LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA PALU NOMOR : …dpmptsp.palukota.go.id/download_file.php?filename...Siap menjadi penggerak investasi di Kota Palu dalam proses pelayanan perizinan. D

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 1 -

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA PALU NOMOR :

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU KOTA PALU

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan pelayanan publik atau disebut juga dengan pelayanan

umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah masih dinilai

kurang dapat memenuhi tugasnya sesuai dengan harapan

masyarakat dan salah satu yang menjadi penyebabnya adalah

birokrat dan bentuk birokrasinya yang berbelit-belit. Hal itu

terlihat dari banyaknya keluhan dan pengaduan masyarakat baik

itu disampaikan secara langsung maupun lewat media massa,

olehnya itu diperlukan komitmen yang tegas dan jelas dari

pemerintah.

Dengan pendelegasian kewenangan dan penyusunan Standar

Pelayanan sangat diharapkan agar penyelenggaraan pelayanan

bisa dilaksanakan secara efektif dan efesien serta membuka

peluang bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan investasi

dan melakukan inovasi serta peningkatan kualitas pelayanan.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan standar pelayanan adalah memberikan kepastian,

meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan

kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan

penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Sasaran standar pelayanan adalah agar penyelenggara pelayanan

mampu menerapkan standar pelayanan dengan baik dan

konsisten.


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 2 -

C. Pengertian

1) Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan

sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan

penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji

penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan

yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur;

2) Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut

penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara,

koorporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan

Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik dan Dinas

hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan

pelayanan publik;

3) Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya

disebut penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara

pelayanan publik yang berada dilingkungan institusi

penyelenggara negara, koorporasi, lembaga independen yang

dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan

pelayanan publik dan Dinas hukum lain yang dibentuk

semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik;

4) Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi

keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam

standar pelayanan;

5) Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga Negara maupun

penduduk sebagai perseorangan, kelompok, maupun Dinas

hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat

pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak

langsung.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup standar pelayanan ini meliputi :

1. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Perizinan

2. Standar Pelayanan Perizinan

3. Informasi, Prosedur Pengaduan dan Evaluasi Pelayanan

Perizinan.


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 3 -

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN

PELAYANAN PERIZINAN

A. VISI

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang

diinginkan pada akhir periode perencanaan agar dapat berkarya

secara konsisten, antisipatif dan inovatif. Berdasarkan kondisi

umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi

kedepan maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Palu memiliki visi sebagai berikut :

PELAYANAN TERPADU BERDAYA SAING

Hal tersebut sebagai upaya untuk merealisasikan harapan dan

tujuan yang tertuang dalam visi, maka sumber daya aparatur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Palu harus dapat memahami secara utuh pokok sorotan dalam

pemahaman visi 2016 – 2021 yaitu:

1) Pelayanan Perizinan Terpadu menggambarkan model pelayanan

yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan

proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap

penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu;

2) Berdaya saing merupakan kemampuan menghadapi tantangan

persaingan baik tingkat nasional maupun internasional.

B. MISI

Misi adalah tindakan nyata yang harus dilaksanakan oleh

organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil

dengan baik. Dengan pernyataan misi, diharapkan seluruh

pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal

organisasi dan mengetahui peran dan program-programnya serta

hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang. Sehubungan hal

tersebut,


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 4 -

maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Palu mempunyai misi sebagai berikut :

1. MENINGKATKAN KUALITAS APARATUR DALAM

PELAYANAN

2. MENINGKATKAN PELUANG INVESTASI DAN

MENDORONG TERWUJUDNYA IKLIM PENANAMAN

MODAL

Hal tersebut mencerminkan bentuk pelayanan secara paripurna

yang memenuhi prinsip-prinsip pelayanan. Prinsip – prinsip

pelayanan dimaksud yaitu :

1) Keterpaduan, Pelaksanaan pelayanan mulai dari proses

penerimaan berkas sampai dengan penandatanganan

dilaksanakan dalam satu OPD, dan atau terpadu dalam satu

tempat;

2) Ekonomis, Biaya yang dikeluarkan lebih kecil atau lebih

rendah;

3) Koordinasi, Proses atau cara pelaksanaan pelayanan tidak

saling bertentangan;

4) Pendelegasian atau Pelimpahan Kewenangan,

Penyederhanaan tugas, hak, wewenang, kewajiban dan

pertanggungjawaban oleh Wali Kota kepada Kepala PTSP yang

ditetapkan dalam suatu penjabaran tugas secara jelas;

5) Akuntabilitas, keadaan untuk dipertanggungjawabkan, setiap

kegiatan dan hasil akhir harus dapat dipertanggungjawabkan;

dan

6) Aksesibilitas, Kemudahan yang diperoleh seseorang terhadap

suatu objek pelayanan.

C. MOTO DAN KOMITMEN PELAYANAN

Moto Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Palu, yaitu :

“ KAMAI RI PALU ”


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 5 -

Dengan arti sebagai berikut :

KAMAI, yang bermakna :

Kami Melayani Anda Dengan Integritas;

RI yang bermakna :

Ramah dan Ikhlas.

PALU yang bermakna :

Pasti, Akuntabel, Profesional dan Unggul.

Komitmen/ janji Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Palu :

Siap memberikan pelayanan terbaik dan tercepat untuk

mencapai kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan;

Siap mengikuti setiap peraturan perundang-undangan dalam

pelaksanaan pelayanan perizinan;

Siap menjadi penggerak investasi di Kota Palu dalam proses

pelayanan perizinan.

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 14 Tahun 2017

tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka Struktur Organisasi

dapat dilihat pada gambar berikut :


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 6 -


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 7 -

Adapun Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

B. Unsur Pembantu

1) Sekretaris, terdiri dari :

a. Sub Bagian Keuangan

b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

c. Sub Bagian Perencanaan dan Program

2) Bidang Pelayanan Perizinan, terdiri dari :

a. Seksi Pelayanan Administrasi

b. Seksi Validasi Data, Peninjauan Lapangan dan Penetapan;

c. Seksi Penerbitan;

3) Bidang Pengendalian Penanaman Modal terdiri dari :

a. Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penananaman Modal;

b. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;

c. Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;

4) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Investasi

Daerah terdiri dari :

a. Seksi Informasi dan Promosi Investasi;

b. Seksi Pengembangan Iklim Investasi;

c. Seksi Perencanaan Potensi Investasil;

5) Bidang Sistim Informasi, Regulasi dan Evaluasi terdiri dari :

a. Seksi sistem Informasi dan Pegolahan Data

b. Seksi Regulasi dan Dokumentasi;

c. Seksi Evaluasi dan Pegaduan


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 8 -

Dengan Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan

Daerah di bindang penanaman modal dan pelayanan terpadu

satu pintu dan tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas

menyelenggarakan fungsi :

a) Perumusan kebiajakan urusan penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu;

b) Pelaksanaan kebijakan urusan penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu;

c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan penanaman

modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

d) Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan

e) Pelaksnaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait

dengan tugas dan fungsing;

SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi,

pelaksanaan dan pemberiaan dukungan administrasi kepada

seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a) Penyiapan bahan perumusan rencana kerja pengelolaan

kepegawaian dan umum, keuangan dan asset serta

perencanaan dan program;

b) Penyiapan bahan pengkoordinasian dan pengelolaan

kepegawaian dan umum, keuangan dan aseet serta

perencanaan dan program

c) Penyiapan bahan pembinaan tekhnis operasional, pelayanan

administrasi, keuangan, asset, kepegawaian, rumah tangga dan

umum;


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 9 -

d) Penyiapan bahan pengendaliaan dan pemantauan

penyelenggaraan pengelolaan keuangan, asset, kepegawaian,

rumah tangga dan umum;

e) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan

kesekretarian;

f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

tugas dan fungsinya.;

Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretaris dibantu oleh :

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas meliputi:

a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Sub

Bagian kepagawaian dan umum;

b. Melaksanakan urusan surat-menyurat dokumentasi dan

kearsipan;

c. Melaksanakan penyusunan dan pengolahan urusan rumah

tangga, perlengkapan, kebersihan, keamanan, dan ketertiban

kantor;

d. Melaksanakan penyusunan bahan ketatalaksanaan tugas

dinas;

e. Melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian

berkenaan dengan informasi kepegawaian, kenaikan pangkat,

gaji berkala, pensiun, pegawai, kartu istri/kartu suami,

tabungan dan asuransi pegawai, penghargaan, peningkatan

kesejahteraan pegawai, menyiapkan bahan mengikuti

pendidikan pelatihan, dan ujian dinas;

f. Melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaran

rapat-rapat dinas;

g. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap

Aparatur yang melaksanakan pelanggaran disiplin sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Sub Bagian

Kepegawaian Umum; dan

i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 10 -

2. Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas, meliputi:

a. Melaksanakan penyiapan penyusunan rencana program dan

kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Asset;

b. Melaksanakan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan,

akutansi, pembukuan keuangan, dan pelaporan keuangan,

serta penyusunan bahan tanggapan pemeriksaan;

c. Melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi

pertanggungjawaban keuangan;

d. Melaksanakan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan

daftar gaji serta tambahan penghasilan;

e. Melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;

f. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap

aparatur yang melaksanakan pelanggaran disiplin sesuai


g. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan

prasarana perlengkapan kantor serta pengadaan,

penyimpanan, pendistribusian serta inventarisasi;

h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Sub Bagian

Keuangan dan Asset; dan

i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas, meliputi;

a. Melaksanakan penyiapan penyusupan rencana program dan

kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program;

b. Melaksanakan koordinasi penyiapan penyusunan rencana

strategis dan program kerja;

c. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap

Aparatur yang melaksanakan pelanggaran disiplin sesuai


d. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja;

e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Sub Bagian

Perencanaan Program; dan

f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 11 -

BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Daerah

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan,

Pengembangan dan Informasi Potensi Daerah.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Daerah dalam

melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi, meliputi :

a. Penyiapan penyusunan rencana dan program kerja bidang

perencanaan dan pengembangan potensi daerah;

b. Penyiapan pelaksanaan perencanaan program kerja bidang

perencanaan dan pengembangan potensi daerah;

c. Penyiapan bahan pengkajian kebijakan dan rencana

penanaman dan pengembangan potensi daerah;

d. Penyiapan perumusan dan pengusulan kebijakan, pedoman

dan rencana kebijakan pelayanan dan usaha penanaman

modal;

e. Penyiapan bahan pengembangan peluang dan potensi

penanaman modal;

f. Penyiapan, pengoordinasiaan, pengkajian, perumusan dan

penyusunan materi promosi usaha dan penanaman modal;

g. Penyiapan kegiatan pameran, misi investasi dan promosi

lainnya serta mengoordinasikan pihak – pihak tersebut;

h. Penyiapan penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparatur

yang melakukan pelanggaran disiplin terkait peraturan

perundang-undangan yang berlaku; dan

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Pelayanan dibantu

oleh :

1. Seksi Perencanaan Potensi Investasi mempunyai tugas,

meliputi :

a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan

seksi perencanaan potensi investasi;

b. Melaksanakan pengkajian data dan informasi bahan

penyiapan penyusunan rencana penanaman modal;


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 12 -

c. Melaksanakan penyusunan rencana peluan dan potensi

investasi serta pengembangan iklim investasi;

d. Melaksanakan penyusunan rencana terpadu penanaman

modal serta;

e. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap

aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin terkait


f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi

Perencanaan Potensi dan Investasi; dan

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Seksi Pengembangan Iklim Investasi mempunyai tugas,

meliputi :


Seksi Pengembangan Iklim Investasi;

b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian

bahan/data untuk penyusunan pengembangan iklim

investasi;

c. Melaksanakan, menganalisa dan mengembangkan peluang

investasi serta mengoordinasikannya ke pihak terkait;

d. Melaksankan penyiapan usulan bidang usaha yang perlu

dipertimbangkan tertutup, terbuka dengan persyaratan dan

mendapat prioritas tinggi;

e. Melaksanakan usulan dan pemberiaan fasilitas penanaman

modal diluar Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal nasional;




g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi

Pengembangan Iklim Investasi; dan

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Seksi Informasi dan Promosi Investasi mempunyai tugas,

meliputi :


Seksi Informasi dan Promosi Investasi;

b. Melaksanakan kegiatan promosi dalam rangka

mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal;


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 13 -

c. Mengoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah terkait

dalam pameran promosi daerah;

d. Melaksanakan kegiatan pameran, misi investasi dan

promosi lainnya serta mengoordinasikan dengan pihak

terkait;





Informasi dan Promosi Investasi; dan


BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas membantu Kepala

Dinas dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang

pelayanan perizinan dan non perizinan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pelayanan Perizinan

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja

bidang pelayanan perizinan;

b. Penyiapan pelaksanaan perencanaan program kerja bidang

pelayanan perizinan;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan administrasi

pelayanan perizinan, penetapan dan penerbitan;

d. Penyiapan pelaksanaan validasi data dan peninjauan lapangan;

e. Penyiapan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur

yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

f. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja

Bidang Pelayanan Perizinan; dan

g. Penyiapan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan

tugas dan fungsinya.


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 14 -

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Pelayanan dibantu oleh

1. Seksi pelayanan Administrasi mempunyai tugas, meliputi:

a. Melaksanakan Penyusunan rencana program dan kegiatan

Seksi Pelayanan Administrasi;

b. Melaksanakan pemberian informasi dan formulir yang terkait

dengan persyaratan perizinan;

c. Melaksanakan Pelayanan penerimaan pengajuan permohonan

perizinan dan penyerahan izin;

d. Melaksanakan penelitian dan pengecekan kelengkapan

persyaratan perizinan;

e. Melaksanakan penolakan, pembatalan, dan pencabutan izin;


Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai


g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Pelayanan

Adminstrasi; dan


2. Seksi validasi Data,Peninjauan Lapangan dan Penetapan

peninjauan lapangan dan penetapan mempunyai tugas, meliputi:

a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan Kegiatan

Seksi Validasi data, Peninjauan Lapangan, dan Penetapan;

b. Melaksanakan koordinasi tim teknis berkaitan dengan kegiatan


c. Melaksanakan validasi terhadap proses dan mekanisme

pemberian pelayanan perizinan;

d. Melaksanakan verifikasi data dan peninjauan lapangan;

e. Melaksanakan penyiapan berita acara hasil penelitian

lapangan;

f. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi penerbitan,

penolakan, pembatalan dan pencabutan izin;

g. Melaksanakan penelitian, pemeriksaan, serta keabsahan

besaran biaya perizinan;

h. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap

Aparatur yang melakukan pelangaran disiplin sesuai peraturan



ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 15 -

i. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Validasi

data, Peninjauan lapangan dan Penetapan; dan

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Seksi penerbitan mempunyai tugas, meliputi:


Seksi Penerbitan;

b. Melaksanakan penetapan keputusan penerbitan surat izin;

c. Melaksanakan pembatalan dan pencabutan izin;

d. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap



e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja seksi penerbitan;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BIDANG PENGENDALIAN DAN PENANAMAN MODAL

Bidang Pengendalian dan Penanaman Modal mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan

Pemerintahan dibidang pengendalian penanaman modal,

memberikan bimbingan teknis serta melaksanakan evaluasi

terhadap penyelenggaraan kebijakan dan kegiatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pengendalian

Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan penyusunan rencana dan program kerja bidang

pengendalian penanaman modal;

b. Penyiapan pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan

bidang pengendalian penanaman modal;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan fasilitas

bantuan penyelesaian masalah penanaman modal;

d. Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan kegiatan

penanaman modal;

e. Penyiapan penjatuhan hukuman displin terhadap Aparatur

yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan



ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 16 -

f. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja bidang

pengendalian Penanaman; dan

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait


Dalam Pelaksanaan Tugasnya Kepala Bidang Pengembangan

Investasi dan Pengendalian dan Penanaman Modal dibantu Oleh :

1. Seksi pemantauan penanaman modal mempunyai tugas pokok,

meliputi:


Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal;

b. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi pemantauan

pelaksanaan penanaman modal;

c. Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan penanaman

modal yang telah mendapatkan persetujuan prinsip

berdasarkan laporan kegiatan perkembangan pelaksanaan

penanaman modal;

d. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap


peraturan perundang-undang yang berlaku;

e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi

pemantauan Pelaksanaan Penanaman modal; dan

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Seksi pembinaan pelaksanaan penanaman modal mempunyai

tugas, meliputi:

a. Melaksanakan Penyusunan rencana program dan kegiatan

Seksi Pembianaan Pelaksanaan Penanaman Modal;

b. Melaksanakan pembinaan perkembangan pelaksanaan

penanaman modal;

c. Melaksanakan fasilitas atas masalah yang timbul dalam

rangka pelaksanaan penanaman modal;

d. Melaksanakan bimbingan teknis pelaksanan penanaman

modal;





ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 17 -


Pembinaan pelaksanaan penanaman modal; dan


3. Seksi pengawasan penanaman modal mempunyai tugas,

meliputi:


Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;

b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan penanaman modal;

c. Melaksanakan kajian indikasi penyimpangan ketentuan

penanaman modal;

d. Melaksanakan penggunaan fasilitas pembebasan bea masuk;





Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan


BIDANG SISTEM INFORMASI, REGULASI DAN EVALUASI

Bidang Sistem Informasi, Regulasi dan Evaluasi mempunyai

tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggaraan

urusan pemerintahan dibidang sistem teknologi informasi,

pengolahan data, regulasi, dokumentasi, evaluasi dan pengaduan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Sistem Informasi,

Regulasi dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang

sistem informasi, regulasi, dan evaluasi;

b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan dan

pengembangan sistem teknologi informasi manajemen

pelayanan perizinan terpadu;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan atas berjalannya

program aplikasi pelayanan terpadu;

d. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan

data base perizinan dan pemeliharaan data base perizinan;


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 18 -

e. Penyiapan bahan penyusunan prosedur, mekanisme,

persyaratan sebagai dasar pelaksanaan untuk meningkatkan


f. Penyiapan bahan koordinasi penyelesaian pengaduan dan

melakukan klarifikasi pengaduan;

g. Penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang

melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-

undang yang berlaku;

h. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja Bidang

Sistem Informasi, Regulasi, dan Evaluasi; dan

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait


Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Sistem Informasi,

Regulasi dan Evaluasi dibantu oleh :

1. Seksi Sistem Informasi dan Pengolahan Data mempunyai

tugas, meliputi:


Seksi Sistem Informasi, regulasi, dan Evaluasi;

b. Melaksanakan Inventarisasi permasalahan dan pemecahannya

yang berhubungan dengan pengembangan teknologi informasi

dan sistema pelayanan;

c. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan penyusunan

data base perizinan sistema informasi manajemen pelayanan

perizinan terpadu;

d. Melaksanakan pengawasan atas berjalannya program aplikasi

pelayanan terpadu;

e. Melaksanakan evaluasi secara periodik terhadap Aparatur yang

melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku




g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Sistem

Informasi dan pengolahan data; dan



ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 19 -

2. Seksi Regulasi dan Dokumentasi mempunyai tugas, meliputi:


Seksi Regulasi dan Dokumentasi;

b. Melaksanakan kajian dan menyiapkan bahan perumusan

regulasi;

c. Melaksanakan penyusunan prosedur, mekanisme, persyaratan


d. Melaksanakan pengumpulan data, informasi peraturan

perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan

dengan data dan dokumentasi;

e. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan koordinasi

dengan instansi dan atau lembaga lainnya terkait regulasi;




g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Regulasi

dan Dokumentasi; dan


3. Seksi Evaluasi dan pengaduan mempunyai tugas, meliputi:


Seksi Evaluasi dan Pengaduan;

b. Melaksanakan pengumpulan, pemantauan dan evaluasi

terhadap pelaksanaan pemberian pelayanan perizinan;

c. Melaksanakan survey kepuasan pelayanan;

d. Melaksanakan, menampung dan menindaklanjuti pengaduan

dari masyarakat;

e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelesaian

pengaduan dan melakukan klarifikasi pengaduan;




g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Evaluasi

dan Pengaduan; dan



ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 20 -

E. Jenis - Jenis Pelayanan

1. Jenis Pelayanan Perizinan

Jenis pelayanan izin yang diselenggarakan oleh Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Palu mulai dari penerimaan permohonan, pemrosesan dan

penandatanganan izin sejumlah 37 (Tiga Puluh tujuh) jenis.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1 Tahun 2017

terdiri dari :

1. Izin Mendirikan Bangunan;

2. Izin Gangguan;

3. Izin Lokasi;

4. Izin Lingkungan

5. Izin Trayek/Operasi;

6. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITP-MB);

7. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;

8. Surat Izin Usaha Peradagangan (SIUP);

9. Surat Izin Usaha Industri (SIUI);

10. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

11. Tanda Daftar Gudang (TDG);

12. Izin Usaha Toko Modern;

13. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);

14. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);

15. Izin Praktik /Kerja Tenaga Kesehatan;

a. Izin Praktik Tenaga Medis :

- Dokter

- Dokter Gigi,

- Dokter Spesialis, dan

- Dokter Gigi spesialis

b. Izin Praktik /kerja Tenaga Psikologi klinis;

c. Izin Praktik/kerja tenaga keperawatan

d. Izin Praktik /kerja Tenaga kebidanan;

e. Izin Praktik /kerja Tenaga kefarmasian;

- Apoteker, dan

- Tenaga teknis kefarmasian

f. Izin Kerja Tenaga Kesehatan Masyarakat :

- Epidemiolog Kesehatan,


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 21 -

- Tenaga Promosi kesehatan dan Ilmu perilaku,

- Pembimbing kesehatan kerja,

- Tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan,

- Tenaga biostatistik dan kependudukan, dan

- Tenaga Kesehatan Dan Reproduksi Keluarga;

g. Izin kerja Tenaga kesehatan lingkungan

- Tenaga sanitasi lingkungan,

- Entomolog kesehatan, dan

- Mikrobiologi kesehatan

h. Izin Praktik /kerja Tenaga Gizi :

- Nutrisonis, dan

- Dietisien;

i. Izin Praktik/kerja keterapian fisik :

- Terapis Wicara,

- Fisioterapi,

- Akupuntur, dan

- Okupasi Terapi

j. Izin Praktik / kerja Keteknisian Medis :

- Refraksionis Optisien,

- Perekam medis dan informasi kesehatan,

- Teknik kardiovaskuler,

- Teknisi Pelayanan Darah,

- Teknisi Gigi,

- Penata Anastesi,

- Terapis Gigi dan Mulut,

- Audiologis;

k. Izin Praktik/kerja tenaga teknik biomedika :

- Radigrafer

- Elektromedis,

- Ahli teknologi Laboratorium Medik,

- Fisikawan Medik,

- Radioterapis,

- Ortotik Prostetik;

l. Izin Praktik/kerja tenaga Kesehatan Tradisional :

- Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan,

- Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan;


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 22 -

16. Izin Sarana Kesehatan :

a. Izin Apotek;

b. Izin Toko Obat;

c. Izin Optikal;

d. Izin Toko Alat kesehatan;

e. Izin Laboratorium Klinik Umum;

f. Izin Laboratorium Klinik Khusus;

g. Izin Mendirikan/Operasional Rumah Sakit Umum Kelas

C dan D

h. Izin Mendirikan/Operasional Rumah Sakit Khusus Kelas

C

i. Izin Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat

(Puskesmas)

j. Izin Mendirikan/Operasional Klinik

17. Izin Penyelenggaraan Reklame;

18. Tanda Daftar Usaha Parawisata;

a. Usaha Daya Tarik Wisata,

b. Usaha Kawasan Pariwisata,

c. Usaha Jasa Pramuwisata,

d. Usaha Jasa Informasi Pariwisata,

e. Usaha Penyediaan Akomodasi

f. Usaha Jasa Perjalanan Wisata

g. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif,

konferensi dan Pameran Dagang

h. Usaha Jasa Makanan dan Minuman;

i. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

j. Usaha Jasa Transportasi Wisata;

k. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;

l. Usaha Wisata Tirta;

m. Usaha Spa

19. Izin Klinik Hewan

20.Izin Pet Shop;

21.Izin Poultri Shop;

22.Izin Praktik Dokter Hewan;

23.Izin Rumah Sakit Hewan /Laboratorium Hewan;

24.Izin Rumah Potong Hewan/Unggas;


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 23 -

25.Izin Usaha Pemotongan Hewan/Unggas;

26.Tanda Daftar Peternakan Rakyat;

27.Izin Toko Obat Hewan;

28.Izin Usaha Peternakan;

29.Izin Usaha Perikanan;

30.Izin Usaha Perpanjangan Izin mempekerjakaKerja asing,

31.Izin Prinsip PMDN

32.Izin Prinsip Perluasan PMDN;

33.Izin Prinsip Perubahan PMDN;

34.Izin Usaha PMDN;

35.Izin Usaha Perluasan PMDN;

36.Izin Usaha Perubahan PMDN; dan

37.Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal Dalam Negeri;

2. Loket Pelayanan Perizinan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Palu dalam pelaksanaan pelayanan menyediakan loket

yang terdiri dari :

a. Loket Informasi dan Pengaduan : petugas yang berada di

loket ini mempunyai tugas untuk menyediakan dan

melayani pemberian formulir permohonan izin, memberikan

informasi kepada pemohon terkait pelayanan perizinan

meliputi persyaratan administrasi, mekanisme pelayanan,

waktu penyelesaian, dan ketentuan retribusi bagi pemohon

yang akan mengajukan permohonan pemrosesan izin, serta

keterangan tentang izin yang masih dalam proses maupun

yang sudah diterbitkan. Petugas yang berada di loket ini

juga mempunyai tugas untuk menerima dan

menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan secara

langsung oleh pemohon sebagaimana ketentuan peraturan

dengan sikap yang ramah, komunikatif dan bersahabat.

b. Loket Pendaftaran Izin : petugas yang berada di loket ini

mempunyai tugas untuk menerima dan memeriksa

permohonan izin beserta kelengkapannya, mengembalikan

permohonan izin yang tidak lengkap kepada pemohon

untuk dilengkapi.


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 24 -

Petugas diloket ini juga bertugas memverifikasi, mencatat

dan memberikan nomor register terhadap permohonan izin

yang dinyatakan lengkap dan memberi tanda terima berkas

permohonan kepada pemohon, serta menyerahkan berkas

permohonan izin kepada petugas pemrosesan untuk

diproses sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.

c. Loket Penetapan Retribusi : petugas yang berada di loket ini

mempunyai tugas untuk mencetak Surat Ketetapan

Retribusi Daerah (SKRD) yang telah ditetapkan untuk

disampaikan kepada pemohon sebagai dasar pembayaran

retribusi.

d. Loket Pembayaran Retribusi : petugas yang berada di loket

ini bertugas untuk mencetak Surat Setoran Retribusi

Daerah (SSRD) yang kemudian diserahkan kepada

pemohon untuk dibayarkan ke loket Bank Sulteng.

e. Loket Penyerahan Izin dan Legalisasi : petugas yang berada

di loket ini mempunyai tugas menyerahkan izin yang telah

diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.

Petugas diloket ini juga melayani legalisasi fotokopi izin

sesuai ketentuan yang berlaku.


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 25 -

BAB III

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

A. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Komponen Standar Pelayanan Yang Berkaitan Dengan Proses

Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) untuk IZIN

MENDIRIKAN BANGUNAN, meliputi :

1 Persyaratan : a. Syarat Administrasi :

1) Mengisi formulir permohonan

izin; 2) Data pemilik bangunan / foto

copy KTP;

3) Tanda bukti status kepemilikan

hak atas tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah;

4) Data kondisi / situasi tanah

(letak / lokasi dan topografi);

5) Surat persetujuan Lurah dan

masyarakat di sekitarnya; 6) Foto Copy Bukti Lunas PBB;

7) Dokumen analisis mengenai

dampak dan gangguan terhadap

lingkungan, atau upaya pemantauan lingkungan /

upaya pengelolaan lingkungan

bagi yang terkena kewajiban.

b. Syarat Teknis:

1) Gambar rencana / arsitektur

bangunan; 2) Gambar sistem struktur;

3) Gambar sistem utilitas;

4) Perhitunganstruktur dan/atau

bentang struktur bangunan disertai hasil penyelidikan tanah

bagi bangunan 3 (tiga) lantai

atau lebihbagi bangunan yang

kompleks;

5) Perhitungan utilitas bagi bangunan gedung bukan

hunian rumah tinggal;

6) Data penyedia jasa perencanaan

bagi bangunan kompleks.

c. Syarat Penerbitan Duplikat IMB :

1) KTP;

2) Foto Copy Izin IMB Lama bila

ada; 3) PBB;

4) Surat Keterangan Hilang dari

Kepolisian Asli.


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 26 -

3 Sistem,

Mekanisme dan Prosedur

: 1) Pemohon mencari informasi

untuk mendapatkan penjelasan terkait dengan persyaratan,

biaya dan waktu yang

dibutuhkan untuk

mendapatkan layanan

perizinan; 2) Pemohon mengisi formulir

dilengkapi persyaratan yang

telah ditetapkan;

3) Pemohon memasukkan formulir

dan persyaratan yang diperlukan ke loket

pendaftaran;

4) Petugas di loket pendaftaran

melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan kelengkapan

persyaratan;

5) Jika tidak lengkap, maka berkas

dikembalikan pada pemohon

untuk dilengkapi; 6) Jika lengkap, maka :

a. Pemohon menerima tanda

terima berkas

b. Tim kerja teknis OPD melakukan peninjauan

lapangan

c. Permohonan yang tidak

memenuhi syarat teknis,

berkasnya di kembalikan kepada pemohon

7) Jika permohonan disetujui,

maka :

a. Petugas menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah

(SKRD) berdasarkan

rekomendasi dan

menyerahkan kepada

pemohon untuk membayar ke loket Bank.

b. Petugas penerbitan

melakukan entry data untuk

proses penerbitan dokumen

perizinan yang selanjutnya ditandatangani oleh Kepala

Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Palu. 8) Pemohon dapat mengambil

dokumen izin pada loket

penyerahan.


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 27 -

4 Jangka Waktu

Pelayanan

: Jangka Waktu Penyelesaian Izin dan

Masa Berlaku 1) Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Palu menerbitkan Izin

Mendirikan Bangunan (IMB)

paling lambat 14 (empat belas) hari kerja untuk bangunan

sederhana dan 21 (dua puluh

satu) hari kerja untuk

bangunan kompleks;

2) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berlaku selama bangunan

tersebut tidak mengalami

perombakan, penambahan,

balik nama kepemilikan atau beralih fungsi.

5 Biaya / Tarif : 1) Biaya administrasi pendaftaran ditetapkan sebesar Rp. 10.000,-

/unit;

2) Biaya pembuatan duplikat

IMB/legalisasi ditetapkan

sebesar 15% dari biaya retribusi IMB;

3) Biaya pemutakhiran data/balik

nama ditetapkan sebesar 50%

dari biaya retribusi IMB; 4) Biaya papan dan plat IMB

masing-masing ditetapkan

sebesar Rp. 35.000,-/buah

Rumus Retribusi Bangunan L x It x Tk x HS

Prasarana Gedung

V x It x Tk x HS

Ket : L = Luas (m2)

It = Indeks Terintegrasi

Tk = Tingkat Kerusakan

HS = Harga Satuan (Rp.) V = Volume (m, m2, m3, unit)

1. Gedung

2. Prasarana Gedung

a. Konstruksi Pembatas/Penahan/ Pengaman

Tanggul/Retaining Wall

Tanggul/Retaining Wal

Turap Batas Kavling/Persil


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 28 -

b. Konstruksi Penanda Masuk Lokasi

Gapura

Gerbang

c. Konstruksi Perkerasan

Jalan

Lapangan Upacara

Lapangan Olah Raga Terbuka

Parkir

Carport

Tempat Jemur

d. Konstruksi Penghubung

Jembatan

Box Culvert

e. Konstruksi Kolam/Reservoir Bawah

Tanah

Kolam Renang

Kolam Pengolahan Air

Reservoir Bawah Tanah

Septic Tank

f. Konstruksi Menara

Menara Antena

Menara Reservoir

Cerobong

g. Konstruksi Monumen

Tugu

Patung

h. Konstruksi Instalasi/Gardu Listrik

Instalasi Listrik

Instalasi Telepon/Komunikasi

Instalasi Pengolahan

i. Konstruksi Reklame/Papan Nama

Billboard

Papan Iklan

Papan Nama (berdiri sendiri atau

berupa tembok pagar)

6 Produk Pelayanan : Izin Mendirikan Bangunan

7 Penanganan

Pengaduan,Saran

dan Masukkan.

: 1) SMS Center 08114501142

2) Web: dpmptsp.palukota.go.id 3) Email:

[email protected]

http://www.bp2t.palukota.go.id/

mailto:[email protected]


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 29 -


Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) untuk IZIN MENDIRIKAN

BANGUNAN, meliputi :

1 Dasar Hukum : 1) Undang-undang No. 26 tahun

2007 Tentang Penataan ruang;

2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan

Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia

tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor

5048);

3) Peraturan Menteri dalam

Negeri No 32 Tahun 2010 tentang pedoman Pemberian

Izin mendirikan Bangunan;

4) Permen PUPR No.

05/PRT/M/2016 tentang Izin

Mendirikan Bangunan Gedung 5) Peraturan Daerah Kota Palu

Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Bangunan Gedung;

6) Peraturan Daerah Kota Palu No. 13 Tahun 2013 tentang

Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah No. 9 Tahun

2011 tentang Retribusi

Perizinan Tertentu; 7) Peraturan Daerah Kota Palu

No. 16 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang diwilayah

Kota Palu;

8) Peraturan Daerah Kota Palu No. 10 Tahun 2012 Tentang

Izin mendirikan Bangunan;

9) Peraturan Wali Kota Palu

Nomor 14 Tahun 2012 tentang penyesuain tarif retribusi Izin

Mendirikan Bangunan.

10) Peraturan Daerah No. 10

Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Nomor 1 tahun 2017 tentang

pendelegasian Kewenangan perizinan dan non perizinan

kepada Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu;


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 30 -

2 Sarana dan

Prasarana dan/atau

fasilitas

1) Ruang tunggu yang dilengkapi

AC 2) Loket informasi dan pengaduan

3) Loket pelayanan

4) Loket penyerahan dan legalitas

5) Ruang arsip

6) Toilet

3 Kompetensi

Pelaksana 1) Sarjana

2) SMA

4 Pengawasan

Internal Survey Kepuasan Masyarakat

5 Jumlah Pelaksana

5 orang

6 Jaminan

Pelayanan Kode Etik Pegawai

7 Jaminan

Keamanan dan

keselamatan pelayanan

Sarana dan Prasarana Yang

Memadai

8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

Indeks Kepuasan Masyarakat

Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN LOKASI, meliputi :

1 Jenis Pelayanan : Izin Lokasi

2 Persyaratan 1) Surat Permohonan Bermaterai

6000

2) Foto Copy KTP

3) Foto Copy Legalitas Usaha

4) Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan dan /atau

perubahannya, khusus bagi

perusahaan yang berbentuk

Perseroan Terbatas akte tersebut teloah disahkan Oleh

Menteri Hukum dan HAM

5) Foto Copy Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP)

6) Rekomendasi Pemanfaatan Ruang dari Dinas Penataan

Ruang dan Perumahan

7) Surat Pernyataan Kesanggupan

untuk memberi ganti rugi atau bermitra atau menyediakan

tempat bagi pemilik tanah /

tang berhak atas tanah

8) Surat Persetujuan dari BKPMD

bagi perusahaan yang menggunakan fasilitas PMDN

atau PMA


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 31 -

3 Sistem, Mekanisme

dan Prosedur


untuk mendapatkan penjelasan terkait dengan persyaratan dan

waktu yang dibutuhkan untuk

mendapatkan layanan

perizinan;

2) Pemohon mengisi formulir dilengkapi persyaratan yang

telah ditetapkan;


dan persyaratan yang

diperlukan ke loket pendaftaran;


melakukan pemeriksaan berkas

permohonan dan kelengkapan persyaratan;



untuk dilengkapi;

6) Jika lengkap, maka : a. Pemohon menerima tanda

terima berkas

b. Permohonan yang tidak di

setujui dikembalikan kepada pemohon


maka :

a. Petugas penerbitan

melakukan entry data untuk proses penerbitan dokumen

perizinan

b. Jika dokumen perizinan telah

dicetak oleh petugas penerbitan, selanjutnya

ditandatangani oleh Kepala



Pintu Kota Palu. 8) Pemohon dapat mengambil


penyerahan.

4 Jangka Waktu

Pelayanan

: 1) Dinas Penanaman Modal dan



Lokasi Paling Lambat 7 (Tujuh)

Hari Kerja. 2) Izin Lokasi berlaku selama

usaha tersebut tidak mengalami

perubahan.


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 32 -

5 Biaya/Tarif : Rp 0 (Nol Rupiah)

6 Produk Pelayanan : Izin Lokasi

7 Penanganan

Pengaduan, saran

dan masukkan

: 1. SMS Center 08114501142

2. Web dpmptsp.palukota.go.id

3. Email

[email protected]

Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN LOKASI, meliputi :

1 Dasar Hukum : 1) Undang-undang nomor 4 Tahun

1994 tentang Pembentukkan kota Palu;

2) Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

3) Undang – undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2004 Tentang

Penatagunaan tanah. 5) Peraturan Menteri Negara

Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional No. 02 Tahun 1999 tanggal 10 Februari 1999 tentang

Izin Lokasi. 6) Peraturan Daerah kota Palu Nomor

16 tahun 2011 tentang Rencana Tata ruang wilayah Kota Palu tahun 2010-2030.

7) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2015 tentang Izin Lokasi.

8) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 tahun 2014 Tentang Izin Lokasi.

9) Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan


10) Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1 tahun 2017 tentang pendelegasian

Kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

2 Sarana dan

Prasarana dan/atau

fasilitas


AC

2) Loket Informasi dan Pengaduan 3) Loket Pelayanan

4) Loket Penyerahan dan Legalitas

5) Ruang Arsip

6) WC

3 Kompetensi


2) SMA




ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 33 -

4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat

5 Jumlah Pelaksana 3 orang

6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai

7 Jaminan Keamanan

dan keselamatan

pelayanan


Memadai Kepada Masyarakat

8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana



Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN LINGKUNGAN, meliputi :

1 Jenis Pelayanan : Izin Lingkungan

2 Persyaratan 1) Foto kopi KTP 2) Akte Pendirian Perusahaan

3) Surat Keterangan Usaha

4) Dokumen Amdal dan/atau

Dokumen UKL/UPL serta SPPL 5) Profil Usaha dan atau kegiatan

6) Foto Kopi Sertifikat (bukti

kepemilikan tanah) untuk

Lokasi Usaha / Kegiatan yang

dimaksud)

3 Sistem, Mekanisme

dan Prosedur


untuk mendapatkan penjelasan terkait dengan persyaratan dan

waktu yang dibutuhkan untuk

mendapatkan layanan



telah ditetapkan;


dan persyaratan yang diperlukan ke loket

pendaftaran;



persyaratan;



untuk dilengkapi; 6) Jika lengkap, maka :


terima berkas.

b. Tim kerja teknis OPD

melakukan peninjauan lapangan.


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 34 -


memenuhi syarat teknis di kembalikan kepada pemohon

7) Jika telah mendapatkan

rekomendasi dari OPD teknis,

maka Petugas penerbitan

melakukan entry data untuk proses penerbitan dokumen

perizinan yang selanjutnya



Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu.

8) Pemohon dapat mengambil


penyerahan.

4 Jangka Waktu

Pelayanan : 3 (Tiga) Hari Kerja

5 Biaya/Tarif : Rp 0 (Nol Rupiah)

6 Produk Pelayanan : Izin Lingkungan

7 Penanganan

Pengaduan, saran

dan masukkan

: 1. SMS Center 08114501142

2. Web dpmptsp.palukota.go.id 3. Email

[email protected]


Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN LINGKUNGAN,

meliputi :

1 Dasar Hukum : 1) Undang – undang nomor 32

tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup

2) Peraturan Pemerintah nomor 27

tahun 2012 tentang Izin

Lingkungan 3) Peraturan Daerah Kota Palu


Penyelenggaraan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu.

4) Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1 tahun 2017 tentang

pendelegasian Kewenangan

perizinan dan non perizinan

kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu;

2 Sarana dan Prasarana dan/atau

fasilitas

1) Ruang tunggu yang dilengkapi AC

2) Loket Informasi dan Pengaduan

3) Loket Pelayanan




ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 35 -


5) Ruang Arsip 6) WC

3 Kompetensi


2) SMA




7 Jaminan Keamanan dan keselamatan

pelayanan

Sarana dan Prasarana Yang Memadai Kepada Masyarakat

8 Evaluasi Kinerja Pelaksana



Penyampaian Pelayanan ( Service Delivery) IZIN TRAYEK, meliputi :

1 Jenis Pelayanan IZIN TRAYEK

2 Persyaratan : Permohonan Baru :

1) Mengisi Formulir Pendaftaran; 2) Kendaraan Laik Jalan (bukti

Buku Keur);

3) Memiliki Izin Usaha Angkutan;

4) Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kota Palu.;

5) Surat Kuasa apabila

dikuasakan;

6) Foto Copy STNK dengan

menunjukan STNK asli. Permohonan Pembaharuan :

1) Rekomendasi dari Dinas

Perhubungan Kota Palu;

2) Kartu Pengawasan.

2 Sistem, Mekanisme

dan Prosedur


pada loket informasi untuk

mendapatkan informasi

(penjelasan) terkait dengan persyaratan, biaya dan waktu

yang dibutuhkan untuk

mendapatkan layanan


permohonan dengan dilengkapi

persyaratan yang telah

ditetapkan;

3) Petugas di loket pendaftaran melakukan pengimputan data;

4) Pemohon menerima tanda

terima berkas;

5) Petugas menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 36 -

(SKRD) berdasarkan

Rekomendasi dan menyerahkan kepada pemohon

untuk membayar ke loket

Bank Sulteng;

6) Petugas penerbitan melakukan

entry data pemohon dan melakukan proses penerbitan

dokumen perizinan

a. Jika dokumen perizinan

telah selesai dicetak oleh

petugas penerbitan, selanjutnya

ditandatangani oleh

Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Palu;

b. Pemohon dapat

mengambil dokumen izin

pada loket penyerahan.

3 Jangka Waktu

Pelayanan

: 1) Jangka waktu proses

penyelesaian Izin Trayek sejak

permohonan diterima lengkap adalah 3 (tiga) hari kerja

2) Izin Trayek berlaku untuk 1

(satu) kendaraan selama 5

(lima) tahun

4 Biaya/Tarif : 1) Mobil penumpang dalam

trayek

Rp.35.000,-/ tahun; 2) Mobil penumpang tidak dalam

trayek

Rp. 45.000,- / tahun;

3) Memindahtangankan izin

trayek Rp. 75.000,- 4) Merubah rute trayek Rp.

125.000,-

6 Produk Pelayanan : Izin Trayek Angkutan Umum

7 Penanganan

Pengaduan,saran

dan Masukkan

1) SMS Center 08114501142

2) Web:

www.dpmptsp.palukota.go.id 3) Email:

[email protected]

http://www.dpmptsp.palukota.go/


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 37 -


Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) untuk IZIN TRAYEK, meliputi

1 Dasar Hukum : 1) Undang-undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak dan

Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan

lemabaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5048);

2) Peraturan Daerah Kota Palu

Nomor 9 Tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu

3) Peraturan Wali Kota Palu Nomor

5 Tahun 2012 tentang izin

angkutan umum 4) Peraturan Daerah No.10 Tahun

2015 Tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

5) Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1 tahun 2017 tentang pendelegasian Kewenangan perizinan dan non

perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

2 Sarana dan

Prasarana

dan/atau fasilitas


AC

2) Loket informasi dan pengaduan 3) Loket pelayanan


5) Ruang arsip

6) Toilet

3 Kompetensi


2) SMA

4 Pengawasan




7 Jaminan

Keamanan dan

keselamatan

pelayanan


Memadai

8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana Indeks Kepuasan Masyarakat


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 38 -


Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) SURAT IZIN USAHA

TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (ITP-MB), meliputi

1 Jenis Pelayanan : SIUTP MB

2 Persyaratan : Persyaratan SIUTP MB Untuk Distributor :

1) Mengisi formulir

2) Akte pendirian Perusahaan

bagi yang berbadan Hukum

dan Persekutuan 3) Akte perubahan jika ada

4) Surat Penunjukan sebagai

distributor dari produsen .

5) Materai 6000 6) Pengesahan Kementrian

Hukum dan HAM bagi PT

7) Foto Copy SIUP, TDP, TDG.

8) Foto Copy NPWP

9) Foto Copy KTP Penanggung Jawab Perusahaan.

10) Pas Foto Ukuran 3 x 4

Berwarna 2 Lembar.

11) Foto Copy NIPBKC ,bagi

perusahaan yang memperpanjang Izin SIUP MB.

12) Surat Pernyataan diatas

Meterai, yang menyatakan

hanya akan menjual minuman beralkohol kepada Sub

distributor, pengecer, atau

penjual langsung yang

ditunjuk /memiliki Izin

13) Rekomendasi dari Kelurahan yang diketahui oleh Camat

setempat

14) Berita Acara Peninjauan

Lapangan dari Tim Teknis.

4 Sistem, mekanisme

dan Prosedur

: 1. Pemohon mencari informasi

untuk mendapatkan penjelasan terkait dengan

persyaratan, biaya dan waktu


mendapatkan layanan

perizinan; 2. Pemohon mengisi formulir


telah ditetapkan;

3. Pemohon memasukkan formulir dan persyaratan

yang diperlukan ke loket

pendaftaran;


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 39 -

4. Petugas di loket pendaftaran

melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan

kelengkapan persyaratan;

5. Jika tidak lengkap, maka

berkas dikembalikan pada

pemohon untuk dilengkapi; 6. Jika lengkap, maka :


terima berkas

b. Tim kerja teknis OPD

melakukan peninjauan lapangan


memenuhi syarat teknis

di kembalikan kepada pemohon

7. Jika permohonan disetujui,

maka:

a. Petugas menerbitkan

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

berdasarkan rekomendasi

dan menyerahkan kepada

pemohon untuk membayar ke loket Bank


melakukan entry data

untuk proses penerbitan dokumen perizinan yang

selanjutnya

ditandatangani oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota

Palu.

8. Pemohon dapat mengambil

dokumen izin pada loket penyerahan.

5 Waktu Pelayanan : Izin usaha tempat penjualan

minuman beralkohol berlaku selama 1 (satu) tahun

6 Tarif/Biaya : 1. Golongan A kadar etanol 0%

s/d 5%, tempat penjualan perusahaan, toko, hotel,

restoran/rumah makan,

diskotik, pub, bar dan karaoke

sebesar Rp. 8.000.000

(delapan juta rupiah. 2. Golongan B kadar etanol di

atas 5% s/d 20%, tempat

penjualan perusahaan, toko,

hotel, restoran/rumah makan,


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 40 -

diskotik, pub, bar dan karaoke

sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

3. Golongan C kadar etanol di

atas 20% s/d 55%, tempat

penjualan perusahaan, toko,

hotel, restoran/rumah makan, diskotik, pub, bar dan karaoke

sebesar Rp. 12.000.000 (dua

belas juta rupiah)

8 Produk : Izin Usaha Tempat Penjualan

Minuman Beralkohol

9 Pengelolaan

Pengaduan

: 1) SMS Center 08114501142 2) Web: dpmptsp.palukota.go.id

3) Email:

[email protected]


Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) SURAT IZIN USAHA

TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL, meliputi

1 Dasar Hukum : 1) Undang-undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran


tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);

2) Peraturan Menteri Perdagangan

Republik Indonesia Nomor

20/m-dag/per/4/2014 tentang

Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan , Peredaran

dan Penjualan Minuman

Beralkohol.


R.I No.06/M-DAG/PER/I/2015 tentang perubahan kedua atas

Peraturan Menteri Perdagangan

No.20/M-DAG/PER/2/2014

tentang pengendalian dan Pengawasan Terhadap

pengadaan,Peredaran, dan

penjualan minuman Beralkohol


Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu.



ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 41 -


1 tahun 2017 tentang pendelegasian Kewenangan


kepada Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu;

2 Sarana dan

Prasarana dan/atau

fasilitas


AC



5) Ruang Arsip

6) Toilet

3 Kompetensi

Pelaksana

1) Sarjana

2) SMA




7 Jaminan Keamanan

dan keselamatan pelayanan



8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana


Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) SURAT IZIN USAHA

PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL, meliputi :

1 Jenis Pelayanan : Izin Usaha Perdagangan Minuman

Beralkohol

2 Persyaratan : 1) Mengisi formulir 2) Akte pendirian Perusahaan

bagi yang ber Dinas Hukum

dan Persekutuan

3) Akte perubahan jika ada

4) Matersi 6000 5) Pengesahan Dinas Hukum

bagi PT dan Koperasi

6) Ho, SIUP, TDP dan TDG

7) Rekomendasi dari Kelurahan yang diketahui oleh Camat

setempat

8) Berita Acara Peninjauan

Lapangan dari Tim Teknis

3 Sistem, mekanisme

dan Prosedur






mendapatkan layanan


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 42 -

perizinan

2) Pemohon mengisi formulir permohonan dengan dilengkapi


ditetapkan

3) Pemohon mengajukan/

memasukkan formulir dan persyaratan yang diperlukan

ke loket pendaftaran


melakukan pemeriksaan

berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan

5) Jika tidak lengkap, maka


pemohon untuk dilengkapi 6) Jika lengkap, maka :


terima berkas

b. Tim teknis melakukan

peninjauan lapangan serta melakukan

pembahasan

c. Permohonan yang

disetujui/tidak disetujui akan tetap diterbitkan

rekomendasi OPD teknis

d. Permohonan yang tidak

disetujui dikembalikan

kepada pemohon 7) Jika permohonan disetujui,

maka :


melakukan entry data pemohon dan melakukan

proses penerbitan

dokumen perizinan

b. Jika dokumen perizinan

telah selesai dicetak oleh petugas penerbitan,

selanjutnya

ditandatangani oleh



Palu

c. Pemohon dapat

mengambil dokumen izin pada loket penyerahan


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 43 -

4 Waktu Pelayanan : 1) Jangka waktu proses

penyelesaian izin usaha tempat penjualan minuman beralkohol

sejak permohonan diterima

lengkap adalah 5 (lima) hari

kerja

2) Izin usaha tempat penjualan minuman beralkohol berlaku

selama 1 (satu) tahun

5 Tarif/Biaya : Rp. 0 (Nol)

6 Produk : Surat Izin Usaha Perdagangan –

Minuman Beralkohol.

7 Pengelolaan

Pengaduan

: 1) SMS Center 08114501142

2) Web: dpmptsp.palukota.go.id

3) Email:

[email protected]


Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL, meliputi :

1 Dasar Hukum : 1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor

15/m-dag/per/3/2006 tentang

Pengawasan dan pengendalian

impor, pengedaran dan

penjualan, dan perizinan Minuman beralkohol



Perubahan Peraturan Daerah

Kota Palu Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pengaturan,

Pengendalian dan Pengawasan

Peredaran Serta Penjualan

Minuman Beralkohol 3) Peraturan Daerah Kota Palu


Retribusi Perizinan Tertentu



Terpadu Satu Pintu






Pintu;

2 Sarana dan

Prasarana dan/atau

fasilitas


AC




ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 44 -


5) Ruang Arsip 6) Toilet

3 Kompetensi

Pelaksana

1) Sarjana

2) SMA





pelayanan




Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) SURAT IZIN USAHA

PERDAGANGAN (SIUP) SIMULTAN, meliputi :

1 Persyaratan : 1. Mengisi formulir

2. Bukti Pelunasan PBB tahun

terakhir

3. Akte pendirian Perusahaan bagi yang berbadan Hukum dan

Persekutuan

4. Akte perubahan jika ada

5. Materai 6000

6. Pengesahan Badan Hukum bagi PT dan Koperasi

7. Pas Foto 3 4

8. Foto Copy KTP, NPWP

9. Surat permohonan perubahan

kegiatan usaha

2 Sistem, mekanisme

dan Prosedur



mendapatkan informasi (penjelasan) terkait dengan



mendapatkan layanan perizinan 2) Pemohon mengisi formulir



ditetapkan

3) Pemohon mengajukan/memasukkan

formulir dan persyaratan yang

diperlukan ke loket pendaftaran

4) Petugas di loket pendaftaran melakukan pemeriksaan berkas

permohonan dan kelengkapan

persyaratan


dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 45 -

6) Jika lengkap, maka :

Pemohon menerima tanda terima berkas


maka :




perizinan

b. Dokumen perizinan yang

selesai dicetak oleh petugas penerbitan, selanjutnya



Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu

c. Pemohon dapat mengambil


penyerahan

5 Waktu Pelayanan : 1. Jangka waktu proses

penyelesaian izin Usaha

Perdagangan sejak permohonan

diterima lengkap adalah 2 (dua) hari kerja

2. Izin Usaha Perdagangan berlaku

untuk melakukan usaha

perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia, Selama

Perusahaan Perdagangan Masih

Menjalankan Kegiatan Usaha.

3. Tanda Daftar Perusahaan wajib

melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun


8 Produk : Surat Izin Usaha Perdagangan

Simultan

9 Pengelolaan Pengaduan

: 1) SMS Center 08114501142 2) Website dpmptsp.palukota.go.id

3) Email

[email protected]


Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) SIMULTAN, meliputi :

1 Dasar Hukum : 1) Peraturan Menteri Perdagangan


14/M-DAG/PER/3/2016 tentang perubahan atas

Peraturan Menteri Perdagangan

Republik Indonesia 77/2013


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 46 -

tentang penerbitan SIUP dan

TDP secara Simultan 2) Peraturan Menteri Perdagangan


08/M-DAG/PER/2/2017

tentang perubahan kedua atas

Peraturan menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007

tentang Penyelenggaraan

Pendaftaran Perusahan

3) Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

4) Peraturan Walikota palu Nomor 1 tahun 2017 tentang

Pendelegasian Kewenangan

dibidang Perizinan dan Non

perizinan kepada Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2 Sarana dan

Prasarana dan/atau fasilitas


AC 2) Loket Informasi dan

Pengaduan

3) Loket Pelayanan


5) Ruang Arsip

6) Toilet

3 Kompetensi

Pelaksana

1) Sarjana

2) SMA




7 Jaminan Keamanan

dan keselamatan

pelayanan



8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana



ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 47 -


Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) SURAT IZIN USAHA

INDUSTRI , meliputi :

1 Jenis Pelayanan : Surat Izin Usaha Industri (SIUI)



dan Persekutuan

3) Akte perubahan jika ada 4) Materai 6000

5) Pengesahan Dinas Hukum


6) Neraca perubahan, KTP,

NPWP. 7) Surat permohonan perubahan

kegiatan usaha

3 Sistem, mekanisme dan Prosedur

: 1) Pemohon mencari informasi pada loket informasi untuk


(penjelasan) terkait dengan

persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk

mendapatkan layanan

perizinan

2) Pemohon mengisi formulir

permohonan dengan dilengkapi persyaratan yang telah

ditetapkan

3) Pemohon

mengajukan/memasukkan

formulir dan persyaratan yang diperlukan ke loket

pendaftaran



kelengkapan persyaratan





terima berkas

b. Tim teknis melakukan peninjauan lapangan

serta melakukan

pembahasan

c. Permohonan yang






ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 48 -

kepada pemohon

7) Jika permohonan disetujui, maka :



pemohon dan melakukan

proses penerbitan dokumen perizinan


selesai dicetak oleh

petugas penerbitan,

selanjutnya ditandatangani oleh


Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Palu

c. Pemohon dapat


pada loket penyerahan



Perdagangan sejak


2) Izin Usaha Perdagangan wajib

melakukan pendaftaran ulang

setiap 5 (lima) tahun


6 Produk : SIUI

7 Pengelolaan

Pengaduan

: 1) SMS Center 08114501142


3) Email: [email protected]


Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) SURAT IZIN USAHA

INDUSTRI, meliputi :

1 Dasar Hukum : 1) Perubahan Peraturan Menteri

Perindustrian Nomor 41 /

M.IND / PER / 6 / 2008 tentang Ketentuan dan Tata

Cara Pemberian Izin Usaha

Industri, Izin Perluasan dan

Tanda Daftar Industri. 2) Peraturan Daerah Kota Palu



Terpadu Satu Pintu


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 49 -


pendelegasian Kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

2 Sarana dan

Prasarana dan/atau

fasilitas


AC

2) Loket Informasi dan

Pengaduan 3) Loket Pelayanan

4) Loket Penyerahan dan

Legalitas

5) Ruang Arsip

6) Toilet

3 Kompetensi

Pelaksana

1) Sarjana

2) SMA





pelayanan





Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) TANDA DAFTAR

PERUSAHAAN, meliputi :

1 Jenis Pelayanan : Izin Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

2 Persyaratan : 1) Mengisi formulir



dan Persekutuan

3) Akte perubahan jika ada 4) Materai 6000

5) Pengesahan Dinas Hukum

bagi PT dari menteri

kehakiman 6) Foto Copy HO

7) Foto Copy NPWP

8) Foto Copy KTP Penanggung

jawab.

9) Izin Teknis dari Instansi Terkait

10) Surat Penunjukan Pimpinan

Cabang bagi Perusahaan

Yang membuka cabang.


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 50 -

11) Foto Copy TDP Pusatbagio

Perusahaan cabang yang telah dilegalisir

12) TDP asli bagi yang

memperbaharui.

3 Sistem, mekanisme

dan Prosedur





mendapatkan layanan

perizinan


permohonan dengan dilengkapi persyaratan yang

telah ditetapkan

3) Pemohon

mengajukan/memasukkan formulir dan persyaratan


pendaftaran





berkas dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi



terima berkas


serta melakukan

pembahasan

c. Permohonan yang




disetujui dikembalikan kepada pemohon


maka :



proses penerbitan

dokumen perizinan

b. Dokumen perizinan yang selesai dicetak oleh

petugas penerbitan,

selanjutnya


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 51 -

ditandatangani oleh



Palu

c. Pemohon dapat



penyelesaian izin Tanda Daftar Gudang sejak

permohonan diterima lengkap

oleh Dinas Penanaman Modal


Pintu Kota Palu adalah 5 (lima) hari kerja

2) Izin Tanda Daftar Gudang

berlaku untuk 5 (lima) tahun


6 Produk Layanan : Izin Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

7 Pengelolaan

Pengaduan

1) SMS Center 08114501142




Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) TANDA DAFTAR

PERUSAHAAN, meliputi :

1 Dasar Hukum : 1) Undang – Undang Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun

1982 tentang Wajib Daftar

Perusahaan. 2) Peraturan Daerah Kota Palu



Terpadu Satu Pintu

3) Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1 tahun 2017 tentang pendelegasian Kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

2 Sarana dan



AC 2) Loket Informasi dan Pengaduan

3) Loket Pelayanan





ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 52 -

3 Kompetensi

Pelaksana

1) Sarjana

2) SMA





pelayanan






GUDANG, meliputi :

1 Jenis Pelayanan : Tanda Daftar Gudang


bagi yang berbadan Hukum

dan Persekutuan

3) Fotocopy Paspor dan KITAS bagi penanggungjawab

perusahaan jasa pergudangan

berkewarganegaraan asing

4) Akte perubahan jika ada

5) Materai 6000 6) Pengesahan Dinas Hukum


7) Neraca perubahan, KTP,

NPWP, SIUP, dan TDP

8) Surat permohonan perubahan kegiatan usaha

9) Fotocopy Izin Prinsip bagi

Penanaman Modal Asing

10) Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan

11) Pas foto ukuran 4 x 6 dua

lembar

3 Sistem, mekanisme

dan Prosedur






mendapatkan layanan

perizinan

2) Pemohon mengisi formulir permohonan dengan


telah ditetapkan


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 53 -

3) Pemohon

mengajukan/memasukkan formulir dan persyaratan


pendaftaran








terima berkas


serta melakukan

pembahasan

c. Permohonan yang






maka :



proses penerbitan

dokumen perizinan


petugas penerbitan,

selanjutnya

ditandatangani oleh



Palu

c. Pemohon dapat



penyelesaian izin Usaha Perdagangan sejak


adalah 3 (tiga) hari kerja

2) Izin Usaha Perdagangan wajib melakukan pendaftaran ulang

setiap 5 (lima) tahun


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 54 -


6 Produk : Tanda Daftar Gudang

7 Pengelolaan

Pengaduan

: 1) SMS Center 08114501142


[email protected]


Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) TANDA DAFTAR GUDANG,

meliputi :

1 Dasar Hukum : 1) Perubahan Peraturan Menteri

Perdagangan Republik

Indonesia Nomor 90/M-Dag/Per/12/2014 tentang

Penataan dan Pembinaan

Pergudangan




Terpadu Satu Pintu

3) Peraturan Walikota palu Nomor 1 tahun 2017 tentang



perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan


2 Sarana dan




Pengaduan

3) Loket Pelayanan


5) Ruang Arsip

6) Toilet

3 Kompetensi

Pelaksana

1) Sarjana

2) SMA




7 Jaminan Keamanan

dan keselamatan

pelayanan



8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana



ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 55 -


Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN TOKO MODERN,

meliputi :

1 Jenis Pelayanan : Izin Usaha Toko Moderen

2 Persyaratan : Izin Usaha Toko Moderen Yang

Berdiri Sendiri :

1. Mengisi formulir 2. Izin Prinsip

3. Izin Lokasi dari Instansi

Berwenang

4. Foto Copy HO yang masih

berlaku 5. Foto Copy IMB yang Masih

berlaku.

6. Akte pendirian/Perubahan

Perusahaan bagi yang ber

Dinas Hukum dan Persekutuan.

7. Pengesahan Dinas Hukum

bagi PT dan Koperasi.

8. Rencana Kemitraan Dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (

UMKM )

Izin Usaha Toko Moderen yang

terintegrasi Dengan Pusat

Perbelanjaan atau Bangunan /

Kawasan Lain :

1. Hasil Analisa Kondisi sosial

Ekonomi Masyarakat Serta

Rekomendasi dari Instansi

yang Berwenang.

2. Foto Copy Izin Usaha Pusat

Perbelanjaan / Bangunan

Lainnya tempat berdirinya

Pasar tradicional atau Toko Moderen.

3. Foto Copy akte Pendirian

/Perubahan perusahaan.

4. Pengesahan Dinas Hukum

bagi PT dan Koperasi. 5. Rencana Kemitraan dengan

Usaha Menengah Kecil

Menengah (UMKM).

3 Sistem, mekanisme

dan Prosedur

: 1. Pemohon mencari informasi





mendapatkan layanan perizinan

2. Pemohon mengisi formulir


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 56 -


persyaratan yang telah ditetapkan

3. Pemohon



diperlukan ke loket pendaftaran 4. Petugas di loket pendaftaran



persyaratan

5. Jika tidak lengkap, maka berkas dikembalikan pada pemohon

untuk dilengkapi

6. Jika lengkap, maka :

a. Pemohon menerima tanda terima berkas


peninjauan lapangan serta

melakukan pembahasan

c. Permohonan yang disetujui/tidak disetujui akan

tetap diterbitkan rekomendasi

OPD teknis

d. Permohonan yang tidak disetujui dikembalikan kepada

pemohon


maka :

a. Petugas penerbitan melakukan entry data



perizinan b. Dokumen perizinan yang

selesai dicetak oleh petugas

penerbitan, selanjutnya



Kota Palu



penyerahan



Perdagangan sejak permohonan diterima lengkap adalah 3 (tiga)

hari kerja




6 Produk : Surat Izin Usaha Toko Moderen


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 57 -

7 Pengelolaan

Pengaduan

: 1) SMS Center 08114501142

2) Web: dpmptsp.palukota.go.id 3) Email :

[email protected]

Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN TOKO MODERN,

meliputi :

1 Dasar Hukum : 1) Peraturan Presiden Republik


2007 Tentang Pembinaan Pasar

Tradisional , Pusat Perbelanjaan Dan Toko Moderen.


Republik Indonesia Nomor 53/M-

DAG/12/2008 Tentang Penataan

Dan Pembinaan Pasar Tradisional,Pusat Perbelanjaan

Dan Toko Moderen.


Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang

Pedoman Penataan Dan

Pembinaan Pasar

Tradisional,Pusat Perbelanjaan

Dan Toko Moderen 4) Peraturan Daerah Kota Palu



Terpadu Satu Pintu

5) Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1 tahun 2017 tentang pendelegasian Kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

2 Sarana dan




3) Loket Pelayanan



3 Kompetensi

Pelaksana

1) Sarjana

2) SMA




7 Jaminan Keamanan

dan keselamatan

pelayanan



8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 58 -


Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA, meliputi :

1 Jenis Pelayanan : Izin Surat Tanda Usaha Pendaftaran waralaba

2 Persyaratan : Permohonan Baru STPW Pemberi

waralaba

1) Mengisi formulir .

2) Foto Copy Prospektus

Penawaran waralaba 3) Foto Copy Perjanjian

waralaba

4) Foto Copy Izin Usaha

5) Foto copy Tanda Bukti

Pendaftaran HKI 6) Komposisi Penggunaan

Tenaga Kerja

7) Komposisi Barang Dan Bahan

Baku Yang Diwaralabakan

Permohonan Baru STPW

Penerima waralaba.

1) Foto Copy Izin Usaha.

2) Foto Copy Prospektus

Penawaran waralaba dari

penerima Waralaba. 3) Foto Copy Perjanjian

waralaba

4) Foto Copy STPW pemberi

waralaba 5) Foto Copy akte Pendian

Usaha

6) Foto Copy akte pendirian

Atau Akte Perubahan yang

mendapat Pengesahan Dari instansi Berwenang.

7) Foto Copy KTP Pemilik

/Penaggung Jawab

Perusahaan

8) Komposisi Penggunaan Tenaga Kerja

9) Komposisi Barang Dan Bahan

Baku Yang Diwaralabakan

Permohonan Baru STPW Pemberi waralaba Lanjutan.

1) Fotokopi Izin Usaha.

2) Fotokopi Prospektus

Penawaran Waralaba dari

Pemberi Waralaba.


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 59 -

3) Fotokopi Prospektus

Penawaran Waralaba dari Pemberi Waralaba Lanjutan.

4) Fotokopi Perjanjian Waralaba.

5) Fotokopi STPW Pemberi

Waralaba.

6) Fotokopi STPW Pemberi Waralaba Lanjutan.

7) Fotokopi Akta Pendirian

Perusahaan dan/atau Akta

Perubahan yang mendapat

Pengesahan dari Instansi Berwenang. (khusus

Perusahaan yang Ber Dinas

Hukum).

8) Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI.

9) Fotokopi KTP Pemilik/

Penanggung Jawab

Perusahaan.

10) Komposisi Penggunaan Tenaga Kerja.

11) Komposisi Barang/ Bahan

Baku yang Diwaralabakan.

3 Sistem, mekanisme

dan Prosedur

1) Pemohon mencari informasi








ditetapkan

3) Pemohon

mengajukan/memasukkan formulir dan persyaratan yang




persyaratan





terima berkas b. Tim teknis melakukan




ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 60 -

c. Permohonan yang disetujui

/ tidak disetujui akan tetap diterbitkan rekomendasi

OPD teknis




maka:



pemohon dan melakukan proses penerbitan

dokumen perizinan


selesai dicetak oleh petugas penerbitan,

selanjutnya

ditandatangani oleh



Palu

c. Pemohon dapat



penyelesaian izin Usaha Perdagangan sejak permohonan

diterima lengkap adalah 3 (tiga)

hari kerja




6 Produk : Surat Izin Usaha Toko Moderen

7 Pengelolaan

Pengaduan

: 1) SMS Center 08114501142


[email protected]


Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) SURAT IZIN TANDA USAHA

PENDAFTARAN WARALABA, meliputi :

1 Dasar Hukum : 1) Peraturan Menteri Perdagangan

Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012,


waralaba.



ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 61 -



Terpadu Satu Pintu

3) Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1

tahun 2017 tentang pendelegasian Kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

2 Sarana dan

Prasarana dan/atau

fasilitas


AC


3) Loket Pelayanan 4) Loket Penyerahan dan Legalitas

5) Ruang Arsip

6) Toilet

3 Kompetensi

Pelaksana

1) Sarjana

2) SMA




7 Jaminan Keamanan

dan keselamatan

pelayanan



8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana



Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN USAHA JASA

KONSTRUKSI, meliputi :

1 Jenis Pelayanan SURAT IZIN USAHA JASA

KONSTRUKSI (SIUJK)

2 Persyaratan : 1) Mengisi formulir permohonan

2) Rekaman akta pendirian BUJK

3) Rekaman pengesahan

kehakiman perusahaan bagi

BUJK yang berbentuk perseorangan

4) Rekaman Sertifikat Dinas

Usaha yang masih berlaku dan

telah diregistrasi lembaga 5) Rekaman Kartu

Penanggungjawab Teknik Dinas

Usaha

6) Rekaman sertifikat Keahlian

dan/atau sertifikat keterampilan dari

penanggungjawab teknik Dinas

usaha yang telah diregistrasi

oleh Lembaga.


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 62 -

7) Daftar riwayat hidup

penanggungjawab Dinas usaha 8) Rekaman KTP penanggungjawab

Dinas usaha

9) Rekaman KTP, NPWP, ijazah

pendidikan formal, SKA, SKT

tenaga ahli/terampil BUJK 10) Rekaman kartu tanda anggota

perusahaan bila BUJK yang

bersangkutan tergabung dalam

asosiasi

11) Rekaman surat keterangan domisili BUJK yang berlaku dan

dileges kelurahan

12) Menyerahkan surat

rekomendasi dari Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau

Pejabat yang ditunjuk Jasa

Konstruksi (bila pemberian

IUJK dilaksanakan oleh unit

kerja/instansi pelaksana yang tidak membidangi jasa

konstruksi)

13) Menyerahkan surat kuasa dari

penanggungjawab Dinas usaha bila pengurusan permohonan

izin baru dikuasakan

14) Surat Pernyataan Keabsahan

dan Kebenaran Dokumen

15) Menunjukkan dokumen asli semua rekaman tersebut di atas

16) Melampirkan rekaman Pajak

terakhir (SPT tahunan)

3 Sistem, Mekanisme

dan Prosedur









persyaratan

3) Petugas diloket pendataan

mengimput data kedalam sistem

sirindu. 4) Pemohon menerima tanda

terima berkas

a. Tim teknis melakukan

peninjauan Layak dan tidaknya Izin dikeluarkan.


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 63 -

b. Permohonan yang disetujui

akan diterbitkan rekomendasi OPD teknis



kepada pemohon

5) Petugas penerbitan melakukan entry data pemohon dan

melakukan proses penerbitan

dokumen perizinan

a. Dokumen perizinan yang



Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu

b. Pemohon dapat mengambil


penyerahan

4 Jangka Waktu

Pelayanan


penyelesaian Izin Usaha Jasa

Konstruksi sejak permohonan

diterima lengkap oleh Dinas Penanaman Modal dan


Kota Palu adalah 5 ( Lima ) hari

kerja 2) Masa berlaku Izin Usaha Jasa

Konstruksi ditentukan selama 3

(tiga) Tahun

5 Biaya/Tarif : [email protected]

6 Produk Pelayanan : Izin Usaha Jasa Konstruksi

7

Penanganan

Pengaduan, saran

dan masukkan

1) SMS Center 08114501142

2) Website dpmptsp.palukota.go.id

3) Email

[email protected]


Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN USAHA JASA

KONSTRUKSI, meliputi :

1 Dasar Hukum : 1) Peraturan Daerah Kota Palu


Izin Usaha Jasa Konstruksi. 2) Perda No.10 Tahun 2015



3) Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1 tahun 2017 tentang pendelegasian

Kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

http://www.bp2t.palukota.go/


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 64 -

2 Sarana dan




3) Loket pelayanan


5) Ruang arsip

6) Toilet

3 Kompetensi

Pelaksana

1) Sarjana

2) SMA

4 Pengawasan

Internal

Survey Kepuasan Masyarakat



7 Jaminan Keamanan

dan keselamatan

pelayanan


Memadai

8 Evaluasi Kinerja



Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN PRAKTIK DOKTER

UMUM, GIGI, SPESIALIS meliputi :

1 Jenis Pelayanan : Izin Praktik Dokter Umum, Gigi,

Spesialis

2 Persyaratan : 1) Mengisi Formulir Permohonan

2) Foto copy tanda penduduk (KTP)

3) Foto Copy Surat Tanda

Regristrasi Dokter atau Surat

Tanda Regristrasi Dokter Gigi yang diterbitkan dan dilegalisir

asli oleh Konsil Kedokteran

Indonesia yang masih berlaku (3

lembar) 4) Surat Pernyataan mempunyai

tempat Praktik atau surat

keterangan dari sarana

pelayanan kesehatan sebagai

tempat Praktiknya 5) Surat pernyataan bersedia

membuat laporan data kesakitan

(LB1) diatas materai Rp.6000,-)

6) Surat rekomendasi dari organisasi profesi di wilayah

tempat akan Praktik.

7) Surat keterangan dari pimpinan

tempat kerja tentang kebutuhan

tenaga (Permohonan Baru)


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 65 -

8) Surat keterangan aktif kerja dari

pimpinan tempat kerja (perpanjangan)

9) Pas foto berwarna ukuran 4 x 6

cm sebanyak 4 (empat) lembar

untuk dokter spesialis

10)Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar

untuk dokter umum/gigi

11)Surat persetujuan dari atasan

langsung bagi Dokter dan Dokter

Gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan

kesehatan pemerintah atau pada

instansi/fasilitas pelayanan

kesehatan lain secara purna waktu.

3 Sistem, Mekanisme

dan Prosedur

: 1) Pemohon mencari informasi pada

loket informasi untuk mendapatkan informasi







ditetapkan 3) Pemohon






persyaratan





terima berkas b. Permohonan yang

disetujui/tidak disetujui akan


OPD teknis

c. Permohonan yang tidak disetujui dikembalikan

kepada pemohon


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 66 -

7) Jika permohonan disetujui, maka

: a. Petugas penerbitan







ditandatangani oleh Pejabat

yang berwenang c. Pemohon dapat mengambil


penyerahan.

4 Jangka Waktu

Pelayanan


penyelesaian izin Praktik tenaga

Kesehatan sejak permohonan

diterima lengkap oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan


adalah 7 (Tujuh) hari kerja

2) Masa berlaku izin Praktik tenaga

Kesehatan ditentukan selama 5 (lima) Tahun

5 Biaya/Tarif : Rp. 0 (Nol)

6 Produk : Izin Praktik Dokter Umum, Gigi,

Spesialis

7 Pengelolaan

Pengaduan

1) SMS Center 08114501142


3) Email:

[email protected]


Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM, GIGI, SPESIALIS meliputi :

1 Dasar Hukum : 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004

tentang Praktik Kedokteran

2) Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan. 3) Undang-Undang Republik


tentang Tenaga Kesehatan

4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052 /

Menkes / Per / X / 2011 tentang

Izin Praktik dan Pelaksanaan

Praktik Kedokteran.



ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 67 -


4 Tahun 2012 tentang Izin Praktik Tenaga Kesehatan dan

Sarana Kesehatan.

6) Peraturan Daerah No.10 Tahun


Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7) Peraturan Walikota palu Nomor 1

tahun 2017 tentang



perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu.


fasilitas

1) Ruang tunggu yang dilengkapi AC 2) Loket informasi dan pengaduan

3) Loket pelayanan


5) Ruang arsip 6) Toilet

3 Kompetensi


2) SMA

4 Pengawasan

Internal




7 Jaminan Keamanan

dan keselamatan

pelayanan

Sarana dan Prasarana Yang Memadai

8 Evaluasi Kinerja


Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN PRAKTIK/KERJA

TENAGA PSIKOLOGI KLINIS meliputi :

1 Jenis Pelayanan : Izin Praktik/Kerja tenaga Psikologi

Klinis

2 Persyaratan : 1) Mengisi Formulir Permohonan 2) Fotocopy KTP

3) Fotocopy Ijazah Tenaga Psikologi

Klinis atau ijazah pendidikan

dengan kompotensi lebih tinggi

yang diakui oleh pemerintah 4) Fotocopy Surat Tanda Registrasi

(STR) yang masih berlaku

5) Surat keterangan sehat dari

dokter yang mempunyai Surat

Izin Praktik 6) Pas fotoberwarnaukuran 4 x 6

cm sebanyak 4(empat) lembar.


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 68 -


tempat kerja tentang kebutuhan tenaga (Permohonan Baru)


pimpinan tempat kerja

(perpanjangan)

9) Rekomendasi dari organisasi profesi

10) Surat Pernyataan Memiliki

Tempat Praktik mandiri atau

difasilitas Pelayanan Kesehatan

diluar Praktik mandiri.

3 Sistem, Mekanisme

dan Prosedur


loket informasi untuk







ditetapkan






persyaratan





terima berkas

b. Tim teknis melakukan peninjauan lapangan serta


c. Permohonan yang

disetujui/tidak disetujui akan tetap diterbitkan rekomendasi

OPD teknis


disetujui dikembalikan kepada

pemohon 7) Jika permohonan disetujui,

maka:

a. Petugas penerbitan melakukan

entry data pemohon dan melakukan proses penerbitan

dokumen perizinan


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 69 -




yang berwenang


dokumen izin pada loket penyerahan

4 Jangka Waktu

Pelayanan


penyelesaian izin Praktik tenaga Kesehatan sejak permohonan

diterima lengkap oleh Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan


adalah 7 ( tujuh ) hari kerja 2) Masa berlaku izin Praktik tenaga

Kesehatan ditentukan selama 5

(lima) Tahun


6 Produk : Izin Praktik/Kerja Tenaga Psikologi

Klinis

7 Pengelolaan

Pengaduan

1) SMS Center 08114501142



Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN PRAKTIK/KERJA

TENAGA PSIKOLOGI KLINIS meliputi :

1 Dasar Hukum : 1) Undang-Undang Republik


2009 tentang Kesehatan.

2) Undang-Undang No.18 tahun

2014 tentang kesehatan jiwa. 3) Undang-Undang Republik


2014 tentang tenaga Kesehatan

4) PeraturanWali Kota Palu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin

Praktik Kesehatan dan Sarana

Kesehatan.

5) Peraturan Daerah No.10 tahun

2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu pintu

6) Peraturan Walikota palu Nomor

1 tahun 2017 tentang

Pendelegasian Kewenangan dibidang Perizinan dan Non


Penanaman Modal dan




ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 70 -

2 Sarana dan





5) Ruang arsip

6) Toilet

3 Kompetensi


2) SMA

4 Pengawasan Internal





pelayanan





Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN PRAKTIK / KERJA

TENAGA KEPERAWATAN meliputi :

1 Jenis Pelayanan : Izin praktik /Kerja Perawat

2 Persyaratan : 1. Mengisi Formulir Permohonan

2. Fotocopy KTP

3. Fotocopy Ijazah keperawatan

atau ijazah pendidikan dengan kompotensi lebih tinggi yang

diakui oleh pemerintah

4. Fotocopy Surat Tanda Registrasi


5. Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai Surat

Izin Praktik

6. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6

cm sebanyak 4(empat) lembar 7. Surat keterangan dari pimpinan



8. Surat keterangan aktif kerja dari


9. Rekomendasi dari organisasi

profesi

10. Surat Pernyataan Memiliki Tempat Praktik mandiri atau

difasilitas Pelayanan

Kesehatan diluar Praktik

mandiri.


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 71 -

4 Sistem, Mekanisme

dan Prosedur









ditetapkan






persyaratan








c. Permohonan yang


OPD teknis




:




perizinan




yang berwenang

c. Pemohon dapat mengambil dokumen izin pada loket

penyerahan


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 72 -

5 Jangka Waktu

Pelayanan






adalah 7 ( tujuh )) hari kerja 2) Masa berlaku izin Praktik tenaga

kesehatan ditentukan selama 5

(lima) Tahun


7 Produk Pelayanan : Izin Praktik / Kerja Perawat

8 Penanganan

Pengaduan,saran

dan masukkan

1) SMS Center 08114501142


3) Email:

[email protected]


Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN PRAKTIK / KERJA

TENAGA KEPERAWATAN meliputi :





tentang tenaga Kesehatan

3) Undang-Undang republik

Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

4) Peraturan Menteri Kesehatan


Izin Praktik Perawat 5) Peraturan Wali Kota Palu Nomor

4 Tahun 2012 tentang Izin


Kesehatan.

6) Peraturan Daerah No. 10 tentang Penyelenggaraan Pelayanan

Terpadu satu pintu

7) Peraturan Walikota palu Nomor 1

tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan




Terpadu Satu Pintu.

2 Sarana dan

Prasarana dan/atau

fasilitas


2) Loket informasi dan pengaduan

3) Loket pelayanan 4) Loket penyerahan dan legalitas

5) Ruang arsip

6) Toilet



ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 73 -

3 Kompetensi


2) SMA

4 Pengawasan

Internal




7 Jaminan Keamanan

dan keselamatan

pelayanan


Memadai

8 Evaluasi Kinerja


Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN PRAKTIK/KERJA

TENAGA KEBIDANAN meliputi :

1 JenisPelayanan : Izin Praktik/Kerja Tenaga Kebidanan

2 Persyaratan : 1) Mengisi Formulir

Permohonan 2) Fotocopy STR yang masih

berlaku dan dilegalisasi

3) Fotocopy Ijazah Bidan

4) Fotocopy KTP 5) Surat pernyataan memiliki

tempat kerja di fasilitas

pelayanan kesehatan atau

tempat Praktik

6) Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki

Surat Izin Praktik

7) Surat keterangan dari

pimpinan tempat kerja tentang kebutuhan tenaga

(Permohonan Baru)

8) Surat keterangan aktif

kerja dari pimpinan tempat

kerja (perpanjangan) 9) Pas fotoberwarnaukuran 3

x 4 cm sebanyak 3 (tiga)

lembar

10) Rekomendasi dari organisasi Profesi

3 Sistem,MekanismedanProsedur




persyaratan, biaya dan

waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan

layanan perizinan


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 74 -


permohonan dengan dilengkapi persyaratan

yang telah ditetapkan

3) Pemohon



pendaftaran

4) Petugas di loket

pendaftaran melakukan

pemeriksaan berkas permohonan dan





a. Pemohon menerima

tanda terima berkas


serta melakukan

pembahasan

c. Permohonan yang disetujui/tidak disetujui

akan tetap diterbitkan





maka :


pemohon dan

melakukan proses

penerbitan dokumen

perizinan b. Dokumen perizinan

yang selesai dicetak oleh

petugas penerbitan,

selanjutnya di tanda

tangani oleh Pejabat yang berwenang.

c. Pemohon dapat

mengambil dokumen

izin pada loket penyerahan


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 75 -

5 JangkaWaktuPelayanan : 1) Jangka waktu proses

penyelesaian izin Praktik tenaga Kesehatan sejak

permohonan diterima

lengkap oleh Dinas

Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu adalah 7 (

tujuh ) hari kerja

2) Masa berlaku izin Praktik

tenaga Kesehatan di

tentukan selama 5 (lima) Tahun


7 ProdukPelayanan : Izin praktik / Kerja Bidan

8 PenangananPengaduan, saran danmasukkan

1) SMS Center 08114501142 2) Web:dpmptsp.palukota.go.id

3) Email:

[email protected]

m


Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN PRAKTIK/KERJA

TENAGA KEBIDANAN meliputi :

1 Dasar Hukum : 1) Undang - Undang Republik


2009 tentang Kesehatan

2) Undang-Undang No.36 Tahun

2014 tentang Tenaga Kesehatan



1464/Menkes/Per/2010

tentang Izin Dan

Penyelenggaraan Praktik Bidan.


No. 46 Tahun 2013 tentang

Registrasi Tenaga kesehatan.



Sistim Kesehatan Daerah




Kesehatan






ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 76 -

8) Peraturan Walikota Nomor 1

Tahun 2017 tentang


Perizinan dan Non Perizinan

kepada Kepala Dinas

Penanaman Modal Dan


2 Sarana dan




3) Loket pelayanan



3 Kompetensi


2) SMA




7 Jaminan Keamanan

dan keselamatan

pelayanan




Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN PRAKTIK

APOTEKER meliputi :

1 Jenis Pelayanan : Izin Praktik Apoteker

2 Persyaratan : 1) Mengisi Formulir Permohonan.

2) Fotocopy KTP. 3) Fotocopy ijazah terakhir.

4) Fotocopy naskah sumpah.

5) Fotocopy Surat Tanda Registrasi

Apoteker (STRA) yang dilegalisir

oleh KFN. 6) Surat keterangan sehat dan tidak

buta warna dari dokter yang

memiliki SIP.

7) Surat pernyataan mempunyai

tempat Praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan

fasilitas pelayanan kefarmasian

atau dari pimpinan fasilitas

produksi atau distribusi/penyaluran


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 77 -

8) Permohonan SIPA sebagai

Apoteker pendaping harus dinyatakan secara tegas

permintaan SIPA untuk tempat

pekerjaan kefarmasian

pertama,kedua atau ketiga

9) Surat rekomendasi dari organisasi profesi (IAI)

10) Surat Izin Kerja/Praktik Apoteker

asli (Untuk Perpanjangan Izin)





(perpanjangan) 13) Surat pernyataan tidak bekerja

sebagai penanggung jawab di

sarana/fasilitas kefarmasian

yang lain (bagi apoteker

penanggungjawab) 14) Pas foto berwarna ukuran 3 x 4

cm sebanyak 4 (empat) lembar

3 Sistem. Mekanisme dan Prosedur









3) Pemohon mengajukan /

memasukkan formulir dan

persyaratan yang diperlukan ke

loket pendaftaran 4) Petugas di loket pendaftaran



persyaratan 5) Jika tidak lengkap, maka berkas


untuk dilengkapi







ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 78 -

c. Permohonan yang






maka :



pemohon dan melakukan proses penerbitan dokumen

perizinan




yang berwenang



4 Jangka Waktu

Pelayanan



diterima lengkap, adalah 7

( tujuh) hari kerja

2) Masa berlaku izin Praktik tenaga kefarmasian ditentukan

selama 5 (lima) Tahun


6 Produk Pelayanan : Izin Praktik Apoteker

7 Penanganan Pengaduan, saran

dan masukkan

1) SMS Center 08114501142 2) Web: dpmptsp.palukota.go.id

3) Email:

[email protected]

Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN PRAKTIK APOTEKER

meliputi :



tentang Kesehatan

2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014

Tentang Tenaga Kesehatan.

3) Peraturan Pemerintah Republik


tentang Pekerjaan Kefarmasian.



ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 79 -


Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/Per/V/2011

tentang Registrasi, Izin

Praktik,dan Izin Kerja Tenaga

Kefarmasian.

5) Peraturan Menteri Kesehatan No.46 Tahun 2013 tentang

Registrasi Tenaga Kesehatan.



sistem Kesehatan Daerah. 7) Peraturan Wali Kota Palu Nomor



Kesehatan. 8) Peraturan Daerah No.10 Tahun




1 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan




2 Sarana dan




3) Loket pelayanan


5) Ruang arsip

6) Toilet

3 Kompetensi


2) SMA





pelayanan





ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 80 -


Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN TENAGA TEKNIS

KEFARMASIAN, meliputi :

1 Jenis Pelayanan : Izin kerja Tenaga Teknis

Kefarmasian


2) Fotocopy KTP

3) Fotocopy ijazah terakhir

4) Fotocopy naskah sumpah 5) Fotocopy Surat Tanda Registrasi

Tenaga Teknis Kefarmasian

(SIKTTK)

6) Surat pernyataan Apoteker atau

Pimpinan tempat Pemohon melaksanakan Pekerjaan

Kefarmasian

7) Surat keterangan sehat dan tidak

buta warna dari dokter yang memiliki SIP

8) Surat rekomendasi dari

organisasi profesi (PAFI)

9) Surat Izin Kerja Tenaga Teknis

Kefarmasian (SIKTTK) asli (Untuk Perpanjangan Izin)

10) Surat keterangan dari

pimpinan tempat kerja tentang

kebutuhan tenaga (Permohonan Baru)

11) Surat keterangan aktif kerja

dari pimpinan tempat kerja

(perpanjangan)

12) Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar, 3x4

cm sebanyak 2 (dua) lembar






yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan perizinan




3) Pemohon



diperlukan ke loket pendaftaran 4) Petugas di loket pendaftaran



persyaratan


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 81 -





terima berkas



c. Permohonan yang

disetujui/tidak disetujui

akan tetap diterbitkan rekomendasi OPD teknis




maka :




perizinan




yang berwenang



4 Jangka Waktu

Pelayanan




Penanaman Modal dan


Kota Palu adalah 7 (tujuh) hari kerja

2) Masa berlaku izin Praktik

tenaga Kesehatan ditentukan

selama 5 (lima) Tahun


6 Produk Pelayanan : Izin kerja Tenaga Teknis Kefarmasian

7 Penanganan

Pengaduan, saran dan masukkan

1) SMS Center 08114501142


[email protected]




ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 82 -


Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN TENAGA TEKNIS

KEFARMASIAN meliputi :



2009 tentang Kesehatan 2) Undang-Undang Republik

Indonesia No. 36 Tahun 2014


3) Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan

Kefarmasian.


Republik Indonesia Nomor 889 / Menkes / Per / V / 2011

tentang Registrasi,Izin

Praktik,dan Izin Kerja Tenaga

Kefarmasian.

5) Peraturan Menteri Kesehatan No.46 Tahun 2013 tentang

Registrasi Tenaga Kesehatan.


Nomor 1 Tahun 2010 tentang sistem Kesehatan Daerah.




Kesehatan. 8) Peraturan Daerah No. 10 Tahun




1 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan




2 Sarana dan




3) Loket pelayanan


5) Ruang arsip

6) Toilet

3 Kompetensi


2) SMA





ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 83 -

7 Jaminan Keamanan



Memadai

8 Evaluasi Kinerja




TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT,meliputi :

1 JenisPelayanan :

Izin Praktik/kerja Tenaga Kesehatan

Masyarakat (Epidemiologi Kesehatan, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu

Perilaku, Pembimbing Kesehatan

Kerja, Tenaga Administrasi dan

kebijakan Kesehatan, Tenaga

Biostatik dan kependudukan, dan Tenaga Kesehatan Reproduksi dan

Keluarga.

2 Persyaratan : 1) Mengisi Formulir Permohonan 2) Fotocopy KTP

3) Fotocopy Ijazah Kesehatan

Masyarakat / Profesi atau ijazah

pendidikan dengan kompotensi

lebih tinggi yang diakui oleh pemerintah

4) Fotocopy Surat Tanda Registrasi


5) Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai Surat Izin

Praktik



tenaga (Permohonan Baru) 7) Surat keterangan aktif kerja dari


(perpanjangan)

8) Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4(empat) lembar

9) Rekomendasi dari organisasi

profesi

3 Sistem, Mekanisme

dan Prosedur











ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 84 -

3) Pemohon





permohonan dan kelengkapan persyaratan



untuk dilengkapi


terima berkas


peninjauan lapangan serta melakukan pembahasan

c. Permohonan yang



rekomendasi OPD teknis d. Permohonan yang tidak


kepada pemohon








penerbitan, selanjutnya ditandatangani oleh Pejabat

yang berwenang



penyerahan

4 JangkaWaktuPelaya

nan

: 1) Jangka waktu proses penyelesaia

nizin Praktik tenaga Kesehatan

sejak permohonan diterima lengkap oleh DinasPenanaman


Satu Pintu Kota Palu adalah 7

(tujuh) hari kerja

2) Masa berlaku izin Praktik tenaga kesehatan ditentukan selama 5

(lima) Tahun


6 ProdukPelayanan : Izin Praktik / kerja Tenaga Kesehatan

Masyarakat


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 85 -

8 PenangananPengadu

an,sarandanmasukkan

1) SMS Center 08114501142

2) Web dpmptsp.palukota.go.id 3) Email

[email protected]


Penyampaian Pelayanan (Manufactoring Delivery) IZIN PRAKTIK / KERJA TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, meliputi :

1 Dasar Hukum : 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun

2009 tentang Kesehatan.



Tentang Tenaga Kesehatan. 3) Peraturan Daerah No.10 Tahun


PelayananTerpadu Satu Pintu


Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Praktik Kesehatan dan

Sarana Kesehatan.


Nomor 1 tahun 2017 tentang pendelegasian Kewenangan




Satu Pintu

2 Sarana dan

Prasarana dan/atau

fasilitas


AC



5) Ruang arsip

6) Toilet

3 Kompetensi

Pelaksana

1) Sarjana

2) SMA




7 Jaminan Keamanan

dan keselamatan

pelayanan


8 Evaluasi Kinerja




ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 86 -



TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN, meliputi :

1 JenisPelayanan :

Izin Praktik / Kerja Kesehatan

Sanitasi Lingkungan (Tenaga

Sanitasi Lingkungan, Entomolog Kesehatan, Mikrobiologi Kesehatan)


2) Fotocopy KTP 3) Fotocopy Ijazah Sanitasi

Lingkungan atau ijazah

pendidikan dengan kompotensi

lebih tinggi yang diakui oleh

pemerintah 4) Fotocopy Surat Tanda Registrasi



dokter yang mempunyai Surat Izin Praktik




7) Surat keterangan aktif kerja dari pimpinan tempat kerja

(perpanjangan)


cm sebanyak 4(empat) lembar 9) Rekomendasi dari organisasi

profesi

3 Sistem,Mekanisme

dan Prosedur


pada loket informasi untuk mendapatkan informasi













persyaratan

5) Jika tidak lengkap, maka berkas dikembalikan pada pemohon

untuk dilengkapi


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 87 -








OPD teknis




maka :

a. Petugas penerbitan melakukan entry data pemohon dan


dokumen perizinan




yang berwenang


penyerahan

4 JangkaWaktuPelayanan

: 1) Jangka waktu proses penyelesaian izin Praktik tenaga



Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu adalah 7 (tujuh)

harikerja



(lima) Tahun


6 Produk Pelayanan : Izin Praktik/Kerja Tenaga Kesehatan

Sanitasi Lingkungan


dan masukkan

1) SMS Center 08114501142 2) Webdpmptsp.palukota.go.id

3) Email

[email protected]



ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 88 -



TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN, meliputi :







2015 Tentang Penyelenggaraan PelayananTerpadu Satu Pintu



Praktik Kesehatan dan Sarana Kesehatan.




perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal


Pintu

2 Sarana dan

Prasarana dan/atau

fasilitas


AC



5) Ruang arsip

6) Toilet

3 Kompetensi

Pelaksana

1) Sarjana 2) SMA




7 Jaminan Keamanan



Memadai

8 Evaluasi Kinerja



ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 89 -


Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN KERJA / PRAKTIK

TENAGA GIZI meliputi :

1 Jenis Pelayanan : Izin Kerja / Praktik Tenaga Gizi

Nutrisionis dan Dietisien

2 Persyaratan : 1) Mengisi Formulir Permohonan.

2) Fotocopy KTP.

3) fotokopi ijazah yang dilegalisir;

4) fotokopi STR Tenaga Gizi yang masih berlaku;

5) surat keterangan sehat dari

dokter yang memiliki Surat Izin

Praktik;

6) Surat keterangan dari pimpinan tempat kerja tentang kebutuhan




8) surat pernyataan memiliki

tempat kerja di Fasilitas

Pelayanan Kesehatan atau

tempat Praktik Pelayanan Gizi secara mandiri;

9) Pas foto terbaru ukuran 4X6 cm

sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar

belakang merah; 10) Rekomendasi dari Organisasi

Profesi.

3 Sistem. Mekanisme

dan Prosedur





yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan

perizinan.



persyaratan yang diperlukan ke loket pendaftaran.

3) Petugas di loket pendataan

melakukan pengimputan

kedalam Sistem serindu. 4) Pemohon menerima tanda

terima berkas.

5) Tim teknis melakukan


melakukan pembahasan a. Permohonan yang disetujui

/tidak disetujui akan tetap

diterbitkan rekomendasi

OPD teknis


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 90 -

b. Permohonan yang tidak


6) Jika permohonan disetujui ,

maka:




perizinan




yang berwenang


penyerahan

4 Jangka Waktu Pelayanan

: 1) Jangka waktu proses penyelesaian izin kerja/Praktik

tenaga Gizi sejak permohonan

diterima lengkap, adalah 7

(Tujuh) hari kerja

2) Masa berlaku izin Praktik tenaga gizi ditentukan selama 5

(lima) Tahun


6 Produk Pelayanan : Izin Kerja/Praktik Tenaga Gizi

Nutrisionis dan Dietisien

7 Penanganan

Pengaduan, saran

dan mekanisme

1) SMS Center 08114501142


3) Email:

[email protected]

Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN KERJA / PRAKTIK

TENAGA GIZI, meliputi :



tentang Kesehatan.


Indonesia No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.



PelayananTerpadu Satu Pintu 4) Peraturan Wali Kota Palu Nomor



Kesehatan.



ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 91 -






Pintu

2 Sarana dan

Prasarana dan/atau

fasilitas


AC



11) Ruang arsip

12) Toilet

3 Kompetensi


4) SMA




7 Jaminan Keamanan



Memadai

8 Evaluasi Kinerja


Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN PRAKTIK / KERJA

KETERAPIAN FISIK meliputi :

1 Jenis Pelayanan :

Izin Praktik / Kerja Keterapian Fisik

(Terapis Wicara, Fisioterapi,

Akupunktur, dan Okupasi Terapi)


2) Fotocopy KTP

3) Fotocopy ijazah yang disahkan

oleh pimpinan penyelenggara

pendidikan Keterapian Fisik 4) Surat keterangan sehat dari

dokter yang memiliki SIP





(perpanjangan)

7) Pas foto 3 x 4 sebanyak 4 (empat) lembar

3 Sistem, Mekanisme

dan Prosedur






ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 92 -





ditetapkan






persyaratan





terima berkas



c. Permohonan yang


OPD teknis



kepada pemohon 7) Jika permohonan disetujui, maka

:




perizinan




yang berwenang



4 Jangka Waktu

Pelayanan





Terpadu Satu Pintu Kota Palu adalah 7 (tujuh) hari kerja


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 93 -


kesehatan ditentukan selama 5 (lima) Tahun


7 Produk Pelayanan : Izin Praktik Terapis Wicara

8 Penanganan


1) SMS Center 08114501142


[email protected]


Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN PRAKTIK / KERJA KETERAPIAN FISIK meliputi :

1 Dasar Hukum : 1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan

2) Undang-Undang No.36 Tahun

2014 tentang tenaga kesehatan

3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 867 /

Menkes / Per/ VIII / 2004 tentang

Registrasi dan Praktik Terapis

Wicara 4) Peraturan Daerah Kota Palu


Sistim Kesehatan Daerah


Tahun 2012 tentang Izin Praktik Kesehatan dan Sarana Kesehatan



Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7) Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1

tahun 2017 tentang pendelegasian

Kewenangan perizinan dan non

perizinan kepada Dinas


2 Sarana dan





5) Ruang arsip

6) Toilet

3 Kompetensi


2) SMA

4 Pengawasan

Internal







ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 94 -

7 Jaminan

Keamanan dan keselamatan

pelayanan


8 Evaluasi Kinerja



Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN PRAKTIK / KERJA KETEKNISIAN MEDIS meliputi :

1 Jenis Pelayanan :

Izin Praktik / Kerja Keteknisian Medis (Refraksionis Optisien,

Perekam Medis dan Informasi

Kesehatan, Teknik Kardiovaskuler,

Teknisi Pelayanan darah, Teknisi

Gigi, Penata Anastesi, Terapis Gigi dan Mulut, Audiologis)


2) Fotocopy KTP 3) Fotocopy ijazah pendidikan

Keteknisian Medis



5) Surat Izin Praktik / Kerja Asli (bagi Perpanjangan) (Untuk

semua Izin Praktik / Kerja)





(perpanjangan)

8) Rekomendasi dari organisasi profesi


cm sebanyak 4 (empat) lembar.

3 Sistem, Mekanisme

dan Prosedur









ditetapkan

3) Pemohon




ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 95 -



persyaratan



untuk dilengkapi 6) Jika lengkap, maka :


terima berkas



c. Permohonan yang


tetap diterbitkan rekomendasi OPD teknis



kepada pemohon

7) Jika permohonan disetujui, maka a. Petugas penerbitan







ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang



penyerahan

4 Jangka Waktu

Pelayanan


penyelesaian izin Praktik tenaga


diterima lengkap oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan


adalah 7 (Tujuh) hari kerja

2) Masa berlaku izin Praktik tenaga kesehatan ditentukan selama 5

(lima) Tahun


6 Produk Pelayanan : Izin Praktik / Kerja Keteknisian

Medis

7 Penanganan

Pengaduan, saran

dan masukkan

1) SMS Center 08114501142


3) Email:

[email protected]



ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 96 -



KETEKNISIAN MEDIS meliputi :




2) Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan

3) Keputusan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 544

/ Menkes / SK / vi / 2002 tentang Registrasi dan Izin

Kerja Refraksionis Optisien



Sistim Kesehatan Daerah 5) Peraturan Wali Kota Palu


Izin Praktik Kesehatan dan

Sarana Kesehatan.

6) Peraturan Daerah No.10 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan







Satu Pintu

2 Sarana dan

Prasarana dan/atau

fasilitas


AC



5) Ruang arsip

6) Toilet

3 Kompetensi


2) SMA





pelayanan


8 Evaluasi Kinerja



ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 97 -



TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, meliputi :

1 Jenis Pelayanan

:

Izin Praktik / Kerja Tenaga Teknik

Biomedika (Radiografer,

Elektromedis, Ahli Teknologi Laboratorium Medik, Fisikawan

Medik, Radioterapis, Ortotik

Prostetik)


2) Fotocopy KTP

3) Fotocopy Ijazah Tenaga Teknik

Biomedika

4) Surat Keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP



tenaga (Permohonan Baru) 6) Surat keterangan aktif kerja dari


(perpanjangan)

7) Rekomendasi organisasi profesi

3 Sistem, Mekanisme

dan Prosedur









ditetapkan


memasukkan formulir dan persyaratan yang diperlukan ke

loket pendaftaran








terima berkas




ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 98 -

c. Permohonan yang






maka:




perizinan




yang berwenang



4 Jangka Waktu

Pelayanan





Terpadu Satu Pintu Kota Palu adalah 7 (tujuh) hari kerja



(lima) Tahun


6 Produk Pelayanan : Izin Praktik / Kerja Tenaga Teknik Biomedika

7 Penanganan

Pengaduan, saran

dan masukkan

1) SMS Center 08114501142



Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN PRAKTIK / KERJA

TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA meliputi :



tentang Kesehatan

2) Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan



Sistem Kesehatan Daerah



ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 99 -


4 Tahun 2012 tentang Izin Praktik Kesehatan dan Sarana

Kesehatan.



Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6) Peraturan Wali Kota Palu Nomor





Pintu


fasilitas



3) Loket pelayanan

4) Loket penyerahan dan legalitas 5) Ruang arsip

6) Toilet

3 Kompetensi Pelaksana

1) Sarjana 2) SMA




7 Jaminan Keamanan

dan keselamatan

pelayanan


8 Evaluasi Kinerja


Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN PRAKTIK / KERJA

TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL, meliputi :

1 JenisPelayanan :

Izin Praktik / Kerja Tenaga

Kesehatan Tradisional (Tenaga

Kesehatan Tradisional Ramuan,

Tenaga Kesehatan Tradisional

Keterampilan)


2) Fotocopy KTP

3) Fotocopy Ijazah Tenaga Kesehatan Tradisional

4) Surat Keterangan sehat dari






(perpanjangan)


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 100 -

7) Rekomendasi organisasi profesi

yang diakui kementrian kesehatan

8) Pas foto berwarna ukuran 3x4

sebanyak 2 lembar

3 Sistem, Mekanisme dan Prosedur









3) Pemohon


formulir dan persyaratan yang diperlukan ke loket pendaftaran






untuk dilengkapi


terima berkas



melakukan pembahasan c. Permohonan yang



OPD teknis


pemohon


maka: a. Petugas penerbitan







ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 101 -



4 Jangka Waktu

Pelayanan


penyelesaian izin Praktik / kerja

tenaga Kesehatan sejak permohonan diterima lengkap

oleh Dinas Penanaman Modal


Pintu Kota Palu adalah 7 (Tujuh) hari kerja



(lima) Tahun


6 ProdukPelayanan : Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional

7 PenangananPengadu

an, saran danmasukkan

1) SMS Center 08114501142

2) Web:dpmptsp.palukota.go.id 3) Email:

[email protected]


Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN PRAKTIK / KERJA TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL meliputi :

1 Dasar Hukum : 1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan

2) Undang-Undang No.36 Tahun 2014

tentang tenaga kesehatan

3) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan

Kesehatan Tradisional

4) Peraturan Daerah Kota PaluNomor

1 Tahun 2010 tentang Sistim Kesehatan Daerah

5) PeraturanWali Kota PaluNomor 4

Tahun 2012 tentang Izin Praktik

Kesehatan dan Sarana Kesehatan.




tahun 2017 tentang pendelegasian Kewenangan perizinan dan non

perizinan kepada Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu

2 Sarana dan

Prasarana

dan/atau fasilitas



3) Loket pelayanan




ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 102 -

5) Ruang arsip

6) Toilet

3 Kompetensi


2) SMA

4 Pengawasan

Internal



6 Jaminan

Pelayanan

Kode Etik Pegawai

7 Jaminan

Keamanan dan

keselamatan

pelayanan


8 Evaluasi Kinerja



Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN SARANA APOTEK,

meliputi :

1 Jenis Pelayanan : Izin Sarana Apotek

2 Persyaratan : 1) Mengisi formulir permohonan 2) Foto copy Surat Izin Kerja

Apoteker (SIKA) yang masih

berlaku

3) Foto copy KTP 4) Foto copy denah bangunan

5) Fotocopy Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP)

6) Surat yang menyatakan status

bangunan dalam bentuk akte hak milik / sewa / kontrak

7) Daftar asisten apoteker dengan

mencantumkan nama alamat,

tanggal lulus dan nomor Surat Izin Kerja Asisten Apoteker

(SIKAA)

8) Asli dan fotocopy daftar

terperinci alat perlengkapan

Apotek 9) Surat pernyataan dari Apoteker

Pengelola Apotek bahwa tidak

bekerja tetap pada perusahaan

farmasi lain dan tidak menjadi Apoteker Pengelola Apotek di

Apotek lain

10) Foto copy surat izin atasan

bagi pemohon Pegawai Negeri,

anggota ABRI, dan pegawai Instansi Pemerintah lainnya


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 103 -

11) Akte perjanjian kerja sama

Apoteker Pengelola Apotek dengan pemilik sarana Apotek

12) Surat pernyataan pemilik

sarana tidak terlibat

pelanggaran Peraturan

Perundang-undangan dibidan obat

13) Surat Izin Apotek Asli










3) Pemohon








untuk dilengkapi






c. Permohonan yang disetujui/tidak disetujui



d. Permohonan yang tidak disetujui dikembalikan

kepada pemohon


maka :




perizinan


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 104 -






Pintu Kota Palu c. Pemohon dapat mengambil


penyerahan

4 Jangka Waktu

Pelayanan


penyelesaian izin sarana




Kota Palu adalah 10 (Sepuluh)

hari kerja

2) Masa berlaku izin sarana kesehatan ditentukan selama 5

(lima) Tahun


6 Produk Pelayanan : Izin Sarana Apotek


dan masukkan


3) Email:

[email protected]

Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN SARANA APOTEK,

meliputi :

1 Dasar Hukum : 1) Undang - undang Republik


tentang Psikotropika

2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 143, Tambahan

Lembaran Negara Republik


3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang

Pengamanan sediaan farmasi

Dan alat Kesehatan ( Lembaran

Negara Nomor 138 tahun 1998

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);

4) Peraturan Meteri Kesehatan


Apotik.



ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 105 -


2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Tahun 2017 tentang

Pendelegasiaan Kewenangan

Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal


Pintu.

2 Sarana dan

Prasarana

dan/atau fasilitas



3) Loket Pelayanan



3 Kompetensi


2) SMA

4 Pengawasan




7 Jaminan


pelayanan


Kepada Masyarakat




Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN SARANA TOKO

OBAT, meliputi :

1 Jenis Pelayanan : Izin Sarana Toko Obat


2) Foto copy KTP pemilik toko obat

3) Foto copy KTP penanggung

jawab toko obat 4) Foto copy Ijazah dan Surat Izin

Kerja Asisten Apoteker (SIKAA)

yang masih berlaku

5) Surat pernyataan kesediaan

bekerja Asisten Apoteker sebagai penaggung jawab teknis

6) Surat Izin Toko Obat asli (bila

perpanjangan izin)

3 Sistem, Mekanisme

dan Prosedur







ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 106 -




ditetapkan

3) Pemohon










terima berkas



c. Permohonan yang





kepada pemohon





perizinan



penerbitan, selanjutnya ditandatangani oleh Kepala



Pintu Kota Palu


penyerahan


: 1) Jangka waktu proses penyelesaian izin sarana




Kota Palu adalah 10 (Sepuluh)

hari kerja


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 107 -

2) Masa berlaku izin sarana


5 Biaya/tarif : Rp. 0 (Nol)

6 Produk Pelayanan : Izin Sarana Toko Obat

7 Penanganan


1) SMS Center 08114501142


[email protected]


Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN SARANA TOKO OBAT,

meliputi :

1 Dasar Hukum : 1) Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 36 tahun 2009

tentang Kesehatan

2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997

tentang Psikotropika.

3) Undang-undang No 36 Tahun

2014 tentang tenaga kesehatan. 4) Undang-undang No. 35 Tahun

2009 tentang Narkotika.

5) Peraturan pemerintah Republik


tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.


Republik Indonesia Nomor: 331 /

Menkes / SK /X/2002. Tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor

167/kab/b.viii/1972 tentang

pedagang eceran obat. 7) Peraturan Daerah Kota Palu


Sistem Kesehatan Daerah.


4 Tahun 2012 tentang Izin Praktik Kesehatan dan Sarana

Kesehatan




Tahun 2017 tentang




Pintu.



ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 108 -

2 Sarana dan





5) Ruang Arsip

6) WC

3 Kompetensi


2) SMA

4 Pengawasan Internal



6 Jaminan Pelayanan

Kode Etik Pegawai

7 Jaminan


pelayanan


Kepada Masyarakat




Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN USAHA SARANA

OPTICAL, meliputi :

1 JenisPelayanan : Izin Usaha Sarana Optical


2) Foto copy KTP pemilik sarana

optikal

3) Surat pernyataan kesediaan refraksionis optisien untuk

menjadi penanggung jawab

pada optikal/laboratorium

optik yang akan didirikan

dengan kelengkapan : a. Surat perjanjian pemilik

sarana dengan

refraksionis optisien

tersebut b. Foto copy KTP

refraksionis optisien

c. Foto copy ijazah

refraksionis optisien yang

dilegalisir d. Surat keterangan sehat

dari Dokter

e. Pas foto ukuran 4 x 6

sebanyak 3 lembar 4) Surat pernyataan kerjasama

dari Laboratorium optik

tempat pemprosesan lensa-

lensa pesanan, bila optikal

tidak memiliki laboratorium sendiri


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 109 -

5) Daftar sarana dan peralatan

yang digunakan 6) Denah ruangan dibuat dengan

skala 1 : 100

3 Sistem, mekanisme dan

Prosedur






perizinan


permohonan dengan

dilengkapi persyaratan yang telah ditetapkan

3) Pemohon



pendaftaran


melakukan pemeriksaan

berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan





terima berkas




/ tidak disetujui akan

tetap diterbitkan

rekomendasi OPD teknis d. Permohonan yang tidak


kepada pemohon








petugas penerbitan, selanjutnya ditandatangani

oleh Kepala Dinas

Penanaman Modal dan


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 110 -




penyerahan

4 JangkaWaktuPelayanan : 1) Jangkawaktu proses penyelesaianizinsaranaKesehat

ansejakpermohonanditerimale

ngkapolehDinasPenanaman

Modal danPelayananTerpaduSatuPint

u Kota Palu adalah 10

(Sepuluh) harikerja


kesehatan ditentukan selama 5 (lima)Tahun


6 ProdukPelayanan : Izin Sarana Optical



3) Email:

[email protected]


Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN SARANA OPTICAL,

meliputi :


Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

2) Undang-undang Republik


tentang Perlindungan Konsumen

3) Undang - undang No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan



24/Menkes/sk/XI/2002 Tentang Pedoman Penyelenggaraan

Optikal



Sistem Kesehatan Daerah 6) Peraturan Wali Kota Palu Nomor



Kesehatan. 7) Peraturan Daerah No.10 Tahun





ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 111 -


Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan


kepada dinas penanaman modal

dan pelayanan terpadu satu pintu

2 Sarana dan

Prasarana

dan/atau fasilitas



3) Loket Pelayanan

4) Loket Penyerahan dan Legalitas 5) Ruang Arsip

6) WC


1) Sarjana 2) SMA

4 Pengawasan



6 Jaminan


7 Jaminan

Keamanan dan

keselamatan

pelayanan


Kepada Masyarakat

8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana



Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN TOKO ALAT

KESEHATAN, meliputi :

1 JenisPelayanan : Izin Toko Alat Kesehatan

2 Persyaratan : 1) Mengisi Formulir Permohonan 2) Foto copy KTPyang berlaku

3) Foto copy bukti kepemilikan

sarana sewa atau kontrak

4) Foto copy izin IMD

5) Peta lokasi dan denah lingkungan


Prosedur






perizinan


permohonan dengan

dilengkapi persyaratan yang telah ditetapkan


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 112 -

3) Pemohon


diperlukan ke loket

pendaftaran







a.Pemohon menerima tanda

terima berkas

b.Tim teknis melakukan peninjauan lapangan serta



/ tidak disetujui akan tetap

diterbitkan rekomendasi OPD teknis

d.Permohonan yang tidak



maka :

d. Petugas penerbitan



dokumen perizinan

e. Dokumen perizinan yang


selanjutnya




f. Pemohon dapat mengambil


penyerahan

4 Jangka Waktu

Pelayanan






Kota Palu adalah 7 (tujuh)

hari kerja


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 113 -




6 ProdukPelayanan : IzinToko Alat Kesehatan

7 PenangananPengaduan,

saran danmasukkan

4) SMS Center 08114501142


[email protected]


Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN TOKO ALAT

KESEHATAN, meliputi :



tentang Kesehatan

2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen


Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Kesehatan Daerah




Kesehatan. 5) Permenkes no.1191 tahun 2010

tentang izin toko alat kesehatan



Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7) Peraturan Walikota Nomor 1

Tahun 2017 tentang

Pendelegasiaan Perizinan dan Non

Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu.

2 Sarana dan Prasarana

dan/atau fasilitas



3) Loket Pelayanan



3 Kompetensi


2) SMA

4 Pengawasan



6 Jaminan




ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 114 -

7 Jaminan

Keamanan dan

keselamatan pelayanan


Kepada Masyarakat

8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana



Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN LABORATORIUM

KLINIK UMUM , meliputi :

1 JenisPelayanan : IzinLaboratorium KlinikUmum


2) Fotocopy KTP 3) SIP dokter penanggung jawab

dan SIP paramedis

4) Kopian pendirian badan usaha

kecuali untuk kepemilikan perorangan

5) SIP dokter ahli

penanggungjawab sesuai

dengan pelayanan yang

dilakukan(Khusus Klinik Utama)

6) Surat pernyataan dokter

penanggung jawab klinik

bertanggung jawab penuh

terhadap penyelenggara klinik secara medis dan administratif

7) Denah bangunan yang

merupakan tempat Praktik

yang menetap yang terdiri dari : ruang periksa, ruang tunggu,

ruang kamar mandi/WC

8) Rekomendasi dari dinas

kesehatan setempat

9) Surat pernyataan bersedia membantu puskesmas

setempat menangani

wabah/kejadian luar biasa

(KLB) 10) Rekomendasi Kelayakan

Lingkungan

(AMDAL/UKL/UPL)

11) Akte Pendirian Perusahaan

12) Keterangan domisili perusahaan yang ber Dinas

hukum

13) Fotocopy Izin Gangguan (HO)


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 115 -

14) Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) 15) Surat pernyataan

melaksanakan kegiatan

rujukan

16) Profil Klinik yang didalamya

memuat tentang semua peralatan diagnostik dan terapi

sederhana, peralatan gawat

darurat sederhana, dan obat-

obatan pelayanan medik dasar

serta daftar tenaga medis, paramedis dan ketenagaan non

medis)

17) Bukti hak kepemilikan/Surat

pernyataan sewa bangunan minimal 5 tahun apabila

bangunan belum milik pribadi

18) Surat keterangan persetujuan

lokasi dari pemerintah daerah

setempat 19) Persyaratan administrasi lain

sesuai dengan ketentuan

peraturan UU.

20) Dokumen upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya

pemantauan lingkungan (UPL)
















persyaratan


untuk dilengkapi




ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 116 -



c. Permohonan yang






kepada pemohon





perizinan








penyerahan

5 JangkaWaktuPelayana

n


penyelesaian izin sarana Klinik




Kota Palu adalah7 (tujuh) hari

kerja

2) Masa berlaku Izin sarana Klinik



7 ProdukPelayanan : Izin Laboratorium Klinik Umum



3) Email:

[email protected]



ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 117 -


Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN LABORATORIUM

KLINIK UMUM , meliputi :

1 Dasar Hukum : 1) Undang-UndangNomor 4 tahun

1994 tentang Pembentukan

Kotamadya Daerah Tingkat II Palu ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1994 Nomor

38,Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3555);

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan (lembaran

Negara RepublikndonesiaTahun

2009 Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3495 );


Republik Indonesia Nomor 9

Tahun 2014 tentang Klinik. 4) Peraturan Menteri Kesehatan


920/MENKES/PER/XII/1986

tentang Upaya Pelayanan Kesehatan swasta dibidang

medik,Jo.PeraturanMenteriKeseh

atan R.I Nomor

084/Menkes/Per/II/1990

tentang Perubahanatas Permenkes

920/MENKES/PER/XII/1986.

5) KeputusanMenteriKesehatan R.I

Nomor 030/Dirhub/1972 tanggal

04 September 1972 tentang standarisasi Obat-obat dan alat –

alat kedokteran;


Nomor 25 Tahun 2001 tentang Hygiene dan sanitasi.


Nomor 660.1/145/tahun 2003

tentang Upaya Pengelolaan

Lingkungan (UKL)/upaya pemantauan Lingkungan (UPL).









ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 118 -

Pintu

2 Sarana dan

Prasarana

dan/atau fasilitas



3) Loket Pelayanan



3 Kompetensi


2) SMA

4 Pengawasan




7 Jaminan

Keamanan dan

keselamatan

pelayanan



8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana



Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN LABORATORIUM

KLINIK KHUSUS, meliputi :

1 JenisPelayanan : IzinLaboratorium KlinikKhusus


2) Fotocopy KTP 3) SIP dokter penanggung jawab

dan SIP paramedis

4) Kopian pendirian badan usaha

kecuali untuk kepemilikan perorangan

5) SIP dokter ahli









merupakan tempat Praktik yang

menetap yang terdiri dari : ruang periksa, ruang tunggu,



ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 119 -

8) Rekomendasi dari dinas

kesehatan setempat 9) Surat pernyataan bersedia

membantu puskesmas setempat

menangani wabah/kejadian luar

biasa (KLB)

10) Rekomendasi Kelayakan Lingkungan

(AMDAL/UKL/UPL)


12) Keterangan domisili

perusahaan yang ber Dinas hukum

13) Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

14) Surat pernyataan melaksanakan kegiatan

rujukan


memuat tentang semua

peralatan diagnostik dan terapi sederhana, peralatan gawat

darurat sederhana, dan obat-


serta daftar tenaga medis, paramedis dan ketenagaan non

medis)

16) Bukti hak kepemilikan/Surat

pernyataan sewa bangunan

minimal 5 tahun apabila bangunan belum milik

pribadi

17) Surat keterangan persetujuan

lokasi dari pemerintah daerah setempat

18) Persyaratan administrasi lain


peraturan UU.

19) Dokumen upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya

pemantauan lingkungan

(UPL)

4 Sistem, mekanisme

dan Prosedur









ditetapkan


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 120 -

3) Pemohon








untuk dilengkapi


terima berkas



c. Permohonan yang



OPD teknis d. Permohonan yang tidak


kepada pemohon











Pintu Kota Palu


penyerahan


: 1) Jangka waktu proses penyelesaian izin sarana Klinik



Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Paluadalah 7 (tujuh) hari

kerja

2) Masa berlaku Izin sarana Klinik



ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 121 -


7 ProdukPelayanan : Izin Laboratorium Klinik Khusus

8 PenangananPengadua

n, saran danmasukkan

1) SMS Center 08114501142


[email protected]


Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN LABORATORIUM KLINIK KHUSUS, meliputi :

1 Dasar Hukum : 1) Undang-UndangNomor 4 tahun 1994

tentangPembentukanKotamadya

Daerah Tingkat II Palu ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun

1994 Nomor 38,Tambahan Lembaran Negara Republik


2) Undang-UndangRepublik

Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan (lembaran

Negara RepublikndonesiaTahun

2009 Nomor 144,Tambahan


Indonesia Nomor 3495 ); 3) PeraturanMenteriKesehatanRepubl

ik Indonesia Nomor 9 Tahun

2014 tentangKlinik.

4) PeraturanMenteriKesehatanRepublik Indonesia Nomor


tentangUpayaPelayananKesehatan

swastadibidangmedik,Jo.Peratura

nMenteriKesehatan R.I Nomor 084/Menkes/Per/II/1990

tentangPerubahanatasPermenkes

920/MENKES/PER/XII/1986.

5) KeputusanMenteriKesehatan R.I Nomor 030/Dirhub/1972 tanggal

04 September 1972 tentang

standarisasi Obat-obat dan alat –

alat kedokteran;

6) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 25 Tahun 2001 tentang

Hygiene dan sanitasi.

7) Peraturan Daerah Kota PaluNomor

660.1/145/tahun 2003 tentang

Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/upaya pemantauan

Lingkungan (UPL).



ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 122 -




Tahun 2017 tentang


perizinan dan non perizinan kepada dinas penanaman modal

dan pelayanan perizinan terpadu

satu pintu.

2 Sarana dan

Prasarana dan/atau

fasilitas



3) Loket Pelayanan



3 Kompetensi


2) SMA





pelayanan




Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN MENDIRIKAN

RUMAH SAKIT UMUM KELAS C DAN D, meliputi :

1 Jenis Pelayanan : Izin Mendirikan Rumah Sakit

Umum Kelas C Dan D

2 Persyaratan : 1) Mengisi Formulir Permohonan 2) Foto Copy Akte Pendirian yang

ber Dinas hukum, Kecuali

Instansi pemerintah /

Pemerintah daerah. 3) Studi Kelayakan

4) Denah bangunan teknis

5) Dokumen Pengelolaan Dan

Pemantauan Lingkungan

6) Foto Copy Sertifikat Kepemilikan Tanah.

7) Foto Copy IMB.

8) Rekomendasi Dari pejabat Yang

Berwenang di bidang Kesehatan.

3 Sistem, mekanisme

dan Prosedur






ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 123 -





ditetapkan






persyaratan





terima berkas



c. Permohonan yang





kepada pemohon 7) Jika permohonan disetujui, maka

:




perizinan








penyerahan

4 Jangka Waktu

Pelayanan




diterima lengkap adalah 20 (Dua Puluh) hari kerja

2) Masa berlaku 1 (satu) Tahun

Selama Masih Melakukan


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 124 -

Kegiatan Pendirian Bangunan


6 Produk Pelayanan : Izin Mendirikan Rumah Sakit

Umum Kelas C Dan D

7 Penanganan

Pengaduan, saran

dan masukkan

1) SMS Center 08114501142

2) Web:bp2t.palukota.go.id



Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN MENDIRIKAN RUMAH

SAKIT UMUM KELAS C DAN D, meliputi :

1 Dasar Hukum : 1) Undang - Undang Nomor 44

Tahun 2009 tentang Rumah Sakit




3) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah.

4) Peraturam Menteri Kesehatan

Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan perizinan

Rumah sakit


Nomor 134/ Menkes / SK / IV /

78 Tahun 1978 Tentang susunan Organisasi Rumah

Sakit.


Nomor 25 Tahun 2001 tentang Hygiene dan sanitasi.


Nomor 10 Tahun 2015 Tentang


Terpadu Satu Pintu. 8) Peraturan Walikota Nomor 1

Tahun 2017 tentang


perizinan dan non perizinan kepada dinas penanaman modal

dan pelayanan perizinan

terpadu satu pintu.

2 Sarana dan

Prasarana dan/atau

fasilitas


AC


3) Loket pelayanan

4) Loket penyerahan dan legalitas 5) Ruang arsip

6) Toilet

3 Kompetensi 1) Sarjana



ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 125 -

Pelaksana 2) SMA




7 Jaminan Keamanan

dan keselamatan

pelayanan


Memadai

8 Evaluasi Kinerja



Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN OPERASIONAL

RUMAH SAKIT UMUM KELAS C DAN D, meliputi :

1 Jenis Pelayanan : Izin Oprasional Rumah Sakit Umum

Kelas C Dan D


2) Foto Copy Akte Pendirian yang

ber Dinas hukum,Kecuali






6) Foto Copy Sertifikat Kepemilikan Tanah.

7) Foto Copy IMB.


Berwenang di bidang Kesehatan.

3 Sistem, mekanisme

dan Prosedur









ditetapkan






persyaratan




ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 126 -

untuk dilengkapi


terima berkas



melakukan pembahasan c. Permohonan yang



OPD teknis


pemohon


maka: a. Petugas penerbitan melakukan

entry data pemohon dan


dokumen perizinan

b. Dokumen perizinan yang selesai dicetak oleh petugas




Kota Palu



penyerahan

4 Jangka Waktu

Pelayanan



Kesehatan sejak permohonan diterima lengkap adalah 20 (Dua

Puluh) hari kerja

2) Masa berlaku 5 (lima) Tahun

Untuk Kegiatan Operasional

Bangunan


6 Produk Pelayanan : Izin Operasional Rumah Sakit

Umum Kelas C Dan D


dan masukkan


3) Email:

[email protected]


Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN OPERASIONAL RUMAH

SAKIT UMUM KELAS C DAN D, meliputi :


Tahun 2009 tentang Rumah

Sakit



ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 127 -


Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

3) Undang – Undang Nomor 23

Tahun 2014 Tentang


4) Peraturam Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 Tentang

Klasifikasi Dan perizinan

Rumah sakit


Nomor 134/ Menkes / SK / IV / 78 Tahun 1978 Tentang

susunan Organisasi Rumah

Sakit.


Hygiene dan sanitasi.



Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.


Tahun 2017 tentang

Pendelegasian Kewenangan perizinan dan non perizinan



terpadu satu pintu.

2 Sarana dan

Prasarana dan/atau

fasilitas


AC



5) Ruang arsip

6) Toilet

3 Kompetensi


2) SMA




7 Jaminan Keamanan

dan keselamatan

pelayanan


Memadai

8 Evaluasi Kinerja



ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 128 -


Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN MENDIRIKAN

RUMAH SAKIT KHUSUS KELAS C meliputi :

1 JenisPelayanan : IzinMendirikan Rumah Sakit

Khusus Kelas C



berDinashukum,KecualiInstansi

pemerintah / Pemerintahdaerah.

3) Studi Kelayakan



Pemantauan Lingkungan 6) Foto Copy SertifikatKepemilikan

Tanah.

7) SuratIzinTempat Usaha.

8) Foto Copy IMB. 9) Rekomendasi Dari pejabat Yang

Berwenang di bidangKesehatan.


Prosedur









ditetapkan

3) Pemohon










terima berkas




ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 129 -

c. Permohonan yang






maka :




perizinan








penyerahan




diterima lengkap adalah 20 (DuaPuluh) hari kerja

2) Masa berlaku 1 (satu) Tahun

Selama Masih Melakukan

Kegiatan Pendirian Bangunan


6 ProdukPelayanan : Izin Mendirikan Rumah Sakit Khusus Kelas C


saran danmasukkan

1) SMS Center 08114501142

2) Web:dpmptsp.palukota.go.id



Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT KHUSUS KELAS C meliputi :

1 Dasar Hukum : 1) Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah

Sakit

2) Undang - undang Republik


2009 tentang Kesehatan 3) Undang – UndangNomor 23

Tahun 2014 Tentang




ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 130 -


Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan perizinan

Rumah sakit


Nomor 134/ Menkes / SK / IV

/ 78 Tahun 1978 Tentang susunan Organisasi Rumah

Sakit.

6) Peraturan Daerah Kota

PaluNomor 25 Tahun 2001

tentang Hygiene dan sanitasi. 7) Peraturan Daerah Kota Palu



Terpadu Satu Pintu. 8) Peraturan Walikota Nomor 1

Tahun 2017 tentang



kepada dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan

terpadu satu pintu.


fasilitas


2) Loket informasi dan

pengaduan


5) Ruang arsip

6) Toilet

3 Kompetensi


2) SMA




7 Jaminan Keamanan

dan keselamatan

pelayanan


Memadai

8 Evaluasi Kinerja



Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN OPRASIONAL

RUMAH SAKIT KHUSUS KELAS C meliputi :

1 JenisPelayanan : Izin Oprasional Rumah Sakit

Khusus Kelas C



ber Dinas hukum, Kecuali


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 131 -






6) Foto Copy SertifikatKepemilikan Tanah.

7) Surat Izin Tempat Usaha.

8) Foto Copy IMB.


Berwenang di bidangKesehatan.


Prosedur
















persyaratan

5) Jika tidak lengkap, maka berkas dikembalikan pada

pemohon untuk dilengkapi


e. Pemohon menerima tanda

terima berkas f. Tim teknis melakukan



g. Permohonan yang disetujui/tidak disetujui



h. Permohonan yang tidak



maka :

d. Petugas penerbitan melakukan entry data




ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 132 -

perizinan

e. Dokumen perizinan yang selesai dicetak oleh petugas







penyerahan




diterima lengkap adalah 20 (DuaPuluh) hari kerja

2) Masa berlaku 5 (Lima ) Tahun


6 ProdukPelayanan : Izin Oprasional Rumah Sakit

Khusus Kelas C


saran danmasukkan

1) SMS Center 08114501142


3) Email:

[email protected]


Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT KHUSUS KELAS C meliputi :

1 Dasar Hukum : 1) Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah

Sakit

2) Undang - undang Republik


2009 tentang Kesehatan 3) Undang – UndangNomor 23

Tahun 2014 Tentang


4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 Tentang

Klasifikasi Dan perizinan

Rumah sakit


Nomor 134/ Menkes / SK / IV / 78 Tahun 1978 Tentang

susunan Organisasi Rumah

Sakit.

6) Peraturan Daerah Kota PaluNomor 25 Tahun 2001

tentang Hygiene dan sanitasi.






ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 133 -


Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan




terpadu satu pintu.

2 Sarana dan

Prasarana dan/atau

fasilitas


AC



5) Ruang arsip

6) Toilet

3 Kompetensi


4) SMA




7 Jaminan Keamanan

dan keselamatan

pelayanan


Memadai

8 Evaluasi Kinerja



Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

(PUSKESMAS) meliputi :

1 JenisPelayanan : Izin Penyelenggaraan Pusat

Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

2 Persyaratan : 1) Isianformulirpermohonan, 2) Foto Copy KTP pemilikklinik;

3) Foto copy sertifikat tanah atau

bukti lain kepemilikan tanah

4) Foto copy IMB

5) Dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan

6) Surat keputusan dari bupati/Wali

Kota terkait kateegori puskesmas 7) Studi kelayakan untuk puskesmas

yang baru akan didirikan atau


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 134 -

akan dikembangkan

8) Profil puskesmas meliputi aspek : lokasi,bangunan prasarana,

peralatan kesehatan, ketenagaan,

dan pengorganisasian untuk

puskesmas yang mengajukan

permohonan perpanjangan izin 9) Persyaratan lainya sesuai dengan

daerah setempat





persyaratan, biaya dan waktu yang

dibutuhkan untuk mendapatkan layanan perizinan



persyaratan yang telah ditetapkan 3) Pemohon






persyaratan


untuk dilengkapi



terima berkas



c. Permohonan yang


tetap diterbitkan rekomendasi OPD teknis



kepada pemohon

7) Jika permohonan disetujui, maka : a. Petugas penerbitan







ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 135 -


ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan


Kota Palu



4 JangkaWaktuPelaya

nan

: 1) Jangka waktu proses penyelesaian

izin Operasional Klinik Kesehatan Umum sejak permohonan diterima

lengkap oleh Dinas Penanaman


Satu Pintu Kota Palu adalah 20

(Dua Puluh) hari kerja 2) Masa berlaku izin sarana


(lima) Tahun


6 ProdukPelayanan : Izin Penyelenggaraan Pusat

Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

8 PenangananPengadu

an, saran

danmasukkan

1) SMS Center 08114501142



Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN PENYELENGGARAAN

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS), meliputi :


tahun 1994 tentang

Pembentukan Kotamadya

Daerah Tingkat II Palu (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor



3555); 2) Undang - Undang Republik



(lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran


Nomor 3495 );



ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 136 -


Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.




tentang Upaya Pelayanan Kesehatan swasta dibidang

medik, Jo. Peraturan Menteri

Kesehatan R.I Nomor 084/

Menkes/Per/II/1990 tentang

Perubahan atas Permenkes 920/MENKES/PER/XII/1986


R.I Nomor 030/Dirhub/1972

tanggal 04 September 1972 tentang standarisasi Obat-obat

dan alat – alat kedokteran;



tentang Hygienedansanitasi. 7) Peraturan Daerah Kota

PaluNomor 660.1/145/tahun

2003 tentang Upaya

Pengelolaan Lingkungan (UKL)/ upaya pemantauan Lingkungan

(UPL).




9) Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang




dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

2 Sarana dan




3) Loket Pelayanan


5) Ruang Arsip

6) WC

3 Kompetensi


2) SMA





ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 137 -

7 Jaminan Keamanan




8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana



Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN MENDIRIKAN

KLINIK meliputi :

1 JenisPelayanan : Izin Mendirikan Klinik


2) Fotocopy KTP

3) Foto Copy IMB

4) SIP dokter penanggung jawab dan SIP paramedis

5) SIP dokter ahli


dengan pelayanan yang dilakukan(Khusus Klinik

Utama)



bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggara klinik

secara medis dan administratif


merupakan tempat Praktik yang menetap yang terdiri dari

: ruang periksa, ruang tunggu,


8) Rekomendasi dari Kepala

Puskesmas setempat

9) Surat pernyataan bersedia

membantu puskesmas

setempat menangani wabah/kejadian luar biasa

(KLB)

10) Rekomendasi Kelayakan

Lingkungan (AMDAL/UKL/UPL)


12) Keterangan domisili

perusahaan yang ber Dinas

hukum 13) Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

14) Surat pernyataan

melaksanakan kegiatan rujukan


memuat tentang semua


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 138 -

peralatan diagnostik dan terapi

sederhana, peralatan gawat darurat sederhana, dan obat-


serta daftar tenaga medis,

paramedis dan ketenagaan non

medis) 16) Fotocopy surat kerjasama

(MOU) tentang pembuangan

limbah medis dengan sarana

kesehatan lain yang

mempunyai incenerator

4 Sistem, mekanisme

dan Prosedur









ditetapkan






persyaratan





terima berkas






OPD teknis




maka:





ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 139 -

perizinan








penyerahan

5 Jangka Waktu

Pelayanan






Kota Palu adalah 7 (tujuh) hari

kerja 2) Masa berlaku Izin pendirian

Klinik Kesehatan selama 1

(Satu) Tahun


7 ProdukPelayanan : Izin Mendirikan Klinik

8 PenangananPengadua

n, saran danmasukkan

1) SMS Center 08114501142


3) Email:

[email protected]

Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN MENDIRIKAN KLINIK,

meliputi :

1 Dasar Hukum : 1) Undang-UndangNomor 4 tahun

1994



Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor



3555); 2) Undang-UndangRepublik


2009 tentangKesehatan

(lembaran Negara

RepublikndonesiaTahun 2009 Nomor 144,Tambahan





ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 140 -

3) PeraturanMenteriKesehatanRep

ublik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentangKlinik.


ublik Indonesia Nomor


tentangUpayaPelayananKesehatanswastadibidangmedik,Jo.Pera

turanMenteriKesehatan R.I

Nomor

084/Menkes/Per/II/1990

tentangPerubahanatasPermenkes 920/MENKES/PER/XII/1986.


Nomor 030/Dirhub/1972

tanggal 04 September 1972 tentangstandarisasiObat-

obatdanalat – alatkedokteran;

6) Keputusan menteri kesehatan

nomor 411 tahun 2010 tentang

izin laboratorium klinik umum. 7) Peraturan Daerah Kota


tentang Hygienedansanitasi.

8) Peraturan Daerah Kota PaluNomor 660.1/145/tahun

2003 tentang Upaya

Pengelolaan Lingkungan (UKL) /

upaya pemantauan Lingkungan

(UPL). 9) Peraturan Daerah No.10 Tahun


Pelayanan Terpadu SatuPintu

10) Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang




dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

2 Sarana dan




3) Loket Pelayanan


5) Ruang Arsip

6) WC

3 Kompetensi


2) SMA





ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 141 -

7 Jaminan Keamanan




8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana



Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN OPERASIONAL

KLINIK meliputi :

1 JenisPelayanan : Izin Operasional Klinik


2) Fotocopy KTP

3) Foto Copy IMB

4) SIP dokter penanggung jawab dan SIP paramedis

5) SIP dokter ahli









merupakan tempat Praktik

yang menetap yang terdiri dari : ruang periksa, ruang tunggu,


8) Rekomendasi dari Kepala

Puskesmas setempat 9) Surat pernyataan bersedia

membantu puskesmas

setempat menangani

wabah/kejadian luar biasa (KLB)

10) Rekomendasi Kelayakan

Lingkungan

(AMDAL/UKL/UPL)

11) Akte Pendirian Perusahaan 12) Keterangan domisili

perusahaan yang ber Dinas

hukum

13) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

14) Surat pernyataan

melaksanakan kegiatan

rujukan

15) Profil Klinik yang didalamya memuat tentang semua


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 142 -

peralatan diagnostik dan terapi

sederhana, peralatan gawat darurat sederhana, dan obat-


serta daftar tenaga medis,

paramedis dan ketenagaan non

medis) 16) Fotocopy surat kerjasama

(MOU) tentang pembuangan

limbah medis dengan sarana

kesehatan lain yang

mempunyai incenerator

4 Sistem, mekanisme

dan Prosedur









ditetapkan






persyaratan





terima berkas






OPD teknis




maka:





ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 143 -

perizinan








penyerahan

5 Jangka Waktu

Pelayanan






Kota Palu adalah 7 (tujuh) hari

kerja 2) Masa berlaku Izin Operasional

Klinik Kesehatan selama 5

(lima) Tahun


7 ProdukPelayanan : Izin Operasional Klinik

8 Penanganan

Pengaduan, saran dan

masukkan

1) SMS Center 08114501142


3) Email:

[email protected]


Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN OPERASIONAL KLINIK, meliputi :

1 Dasar Hukum : 1) Undang-UndangNomor 4 tahun 1994




Indonesia Tahun 1994 Nomor 38,Tambahan Lembaran Negara


3555);

2) Undang-UndangRepublik

Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan

(lembaran Negara

RepublikndonesiaTahun 2009

Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara Republik



ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 144 -


3) PeraturanMenteriKesehatanRepublik Indonesia Nomor 9

Tahun 2014 tentangKlinik.


ublik Indonesia Nomor

920/MENKES/PER/XII/1986 tentangUpayaPelayananKesehat

answastadibidangmedik,Jo.Pera

turanMenteriKesehatan R.I

Nomor

084/Menkes/Per/II/1990 tentangPerubahanatasPermenke

s 920/MENKES/PER/XII/1986.


Nomor 030/Dirhub/1972 tanggal 04 September 1972

tentangstandarisasiObat-

obatdanalat – alatkedokteran;

6) Keputusan menteri kesehatan

nomor 411 tahun 2010 tentang izin laboratorium klinik umum.



tentang Hygiene dan sanitasi. 8) Peraturan Daerah Kota Palu

Nomor 660.1/145/tahun 2003

tentang Upaya Pengelolaan

Lingkungan (UKL) / upaya

pemantauan Lingkungan (UPL). 9) Peraturan Daerah No.10 Tahun




Tahun 2017 tentang



kepada dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan

terpadu satu pintu.


fasilitas



3) Loket Pelayanan



3 Kompetensi


4) SMA




ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 145 -


7 Jaminan Keamanan




8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana



Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN PENYELENGGARA

REKLAME TETAP , meliputi :

1 JenisPelayanan : Izin Penyelenggara Reklame Tetap

2 Persyaratan : 1) Reklame Tetap wajib

melampirkan :

a. Foto copy KTP

b. Foto copy bukti kepemilikan tanah /

surat sewa lahan dan

atau surat pernyataan

tidak keberatan dari pemilik lahan

c. Foto copy bukti / izin

penggunaan lahan dari

Dinas / Instansi yang

berwenang jika reklame berdiri diatas milik

Negara dan atau tanah

milik Dinas Usaha

Negara / Daerah d. Rencana tema (narasi)

yang akan digunakan

dalam reklame

e. Foto copy IMB

f. Surat keterangan dari Asosiasi (APR).

g. Melampirkan Surat

Rekomendasidari Dinas

PU Provinsi Sulawesi

Tengah (jika lokasi pemasangan reklame

berada di jalan Provinsi)

h. Melampirkan Surat

Rekomendasi dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan

Nasional VI Makassar

(jika lokasi pemasangan

reklame berada di jalan

Nasional) i. Bukti lunas pajak

reklame tahun berjalan

2) Surat persyaratan untuk izin

perpanjangan wajib


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 146 -

melampirkan:

a. Foto copy KTP b. Foto copy surat izin yang

lama

c. Foto copy pelunasan

pajak tahun sebelumnya

d. Tema dari reklame e. Surat rekomendasi dari

Dinas Kebersihan dan

Pertamanan Kota Palu

f. Bukti lunas pajak

reklame tahun berjalan g. Foto copy bukti/izin

penggunaan lahan dari

Dinas/Instansi yang

berwenang jika reklame berdiri diatas milik

Negara dan atau tanah

milik Dinas Usaha

Negara/Daerah


Prosedur






mendapatkan layanan

perizinan 2) Pemohon mengisi formulir

permohonan dengan


telah ditetapkan

3) Pemohon



pendaftaran







a. Pemohon menerima

tanda terima berkas


serta melakukan

pembahasan


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 147 -

c. Permohonan yang






maka :



pemohon dan melakukan proses

penerbitan dokumen

perizinan


petugas penerbitan,

selanjutnya

ditandatangani oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal dan


Pintu Kota Palu

c. Pemohon dapat mengambil dokumen izin



: 1) Jangka waktu proses penyelesaian Izin

Penyelenggara Reklame Tetap


lengkap adalah 5 (lima) hari

kerja

2) Masa berlaku Izin

Penyelenggara Reklame Tetap

ditentukan selama 1 (satu) tahun


6 ProdukPelayanan : IzinPenyelenggaraReklameTetap


saran danmasukkan

1) SMS Center 08114501142


3) Email:

[email protected]


Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN PENYELENGGARAAN

REKLAME TETAP , meliputi :

1 Dasar Hukum : 1) Undang – undang Nomor 4




ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 148 -

Tahun 1994 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu



Penyelenggaraan Reklame.








Pintu

2 Sarana dan

Prasarana dan/atau

fasilitas


AC



5) Ruang Arsip

6) WC

3 Kompetensi


2) SMA




7 Jaminan Keamanan

dan keselamatan

pelayanan



8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana



Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)IZIN PENYELENGGARAAN

REKLAME INSEDENTIL, meliputi :

1 JenisPelayanan : IzinPenyelenggaraReklameInsidentil

2 Persyaratan : 1) Foto copy KTP

2) Denah lokasi

3) Gambar / Brand yang akan

dipasang 4) Surat kuasa

5) Foto copy pelunasan pajak

tahun berjalan

3 Sistem, mekanisme

dan Prosedur

: 1) Pemohon mengambil dan

mengisi formulir di DPMPTSP

kemudian membayar pajak sesuai jumlah reklame yang


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 149 -

akan dipasang dan

melampirkan bukti lunas pembayaran pajak ketika akan

memasukkan formulir ke BP2T

2) Setelah izin diterbitkan oleh

BP2T, pemohon wajib

menyerahkan tembusan ke Dinas Kebersihan dan

Pertamanan Kota Palu yang

kemudian pemohon akan

diberikan stiker IPR (Izin

Penyelenggaraan Reklame) yang wajib dipasang pada setiap

reklame yang akan dipasang.

3) Apabila ada reklame yang tidak

terpasang stiker IPR maka Dinas Kebersihan dan

Pertamanan Kota Palu berhak

menurunkan reklame tersebut

tanpa tuntutan dari pemohon

dan kemudian reklame tersebut akan menjadi milik Pemerintah

Daerah

4 JangkaWaktuPelayanan

: 1) Jangka waktu proses penyelesaian Izin Penyelenggara

Reklame Insidentil sejak


adalah 1 (satu) hari kerja 2) Masa berlaku Izin

Penyelenggara Reklame

Insidentil ditetapkan

berdasarkan waktu yang

dibutuhkan oleh Pemohon


6 Produk : Izin Penyelenggara Reklame

Insidentil

7 PengelolaanPengadu

an

1) SMS Center 08114501142


3) Email:

[email protected]


Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME INSEDENTIL, meliputi :

1 Dasar Hukum : 1) Peraturan Wali Kota Palu Nomor 8 Tahun 2012 tentang Izin

Penyelenggaraan Reklame



Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3) Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1




ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 150 -

tahun 2017 tentang pendelegasian

Kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu

2 Sarana dan Prasarana

dan/atau fasilitas

1) Ruang tunggu yang dilengkapi AC 2) Loket Informasi dan Pengaduan

3) Loket Pelayanan



3 Kompetensi


2) SMA

4 Pengawasan



6 Jaminan


7 Jaminan

Keamanan dan

keselamatan

pelayanan


Kepada Masyarakat

8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana


Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN USAHA DAYA TARIK

WISATA, meliputi :

1 Jenis Pelayanan : Izin Usaha Daya Tarik Wisata


2) Fotocopy KTP penanggung jawab / pengurus

3) Fotocopy bukti hak

pengelolaan dari pemilik daya

tarik wisata

4) Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen

5) Menyerahkan surat kuasa bila

pengurusan permohonan izin

dikuasakan

6) Bukti Lunas Retribusi

Kebersihan




ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 151 -




mendapatkan layanan

perizinan



diperlukan ke loket

pendaftaran.

3) Petugas di loket pendataan melakukan pengimputan

kedalam sistem serindu.


terima berkas. 5) Tim teknis melakukan



a. Permohonan yang

disetujui / tidak disetujui akan diterbitkan



disetujui dikembalikan kepada pemohon.

6) Jika permohonan

disetujui,maka:



proses penerbitan

dokumen perizinan.


petugas penerbitan,

selanjutnya

ditandatangani oleh



Palu

c. Pemohon dapat


4 Jangka Waktu

Pelayanan


penyelesaian izin usaha Daya Tarik wisata sejak permohonan

diterima lengkap adalah 3 (Tiga)

hari kerja

2) Izin usaha Daya Tarik Wisata berlaku selama usaha tersebut

tetap berjalan dan tidak

mengalami perubahan


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 152 -


6 Produk Pelayanan : Izin Usaha Daya Tarik Wisata

8 Penanganan


1) SMS Center 08114501142


[email protected]


Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN USAHA DAYA TARIK WISATA, meliputi :


2009 tentang

Kepariwisataan,PM.86/HK,501/

MKP/2010 tentang tata cara

Pendaftaran Usaha Penyedia akomodasi.

2) Peraturan Wali Kota palu Nomor

22 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Pendaftaran Usaha Pariwisata.







kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu


fasilitas



3) Loket Pelayanan



3 Kompetensi


2) SMA




7 Jaminan Keamanan




8 Evaluasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat



ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 153 -

Pelaksana


Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN USAHA KAWASAN

PARAWISATA, meliputi :

1 Jenis Pelayanan : Izin Usaha Kawasan Pariwisata


2) Fotocopy akta pendirian

Dinas usaha yang

mencantumkan usaha

kawasan pariwisata 3) Fotocopy KTP penanggung

jawab/pengurus

4) Fotocopy bukti atas hak tanah

sesuai dengan ketentuan yang berlaku

5) Fotocopy izin teknis dan

dokumen lingkungan hidup


peraturan perundang-undangan :

a. Bukti Lunas PBB Tahun

Terakhir b. Bukti Lunas Retribusi

Kebersihan

c. Kajian lingkungan

AMDAL

UKL / UPL

SPPL




pengurusan permohonan izin dikuasakan

3 Sistem, mekanisme

dan Prosedur






perizinan

2) Pemohon



pendaftaran.


melakukan pengimputan kedalam sistem serindu.


terima berkas.


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 154 -



a. Permohonan yang

disetujui / tidak

disetujui akan tetap




kepada pemohon.

6) Jika permohonan disetujui,maka:




dokumen perizinan.



petugas penerbitan, selanjutnya

ditandatangani oleh

Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Palu.

c. Pemohon dapat

mengambil dokumen

izin pada loket penyerahan

4 Jangka Waktu

Pelayanan


penyelesaian Izin Usaha

Kawasan Pariwisata sejak


adalah 3 (tiga) hari kerja 2) Izin Usaha Kawasan

Pariwisata berlaku selama

usaha tersebut tetap berjalan

dan tidak mengalami perubahan

6 Tarif/Biaya : [email protected]

7 Produk : Izin Usaha Kawasan Pariwisata

8 Pengelolaan

Pengaduan

1) SMS Center 08114501142


[email protected]


Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN USAHA KAWASAN

PARIWISATA, meliputi :



ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 155 -

1 Dasar Hukum : 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009

tentang Kepariwisataan, PM.86 /

HK, 501 / MKP/2010 tentang

tata cara Pendaftaran Usaha

Penyedia akomodasi. 2) Peraturan Wali Kota Palu Nomor


Penyelenggaraan Pendaftaran

Usaha Pariwisata.








Pintu

2 Sarana dan

Prasarana dan/atau

fasilitas


AC



5) Ruang Arsip

6) WC

3 Kompetensi

Pelaksana

1) Sarjana

2) SMA





pelayanan




Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN USAHA JASA

PRAMUWISATA, meliputi :

1 Jenis Pelayanan Izin Usaha Jasa Pramuwisata

2 Persyaratan 1) Mengisi Formulir Permohonan

2) Fotocopy akta pendirian Dinas

usaha 3) Fotocopy KTP penanggung

jawab/pengurus

4) Fotokopi izin teknis dan



ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 156 -

sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan : a. Bukti Lunas PBB Tahun

Terakhir

b. Bukti Lunas Retribusi

Kebersihan


AMDAL

UKL / UPL

SPPL


dan Kebenaran Dokumen 7) Menyerahkan surat kuasa bila


dikuasakan

3 Sistem,

mekanisme dan

Prosedur

1) Pemohon mencari informasi







memasukkan formulir dan persyaratan yang diperlukan ke

loket pendaftaran.




terima berkas.


peninjauan lapangan serta melakukan pembahasan.

a. Permohonan yang disetujui /

tidak disetujui akan


OPD teknis. b. Permohonan yang tidak


kepada pemohon.





proses penerbitan dokumen perizinan.







ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 157 -

Pintu Kota Palu.


penyerahan.

4 Jangka Waktu

Pelayanan

1) Jangka waktu proses

penyelesaian izin usaha Jasa Pramuwisata sejak permohonan

diterima lengkap adalah 3 (tiga)

hari kerja

2) Izin usaha Jasa pramuwisata berlaku selama usaha tersebut


mengalami perubahan

5 Tarif/Biaya [email protected]

6 Produk Izin Usaha Jasa Pramuwisata

7 Pengelolaan

Pengaduan

1) SMS Center 08114501142


3) Email:

[email protected]


Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN USAHA JASA PRAMUWISATA, meliputi :


2009 tentang Kepariwisataan,

PM.86 / HK, 501 /




Nomor 22 Tahun 2011

tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Usaha

Pariwisata.

3) Peraturan Daerah No.10

Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu.





Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

2 Sarana dan

Prasarana dan/atau

fasilitas

1) Ruang tunggu yang

dilengkapi AC


3) Loket Pelayanan




ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 158 -

Legalitas


3 Kompetensi


2) SMA





pelayanan




Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN JASA INFORMASI

PARAWISATA, meliputi :

1 Jenis Pelayanan : Izin Jasa Informasi Pariwisata

2 Persyaratan : 1) Foto copy KTP penanggung

jawab/pengurus




dikuasakan. 4) Bukti Lunas Retribusi

Kebersihan

3 Sistem, mekanisme

dan Prosedur






mendapatkan layanan

perizinan 2) Pemohon



diperlukan ke loket

pendaftaran. 3) Petugas di loket pendataan




terima berkas. 5) Tim teknis melakukan



a. Permohonan yang


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 159 -

disetujui / tidak

disetujui akan tetap diterbitkan rekomendasi

OPD teknis



kepada pemohon. 6) Jika permohonan disetujui,

maka :




dokumen perizinan.



selanjutnya

ditandatangani oleh

Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Palu.

c. Pemohon dapat


4 Jangka Waktu

Pelayanan


penyelesaian izin Jasa Informasi Pariwisata sejak


adalah 3 (Tiga) hari kerja

2) Izin Jasa Informasi Pariwisata berlaku selama usaha tersebut


mengalami perubahan

5 Biaya/Tarif : Rp. 0

6 Produk Pelayanan : Izin Jasa Informasi Pariwisata

7 Penanganan

Pengaduan, saran

dan masukkan

1) SMS Center 08114501142


3) Email:

[email protected]


Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN JASA INFORMASI PARAWISATA, meliputi :


2009 tentang






ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 160 -


22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran

Usaha Pariwisata.








Satu Pintu


fasilitas



3) Loket Pelayanan


6) WC


1) Sarjana 2) SMA




7 Jaminan Keamanan

dan keselamatan

pelayanan



8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana



Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN PENYEDIAAN

AKOMODASI, meliputi :

1 Jenis Pelayanan : Izin Penyediaan Akomodasi

2 Persyaratan : 1) Mengisi Formulir Permohonan 2) Fotocopy KTP penanggung

jawab/pengurus

3) Foto Copy HO / SITU

4) Keterangan tertulis pengusaha

tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang

dinyatakan dalam jumlah

kamar

5) Keterangan tertulis pengusaha

tentang fasilitas yang ada 6) Surat Pernyataan Keabsahan





ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 161 -

dikuasakan.

8) Bukti Lunas Retribusi Kebersihan

3 Sistem, mekanisme

dan Prosedur






mendapatkan layanan perizinan.



persyaratan yang diperlukan

ke loket pendaftaran. 3) Petugas di loket pendataan


kedalam sistem serindu

4) Pemohon menerima tanda terima berkas.




a. Permohonan yang disetujui / tidak

disetujui akan tetap


OPD teknis b. Permohonan yang tidak


kepada pemohon.


maka : a. Petugas penerbitan



proses penerbitan

dokumen perizinan b. Dokumen perizinan yang


petugas penerbitan,


Kepala Dinas

Penanaman Modal dan


Pintu Kota Palu c. Pemohon dapat



4 Jangka Waktu

Pelayanan



Penyediaan Akomodasi sejak



ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 162 -


2) Izin usaha penyediaan akomodasi berlaku selama

usaha tersebut tetap berjalan

dan tidak mengalami

perubahan.

5 Biaya/Tarif : Rp.0

6 Produk Pelayanan : Izin Usaha Penyediaan Akomodasi

7 Penanganan

Pengaduan, saran

dan masukkan

1) SMS Center 08114501142


3) Email:

[email protected]


Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN USAHA PENYEDIAAN AKOMODASI, meliputi :


2009 tentang

Kepariwisataan,PM.86/HK,501

/MKP/2010 tentang tata cara Pendaftaran Usaha Penyedia

akomodasi.

2) Peraturan Wali Kota palu



3) Peraturan Daerah No.10

Tahun 2015 Tentang







Satu Pintu

2 Sarana dan

Prasarana dan/atau

fasilitas


AC




Legalitas


3 Kompetensi


2) SMA




ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 163 -




pelayanan






PERJALANAN WISATA, meliputi :

1 Jenis Pelayanan : Izin Usaha Jasa Perjalanan Wisata



usaha (untuk pengusaha yang

berbentuk Dinas usaha) 3) Fotocopy KTP penanggung

jawab/pengurus



sesuai peraturan perundang-undangan :


Terakhir

b. Bukti Lunas Retribusi Kebersihan


AMDAL

UKL / UPL

SPPL

5) Pernyataan Keabsahan dan

Kebenaran Dokumen

6) Menyerahkan surat kuasa bila pengurusan permohonan izin

dikuasakan










loket pendaftaran. 3) Petugas di loket pendataan





ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 164 -

terima berkas.

5) Tim teknis melakukan peninjauan lapangan serta


a. Permohonan yang disetujui





kepada pemohon.


a. Penerbitan melakukan


melakukan proses penerbitan dokumen

perizinan.





dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Palu. c. Pemohon dapat mengambil


penyerahan

4 Jangka Waktu

Pelayanan


penyelesaian izin usaha

perjalanan wisata sejak permohonan diterima lengkap


2) Izin usaha Perjalanan wisata

berlaku selama usaha tersebut

tetap berjalan dan tidak mengalami perubahan

5 Tarif/Biaya : Rp. 0

6 Produk : Izin Usaha jasa Perjalanan Wisata



3) Email:

[email protected]



PERJALANAN WISATA, meliputi :


Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang



ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 165 -


MKP/2010 tentang tata cara Pendaftaran Usaha Penyedia

akomodasi.











Satu Pintu


fasilitas



3) Loket Pelayanan



3 Kompetensi


2) SMA





pelayanan




Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN USAHA JASA

PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF,

KONFERENSI DAN PAMERAN, meliputi :

1 Jenis

Pelayanan :

Izin Usaha Jasa Penyelenggaraan

Pertemuan, Perjalanan insentif, Konferensi

dan Pameran


2) Fotocopy akta pendirian Dinas usaha

3) Fotocopy KTP penanggung

jawab/pengurus 4) Fotocopy izin teknis dan dokumen

lingkungan hidup sesuai peraturan

perundang-undangan :

a. Bukti Lunas PBB Tahun Terakhir


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 166 -


Kebersihan c. Kajian lingkungan

AMDAL

UKL / UPL

SPPL




dikuasakan

3 Sistem,

mekanisme

dan Prosedur

: 1) Pemohon mencari informasi pada loket

informasi untuk mendapatkan

informasi (penjelasan) terkait dengan

persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan

layanan perizinan


permohonan dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditetapkan






persyaratan

5) Jika tidak lengkap, maka berkas dikembalikan pada pemohon untuk

dilengkapi


a. Pemohon menerima tanda terima

berkas b. Tim teknis melakukan peninjauan

lapangan serta melakukan

pembahasan

c. Permohonan yang disetujui/tidak

disetujui akan tetap diterbitkan rekomendasi OPD teknis

d. Permohonan yang tidak disetujui

dikembalikan kepada pemohon

7) Jika permohonan disetujui, maka : a. Petugas penerbitan melakukan



dokumen perizinan

b. Dokumen perizinan yang selesai dicetak oleh petugas penerbitan,


Kepala Dinas Penanaman Modal





ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 167 -

penyerahan

4 Jangka

Waktu

Pelayanan

: 1) Jangka waktu proses penyelesaian izin

usaha pariwisata sejak permohonan

diterima lengkap adalah 4 (empat)

hari kerja

2) Izin usaha pariwisata berlaku selama usaha tersebut tetap berjalan dan

tidak mengalami perubahan


7 Produk

Pelayanan

: Izin Usaha Jasa Penyelenggaraan

Pertemuan,Perjalanan Insentif,Konferensi

dan pameran

9 Penanganan

Pengaduan,

saran dan masukkan

1) SMS Center 08114501142





PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF,

KONFERENSI DAN PAMERAN, meliputi :


Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan,PM.86/HK,50

1/MKP/2010 tentang tata

cara Pendaftaran Usaha

Penyedia akomodasi. 2) Peraturan Wali Kota palu

Nomor 22 Tahun 2011


Pendaftaran Usaha

Pariwisata. 3) Peraturan Daerah No. 10

Tahun 2015 tentang


Terpadu Satu Pintu 4) Peraturan Wali Kota Palu





Satu Pintu


fasilitas



Pengaduan

3) Loket Pelayanan 4) Loket Penyerahan dan

Legalitas

5) Ruang Arsip



ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 168 -

6) WC

3 Kompetensi


2) SMA




7 Jaminan Keamanan

dan keselamatan

pelayanan



8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




MAKANAN DAN MINUMAN , meliputi

1 Jenis Pelayanan : Izin Usaha Jasa Makanan Dan

Minuman



usaha (untuk pengusaha yang


jawab/pengurus


dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-

undangan :


Terakhir



AMDAL

UKL / UPL

SPPL

5) Keterangan tertulis dari

pengusaha tentang perkiraan

kapasitas jasa makanan dan

minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi untuk

restoran, rumah makan,

bar/rumah minum, kafe, dan

pusat makanan 6) Surat Pernyataan Keabsahan




dikuasakan.

3 Sistem, mekanisme

dan Prosedur





ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 169 -



mendapatkan layanan

perizinan

2) Pemohon


diperlukan ke loket

pendaftaran




terima berkas.


melakukan pembahasan.



diterbitkan rekomendasi OPD teknis.



kepada pemohon.


maka :



proses penerbitan

dokumen perizinan.








penyerahan.

4 Jangka Waktu

Pelayanan


penyelesaian izin usaha Jasa

Makan Dan Minum sejak


2) Izin usaha Jasa Makan Dan

Minum berlaku selama usaha


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 170 -

tersebut tetap berjalan dan

tidak mengalami perubahan


6 Produk Pelayanan : Izin Usaha Jasa makan dan Minum

7 Penanganan

Pengaduan, saran

dan masukkan

1) SMS Center 08114501142





MAKANAN DAN MINUMAN, meliputi :



2009 tentang

Kepariwisataan,PM.86/HK,501/MKP/2010 tentang tata cara

Pendaftaran Usaha Penyedia

akomodasi.

2) Peraturan Wali Kota palu Nomor 22 Tahun 2011 tentang


Usaha Pariwisata.


2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.





Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2 Sarana dan




3) Loket Pelayanan


5) Ruang Arsip

6) WC

3 Kompetensi


2) SMA




7 Jaminan Keamanan






ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 171 -

8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana



Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN USAHA

PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI , meliputi :

1 Jenis Pelayanan : Izin Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi


2) Fotocopy akta pendirian Dinas usaha (untuk usaha yang

berbentuk Dinas usaha)


jawab/pengurus 4) Fotokopi izin teknis dan


sesuai peraturan perundang-

undangan:



Kebersihan


AMDAL

UKL / UPL

SPPL





dikuasakan

3 Sistem, mekanisme

dan Prosedur






mendapatkan layanan perizinan 2) Pemohon



diperlukan ke loket

pendaftaran. 3) Petugas di loket pendataan



4) Pemohon menerima tanda terima berkas.




ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 172 -


a. Permohonan yang disetujuai/tidak disetujui

akan tetap diterbirkan

rekomendasi.



6) Jika permohonan

disetujui,maka:



proses penerbitan

dokumen perizinan.





dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu.



penyerahan

4 Jangka Waktu

Pelayanan



Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi sejak



2) Izin Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

berlaku selama usaha tersebut


mengalami perubahan


6 Produk : Izin Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

7 Pengelolaan

Pengaduan

1) SMS Center 08114501142


[email protected]


Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN USAHA

PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI,

meliputi :



2009 tentang Kepariwisataan, PM. 86 / HK , 501 / MKP /



ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 173 -

2010 tentang tata cara





Usaha Pariwisata. 3) Peraturan Daerah No.10 Tahun








2 Sarana dan




3) Loket Pelayanan


5) Ruang Arsip

6) WC

3 Kompetensi

Pelaksana

1) Sarjana

2) SMA





pelayanan






PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI ,

meliputi :

1 Jenis Pelayanan : Izin Usaha Penyelenggaraan

Kegiatan Hiburan dan Rekreasi



usaha (untuk usaha yang


jawab/pengurus




ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 174 -


undangan: d. Bukti Lunas PBB Tahun

Terakhir

e. Bukti Lunas Retribusi

Kebersihan

f. Kajian lingkungan

AMDAL

UKL / UPL

SPPL


dan Kebenaran Dokumen 6) Menyerahkan surat kuasa bila


dikuasakan

3 Sistem, mekanisme

dan Prosedur







2) Pemohon


diperlukan ke loket

pendaftaran.

3) Petugas di loket pendataan melakukan pengimputan



terima berkas.



a. Permohonan yang

disetujuai/tidak disetujui

akan tetap diterbirkan rekomendasi.



kepada pemohon 6) Jika permohonan

disetujui,maka:




dokumen perizinan.






ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 175 -




penyerahan


: 1) Jangka waktu proses penyelesaian Izin Usaha

Penyelenggaraan Kegiatan

Hiburan dan Rekreasi

sejak permohonan diterima lengkap adalah 3 (tiga) hari

kerja

2) Izin Usaha Penyelenggaraan


berlaku selama usaha tersebut tetap berjalan dan tidak

mengalami perubahan


6 Produk : Izin Usaha Penyelenggaraan


7 Pengelolaan

Pengaduan

4) SMS Center 08114501142


6) Email:

[email protected]



PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI, meliputi :


2009 tentang Kepariwisataan,

PM. 86 / HK , 501 / MKP /

2010 tentang tata cara Pendaftaran Usaha Penyedia

akomodasi.






Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 4) Peraturan Wali Kota Palu Nomor







ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 176 -

Satu Pintu

2 Sarana dan

Prasarana dan/atau

fasilitas


AC


3) Loket Pelayanan


6) WC


1) Sarjana 2) SMA




7 Jaminan Keamanan

dan keselamatan

pelayanan



8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




KONSULTAN PARAWISATA, meliputi :

1 Jenis Pelayanan : Izin Usaha Jasa Konsultan

Pariwisata



usaha 3) Fotocopy KTP penanggung

jawab/pengurus


dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-

undangan :


Terakhir



AMDAL

UKL / UPL

SPPL 5) Surat Pernyataan Keabsahan

dan Kebenaran Dokumen.




ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 177 -

dikuasakan.

3 Sistem, mekanisme

dan Prosedur







2) Pemohon


diperlukan ke loket

pendaftaran.


melakukan pengimputan kedalam sistem serindu


terima berkas.



a. Permohonan yang

disetujui / tidak disetujui


b. Permohonan yang tidak disetujui dikembalikan

kepada pemohon.


maka :



proses penerbitan

dokumen perizinan.


petugas penerbitan,

selanjutnya

ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan


Palu.




: 1) Jangka waktu proses penyelesaian izin usaha Jasa

Konsultan pariwisata sejak




ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 178 -

2) Izin usaha Jasa Konsultan

pariwisata berlaku selama usaha tersebut tetap berjalan

dan tidak mengalami perubahan


6 Produk Pelayanan : Izin Usaha Jasa Konsultan

Pariwisata

7 Penanganan

Pengaduan, saran

dan masukkan

1) SMS Center 08114501142


3) Email:

[email protected]


Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN USAHA JASA KONSULTAN PARAWISATA, meliputi:


2009 tentang


MKP/2010 tentang tata cara Pendaftaran Usaha Penyedia

akomodasi.




Usaha Pariwisata.








Satu Pintu

2 Sarana dan

Prasarana dan/atau

fasilitas


AC




3 Kompetensi


2) SMA





ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 179 -


7 Jaminan Keamanan




8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana


Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN JASA WISATA

TIRTA, meliputi :

1 Jenis Pelayanan : Izin Jasa Wisata Tirta


2) Fotocopy akta pendirian Dinas usaha (untuk pengusaha yang

berbentuk Dinas usaha)


jawab/pengurus

4) Fotocopy izin teknis dan dokumen lingkungan hidup


undangan :



Kebersihan


AMDAL

UKL / UPL

SPPL

5) Fotocopy izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan (khusus

untuk sub jenis usaha dermaga

bahari)




dikuasakan

3 Sistem, Mekanisme

dan Prosedur







2) Pemohon mengajukan / memasukkan formulir dan


loket pendaftaran.


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 180 -




terima berkas.






OPD teknis b. Permohonan yang tidak


kepada pemohon.








penerbitan, selanjutnya ditandatangani oleh Pejabat

yang berwenang.



penyerahan

4 Jangka Waktu

Pelayanan


penyelesaian izin Jasa Wisata

Tirta sejak permohonan diterima lengkap adalah 3

(tiga) hari kerja

2) Izin Jasa Wisata Tirta berlaku

selama usaha tersebut tetap

berjalan dan tidak mengalami perubahan


6 Produk : Izin Jasa Wisata Tirta



3) Email:

[email protected]


Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN JASA WISATA TIRTA,

meliputi :



2009 tentang Kepariwisataan,PM.86/HK,501/



ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 181 -



2) Peraturan Wali Kota palu



Usaha Pariwisata. 3) Peraturan Daerah No.10 Tahun








2 Sarana dan




Pengaduan

3) Loket Pelayanan


Legalitas 5) Ruang Arsip

6) WC


1) Sarjana 2) SMA




7 Jaminan Keamanan

dan keselamatan

pelayanan



8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana



Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SPA meliputi :

1 Jenis Pelayanan : Izin Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan SPA


2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);

3) Fotokopi akta pendirian Dinas

usaha;

4) Fotokopi STPT dan/atau SIP tenaga yang akan memberikan pelayanan;

5) Fotokopi dokumen lingkungan


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 182 -

sesuai dengan ketentuan peraturan

daerah setempat; 6) Fotokopi izin lokasi sesuai ketentuan

peraturan yang dikeluarkan oleh

peraturan pemerintah daerah

masing-masing;

7) Fotokopi profil griya SPA yang meliputi pengorganisasian, lokasi,

dan klasifikasi Griya SPA; dan

8) Mengisi daftar assessment yang

disediakan.

3 Sistem,

mekanisme dan

Prosedur


loket informasi untuk mendapatkan

informasi (penjelasan) terkait dengan

persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan

layanan perizinan


permohonan dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditetapkan






persyaratan

5) Jika tidak lengkap, maka berkas dikembalikan pada pemohon untuk

dilengkapi






c. Permohonan yang


OPD teknis






melakukan proses penerbitan dokumen perizinan

b. Dokumen perizinan yang selesai

dicetak oleh petugas


Dinas elayanan Perizinan

Terpadu Kota Palu


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 183 -



5 Jangka Waktu

Pelayanan

: 1) Jangka waktu proses penyelesaian

izin teknis penyelenggaraan

pelayanan kesehatan SPA sejak permohonan diterima lengkap oleh


Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Palu adalah 14 (empat belas) hari kerja



(lima) Tahun


7 Produk Pelayanan

: Izin Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan SPA

8 Penanganan

Pengaduan, saran dan

masukkan

1) SMS Center 08114501142

2) Web: dpmptsp.palukota.go.id 3) Email:[email protected]


Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN TEKNIS

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SPA, meliputi :

1 Dasar Hukum : 1) Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 11,

Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4966);

2) Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

144, Tambahan Lembaran


Nomor 5063); 3) Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor

061/Menkes/PER/I/1991

tentang Persyaratan Kolam

Renang, SPA dan Pemandian Umum;





ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 184 -

Pelayanan Kesehatan SPA;

5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun

2014 tentang Pelayanan

Kesehatan Tradisional.

6) Peraturan Menteri Kebudayaan

dan Pariwisata Nomor PM.97 / HK.501 / MKP / 2010 tentang

Tata Cara Pendaftaran Usaha

SPA;


Nomor 1 Tahun 2010 tentang sistem Kesehatan Daerah.



Praktik Kesehatan dan Sarana Kesehatan.








Satu Pintu


fasilitas



3) Loket pelayanan



3 Kompetensi


2) SMA




7 Jaminan Keamanan

dan keselamatan

pelayanan


Memadai

8 Evaluasi Kinerja



Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN KLINIK HEWAN,

meliputi :

1 Jenis Pelayanan : Izin Klinik Hewan

2 Persyaratan : 1) Mengisi formulir/surat permohonan

2) Foto copy KTP.


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 185 -

3) Foto Copy NPWP

4) Surat Keterangan Domisili Usaha dari kelurahan .

5) Ijazah Dokter Hewan.

6) Rekomendasi PDHI

7) Foto Copy SIUP

8) Foto Copy IMB 9) Denah Lokasi usaha.

10) Daftar Pegawai.

11) UKL /UPL

12) Rekomendasi Dari Dinas

Teknis.

3 Sistem, Mekanisme

dan Prosedur







2) Pemohon





melakukan pengimputan kedalan sistem Serindu


terima berkas.


peninjauan layak atau tidak dikeluarkannya izin.


maka :



proses pen erbitan

dokumen perizinan

b. Jika dokumen perizinan telah selesai dicetak oleh

petugas penerbitan,

selanjutnya

ditandatangani oleh



Palu



4 Jangka Waktu : 1) Dinas Penanaman Modal dan


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 186 -

Pelayanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Palu menerbitkan Izin Klinik Hewan paling lambat 6

(Enam) hari kerja

2) Izin Klinik Hewan berlaku

selama 5 (lima) tahun.

5 Biaya/Tarif Rp. 0 (Nol)

6 Produk Pelayanan : Izin Klinik Hewan

7 Pengelolaan

Pengaduan

1) SMS Center 08114501142


3) Email:

[email protected]


Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN KLINIK HEWAN, meliputi :

1 Dasar Hukum : 1. Undang – Undang No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan

Kesehatan Hewan.

2. Peraturan Pemerintah No. 15

Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan

Pengobatan Penyakit Hewan.

3. Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 tentang Kesmavet

dan Kesrawan.

4. Peraturan Menteri Pertanian No.2

/ Permantan / OT.140 / 2010

Tentang Pedoman Pelayanan Jasa medik Veteriner.

5. Peraturan Daerah No. 10 Tahun


Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6. Peraturan Walikota palu Nomor 1

tahun 2017 tentang



perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu.


fasilitas



3) Loket Pelayanan


6) WC


1) Sarjana 2) SMA




ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 187 -




pelayanan





Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN USAHA PET SHOP ,

meliputi:

1 Jenis Pelayanan : Izin Usaha Pet Shop

2 Persyaratan : 1) Mengisi formulir / surat permohonan

2) Foto copy KTP.

3) Foto Copy NPWP

4) Surat Keterangan Domisili

Usaha dari kelurahan . 5) Foto Copy IMB

6) Daftar Jenis Obat dan

Pemasaran.

7) Rekomendasi Dari Dinas Teknis.

3 Sistem, mekanisme

dan Prosedur

: 1. Pemohon mencari informasi pada





2. Pemohon memasukkan formulir

dan persyaratan yang diperlukan

ke loket pendaftaran

3. Petugas di loket pendaftaran melakukan pengimputan kedalan

sistem Serindu

4. Pemohon menerima tanda terima

berkas. 5. Tim teknis melakukan

peninjauan layak atau tidakx

dikeluarkannya izin.

6. Jika permohonan disetujui, maka :



pemohon dan melakukan proses pen erbitan dokumen

perizinan



ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 188 -





Pintu Kota Palu


penyerahan


: 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Usaha Pet Shop paling lambat 6

(Enam) hari kerja

2. Izin Usaha Pet Shop berlaku selama 2 tahun.


6 Produk Pelayanan : Izin Usaha pet Shop


dan masukkan

1. SMS Center 08114501142 2. Web: dpmptsp.palukota.go.id

3. Email:

[email protected]


Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN USAHA PET SHOP , meliputi :

1 Dasar Hukum : 1) Undang – Undang No.18 tahun 2009 Tentang Peternakan Dan

Kesehatan Hewan.

2) Permentan No.74 / Permentan /

OT.140 / 12 / 2007 Tentang

syarat dan tata cara Pemberian Izin Usaha Obat

3) Permentan No.18 / Permentan /

OT.140 / 4 / 2009 Tentang

syarat Dan tata cara Pemberian Izin Usaha Obat.


2015 tentang Penyelenggaraan


5) Peraturan Walikota palu Nomor 1 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan dibidang Perizinan dan Non perizinan kepada Kepala

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2 Sarana dan




3) Loket Pelayanan




ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 189 -

5) Ruang Arsip

6) Toilet

3 Kompetensi


2) SMA




7 Jaminan Keamanan




8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana



Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN POULTRY SHOP ,

meliputi :

1 Jenis Pelayanan : Izin Poultry Shop

2 Persyaratan : 1. Mengisi formulir

2. Foto copy KTP.

3. Foto Copy NPWP

4. Surat Keterangan Domisili Usaha dari kelurahan .

5. Foto Copy IMB

6. Rekomendasi Dari Dinas Teknis.

3 Sistem, mekanisme

dan Prosedur










berkas.

4. Tim teknis melakukan peninjauan layak atau tidakx


5. Jika permohonan disetujui, maka

: a. Petugas penerbitan


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 190 -


pemohon dan melakukan proses pen erbitan

dokumen perizinan



petugas penerbitan, selanjutnya ditandatangani

oleh Kepala Dinas

Penanaman Modal dan




penyerahan

4 Waktu Pelayanan : 1. Dinas Penanaman Modal dan



Poultry Shop paling lambat 6 ( Enam ) hari kerja

2. Izin Poultry Shop berlaku selama

2 tahun.


6 Produk Pelayanan : Izin Poultry Shop

7 Penanganan

Pengaduan, saran

dan masukkan

1. SMS Center 08114501142

2. Web: dpmptsp.palukota.go.id

3. Email:

[email protected]

Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN POULTRY SHOP,

meliputi :

1 Dasar Hukum : 1. Undang – Undang N0. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan

Kesehatan Hewan.

2. Peraturan Pemerintah No. 78

tahun 1992 Tentang Obat Hewan.

3. Permentan RI No.19 / Permentan

/ OT 140 / 4 / 2009 /tentang

syarat dan tata cara pendaftaran

pakan ternak. 4. Peraturan Daerah No.10 Tahun



5. Peraturan Walikota palu Nomor 1 tahun 2017 tentang




Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 191 -

2 Sarana dan


1. Ruang tunggu yang dilengkapi

AC 2. Loket Informasi dan Pengaduan

3. Loket Pelayanan

4. Loket Penyerahan dan Legalitas

5. Ruang Arsip

6. WC

3 Kompetensi

Pelaksana 1. Sarjana

2. SMA




7 Jaminan Keamanan




8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana



Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN PRAKTIK DOKTER

HEWAN, meliputi :

1 Jenis Pelayanan : Izin Praktik Dokter Hewan

2 Persyaratan : 1. Mengisi formulir / surat permohonan

2. Foto copy KTP.

3. Ijazah Dokter Hewan

4. Rekomendasi dari Pengurus

Cabang Organisasi Profesi Dokter Hewan.

5. Surat Keterangan Sehat.

6. Surat Pernyataan mematuhi kode

etik dan sumpah Dokter Hewan.


3 Sistem, mekanisme

dan Prosedur






2. Pemohon



3. Petugas di loket pendataan

melakukan pengimputan Kedalam Sistem Serindu .


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 192 -


berkas . 5. Tim teknis melakukan

peninjauan dilapangan layak

atau tidakx dikeluarkannya izin.


: a. Petugas penerbitan melakukan



dokumen perizinan

b. Jika dokumen perizinan telah selesai dicetak oleh petugas




Kota Palu



penyerahan

4 Jangka Waktu

Pelayanan

: 1. Dinas Penanaman Modal dan


Kota Palu menerbitkan Izin Praktik Dokter Hewan paling

lambat 6 (Enam) hari kerja

2. Izin Praktik Dokter Hewan

berlaku selama 5 tahun.


6 Produk Pelayanan : Izin Praktik Dokter Hewan

7 Penangana

Pengaduan, saran

dan masukkan

1. SMS Center 08114501142


3. Email: [email protected]


Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN PRAKTIK DOKTER

HEWAN, meliputi :

1 Dasar Hukum : 1. Undang – undang No. 18 tahun

2009 tentang Peternakan Dan

Kesehatan Hewan.

2. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1977 tentang Penolakan,

Pencegahan, Pemberantasan dan

Pengobatan Penyakit Hewan.

3. Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 tentang Kesmavet

dan Kesrawan.

4. Peraturan Menteri Pertanian No.

2 / Permantan / OT.140 / 2010

Tentang Pedoman Pelayanan Jasa medik Veteriner.



ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 193 -



6. Peraturan Walikota palu Nomor 1

tahun 2017 tentang


dibidang Perizinan dan Non perizinan kepada Kepala Dinas


Terpadu Satu Pintu

2 Sarana dan

Prasarana dan/atau

fasilitas


AC

2. Loket Informasi dan Pengaduan

3. Loket Pelayanan

4. Loket Penyerahan dan Legalitas 5. Ruang Arsip

6. WC


1. Sarjana 2. SMA




7 Jaminan Keamanan

dan keselamatan

pelayanan



8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana



Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN USAHA RUMAH

SAKIT HEWAN/LABORATORIUM HEWAN, meliputi :

1 Jenis Pelayanan : Izin Usaha Rumah Sakit Hewan /

Usaha Laboratorium Hewan.

2 Persyaratan : 1. Mengisi formulir / surat

permohonan

2. Foto copy KTP.

3. Akte Pendirian Usaha 4. Foto Copy NPWP

5. Surat Keterangan Domisili

Usaha dari kelurahan .

6. Ijazah Dokter Hewan. 7. Rekomendasi PDHI

8. Foto Copy SIUP

9. Foto Copy IMB

10. Denah Lokasi Usaha

11. Daftar Pegawai 12. Rekomendasi Dinas Teknis

13. UKL / UPL


: 1. Pemohon mencari informasi pada loket informasi untuk



ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 194 -




2. Pemohon mememasukkan


diperlukan ke loket pendaftaran. 3. Petugas di loket pendataan

menginput kedalam sistem

Serindu

4. Pemohon menerima tanda

terima berkas. 5. Tim teknis melakukan


atau tidaknya dikeluarkannya

izin dan apabila Permohonan tidak memenuhi persyaratan

dilapangan berkas akan

dikembalikan ke pemohon.


maka : a. Petugas penerbitan









Kota Palu


penyerahan

4 Jangka Waktu

Pelayanan


Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu menerbitkan Izin Usaha

Rumah Sakit Hewan / Usaha

Laboratorium Hewan. paling

lambat 6 ( Enam ) hari kerja 2. Izin Usaha Rumah Sakit Hewan /

Usaha Laboratorium Hewan

berlaku selama 5 tahun.


6 Produk Pelayanan : Izin Usaha Rumah Sakit Hewan /

Usaha Laboratorium Hewan.


dan masukkan


3. Email:

[email protected]



ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 195 -


Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN USAHA RUMAH

SAKIT HEWAN/USAHA LABORATORIUM HEWAN, meliputi :

1 Dasar Hukum : 1. Permentan RI No.13 / Permentan

/ T.140 / I / 2010 tentang persyaratan Rumah Potong

Hewan dan Unit Penanganan

Daging.

2. SK.Mentan No.557 / Kpts /

TN.210 / 1987 tentang syarat-syarat Rumah Potong Unggas

dan ijin Usaha Pemotongan

Unggas.

3. SK.Mentan No.555 / Kpts 240 / 9 / 1995 tentang syarat RPH dan

Usaha Pemotongan Hewan.

4. SK.Mentan No.557 / Kpts 240 / 9

/ 1986 tentang syarat RPH dan

Usaha Pemotongan Hewan. 5. Peraturan Daerah No.10 Tahun








2 Sarana dan




3. Loket Pelayanan


5. Ruang Arsip

6. WC

3 Kompetensi


2. SMA




7 Jaminan Keamanan




8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana



ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 196 -


Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN RUMAH POTONG

HEWAN/ UNGGAS (RPH/RPU), meliputi :

1 Jenis Pelayanan : Izin Rumah Potong Hewan / Unggas

( RPH /RPU )


permohonan

2. Foto copy KTP.

3. Akte Pendirian Usaha 4. Foto Copy NPWP

5. Surat Keterangan Domisili Usaha

dari kelurahan .

6. Ijazah Dokter Hewan.

7. Foto Copy IMB 8. Denah Lokasi usaha.

9. Daftar Pegawai.

10. UKL /UPL








2. Pemohon



diperlukan ke loket pendaftaran 3. Petugas di loket pendataan


Kedalam Sistem Serindu .

4. Pemohon menerima tanda terima berkas .

5. Tim teknis melakukan



izin dan apabila Permohonan tidak memenuhi persyaratan,

dilapangan berkas akan

dikembalikan ke pemohon.










ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 197 -


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Palu



penyerahan

4 Jangka Waktu

Pelayanan



Kota Palu menerbitkan Izin Rumah Potong Hewan/Unggas

(RPH/RPU) paling lambat 6 (

Enam ) hari kerja

2. Izin Rumah Potong Hewan /

Unggas berlaku selama 5 tahun.


6 Produk Pelayanan : Izin Rumah Potong Hewan / Unggas

( RPH /RPU )

7 Penanganan

Pengaduan, saran

dan masukkan

1. SMS Center 08114501142


3. Email: [email protected]

Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN RUMAH POTONG

HEWAN/ UNGGAS (RPH/RPU), meliputi :

1 Dasar Hukum : 1. Kermentan RI No.13 / Permentan

/ T.140 / I / 2010 tentang

persyaratan Rumah Potong

Hewan dan Unit Penanganan

Daging. 2. SK.Mentan No.557 / Kpts /

TN.210 / 1987 tentang syarat-

syarat Rumah Potong Unggas

dan ijin Usaha Pemotongan Unggas.

3. SK.Mentan No.555 / Kpts 240 /

9 / 1995 tentang syarat RPH dan




5. Peraturan Daerah No.10 Tahun



tahun 2017 tentang





ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 198 -


Terpadu Satu Pintu

2 Sarana dan

Prasarana dan/atau

fasilitas


AC


3. Loket Pelayanan 4. Loket Penyerahan dan Legalitas

5. Ruang Arsip

6. WC

3 Kompetensi


2. SMA




7 Jaminan Keamanan

dan keselamatan

pelayanan



8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




PEMOTONGAN HEWAN/UNGGAS, meliputi :

1 Jenis Pelayanan : Izin Usaha Pemotongan

Hewan/Unggas


permohonan

2. Foto copy KTP.

3. Foto Copy NPWP

4. Surat Keterangan Usaha dari kelurahan .

5. Daftar Jumlah Tenaga Kerja.

6. UKL- UPL


3 Sistem, mekanisme

dan prosedur







2. Pemohon mengajukan/memasukkan




melakukan pemeriksaan berkas Jika tidak lengkap, maka berkas


untuk dilengkapi


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 199 -

4. Jika lengkap, maka :





izindan apabila permohonan yang tidak memenuhi

persyaratan dilapangan

berkas akan dikembalikan ke

pemohon.

7. Jika permohonan disetujui, maka a. Petugas penerbitan









Pintu Kota Palu



5 Jangka Waktu

Pelayanan


Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu menerbitkan Izin

Usaha Pemotongan

Hewan/Unggas paling lambat 6

(Enam) hari kerja

2. Izin Usaha Pemotongan Hewan berlaku selama 1 tahun.

6 Biaya/Tarif Rp.0

7 Produk Pelayanan : Izin Usaha Pemotongan Hewan

/Unggas

9 Penanganan

Pengaduan, saran

dan masukkan

1. SMS Center 08114501142


3. Email:

[email protected]


Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN USAHA PEMOTONGAN HEWAN/UNGGAS, meliputi :

1 Dasar Hukum : 1. Permentan RI No.13 / Permentan / T.140/I/2010 tentang



ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 200 -

persyaratan Rumah Potong

Hewan dan Unit Penanganan Daging.

2. SK.Mentan No.557 / Kpts /

TN.210 / 1987 tentang syarat-

syarat Rumah Potong Unggas

dan ijin Usaha Pemotongan Unggas.

3. SK.Mentan No.555 / Kpts 240 /

9 / 1995 tentang syarat RPH dan





2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


tahun 2017 tentang




Terpadu Satu Pintu

2 Sarana dan

Prasarana dan/atau

fasilitas


AC



5. Ruang Arsip

6. WC

3 Kompetensi


2. SMA




7 Jaminan Keamanan

dan keselamatan

pelayanan



8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




PETERNAKAN RAKYAT, meliputi :

1 Jenis Pelayanan : Tanda Daftar Peternakan Rakyat

2 Persyaratan : 1. Mengisi formulir / surat permohonan

2. Foto copy KTP.

3. Foto Copy NPWP


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 201 -

4. Surat Keterangan Usaha dari

kelurahan 5. Foto Copy IMB

6. SPPL








2. Pemohon


formulir dan persyaratan yang diperlukan ke loket pendaftaran


melakukan pengimputan Kedalam

Sistem Serindu . 4. Pemohon menerima tanda terima

berkas.

5. Tim teknis melakukan peninjauan

dilapangan layak atau tidakx

dikeluarkannya izin dan apabila permohonan tidak memenuhi

persyaratan, dilapangan berkas

akan dikembalikan ke pemohon.





dokumen perizinan b. Jika dokumen perizinan telah





Kota Palu



4 Waktu Pelayanan : 1. Dinas Penanaman Modal dan


Kota Palu menerbitkan

permohonan Tanda Daftar

Peternakan paling lambat 6 (Enam) hari kerja terhitung sejak

tanda bukti pembayaran retribusi

diterima

2. Tanda Daftar Peternakan berlaku


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 202 -

selama 2 ( Dua) tahun.


6 Produk Pelayanan : Tanda Daftar Peternakan Rakyat.

7 Penanganan

Pengaduan, saran

dan masukkan

1. SMS Center 08114501142


3. Email:

[email protected]

Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) TANDA DAFTAR

PETERNAKAN RAKYAT, meliputi :

1 Dasar Hukum : 1. Keputusan Menteri Pertanian

Nomor : 404 /KPTS

/OT.210/6/2002 tentang

Pedoman perizinan dan

Pendaftaran Usaha Peternakan. 2. Peraturan Daerah No.10 Tahun

2015 tentang Penyelenggaraan







2 Sarana dan




3. Loket Pelayanan


5. Ruang Arsip

6. WC

3 Kompetensi


2. SMA




7 Jaminan Keamanan

dan keselamatan

pelayanan



8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana



Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN TOKO OBAT HEWAN, meliputi :



ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 203 -

1 Jenis Pelayanan : Izin Toko Obat Hewan


permohonan

2. Foto copy KTP.

3. Foto Copy NPWP 4. Surat Keterangan Domisili Usaha

dari kelurahan .

5. Foto Copy IMB

6. Daftar Jenis Obat dan Pemasaran.








2. Pemohon memasukkan formulir

dan persyaratan yang diperlukan

ke loket pendaftaran 3. Petugas di loket pendaftaran

melakukan pengimputan kedalan

sistem Serindu



peninjauan layak atau tidaknya






proses pen erbitan dokumen perizinan



petugas penerbitan,

selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman


Satu Pintu Kota Palu


penyerahan.


: 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Palu menerbitkan Izin Toko

Obat Hewan paling lambat 6 (

Enam ) hari kerja .

2. Izin Toko Obat Hewan berlaku selama 2 tahun.


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 204 -


5 Produk Pelayanan : Izin Toko Obat Hewan

6 Penanganan


1. SMS Center 08114501142

2. Web: dpmptsp.palukota.go.id 3. Email:

[email protected]


Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN TOKO OBAT HEWAN,

meliputi :

1 Dasar Hukum : 1. Undang – Undang No.18 tahun

2009 Tentang Peternakan Dan

Kesehatan Hewan. 2. Permentan No.74 / Permentan /

OT.140 / 12 / 2007 Tentang

3. Permentan No.18 / Permentan /

OT.140 / 4 / 2009 Tentang syarat Dan tata cara Pemberian

Izin Usaha Obat.

4. Peraturan Daerah No.10 Tahun


Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 5. Peraturan Wali Kota Palu Nomor





Pintu


fasilitas

1. Ruang tunggu yang dilengkapi AC


3. Loket Pelayanan


6. WC


1. Sarjana 2. SMA




7 Jaminan Keamanan

dan keselamatan

pelayanan



8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana




PETERNAKAN, meliputi :



ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 205 -

1 Jenis Pelayanan : Izin Usaha Peternakan


permohonan

2. Foto copy KTP.

3. Foto Copy NPWP 4. Surat Keterangan Usaha dari

kelurahan

5. Akte Pendirian Perusahaan (

Bagi Perusahaan Yang berbadan Hukum)

6. Foto Copy IMB

7. UKL / UPL


3 Sistem, mekanisme

dan Prosedur







2. Pemohon mengajukan/memasukkan






berkas.

5. Tim teknis melakukan peninjauan layak atau tidaknya



:



proses pen erbitan dokumen

perizinan

b. Jika dokumen perizinan telah selesai dicetak oleh petugas



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Palu.



penyerahan.

4 Jangka Waktu

Pelayanan



Kota Palu menerbitkan permohonan Izin Usaha


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 206 -

Peternakan paling lambat 6

(Enam) hari kerja . 2. Izin Usaha Peternakan berlaku

selama 5 ( lima ) tahun.


5 Produk Pelayanan : Izin Usaha Peternakan


dan masukkan


3. Email:

[email protected]



PETERNAKAN, meliputi :

1 Dasar Hukum : 1. Keputusan Menteri Pertanian

Nomor : 404 / KPTS / OT.210 / 6 / 2002 tentang Pedoman

perizinan dan Pendaftaran Usaha

Peternakan.

2. Peraturan Daerah No.10 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan



tahun 2017 tentang

Pendelegasian Kewenangan dibidang Perizinan dan Non



Terpadu Satu Pintu

2 Sarana dan

Prasarana dan/atau

fasilitas


AC



5. Ruang Arsip

6. WC

3 Kompetensi


2. SMA




7 Jaminan Keamanan

dan keselamatan

pelayanan



8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana



Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN USAHA PERIKANAN, meliputi :



ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 207 -

1 Jenis Pelayanan : Izin Usaha Perikanan

2 Persyaratan : 1. Copy KTP

2. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak. 3. Pas Photo berwarna 5 (lima) lembar

ukuran 3 X 4 Cm 4. Surat Pernyataan kebenaran

Dokumen (bermaterai) 5. Akte Pendirian Perusahaan dan

Pengesahan. 6. Surat Keterangan Domisili

Perusahaan/SKTU 7. Keterangan Sarana dan Prasarana

yang dimiliki

8. UPL-UKL untuk usaha Pengolahan dan Pemasaran / Amdal

9. Rekomendasi Lokasi Operasional

Kegiatan dari Pemprov.Atau Kab/Kota

10. Copy IMB

11. Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

3 Sistem, mekanisme

dan Prosedur






mendapatkan layanan perizinan 2. Pemohon




3. Petugas di loket pendaftaran melakukan pengimputan kedalan

sistem Serindu



peninjauan layak atau tidaknya


6. Jika permohonan disetujui, maka:




proses pen erbitan dokumen perizinan







ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 208 -

Pintu Kota Palu.


penyerahan.

4 Jangka Waktu

Pelayanan


Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu menerbitkan

permohonan Izin Usaha

Peternakan paling lambat 6

(Enam) hari kerja . 2. Izin Usaha Peternakan berlaku

selama 5 ( lima ) tahun.

5 Biaya/Tarif Berbayar

5 Produk Pelayanan : Izin Usaha Perikanan


dan masukkan


3. Email:

[email protected]


Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN USAHA PERIKANAN, meliputi :

1 Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (lembaran Negara Republik Indonesia No.443);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-

undang Nomor 12 Tahun2008 No 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4844

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54

Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan

4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor

392/KPTS/IK.120/4/99 tentang Jalur-jalur Penangkapan Ikan

5. Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER

12 MEN/2009 6. Peraturan Daerah No. 10 Tahun

2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

7. Peraturan Wali Kota Palu Nomor




ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 209 -




Pintu


fasilitas

1. Ruang tunggu yang dilengkapi AC


3. Loket Pelayanan


6. WC


1. Sarjana 2. SMA




7 Jaminan Keamanan

dan keselamatan

pelayanan



8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana



Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) PERPANJANGAN IZIN

MEMPERKERJAKAN TENAGA ASING, meliputi :

1 Jenis Pelayanan : Perpanjangan Izin Memperkerjakan

Tenaga Asing

2 Persyaratan 1. Foto copy IMTA yang masih

berlaku

2. Foto copy polis asuransi

3. Foto copy sertifikat pelatihan tenaga pendamping

4. Foto copy surat penunjukan

tenaga pendamping

5. Foto copy sertifikat pelatihan / keahlian tenaga kerja asing

(TKA)

6. Foto copy bukti pembayaran

DPKK

7. Foto copy keputusan RPTKA 8. Foto copy ijazah atau

keterangan pengalaman kerja

TKA

9. Pas foto berwarna uk. 4x6, 2

lembar 10. Foto copy KITAS / Passport TKA

11. Materai 6000




ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 210 -





2. Petugas Pendaftaran Memeriksa

kelengkapan Persyaratan Izin yang akan diajukan.


melakukan Pengimputan

Kedalam Sistem Serindu.

4. Pemohon menerima tanda terima berkas.


maka :

a. Petugas menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah

(SKRD) berdasarkan

rekomendasi dan

menyerahkan kepada

pemohon untuk membayar ke loket Bank Sulteng




perizinan

c. Jika dokumen perizinan telah





Pintu Kota Palu d. Pemohon dapat mengambil


penyerahan

4 Waktu Pelayanan : 1. Jangka waktu proses penyelesaian Perpanjangan Izin

Mempekerjakan Tenaga Asing


lengkap oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Palu adalah 5 (

Lima ) hari kerja

2. Masa berlaku Perpanjangan Izin

Memperkerjakan Tenaga Asing ditentukan selama 1 (satu) Tahun

5 Tarif/Biaya : $ 100 (USD) perorang/perbulan

6 Produk Pelayanan : Perpanjangan Izin Mempekerjakan

Tenaga Asing

7 Penanganan

Pengaduan, saran

dan masukkan

1. SMS Center 08114501142

2. Website dpmptsp.palukota.go.id

3. Email



ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 211 -

[email protected]


Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) PERPANJANGAN IZIN

MEMPERKERJAKAN TENAGA ASING, meliputi :

1 Dasar Hukum : 1) Peraturan Presiden RI Nomor 72

Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta

Pelaksanaan Pendidikan dan

Pelatihan Tenaga Kerja

Pendamping. 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2009

Nomor 130, Tambahan lemabaran Negara Republik



Nomor 13 Tahun 2013 tentang perubahan Kedua atas Peraturan

Daerah Nomor 9 Tahun 2011

tentang Retribusi Perizinan

Tertentu.



Terpadu Satu Pintu.

2 Sarana dan

Prasarana dan/atau

fasilitas


AC


3) Loket Pelayanan


6) Toilet


1) Sarjana 2) SMA




7 Jaminan Keamanan

dan keselamatan

pelayanan



8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana



Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN PRINSIP , meliputi :

1 Jenis Pelayanan : Izin Prinsip

2 Persyaratan : 1) Foto Copy Kartu Tanda



ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 212 -

Penduduk

2) Akte pendirian Perusahaan 3) Pengesahan dari kementrian

hukum dan HAM Untuk PT,

Koperasi, Yayasan.


Pajak (NPWP) 5) Gambar Letak Lokasi /Denah

Lokasi yang dimohon

6) Surat Kuasa Asli Bermaterai

(bila di wakili)

7) Rencana dan uraian lengkap usaha, termasuk biaya modal

usaha yang digunakan dan

tenaga kerja yang digunakan

3 Sistem, Mekanisme

dan Prosedur

: 1) Pemohon mendapatkan

informasi pada loket informasi

tentang penjelasan persyaratan,

biaya dan waktu Perizinan dan Non Perizinan.




ditetapkan. 3) Pemohon






persyaratan.


untuk dilengkapi dan jika

lengkap dan benar Pemohon

menerima tanda terima berkas.

6) Jika permohonan disetujui, maka:

a. Petugas pengimputan



perizinan.



penyerahan.

4 Jangka Waktu

Pelayanan


penyelesaian Izin Prinsip

sejak permohonan diterima lengkap adalah 3 (Tiga) hari

kerja

2) Izin Prinsip berlaku selama 1

(satu) sampai 5 (Lima) tahun


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 213 -


6 Produk : Izin Prinsip

7 Pengelolaan

Pengaduan

1) SMS Center 08114501142


3) Email

[email protected]

Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN PRINSIP , meliputi :

1 Dasar Hukum : 1) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang

Penanaman Modal.

2) Perka No 15 Tahun 2015

tentang Pedoman dan Tata

Cara Perizinan dan Non

Perizinan Penanaman Modal.

3) Perka BKPM No 17 Tahun

2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian

Pelaksanaan Penanaman

Modal

4) Perka BKPM No. 18 tahun

2015 tentang Perubahan atas perkaBKPM no. 8 tahun 2015

tentang tatacara permohonan

fasilitas pajak penghasilan

untuk penanaman modal di

bidang-bidang usaha tertentu dan/ atau didaerah-daerah

tertentu (taks allowance)

5) Perka BKPM No. 19 tahun

2015 tentang perubahan atas Perka BKPM No. 13 tahun

2015 tentang tata cara

pemohonan pemberian

fasilitas pengurangan Pajak

Penghasilan Badan. 6) Perka BKPM No. 6 Tahun

2016 tentang perubahan atas

Perka BKPM No. 14 Tahun

2015 tentang pedoman dan tata cara Izin Prinsip

Penanaman Modal.

7) Perda Kota Palu No.17 Tahun

2012 tentang Penanaman

Modal. 8) Peraturan Daerah Kota Palu

Nomor 10 Tahun 2015




ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 214 -


Pintu. 9) Perwali No. 1 tahun 2017

tentang pendelegasian

Kewenangan perizinan dan

non perizinan kepada Dinas


2 Sarana dan



dilengkapi AC 2) Loket Informasi dan

Pengaduan

3) Loket Pelayanan



6) Toilet

3 Kompetensi


2) SMA




7 Jaminan Keamanan

dan keselamatan

pelayanan



8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana



Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN PRINSIP

PERLUASAN PMDN, meliputi :

1 Jenis Pelayanan : Izin Prinsip Perluasan Penanaman

Modal Dalam Negeri.


Penduduk

2) Foto Copy Izin Prinsip 3) Akte Pendirian Perusahaan

4) Pengesahan dari kementrian

hukum dan HAM Untuk PT


Pajak 6) Gambar Letak Lokasi /Denah

Lokasi yang dimohon

7) Surat Kuasa Asli Bermeteri ( bila

direktur tidak datang sendiri) 8) Rencana dan uraian lengkap

usaha, termasuk biaya modal


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 215 -



3 Sistem, mekanisme

dan Prosedur

: 1) Pemohon mendapatkan

informasi pada loket informasi

tentang penjelasan persyaratan,

biaya dan waktu Perizinan dan

Non Perizinan.




ditetapkan






permohonan dan kelengkapan persyaratan.



untuk dilengkapi.Dan jika

lengkap Pemohon menerima tanda terima berkas.

6) Petugas Tehnis melakukan

Verifikasi Keabsahan berkas.

7) Jika permohonan disetujui, maka:







penyerahan.

4 Jangka Waktu

Pelayanan



Perluasan sejak permohonan diterima lengkap adalah 3

(Tiga) hari kerja

2) Izin Prinsip Perluasan berlaku

selama 1 (satu) tahun sampai

dengan 5 (Lima) tahun.


6 Produk : Izin Prinsip Perluasan

7 Pengelolaan

Pengaduan

1) SMS Center 08114501142

2) Website

dpmptsp.palukota.go.id



ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 216 -

3) Email

[email protected]


Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN PRINSIP PERLUASAN

PMDN, meliputi :

1 Dasar Hukum : 1) Undang –UndangNomor 25

Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

2) Perturan Presiden No.98

tahun 2014 tentang

Perizinan Untuk UMK 3) Perka No 3 Tahun 2012


Cara Pengendalian


Modal 4) Perka No.14 Tahun 2015

tentang Izin Prinsip.


tentang Perizinan dan Non Perizinan.



Modal.

7) Peraturan Wali Kota Palu No.16 Tahun 2015 tentang

Rencana Umum Penanaman

Modal Kota Palu Tahun 2015

-2025.

8) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2015



Pintu. 9) Peraturan Wali Kota Palu





Satu Pintu;


fasilitas



Pengaduan

3) Loket Pelayanan 4) Loket Penyerahan dan

Legalitas

5) Ruang Arsip

6) Toilet

3 Kompetensi


2) SMA


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 217 -




7 Jaminan Keamanan

dan keselamatan

pelayanan



8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana



Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN PRINSIP

PERUBAHAN PMDN, meliputi :

1 Jenis Pelayanan Izin Prinsip Perubahan


Penduduk

2) Akte apendirian Perusahaan

3) Pengesahan dari kementrian hukum dan HAM Untuk PT


Pajak

5) Gambar Letak Lokasi /Denah Lokasi yang dimohon

6) Surat Kuasa Asli Bermeteri (

bila direktur tidak datang

sendiri)

7) Rencana dan uraian lengkap usaha , termasuk biaya modal



3 Sistem, mekanisme

dan Prosedur





yang

dibutuhkanuntukmendapatkanl

ayananperizinan



ditetapkan

3) Pemohon



ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 218 -




persyaratan.


dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi.Dan jika

lengkap Pemohon menerima

tanda terima berkas.




maka :

a. Petugas pengimputan melakukan entry data


proses penerbitan

dokumen perizinan. b. Pemohon dapat



4 Jangka Waktu

Pelayanan



Perubahan sejak permohonan

diterima lengkap adalah 3 (Tiga)

hari kerja 2) Izin Prinsip berlaku selama 1

(satu) tahun


6 Produk : Izin Prinsip Perubahan


1) SMS Center 08114501142 2) Website dpmptsp.palukota.go.id

3) Email

[email protected]


Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN USAHA PENANAMAN

MODAL DALAM NEGERI, meliputi :

1 Jenis Pelayanan : Izin Usahja Penanaman Modal

Dalam Negeri


Penduduk

2) Akte apendirian Perusahaan 3) Pengesahan dari kementrian





ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 219 -

Pajak

5) Gambar Letak Lokasi /Denah Lokasi yang dimohon

6) Surat Kuasa Asli Bermeteri (


sendiri)



tenaga kerja yang digunakan.

8) Foto Copy Izin Prinsip.

9) Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

2 Sistem, Mekanisme

dan Prosedur















persyaratan.


untuk dilengkapi. Dan jika



6) Petugas Tehnis melakukan Verifikasi Keabsahan berkas.


maka :

c. Petugas pengimputan melakukan entry data



perizinan.

d. Pemohon dapat mengambil dokumen izin pada loket

penyerahan.



Penanaman Modal Dalam Negeri


lengkap adalah 3 (Tiga) hari


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 220 -

kerja

2) Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri berlaku selama 1

(satu) tahun


4 Produk Pelayanan : Izin Usaha Penanaman Modal

Dalam Negeri

5 Penanganan

Pengaduan, saran

dan masukkan

1) SMS Center 08114501142


3) Email

[email protected]


Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN USAHA PENANAMAN

MODAL DALAM NEGERI, meliputi :

1 Dasar Hukum : 1) Undang – UndangNomor 25

Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

2) Perturan Presiden No.98

tahun 2014 tentang

Perizinan Untuk UMK

3) Perka No 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata

Cara Pengendalian


Modal

4) Perka No.14 Tahun 2015 tentang Izin Prinsip.


tentang Perizinan dan Non

Perizinan. 6) Perda Kota Palu No.17 Tahun


Modal.


No.16 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman

Modal Kota Palu Tahun 2015

-2025.

8) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2015



Pintu.







ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 221 -


Satu Pintu;

2 Sarana dan

Prasarana dan/atau

fasilitas


dilengkapi AC




Legalitas


3 Kompetensi


2) SMA





pelayanan




Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN USAHA PERLUASAN

PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI, meliputi :

1 Jenis Pelayanan Izin Usaha Perluasan Penanaman

Modal Dalam Negeri .

2 Persyaratan : 1) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk

2) Akte apendirian Perusahaan

3) Pengesahan dari kementrian


4) Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak

5) Gambar Letak Lokasi /Denah

Lokasi yang dimohon

6) Surat Kuasa Asli Bermeteri ( bila direktur tidak datang sendiri)

7) Rencana dan uraian lengkap



tenaga kerja yang digunakan. 8) Foto Copy Izin Prinsip.

9) Laporan Kegiatan Penanaman

Modal ( LKPM).

3 Sistem, Mekanisme

dan Prosedur





persyaratan, biaya dan waktu yang


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 222 -

dibutuhkanuntukmendapatkanla

yananperizinan 2) Pemohon mengisi formulir



ditetapkan






persyaratan.





tanda terima berkas. 6) Petugas Tehnis melakukan



a. Petugas pengimputan melakukan entry data



perizinan.

b. Pemohon dapat mengambil dokumen izin pada loket

penyerahan.



Perluasan Penanaman Modal;

Dalam Negeri sejak


adalah 3 (Tiga) hari kerja 2) Izin Usaha Perluasan

Penanaman Modal Dalam

Negeri berlaku selama 1 (satu)

tahun


6 Produk Pelayanan : Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri

5 Penanganan


1) SMS Center 08114501142


[email protected]


Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN USAHA PERLUASAN




ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 223 -

1 Dasar Hukum : 1) Undang –UndangNomor 25 Tahun 2007 Tentang

Penanaman Modal.

2) Perturan Presiden No.98 tahun

2014 tentang Perizinan Untuk

UMK 3) Perka No 3 Tahun 2012


Cara Pengendalian


Modal 4) Perka No.14 Tahun 2015

tentang Izin Prinsip.



Perizinan.


2012 tentang Penanaman Modal.


No.16 Tahun 2015 tentang

Rencana Umum Penanaman Modal Kota Palu Tahun 2015 -

2025.









Satu Pintu

2 Sarana dan

Prasarana dan/atau

fasilitas


AC




Legalitas


3 Kompetensi


2) SMA




ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 224 -


7 Jaminan Keamanan




8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana



Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN USAHA PERUBAHAN


1 Jenis Pelayanan Izin Usaha Perubahan Penanaman

Modal Dalam Negeri .


Penduduk


3) Pengesahan dari kementrian hukum dan HAM Untuk PT


Pajak


Lokasi yang dimohon 6) Surat Kuasa Asli Bermeteri (


sendiri)




8) Foto Copy Izin Prinsip.

9) Laporan Kegiatan Penanaman Modal ( LKPM).

3 Sistem, Mekanisme

dan Prosedur













ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 225 -




persyaratan.


dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi.Dan jika






e. Petugas pengimputan






penyerahan.

4 Jangka Waktu

Pelayanan



Perubahan Penanaman Modal; Dalam Negeri sejak



2) Izin Usaha Perubahan

Penanaman Modal Dalam Negeri berlaku selama 1

(satu) tahun


6 Produk Pelayanan : Izin Usaha Perubahan Penanaman

Modal Dalam Negeri

5 Penanganan

Pengaduan, saran

dan masukkan

1) SMS Center 08114501142

2) Web dpmptsp.palukota.go.id

3) Email

[email protected]

Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN USAHA PERUBAHAN



Tahun 2007 Tentang

Penanaman Modal.

2) Perturan Presiden No.98 tahun

2014 tentang Perizinan Untuk UMK



ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 226 -


tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian


Modal

4) Perka No.14 Tahun 2015

tentang Izin Prinsip. 5) Perka No 15 Tahun 2015


Perizinan.


2012 tentang Penanaman Modal.

7) Peraturan Wali Kota Palu No.16 Tahun 2015 tentang

Rencana Umum Penanaman

Modal Kota Palu Tahun 2015 -

2025.



Terpadu Satu Pintu.






2 Sarana dan




Pengaduan

3) Loket Pelayanan



6) Toilet


1) Sarjana 2) SMA




7 Jaminan Keamanan

dan keselamatan

pelayanan



8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana



ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 227 -



PENGGABUNGAN ( MERGER ) PENANAMAN MODAL DALAM

NEGERI, meliputi :

1 Jenis Pelayanan Izin Usaha Penggabungan

Penanaman Modal Dalam Negeri .


Penduduk

2) Akte apendirian Perusahaan 3) Pengesahan dari kementrian



Pajak


Lokasi yang dimohon

6) Surat Kuasa Asli Bermeteri ( bila

direktur tidak datang sendiri) 7) Rencana dan uraian lengkap




8) Foto Copy Izin Prinsip. 9) Laporan Kegiatan Penanaman

Modal ( LKPM).

3 Sistem, Mekanisme dan Prosedur









3) Pemohon






persyaratan. 5) Jika tidak lengkap, maka berkas




tanda terima berkas. 6) Petugas Tehnis melakukan



maka:


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 228 -




perizinan.



4 Jangka Waktu

Pelayanan


penyelesaian Izin Usaha Penggabungan Penanaman

Modal; Dalam Negeri sejak



2) Izin Usaha Penggabungan

Penanaman Modal Dalam

Negeri berlaku selama 1 (satu)

tahun


6 Produk Pelayanan : Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal Dalam Negeri

5 Penanganan


1) SMS Center 08114501142


[email protected]



PENGGABUNGAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI, meliputi :


Tahun 2007 Tentang Penanaman

Modal. 2) Perturan Presiden No.98 tahun

2014 tentang Perizinan Untuk

UMK

3) Perka No 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara

Pengendalian Pelaksanaan

Penanaman Modal

4) Perka No.14 Tahun 2015 tentang

Izin Prinsip. 5) Perka No 15 Tahun 2015 tentang

Perizinan dan Non Perizinan.


2012 tentang Penanaman Modal. 7) Peraturan Wali Kota Palu No.16

Tahun 2015 tentang Rencana

Umum Penanaman Modal Kota

Palu Tahun 2015 -2025.



ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 229 -



Terpadu Satu Pintu.






Pintu

2 Sarana dan

Prasarana dan/atau

fasilitas


AC


3) Loket Pelayanan 4) Loket Penyerahan dan Legalitas

5) Ruang Arsip

6) Toilet

3 Kompetensi


2) SMA




7 Jaminan Keamanan

dan keselamatan

pelayanan



8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana


B. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN

Sarana dan prasarana utama pelayanan publik yang ada di Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu

terdiri atas :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Palu beralamat di Jl. Balai Kota Selatan Nomor

01 Palu.

Adapun Gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Palu terbagi atas :

a. Ruang Tunggu Pemohon (Masyarakat) dilengkapi

dengan AC.

b. Loket Perizinan (Loket Informasi dan Pengaduan,

Loket Pendaftaran Izin, Loket Penetapan, Loket

Pembayaran (Bank Sulteng), dan Loket Penyerahan

Izin.


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 230 -

c. Ruang Kepala Dinas

d. Ruang Sekretaris

e. Ruang Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

f. Ruang Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

g. Ruang Kepala Sub Bagian Perencanaan Program

h. Ruang Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

i. Ruang Server

j. Ruang Kepala Seksi Pelayanan Administrasi dan

Ruang Kepala Seksi Validasi Data, Peninjauan

Lapangan dan Penetapan

k. Ruang Kepala Seksi Penerbitan

l. Ruang Kepala Bidang Pengendalian dan Penanaman

Modal

m. Ruang Kepala Seksi Pemantauan dan Penanaman

Modal, Ruang Kepala Seksi Pembinaan Penanaman

Modal dan Ruang Kepala Seksi Pengawasan

Penanaman Modal

n. Ruang Kepala Bidang Sistem Informasi, Regulasi dan

Evaluasi

o. Ruang Kepala Seksi Sistem Informasi dan Pengolahan

Data, Ruang Kepala Seksi Regulasi dan

Dokumentasi,Ruang Kepala Seksi Evaluasi dan

Pengaduan

p. Ruang Staf Kepegawaian dan Umum

q. Ruang Rapat

r. Ruang Arsip

s. Peralatan Perkantoran Utama

Mobil

Sepeda Motor

Komputer

Notebook

Server Administrasi

Meja dan Kursi Kerja


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 231 -

C. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan ketersedian

Sumber Daya Manusia (SDM) terutama terkait kualitasnya

merupakan salah satu indikator yang sangat menunjang di

dalam penyelanggaraan pelayanan di Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu.

Adapun jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berstatus

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu sebanyak

43 Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri dari :

1. Kepala Dinas

◘ Jumlah : 1 Orang

◘ Pendidikan : S2

◘ Golongan : IV

2. Sekretariat

◘ Jumlah : 12 Orang ◘ Pendidikan

S2 : 4 Orang

S1 : 3 Orang

D2/D3 : -

SMU/SMK : 5 Orang ◘ Golongan

IV : 1 Orang

III : 7 Orang

II : 4 Orang

3. Bidang Pelayanan Perizinan


S2 : 2 Orang

S1 : 6 Orang

D2/D3 : -

SMU/SMK : 3 Orang ◘ Golongan

IV : 2 Orang

III : -

II : 3 Orang

4. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal


◘ Pendidikan

S2 : 3 Orang

S1 : 3 Orang

D2/D3 : - SMU/SMK : 1 Orang


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 232 -

◘ Golongan

IV : 1 Orang

III : 5 Orang II : 1 Orang

5. Bidang Sistem Informasi, Regulasi dan Evaluasi


◘ Pendidikan

S2 : 1 Orang S1 : 5 Orang

D2/D3 : -

SMU/SMK : -

◘ Golongan :

IV : 1 Orang III : 2 Orang

II : 2 Orang

6. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Daerah


S2 : 1 Orang

S1 : 4 Orang

D2/D3 : - SMU/SMK : 1 Orang

◘ Golongan :

IV : 1 Orang

III : 4 Orang

II : -


Palu adalah sebagai lembaga ujung tombak dalam pelayanan

perizinan di Kota Palu, sehingga diperlukan Sumber Daya Manusia

(SDM) yang memiliki kompentensi di dalam melaksanakan tugas.

Kompetensi aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Palu diharuskan mempunyai hal – hal

sebagai berikut :

1. Petugas Pelayanan

◘ Disiplin

◘ Memahami dan mengerti aturan perizinan

◘ Tanggung Jawab ◘ Jujur

◘ Kerjasama

◘ Prakarsa/Inisiatif

◘ Loyal Kepada Atasan

◘ Ramah dan Bersahabat Terhadap pemohon


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 233 -

2. Klasifikasi Formal/Informal dan Diklat

◘ S2, S1, D3 dan SLTA

◘ Diklatpim II, III dan IV

◘ Pelatihan Etika Pelayanan

◘ Pelatihan Teknis Perizinan

◘ Pelatihan Teknis Penanaman Modal

Pelayanan aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Palu merupakan penjabaran uraian tugas petugas


Palu berdasarkan Keputusan Wali Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016

tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Dinas


sebagai berikut :

1. Bagian Sekretariat

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Staf/Petugas Penomoran SK dan Legalisir Izin, Standar

Pelayanan Kerja adalah sebagai berikut :

1) Memfasilitasi Legalisir Izin sesuai ketentuan yang berlaku,

kemudian diserahkan ke Kepala Sub Kepegawaian dan Umum

dan atau Sekretaris untuk ditandatangani.

2) Mengagendakan dokumen izin yang dilegalisir kedalam Buku

Legalisir Surat Izin (dibedakan untuk tiap jenis izin).

3) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kasubag

Kepegawaian dan Umum

Staf / Petugas Ketatausahaan, Ketatalaksanaan dan Kearsipan,

Standar Pelayanan Kerja adalah sebagai berikut :

1) Menerima surat dan membukukan ke dalam Buku Penerimaan

Surat Masuk

2) Menyiapkan surat masuk untuk diajukan ke Kepala Sub

Bagian Kepegawaian dan Umum untuk dimintakan disposisi

kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris

3) Mengarsipkan surat masuk dan hasil disposisi ketempat yang

aman secara rapi dan mudah dicari apabila diperlukan (arsip

surat masuk di arsipkan per bulan).

4) Memberi nomor surat keluar sesuai dengan sifat dan jenis

surat ke dalam Buku Surat Keluar.


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 234 -

5) Memberi salinan kepada Bidang pembuat surat (pengolah)

setelah diberi nomor surat keluar dan mengarsipkan surat

keluar ketempat yang aman dan mudah dicari (arsip surat

keluar diarsip perbulan)

6) Membuat Buku Ekspedisi dan atau Tanda Terima Penerimaan

Surat Keluar.

7) Mengetik surat untuk kebutuhan tata usaha Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Paluatas

perintah Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Staf/Petugas Pelaksana Administrasi Kepegawaian, Pelaksanaan

Urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan, Standar Pelayanan

Kerja adalah sebagai berikut :

1) Melaksanakan tugas administrasi kepegawaian (gaji berkala,

kenaikan pangkat, DP3, cuti, arsip f ile tiap pegawai,

absensi/daftar hadir, dls)

2) Mengagendakan semua kebutuhan bidang di dalam Buku

Rumah Tangga.

3) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Sub bagian

Kepegawaian dan Umum.

Sub Bagian Keuangan

Staf/Petugas Bendahara Pengeluaran, Standar Pelayanan Kerja

adalah sebagai berikut :

1) Membuat Buku Pembantu Bendahara Pengeluaran

2) Membuat Buku Besar, Buku Besar Pembantu, Laporan

Keuangan

3) Membuat kelengkapan SPP-Ls pengadaan barang & jasa

4) Melaksanakan akuntansi Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Satu Pintu Terpadu Kota Palu

5) Membuat Laporan Keuangan dan Aset Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Satu Pintu Terpadu Kota Palu

6) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Sub Bag

Keuangan


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 235 -

Staf/Petugas Pembantu Bendahara Pengeluaran. Standar


1) Melaksanakan tugas Bendahara Gaji

2) Membantu beban tugas Bendahara Pengeluaran

3) Membuat Jurnal, Buku Besar, Buku Besar Pembantu, Neraca

Saldo, Laporan Aset, Laporan Keuangan

4) Inventaris barang yang ada di Kantor Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5) Mengagendakan Keluar - Masuk Peralatan Perkantoran dalam

Buku Keluar - Masuk Barang yang tiap bulan dilaporkan ke

atasan langsung.

6) Melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan Kepala Sub Bag

Keuangan dan Aset.

Sub Bagian Perencanaan Program

Staf/Petugas Perencanaan Program, Standar Pelayanan Kerja


1) Menyusun Renstra dan Renja

2) Menyusun RKA dan DPA

3) Menyusun Penetapan Kinerja ( PK )

4) Menyusun Laporan dan Dokumentasi Pelaksanaan Program

dan Kegiatan

5) Menyusun LAKIP

6) Melaksanakan tugas Kepala Sub Bag Perencanaan Program

2. Bidang Pelayanan Perizinan

Staf /Petugas Pelayanan di Loket Penerimaan Permohonan Izin,

Standar Pelayanan Kerja adalah sebagai berikut :

1) Menerima permohonan izin dan memeriksa Persyaratan

administrasi dan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.

2) Menolak permohonan izin yang tidak lengkap persyaratan

administrasi dan teknis sesuai ketentuan.

3) Entry data permohonan ke Program Aplikasi Perizinan.

4) Memberi Tanda Terima berkas Permohonan ke pemohon yang

mengajukan Izin


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 236 -

5) Memverifikasi dan mencatat permohonan izin ke dalam Buku

register dan diserahkan ke Bagian entry data kemudian

dilanjutkan ke Kepala Sub Bidang Pelayanan

6) Membuat Laporan Penerimaan Permohonan tiap jenis izin

setiap bulan yang diketahui oleh Kepala Bidang.

7) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas

Staf/Petugas Validasi Data dan Peninjauan Lapangan Standar


1) Memverifikasi berkas permohonan izin, jika tidak sesuai

dikembalikan ke loket informasi dan jika sesuai diserahkan ke

Tim Tekhnis apabila membutuhkan peninjauan lapangan.

2) Menerima berkas permohonan izin yang telah

direkomendasikan dan dilakukan entry data kemudian

dilanjutkan ke bidang Pengendalian dan Penanaman Modal

untuk diterbitkan Surat Keputusan.

3) Membuat Laporan Koordinasi tiap jenis izin setiap bulan yang

diketahui oleh Kepala Dinas.

Staf/Petugas Penetapan izin, Standar Pelayanan Kerja adalah

sebagai berikut :

1) Mencetak SKRD sesuai dengan ketetapan

2) Mencetak SSRD dan menerima bukti bayar SSRD dari Bank

3) Melaporkan dan menyusun laporan penerimaan berdasarkan

izin ketetapan Retribusi Daerah.

Petugas Penerbitan izin, Standar Pelayanan Kerja adalah sebagai

berikut :

1) Pengecekan kembali kelengkapan administrasi dan persyaratan

teknis, memproses surat keputusan atas penerbitan izin,

penomoran izin, provorasi, menyerahkan dan mengarsipkan

dokumen izin yang diterbitkan

2) Mencetak izin

3) Melaporkan dan menyusun laporan penerbitan berdasarkan

jenis-jenis izin.


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 237 -

3. Bidang Pengendalian dan Penanaman Modal

Staf/Petugas Pembinaan, Standar Pelayanan Kerja adalah

sebagai berikut :

1) Membantu menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi

Pembinaan dan Penanaman Modal

2) Membantu membimbing bawahan dalam Pelaksanaan Tugas

3) Membantu Mengelola Data dan Informasi Pembinaan dan

Pelaksanaan Modal

4) Membantu Melaksanakan bimbingan Teknis Ketentuan

Pelaksanaan Modal

5) Membantu mengadakan Konsultasi Pelaksananan Penanaman

Modal

6) Membantu Memfasilitasi Penyelesaian masalah/hambatan

Penanaman Modal

7) Membantu Mengkoordinasikan, mengkonsultasikan dan

memfasilitasi pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal

PMA/PMDN

8) Membantu Menyusun laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pembinaan PMA/PMDN

9) Membantu Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada

pimpinan

10) Membantu Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh

Pimpinan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Staf/Petugas Pengawasan, Standar Pelayanan Kerja adalah

sebagai berikut :

1) Membantu Membuat Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)

2) Membantu Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Penanaman

Modal

3) Membantu Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman

Modal

Fasilitas fiskal dan Non Fiskal serta melakukan tindak lanjut

atas hasil pemeriksaan lapangan terhadap perusahaan


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 238 -

Staf/Petugas Pemantauan, Standar Pelayanan Kerja adalah

sebagai berikut :

1) Membantu Membuat Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)

2) Membantu Mengolah Data dan Informasi Pemantauan

Pelaksanaan Penanaman Modal

3) Membantu Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan

penanaman modal yang telah mendapat persetujuan Izin

Prinsip

4. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Daerah

Staf/Petugas Perencanaan dan Pengembangan Potensi Daerah,

Standar Pelayanan Kerja adalah sebagai berikut:

1) Membantu mempersiapkan bahan Pameran EXPO 2017

2) Membantu menyusun penyediaan barang cetakan dan

pengadaan kegiatan Pameran SULTENG EXPO 2017

3) Mempersiapkan undangan ke instansi terkait dalam rangka

persiapan Pameran SULTENG EXPO 2017

4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

Staf/Petugas Seksi Pengembangan Sistem Investasi, Standar

Pelayanan Kerja adalah sebagai berikut:

1) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian

bahan/data untuk penyusunan dan penyempurnaan

2) Melaksanakan, menganalisa dan mengembangkan peluang

investasi serta mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait

3) Melaksanakan penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang

perlu dipertimbangkan


perlu dipertimbangkan terbuka dengan masyarakat


perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi

6) Melaksanakan usulan dan pemberian fasilitas penanaman

modal diluar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional

7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 239 -

Staf/Petugas Seksi Pengembangan Sistem Investasi, Standar


1) Melaksanakan tugas-tugas pokok pada bidang Perencanaan

dan Pengembangan Potensi Daerah

2) Operator Penyusunan SIPID

3) Sebagai operator komputer menyangkut urusan bidang

Perencanaan dan Pengembangan Daerah

4) Membantu penyusunan profil investasi

5) Membantu merapikan berkas pada bidang Perencanaan dan

Pengembangan Potensi Daerah

6) Melaksnakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

5. Bidang Sistem Informasi, Regulasi dan Evaluasi

Staf/Petugas Evaluasi dan Pengaduan, Standar Pelayanan Kerja


1) Melaksanakan fasilitas pengukuran IKM.

2) Evaluasi pelaksanaan pelayanan

3) Melaksanakan tugas Kepala Seksi Pengaduan dan Evaluasi

4) Menyelesaikan permasalahan pengaduan

5) Membuat laporan pengaduan.

Staf/Petugas Sistem Informasi Standar Pelayanan Kerja adalah

sebagai berikut :

1) Memberikan informasi terkait perizinan, minimal pada

persyaratan izin, mekanisme perizinan, biaya dan waktu

penyelesaian izin baik melalui media langsung maupun telepon

2) Membantu pemohon terkait tata cara mengajukan permohonan

izin sesuai dengan ketentuan terutama didalam memperoleh

persyaratan

3) Menyampaikan data hasil perkembangan Perizinan dan

informasi terkait pelayanan perizinan.

4) Menyiapkan dan melaksanakan sosialisasi secara

berkesinambungan


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 240 -

Staf/Petugas Seksi Regulasi dan Dokumentasi, Standar


1) Mengumpulkan bahan-bahan Peraturan Perundang-Undangan

yang terkait dengan perizinan, data informasi kebijakan teknis

2) Membantu Menyusun Rancangan Standar Pelayanan Publik

3) Membantu Menyusun Rancangan Standar Operasional

Prosedur

4) Menyiapkan bahan yang berkaitan dengan pengelolaan

Dokumentasi dan Koordinasi

5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 241 -

BAB V

INFORMASI, PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN DAN

EVALUASI PELAYANAN PERIZINAN

A. INFORMASI PELAYANAN PERIZINAN

Informasi Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan oleh Dinas


terutama terkait dengan persyaratan, waktu penyelesaian izin,

prosedur/mekanisme perizinan dan biaya perizinan dilaksanakan

melalui beberapa media, yaitu :

1. Langsung ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Palu di Jl. Balai Kota Selatan Nomor

1 yang akan di terima oleh petugas loket informasi yang akan

menjelaskan terkait perizinan.

2. Melalui telepon (0451) 428334 yang akan dijawab langsung

oleh petugas informasi.

3. Melalui internet pada website Dinas Penanaman Modal dan


dpmptsp.palukota.go.id

4. Melalui Email Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Palu [email protected]

5. Melalui SMS Getway ke nomor 0811 450 1 142

6. E KIOS Perizinan

7. Sosialisasi/Penyuluhan yang dilaksanakan oleh Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Palu tiap tahun di wilayah Kota Palu.

B. PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN

PERIZINAN

1. Prosedur Penerimaan pengaduan langsung kepada

penyelenggara publik meliputi:

a) Petugas informasi / pengelola pengaduan menerima

pengadu (Masyarakat) di loket Unit Pengelolaan Pengaduan

(UP3).

b) Petugas informasi / pengelola pengaduan menerima dan

memeriksa dokumen seperti kartu indentitas, surat kuasa

(jika pengadu memberikan kuasa kepada orang lain) surat




ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 242 -

pengaduan yang dilengkapi dengan kronologis pengaduan,

tanda tangan dan pendukung lainnya.

c) Petugas pengelola pengaduan mencatat setiap pengaduan

yang masuk dalam buku register pencatatan pengaduan,

data indentitas, kronologi kejadian, waktu dan tempat

d) Petugas informasi melaporkan hasil pencatatan pengaduan

kepada Koordinator I dan II

e) Koordinator I dan II menerima laporan dari staf informasi,

mempelajari, Membuat berita acara pemeriksaan

pengaduan serta membuat telaan kepada Ketua Unit

Pengelolaan Pengaduan (UP3).

f) Ketua UP3 menerima laporan Koordinator I dan II,

mempelajari dan membuat telaan kepada bidang tehnis

terkait untuk penyelesaian pengaduan,

g) Bidang Tehnis menyimpulkan dan melakukan penetapan

tindakan penyelesaian pengaduan dan membuat telaan

hasil laporan pengaduan dan melaporkan kepada Ketua

Unit Pengelolaan Pengaduan (UP3).

h) Ketua Unit Pengelolaan Pengaduan (UP3) melaporkan

laporan hasil penyelesaian pengaduan kepada Kepala Dinas

sebagai bahan evaluasi pimpinan

i) Hasil Laporan Penyelesaian Pengaduan diberikan ke bagian

loket informasi dan staf pengelola pengaduan

menyampaikan kepada pemohon pengaduan.

2. Prosedur Penerimaan Pengaduan Tidak Langsung kepada

penyelenggara publik sebagai berikut :

a) Petugas pengelola pengaduan menerima dan memeriksa

dan mencatat / menginput di sistem pengaduan atas

subtansi pengaduan dari media yang digunakan oleh

masyarakat pengadu serta melaporkan kepada Koordinator

I dan II

b) Koordinator I dan II menerima laporan dari staf informasi ,

mempelajari, Membuat berita acara pemeriksaan

pengaduan serta membuat telaan kepada Ketua Unit

Pengelolaan Pengaduan (UP3).


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 243 -

c) Ketua UP3 menerima laporan Koordinator I dan II,

mempelajari dan membuat telaan kepada bidang tehnis

terkait untuk penyelesaian pengaduan,

d) Bidang Tehnis menyimpulkan dan melakukan penetapan

tindakan penyelesaian pengaduan dan membuat telaan

hasil laporan pengaduan dan melaporkan kepada Ketua

Unit Pengelolaan Pengaduan (UP3)

e) Ketua Unit Pengelolaan Pengaduan (UP3) Pelayanan

Perizinan melaporkan laporan hasil penyelesaian

pengaduan kepada Kepala Dinas sebagai bahan evaluasi

pimpinan

f) Hasil Laporan Penyelesaian Pengaduan diberikan ke bagian

loket informasi dan staf pengelola pengaduan

menyampaikan kepada pemohon pengaduan .


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 244 -

3. Alur dan Bagan Pengaduan

Alur dan Bagan Pengaduan Langsung

Petugas

Informasi

Koordinator Ketua UP3 Bidang Pembina


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 245 -

Alur dan Bagan Pengaduan Tidak Langsung

Petugas Informasi

Koordinator Ketua UP3 Bidang Pembina


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 246 -

C. EVALUASI DAN PENGENDALIAN PELAYANAN PERIZINAN

Evaluasi dan pengendalian pelayanan yang ada di Dinas


dilaksanakan oleh Seksi Pegaduan dan Evaluasi melalui Survey

Kepuasan Masyarakat yang meliputi, Persyaratan, Prosedur,

Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Spesifikasi Jenis Pelayanan,

Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Maklumat Pelayanan

dan Evaluasi Penanganan Pengaduan dan tindak lanjut

pengaduan.

Adapun ketentuan teknik melakukan Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM) adalah sebagai berikut :

1) Kusioner dengan wawancara tatap muka.

2) Kusioner melalui pengisian sendiri, kusioner elektronik atau

diskusi kelompok.

3) Pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh

pelanggan/pemohon dengan penjelasan dari petugas atau

sebaliknya. Pengumpulan data kuesioner mengacu pada

Petunjuk Teknis pembuatan laporan Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) dan petugas loket mengumpulkan kuesioner

setelah kuesioner terisi.

4) Kuesioner yang sudah diisi diserahkan oleh petugas loket

kepada Seksi Pengaduan dan Evaluasi untuk diproses lebih

lanjut.

5) Seksi Pengaduan dan Evaluasi menganalisa hasil kuesioner

tersebut untuk memperoleh gambaran tingkat kepuasan

pelanggan terhadap produk dan pelayanan Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu.

Berdasarkan Pedoman Pengolahan Data melalui Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM) akan diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM), dimaksudkan untuk :

1) Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing – masing

unit penyelenggara publik.

2) Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang

telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik.

3) Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan

langkah perbaikan pelayanan.


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 247 -

Bagan dan Alur Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan

MASYARAKAT

STAF EVALUASI

KASUB EVALUASI

KABID PEMANTAUAN DAN

PENGADUAN

KEPALA BADAN

Masy arakat mengisi kuesioner SKM saat pemgambilan Izin

Staf Sub Bidang Pemantauan dan

Evaluasi menerima kuesioner yang diisi

oleh masyarakat

Staf Sub Ev aluasi

mengimput data kuesioner hasil surv er

kepuasan masy arakat..

Kepala Sub Bidang

pemantauan dan ev aluasi menerima

,mempelajari dan menv erifikasi data

kuesioner surv ey kepuasan masy arakat.

Kepala Bidang pemantauan dan

pengaduan menerima laporan ,mempelajari

serta manindaklanjuti hasil surv ey kepuasan

masy arakat.

Kepala Badan menerima

hasil surv ey kepuasan

masy arakat dan meny ampaikan kepada

Prmpinan Daerah


ST

AN

DA

R P

EL

AY

AN

AN

- 248 -

BAB VI

PENUTUP

Sesuai dengan semangat Otonomi Daerah, maka peningkatan

pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah bersama aparaturnya

merupakan tuntutan yang harus dilaksanakan. Penyusunan

Standar Pelayanan (SP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Palu merupakan salah satu upaya

Pemerintah Kota Palu dalam meningkatkan kualitas kinerja

pelayanan kepada masyarakat.

Standar Pelayanan (SP) merupakan pedoman baku bagi organisasi

Pemerintah dan Aparatur Pemerintah Kota Palu khususnya Dinas


dalam menyelesaikan tugas rutin dengan cara yang efektif dan efisien

sehingga menjamin kualitas layanan sesuai dengan Perundang-

undangan yang berlaku. Standar Pelayanan (SP) ini mencakup jenis

pelayanan perizinan yang didalamnya berisi penjelasan tentang dasar

hukum, persyaratan, mekanisme/prosedur, jangka waktu

penyelesaian, biaya, produk layanan, sarana dan prasarana,

kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan

pengaduan, jaminan pelayanan, jaminan keamanan, dan evaluasi

kinerja pelaksana.

Dengan tersusunnya Standar Pelayanan (SP) ini diharapkan dapat

dipahami dan menjadi pedoman baku bagi unit kerja dan aparatur

yang bertugas dibidang Pelayanan Perizinan.

Diharapkan dengan diterapkannya Standar Pelayanan (SP) ini dapat

memaksimalkan sistem pelayanan dan bisa memberi kepuasan

kepada masyarakat, serta semoga dapat memberikan peningkatan

nilai investasi yang baik kepada Pemerintah Kota Palu.

Documents

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA PALU NOMOR : …dpmptsp.palukota.go.id/download_file.php?filename...Siap menjadi penggerak investasi di Kota Palu dalam proses pelayanan perizinan. D