Upload
duonghanh
View
215
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAMPIRANINSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR: 1 TAHUN 2013TANGGAL: 25 Januari 2013
AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSITAHUN 2013
NO. AKSI PENANGGUNGJAWAB
INSTANSITERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
1 2 3 4 5I STRATEGI PENCEGAHAN Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi (TI) Dengan Fokus Pada: 1. Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah Di Seluruh Provinsi Dengan Memperhitungkan Integrasi
Internal Kelembagaan Yang Telah Memiliki Target Jelas Sampai 2014, Dengan Fokus Pada PemberianPerizinan
1 Pengembangandatabase regulasidan Izin UsahaJasa KonstruksiAsing padaBadanPembinaanKonstruksi
KementerianPekerjaanUmum
KementerianPerdagangan,BadanKoordinasiPenanamanModal
Penyediaan databaseregulasi dan izin usahajasa konstruksi asing
Tersedianya database izinusaha jasa konstruksi asing100 %
2 Pengembangandatabase IzinPenggunaanSumber Daya Airpada DirektoratJenderal SumberDaya Air
KementerianPekerjaanUmum
PemerintahDaerah
Sinkronisasi penyediaandatabase izin penggunaanSumber Daya Air
Tersedianya database izinpenggunaan Sumber DayaAir 100%
3 Pengembangandatabase SuratIzin Penghunian(SIP) RumahNegara GolonganIII serta SewaBeli untuk RumahNegara GolonganIII dan Piutangpada DirektoratJenderal CiptaKarya
KementerianPekerjaanUmum
Sinkronisasi penyediaandatabase SIP RumahNegara Golongan III danSewa Beli Rumah NegaraGolongan III dan Piutang
Tersedianya database SIPRumah Negara Gol III sertaSewa Beli untuk RumahNegara Gol III dan Piutangpada Direktorat JenderalCipta Karya
4 PelaksanaantransparansiLayanan PublikbidangKeagamaan dilingkunganKementerianAgama berbasisTeknologiInformasi (TI)
KementerianAgama
Peningkatan pelayanankepada masyarakat ataspelaksanaan tugas danfungsi KementerianAgama danpenyelenggaraanpelayanan yang cepat,non diskriminatif,transparan dan akuntabelserta bebas pungutan liar
1. Sosialisasi standarkonten informasi yangwajib dipublikasikanmelalui website sampaidengan kantor wilayahKementerian Agama danKabupaten/Kota
2. Pelaksanaanpemantauan danevaluasi transparansilayanan publik
5 Pelaksanaantransparansiinformasi danlayanan publik dilingkungan
Kejaksaan RI Peningkatan transparansidan akuntabilitaspelaksanaan tugas danfungsi Kejaksaan
Tersedianya standar konteninformasi yang wajibdipublikasikan melaluiwebsite Kejaksaan/satuankerja
http://ngada.org hlm: 1/60
Kejaksaan (sesuaidengan PERJAPIP)
6 Transparansiproses perijinanusahapertambangan
KementerianEnergi danSumber DayaMineral
Proses perizinan usahapertambangan dapatdiketahuiperkembangannya olehpemohon dan masyarakat
Tersedia dan terlaksananyasistem monitoring prosesperizinan usahapertambangan secara online
7 Transparansiproses perijinanusaha migas
KementerianEnergi danSumber DayaMineral
Proses perijinan usahamigas dapat diketahuiperkembangannya olehpemohon
Monitoring proses perijinanusaha migas secara online/monitoring sistempelayanan investasi migasberbasis web secara online
8 Pelaksanaanpelayanan secaraonline
KementerianKehutanan
Pelaksanaan pelayananperizinan tepat waktusecara online (6 jenisperizinan)
Terselenggaranyamonitoring dan evaluasipelayanan perizinan secaraonline (6 jenis perizinan)
Penambahan pelaksanaanperizinan secara online (2jenis perizinan, yaitu izinpenangkaran dan izinusaha industri primer hasilhutan)
Tersedianya sistemperizinan secara online (2jenis perizinan)
Penyediaan fasilitaspelayanan perizinan online
Tersedianya loket perizinanonline yang memadai
9 Pelaksanaantransparansiinformasi danlayanan publik dilingkunganKementerianKelautan danPerikanan
KementerianKelautan danPerikanan
a. SertifikatKesehatanIkan
KementerianKoordinatorBidangPerekonomian,KementerianKeuangan
Sertifikat kesehatan ikanditerbitkan tepat waktu,tepat biaya dan sesuaiSOP yang berlaku
Terpenuhinya sertifikatkesehatan ikan yang tepatwaktu, tepat biaya dansesuai SOP
b. Surat IzinUsahaPerikanan(SIUP)
c. Surat IzinPenangkapanIkan (SIPI)
d. Surat IzinKapalPengangkutIkan (SIKPI)
KepolisianNegara RI, TNIAL
Waktu pelayanan usahapenangkapan ikan (SIUP,SIPI, SIKPI) (hari/dokumen)
SIUP/SIPI/SIKPI dapatdiselesaikan dalam 7 hari
e. RekomendasiPemasukandanPengeluaranObat Ikan
f. Penerbitan IzinUsaha ObatIkan
g. PendaftaranNomor ObatIkan
h. SuratKeteranganTeknis PakanIkan
KementerianPertanian,KementerianKeuangan
Rekomendasi pemasukandan pengeluaran obatikan, penerbitan Izinusaha obat Ikan, danpendaftaran nomor obatikan serta suratketerangan teknis pakanikan diterbitkan tepatwaktu, biaya dan sesuaiSOP yang berlaku
Terpenuhinya rekomendasipemasukan danpengeluaran obat ikan,penerbitan Izin usaha obatIkan, dan pendaftarannomor obat ikan serta suratketerangan teknis pakanikan yang tepat waktu ,biaya dan sesuai SOP
http://ngada.org hlm: 2/60
10 Pelaksanaantransparansilayanan publik dilingkunganKeimigrasianberbasisTeknologiInformasi (TI)
KementerianHukum danHAM
1. Pelayanan pembuatanpaspor menjadi mudah,murah, cepat,transparan dan tepatwaktu dari mulaiproses awal sampaiterbit paspor sehinggadapat meminimalisirterjadinya pungutanliar;
2. Implementasi SistemInformasi danManajemenKeimigrasian (SIMKIM)di 4 (empat) perwakilanluar negeri untukmeminimalisasipenerbitan paspor yangmenyalahi prosedur
1.100% kantor imigrasiyang sudah dapatmelayani pemberianpaspor dalam waktu 3(tiga) hari setelah fotodan wawancara sesuaidengan kuota pelayananSurat PerjalananRepublik Indonesia(SPRI) Kantor Imigrasi
2. Terintegrasinya dataonline di 4 (empat)perwakilan luar negeridengan Sistem Informasidan ManajemenKeimigrasian (SIMKIM)dalam negeri
11 Pelaksanaantransparansilayanan publik dilingkunganAdministrasiHukum UmumberbasisTeknologiInformasi (TI)
KementerianHukum danHAM
Peningkatan transparansidan akuntabilitaspelayanan administrasihukum perdata danadministrasi badan hukumyang transparan danakuntabel
Terpublikasikannya BeritaNegara (BN), TambahanBerita Negara (TBN) danlayanan permohonan badanhukum diumumkan secaratepat waktu melalui situsyang dapat diakses olehmasyarakat
12 Pelaksanaantransparansilayanan publik dilingkunganKementerianHukum dan HAM
KementerianHukum danHAM
Meningkatnyatransparansi danakuntabilitas pelayananpublik
1. Tersedianya PeraturanMenteri Hukum dan HAM(Permenkumham)tentang StandarPelayanan Minimum
2. Tersedianya StandarPelayanan Publik dilingkungan KementerianHukum dan HAM
13 Pelaksanaantransparansilayanan publik dilingkunganPemasyarakatanberbasisTeknologiInformasi (TI)
KementerianHukum danHAM
Meningkatnyatransparansi danakuntablitas pelayanan dilingkungan Unit PelaksanaTeknis (UPT)Pemasyarakatan
1. Terbukanya akses publiksecara terbatas terhadapinformasi hak-hak WargaBinaan Pemasyarakatan(WBP) dan layananpengaduan di 100 UnitPelaksana Teknis (UPT)Pemasyarakatan
2. Laporan perkembangandata informasi hak-hakWarga BinaanPemasyarakatan (WBP)dan layanan pengaduanpada 100 Unit PelaksanaTeknis (UPT)Pemasyarakatan
14 Pelaksanaantransparansidalampengelolaanlingkungan hidupdan sumber dayaalam berbasisTeknologiInformasi (TI)
KementerianLingkunganHidup
KementerianBadan UsahaMilik Negara,KementerianEnergi danSumber DayaMineral,KementerianKoordinatorBidangPerekonomian
Pelaksanaan monitoringefek lingkungan hidupdalam kegiatanoperasional pertambangan
Terlaksananya pengawasanterhadap 10 perusahaantambang yang diawasi
15 Memperkuat UnitPelayanan
KementerianPerdagangan
Masyarakat dan pelakudunia usaha lebih mudah
1. Peningkatan kualitasSumber Daya Manusia
http://ngada.org hlm: 3/60
Perdagangan(UPP) sebagaiunit pelayananpublik satu pintuyang efisien danhandal
dalam mengurus perizinandan pelayanan publiktanpa terbebani biayaekstra/pungutan liar
(SDM) dan infrastrukturUnit PelayananPerdagangan (UPP)
2. Penyempurnaan StandarOperasional Prosedur(SOP) pelayanan publikdi Unit PelayananPerdagangan (UPP) yangmendukung pelayananprima
3. Penyiapan kelembagaanUnit PelayananPerdagangan (UPP)menjadi unit setingkatEselon II
16 Pelaksanaantransparansilayanan publikbidangPertanahan dilingkungan BadanPertanahanNasional berbasisTeknologiInformasi (TI)
BadanPertanahanNasional
Meningkatnyatransparansi pelayananpublik berbasis TeknologiInformasi (TI)
Tersedianya website/portalpelayanan publik di sektor:a. Pendaftaran Tanah
Pertama Kalib. Pemeliharaan Data
Pendaftaran Tanahc. Pencatatan dan
Informasi Pertanahand. Pengukuran Bidang
Tanahe. Pengaturan dan
Penataan Pertanahan(rincian ada dalam lampiranPeraturan Kepala BadanPertanahan Nasional No. 1tahun 2010)
17 Pelaksanaantransparansiinformasi publikdi lingkunganKantor BadanPertanahanNasional, KantorWilayah BadanPertanahanNasional, danKantorPertanahanKabupaten/Kota
BadanPertanahanNasional
Meningkatnya layananinformasi publik berbasisteknologi informasi (TI)
Tersedianya layananinformasi publik melaluiwebsite/portal di sektor:a. Pendaftaran Tanah
Pertama Kalib. Pemeliharaan Data
Pendaftaran Tanahc. Pencatatan dan
Informasi Pertanahand. Pengukuran Bidang
Tanahe. Pengaturan dan
Penataan Pertanahan(rincian ada dalam lampiranPeraturan Kepala BadanNo. 1 tahun 2010)
18 Penguatanpengawasan ataspelaksanaankegiatan NomorIndukKependudukan(NIK) dan e-KTP
KementerianDalam Negeri
Meminimalisir terjadinyapenyimpangan ataspenerbitan NIK dan e-KTPyang berpotensi korupsi
Terlaksananya pengawasanatas penerbitan NIK di 497Kabupaten/ Kota
19 Pengembangansistem registeronline penelitiasing terintegrasidengan database
KementerianRiset danTeknologi
Terciptanya sistemregister online yangterintegrasi bagi penelitiasing
Terciptanya database dansistem pendaftaran onlinepeneliti asing yangterintegrasi
20 Pemantauan danevaluasi ataspelaksanaanUndang-UndangPelayanan Publik
KementerianPendayagunaanAparaturNegara danReformasiBirokrasi
KementerianDalam Negeri
Peningkatan kualitaspelayanan publik sesuaistandar pelayanan publik
Implementasi penggunaaninstrumen pemantauan danevaluasi/penilaianpenyelenggaraan pelayananpublik
http://ngada.org hlm: 4/60
21 Pelaksanaantransparansiinformasi secaraumum dilingkunganKepolisian NegaraRI (sesuai denganUndang-UndangKeterbukaanInformasi Publik(UU KIP) danPeraturan Kepala(Perkap))
KepolisianNegara RI
Meningkatnya pelayananinformasi publik dilingkungan KepolisianNegara RI
1. Terlaksananya layananinformasi di Mabes,Polda, Polres dan Polseksesuai dengan standaryang ditentukan dalamUU KIP dan Perkap,termasuk antara lain:- Terbentuknya Pejabat
Pengolahan Informasidan Dokumentasi(PPID)
- Terpublikasinyainformasi yang wajibdiumumkan melaluimedia yg tersedia
- Dapat diaksesnyainformasi yang terbukauntuk masyarakat
2. Laporan pelaksanaanputusan Komisi Informasiatau putusan pengadilanyang berkekuatan hukumtetap terkait sengketainformasi antaraKepolisian Negara RI danpeminta informasi(apabila ada)
22 Pelaksanaantransparansi, danakuntabilitaspenangananlayanan publikberbasisTeknologiInformasi (TI)
KepolisianNegara RI
1. Masyarakat danpejabat terkait dapatmengakses pelayananpublik bidang registrasiberbasis teknologiinformasi danidentifikasi kendaraanbermotor (Surat IzinMengemudi (SIM),Bukti KepemilikanKendaraan Bermotor(BPKB), Surat TandaKendaraan bermotor(STNK) dan TandaNomor KendaraanBermotor (TNKB))
1. Tersedianya sistempelayanan bidangregistrasi dan identifikasikendaraan bermotoryang dapat diaksespublik berkaitan denganpersyaratan, mekanismedan biaya pengurusan
2. Pejabat terkait (termasukpenyidik) dapatmengakses denganmudah, lengkap dancuma-cuma seluruhinformasi terkaitinformasi SIM, BPKB,STNK dan TNKB di 8Polda
3. Tersedianya instrumenindeks kepuasanmasyarakat penggunalayanan Polri dalamwebsite KepolisianNegara RI
2. Masyarakat dapatmengakses pelayanansurat rekomendasi dansurat ijin operasional(SIO) berbasisteknologi informasibagi Badan UsahaJasa Pengamanan (SPBUJP)
Tersedianya sistempelayanan berbasis TI bagiBadan Usaha JasaPengamanan (SP BUJP)
23 PenerapanSistem PelayananInformasi danperizinanInvestasi SecaraElektronik(SPIPISE)
KementerianBadan UsahaMilik Negara
Termanfaatkannya sistempelayanan informasi danperizinan investasiberbasis teknologiinformasi di PelayananTerpadu Satu Pintu(PTSP)
Implementasi RencanaStrategis pengembanganSistem Pelayanan Informasidan Perizinan InvestasiSecara Elektronik (SPIPISE)di 20 penyelenggara PTSP
http://ngada.org hlm: 5/60
Provinsi dan Kabupaten/Kota
24 PembentukanKelembagaanPelayananTerpadu SatuPintu (PTSP)(Bagi PemerintahDaerah yangbelummembentukkelembagaanPTSP)
PemerintahProvinsi/Kabupaten/Kota(Gubernur,Bupati/Walikota)
Satuan KerjaPerangkatDaerah (SKPD)terkait danKementerianDalam Negeri
Terwujudnya PelayananPerizinan berusaha yangprima
Ditetapkannya PeraturanDaerah tentangPembentukan KelembagaanPelayanan Terpadu SatuPintu di Provinsi,Kabupaten/Kota
25 Pelimpahankewenanganpenerbitanperizinan dan nonperizinan didaerah kepadalembagaPelayananTerpadu SatuPintu (PTSP)
PemerintahProvinsi/Kabupaten/Kota(Gubernur,Bupati/Walikota)
Satuan KerjaPerangkatDaerah (SKPD)terkait danKementerianDalam Negeri
Pemberian danpenandatangan izin dannon izin di daerahdilaksanakan olehlembaga PTSP
Diterbitkannya dandisosialisasikan PeraturanKepala Daerah tentangPelimpahan Kewenanganpenerbitan izin dan non izindi daerah kepada lembagaPTSP
26 Publikasi standarpelayananterpadu satu pintupada lembagaPelayananTerpadu SatuPintu (PTSP)(Bagi PemerintahDaerah yangsudahmembentukKelembagaanPTSP)
PemerintahProvinsi/Kabupaten/Kota(Gubernur,Bupati/Walikota)
Satuan KerjaPerangkatDaerah (SKPD)terkait danKementerianDalam Negeri
Transparansi danketerbukaan aksesinformasi kepadamasyarakat untukmendapatkan pelayananPTSP
Terpublikasikannya standarpelayanan terpadu satupintu meliputi informasimengenai waktu, biaya,persyaratan, dan prosedurperizinan dengan terbukapada lembaga PTSP
27 Penyediaansarana danmekanismepenyelenggaraanpenangananpengaduanlayananPelayananTerpadu SatuPintu (PTSP)
PemerintahProvinsi/Kabupaten/Kota(Gubernur,Bupati/Walikota)
Satuan KerjaPerangkatDaerah (SKPD)terkait danKementerianDalam Negeri
Masyarakat mendapatkanakses dan proses ataspengaduan terhadapkualitas pelayanan PTSP
Tersedianya sarana danmekanismepenyelenggaraanpenanganan pengaduanlayanan PTSP
2. Integrasi Mekanisme Penanganan Keluhan/Pengaduan Terhadap Upaya Pencegahan Dan PemberantasanKorupsi, Termasuk Proses Penegakan Hukum
28 Penangananpengaduanmasyarakat
KementerianSosial
Seluruh Pengaduanmasyarakat (Eksternaldan Internal Publik) di-tindaklanjuti melaluipenelusuran pengaduanmasyarakat dan apabiladiperlukan ditingkatkanmenjadi pemeriksaankhusus (Riksus)
Jumlah PengaduanMasyarakat yangditindaklanjuti dan terbukti
3. Membuka Akses Antar Lembaga Untuk Menindaklanjuti Pengaduan Yang Disampaikan Masyarakat29 Peningkatan
pengawasaneksternal olehKomite PengawasPerpajakanmelalui tindaklanjut hasil surveiindeks kepuasan
KementerianKeuangan
Tindak lanjut terhadaphasil survei IndeksKepuasan di DJP
Seluruh rekomendasi hasilsurvei ditindaklanjuti olehDJP
http://ngada.org hlm: 6/60
di DirektoratJenderal Pajak(DJP)
30 Pengumpulandata daninformasiperpajakan dariinstansipemerintah,lembaga,asosiasi, danpihak lain (ILAP)
KementerianKeuangan
Penetapan instansipemerintah, lembaga,asosiasi, dan pihak lainsebagai sumber data daninformasi yang diaturdengan Peraturan MenteriKeuangan
Penetapan instansipemerintah, lem- baga,asosiasi, dan pihak lainsebagai sumber data daninformasi yang diaturdengan Peraturan MenteriKeuangan
31 Penguatankoordinasiperpajakan dankepabeananantara DirektoratJenderal BeaCukai (DJBC) danDirektoratJenderal Pajak(DJP)
KementerianKeuangan
Peningkatan penerimaannegara melaluipelaksanaan Joint Auditantara DJBC dan DJP
Pelaksanaan Joint Auditantara DJBC dan DJPterhadap beberapaperusahaan
4. Keterbukaan Informasi Dalam Penanganan Perkara (Termasuk Perkara Korupsi), Perencanaan, DanPenganggaran Pemerintah
32 PeningkatanMemorandum ofUnderstanding(MOU) denganKepolisian NegaraRI, PusatPelaporanAnalisis danTransaksiKeuangan, danPenilaian InsiatifAnti Korupsi(PIAK) KPK
KementerianPekerjaanUmum
KepolisianNegara RI,Pusat PelaporanAnalisis danTransaksiKeuangan,Sekjen KomisiPemberantasanKorupsi
Efektivitas penerapanMOU Kepolisian NegaraRI, Pusat PelaporanAnalisis dan TransaksiKeuangan, PIAK - KPK
1. Realisasi SosialisasiMOU Kepolisian NegaraRI 15 Provinsi
2. Realisasi SosialisasiMOU Pusat PelaporanAnalisis dan TransaksiKeuangan kepadaPejabat Setara Eselon IIdan Eselon III dilingkungan KementerianPekerjaan UmumWilayah Barat
3.2 (dua) SatuanAdministrasi Pangkalan(SATMINKAL) yang akandiusulkan PIAK - KPKpada SATMINKAL BadanPembinaan Konstruksidan Badan Penelitiandan Pengembangan(Balitbang)
33 Pengawasan ataspenyaluran sertapenggunaan danaBantuanOperasionalSekolah (BOS)yang dikelola
KementerianAgama
Peningkatan transparansidan akuntabilitaspenyaluran danpenggunaan dana BOS
Pelaksanaan standardoperating procedure (SOP)sistem pengawasan ataspenyaluran dana BOS
34 Peningkatantransparansi danakuntabilitaspengelolaan dibidangpertambanganberbasisTeknologiInformasi (TI)
KementerianEnergi danSumber DayaMineral
KementerianKeuangan,KementerianKoordinatorBidangPerekonomian,BadanPengawasanKeuangan danPembangunan,BadanPemeriksaKeuangan,Sekretariat
Peningkatan transparansidan akuntabilitaspengelolaan industriekstraktif tambang
Transparansi penerimaannegara (royalti dan iurantetap) melalui websitesecara berkala
http://ngada.org hlm: 7/60
ExtractiveIndustriesTransparencyInitiative (EITI)
35 PenayanganRencana Kerjadan AnggaranKementerianKehutanan padaweb/situs resmiKementerianKehutanan
KementerianKehutanan
Transparansi danakuntabilitas dari rencanakerja dan anggaranKementerian Kehutanan
Terlaksananya penayanganrencana kerja dan anggaranKementerian Kehutananpada web/situs resmiKementerian Kehutanan
36 Publikasi jumlahPenerimaanNegara BukanPajak (PNBP) daripenangananperkara olehKejaksaan RI(pengembaliankekayaan negara,denda dan barangrampasan)
Kejaksaan RI KementerianKeuangan,BadanPemeriksaKeuangan
Meningkatnyaakuntabilitas pengelolaanPNBP
Terpublikasikannya dataperolehan PNBP Kejaksaan,yang terdiri dari:1. Jumlah PNBP yang
diperoleh berdasarkanputusan pengadilan
2. Jumlah PNBP yangsudah dieksekusi dandisetorkan ke KasNegara
37 Pelaksanaantransparansi danakuntabilitaspenangananperkara berbasisTeknologiInformasi (TI)
Kejaksaan RI Meningkatkanakuntabilitas penangananperkara dan kepuasanpelapor tindak pidanakorupsi sehingga publikdan atasan dapatmengetahui setidaknya:1. kewajaran/kinerja
waktu penangananperkara, kinerjapenyelidikan danpenyidikan sertapenggunaan upayapaksa
2. prosentase laporanyang masuk, laporanyang ditindaklanjuti ketahap selanjutnya(hingga putusan)
3. konsistensi, keadilan,kewajaran danketepatan pengajuandakwaan dan tuntutan(dibandingkan denganprofil terdakwa, 'nilaiperkara', dll)
4. kesungguhan dalamupaya pengembalianaset (terutama terkaitkasus korupsi dansejenis)
5. prosentasi tuntutanyang dikabulkanpengadilan (convictionrate)
Tersedianya sistempenanganan perkaraberbasis TI (website) yangmudah diolah menjadidatabase kajian danpengawasan penangananperkara, yang memiliki fiturdata dan status/tahappenanganan perkara yangdapat diakses oleh publikdan atasan jaksa termasuk,antara lain:- identitas tersangka/
terdakwa termasuk profesidan usia (khusus untukinformasi dalam website,identitas tersangka/terdakwa dijadikan inisial)
- jenis perkara- nilai perkara- waktu pelaksanaan setiap
tahap penanganan perkara- upaya paksa yang
dilakukan (termasuk jenis/nilai aset yang disita)
- pasal yang didakwakan,unsur memperberatkan/memperingankan
- tuntutan pidana yangdiajukan (termasuklampiran tuntutannya)
- pidana yang dijatuhkanpengadilan
38 PenayanganRencana Kerjadan AnggaranKementerianSekretariatNegara padaweb/situs resmiKementerian
KementerianSekretariatNegara
Transparansi danakuntabilitas dari rencanakerja dan anggaranKementerian SekretariatNegara.
Terlaksananya penayanganRencana Kerja danAnggaran KementerianSekretariat Negara padaweb/situs resmiKementerian SekretariatNegara
http://ngada.org hlm: 8/60
SekretariatNegara
39 PelaksanaanPenyusunananotasi/ risalahputusan diPengadilan Pajak(terintegrasidenganMahkamahAgung)
KementerianKeuangan
SekretariatMahkamahAgung
Meningkatnyatransparansi putusanPengadilan Pajak(terintegrasi denganputusan peradilan lainnya)
Pengintegrasian databaseanotasi/ risalah putusanpengadilan pajak dengandatabase putusan peradilan
40 Penguatan fungsisupervisi danpengendalian atasPenerimaanNegara BukanPajak (PNBP)
KementerianKeuangan
Rekomendasi kebijakansupervisi danpengendalian PNBP yangmemadai olehKementerian Lembaga
1. Percepatan penyelesaianPeraturan Pemerintah(PP)/revisi PP Tarif danJenis PNBP
2. Pemantauan tindaklanjut temuan BadanPemeriksa Keuangan
3. Sosialisasi regulasiPNBP, baik aturan lamaataupun aturan baru
4. Penerapan SistemInformasi PNBP Online(SIMPONI) danpenyempurnaan prosesbisnis
41 PenyusunanPeraturanpelaksanaanUndang-UndangNomor 17 Tahun2003 tentangKeuangan NegaramengenaiAnggaranBerbasis Kinerja
KementerianKeuangan
Penyempurnaan peraturanperundangan terkaitdengan reformasi sistemperencanaan danpenganggaranpembangunan
1. Pengembangan peranstrategis standar biayadalam sistempenganggaran
2. PemantapanimplementasiPenganggaran BerbasisKinerja (PBK) danKerangka PengeluaranJangka Menengah(KPJM)
3. Penyusunan aplikasipenelaahan RencanaKerja AnggaranKementerian Lembaga(RKA-KEMENTERIAN/LEMBAGA) online
42 PeningkatanSistem InformasiDirektoratJenderal PajakberbasisTeknologiInformasi (TI)
KementerianKeuangan
Sistem Database danInformasi Pajakterintegrasi
Terselesaikannyapengembangan modulsistem informasisebagaimana yang telahdirencanakan pada triwulanyang bersangkutan
43 Transparansimekanismekebijakan Ekspordan ImporPangan
KementerianPertanian
KementerianPerdagangan
Terlaksananya mekanismekebijakan Ekspor danImpor Pangan secaratransparan dan akuntabel
Tersedianya informasimekanisme kebijakanEkspor dan Impor Pangansecara online
44 TransparansiPengelolaanAnggaranMahkamah Agung
SekretariatMahkamahAgung
TerpublikasikannyaRencana Kerja Anggaran(RKA) besertapenggunaannya
Pengembangan aplikasiRKA online dalam websiteMahkamah Agung
45 Pembangunandanpengembangansistem informasikewidyaiswaraan,pendidikan danlatihan (diklat), e-
LembagaAdministrasiNegara
Arsip NasionalRI
Tersedianya sisteminformasikewidyaiswaraan, diklat,e-kajian, e-lakip, sisteminformasi penilaian kinerjaindividu, sistem informasi
Penerapan sistem informasidi masing- masing unitkerja
http://ngada.org hlm: 9/60
kajian, e-lakip,sistem informasipenilaian kinerjapegawai, sisteminformasikearsipandinamis, sistempengendaliankinerja
kearsipan dinamis, sistempengendalian kinerja
46 Pelaksanaantransparansipenyaluranbantuan langsungtunai bersyaratbagi RumahTangga SangatMiskin (RTSM)sebagai pesertaProgram KeluargaHarapan (PKH)
KementerianSosial
Bappenas,KementerianKeuangan,KementerianKesehatan,KementerianAgama,KementerianPendidikan danKebudayaan,KementerianDalam Negeri,Tim NasionalPercepatanPenanggulanganKemiskinan(TNP2K), BankRakyatIndonesia, PT.Pos Indonesia,Badan PusatStatistik
Peningkatan transparansidan akuntabilitaspenyaluran bantuanlangsung tunai bersyaratbagi RTSM sebagaipeserta PKH melalui:1. Verifikasi dan validasi
data peserta PKH olehpendamping
2. Sosialisasipelaksanaan programmelalui RapatKoordinasi tingkatpusat, provinsi danKabupaten
3.Pendampinganterhadappeserta PKH (RTSM)
4. Rekonsiliasi datapenyaluran bantuanantara lembagapembayar bantuan (PT.Pos atau BRI) denganKemensos RI
5. Bantuan disalurkanmelalui rekeningpeserta PKH
Tersalurkannya bantuanlangsung tunai bersyaratsecara transparan, cepatdan tepat kepada RTSMsebagai peserta PKH
47 Transparansipelaksanaanpenyaluranbantuan BahanBangunan Rumah(BBR) bagi wargaKomunitas AdatTerpencil (KAT),penyaluranbantuanKelompok UsahaBersama (KUBE),dan bantuanrumah tidak layakhuni bagimasyarakatmiskin
KementerianSosial
KementerianPekerjaanUmum, DinasSosial Provinsidan DinasSosialKabupaten/ Kota
Peningkatan akuntabilitaspenyaluran bantuan bagiwarga KAT danmasyarakat miskin.
Tersalurkannya bantuanlangsung rumah bagi wargaKAT, bantuan langsungKUBE dan rumah tidaklayak huni bagi masyarakatmiskin
48 PengawasanterhadappelaksanaanFasilitasiPengembanganDesa Wisata
KementerianPariwisata danEkonomi Kreatif
KementerianKoordinatorbidangKesejahteraanRakyat,Bappenas,KementerianDalam Negeri,KementerianPekerjaanUmum,KementerianKelautan dan
Sistem pengawasan ataspelaksanaan fasilitasipengembangan desawisata yang transparandan akuntabel secaraonline
Tersedianya danterlaksananya sistempengawasan ataspelaksanaan fasilitasipengembangan desa wisatasecara online
http://ngada.org hlm: 10/60
Perikanan, Ke-menterianPertanian,KementerianKehutanan,KementerianKoperasi danUsaha Kecil danMenengah,KementerianKesehatan,PemerintahDaerah
49 Pelaksanaantransparansipengelolaananggaran seluruhsatuan kerja dilingkunganKementerianPembangunanDaerah Tertinggal
KementerianPembangunanDaerahTertinggal
Pengelolaan anggaranKementerian di masing-masing Satker yangtransparan dan akuntabel
Pelaksanaan mekanismetransparansi pengelolaananggaran Kementerian/Lembaga, dan publikasilaporan berkala melaluiwebsite
50 Penguatan peranPejabat PengelolaInformasi danDokumentasi(PPID)KementerianPembangunanDaerah Tertinggal
KementerianPembangunanDaerahTertinggal
KementerianKomunikasi danInformatika
Meningkatnya peran PPIDsebagai Pusat InformasiKementerianPembangunan DaerahTertinggal
Terlayaninya stakeholderterhadap kebutuhaninformasi dan dokumentasioleh PPID KementerianPembangunan DaerahTertinggal
51 Pelaksanaankode etik petugaspelayanan publikdi lingkunganKemkumham(Pemasyarakatan,Imigrasi,AdministrasiHukum Umum(AHU), Hak atasKekayaanIntelektual (HAKI))
KementerianHukum danHAM
Menurunnya tingkatpelanggaran disiplin dankode etik sertameningkatnyakepercayaan masyarakatterhadap upayapenegakan hukum
1. Penerapan sanksi bagipejabat dan aparat yangmelakukan pelanggarandisiplin dan kode etik diKementerian Hukum danHAM dan dipublikasikanpada website yangsetidaknya memuatinisial, jenis pelanggaran,dan sanksi yangdijatuhkan
2. Indeks kepercayaanpublik terhadap integritasanggota KementerianHukum dan HAMmeningkat sebesar 6.5%
52 Penyediaaninformasiperencanaan danpenganggaranKementerian/Lembaga dalamAnggaranPendapatan danBelanja Negarayang dapatdiakses publik
Bappenas KementerianKeuangan
Tersedianya dataperencanaan danpenganggaran perprogram dari seluruhKementerian Lembaga diwebsite Bappenas (e-planning)
Seluruh data anggaranKementerian/Lembaga perprogram dapat diakses olehmasyarakat
53 Pelaksanaantransparansi danakuntabilitasdalampenyusunankegiatan dananggaranMahkamah
SekjenMahkamahKonstitusi
Peningkatan transparansidan akuntabilitaspelaksanaan kewenangandan kewajiban MahkamahKonstitusi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun2004 tentang MahkamahKonstitusi sebagaimana
1. Tersedianya laporanberkala kepadamasyarakat melauiwebsite MahkamahKonstitusi mengenaiPerkara
2. Tersedianya StandarOperasional Prosedur
http://ngada.org hlm: 11/60
Konstitusi dalambentukpenayanganRencana Kerjadan AnggaranMahkamahKonstitusi diwebsite/situsresmi MahkamahKonstitusi
telah diubah denganUndang-Undang Nomor 8Tahun 2011
(SOP) pengaduaninternal dan eksternalatas penyalahgunaanwewenang
54 Pelaksanaantransparansi danakuntabilitasdalampenyusunan dankegiatan dananggaranKementerianPerindustrian
KementerianPerindustrian
Penyusunan RencanaKerja dan AnggaranKementerian Perindustrianmemenuhi unsurakuntabilitas dan setiaptahapan dapat diaksessecara transparan
Rencana Kerja danAnggaran disusun sesuaiketentuan dan dapatdiakses secara transparan
55 Peningkatanpelayananinformasi publik
DewanKetahananNasional
KementerianKomunikasi danInformatika
Meningkatnya layananinformasi publik
Tersedianya layananinformasi publik (Ruanglayanan informasi publik,dan aplikasi databaseinformasi publik)
56 Pelaksanaantransparansi, danakuntabilitaspenangananperkara berbasisTeknologiInformasi (TI)
KepolisianNegara RI
Kejaksaan RI Meningkatnyaakuntabilitas penangananperkara tindak pidanasehingga publik danpimpinan dapatmengetahui setidaknya:a. Kewajaran/kinerja
waktu penangananperkara, penggunaanupaya paksa, dll
b. Prosentase laporanyang masuk, laporanyang ditindaklanjuti ketahap selanjutnya
Tersedianya sistempenanganan perkaraberbasis TeknologiInformasi sesuai PeraturanKepala Kepolisian RINo.14/2009 yang memilikifitur:1. Surat tanda terima
laporan dan suratpemberitahuanperkembangan hasilpenyelidikan/ penyidikan(SP2HP) dan penyidikanyang dapat diaksessecara online olehpelapor
2. Data dan status/ tahappenanganan perkarayang dapat diakses olehperwira pengawaspenyidik termasuk,antara lain jenis perkara,nilai perkara, waktupelaksanaan setiap tahappenanganan perkara,upaya paksa yangdilakukan (termasuk jenisbarang yang disita)
57 Keterbukaaninformasi dalampengelolaanPenerimaanNegara BukanPajak (PNBP)Polri
KepolisianNegara RI
KementerianKeuangan,BadanPemeriksaKeuangan
Masyarakat dapatmengakses untukmemperolehpertanggungjawabanPNPB
Terpublikasikannyainformasi perolehan PNBPPolri dalam website yangterdiri dari, antara lain:1. Jumlah seluruh PNBP
yang diperoleh untuksetiap jenis layanan/denda
2. Jumlah PNBP yangsudah disetorkan ke kasnegara
3. Hasil audit BadanPemeriksa Keuangan
http://ngada.org hlm: 12/60
terhadap pengelolaanPNBP
58 Optimalisasi danakuntabilitaspenangananLaporan HasilAnalisis (LHA)Pusat Pelaporandan AnalisisTransaksiKeuangan
KepolisianNegara RI
Pusat Pelaporandan AnalisisTransaksiKeuangan
Proses penanganan LHAPusat Pelaporan danAnalisis TransaksiKeuangan dilaksanakansecara akuntabel danoptimal
Terpublikasinya jumlah LHAPusat Pelaporan danAnalisis TransaksiKeuangan yang diterimadan diselesaikan
59 MembangunManagementInfor- mationSystem (MIS)antara BadanReserse KriminalPolri (Bareskrim)dan BadanIntelejenKeamanan(Baintelkam)secara onlinetentang datapenangananperkara
KepolisianNegara RI
Meningkatnya koordinasipertukaran data koruptordan perkara tindak pidanalainnya antara Bareskrimdan Baintelkam secaraonline
1. TerbangunnyaManagement InformationSystem (MIS) tentangdata penangananperkara antara Bareskrimdan Baintelkam secaraonline
2. Tersedianya data baseorang yang terlibat tindakpidana dan SuratKeterangan CatatanKepolisian (SKCK) yangdikeluarkan olehKepolisian
60 Pelaksanaanpenyusunan danaudit pengelolaananggaranberbasisTeknologiInformasi
KementerianPemuda danOlahraga
Masyarakat dapatmengakses pengelolaananggaran di lingkunganKemenpora
Tersedianya laporankeuangan yang dapatdiakses publik
61 Peningkatantransparansipengelolaananggaran daerah
PemerintahProvinsi/Kabupaten/Kota(Gubernur,Bupati/Walikota)
Satuan KerjaPemerintahDaerah (SKPD)terkait danKementerianDalam Negeri
Pengelolaan anggaranPemerintah Daerah yangtransparan dan akuntabel
Terpublikasinya melaluiwebsite masing- masingPemerintah Daerah, yaitu:1. Ringkasan Rencana
Kerja dan AnggaranSatuan Kerja PemerintahDaerah (RKA-SKPD)
2. Ringkasan RencanaKerja dan Anggaran-Pejabat PengelolaKeuangan Daerah (RKA-PPKD)
3. Rancangan PeraturanDaerah tentang AnggaranPendapatan dan BelanjaDaerah (APBD)
4. Peraturan Daerahtentang AnggaranPendapatan dan BelanjaDaerah (APBD)
5. Rancangan PeraturanDaerah tentangPerubahan AnggaranPendapatan dan BelanjaDaerah (APBD)
http://ngada.org hlm: 13/60
6. Peraturan Daerahtentang PerubahanAnggaran Pendapatandan Belanja Daerah(APBD)
7. Ringkasan DokumenPelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPA-SKPD)
8. Ringkasan DokumenPelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPA-PPKD)
9. Laporan RealisasiAnggaran (LRA) seluruhSKPD
10. Laporan RealisasiAnggaran PejabatPengelola KeuanganDaerah LRA-PPKD
11. Laporan KinerjaPemerintah Daerah(LKPD) yang sudah audit
12. Opini atas LaporanKinerja PemerintahDaerah (LKPD)
62 PublikasidokumenRencanaPembangunanDaerah danRencana KerjaSatuan PerangkatDaerah
PemerintahProvinsi/Kabupaten/Kota(Gubernur,Bupati/Walikota)
Satuan KerjaPerangkatDaerah (SKPD)terkait danKementerianDalam Negeri
Tersedianya aksesmasyarakat terhadapdokumen rencanapembangunan daerah(Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah(RPJPD), RencanaPembangunan JangkaMenengah (RPJMD) danRencana KerjaPemerintah Daerah(RKPD) serta dokumenRencana Satuan KerjaPerangkat Daerah(Rencana Strategis(Renstra) SKPD danRencana Kerja (Renja)SKPD)
Terpublikasikannya melaluiwebsite, yaitu:1. Rencana pembangunan
daerah (RPJPD, RPJMDdan RKPD) serta
2. Dokumen RencanaSatuan Kerja PerangkatDaerah (Renstra SKPDdan Renja SKPD)
Keterbukaan Prosedur Pengoperasian Standar (Standard Operating Procedure) Penanganan Perkara DanPemrosesan Pihak Yang Menyalahgunakan Wewenang
63 Penanganandugaanpelanggaran olehoknum Polri yangmenjadi sorotanmedia massa
KepolisianNegara RI
KomisiKepolisianNasional
Meningkatnyakepercayaan publikterhadap Polri
1. Tersedianya databaselengkap terkait dugaanpelanggaran disiplin/kodeetik dan pelanggaranpenanganan perkarayang dimuat di mediacetak nasional sertaproses penanganannya,termasuk antara lain:jenis dan bentuk dugaanpelanggarannya, prosesyang telah dilakukanuntuk memeriksa sertamengklarifikasi dugaantersebut sertakesimpulan dantindaklanjutnya
2. Seluruh dugaanpelanggaran di atasdiproses sesuai
http://ngada.org hlm: 14/60
ketentuan yang berlakuoleh Polri bersamaKompolnas
Penyempurnaan Kode Etik Dengan Sanksi Yang Jelas (Diperkuat Dengan Penerbitan Peraturan PemerintahTentang Disiplin Pegawai)
64 Penegakan KodeEtik InsanOmbudsman
SekjenOmbudsman RI
Peningkatan ketaatanterhadap kode etik
Penerapan sanksi bagiInsan Ombudsman yangmelakukan pelanggarankode etik
65 Pelaksanaanpengaturanmengenai antibenturankepentingan(conflict ofinterest)
KementerianPendayagunaanAparaturNegara danReformasiBirokrasi
BadanKepegawaianNegara
Meningkatnyapemahaman PeraturanMenteri PendayagunaanAparatur Negara danReformasi Birokrasimengenai KonflikKepentingan bagi pejabatdilingkungan birokrasi
Instansi yang memahamidan menindaklanjuti
Pengendalian Dan Pengawasan Proses Pelayanan Publik, Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah(SPIP), Serta Publikasi Pelaku Penyalahgunaan Jabatan
66 PeningkatanpengawasanpelaksanaanprogramKementerianPekerjaan UmumTahun Anggaran(TA) 2013 danPenguatan SistemPengendalianInternalPemerintah(SPIP)
KementerianPekerjaanUmum
BadanPemeriksaKeuangan,KementerianPendayagunaanAparatur Negaradan ReformasiBirokrasi,KepolisianNegara RI,Sekjen KomisiPemberantasanKorupsi, BadanPengawasanKeuangan danPembangunan
Program KerjaPengawasan Tahunan2013 dan pendampingan/evaluasi
Realisasi pemeriksaan:1. Komprehensif = 450
Obrik2. Pemeriksaan serentak =
1.032 Obrik3. Pemeriksaan Khusus =
65 buah4. Pendampingan reviu
Laporan Keuangan danEvaluasi LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah(LAKIP) Satuan Kerja(Satker) Eselon I 100%
5. Pendampingan Eskalasi100 %
Penerapan SPIP melaluiManajemen Risiko bagiEselon II dan Balai sesuaiInstruksi MenteriPekerjaan Umum (InMenPU) No.02/IN/M/2011
Realisasi SosialisasiManajemen Risiko bagiBalai/Satker/PejabatPembuat Komitmen (PPK)sesuai InMen PU No 02/IN/M/2011 di Wilayah Barat,Wilayah Tengah danWilayah Timur
67 Pelaksanaan danpenguatanpengawasaninternal daneksternal dilingkunganKementerianAgama
KementerianAgama
BadanPemeriksaKeuangan,BadanPengawasanKeuangan danPembangunan
Peningkatan akuntabilitasdan integritas AparaturKementerian Agamamelalui pengawasaninternal dan eksternal
Laporan penyelesaianpenanganan seluruh suratpengaduan masyarakat danaudit
68 Membangunsistempemantauan danevaluasi yangakuntabel diKementerianAgama
KementerianAgama
Peningkatan akuntabilitasdan integritas AparaturKementerian Agamamelalui pengawasaninternal dan eksternal
Laporan pelaksanaanpemantauan dan evaluasipengawasan internal daneksternal secara berkala
69 Penyempurnaansistempengendalianintern diLingkunganKementerianAgama
KementerianAgama
Peningkatan ketaatanterhadap ketentuanperaturan perundang-undangan danberkurangnya perilakukorupsi dalam organisasipemerintah
Laporan berkala hasilperbaikan sistempengendalian intern yangberbasis risiko
http://ngada.org hlm: 15/60
70 Membangunsistem monitoringdan evaluasi yangdapat menjaminpelaksanaanpengawasaninternal daneksternal yangakuntabel
Kejaksaan RI KomisiKejaksaan,BadanPemeriksaKeuangan,SekjenOmbudsman RI,Sekjen KomisiPemberantasanKorupsi
Peningkatan akuntabilitasdan integritas Kejaksaanmelalui pengawasaninternal dan eksternal
1. Tersedianya Laporanpelaksanaan monitoringdan evaluasipengawasan internal daneksternal secara berkala(Jaksa Agung MudaPengawasan dan KomisiKejaksaan salingmemberi laporan)
2. Seluruh pengaduan yangdisampaikan lembagaterkait seperti KomisiPemberantasan Korupsi,Badan PemeriksaKeuangan, OmbudsmanRI, Komisi Kejaksaan, dlldiproses sesuaiketentuan yang berlaku
71 Penguatanpengawasan ataspenyaluran sertapenggunaan danaBantuanOperasionalSekolah (BOS)dan BantuanOperasionalPendidikan (BOP)yang dilakukansecara online
KementerianPendidikan danKebudayaan
Peningkatan transparansidan akuntabilitaspenyaluran danpenggunaan dana BOSdan BOP
Tersedia dan terlaksananyasistem pengawasan ataspenyaluran dan penggunaandana BOS dan BOP secaraonline
72 Penguatanpengawasaninternal daneksternal dilingkunganKementerianHukum dan HAM(Pemasyarakatan,Imigrasi,AdministrasiHukum Umumdan, Hak atasKekayaanIntelektual)
KementerianHukum danHAM
KementerianPendayagunaanAparatur Negaradan ReformasiBirokrasi
Meningkatnyaakuntabilitas danintegritas pegawaiKementerian Hukum danHAM melalui pengawasaninternal dan eksternal
1. Terlaksananya StandarOperasional Prosedur(SOP) pengawasaninternal dan eksternal
2. Laporan pelaksanaanmonitoring dan evaluasipengawasan internal daneksternal secara berkala
73 Penguatan SistemPengawasanInternal/PengawasanPemeriksaan(Wasrik) dilingkunganKementerianPertahanan danTentara NasionalIndonesia
KementerianPertahanan
Mabes TNI/Angkatan,BadanPengawasanKeuangan danPembangunan,LembagaKebijakanPengadaanBarang/JasaPemerintah, TimKonsultasiPencegahan,PenyimpanganPengadaanBarang- Jasa(TKP3B), danInstansi terkait
Mampu mencegahpenyimpangan / korupsisedini mungkin
Peningkatan ketaatanterhadap peraturan danperundang-undangan sertaberkurangnya perilakukorupsi dalam organisasiKementerian/TentaraNasional Indonesia
74 Penyempurnaansistempengendalianinternal yang
BadanPengawasanKeuangan danPembangunan
Kementerian/Lembaga/PemerintahDaerah
Peningkatan ketaatanterhadap ketentuanperaturan perundang-undangan dan
1. Laporan hasil perbaikansistem pengendalianintern yang berbasisrisiko
http://ngada.org hlm: 16/60
menekankanpada soft control
berkurangnya perilakukorupsi dalam organisasipemerintah
2. Laporan hasil monitoringlanjutan perbaikanSistem PengendalianInternal (SPI) padaInstansi Pemerintah
3. Penyusunan dokumendisain penyelenggaraanSistem Pengen- dalianInternal Pemerintah(SPIP)
75 Pelaksanaantransparansi danakuntabilitasTransportasiDarat
KementerianPerhubungan
Pengelolaan transportasidarat yang transparan danakuntabel sebagai salahsatu layanan publik
1. Terpublikasinya standarpelayanan publik (SPMPelayanan AngkutanUmum Massal) melaluiwebsite di lingkunganKementerianPerhubungan
2. Tersusunnya standarpelayanan publik (SPMPelayanan AngkutanUmum Perkotaan)
3. Tersusunnya konsep/draft standar pelayananpublik (SPM PelayananAngkutan Kota AntarPropinsi/AKAP)
76 Pembangunansistem pelayananoperasionalterminal khususdan terminaluntukkepentingansendiri secaratransparan danakuntabel
KementerianPerhubungan
PemerintahDaerah,KementerianKeuangan(Beacukai)
1. Pemetaan terminalkhusus dan terminaluntuk kepentingansendiri tanpa ijin perwilayah
2. Peningkatan sistempemantauan danpengelolaanoperasional terminalkhusus dan terminaluntuk kepentingansendiri
1. Hasil pemetaan terminalkhusus dan terminaluntuk kepentingansendiri di seluruhIndonesia tanpa ijin
2. ransparansi danakuntabilitas penerbitanijin terminal khusus danterminal untukkepentingan sendiridengan melakukanreview penerbitan ijin
77 Memperkuatkoordinasi dansupervisi bidangpencegahan baikdi Kementerian/Lembaga maupundi daerah
Sekjen KomisiPemberantasanKorupsi
KementerianPendayagunaanAparatur Negaradan ReformasiBirokrasi,KementerianDalam Negeri,BadanPengawasanKeuangan danPembangunan
1. Hasil pengamatan dandisampaikannya saranperbaikan ataspelaksanaan sistemPengadaan Barang danJasa, sistemPenganggaran, danpelayanan publik pada33 Kabupaten diseluruh Indonesia 2.Penerapan saranperbaikan atas hasilkoordinasi dansupervisi tahun 2012 dibidang sistemPengadaan Barang danJasa, sistemPenganggaran, danpelayanan publik padapada 33 propinsi dan33 kota di seluruhIndonesia
1. Penguatan pelaksanaankoordinasi dan supervisiKomisi PemberantasanKorupsi di bidangpencegahan dengansasaran sistemPengadaan Barang danJasa, sistempenganggaran danpelayanan publik disemua Propinsi danKabupaten/Kota melalui(i) supervisi,
pembenahan sistempelayanan publik,
(ii) sistem PengadaanBarang dan Jasa, dansistem Penganggaranpada 33 Kabupaten
2. Monev dan supervisiimplementasi saran/tindak lanjut hasilkoordinasi dan supervisipada 33 Propinsi dan 33Kota (hasil tahun 2012)
78 Pelaksanaanpengawasaneksternal dalam
KepolisianNegara RI
KomisiKepolisianNasional, Badan
Koordinasi KepolisianNegara RI dan instansi
Seluruh pengaduan yangdisampaikan lembagaterkait seperti Komisi
http://ngada.org hlm: 17/60
kerangka EMI(pengawasanEksternalMemanfaatkanpengawasanInternal) dan IME(pengawasanInternalMendukungpengawasanEksternal)
PemeriksaKeuangan,SekjenOmbudsman RI,Sekjen KomisiPemberantasanKorupsi
pengawas eksternalmeningkat
Pemberantasan Korupsi,Badan PemeriksaKeuangan, OmbudsmanRepublik Indonesia, KomisiKepolisian Nasional, dlldiproses sesuai ketentuanyang berlaku
Pembenahan Sistem Melalui Reformasi Birokrasi Dengan Fokus Pada Lembaga Penegak Hukum Dan Peradilan79 Pembangunan
Zona IntegritasMenuju WilayahBebas DariKorupsi (WBK)dan WilayahBirokrasi Bersihdan Melayani(WBBM) diLingkunganKementerian/Lembaga danPemerintahDaerah
KementerianPendayagunaanAparaturNegara danReformasiBirokrasi
SeluruhKementerian/Lembaga danPemerintahDaerah
1. Instansi Pemerintahtelah mencanangkanZona Integritas
2. Unit kerja InstansiPemerintah telahmendapat predikatWBK/WBBM
1. Jumlah InstansiPemerintah yang telahmencanangkan ZonaIntegritas
2. Jumlah Unit kerjaInstansi Pemerintah yangtelah mendapat predikatWBK/WBBM
80 PembangunanZona Integritasmenuju WilayahBebas dariKorupsi (WBK) diLingkunganKementerianAgama
KementerianAgama
1. Terwujudnya komitmendari seluruh satuankerja dalammewujudkan birokrasiyang bersih danmelayani
2. Terwujudnya programpencegahan korupsiyang konkrit
Terwujudnya WBK dilingkungan KementerianAgama
81 Pembangunanpondasi SistemIntegritasNasional (SIN)
Sekjen KomisiPemberantasanKorupsi
SemuaKementerian/Lembaga/O/P
Terwujudnyapelembagaan SIN
Jumlah institusi yangmengimplementasikan SIN
82 Assessment biayapenangananperkaraberdasarkankebutuhan riil
Kejaksaan RI BadanPemeriksaKeuangan,KementerianKeuangan,Bappenas
Pengalokasian anggaranKejaksaan RI sesuaidengan kebutuhan riiluntuk mendukungefektivitas pelaksanaankinerja Kejaksaan RI danpengelolaan anggaranyang profesional
Tersedianya hasilassessment biayapenanganan perkaraberdasarkan kebutuhan real
Sertifikasi Hakim Tipikor Berdasarkan Kompetensi Dan Integritas83 Penyelenggaraan
sertifikasi hakimTipikor
SekretariatMahkamahAgung
Sekjen KomisiYudisial
Meningkatnya integritasdan kualitas hakim tipikor
Terselenggarakannyaproses sertifikasi hakimtipikor dengan melibatkanKomisi Yudisial, ahli danwakil masyarakat
Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Pengaduan Internal Dan Eksternal (Termasuk Masyarakat) AtasPenyalahgunaan Kewenangan
84 PeningkatanpenerapanPeraturan MenteriPekerjaan Umum(PerMen PU)No.323/PRT/M/2005 tentangpenangananpengaduanmasyarakat
KementerianPekerjaanUmum
Efektivitas PenerapanPerMen PU No.323/PRT/M/2005
Realisasi penerbitan SuratEdaran Inspektur Jenderaluntuk mengefektifkanpenerapan PerMen PUNo.323/PRT/M/2005
http://ngada.org hlm: 18/60
85 PeningkatanAkses PengaduanMasyarakatmelalui websiteKementerianPekerjaan Umumdanmenindaklanjutipengaduanmasyarakatdengan waktutidak lebih dari 90hari
KementerianPekerjaanUmum
KementerianPendayagunaanAparatur Negaradan ReformasiBirokrasi
Pengaduan masyarakatdapat terakses melaluiwebsite KementerianPekerjaan Umum
Pengaduan masyarakatditindaklanjuti dengan waktutidak lebih dari 90 harisejumlah 100%
86 PelaksanaanPenangananPengaduanMasyarakat dilingkunganKementerianAgama
KementerianAgama
Peningkatan upayapencegahan terhadappotensi penyalahgunaankewenangan petugaspelayanan danpengawasan terhadapkinerja KantorKementerian Agamadalam rangka pelayanankepada masyarakat
Tersedianya saranapengaduan masyarakat danproses pengelolaanpengaduan masyarakatsecara responsif melaluiportal Kementerian Agamadan laporan penangananpengaduan masyarakatsecara berkala
87 Pelaksanaanwhistle blowersystem danpenyelesaianpenangananpengaduanmasyarakat yangterintegrasi dilingkunganKementerianAgama
KementerianAgama
Peningkatan perlindunganbagi whistle blower dilingkungan KementerianAgama dan mendorongpengungkapanpenyimpangan/penyalahgunaankewenangan yangdilakukan aparatKementerian Agama
Pelaksanaan SOPperlindungan bagi aparat/petugas di KementerianAgama dan publikasilaporan penanganan whistleblower secara berkala
88 Pelaksanaanwhistle blowingsystem (WBS) dilingkunganKejaksaan
Kejaksaan RI Whistle blower dari aparatinternal Kejaksaan RIberani mengungkapkanpenyimpangan/penyalahgunaankewenangan di dalaminstansinya
1. Seluruh pengaduan yangdisampaikan melaluiWBS diproses sesuaiStandar OperasionalProsedur (SOP)
2. Adanya aparat internalKejaksaan yangmenggunakan WBS yangtelah dibangun
3. Adanya pedomanpenerapan & Unit KerjaKhusus yang menanganiwhistle blower
89 Pelaksanaanwhistle blowersystem danpenyelesaianpenangananpengaduanmasyarakat yangterintegrasi padainstansipemerintah dalamprosespengadaanbarang/jasapemerintah
LembagaKebijakanPengadaanBarang/JasaPemerintah
Kementerian/Lembaga/Instansi danPemerintahDaerah
Perbaikan sistempengawasan yangmemberikan perlindungankepada whistle blowerdalam rangkapemberantasan korupsiguna mendorongpengungkapanpenyimpangan/penyalahgunaankewenangan dalamproses pengadaanbarang/jasa
Implementasi PeraturanKepala Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasatentang whistle blowingdalam pengadaan barang/jasa pemerintah danStandar OperasionalProsedur whistle blowerdalam PBJP
90 PembuatanStandarPelayanan danStandarOperasional
KementerianKehutanan
Peningkatan penangananterhadap pengaduaninternal dan eksternal ataspenyalahgunaanwewenang
Terbitnya StandarPelayanan dan StandarOperasional Prosedurterkait pengelolaanpengaduan internal dan
http://ngada.org hlm: 19/60
Prosedur terkaitpengelolaanpengaduaninternal daneksternal ataspenyalahgunaanwewenang
eksternal ataspenyalahgunaan wewenangdi lingkungan KementerianKehutanan
91 PembuatanStandarPelayanan danStandarOperasionalProsedur terkaitpengelolaanpengaduaninternal daneksternal ataspenyalahgunaanwewenang
KementerianSekretariatNegara
Peningkatan penangananterhadap pengaduaninternal dan eksternal ataspenyalahgunaanwewenang
Terbitnya StandarPelayanan dan StandarOperasional Prosedurterkait pengelolaanpengaduan internal daneksternal ataspenyalahgunaan wewenangdi lingkungan KementerianSekretariat Negara
92 Pelaksanaanwhistle blowingsystem danpenyelesaianpenangananpengaduanmasyarakat yangterintegrasi dilingkunganKementerianKeuangan
KementerianKeuangan
Peningkatan sistempengawasan yangmemberikan perlindungankepada whistle blowerdalam rangka pemberantasan korupsi danmendorongpengungkapan,penyimpangan ataupenyalahgunaankewenangan di lingkunganKementerian Keuangan
1. Terintegrasinya whistleblowing system danpenanganan pengaduanmasyarakat di Kemenkeu
2. Tersedianya datastatistik pengaduan perunit dan tindaklanjutpenanganan pengaduan
93 Pelaksanaanwhistle blowingsystem dilingkunganDirektoratJenderal Pajak
KementerianKeuangan
Mendorong pengungkapanpenyimpangan/penyalahgunaankewenangan yangdilakukan aparatDirektorat Jenderal Pajak
1. Terselesaikannya 60%kasus pengaduan yangtercatat, secaratransparan dan konsisten
2. Monitoring dan evaluasipenyelesaian pengaduantermasuk pengaduanyang telah ditindaklanjutike instansi penegakhukum
94 Whistle blowingsystemterintegrasi dilingkunganlembagaperadilan
SekretariatMahkamahAgung
Peningkatan perlindunganbagi whistle blower dilingkungan peradilanuntuk mendorongpengungkapanpenyimpangan ataupenyalahgunaankewenangan yangdilakukan aparat peradilandan Mahkamah Agung RI
Penanganan yang responsifatas pengaduan (whistleblower) dan laporanperkembangan berkalamengenai penangananpelanggaran disiplin ataupelanggaran hukum dilingkungan peradilan danMahkamah Agung RI
95 Penyusunanpedoman whistleblowing system
LembagaAdministrasiNegara
Tersusunnya dantersosialisasikannyapedoman whistle blowing
Peningkatan pelayananpenanganan dalampengaduan masyarakat
96 Implementasiwhistle blowingsystem
PusatPelaporan danAnalisisTransaksiKeuangan
KepolisianNegara RI,LembagaPerlindunganSaksi danKorban
Pengembangan sistemdan pengelolaanpengaduan
Tersedianya mailing listpengaduan masyarakat
97 Pelaksanaanwhistle blowingsystem danpenyelesaianpenangananpengaduan
KementerianHukum danHAM
Meningkatnyaperlindungan bagi whistleblower di lingkunganKementerian Hukum danHAM untuk mendorongpengungkapan
1. Seluruh pengaduan yangdisampaikan melaluiwhistle blowing system(WBS) diproses sesuaiStandar OperasionalProsedur (SOP) tentang
http://ngada.org hlm: 20/60
masyarakat yangterintegrasi dilingkunganKementerianHukum dan HAM
penimpangan/penyalahgunaankewenangan yangdilakukan aparatKementerian Hukum danHAM
perlindungan whistleblower di lingkunganKemenkumham,termasuk perlindunganbagi whistle blower
2. Adanya aparat internalKemkumham yangmenggunakan WBS yangtelah dibangun
98 Pelaksanaanwhistle blowingsystem danpenyelesaianpenangananpengaduanmasyarakat yangterintegrasi dilingkunganKementerianPembangunanDaerah Tertinggal
KementerianPembangunanDaerahTertinggal
Meningkatnya sistempengawasan yangmemberikan perlindungankepada whistle blowerdalam rangkapemberantasan korupsidan mendorongpengungkapanpenyimpangan/penyalahgunaankewenangan di lingkunganKementerianPembangunan DaerahTertinggal
Penanganan pengaduanwhistle blower danterintegrasi denganpelaporan dari unit-unitlainnya di lingkunganKementerian PembangunanDaerah Tertinggal
99 Pengembanganwhistle blowingsystem danpenyelesaianpenangananpengaduanmasyarakatterintegrasi diLingkunganKementerianPemberdayaanPerempuan danPerlindunganAnak
KementerianPemberdayaanPerempuan danPerlindunganAnak
KementerianPendayagunaanAparatur Negaradan ReformasiBirokrasi
Menurunnya jumlahpegawai yang melakukanpenyalahgunaanwewenang
Terbangunnya whistleblowing system dilingkungan KementerianPemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak
100 PelaksanaanPenangananPengaduanMasyarakatdilingkunganKantorPertanahanKabupaten/Kotadan KantorWilayah BadanPertanahanNasional berbasisTeknologiInformasi (TI)
BadanPertanahanNasional
Meningkatnya kualitas(cepat, transparan, danakuntabel) penangananpengaduan masyarakatberbasis TI, meliputi:1. Pengaduan terhadap
layanan pertanahan2. Pengaduan terhadap
penyimpangan/penyalahgunaankewenangan olehpetugas pelayanan/pegawai BadanPertahanan Nasional,dan
3. Pengaduan terhadapkinerja kantorpertanahan Kabupaten/Kota dan KantorWilayah BadanPertanahan Nasionalserta BadanPertanahan Nasional
1. Tersedianya sarana danpetugas pengelolaanpengaduan masyarakatmelalui portal BadanPertanahan Nasional di50 Kantor Pertanahan(pilot project)
2. Tersedianya informasimengenai status/tindaklanjut penangananpengaduan yang dapatdiakses masyarakat(khususnya pengadu/pelapor) dalam website/portal Badan PertanahanNasional
101 Pelaksanaanwhistle blowingsystem di KantorBadanPertanahanNasional, Kanwil
BadanPertanahanNasional
Meningkatnyaperlindungan terhadapwhistle blower dilingkungan Kantor BadanPertanahan Nasional,Kanwil Badan Pertanahan
1. Pelaksanaan StandarOperasional Prosedur(SOP) perlindungan bagiaparat/petugas di KantorPertanahan dan BadanPertanahan Nasional dan
http://ngada.org hlm: 21/60
BadanPertanahanNasional, danKantorPertanahanKabupaten/Kota
Nasional, dan KantorPertanahan Kabupaten/Kota untuk mendorongpengungkapanpenyimpangan/penyalahgunaankewenangan oleh pegawaiKantor Badan PertanahanNasional, Kanwil BadanPertanahan Nasional, danKantor PertanahanKabupaten/Kota melaluiwhistle blowing system
publikasi laporanpenanganan whistleblower secara berkala
2. Terungkapnyapenyimpangan/pelanggaran internalmelalui mekanismewhistle blowing systemdan kepastianperlindungan hukum,fisik, keamanan, dankenyamanan bekerja bagiwhistle blower
102 PembuatanStandarPelayanan danStandarOperasionalProsedur (SOP)terkaitpengelolaanpengaduaninternal daneksternal ataspenyalahgunaanwewenang
SekjenMahkamahKonstitusi RI
Efektivitas StandarPelayanan dan StandarOperasional Prosedur(SOP) terkait pengelolaanpengaduan internal daneksternal ataspenyalahgunaanwewenang
1. Tersedianya SOPtentang pelayanan terkaitpermohonan perkara
2. Tersedianya SOPpengaduan internal daneksternal ataspenyalahgunaanwewenang
103 Pelaksanaanwhistle blowingsystem danpenyelesaianpenangananpengaduanmasyarakat yangterintegrasi dilingkungan BadanPusat Statistik
Badan PusatStatistik
Sekjen KomisiPemberantasanKorupsi
Peningkatanpengungkapanpenyimpangan/penyalahgunaan yangdilakukan pegawai BadanPusat Statistik denganmenjamin kerahasiaanidentitas pelapor
Penanganan kasuspenyimpangan/penyalahgunaan yangdilakukan pegawai BadanPusat Statistik denganmenjamin kerahasiaanidentitas pelapor
104 Pelaksanaansistempengaduan danpenyelesaianpenangananpengaduanmasyarakatterintegrasi dilingkunganKementerianPerindustrian
KementerianPerindustrian
Peningkatan sistempengawasan dalamrangka pencegahan danpeberantasan korupsi danmendorong pengungkapanpenyimpangankewenangan di lingkunganKemenperin
Pengaduan masyarakatdapat ditangani sesuaiketentuan dan terintegrasi
105 Penyusunanwhistle blowingsystem
Bappenas KementerianPendayagunaanAparatur Negaradan ReformasiBirokrasi,LembagaPerlindunganSaksi danKorban
Tersusunnya StandarOperasional Prosedur(SOP) whistle blowingsystem di lingkunganBappenas
Disahkannya SOPmengenai whistle blowingsystem di lingkunganBappenas
106 Pelaksanaanwhistle blowingsystem danpenyelesaianpenangananpengaduanmasyarakat yangterintegrasi dilingkungan
DewanKetahananNasional
KementerianPendayagunaanAparatur Negaradan ReformasiBirokrasi,LembagaPerlindunganSaksi danKorban
Peningkatan sistempengawasan yangmemberikan perlindungankepada whistle blowerdalam rangkapemberantasan korupsidan mendorongpengungkapanpenyimpangan/penyalahgunaan
Penanganan pengaduanwhistle blower danterintegrasi denganpelaporan dari unit-unitlainnya di lingkunganDewan Ketahanan Nasional
http://ngada.org hlm: 22/60
Dewan KetahananNasional
kewenangan di lingkunganDewan KetahananNasional
107 Finalisasi Perkaptentang whistleblowing system(WBS) yangterintegrasi dilingkunganKepolisian NegaraRI (InspektoratPengawasanUmum (Itwasum),BadanPemeliharaanKeamanan(Baharkam),Badan ReserseKriminal(Bareskrim),Divisi Profesi danPengamanan (DivPropam),Kepolisian Daerahdan KepolisianResor
KepolisianNegara RI
TerpedomaninyaPeraturan KepalaKepolisian Negara RItentang whistle blower dariaparat internal Polriberani mengungkapkanpenyimpangan/penyalahgunaankewenangan di dalaminstansi Polri
1. Terbitnya PeraturanKepala KepolisianNegara RI tentang whistleblower
2. DisosialisasikannyaPeraturan KepalaKepolisian Negara RItentang whistle blower
3. Seluruh pengaduan yangdisampaikan melaluiwhistle blowing systemdiproses sesuaiketentuan yang ada
108 Optimalisasisentra pelayananyang ada dilingkungan PolriBa- dan ReserseKriminal(Bareskrim),Kepolisian Daerahdan KepolisianResor KotaBesar/Kota/Resordalam menerimapengaduan/informasi darimasyarakattentangpenyalahgunaanwewenang
KepolisianNegara RI
Memudahkan prosespelaporan dan mekanismeperlindungan bagimasyarakat dalammenyampaikan laporan/informasi
1. Seluruh pengaduan yangdisampaikan masyarakatdiproses sesuaiPeraturan KepalaKepolisian Negara RINo.2/2012 tentang tatacara penangananpengaduan masyarakat(Dumas) di lingkunganKepolisian
2. Indeks penyelesaianpengaduan meningkat
109 Pelaksanaanwhistle blowersystem danpenangananpengaduandilingkunganKementerianPemuda danOlahraga
KementerianPemuda danOlahraga
Peningkatan sistempengawasan yangmemberikan perlindungankepada whistle blowerdalam rangkapemberantasan korupsidan mendorongpengungkapan,penyimpangan ataupenyalahgunaankewenangan di lingkunganKementerian Pemuda danOlahraga
1. Terintegrasinya whistleblowing system danpenanganan pengaduanmasyarakat diKementerian Pemudadan Olahraga
2. Tersedianya datastatistik pengaduan dantindak lanjut penangananpengaduan
110 Pelaksanaan UUPerlindunganSaksi dan Korbanserta PeraturanBersamaPimpinan InstansiPenegak Hukumdan InstansiTerkait tentang
Kejaksaan RI KementerianHukum danHAM,SekretariatMahkamahAgung,KepolisianNegara RI,Sekjen Komisi
Masyarakat dan pelakukejahatan beranimembantu aparatpenegak hukum untukmengungkapkankejahatan, baik sebagaipelapor, saksi, maupunpelaku yang bekerjasama
Terlaksananya perlindungandan jaminan kepadapelapor, saksi pelapor danpelaku tindak pidana yangbekerjasama (justicecollaborators) yang diaturdalam UU dan PeraturanBersama, antara lain:
http://ngada.org hlm: 23/60
Perlindungan bagisaksi, pelapor,saksi pelapor danpelaku tindakpidana yangbekerjasama(justicecollaborators)
PemberantasanKorupsi,LembagaPerlindunganSaksi danKorban (LPSK)
1. Diberikannya jaminanperlindungan dan insentifkepada pelapor, saksidan pelaku bekerjasamasesuai ketentuan dankondisi yang ada
2. LPSK mendapatkankemudahan dalammenjalankan tugasnyasesuai ketentuan yangberlaku
Pemantapan Administrasi Keuangan Negara, Termasuk Penghapusan Dana Off-Budget, Dan MempublikasikanPenerimaan Hibah/Bantuan/Donor Di Badan Publik Dan Partai Politik
111 Pemetaan PotensiPenerimaanNegara dariSektor Pajak
KementerianKeuangan
1. Kajian potensi pajakberbasis makroekonomi
2. Terpetakan potensipajak meng- gunakanbasis makro ekonomi
1. Tersedianya kajianpotensi pajak berbasismakro ekonomi
2. Terpetakan potensi pajakdalam hasil kajianpemetaan potensi pajak
112 Meningkatnyaakuntabilitas,transparansi dantertib administrasipengelolaankeuangan daerah
KementerianDalam Negeri
PemerintahDaerah
Tersusunnya PeraturanMenteri Dalam Negeritentang PedomanPenyusunan AnggaranPembelanjaan dan BelanjaDaerah Tahun 2014
Ditetapkannya PeraturanMenteri Dalam Negeritentang PedomanPenyusunan AnggaranPendapatan dan BelanjaNegara Tahun 2014
113 Penyediaaninformasi tentangpinjaman luarnegeri danpenerimaan hibah
Bappenas KementerianKeuangan
Tersedianya datapinjaman luar negeri danpenerimaan hibah yangdapat diakses olehmasyarakat
Seluruh data pinjaman danhibah tercantum dalamsistem informasi dan dapatdiakses oleh masyarakat
114 Pelaksanaanaudit keuangan diInstansi PenegakHukum untukmendorongpemenuhankebutuhan riil
KepolisianNegara RI
BadanPengawasanKeuangan danPembangunan,BadanPemeriksaKeuangan,KomisiKepolisianNasional,KementerianKeuangan, TimAuditIndependen
Pengalokasian anggaranlembaga penegak hukumsesuai dengan kebutuhanriil untuk mendukungefektivitas pelaksanaankinerja Kepolisian NegaraRI serta pengelolaananggaran dilakukansecara profesional
Tersedianya hasil auditsistem pengelolaananggaran di KepolisianNegara RI oleh TimIndependen yang didukungtim antar instansi yangantara lain memuat:1. Praktek pengelolaan
anggaran2. Efisiensi dan ketepatan
pengelolaan danpengalokasian anggaran
3. Pertanggungjawabanpenggunaan anggaran
4. Analisis kebutuhan riilanggaran
5. Rencana untukpemenuhan kebutuhananggaran (termasukrencana untukmemanfaatkan berbagaiketentuan hukum yangmemungkinkanpeningkatan sumbanganPenerimaan NegaraBukan Pajak bagiNegara)
115 Optimalisasidalam prosespengelolaanhibah dilingkunganKepolisian NegaraRI
KepolisianNegara RI
KementerianKeuangan,BadanPemeriksaKeuangan
Proses pengelolaan hibahdilaksanakan secaraakuntabel dan optimal
Terlaksananya penerimaanhibah atau bantuan daripihak lain maupunpenggunaannya sesuaidengan surat KepalaKepolisian Negara RINomor 2091 Tahun 2012tentang Mekanisme Hibah
http://ngada.org hlm: 24/60
116 Penghapusandana off-budget,dan sumbangandari pihak yangdiberi bantuankeamanan sertapublikasikanpenerimaanhibah/bantuandari pihak lain
KepolisianNegara RI
Kepolisian Negara RI yanglebih mandiri danakuntabel
1. Revisi Keputusan KepalaKepolisian Negara RINomor: Kep/592/IX/2010tentang PenggunaanDana di luar AnggaranPendapatan dan BelanjaNegara yang bersumberdari Sistem AdministrasiBersama di Bawah SatuAtap (Samsat)
2. Revisi Keputusan KepalaKepolisian Negara RINomor: Kep/593/IX/2010tentang PenggunaanDana di luar AnggaranPendapatan dan BelanjaNegara yang bersumberdari Bantuan BiayaOpsnal Jasa Raharja
3. Terpublikasinyapenerimaan hibah ataubantuan dari pihak laindalam website Polri
Penyusunan Dan Publikasi Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu, Dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP) Bagi Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah
117 PeningkatanKualitas LaporanKeuanganKementerianPekerjaan Umum
KementerianPekerjaanUmum
BadanPemeriksaKeuangan,KementerianKeuangan
Laporan Keuangandengan opini Wajar TanpaPengecualian (WTP)
Penyusunan LaporanKeuangan KementerianPekerjaan Umum,penyampaian LaporanKeuangan secara akuratdan penyampaian laporanKeuangan tepat waktusejumlah 1 laporan
118 Pelaksanaanupaya perolehanstatus WajarTanpaPengecualian(WTP)
KementerianPendidikan danKebudayaan
Diperolehnya opini WTP Terselesaikannyarekomendasi BadanPemeriksa Keuangan untukmemperoleh opini WTP
Penertiban Dan Publikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat Publik119 Peningkatan
Pengawasan ataspenyampaianlaporan LaporanHarta KekayaanPenyelenggaraNegara (LHKPN)
KementerianPekerjaanUmum
Sekjen KomisiPemberantasanKorupsi
Para Pejabat Eselon I danII menyampaikan LHKPN
Realisasi Pejabat Eselon Idan II yang menyampaikanLHKPN sejumlah 89 orang
120 PelaksanaanPengawasan danpelaksanaankewajiban terkaitLHKPN (UU RINomor 28 Tahun1999) olehpejabat minimalEselon II dan/atau pos-posstrategis yangditentukan olehMenteri
KementerianAgama
Sekjen KomisiPemberantasanKorupsi
Peningkatan transparansidan akuntabilitaskekayaan pejabat minimalEselon II dan/atau pos-pos strategis yang barumenduduki jabatan,menempati jabatan baruatau selesai menjabat
Terlaksananya pemantauanpelaksanaan Surat EdaranMenteri PendayagunaanAparatur Negara danReformasi Birokrasi danpenjatuhan sanksiadministratif oleh K/L bagipejabat minimal Eselon IIdan/atau pos-pos strategisyang tidak melaporkanLHKPN
121 PelaksanaanKewajibanpelaporan hartakekayaan PejabatKejaksaan sesuai
Kejaksaan RI Sekjen KomisiPemberantasanKorupsi
Pimpinan Kejaksaan danKPK memastikankewajiban pelaporanLaporan Harta KekayaanPenyelenggara Negara(LHKPN) oleh personel
1.100% personel Kejaksaanyang wajib melaporkankekayaannya menurutketentuanmenyampaikan LHKPNkepada KPK dan KPK
http://ngada.org hlm: 25/60
ketentuan yangberlaku
Kejaksaan terlaksanaoptimal
lakukan verifikasi atasLHKPN tersebut
2. Pengenaan sanksi bagipejabat yang tidakmelaporkan LHKPNsesuai ketentuan
Penguatan Mekanisme Kelembagaan Dalam Perekrutan, Penempatan, Mutasi, Dan Promosi Aparat PenegakHukum Berdasarkan Hasil Assesment Terhadap Rekam Jejak, Kompetensi, Dan Integritas Sesuai KebutuhanLembaga Penegak Hukum
122 PengembanganSistem JaringanDokumentasiInformasi Hukum(SJDIH) danSumber DayaManusia
KementerianPekerjaanUmum
KepolisianNegara RI,Kejaksaan RI,Sekjen KomisiPemberantasanKorupsi, BadanArbitraseNasionalIndonesia(BANI) danLembagaYudikatif
Penayangan Informasidaftar perkara dan familytree peraturan perundang-undangan BidangPekerjaan Umum, sertaperaturan perundang-undangan bidang terkaitlainnya
Penayangan Informasi hasilpenyelesaian perkaramelalui websiteKementerian PekerjaanUmum
123 Pelaksanaanperaturanmengenai sistemrekrutmenpegawai dilingkunganKementerianAgama secaraonline dandilaksanakan olehpihak ketiga
KementerianAgama
BadanKepegawaianNegara
Peningkatan jumlahPegawai Negeri Sipil yangmemiliki kompetensi danberintegritas berdasarkanproses yang adil danakuntabel
Pelaksanaan rekrutmenpegawai berdasarkanrencana dan pemetaankebutuhan berbasiskompetensi
124 Pelaksanaanrekrutmenpegawai dancalon Jaksa yanglebih profesional
Kejaksaan RI Meningkatnya integritasdan kualitas Jaksa danpegawai Kejaksaan
1. Proses rekrutmen calonpegawai dan calon jaksadilakukan oleh pihakketiga independen
2. Dipergunakannya hasilpenilaian pihak ketigaindependen dalampengangkatan calonpegawai dan calon Jaksa
3. Meningkatnya jumlahcalon jaksa yang berasaldari Perguruan Tinggiyang memiliki reputasibaik, antara lain melaluimetode 'jemput bola'
125 PelaksanaanPerbaikan SistemPembinaanPersonel
Kejaksaan RI Penyusunan Strategi dansistem Assesment Centerdalam penempatanpersonel Jaksa padaposisi-posisi strategis;
1. Terlaksananya diklatpengembangan sebagaitindak lanjut hasilassesment kompetensiEselon III
2. Terlaksananyapenempatan Jaksa danpegawai yang memilikinilai di atas rata-ratadalam assesmentkompetensi (dan hasilpenilaian lain terkaitintegritas dan kualitas/pemahaman hukum)pada jabatan strategis
126 Penguatan prosespengangkatanpejabat yang
Kejaksaan RI Pengangkatan pejabatyang menangani pos-posstrategis setingkat EselonI dan Eselon II yang
1. Diterbitkannya peraturan/kebijakan internalmengenai sistem danprosedur pengangkatan
http://ngada.org hlm: 26/60
menempati pos-pos strategis
strategis, dilakukansecara ketat danakuntabel
jaksa di posisi strategissecara transparan danakuntabel berdasarkankompetensi, yang antaralain mengatur prosessebagai berikut:- meminta informasi
kewajaran hartakekayaan dan transaksikeuangan dari KPK danPusat Pelaporan danAnalisis TransaksiKeuangan
- verifikasi terhadapkinerja dan integritascalon (dengan memintainput bawahan danpengawasan internal)
- evaluasi kinerja dalampenanganan perkarabesar dan perkara yangmenarik perhatianpublik dalam posisisebelumnya
2. Digunakannya hasilverifikasi di atas dalampengusulan/pengangkatan pejabat dipos-pos strategis.
127 SosialisasiBidangKepegawaian
KementerianPekerjaanUmum
KementerianPendayagunaanAparatur Negaradan ReformasiBirokrasi
Pemahaman Kode Etiksesuai dengan PeraturanMenteri Pekerjaan Umum(Permen PU) Nomor 06/PRT/M/2012
Realisasi Sosialisasi KodeEtik Pegawai Negeri SipilKementerian PekerjaanUmum sesuai denganPermen PU Nomor 06/PRT/M/2012 kepada seluruhpegawai (Wilayah Barat,Wilayah Tengah danWilayah Timur)
128 Pelaksanaantransparansi danpartisipasi dalamproses rekruitmenPegawai NegeriSipil (PNS)
KementerianPendidikan danKebudayaan
Proses rekruitmen PNSdilaksanakan secaratransparan dan akuntabel
Publikasi proses rekruitmenPNS melalui websitemasing-masing unit utamayang terintegrasi denganwebsite KementerianPendidikan danKebudayaan
129 Transparansiproses rekrutmenSumber DayaManusia
SekjenOmbudsman RI
KementerianPendayagunaanAparatur Negaradan ReformasiBirokrasi
Proses rekrutmen SDMOmbudsman dilaksanakansecara transparan danakuntabel
Proses rekrutmen SDMOmbudsman transparandan akuntabel
130 Integrasi dataPegawai NegeriSipil (PNS)dengan LaporanHarta KekayaanPenyelenggaraNegara (LHKPN)melalui SistemAplikasiPelayananKepegawaian(SAPK)
BadanKepegawaianNegara
Sekjen KomisiPemberantasanKorupsi
Implementasi integrasidata PNS yang telahmenyampaikan LHKPNterintegrasi dengan SAPK
75% implementasi integrasidata
131 PenerapanSistem SeleksiCalon PegawaiNegeri Sipil/
BadanKepegawaianNegara
Kementerian/Lembaga danPemerintahDaerah
Kementerian/Lembagadan Pemerintah Daerahmenggunakan CAT dalamseleksi CPNS/PNS
18 instansi yangmenggunakan CAT
http://ngada.org hlm: 27/60
Pegawai NegeriSipilmenggunakanComputerAssisted Test(CAT)
132 PelaksanaanSeleksi CalonPejabat StrukturaldenganmenggunakanmetodeAssessmentCenter di seluruhKementerian/Lembaga danPemerintahDaerah
BadanKepegawaianNegara
Kementerian/Lembaga danPemerintahDaerah
Kementerian/Lembagadan Pemerintah Daerahmenggunakan metodeAssessment Center dalamseleksi Calon PejabatStruktural
690 orang yangmenggunakan AssessmentCenter
133 PenerapanPenilaian PrestasiKerja PegawaiNegeri SipilberdasarkanSasaran KerjaPegawai (SKP)padaKementerian/Lembaga danPemerintahDaerah yang telahmelaksanakanReformasiBirokrasi (RB)
BadanKepegawaianNegara
Kementerian/Lembaga danPemerintahDaerah
Kementerian/Lembagadan Pemerintah Daerahyang telah melaksanakanRB menerapkan PenilaianPrestasi Kerjaberdasarkan SKP
32 instansi yangmenerapkan SKP
134 Penerapanpengendalianperjalanan dinaspegawai dengane-travelling
BadanKepegawaianNegara
Tidak terjadi pembayaranperjalanan dinas ganda.
100% perjalanan dinaspegawai menggunakan e-travelling
135 Optimalisasipelayanan prosesKepangkatan danPensiun PegawaiNegeri SipilGolongan IV/Ckeatas yangmenjadiwewenangPresiden denganberbasisTeknologiInformasi
SekretariatKabinet
BadanKepegawaianNegara,Kementerian/Lembaga danPemerintahDaerah
Peningkatan kualitaspelayanan prosesKepangkatan dan PensiunPegawai Negeri SipilGolongan IV/C keatasyang menjadi wewenangPresiden dengan berbasisTeknologi Informasi
1. Tersedianya informasi/data proses Kepangkatandan Pensiun PegawaiNegeri Sipil Golongan IV/C keatas melalui SistemInformasi Pegawai(SIMPEG) SekretariatKabinet yang di-uploadke dalam websiteSekretariat Kabinet
2. Penyelesaian KeputusanPresiden tentangKepangkatan danPensiun Pegawai NegeriSipil Golongan IV/Ckeatas tepat waktusesuai dengan StandarPelayanan (SP) danStandar OperasionalProsedur (SOP)Sekretariat Kabinet
3. Meningkatnya akurasi/ketepatan KeputusanPresiden Kepangkatandan Pensiun PegawaiNegeri Sipil Golongan IV/C ke atas
http://ngada.org hlm: 28/60
4. Tingkat kepuasan publikterhadap layananpenyelesaian KeputusanPresiden tentangKepangkatan danPensiun PNS GolonganIV/C ke atas
136 Pelaksanaanwhistle blowingsystem danpenyelesaianpenangananpengaduanmasyarakat yangterintegrasi dilingkungan BadanPusat Statistik
Badan PusatStatistik
Sekjen KomisiPemberantasanKorupsi
Peningkatanpengungkapanpenyimpangan/penyalahgunaan yangdilakukan pegawai BadanPusat Statistik denganmenjamin kerahasiaanidentitas pelapor
Penanganan kasuspenyimpangan/penyalahgunaan yangdilakukan pegawai BadanPusat Statistik denganmenjamin kerahasiaanidentitas pelapor
137 Penyempurnanperaturanmengenai sistemrekrutmenpegawai diseluruhKementerian/Lembaga secaraonline
KementerianPendayagunaanAparaturNegara danReformasiBirokrasi
BadanKepegawaianNegara
Peningkatan jumlahPegawai Negeri Sipil yangmemiliki kompetensi danberintegritas berdasarkanproses yang adil danakuntabel
Pelaksanaaan rekruitmenpegawai berdasarkanrencana dan pemetaankebutuhan berbasiskompetensi
138 Pelaksanaantransparansidalam prosesrekruitmenpenyidikKepolisian NegaraRI
KepolisianNegara RI
Meningkatnya integritasdan kualitas penyidikKepolisian Negara RI
1. Terlaksananyarekruitmen penyidiktingkat Markas BesarKepolisian Negara RIsesuai Peraturan KepalaKepolisian Negara RINomor 1 Tahun 2012
2. Pengumuman hasilrekruitmen penyidikKepolisian Negara RI
139 Penguatan prosespengangkatanpejabat yangmenempatijabatan strategis
KepolisianNegara RI
Sekjen KomisiPemberantasanKorupsi, PusatPelaporan danAnalisisTransaksiKeuangan
Pengangkatan pejabatyang menempati jabatanstrategis dilakukan secaraketat dan akuntabel
1. Terbitnya Peraturantentang StandarOperasional Prosedur(SOP) mutasi pejabatyang akan mendudukijabatan strategisdilakukan secara ketatdan akuntabel melaluipentahapan, antara lain:- Verifikasi terhadap
Laporan HartaKekayaanPenyelenggara Negara(LHKPN) dan transaksikeuangan denganmeminta input dariKomisi PemberantasanKorupsi dan PusatPelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan
- Verifikasi terhadapkinerja dan integritascalon (dengan memintainput bawahan danpengawasan internal)
- Evaluasi kinerjakeberhasilan dalampelaksanaan tugaspada jabatansebelumnya
http://ngada.org hlm: 29/60
2. Digunakannya hasilverifikasi di atas dalampengusulan/pengangkatan pejabat dipos strategis
140 Penguatan prosespenentuanpeserta SekolahStaf danPimpinan Polri(Sespim Polri)
KepolisianNegara RI
KomisiKepolisianNasional
Meningkatnya keterbukaandan akuntabilitas prosespenentuan pesertaSespim Polri
1. Pelibatan pihak ketigaindependen dalampenentuan pesertaSespim Polri
2. Diumumkannya alasandan penilaian dari calonpeserta yang terpilih danyang tidak terpilihmengikuti sespim
3. Terpilihnya pesertaSespim Polri dari perwirayang memiliki trackrecord baik
141 PelaksanaanKewajibanpelaporan hartakekayaan PejabatPolri sesuai UUNo. 28 Tahun1999 (KeputusanKepala KepolisianNegara RINomor: Kep/408/VII/2011 SuratTelegram KapolriNOMOR: ST/1540/VII/2011)
KepolisianNegara RI
Sekjen KomisiPemberantasanKorupsi
Pimpinan KepolisianNegara RI dan KomisiPemberantasan Korupsimemastikan kewajibanpelaporan Laporan HartaKekayaan PenyelenggaraNegara (LHKPN) olehanggota KepolisianNegara RI terlaksanaoptimal
1.100% pejabat KepolisianNegara RI yang wajibmelaporkan kekayaannyamenurut ketentuanmenyampaikan LHKPNkepada KomisiPemberantasan Korupsidan KomisiPemberantasan Korupsimelakukan verifikasi atasLHKPN tersebut
2. Pengenaan sanksi bagipejabat yang tidakmelaporkan LHKPNsesuai ketentuan
142 Penelaahan danpenelusurankasus perilakuhakim
Sekjen KomisiYudisial
SekretariatMahkamahAgung danJejaring KomisiYudisial
Jumlah laporan hasilpenyelidikan danpenelusuranpenyimpangan perilakuhakim
35 laporan hasilpenyelidikan danpenelusuran penyimpanganperilaku hakim
143 Investigasi calonHakim Agung,calon Hakim ad-hoc di MahkamahAgung dan calonhakim
Sekjen KomisiYudisial
SekretariatMahkamahAgung danJejaring KomisiYudisial
Jumlah laporaninvestigasi calon hakimagung (CHA), calon hakimad-hoc di MahkamahAgung dan calon hakim
90 laporan hasil investigasiCHA, calon hakim ad-hoc diMahkamah Agung dancalon hakim
144 Pelaksanaanrekrutmen yangtransparan danakuntabel
Bappenas KementerianPendayagunaanAparatur Negaradan ReformasiBirokrasi, BadanKepegawaianNegara
Pelaksanaan rekrutmenberbasis elektronik
Pengesahan StandarOperasional Prosedur(SOP) terkait denganrekrutmen pegawaiBappenas
Transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa145 Peningkatan
PengawasanPengadaanBarang dan JasaTahun 2013dengan sistem E-Procurementseluruh Indonesia
KementerianPekerjaanUmum
LembagaKebijakanPengadaanBarang/ JasaPemerintah
Penayangan PengadaanBarang dan Jasaditayangkan melaluiwebsite KementerianPekerjaan Umum atauLayanan PengadaanSecara Elektronik (LPSE)
Realisasi penayanganPengadaan Barang danJasa melalui websiteKementerian PekerjaanUmum atau LPSE sejumlah100 %
146 PelaksanaantransparansiProsesPengadaanBarang dan Jasadi Lingkungan
KementerianAgama
Semua Satuan KerjaUtama (Kantor WilayahKementerian Agama)melaksanakan pengadaanbarang/ jasanyamenggunakan Sistem
1. Sosialisasi penggunaane-Procurement melaluiweb
2. Identifikasi rencanaUmum Pengadaan di
http://ngada.org hlm: 30/60
KementerianAgama berbasisTI
Pengadaan SecaraElektronik (SPSE), denganmendirikan LayananPengadaan SecaraElektronik (LPSE)
seluruh Kantor WilayahKementerian Agama
3. Identifikasi pembentukanLPSE di seluruh KantorWilayah KementerianAgama
147 PelaksanaantransparansiProsesPengadaanBadan PublikPemerintahberbasisTeknologiInformasi diseluruhKementerian/Lembaga
LembagaKebijakanPengadaanBarang/JasaPemerintah
Kementerian/Lembaga/Instansi danPemerintahDaerah
Semua Kementerian/Lembaga dan PemerintahDaerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)melaksanakan pengadaanbarang/jasanya secaraelektronik menggunakanSistem Pengadaan SecaraElektronik (SPSE),sehingga terbentuk satuPasar PengadaanNasional.
1. Sosialisasi penggunaane-Procurement melaluiWeb LayananPengadaan SecaraElektronik (LPSE), PortalPengadaan nasional(www.inaproc.lkpp.go.id),dan website resmi LKPP(www.lkpp.go.id)
2. Identifikasi rencanaumum pengadaan diseluruh Kementerian/Lembaga/Instansi danPemerintah Daerah(Provinsi/Kabupaten/Kota), dan
3. Mendorong Kementerian/Lembaga/Instansi danPemerintah Daerah untukmelakukan lelang 100%secara e-procurement (e-tendering dan e-purchasing)
148 PelaksanaanTransparansiProsesPengadaanBarang dan Jasa
PemerintahProvinsi/Kabupaten/Kota(Gubernur,Bupati/Walikota)
Satuan KerjaPemerintahDaerah (SKPD)terkait danKementerianDalam Negeri
Tersedianya rencanaumum pengadaan danterlaksananya pengadaanbarang dan jasa melaluielektronik
Tersusunnya rencanaumum pengadaan barangdan jasa secara elektronik40 % dari nilai totalpengadaan
Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Kinerja Tahunan Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah YangDilaporkan Dan Dipublikasikan Secara Tepat Waktu
149 PeningkatanTransparansiLaporanAkuntabilitasKinerja InstansiPemerintah(LAKIP) melaluiwebsiteKementerianPekerjaan Umum
KementerianPekerjaanUmum
KementerianPendayagunaanAparatur Negaradan ReformasiBirokrasi
Penayangan LAKIP dalamwebsite KementerianPekerjaan Umum
LAKIP KementerianPekerjaan Umum yangditayangkan dalam websiteKementerian PekerjaanUmum sejumlah = 1 LAKIP
150 Transparansi danakuntabilitaslaporan kinerjatahunanKementerian/Lembaga danPemerintahDaerah yangdilaporkan dandipublikasikansecara tepatwaktu
Bappenas KementerianDalam Negeri,KementerianKeuangan
Pengembangan AplikasiKomputer tentang e-Monev berdasarkanPeraturan Pemerintah No.39 Tahun 2006 tentangTata Cara Pengendaliandan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan
Diterapkannya Aplikasi e-Monev di tingkat pusat
151 Pengungkapandan PenyajianLaporan KinerjaTahunan yangdapat diaksesoleh masyarakat
KementerianPendayagunaanAparaturNegara danReformasiBirokrasi
KementerianDalam Negeri,seluruhKementerian/Lembaga danPemerintahDaerah
Peningkatan kualitaspengelolaan laporankinerja, antara lainlaporan kinerja yangberkualitas transparan danakuntabel
Peningkatan jumlahKementerian/ Lembaga danPemerintah Daerah yangpelaporan kinerjanya baik
http://ngada.org hlm: 31/60
Penerapan Pakta Integritas152 Peningkatan
PengawasanPenerapan PaktaIntegritas untukpaket > 25 Miliardiseluruh pulauJawa
KementerianPekerjaanUmum
LembagaKebijakanPengadaanBarang/ JasaPemerintah
Paket > 25 Miliar diseluruhPulau Jawa dengan PaktaIntegritas ditandatanganioleh Kelompok Kerja(Pokja) dan PenyediaJasa
Realisasi penandatangananpakta integritas untuk paket> 25 Miliar diseluruh PulauJawa oleh Pokja danPenyedia Jasa
II STRATEGI PENEGAKAN HUKUM Penguatan Serta Peningkatan Konsistensi Sanksi Hukum Dan Administrasi Bagi Pelaku Maupun Aparat Penegak
Hukum Yang Melakukan Penyimpangan Dan Penyalahgunaan Wewenang Atau Tipikor153 Pengaturan
mengenai standarhukuman penjarasebagai penggantiuang pengganti
SekretariatMahkamahAgung
Kejaksaan RI Adanya konsistensi dalampenjatuhan hukumanpenjara sebagai penggantiuang pengganti
Ditetapkannya PeraturanMahkamah Agung terkaitpenentuan pidana penjarasebagai pengganti uangpengganti yang tidakdibayarkan terpidana atauyang hanya dibayarkansebagian
154 Optimalisasi danakuntabilitaspenangananLaporan HasilAnalisis (LHA)Pusat Pelaporandan AnalisisTransaksiKeuangan
Sekjen KomisiPemberantasanKorupsi
Pusat Pelaporandan AnalisisTransaksiKeuangan
Proses penanganan LHAPusat Pelaporan danAnalisis TransaksiKeuangan dilaksanakansecara akuntabel danoptimal
Tertindaklanjutinya seluruhLHA Pusat Pelaporan danAnalisis TransaksiKeuangan yang terkaitlangsung dengan perkaraTipikor yang sedangditangani oleh KomisiPemberantasan Korupsidengan berbasis pada Pasal11 UU KomisiPemberantasan Korupsiterkait kewenangan KomisiPemberantasan Korupsi danPasal 74 UU Tindak PidanaPencucian Uang (TPPU)
155 OptimalisasipelaksanaanPeraturan KepalaKepolisian No. 14Tahun 2011tentang Kode EtikProfesi Polri danKeputusan KepalaKepolisian NegaraRI Nomor 43Tahun 2004tentang Tata caraPenyelesaianPelanggaranDisiplin AnggotaPolri
KepolisianNegara RI
Meningkatnyaakuntabilitas dantransparansi prosespenegakan kode etik dandisiplin anggotaKepolisian Negara RIserta penjatuhan hukuman
Terlaksananya penerapansanksi bagi pejabat danaparat yang melakukanpelanggaran kode etik dandisiplin di Kepolisian dandipublikasikan informasimana setidaknya memuatjenis pelanggaran dan pasalyang dilanggar serta sanksiyang dijatuhkan melaluiwebsite
156 Penanganan danPenyelesaianLaporanMasyarakatterkaitpelanggaran KodeEtik danPedomanPerilaku Hakim(KE/PPH)
Sekjen KomisiYudisial
SekretariatMahkamahAgung
Jumlah laporanmasyarakat yangditangani hingga tuntas
120 laporan
157 Penanganandugaanpelanggaran olehoknum Kejaksaanyang menjadi
Kejaksaan RI KomisiKejaksaan
Meningkatnyakepercayaan publikterhadap Kejaksaan
1. Tersedianya laporanlengkap terkait dugaanpelanggaran disiplin/kodeetik dan pelanggaranpenanganan perkarayang dimuat di media
http://ngada.org hlm: 32/60
sorotan mediacetak nasional
cetak serta prosespenanganannya,termasuk, antar lain:- jenis dan bentuk
dugaan pelanggarannya-proses yang telahdilakukan untukmemeriksa sertamengklarifikasi dugaantersebut
- kesimpulan dantindaklanjutnya 2.Seluruh dugaanpelanggaran di atasdiproses sesuaiketentuan yang berlakuoleh Kejaksaanbersama KomisiKejaksaan
158 Optimalisasi danakuntabilitaspenangananlaporan hasilanalisis (LHA)Pusat Pelaporandan AnalisisTransaksiKeuangan
Kejaksaan RI Pusat Pelaporandan AnalisisTransaksiKeuangan
Proses penanganan LHAPusat Pelaporan danAnalisis TransaksiKeuangan dilaksanakansecara akuntabel danoptimal
Tertindaklanjutinya seluruhLHA Pusat Pelaporan danAnalisis TransaksiKeuangan oleh Kejaksaan.Apabila LHA tidak dapatditindaklanjuti ke prosespenyidikan, harus adapenjelasan secara rinci
159 Percepatanpemberantasankorupsi pada 10area rawankorupsi untukmenyelamatkanUang Negara
Kejaksaan RI Meningkatnyapenyelesaian perkarakorupsi pada 10 arearawan korupsi
Tersedianya data mengenaijumlah penanganan perkarakorupsi pada 10 area rawandengan nilai besar
160 Sosialisasi danpelaksanaanpengenaan sanksihukum maupunadministrasikepada pejabatdan aparatKementerianAgama yangmelakukanpelanggaran
KementerianAgama
Menurunnya tingkatpelanggaran disiplin dankode etik sertameningkatnyakepercayaan masyarakatterhadap upayapenegakan hukum
Terpublikasikannya kepadamasyarakat ataspelaksanaan pengenaansanksi hukum maupunadministrasi kepada pejabatdan aparat yang telahmelakukan pelanggaran
Penguatan Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Wewenang, Misalnya Dengan Mengembalikan Aset YangDikorupsi Dan Membayar Kerugian Yang Ditimbulkan Dari Penyalahgunaan Wewenang Tersebut
161 Pengkajian terkaitkompensasi bagipihak yangmenderitakerugian akibatterjadinya tindakpidana korupsiyang dilakukanpihak lain
KementerianHukum danHAM
Bappenas,KementerianKeuangan
Meningkatnya kualitaskajian terkait kompensasibagi pihak yang menderitakerugian akibat terjadinyatindak pidana korupsiyang dilakukan pihak lain
Tersedianya kajian ataskemungkinan dibuat danditerapkannya aturanpemberian kompensasi bagipihak yang menderitakerugian akibat terjadinyatindak pidana korupsi yangdilakukan pihak lain
162 Sosialisasi danpelaksanaanpengenaan sanksihukum maupunadministrasikepada pejabatdan aparatKejaksaan yang
Kejaksaan RI Menurunnya tingkatpelanggaran disiplin dankode etik sertameningkatnyakepercayaan masyarakatterhadap upayapenegakan hukum
Terpublikasikannya kepadamasyarakat pelaksanaanpengenaan sanksi hukummaupun administrasikepada pejabat dan aparatyang telah melakukanpelanggaran
http://ngada.org hlm: 33/60
melakukanpelanggaran
Memperkuat Koordinasi Penanganan Kasus Korupsi Diantara Lembaga Penegak Hukum Dengan DukunganTeknologi Informasi Yang Komprehensif (E-Law Enforcement)
163 Penyempurnaansistem pertukaraninformasi
PusatPelaporan danAnalisisTransaksiKeuangan
KepolisianNegara RI,Kejaksaan RI,Sekjen KomisiPemberantasanKorupsi,KementerianKeuangan(DirektoratJenderal Pajakdan DirektoratJenderal BeaCukai), BadanNarkotikaNasional
Memperkuat koordinasiantara penegak hukumdengan dukunganTeknologi Informasi
Tersedianya sistempertukaran informasi antaraPusat Pelaporan danAnalisis TransaksiKeuangan dan AparatPenegak Hukum
164 Penyediaansistem pelaporantransfer dana(InternationalFund TransferInstruction (IFTI))
PusatPelaporan danAnalisisTransaksiKeuangan
Bank Indonesia Penerapan standarpelaporan dan pertukaraninformasi berbasisTeknologi Informasi
Tersedianya sistempelaporan bagi PenyediaJasa Keuangan (PJK) Bank
165 Koordinasi lebihlanjut untukinterconnectivitydengan DirektoratJenderal Pajak,DirektoratJenderalAdministrasiKependudukanKementerianDalam Negeri,DirektoratJenderal BeaCukai, Interpol,Kepolisian NegaraRI, BadanPertanahanNasional, KomisiPemberantasanKorupsi,DirektoratJenderal Imigrasidan DirektoratJenderalAdministrasiHukum UmumKementerianHukum dan HAM
PusatPelaporan danAnalisisTransaksiKeuangan
KementerianKeuangan(DirektoratJenderal Pajakdan DirektoratJenderal BeaCukai),KementerianDalam Negeri(DirektoratJenderalAdministrasiKependudukan),Interpol,KepolisianNegara RI,BadanPertanahanNasional, SekjenKomisiPemberantasanKorupsi,KementerianHukum danHAM (DirektoratJenderalImigrasi danDirektoratJenderalAdministrasiHukum Umum)
Penerapan standarpelaporan dan pertukaraninformasi berbasisTeknologi Informasi
Adanya interconnectivityantara Pusat Pelaporan danAnalisis TransaksiKeuangan denganDirektorat JenderalAdministrasi KependudukanKementerian Dalam Negeri
166 Memperkuatkoordinasipenanganankasus korupsimelaluipenguatankoordinasidiantara lembagapenegak hukum
Sekjen KomisiPemberantasanKorupsi
KepolisianNegara RI,Kejaksaan RI
Optimalisasi fungsikoordinasi dan supervisibidang penindakan dalamrangka peningkatanpenyelesaian perkarayang ditangani Kejaksaandan Kepolisian
1. Peningkatan kemampuanSumber Daya Manusiaaparat penegak hukumdalam penangananperkara Tipikor, melaluiworkshop, bimbinganteknis. Peserta dariKepolisian Daerah,Kejaksaan Tinggi, BadanPengawasan Keuangan
http://ngada.org hlm: 34/60
dan Pembangunan,Inspektorat Jenderal danLembaga SwadayaMasyarakat dengantarget 700 orang
2. Jumlah kasus yang disupervisi 134 kasus
167 Penguatan danakuntabilitasproses ijinpenahanan bagipejabat daerah
KepolisianNegara RI
SekretariatKabinet
Tidak adanya kendalaadministrasi dalam prosesijin penahanan pejabatdaerah sehingga prosespenanganan perkaradapat berjalan optimal
Tersedianya sisteminformasi permohonan danjawaban atas izinpenahanan pejabat melaluiwebsite yang dapat diaksespublik, yang memuat antaralain:1. sistem pengiriman
permintaan ijin secaraonline (sehingga bataswaktu dapat dihitungsecara akurat)
2. informasi terkaitpemberian/ penolakanpermohonan izinpenahanan
168 Pengaturanmengenaikoordinasipenangananperkara antaraKepolisian NegaraRI dan Kejaksaan
KepolisianNegara RI
Kejaksaan RI 1. Meningkatnya jumlahpenyelesaian perkaradan meminimalkanjumlah bolak-baliknyaberkas perkara(maksimal 2 kali)
2. Meningkatnyakoordinasi antaraKepolisian Negara RIdan Kejaksanaandalam penangananperkara pidana
1. Meningkatnya koordinasiantara Kepolisian NegaraRI dan Kejaksaan dalampenanganan perkarapidana
2. Terbitnya SuratKeputusan Bersama(SKB) antara KepolisianNegara RI dan KejaksaanRI yang antara lainmemuat:a. Kewajiban bagi
Kepolisian Negara RIuntuk mengirimkanSurat PerintahDimulainyaPenyelidikan (SPDP)dalam waktu tertentusejak SPDPdikeluarkan
b. Kewajiban bagiKejaksaan untukmenetapkan jaksadalam waktu tertentusejak SPDP dikirimuntuk secara rutinmembantu prosespenyidikan
169 Penguatan danakuntabilitasproses ijinpenahanan bagipejabat daerah
Kejaksaan RI SekretariatKabinet
Tidak adanya kendalaadministrasi dalam prosesijin penahanan pejabatdaerah sehingga prosespenanganan perkaradapat berjalan optimal
Tersedianya sisteminformasi permohonan danjawaban atas izinpenahanan pejabat melaluiwebsite yang dapat diaksespublik, yang memuat antaralain:a. sistem pengiriman
permintaan ijin secaraonline (sehingga bataswaktu dapat dihitungsecara akurat)
b. informasi terkaitpemberian/ penolakan
http://ngada.org hlm: 35/60
permohonan izinpenahanan
170 Penangananperkara tindakpidana korupsi
Kejaksaan RI Optimalisasi kinerjaKejaksaan RI, KejaksaanTinggi, Kejaksaan Negeridan Cabang KejaksaanNegeri dalam penangananperkara tindak pidanakorupsi
1. Terselesaikannya prosespenyelidikan, penyidikandan penuntutan terhadap80 perkara tindak pidanakorupsi yang berpotensimenimbulkan kerugianNegara minimal sebesarRp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) olehKejaksaan RI
2. Terselesaikannya prosespenyelidikan, penyidikandan penuntutan terhadap1.350 perkara tindakpidana korupsi olehKejaksaan Tinggi,Kejaksaan Negeri danCabang KejaksaanNegeri
Pengaturan Anti Penyuapan Serta Korupsi Dalam Kode Etik Profesi, Termasuk Profesi Advokat, Akuntan Publik,Dan Konsultan Pajak
171 Penyusunanperaturan yangmewajibkanlembaga profesisebagai pihakpelapor
PusatPelaporan danAnalisisTransaksiKeuangan
OrganisasiProfesi
Penyusunan payunghukum sistem pelaporanserta publikasi
Tersusunnya konsepperaturan yang mewajibkanprofesi tertentu menjadipihak pelapor
Penerapan Pembuktian Terbalik Atas Kekayaan Yang Tidak Dapat Dijelaskan172 Optimalisasi
penggunaanupaya hukumpembuktianterbalik dalamproses penyidikantindak pidanakorupsi danmoney laundring
KepolisianNegara RI
Kejaksaan RI,Sekjen KomisiPemberantasanKorupsi, PusatPelaporan danAnalisisTransaksiKeuangan
Adanya efek jera bagipelaku tindak pidanakorupsi dan moneylaundring sertameningkatnya jumlahpengembalian uangnegara yang dikorupsi
Diterapkannya pasal-pasalterkait pembuktian terbalikdalam Undang-UndangTipikor dan Undang-UndangPencucian Uang sertapasal-pasal terkaitpencucian uang yang dalampenanganan kasus korupsiselama memungkinkan
173 Optimalisasipenggunaanupaya hukumpembuktianterbalik kekayaantidak wajar danpencucian uangdalam kasuskorupsi
Kejaksaan RI Pusat Pelaporandan AnalisisTransaksiKeuangan,KepolisianNegara RI,Sekjen KomisiPemberantasanKorupsi
Adanya efek jera bagipelaku tindak pidanakorupsi sertameningkatnya jumlahpengembalian uangnegara yang dikorupsi
Diterapkannya pasal-pasalterkait pembuktian terbalikdalam UU Tipikor dan UUPencucian Uang sertapenerapan pasal-pasalterkait tindak pidanapencucian uang dalampenanganan perkara tindakpidana korupsi
Pengetatan Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tipikor174 Penetapan
peraturan yangjelas dan sesuaihukum berlakumengenaipengetatan dalampemberian remisiterhadap koruptor
KementerianHukum danHAM
SekretariatNegara
Meningkatnya kualitaspenegakan hukum dalampenanganan perkarakorupsi
Tersusunnya RancanganPeraturan Pemerintahtentang pemberian remisiyang telah mengaturmengenai pengetatan dalampemberian remisi terhadapkoruptor
Konsistensi Penegakan Hukum Di Satu Daerah Ke Daerah Lain175 Penerapan
tuntutan yangkonsisten dan adilbagi terdakwatindak pidanakorupsi
Kejaksaan RI Meningkatkankepercayaan publikterhadap kejaksaan
Terlaksananya tuntutanyang konsisten dan adil bagiterdakwa tindak pidanakorupsi
III STRATEGI HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
http://ngada.org hlm: 36/60
Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Masalah Bidang Kehutanan, Mineral DanBatu Bara, Sumber Daya Air, Pertanahan, Tata Ruang, Serta Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah
176 Efektivitas ProsesHarmonisasi dansinkronisasipenyusunanperaturanperundang-undangan bidangSumber Daya Air
KementerianPekerjaanUmum
KementerianHukum danHAM
Proses Harmonisasipenyempurnaan peraturanperundang-undanganbidang Sumber Daya Airtepat waktu
Realisasi prosesHarmonisasipenyempurnaan peraturanperundang-undanganbidang Sumber Daya Airtepat 100%
177 PenyempurnaanSurat Edaran(SE) MenteriPekerjaan UmumNo.13/SE/M/2005tentang Tata Caramempersiapkannaskah produkhukum dilingkunganKementerianPekerjaan Umum
KementerianPekerjaanUmum
KementerianHukum danHAM
Tertib prosedurpenyusunan produkhukum dan optimalisasievaluasi penerapanproduk hukum
Terbitnya penyempurnaanSE Menteri PekerjaanUmum No.13/SE/M/2005yang terkait dengan TataCara mempersiapkannaskah produk hukum dilingkungan KementerianPekerjaan Umum danEvaluasi Perapan produkhukum di lingkunganKementerian PekerjaanUmum 1 produk
178 PercepatanpenyusunanPeraturanPemerintahtentang costrecovery usahapertambangan
KementerianEnergi danSumber DayaMineral
Diaturnya pelaksanaanAsset Recovery usahapertambangan dalamperaturan perundang-undangan
Terbitnya PeraturanPemerintah yang mengaturtentang Asset Recoveryusaha pertambangan
179 Pelaksanaanreview peraturanteknis perpajakan(PeraturanDirektur Jenderal)terkaitpemeriksaanpajak
KementerianKeuangan
Rekomendasi tentangharmonisasi dansinkronisasi peraturanteknis pajak denganperaturan perundang-undangan terkait pajak
Rekomendasi reviewperaturan teknispemeriksaan pajak yangtumpang tindih dan salingbertentangan denganperaturan perundang-undangan di bidangperpajakan
Harmonisasi Dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Implementasi UNCAC DanPeraturan Pendukung Lainnya
180 Penyempurnaandan percepatanpengesahanRancanganUndang-Undang(RUU) Ekstradisiyang sesuaidenganrekomendasi hasilreview UnitedNationsConventionAgainstCorruption(UNCAC)
KementerianHukum danHAM
KepolisianNegara RI,Kejaksaan RI,Sekjen KomisiPemberantasanKorupsi,SekretariatMahkamahAgung
Meningkatnya kualitaspenegakan hukum dalampenanganan perkarakorupsi
Diserahkannya RUU kepadaPresiden
181 Penyempurnaandan percepatanpengesahanRancanganUndang-Undang(RUU) MutualLegal Assistancesesuairekomendasi hasilreview UnitedNationsConvention
KementerianHukum danHAM
KepolisianNegara RI,Kejaksaan RI,Sekjen KomisiPemberantasanKorupsi,SekretariatMahkamahAgung
Meningkatnya kualitaspenegakan hukum dalampenanganan perkarakorupsi
Diserahkannya RUU kepadaPresiden
http://ngada.org hlm: 37/60
AgainstCorruption(UNCAC)
182 Pencantumanaturanperlindunganterhadap pihakpelapor TipikordalamRancanganUndang-undang(RUU) LembagaPerlindunganSaksi danKorban, sesuairekomendasi hasilreview UnitedNationsConventionAgainstCorruption(UNCAC)
KementerianHukum danHAM
KepolisianNegara RI,Kejaksaan RI,Sekjen KomisiPemberantasanKorupsi,LembagaPerlindunganSaksi danKorban,SekretariatMahkamahAgung
Meningkatnya kualitaspenegakan hukum dalampenanganan perkarakorupsi
Diserahkannya RUU kepadaPresiden
Harmonisasi, Sinkronisasi, Dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Modernisasi PenegakanHukum Dalam Sistem Peradilan Pidana
183 Pengaturanmengenaikoordinasipenangananperkara antaraKepolisian NegaraRI dan KejaksaanRI
Kejaksaan RI KepolisianNegara RI
Meningkatnya koordinasiantara Kepolisian NegaraRI dan Kejaksaan RIdalam penangananperkara pidana
Terbitnya Surat KeputusanBersama (SKB) antaraKepolisian Negara RI danKejaksaan RI yang antaralain memuat:a. kewajiban bagi Polri
untuk mengirim- kanSurat PemberitahuanDimulainya Penyidikan(SPDP) dalam waktutertentu sejak SPDPditerbitkan
b. kewajiban bagikejaksaan untukmenetapkan jaksa dalamwaktu tertentu sejakSPDP dikirim untuksecara rutin mengikutiperkembangan prosespenyidikan
Penyelesaian Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHAP), Perampasan Aset, Tipikor, Ekstradisi, Mutual Legal Assistance (MLA),dan Transfer Of Sentenced Person (Yang Substansinya Sesuai Ketentuan UNCAC)
184 Koordinasipenyempurnaandan percepatanpengesahanRancanganUndang-Undang(RUU) Tipikor,RUU KUHP,KUHAP, MutualLegal Assistance(MLA), Ekstradisiyang sesuaidenganrekomendasi hasilreview UnitedNationsConventionAgainst
KementerianKoordinatorbidang Politik,Hukum danKeamanan
KepolisianNegara RI,KementerianKeuang- an,KementerianLuar Negeri,KementerianHukum danHAM, KejaksaanRI, PusatPelaporan danAnalisisTransaksiKeuangan,Sekjen KomisiPemberantas-an Korupsi
Mendorongpenyempurnaan danpercepatan pengesahanRUU Tipikor, RUU KUHP,KUHAP, MLA, Ekstradisiyang sesuai denganrekomendasi hasil reviewUNCAC
Terlaksananya KoordinasiPenyempurnaan danpercepatan pengesahanRUU Tipikor, RUU KUHP,KUHAP, MLA, Ekstradisiyang sesuai denganrekomendasi hasil reviewUNCAC
http://ngada.org hlm: 38/60
Corruption(UNCAC)
Harmonisasi Dan Pembatalan Peraturan Mengenai Pungutan Yang Bertentangan Dengan Peraturan Pusat185 Harmonisasi dan
klarifikasiPeraturan Daerahyangbertentangandengan PeraturanPusat
KementerianDalam Negeri
Peraturan Daerah yangdikaji, termasuk PeraturanDaerah terkait investasidan perijinan usaha
Terklarifikasinya PeraturanDaerah dan mendapatrekomendasi tindak lanjuthasil kajian (disetujui,direvisi, dibatal- kan)melalui perbaikan tata cara(business process)pengharmonisan PeraturanDaerah, termasuk didalamnya Peraturan Daerahterkait investasi danperijinan usaha sertapercepatan penangananPeraturan Daerah periodesebelumnya
Penyederhanaan Jumlah Dan Jenis Perizinan Dalam Kapasitas Daerah186 Penyederhanaan
jumlah dan jenisperizinan dalamkapasitas daerah
KementerianDalam Negeri
Terlaksananyapenyederhanaan perizinanmelalui penyediaanStandar OperasionalProsedur (SOP) padaPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota
Jumlah PTSP Provinsi,Kabupaten dan Kota yangtelah memiliki SOPperizinan
Pengaturan Untuk PPK Di Sektor Swasta187 Sosialisasi
Peraturan MenteriBadan UsahaMilik NegaratentangAkuntabilitasKeuangan BUMNdan PeraturanMenteri BadanUsaha MilikNegara tentangPenundaanTransaksi Bisnisyang terlibatkorupsi
KementerianBadan UsahaMilik Negara
Peningkatan kepercayaanmasyarakat terhadapkinerja penegakan hukumdan terhadap transaksibisnis nasional daninternasional
Terlaksananya sosialisasiPeraturan Menteri BadanUsaha Milik Negara tentangAkuntabilitas KeuanganBUMN dan PeraturanMenteri Badan Usaha MilikNegara tentang PenundaanTransaksi Bisnis yangterlibat korupsi kepadaseluruh BUMN
IV STRATEGI KERJA SAMA INTERNASIONAL DAN PENYELAMATAN ASET HASIL TIPIKOR Memastikan Dan Menguatkan Lembaga Pelaksana Otoritas Pusat Untuk Tipikor188 Penguatan
KapasitasKelembagaanOtoritas Pusat
KementerianHukum danHAM
Kejaksaan RI,KepolisianNegara RI,KementerianLuar Negeri,Sekjen KomisiPemberantasanKorupsi
Pelaksanaan MekanismeMutual Legal Assistance(MLA) dan Ekstradisisesuai dengan StandarOperasional Prosedur(SOP) kerjasama antarainstansi terkait
Data mengenai jumlahpenanganan perkara yangditindaklanjuti (baik sebagaiNegara Peminta maupunNegara Diminta)Data mengenai jumlahinventaris aset hasil Tipikorper perkara
Memastikan Terbentuknya Unit Pengelolaan Aset (Asset Management Unit) Hasil Tipikor Guna MendukungProses Penegakan Hukum Dan Transparansi Pengelolaan Aset Terkait Lainnya Sebagai Bentuk PemanfaatanPengelolaan Aset Tipikor
189 Optimalisasipengembalian/penggantian uangnegara yangdikorupsi
Kejaksaan RI KementerianKeuangan
Meningkatnya jumlahpengembalian uangnegara yang dikorupsi
Tersetorkannya minimal75% uang pengganti dariperkara tindak pidanakorupsi yang diputus olehpengadilan (incraht) ke kasnegara (khusus untuk kasusyang penyidikannyadilakukan Kejaksaan)
Pelatihan Dan Asistensi Teknik Pada Lembaga Penegak Hukum, Baik Kualitatif Dan Kuantitatif, dalam RangkaPenyelamatan Aset Hasil Korupsi, Termasuk Perihal Intelijen/Forensik Keuangan
http://ngada.org hlm: 39/60
190 Percepatanpemahamanhakim terhadapisu-isu dankebijakanInternasionalterkait antikorupsi
SekretariatMahkamahAgung
Meningkatnyapemahaman hakimterhadap isu-isu dankebijakan Internasionalterkait anti korupsi
Terselenggarakannya diklathakim terkait isu-isu dankebijakan Internasionalterkait anti korupsi
191 PeningkatanKapasitasPenegak Hukumdalam upayapenyelamatanaset hasil Tipikor(asset freezing,asset seizure,asset forfeiture,forensicaccounting/auditforensic,mekanismemutual legalassistance (MLA))
KementerianHukum danHAM
SekretariatMahkamahAgung,Kejaksaan RI,KepolisianNegara RI,KementerianLuar Negeri
Meningkatnya efektivitasproses mutual legalassistance (MLA) danekstradisi melaluipeningkatan kapasitasSumber Daya Manusia(SDM) terkait proses MLAdan ekstradisi sertameningkatnya koordinasiinternal (antara CentralAuthority denganCompetent AuthoritiesIndonesia) dan eksternal(antara Central AuthorityIndonesia dengan CentralAuthority asing)
1. Terlaksananya evaluasiatas SDM (keypersonnels)
2. Tersedianya StandarOperasional Prosedur(SOP)/mekanismepenanganan MLA danekstradisi
3. Terlaksananya pelatihanberkala di CentralAuthority
4. Terlaksananya pelatihanbersama antara CentralAuthority denganCompetent Authorities
5. Meningkatnya jumlahkeberhasilan MLA dankerjasama internasional
192 Memantapkankoordinasipeningkatankapasitas aparatpenegak hukumdan aparat terkaitlainnya dalamrangkapenyelamatanaset hasil korupsi(asset freezing,asset seizure,asset forfeiture,forensicaccounting/auditforensic)
KementerianKoordinatorbidang Politik,Hukum danKeamanan
KepolisianNegara RI,KementerianKeuangan,KementerianLuar Negeri,KementerianHukum danHAM, KejaksaanRI, PusatPelaporan danAnalisisTransaksiKeuangan,Sekjen KomisiPemberantasanKorupsi
Peningkatan Pemahamanaparat penegak hukumdan aparat lembagaterkait lainnya dalammekanisme pengembalianaset hasil tindak pidanakorupsi
Terlaksananya koordinasipelatihan berkala maupunad-hoc di lingkungan aparatpenegak hukum
193 Memantapkankoordinasi intensifantar lembagayang memilikikompetensidalammengembalikanaset hasil Tipikor(baik di dalamnegeri maupunluar negeri) gunamenyusunstrategipengembalianaset
KementerianKoordinatorbidang Politik,Hukum danKeamanan
KepolisianNegara RI,KementerianLuar Negeri,KementerianHukum danHAM, KejaksaanRI
Peningkatan jumlah asethasil tindak pidana korupsiyang berhasildiselamatkan
Terlaksananya koordinasipengembalian aset hasilTipikor
Peningkatan Kerja Sama Dengan Penegak Hukum Asing dalam Rangka PPK194 Pengkajian terkait
tindak lanjut atasekstradisi atauyang ditolak olehPemerintahIndonesia
KementerianHukum danHAM
KementerianLuar Negeri,KepolisianNegara RI,Kejaksaan RI
Meningkatnya kualitaskajian terkait tindak lanjutatas ekstradisi atau yangditolak PemerintahIndonesia
Tersedianya kajian terkaitapabila ekstradisi seorangWarga Negara Indonesia(WNI) ditolak, pemerintahRI dapat memastikanhukuman yang telahdiputuskan dapat dijatuhkan
http://ngada.org hlm: 40/60
kepada WNI tersebut diIndonesia
195 Mengembangkankoordinasi dankerjasama yangintensif antarNegara dalamupayapenyelamatanaset hasil Tipikor
Sekjen KomisiPemberantasanKorupsi
KementerianHukum danHAM, KepolisianNegara RI,Kejaksaan RI,SekretariatMahkamahAgung,KementerianLuar Negeri
Peningkatan jumlah asethasil Tipikor yang berhasildiselamatkan
1. Terselesaikannya seluruhproses penyidikan kasuskorupsi denganpenerapan penelusuran,pemblokiran danpenyitaan asettersangka/terdakwa, baikdi dalam maupun di luarnegeri
2. Terlaksanakannyakoordinasi pengembalianaset hasil Tipikor dengandisetorkannya minimal75% uang penggantiperkara Tipikor yangtelah memperolehkekuatan hukum tetap(Inkracht van gewijsde)ke kas negara/kasdaerah
Pembentukan Unit Penyelamatan Aset, Termasuk Di Setiap Lembaga Terkait196 Membentuk unit
penyelamat assetKepolisianNegara RI
Kejaksaan RI,Sekjen KomisiPemberantasanKorupsi,KementerianHukum danHAM
Meningkatnya potensijumlah pengembalianuang negara yangdikorupsi
Terbentuknya unitpenyelamat aset dalamrangka terselesaikannyaseluruh proses penyidikankasus korupsi denganpenerapan penelusuran,pemblokiran dan penyitaanaset tersangka/terdakwa,baik di dalam maupun diluar negeri
V STRATEGI PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI Pengembangan Sistem Nilai Dan Sikap Anti Korupsi Dalam Pelbagai Aktivitas Tiga Pilar PPK, Yakni;
Masyarakat, Sektor Swasta, Dan Aparat Pemerintah197 Pengembangan
konsep dan teknikuntuk penyadaranaparaturKementerianKomunikasi danInformatika dalammengamalkannilai-nilai antikorupsi
KementerianKomunikasi danInformatika
Sekjen KomisiPemberantasanKorupsi,KementerianPendayagunaanAparatur Negaradan ReformasiBirokrasi,SekjenOmbudsman RI
Terbentuknya konsep danteknik penyadaranterhadap nilai-nilai antikorupsi KementerianKomunikasi danInformatika
1. Tersusunnya dokumenmengenai nilai utamaanti korupsi sebagaibudaya KementerianKomunikasi danInformatikaTerselenggaranya ikraranti korupsi
2. Tersusunnya jargon antikorupsi
3. Tersedianya buku sakuanti korupsi
4. Tersedianya pin antikorupsi
5. Tersusunnya mars antikorupsi kominfo
198 Peningkatansosialisasi/diskusi/ workshopGG, GCG danItprov, Kab/Kota
KementerianPekerjaanUmum
PemerintahDaerah, IkatanNasionalKonsultanIndonesia(Inkindo), KamarDagang danIndustri (Kadin)/LembagaPengembanganJasa Konstruksi(LPJK) Itprov/Kab/Kota
Pemahaman anti korupsimeningkat melaluisosialisasi/diskusi/workshop
Realisasi sosialisasi/diskusi/workshop kepadamasyarakat, sektor swasta/penyedia jasa dan Itprov/Kab/Kota untuk memberikanPemahaman anti korupsimeningkat 33 Provinsi
http://ngada.org hlm: 41/60
199 Penguatanpengawasanpreventif melaluiSosialisasiPengawasandenganPendekatanAgama
KementerianAgama
Internalisasi nilai-nilaiagama dalammembangun sikap antikorupsi
Implementasi modelpemberdayaan nilai agamadalam manajemenpemerintahan yang bersihdari KKN
Pengembangan Nilai-Nilai Anti Korupsi Dalam Berbagai Aktivitas Pendidikan, Yakni: di Sekolah, PerguruanTinggi, Dan Lingkup Sosial, Demi Menciptakan Karakter Bangsa Yang Berintegritas, Termasuk Melalui KurikulumDan Kegiatan Di Luar Kurikulum
200 PengembanganPendidikan AntiKorupsi
KementerianPendidikan danKebudayaan
Pengintegrasian nilai antikorupsi dalam kurikulumpendidikan
Tersedianya modul ajar antikorupsi
201 Terintegrasinyamateri pendidikananti korupsidalam prosespenyampaianmateripembelajaranpada pesertaprogrampendidikanpimpinan tingkatnasional
LembagaKetahananNasional RI
Sekjen KomisiPemberantasanKorupsi
Internalisasi nilai antikorupsi kepada pesertaprogram pendidikanpimpinan tingkat nasional.
Tersosialisasinya semangatdan sikap anti korupsikepada peserta programpendidikan tingkat nasional
202 Terintegrasinyamateri pendidikananti korupsidalam prosespenyampaianmateripembelajaranpada pesertapendidikan danpelatihan untukPegawai NegeriSipil
LembagaAdministrasiNegara
Internalisasi nilai antikorupsi kepada pesertaprogram pendidikan danpelatihan untuk PegawaiNegeri Sipil
Tersosialisasinya semangatdan sikap anti korupsikepada peserta programpendidikan dan pelatihanuntuk Pegawai Negeri Sipil
203 Terintegrasinyapendidikan anti-korupsi dalamkurikulumpendidikan dasardan menengahpada madrasah
KementerianAgama
Sekjen KomisiPemberantasanKorupsi,KementerianPendidikan danKebudayaan
Internalisasi nilai antikorupsi dalam kurikulumpendidikan dasar danmenengah
Implementasi modelintegrasi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum
204 PengembanganPendidikan AntiKorupsi padaPerguruan TinggiAgama
KementerianAgama
Sekjen KomisiPemberantasanKorupsi,KementerianPendidikan danKebudayaan
Internalisasipengembangan nilai antikorupsi dalam kurikulumpada perguruan tinggiagama
Implementasipengembangan modelintegrasi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum
Kampanye Anti Korupsi Secara Menyeluruh205 Sosialisasi anti
korupsi dilingkunganKementerianKomunikasi danInformatika
KementerianKomunikasi danInformatika
Sekjen KomisiPemberantasanKorupsi,KementerianPendayagunaanAparatur Negaradan ReformasiBirokrasi
Terbentuknya sikap danperilaku anti korupsi parapenyelenggara di satuankerja KementerianKomunikasi danInformatika untukmenjalankan birokrasiyang bersih
Sosialisasi nilai anti korupsimelalui:1. Pembekalan Sumber
Daya Manusia di setiapsatuan Kerja
2. Pembacaan ikrar antikorupsi dalam upacara
3. Penyampaian pesan antikorupsi dalam kegiatankeagamaan
4. Pemakaian pin antikorupsi
5. Pelaksanaan dialogterbuka pimpinan
http://ngada.org hlm: 42/60
tertinggi dan seluruhpegawai
6. Publikasi hasil evaluasikehadiran pegawai
7. Pengiriman SMS Blasttentang anti korupsi
8. Publikasi kegiatan antikorupsi dalam situs danmajalah KementerianKomunikasi danInformatika
9. Penyampaian pesan-pesan anti korupsi dalamproduk internalKementerian Komunikasidan Informatika (AlatTulis Kantor, seminar kit,keset)
10. Pengudaraan Mars &lagu Anti Korupsi(contoh: Kui Opo Kui)dalam radio internal
11. Pengadopsian nilai antikorupsi dalam kurikulumpembinaan kepegawaiandan diklat struktural
12. Pemasangan pesan antikorupsi di baliho,spanduk, standingbanner, dan videotron dilingkungan KementerianKomunikasi danInformatika, serta flash diweb KementerianKomunikasi danInformatika
206 Sosialisasi antikorupsi untukstakeholder(eksternal)KementerianKomunikasi danInformatika
KementerianKomunikasi danInformatika
Sekjen KomisiPem-berantasanKorupsi,KementerianPendayagunaanAparatur Negaradan ReformasiBirokrasi
Terbentuknya sikap danperilaku anti korupsi parastakeholder (eksternal)Kementerian Komunikasidan Informatika akan nilai-nilai anti korupsi yangditerapkan dalam birokrasiKementerian Komunikasidan Informatika
Terlaksananya sosialisasinilai anti korupsi dalamforum pertemuan denganoperator seluler, penyediajasa internet, asosiasipengelola media massa, dll
207 Publikasi danPenyebarluasaninformasi tentangpraktik antikorupsi dilingkunganKementerianKomunikasi danInformatika
KementerianKomunikasi danInformatika
Menguatnya sikap danperilaku anti korupsimasyarakat
1. Terpublikasikannyaadvertorial mengenaipenyelenggaraanlayanan KementerianKomunikasi danInformatika yang bebaskorupsi
2. Terselenggaranya dialoginteraktif di radiomengenai layananKementerian Komunikasidan Informatika yangbebas korupsi
3. Terdistribusikannyaleaflet dan majalahinternal KementerianKomunikasi danInformatika mengenailayanan KementerianKomunikasi dan
http://ngada.org hlm: 43/60
Informatika yang bebaskorupsi
208 Pelaksanaansosialisasi dankampanyebudaya antikorupsi
KementerianKomunikasi danInformatika
KepolisianNegara RI,Kejaksaan RI,Sekjen KomisiPemberan-tasan Korupsi,SekretariatMahkamahAgung,Kementerian/Lembagaterkait, CSO
Meningkatnya kesadarandan pemahamanmasyarakat luasmengenai nilai, budayadan perilaku anti korupsi
Terlaksananya kegiatansosialisasi mengenaikebijakan anti korupsi,antara lain: whistle blowingsystem, justice collaborator,dan kewajiban LaporanHarta KekayaanPenyelenggara Negara(LHKPN) melalui mediakomunikasi danmembangun tingkatkesadaran anti korupsi bagibadan publik, kalanganpengusaha, kelompokstrategis masyarakat(mahasiswa, guru,Lembaga Swadaya Negara,dll)
209 Peningkatankampanye antikorupsi menujuSatuanAdministrasiPangkalan(Satminkal)Wilayah BebasKorupsi (WBK)dan WilayahBirokrasi BersihDan Melayani(WBBM)
KementerianPekerjaanUmum
KementerianPendayagunaanAparatur Negaradan ReformasiBirokrasi,Sekjen KomisiPemberantasanKorupsi
Pemahaman atasSatminkal berpredikatWBK dan WBBM
1. Realisasi sosialisasipemahaman Satminkalberpredikat WBK danWBBM 100 %
2. Realisasi tersedianyabrosur, pamflet, pin antikorupsi 100 %
Strategi Komunikasi, Informasi, Dan Edukasi Yang Jelas Dan Terencana210 Pelaksanaan
StrategiKomunikasiPendidikan DanBudaya AntiKorupsi
KementerianEnergi danSumber DayaMineral
KementerianKomunikasi danInformatika
Peningkatan sikap danperilaku anti korupsi parapenyelenggara dilingkungan internalKementerian Energi danSumber Daya Mineral
1. Tersusunnya dokumenstrakom KementerianEnergi dan Sumber DayaMineral sebagai saranaoperasional komunikasiuntuk mendukungpencegahan danpemberantasan korupsisecara menyeluruh
2. Terlaksananya strategikomunikasi PBAKmelalui sosialisasi dankampanye budaya antikorupsi di lingkunganinternal/seluruh satkerKementerian Energi danSumber Daya Mineral
211 PelaksanaanStrategiKomunikasiPendidikan DanBudaya AntiKorupsi
LembagaKebijakanPengadaanBarang/JasaPemerintah
KementerianKomunikasi danInformatika
Peningkatan sikap danperilaku anti korupsi parapenyelenggara dilingkungan internalLembaga KebijakanPengadaan Barang/JasaPemerintah
1. Tersusunnya dokumenstrakom Pendidikan danBudaya Anti KorupsiLembaga KebijakanPengadaan Barang/JasaPemerintah sebagaisarana operasionalkomunikasi untukmendukung pencegahandan pemberantasankorupsi secaramenyeluruh
2. Terlaksananya StrategiKomunikasi Pendidikandan Budaya Anti Korupsi
http://ngada.org hlm: 44/60
melalui sosialisasi dankampanye budaya antikorupsi di lingkunganinternal/seluruh satkerLembaga KebijakanPengadaan Barang/JasaPemerintah
212 PelaksanaanStrategiKomunikasiPendidikan DanBudaya AntiKorupsi
KementerianPendidikan danKebudayaan
KementerianKomunikasi danInformatika
Peningkatan sikap danperilaku anti korupsi parapenyelenggara dilingkungan internalKementerian Pendidikandan Kebudayaan
1. Tersusunnya dokumenstrakom Pendidikan danBudaya Anti KorupsiKementerian Pendidikandan Kebudayaan sebagaisarana operasionalkomunikasi untukmendukung pencegahandan pemberantasankorupsi secaramenyeluruh
2. Terlaksananya strategikomunikasi Pendidikandan Budaya Anti Korupsimelalui sosialisasi dankampanye budaya antikorupsi di lingkunganinternal/seluruh satkerKementerian Pendidikandan Kebudayaan
213 PelaksanaanStrategiKomunikasiPendidikan DanBudaya AntiKorupsi
SekjenOmbudsman RI
KementerianKomunikasi danInformatika
Peningkatan sikap danperilaku anti korupsi parapenyelenggara dilingkungan internalOmbudsman RI
1. Tersusunnya dokumenstrakom Pendidikan danBudaya Anti KorupsiOmbudsman RI sebagaisarana operasionalkomunikasi untukmendukung pencegahandan pemberantasankorupsi secaramenyeluruh
2. Terlaksananya strategikomunikasi Pendidikandan Budaya Anti Korupsimelalui sosialisasi dankampanye budaya antikorupsi di lingkunganinternal/seluruh satkerOmbudsman RI
214 PelaksanaanStrategiKomunikasiPendidikan DanBudaya AntiKorupsi
KementerianKehutanan
KementerianKomunikasi danInformatika
Peningkatan sikap danperilaku anti korupsi parapenyelenggara dilingkungan internalKementerian Kehutanan
1. Tersusunnya dokumenstrakom Pendidikan danBudaya Anti KorupsiKementerian Kehutanansebagai saranaoperasional komunikasiuntuk mendukungpencegahan danpemberantasan korupsisecara menyeluruh
2. Terlaksananya strategikomunikasi Pendidikandan Budaya Anti Korupsimelalui sosialisasi dankampanye budaya antikorupsi di lingkunganinternal/seluruh satkerKementerian Kehutanan
215 PelaksanaanStrategiKomunikasi
KementerianSekretariatNegara
KementerianKomunikasi danInformatika
Peningkatan sikap danperilaku anti korupsi parapenyelenggara di
1. Tersusunnya dokumenstrakom Pendidikan danBudaya Anti Korupsi
http://ngada.org hlm: 45/60
Pendidikan DanBudaya AntiKorupsi
lingkungan internalKementerian SekretariatNegara
Kementerian SekretariatNegara sebagai saranaoperasional komunikasiuntuk mendukungpencegahan danpemberantasan korupsisecara menyeluruh
2. Terlaksananya strategikomunikasi Pendidikandan Budaya Anti Korupsimelalui sosialisasi dankampanye budaya antikorupsi di lingkunganinternal/seluruh satkerKementerian SekretariatNegara
216 PelaksanaanStrategiKomunikasiPendidikan DanBudaya AntiKorupsi
Lembaga IlmuPengetahuanIndonesia
KementerianKomunikasi danInformatika
Peningkatan sikap danperilaku anti korupsi parapenyelenggara dilingkungan internalLembaga IlmuPengetahuan Indonesia
1. Tersusunnya dokumenstrakom Pendidikan danBudaya Anti KorupsiLembaga IlmuPengetahuan Indonesiasebagai saranaoperasional komunikasiuntuk mendukungpencegahan danpemberantasan korupsisecara menyeluruh
2. Terlaksananya strategikomunikasi Pendidikandan Budaya Anti Korupsimelalui sosialisasi dankampanye budaya antikorupsi di lingkunganinternal/seluruh satkerLembaga IlmuPengetahuan Indonesia
217 PelaksanaanStrategiKomunikasiPendidikan DanBudaya AntiKorupsi
BadanKepegawaianNegara
KementerianKomunikasi danInformatika
Peningkatan sikap danperilaku anti korupsi parapenyelenggara dilingkungan internal BadanKepegawaian Negara
1. Tersusunnya dokumenstrakom Pendidikan danBudaya Anti KorupsiBadan KepegawaianNegara sebagai saranaoperasional komunikasiuntuk mendukungpencegahan danpemberantasan korupsisecara menyeluruh
2. Terlaksananya strategikomunikasi Pendidikandan Budaya Anti Korupsimelalui sosialisasi dankampanye budaya antikorupsi di lingkunganinternal/seluruh satkerBadan KepegawaianNegara
218 PelaksanaanStrategiKomunikasiPendidikan DanBudaya AntiKorupsi
KementerianKeuangan
KementerianKomunikasi danInformatika
Peningkatan sikap danperilaku anti korupsi parapenyelenggara dilingkungan internalKementerian Keuangan
1. Tersusunnya dokumenstrakom Pendidikan danBudaya Anti KorupsiKementerian Keuangansebagai saranaoperasional komunikasiuntuk mendukungpencegahan danpemberantasan korupsisecara menyeluruh
http://ngada.org hlm: 46/60
2. Terlaksananya strategikomunikasi Pendidikandan Budaya Anti Korupsimelalui sosialisasi dankampanye budaya antikorupsi di lingkunganinternal/seluruh satkerKementerian Keuangan
219 PelaksanaanStrategiKomunikasiPendidikan DanBudaya AntiKorupsi
KementerianKesehatan
KementerianKomunikasi danInformatika
Peningkatan sikap danperilaku anti korupsi parapenyelenggara dilingkungan internalKementerian Kesehatan
1. Tersusunnya dokumenstrakom Pendidikan danBudaya Anti KorupsiKementerian Kesehatansebagai saranaoperasional komunikasiuntuk mendukungpencegahan danpemberantasan korupsisecara menyeluruh
2. Terlaksananya strategikomunikasi Pendidikandan Budaya Anti Korupsimelalui sosialisasi dankampanye budaya antikorupsi di lingkunganinternal/seluruh satkerKementerian Kesehatan
220 PelaksanaanStrategiKomunikasiPendidikan DanBudaya AntiKorupsi
KementerianPertanian
KementerianKomunikasi danInformatika
Peningkatan sikap danperilaku anti korupsi parapenyelenggara dilingkungan internalKementerian Pertanian
1. Tersusunnya dokumenstrakom Pendidikan danBudaya Anti KorupsiKementerian Pertaniansebagai saranaoperasional komunikasiuntuk mendukungpencegahan danpemberantasan korupsisecara menyeluruh
2. Terlaksananya strategikomunikasi Pendidikandan Budaya Anti Korupsimelalui sosialisasi dankampanye budaya antikorupsi di lingkunganinternal/seluruh satkerKementerian Pertanian
221 PelaksanaanStrategiKomunikasiPendidikan DanBudaya AntiKorupsi
SekretariatMahkamahAgung
KementerianKomunikasi danInformatika
Peningkatan sikap danperilaku anti korupsi parapenyelenggara dilingkungan internalMahkamah Agung sampaike seluruh tingkatpengadilan
1. Tersusunnya dokumenstrakom Pendidikan danBudaya Anti KorupsiMahkamah Agungsebagai saranaoperasional komunikasiuntuk mendukungpencegahan danpemberantasan korupsisecara menyeluruh
2. Terlaksananya strategikomunikasi Pendidikandan Budaya Anti Korupsimelalui sosialisasi dankampanye budaya antikorupsi di lingkunganinternal MahkamahAgung sampai ke seluruhtingkat pengadilan
222 PelaksanaanStrategiKomunikasi
KementerianKelautan danPerikanan
KementerianKomunikasi danInformatika
Peningkatan sikap danperilaku anti korupsi parapenyelenggara di
1. Tersusunnya dokumenstrakom Pendidikan danBudaya Anti Korupsi
http://ngada.org hlm: 47/60
Pendidikan DanBudaya AntiKorupsi
lingkungan internalKementerian Kelautan danPerikanan
Kementerian Kelautandan Perikanan sebagaisarana operasionalkomunikasi untukmendukung pencegahandan pemberantasankorupsi secaramenyeluruh
2. Terlaksananya strategikomunikasi Pendidikandan Budaya Anti Korupsimelalui sosialisasi dankampanye budaya antikorupsi di lingkunganinternal/seluruh satkerKementerian Kelautandan Perikanan
223 PelaksanaanStrategiKomunikasiPendidikan DanBudaya AntiKorupsi
LembagaKetahananNasional RI
KementerianKomunikasi danInformatika
Peningkatan sikap danperilaku anti korupsi parapenyelenggara dilingkungan internalLembaga KetahananNasional RI
1. Tersusunnya dokumenstrakom Pendidikan danBudaya Anti KorupsiLembaga KetahananNasional RI sebagaisarana operasionalkomunikasi untukmendukung pencegahandan pemberantasankorupsi secaramenyeluruh
2. Terlaksananya strategikomunikasi Pendidikandan Budaya Anti Korupsimelalui sosialisasi dankampanye budaya antikorupsi di lingkunganinternal/seluruh satkerLembaga KetahananNasional RI
224 PelaksanaanStrategiKomunikasiPendidikan DanBudaya AntiKorupsi
SekretariatKabinet
KementerianKomunikasi danInformatika
Peningkatan sikap danperilaku anti korupsi parapenyelenggara dilingkungan internalSekretariat Kabinet
1. Tersusunnya dokumenstrakom Pendidikan danBudaya Anti KorupsiSekretariat Kabinetsebagai saranaoperasional komunikasiuntuk mendukungpencegahan danpemberantasan korupsisecara menyeluruh
2. Terlaksananya strategikomunikasi Pendidikandan Budaya Anti Korupsimelalui sosialisasi dankampanye budaya antikorupsi di lingkunganinternal/seluruh satkerSekretariat Kabinet
225 PelaksanaanStrategiKomunikasiPendidikan DanBudaya AntiKorupsi
LembagaAdministrasiNegara
KementerianKomunikasi danInformatika
Peningkatan sikap danperilaku anti korupsi parapenyelenggara dilingkungan internal LAN
1. Tersusunnya dokumenstrakom Pendidikan danBudaya Anti KorupsiLembaga AdministrasiNegara sebagai saranaoperasional komunikasiuntuk mendukungpencegahan danpemberantasan korupsisecara menyeluruh
http://ngada.org hlm: 48/60
2. Terlaksananya strategikomunikasi Pendidikandan Budaya Anti Korupsimelalui sosialisasi dankampanye budaya antikorupsi di lingkunganinternal/seluruh satkerLembaga AdministrasiNegara
226 PelaksanaanStrategiKomunikasiPendidikan DanBudaya AntiKorupsi
PusatPelaporan danAnalisisTransaksiKeuangan
KementerianKomunikasi danInformatika
Peningkatan sikap danperilaku anti korupsi parapenyelenggara dilingkungan internal PusatPelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan
1. Tersusunnya dokumenstrakom Pendidikan danBudaya Anti KorupsiPusat Pelaporan danAnalisis Tran- saksiKeuangan sebagaisarana operasionalkomunikasi untukmendukung pencegahandan pemberantasankorupsi secaramenyeluruh
2. Terlaksananya strategikomunikasi Pendidikandan Budaya Anti Korupsimelalui sosialisasi dankampanye budaya antikorupsi di lingkunganinternal/seluruh satkerPusat Pelaporan danAnalisis TransaksiKeuangan
227 PelaksanaanStrategiKomunikasiPendidikan DanBudaya AntiKorupsi
KementerianPendayagunaanAparaturNegara DanReformasiBirokrasi
KementerianKomunikasi danInformatika
Peningkatan sikap danperilaku anti korupsi parapenyelenggara dilingkungan internalKementerianPendayagunaan AparaturNegara Dan ReformasiBirokrasi
1. Tersusunnya dokumenstrakom Pendidikan danBudaya Anti KorupsiKementerianPendayagunaan AparaturNegara Dan ReformasiBirokrasi sebagai saranaoperasional komunikasiuntuk mendukungpencegahan danpemberantasan korupsisecara menyeluruh
2. Terlaksananya strategikomunikasi Pendidikandan Budaya Anti Korupsimelalui sosialisasi dankampanye budaya antikorupsi di lingkunganinternal/seluruh satkerKementerianPendayagunaan AparaturNegara Dan ReformasiBirokrasi
228 PelaksanaanstrategikomunikasiPendidikan DanBudaya AntiKorupsi
KementerianHukum danHAM
KementerianKomunikasi danInformatika
Peningkatan sikap danperilaku anti korupsi parapenyelenggara dilingkungan internalKementerian Hukum danHAM
1. Tersusunnya dokumenstrakom Pendidikan danBudaya Anti KorupsiKementerian Hukum danHAM sebagai saranaoperasional komunikasiuntuk mendukungpencegahan danpemberantasan korupsisecara menyeluruh
2. Terlaksananya strategikomunikasi Pendidikan
http://ngada.org hlm: 49/60
dan Budaya Anti Korupsimelalui sosialisasi dankampanye budaya antikorupsi di lingkunganinternal/seluruh satkerKementerian Hukum danHAM
229 PelaksanaanstrategikomunikasiPendidikan DanBudaya AntiKorupsi
KementerianSosial
KementerianKomunikasi danInformatika
Peningkatan sikap danperilaku anti korupsi parapenyelenggara dilingkungan internalKementerian Sosial
1. Tersusunnya dokumenstrakom Pendidikan danBudaya Anti KorupsiKementerian Sosialsebagai saranaoperasional komunikasiuntuk mendukungpencegahan danpemberantasan korupsisecara menyeluruh
2. Terlaksananya strategikomunikasi Pendidikandan Budaya Anti Korupsimelalui sosialisasi dankampanye budaya antikorupsi di lingkunganinternal/seluruh satkerKementerian Sosial
230 PelaksanaanstrategikomunikasiPendidikan DanBudaya AntiKorupsi
KementerianPariwisata danEkonomi Kreatif
KementerianKomunikasi danInformatika
Peningkatan sikap danperilaku anti korupsi parapenyelenggara dilingkungan internalKementerian Pariwisatadan Ekonomi Kreatif
1. Tersusunnya dokumenstrakom Pendidikan danBudaya Anti KorupsiKementerian Pariwisatadan Ekonomi Kreatifsebagai saranaoperasional komunikasiuntuk mendukungpencegahan danpemberantasan korupsisecara menyeluruh
2. Terlaksananya strategikomunikasi Pendidikandan Budaya Anti Korupsimelalui sosialisasi dankampanye budaya antikorupsi di lingkunganinternal/seluruh satkerKementerian Pariwisatadan Ekonomi Kreatif
231 PelaksanaanstrategikomunikasiPendidikan DanBudaya AntiKorupsi
KementerianPembangunanDaerahTertinggal
KementerianKomunikasi danInformatika
Peningkatan sikap danperilaku anti korupsi parapenyelenggara dilingkungan internalKementerianPembangunan DaerahTertinggal
1. Tersusunnya dokumenstrakom Pendidikan danBudaya Anti KorupsiKementerianPembangunan DaerahTertinggal sebagaisarana operasionalkomunikasi untukmendukung pencegahandan pemberantasankorupsi secaramenyeluruh
2. Terlaksananya strategikomunikasi Pendidikandan Budaya Anti Korupsimelalui sosialisasi dankampanye budaya antikorupsi di lingkunganinternal/seluruh satkerKementerian
http://ngada.org hlm: 50/60
Pembangunan DaerahTertinggal
232 PelaksanaanstrategikomunikasiPendidikan DanBudaya AntiKorupsi
KementerianKoordinatorbidang Politik,Hukum danKeamanan
KementerianKomunikasi danInformatika
Peningkatan sikap danperilaku anti korupsi parapenyelenggara dilingkungan internalKementerian Koordinatorbidang Politik, Hukum danKeamanan
1. Tersusunnya dokumenstrakom Pendidikan danBudaya Anti KorupsiKementerian Koordinatorbidang Politik, Hukumdan Keamanan sebagaisarana operasionalkomunikasi untukmendukung pencegahandan pemberantasankorupsi secaramenyeluruh
2. Terlaksananya strategikomunikasi Pendidikandan Budaya Anti Korupsimelalui sosialisasi dankampanye budaya antikorupsi di lingkunganinternal/seluruh satkerKementerian Koordinatorbidang Politik, Hukumdan Keamanan
233 PelaksanaanstrategikomunikasiPendidikan DanBudaya AntiKorupsi
DewanKetahananNasional
KementerianKomunikasi danInformatika
Peningkatan sikap danperilaku anti korupsi parapenyelenggara dilingkungan internal DewanKetahanan Nasional
1. Tersusunnya dokumenstrakom Pendidikan danBudaya Anti KorupsiDewan KetahananNasional sebagai saranaoperasional komunikasiuntuk mendukungpencegahan danpemberantasan korupsisecara menyeluruh
2. Terlaksananya strategikomunikasi Pendidikandan Budaya Anti Korupsimelalui sosialisasi dankampanye budaya antikorupsi di lingkunganinternal/seluruh satkerDewan KetahananNasional
234 PelaksanaanstrategikomunikasiPendidikan DanBudaya AntiKorupsi
Bappenas KementerianKomunikasi danInformatika
Peningkatan sikap danperilaku anti korupsi parapenyelenggara dilingkungan internalBappenas
1. Tersusunnya dokumenstrakom Pendidikan danBudaya Anti KorupsiBappenas sebagaisarana operasionalkomunikasi untukmendukung pencegahandan pemberantasankorupsi secaramenyeluruh
2. Terlaksananya strategikomunikasi Pendidikandan Budaya Anti Korupsimelalui sosialisasi dankampanye budaya antikorupsi di lingkunganinternal Bappenas
235 PelaksanaanstrategikomunikasiPendidikan DanBudaya AntiKorupsi
KementerianLingkunganHidup
KementerianKomunikasi danInformatika
Peningkatan sikap danperilaku anti korupsi parapenyelenggara dilingkungan internalKementerian LingkunganHidup
1. Tersusunnya dokumenstrakom Pendidikan DanBudaya Anti KorupsiKementerian LingkunganHidup sebagai saranaoperasional komunikasi
http://ngada.org hlm: 51/60
untuk mendukungpencegahan danpemberantasan korupsisecara menyeluruh
2. Terlaksananya strategikomunikasi Pendidikandan Budaya Anti Korupsimelalui sosialisasi dankampanye budaya antikorupsi di lingkunganinternal/seluruh satkerKementerian LingkunganHidup
236 PelaksanaanstrategikomunikasiPendidikan DanBudaya AntiKorupsi
KementerianPerhubungan
KementerianKomunikasi danInformatika
Peningkatan sikap danperilaku anti korupsi parapenyelenggara dilingkungan internalKementerian Perhubungan
1. Tersusunnya dokumenstrakom Pendidikan danBudaya Anti KorupsiKementerianPerhubungan sebagaisarana operasionalkomunikasi untukmendukung pencegahandan pemberantasankorupsi secaramenyeluruh
2. Terlaksananya strategikomunikasi Pendidikandan Budaya Anti Korupsimelalui sosialisasi dankampanye budaya antikorupsi di lingkunganinternal/seluruh satkerKementerianPerhubungan
237 PelaksanaanstrategikomunikasiPendidikan DanBudaya AntiKorupsi
KementerianPerdagangan
KementerianKomunikasi danInformatika
Peningkatan sikap danperilaku anti korupsi parapenyelenggara dilingkungan internalKementerian Perdagangan
1. Tersusunnya dokumenstrakom Pendidikan danBudaya Anti KorupsiKementerianPerdagangan sebagaisarana operasionalkomunikasi untukmendukung pencegahandan pemberantasankorupsi secaramenyeluruh
2. Terlaksananya strategikomunikasi Pendidikandan Budaya Anti Korupsimelalui sosialisasi dankampanye budaya antikorupsi di lingkunganinternal/seluruh satkerKementerianPerdagangan
238 PelaksanaanStrategiKomunikasiPendidikan danBudaya AntiKorupsi
KementerianPemberdayaanPerempuan danPerlindunganAnak
KementerianKomunikasi danInformatika
Peningkatan sikap danperilaku anti korupsi parapenyelenggara dilingkungan internalKementerianPemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak
1. Tersusunnya dokumenstrakom Pendidikan danBudaya Anti KorupsiKementerianPemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anaksebagai saranaoperasional komunikasiuntuk mendukungpencegahan danpemberantasan korupsisecara menyeluruh
http://ngada.org hlm: 52/60
2. Terlaksananya strategikomunikasi Pendidikandan Budaya Anti Korupsimelalui sosialisasi dankampanye budaya antikorupsi di lingkunganinternal/seluruh satkerKementerianPemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak
239 PelaksanaanStrategiKomunikasiPendidikan DanBudaya AntiKorupsi
BadanPertanahanNasional
KementerianKomunikasi danInformatika
Peningkatan sikap danperilaku anti korupsi parapenyelenggara dilingkungan internal BadanPertanahan Nasional
1. Tersusunnya dokumenstrakom Pendidikan danBudaya Anti KorupsiBadan PertanahanNasional sebagai saranaoperasional komunikasiuntuk mendukungpencegahan danpemberantasan korupsisecara menyeluruh
2. Terlaksananya strategikomunikasi Pendidikandan Budaya Anti Korupsimelalui sosialisasi dankampanye budaya antikorupsi di lingkunganinternal/seluruh satkerBadan PertanahanNasional
240 PelaksanaanStrategiKomunikasiPendidikan DanBudaya AntiKorupsi
KementerianDalam Negeri
KementerianKomunikasi danInformatika
Peningkatan sikap danperilaku anti korupsi parapenyelenggara dilingkungan internalKementerian DalamNegeri
1. Tersusunnya dokumenstrakom Pendidikan danBudaya Anti KorupsiKementerian DalamNegeri sebagai saranaoperasional komunikasiuntuk mendukungpencegahan danpemberantasan korupsisecara menyeluruh
2. Terlaksananya strategikomunikasi Pendidikandan Budaya Anti Korupsimelalui sosialisasi dankampanye budaya antikorupsi di lingkunganinternal/seluruh satkerKementerian DalamNegeri
241 PelaksanaanStrategiKomunikasiPendidikan DanBudaya AntiKorupsi
KementerianRiset danTeknologi
KementerianKomunikasi danInformatika
Peningkatan sikap danperilaku anti korupsi parapenyelenggara dilingkungan internalKementerian Riset danTeknologi
1. Tersusunnya dokumenstrakom Pendidikan danBudaya Anti KorupsiKementerian Riset danTeknologi sebagai saranaoperasional komunikasiuntuk mendukungpencegahan danpemberantasan korupsisecara menyeluruh
2. Terlaksananya strategikomunikasi Pendidikandan Budaya Anti Korupsimelalui sosialisasi dankampanye budaya antikorupsi di lingkunganinternal/seluruh satker
http://ngada.org hlm: 53/60
Kementerian Riset danTeknologi
242 PelaksanaanStrategiKomunikasiPendidikan DanBudaya AntiKorupsi
SekjenMahkamahKonstitusi
KementerianKomunikasi danInformatika
Peningkatan sikap danperilaku anti korupsi parapenyelenggara dilingkungan internalMahkamah Konstitusi
1. Tersusunnya dokumenstrakom Pendidikan danBudaya Anti KorupsiMahkamah Konstitusisebagai saranaoperasional komunikasiuntuk mendukungpencegahan danpemberantasan korupsisecara menyeluruh
2. Terlaksananya strategikomunikasi Pendidikandan Budaya Anti Korupsimelalui sosialisasi dankampanye budaya antikorupsi di lingkunganinternal/seluruh satkerMahkamah Konstitusi
243 PelaksanaanStrategiKomunikasiPendidikan DanBudaya AntiKorupsi
KementerianPertahanan
KementerianKomunikasi danInformatika
Peningkatan sikap danperilaku anti korupsi parapenyelenggara dilingkungan internalKementerian Pertahanan
1. Tersusunnya dokumenstrakom Pendidikan danBudaya Anti KorupsiKementerian Pertahanansebagai saranaoperasional komunikasiuntuk mendukungpencegahan danpemberantasan korupsisecara menyeluruh
2. Terlaksananya strategikomunikasi Pendidikandan Budaya Anti Korupsimelalui sosialisasi dankampanye budaya antikorupsi di lingkunganinternal/seluruh satkerKementerian Pertahanan
244 PelaksanaanStrategiKomunikasiPendidikan DanBudaya AntiKorupsi
Badan PusatStatistik
KementerianKomunikasi danInformatika
Peningkatan sikap danperilaku anti korupsi parapenyelenggara dilingkungan internal BadanPusat Statistik
1. Tersusunnya dokumenstrakom Pendidikan danBudaya Anti KorupsiBadan Pusat Statistiksebagai saranaoperasional komunikasiuntuk mendukungpencegahan danpemberantasan korupsisecara menyeluruh
2. Terlaksananya strategikomunikasi Pendidikandan Budaya Anti Korupsimelalui sosialisasi dankampanye budaya antikorupsi di lingkunganinternal/seluruh satkerBadan Pusat Statistik
245 PelaksanaanStrategiKomunikasiPendidikan DanBudaya AntiKorupsi
BadanPengawasanKeuangan danPembangunan
KementerianKomunikasi danInformatika
Peningkatan sikap danperilaku anti korupsi parapenyelenggara dilingkungan internal BadanPengawasan Keuangandan Pembangunan
1. Tersusunnya dokumenstrakom Pendidikan danBudaya Anti KorupsiBadan PengawasanKeuangan danPembangunan sebagaisarana operasionalkomunikasi untukmendukung pencegahandan pemberantasan
http://ngada.org hlm: 54/60
korupsi secaramenyeluruh
2. Terlaksananya strategikomunikasi Pendidikandan Budaya Anti Korupsimelalui sosialisasi dankampanye budaya antikorupsi di lingkunganinternal/seluruh satkerBadan PengawasanKeuangan danPembangunan
246 PelaksanaanStrategiKomunikasiPendidikan DanBudaya AntiKorupsi
KementerianPerindustrian
KementerianKomunikasi danInformatika
Peningkatan sikap danperilaku anti korupsi parapenyelenggara dilingkungan internalKementerian Perindustrian
1. Tersusunnya dokumenstrakom Pendidikan danBudaya Anti KorupsiKementerianPerindustrian sebagaisarana operasionalkomunikasi untukmendukung pencegahandan pemberantasankorupsi secaramenyeluruh
2. Terlaksananya strategikomunikasi Pendidikandan Budaya Anti Korupsimelalui sosialisasi dankampanye budaya antikorupsi di lingkunganinternal/seluruh satkerKementerianPerindustrian
247 PelaksanaanStrategiKomunikasiPendidikan DanBudaya AntiKorupsi
KementerianLuar Negeri
KementerianKomunikasi danInformatika
Peningkatan sikap danperilaku anti korupsi parapenyelenggara dilingkungan internalKementerian Luar Negeri
1. Tersusunnya dokumenstrakom Pendidikan danBudaya Anti KorupsiKementerian Luar Negerisebagai saranaoperasional komunikasiuntuk mendukungpencegahan danpemberantasan korupsisecara menyeluruh
2. Terlaksananya strategikomunikasi Pendidikandan Budaya Anti Korupsimelalui sosialisasi dankampanye budaya antikorupsi di lingkunganinternal/seluruh satkerKementerian Luar Negeri
248 PelaksanaanStrategiKomunikasiPendidikan DanBudaya AntiKorupsi
Sekjen KomisiPemberantasanKorupsi
KementerianKomunikasi danInformatika
Peningkatan sikap danperilaku anti korupsi parapenyelenggara dilingkungan internal KomisiPemberantasan Korupsi
1. Tersusunnya dokumenstrakom Pendidikan danBudaya Anti KorupsiKomisi PemberantasanKorupsi sebagai saranaoperasional komunikasiuntuk mendukungpencegahan danpemberantasan korupsisecara menyeluruh
2. Terlaksananya strategikomunikasi Pendidikandan Budaya Anti Korupsimelalui sosialisasi dankampanye budaya antikorupsi di lingkungan
http://ngada.org hlm: 55/60
internal/seluruh satkerKomisi PemberantasanKorupsi
249 Penyusunan dansosialisasiPedomanPenyusunanStrakomPendidikan DanBudaya AntiKorupsi
KementerianKomunikasi danInformatika
Sekjen KomisiPemberantasanKorupsi, SekjenOmbudsman RI,KementerianPendayagunaanAparatur Negaradan ReformasiBirokrasi,KementerianHukum danHAM
1. Tersusunnya PedomanPenyusunan StrakomPBAK 2.TersosialisasikannyaPedoman PenyusunanStrakom PBAK dilingkungan Kementerian/Lembaga dan PemerintahDaerah
1. Disahkannya Pedomanpenyusunan StrakomPendidikan dan BudayaAnti Korupsi sebagaidokumen resmiKementerian Komunikasidan Informatika
2. Terlaksananyasosialisasi PedomanPenyusunan StrakomPendidikan dan BudayaAnti Korupsi di tingkatPusat dan Provinsi
250 Penyusunan danpelaksanaanStrakomPendidikan DanBudaya AntiKorupsi Kominfo
KementerianKomunikasi danInformatika
Sekjen KomisiPemberantasanKorupsi, SekjenOmbudsman RI,KementerianPendayagunaanAparatur Negaradan ReformasiBirokrasi,KementerianHukum danHAM
Tersusun danterlaksananya StrakomPendidikan Dan BudayaAnti Korupsi KementerianKomunikasi danInformatika
1. Disahkannya StrakomPendidikan dan BudayaAnti Korupsi KementerianKomunikasi danInformatika sebagaidokumen resmi
2. DilaksanakannyaStrakom Pendidikan danBudaya Anti KorupsiKementerian Komunikasidan Informatika
251 PelaksanaanStrategiKomunikasiPendidikan DanBudaya AntiKorupsi
KepolisianNegara RI
KementerianKomunikasi danInformatika
Peningkatan sikap danperilaku anti korupsi parapenyelenggara dilingkungan internalKepolisian Negara RI
1. Tersusunnya dokumenstrakom Pendidikan danBudaya Anti KorupsiKepolisian Negara RIsebagai saranaoperasional komunikasiuntuk mendukungpencegahan danpemberantasan korupsisecara menyeluruh
2. Terlaksananya strategikomunikasi Pendidikandan Budaya Anti Korupsimelalui sosialisasi dankampanye budaya antikorupsi di lingkunganinternal/seluruh satkerKepolisian Negara RI
252 PelaksanaanStrategiKomunikasiPendidikan DanBudaya AntiKorupsi
KementerianPemuda danOlahraga
KementerianKomunikasi danInformatika
Peningkatan sikap danperilaku anti korupsi parapenyelenggara dilingkungan internalKementerian Pemuda danOlahraga
1. Tersusunnya dokumenstrakom Pendidikan danBudaya Anti KorupsiKementerian Pemudadan Olahraga sebagaisarana operasionalkomunikasi untukmendukung pencegahandan pemberantasankorupsi secaramenyeluruh
2. Terlaksananya strategikomunikasi Pendidikandan Budaya Anti Korupsimelalui sosialisasi dankampanye budaya antikorupsi di lingkunganinternal/seluruh satkerKementerian Pemudadan Olahraga
http://ngada.org hlm: 56/60
253 PelaksanaanStrategiKomunikasiPendidikan DanBudaya AntiKorupsi
Sekjen KomisiYudisial
KementerianKomunikasi danInformatika
Peningkatan sikap danperilaku anti korupsi parapenyelenggara dilingkungan internal KomisiYudisial
1. Tersusunnya dokumenstrakom Pendidikan danBudaya Anti KorupsiKomisi Yudisial sebagaisarana operasionalkomunikasi untukmendukung pencegahandan pemberantasankorupsi secaramenyeluruh
2. Terlaksananya strategikomunikasi Pendidikandan Budaya Anti Korupsimelalui sosialisasi dankampanye budaya antikorupsi di lingkunganinternal/seluruh satkerKomisi Yudisial
254 PelaksanaanStrategiKomunikasiPendidikan DanBudaya AntiKorupsi
KementerianTenaga KerjadanTransmigrasi
KementerianKomunikasi danInformatika
Peningkatan sikap danperilaku anti korupsi parapenyelenggara dilingkungan internalKementerian Tenaga Kerjadan Transmigrasi
1. Tersusunnya dokumenstrakom Pendidikan danBudaya Anti KorupsiKementerian TenagaKerja dan Transmigrasisebagai saranaoperasional komunikasiuntuk mendukungpencegahan danpemberantasan korupsisecara menyeluruh
2. Terlaksananya strategikomunikasi Pendidikandan Budaya Anti Korupsimelalui sosialisasi dankampanye budaya antikorupsi di lingkunganinternal/seluruh satkerKementerian TenagaKerja dan Transmigrasi
255 PelaksanaanStrategiKomunikasiPendidikan DanBudaya AntiKorupsi
KementerianBadan UsahaMilik Negara
KementerianKomunikasi danInformatika
Peningkatan sikap danperilaku anti korupsi parapenyelenggara dilingkungan internalKementerian BadanUsaha Milik Negara
1. Tersusunnya dokumenstrakom Pendidikan danBudaya Anti KorupsiKementerian BadanUsaha Milik Negarasebagai saranaoperasional komunikasiuntuk mendukungpencegahan danpemberantasan korupsisecara menyeluruh
2. Terlaksananya strategikomunikasi Pendidikandan Budaya Anti Korupsimelalui sosialisasi dankampanye budaya antikorupsi di lingkunganinternal/seluruh satkerKementerian BadanUsaha Milik Negara
256 PelaksanaanStrategiKomunikasiPendidikan DanBudaya AntiKorupsi
Kejaksaan RI KementerianKomunikasi danInformatika
Peningkatan sikap danperilaku anti korupsi parapenyelenggara dilingkungan internalKejaksaan RI
1. Tersusunnya dokumenstrakom Pendidikan danBudaya Anti KorupsiKejaksaan RI sebagaisarana operasionalkomunikasi untukmendukung pencegahandan pemberantasan
http://ngada.org hlm: 57/60
korupsi secaramenyeluruh
2. Terlaksananya strategikomunikasi Pendidikandan Budaya Anti Korupsimelalui sosialisasi dankampanye budaya antikorupsi di lingkunganinternal/seluruh satkerKejaksaan RI
257 PelaksanaanStrategiKomunikasiPendidikan DanBudaya AntiKorupsi
KementerianPekerjaanUmum
KementerianKomunikasi danInformatika
Peningkatan sikap danperilaku anti korupsi parapenyelenggara dilingkungan internalKementerian PekerjaanUmum
1. Tersusunnya dokumenstrakom Pendidikan danBudaya Anti KorupsiKementerian PekerjaanUmum sebagai saranaoperasional komunikasiuntuk mendukungpencegahan danpemberantasan korupsisecara menyeluruh
2. Terlaksananya strategikomunikasi Pendidikandan Budaya Anti Korupsimelalui sosialisasi dankampanye budaya antikorupsi di lingkunganinternal/seluruh satkerKementerian PekerjaanUmum
258 PelaksanaanStrategiKomunikasiPendidikan DanBudaya AntiKorupsi
KementerianAgama
KementerianKomunikasi danInformatika
Peningkatan sikap danperilaku anti korupsi parapenyelenggara dilingkungan internalKementerian Agama
1. Tersusunnya dokumenstrakom Pendidikan danBudaya Anti KorupsiKementerian Agamasebagai saranaoperasional komunikasiuntuk mendukungpencegahan danpemberantasan korupsisecara menyeluruh
2. Terlaksananya strategikomunikasi PendidikanDan Budaya Anti Korupsimelalui sosialisasi dankampanye budaya antikorupsi di lingkunganinternal/seluruh satkerKementerian Agama
Menggalang Kerja Sama Dengan Media Dalam Mengembangkan Nilai Anti Korupsi Dan Karakter Berintegritas,Termasuk Melalui Berbagai Media Kreatif
259 Forum Editor'sMeeting untukmembicarakanperkembangannilai-nilai antikorupsi dankarakterberintegritas diindonesia
KementerianKomunikasi danInformatika
WartawanMedia, SekjenKomisiPemberantasanKorupsi,KementerianPendayagunaanAparatur Negaradan ReformasiBirokrasi, Non-GovernmentalOrganization,Civil SocietyOrganizationdan CommunityBasedOrganization di
Terbentuknya forumEditor's Meeting tentangnilai anti korupsi dankarakter berintegritas
Terlaksananya forumEditor's Meeting secara rutin
http://ngada.org hlm: 58/60
bidang antikorupsi
Keterpaduan Manajemen Kampanye Anti Korupsi (Penyebarluasan Jejaring AC Forum/TOT Penyusunan RencanaAksi Daerah Pemberantasan Korupsi, Koordinasi Anggaran Untuk Kebutuhan Kampanye)
260 Sinkronisasi,Koordinasi, danSinergitasKampanye AntiKorupsi
KementerianKomunikasi danInformatika
HumasKementerian/Lembaga,HumasPemerintahDaerah, HumasBadan UsahaMilik Negara/Daerah, HumasPerguruanTinggi Negeri,BadanKoordinasikehumasanPemerintah/Daerah
1. Tersusunnya SuratKeputusan Bersama(SKB) antaraKementerianKomunikasi danInformatika, KomisiPemberantasanKorupsi, KementerianDalam Negeri,KementerianPendayagunaanAparatur Negara danReformasi Birokrasi,Kementerian BadanUsaha Milik Negara
2. Terlaksananyakegiatan Sinkronisasi,Koordinasi, danSinergitas KampanyeAnti Korupsi secararutin
1. Terlaksananya kegiatanyang dimuat dalam SKB
2. Terlaksananyapenyebarluasan jejaring-Forum Anti Korupsi/Training of Trainers
3. Tersusunnya RencanaAksi DaerahPemberantasan Korupsisub kegiatan Pendidikandan Budaya Anti Korupsi
4. Terlaksananyakoordinasi anggaranuntuk kebutuhankampanye anti korupsi
Publikasi Dan Sosialisasi Hasil-Hasil Masukan Masyarakat Kepada Publik oleh K/L Atau Pemda Terkait261 Peningkatan
pelayananinformasi publikdan sosialisasiketerbukaaninformasi publikdi lingkunganKementerianPekerjaan Umum
KementerianPekerjaanUmum
KementerianPendayagunaanAparatur Negaradan ReformasiBirokrasi,KementerianKomunikasi danInformatika,PejabatPengelolaInformasi danDokumentasi(PPID) padaKementerian/Lembaga danKomisiInformasi Pusat(KIP)
Entisitas hasil masukanmasyarakat yangdipublikasikan danpermohonan informasimasyarakat terlayani sertasosialisasi keterbukaaninformasi publik
1. Realisasi permohonaninformasi masyarakatterlayani dan hasilmasukan masyarakatyang dipublikasikanmelalui websiteKementerian PekerjaanUmum sejumah = 100 %
2. Realisasi sosialisasiketerbukaan informasipublik di 2 kota (wilayahBarat dan WilayahTimur)
Memperluas Ruang Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Dengan MelaksanakanDiseminasi Anti Korupsi Oleh Masyarakat (CSO, NGO, CBO)
262 Memfasilitasikegiatanmasyarakatdalam upayapemberantasankorupsi melaluidiseminasi antikorupsi
KementerianKomunikasi danInformatika
Mitra strategis(Non-GovernmentalOrganization,Civil SocietyOrganization,CommunityBasedOrganization)
Terlaksananya fasilitasiaktivitas masyarakatdalam upayapemberantasan korupsimelalui diseminasi antikorupsi
Terlaksananya DialogPublik, pameran, lomba ,aksi teatrikal, aksi simpatik,festival, kenduri wargabertemakan anti korupsi,bersama Non-GovernmentalOrganization, Civil SocietyOrganization, CommunityBased Organization
VI STRATEGI MEKANISME PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBERANTASAN KORUPSI Memperluas Dan Mempermudah Akses Informasi Berbagai Upaya Dalam Rangka Proses PPK Dari Masing-
Masing K/L263 Peningkatan
pelaporanStranas PPKmelalui websiteKementerianPekerjaan Umum/situs InspektoratJenderal
KementerianPekerjaanUmum
Bappenas Entisitas pelaporanStranas PPK yangditayangkan melaluiwebsite KementerianPekerjaan Umum/situsInspektorat JenderalKementerian PekerjaanUmum
Realisasi Laporan StranasPPK yang ditayangkanmelalui websiteKementerian PekerjaanUmum/situs InspektoratJenderal KementerianPekerjaan Umum 100 %
http://ngada.org hlm: 59/60
KementerianPekerjaan Umum
Penyusunan Mekanisme Kerja Para Pihak Untuk Mendukung Pelaporan Dan Publikasi PPK Nasional264 Penyusunan
laporanpelaksanaanimplementasiKonvensi PBBAnti Korupsi 2003United NationsConventionAgainstCorruption(UNCAC)
KementerianLuar Negeri
KepolisianNegara RI,Kejaksaan RI,SekretariatMahkamahAgung, SekjenKomisiPemberantasanKorupsi,Kementerian/Lembaga terkait
Tersusunnya laporanmengenai implementasiUNCAC di Indonesia yangdisampaikan padaKonferensi Negara Pihakpada UNCAC danberbagai pertemuan antikorupsi internasionallainnya.
Laporan implementasiUNCAC di Indonesia yangdisampaikan padaKonferensi Negara Pihakpada UNCAC danpertemuan anti korupsiinternasional lainnya
Penyiapan Sarana Prasarana Pendukung Penyusunan Dan Publikasi Laporan PPK265 Peningkatan
kapasitashardware dalampublikasi laporanStranas PPKmelalui websiteKementerianPekerjaan Umum/situs InspektoratJenderalKementerianPekerjaan Umum
KementerianPekerjaanUmum
Bappenas Penambahan kapasitashardware untukmempublikasikan laporanStranas PPK melaluiwebsite KementerianPekerjaan Umum/situsInspektorat JenderalKementerian PekerjaanUmum
Realisasi Laporan PPK yangditayangkan melalui websiteKementerian PekerjaanUmum/situs InspektoratJenderal KementerianPekerjaan Umum dengandurasi penayangan setelahpelaporan akhir tahun 100%
© LDj - 2010 •
http://ngada.org hlm: 60/60