Lampiran Surat Nomor: Tanggal: RENCANA AKSI KEBIJAKAN … · lampiran surat nomor: tanggal: rencana aksi kebijakan kelautan indonesia 2016–2019 instansi penanggungjawab: kementerian

Lampiran Surat Nomor: Tanggal:

RENCANA AKSI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA 2016–2019

INSTANSI PENANGGUNGJAWAB: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO. KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI

KEGIATAN SASARAN TARGET/ OUTPUT

JANGKA WAKTU

INSTANSI TERKAIT

CAPAIAN KENDALA

2016 2017 2016 TW I 2017 A. BATAS MARITIM, RUANG LAUT, DAN DIPLOMASI MARITIM A.2 PENGUATAN DIPLOMASI MARITIM 1.

Peningkatan Kepemimpin-an di dalam Berbagai Kerja Sama Bidang Kelautan pada Tingkat Bilateral, Regional, dan Multilateral

Optimalisasi diplomasi ter-kait dengan hukum dan perjanjian

Peran dan partisipasi aktif Indonesia

Pelaksanaan Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF)

v v Kemenlu, Kemen-LHK, Kemendagri, Polri

3 Kepemimpin-an atau Peran Aktif dalam Penyusunan Berbagai Norma Internasional Bidang Kelautan

Pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan

Menjaga sum-ber daya ikan yang berkelan-jutan

Regional Plan of Action (RPOA) IUU Fishing Penetapan RPOA sebagai dasar kebijak-an penangan-an sumber da-ya ikan dan penanggulang-an, pencegah-

v v Kemenlu, Kemen-LHK, Polri, LIPI



JANGKA WAKTU

INSTANSI TERKAIT

CAPAIAN KENDALA

2016 2017 2016 TW I 2017 an, dan pem-berantasan IUU Fishing

Pengelolaan sumber daya ikan

Menjaga sum-ber daya ikan yang berkelan-jutan

Regional Fisheries Management Organization (RFMO) Terjaganya kebijakan dan penetapan ketentuan yang berwa-wasan pemba-ngunan berke-lanjutan

v v Kemenlu (PJ 1) Kemen-LHK, LIPI

Penelitian dan pengem-bangan iptek perikanan

Keberlanjutan pembangunan sektor perikan-an di Asia Tenggara yang berkesinam-bungan

Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC) Kebijakan pembangunan perikanan Indonesia di kawasan terjaga

v v Kemenlu, Kemen-LHK, Kemenristek-dikti, LIPI

A.3 PENYELESAIAN TOPONIMI 1. Pembakuan

Nama Pulau Pendaya-gunaan pulau-pulau kecil

Pulau kecil yang divalidasi pembakuan namanya

500 pulau

550 pulau

Kemenko Maritim, Kemendagri, BIG, BNPP



JANGKA WAKTU

INSTANSI TERKAIT

CAPAIAN KENDALA

2016 2017 2016 TW I 2017 A.4 PENATAAN RUANG LAUT

2. Percepatan Penetapan Rencana Tata Ruang Laut Nasional

Perencanaan Ruang Laut

Tersedianya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perencanaan Ruang Laut

1 PP 1 PP - Kemenko Maritim, Kemen-ATR, Kemenkum-HAM, Kemen-LHK, Kemendagri, Kemen-setneg, Setkab

Tersedianya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Rencana Tata Ruang Laut Nasional Tahun 2016-2036

1 PP 1 PP Kemenko Maritim, Kemenko Perekonomi-an, Kemen-PPN/ Bappenas, Kemen-ATR, Kemenhub, Kementerian Pariwisata

3. Percepatan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K)


Tersedianya peraturan daerah tentang RZWP-3-K Provinsi

34 dokumen final/Peratur-an Daerah (Perda) Rencana Zonasi WP-3-K

8 26 Kemendagri, Kemen-ATR, Kemen-PPN/ Bappenas, Pemda

4. Percepatan Penyelesaian Rencana Zonasi (RZ) Kawasan Strategis


Tersedianya Perpres tentang RZ KSN, KSNT, Teluk, Selat, dan RZ Laut

31 Peraturan Menteri (Permen) KP tentang RZKSNT (Pulau-Pulau

5 PPKT

10 PPKT

Kemenko Maritim, Kemenko Perekonomi-an, Kemen-PPN/



JANGKA WAKTU

INSTANSI TERKAIT

CAPAIAN KENDALA

2016 2017 2016 TW I 2017 Nasional (KSN), RZ Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), dan RZ Kawasan Antarwilayah

Kecil Ter-luar/PPKT)

Bappenas, Kemen-ATR, Kemenhub, Kemenpar, Kemen- ESDM, Kemenhan, Kemenkum-HAM, Kemenlu, Kemen-setneg, Setkab, TNI, Polri, BIG, BNPP

14 Perpres KSN

1 2

15 Perpres RZ kawasan antarwilayah (Teluk, Selat, dan Laut)

2 2

5. Penyediaan Data Informasi Geospasial Dasar dan Informasi Geospasial Tematik Terpadu dalam Kerangka Kebijakan Satu Peta

Perencanaan ruang laut dan peneliti-an dan pengembang-an (litbang) perikanan

Tersedianya informasi spasial tematik

Peta tematik wilayah laut, terutama: ekosistem

pesisir daerah

tangkapan ikan

penggunaan eksisting ruang laut

8 26 Kemenko Maritim, TNI, Polri, BIG

Perencanaan ruang laut

Tersedianya Peraturan Pemerintah tentang izin lokasi dan izin pengelolaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

1 Peraturan Pemerintah

- 1 Kemenko Maritim, Kemenhub, Kemen-ATR, Kemen- ESDM, Kemenkum-HAM,



JANGKA WAKTU

INSTANSI TERKAIT

CAPAIAN KENDALA

2016 2017 2016 TW I 2017 Kemensetneg, Setkab

Tersedianya Peraturan Pemerintah tentang Bangunan dan Instalasi Laut

1 Peraturan Pemerintah

- 1 Kemenko Maritim, Kemenhub, Kemen- ESDM, Kemenkum-HAM, Kemen-PUPR, Kemen-ATR, Kemensetneg, Setkab, Polri

7. Penguatan Pengelolaan Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), Pesisir Laut, dan Pulau-Pulau Kecil melalui Manajemen Terpadu dan Berkelanjut-an

Pendayagu-naan pesisir

Kawasan pesi-sir yang terfa-silitasi penge-lolaannya secara terpadu

16 kawasan 4 4 Kemenko Maritim, Kemendagri, Kemenpar, Kemen- ESDM, Kemen-LHK, Kemen- PUPR, Kemen-PPN/ Bappenas, Pemda

C. INDUSTRI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA KELAUTAN SERTA PENGELOLAAN LINGKUNGAN LAUT C.1 PERIKANAN

1. Intensifikasi, Ekstensifika-si, Diversi-fikasi, dan Penguatan Mutu Produk Perikanan mulai dari

Produksi dan usaha pem-budidayaan ikan

Sertifikasi cara pembenihan ikan yang baik unit budi daya udang

2.013 unit budi daya udang berser-tifikat Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB) (kumulatif)

- 1.139



JANGKA WAKTU

INSTANSI TERKAIT

CAPAIAN KENDALA

2016 2017 2016 TW I 2017 Proses Pra-produksi, Produksi, Pengolahan, sampai dengan Pemasaran

Penataan dan pemanfaatan jasa kelautan

Produksi dan kualitas garam yang mening-kat

Produksi ga-ram pada tahun 2019 sebesar 3,6 juta ton de-ngan kualitas sebesar 70%

3 juta ton; 50% kualitas

3,2 juta ton; 60% kualitas

Kemenperin, Kemendag, BMKG, BPS, Pemda

Pengelolaan kapal perikanan, alat penangkap ikan, dan sertifikasi awak kapal perikanan

Kapal perikanan yang terbangun

10.664 unit kapal

1.719 2.500 Kemenkop- UKM, Kemenperin Kemenhub, Pemda

Pengelolaan pelabuhan perikanan

Tersedianya pelabuhan perikanan yang meme-nuhi standar operasional

90 pelabuhan perikanan (kumulatif)

75 80 Kemenhub, BUMN, Pemda

Operasional pelabuhan perikanan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) pusat


22 22 Kemenhub, BUMN, Pemda

Pengelolaan sistem perbe-nihan ikan

Kawasan kebun bibit rumput laut yang dibangun

340 kebun bibit rumput laut (kumulatif)

300 330 Kemenperin

Bina mutu dan diversi-

Ragam produk olahan bernilai tambah

60 ragam produk olahan (kumulatif)

40 45 Kemenperin Kemendag



JANGKA WAKTU

INSTANSI TERKAIT

CAPAIAN KENDALA

2016 2017 2016 TW I 2017 fikasi produk perikanan

Utilitas Unit Pengolah Ikan (UPI)

85% utilitas Unit Pengolah Ikan (UPI) (kumulatif)

81% 82% Kemenperin

2. Peningkatan Pengolahan, Pemasaran, Nilai Tam-bah, serta Standar dan Keselamatan Produk Kelautan dan Perikanan

Pembinaan dan penerap-an sistem perkarantina-an dan ke-amanan hayati ikan

Penyakit ikan eksotik yang dicegah masuk ke dalam wilayah RI

Persentase penyakit ikan eksotik yang dicegah ma-suk ke dalam wilayah RI

80% 88%

Peta sebaran penyakit ikan karantina

Lokasi yang dipetakan dari penyakit ikan karantina

339 342

Sertifikasi kesehatan ikan yang memenuhi standar

Jumlah sertifi-kat kesehatan ikan ekspor yang meme-nuhi standar

32.500 33.500

Sistem jamin-an mutu dan keamanan hasil perikan-an

Produk per-ikanan yang masuk ke da-lam wilayah RI yang sesuai dengan persya-ratan mutu dan keamanan hasil perikan-an

Persentase produk per-ikanan yang masuk ke dalam wilayah RI memenuhi persyaratan mutu dan aman dikon-sumsi

75% 77%

Sertifikasi mutu produk perikanan

Jumlah sertifikat mutu produk ekspor

82.000 84.000 Kemendag

Sertifikasi penerapan sistem

Sertifikat pe-nerapan sis-

1.300 1.325



JANGKA WAKTU

INSTANSI TERKAIT

CAPAIAN KENDALA

2016 2017 2016 TW I 2017 jaminan mutu (Hazard Analysis Critical Control Point/HACCP) pada Unit Pengolahan Ikan

tem jaminan mutu (HACCP)

Pengendalian sistem pengaran-tinaan ikan dan sistem jaminan mutu

Pengendalian dan pengawas-an sistem pe-ngarantinaan ikan, mutu, dan keamanan hayati ikan

Layanan dan pengawasan di exit/entry point perbatasan

73 % 76%

3. Pengelolaan dan Peman-faatan Sum-ber Daya Perikanan secara Lestari

Pengendalian penangkapan ikan

Tersedianya data perizinan kapal perikan-an pusat-daerah yang terintegrasi

34 provinsi (kumulatif)

16 20 Kemenhub, Pemda

Penelitian dan pengem-bangan iptek perikanan

Terkajinya stok ikan (stock assess-ment)

Kajian stok ikan pada 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)

7 11 LIPI, BPPT, Perguruan Tinggi


Laut teritorial dan perairan kepulauan yang terkelola

11 WPP (kumulatif)

7 9 Pemda



JANGKA WAKTU

INSTANSI TERKAIT

CAPAIAN KENDALA

2016 2017 2016 TW I 2017 sumber daya ikannya

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang terkelola sumber daya ikannya

7 WPP (kumulatif)

4 4 Pemda

Perairan yang dipantau dan dievaluasi pengelolaan sumber daya ikannya, ter-masuk alokasi izin usaha penangkapan

11 WPP 11 11 Pemda

Kapal perikan-an yang mene-rapkan logbook penangkapan ikan

1.250 unit kapal (kumulatif)

500 750 Pemda

C.3 WISATA BAHARI 1. Pengembang-

an Pariwi-sata Bahari Berkelanjut-an dengan Memperhati-kan Kepen-tingan Ma-

Penataan dan pengelolaan jasa kelautan

Kawasan yang dibangun/ dikembangkan sarana prasarana (sarpras) untuk wisata bahari

12 kabupaten/ kota

3 lokasi

3 lokasi

Kemenpar, Kemenhub, Kemen-PUPR, Pemda



JANGKA WAKTU

INSTANSI TERKAIT

CAPAIAN KENDALA

2016 2017 2016 TW I 2017 syarakat Lokal, Kea-rifan Tradi-sional, Kawa-san Konser-vasi Perair-an, dan Kelestarian Lingkungan

Pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional dan kawasan konservasi perairan daerah

Kawasan kon-servasi yang dimanfaatkan

Kawasan konservasi perairan yang difasilitasi upaya peman-faatannya untuk pening-katan penda-patan masya-rakat

20 20 Kemenpar, Kemenhub, Kemen-PUPR, Pemda

C.4 PEMANFAATAN SDA NONKONVENSIONAL DAN SD PESISIR BERKELANJUTAN 3. Peningkatan

Pengelolaan dan Peman-faatan Sum-ber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara Seimbang dan Berke-lanjutan


Fasilitasi pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu (lokasi)

16 kawasan 4 4 Pemda

C.5 KONSERVASI PERAIRAN 1. Peningkatan

Pelindungan terhadap Kelestarian Keaneka-ragaman Hayati Laut melalui Konservasi Ekosistem, Jenis, dan Genetik

Pelindungan dan peman-faatan kawa-san konserva-si dan keane-karagaman hayati laut

Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan

35 kawasan (kumulatif)

28 30 Kemen-LHK, LIPI, Pemda

Pelindungan dan peman-faatan kawa-san konserva-si dan keane-

Peningkatan populasi dan pelindungan keanekaragam-an hayati laut

20 spesies (kumulatif)

15 19 LIPI



JANGKA WAKTU

INSTANSI TERKAIT

CAPAIAN KENDALA

2016 2017 2016 TW I 2017 karagaman hayati laut

Peningkatan efektivitas pengelolaan taman nasio-nal dan kawasan konservasi nontaman nasional di pesisir dan laut di tingkat tapak serta keaneka-ragaman hayati

Jumlah kawasan konservasi di pesisir dan laut yang ditingkatkan efektivitas pengelolaan-nya hingga memperoleh nilai indeks Management Effectiveness Tracking Tool (METT) minimal 70%

- 17 Kemen-LHK (PJ 1) LIPI, Pemda

Konservasi spesies dan genetik

Peningkatan populasi keanekara-gaman hayati di taman nasional dan kawasan konservasi nontaman nasional pesisir dan laut

Peningkatan populasi penyu sisik, penyu belimbing, dan keaneka-ragaman jenis ikan di wilayah laut dan pesisir

- 2% Kemen-LHK (PJ 1) LIPI, Pemda

Konservasi sumber daya alam hayati

Terbentuk dan beroperasinya KPHK nonta-man nasional di pesisir dan laut

Jumlah KPHK pada kawasan konservasi la-ut dan pesisir terbentuk dan beroperasi

- 10 Kemen-LHK (PJ 1)



JANGKA WAKTU

INSTANSI TERKAIT

CAPAIAN KENDALA

2016 2017 2016 TW I 2017 Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi nontaman nasional di pesisir dan laut di tingkat tapak serta keaneka-ragaman hayati

Jumlah kawasan konservasi laut dan pesisir (Cagar Alam Laut, Suaka Marga-satwa Laut dan Taman Wisata Alam Laut) yang ditingkatkan efektivitas pengelolaan-nya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70%

- 10 Kemen-LHK (PJ 1) Pemda

Meningkatnya populasi ke-anekaragaman hayati di ka-wasan konser-vasi nontaman nasional pesi-sir dan laut

Peningkatan populasi pe-nyu dan ke-anekaragaman jenis ikan di kawasan kon-servasi non-taman nasio-nal pesisir dan laut

- 2% Kemen-LHK (PJ 1)

Pengelolaan taman nasional

Terjaminnya efektivitas pengelolaan taman nasio-nal di pesisir dan laut di tingkat tapak

Jumlah taman nasional laut dan pesisir yang memper-oleh nilai indeks METT minimal 70%

- 20 taman nasio-nal

Kemen-LHK (PJ 1)



JANGKA WAKTU

INSTANSI TERKAIT

CAPAIAN KENDALA

2016 2017 2016 TW I 2017 serta keaneka-ragaman hayati

Meningkatnya populasi ke-anekaragaman hayati di ta-man nasional pesisir dan laut

Peningkatan populasi penyu sisik, penyu belimbing, dan keanekaragam-an jenis ikan di wilayah laut dan pesisir

- 2% Kemen-LHK (PJ 1)

2. Penguatan Konservasi Ekosistem, Jenis, dan Genetik


Fasilitasi penambahan luas kawasan konservasi

Penambahan luas kawasan konservasi sebesar 3,5 juta ha

0,6 juta ha

0,8 juta ha

Kemenko Maritim, Kemen-LHK, Pemda

3. Pengembang-an Kerja Sama Bilateral, Regional, dan Global di Bidang Pengelolaan Lingkungan Laut


Pembinaan kemitraan kawasan kon-servasi yang mendukung pengelolaan efektif (lokal, regional, dan global)

Terciptanya jejaring pengelolaan kawasan konservasi

3 3 Kemenko Maritim, Kemen-LHK, Pemda

C.6 REHABILITASI, PENCEMARAN LAUT, DAN PESISIR 1. Pencegahan,

Penang-gulangan, dan Pemulih-an Dampak Pencemaran

Pendayagu-naan pulau-pulau kecil

Pulau-pulau kecil dan terluar yang tertata ling-kungannya dan tahan

61 pulau 20 15 Kemenko Maritim, Kemen-ESDM, Kemen- PUPR,



JANGKA WAKTU

INSTANSI TERKAIT

CAPAIAN KENDALA

2016 2017 2016 TW I 2017 dan Kerusak-an Lingkung-an Laut

terhadap bencana dan perubahan iklim (pulau)

Kemen-kominfo, Kemen-dikbud, Kemenkes, Kemenhan, Kemenhub, Kemenlu, Kemendes-PDTT, Kemen-LHK, BNPP

2. Penang-gulangan Bencana Kelautan


Rehabilitasi dan pelindung-an kawasan pesisir di Pan-tura Jawa (bakau)

3,3 juta batang bakau (kumulatif)

400 ribu

batang

900 ribu

batang

Pemda

3. Pengembang-an Tata Guna dan Infrastruktur Pesisir dan Laut yang Berkelanjut-an

Pengembang-an sentra ke-lautan dan perikanan terpadu

Jumlah kawa-san yang di-kembangkan sebagai sentra kelautan dan perikanan terpadu


15 20 Kemenko Maritim, Kemenko Perekonomi-an, Kemenkeu, Kemenpar, Kemen-ATR, BKPM, Pemda

C.7 PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL 1. Peningkatan

Pembangun-an Kawasan Perbatasan di Laut dan

Pendayaguna-an pulau- pulau kecil

Pembangunan sarana prasa-rana (sarpras) Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)

31 PPKT 25 31 Kemenhan, Kemen-PUPR



JANGKA WAKTU

INSTANSI TERKAIT

CAPAIAN KENDALA

2016 2017 2016 TW I 2017 Pulau-Pulau Kecil Terluar

C.8 INSENTIF USAHA DAN IKLIM USAHA 2 Pengembang-

an Dunia Usaha di Bidang Kelautan yang Berda-ya Saing Internasional

Pengendalian penangkapan ikan

Waktu pelayan-an izin usaha penangkapan ikan (SIUP)

Lama penyele-saian izin (hari)

9 9 Kemenhub

Waktu pela-yanan izin kapal penang-kap/pengang-kut ikan (SIPI, SIKPI)

Lama penyele-saian izin (hari)

6 6 Kemenhub

Akses pasar promosi hasil kelautan dan perikanan

Meningkatnya akses pasar dan promosi hasil kelautan dan perikanan

Peningkatan market share produk kela-utan dan per-ikanan utama di pasar tuju-an ekspor (%)

15 17,5 Kemendag

3. Penataan Sistem Hukum Nasional di Bidang Kelautan

Percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan yang mendu-kung pengem-bangan usaha di bidang peri-kanan tang-kap

Tersusunnya peraturan bi-dang usaha perikanan yang mendukung pengembangan usaha di bi-dang perikan-an tangkap

3 peraturan setingkat menteri

1 1 Kemenhub, Kemenperin, Kemnaker



JANGKA WAKTU

INSTANSI TERKAIT

CAPAIAN KENDALA

2016 2017 2016 TW I 2017 Pengelolaan sumber daya ikan

Tersusunnya dokumen Rancangan Pengelolaan Perikanan (RPP) Wilayah Pengelolaan Perikanan Ne-gara Republik Indonesia (WPP-NRI)

11 dokumen RPP WPP-NRI

5 2 Pemda

Penyusunan produk hu-kum (peraturan bersama k/l) turunan Perpres Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pengesahan Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter, And Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (Persetujuan tentang Ketentuan

Tersusunnya prosedur operasi standar dan petunjuk pelaksanaan

2 produk hukum

1 1 Kemenhub, Kemen-kumham, Kemenkeu, Polri, TNI



JANGKA WAKTU

INSTANSI TERKAIT

CAPAIAN KENDALA

2016 2017 2016 TW I 2017 Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan yang Ilegal, tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur)

5. Pembangun-an Sistem Tata Kelola Kelautan Nasional yang Baik, Transparan, dan Bertang-gung Jawab


Inisiasi pem-bentukan ke-lembagaan WPP-NRI

4 kelembaga-an (kumulatif)

1 2 Pemda

7. Pengembang-an Kemitra-an Usaha di Bidang Kelautan yang Saling Menguntung-kan

Pengelolaan kenelayanan

Tersedianya akses penda-naan usaha bagi nelayan

34 provinsi 34 34 Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BUMN

Meningkatnya kelembagaan usaha nelayan

2.200 kelompok

2.050 2.100 Pemda

C.9 PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KELAUTAN 1. Pembangun-

an Kawasan Ekonomi Kelautan


Tersedianya kawasan sentra/kam-pung nelayan

200 kawasan sentra nelayan (kumulatif)

100 110 Kemen- PUPR, Pemda



JANGKA WAKTU

INSTANSI TERKAIT

CAPAIAN KENDALA

2016 2017 2016 TW I 2017 Secara Terpadu dengan Mengguna-kan Prinsip Ekonomi Biru (Blue Economy) di Wilayah Pesisir dan Perairan

yang tertata dan terinte-grasi


Tersedianya pelabuhan perikanan yang ramah lingkungan/ ecoport

4 pelabuhan ramah ling-kungan

- - Kemen-LHK

Pengembang-an pelabuhan perikanan

Tersedianya pelabuhan perikanan yang mengacu pada rencana induk pela-buhan per-ikanan nasio-nal

816 pelabuhan perikanan (KEPMENKP No.45 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pela-buhan Per-ikanan Nasio-nal)

200 200 Kemenhub, Kemen-PUPR, BPPT

3. Pengembang-an Kerja Sama Ekonomi Berkelanjut-an dengan Negara Maritim Strategis Bidang Kelautan

Pengelolaan kerja sama kelautan dan perikanan dan hubung-an masyara-kat

Terwujudnya kerja sama internasional dan antar-lembaga yang implementatif

Jumlah dokumen kerja sama dan perjanjian bidang kelaut-an dan per-ikanan yang telah disepa-kati dan diim-plementasikan

30 doku-men

31 doku-men

Kemenlu

D. PERTAHANAN DAN KEAMANAN LAUT D.1 PERTAHANAN LAUT; D.2 KEAMANAN LAUT; D.3 PERIKANAN YANG ILEGAL, TIDAK DILAPORKAN, DAN TIDAK DIATUR (IUU FISHING) 7 Pemantauan

sumber daya Bertambahnya jumlah sarana

Jumlah kapal pengawas

4 kapal penga-

1 kapal penga-

Kemenhan, Kemenhub



JANGKA WAKTU

INSTANSI TERKAIT

CAPAIAN KENDALA

2016 2017 2016 TW I 2017 Pemberantas-an Kejahatan Perikanan

kelautan dan perikanan dan pening-katan infra-struktur pengawasan

dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

was tipe A

was tipe A

Pengoperasi-an kapal pengawas

Meningkatnya kepatuhan pe-laku usaha ke-lautan dan perikanan ter-hadap keten-tuan peraturan perundang-undangan

150 hari operasi kapal pengawas

144 hari

operasi

150 hari

operasi

TNI, Bakamla, Polri

Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksa-naan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Operasi terpa-du untuk pe-nanggulangan Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing di perairan Indonesia

40 hari operasi

- 40 hari operasi

TNI, Bakamla, Polri

E. BUDAYA BAHARI E.1 NELAYAN DAN MASYARAKAT PESISIR

1. Penguatan Sistem Infor-masi dan Data Kelaut-an, Inventa-

Pengelolaan data statistik dan informasi kelautan per-ikanan

Terwujudnya pengembangan satu data kelautan dan perikanan

Satu data ke-lautan dan perikanan

1 1



JANGKA WAKTU

INSTANSI TERKAIT

CAPAIAN KENDALA

2016 2017 2016 TW I 2017 risasi, dan Evaluasi Sumber Daya Kelautan

Pengelolaan kenelayanan: pembangunan sistem infor-masi nelayan di sentra nela-yan

20 sentra nelayan

20 20

Investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan: pembangunan sistem infor-masi pemasar-an hasil per-ikanan

1 buah 1 1

2. Pembangun-an Prasarana dan Sarana yang Dibu-tuhkan da-lam Pengem-bangan Usaha bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petam-bak Garam

Kawasan perikanan budi daya

Peningkatan produksi per-ikanan budi daya untuk komoditas air payau dan laut dengan peng-adaan Keram-ba Jaring Apung (KJA)

1.150 unit KJA

250 275 Kemen-PUPR

Revitalisasi tambak


- 10 Kemen-PUPR

Pembangun-an rumah swadaya ne-layan

Rumah nela-yan meningkat kualitasnya

1.800 unit rumah yang diperbaiki

253 unit

400 unit

Kemen-PUPR (PJ 1) Pemda

3. Peningkatan Kemampuan dan Kapa-

Pengelolaan kapal per-ikanan, alat

Awak kapal perikanan yang tersertifikasi

5.800 awak kapal (kumulatif)

2.299 3.400 Kemnaker, Kemenhub



JANGKA WAKTU

INSTANSI TERKAIT

CAPAIAN KENDALA

2016 2017 2016 TW I 2017 sitas bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petam-bak Garam

penangkap ikan, dan sertifikasi awak kapal perikanan

berdasarkan keahlian dan keterampilan


Nelayan memi-liki tanah yang bersertifikat

70.000 bidang tanah

20.000 20.000 Kemen- ATR, Pemda

Kelembagaan usaha nelayan yang mening-kat kapasitas-nya

2.200 lembaga usaha (kumulatif)

2.050 2.100 Pemda

Produksi dan usaha pem-budidayaan ikan

Fasilitasi peningkatan kelembagaan pembudi daya ikan

1.000 lembaga (kumulatif)

700 800

5. Peningkatan Pendidikan dan Penya-daran Masya-rakat Kelaut-an yang Di-wujudkan melalui Se-mua Jalur, Jenis, dan Jenjang Pen-didikan

Pendidikan kelautan dan perikanan

Peserta pendi-dikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten

28.250 orang peserta pendi-dikan kelautan dan perikanan

6.725 unit

6.950 unit

Kemendik-bud, Kemenristek-dikti

6. Membangkit-kan Pema-haman Wawas-an dan Buda-ya Bahari

Pelatihan kelautan dan perikanan

Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih

170.000 orang kelautan dan perikanan yang dilatih

35.000 orang

40.000 orang

Kemnaker, Pemda



JANGKA WAKTU

INSTANSI TERKAIT

CAPAIAN KENDALA

2016 2017 2016 TW I 2017 8. Harmonisasi

dan Pengem-bangan Un-sur Kearifan Lokal ke da-lam Sistem Pengelolaan dan Peman-faatan Sum-ber Daya Kelautan yang Lestari

Pendayagu-naan pulau-pulau kecil

Terevitalisasi-nya masyara-kat hukum adat, tradisio-nal, dan lokal di pulau-pulau kecil (komuni-tas)

15 komunitas 5 3 Kemendik-bud, Pemda

E.2 IPTEK KELAUTAN 1. Peningkatan

dan Penguat-an Peranan Ilmu Penge-tahuan dan Teknologi, Riset, dan Pengembang-an Sistem Informasi Kelautan


Pelabuhan perikanan yang menerapkan sistem infor-masi dan ke-terpaduan


120 135 Pemda

Penelitian dan pengem-bangan iptek sumber daya laut dan pesi-sir

Berkembang-nya inovasi teknologi ke-lautan

30 inovasi teknologi kelautan (kumulatif)

15 20 Kemenristek-dikti, BPPT, LIPI

E.3 SUMBER DAYA MANUSIA DAN TENAGA KERJA 1. Peningkatan

Jasa di Bidang Kelautan yang Diimbangi dengan

Penataan dan pemanfaatan jasa kelautan

Kawasan yang dibangun atau dikembangkan sarana pra-sarana (sarpras)

12 kawasan 3 3 Kemenpar, Kemenhub, Kemen-PUPR, Pemda



JANGKA WAKTU

INSTANSI TERKAIT

CAPAIAN KENDALA

2016 2017 2016 TW I 2017 Ketersediaan Lapangan Kerja

untuk wisata bahari

2. Pengembang-an Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Kelautan

Penanganan pelanggaran bidang ke-lautan dan perikanan

Penyidik Pega-wai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan/ Aparat Pene-gak Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan kemampuan teknisnya

Jumlah PPNS 60 60 Polri

Pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan

Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP-3-K) yang kompeten

Jumlah Polsus PWP-3-K

100 100

Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang berperan aktif dalam membantu pengawasan SDKP

Jumlah Pokmaswas

1.639 1.655

3. Peningkatan Gizi Masya-

Peningkatan konsumsi

Meningkatkan kualitas gizi masyarakat

Konsumsi ikan masya-rakat menca-

43,88 kg per kapita

47,12 kg per kapita

Kemenkes, Kementan,



JANGKA WAKTU

INSTANSI TERKAIT

CAPAIAN KENDALA

2016 2017 2016 TW I 2017 rakat Kela-utan

ikan rata-rata per kapita

kelautan (pela-ku utama per-ikanan)

pai 54,49 kg per kapita per tahun pada tahun 2019

per tahun

per tahun

Kemenperin, Kemendag

Akses pasar dan promosi hasil kelaut-an dan per-ikanan

Promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri yang dilaksa-nakan

Festival Perikanan Nusantara dan Lomba Aneka Masak-an pada 34 Provinsi

34 provin-

si

34 provin-

si

Kemenkes, Kemenperin, Kemendag

Sentra kuliner hasil perikanan yang disediakan dan dikelola

5 sentra kuliner perikanan

5 5 Kemenkes, Kemenperin, Kemendag, BPOM

4. Peningkatan Pelindungan Ketenaga-kerjaan


Nelayan yang terlindungi dengan asu-ransi

2,7 juta nela-yan yang ter-lindungi de-ngan asuransi

600.000 1.000.000

BUMN

8. Penyediaan Insentif dan Bantuan Pendidikan Bidang Kelautan dan Riset Stra-tegis Kelautan

Penyediaan beasiswa di bidang kelautan

Anak pelaku utama (nela-yan, pembudi-daya, petam-bak garam, pengolah, pemasar)

Persentase anak pelaku perikanan yang menda-pat bantuan beasiswa

44% 46% Kemenkeu, Kemendik-bud, Kemenristek-dikti

9. Pengembang-an Kualitas dan Kuantitas Sekolah Pelayaran

Pendidikan Kelautan dan Perikanan

Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang terstandar

Jumlah Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang

13 unit 14 unit Kemendik-bud, Kemnaker



JANGKA WAKTU

INSTANSI TERKAIT

CAPAIAN KENDALA

2016 2017 2016 TW I 2017 dan Perikanan

terstandar (unit)

KETERANGAN:

1. Penulisan program kegiatan sudah disesuaikan dengan format Rencana Aksi yang ada dalam Lampiran Perpres Nomor 16 Tahun 2017; 2. Kementerian/Lembaga agar melengkapi data dalam kolom capaian dan kendala; 3. Kementerian/Lembaga agar menyampaikan dokumen dimaksud beserta nomor kontak Pejabat/Pegawai yang bertanggungjawab atas pengisian

dokumen ini kepada Sdr. Arin Maulana di nomor selular 085723120969 atau email: [email protected], paling lambat 12 Juli 2017.

Documents

Lampiran Surat Nomor: Tanggal: RENCANA AKSI KEBIJAKAN … · lampiran surat nomor: tanggal: rencana aksi kebijakan kelautan indonesia 2016–2019 instansi penanggungjawab: kementerian