Upload
truongmien
View
239
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
Lampiran Surat No. 505/EQ.S/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN
PENILAIAN KINERJA PHPL
Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilikan
Pertama), sebagai berikut:
I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA
Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
Telp. : +62251 7550722, 7157103
Fax. : +62251 7550724
Email : [email protected]
Website : http://www.equalityindonesia.com
Telah melaksanakan Kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilikan Pertama) Terhadap:
II. Nama IUPHHK-HA : PT SALAKI MANDIRI SEJAHTERA
No. SK IUPHHK-HA : 396/Menhut-II/2006 Tanggal 17 Juli 2006
Luas : ± 79.130 Ha
Lokasi : Kabupaten Sarmi Provinsi Papua
Alamat Kantor :
- Pusat : Sentra Bisnis Kelapa Gading Barat Blok A6A No.18
Jl. Boulevard Artha Gading Jakarta 12950
- Perwakilan : Jl. Raya Sentani No. 17 Abepura, Jayapura 99351
Jl. Sorindo Raya Km.12, Biak - Papua
III. Waktu Pelaksanaan : 2-11 Desember 2014
IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT
LULUS SEHINGGA PT SALAKI MANDIRI SEJAHTERA
BERHAK MEMPERTAHANKAN SERTIFIKAT PHPL.
Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.
Bogor, 31 Desember 2014
PT EQUALITY INDONESIA
Pajri Nurpajri, S.Hut
Manager Sub Divisi Sertifikasi Hutan
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 1 dari 26
(1) Identitas LPPHPL :
a. Nama Lembaga : PT Equality Indonesia
b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
c. Alamat : Jalan. Raya Sukaraja No. 72, Sukaraja, Bogor
d. Nomor telepon/Fax : Telp.: 0251-755 722, Fax.: 0251-755724
Email: [email protected]
e. Direktur : - Ir. Agustri warsono
- Amin Muchakim, S.Hut
- Rita Sugiarti, S.Hut
f. Tim Audit :
1. Ir.Oniranto adi fajari
2. Pazri Nurpazri,S.Hut
3. Dinda Talitha, S.Hut
4. Amir Fadhillah, S.Sos, M.Si
5. Asep Kurniawan, S.hut
g. Tim Pengambil Keputusan :
1. Ir. Agustri Warsono
2. Wiyono T. Putro,S.Hut, M.Si;
3. Ir. Heri Binawan
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : PT Salaki Mandiri Sejahtera
b. Nomor & Tanggal SK : SK.396/Menhut-II/2006
tanggal 17 juli 2006
c. Luas dan Lokasi : ± 79.130; Provinsi Papua
d. Alamat kantor :
Kantor Pusat : Sentra Bisnis Kelapa Gading Barat A6 No.18
Jl. Boulevard Ertha Gading, Jakarta, 12950
Tlp (021) 45874581
Fax (021) 45874583
Kantor Cabang : Jl. Raya Sentani No.17 Padangbulan,
Kelurahan Hedam, Distrik Heram,
Kota Jayapura, Provinsi Papua, 99351
Tlp. (0967) 588224
Fax (0967) 582758
f. Pengurus :
Komisaris : Supriyono
Direktur : Ny. Susan Lilianti Sunarti
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 2 dari 26
(3) Ringkasan Tahapan:
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan 3 Desember 2014
Pertemuan Pembukaan 3 Desember 2014
Verifikasi Dokumen danObservasi Lapangan 4-10 desember 2014
Pertemuan Penutupan 10 Desember 2014
Pengambilan Keputusan 24 desember 2014
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL
1. Prasyarat
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang
Izin/HakPengelolaan
SEDANG
(2) Auditee memiliki dokumen legal dan
administrasi tata batas lengkap sesuai
dengan tingkat realisasi pelaksanaan
tata batas yang telah dilakukan;
terkini berupa Pedoman Tata Batas
dengan nomor pernyataan
No.04/PB/IUPHHK /2013 tanggal 29
Januari 2013.
Realisasi tata batas (luar) areal kerja
Auditee belum dilaksanakan di
lapangan, namun terdapat bukti
upaya untuk merealisasikan tata
batas temu gelang. Bukti-bukti
administratif mengenai tata batas
luar areal kerja Auditee tersedia
berikut rencana anggaran biaya tata
batas.
Dalam kurun waktu setahun ini di
areal kerja auditee tidak terjadi
konflik batas dengan pihak lain
khususnya masyarakat disekitar batas
areal selaku pemilik hak ulayat. Dan
diterapkannya Surat Keputusan
Gubernur Provinsi Papua No.64 tahun
2012 tanggal 31 Desember 2012
tentang Pembayaran Kompensasi Hak
Ulayat di Provinsi Papua dan Surat
Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi
No.40 tahun 2007 tanggal 23 Maret
2007 tentang Standarisasi
Pembayaran Kompensasi, sehingga
terjalin hubungan yang baik dan
pengakuan dari para pihat atas
eksistensinya.
Terdapat perubahan fungsi kawasan
sesuai Surat Direktur Jenderal
Planologi Kehutanan Cq. Direktur
Inventarisasi dan Pemantauan
Sumber Daya Hutan No.S.31/IPSDH-
2/2014 tanggal 21 Januari 2014,
sebagai tindakan yang dilakukan,
auditee menerbitkan Surat Keputusan
Penetapan Kawasan Lindung
No.20/Keling-SMS/JKT/VI/2014
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 3 dari 26
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
tanggal 22 Juni 2014, tetapi auditee
belum melakukan perubahan pada
dokumen RKUPHHK-HA.
Tidak terdapat penggunaan kawasan
di luar sektor kehutanan di dalam
areal kerja Auditee
1.2. Komitmen Pemegang Izin/Hak Pengelolaan BAIK (3) Auditee telah memiliki dokumen
visi, misi dan tujuan perusahaan
sesuai dengan kerangka PHL.
Auditee telah melaksanakan
sosialisasi visi-misi-tujuan perusahaan
baik di level internal, kepada
karyawan dan mitra kerja, maupun
kepada masyarakat setempat,
dibuktikan dengan adanya Berita
Acara dan Daftar Hadir
Auditee belum dapat
mengimplementasi- kan PHL secara
menyeluruh sesuai dengan visi dan
misi.
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga
profesionalterlatih dan tenaga teknis pada
seluruhtingkatan untuk mendukung
pemanfaatanimplementasi penelitian,
pendidikan danLatihan
BAIK (3) Keberadaan tenaga profesional
bidang kehutanan di lapangan
tersedia pada setiap bidang kegiatan
pengelolaan hutan tetapi jumlahnya
baru 62,96 % dari ketentuan yang
berlaku.
Tahun 2014 auditee telah
merealisasikan peningkatan
kompetensi SDM dalam pemenuhan
GANIS PHPL sebesar 80,5 % dari
rencana.
Auditee telah memiliki dokumen
ketenagakerjaan dengan lengkap
sesuai peraturan.
1.4. Kapasitas dan mekanisme
untukperencanaan pelaksanaan
pemantauanperiodik, evaluasi dan penyajian
umpanbalik mengenai kemajuan
pencapaian(kegiatan) Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan
BAIK (3) Auditee telah mengembangkan
struktur organisasi yang dilengkapi
dengan uraian tugas (job description)
yang sesuai dengan kerangka PHPL
berdasarkan Keputusan Direksi
tanggal 7 Januari 2013 tentang
Penetapan Struktur Organisasi dan
SOP Job Discription Camp Operation
tanggal 05 September 2012.
Auditee telah mengembangkan
perangkat sisten informasi
Manajemen (SIM) dalam
pelaksanaannya dituangkan dalam
bentuk SOP yang berkaitan dengan
pengelolaan hutan lestari (PHL), tetapi
belum dituangkan dalam bentuk
dokumen Standard Operating
Procedure Sistem Informasi
Manajemen (SOP- SIM), sehingga
belum dapat diketahui siapa yang
bertugas sebagai pelaksananya
Auditee telah memiliki organisasi SPI/
internal auditor, dan telah berjalan
dengan efektif dalam mengontrol
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 4 dari 26
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
seluruh tahapan kegiatan pengelolaan
hutan
Auditee telah mengembangkan pola
tindak koreksi manajemen pada
sebagian kegiatan yaitu Internal Audit
Chain of Custody (CoC) yang berbasis
hasil monitoring dan evaluasi.
1.5. Persetujuan tanpa paksaan
berdasarkaninformasi yang lengkap
BAIK (3) Auditee telah melakukan kegiatan
sosialisasi rencana penebangan
kepada masyarakat dalam bentuk
sosialisasi RKT 2014 dan telah
mendapatkan persetujuan
masyarakat setempat berupa Berita
Acara.
Auditee telah memperoleh
persetujuan dalam proses tata batas
dari sebagian para pihak, yaitu dari
aparat Kementerian Kehutanan.
Auditee telah memperoleh
persetujuan dalam proses dan
pelaksanaan CSR/CD dari sebagian
para pihak.
Auditee telah memperoleh
persetujuan dalam proses penetapan
kawasan lindung dari para pihak.
2. Produksi
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang
dalampengelolaan hutan lestari
BAIK (3) Auditee telah memiliki dokumen
RKUPHHK-HA periode tahun 2012 -
2021 yang telah disetujui
berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor SK.43/BUHA-
2/2012 tanggal 9 Mei 2012.
Auditee telah melakukan penataan
areal kerja di lapangan (batas petak
dan blok RKT 2014) sesuai dengan
RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode
2012-2021.
Tanda batas blok dan petak kerja
hanya sebagian (minimal 50%) yang
terlihat dengan jelas di lapangan.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiapjenis
hasil hutan kayu utama dan nir kayupada setiap
tipe ekosistem
BAIK (3) Auditee telah memiliki data potensi
tegakan per tipe ekosistem dari hasil
IHMB/survei potensi /risalah /hasil
ITSP 3 tahun terakhir beserta
kelengkapan peta pendukungnya
(jalur survei, peta pohon, peta kelas
hutan dll).
Auditee hanya memiliki data
pengukuran riap tegakan / PUP untuk
sebagian tipe ekosistem yang ada dan
sudah dianalisis.
Terdapat bukti upaya dari auditee
untuk melakukan analisis data potensi
dan riap tegakan untuk periode 2
tahun terakhir atau selama periode
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 5 dari 26
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
waktu penilaian dan menyampaikan
laporan.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan
sistemsilvikultur untuk menjamin regenerasi
hutan
SEDANG
(2) Auditee telah menyusun SOP untuk
seluruh tahapan sistem silvikultur
tersedia dengan lengkap tetapi isinya
belum sesuai dengan pedoman
pelaksanaan atau ketentuan teknis,
khususnya yang terkait dengan tata
waktu pelaksanaannya.
Auditee telah melaksanakan sebagian
tahapan kegiatan TPTI. Terdapat
kegiatan yang belum dilaksanakan
sesuai SOP yaitu kegiatan perapihan
dan penanaman/pengayaan, dan
pemeliharaan tanaman.
Terdapat pohon inti dan pohon yang
disisakan (tidak ditebang) dari jenis-
jenis komersial yang tersebar merata
dalam jumlah yang (dengan
mempertimbangkan kemampuan riap
pertumbuhan tegakan setempat)
mampu menjamin terjadinya
kelestarian pemanenan hasil pada
rotasi ke-2 (≥ 25 batang/Ha).
Auditee tidak pernah melakukan
monitoring atau pemantauan
terhadap tingkat kecukupan tegakan
permudaan
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi
tepatguna untuk pemanfaatan hutan
SEDANG
(2) Auditee telah mengembangkan SOP
mengenai pemanfaatan hutan ramah
lingkungan, namun sebagian isinya
tidak sesuai untuk karakteristik
kondisi setempat.
Auditee telah menerapkan teknologi
ramah lingkungan pada 1-2 tahapan
kegiatan pemanenan hasil atau
pengelolaan hutan, yaitu perencanaan
dan operasi pemanenan saja. Adapun
pada paska pemanenan belum
dilaksanakan dengan baik.
Tingkat kerusakan tegakan tinggal
rata-rata untuk semua tingkatan
permudaan (semai, pancang, tiang,
pohon) <15%. Namun mengingat
bahwa perusahaan belum pernah
melaksanakan kegiatan pengukuran
kerusakan tegakan, sehingga verifier
ini diturunkan satu tingkat menjadi
sedang.
Berdasarkan hasil pengamatan dan
perhitunganfaktor eksploitasi (Fe) di
areal kerja auditee, diperoleh nilai
rata-rata Fe sebesar 0,87 (Fe ≥ 0,7).
2.5. Realisasi penebangan sesuai BAIK (2) Auditee telah memiliki dokumen RKT
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 6 dari 26
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
denganrencana kerja penebangan/pemanenan/
pemanfaatan pada areal kerjanya
2013 dan RKT 2014 secara lengkap
yang yang disusun berdasarkan
RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode
2012-2021, dan disyahkan Dinas
Kehutanan dan Konservasi Provinsi
Papua.
Terdapat peta kerja sesuai RKT dan
RKU yang telah disahkan oleh pejabat
yang berwenang yang
menggambarkan areal yang boleh
ditebang/dipanen
/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara
beserta areal yang ditetapkan sebagai
kawasan lindung.
Auditee telah mengimplementasikan
peta kerja berupa penandaan pada
sebagian (minimal 50%) batas blok
tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/
ditanam/ dipelihara beserta areal
yang ditetapkan sebagai kawasan
lindung.
Realisasi volume tebangan total, dan
per kelompok jenis kurang dari 70%
dari rencana tebangan tahunan pada
lokasi yang sesuai dengan RKT yang
disahkan serta tidak melebihi luas
yang direncanakan.
2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi
yangmemadai dan memenuhi kebutuhan
dalampengelolaan hutan, administrasi,
penelitiandan pengembangan, serta
peningkatankemampuan sumber daya manusia
SEDANG
(2) Likuiditas <100%, Solvabilitas 100-
150%, Rentabilitas : positif.
Auditee belum memiliki Rencana
Alokasi Anggaran untuk kegiatan
pengelolaan hutan sesuai dengan
realisasi pengeluaran pengelolaan
hutan yang dikerjakan. dengan realisasi pengeluaran pengelolaan hutan yang dikerjakan sesuai dengan realisasi pengeluaran pengelolaan hutan yang dikerjakan.
Perbedaan proporsi biaya kegiatan
pemanfaatan hutan alam di RKT 2013
adalah 52,4%.
Realisasi pendanaan untuk kegiatan
teknis kehutanan lancar namun tidak
sesuai dengan tata waktu.
Realisasi modal kegiatan pembinaan
hutan, perlindungan hutan dan
penanaman tanah kosong di areal
pemegang izin oleh IUPHHK-HA
sebesar 80%.
Realisasi pelaksanaan kegiatan
pembinaan hutan (luas dan kualitas
tegakan) di RKT 2013 kurang dari
60% dari yang direncanakan.
3. Ekologi
3.1. Keberadaan, kemantapan dan
kondisikawasan dilindungi pada setiap tipe hutan
SEDANG
(2) Auditee telah mengalokasikan
kawasan dilindungi dengan luasan
sesuai dengan dokumen perencanaan
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 7 dari 26
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
formal yang terbaru yakni Revisi
RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode
Tahun 2012-2021 ; dan telah sesuai
dengan kondisi biofisiknya
Terdapat areal Kawasan Lindung yang
belum di tata batas sepanjang 151,26
Km (dari Total panjang batas kawasan
lindung 385 Km). Dengan demikian
realisasi penataan batas mencapai 61
% dari yang seharusnya.
Kondisi kawasan dilindungi di dalam
areal kerja Auditee yang masih
berhutan mencakup 100 % dari luas
total kawasan lindung sebesar 8.160
Ha
Tidak Semua para pihak mengakui
keberadaan kawasan dilindungi
dalam areal kerja Auditee
Terdapat laporan kegiatan
pengelolaan kawasan lindung
(KPPN, Sempadan Sungai, BZ
hutan lindung ), kawasan lindung
yang belum dilakukan kegiatan
pengelolaan adalah ASDG dan
Konservasi Insitu. Dengan
demikian 60 % dari total kawasan
lindung telah dilakukan kegiatan
pengelolaan. 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan SEDANG
(2) Auditeetelah mengembangkan
prosedur perlindungan dan
pengamanan hutan, namun belum
mencakup seluruh jenis gangguan
yang ada.
Jenis dan fungsi sarana prasarana
perlindungan hutan telah
mencapai lebih 50 % sesuai
dengan ketentuan namun jumlah
dan fungsinya perlu ditingkatkan.
Tersedia SDM perlindungan hutan
dengan jumlah dan kualifikasi
personil yang sesuai dengan
ketentuan (> 50%).
Auditee telah
mengembangkansistem
perlindungan hutan dengan
mempertimbangkan seluruh jenis
gangguan hutan yang ada. Namun
belum mengimplementasikan
seluruh sistem tersebut 3.3. Pengelolaan dan pemantauan
dampakterhadap tanah dan air akibat
pemanfaatan hutan
SEDANG
(2) Tersedia prosedur pengelolaan
dan pemantauan tetapi tidak
mencakup seluruh dampak
terhadap tanah dan air akibat
pemanfaatan hutan (> 50%)
PT. SMS telah memiliki sarana dan
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 8 dari 26
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
prasarana pengelolaan dan
pemantauan dampak terhadap
tanah dan air namun belum
seluruhnya dimiliki seperti
Pemantauan SPAS dengan
demikian sarana dan prasarana
pengelolaan dan pementauan
dampak mencapai diatas 50 %.
Auditee telah memiliki personil
pelaksana pengelolaan dan
pemantauan dampak terhadap
tanah dan air namun jumlah
dan/atau kualifikasinya sesuai
dengan ketentuan (50%)
Auditee telah memiliki dokumen
RKL yang memuat perencanaan
pengelolaan dampak terhadap
tanah dan air, namun belum
diimplementasikan sesuai dengan
ketentuan.
Auditee telah memiliki dokumen
RPL dan RO yang memuat
perencanaan pengelolaan dampak
terhadap tanah dan air, namun
belum diimplementasikan sesuai
dengan ketentuan
Dalam berbagaikegiatan
pengusahaan hutan yang
dilaksanakan oleh Auditeeterdapat
indikasi terjadinya dampak yang
besar dan penting terhadap tanah
dan air, serta ada upaya auditee
untuk memperbaikinya. 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna
yangdilindungi dan/atau langka
(endangered),jarang (rare), terancam punah
(threatened)dan endemik
SEDANG
(2) Tersedia prosedur identifikasi
namun belum mencakup seluruh
jenis yang dilindungi dan/atau
langka, jarang, terancam punah
dan endemik yang terdapat di
areal pemegang izin dan isinya
belum menjelaskan mengenai
metodologi identifikasi flora dan
fauna dilindungi yang berada di
areal kerja auditee.
Terdapat identifikasi flora dan
fauna tetapi tidak mencakup
seluruh jenis yang dilindungi
dan/atau langka, jarang, terancam
punah. Dan endemik yang terdapt
di areal kerja pemegang ijin (50
%).
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 9 dari 26
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
3.5. Pengelolaan flora untuk :
a. Luasan tertentu dari hutan produksi yangtidak
terganggu, dan bagian yang tidakrusak.
b. Perlindungan terhadap species floradilindungi
dan/atau jarang, langka danterancam punah dan
endemik
SEDANG
(2) Tersedia prosedur Pemantauan
Flora endemik yang terdapat di
areal pemegang izin. Sehingga
prosedur pengelolaan flora
dilindungi yang dimiliki hanya 50 %
dari yang seharusnya.
Terdapat implementasi
pengelolaan flora tetapi tidak
mencakup seluruh jenis yang
dilindungi dan/atau langka,
jarang, terancam punah dan
endemik yang terdapat di dalam
areal pemegang izin (> 50%)
Terdapat gangguan terhadap
kondisi sebagaian species flora
dilindungi dan/atau jarang, dan
terancam punah dan endemik
yang teradapat di areal pemegang
izin
3.6. Pengelolaan fauna untuk :
a. Luasan tertentu dari hutan produksi yangtidak
terganggu, dan bagian yang tidakrusak.
b. Perlindungan terhadap species fauna
dilindungi dan/atau jarang, langka danterancam
punah dan endemik
SEDANG
(2) Tersedia prosedur pengelolaan
fauna untuk sebagian jenis yang
dilindungi dan/atau jarang,
langka, terancam punah, dan
endemik yang terdapat di areal
pemegang izin. (>50%)
Terdapat implementasi
pengelolaan fauna tetapi tidak
mencakup seluruh jenis fauna
dilindungi dan/atau langka,
jarang, terancam punah dan
endemik yang berada di dalam
areal kerja auditee (>50%)
terdapat gangguan terhadap
kondisi seluruh species fauna
dilindungi dan/atau jarang, langka
dan terancam punah dan endemik
yang terdapat di arealkerja
Auditee. 4. Sosial
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan
operasionalperusahaan/unit manajemen
dengankawasan masyarakat hukum adat
dan/ataumasyarakat setempat
BAIK (3) Terdapat dokumen/ laporan yang
lengkap mengenai pola penguasaan
dan pemanfaatan SDA/SDH setempat,
identifikasi hak- hak dasar masyarakat
hukum adat dan/atau masyarakat
setempat, dan rencana pemanfaatan
SDH oleh pemegang izin.
Terdapat mekanisme penataan
batas/rekonstruksi batas kawasan
secara partisipatif & penyelesaian
konflik yang diketahui para pihak.
Terdapat mekanisme mengenai
pengakuan hak- hak dasar
masyarakat hukum adat dan
masyarakat setempat dalam
perencanaan pemanfataan SDH, yang
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 10 dari 26
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
legal, lengkap dan jelas.
Terdapat bukti-bukti tentang luas dan
batas kawasan pemegang izin dengan
sebagian (kawasan yang dimiliki)
masyarakat hukum adat/setempat.
Terdapat persetujuan oleh
sebagian para pihak dan masih
ada konflik. 4.2. Implementasi tanggungjawab
sosialperusahaan sesuai dengan
peraturanperundangan yang berlaku
BAIK (3) Tersedia dokumen yang lengkap
menyangkut tanggung jawab sosial
Pemegang izin sesuai dengan
peraturan perundangan yang
relevan/berlaku.
Tersedia mekanisme yang lengkap
& legal tentang pemenuhan
kewajiban sosial pemegang izin
terhadap masyarakat.
Terdapat bukti pelaksanaan
kegiatan sosialisasi mengenai hak
dan kewajiban pemegang izin
terhadap masyarakat dalam
mengelola SDH namun hanya
sebagian.
Terdapat sebagian (minimal 50%)
bukti realisasi pemenuhan
tanggung jawab sosial terhadap
masyarakat
Tersedia laporan/dokumen yang
lengkap terkait pelaksanaan
tanggung jawab sosial pemegang
izin termasuk ganti rugi. 4.3. Ketersediaan mekanisme dan
implementasidistribusi manfaat yang adil antar
paraPihak
BAIK (3) Tersedia data dan informasi yang
lengkap & jelas tentang
masyarakat hukum adat dan/ atau
masyarakat setempat yang terlibat,
tergantung, terpengaruh oleh
aktivitas pengelolaan SDH.
Terdapat mekanisme yang legal,
lengkap dan jelas mengenai
peningkatan peran serta dan
aktivitas ekonomi masyarakat
Terdapat dokumen rencana
pemegang izin mengenai kegiatan
peningkatan peran serta dan
aktivitas ekonomi masyarakat,
yang lengkap dan jelas.
Terdapat bukti implementasi
sebagian (< 50%) kegiatan
peningkatan peran serta dan
aktivitas ekonomi masyarakat
hokum adat dan/atau masyarakat
setempat oleh pemegang izin.
Terdapat bukti dokumen/ Laporan
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 11 dari 26
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
mengenai pelaksanaan distribusi
manfaat kepada para pihak yang
lengkap dan terdokumentasi
dengan baik. 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflikyang
handal
SEDANG
(2) Terdapat mekanisme resolusi
konflik namun belum lengkap
(minimal 50%).
Terdapat konflik dan tersedia peta
konflik namun belum lengkap
(minimal 50%).
Tersedia organisasi, sumberdaya
manusia, dan pendanaan yang
cukup untuk mengelola konflik
Dokumen/laporan penanganan
konflik tersedia, namun tidak
lengkap dan kurang jelas. 4.5. Perlindungan, pengembangan
danpeningkatan kesejahteraan tenaga kerja
SEDANG
(2) Pemegang izin telah
merealisasikan sebagian besar
(minimal 60%) hubungan industrial
dengan seluruh karyawan.
Pemegang izin telah
merealisasikan sebagian besar
(80,49%) rencana pengembangan
kompetensi.
Terdapat dokumen standar jenjang
karir dan baru sebagian (minimal
50%) diimplementasikan.
Terdapat dokumen tunjangan
kesejahteraan karyawan dan baru
sebagian (minimal 50%)
diimplementasikan
B. Verifikasi Legalitas Kayu
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di
kawasanhutan produksi
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
mampumenunjukkan keabsahan Izin
UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
Memenuhi Surat Keputusan Gubernur Provinsi
Papua Nomor : 15 Tahun 2002
tentang Pemberian Ijin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu/Hak
Pengusahaan Hutan (IUPHHK/HPH)
PT Salaki Mandiri Sejahtera seluas ±
80.500 Hektar.
Surat Keputusan Menteri Kehutan-
an Nomor SK.396/Menhut-II/2006
tentang Pembaharuan Ijin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada
Hutan Alam PT Salaki Mandiri
Sejahtera Atas Areal Hutan Produksi
Seluas ± 79.130 (Tujuh Puluh
Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh)
Hektar di Provinsi Papua, ditetapkan
di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2006.
Akta Notaris Suprakoso, SH. Nomor
66 Tanggal 27 April 2000 Tentang
Akta Pendirian Perseroan Terbatas
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 12 dari 26
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
PT Salaki Mandiri Sejahtera.
Akta No. 25 Tangal 26 Oktober
2001 oleh Notaris Suprakoso dan
telah disahkan melalui SK Menkeh
dan HAM No. C-06962.HT.01.01.
TH.2002 Tanggal 24 April 2002.
Akta Notaris Edi Priyono, S.H. No. 04
Tanggal 03 Juni 2009 disahkan
dengan SK Menkeh dan HAM No.
AHU-25655.AH.01.02. Tahun 2009
Tanggal 11 Juni 2009.
Terdapat Surat Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Papua Nomor : 522.3/645
Perihal Pelunasan Iuran IUPHHK PT
Salaki Mandiri Sejahtera yang di
dalamnya terdapat rincian penyetoran
IUPHHK PT Salaki Mandiri Sejahtera
sebagai berikut :
Kewajiban sesuai SPP Susulan Rp.
1.558.000.000,-
Realisasi penyetoran Tahap I
Rp. 79.450.000,- Tahap II
Rp.1.128.520.000,-
Kekurangan Pembayaran Rp.
350.030.000,-
Tersedia dokumen Bukti Setor bagi
Pembayaran Iuran Ijin (IIUPHHK) PT
Salaki Mandiri Sejahtera dengan copy
setoran melalui Rekening Giro No. GH
833882 Bank Mandiri ke Rekening BUN
Rekening IHH dan IHPH dengan nomor
Rekening 508.000.014 pada Bank
Indonesia Thamrin Jakarta sejumlah Rp.
1.128.520.000,- Tanggal 9 Februari
2004.
Tersedia dokumen Bukti Pembayar-
an Iuran IUPHHK PT Salaki Mandiri
Sejahtera berupa copy transfer Bank
BNI Cabang Tebet dengan tujuan
Rekening IHH dan IHPH No.
Rekening 508.000.014 sejumlah
Rp. 350.000.000,- tanggal 27
Oktober 2003.
karena di areal IUPHHK-HA PT. Salaki
Mandiri Sejahtera tidak ada
penggunaan kawasan yang sah di
luar kegiatan IUPHHK.
2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki
rencanapenebangan pada areal tebangan yang
disahkanoleh pejabat yang berwenang
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja
Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh
yang berwenang
Memenuhi Surat Keputusan Menteri Kehutan- an
Nomor : SK.43/BUHA-2/2012 Tentang
Persetujuan Rencana Kerja Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam
Hutan Alam Pada Hutan Produksi
Berbasis Inventarisasi Hutan
Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode
Tahun 2012-2021 atas nama PT
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 13 dari 26
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Salaki Mandiri Sejahtera Provinsi
Papua tanggal 09 Mei 2012.
Peta Lampiran RKUPHHK-HA PT Salaki
Mandiri Sejahtera Provinsi Papua,
skala 1 : 100.000.
Surat Keputusan Kepala Dinas
Kehutanan dan Konservasi Provinsi
Papua Nomor: SK.522.1/4785
Tentang Persetujuan Rencana Kerja
Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Tahun
2013 PT Salaki Mandiri Sejahtera
tanggal 12 Desember 2012.
Peta Lampiran RKTUPHHK-HA Tahun
2013 PT Salaki Mandiri Sejahtera
Provinsi Papua, Skala 1 : 50.000.
Surat Keputusan Kepala Dinas
Kehutanan dan Konservasi Provinsi
Papua Nomor: KEP-522.1/6317
Tentang Persetujuan Rencana Kerja
Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Tahun
2014 PT Salaki Mandiri Sejahtera
tanggal 23 Desember 2013.
Peta Lampiran RKTUPHHK-HA Tahun
2014 PT Salaki Mandiri Sejahtera
Provinsi Papua, Skala 1 : 50.000.
Peta lampiran RKTUPHHK-HA PT
Salaki Mandiri Sejahtera Tahun
2013 skala 1:50.000 telah disah- kan
oleh Kepala Dinas Kehutanan dan
Konservasi Provinsi Papua dengan
Surat Keputusan Nomor:
SK.522.1/4785 tanggal 12 Desem-
ber 2012. Di dalam peta tersebut
digambarkan areal-areal yang
dilindungi dan areal yang tidak boleh
ditebang dengan tanda batas dan
warna yang jelas dan di lapangan
terdapat tanda batas berupa patok
dan jalur rintis. Kawasan lindung yang
terdapat di blok RKT 2013 merupakan
sempadan sungai.
Peta lampiran RKTUPHHK-HA PT
Salaki Mandiri Sejahtera Tahun
2014 skala 1:50.000 telah disah- kan
oleh Kepala Dinas Kehutanan dan
Konservasi Provinsi Papua dengan
Surat Keputusan Nomor: KEP-
522.1/6317 tanggal 23 De- sember
2013. Di dalam peta tersebut
digambarkan areal-areal yang
dilindungi dan areal yang tidak boleh
ditebang dengan tanda batas dan
warna yang jelas dan di lapangan
terdapat tanda batas berupa patok
dan jalur rintis. Kawasan lindung yang
terdapat di blok RKT 2014 merupakan
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 14 dari 26
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
sempadan sungai, Areal Sumber Daya
Genetik (ASDG) dan Kebun Benih (KB).
Dari peta lampiran RKTUPHHK-HA
Tahun 2014 PT Salaki Mandiri
Sejahtera penandaan batas blok
terlihat dengan jelas dan disahkan
dengan Paraf dan tanda cap Dinas
Kehutanan dan Konservasi Provinsi
Papua (Gambar 5.5-3). Hasil
verifikasi lapangan pada blok
tebangan RKT 2014 menunjukkan
lokasi yang sesuai antara peta areal
kerja dengan posisi kordinat GPS di
lapangan. Batas antara setiap petak
ditandai dengan patok papan warna
kuning dan angka warna merah.
Check posisi GPS terhadap batas antara
petak tebang blok RKT tahun 2014 :
Batas patok petak nomor 48 V dan
49 V koordinat S02°24’ 50,1”
E139°06’09,3”
Batas patok petak nomor 49 V dan
50 V koordinat S02°25’ 22,2”
E139°06’09,7”
2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah
2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
mempunyai rencana kerja yang sah sesuai
dengan peraturan yang berlaku
Memenuhi Penyusunan RKUPHHK-HA PT SMS
mengacu pada Peraturan Menteri
Kehutanan nomor P.56/Menhut-II/
2009 tanggal 21 Agustus 2009 tentang
Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam dan
Restorasi Ekoistem. Sedangkan dalam
pene- rapan sistem silvikulturnya
mengacu pada Peraturan Direktur
Jenderal Bina Produksi Kehutanan
nomor P.9/VI-BPHA/2009 tanggal 21
Agus- tus 2009 tentang Pedoman
Pelaksanaan Sistem Silvikultur Dalam
Areal Izin Usaha Pemanfaat- an Hasil
Hutan Kayu pada Hutan Produksi
menjadi pedoman dalam penyusunan
RKUPHHK pada hutan alam.
RKUPHHK-HA PT SMS disusun ber- basis
hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh
Berkala (IHMB) dan ditandatangani oleh
Direktur PT. SMS (Susan Lilianti Sunarti)
pada bulan Mei 2012.
RKUPHHK-HA PT SMS disahkan dengan
Surat Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor : SK.43/BUHA-2/ 2012 Tentang
Persetujuan Rencana Kerja Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam
Hutan Alam Pada Hutan Produksi
berbasis Inventari- sasi Hutan
Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode
Tahun 2012-2021 Atas Nama PT Salaki
Mandiri Sejahtera Provinsi Papua
Peta Lampiran RKUPHHK-HA PT Salaki
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 15 dari 26
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Mandiri Sejahtera Provinsi Papua, skala
1 : 100.000.
2.2.2. Seluruh peralatan yg dipergunakan dalam
kegiatan pemanenan telah memiliki izin
penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan
kesesuaian fisik di lapangan
Not
Applicable
(N/A)
karena di areal IUPHHK-HA PT. Salaki
Mandiri Sejahtera tidak ada lokasi dan
volume pemanfaatan kayu hutan alam
pada areal penyiapan lahan yang
diizinkan untuk pembangunan hutan
tanaman industri.
3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin
bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat
Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara
dan dari TPK Antara ke industri primer hasil
hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan
dokumen yang sah
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen
atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di– LHP-
kan
Memenuhi LHP dibuat dan disahkan oleh petugas
yang berwenang yaitu :
Petugas Pembuat Laporan Hasil
Penebang-an Kayu Bulat (LHP-KB)
Surat Keputusan Kepala Dinas
Kehutanan dan Konservasi Provinsi
Papua Nomor: SK.522. 3/433
Tentang Pengangkatan Petugas
Pembuat Laporan Hasil Penebangan
Kayu Bulat (LHP- KB) Secara On-Line
PT Salaki Mandiri Sejahtera Tahun
2014 atas nama Fendik Tri Budianto
Nomor Register 15/28/2815/
SMS/FTB/KB masa berlaku s/d 31
Desember 2014.
Pejabat Pengesah Laporan Hasil
Penebang-an Kayu Bulat (P2LHP-KB)
Surat Keputusan Kepala Dinas
Kehutanan dan Konservasi Pro- vinsi
Papua Nomor : SK.522.3/ 955
Tentang Penetapan Pejabat
Penatausahaan Hasil Hutan di Wilayah
Kerja Dinas Kehutanan Kabu-paten
Sarmi Tahun 2014 atas nama:
1. Oktovianus W. Runtuboy (P2LHP)
Wilayah Kerja PT Salaki Mandiri
Sejahtera Nomor Register
60/28/2815/ SMS/OWR/LHP-KB.
2. Robert E. Sorondanya (P3KB)
Wilayah Kerja TPK Antara PT Salaki
Mandiri Sejahtera Nomor Register
61/28/2815/ SMS/RES/P3KB.
Masa Berlaku s/d 31 Desember
2014.
Hasil Pemeriksaan kesesuaian LHP
dengan fisik kayu terhadap perse- diaan
10% batang kayu bulat pada LHP Nomor
08/LHP-KB/SMS/IV/ 2014 tanggal 30
April 2014 dan LHP Nomor 10/LHP-
KB/SMS/V/ 2014 tanggal 31 Mei 2014,
diperoleh hasil bahwa perbedaan
volume sebesar 0,36% dan tidak
terdapat perbedaan jenis.
Verifikasi lapangan terhadap nomor
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 16 dari 26
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
batang di LHP berdasarkan LHP Nomor
08/LHP-KB/SMS/IV/2014 tanggal 30
April 2014 dan LHP Nomor 10/LHP-
KB/SMS/V/2014 Buku Ukur Nomor
01/BU-KB/SMS/ IV/2014 tanggal 22-
04-2014 dan Buku Ukur Nomor 02/BU-
KB/SMS/ V/2014 tanggal 20-05-2014
serta Buku LHC Petak 48 U dan Buku
LHC Petak 48 V, nomor batang di
tunggak kayu (2091, 2356, 2410, 254,
2831, 2841, 2868, 2980, 310, 3242,
3445, 3568, 3636, 3776, 43, 704)
dapat ditemukan di petak tebang nomor
48 U dan 48 V.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal
izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya
hasil hutan
Memenuhi Dari hasil uji petik terhadap 63 batang
kayu (10% dari stok kayu) yang ada di
Logpond Antara Mudu KM 0 diantaranya
diketahui berasal dari SKSKB No. Seri
DG 2093675, DG 2093700, DG
2093708, DG 2093712, DG 2093713,
DG 20937 16, DG 2093720, DG
2093721, DG 2093760 dan DG
2093774 untuk pertambahan kayu yang
dibawa dari TPk Hutan KM 39 dengan
tujuan pengangkutan TPK Antara Mudu
(Logpond) KM 0 dengan alat angkut
berupa Logging Truck.
Hasil verifikasi dokumen LHP No.
10/LHP-KB/SMS/TPTI/V/2014 tgl 31
Mei 2014 untuk persediaan kayu di TPk
Hutan terjadi pengurangan sebanyak
692 batang kayu dengan volume
4.541,95 M³. Kayu dikeluar- kan dari
TPK hutan dengan meng- gunakan
dokumen SKSKB No. Seri DG 2093720
s/d DG 2093774, Kayu diangkut
dengan logging truck.
Dokumen SKSKB No. Seri DG 2093720
diterbitkan tanggal 14 November 2014,
beserta lampiran Daftar Kayu KB nomor
250/DKB- SKSKB/SMS/XI/2014.
Dokumen DKB dibuat oleh Pembuat LHP
IUPHHK-HA PT Salaki Mandiri Sejahtera
atas nama Fendik Tri Budianto (Nomor
Register 15/28/ 2815/SMS/FTB/KB)
diperiksa dan disahkan oleh Tony
Pasungulena selaku P2SKSKB Nomor
Register 07/28/2815/
SMS/TYP/SKSKB/14 Berlaku s/d 31
Desember 2014.
Pengangkutan kayu dari TPK Hutan
dengan alat transpotasi logging truck
dilengkapi SKSKB beserta lampiran
DKB. Setelah kayu tiba di TPK Antara
Mudu KM 0 dokumen SKSKB dimatikan
oleh petugas P3KB a/n Robert E.
Sorondanya (Nomor Register
61/28/2815/ SMS/RES/P3KB).
Dari TPk Antara Mudu Kilo Nol kayu
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 17 dari 26
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
dapat dijual langsung ke industri primer
dengan dilengkapi dokumen FA-KB
beserta lampiran DKB-FA. Dokumen FA-
KB dibuat oleh Penerbit FA-KB PT Salaki
Mandiri Sejahtera atas nama Gregorius
Pareta (Nomor Register 00091-17/ PKB-
R/XXXII/2014). Lampiran di- buat oleh
Pembuat LHP atas nama Fendik Tri
Budianto (Nomor Register
15/28/2815/SMS/FTB/KB).
Contoh dokumen FA-KB untuk peng-
angkutan kayu dari TPK Mudu KM 0
langsung ke industri (PT. Wapoga
Mutiara Industri, Biak) adalah FA-KB No.
Seri PT. SMS. A. 004579 tanggal 11
September 2014 dilengkapi DKB-FA
Nomor 06/DKB-FA/SMS/IX/ 2014
tanggal 5 September 2014 dengan
menggunakan Tug Boat East Ocean 2
dan Tongkang Sarinto 1.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari
Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/
IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Hak Pengelolaan
Memenuhi Proses Lacak Balak telah dilakukan
oleh Auditor VLK bersama pihak Unit
Manajemen (UM) dengan pengam-
bilan sampel kayu di TPK Antara/
Logpond Mudu KM 0 sebanyak 10%
dari stok kayu (151 batang). Sampel
kayu diambil secara acak dengan
dicatat identitas berupa nomor
batang, jenis, diameter kedua ujung,
dan panjang.
Dari hasil rekapitulasi identitas kayu
dipilih sebanyak 10 nomor batang
kayu yang dirunut melalui dokumen
FAKB di TPk Antara Kilo Nol,
kemudian di cek kembali melalui
dokumen SKSKB (lampiran DKB)
dan FAKB pengangkutan dari TPk
hutan ke TPk Antara KM Nol,
penelusuran nomor batang kayu
dilanjutkan dengan mencocok-an
dokumen LHP-KB dan buku ukur,
informasi yang didapatkan dise-
suaikan dengan buku LHC (laporan
hasil cruising) dan peta pohon untuk
diketahui letak tunggak kayu sesuai
dengan nomor batang kayu yang
ditelusur.
Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH)
adalah kegiatan yang meliputi
penatausahaan tentang perencana-
an produksi, pemanenan atau pene-
bangan, penandaan, pengukuran
dan pengujian, pengangkutan/
peredaran dan penimbunan, serta
pengolahan dan pelaporan dari
bulan Desember 2013 s/d Juni
2014 berdasarkan Permenhut No.
P.55/Menhut-II/2006, sedangkan
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 18 dari 26
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
dari bulan Juli 2014 s/d Nopember
2014 berdasarkan Permenhut No.
P.41/Menhut-II/2014.
Penatausahaan hasil hutan ini
dimaksudkan untuk memberikan
kepastian hukum dan pedoman
kepada semua pihak yang mela-
kukan usaha atau kegiatan di bidang
kehutanan, sehingga penata-
usahaan hasil hutan berjalan dengan
tertib dan lancar, agar kelestarian
hutan, pendapatan negara, dan
pemanfaatan hasil hutan secara
optimal dapat tercapai.
Pada saat penilikan kesatu (02 s/d
11 Desember 2014) pelaksanaan
PUHH di IUPHHK-HA PT Salaki
Mandiri Sejahtera mengacu pada
Peraturan Direktur Jenderal Bina
Usaha Kehutanan Nomor : P.3/VI-
BIKPHH/2014 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Penatausahaan Hasil
Hutan Kayu Dari Hutan Alam.
Identitas kayu diterapkan secara
konsisten oleh di IUPHHK-HA PT
Salaki Mandiri Sejahtera yaitu tanda-
tanda PUHH meliputi barcode, nomor
petak, nomor batang, diameter,
panjang, volume dan nama jenis
kayu.
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu
membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke
luar TPK
Memenuhi Kelengkapan dan Keabsahan Doku-
men SKSKB dan FAKB :
SKSKB Nomor Seri DG 2093675
tanggal 11 November 2014 (asal kayu
dari LHP No. 08/LHP-KB/
SMS/IV/2014) diterbitkan oleh
Petugas Penerbit SKSKB atas nama
Tony Pusunggulena di- terima dan
dimatikan tanggal 11 November 2014
oleh petugas P3KB atas nama Robert
E. Sorondanya. Dokumen SKSKB
Nomor Seri DG 2093675 dilam- pirkan
dokumen Rekapitulasi Daftar Kayu
Bulat (RDKB-FA) Nomor 205/RDKB-
SKSKB/SMS/ XI/2014 dan Daftar
Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 205/DKB-
SKSKB/SMS/XI/ 2014 tanggal 11
November 2014 yang dibuat oleh
Pembuat LHP atas nama Fendik Tri
Budianto.
FA-KB No Seri PT. SMS. A. 004580
tanggal 08 Oktober 2014 (asal kayu
dari dokumen SKSKB No. Seri DG
1989386, DG 2060391, DG 20604
10 s/d DG 2060420, DG 2061441
s/d DG 2061545) diterbitkan oleh
Petugas Penerbit FA-KB atas nama
Gregorius Pareta Lokasi TPK Antara
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 19 dari 26
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Mudu. Dokumen FA-KB No Seri PT
SMS. A. 004580 dilampirkan
dokumen Rekapitulasi Daftar Kayu
(RDK) nomor 07/DKB-FA/SMS/X/
2014 tanggal 1 Oktober 2014 dan
Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor
07/DKB-FA/SMS/X/2014 tanggal 1
Oktober 2014 yang dibuat oleh
Pembuat LHP atas nama Fendik Tri
Budianto.
Kewenangan Petugas Penerbit
Dokumen.
Dokumen SKSKB No Seri DG.
2093675 tanggal 11 November 2014
diterbitkan oleh Penerbit SKSKB atas
nama Tony Pusunggulena (Nomor
Register
07/28/2815/SMS/TYP/SKSKB/ 14)
dan dimati kan oleh Petugas P3KB
atas nama Robert E. Sorondanya
(Nomor Register
61/28/2815/SMS/RES/P3KB).
Lampiran dibuat oleh Pembuat LHP
atas nama Fendik Tri Budianto (Nomor
Register 15/28/ 2815/SMS/FTB/KB).
Dokumen FA-KB No Seri PT. SMS. A.
004580 tanggal 08 Oktober 2014
diterbit-kan oleh Penerbit FA-KB atas
nama Gregorius Pareta (Nomor
Register 00091-17/ PKB-
R/XXXII/2014). Lampiran di- buat oleh
Pembuat LHP atas nama Fendik Tri
Budianto (Nomor Register
15/28/2815/SMS/FTB/ KB).
3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah
melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang
terkait dengan kayu
3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi
(DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)
Memenuhi Berdasarkan verifikasi dokumen Surat
Perintah Pembayaran (SPP) PSDH-DR
Periode bulan Desember tahun 2013
s/d Periode bulan Nopember 2014,
dapat diberikan gambaran sebagai
berikut :
Pengajuan PSDH dan DR berdasarkan
hasil Rekapitulasi Laporan Hasil
Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB)
LHP No. 19/LHP-
KB/SMS/TPTI/X/2014 tanggal 15
Oktober 2014 yang dibuat oleh
petugas pembuat LHP-KB PT Salaki
Mandiri Sejahtera a/n Fendik Tri
Budianto (Nomor Register
15/28/2815/SMS/FTB/ KB) dan
diperiksa serta disah- kan oleh
petugas P2LHP atas nama Tony
Pusunggulena (Nomor Register
07/28/2815/SMS/TYP/ SKSKB/14).
Surat Perintah Pem- mbayaran PSDH
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 20 dari 26
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
(No. 171014) dan DR (No. 181014)
atas dokumen LHP No. 19/LHP-KB/
SMS/TPTI/X/2014 tanggal 15 Oktober
2014 dikeluarkan oleh Marlina T.
Naipospos, S.Hut selaku Pejabat
Penagih PSDH dan DR dari Dinas
Kehutanan Kabupaten Sarmi pada
tanggal 17 Oktober 2014.
Kelompok jenis yang tercantum
didalam kedua dokumen adalah sama
yaitu Kelompok Merbau, Kelompok
Meranti, Rimba Campuran dan Kayu
Indah.
Total volume kayu yang tercantum
dalam dokumen RLHP-KB No. 19/
LHP-KB/SMS/TPTI/X/2014 Tang- gal
15 Oktober 2014 adalah 2.256,37 M³
dan sesuai dengan yang tercantum
didalam SPP PSDH dan DR.
Tarif PSDH untuk kelompok Merbau
adalah Rp 180.000,-, kelompok
Meranti Rp. 64.000,-, kelompok
Rimba Campuran Rp. 34.000,-,
kelompok Kayu Indah 150.000,- /M³.
Tarif DR untuk kelompok Merbau
adalah US$ 16.00, kelompok Meranti
US$ 13.50 dan kelompok Rimba
Campuran US$ 11,00, kelompok Kayu
Indah US$ 18.00./ M³.
Verifikasi dokumen terhadap Bukti Setor
PSDH dan DR untuk periode Desember
2013 s/d Nopember 2014 diperoleh
informasi bahwa telah dibayar dengan
perincian sebagai berikut :
Bukti Setor PSDH
Bukti pembayaran PSDH melalui PT.
Bank Mandiri Cabang Biak sebanyak
12 (dua belas) lembar dokumen terdiri
dari 8 (delapan) lembar bukti setor
untuk LHP kayu yang berasal dari TPTI
dan 4 (empat) lembar bukti setor
untuk LHP kayu yang berasal dari
PWH.
Jumlah total pembayaran PSDH
selama periode tersebut adalah
sebesar Rp
3.804.528.292
Bukti setoran pembayaran PSDH
sesuai dengan dokumen SPP yang
diterbitkan.
Bukti Setor DR
Bukti pembayaran DR melalui PT.
Bank Mandiri Cabang Biak sebanyak
12 (dua belas) lembar dokumen terdiri
dari 8 (delapan) lembar bukti setor
untuk LHP kayu yang berasal dari TPTI
dan 4 (empat) lembar bukti setor
untuk LHP kayu yang berasal dari
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 21 dari 26
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
PWH.
Jumlah total pembayaran DR selama
periode tersebut adalah sebesar $US
392,958.45
Bukti setoran pembayaran DR sesuai
dengan dokumen SPP yang diterbitkan
IUPHHK-HA PT Salaki Mandiri Sejahtera
dalam pembayaran PSDH dan DR
periode Desember 2013 s/d Nopember
2014 mengacu pada Surat Keputusan
Menteri Perda- gangan Republik
Indonesia Nomor 08/M-
DAG/PER/2/2007 tanggal 7 Pebruari
2007. Dan kemudian mengikuti
perubahan pembayaran PSDH sesuai SK
Nomor 12/M-DAG/ PER/3/2012 tanggal
6 Maret 2012 tentang harga patokan
hasil hutan untuk perhitungan Provisi
Sumber Daya Hutan. Pada tanggal 25
April tahun 2012 keluar Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor SK. 22/M-
DAG/PER/4/2012 perihal harga
patokan PSDH disesuaikan kembali
sama dengan harga patokan PSDH
sebagimana diatur dalam Permendag
No. 8/M-DAG/ PER/2/2007.
Untuk perhitungan harga patokan DR
(Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak)
berdasar- kan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia No. 92 tahun 1999.
Berdasarkan SPP DR no. 160814 dan
SPP DR no. 181014 bahwa Tarif DR
untuk kelompok jenis Merbau adalah
$US 16.00, Meranti adalah $US 13.50,
Rimba campuran adalah $US 11.00,
Kayu Indah adalah $US 18.00.
Berdasarkan SPP DR no. 150814 bahwa
Tarif PSDH untuk kelompok jenis
Merbau adalah Rp 150.000, Meranti
adalah Rp 50.400, Rimba campuran
adalah Rp 27.000, Kayu Indah adalah
Rp 108.600.
Sedangkan berdasarkan SPP DR no.
170814 bahwa Tarif PSDH untuk
kelompok jenis Merbau adalah Rp
180.000, Meranti adalah Rp 64.000,
Rimba campuran adalah Rp 34.000,
Kayu Indah adalah Rp 150.000.
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau
3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang
mengirim kayu bulat antar pulau memiliki
pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau
Terdaftar (PKAPT).
Memenuhi PT Salaki Mandiri Sejahtera Pada
mulanya terdaftar sebagai PKAPT
(Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar)
di Direktorat Jenderal Perdagangan
Dalam Negeri dengan Nomor
26.08.1.01956 Masa ber- laku sampai
dengan 3 April 2009. Tetapi setelah di
keluarkannya Peraturan Bersama
Gubernur Papua dan Gubernur Papua
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 22 dari 26
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Barat Nomor 163 Tahun 2007 dan
Nomor 16 Tahun 2007 Tentang
Peredaran Hasil Hutan Kayu yaitu
larangan menjual kayu berupa log ke
luar Papua maka PKAPT secara tidak
langsung sudah tidak berlaku lagi.
Berdasarkan Surat Keterangan dari
Kepala Cabang PT Salaki Mandiri
Sejahtera (Hengky Rumfabe) tang- gal 9
Desember 2014 bahwa sejak
dikeluarkannya Surat Keputusan
Bersama (SKB) Gubernur Provinsi Papua
dan Papua Barat No. 163 Tahun 2007,
No. 16 Tahun 2007 maka tidak
diperbolehkan pengirim- an kayu log
keluar Papua, peng- urusan PKAPT tidak
dilayani lagi oleh Dinas terkait karena
kepemilik- an dokumen PKAPT
bertentangan dengan kebijakan daerah
pada SKB tersebut.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang
menggunakan kapal harus kapal yang
berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah
Memenuhi Kegiatan pengangkutan kayu dari
IUPHHK-HA PT Salaki Mandiri Sejah-
tera ke Industri Kayu PT Wapoga Mutiara
Industri di Biak yaitu menggunakan
kapal tongkang.
Nama Tugboat yaitu TB. Yan Yan 1, TB.
East Ocean 1, TB. East Ocean 2.
Nama Tongkang yaitu TK Sarinto 1, TK
Yan Yan 3.
Seluruh kapal (Tug Boat dan Tongkang)
yang digunakan untuk pengangkutan
kayu antar pulau mempunyai identitas
yang jelas dan berbendera Indonesia.
Identitas kapal dikeluarkan oleh
Kementerian Perhubungan Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut.
4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah
memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL &
melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan
dalam dokumen lingkungan tersebut
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah
memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL
meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah
disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi
seluruh areal kerjanya
Memenuhi Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan
Dampak Lingkungan yang dimiliki oleh
IUPHHK-HA PT Salaki Mandiri Sejahtera :
Laporan Utama Analisis Dampak
Lingkungan Hidup Ijin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT
Salaki Mandiri Sejahtera di kabupaten
Jayapura provinsi Papua Luas 80.500
Ha Pada Tahun 2002.
Ringkasan Eksekutif Analisis Dampak
Lingkungan Hidup Ijin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT
Salaki Mandiri Sejahtera di Kabupaten
Jayapura provinsi Papua Luas 80.500
Ha Pada Tahun 2002.
Terdapat Surat Keputusan Gubernur
Provinsi Papua Nomor 123 tahun
2002 tentang Kesepakatan Kerangka
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 23 dari 26
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Acuan Analisis Dampak Lingkungan
Hidup (KA-ANDAL) PT Salaki Mandiri
Sejahtera di Kabupaten Jayapura
Provinsi Papua.
Rencana Pengelolaan Lingkungan
Hidup Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu PT Salaki Mandiri
Sejahtera di Kabupaten Jayapura
provinsi Papua Luas 80.500 Ha Pada
Tahun 2002.
Rencana Pemantauan Lingkungan
Hidup Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu PT Salaki Mandiri
Sejahtera di Kabupaten Jayapura
provinsi Papua Luas 80.500 Ha Pada
Tahun 2002.
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki
laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang
menunjukkan penerapan tindakan untuk
mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan
manfaat sosial
Memenuhi IUPHHK-HA PT Salaki Mandiri Sejahtera
memiliki dokumen pelak- sanaan
pengelolaan dan pemantau- an
lingkungan untuk periode tahun 2014
yaitu Laporan Pelaksanaan Rencana
Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)
dan Rencana Peman- tauan Lingkungan
Hidup (RPL) Semester I (Januari - Juni
2014).
Isi dan pembahasan yang tercantum
didalam laporan RKL-RPL belum lengkap
dan format pembuatan dokumen RPL-
RKL belum mengikuti acuan yang
dikeluarkan oleh Men- teri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 45 tahun
2005 tentang Pedoman Penyusunan
Laporan Pelaksanaan Rencana
Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)
dan Rencana Pemantauan Lingkungan
Hidup (RPL).
Pelaksanaan pengelolaan dan pe-
mantauan dampak penting yang sudah
dilakukan adalah berupa pelaksanaan
pemasangan papan larangan,
penandaan batas kawas- an lindung,
penyuluhan, inventari- sasi flora dan
fauna, pengamatan laju erosi, arus dan
debit sungai, membuat papan
larangan berburu, pemeliharaan tanda
batas lainnya, serta rehabilitasi pada
areal kiri kanan jalan.
Selama pekerjaan tahun RKT 2014
dampak penting terhadap aspek
sosial terpenuhi dengan diberikan- nya
beasiswa, perbaikan akses jalan,
kerjasama penanaman dan pembinaan
hutan, kebebasan masyarakat
mengakses fasilitas kesehatan
perusahaan, kompensasi hak ulayat
memberikan kesempatan kerja dan
bimbingan usaha terha- dap hasil
kompensasi hak ulayat.
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 24 dari 26
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3)
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3 Memenuhi Terdapat standard operating prose- dur
(SOP) Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) yang berisi tentang prosedur
keselamatan kerja dan penanganan
kecelakaan kerja. Prosedur K3 belum
ditindaklanjuti dengan ketersediaan
dokumen instruksi kerja untuk setiap
bidang kerja yang berhubungan dengan
K3.
Implementasi Prosedur Penerapan K3
dan Pencegahan Kecelakaan Kerja
berjalan dengan baik. Terdapat 2 (dua)
orang sebagai satuan pelaksana yang
secara khusus menerapkan dan menga-
wasi Prosedur K3 sehingga berjalan
dengan baik diseluruh unit kerja yang
ada. Implementasi pelaksana- an K3
dan Pencegahan Kecelakaan Kerja
berjalan dengan baik, PT Salaki Mandiri
Sejahtera telah memiliki klinik
kesehatan dan tenaga medis di areal
kerjanya sebagai sarana pengobatan
bagi karyawan yang mengalami sakit
atau kecelakaan saat bekerja.
Belum tersedia Laporan Pelak- sanaan
Kegiatan K3 secara rutin, dan TPA
sampah domestik belum tersedia dan
belum ditandai.
PT Salaki Mandiri Sejahtera memiliki
satuan pelaksana K3 sebanyak 2 orang,
klinik sebanyak 1 unit, kotak K3
sebanyak 2 buah, dan spanduk
himbauan sebanyak 1 buah.
Ketersediaan dan kelengkapan alat
pelindung diri (APD) dimiliki/diguna- kan
oleh karyawan dan pekerja adalah Helm
(10 buah), kaos tangan (10 buah),
sepatu boot (100 buah), tabung
pemadam kebakaran (5 buah), kaca
mata las (7 buah) dan kaos kaki (100
buah).
Dengan demikian PT Salaki Mandiri
Sejahtera telah memiliki peralatan K3
walaupun masih belum me- madai untuk
mencakup keseluruh- an areal kerjanya.
Ketersediaan alat pemadam kebakaran
lahan dan hutan masih minim jumlahnya
untuk dapat mengatasi kejadian
kebakar- an lahan dan hutan dalam
skala besar. Sedangkan ketersediaan
dan kelengkapan alat pelindung diri
(APD) dimiliki/digunakan oleh kar-
yawan dan pekerja masih sangat
terbatas jumlahnya sehingga perlu
penambahan peralatan dan perlu
diadakan pelatihan-pelatihan mengenai
K3 untuk menambah keterampilan
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 25 dari 26
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
karyawan dalam menanggulangi
kecelakaan kerja.
IUPHHK-HA PT Salaki Mandiri Sejahtera
mempunyai sistem penca- tatan
terhadap karyawan dan peker- ja yang
mengalami sakit ataupun kecelakaan
dalam bidang kerjanya. Pencatatan
dilakukan secara rutin oleh unit kerja
personalia dengan data yang tersimpan
rapi dan baik dan dilaporkan setiap
bulan.
Berdasarkan laporan bulanan kece-
lakaan kerja IUPHHK-HA PT Salaki
Mandiri Sejahtera dari bulan Desem- ber
2013 s/d Nopember 2014 bahwa hanya
terjadi 1 kali kece- lakaan kerja yaitu
pada bulan Pebruari 2014 terjadi
kecelakaan kerja atas nama Moch Iksan
umur 33 tahun pada hari Sabtu tanggal
22-02-2014 status borongan jabat- an
pekerja operator chainsaw, korban
meninggal akibat tertimpa pohon nibung
kering roboh, jenazah dipulangkan ke
Jombang (Jawa Timur).
5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Memenuhi IUPHHK-HA PT Salaki Mandiri Sejah- tera
mempunyai Serikat Pekerja yaitu
Federasi Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (FSPSI) Unit Kerja PT. Wapoga
Mutiara Timber, Papua, dimana PT.
Wapoga Mutiara Timber terdiri dari (a)
PT. Wapoga Mutiara Timber 2 - Bonggo,
(b) PT. Salaki Mandiri Sejahtera, dan (c)
Perwakil- an Jayapura, tetapi
berdasarkan hasil wawancara dengan
karyawan PT. Salaki Mandiri Sejahtera di
Basecamp Biri II bahwa sampai saat
penilikan kesatu (2 s/d 11 De- sember
2014) belum terbentuk pengurus FSPSI
di tingkat Base camp PT Salaki Mandiri
Sejahtera.
Direktur PT Salaki Mandiri Sejahtera
telah mengeluarkan Surat Pernyata- an
yang menyatakan bahwa Direksi PT
Salaki Mandiri Sejahtera memberikan
kebebasan terhadap karyawan dan
karyawati untuk mendirikan atau
membentuk serta melakukan kegiatan
organisasi Serikat Pekerja sesuai
dengan perundangan yang berlaku pada
tanggal 7 Juni 2013.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)
atau Peraturan Perusahaan (PP) Memenuhi Terdapat dokumen Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) antara PT Wapoga
Mutiara Timber dengan Federasi Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia PUK PT
Wapoga Mutiara Timber Group Sektor
Perkayuan dan Perhutanan Jayapura -
Papua Periode Tahun 2013 - 2016, yang
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 26 dari 26
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
mengatur hak dan kewajiban antara
Perusahaan dengan karyawannya.
Dalam pasal 2 yang dimaksud
perusahaan adalah PT Wapoga Mutiara
Timber terdiri dari (a) PT. Wapoga
Mutiara Timber 2 - Bonggo, (b) PT. Salaki
Mandiri Sejahtera - Bonggo, dan (c)
Perwakilan Jaya- pura. Proses
Pengesahan PKB tersebut masih dalam
pemeriksaan di Dinas Tenaga Kerja
Provinsi Papua sehingga sampai saat ini
PKB tersebut belum disahkan oleh
Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua.
Terdapat Surat Permohonan Peme-
riksaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
dari Kepala Cabang PT. Wapoga Mutiara
Timber Kepada Kepala Dinas Tenaga
Kerja Provinsi Papua Nomor : 76/WMT-
JPR/VIII/ 2013 tanggal 27 Agustus
2013 ditandatangani oleh Kepala
Cabang PT Wapoga Mutiara Timber a.n.
Ir. Hengky Rumfabe dan bukti pene-
rimaan surat di Dinas Tenaga Kerja
ditandatangani oleh Kabid Pembina- an
Ketenagakerjaan (Purwanto, S.Sos.,
M.Si./Nip: 19690823 1998 03 1008).
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di
bawah umur Memenuhi Hasil verifikasi dokumen tenaga kerja
periode Oktober 2014 dan wawancara
dengan Kepala Bagian Personalia serta
karyawan PT Salaki Mandiri Sejahtera
diketahui bahwa dari total tenaga kerja
sebanyak 114 orang dengan rincian
jumlah tenaga kerja bulanan 62 orang,
tenaga kerja harian 16 orang, dan
tenaga kerja borongan 36 orang, tidak
ada pekerja yang masih dibawah
umur, pekerja dengan usia termuda 18
tahun 3 bulan (tanggal lahir 16-08-
1996) atas nama Joko Nugroho bagian
mekanik.
Laporan ketenagakerjaan diberikan oleh
IUPHHK-HA PT Salaki Mandiri Sejahtera
secara periodik kepada Dinas Tenaga
Kerja dan Trans- migrasi setelah
dikirim terlebih dahulu ke kantor cabang
di Jayapura.