LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR : …standarpelayanan.bandung.go.id/loker/74f7f9ba76f923e89648fc53836... · 3.Penyediaan Bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA BANDUNGNOMOR : 400 TAHUN 2014TANGGAL : 23 April 2014

RINCIAN PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN WALIKOTA BANDUNG KEPADA CAMAT DAN LURAH

NO BIDANG URUSAN URUSAN DAERAHRINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN SKPD/ UNIT

KERJAPEMBINAKECAMATAN KELURAHAN

1 2 3 4 5 61. BIDANG

PENDIDIKAN1.Pengelolaan dan

penyelenggaraan pendidikananak usia dini, pendidikandasar, pendidikan menengahdan pendidikan non formal;

1. Koordinasi PenyelenggaraanPendidikan Dasar;

2. Pendataan program wajibbelajar;

3. Peningkatan peran sertamasyarakat di bidangpendidikan;

4. Fasilitasi Pembentukankomite sekolah tingkatsekolah dasar yg ada diwilayahnya;

5. Koordinasi PelaksanaanPusat Kegiatan BelajarMasyarakat (PKBM);

1. Koordinasi PenyelenggaraanPendidikan Anak Usia Dini(PAUD) dan Taman Kanak-kanak;

2. Pelaksanaan pendataanprogram wajib belajar;

3. Terbentuknya programOrang tua asuh;

4. Pendataan Pusat KegiatanBelajar Masyarakat;

DinasPendidikan



1 2 3 4 5 6

2.Pemberian izin pendirian sertapencabutan izin satuanpendidikan dasar, satuanpendidikan menengah dansatuan/penyelenggarapendidikan non formal;

6. Penerbitan rekomendasisebagai salah satupersyaratan izin operasionalpendidikan non formal daninformal (kursus danpendidikan masyarakat);

7. Surat Keterangan domisilipenyelenggaraan pendidikannon formal dan informal(kursus, dikmas dan PAUD).

5. Penerbitan surat pengantaruntuk memperolehrekomendasi darikecamatan sebagai salahsatu persyaratan izinoperasional pendidikan nonformal dan informal (kursusdan pendidikanmasyarakat);

DinasPendidikan

3.Penyediaan Bantuan BiayaPenyelenggaraan PendidikanAnak Usia Dini, PendidikanDasar, Pendidikan Menengahdan Pendidikan Nonformalsesuai kewenangan.

6. Penerbitan Pengantar SuratKeterangan tidak mampuguna memperoleh pelayananpendidikan.

2. BIDANGKESEHATAN

1.Penyelenggaraan pencegahandan penanggulangan penyakitmenular;

1. MengkoordinasikanPenyelenggaraanpencegahan penyakitmenular, penyalahgunaanobat, narkotika,psikotropika, zat adiktif danbahan berbahaya;

1. Fasilitasi Penyelenggaraanpencegahan penyakitmenular, penyalahgunaanobat, narkotika,psikotropika, zat adiktif danbahan berbahaya;

DinasKesehatan



1 2 3 4 5 6

2.Penyelenggaraanpenanggulangan gizi buruk;

2. Fasilitasi dan KoordinasiPenyelenggaraanPencegahan Gizi Buruk;

2. Fasilitasi PenyelenggaraanPencegahan danPenanggulangan GiziBuruk;

DinasKesehatan

3.Perbaikan gizi keluarga danmasyarakat;

3. Fasilitasi dan KoordinasiPelaksanaan peran sertamasyarakat dalamperbaikan gizi keluarga;

3. Menggerakkan peran sertamasyarakat dalamperbaikan gizi keluarga;

4.Pemberian izin saranakesehatan meliputi rumahsakit pemerintah Kelas C,Kelas D, rumah sakit swastayang setara, praktikberkelompok, klinikumum/spesialis, rumahbersalin, klinik dokterkeluarga/dokter gigi keluarga,kedokteran komplementer,dan pengobatan tradisional,serta sarana penunjang yangsetara;

4. Penerbitan rekomendasidomisili dalam rangkapemberian izin saranakesehatan meliputi rumahsakit pemerintah Kelas C,Kelas D, rumah sakit swastayang setara, praktikberkelompok, klinikumum/spesialis, rumahbersalin, klinik dokterkeluarga/dokter gigikeluarga, kedokterankomplementer, danpengobatan tradisional;

4. Penerbitan surat pengantaruntuk memperolehrekomendasi domisili dalamrangka pemberian izinsarana kesehatan meliputirumah sakit pemerintahKelas C, Kelas D, rumahsakit swasta yang setara,praktik berkelompok, klinikumum/spesialis, rumahbersalin, klinik dokterkeluarga/dokter gigikeluarga, kedokterankomplementer, danpengobatan tradisional;



1 2 3 4 5 6

5.Pengelolaan/penyelenggaraan,jaminan pemeliharaankesehatan sesuai kondisi lokal;

5. Pembinaan dan FasilitasiUpaya KesehatanBersumber daya Masyarakat(UKBM);

5. Pembinaan dan FasilitasiUpaya KesehatanBersumber dayaMasyarakat (UKBM);

6. Pengesahan suratketerangan miskin;

7. Penerbitan suratketerangan tidak mampuguna mendapat jaminanpelayanan kesehatan;

8. Verifikasi dan validasi datamasyarakat miskin.

DinasKesehatan

6.Pembinaan, monitoring,evaluasi dan pengawasan.

6. Koordinasi Pengawasanpenyelenggaraan upayapelayanan KesehatanMasyarakat.

3. BIDANG PEKERJAANUMUM

1.Pemberian izin, rekomendasi,dispensasi dan pertimbanganpemanfaatan ruang manfaatjalan, ruang milik jalan, danruang pengawasan jalan;

1. Fasilitasi koordinasi izinreklame insidentil, antaralain baligo, spanduk, poster,selebaran, pamflet danumbul-umbul;

2. Pengawasan dan Penertibanreklame insidentil, antara

1. Rekomendasi Usulan lokasiPemasangan reklameinsidentil, antara lain baligo,spanduk, poster, selebaran,pamflet dan umbul-umbul;

DinasPemakamandanPertamanan



1 2 3 4 5 6lain baligo, spanduk, poster,selebaran, pamflet danumbul-umbul yang liar;

2.Pengoperasian danpemeliharaan jalan Kota.(serta bangunan pelengkapJalan Kota);

3. Pengusulan titik lampupenerangan jalan dantaman;

4. Penataan taman dilingkungan pemukiman;

2. Pendataan kebutuhan titiklampu penerangan jalan dantaman di lingkunganpemukiman;

3. Pengawasan dan pendataantaman di lingkunganpemukiman;

4. penyiraman tanaman dijalankota;

Dinas BinaMarga danPengairan

5. Kegiatan dalam upayamembangkitkan partisipasimasyarakat dalam gerakanpembibitan, penanaman,pemeliharaan danpengawasan lingkunganhidup (GB4LH);


3.Pengawasan PemanfaatanRuang milik jalan oleh pihaktertentu;

6. Pengawasan dan penertibandampak penggalian jalan,trotoar pada jalan umumdan jalan lingkungan yangdilaksanakan oleh instansiPengelola Utilitas (PDAM,

5. Pengawasan penggalianjalan, trotoar pada jalanumum dan jalan lingkunganyang dilaksanakan olehinstansi Pengelola Utilitas(PDAM, PLN, TELKOM, dll);




1 2 3 4 5 6PLN, TELKOM, dll);

7. Koordinasi Pengendalian,Penataan dan penertibanPedagang Kaki Lima (PKL);

6. Pendataan Pedagang KakiLima (PKL);

Satuan PolisiPamong Praja

4. Penyelenggaraanpembangunan danpemeliharaan prasarana dansarana drainase di wilayah.

8. Koordinasi dan Pelaksanaanpembersihan salurandrainase jalan, trotoar, bermdan median pada jalan diwilayah Kecamatan;

9. Koordinasi dan pengecatankerb trotoar dan kerbmedian jalan yang menjadikewenangan Daerah padaWilayah Kecamatan yangbersangkutan.

7. Menggerakkan peran sertamasyarakat dalampembersihan salurandrainase jalan, trotoar, bermdan median pada seluruhjalan Kota Bandung padawilayah Kelurahan yangbersangkutan;

8. Pengecatan kerb trotoar dankerb median pada jalanyang menjadi kewenanganDaerah pada WilayahKelurahan yangbersangkutan.


4. BIDANGPERUMAHAN

1. Penyelenggaraan PenangananKawasan Kumuh Perkotaan;

1. Koordinasi dan pengawasanrumah kumuh;

1. Pendataan Rumah Kumuh; Dinas TataRuang dan CiptaKarya

2. Penyelenggaraan IzinMendirikan Bangunan (IMB)Gedung.

2. Koordinasi pengawasan Izinmendirikan Bangunan(IMB);

2. Pendataan bangunan;



1 2 3 4 5 63. Rekomendasi

pemberitahuan tetanggapada permohonan izinmendirikan Bangunan(IMB).

3. Penerbitan surat pengantaruntuk memperolehRekomendasipemberitahuan tetanggapada permohonan izinmendirikan Bangunan(IMB).

5. BIDANG PENATAANRUANG

1.Pengendalian pemanfaatanruang wilayah kota.

1. Pengawasan pemanfaatanfungsi bangunan yang tidaksesuai denganperuntukannya;

2. Fasilitasi pembangunan danpemeliharaan saranaFasilitas pelayanan umumantara lain Pembangunandan pemeliharaan jalanlingkungan dan drainaselingkungan;

1. Pendataan pemanfaatanfungsi bangunan yang tidaksesuai denganperuntukkannya;

2. Pengawasan penomoranbangunan di wilayahkerjanya.

Dinas TataRuang dan CiptaKarya

Ket :Dinasmelakukanbintek kepadakec/kel

3. Fasilitasi pembangunan danpemeliharaan saranaFasilitas pelayanan umumantara lain tempat sampah,pot/blombak, sumurresapan, lubang resapanbiopori;

BadanPengelolaLingkunganHidup



1 2 3 4 5 64. Fasilitasi pembangunan dan

pemeliharaan saranaFasilitas pelayanan umumantara lain, tamanlingkungan, taman bermainanak;


5. Fasilitasi pembangunan danpemeliharaan saranaFasilitas pelayanan umumantara lain Fasilitas Olahraga.

Dinas Pemudadan Olahraga

6. BIDANGPERENCANAAN DANPEMBANGUNAN

1.Pelaksanaan PerencanaanPembangunan Daerah Kota.

1. Penyampaian prioritasusulan hasil musrenbangtingkat kecamatan;

2. Penyampaian perencanaankegiatan UPTD/instansipemerintah di wilayahkerjanya.

1.Penyampaian prioritasusulan hasil musrenbangtingkat kelurahan.

BadanPerencanaanPembangunanDaerah

7. BIDANGPERHUBUNGAN

1.Penentuan lokasi, pengadaan,pemasangan, pemeliharaandan penghapusan rambu lalulintas, marka jalan dan alatpemberi isyarat lalu lintas,alat pengendali danpengamanan pemakai jalanserta fasilitas pendukung dijalan kota.

1. Pengusulan pemasanganrambu-rambu lalu lintas,portal dan polisi tidur dilingkungan jalanpemukiman dan jalanumum;

2. Penetapan pangkalanoperasional kendaraan

1. Pendataan kebutuhanrambu-rambu lalu lintas,portal dan polisi tidur dilingkungan pemukiman danjalan umum;

2. Pendataan dan pengusulanpangkalan operasional

DinasPerhubungan



1 2 3 4 5 6bermotor (ojek) sebagaikendaraan penumpang/umum perintis dankendaraan tidak bermotor diwilayah kerjanya.

kendaraan bermotor (ojek)sebagai kendaraanpenumpang/umum perintisdan kendaraan tidakbermotor;

3. Penutupan sementara jalandi lingkungan pemukiman.

8. BIDANGLINGKUNGAN HIDUP

1. Penyelenggaraan pelayanan dibidang pengendalianlingkungan hidup skala kota.

1. Peningkatan peran sertamasyarakat dalampengelolaan lingkunganhidup lingkup Kecamatan;

2. Pengelolaan sampah yangdihasilkan masyarakat,penghijauan, pembuatansumur resapan dan bioporilingkup Kecamatan;

3. Pengadaan tempat sampahramah lingkungan di tingkatKecamatan.

1. Peningkatan peran sertamasyarakat dalampengelolaan lingkunganhidup lingkup Kelurahan;

2. Pengelolaan sampah yangdihasilkan masyarakat,penghijauan, pembuatansumur resapan dan bioporilingkup Kelurahan;

3. Pengadaan tempat sampahramah lingkungan di tingkatKelurahan;

4. Penarikan sampah darirumah warga ke TempatPembuangan Sementara(TPS).

BadanPengelolaLingkunganHidup

9. BIDANGPERTANAHAN

1. Monitoring dan pembinaanperolehan tanah (Pengadaan

1.Pembantuan terhadappelaksanaan pembebasan

1.Pengawasan tanah milikPemerintah Kota

DinasPengelolaan



1 2 3 4 5 6tanah untuk kepentinganumum)

tanah milik dan pelepasanhak yang akan dipergunakanuntuk kepentinganpembangunan, sertaperalihan status tanah daritanah negara menjadi hakmilik sesuai denganketentuan peraturanperundang-undangan;

2.Pelaksanaan InventarisasiAset Daerah atau KekayaanDaerah lainnya yang ada diwilayah kerjanya.

berdasarkan data dariPemerintah Kota Bandung;

2.Penerbitan surat keteranganSporadik bagi tanah yangberstatus tanah adat;

3.Penerbitan surat keterangantanah sebagai akibat darikebijakanpemekaran/penggabunganwilayah sesuai peraturanperundang-undangan;

4.Pendataan dan Pengawasanatas tanah-tanah negara dantanah aset PemerintahDaerah.

Keuangan danAset Daerah

DinasPengelolaanKeuangan danAset Daerah

10. BIDANGKEPENDUDUKANDAN CATATAN SIPIL

1.Penyelenggaraan PendaftaranPenduduk.

1. Penandatangan formulirbiodata penduduk WNI diKecamatan;

2. Penandatangan formulirperubahan biodatapenduduk WNI diKecamatan;

3. Penandatangan formulirpermohonan Kartu Keluarga

1. Penandatangan formulirbiodata penduduk WNI dikelurahan;

2. Penandatangan formulirperubahan biodatapenduduk WNI di Kelurahan;

3. Penandatangan formulirpermohonan Kartu Keluarga

DinasKependudukandan CatatanSipil



1 2 3 4 5 6di Kecamatan;

4. Penandatanganan formulirpermohonan KTP;

5. Pemarafan setiap penerbitanKTP oleh instansi pelaksana.

di Kelurahan;

4. Penandatanganan suratpengantar permohonan KTP;

5. Penandatangan suratpengantar untuk penerbitanKTP baru bagi pendudukWNI, orang asing yangmemiliki izin tinggal tetap;

DinasKependudukandan CatatanSipil

2.Penyelenggaraan pelayananpencatatan sipil dalam sistemadministrasi kependudukanskala kota meliputi:a.Pencatatan kelahiran;

b.Pencatatan lahir mati;

c. Pencatatan perkawinan;

d.Pencatatan perceraian;

e. Pencatatan kematian.

6. Penandatangan SuratKeterangan Kelahiran WargaNegara Indonesia dan OrangAsing;

7. Penerbitan Surat KeteranganLahir Mati;

8. Penerbitan Surat KeteranganKematian;

3.Koordinasi Pengelolaaninformasi administrasikependudukan skala kota;

6. Pengelolaan dan perekamandata pelayanan administrasikependudukan;

9. Pengelolaan pelayananadministrasi kependudukan;



1 2 3 4 5 6

4.Penyelenggaraan kerjasamadengan organisasikemasyarakatan dalamrangka tertib administrasikependudukan.

7. Pembinaan RukunTetangga/Rukun Wargadalam tertib administrasikependudukan.

10. Pembinaan RukunTetangga/Rukun Wargadalam tertib administrasikependudukan.

11. BIDANGPEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK

1. Koordinasi pelaksanaankebijakan perlindunganperempuan terutamaperlindungan terhadapkekerasan, tenaga kerjaperempuan, perempuan lanjutusia dan penyandang cacat,dan perempuan di daerahkonflik dan daerah yangterkena bencana skala kota;

1. Fasilitasi penangananpemberdayaan perempuantingkat kecamatan;

2. Penetapan Satuan Tugas(Satgas) Pengarusutamaangender tingkat kecamatan.

1. Fasilitasi penangananpemberdayaan perempuantingkat kelurahan;

2. Penetapan Satuan Tugas(Satgas) Pengarusutamaangender tingkat kelurahan.

BadanPemberdayaanPerempuan danKeluargaBerencana

2. Koordinasi pelaksanaankesejahteraan danperlindungan anak skala kota

3. Fasilitasi penangananperlindungan anak tingkatkecamatan;

4. Penetapan Kelurahan LayakAnak.

3. Fasilitasi Penangananperlindungan anak tingkatKelurahan;

4. Fasilitasi Kelurahan LayakAnak.

12. BIDANG KELUARGABERENCANA DANKELUARGASEJAHTERA

1. Kebijakan dan PelaksanaanJaminan dan PelayananKeluarga Berencana (KB),Peningkatan Partisipasi Pria,

1. Penyelenggaraan KeluargaBerencana lingkupkecamatan;

1. Penetapan sasaran programKeluarga Berencana (KB);



1 2 3 4 5 6Penanggulangan MasalahKesehatan Reproduksi, sertaKelangsungan Hidup Ibu,Bayi dan Anak;

2. Penetapan Dewan PimpinanCabang (DPC) Forum PosKeluarga Berencana (KB)tingkat kecamatan;

2. Penetapan Kelompok BinaKeluarga Balita (BKB), BinaKeluarga Remaja (BKR), BinaKeluarga Lansia (BKL) danUsaha PeningkatanPendapatan KeluargaSejahtera (UPPKS);

BadanPemberdayaanPerempuan danKeluargaBerencana

2. Penetapan kebijakanKesehatan ReproduksiRemaja (KRR), pencegahanHuman ImmunodeficiencyVirus (HIV)/Acquired ImmunoDeficiency Syndrome ( AIDS),IMS dan bahaya Narkotika,Alkohol, Psikotropika dan ZatAdiktif lainnya (NAPZA) skalakota;

3. Penyelenggaraanpencegahan HIV/AIDS, IMSdan Narkotika, Alkohol,Psikotropika dan Zat Adiktiflainnya (NAPZA) lingkupkecamatan;

3. Pembentukan KelompokKerja Pencegahan danpenanggulangan HumanImmunodeficiency Virus(HIV)/Acquired ImmunoDeficiency Syndrome ( AIDS),IMS dan bahaya Narkotika,Alkohol, Psikotropika dan ZatAdiktif lainnya (NAPZA)tingkat kelurahan.

3. Penyelenggaraan dukunganoperasional KRR, pencegahanHuman Immunodeficiency Virus(HIV)/Acquired ImmunoDeficiency Syndrome ( AIDS),Infeksi Menular Seks (IMS)dan Narkotika, Alkohol,Psikotropika dan Zat Adiktiflainnya (NAPZA) skala kota.

4. Penetapan Pusat Informasidan Konsultasi Remaja(PIKR) tingkat kecamatan.

13. BIDANG SOSIAL 1.Pemberian bimbingan, 1.Pemberian surat keterangan 1.Pemberian surat pengantar Dinas Sosial



1 2 3 4 5 6monitoring, supervisi,konsultasi, dan fasilitasibidang sosial skala kota;

Domisili KesekretariatanPendaftaran LembagaSwadaya Masyarakat,Organisasi Sosial danYayasan yang bergerakdalam bidang Sosial;

2.Pemberian rekomendasiTenaga Kesejahteraan SosialKecamatan (TKSK);

keterangan DomisiliKesekretariatan PendaftaranLembaga SwadayaMasyarakat, OrganisasiSosial dan Yayasan yangbergerak dalam bidangSosial;

Dinas Sosial2.Identifikasi sasaranpenanggulangan masalahsosial skala kota;

3.Rekapitulasi pendataanpenanganan PenyandangMasalah KesejahteraanSosial (PMKS) lingkupkecamatan;

2.Pelaksanaan pendataanpenanganan PenyandangMasalah KesejahteraanSosial (PMKS) lingkupkelurahan;

3.Penangulangan korbanbencana skala kota;

4.Pencegahan danpenanggulangan pertamabencana dan pengungsilingkup kecamatan;

5.Pelaksanaan pemantauandaerah rawan bencanalingkup kecamatan;

6.Pemberian rekomendasiTaruna Siaga Bencana(TAGANA);

3.Penanggulangan pertamakorban bencana lingkupkelurahan;

4.Pemberian izin pengumpulan 7.Penerbitan surat keterangan 4.Penerbitan pengantar surat



1 2 3 4 5 6uang atau barang skala kota; dan pengawasan

pengumpulan uang ataubarang;

keterangan dan pengawasanpengumpulan uang ataubarang;

5.Pelaksanaan danpengembangan jaminan sosialbagi penyandang cacat fisikdan mental, lanjut usia tidakpotensi terlantar yang berasaldari masyarakat rentan dantidak mampu skala kota.

8.Penerbitan surat keterangantidak mampu bagiPenyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS).

5.Penerbitan pengantar suratketerangan tidak mampubagi Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS).

14. BIDANGKETENAGAKERJAANDANKETRANSMIGRASIAN

1.Pembinaan dan PenempatanTenaga Kerja Dalam Negeri;

1.Rekapitulasi pendataan calonTenaga Kerja Indonesia (TKI)lingkup kecamatan;

1.Pencatatan calon TenagaKerja Indonesia (TKI) lingkupkelurahan;

Dinas TenagaKerja

2.Pembinaan Ketenagakerjaan; 2.Rekapitulasi pendataanpeserta dan lokasi padatkarya;

3.Rekapitulasi PendataanPengangguran.

2.Pencatatan peserta danlokasi padat karya;

3.Pencatatan Pengangguranlingkup kelurahan;

3.Pembinaan Ketransmigrasian. 4.Rekapitulasi dan pendaftarancalon transmigran;

4.Pencatatan calontransmigran;

15. BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL DANMENENGAH

1. Fasilitasi pelaksanaanpengesahan danpengumuman akta pendiriankoperasi dalam wilayah kota

1. Penerbitan SuratKeterangan domisilikoperasi dalam pendirianKoperasi;

1. Pengantar untuk penerbitansurat keterangan domisilikoperasi dalam pendiriankoperasi;

Dinas Koperasi,Usaha KecilMenengah danPerindustrian



1 2 3 4 5 6(tugas pembantuan);

2. Rekapitulasi pendataanKoperasi, usaha Kecil danMenengah;

2. Pendataan koperasi danusaha kecil menengah;

Perdagangan

Dinas Koperasi,Usaha KecilMenengah danPerindustrianPerdagangan

2. Penetapan kebijakanpemberdayaan Usaha KecilMenengah (UKM) dalampenumbuhan iklim usahabagi usaha kecil di tingkatkota meliputi:a.Pendanaan/penyediaan

sumber dana, tata cara dansyarat pemenuhankebutuhan dana;

3. Pembinaan pra Koperasi danLembaga Keuangan Mikro;

4. Fasilitasi pengajuanbantuan modal;

5. Penerbitan SuratKeterangan domisili usahabagi yang mengajukanbantuan modal;

6. Penerbitan SuratKeterangan Domisili usahaindustri maupunperdagangan;

3. Fasilitasi pembentukan praKoperasi dan LembagaKeuangan Mikro tingkatkelurahan;

4. Pengantar untuk penerbitansurat keterangan usaha bagiyang mengajukan bantuanmodal;

5. Pengantar untuk penerbitansurat Keterangan Domisiliusaha industri maupunperdagangan;

3. Pengawasan, monitoring danevaluasi upaya pemberdayaanKoperasi, Usaha Kecil danMenengah (KUKM) dalamwilayah kota.

7. Pembinaan terhadap danabergulir Koperasi, UsahaKecil dan Menengah (KUKM)yang ada di masyarakat.

6. Monitoring dana bergulirKoperasi, Usaha Kecil danMenengah (KUKM) yang adadi masyarakat.

16. BIDANGPENANAMAN MODAL

1. Pemberian izin usahakegiatan penanaman modaldan non perizinan yangmenjadi kewenangan kota.

1. Penerbitan suratketerangan mempunyaikegiatan usaha untukpinjaman modal.

1. Pengantar penerbitan suratketerangan mempunyaikegiatan usaha untukpinjaman modal.

BadanPerencanaanPembangunanDaerah

17. BIDANGKEBUDAYAAN DAN

1. Pelaksanaan BidangKepariwisataan;

1. Pendataan potensipariwisata tingkat

1. Pendataan potensipariwisata tingkat

DinasKebudayaan



1 2 3 4 5 6PARIWISATA Kecamatan;

2. Pembinaan sadar wisatatingkat Kecamatan;

3. Fasilitasi kampung kreatifdan culinary night tingkatKecamatan;

4. Promosi pariwisata tingkatKecamatan;

5. Inventarisasi kebutuhanpembangunankepariwisataan tingkatKecamatan;

6. Koordinasi hiburan rakyat;

Kelurahan;

2. Pembinaan sadar wisatatingkat Kelurahan;

3. Promosi pariwisata tingkatKelurahan;

4. Inventarisasi kebutuhanpembangunankepariwisataan tingkatKelurahan;

5. Fasilitasi hiburan rakyat;

dan Pariwisata

DinasKebudayaandan Pariwisata

2. Pelaksanaan BidangKebudayaan.

7. Pendataan potensi seni danbudaya tingkat Kecamatan;

8. Fasilitasi kegiatan senibudaya tingkat Kecamatan;

9. Pergelaran seni budayatingkat Kecamatan;

10. Rekomendasi pendirian

6. Pendataan potensi seni danbudaya tingkat Kelurahan;

7. Fasilitasi kegiatan senibudaya tingkat Kelurahan;

8. Pergelaran seni budayatingkat Kelurahan;

9. Penerbitan Surat Pengantar



1 2 3 4 5 6sanggar seni tingkatKecamatan;

11. Inventarisasi kebutuhanpembangunan bidang senibudaya tingkat Kecamatan.

untuk memperolehRekomendasi pendiriansanggar seni tingkatKelurahan;

10. Inventarisasi kebutuhanpembangunan bidang senibudaya tingkat Kelurahan.

18. BIDANGKEPEMUDAAN DANOLAHRAGA

1.Pembinaan terhadaporganisasi kepemudaan;

1. Pembinaan organisasikepemudaan tingkatkecamatan;

1. Pembinaan organisasikepemudaan tingkatkelurahan;


2.Pembinaan terhadap kegiatankepemudaan;

2. Pembinaan kegiatankepemudaan tingkatkecamatan;

2. Pembinaan kegiatankepemudaan tingkatkelurahan;


3.Pembinaan danpengembangan keolahragaan.

3. Pembinaan danpengembangankeolahragaan tingkatkecamatan.

3. Pembinaan danpengembangankeolahragaan tingkatkelurahan.

19. BIDANG KESATUANBANGSA DAN

1. Koordinasi Penetapankebijakan operasional

1. Pembentukan ForumKewaspadaan Dini

BadanKesatuan



1 2 3 4 5 6POLITIK DALAMNEGERI

(merujuk kepada kebijakanumum nasional dan kebijakanteknis provinsi) di bidangkewaspadaan dini, kerjasamaintelkam, bina masyarakat,perbatasan dan tenaga kerja,pernangan konflikpemerintah, penanganankonflik sosial, pengawasanorang asing dan lembagaasing skala kota;

Masyarakat (FKDM) tingkatKecamatan;

Bangsa danPemberdayaanMasyarakat

2. Pembinaan danpenyelenggaraanpemerintahan di kecamatan,kelurahan, desa danmasyarakat (koordinasi,bimbingan supervisi dankonsultansi, perencanaan,penelitian,pemantauan,pengembangan dan evaluasi)di bidang ketahanan seni danbudaya, agama dankepercayaan,pembauran danakulturasi budaya, organisasikemasyarakatan,penangananmasalah sosial

2. Pembinaan kerukunanhidup masyarakat dalammemfasilitasi persoalanSARA;

3. Mengkoordinasikan tokohmasyarakat dan tokohagama di wilayahKecamatan dalam rangkakerukunan antar pemelukagama;

BadanKesatuanBangsa danPemberdayaanMasyarakat



1 2 3 4 5 6kemasyarakatan skala kota;


3. Pengawasan penyelengaraanpemerintahan di kecamatan,kelurahan, desa danmasyarakat di bidang Sistemdan implementasi politik,kelembagaan politikpemerintahan, kelembagaanpartai politik, budaya danpendidikan politik, fasilitaspemilu, pilpres dan pilkadaskala kota.

4. Monitoring dan dukunganpelaksanaan PemilihanUmum dan PemilihanKepala Daerah lingkupKecamatan;

5. Koordinasi OrganisasiMasyarakat dan OrganisasiPolitik dalam rangkapendidikan Politik kepadaMasyarakat lingkupKecamatan;

6. Rekapitulasi PendataanKeberadaan Partai Politik,Organisasi masyarakat,Lembaga SwadayaMasyarakat, dan LembagaSwadaya MasyarakatNirlaba lainnya di tingkatKecamatan;

7. Menerbitkan suratketerangan domisili PartaiPolitik, Organisasimasyarakat, LembagaSwadaya Masyarakat, danLembaga Swadaya

1.Monitoring dan dukunganpelaksanaan PemilihanUmum dan Pemilihan KepalaDaerah lingkup Kelurahan;

2.Koordinasi OrganisasiMasyarakat dan OrganisasiPolitik dalam rangkaPendidikan Politik KepadaMasyarakat lingkupKelurahan;

3.Pendataan Keberadaan PartaiPolitik, Organisasimasyarakat, LembagaSwadaya Masyarakat, danLembaga SwadayaMasyarakat Nirlaba lainnyadi tingkat Kelurahan;

4.Pengantar penerbitan suratketerangan domisili PartaiPolitik, Organisasimasyarakat, LembagaSwadaya Masyarakat, danLembaga Swadaya



1 2 3 4 5 6Masyarakat Nirlaba lainnyapada wilayah Kecamatan.

Masyarakat Nirlaba lainnya;

20. BIDANG OTONOMIDAERAH,PEMERINTAHANUMUM,ADMINISTRASIKEUANGANDAERAH,PERANGKATDAERAH,KEPEGAWAIAN, DANPERSANDIAN

1.Penyusunan LaporanPenyelenggaraan PemerintahDaerah (LPPD) Kota;

1. Penyampaian Data daninformasi untukpenyusunan LaporanPenyelenggaraanPemerintah Daerah (LPPD)Kota;

BagianPemerintahanUmum


2.Pelaksanaan kerjasama kotadengan pihak ketiga;

2. Fasilitasi kerjasamakecamatan dengan pihakketiga;

1. Fasilitasi kerjasamakelurahan dengan pihakketiga;

3.Koordinasi dan fasilitasiharmonisasi hubungan antarkecamatan/kelurahan diwilayahnya;

3. Fasilitasi hubungankerjasama antar kelurahandalam wilayah kerja;

2. Fasilitasi hubungankerjasama antar kelurahandalam wilayah kerja;

3. Fasilitasi pembentukanforum jaga lembur, forumjaga seke;

4. Penetapan dan PelantikanPengurus LembagaKemasyarakatan Kelurahan(LKK);

4.Koordinasi dan fasilitasipenyelesaian konflik antarkecamatan/kelurahan diwilayahnya;

4. Fasilitasi penyelesaiankonflik antar kelurahandalam wilayah kerja;

5. Fasilitasi penyelesaiankonflik antar Rukun Warga(RW) dalam wilayah kerja;

5.Pelaksanaan pelayanan umumskala kota.

6. Penerbitan Suratketerangan kelakuan baik;

7. Penerbitan suratketerangan Asabri;



1 2 3 4 5 6

5. Pembangunan danpemiliharaan gedungkantor kecamatan;

8. Pelayanan legalisasi suratkuasa pengambilan uangpensiun;

9. Penerbitan SuratKeterangan belummempunyai rumah tinggalsendiri;

10. Pembangunan danpemiliharaan gedungkantor kelurahan;

11. Pembangunan balai RukunWarga (RW);

12. Pemberian honorarium nonPegawai Negeri Sipil untukpengurus LembagaKemasyarakatan Kelurahan(LKK);

6.Penegakan Perda/ PeraturanKepala Daerah;

6. Koordinasi pelaksanaanpengawasan danpenegakan peraturandaerah, peraturan walikotadan peraturan perundang-undangan lainnya;

7. Koordinasipenyelenggaraan operasipenegakan ketentramandan ketertiban umum;

8. Pendataan dan Pemetaan




1 2 3 4 5 6Pelanggaran Ketertiban,Kebersihan dan Keindahan(K3) di Tingkat Kecamatan;

7.Ketertiban umum danketentraman masyarakat;

9. Surat pengantar ijinkeramaian;

10. Pendataan dan Pemetaandaerah rawan bencana;

11. Pendataanpartisipasi/swadayamasyarakat di bidangKeamanan, ketentramandan ketertiban masyarakat;

13. Surat pengantar ijinkeramaian dan PendataanPedagang Kaki Lima (PKL)di wilayah kelurahan;

14. Pendataan PosKamling/Pos Ronda/posJaga;

15. Pembangunan PosKamling/Pos Ronda/PosJaga;

8.Perlindungan Masyarakat; 12. Rekomendasi pengusulanpembuatan kartu tandaanggota PerlindunganMasyarakat TingkatKecamatan;

13. Pendataan PenyusunanPotensi, dan Pembinaandasar PerlindunganMasyarakat TingkatKecamatan;

16. Pendataan penyusunanpotensi, dan pembinaandasar PerlindunganMasyarakat tingkatkelurahan;

17. Pendataan penyusunanpotensi, dan pembinaandasar PerlindunganMasyarakat tingkatkelurahan;




1 2 3 4 5 614. Pendataan dan Pemetaan

daerah rawan bencanaKeamanan dan KetertibanMasyarakat;

15. Pembinaan anggotaPerlindungan Masyarakat;

16. Penerbitan Kartu AnggotaPerlindungan Masyarakat;

17. Penyelenggaraan Lomba PosKamling;

18. Fasilitasi perlengkapanAnggota PerlindunganMasyarakat;

19. Fasilitasi prasarana dansarana Pos Kamling;

20. Pemberian honorariumanggota PerlindunganMasyarakat;

9. Koordinasi dengan instansiterkait skala kota;

18. Koordinasi ForumMusyawarah PimpinanKecamatan;



10.Penetapan kebijakan danpelaksanaan perbatasankecamatan dan kelurahan diwilayah kota;

19. Pengusulan penegasan bataswilayah Kecamatan danbatas wilayah antarKelurahan;

20. Penetapan batas wilayahRukun Tetangga (RT) danRukun Warga (RW);

21. Penetapan pemekaran danPenggabungan RukunTetangga (RT) dan RukunWarga (RW);

21. Pengusulan batas wilayahRukun Tetangga (RT) danRukun Warga (RW);

22. Pengusulan pemekaran danpenggabungan RukunTetangga (RT) dan RukunWarga (RW);

11.Pengelolaan toponimi danpemetaan skala kota;

22. Pengusulan penetapannama-nama geografi danrupa bumi;

23. Pendataan nama-namageografi dan rupa bumi;



1 2 3 4 5 6

12. Penetapan kebijakan,koordinasi, dan fasilitasikelembagaan penangananbencana skala kota;

23. Pembentukan satuanrelawan kebakaran(SATWANKAR) Kecamatan;

24. Pembentukan satuanrelawan kebakaran(SATWANKAR) Kelurahan;

DinasPencegahan danPenanggulanganKebakaran

13. Pelaksanaan penataanorganisasi, kelembagaan danpeningkatan kapasitassumber daya aparaturpengelola keuangan daerahkota;

24. Fasilitasi pengusulanpejabat pengelola anggaran;

25. Fasilitasi pengusulanpejabat pengelola anggaran;


14. Perencanaan anggaranpenanganan urusanpemerintah kota;

25. Fasilitasi PengusulanRencana kebutuhananggaran;

15. Pelaksanaan pengelolaanpajak dan retribusi daerahkota;

1. Pelaksanaanpendistribusian SuratPemberitahuan PajakTerutang (SPPT) PajakBumi dan Bangunan(PBB)/Surat KetetapanPajak Daerah (SKPD) PajakBumi dan Bangunan(PBB)/ Nama lain yangdipersamakan kepada wajibpajak (buku I,II dan III);

DinasPelayananPajak



1 2 3 4 5 62. Fasilitasi operasi terpadu

dan upaya-upaya laindalam hal intensifikasi danekstensifikasi potensi PajakBumi dan Bangunan (PBB);

16. Pembinaan dan pengawasanpajak dan retribusi daerahkota;

26. Pengawasan operasi terpadudan upaya-upaya lain dalamhal intensifikasi danekstensifikasi potensi PajakBumi dan Bangunan (PBB);

3. Pengawasan realisasipenerimaan Pajak Bumidan Bangunan (PBB) daritarget yang sudahditetapkan;

17. Pelaksanaan pengelolaaninvestasi dan aset daerahkota;

27. Pengusulan penghapusanbarang milik daerah yangdikelola oleh Kecamatan;

28. Pengusulan pejabatpengelola barang danpengelolaan administrasibarang Kecamatan danKelurahan;

29. Pengadaan baranginventaris Kecamatan danKelurahan;

4. Pengusulan penghapusanbarang milik daerah yangdikelola oleh kelurahan ketingkat kecamatan.





1 2 3 4 5 618. Perpindahan Pegawai Negeri

Sipil (PNS) antar instansi.30. Pengusulan mutasi, rotasi

dan formasi perangkatKecamatan dan Kelurahan;

31. Penetapan rotasi Pelaksanadi wilayah Kecamatan.

BadanKepegawaianDaerah

21. BIDANGPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA

1.Koordinasi dan fasilitasipengolahan data profilkelurahan skala kota;

1.Pengolahan dan inventarisasidata profil kelurahanse-kecamatan;

1.Pengolahan dan Pelaksanaanpendataan Profil Kelurahan;



2.Koordinasi dan fasilitasipenguatan kelembagaanmasyarakat skala kota;

2.Penguatan Kelembagaanmasyarakat skalakecamatan;

2.Mempersiapkan kaderPemberdayaan Masyarakatdalam upaya penguatanlembaga kemasyarakatan ditingkat Kelurahan;

3.Fasilitasi pembentukan danpenetapan dengan suratkeputusan pengurusLembaga KemasyarakatanKelurahan (LKK);

3.Koordinasi dan fasilitasipelaksanaan gerakanPembinaan KesejahteraanKeluarga (PKK);



4.Pembinaan dan supervisipelaksanaan gerakanPembinaan Kesejahteraan





1 2 3 4 5 6Keluarga (PKK); Keluarga (PKK); Keluarga (PKK);

5.Monitoring, evaluasi danpelaporan pelaksanaangerakan PembinaanKesejahteraan Keluarga (PKK).

5.Monitoring, evaluasi danpelaporan pelaksanaangerakan PembinaanKesejahteraan Keluarga(PKK) di tingkat Kecamatan.

6.Monitoring, evaluasi danpelaporan pelaksanaangerakan PembinaanKesejahteraan Keluarga(PKK) di tingkat Kelurahan.

22. BIDANGKOMUNIKASI DANINFORMATIKA

1. Kelembagaan KomunikasiSosial:- Koordinasi dan fasilitasi

Pemberdayaan komunikasisosial kota.

1. Pelaksanaan e-office, websiteKecamatan;

2. Koordinasi pemasanganiklan;

3. Koordinasi pengadaan mediacetak dan elektronik ygterdaftar;

4. Rekomendasi ijin pendirianwarnet;

5. Pemberian rekomendasi ijintower;

6. Penyebaran informasi kepadamasyarakat;

7. Pelayanan pengaduan

1. Pelaksanaan e-Kelurahan;

2. Pendataan Warnet;

3. Fasilitasi penyebaraninformasi kepadamasyarakat;

4. Fasilitasi pelayanan

DinasKomunikasidan Informatika

DinasKomunikasidan Informatika



1 2 3 4 5 6masyarakat;

8. Pengelolaan data fungsionalpranata komunikasi/kehumasan;

9. Penyusunan Indekskepuasan masyarakatlingkup pelayanan diKecamatan.

pengaduan masyarakat;

5. Penyusunan Indekskepuasan Masyarakatlingkup pelayanan diKelurahan.

23. BIDANG PERTANIANDAN KETAHANANPANGAN

1. Penanganan dan penyaluranpangan untuk kelompokrawan pangan tingkat kota;

1. Pengawasan pendistribusianBeras Miskin di wilayahkecamatan;

1. Fasilitasi pelaksanaankawasan rumah panganlestari;

2. Fasilitasi pembentukanlumbung pangan;

Dinas Pertaniandan KetahananPangan

Dinas Pertaniandan KetahananPangan

2. Pencegahan danpenanggulangan masalahpangan sebagai akibatmenurunnya mutu, gizi dankeamanan pangan;

2. Koordinasi ProdusenIndustri Rumah Tangga(IRT) pangan olahan;

3. Fasilitasi PembinaanProdusen Industri RumahTangga (IRT) pangan olahan;

3. Identifikasi kelompok rawan 3. Rekapitulasi pendataan 4. Pendataan kelompok rawan



1 2 3 4 5 6pangan; kelompok rawan pangan; pangan;

4. Pembinaan dan Pengawasanmutu dan keamanan produkpangan masyarakat;

4. Peningkatan kesadarankeamanan dan mutupangan;

5. Pembinaan peningkatankesadaran keamanan danmutu pangan;

5. Pembinaan Pengembanganpenganekaragaman KonsumsiPangan masyarakat;

5. Pengawasan peningkatankesadaran masyarakatdalam merubah pola makansesuai dengan kebijakan 3B(Beragam, Bergizi,Berimbang dan Aman);

6. Pembinaan peningkatankesadaran masyarakatdalam merubah pola makansesuai dengan kebijakan 3B(Beragam, Bergizi,Berimbang dan Aman);

6. Identifikasi PotensiSumberdaya dan ProduksiPangan Serta KeragamanKonsumsi PanganMasyarakat.

6. Rekapitulasibahan/informasi PotensiSumberdaya dan ProduksiPangan serta KeragamanKonsumsi Panganmasyarakat.

7. Pengumpulanbahan/informasi konsumsimasyarakat.

24. BIDANGPERPUSTAKAAN

1.Pengembangan minat baca 1. Penyelenggarapartisipasi/sumbangan bukudari masyarakat;

2. MenyelenggarakanPerpustakaan Kecamatan.

1. Menghimpunpartisipasi/sumbangan bukudari masyarakat;

2. Menyelenggarakanperpustakaan kelurahan;

KantorPerpustakaandan ArsipDaerah



1 2 3 4 5 63. Pendataan penyelenggara

perpustakaan, atau tamanbacaan;

4. Fasilitasi pembentukanrumah baca dan programminat baca masyarakat.

DADA ROSWALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

H. ADIN MUKHTARUDIN, SH, MHPembina TK. I

NIP. 19610625 198603 1 008

Documents

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR : …standarpelayanan.bandung.go.id/loker/74f7f9ba76f923e89648fc53836... · 3.Penyediaan Bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia