakat, tapi
juga ada beberapa pendekatan lainnya seperti
lewat Kotak Pengaduan/Saran, SMS gateway,
dan hotline telpon. Untuk menjamin bahwa
masyarakat ingin memberikan pengaduannya,
maka penting bagi unit layanan kesehatan
(puskesmas) mengembangkan mekanisme
Pengelolaan Pengaduan. Masyarakat perlu
terinformasi tentang adanya layanan pengaduan
yang disediakan oleh puskesmas untuk
digunakan oleh masyarakat dalam menyatakan
pengaduan/keluhan terkait layanan kesehatan
mereka. Selain informasi tentang adanya
layanan pengaduan, informasi tentang SOP
penanganan pengaduan tersebut perlu juga
diinformasikan secara jelas dan SOP tersebut
mudah diakses dan dibaca oleh masyarakat.
Dalam mengembangkan mekanisme
penanganan pengaduan, unit layanan
kesehatan perlu melibatkan tim yang terdiri dari
Lampiran A - Uraian Substansi
122 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
staf puskesmas, perwakilan MSF atau Komite
Kesehatan Kecamatan/Badan Pertimbangan
Kesehatan atau perwakilan PKK, Tokoh
Agama, Tokoh Masyarakat, kader kesehatan
dan pemerhati kesehatan lainnya diwilayah
Puskesmas. Keterlibatan perwakilan masyarakat
ini penting sebagai bentuk ‘pengawasan
publik’ terhadap Pengelolaan Pengaduan oleh
unit layanan, sertauntuk menjamin bahwa
pengaduan dari masyarakat memang ditanggapi
secara serius oleh Puskesmas.
Selain itu, perwakilan masyarakat ini dapat
menjadi ‘promotor’ ditingkat masyarakat dalam
menginformasikan mekanisme pengaduan di
unit layanan dan menginformasikan tentang
keseriusan unit layanan dalam menanggapi
pengaduan masyarakat. Dengan promosi
semacam ini ditingkat masyarakat, maka bisa
lebih dijamin keaktifan masyarakat dalam
memberikan tanggapan terhadap pelayanan
yang mereka terima.
6. Janji Perbaikan Layanan
Janji Perbaikan Layanan merupakan salah satu
upaya penting dalam peningkatan pelayanan publik.
Hal ini sesuai dengan amanat Undang Undang No.
25/2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
No. 13/2009 tentang Pedoman Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi
Masyarakat. KINERJA mendorong Puskesmas
sebagai organisasi pelayanan publik untuk dapat
meningkatkan pelayanannya melalui penguatan di
sisi penyedia layanan dan juga penerima layanan.
Janji Perbaikan Layanan Puskesmas merupakan
suatu strategi untuk memberikan jaminan kualitas
penyedia layanan agar semakin responsif terhadap
kebutuhan masyarakat, serta semakin akuntabel
dalam memberikan pelayanan baik kepada
pemerintah maupun masyarakat melalui monitoring
kinerja pelayanan.
Beberapa prasyarat penting untuk mewujudkan
pelayanan publik yang semakin baik antara lain:
1. Komitmen Pimpinan
2. Perubahan pola pikir (paradigma) terhadap
fungsi pelayanan
3. Partisipasi masyarakat pengguna layanan
4. Saling percaya
5. Kesadaran penyelenggara dan pelaksana
pelayanan publik
6. Keterbukaan
7. Ketersediaan Anggaran
8. Tumbuhnya rasa memiliki
9. Adanya respon atau tindakan nyata perbaikan
10. Kejujuran
11. Realistis dan cepat
12. Umpan balik terhadap masukan dari masyarakat
13. Keberanian dan kebiasaan menerima
pengaduan
14. Memulai dengan hal sederhana dan menjadikan
keberhasilan sebagai motivasi melakukan hal
yang lebih besar.
123www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Banyak pihak yang terlibat dalam Pengelolaan
Pengaduan ini antara lain:
1. Kepala Puskesmas
2. Petugas pelayanan di Puskesmas
3. Perwakilan masyarakat/MSF/ Badan Penyantun
Puskesmas
4. Bidan koordinator
5. Masyarakat pengguna layanan puskesmas
setempat
6. Organisasi Masyarakat/LSM pemerhati
pelayanan kesehatan
7. Tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat.
7. Pengembangan Janji Perbaikan Layanan
Setelah gambaran Indeks Pengaduan Masyarakat
diketahui, dilakukan Lokakarya Analisis Masalah
Penyebab Pengaduan. Lokakarya ini bertujuan
untuk mendalami penyebab setiap pengaduan
yang ada, untuk dicarikan solusinya. Prioritas
solusi internal yang sudah diidentifikasikan
kemudian disusun dalam bentuk Janji Perbaikan
Layananpuskesmas. Untuk solusi eksternal,
perlu disusun suatu dokumen Rekomendasi
Perbaikan Layanan yang akan diserahkan pada
Dinas Kesehatan dan Pemerintah daerah untuk
ditindaklanjuti.
Penyusunan Janji Perbaikan Layanan tersebut
dilakukan dengan melibatkan pemberi dan
pengguna layanan.
Janji Perbaikan Layanan yang telah disusun
selanjutnya dipublikasikan kepada masyarakat
dalam bentuk poster, brosur, atau media cetak lain
yang kreatif. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat
dapat turut memantau proses perbaikan layanan
yang dilakukan.
Metode pemantauan dan evaluasi Janji dan
Rekomendasi Perbaikan Pelayanan terdiri daridua
pendekatan:
1. Verifikasi Status Janji dan Rekomendasi
Perbaikan Pelayanan
2. Mengulangi survei pengaduan masyarakat
dengan menggunakan kuesioner yang
sama pada saat survei sebelumnya dan
membandingkan hasil (Indeks Pengaduan
Masyarakat) yang diperoleh dari kedua survei
tersebut.
Panduan Pelaksanaan
1. Tahap persiapan
1.1 Sosialisasi internal unit layanan untuk membangun komitmen internal, dari pimpinan/pembuat keputusan sampai staff unit layanan
Dalam tahap persiapan ini penting untuk unit
layanan puskesmas mensosialisasikan secara
internal tentang kebutuhan untuk mendengarkan
masukan/keluhan/pengaduan dari masyarakat
Lampiran A - Uraian Substansi
124 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
menjadi bahan untuk perbaikan layanan
puskesmas mereka.
Unit layanan perlu diyakinkan bahwa
pengaduan/keluhan masyarakat ini bukanlah
bentuk ‘kritikan dan penghakiman’ yang diajukan
oleh masyarakat terhadap petugas pelayanan,
tapi hal ini justru menjadi pintu masuk untuk
dapat melibatkan masyarakat untuk bersama-
sama bertanggungjawab dalam mewujudkan
pelayanan publik yang lebih baik dan responsif
terhadap kebutuhan masyarakat.
1.2 Membuka ruang partisipasi bagi masyarkat
Ruang ini berada dalam bentuk pengaduan
yang kemudian direspons secara memadai
oleh layanan kesehatan dalam bentuk Janji
Perbaikan Layanan menjadi penting dalam
mendorong keterlibatan yang lebih besar dari
masyarkat di kemudian hari.
1.3 Pembentukan tim kecil unit penanganan pengaduan masyarakat
Menunjuk sekelompok orang yang terdiri dari
pimpinan dan staf unit layanan serta perwakilan
dari pemangku kepentingan kunci tingkat
puskesmas (misalnya Forum multi stakeholder/
multi pihak/komite kesehatan kecamatan/badan
pertimbangan kesehatan, atau pemerintah
kecamatan/desa, perwakilan PKK, Toga, Toma,
kader kesehatan dan pemerhati kesehatan
lainnya di wilayah Puskesmas) dengan gender
seimbang dan mengakomodir kelompok rentan
yang akan membantu unit layanan dalam
merancang dan melakukan survei pengaduan
masyarakat dan dalam penyusunan Janji
Perbaikan Layanan. Tim kecil dapat berfungsi
sebagai motor penggerak dari pelaksanaan
survei pengaduan dan fasilitator untuk
pengembangan Janji Perbaikan Layanan.
1.4 Pengembangan rencana aksi (POA)
Ada beberapa aktifitas penting dalam
pelaksanaan survei pengaduan masyarakat ini
yang perlu dikembangkan dalam rencana aksi
(aktifitas kegiatan).
No DetailAktifitas Penanggung jawab
Waktu Pelaksanaan
1 Sosialisasi tentang survei pengaduan untuk membangun komitmen
2 Lokakarya/FGD pengembangan kuesioner survei pengaduan
125www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
No DetailAktifitas Penanggung jawab
Waktu Pelaksanaan
3 Pelaksanaan Survei pengaduan
4 Pengolahan data dan pembangan Index Pengaduan Masyarakat (IPM)
5 Lokakarya Analisa Penyebab Pengaduan Masyarakat dan Rekomendasinya
6 Penyusunan janji perbaikan layanan dan rekomendasi teknis
7 Pengesahan Janji perbaikan layanan dan Sosialisasi pada masyarakat
8 Pertemuan teratur di Puskesmas untuk monitoring dan pertemuan dengan lintas sector untuk melaporkan kemajuan dari pelaksanaan janji perbaikan layanan
9 Pengembangan rencana survei pengaduan berikutnya
2. Tahap Pelaksanaan
2.1 Sosialisasi awal untuk membangun komitmen antar pemangku kepentingan
Dalam kegiatan membangun komitmen antar
pemangku kepentingan untuk pelaksanaan
survei dan meningkatkan partisipasi masyarakat
sebagai responden survei pengaduan,
maka dibutuhkan adanya sosialisasi awal
tentang pentingnya masukan/pengaduan
dari masyarakat untuk perbaikan pelayanan
puskesmas.
Sosialisasi awal dapat dilakukan oleh
puskesmas sebagai unit layanan secara
terintegrasi dalam kegiatan musrenbang
bersama lintas sektor, dan kegiatan lokakarya
mini (bersama masyarakat) yang dihadiri oleh
perwakilan Dinas Kesehatan, Forum multi
stakeholder/multi pihak/komite kesehatan
kecamatan/badan pertimbangan kesehatan,
atau pemerintah kecamatan/desa, perwakilan
PKK, Toga, Toma, kader kesehatan dan
pemerhati kesehatan lainnya diwilayah
Puskesmas.
Dalam sosialisasi ini perlu diinformasikan
tentang apa itu survei pengaduan dan kemudian
Lampiran A - Uraian Substansi
126 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
mendiskusikan bagaimana responden
survei pengaduan akan diidentifikasi dan
mekanisme pengumpulan data lapangan. Input
dan masukan dari pemangku kepentingan
perlu dicatat sebagai masukan untuk
menyempurnakan pelaksanaan pada tahap
berikutnya.
2.2 Pengembangan dan penyiapan instrumen/kuesioner
Pengembangan kuesioner dapat dilakukan lewat
beberapa tahapan antara lain melalui Diskusi
Kelompok Terarah (FGD) dan dilanjutkan
dengan lokakarya antar pemangku kepentingan
untuk membahas isu pengaduan yang akan
dimasukkan dalam kuesioner survei
Diskusi Kelompok Terarah (FGD):
• Diskusi Kelompok Terarah ini penting
untuk dilakukan oleh unit layanan yang
sebelumnya belum pernah melakukan survei
pengaduan masyarakat;
• Diskusi perlu dilakukan dengan masyarakat
yang pernah mengakses layanan
puskesmas (layanan pemeriksaan
kehamilan dan nifas, konseling IMD dan
ASI Eksklusif) untuk menggali keluhan/
pengaduan mereka terhadap layanan
kesehatan yang pernah mereka jalani.
Penting untuk menjamin bahwa keterwakilan
dari perempuan sebagai konsumen
utama dari layanan kesehatan KIA dan
juga laki-laki yang pernah mendampingi
pasangannya dalam mengakses layanan
tersebut;
• Temuan-temuan utama topik pengaduan
masyarakat yang didapat dari FGD ini,
kemudian dijadikan daftar keluhan/pengaduan
masyarakat dalam draf kuesioner.
2.3 Lokakarya pengembangan kuesioner pengaduan
Lokakarya ini dilakukan dengan tujuan
untuk memfinalisasi daftar pengaduan
masyarakat yang didapat melalui proses FGD
ke dalam bentuk kuesioner atau (apabila
FGD tidak dilaksanakan sebelumnya) untuk
mengembangkan kuesioner pengaduan
berdasarkan masukan peserta lokakarya.
Lokakarya ini penting untuk dihadiri oleh
perwakilan dari dinas kesehatan, Forum multi
stakeholder/multi pihak/komite kesehatan
kecamatan/badan pertimbangan kesehatan,
atau pemerintah kecamatan/desa, perwakilan
PKK, Toga, Toma, kader kesehatan dan
pemerhati kesehatan lainnya di wilayah
Puskesmas dengan jender yang seimbang.
Pada akhir lokakarya diharapkan adanya
kesepakatan terhadap point-point pengaduan
masyarakat yang tertera dalam kuesioner
pengaduan yang akan ditanyakan kepada
responden atau masyarakat yang lebih luas
dalam bentuk survei.
127www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
2.4 Pelaksanaan Survei Pengaduan Keluhan Masyarakat
Pelaksanaan survei pengaduan dilakukan
dengan mengacu pada Buku Saku Mekanisme
Pengelolaan Pengaduan KINERJA dan
Pedoman Pelaksanaan Permenpan 13 tahun
2009.
Sampling responden dilakukan berdasarkan
purposive sampling, dengan penghitungan
berdasarkan tabel Morgan atau 25% dari
jumlah populasi berdasarkan jumlah ibu hamil
yang dilayani puskesmas dan pasangannya.
Jumlah sampel minimal 100 orang (perempuan
dan pasangannya laki-laki) yang tinggal di
wilayah kerja unit layanan terkait, yang pernah
mengakses layanan Persalinan Aman, Inisiasi
Menyusu Dini dan ASI Ekslusif.
2.5 Pengembangan Indeks Pengaduan Masyarakat (IPM)
Index pengaduan masyarakat merupakan hasil
tabulasi/penghitungan dari masing-masing topik/
pertanyaan pengaduan, di mana dilakukan
ranking terhadap pertanyan/topik pengaduan
mulai dari pengaduan/pertanyaan yang paling
banyak dilaporkan atau dikeluhkan oleh
masyarakat sampai pengaduan yang paling
sedikit dikeluhkan masyarakat.
Contoh rekap pengaduan disajikan dalam
bentuk tabel, seperti contoh berikut.
Lampiran A - Uraian Substansi
128 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Indeks pengaduan masyarakat ini menjadi alat
penting bagi pengelola/manejer puskesmas
untuk menentukan prioritas pengaduan
masyarakat yang bisa ditindak lanjuti oleh
puskesmas kedepannya.
Indeks Pengaduan Masyarakat dapat
dikembangkan oleh tim kecil yang dibuat
Puskesmas.
2.6 Analisa Penyebab Keluhan Masyarakat dan Rekomendasi melalui lokakarya
Analisa penyebab keluhan masyarakat dan
identifikasi tindak lanjutnya biasanya dilakukan
melalui suatu lokakarya. Dalam lokakarya
ini dianalisis akar penyebab pengaduan
masyarakat – baik terkait manajemen layanan
ditingkat layanan kesehatan ataupun terkait
kebijakan/program/anggaran ditingkat dinas
kesehatan/institusi SKPD lainnya (Lihat matriks
di bawah). Setelah akar masalah diidentifikasi
maka solusi/rekomendasi untuk mengatasi
keluhan/pengaduan masyarakat dapat
dikembangkan/ direncanakan baik ditingkat
puskesmas (dari solusi internal - sebagai bahan
dokumen Janji Perbaikan Layanan) dan juga
diajukan ke dinas kesehatan/institusi pemerintah
lainnya ditingkat Kabupaten/Kota (dari solusi
eksternal).
Lokakarya ini penting untuk dihadiri oleh
pihak puskesmas dan juga perwakilan dinas
kesehatan serta Forum multi stakeholder/multi
pihak/komite kesehatan kecamatan/badan
pertimbangan kesehatan, atau pemerintah
kecamatan/desa, perwakilan PKK, Toga, Toma,
kader kesehatan dan pemerhati kesehatan
lainnya di wilayah Puskesmas.
Lihat Seri Pembelajaran Mekanisme Pengelolaan
Pengaduan KINERJA dan Pedoman Pelaksanaan
Permenpan 13/2009 untuk lebih detail.
NO PERNYATAAN PENGADUAN PENYEBAB
SOLUSI
INTERNAL EKSTERNAL1
2
3
4
5
6 dstnya
129www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
2.7 Penyusunan Janji Perbaikan Layanan (tingkat Puskesmas) dan Rekomendasi Teknis kepada tingkat daerah
Dari hasil analisa penyebab pengaduan dan
identifikasi solusi internal, maka tim kecil
penanganan pengaduan puskesmas perlu
membuat prioritas solusi internal yang akan mampu
diselesaikan dalam waktu 1 tahun mendatang.
Prioritas solusi internal yang sudah diidentifikasikan
ini kemudian disusun dalam bentuk Janji Perbaikan
Layanan Puskesmas.
Untuk solusi eksternal, perlu disusun suatu dokumen
rekomendasi teknis yang akan diserahkan pada
dinas kesehatan dan pemerintah daerah lainnya
untuk ditindaklanjuti.
2.8 Pengesahan Janji Perbaikan Layanan oleh Kepala Puskesmas dan Sosialisasi pada masyarakat
Janji Perbaikan Layanan yang dikembangkan di
tingkat unit layanan ditandatangani oleh Kepala
Puskesmas/Kepala Unit Layanan, dan disaksikan
oleh perwakilan masyarakat sipil (misalnya
perwakilan forum multi stakeholder atau perwakilan
masyarakat lainnya) dan oleh Kepala Dinas
Kesehatan.
Dokumen Janji Perbaikan Layanan ini juga perlu
disahkan oleh Kepala Daerah dan Kepala DPRD.
Janji Perbaikan Layanan tersebut harus
disosialisasikan kepada masyarakat di wilayah kerja
puskesmas, baik melalui pertemuan sosialisasi
ataupun melalui publikasi dokumen Janji Perbaikan
Layanan di tempat-tempat publik, melalui radio dll.
2.9 Pertemuan teratur internal Puskesmas monitoring Janji Perbaikan Layanan dan pertemuan teratur lintas sektor untuk melaporkan kemajuan
dari pelaksanaan Janji Perbaikan Layanan
Bagian terpenting dari Janji Perbaikan Layanan
adalah implementasi pemenuhan janji perbaikan
layanan, dan juga monitoring sejauh mana janji
tersebut sudah dipenuhi.
Pengelola/manejer puskesmas perlu mencermati
capaian/progress dari pemenuhan janji layanan dan
mengintegrasi janji tersebut dalam perencanaan dan
penganggaran di tingkat puskesmas.
Dan sebagai bagian dari akuntabilitas layanan,
masyarakat dan/perwakilan masyarakat perlu
selalu diinformasikan kemajuan dari pemenuhan
janji layanan tersebut. Selain itu masyarakat juga
bisa diajak berdiskusi untuk mencari pemecahan
masalah apabila diidentifikasi adanya tantangan
untuk dapat memenuhi Janji Perbaikan Layanan
tersebut. Mobilisasi masyarakat menjadi aset
penting untuk dapat mendorong adanya pemenuhan
layanan kesehatan yang berkualitas.
Lampiran A - Uraian Substansi
130 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
2.10 Pengembangan Rencana Survei Pengaduan Berikutnya
Menurut aturan, survei pengaduan masyarakat
perlu dilakukan secara berkala, minimal setahun
sekali yang diikuti dengan Janji Perbaikan
Layanan untuk mengatasi pengaduan tersebut.
Siklus di atas perlu diulangi lagi dengan
pendekatan yang sama.
3. Tahap Monitoring & Evaluasi
Dalam proses monitoring yang penting diperhatikan
adalah:
• Apakah kegiatan sesuai dengan perencanaan?
− Kalau tidak sesuai, atau dampaknya
kurang, apa yang perlu ditambahkan atau
direncanakan?
Dalam evaluasi, perlu diperhatikan:
• Apakah kegiatan sudah sesuai dengan janji
layanan?
• Bagaimana keterlibatan masyarakat (dengan
jender seimbang) dalam melakukan monitoring
implementasi janji layanan?
• Apakah ada kendala dan tantangan dalam
implementasi/pelaksanaan Janji Perbaikan
Layanan?
• Apakah ada kegiatan diluar rencana?
Sebaiknya MSF dilibatkan dalam tahap monitoring
dan evaluasi Janji Perbaikan Layanan.
Berikut adalah sebuah contoh matriks yang dapat
digunakan pada saat monitoring dan evaluasi Janji
Perbaikan Layanan. Isi sebelah kiri harus sama
dengan Janji Perbaikan Layanan yang telah disusun
dan tidak boleh diubah.
Pengaduan Janji Perbaikan Layanan Status Realisasi Janji
Kegiatan yang sudah dilakukan
Tindak lanjut
1. Alat kontrasepsi gratis masih diperjualbelikan
1.1. Puskesmas melakukan koordinasi dengan Dinkes dan BPMPKB terkait distribusi Alkon yang berlabel gratis
Sudah Kebutuhan alkon langsung dikomunikasikan ke BPMPKB
1.2. Memberikan peringatan dan sanksi kepada petugas puskesmas dan jaringannya apabila memperjualbelikan alkon gratis
Sudah
131www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Pengaduan Janji Perbaikan Layanan Status Realisasi Janji
Kegiatan yang sudah dilakukan
Tindak lanjut
2. Tidak ada tempat untuk pelaksanaan di posyandu
2.1. Tidak ada tempat untuk pelaksanaan di posyandu
Sudah
2.2. Puskesmas mensosialisasikan dan mendiskusikan kembali konsep posyandu adalah milik masyarakat.
Sudah Puskesmas melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait lainnya seperti tomas, tokoh agama untuk meningkatkan peran dan pengembangan posyandu bersama semua pihak.
3. Informasi tentang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) kurang
3.1. Meningkatkan KIE petugas dan frekwensi sosialisasi tentang Kesehatan Ibu dan Anak melalui kelas Ibu tingkat kelurahan, misalnya dengan menggunakan lembar balik, Buku KIA, Poster dll.
Sudah Pembuatan dan pemasangan poster untuk sosialisasi kelas ibu hamil. Pembuatan lembar balik tentang IMD dan ASI Ekslusif yang sekarang tersedia di loket.
3.2. Meningkatkan pelayanan konsultasi KIA pada Bumil saat pemeriksaan kehamilan dan kunjungan ke puskesmas, puskel, poskeskel, posyandu.
Belum Diskusi antara staf Puskesmas dan bidan desa tentang penyuluhan yang dibutuhkan.
…. …. …. …. ….
Lampiran A - Uraian Substansi
132 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Contoh Praktek Baik
a) Pelaksanaan Kotak Saran di Puskesmas Batua, Kota Makassar
Kota Makassar telah menerapkan kotak saran
di setiap Puskesmas di seluruh wilayahnya.
Kotaksaran tersebut dibuka dan dibahas setiap
bulan dengan melibatkan kader posyandu dan MSF,
sehingga penyelesaian dan tindak lanjut disepakati
dan dilakukan secara bersama sehingga beban
tidak hanya pada Puskesmas tetapi juga pada
masyarakat. Kotak saran ini seharusnya terkunci,
dan kuncinya dipegang oleh staf kesehatan seperti
bidan atau kader.
b) Pelaksanaan SMS Gateway di Puskesmas Sungai Raya Kepulauan, Kabuapaten Bengkayang
Puskesmas Sungai Raya Kepulauan, di daerah
pinggir laut di Kabupaten Bengkayang, Provinsi
Kalimantan Barat, telah memiliki kotak saran sejak
lama. Namun, staf Puskesmas mengakui jarang ada
saran dan pengaduan di dalamnya.
Oleh karena ini, Kepala Puskesmas memutuskan
untuk melaksanakan SMS Gateway di
Puskesmasnya. Semua staf menyepakati untuk
mengadakan dan mempublikasikan tiga nomor HP
agar pasien dapat memberi pengaduan secara
langsung dan cepat. Dari nomor HP ini, satu
dipegang oleh Kepala Puskesmas, satu dipegang
oleh Bidan Koordinator, dan satu dipegang staf lain.
Sejak percetakan spanduk dengan informasi SMS
Gateway dan nomor HP tersebut, sudah sangat
lebih banyak saran disampaikan oleh pasien kepada
staf Puskesmas. Semua saran dan pengaduan
dicatat dalam buku pengaduan, dan kalau tidak
dapat langsung dibalas, saran tersebut dibahas
pada lokakarya mini bulanan.
133www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Contoh Instrumen Pengaduan Kabupaten Bener Meriah
Lampiran A - Uraian Substansi
134 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
d) Contoh Janji Perbaikan Layanan, Puskesmas Sekadau, Kab. Sekadau
135www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Contoh Bahan Presentasi
Yang berikut adalah beberapa slide dari presentasi
USAID-KINERJA. Seluruh presentasi dapat diakses
di file dalam CD yang terlampir.
Lampiran A - Uraian Substansi
136 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
137www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
139www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
66Standar Layanan dan Standard Operating Procedure (SOP)
Lampiran A - Uraian Substansi
140 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Standar Layanan dan Standard Operating Procedure (SOP)
Deskripsi Modul
Modul ini menguraikan tentang pentingnya peranan
Standar Layanan dan Standar Operasional Prosedur
(SOP) dalam mewujudkan pelayanan kesehatan
yang berkualitas untuk mendukung kesuksesan
program Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif.
Di dalam modul ini juga dijelaskan beberapa prinsip
dan langkah dalam menyusun SOP lokal, sehingga
diharapkan puskesmas dan dinas kesehatan dapat
mengimplementasikan isi modul dengan mudah.
Sasaran Pengguna
1. Organisasi Mitra Pelaksana (OMP)2. Konsultan/Pelatih3. Fasilitator kesehatan4. Staf Dinas Kesehatan5. Kepala Puskesmas, bidan koordinator dan bidan
desa6. Masyarakat yang peduli kesehatan (kader
kesehatan, PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, asosiasi, paguyuban).
Tujuan Pembelajaran
Tujuan Umum
Peserta mampu mendampingi Puskesmas
dan Dinas Kesehatan dalam menyusun dan
implementasi standar operasional prosedur (SOP)
sebagai cerminan dari akuntabilitas, tranparansi dan
kualitas pelayanan.
Modul 6
........dijelaskan
beberapa prinsip dan langkah dalam
menyusun SOP lokal,
........
141www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Pokok Bahasan
1. Relasi SOP dengan program KINERJA
2. Pentingnya SOP
3. Penyusunan SOP Teknis
4. Penyusunan SOP Layanan
5. Monitoring Penerapan SOP melalui Kartu
Kontrol.
Metode
Sesi pelatihan
1. Pemaparan materi
2. Diskusi dan tanya jawab
3. Kerja kelompok
4. Pemaparan hasil kerja kelompok.
Sesi Pendampingan
1. Sosialisasi materi
2. Pembentukan kelompok kerja yang melibatkan
pemberi dan MSF
3. Menyusun SOP bersama pemberi layanan dan
MSF
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan SOP.
Tujuan Khusus
Tujuan bagi peserta dalam Training of Trainers (TOT):
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan
mampu menjadi fasilitator untuk memberikan
pelatihan kepada instansi pemerintah dan unit
pelayanan kesehatan.
Setelah mengikuti TOT, peserta akan:
1. Mampu menjelaskan konsep Standard
Operating Procedure (SOP) dan relasinya
dengan Program USAID-KINERJA
2. Mampu menjelaskan peran penting SOP dalam
menjaga kualitas pelayanan
3. Mampu mendampingi Puskesmas dalam
menyusun Standard Operating Procedure (SOP)
4. Mampu mendampingi Puskesmas dalam
monitoring dan evaluasi penerapan SOP.
Tujuan bagi peserta dalam pelatihan instansi pemerintahdanunitpelayanankesehatan:
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan:
1. Memahami konsep SOP dan realisasinya
dengan program USAID-KINERJA
2. Memahami peran SOP dalam menjaga
akuntabilitas dan kualitas pelayanan
3. Mampu menyusun SOP
4. Mampu menerapkan SOP
5. Mampu melakukan monitoring dan evaluasi
SOP.
Lampiran A - Uraian Substansi
142 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Alat dan bahan
1. LCD projector
2. Laptop
3. Flipchart/kertas plano/metaplan/whiteboard
4. Alat tulis
5. Materi presentasi.
Waktu
Sesi pelatihan: Dua hari
Hari I:
Waktu Pokok Bahasan
1 x 45 menit
PembukaanPenjelasan singkat tentang Fokus Program KINERJABina Suasana
1 x 45 menit
Standar Operating Procedure (SOP) dan relasinya dengan Program USAID-KINERJADiskusi dan tanya jawab
1 x 45 menitPentingnya SOPDiskusi dan tanya jawab materi
3 x 45 menitProses Penyusunan SOP (SOP Teknis dan SOP Alur Layanan)Diskusi dan tanya jawab
2 x 45 menit Diskusi: Review SOP yang ada di puskesmas saat ini
Proses Fasilitasi Kegiatan Pelatihan
1. Pengantar
1. Fasilitator membuka sesi dengan
menyampaikan pentingnya manajemen
pelayanan puskesmas yang patisipatif,
akuntabel, responsif, transparan dan
inovatif. Penyusunan dan penerapan SOP
merupakan salah satu mekanisme untuk
menjamin terselenggaranya manajemen
pelayanan yang baik dan memenuhi aspek
good governance tersebut.
2. Fasilitator menjelaskan desain kegiatan
secara umum, yaitu akan diselenggarakan
selama 2 hari, dengan alokasi waktu 8 x 45
menit per hari. Pada hari pertama dilakukan
penyampaian materi tentang pentingnya
Standard Operating Procedure (SOP) dan
Hari II:
Waktu Pokok Bahasan1 x 45 menit Review materi hari I
2 x 45 menitPraktek: Desain SOP TeknisPemaparan hasil latihan
2 x 45 menitPraktek: Desain SOP LayananPemaparan hasil latihan
2 x 45 menit
Penerapan SOP dan Pemantauan kepatuhan menjalankan SOPDiskusi dan tanya jawabLatihan menyusun instrumen dan rencana pemantauan kepatuhan menjalankan SOP
1 x 45 menitPenyusunan rencana tindak lanjutPenutupan
143www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
sebagai dasar hukum yang mengatur
bagaimana sebaiknya organisasi pelayanan
publik dijalankan. Hal inilah yang menjadi
fokus KINERJA yaitu mewujudkan tata
kelola organisasi yang baik (good corporate
governance).
3. SesiIII: Nara sumber menyajikan materi
tentang Pentingnya SOP. Hal-hal yang
perlu mendapat penekanan khusus adalah:
pengertian SOP, manfaat SOP, dan macam-
macam SOP.
4. SesiIV: Nara sumber menyajikan materi
tentang penyusunan SOP, baik SOP teknik
maupun SOP layanan, yang meliputi
langkah penyusunan, format, dan teknik
penulisan SOP. Uraikan secara jelas
kemungkinan adanya partisipasi masyarakat
dalam proses penyusunan SOP.
5. SesiV: Minta peserta untuk membentuk
kelompok dan mendiskusikan kondisi
daerah terkait dengan SOP program
Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif
saat ini. Beberapa hal yang bisa disoroti
diantaranya: kelengkapan SOP teknis dan
SOP layanan dan kesesuaian SOP yang
ada dengan kaidah penyusunan SOP.
4. Sesi-sesi Hari II:
1. SesiI: Secara acak, minta perwakilan
peserta untuk mereview materi yang telah
dibahas di hari I. Lakukan review dalam
suasana santai dengan menggunakan teknik
permainan.
2. SesiII: Minta peserta untuk membentuk
kelompok dan berlatih menyusun SOP
proses penyusunannya. Hari kedua peserta
diminta untuk berlatih menyusun SOP
Teknis dan SOP Layanan, serta rencana
pemantauan kepatuhan menjalankan SOP.
2. Proses pelatihan
1. Fasilitator atau nara sumber menyajikan
materi sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan. Gunakan media pembelajaran
yang sesuai untuk memudahkan
penangkapan peserta. Bahan presentasi
dapat menggunakan bahan yang tersedia
dalam modul ini. Gunakan metode interaktif,
dengan mengutamakan peran aktif dari
seluruh peserta. Minta peserta untuk
menyampaikan pendapatnya terkait dengan
topik yang tengah dibahas.
2. Beri kesempatan kepada setiap peserta
(khususnya perempuan) untuk mengajukan
pertanyaan. Tawarkan dulu komentar
atas pertanyaan peserta kepada peserta
yang lain, agar suasana diskusi tidak
hanya berjalan 1 arah. Tugas fasilitator
adalah memfasilitasi proses diskusi dan
mengarahkan jika ada proses diskusi yang
menyimpang.
3. Sesi-sesi Hari I:
1. SesiI: Sudah dijelaskan dalam pengantar
2. SesiII: Nara sumber menyajikan materi
tentang relasi SOP dengan program
KINERJA. Aspek penting yang harus
dijelaskan adalah keterkaitan antara SOP
dengan undang-undang pelayanan publik
Lampiran A - Uraian Substansi
144 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
teknis. SOP yang hendak disusun sebaiknya
ditentukan berdasarkan hasil diskusi
hari sebelumnya, yaitu kegiatan penting
yang belum ada SOP dari Kementerian
Kesehatan, atau sudah ada SOP tetapi
belum sesuai dengan kaidah SOP. Temuan
yang belum sesuai dengan kaidah SOP
akan menjadi masukan kepada Kementerian
Kesehatan RI.
3. SesiIII: Sama seperti aktivitas pada sesi
II, tetapi di sesi III ini adalah untuk SOP
Layanan. Minta peserta untuk membentuk
kelompok dan berlatih menyusun SOP
Layanan. SOP yang hendak disusun
sebaiknya ditentukan berdasarkan hasil
diskusi hari sebelumnya, yaitu layanan
penting yang belum ada SOP, atau sudah
ada SOP tetapi belum sesuai dengan kaidah
SOP.
4. SesiIV: Nara sumber menyajikan materi
tentang penerapan dan pemantauan SOP.
Hal yang dijelaskan adalah langkah dalam
menerapkan SOP mulai dari sosialisasi
sampai dengan evaluasi dan revisi SOP.
Aspek penting dalam fase penerapan SOP
adalah pemantauan kepatuhan menjalankan
SOP. Sehingga dalam sesi IV ini juga
dibicarakan tentang instrumen pemantauan
kepatuhan menjalankan SOP. Minta peserta
untuk berlatih menyusun instrumen tersebut.
5. Penutup
Fasilitator menutup sesi dengan menarik
kesimpulan dari hasil presentasi dan tanya jawab,
serta penjelasan rencana tidak lanjut, termasuk
memberikan masukan kepada dinas kesehatan
berkaitan dengan perbaikan SOP kedepan bila
diperlukan.
Uraian Substansi
1. Program KINERJA dalam Standar Layanan
USAID-KINERJA memfokuskan dukungannya untuk
optimalisasi kinerja lembaga pelayanan publik
melalui intervensi pada sisi pengguna layanan
(demand) dan sisi penyedia layanan (supply). Pada
sisi demand, yang dilakukan adalah meningkatkan
kepedulian dan partisipasi aktif/keterlibatan
masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas
pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah,
yang disebut sebagai insentif. Pada sisi suplai,
yang dilakukan adalah meningkatkan kemampuan
pemberi layanan dalam mengelola pelayanan
melalui praktik yang baik yang disebut sebagai
inovatif. Pada kedua sisi tersebut diterapkan
proses tatakelola pemerintahan yang baik dengan
memfokuskan pada partisipasi, tranparansi,
akuntabilitas dan responsiveness.
Berdasarkan empat unsur governance yang
menjadi fokus KINERJA, maka penerapan standar
(acuan yang dipakai sebagai patokan dalam
penyelenggaraan kegiatan/tindakan) merupakan
bagian dari akuntabilitas. Pemberi layanan akan
memberikan pelayanan yang mencapai standar
yang ditentukan.
145www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Pelayanan publik harus dapat dipertanggunggugatkan
(akuntabilitas) kualitas pelayanan baik oleh pemberi
layanan maupun penerima layanan. Salah satu
bentuk pelayanan publik yang akuntabilitas adalah
pelayanan yang berdasarkan standar operasional
prosedur (SOP). Kualitas dalam pelayanan
kesehatan dipersepsikan menurut input, proses
dan ouput. Pelayanan kesehatan dengan tempat
yang mewah dan alat canggih merupakan faktor
input yang sering dipersepsikan kualitas/mutu
oleh pengguna layanan terutama masyarakat
kelompok menengah ke atas. Sedangkan SOP
merupakan aspek kualitas dari sisi proses dimana
seluruh pelayanan dilakukan sesuai dengan
standar yang diterjemahkan dalam SOP. Kepuasan,
tingkat kesembuhan, dan rendahnya kematian ibu
merupakan indikator kualitas dari sisi output.
USAID-KINERJA memfokuskan penguatan kualitas
pelayanan kesehatan pada aspek proses dimana
SOP sebagai pendorong dari kualitas pelayanan
program Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif.
Pendekatan yang inovatif dari KINERJA terhadap
SOP adalah mengembangkan pendekatan
sedemikian rupa sehingga pengguna pelayanan
mengetahui hak pelayanan sesuai dengan SOP.
KINERJA membantu daerah dampingan terutama
pengembangan SOP non tehnis meskipun KINERJA
turut membantu daerah mengembangkan SOP
tehnis karena permintaan dari dinas kesehatan
kabupaten/kota.
2. Persyaratan
Standar pelayanan yang didukung oleh KINERJA
sesuai dengan amanat UU No. 25/2009 tentang
Pelayanan Publik bahwa “Penyelenggara
berkewajiban menyusun dan menetapkan standar
pelayanan dengan memperhatikan kemampuan
penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi
lingkungan” (pasal 20 ayat 1).
UU tersebut juga mengamanatkan penyusunan
Standar Pelayanan Publik (SPP) ini dilakukan
dengan melibatkan partisipasi masyarakat seperti
tersurat dalam pasal 20 ayat (2), dengan tidak
diskriminatif, terkait langsung dengan pelayanan,
memiliki kompetensi dan mengutamakan
musyawarah, dan memperhatikan keberagaman.
USAID-KINERJA juga membentuk suatu forum
pada tingkat pelayanan yang disebut dengan Multi
Stakeholder Forum (MSF). Kelompok masyarakat
yang non pemerintah akan mewakili pihak
masyarakat dalam penyusunannya. Sehubungan
kapasitas masyarakat terhadap SOP teknis sangat
rendah, maka KINERJA memfokuskan keterlibatan
masyarakat pada SOP Alur Layanan.
Penyusunan standar pelayanan publik (SPP) harus
memiliki beberapa komponen (pasal 21) yaitu:
a) Dasar hukum
b) Persyaratan
c) Sistem, mekanisme, dan prosedur
d) Jangka waktu penyelesaian
e) Biaya/ tarif
f) Produk pelayanan
g) Sarana, prasarana, danatau fasilitas
h) Kompetensi pelaksana
i) Pengawasan internal
j) Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
k) Jumlah pelaksana
Lampiran A - Uraian Substansi
146 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
l) Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian
pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar
pelayanan
m) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa
aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-
raguan
n) Evaluasi kinerja pelaksana.
Sebagian dari SPP menentukan standar layanan,
yaitu patokan dalam penyelenggaraan layanan,
dan sebagiannya adalah SOP, yaitu metode atau
tata cara untuk pelakukan kegiatan tertentu dalam
proses pemberian layanan.
Demi transparansi dalam pemberian layanan,
KINERJA mendorong fasilitas publik seperti
puskesmas untuk mempublikasikan Standar
Layanan dan SOP layanan sebagaimana
diamanatkan oleh UU Pelayanan Publik pasal 18,
agar masyarakat:
a) Mengetahui kebenaran isi standar pelayanan
b) Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan
c) Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang
diajukan
d) Mendapat perlindungan, dan/atau pemenuhan
pelayanan
e) Mampu melakukan advokasi dengan
memberitahukan kepada pimpinan dan
penyelenggara pelayanan untuk memperbaiki
pelayanan apabila pelayanan yang diberikan
f) Mengadukan pelaksana yang melakukan
penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak
memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara,
pembina penyelenggara, dan ombudsman
g) Mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai
dengan azas dan tujuan pelayanan.
3. Tujuan Standar Layanan dan SOP
Standar Layanan adalah standar yang menetukan
kepada pemberi layanan tentang jenis pelayanan,
persyaratan pelayanan, alur layanan, waktu
pelayanan, waktu menyelesaikan pelayanan,
petugas pemberi layanan, dan biaya yang mesti
dibebankan, dan juga memberi informasi kepada
masyarakat sehingga masyarakat mengetahui
hak-haknya terhadap layanan tersebut. Bila
Standar Layanan ditetapkan oleh pemerintah pusat,
pemerintah daerah wajib memberi layanan yang
mencapai atau melebihi standar yang ditetapkan
oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah atau
puskesmas dapat menetapkan Standar Layanan
lokal bila tidak diatur oleh pemerintah pusat atau
untuk melebihi standar yang ditetapkan pemerintah
pusat.
Standard Operating Procedures (SOP) adalah
dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis
yang dibakukan mengenai cara melakukan kegiatan,
waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan
dan aktor yang berperan dalam kegiatan.
Dengan adanya prosedur tetap yang bersifat
standar ini diharapkan siapapun, kapanpun dan
dimanapun kegiatan tersebut dilakukan maka
langkah-langkahnya tidak berubah sehingga akan
memberikan kualitas hasil yang sama. SOP menjadi
penuntun petugas kesehatan dalam memberi
pelayanan teknis yang menjadi inti pelayanan
kesehatan, yaitu menyangkut pengobatan dan
147www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
tindakan medis pada pasien, dirancang berdasarkan
ilmu kesehatan, dan ditetapkan sebagai standar
nasional bahkan standar internasional, dan wajib
dilaksanakan.
Pemerintah daerah juga dapat menetapkan SOP
lokal sebagai instruksi tertulis yang dibakukan
mengenai cara mencapai Standar Layanan dimana
tidak ada SOP nasional.
SOP dan Standar Layanan yang dimaksudkan disini
berbeda dengan SPP dan SPM. SPP adalah standar
yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai
standar yang harus dicapai dalam waktu tiga
tahun. SPM adalah standar minimal nasional yang
ditetapkan pemerintah pusat dan yang harus dicapai
dalam waktu tertentu. Dua-duanya adalah standar
yang akan tercapai sedangkan SOP dan Standar
Layanan yang dibahas disini adalah standar yang
wajib dilaksanakan sekarang.
4. Manfaat Standar Layanan dan SOP
Standard Operating Procedures sangat tepat
diterapkan pada aktivitas organisasi yang cenderung
bersifat rutin, berulang, serta menghendaki adanya
keputusan yang terprogram guna melayani
pelanggannya, misalnya proses pendaftaran pasien,
proses pemeriksaan laboratorium, proses pelayanan
obat, dan sebagainya. Dengan penerapan SOP
secara konsisten maka semua kegiatan organisasi
memiliki pedoman penyelenggaraan kegiatan yang
merupakan suatu kebijakan yang komprehensif
dalam peningkatan pelayanan dan kinerja
organisasi.
Di sisi lain, pelaksanaan SOP dan standar
pelayanan jugasekaligusmemberi umpan balik
(feedback) guna penyesuaian antara kondisi yang
dipersyaratkan dengan kondisi riil yang ada guna
mencapai kinerja individu dan kinerja organisasi
yang lebih baik. Umpan balik tersebut diberikan
kepada instansi yang menetapkan standar tersebut,
agar dijadikan sebagai langkah perbaikan kinerja
pelayanan dan kinerja organisasi berdasarkan
konsep manajemen kinerja.
Berbagai manfaat Standar Layanan dan SOP yang
digunakan dalam organisasi diantaranya adalah
sebagai berikut:
1. Sebagai standarisasi cara atau tindakan
sehingga kapanpun kegiatan tersebut
dilaksanakan dan oleh siapapun, akan
memperoleh hasil yang sama
2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan tugas
4. Memberikan informasi mengenai beban tugas
yang dipikul oleh seorang pegawai dalam
melaksanakan tugasnya.
5. Sebagai instrumen yang dapat melindungi
pegawai dari kemungkinan tuntutan hukum
karena tuduhan penyimpangan
6. Membantu pegawai menjadi lebih mandiri dan
tidak tergantung pada intervensi manajemen,
sehingga akan mengurangi keterlibatan
pimpinan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari
7. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas
8. Menjamin konsistensi pelayanan kepada
masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu dan
prosedur
Lampiran A - Uraian Substansi
148 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
9. Memberikan informasi mengenai kualifikasi
kompetensi yang harus dikuasai oleh pegawai
dalam melaksanakan tugasnya
10. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas.
5. Penyusunan SOP
SOP masih dapat dibuat bila Kementerian
Kesehatan belum membuatkan SOP terhadap
suatu jenis kegiatan atau tindakan, sehingga daerah
dapat melakukan penyeragaman terhadap sebuah
tindakan kesehtaan.
5.1 Langkah Penyusunan SOP
Pada umumnya langkah langkah yang
dipergunakan dalam penyusunan SOP pada
tingkat lokal adalah sebagai berikut:
a) Penetapan Topik/Judul Judul hendaknya merepresentasikan tujuan
dari pada kegiatan. Penulisan judul jangan
terlalu panjang. Misalnya:
• SOP penerimaan pasien di loket
Puskesmas
• SOP penanganan pengaduan
• SOP pemeriksaan kehamilan
• SOP inisiasi menyusu dini
• SOP persalinan normal.
b) Penetapan Tujuan Tentukan tujuan topik untuk tiap SOP. Dalam
penulisan tujuan, dapat menggunakan istilah
SMART (specific, measurable, achievable,
relevant dan timely, yaitu spesifik, dapat
diukur, dapat dicapai, relevan, dan tepat
waktu).
c) Menentukan Kegiatan Inti Dalam Mencapai Tujuan
Identifikasi kegiatan yang harus dilakukan
untuk mencapai tujuan di atas. Kegiatan
tersebut haruslah sedetail mungkin, karena
yang kita laksanakan bersifat tindakan
operasional.
d) Menentukan Waktu Masing-masing Kegiatan Inti Perhitungkan waktu yang dipergunakan
untuk melaksanakan setiap langkah
kegiatan.
e) Menetapkan Urutan Kegiatan Inti Periksa kembali urutan kegiatan yang
seharusnya, jangan sampai ada kegiatan
yang mendahului kegiatan yang seharusnya
dilakukan kemudian. Urutan kegiatan harus
bersifat pasti dan tetap.
f) Mengeliminasi Kegiatan Yang Tidak Perlu Hilangkan kegiatan kegiatan yang tidak
diperlukan, karena dapat mengakibatkan
penyimpangan pencapaian tujuan.
g) Menggambarkan Flow Chart (Diagram Aliran) Prosedur yang memiliki beberapa keputusan
dapat dipresentasikan dalam flowchart
(diagram aliran) yang merupakan bagan
yang menggambarkan urutan kegiatan atau
keputusan, atau aliranorang atau barang
149www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
dalam suatu proses.Penjelasan mengenai
penyusunan flow chart disampaikan dalam
materi berikutnya.
h) Melaksanakan Uji Coba Uji coba dilakukan untuk mengevaluasi
kelemahan yang terjadi saat SOP
diimplementasikan. Hasil uji coba
ini selanjutnya menjadi bahan untuk
memperbaiki rancangan SOP yang telah
disusun, sebelum menjadi SOP final.
5.2 Langkah Penyusunan Flowchart (Diagram Alur)
Flowchart berfungsi untuk memudahkan
mengarahkan personil yang membacanya untuk
mengikuti logika dalam pengambilan keputusan
dan langkah-langkah yang diperlukan untuk
mencapai hasil. Format ini cocok digunakan
apabila prosedur yang akan ditulis dalam SOP
terdiri lebih dari banyak langkah dengan banyak
keputusan. Di bawah ini adalah satu contoh
SOP dengan format flow chart:
Simbol-simbol yang digunakan dalam
menggambarkan flow chart adalah sebagai
berikut:
Keputusan DokumenMulai/Selesai Arah Aktifitas
Simbol
Maksud
Lampiran A - Uraian Substansi
150 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Ada rincian tugas yang berupa sebuah garis lurus
yang berurutan. Ini berarti bahwa setiap langkah
dalam tugas tersebut dilakukan secara urutan 1 – 2
– 3 tanpa memerlukan Pengambilan Keputusan atau
pemilihan tindakan alternatif.
Cara menggambar diagram alur adalah sebagai
berikut :
1. Identifikasi semua jenis layanan yang terdapat di
puskesmas
Pasien datang
Loket
KIA
Periksa Lab
Hamil?
Pasien pulang
KIEYa
Tidak
2. Tuliskan dan urutkan kegiatan tersebut sesuai
dengan ketentuan
3. Gambarkan simbol-simbol flowchart pada setiap
urutan
4. Gunakan kertas meta plan untuk alat bantu
5. Lakukan uji coba dengan memindah-mindahkan
meta plan, sampai flowchart tersusun sesuai
urutan kegiatan yang ditentukan.
Contoh : Alur Layanan Pemeriksaan Kehamilan di Puskesmas
151www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
5.3 Langkah Penulisan Format SOP
Dalam SOP tergambar identifikasi, pengendalian,
kemampuan selusur, konsistensi, dan akuntabilitas.
Suatu SOP hendaklah mempunyai format sebagai
berikut:
1. Nama lembaga. Nama selain pada kop juga
ada pada setiap halaman.
2. Judul. Judul harus jelas terurai dan terukur.
Karena pada setiap prosedur diuraikan
bagaimana mengerjakannya, judul mesti
bergaya bahasa perintah (direktif) untuk
menjelaskan ‘siapa mengerjakan apa’.
Suatu SOP berjudul "Alkohol sebagai bahan
disinfektan” tidak menggambarkan prosedur;
lebih cocok diberi judul “Proses sterilisasi
dengan menggunakan alkohol”.
3. Halaman. Tiap halaman harus ada nomor
halaman, misalnya “halaman 3 dari 7”.Ini
menggambarkan ada kelanjutan dari setiap
kegiatan dalam setiap halaman.
4. IdentifikasidanPengendalian. Setiap
prosedur mesti teridentifikasi keunikannya.
Identifikasi untuk mempersiapkan akuntabilitas,
dan gambaran suatu dokumentasi sampai
fasilitas dan masa kedaluwarsaan perubahan.
Akuntabilitas dan gambaran prosedur
berdasarkan pada sejumlah identifikasi atau
kode, yang merupakan pengendalian (seperti
kapan dan berapa kali revisi atau jumlah edisi
SOP dilakukan).
5. Tujuan. Suatu tujuan atau sasaran prosedur
mesti dapat diulang dan dapat dikembangkan,
dan dinyatakan dalam gaya bahasa perintah,
seperti operasional, prosedur, proses,
monitoring, dan rutinitas perawatan.
6. Ruang lingkup. Ruang lingkup SOP harus
mempunyai batas penggunaan prosedur
tersebut. Apakah itu sampel tertentu sesuai
pengujian dengan metode ini? Apakah operasi
ini terpakai hanya pada perlengkapan tertentu
atau bagian tertentu? Apakah ada batasan
kapasitas?
7. Tanggung Jawab. Siapa bertanggung jawab
melaksanakan uraian pekerjaan? Siapa
melaporkan pekerjaan? Apakah diperlukan
pelatihan khusus atau sertifikat? Pada sesi ini
dibatasi petugas yang melaksanakan, seperti:
siapa yang mempunyai atau sesuai kualifikasi
dalam melaksanakan uraian pekerjaan. Itu
akan diatur suatu tahapan untuk sejumlah detail
dalam dokumen berikut.
8. Prosedur. Uraikan prosedur dalam langkah
demi langkah (step-by-step) atau kronologis cara
kerja. Gunakan kata kerja aktif dan pernyataan
langsung. Penulisan prosedur dilakukan
secara serial yaitu, setelah kegiatan yang satu
diteruskan dengan kegiatan lain. Pendekatan ini
disebut pendekatan prosedural.
9. Diagram Alur.10. Sumber. Tuliskan sumber atau rujukan yang
digunakan dalam penulisan SOP, misalnya
Buku Pedoman Penatalaksanaan Kesehatan
Ibu dan Anak Nasional. SOP yang diperoleh dari
organisasi lain dapat juga dituliskan sebagai
sumber, setelah diadaptasikan ditempat kerja
yang baru.
Lampiran A - Uraian Substansi
152 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Contoh Format SOP
Status Dokumen Induk Salinan No.Distribusi
Nama OrganisasiJUDUL SOP
No Dokumen No Revisi Halaman
Unit Kerja SOP dilakukan Tanggal Terbit Disetujui oleh,Pimpinan Organisasi,
Pengertian
Tujuan
Kebijakan
Prosedur
Unit terkait
Sumber
5.4. Teknik Penulisan
SOP adalah instruksi yang harus dapat dipahami
oleh semua orang yang menggunakannya. Oleh
karena itu, penulis harus selalu mencoba untuk
menulis prosedur sesederhana mungkin dan
mampu mengomunikasikan isinya dengan baik.
Di bawah ini adalah langkah-langkah penulisan
SOP yang efektif dan efisien, antara lain:
a. Tulislah tiap langkah dengan kalimat pendek.
Kalimat yang panjang lebih sulit untuk
dipahami dan cenderung terdiri lebih dari
satu langkah. Beberapa kalimat pendek
biasanya lebih mudah untuk dipahami.
Contohnya penulisan SOP dalam kasus
pembersihan suatu mesin adalah sebagai
berikut:
Kalimat Panjang:
Gunakan sarung tangan untuk membersihkan
debu dan bercak dari alat kesehatan atau
keringkan dengan lap jika mikroskopenya
basah.
Kalimat Pendek:
• Bersihkan debu dan bercak dari alat
kesehatan.
• Gunakan sarung tangan untuk
menghilangkan debu dan bercak.
• Gunakan lap untuk mengeringkan
mikroskope yang basah.
153www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Kalimat pendek pada contoh di atas
dibentuk dengan format hirarki. Kedua
contoh menyampaikan makna yang sama,
akan tetapi pada contoh kalimat panjang
lebih sulit untuk dipahami. Pada contoh di
atas menampilkan satu langkah dengan dua
cara untuk melakukan langkah tersebut.
b. Tulislah langkah-langkah di SOP sebagai kalimat perintah atau kalimat aktif.
Kalimat perintah pada instruksi kerja lebih
mudah untuk dipahami. Kalimat ini selalu
dimulai dengan kata kerja. Sebagai berikut
adalah contoh SOP tentang penimbangan
balita:
Tidakjelas:
Berat balita harus dicatat pada laporan penimbangan.
Jelas:
Catat berat balita pada laporan
penimbangan.
Pada contoh di atas, manajer ingin
mengetahui hasil penimbangan balita
sehingga dapat menentukan tindakan
terhadap banyaknya balita. Pada contoh
yang jelas mengarahkan personil yang
melakukan penimbangan untuk mencatat
informasi berat balita. Pada contoh yang
tidak jelas dapat menimbulkan berbagai
makna: apakah penimbang itu yang harus
mencatat informasi tersebut, atau orang lain
yang melakukannya?
c. Komunikasikan dengan baik melalui beberapa kata sebisa mungkin.
Penulis prosedur harus menggunakan
kalimat langsung dan pendek, sehingga
pembaca dapat lebih cepat memahami dan
mengingat langkah-langkah dalam prosedur.
Contohnya penulisan Standar Operasional
Prosedure dalam kasus pembersihan suatu
tangki sterilisator adalah sebagai berikut :
Bertele-tele:
Pastikan Anda membuang semua sisa
bahan kimia lama dari tangki sterilisator
sebelum menuangkan bahan kimia baru ke
dalamnya.
Ringkas:
Buang sisa bahan kimia lama sebelum
menuangkan bahan kimia baru ke dalam
tangki sterilisator.
Dua kalimat pada contoh di atas memiliki
makna yang sama, akan tetapi kalimat yang
lugas dapat langsung dipahami.
Lampiran A - Uraian Substansi
154 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
d. Gunakan akronim dan singkatan seminim mungkin.
Akronim dan singkatan digunakan jika
dikenal secara umum, bukan hanya untuk
memperpendek tulisan. Sebagai contoh,
kebanyakan orang mengetahui arti dari
singkatan KIA Kesehatan Ibu dan Anak.
Pada kasus lain, kebanyakan orang tidak
mengerti akronim CVT, akan tetapi bagi
orang-orang yang bergerak dalam bidang
program akan mengenalinya sebagai
“convert”.
Dalam bidang kesehatan terutama program
Pencegahan Masalah Kesehatan, ATM
dikenal sebagai singkatan dari HIV/AIDS,
Tuberculosa dan Malaria, sedangkan secara
umum maknanya akan berbeda, yaitu mesin
uang.
Untuk mengatasi kesulitan bahasa dan
waktu baca (misalnya petugas perlu
melihat SOP tersebut sambil mengerjakan
tugasnya), maka contoh SOP dapat dibuat
dengan salah satu cara di bawah ini:
a. Dengan bagan alir (flow chart)
b. Dengan gambar, foto atau diagram
grafis.
c. Dengan checklist.
6. Penyusunan SOP Tehnis IMD
Sebuah SOP Inisiasi Menyusu Dini (SOP IMD)
dapat membantu tenaga kesehatan untuk
melaksanakan IMD setelah seorang ibu bersalin,
dan sangat bermanfaat bagi staf unit layanan
kesehatan maupun ibu dan bayi. SOP IMD ini
memberikan dokter, bidan dan perawat panduan
terhadap apa yang seharusnya dilakukan, dan
menyakinkan bahwa tidak ada bayi yang tidak
diinisiasi menyusu dini.
Di seluruh Indonesia, sudah ada standar
yang dapat dijadikan SOP IMD pada tingkat
Puskesmas, Pustu, Polindes, dan Poskesdes.
6.1 SOP Inisiasi Menyusu Dini (pada partus spontan)
1. Dianjurkan suami, keluarga dan/atau dukun
bayi mendampingi ibu di kamar bersalin.
2. Dalam menolong ibu melahirkan disarankan
untuk mengurangi menggunakan obat
kimiawi (tanpa indikasi medis).
3. Setelah bayi lahir, segera mengeringkan
tubuh bayi. Mulai dari muka, kepala dan
bagian tubuh lainnya kecuali bagian tangan,
tanpa menghilangkan verniks. Mengikat tali
pusat bayi. Ganti handuk basah dengan
handuk/kain yang kering. Meletakkan bayi di
atas dada atau perut ibu.
155www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
4. Bila bayi tidak memerlukan resusitasi,
ditengkurapkan di dada-perut ibu dengan
kulit bayi melekat pada kulit ibu, di mana
mata bayi kira-kira setinggi puting susu ibu.
Keduanya diselimuti, dan sebaiknya bayi
diberi topi.
5. Anjurkan ibu menyentuh bayi untuk
merangsangnya, dan biarkan bayi mencari
puting susu sendiri. Menjelaskan kepada ibu
dan keluarga terhadap pentingnya IMD dan
ASI Eksklusif.
6. Ibu didukung dan dibantu mengenali
perilaku bayi sebelum menyusu.
7. Biarkan kulit bayi bersentuhan dengan
kulit ibu selama paling tidak satu jam. Bila
menyusu dini terjadi sebelum satu jam, tetap
biarkan kulit ibu dan bayinya bersentuhan
setidaknya selama satu jam.
8. Bila dalam satu jam menyusu dini belum
terjadi, membantu ibu dengan mendekatkan
bayi ke puting susu ibu, tetapi jangan
memasukkan puting susu ibu ke mulut bayi.
Berikan waktu lagi, sampai menyusu dini
terjadi.
9. Setelah setidaknya kulit ibu dan kulit bayi
melekat selama satu jam atau bayi telah
selesai menyusu dini, bayi baru boleh
dipisahkan untuk ditimbang, diukur, dicap,
dan diberi vitamin K.
10. Rawat Gabung Bayi: Ibu dan bayi dirawat
dalam satu kamar, dalam jangkauan ibu
selama 24 jam. Berikan ASI saja, tanpa
minuman atau makanan lain. Jangan diberi
dot atau empeng.
6.2 SOP Inisiasi Menyusu Dini (pada operasi caesar)
1. Dianjurkan suami atau keluarga mendampingi
ibu di kamar operasi atau di kamar pemulihan.
2. Begitu lahir diletakkan di meja resusitasi untuk
dinilai, dikeringkan secepatnya terutama kepala
tanpa menghilangkan vernix, kecuali tangannya.
Dibersihkan mulut dan hidung bayi, talipusat
diikat.
3. Kalau bayi tak perlu diresusitasi, bayi dibedong,
dibawa ke ibu. Diperlihatkan kelaminnya pada
ibu kemudian mencium ibu.
4. Tengkurapkan bayi didada ibu dengan kulit bayi
melekat pada kulit ibu. Kaki bayi agak sedikit
serong/melintang menghindari sayatan operasi.
Bayi dan ibu diselimuti. Bayi diberi topi.
5. Anjurkan ibu menyentuh bayi untuk merangsang
bayi mendekati puting. Biarkan bayi mencari
puting sendiri.
6. Biarkan kulit bayi bersentuhan dengan kulit ibu
paling tidak selama satu jam. Bila menyusu awal
selesai sebelum satu jam, tetap kontak kulit ibu-
bayi selama setidaknya satu jam.
7. Bila bayi menunjukan kesiapan untuk minum,
bantu ibu dengan mendekatkan bayi ke puting
ibu tapi tidak memasukkan puting ke mulut bayi.
Bila dalam 1 jam belum bisa menemukan puting
ibu, beri tambahan waktu melekat pada dada
ibu, 30 menit atau 1 jam lagi.
8. Bila operasi telah selesai, ibu dapat dibersihkan
dengan bayi tetap melekat didadanya dan
dipeluk erat oleh ibu.Kemudian ibu dipindahkan
dari meja operasi ke ruang pulih dengan bayi
tetap didadanya.
Lampiran A - Uraian Substansi
156 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
9. Bila ayah tidak dapat menyertai ibu di kamar
operasi, diusulkan untuk mendampingi ibu dan
mendoakan anaknya saat di kamar pulih.
10. RAWAT GABUNG: Ibu dan bayi dirawat dalam
satu kamar, bayi dalam jangkauan ibu selama
24 jam.Beirkan ASI saja tanpa minuman atau
makanan lain kecuali atas indikasi medis. Tidak
diberi dot atau empeng.
6.3 SOP Inisiasi Menyusu Dini (pada bayi kembar)
1. Dianjurkan suami atau keluarga mendampingi
ibu dikamar bersalin.
2. Bayi pertama lahir, segera dikeringkan
secepatnya terutama kepala, kecuali tangannya,
tanpa menghilangkan vernix. Mulut dan hidung
bayi dibersihkan, talipusat diikat.
3. Bila bayi tidak memerlukan resusitasi, Bayi
ditengkurapkan di dada-perut ibu dengan kulit
bayi melekat kulit pada ibu dan mata bayi
setinggi puting susu. Keduanya diselimuti. Bayi
dapat diberi topi.
4. Anjurkan ibu menyentuh bayi untuk merangsang
bayi. Biarkan bayi mencari puting sendiri.
5. Bila ibu merasa akan melahirkan bayi kedua,
berikan bayi pertama pada ayah. Ayah memeluk
bayi dengan kulit bayi melekat pada kulit ayah
seperti pada perawatan metoda kanguru.
Keduanya ditutupi baju ayah.
6. Bayi kedua lahir, segera dikeringkan secepatnya
terutama kepala, kecuali tangannya, tanpa
menghilangkan vernix. Mulut dan hidung bayi
dibersihkan, talipusat diikat.
7. Bila bayi kedua tidak memerlukan resusitasi,
bayi kedua ditengkurapkan di dada-perut
ibu dengan kulit bayi melekat pada kulit ibu.
Letakkan kembali bayi pertama di dada ibu
berdampingan dengan saudaranya. Ibu dan
kedua bayinya diselimuti. Bayi–bayi dapat diberi
topi.
8. Biarkan kulit kedua bayi bersentuhan dengan
kulit ibu selama paling tidak satu jam; bila
menyusu awal terjadi sebelum satu jam, tetap
biarkan kulit ibu dan bayi bersentuhan sampai
setidaknya satu jam.
9. Bila dalam satu jam menyusu awal belum
terjadi, bantu ibu dengan mendekatkan bayi ke
putting ibu tapi jangan memasukkan puting ke
mulut bayi. Beri waktu 03 menit atau 1 jam lagi
kulit melekat pada kulit
10. RAWAT GABUNG BAYI : Ibu dan bayi dirawat
dalam satu kamar, dalam jangkauan ibu selama
24 jam. Berikan ASI saja tanpa minuman atau
makanan lain kecuali atas indikasi medis. Tidak
diberi dot atau empeng.
7. Penyusunan SOP Alur Layanan
SOP Alur Layanan adalah salah satu SOP yang
sangat bermanfaat bagi staf Puskesmas maupun
pasien. SOP ini memberikan staf Puskesmas
panduan terhadap jalan layanan, dan menyakinkan
bahwa tidak ada pasien yang dialurkan ke tempat
yang salah pada waktu yang kurang tepat. Setelah
SOP disusun, Alur Layanan secara flow chart
dapat dibuat. Alur Layanan ini biasanya ditempel di
dinding dan/atau di pintu ruang terkait, misalnya Alur
157www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Layanan Puskesmas dapat ditempel di atas loket
atau di depan Puskesmas, dan Alur Layanan Ruang
KIA dapat ditempel di pintu ruang tersebut.
7.1 Langkah Penyusunan SOP Alur Layanan
Penyusunan SOP Alur Layanan dilakukan dengan
mengacu pada langkah berikut:
1. Bersama Puskesmas dan masyarakat yang
diwakilkan oleh MSF mengidentifikasi jenis
layanan yang berkaitan dengan pelayanan
yang akan diberikan. Misal: untuk pelayanan
pemeriksaan kehamilan (ANC), jenis layanan
yang harus diberikan adalah 10 T.
2. Menentukan waktu pelayanan. Misal: Jadwal
pelayanan pemeriksaan kehamilan setiap hari
adalah Senin – Jumat pukul 09.00 – 12.00
3. Menentukan perkiraan lama waktu yang
dibutuhkan untuk satu jenis pemeriksaan. Misal:
Dalam proses pemeriksaan kehamilan:
• Wawancara : 5 menit
• Pemeriksaan fisik : 10 menit
• Konseling : 10 menit
• Total waktu : 25 menit per pasien
4. Menentukan lokasi dan petugas pemberi
layanan. Misal: pemeriksaan kehamilan
dilakukan di poli KIA, dilayani oleh bidan atau
dokter.
5. Menentukan persyaratan layanan. Misal: saat
pemeriksaan kehamilan pasien harus membawa
buku KIA yang berwarna pink.
6. Menginformasikan biaya pelayanan atau Barang
Habis Pakai (PHB) yang harus dibeli.
7.2 Format
Berupa gambar dan alur yang menunjukkan
jenis layanan yang diberikan dengan
mencantumkan semua elemen di atas.
7.3 Teknik Penulisan
Agar masayarakat umum dapat mengerti,
hindari penggunaan istilah medis. Contoh:
‘ANC‘ sebaiknya ditulis dengan ‘pemeriksaan
kehamilan’.
8. Penerapan Standar Layanan dan SOP
Penerapan SOP dan Standar Layanan merupakan
salah satu faktor kunci dalam manajemen mutu
layanan. Standar tersebut menyediakan informasi
tentang cara melakukan suatu pekerjaan dengan
benar dan konsisten bagi tiap personil, sehingga
memudahkan untuk meningkatkan kualitas hasil
akhir. Dengan dilaksanakannya pekerjaan sesuai
SOP, maka dapat dipastikan bahwa kualitas hasil
pekerjaan akan sesuai dengan standar mutu yang
telah ditetapkan.
Penerapan SOP hendaknya mengikuti langkah-
langkah sebagai berikut:
1. Sosialisasi. Pimpinan menjelaskan kepada
seluruh staf pekerjaan apa saja yang sudah
mempunyai SOP dan rencana penerapannya.
Lampiran A - Uraian Substansi
158 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Di samping itu juga dijelaskan peran penting
SOP dalam menjaga mutu layanan. Hal ini
dilakukan terutama untuk meningkatkan
kesadaran, pemahaman dan komitmen seluruh
petugas dalam menerapkan SOP.
2. Publikasi. Berbagi dokumen SOP yang telah
disusun, dipublikasikan dan disampaikan ke
semua petugas untuk ditempatkan pada tempat
yang mudah dilihat baik oleh petugas pemberi
layanan maupun oleh pengguna layanan,
misalnya di dinding atau di pintu ruang.
3. Monitoring kepatuhan pelaksanaan SOP. Unsur manajemen dinas kesehatan kabupaten/
kota, puskesmas bersama unsur masyarakat
(misalnya MSF) menyusun instrumen
untuk memantau kepatuhan petugas dalam
melaksanakan SOP, dan secara berkala
melakukan pengukuran kepatuhan petugas
dalam menjalankan SOP.
KINERJA juga mengimplementasikan kartu
kontrol sebagai tool monitoring kepatuhan
pelaksanaan SOP pemeriksaan kehamilan.Kartu
kontrol ini diterima ibu hamil ketika mendaftar
di puskesmas, pustu atau polindes. Pada
kartu kontrol ini berisi kolom-kolom pelayanan
yang harus diisi oleh petugas pemberi layanan
sehingga setiap jenis layanan yang sudah
dipublikasikan itu terjamin dilaksanakan. Ibu
dapat mengingatkan petugas jika petugas
kelupaan dalam memeriksa kondisinya.
Kartu kontrol akan dipergunakan untuk
menyatakan pelayanan yang diperoleh
masyarakat telah puas atau belum puas.
Seorang petugas diberikan tanggung jawab
untuk memjamin kartu itu diisi dan dimasukkan
dalam kotak khusus, dan kotak tersebut
dibuka secara reguler (2-3 bulan) dan dikaji
oleh Puskesmas bersama Multi-Stakeholder
Forum. Bidan atau tenaga kesehatan yang
dianggap puas atau apresiasi dari ibu akan
menjadi petugas yang diberi penghargaan oleh
puskesmas seperti pencantuman foto tenaga di
dinding informasi puskesmas. Pada akhir tahun
menjadi rujukan puskesmas dalam memberi nilai
kinerja dari petugas bersangkutan.
159www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Contoh kartu kontrol:
4. Evaluasi. Ketiga unsur di atas melakukan
pengawasan dan pemantauan untuk
memperoleh gambaran tingkat kepatuhan
petugas dalam menjalankan SOP, serta
mencari kemungkinan penyebab terjadinya
ketidakpatuhan.
5. Revisi. Berdasarkan hasil monitoring dan
evaluasi, ditelaah apakah ada kemungkinan
SOP yang disusun kurang baik. Jika kondisi
tersebut terjadi, maka harus segera dilakukan
revisi atas dokumen SOP yang sudah ada.
Lampiran A - Uraian Substansi
160 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Panduan Pelaksanaan
1. Pengkajian kondisi
a) Inventarisasi SOP dan Standar Layanan yang
ada: mengumpulkan data mengenai jumlah dan
jenis SOP yang ada;
b) Identifikasi SOP yang seharusnya ada: Diskusi
dengan melibatkan kepala Puskesmas,
penanggungjawab program, dan pelaksana
program serta masyarakat (MSF) untuk
mengidentifikasi kegiatan atau aktivitas yang
memerlukan Standar Layanan dan SOP.
2. Identifikasimasalah(mengacu kepada hasil pengkajian kondisi)
Menemukan masalah dengan cara membandingkan
Standar Layanan dan SOP yang ada dengan
Standar Layanan dan SOP yang seharusnya ada.
Aktivitas ini akan menghasilkan daftar judul SOP
yang perlu ada tetapi saat ini belum ada.
Kegiatan yang memerlukan SOP Keberadaan SOP Kesimpulan
Sudah ada Belum ada
Untuk Standar Layanan dan SOP lokal, mereview
Standar Layanan dan SOP yang ada berdasarkan
kaidah penyusunan standar layanan. Aktivitas ini
akan menghasilkan penilaian kesesuaian Standar
Layanan dan SOP yang ada, apakah sudah sesuai
atau masih perlu penyesuaian. Bila ada standar
nasional yang dianggap kurang sesuai dengan
kondisi yang ada, silahkan sampaikan penilaian
dan penjelasan kepada pihak yang berkewajiban.
Daerah tidak berhak untuk mengganti SOP tetapi
boleh menentukan Standar Layanan yang lebih
tinggi asal tidak memberatkan masyarakat yang
membutuhkan. Beberapa hal yang perlu direview
misalnya:
161www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
a) Untuk Standar Layanan:
Judul Standar: ..............................................
No Komponen yang direviewAnalisis
kesesuaian KeteranganYa Tidak
1 Apakah SOP tersebut telah disusun dengan format yang benar (berupa gambar atau alur)?
2 Apakah masih ada istilah medis yang digunakan?
3 Apakah informasi mengenai lama waktu pelaksanaan kegiatan telah dijelaskan?
4 Apakah informasi mengani jadwal pelaksanaan kegiatan telah dijelaskan
6 Apakah informasi mengenai petugas pelaksana kegiatan telah dijelaskan?
7 Apakah persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan pelayanan telah dicantumkan?
b) Untuk SOP Teknis:
Judul SOP: .............................................
No Komponen yang direviewAnalisis kesesuaian
KeteranganYa Tidak
1 Apakah SOP telah disusun dengan format yang benar?
2 Apakah SOP telah disusun dengan kalimat perintah?
3 Apakah SOP dilengkapi dengan gambar atau diagram alur?
4 ..................
5 ..................
Lampiran A - Uraian Substansi
162 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
3. Penentuan prioritas.
Berdasarkan hasil kegiatan nomor 2, diskusikan
apakah memungkinkan jika seluruh hasil identifikasi
masalah tersebut akan diselesaikan. Jika tidak
memungkinkan, tentukan prioritas kegiatan yang
membutuhkan penyusunan SOP segera.
4. Penyusunan rencana kerja (POA = Plan of Action) penyusunan SOP
Penyusunan rencana kerja berdasarkan masalah
yang ditemukan dan prioritas masalah yang disusun.
POA dapat dibuat dengan mengacu pada tabel
berikut:
No Judul SOP yang hendak disusun Penanggungjawab Waktu Inisiatif *
*) Inisiatif diisi dengan proses atau pendekatan yang dilakukan untuk menyusun SOP dimaksud. Misalnya: Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan tertentu, melakukan FGD dengan pelaksana dan pengguna, melakukan observasi kegiatan, dan lain-lain
5. Koordinasi
Masing-masing penanggungjawab mengkoordinir
proses menyusun SOP sesuai dengan rencana yang
telah disusun. Proses penyusunan SOP sebaiknya
dilakukan dalam tim yang terdiri dari beberapa
orang.
6. Proses penyusunan SOP
1. Tetapkan Topik/Judul kegiatan yang
hendak disusun SOPnya (berdasarkan
hasil inventarisir masalah pada langkah
sebelumnya). Misalnya: SOP Pelayanan
Pembayaran (kasir).
163www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
2. Tetapkan tujuan topik atau tujuan dari
SOP. Misalnya, tujuan SOP Pelayanan
Pembayaran (kasir) adalah sebagai
panduan bagi petugas kasir dalam melayani
pembayaran pasien dengan baik, cepat dan
benar.
3. Lakukan identifikasi kegiatan inti dalam
mencapai tujuan. Misalnya, kegiatan dalam
pelayanan pembayaran pasien meliputi:
• Panggil pasien sesuai nomor antrian
• Lakukan 3 S (senyum, salam, sapa)
• Jelaskan rincian biaya yang harus
dibayarkan pasien
• Terima pembayaran pasien
• Hitung kembali jumlah uang yang
diterima dan sebutkan jumlah nominal
uangnya
• Sampaikan kesesuaian jumlah uang
tersebut dengan total biaya yang harus
dibayar, ‘pas’ atau ada kembalian
• Jika ada kembalian, sebutkan jumlah
nominal uang yang harus dikembalikan
kepada pasien sambil menyerahkan
uang kembaliannya
• Serahkan kuitansi atau bukti
pembayaran kepada pasien
• Ucapkan terima kasih
4. Tetapkan lama waktu yang dibutuhkan
untuk melakukan masing-masing aktivitas
tersebut. Misal: penjelasan rincian
biaya butuh waktu 2 menit, menghitung
kembali uang yang diterima dari pasien
membutuhkan waktu 10 detik, dan
seterusnya.
5. Urutkan kegiatan yang telah diinventarisir
pada langkah c sesuai dengan sistematika
yang paling baik. Dalam contoh ini urutan
kegiatan yang tercantum pada point c
tersebut dinilai telah sesuai sehingga tidak
perlu disusun kembali.
6. Telaah kembali apakah seluruh kegiatan
tersebut memang harus dilakukan ataukah
ada kegiatan yang sebetulnya bisa
dihilangkan tanpa mengurangi kualitas
proses secara keseluruhan. Dalam contoh
ini rincian kegiatan yang tercantum pada
point c tersebut dinilai telah sesuai sehingga
tidak perlu ada kegiatan yang dieliminasi.
7. Uji coba
Sebelum SOP tersebut dibakukan atau diterapkan
secara resmi, lakukan uji coba untuk mengetahui
kesesuaiannya. Hasil uji coba memungkinkan
adanya beberapa penyesuaian atas rancangan SOP
tersebut. Jika SOP dinilai telah ideal, SOP tersebut
bisa segera disahkan sebagai dokumen resmi
organisasi.
8. Kegiatan Monitoring & Evaluasi
Contoh: Monitoring pelaksanaan SOP pelayanan
pembayaran kasir.
Lampiran A - Uraian Substansi
164 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Formulir Monitoring:
No Rincian kegiatan dalam SOPHasil pemantauan
KesimpulanDilaksanakan Tidak
dilaksanakan
1 Panggil pasien sesuai nomor antrian
2 Lakukan 3 S (senyum, salam, sapa)
3 Jelaskan rincian biaya yang harus dibayarkan pasien
4 Terima pembayaran pasien
5 Hitung kembali jumlah uang yang diterima dan sebutkan jumlah nominal uangnya
6 Sampaikan kesesuaian jumlah uang tersebut dengan total biaya yang harus dibayar, ‘pas’ atau ada kembalian
7 Jika ada kembalian, sebutkan jumlah nominal uang yang harus dikembalikan kepada pasien sambil menyerahkan uang kembaliannya
8 Serahkan kuitansi atau bukti pembayaran kepada pasien
9 Ucapkan terima kasih
Formulir evaluasi
No Aspek yang dievaluasi Hasil Evaluasi Rekomendasi
1 Jumlah petugas yang mematuhi SOP
2 Jumlah SOP yang dilaksanakan
3 ............................
4 ...........................
5 ............................
Libatkan masyarakat (MSF) dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP agar hasilnya lebih
baik dan lebih partisipatif.
165www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Contoh Praktek Baik
SOP IMD di Puskesmas Bangsalsari, Kabupaten Jember
Lampiran A - Uraian Substansi
166 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
167www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Contoh Bahan Presentasi
Yang berikut adalah beberapa slide dari presentasi
USAID-KINERJA. Seluruh presentasi dapat diakses
di file dalam CD yang terlampir.
Lampiran A - Uraian Substansi
168 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
169www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
171www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
77Strategi Promosi Kesehatan untuk IMD dan ASI Eksklusif
Lampiran A - Uraian Substansi
172 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Strategi Promosi Kesehatan untuk IMD dan ASI Eksklusif
Deskripsi Modul
Modul ini menguraikan tentang strategi promosi
kesehatan yang digunakan KINERJA dalam program
Persalinan Aman, IMD dan ASI Ekslusif yang dapat
diterapkan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas
untuk meningkatkan kinerja program menjadi lebih
partisipatif, akuntabel, responsif, transparan dan
inovatif melalui pendekatan utama KINERJA dengan
penguatan sisi demand dan supply. Oleh karena
itu modul ini juga membahas strategi promosi
yang melibatkan masyarakat sebagai pengguna
layanan. Disamping dapat digunakan sebagai
panduan dalam melakukan promosi kesehatan
oleh puskesmas dan dinas kesehatan, modul ini
juga dimaksudkan sebagai acuan bagi fasilitator
dalam menyelenggarakan pelatihan tentang strategi
promosi kesehatan yang efektif.
Sasaran Pengguna
1. Dinas Kesehatan provinsi, kabupaten dan kota2. Puskesmas3. Konsultan/pelatih4. Fasilitator kesehatan5. Bidan dan staf puskesmas6. MSF7. Masyarakat yang peduli Kesehatan (kader,
tokoh agama/ulama, PKK, tokoh masyarakat, LSM, asosiasi).
Modul 7
........membahas
strategi promosi yang melibatkan
masyarakat sebagai pengguna
layanan.
173www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Tujuan bagi peserta dalam pelatihan instansi pemerintahdanunitpelayanankesehatan:
1. Mampu menjelaskan pentingnya promosi
kesehatan
2. Mampu menjelaskan beberapa metode promosi
kesehatan dan perbedaannya
3. Mampu menganalisir kebutuhan wilayah
terhadap isu apa yang perlu dipromosikan
4. Mampu mendesain strategi promosi kesehatan,
termasuk sasaran, tujuan, dan metode promosi
5. Mampu melaksanakan kegiatan dan kampanye
promosi kesehatan.
Pokok Bahasan
1. Latar Belakang
2. Strategi Promosi
3. Jenis dan Media Promosi
Metode
Sesi pelatihan
1. Pemaparan materi
2. Diskusi dan tanya jawab
3. Latihan kelompok
4. Presentasi hasil latihan.
Tujuan Pembelajaran
Tujuan Umum
Tujuan lokakarya agar peserta mampu menyusun
dan mengimplementasikan strategi promosi
kesehatan yang inovatif sebagai upaya menjalankan
manajemen pelayanan puskemas yang baik dengan
paradigma yang kuat pada pencegahan.
Tujuan Khusus
Tujuan bagi peserta dalam Training of Trainers (TOT):
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan
mampu menjadi fasilitator untuk memberikan
pelatihan kepada instansi pemerintah dan unit
pelayanan kesehatan.
Setelah mengikuti TOT, peserta akan:
1. Mampu menawarkan strategi dan metode
promosi kesehatan yang efektif dan partisipatif
yang telah dilakukan di daerah lain (praktek
baik)
2. Mampu mendesain strategi dan metode promosi
kesehatan yang sesuai dengan kearifan lokal
3. Mampu memberikan penguatan terhadap
strategi promosi kesehatan
4. Mampu memberikan pemahaman tentang
pelaksanaan monitoring dan evaluasi promosi
kesehatan
5. Mampu melaksanakan kegiatan dan kampanye
promosi kesehatan.
Lampiran A - Uraian Substansi
174 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Sesipelaksanaan:
1. Sosialisasi materi
2. Pembentukan kelompok kerja di Puskesmas/
Dinas Kesehatan
3. Diskusi kelompok terfokus dengan melibatkan
lintas sektor dan para pemangku kepentingan.
Alat dan bahan
1. LCD Projector
2. Laptop
3. Flipchart/Kertas Plano/Metaplan/white board
4. Alat tulis
5. Materi Presentasi.
Waktu
Sesi pelatihan: Satu hari
Hari I:
Waktu Pokok Bahasan
1 x 45 menit
PembukaanPenjelasan singkat tentang Program KINERJA dan pengantar pelatihan Promosi KesehatanBina Suasana
1 x 45 menit
Self-assessment: Diskusi kelompok identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan pelaksanaan promosi kesehatan saat ini
2 x 45 menit
Penyajian materi: Promosi kesehatan: konsep, strategi, dan pelaksanaannyaDiskusi dan tanya jawab
Proses Fasilitasi Kegiatan Pelatihan
a) Pengantar
• Fasilitator membuka sesi dengan
menyampaikan pentingnya promosi
kesehatan sebagai bagian dari pelaksanaan
pelayanan puskesmas yang partisipatif,
akuntabel, responsif, transparan dan
inovatif. Penyusunan dan penerapan strategi
promosi kesehatan dengan melibatkan
berbagai unsur termasuk masyarakat
merupakan salah satu mekanisme untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam program, sehingga pencapaian SPM
menjadi lebih mudah.
• Fasilitator menjelaskan desain kegiatan
secara umum, yaitu akan diselenggarakan
selama 1 hari, dengan alokasi waktu 1 x
45 menit per hari. Peserta diharapkan aktif
dalam setiap sesi, baik sesi penyajian materi
maupun sesi diskusi dan penugasan.
• Fasilitator melakukan bina suasana untuk
mencairkan situasi sebelum memulai
pelatihan. Kegiatan yang bisa dilakukan
misalnya: perkenalan, mapping harapan
Waktu Pokok Bahasan
3 x 45 menit
Diskusi kelompok: Menyusun rencana promosi kesehatan untuk program Persalinan Aman, IMD dan ASI EksklusifPemaparan hasil diskusi
1 x 45 menitRencana tindak lanjutPenutupan
175www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
• SesiIV: Minta kelompok untuk melakukan
diskusi secara berkelompok. Dengan tujuan
menyusun rencana promosi kesehatan
untuk program Persalinan Aman, IMD dan
ASI Eksklusif. Rencana ini disusun dengan
memperhatikan hasil self-assessment
yang telah dilakukan sebelumnya, dan
diperkaya dengan materi yang disampaikan
narasumber.
c) Penutup
Setelah semua sesi berakhir, susun rencana
tindak lanjut pelatihan dengan melibatkan
kontribusi aktif peserta. Rencana tindak
lanjut yang dimaksud berupa uraian langkah
konkrit yang akan dilakukan baik oleh OMP,
LPSS, MSF, maupun Puskesmas dan Dinas
Kesehatan untuk mulai menerapkan beberapa
pendekatan strategi promosi kreatif untuk
program Persalinan Aman, IMD dan ASI
Eksklusif. Selanjutnya fasilitator menutup
sesi dengan menarik kesimpulan dari hasil
presentasi dan tanya jawab, serta menekankan
kembali beberapa hal yang akan dilakukan
sesuai dengan rencana tindak lanjut yang telah
disusun.
peserta dan permainan yang memotivasi
peserta.
b) Proses pelatihan
Fasilitator atau nara sumber menyajikan materi
sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Gunakan media pembelajaran yang sesuai
untuk memudahkan penangkapan peserta.
Bahan presentasi dapat menggunakan bahan
yang tersedia dalam modul ini. Gunakan metode
interaktif, dengan mengutamakan peran aktif
dari seluruh peserta. Minta peserta untuk
menyampaikan pendapatnya terkait dengan
topik yang tengah dibahas.
Beri kesempatan kepada setiap peserta untuk
mengajukan pertanyaan. Tawarkan dulu
komentar atas pertanyaan peserta kepada
peserta yang lain, agar suasana diskusi tidak
hanya berjalan 1 arah. Tugas fasilitator adalah
memfasilitasi proses diskusi dan mengarahkan
jika ada proses diskusi yang menyimpang.
Rincian aktivitas per sesi adalah sebagai berikut:
• SesiI: Sudah dijelaskan dalam pengantar
• SesiII: Melaksanakan self-assessment
untuk mengetahui kekuatan, kelemahan,
peluang dan tantangan, serta capaian
pelaksanaan promosi kesehatan saat ini.
• SesiIII: Nara sumber menyajikan materi
tentang konsep, strategi dan pelaksanaan
promosi kesehatan, khususnya dalam
program Persalinan Aman, IMD dan ASI
Eksklusif.
Lampiran A - Uraian Substansi
176 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Uraian Substansi
1. Latar Belakang
USAID-KINERJA memfokuskan dukungannya untuk
optimalisasi kinerja lembaga pelayanan publik
melalui intervensi pada sisi pengguna layanan
(demand) dan sisi penyedia layanan (supply). Pada
sisi demand, yang dilakukan adalah meningkatkan
kepedulian dan partisipasi aktif/keterlibatan
masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas
pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah,
yang disebut sebagai insentif. Pada sisi suplai,
yang dilakukan adalah meningkatkan kemampuan
pemberi layanan dalam mengelola pelayanan
melalui praktik yang baik yang disebut sebagai
inovatif. Pada kedua sisi tersebut diterapkan
proses tata kelola pemerintahan yang baik dengan
memfokuskan pada partisipasi, tranparansi,
akuntabilitas dan responsiveness.
Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) tahun
2010 menghasilkan temuan bahwa baru 33,6%
bayi umur 0 – 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif.
Bahkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010
menyebutkan hanya 15,3% bayi umur kurang dari
6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif. Kurangnya
pengetahuan tentang manfaat ASI dan gencarnya
promosi susu formula sebagai salah satu faktor
yang membuat banyak ibu gagal menyusui
bayinya. Apabila pemahaman masyarakat terhadap
Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif masih
rendah maka pemanfaatan pelayanan ANC,
persalinan di fasilitas kesehatan, penerapan IMD,
dan pemberian ASI Eksklusif secara langsung akan
rendah pula. Terbatasnya pengetahuan ini juga
mengakibatkan masyarakat tidak dapat memahami
dengan baik apakah pelayanan yang diberikan
kepadanya sudah sesuai dengan standar yang ada
(seperti standar yang diatur oleh Standar Pelayanan
Minimal).
Untuk itu, perlu ada upaya yang efektif dari
pemerintah dan unit layanan kesehatan dalam
mengatasi permasalahan tersebut. Promosi
kesehatan menjadi bagian penting dan melekat
dalam tugas pokok dan fungsi dari sebuah instansi
penyedia layanan kesehatan.
Sebenarnya komitmen untuk melaksanakan promosi
kesehatan yang selalu digaungkan mulai dari
tingkat nasional sampai ke tingkat kecamatan masih
sangat rendah. Terbukti dari rendahnya pendanaan,
kapasitas SDM yang tersedia dan memahami
strategi promosi kesehatan, serta intensitas promosi
yang masih sangat rendah. Sementara promosi
susu formula dilakukan dengan sangat gencar oleh
produsen baik melalui media elektronik maupun
melalui pemanfaatan tenaga kesehatan.
Pada sisi lain, kalangan kesehatan lebih banyak
melakukan strategi promosi secara generik seperti
memberi penyuluhan secara tradisional dengan
menggunakan cara lisan pada kegiatan posyandu,
atau menggunakan alat bantu poster dan leaflet.
Kalangan kesehatan juga sangat jarang melakukan
evaluasi terhadap dampak dari strategi promosi
kesehatan yang sudah dijalankan selama ini.
177www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Selain itu, promosi kesehatan selama ini terbatas
didominasi dilakukan oleh petugas kesehatan,
padahal petugas kesehatan belum tentu memiliki
kemampuan komunikasi yang baik. Keterlibatan
masyarakat dan lintas sektor untuk melakukan
promosi kesehatan masih rendah. Padahal
masyarakat (LSM, ulama, media, akademisi, swasta,
dan lainnya) serta lintas sektor (Dinas Pendidikan
dan Kementerian Agama di daerah) memiliki potensi
yang besar untuk mempengaruhi masyarakat
terhadap perilaku dan persepsi yang kurang
mendukung kesehatan individu dan masyarakat.
Promosi kesehatan adalah program kesehatan yang
dirancang dengan tujuan melakukan perubahan atau
perbaikan baik secara perorangan maupun bersama
dalam masyarakat, organisasi dan lingkungan yang
diharapkan dapat lebih mendukung dalam membuat
keputusan yang sehat. Di dalam KMK No. 1114/
Menkes/SK/VII/2005 disebutkan bahwa promosi
kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan
kemampuan masyarakat melalui pembelajaran
dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, agar
mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta
mengembangkan kegiatan yang bersumber daya
masyarakat, sesuai dengan kondisi sosial budaya
setempat dan didukung kebijakan publik yang
berwawasan kesehatan. Promosi kesehatan yang
dilakukan dengan baik akan mampu meningkatkan
kemampuan (pemberdayaan) masyarakat dalam
memelihara dan meningkatkan kesehatannya.
Promosi kesehatan ibu dan anak dimaksudkan
untuk mencerdaskan masyarakat mengenai
kesehatan ibu dan bayi, yang dalam paket dukungan
KINERJA terutama IMD dan ASI Eksklusif. Dengan
demikian, masyarakat memahami hak-haknya
terhadap pelayanan tersebut sehingga masyarakat
dapat mengawasi dan menuntut hak-haknya ketika
mereka menggunakan pelayanan kesehatan baik
di fasilitas publik maupun swasta. Dengan demikian
promosi pemberian air susu ibu adalah upaya untuk
membantu masyarakat menjadikan air susu ibu
sebagai gaya hidup yang sehat dan cerdas yang
mempunyai manfaat jangka pendek maupun jangka
panjang.
Sebagai program pemberdayaan masyarakat,
diperlukan langkah-langkah efektif untuk
memberikan penyadaran dan pencerdasan kepada
masyarakat tentang makanan terbaik bagi bayi sejak
dini melalui IMD dan pemberian ASI Eksklusif. Paket
dukungan KINERJA membangun kesadaran tentang
manfaat ASI dengan mendorong perubahan perilaku
masyarakat untuk hidup lebih sehat dan cerdas.
Proses pemberdayaan tersebut dilakukan melalui
kelompok-kelompok potensial yang sudah mengakar
di masyarakat, serta melibatkan seluruh komponen-
komponen masyarakat. Proses tersebut dilakukan
dengan berbagai upaya untuk mempengaruhi
lingkungan yang menyangkut pendidikan,
organisasi, termasuk kebijakan dan peraturan
perundangan.
2. Strategi Promosi
Dalam mengembangkan strategi promosi kesehatan
diperlukan keterlibatan dinas kesehatan, puskesmas
dan masyarakat. Strategi tersebut dipersyaratkan
Lampiran A - Uraian Substansi
178 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
menjadi bagian program Dinas Kesehatan Bidang
Pelayanan terutama Subidang Promosi Kesehatan
yang dianggarkan secara rutin tiap tahun dalam
jumlah yang memadai, termasuk kegiatan promosi
KIA. Kegiatan dalam strategi promosi dilakukan
dengan target meningkatkan pengetahuan tenaga
kesehatan tentang informasi teknis terkait KIA
(supply side) dan kegiatan penyebaran informasi
bagi masyarakat terutama bagi keluarga yang
memiliki ibu hamil, ibu menyusui dan balita.
Strategi promosi akan efektif dan dapat menjadi
booster sehingga seorang atau sekelompok orang
lebih mudah memahami jika memenuhi beberapa
kriteria berikut ini:
1. Anchor, dilakukan pada momen yang mudah
orang ingat. Misal, acara nikah (hari penting bagi
pasangan),
2. Massa or massive, yaitu menciptakan gerakan
banyak massa yang terlibat. Misal, festival atau
gelar seni, Facebook, dan social media lainnya
3. Si lemah melawan yang kuat, yaitu kondisi
promosi kesehatan yang membela kaum lemah
(ibu dan anak) yang tidak berdaya. Misal,
ibu dan anak ditindas oleh keluarga untuk
memberikan susu formula;
4. Penyampai yang menarik dan menjadi panutan
masyarakat, misal ulama atau publik figure yang
menyampaikan akan lebih didengar dari pada
bukan tokoh masyarakat.
5. Terus menerus (repetitive), promosi yang dapat
dilihat, didengar dan dibaca setiap hari atau
momen oleh masyarakat. Misal, Baliho yang
komunikatif pada tempat-tempat strategis.
6. Singkat, padat, dan mudah diingat, yaitu suatu
pesan (tulisan dan atau gambar) yangmudah
dipahami dalam konsep awam tetapi gambar
dan kalimat itu menjadi khas. Jika orang
mengulang kalimat itu sudah menunjukkan
kekhasan isu itu.
Sedangkan dalam Kepmenkes 585/2007 dijelaskan
adanya 4 strategi dasar promosi kesehatan yang
meliputi1) Pemberdayaan, (2) Bina suasana, (3)
Advokasi, dan (4) Kemitraan. Promosi kesehatan
di Puskesmas hendaknya dikembangkan dengan
mengacu pada 4 strategi dasar tersebut disesuaikan
dengan sasaran, kondisi puskesmas, dan tujuan
promosi.
3. Jenis dan Media Promosi
Promosi kesehatan ibu dan anak dapat dilakukan
dengan berbagai cara baik penyampaian informasi
langsung melalui ceramah, diskusi, penyuluhan
dan konseling ataupun melalui media cetak dan
elektronik. Informasi teknis yang disajikan dalam
media promosi disesuaikan dengan paket KINERJA
terutama IMD dan ASI Ekslusif. Informasi sedapat
mungkin dikemas dengan bahasa yang ringkas,
sederhana dan mudah dimengerti sehingga mudah
dipahami oleh masyarakat dan berdampak pada
perubahan prilaku keluarga dari ibu hamil dan ibu
menyusui.
Informasi teknis yang sebaiknya disajikan dalam
media kampanye tentang ASI adalah:
179www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
• Pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan
K1 – K4 serta standar yang mesti mereka
dapatkan termasuk edukasi perawatan payudara
dan manfaat IMD dan ASI
• Kondisi yang tidak boleh IMD dan memberikan
ASI
• Pasangan dan keluarga berhak meminta
dilakukan IMD kepada petugas kesehatan
• Rawat gabung dan tidak boleh memberikan
selain ASI
• Tenaga yang dapat dihubungi untuk konseling ASI
• Pemberian ASI Eksklusif pada ibu yang bekerja
• Peran keluarga dalam sukses pemberian ASI
Eksklusif.
Jenis dan media promosi yang digunakan dalam
mempromosikan kesehatan ibu dan anak dapat
berupa:
3.1 Penyuluhan/ Konseling
Umumnya penyuluhan dilakukan oleh tenaga
kesehatan seperti dokter dan bidan atau
kader posyandu saat pelayanan kesehatan
di puskesmas, kegiatan puskesmas keliling,
posyandu bulanan, kelas ibu hamil ataupun
saat melakukan kunjungan rumah. Penyuluhan
dapat dilakukan melalui diskusi, ceramah
dengan bantuan alat peraga berupa gambar, film
maupun praktek langsung. Perlu memperhatikan
konteks lokal sehingga penyuluhan bisa
berkelanjutan.
Selain penguatan pengetahuan teknis bagi
tenaga kesehatan dan kader posyandu, perlu
dipersiapkan juga media promosi yang akan
digunakan dalam melakukan penyuluhan.
3.2 Kampanye melalui Duta ASI
Duta ASI di daerah dipilih dari tokoh masyarakat/
pejabat daerah yang memiliki pengaruh besar
bagi masyarakat baik dengan kehadiran secara
personal maupun himbauan yang disampaikan
oleh duta tersebut di media elektronik maupun
melalui media cetak yang memunculkan nama
atau fotonya.
Duta ASI Eksklusif perlu juga diberikan
pengetahuan teknis mengenai Persalinan Aman,
IMD dan ASI Ekslusif sehingga beliau dapat
memberikan penyuluhan dan pencerdasan
langsung pada kegiatan yang melibatkan
masyarakat.
3.3 Pendidikan Rekan Sebaya
Persalinan Aman juga dapat dipromosikan
dengan menbentuk kelompok kegiatan ibu
hamil dan ibu menyusui. Di mana selain
replikasi praktek baik perawatan kehamilan
dan persalinan aman antar sesama ibu, dapat
juga terjadi diseminasi informasi dari tenaga
kesehatan maupun kader posyandu.
3.4Mediacetak(Brosur/Pamflet/ Leaflet/Poster/Koran/dll)danradio
Berisi informasi teknis untuk mengkampanyekan
kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu menyusui,
Lampiran A - Uraian Substansi
180 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
bayi dan balita. Pesan yang disampaikan harus
mudah dibaca dengan tulisan/gambar yang
menarik dan cerita yang mudah dimengerti.
Bahan informasi bisa juga cerita atau himbauan
dari tokoh masyarakat atau pejabat daerah
yang menjadi Duta ASI dengan slogan praktis
terhadap pentingnya pemeriksaan kehamilan
dan persalinan dengan tenaga kesehatan
terlatih.
4. Promosi IMD dan ASI Eksklusif
4.1 Tujuan
Sebagai upaya untuk membantu masyarakat
untuk menjadikan IMD dan pemberian ASI
Eksklusif sebagai gaya hidup yang sehat dan
cerdas, maka promosi pemberian ASI Eksklusif
mempunyai tujuan pengubahan gaya hidup
yang mendorong masyarakat khususnya ibu
melahirkan dan keluarganya dalam membuat
keputusan yang cerdas untuk mencapai
keseimbangan kesehatan fisik, sosial, spiritual
dan intelektual. Pengubahan gaya hidup
dapat difasilitasi melalui penggabungan dalam
menciptakan lingkungan yang mendukung,
mengubah perilaku dan meningkatkan
kesadaran dalam pemberian ASI Eksklusif.
4.2 Ruang Lingkup
Ruang lingkup promosi IMD & Pemberian ASI
Eksklusif adalah sebagai berikut:
1. Pendidikan (pengetahuan) tentang segala
hal terkait IMD dan Pemberian ASI Eksklusif,
penekanannya pada upaya untuk perubahan
perilaku melalui peningkatan kesadaran,
kemauan dan kemampuan yang ada:
• Di lingkungan keluarga (suami, orang tua,
mertua)
• Di lingkungan sekolah
• Di lingkungan tempat kerja
• Di tempat-tempat/fasilitas umum
• Di lingkungan penyedia layanan kesehatan
2. Pemasaran sosial, ditekankan pada pengenalan
tentang manfaat Inisiasi Menyusu Dini &
Pemberian ASI Eksklusif dan manfaat ASI
melalui kampanye
3. Penyuluhan (komunikasi dan informasi) yang
ditekankan pada penyebaran informasi tentang
pentingnya IMD dan pemberian ASI Eksklusif,
manfaat IMD dan ASI Eksklusif
4. Peningkatan IMD dan pemberian ASI Eksklusif,
penekanannya pada upaya pemeliharaan dan
peningkatan KIA
5. Advokasi pelaksanaan IMD dan pemberian
ASI Eksklusif dengan upaya mempengaruhi
lingkungan atau pihak lain agar mengembangkan
kebijakan yang berwawasan KIA (melalui legislasi
atau pembuatan peraturan, dukungan anggaran
dan dukungan suasana di berbagai bidang/
sektor dalam penyiapan sarana dan prasarana
untuk ruang menyusui sebagai Pusat ASI)
181www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
6. Upaya melalui pengorganisasian masyarakat,
pengembangan masyarakat, penggerakan
masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat
yang penekanannya adalah untuk edukasi dan
meningkatan kemampuan advokasi.
4.3 Strategi Promosi
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari
peningkatan derajat kesehatan ibu menyusui
dan bayi baru lahir, maka diperlukan cara yang
efektif dan efisien. Beberapa strategi yang
dapat dilakukan untuk promosi pemberian ASI
Eksklusif adalah:
a) Kebijakan berwawasan KIA• Mengupayakan tersedianya kebijakan
dan peraturan perundang-undangan
yang mengatur pemberian IMD dan ASI
Eksklusif
• Mengalokasikan anggaran pemerintah/
daerah untuk program perbaikan/
peningkatan Gizi – rencana dan
anggaran untuk implementasi IMD dan
ASI Eksklusif)
b) Advokasi Perangkat kegiatan yang dilakukan dalam
rangka mempengaruhi para pembuat keputusan
agar dapat mempercayai dan meyakini bahwa
pemberian ASI Eksklusif perlu mendapat
dukungan melalui kebijakan (keputusan).
c) Dukungan sosial• Kerjasama dengan berbagai pihak di
lingkungan penyedia layanan secara
lintas program dan lintas sektoral yang
memiliki kaitan dengan pemberian ASI
Eksklusif
• Kerjasama dengan pihak eksternal seperti
Forum Peduli Kesehatan Ibu dan Anak
• Kemitraan dengan pihak swasta seperti
produsen susu sebagai pihak yang
dapat mempengaruhi kegagalan dalam
pemberian ASI Eksklusif.
d) Keterampilan individu• Peningkatan keterampilan (informasi dan
edukasi) petugas kesehatan untuk mampu
menjelaskan, mendampingi, dan konseling
tentang kegunaan pemberian IMD dan
ASI Eksklusif, teknik untuk melaksanakan
IMD, dan menghasilkan ASI Eksklusif yang
kwantitas dan kualitasnya terpenuhi
• Pemberian ketrampilan kepada masyarakat
terutama ibu menyusui dan keluarga inti,
serta orang tua terkait pengetahuan tentang
manfaat IMD dan pemberian ASI Eksklusif,
caramengatasi masalah yang muncul pada
saat menyusui.
e) Pemberdayaan masyarakat. Dilakukan dengan pendekatan edukatif yang
ditekankan pada proses dan upaya melalui:
• Sosialisasi kepada para stakeholder untuk
promosi pemberian IMD dan ASI Eksklusif
terkait bahwa ASI Eksklusif memberikan
kecerdasan bagi generasi penerus dan
tinjauan aspek agama, dan cara/metode
penyampaian pesan (awareness campaign)
• Penyuluhan kepada masyarakat tentang
pentingnya pemberian IMD dan ASI
Lampiran A - Uraian Substansi
182 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Eksklusif, manfaat ASI yang Aman,
Efisien, Ekonomis, dan Praktis dengan gizi
sempurna bagi pemenuhan gizi bayi.
4.4 Langkah-langkah promosi IMD dan Pemberian ASI Eksklusif
Tahapan promosi pemberian IMD dan ASI Eksklusif
meliputi:
a) Menentukan tujuan promosi1. Apa yang akan dicapai dalam periode waktu
tertentu berkaitan dengan tujuan program,
misalnya yang terkait dengan peningkatan
cakupan IMD dan ASI Eksklusif.
2. Apa yang akan dicapai untuk mengatasi
masalah rendahnya bayi yang mendapatkan
ASI Eksklusif (tujuan pendidikan). Berkaitan
dengan peningkatan pengetahuan, sikap,
dan prilaku masyarakat terhadap IMD dan
ASI Eksklusif
3. Pembelajaran apa yang harus dicapai
yang berhubungan dengan pengetahuan,
keterampilan dan sikap (tujuan perilaku).
Berkaitan dengan peningkatan perilaku
masyarakat terhadap penerapan IMD dan
ASI Eksklusif.
b) Menentukan sasaran promosi Menyangkut kelompok yang menjadi sasaran
promosi seperti individu atau kelompok atau
kombinasi keduanya
c) Menentukan isi atau materi promosi
Materi promosi harus dibuat sesederhana
mungkin, bisa dalam bentuk cerita, permainan,
drama, gambar atau dengan bahasa setempat
sehingga sasaran promosi mudah memahami
dan mau melaksanakan isi pesan tersebut.
d) Menentukan metode promosi• Untuk tujuan pengetahuan: menggunakan
penyuluhan langsung, pemasangan poster,
spanduk, penyebaran leaflet
• Untuk tujuan perilaku: memberikan contoh
konkrit yang dapat menggugah emosi,
perasaan dan sikap sasaran promosi
(berupa foto, slide atau video)
• Untuk tujuan meningkatkan ketrampilan:
melakukan praktek seperti memijat dan
memerah susu untuk melancarkan ASI.
Metode perlu mempertimbangkan sumber daya
seperti anggaran dan manusia/nara sumber atau
fasilitator
e) Menetapkan media promosi• Media yang digunakan dapat mempermudah
pembelajaran
• Media yang dipilih harus bergantung pada
jenis sasaran, tingkat pendidikan, tujuan
yang ingin dicapai, metode yang digunakan
serta sumber daya yang tersedia.
f) Menyusun rencana evaluasi pelaksanaan promosi
Sebagai upaya untuk melihat berhasil tidaknya
pelaksanaan promosi IMD & Pemberian ASI
Eksklusif, dengan menjabarkan kapan, dimana
183www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
dan siapa yang akan melakukan evaluasi serta
sasaran mana yang akan dievaluasi.
g) Menyusun jadwal pelaksanaan Penjabaran tentang waktu, tempat dan
pelaksanaan promosi IMD & ASI Eksklusif
4.5 Sasaran Promosi Pemberian IMD dan ASI Eksklusif
Pentahapan upaya promosi pemberian ASI Eksklusif
meliputi tiga kelompok sasaran yang harus dicakup
yaitu:
1. Sasaran primer/umum, adalah masyarakat yang
terdiri dari remaja, ibu hamil, ibu menyusui, dan
para suami.
2. Sasaran sekunder, adalah tokoh masyarakat,
tokoh agama, tokoh adat serta orang relevan
dalam kegiatan promosi pemberian ASI
Eksklusif. Harapannya para tokoh ini dapat
menyampaikan kembali tentang pengetahuan
dan keterampilannya kepada masyarakat di
lingkungan sekitarnya.
3. Sasaran tersier, adalah para pembuat keputusan
atau penentu kebijakan, dengan harapan
keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan akan
memiliki pengaruh dan dampak bagi upaya yang
dilakukan pada kelompok sasaran sekunder dan
primer.
Ketiga sasaran ini dipersyaratkan untuk dilakukan
karena kan terkait satu dengan yang lainnya dalam
sebuah promosi kesehatan.
5. Komitmen IMD dan ASI Eksklusif
5.1 Kebutuhan komitmen
Dalam pembangunan bangsa, peningkatan kualitas
manusia harus dimulai sedini mungkin yakni sejak
bayi baru lahir, salah satu faktor yang memegang
peranan penting dalam peningkatan Kualitas
manusia adalah pemberian Air Susu Ibu (ASI).
Pemberian ASI Eksklusif semaksimal mungkin
menjadi kegiatan penting dalam pemeliharaan anak
dan persiapan generasi penerus yang berkualitas
di masa depan. ASI Eksklusif adalah ASI yang
diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama enam
bulan tanpa menambahkan dan atau mengganti
dengan makanan atau minuman lain.
Pemberian ASI Eksklusif merupakan strategi
tunggal yang paling efektif untuk meningkatkan
kelangsungan hidup anak serta dapat mencegah
kematian bayi dan balita.Karena dengan ASI
Eksklusif dapat menghindarkan si bayi dari alergi
dan menjamin kesehatan bayi secara optimal. Akan
tetapi suksesnya pemberian ASI Eksklusif sangat
tergantung pada pemahaman, pengetahuan dan
komitmen dari berbagai pihak yang perduli terhadap
terwujudnya generasi penerus yang sehat dan
cerdas, terutama ibu melahirkan, lingkungan dimana
si ibu berada serta masyarakat pada umumnya,
dan petugas kesehatan yang mempunyai kewajiban
untuk memberikan advokasi tentang pentingnya dan
manfaat pemberian ASI.
Untuk menjamin hak bayi untuk mendapatkan ASI
Eksklusif dan melindungi si ibu untuk memberikan
Lampiran A - Uraian Substansi
184 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
ASI Eksklusif kepada bayinya, Pemerintah
Indonesia mengeluarkan PP No. 33/2012 tentang
Pemberian ASI Eksklusif. Peraturan Pemerintah
tersebut mengukuhkan kewajiban ibu memberikan
ASI Eksklusif segera setelah proses melahirkan
serta kewajiban negara, masyarakat, dan swasta
untuk mendukung program tersebut. Pemberian
ASI Eksklusif mutlak dan penting harus dilakukan,
mengingat manfaat yang akan diperoleh bayi.
Dengan diterbitkannya PP tersebut, Pemerintah
Kabupaten/Kota mempunyai tanggungjawab untuk:
1. Melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka
program pemberian ASI Eksklusif
2. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi program
pemberian ASI Eksklusif
3. Memberikan pelatihan teknis konseling
menyusui
4. Menyediakan tenaga konselor menyusui di
fasilitas kesehatan dan tempat sarana umum
lainnya
5. Membina, monitoring, mengevaluasi dan
mengawasi pelaksanaan dan pencapaian
program pemberian ASI Eksklusif di fasilitas
pelayanan kesehatan, satuan pendidikan
kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum
dan kegiatan di masyarakat
6. Menyelenggarakan penelitian dan
pengembangan program pemberian ASI
Eksklusif yang mendukung perumusan
kebijakan kabupaten/kota
7. Mengembangkan kerjasama dengan pihak lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
8. Menyediakan ketersediaan akses terhadap
informasi dan edukasi atas penyelenggaraan
pemberian ASI Eksklusif.
5.2 Kunci Keberhasilan Program IMD dan ASI Eksklusif
1. Menciptakan komitmen, kepedulian,
kesungguhan dan kemauan semua stakeholder
2. Dukungan eksekutif dan legislatif
3. Ada unsur (SDM) penggerak program di tingkat
lokal
4. Menjaga keberlanjutan program.
5.3 Kebijakan Daerah
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 33
Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif,
bahwa Pemberian ASI Eksklusif merupakan sebuah
program yang wajib untuk dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota. Sebagai program
pemerintah, kabupaten/kota perlu mengaturnya
dalam sebuah kebijakan untuk menjamin
terlaksananya program Pemberian ASI Eksklusif
dalam bentuk kegiatan konkrit sebagai upaya
pencapaian tujuan.
Untuk memberikan arahan atau petunjuk
operasional tentang organisasi, personil, dan
prosedur, dapat berbentuk Surat Keputusan (SK),
Peraturan Kepala Daerah, atau Peraturan Daerah
(Perda).
Kebijakan tentang Pemberian ASI Eksklusif
diharapkan dapat:
185www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
1. Memberikan perlindungan dan kesempatan
bagi bayi untuk mendapatkan haknya
yaitu mendapatkan ASI Eksklusif sejak
dilahirkan sampai berusia 6 (enam) bulan
dengan memperhatikan pertumbuhan dan
perkembangan bayi.
2. Memberikan pendampingan, perlindungan, dan
kesempatan kepada ibu untuk memberikan IMD
dan ASI Eksklusif pada bayinya
3. Mendorong peran dan dukungan keluarga,
masyarakat, pihak swasta, dan pemerintah
daerah terhadap pemberian IMD dan ASI
Eksklusif.
Agar kebijakan kepala daerah tersebut berjalan
efektif dalam pelaksanaannya maka langkah-
langkah yang harus dilakukan adalah:
1. Perumusan: perumusan naskah akademik
2. Advokasi: pembahasan dengan semua pihak
terkait termasuk masyarakat sebagai pengguna
layanan melalui pendekatan persuasif,
presentasi, diskusi, negosiasi
3. Penetapan: proses pengesahan
4. Pelaksanaan: sosialisasi kebijakan dan
penerapan kebijakan oleh para pihak yang
terkait
5. Monitoring: memantau pelaksanaan apakah
sudah sesuai dengan aturan/kebijakan
6. Evaluasi: apakah kebijakan tersebut dapat
mengurangi masalah yang mempengaruhi
kinerja yang diharapkan.
5.4 Para Pihak Terkait dalam Program Pemberian ASI Eksklusif
Terbitnya Peraturan Pemerintah maupun Peraturan
Daerah/Kepala Daerah tentang Pemberian
ASI Eksklusif, maka hal yang terpenting adalah
komitmen dari semua pihak terkait baik dari pemberi
layanan, produsen dan pemasar susu, ibu hamil
dan keluarga sebagai target dan penyelenggara
pelayanan kesehatan untuk bisa memprioritaskan
penggunaan ASI Ekslusif bagi anak usia 0 – 6
bularian serta pemberian IMD segera setelah bayi
lahir.
Karena pemberian ASI Eksklusif dapat menurunkan
resiko bayi terkena infeksi dan penyakit kronis
dimasa mendatang, maka setiap ibu melahirkan
harus mempunyai tekad yang kuat untuk
memberikan ASI secara eksklusif kepada bayinya
kecuali jika si ibu mempunyai indikasi medis.
Untuk itu perlu adanya dukungan dan komitmen
berbagai pihak, mulai dari Pemerintah (Pusat,
Provinsi dan Kabupaten/Kota), produsen susu,
para Penyelenggara Pelayanan Kesehatan, Tenaga
Kesehatan, masyarakat, terutama keluarga terdekat
ibu.
Beberapa pihak yang diharapkan turut berkomitmen
dalam membantu ibu memberikan ASI Eksklusif
adalah:
a) Keluargaterdekatibu: Dukungan suami diberikan dengan selalu
menjaga suasana batin si ibu sepertimenemani
isteri ketika menyusui, ikut merawat bayi,
Lampiran A - Uraian Substansi
186 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
melengkapi pengetahuan tentang pemberian
IMD dan ASI Eksklusif, menyiapkan makanan
bergizi dengan meminimalisasi mitos-mitos
tentang larangan makanan yang dibutuhkan ibu,
dsb.
Orang tua/mertua (keluarga) harus memberikan
ibu hak untuk mengambil keputusan yang
terbaik bagi bayinya (pemberian IMD dan
ASI Eksklusif), tidak memaksakan untuk
memberikan makanan tambahan karena tradisi
atau ketidaktahuan, melengkapi pengetahuan
tentang IMD dan pemberian ASI Eksklusif dan
kegiatan menyusui, semangat dan dorongan
agar ibu percaya diri untuk menyusui, membantu
menyiapkan makanan bergizi bagi ibu, dan
membantu perawatan bayi.
b) Tenaga Kesehatan
Diharapkan tidak melakukan promosi susu
formula, memberi informasi yang tepat tentang
IMD dan ASI Eksklusif serta, makan bergizi yang
perlu dimakan oleh ibu, dan hal-hal lain seputar
menyusui, memberi bimbingan, konseling,
dan dorongan agar ibu mau memberikan ASI
Eksklusif, dsb.
c) Lingkungan kerja/kantor
Lingkungan kerja baik pemerintah maupun
swasta hendaknya menerapkan kebijakan
kantor yang ramah terhadap ibu menyusui,
menyediakan ruang laktasi (menyusui),
memberikan waktu untuk memerah ASI.
d) Sesama ibu menyusui
Saling berbagi pengalaman yang
mencerdaskan, bertukar informasi, memberi
semangat dan dukungan.
e) Pemerintah
Secara terus menerus mengadakan sosialisasi
tentang keunggulan ASI kepada masyarakat,
memperbaiki dan melengkapi sarana dan
prasarana pendukung kegiatan menyusui dan
pemberian ASI Eksklusif, menindak dengan
tegas segala bentuk pelanggaran yang
bertentangan dengan kebijakan pemberian ASI
Eksklusif.
Panduan Pelaksanaan
1. Tahap Persiapan
a) Identifikasipotensimasalah.
Pada fase ini perlu dilakukan identifikasi potensi
masalah seperti ditunjukkan pada tabel berikut
ini.
187www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
No Potensi masalah Ya Tidak
1 Apakah Puskesmas memiliki rencana promosi kesehatan ibu dan anak (khususnya untuk program Inisiasi menyusu dini dan ASI Eksklusif)?
2 Apakah ada alokasi anggaran khusus untuk pelaksanaan promosi kesehatan?
3 Apakah di Puskesmas terdapat berbagai media promosi kesehatan?
4 Apakah promosi kesehatan dilakukan dengan cara-cara yang inovatif?
5 Apakah promosi kesehatan dilakukan dengan partisipasi aktif masyarakat?
6 Apakah masyarakat memberikan respon yang positif pada promosi kesehatan yang dilakukan Puskesmas?
7 Apakah masyarakat mempunyai pengetahuan yang baik mengenai inisiasi menyusu dini dan ASI Eksklusif?
8 Apakah masyarakat mendukung program inisiasi menyusu dini dan ASI Eksklusif?
9 Apakah tingkat partisipasi masyarakat dalam program inisiasi menyusu dini dan ASI Eksklusif baik?
10 Dll........
b) Penentuan prioritas masalah dan analisis penyebab masalah
• Jawaban ‘tidak’ pada tabel di atas
menunjukkan adanya masalah pada aspek
tersebut.
• Dari beberapa masalah yang ditemukan,
temukan mana yang paling mudah
diselesaikan.
• Sesuai dengan hasil prioritas masalah,
lakukan diskusi untuk mencari akar
masalahnya dengan pertanyaan mengapa.
“Mengapa hal tersebut terjadi?”
c) Penyusunan Alternatif Pemecahan Masalah.
• Susunlah alternatif pemecahan masalah
berdasarkan temuan akar masalah. Pertanyaan
yang perlu dijawab adalah: “Bagaimana cara
mengatasinya?”
• Proses penyusunan alternatif pemecahan
masalah dilakukan dengan melibatkan
stakeholder terkait, terutama masyarakat (MSF).
• Beberapa alternatif pemecahan yang ada,
dibahas untuk memperoleh upaya yang paling
tepat untuk mengatasi masalah dengan
Lampiran A - Uraian Substansi
188 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
melibatkan sumber daya yang ada baik lintas
program/lintas sektor dan masyarakat (multi
aktor)
• Prioritas pemecahan yang dipilih hendaknya
dapat diterima oleh masyarakat dan puskesmas,
serta yang memiliki dampak lebih efektif dan
efisien bagi penyelesaian masalah.
d) Penyusunan rencana kerja (POA=Plan of Action)
• Berdasarkan prioritas pemecahan yang dipilih,
susun rencana kerja.
• Beberapa pertanyaan yang harus dijawab
adalah:
− Apa bentuk kegiatannya?
− Apa tujuannya?
− Siapa sasarannya?
− Bagaimana metode atau pendekatan yang
tepat?
− Berapa dana yang dibutuhkan?
− Bagaimana jadwal kegiatannya?
− Siapa yang akan mengerjakan?
− Berapa lama waktu yang dibutuhkan?
2. Tahap Pelaksanaan
Penggerakan dan pelaksanaan: merupakan upaya
yang dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan
yang telah ditentukan. Kegiatan yang dilakukan
adalah implementasi dari kegiatan terpilih.
Mekanisme penggerakan dan pelaksanaan dapat
dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya:
1. Menggerakkan keluarga pasien, seperti
suami, anak atau saudaranya yang lain agar
mempunyai tanggungjawab sosial dengan aktif
pada kelompok-kelompok yang peduli terhadap
kesehatan ibu dan bayi. Hal tersebut dilakukan
melalui penyuluhan perorangan, penyuluhan
kelompok dan membuat gerakan peduli
kesehatan agar kelompok sasaran mempunyai
pengetahuan yang benar tentang kesehatan ibu
dan bayi, khususnya tentang Inisiasi Menyusu
Dini dan ASI Eksklusif. Diharapkan masyarakat
menjadi paham akan hak-hak kesehatan
reproduksi mereka, sehingga kemudian mereka
bisa meminta pelayanan KIA tersebut kepada
petugas kesehatan.
2. Peningkatan pengetahuan pasien (ibu bersalin
dan ibu menyusui) melalui berbagai kegiatan
pembinaan.
3. Mengoptimalkan peran seluruh stakeholder
lain (lintas program, lintas sektor, dunia
usaha, masyarakat) melalui integrasi
promosi kesehatan ke dalam kegiatan yang
diselenggarakan. Misal sebagai materi
tambahan dalam salah satu mata pelajaran
di sekolah, masuk sebagai materi tambahan
dalam wejangan nikah di KUA, sebagai
indikator tambahan pada penilaian lomba desa,
mendorong dunia usaha agar mengakomodasi
kegiatan pemberian ASI Eksklusif bagi pekerja
wanitanya melalui penerbitan kebijakan internal
organisasi tentang kesempatan pemberian ASI
Eksklusif, penyediaan Ruang Laktasi, dan hal
lain yang mendukung.
189www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
3. Tahap Monitoring & Evalusi
• Evaluasi dilakukan di setiap tahapan manajerial,
mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan hasil.
• Evaluasi dilaksanakan pada setiap pertengahan
dan akhir tahun untuk menilai proses dan hasil
pelaksanaan promosi kesehatan.
• Evaluasi dilaksanakan untuk menilai sejauh
mana kemajuan kegiatan dan hasil yang dicapai.
• Beberapa indikator yang bisa digunakan untuk
mengevaluasi diantaranya:
a) Indikator input
1. Ada/tidaknya komitmen kepala puskesmas dan
seluruh jajaran yang tercermin dalam rencana
promosi kesehatan puskesmas.
2. Ada/tidaknya tenaga promosi kesehatan yang
sesuai dengan acuan dalam standar SDM
promosi kesehatan puskesmas.
3. Kecukupan pelatihan promosi kesehatan bagi
petugas puskesmas.
4. Kecukupan dan kelayakan sarana dan peralatan
promosi kesehatan sesuai dengan acuan
standar.
5. Kecukupan alokasi dana untuk promosi
kesehatan.
b) Indikator proses
1. Frekuensi dan kualitas pelaksanaan kegiatan
promosi kesehatan di dalam gedung (promosi
kesehatan langsung oleh petugas kepada
pasien yang dilayani, penyuluhan kelompok
kepada pasien yang sedang menunggu
pelayanan, pemasangan poster, dan lainnya).
2. Kelayakan media promosi yang digunakan,
baik berupa poster, spanduk, leaflet, dll dari sisi
bentuk, kejelasan informasi, dan lainnya.
3. Frekuensi dan kualitas pelaksanaan kegiatan
promosi kesehatan di luar gedung, misal
kunjungan rumah, pada kegiatan pertemuan
massa, dan lainnya.
4. Frekuensi promosi kesehatan yang dilakukan
oleh lintas sektor, dunia usaha, dan masyarakat.
c) Indikator output
1. Jumlah tenaga kesehatan yang melakukan
promosi kesehatan.
2. Jumlah pasien yang mendapat layanan promosi
kesehatan.
3. Jumlah keluarga yang mendapat kunjungan
rumah.
4. Jumlah kelompok masyarakat yang sudah
dipintarkan oleh tenaga puskesmas dengan
pengorganisasian masyarakat.
d) Indikator dampak
1. Capaian K1
2. Capaian K4
3. Capaian ibu yang mempunyai Buku KIA
4. Capaian pemberian tablet zat besi
5. Capaian pemberian vaksin Tetanus Toksoid
6. Capaian deteksi resiko
7. Capaian persalinan dengan tenaga kesehatan
8. Capaian persalinan di fasilitas kesehatan
9. Capaian penanganan komplikasi
10. Angka Kematian Ibu (AKI)
11. Angka Kematian Bayi (AKB).
Lampiran A - Uraian Substansi
190 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Contoh Praktek Baik
DENGAN PERWAKO IMD & ASI EKSKLUSIF PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG MENUNJUKAN
KOMITMENNYA UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM IMD dan ASI EKSKLUSIF SECARA EFEKTIF
P rogram Perbaikan Gizi Masyarakat merupakan
program prioritas Kota Singkawang yang
merupakan pintu masuk bagi USAID-KINERJA
untuk membantu Kota Singkawang yang mulai
dilaksanakan akhir tahun 2011.
Dengan bantuan dan dukungan USAID-KINERJA,
Dinas Kesehatan Kota Singkawang mulai
mendeklarasikan Program Persalinan Aman,
Inisiasi Menyusu Dini dan pemberian ASI Eksklusif.
Berbagai kegiatan sosialisasi dan diseminasi
tentang IMD dan ASI Eksklusif sebagai bagian dari
program Gizi secara gencar diselenggarakan yang
dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan,
bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK, Dinas
Pendidikan dan Kementrian Agama. Mereka
bertekad untuk membesarkan generasi yang sehat
dan cerdas sehingga akan muncul sumber daya
manusia yang berkualitas bagi kemajuan wilayah
Kota Singkawang.
Untuk menjamin pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif
sebagai program prioritas daerah yang harus
dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan,
maka Dinas Kesehatan menginisiasi tersedianya
kebijakan penerapan IMD & ASI Eksklusif melalui
peraturan walikota (Perwali). Proses perumusan
Perwali melibatkan berbagai instansi terkait dan
unsur masyarakat yang diwakili oleh Forum Peduli
Kesehatan Ibu dan Anak yang anggotanya terdiri
dari individu maupun lembaga non pemerintah
sebagai bentuk dari MSF. Sebelum disyahkan,
draft Perwali dikonsultasikan melalui uji publik
sebagai bentuk tingginya komitmen daerah
dalam mewujudkan calon generasi penerus yang
berkualitas. Sesuai dengan mandat peraturan
pemerintah tentang Pemberian ASI Eksklusif.
Dengan disyahkannya Perwali tersebut, semakin
gencar pula Dinas Kesehatan Kota Singkawang
bersama dengan berbagai elemen/sektor terkait,
1. Kota Singkawang
191www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
U paya Pemerintah Kota Singkawang
untuk mensukseskan program IMD dan
Pemberian ASI Eksklusif telah dimulai sejak adanya
Gerakan Nasional tentang Air Susu Ibu. Dan
semakin gencar dilaksanakan pada moment Hari
Kesehatan Nasional ke 46 yang di pusatkan di Kota
Singkawang pada akhir tahun 2011 yang lalu.
Dengan dukungan USAID-KINERJA, berbagai
upaya yang tujuannya untuk memberikan kesadaran
dan perubahan perilaku masyarakat dalam hal IMD
dan Pemberian ASI Eksklusif melalui pelatihan
(pendidikan) untuk meningkatkan pengetahuan
kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan
tokoh adat serta MSF yang peduli terhadap KIA,
guru SMP dan SMU/SMK serta petugas KUA.
Dimana peserta pelatihan diharapkan mampu
menyampaikan pesan tersebut pada masyarakat
melalui khotbah agama di rumah-rumah ibadah,
kutbah nikah pada acara pernikahan, konseling
perkawinan, acara penyuluhan di sekolah-sekolah.
Juga dilakukan orasi dan konsultasi, mediasi dan
fasilitasi secara langsung oleh anggota MSF kepada
masyarakat yang ada di lingkungannya maupun oleh
para promotor IMD dan Pemberian ASI Eksklusif.
Selain itu pesan tentang manfaat IMD dan
Pemberian ASI Eksklusif juga dilakukan secara
bersama melalui lintas program dan lintas sektoral
antara Dinas Kesehatan Kota Singkawang, dengan
Dinas Pendidikan, Kementrian Agama dan PKK
dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat
Kota Singkawang, dan secara intensif di wilayah
kecamatan mitra KINERJA yaitu Kecamatan
Singkawang Utara, Selatan dan Singkawang Barat.
Kepala Dinas Kesehatan yang juga seorang dokter
sangat aktif melakukan sosialisasi pada berbagai
kelompok masyarakat dan individu seperti pada
EFEKTIFITAS PROMOSI IMD DAN ASI EKSKLUSIF di KOTA SINGKAWANG
LSM, MSF untuk menerapkan IMD dan ASI
Eksklusif, karena disadari bahwa yang terpenting
dari diterbitkannya peraturan adalah pelaksanaan
dan monitoring evaluasi untuk mengetahui efektifitas
dari pelaksanaan program IMD dan ASI Eksklusif.
Selain adanya bentuk komitmen yang kuat juga
ditunjukan oleh Pemerintah Kota Singkawang
yaitu diangkatnya ibu Ny. Elisabeth Majuyetty
Hasan Karman, isteri walikota, yang sekaligus
sebagai Ketua Tim Pengerak PKK sebagai Duta
ASI. Kampanye IMD & ASI Eksklusif adalah fokus
utama untuk memberikan kesadaran, pemahaman
dan kemauan kepada masyarakat dari berbagai
golongan, tingkatan pendidikan, tingkatan usia
maupun status.
Lampiran A - Uraian Substansi
192 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
acara pengajian, arisan tentang pentingnya IMD
dan pemberian ASI Eksklusif.
Juga membuat kebijakan yang menginstruksikan
bahwa tenaga kesehatan diwajibkan untuk
melaksanakan IMD dalam proses persalinan yang
ditolongnya, dan melarang untuk memberikan susu
formula bagi bayi baru lahir.
Informasi dan edukasi juga dilakukan pada berbagai
event besar seperti pada perayaan Hari Ibu dan
Hari Kartini yang di lakukan oleh Duta ASI (Ketua
Tim Penggerak PKK – Istri Walikota Singkawang)
yang dipercaya untuk mempromosikan pentingnya
IMD dan pemberian ASI Eksklusif dan promotor aktif
seperti Kepala Dinas Kesehatan dan para Konselor
ASI.
Sebagai Duta ASI yang dipercaya untuk
menyuarakan hak bayi untuk mendapatkan asupan
gizi yang berkualitas yaitu Air Susu Ibu untuk
tumbuh kembangnya, dan menyuarakan hak ibu
menyusui untuk mendapatkan waktu dan fasilitas
yang menunjang pemberian ASI Eksklusif. Ibu
Elisabeth Majuyetty Hasan Karman (Ibu Emma)
telah melaksanakan fungsinya selaku advokator dan
fasilitator secara aktif baik secara resmi dalam acara-
acara yang diselenggarakan secara terencana, juga
dilakukan secara tidak resmi dalam berkomunikasi
secara perorangan.
Hasil dari promosi yang gencar, terbukti dengan
adanya perubahan perilaku masyarakat yang
ditunjukkan dengan meningkatnya permintaan untuk
pendampingan IMD dan ASI Eksklusif di pusat
kesehatan (RS, Klinik Bersalin dan Puskesmas),
meningkatnya permintaan untuk kelas ibu hamil,
serta konsultasi dan konseling baik melalui
SMS mapun komunikasi langsung (tatap muka
dan telepon) yang diterima oleh Konselor ASI.
Meningkatnya permintaan penyuluhan oleh tokoh
agama (ulama) tentang IMD dan ASI Eksklusif pada
acara pengajian ataupun perayaan keagamaan,
serta kutbah nikah oleh Petugas KUA yang telah
dilatih.
2. Lomba Kuliah Tujuh Menit (Kultum) di Kab. Bondowoso
Kab. Bondowoso sebagai salah satu kabupaten
yang menaruh perhatian yang tinggi terhadap
Persalinan Aman dan ASI Eksklusif serta upaya
pencegahan pernikahan dini, yang diwujudkan
dalam berbagai kegiatan nyata dengan dipayungi
oleh Peraturan Bupati (Perbup) No. 41 Tahun
2012 tentang KIA dan penobatan Ibu Bupati
sebagai UMMI PERSAMEDA (Ibu Pendamping
Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif) dan
Bunda KESPRO.
Masyarakat Kab. Bondowoso yang sebagian besar
merupakan masyarakat etnis Madura dimana
kepercayaan masyarakat terhadap dukun cukup
tinggi dan juga adanya budaya pernikahan dini dan
pemberian makanan tambahan bagi bayi selain
ASI sebelum usia 6 bulan, memerlukan inovasi
dan terobosan strategis yang dapat menggerakkan
193www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
dan menyadarkan seluruh lapisan masyarakat
akan pentingnya Persalinan Aman, IMD danASI
Eksklusifdan juga resiko pernikahan dini.
Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah
Kab.Bondowoso adalah kampanye melalui para
tokoh agama, dimana para tokoh agama (ulama
dan atau ustadz) ikut mendukung kampanye
ini melalui berbagai kotbah maupun wejangan
kepada masyarakat tentang Persalinan Aman, ASI
Eksklusifdan pencegahan pernikahan dini.
Melalui lomba Kultum (Kuliah Tujuh Menit) yang
didahului dengan pembekalan para ustadz
tentang substansi tentang Persalinan Aman,
Ustadz Fauzan - Juara Pertama Lomba Kultum Kab. Bondowoso
ASI Eksklusifdan juga kesehatan reproduksi
dan pencegahan pernikahan dini, para ustadz
menunjukkan komitmen dan performance yang
bagus dalam penyampaian substansi materi dengan
model penyampaian yang ‘merakyat’ sehingga
mudah dipahami oleh masyarakat awam.
Cuplikan kultum yang menarik antara lain “Bayi
adalah anak ibu, bukan anak sapi, maka yang
terbaik adalah Air Susu Ibu (ASI) dan bukan Air
Susu Sapi”.
3. Bupati Probolinggo Dinobatkan Sebagai Duta ASI oleh Masyarakat Kab. Probolinggo
Bupati Probolinggo yang juga seorang Ibu
dengan 2 anak memiliki komitmen yang kuat
dalam mendukung Persalinan Aman, IMD dan ASI
Eksklusifdi Kab. Probolinggo, dan berkenan untuk
dinobatkan sebagai Duta ASI Kab. Probolinggo.
Dalam sambutannya Ibu Bupati menyampaikan
bagaimana mengatur waktu dan memprioritaskan
pemberian ASI kepada bayinya, karena diyakini
bahwa ASI Eksklusif adalah yang terbaik bagi
bayinya. Pemberian ASI Eksklusif harus diawali
dengan minat memberikan ASI Eksklusif kepada
bayi, demikian disampaikan Bupati. Bupati juga
melarang semua fasilitas kesehatan dan praktek
bidan untuk tidak memberikan pilihan makanan
selain ASI kepada ibu dan keluarga bayi kecuali
Lampiran A - Uraian Substansi
194 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
alasan medis, sehingga IMD dan ASI wajib diberikan
bagi bayi diseluruh fasilitas kesehatan di Kabupaten
Probolinggo.
Penobatan Duta ASI ini juga disertai dengan
peresmian Pojok Laktasi di gedung-gedung Pemda
oleh Bupati Probolinggo.
4. Pemilihan Duta ASI (Bapak Peduli ASI & Ibu Peduli ASI) di Kota Makassar
Di Kota Makassar untuk program ASI Eksklusif
telah terbentuk Bapak Peduli ASI, dimana
kelompok ini dibentuk di 2 Puskesmas, yaitu
Puskesmas Cenderawasih dan Patingalloang.
Sebagai replikasi, Puskesmas Batua saat ini
sedang melakukan diskusi untuk membentuk Bapak
Peduli ASI tanpa intervensi KINERJA. Kelompok
ini terbentuk atas kesadaran masyarakat sendiri.
Proses pembentukan kelompok Bapak Peduli ASI
diawali dengan pelaksanaan FGD ASI eksklusif
pada tanggal 2 Agustus 2012. Pada akhir pertemuan
peserta membuat RTL yang isinya menyepakati
untuk membentuk kelompok Bapak Peduli ASI,
Kelompok Pemerhati ASI, dan Gerakan Peduli ASI.
Pada hari ulang tahun Kota Makassar kemudian
dilakukan Gerakan Peduli ASI Kota Makassar dan
meminta Walikota Makassar untuk mengeluarkan
kebijakan berkaitan dengan ASI Eksklusif yang
didalamnya melarang susu formula.
Pada tanggal 28 Agustus, LPSS melakukan
pertemuan dengan Bapak Peduli ASI dan kelompok
Pemerhati ASI dari 3 Puskesmas dan menyepakati
akan melibatkan 39 Puskesmas melakukan
Gerakan Peduli ASI. Pada hari H Gerakan Peduli
ASI dihadiri oleh sekitar 100 kader posyandu.
Sejak saat itu Bapak Peduli ASI Cenderawasih
dan Patingalloang serta Kelompok Peduli ASI aktif
melakukan sosialisasi pentingnya ASI Eksklusif
dan mengajak LPM, suami para Kader Poyandu
untuk mengkampanyekan ASI Ekslusif. Untuk
Bapak Peduli ASI di Cenderawasih telah melakukan
sosialisasi melalui pertemuan LPM dan melalui
195www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
peran masing-masing anggota. Misalnya Pak Ismail
Nappu karena seorang ustadz maka pada saat
hotbah nikah menyelipkan info ASI Eksklusif.
Untuk mengoptimalkan peran Bapak Peduli ASI dan
menfasilitasi kebutuhannya, Dinas Kesehatan Kota
Makasar dan KINERJA memfasilitasi Penyusunan
Modul Panduan Bapak Peduli ASI (Modul
Pendidikan Sebaya untuk ASI Ekskluisf) dengan
melibatkan MSF Kesehatan, Bapak Peduli ASI, dan
Kader ASI. Uji coba modul dilakukan kepada Bapak
Peduli ASI oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar.
Modul/panduan sederhana ini menggunakan bahasa
yang sederhana dan mudah dimengerti oleh Kader,
Pemerhati ASI khusunya Kelompok Bapak yang
mem punyai kemauan dan perhatian dalam program ini.
5. Wejangan Perias Manten
Salah satu terobosan kampanye kreatif yang
dilakukan di Kota Probolinggo adalah melalui
para perias manten yang berkomitmen mendukung
Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif.
Diawali dengan pembekalan para perias manten
tentang substansi Persalinan Aman, IMD dan ASI
Eksklusif, para perias manten memberikan wejangan
kepada kedua mempelai saat dirias manten.
Pada momen yang berbahagia sebelum
melaksanakan pernikahan, wejangan terkait
Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif diharapkan
akan dapat diterima dan dilaksanakan nantinya.
Buletin sederhana juga disiapkan di salon/rumah
perias manten yang dapat dibaca-baca oleh
mempelai saat menunggu waktu untuk dirias.
6. Sarasehan Pedagang Pasar, Penjual Jamu, dan Tukang Ojek
Beberapa anggota multi stakeholder forum
yang cukup aktif dalam melaksanakan
kampanye Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif
di Kabupaten Jember dan Kota Probolinggo
melaksanakan berbagai macam kegiatan sarasehan
kepada para tokoh dan asosiasi, antara lain
kelompok Pedagang Sayur dan Penjual Jamu.
Pedagang Sayur dan Penjual Jamu memiliki
intensitas bertemu dengan banyak ibu hamil dan
pasangan usia subur (PUS) ketika berjualan,
kesempatan ini yang diambil sebagai peluang untuk
menyampaikan pesan Persalinan Aman, IMD dan
ASI Eksklusif.
Lampiran A - Uraian Substansi
196 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
7. Pemasangan Banner dalam Bahasa Daerah
Salah satu bentuk kampanye yang dapat
dilakukan oleh MSF yang peduli terhadap isu
Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif adalah
melalui pemasangan banner di lokasi-lokasi strategis
dengan menggunakan bahasa daerah setempat.
Tujuan dari penggunaan bahasa daerah setempat
dan bilamana ada foto yang dipasang sedapat
mungkin adalah foto tokoh setempat yang cukup
dikenal masyarakat dan mempunyai pengaruh
terhadap masyarakat, sehingga mampu memberikan
pesan yang mudah dipahami dan akrab dengan
masyarakat, sehingga ada rasa memiliki.
Para pedagang dibekali dengan materi PA, IMD
dan ASI Eksklusif yang dikemas dengan sederhana
sehingga para pedagang mudah untuk menerima
dan menyampaikan materi tersebut kepada para
ibu hamil, PUS dan remaja yang ditemui ketika
berjualan.
Selain dibekali dengan materi ekonomi dagang
para pedagang sayur juga dijelaskan tentang peran
mereka dalam meningkatkan cakupan kunjungan
pemeriksaan kehamilan K1-K4 serta penurunan
angka kematian ibu dan bayi (AKI dan AKB), dengan
insentif Pedagang Sayur dan Penjual Jamu juga
mampu menolong sesama dengan berperan dalam
menurunkan Kematian Ibu dan Kematian Bayi.
Insentif ini menumbuhkan Rasa Bangga karena
tidak hanya bidan yang bisa berperan tetapi dari
kalangan biasapun bisa berperan menurunkan
angka kematian ibu dan bayi.
Contoh Bahan Presentasi
Yang berikut adalah beberapa slide dari presentasi
USAID-KINERJA. Seluruh presentasi dapat diakses
di file dalam CD yang terlampir.
197www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Lampiran A - Uraian Substansi
198 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
199www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
DAFTAR PUSTAKA
Departemen Kesehatan RI, 2004. Modul pelatihan bagi tenaga promosi kesehatan di Puskesmas.Tersedia di
www.bbpkciloto.org.
Dirjen BinKesMas, Pedoman Perencanaan Tingkat Puskesmas, 2006.
Kepmenkes 128/Menkes/SK/II/2004 Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat.
Kepmenkes 585/Menkes/SK/V/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas.
Permendagri 69/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008
Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota.
Permenkes 828/2008 tentang Standar Pelayanan Minial Bidang Kesehatan.
Permenpan 13/2009 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Partisipasi Masyarakat.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 33/2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
Pusat Promosi Kesehatan Departemen Kesehatan RI, 2009. Menuju Persalinan yang Aman dan Selamat agar
Ibu Sehat, Bayi Sehat.
Trihono, 2005, Manajemen Puskesmas berbasis Paradigma Sehat.
UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik.
200 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Lampiran C - Bahan di CD
Lampiran CBAHAN DI CD
Modul ini dalam soft copy (PDF)
Bahan Promosi
Presentasi Powerpoint:
1. Strategi Pendekatan KINERJA
2. Perencanaan Tingkat Puskesmas dan Perencanaan BOK
3. Standard Operating Procedures (SOPs)
4. Survei Pengaduan & Janji Perbaikan Layanan
5. Pojok ASI
6. Kelompok Peduli ASI
7. Promosi Kesehatan
201www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Lampiran DDAFTAR SINGKATAN/ISTILAH
ADD : Alokasi Dana Desa
AINI : Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia
AKB : Angka Kematian Bayi
AKI : Angka Kematian Ibu
ANC : Antenatal Care – pemeriksaan kehamilan oleh petugas kesehatan terlatih
Analisis SWOT : metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities), dan ancaman atau tantangan (Threats) dalam suatu program atau organisasi.
ASI : Air Susu Ibu
ASI Eksklusif : ASI Eksklusif adalah pemberian air susu ibu kepada bayi umur 0 – 6 bulan tanpa diberikan makanan atau minuman tambahan apapun selain obat untuk terapi untuk pengobatan penyakit.
ATK : Alat Tulis Kantor
BOK : Biaya Operasional Kesehatan
Demand side : Penerima atau pengguna pelayanan kesehatan (masyarakat)
DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Governance : Tata kelola pemerintah atau organisasi
HPHT : Hari Pertama Haid Terakhir
IMD : Indeks Pengaduan Masyarakat
IPM : Kesehatan Ibu dan Anak
KIA : Kesehatan Ibu dan Anak
KIE : Komunikasi Informasi dan Edukasi
202 www.kinerja.or.idTata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
Lampiran D - Daftar Singkatan/Istilah
USAID-KINERJA : Program tata kelola pemerintahan dengan dukungan dana hibah dari Pemerintah Amerika Serikat
KUA : Kantor Urusan Agama
K1 : Kunjungan baru ibu hamil - kontak ibu hamil yang pertama kali dengan petugas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan kehamilan pada trimester I dengan usia kehamilan 1 sampai 12 minggu.
K4 : Kunjungan ibu hamil yang keempat untuk mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar pada trimester III, di mana usia kehamilan > 24 minggu.
LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
MDGs : Millenium Development Goals
MoU : Memorandum of Understainding
MSF : Multi-Stakeholder Forum
Muspika : Musyawarah Pimpinan Kecamatan – lintas sektor tingkat kecamatan
OMP : Organisasi Mitra Pelaksana
Perbup : Peraturan Bupati
Perda : Peraturan Daerah
Perwali : Peraturan Walikota
PKK : Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
POA : Plan of Action
Polindes : Pondok Bersalin Desa
Poskesdes : Pos Kesehatan Desa
Posyandu : Pos Pelayanan Terpadu, biasanya pada tingkat dusun
PTP : Perencanaan Tingkat Puskesmas
Puskesmas RIA : Puskesmas Ramah Ibu dan Anak
PWS KIA : Pemantauan Wilayah Setempat terkait Kesehatan Ibu dan Anak
RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
203www.kinerja.or.id Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
RPJPN : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
SK : Surat Keputusan
SKPD : Satuan Kerja Pemerintah Daerah
SMART : Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan Timely
SOP : Standard Operating Procedure
SPM : Standar Pelayanan Minimal
SPP : Standar Pelayanan Publik
SP2TP : Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas
SP3 : Sistem Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas
Supply side : Pemberi Pelayanan (Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota)
KINERJA-USAIDGedung BRI II, Lantai 28, Suite 2807 Jl. Jend Sudirman Kav. 44-46Jakarta, 10210 Phone: +62 21 5702820 Fax: +62 21 5702832Email: [email protected]
IMPLEMENTED BY RTI INTERNATIONAL AND PARTNERS