Lampiran ISural Direklur Akuntansi dan Pelaporan KeuanganNomor : S- ~3'!-O /PB.6/2015Tanggal: po Maret 2015

PELAKSANAAN REKONSILIASI EKSTERNALTINGKAT KPPN TA. 2015

Kebijakan rekonsiliasi eksternal Tingkat KPPN TA. 2015 sebagaimana diatur dalamSurat ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 tentangPedoman Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup BendaharaUmum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat,dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan SistemPerbendaharaan dan Anggaran Negara.

Pelaksanaan rekonsiliasi eksternal di tingkat KPPN TA. 2015 dilaksanakan denganketentuan sebagai berikut:

1. Rekonsiliasi eksternal di tingkat KPPN TA. 2015 dilaksanakan dengan menggunakanaplikasi SPAN.

2. Kondisi KPPN pada tahun 2015 dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu: KPPN yangsudah mengimplementasikan SPAN sejak tahun 2014, KPPN yang roll-out SPAN bulanJanuari 2015, dan KPPN yang rolf-out SPAN pada bulan Februari 2015. Sehubungandengan hal tersebut maka:a. Untuk KPPN yang sudah mengimplementasikan SPAN sejak tahun 2014, seluruh

transaksi keuangan TA. 2015 telah diproses menggunakan aplikasi SPAN.Rekonsiliasi eksternal dilaksanakan atas seluruh data transaksi keuangan yang telahdiproses menggunakan aplikasi SPAN dimaksud;

b. Untuk KPPN yang roll-out SPAN bulan Januari 2015, transaksi gaji bulan Januari2015 masih diproses menggunakan aplikasi existing dan telah digabung ke dalamdatabase SPAN melalui proses Daily Transaction Conversion (OTC). Rekonsiliasieksternal dilakukan atas transaksi keuangan TA. 2015 yang telah diprosesmenggunakan aplikasi SPAN dan transaksi gaji bulan Januari 2015 yang telahdigabung ke dalam database SPAN melalui proses OTC. Rekonsiliasi atas transaksigaji bulan Januari 2015 dilaksanakan menggunakan aplikasi SPAN KhususRekonsiliasi;

c. Untuk KPPN yang roll-out SPAN mulai bulan Februari 2015, transaksi bulan Januari2015 dan transaksi gaji bulan Februari 2015 masih diproses menggunakan aplikasiexisting dan telah digabung ke dalam database SPAN melalui proses OTC.Rekonsiliasi eksternal dilakukan atas transaksi keuangan TA. 2015 yang telahdiproses menggunakan aplikasi SPAN dan transaksi bulan Januari 2015 sertatransaksi gaji bulan Februari 2015 yang telah digabung ke dalam database SPANmelalui proses OTC. Rekonsiliasi atas transaksi bulan Januari 2015 dan transaksigaji bulan Februari 2015 dilaksanakan menggunakan aplikasi SPAN KhususRekonsiliasi;

3. Oalam rangka penyiapan data SPAN yang akan digunakan dalam proses rekonsiliasiatas transaksi bulan Januari, Februari, dan Maret 2015 yang dilaksanakan pada awalApril 2015, Oirektorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada tanggal 26 Maret 2015melalui Command Center SPAN telah memberitahukan kepada seluruh KPPN yangmelaksanakan Roll-out SPAN tahun 2015 bahwa koreksi atas transaksi TA. 2015 padaaplikasi Existing dapat dilaksanakan paling lambat pada tanggal 26 Maret 2015 pukul24.00WIB.

4. Satker mitra kerja KPPN selaku UAKPAlUAKPA-BUN memproses data untukpenyusunan Laporan Keuangan menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi InstansiBerbasis Akrual (SAIBA).

5. Untuk kepentingan rekonsiliasi, Satker mitra kerja KPPN selaku UAKPAlUAKPA-BUNmenyampaikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan,Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan, Laporan Realisasi Anggaran Belanja,Laporan Realisasi Pengembalian Belanja, Neraca Percobaan, dan Neraca beserta ArsipData Komputer (ADK) yang dihasilkan dari aplikasi SAIBA. Pengiriman ADK ke KPPNdiproses melalui aplikasi SAIBA pad a menu uti/ity-pengiriman ke KPPN.

6. Penyampaian laporan keuangan dan ADK sebagaimana dimaksud pada angka 4dilampiri Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara.

7. Rekonsiliasi dilakukan atas data pagu belanja, estimasi pendapatan yang dialokasikan,pendapatan, pengembalian pendapatan. belanja, pengembalian belanja, mutasiUP/TUP, serta posisi Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas pada Badan Layanan Umum,dan Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah.

8. Elemen data yang direkonsiliasi meliputi:a. Rekonsiliasi Pagu Belanja

Bandingkan elemen data pagu belanja yaitu: Satker, KPPN, Akun, Program, Output,Dana, Jenis Kewenangan, BAES1, dan jumlah rupiah antara data SAI/SABUN danSiAP.

b. Rekonsiliasi BelanjaBandingkan elemen data belanja yaitu: Satker, KPPN, Akun, Program, Output, Dana,Jenis Kewenangan, BAES1, dan jumlah rupiah antara data SAIISABUN dan SiAP.

c. Rekonsiliasi Pengembalian BelanjaBandingkan elemen data pengembalian belanja yaitu: Satker, KPPN, Akun, Program,Output, Dana, Jenis Kewenangan, BAES1, dan jumlah rupiah antara dataSAIISABUN dan SiAP.

d. Rekonsiliasi Estimasi Pendapatan Bukan PajakBandingkan elemen data Estimasi Pendapatan Bukan Pajak yaitu: Satker, KPPN,Akun, BAES1, danjumlah rupiah antara data SAIISABUN dan SiAP.

e. Rekonsiliasi Pendapatan Bukan PajakBandingkan elemen data Pendapatan Bukan Pajak yaitu: Satker, KPPN, Akun,BAES1, dan jumlah rupiah antara data SAIISABUN dan SiAP.

f. Rekonsiliasi Pengembalian Pendapatan Bukan PajakBandingkan elemen data Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak yaitu: Satker,KPPN, Akun, BAES1 dan jumlah rupiah antara data SAIISABUN dan SiAP.

g. Rekonsiliasi Mutasi Uang PersediaanBandingkan elemen data Mutasi Uang Persediaan yaitu: Satker, KPPN. Akun,BAES1, dan jumlah rupiah antara data SAI/SABUN dan SiAP.

h. Rekonsiliasi Kas di Bendahara PengeluaranBandingkan Kas di Bendahara Pengeluaran yang terdapat pad a Neraca SAIISABUNdengan Neraca SiAP.

i. Rekonsiliasi Kas pada Badan Layanan UmumBandingkan Kas pada Badan Layanan Umum yang terdapat pada NeracaSAI/SABUN dengan Neraca SiAP.

j. Rekonsiliasi Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari HibahBandingkan Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah yang terdapatpada Neraca SAIISABUN dengan Neraca SiAP.

9. SABUN sebagaimana dimaksud pad a angka 8 adalah SABUN yang dilaksanakan olehUAKPA BUN pada Kementerian Negara/Lembaga yang memperoleh penugasan danalokasi dana dari Bagian Anggaran BUN Belanja Subsidi dan/atau Belanja Lain-lainyang proses penyusunan laporan keuangannya tidak menggunakan aplikasi SPANtetapi menggunakan aplikasi SAIBA.

10. Dalam hal SAIBA belum dapat melakukan proses akuntansi atas pengesahanpendapatan dan belanja Badan Layanan Umum (BLU) serta pengesahan hibahlangsung, rekonsiliasi dikecualikan atas data transaksi pendapatan dan belanja BLU,belanja yang bersumber dari hibah langsung, posisi Kas pad a BLU, dan Kas Lainnya diKlL dari Hibah;

11. Untuk KPPN yang melaksanakan roll-out SPAN tahun 2015, dalam proses rekonsiliasieksternal atas database SPAN hasil DTC, tidak perlu memilih parameter "Nom orDokumen". Apabila terdapat perbedaan data antara data SAI dengan SiAP atastransaksi pad a parameter Satker, akun, dan tanggal tertentu, Satker dan KPPNmelakukan penelusuran pad a dokumen terkait dan menindaklanjuti hasil rekon tersebutsesuai ketentuan yang berlaku.

12. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang ditandatanganioleh Pejabat penanggungjawab rekonsiliasi atas nama Kuasa Pengguna Anggaran danKepala Seksi yang menangani akuntansi pad a KPPN atas nama Kuasa BUN.

13. BAR dapat dicetak secara otomatis dari aplikasi SPAN dengan syarat elemen databerikut ini bernilai sama, yaitu: pagu belanja, belanja, dan pengembalian belanja.

14. Selain elemen data sebagaimana dimaksud pada angka 13, rekonsiliasi juga wajibdilaksanakan atas elemen data sebagaimana diatur pada angka 7 dan BAR diterbitkansesuai ketentuan yang berlaku.

15. Dalam hal penerbitan BAR otomatis tidakdapat dilakukan atau formatnya belum sesuaidengan ketentuan dalam Surat ini, KPPN menerbitkan BAR secara manual denganformat sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat ini.

16. Rekonsiliasi data laporan keuangan sampai dengan diterbitkannya BAR dilaksanakanpaling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

17. Dalam hal tanggal 10 bertepatan dengan hari Iibur/diliburkan maka rekonsiliasisebagaimana dimaksud pada angka 16 dilaksanakan paling lambat pada hari kerjasebelumnya.

18. Rekonsiliasi data laporan keuangan bulan Januari, Februari, dan Maret 2015 sampaidengan diterbitkannya BAR diatur sebagai berikut:a. Satker menyampaikan laporan keuangan berupa LRA Pendapatan, LRA

Pengembalian Pendapatan, LRA Belanja, LRA Pengembalian Belanja, NeracaPercobaan, dan Neraca bulan Januari, Februari, dan Maret 2015 beserta Arsip DataKomputer (ADK) yang dihasilkan dari aplikasi SAIBA dilampiri LPJ Bendahara bulanJanuari, Februari, dan Maret 2015 ke KPPN dalam rangka rekonsiliasi paling lambattanggal 10 April 2015;

b. Proses rekonsiliasi sampai dengan penerbitan BAR oleh KPPN dilaksanakan palinglambat tanggal 15 April 2015.

19. Penerbitan BAR oleh KPPN selaku UAKBUN-D diatur sebagai berikut:a. Apabila data SAI/SABUN dan SiAP sama maka BAR diterbitkan;b. Apabila data SAI/SABUN dan SiAP berbeda dimana perbedaan disebabkan oleh

kesalahan data SiAP dan/atau diakibatkan oleh permasalahan pada SPAN, misalnyaterdapat transaksi jurnal manual SPAN yang tidak dapat terekonsiliasi dan revisi

POK pada satker yang tidak tercatat pada SPAN, maka BAR diterbitkan. Atasperbedaan tersebut dijelaskan secara memadai di dalam BAR.

c. Apabila terjadi perbedaan yang disebabkan kesalahan data SAI/SABUN,UAKPNUAKPA BUN wajib melakukan perbaikan data laporan keuanganberdasarkan Laporan Hasil Rekonsiliasi (LHR) dan melakukan rekonsiliasi ulangdengan KPPN dengan memperhatikan batas akhir rekonsiliasi. BAR diterbitkanapabila sudah tidak terdapat perbedaan antara data SAI/SABUN dan SiAP.

d. Apabila perbedaan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak diakui oleh satker,Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Pernyataan sesuai format terlampir.Berdasarkan Surat Pernyataan tersebut, BAR diterbitkan dengan menjelaskanperbedaan dimaksud secara memadai;

e. BAR dicetak minimal rangkap 2 (dua) dengan ketentuan lembar pertama untukKPPN selaku Kuasa BUN Daerah dan lembar kedua untuk Satker selaku KuasaPengguna Anggaran.

20. Terhadap UAKPNUAKPA-BUN yang tidak atau terlambat melakukan rekonsiliasisampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, KPPN mengenakan sanksiadministratif sesuai ketentuan yang berlaku.

21. Berdasarkan data laporan keuangan yang sudah direkonsiliasi, UAKPNUAKPA BUNmenyampaikan laporan keuangan ke KPPN dengan ketentuan sebagai berikut:a. UAKPNUAKPA BUN menyampaikan laporan keuangan yang meliputi: Laporan

Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neracapaling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Untuk laporan keuangan semester dantahunan disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Dalam hal tanggal 10 bertepatan dengan hari libur/diliburkan maka penyampaianlaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan paling lambatpada hari kerja sebelumnya.

c. Penyampaian laporan keuangan UAKPNUAKPA BUN bulan Januari, Februari, danMaret 2015 ke KPPN dilaksanakan paling lambat tanggal 17 April 2015.

d. Dalam hal SAIBA belum dapat menghasilkan Laporan Operasional dan LaporanPerubahan Ekuitas secara bulanan, penyampaian laporan keuangan sebagaimanadimaksud pada huruf a dan c tidak termasuk Laporan Operasional dan LaporanPerubahan Ekuitas.

e. Terhadap UAKPNUAKPA-BUN yang tidak atau terlambat menyampaikan laporankeuangan ke KPPN sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, KPPNmengenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

22. Apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan terkait pelaksanaanrekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan, KPPN agar berkoordinasi denganKanwil DJPBN untuk selanjutnya melaporkan/menyampaikan permasalahan tersebutkepada Direktorat Transformasi Perbendaharaan dan/atau Direktorat Akuntansi danPelaporan Keuangan.

Lampiran IISurat Direktur Akuntansi dan Pelaporan KeuanganNemer : S-.2;?O/PB.6/2015Tanggal: !10 Maret 2015

Format Berita Acara Rekonsiliasi Tingkat KPPN

BERITA ACARA REKONSILIASINomor: BAR- (1)

Pada hari ini .... (2)... tanggal ... (3)... bulan .... (4)... tahun ... (5)... telahdiselenggarakan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca periode ... (6) ...20XX antara Satuan Kerja / Satuan Kerja Perangkat Daerah (7) ( (8) ) selakuKuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)... (9) .... (. ..(10) ...) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran berupaLaporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja,Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran PengembalianPendapatan dan Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode .... (11) ...Tahun Anggaran... (12) ... beserta Arsip Data Komputer (ADK).

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, LaporanRealisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat(SiAP).

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan kedalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Rekonsiliasi dituangkan ke dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjutikedua belah pihak.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

an. Kuasa Bendahara Umum Negara.............. (13) .

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran............... (14) .

............ (15) .NIP (17) .

. (16) .NIP (18) .

Kode Keterangan

(1) Nomor BAR, misalnya: BAR-001/WPB.13/KP.086/2015

(2) Nama hari ditandatanganinya BAR: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at

(3) Tanggal ditandatanganinya BAR

(4) Bulan ditandatanganinya BAR

(5) Tahun ditandatanganinya BAR

(6) Bulan transaksi yang direkonsiliasi, misalnya Januari

(7) Nama Satker

(8) Kode Satker terdiri dari kode BA.Es1.satker, misalnya 024.04.575443.

(9) Nama KPPN

(10) Kode KPPN

(11 ) Bulan transaksi yang direkonsiliasi, misalnya Januari

(12) Tahun transaksi yang direkonsiliasi, misalnya 2015

(13) Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi/ Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansidan Kepatuhan Internal

(14) Kepala Seksi/Subagian ....... selaku Pejabat Penanggungjawab RekonsiliasiUAKPAlUAKPA BUN

(15) Nama Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi/ Kepala Seksi Verifikasi,• Akuntansi dan Kepatuhan Internal

(16) ! Nama Kepala Seksi/Subagian ....... selaku Pejabat PenanggungjawabRekonsiliasi UAKPAlUAKPA BUN

(17) NIP Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansil Kepala Seksi Verifikasi,Akuntansi dan Kepatuhan Internal

I(18) NIP Kepala Seksi/Subagian ....... selaku Pejabat Penanggungjawab

Rekonsiliasi UAKPAlUAKPA BUN

Lampiran Serita Acara RekonsiliasiNomor :Tanggal :

Laporan Hasil RekonsiliasiSatker: ...

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP bulan ... 2XXX dapatdisampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran BelanjaSiAP = Rp ...SAI/SA-BUN = Rp .,.Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan dataSAI/SA-BUN <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>.

2, Estimasi Pendapatan PNBPSiAP =Rp ...SAI/SA-BUN = Rp .. ,Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan dataSAI/SA-BUN <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>,

3. Realisasi BelanjaSiAP = Rp ...SAI/SA-BUN = Rp .,.Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan dataSAI/SA-BUN <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>.

4. Pengembalian BelanjaSiAP = Rp .SAI/SA-BUN = Rp .Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan dataSAI/SA-BUN <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>.

5. Realisasi Pendapatan PNBP.SiAP = Rp .SAI/SA-BUN = Rp .Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan dataSAI/SA-BUN <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>.

6. Pengembalian Pendapatan PNBP.SiAP = Rp '"SAI/SA-BUN = Rp .. ,Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan dataSAI/SA-BUN <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>.

7. Mutasi Uang Persediaan.SiAP = Rp ...SAI/SA-BUN = Rp .,.Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan dataSAI/SA-BUN <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>.

8. Kas di Bendahara PengeluaranSiAP = Rp .SAI/SA-BUN = Rp .Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan dataSAI/SA-BUN <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>.

9. Kas pad a Badan Layanan UmumSiAP = Rp .SAI/SA-BUN = Rp .Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan dataSAI/SA-BUN <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>.

10. Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari HibahSiAP = Rp .SAI/SA-BUN = Rp .Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan dataSAI/SA-BUN <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>.

Kuasa Bendahara Umum Negara,Kepala Seksi Verifikasi danAkuntansi/ Kepala Seksi Verifikasi,Akuntansi dan Kepatuhan Internal

a,n. Kuasa Pengguna AnggaranKepala Seksi/Subagian .Selaku Pejabat PenanggungjawabRekonsiliasi UAKPAlUAKPA BUN

( )NIP .

( )NIP .

Lampiran IIISural Direklur Akuntansi dan Pelaperan KeuanganNemer : S-153:1 /PB.6/2015Tanggal: ~O Maret 2015

NIP/NRP

Jabatan

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa transaksi (4) yang menjadi perbedaan

antara SAU dan SAI pada rekonsiliasi data antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

.... (5).... dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ..... (6).... (data

terlampir) setelah kami melakukan penelusuran, dokumen sumbernya tidak kami

temukan I bukan transaksi pada satuan kerja kami *).

Apabila dikemudian hari transaksi dimaksud dapat dibuktikan merupakan transaksi

pada satuan kerja kami, segala kerugian yang terjadi karena tidak terbukukannya transaksi

dimaksud sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.

....... , , ,'.", , (7)

Yang Membuat Penyataan

... , " , ,.,." " ". (8)

........... , , (9)

NIP/NRP (10)

No. Kode KodeAkun Tanggal

KPPN No.Nilai KeteranganBA·ES1 Satker Transaksi Bukti

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Kode Keterangan

(1) Diisi nama pejabat pembuat surat pernyataan

(2) Diisi NIP/NRP pejabat pembuat surat pernyataan

(3) Diisi nomenklatur jabatan struktural pejabat pembuat surat pernyataanlengkap dengan nama satuan kerja

(4) Diisi dengan jenis transaksi, misalnya setoran pendapatan, setoranpengembalian belanja.

(5) Diisi nama satuan kerja

(6) Diisi dengan nama KPPN

(7) Diisi nama kota, tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat pernyataan

(8) Diisi nomenklatur jabatan struktural pejabat pembuat surat pernyataan

(9) Diisi nama pejabat pembuat surat pernyataan

(10) Diisi NIP/NRP pejabat pembuat surat pernyataan

*) pilih salah satu yang sesuai

Kode Keterangan

(1) Diisi nomor urut

(2) Diisi Kode Bagian Anggaran dan Eselon I

(3) Diisi Kode Satuan Kerja

(4) Diisi kode akun

(5) Diisi tanggal transaksi

(6) Diisi kode KPPN tempat setoran dibukukan

(7) Diisi nomor transaksi, misalnya nomor NTPN

(8) Diisi nilai setoran

(9) Diisi alasan tidak diakuinya transaksi