LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR : 8 TAHUN … › uploads › 2018 › 04 › LAMPIRAN-I-PER… · lampiran i : peraturan bupati bandung nomor : 8 tahun 2018 tanggal :

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR : 8 TAHUN 2018 TANGGAL : 22 Januari 2018

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PROGRAM SABILULUNGAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT RAKSA DESA DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN

ANGGARAN 2018.

DOKUMEN KEGIATAN UNTUK KECAMATAN

PENCAIRAN DANA KEGIATAN INFRASTRUKTUR DESA PADA

PROGRAM SABILULUNGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RAKSA DESA

TAHUN ANGGARAN 2018

DESA …………………..

KECAMATAN ………………

KABUPATEN BANDUNG

TAHUN 2018

23

Contoh Usulan Verifikasi

Soreang,..................................2018 Nomor : Kepada Yth. Sifat :Penting Bapak Ketua Tim Pembina Program PSPM Raksa Desa Lamp. :1( satu ) berkas Tingkat Kecamatan……….

Perihal : Usualan Verifikasi Di

…………………………..

Dengan Hormat,

Melalui Surat ini, kami atas nama masyarakat desa mengajukan usulan

Rencana kegiatan masyarakat di Desa………………yang merupakan pelaksana

dari Program PSPM Raksa Desa Tahun 2018, usulan kegiatan ini adalah

hasil dari musyawarah desa yang diadakan pada :

Hari/ Tanggal :

Tempat : Desa :

Kecamatan : Dan telah ditindaklanjuti agar sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan,

usulan yang kami ajukan agar dapat dilakukan proses verifikasi di tingkat

kecamatan sesuai mekanisme yang ditentukan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan

terima kasih.

Kepala Desa ..

Selaku

Penanggung Jawab TPKD

………………………….

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

KECAMATAN .................................

DESA .......................

Jln.Raya ……….. No. ….. Telp/Fax (022) …….. Kode Pos

………

24

Contoh Berita Acara Musyawarah

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

Pada hari ini ……………….. tanggal ………………… bulan …………….. tahun dua ribu

delapan belas bertempat di ………………………. telah dilaksanakan Musyawarah Desa

dengan hasil kegiatan sebagai berikut:

Materi Rapat :

1. Penetapan sasaran kegiatan yang akan dibiayai dari dana bantuan keuangan

Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa Tahun 2018;

2. Menyusun dan membahas rencana swadaya masyarakat dalam mendukung

kegiatan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa Tahun

2018;

3. Penetapan susunan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa ( PTPKD )

4. Penetapan susunan Tim Pelaksana Kegiatan Desa ( TPKD )

Setelah melalui proses pembahasan dan penyusunan, maka Keputusan Hasil

Rapat/Musyawarah Desa adalah sebagai berikut :

Sasaran kegiatan yang akan dibiayai dana bantuan keuangan Program Sabilulungan

Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa Tahun 2018, sebesar Rp.......................

dialokasikan untuk Kegiatan berupa :

No. Jenis Kegiatan Nilai Bantuan

Infrastruktur........................................ Rp. ..................,-

a. MCK ...... (contoh)

b dst........

Rp. ..................,-

Jumlah total Rp. ..................,-

Musyawarah Desa dihadiri Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengurus BPD,

Pengurus LKMD/LPMD, para Ketua RW dan Tokoh Masyarakat lainnya, sebanyak

……… orang, sebagaimana daftar hadir terlampir.

25

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

………….,…………………… 2018

Kepala Desa …………

……………………..

Notulen

………………………

Ketua LPMD

……………………..

Ketua BPD

…………………….

26

Contoh Daftar Hadir

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH

DESA. ……… KECAMATAN ………… KABUPATEN BANDUNG

HARI : …………………………

TANGGAL : …………………………

TEMPAT : …………………………

MATERI MUSYAWARAH :

1. Penetapan sasaran kegiatan yang akan dibiayai dari dana bantuan keuangan

Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa Tahun 2018;

2. Menyusun dan membahas rencana swadaya masyarakat dalam mendukung

kegiatan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa Tahun

2018;

3. Penetapan susunan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa ( PTPKD )

4. Penetapan susunan Tim Pelaksana Kegiatan Desa ( TPKD )

NO N A M A JABATAN TANDA TANGAN

1 2 3 4

1.

2.

3.

Dst

BPD LPMD KEPALA DESA

…………………………..

…………………………..

…………………………..

27

Contoh Nota Persetujuan BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA ……………………………………

KECAMATAN …………………………………… KABUPATEN BANDUNG

NOTA PERSETUJUAN BPD TERHADAP RENCANA KEGIATAN

DARI BANTUAN PROGRAM SABILULUNGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RAKSA

DESA TAHUN ANGGARAN 2018

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa ………Kecamatan …………….

Kabupaten Bandung, memperhatikan hasil Musyawarah Desa tanggal ….…..2018,

dengan ini menyetujui :

Kegiatan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa Tahun 2018,

yang meliputi :

No. Jenis Kegiatan Nilai Bantuan

Infrastruktur........................................ Rp. ..................,-

a. MCK ...... (contoh)

b. dst........

Rp. ..................,-

Jumlah total Rp. ..................,-

Nota Persetujuan ini selanjutnya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa : 1. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Sasaran Kegiatan yang akan dibiayai

dari Anggaran Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa

Tahun 2018;

2. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan PTPKD Program Sabilulungan

Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa;

3. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan TPKD Program Sabilulungan

Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa

……………………., ……………… 2018

Badan Permusyawaratan Desa …………………….

NO N A M A JABATAN TANDA TANGAN

1.

2.

3.

Dst

28

Contoh Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan PTPKD

KEPUTUSAN KEPALA DESA ………………………………..

NOMOR :

LAMPIRAN : 1 (SATU)

TENTANG

PEMBENTUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD)

BANTUAN KEUANGAN PROGRAM SABILULUNGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

RAKSA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

DESA…………………KECAMATAN……………………

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA……………………………………,

Menimbang : a. bahwa Program Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa khusus untuk kegiatan infrastruktur desa dimaksudkan untuk

mempercepat pencapaian peningkatan jumlah dan kualitas pembangunan Perdesaan melalui peran serta aktif masyarakat

dengan mendayagunakan sumberdaya lokal secara berkesinambungan ;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan

Keputusan Kepala Desa …………………...tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Bantuan Keuangan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat

Raksa Desa Tahun Anggaran 2018 Desa…………….... Kecamatan……….;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik

Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);


KECAMATAN ...........

DESA ........................

Jln. Raya ………. No. ….. Telp/Fax (022) ……….. Kode Pos ………

29

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik


5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa


9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten

Bandung Tahun 2014 Nomor 11);


tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);

16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata

Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 57);

30

17. Peraturan Bupati Bandung Nomor .. Tahun 2018, tanggal …

tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa di Wilayah

Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor .. );

18. Keputusan Bupati Bandung Nomor : …. tentang Penetapan Nama-

Nama Desa Dan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)

Bantuan Keuangan Program Sabilulungan Pemberdayaan

Masyarakat Raksa Desa Tahun Anggaran 2018 Desa……………....

Kecamatan………., dengan susunan keanggotaan dan Tugas

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : PTPKD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat

melaksanakan Kegiatan Infrastruktur Desa sebagaimana ditetapkan

dalam Berita Acara Musyawarah Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan Kegiatan Infrastruktur Desa tetap mengacu

pada pedoman dan peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana

mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ………. pada tanggal ………..

Kepala Desa …………..……

………………………………….

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Bandung; 2. Tim Pembina Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa

Tingkat Kabupaten Bandung;

3. Tim Pembina Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa Tingkat Kecamatan;

4. Ketua BPD …………

31

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : TANGGAL : TENTANG : PEMBENTUKAN PELAKSANA TEKNIS

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD) BANTUAN KEUANGAN PROGRAM SABILULUNGAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RAKSA DESA TAHUN ANGGARAN 2018 DESA

……... KECAMATAN……

A. Susunan Keanggotaan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)

Bantuan Keuangan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa

Tahun Anggaran 2018, Desa ……… Kecamatan ……. :

Penanggungjawab/

Pengguna Anggaran

: Kepala Desa

Koordinator : Sekretaris Desa

Bendahara : Bendahara Desa

Anggota/TimPelaksana

Kegiatan

: Para Kepala Seksi/Kaur sesuai dengan

bidang tugas di Desa.

B. Penanggungjawab/Pengguna Anggaran PTPKD Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas : a. Menyelenggarakan musyawarah di Desa yang membahas mengenai rencana

penggunaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa

yang kemudian disusun dalam suatu dokumen kegiatan.

b. Menetapkan kebijakan desa dalam pengelolaan Program Sabilulungan

Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa.

c. Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang PTPKD.

d. Menyusun dan menetapkan Sasaran Penggunaan Program Sabilulungan

Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa Tahun yang bersangkutan yang

dituangkan dalam Dokumen Program Sabilulungan Pemberdayaan

Masyarakat Raksa Desa.

e. Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukkan Bendahara Desa.

f. Kepala Desa bersama-sama bendahara desa membuka dan menandatangani

rekening atas nama Pemerintah Desa pada Bank yang ditunjuk.

g. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran

belanja kegiatan yang dibiayai dari Program Sabilulungan Pemberdayaan

Masyarakat Raksa Desa.

h. Melaporkan secara tertulis kepada Camat selaku Tim Pembina Tingkat

Kecamatan terhadap dana Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat

Raksa Desa yang telah ditransfer per-tahap pencairan pada rekening

pemerintah desa.

32

i. Mendorong, menggerakkan swadaya dan partisipasi masyarakat se-optimal

mungkin dalam Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa

Desa.

j. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dibiayai

dari Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa baik dari

aspek teknis, aspek keuangan, administrasi maupun aspek hukum.

k. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).

l. Menyampaikan laporan realisasi perkembangan fisik, pertanggungjawaban

keuangan desa serta laporan swadaya masyarakat kepada Tim Pendamping

Tingkat Kecamatan.

M. Menyampaikan laporan realisasi perkembangan fisik dan laporan swadaya

masyarakat kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.

N. Menyampaikan laporan pengelolaan Program Sabilulungan Pemberdayaan

Masyarakat Raksa Desa setiap akhir tahun yang merupakan bagian yang

tidak dapat dipisahkan dari dokumen :

(1) LPPDes Akhir Tahun Anggaran (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa) kepada Bupati melalui Camat;

(2) LKPJDes Akhir Tahun Anggaran (Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa) kepada BPD;

(3) ILPPDes (Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) kepada

Masyarakat.

C. Kordinator PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

a. Menyusun Raperdes APBDesa, Raperdes Perubahan APBDesa yang

diundangkan pada Lembaran Desa dan Berita Desa.

b. Menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan Program Sabilulungan

Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa dalam APBDesa.

c. Menyusun dan melaksanakan kebijakan desa dalam pengelolaan Program

Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa.

d. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan

Penggunaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa

Tahun yang bersangkutan.

e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dari para pelaksana teknis kegiatan di

desa.

f. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada Tim.

g. Menyusun laporan per-tahap atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh

Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa, laporan

pertanggungjawaban keuangan desa serta laporan swadaya masyarakat

kepada Penanggungjawab/Kepala Desa.

h. Membuat laporan pengelolaan Program Sabilulungan Pemberdayaan

Masyarakat Raksa Desa setiap akhir tahun yang merupakan bagian yang

tidak dapat dipisahkan dari dokumen LPPDes Akhir Tahun Anggaran,

LKPJDes Akhir Tahun Anggaran, LPPDes Akhir Masa Jabatan, LKPJDes Akhir

Masa Jabatan Kepala Desa dan ILPPDes.

D. Bendahara PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :

a. Membuka dan menandatangani rekening desa bersama Kepala Desa atas

nama Pemerintah Desa yang bersangkutan.

33

b. Membukukan penerimaan dan pengeluaran keuangan disertai dengan bukti-

bukti pendukung.

c. Melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.

d. Mencatat dan membukukan penerimaan Program Sabilulungan

Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa.

e. Memungut, mencatat dan menyetorkan pajak kepada Bank yang ditunjuk

berdasarkan tahapan pencairan.

f. Menyampaikan laporan keuangan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris

Desa.

E. Anggota PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :

a. Menyusun Daftar Rencana Kegiatan yang dibiayai dari Program Sabilulungan

Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa.

b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Daftar Rencana Kegiatan dan bidang

tugasnya.

c. Menggerakkan potensi swadaya masyarakat dan menyusun bukti

administrasinya.

d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggungjawab Tim

melalui Sekretaris Desa

Ditetapkan di ………. pada tanggal ………..


………………………………….

34

Contoh Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan TPKD

KEPUTUSAN KEPALA DESA ………………………………..

NOMOR :

LAMPIRAN : 1 (SATU)

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA (TPKD) BANTUAN KEUANGAN

KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PROGRAM SABILULUNGAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT RAKSA DESA TAHUN ANGGARAN 2018



KEPALA DESA……………………………………,

Menimbang : c. bahwa Program Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa khusus untuk kegiatan infrastruktur desa dimaksudkan untuk

mempercepat pencapaian peningkatan jumlah dan kualitas pembangunan Perdesaan melalui peran serta aktif masyarakat

dengan mendayagunakan sumberdaya lokal secara berkesinambungan ;

d. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan

Keputusan Kepala Desa …………………...tentang Pembentukan Tim Pelaksana kegiatan Desa (TPKD) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Program Sabilulungan Pemberdayaan

Masyarakat Raksa Desa Tahun Anggaran 2018 Desa…………….... Kecamatan……….;


Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik






DESA ........................


35

22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan


25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,


27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara


28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pembangunan Desa;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);


tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 11);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung

Tahun 2014 Nomor 20);

34. Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten

Bandung Tahun 2014 Nomor 57);

36

35. Peraturan Bupati Bandung Nomor .. Tahun 2018, tanggal …

tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa di Wilayah

Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor .. );

36. Keputusan Bupati Bandung Nomor : 412.5/Kep.257-DPMD/2017,

tanggal 04 April 2017 tentang Penetapan Nama-Nama Desa Dan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) Bantuan Keuangan

Kepada Pemerintah Desa Untuk Program Sabilulungan

Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa Tahun Anggaran 2018

Desa…………….... Kecamatan………., dengan susunan keanggotaan

dan Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : TPKD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat

melaksanakan Kegiatan Infrastruktur Desa sebagaimana ditetapkan

dalam Berita Acara Musyawarah Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan Kegiatan Infrastruktur Desa tetap mengacu

pada pedoman dan peraturan yang berlaku.


Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana

mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ……….

pada tanggal ………..


………………………………….


5. Bapak Bupati Bandung; 6. Tim Pembina Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa

Tingkat Kabupaten Bandung; 7. Tim Pembina Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa

Tingkat Kecamatan;

8. Ketua BPD …………

37

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR : TANGGAL :

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA (TPKD) BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH

DESA UNTUK PROGRAM SABILULUNGAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT RAKSA DESA TAHUN ANGGARAN 2018 DESA ……... KECAMATAN……

A. Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) bantuan keuangan

kepada Pemerintah Desa untuk Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat

Raksa Desa, Desa ……… Tahun 2018 :

Penanggungjawab/

Pengguna Anggaran

: Kepala Desa

Pengawas : BPD

Ketua : Ketua LPMD

Anggota/TimPelaksana

Kegiatan

: 1. Kepala Seksi Kesejahteraan;

2. Unsur Lembaga Kemasyarakatan.

B. Tugas Pokok TPKD sebagaimana dimaksud pada huruf (A) adalah sebagai berikut : a. Menyusun Daftar Rencana Kegiatan yang dibiayai dari dana Program

Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa.

b. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui

Sekretaris Desa.

c. Membukukan penerimaan dana Program Sabilulungan Pemberdayaan

Masyarakat Raksa Desa yang diterima dari Bendahara Desa dan pengeluaran

berupa belanja barang/jasa dan belanja modal disertai dengan bukti-bukti

pendukung.

d. Menggerakkan potensi swadaya masyarakat dan menyusun bukti

administrasinya.

e. melaksanakan pekerjaan prasarana fisik Program Sabilulungan

Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa sesuai dengan dokumen kegiatan

(gambar teknis, RAB dan photo proyek);

f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa melalui

Sekretaris Desa.

C. Rincian Tugas TPKD sebagaimana dimaksud pada huruf (A) adalah sebagai berikut:

38

a. Kepala Desa sebagai penanggung-jawab kegiatan bertanggungjawab

sepenuhnya atas penggunaan bantuan dan keberhasilan pelaksanaan

kegiatan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa di

Desa;

b. Apabila Kepala Desa berhenti/meninggal dunia/mengundurkan diri atau

dengan alasan lain maka tugas dan kedudukanya dalam TPKD di gantikan

oleh Sekretaris Desa atau Penjabat Kepala Desa sampai terlantiknya pejabat

yang definitif;

c. Pengurus BPD selaku mitra kerja pemerintah desa dan pengawas kegiatan

Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa berkewajiban

untuk mengawasi Pelaksanaan Kegiatan Program Sabilulungan

Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa di desa yang menjadi lokasi kegiatan;

d. Ketua LPMD selaku ketua TPKD mempunyai tugas mengkoordinasikan

seluruh kegiatan prasarana fisik Program Sabilulungan Pemberdayaan

Masyarakat Raksa Desa;

e. Pelaksana Teknis/Anggota TPKD adalah terdiri dari Kepala Seksi

Kesejahteraan dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan yang mempunyai tugas

melaksanakan dan mengerjakan kegiatan yang bersifat teknis sesuai dengan

sasaran kegiatan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa

Desa di desa.

f. Jumlah pelaksana teknis dimaksud sama dengan jumlah kegiatan yang

dilaksanakan, dan bertanggungjawab kepada Ketua TPKD dan ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Desa.

Kepala Desa ……..…………

…………………………………...

39

Contoh Keputusan Kepala Desa Penetapan Sasaran dan Lokasi Kegiatan

KEPUTUSAN KEPALA DESA………………………………..

NOMOR : LAMPIRAN : 1 (SATU)

TENTANG

PENETAPAN SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PROGRAM SABILULUNGAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RAKSA DESA

TAHUN ANGGARAN 2018



KEPALA DESA……………………………………,

Menimbang : a. bahwa Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa khusus kegiatan infrastruktur kegiatan dimaksudkan untuk mempercepat pencapaian peningkatan

jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan dan fasilitas pelayanan umum dalam rangka peningkatan

kesejahteraan masyarakat dengan mendayagunakan sumberdaya lokal secara berkesinambungan ;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Program

Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan

Sasaran dan Lokasi Kegiatan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa Tahun Anggaran 2018

Desa ………… Kecamatan ………….… ;


Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);





DESA ........................


40

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang

Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa;


tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);


tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013

Nomor 12);


tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 11);


tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);

41

16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2014 tentang

Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 57);

17. Peraturan Bupati Bandung Nomor .. Tahun 2018, tanggal … tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa di

Wilayah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor .. )

18. Keputusan Bupati Bandung Nomor : 412.5/Kep.257-DPMD

tentang Penetapan Nama-Nama Desa Dan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Program Sabilulungan Pemberdayaan

Masyarakat Raksa Desa Tahun 2018.

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa …… tanggal………2018 tentang

Pembahasan Sasaran Kegiatan yang akan dibiayai dari Bantuan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa Tahun 2018.

MEMUTUSKAN: Menetapkan :

KESATU : Sasaran dan Lokasi Kegiatan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa Tahun Anggaran 2018 Desa……………Kecamatan……………

KEDUA : Lokasi kegiatan infrastruktur yang menjadi sasaran Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa Tahun 2018 akan dilaksanakan secara swakelola oleh Pelaksana Teknis.

KETIGA : Dalam pelaksanakan kegiatan infrastruktur Program

Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa tetap mengacu pada pedoman dan peraturan yang berlaku.


keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi ........ pada tanggal

Kepala Desa ……………

………………………………….


1. Bapak Bupati Bandung ;

2. Tim Pembina Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa Tingkat

Kabupaten Bandung ;

3. Tim Pembina Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa Tingkat

Kecamatan ;

4. Ketua BPD…………

42

KEPUTUSAN KEPALA DESA

LAMPIRAN :

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PENETAPAN SASARAN DAN LOKASI

KEGIATAN PROGRAM SABILULUNGAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RAKSA

DESA TAHUN ANGGARAN 2018 DESA

………… KECAMATAN ………………

SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN INFRASTRUTUR PROGRAM SABILULUNGAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RAKSA DESA

DESA …………………….. TAHUN 2018

No Nama/Jenis

Kegiatan Lokasi Volume

Sumber Dana

Program PSPM Raksa Desa

Reguler

Swadaya

1 2 3 4 5 6

1.

2.

3.

Dst

Kepala Desa ……………

………………………………….

43

Contoh RAB kegiatan Infrastruktur

RENCANA ANGGARAN BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN FISIK (100%)

Kegiatan : Infrastruktur Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat

Raksa Desa Tahun Anggaran 2018

Jenis :

Volume :

Lokasi :

Besar Bantuan : Rp. ………..

NO U R A I A N VOLUME

HARGA

SATUAN (Rp)

JUMLAH (Rp)

1 2 3 4 5

1.

2.

3.

BAHAN : a. Pembelian……………

b. c.

d. dst… PERALATAN :

a. Pembelian…………….. b.

c. d. dst…….

U P A H / ONGKOS KERJA: a. …………….

4. Jumlah dana bantuan Program

Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa

Rp. …………….

5. Jumlah Rp. …………….

…………………, ….…………..2018

Kepala Desa Ketua LPMD

………………………………….

…………………………..

Tim Tehnis Kecamatan/

UPT/Dinas Terkait

Mengetahui :

Ketua BPD

……………………………..

………………………………

44

GAMBAR TEKNIS

Nama Kegiatan : ………………………..

Lokasi Kegiatan : ………………………..

Volume : ………………………..

Jumlah Anggaran : Rp. ……………………

………………, ……….….….2018


………………………………….

…………………………..


UPT/Dinas Terkait

Mengetahui :

Ketua BPD

……………………………..

………………………………

45

PETA TEKNIS LOKASI KEGIATAN ................. TAHUN 2018

DI DESA .....................KECAMATAN ........................

……………, ………………..2018


………………………………….

…………………………..


UPT/Dinas Terkait

Mengetahui :

Ketua BPD

……………………………..

………………………………

46

PHOTO PROYEK KONDISI 0%

0%

0%

…………………, ……………..2018


………………………………….

…………………………..


UPT/Dinas Terkait

Mengetahui :

Ketua BPD

……………………………..

………………………………

BUPATI BANDUNG

TTD

DADANG M NASER

Documents

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR : 8 TAHUN … › uploads › 2018 › 04 › LAMPIRAN-I-PER… · lampiran i : peraturan bupati bandung nomor : 8 tahun 2018 tanggal :