LAMPIRAN - bpk.go.id · tentang pembentukan BPK. Penetapan Pemerintah tentang pembentukan BPK tersebut ditandatangani M. Syafruddin Prawiranegara atas nama Presiden Republik Indonesia

95Laporan Tahunan BPK RI 2016

BAB

VII

- MEN

JAW

AB

TA

NTA

NG

AN

MA

SA D

EPA

N

LAMPIRAN


BAB

VII - M

ENJA

WA

B TA

NTA

NG

AN

MA

SA D

EPAN


BAB

VII

- MEN

JAW

AB

TA

NTA

NG

AN

MA

SA D

EPA

N

BADAN Pemeriksa Keuangan lahir tak berselang lama dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Magelang, kota kecil di utara Yogyakarta, menjadi titik awal keberadaan lembaga yang terus berkembang menjadi salah satu institusi strategis di negeri ini.

Di tengah revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan, tepat 1 Januari 1947, BPK resmi berdiri. Eksistensi BPK diakui dalam satu bagian UUD 1945. Dalam struktur ketatanegaraan, BPK menjadi satu dari delapan lembaga tinggi negara. Dalam perjalanannya, BPK mengalami pasang surut sampai menuju kemandirian yang berlandaskan konstitusi negara.

Sebagai pemeriksa keuangan negara, BPK secara yuridis (de jure) lahir bersamaan dengan rumusan undang-undang dasar sebagai konstitusi tertinggi sebuah negara merdeka. Ini merupakan hasil godokan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI/Dokuritsu Junbi Cosakai) pada rapat kedua tanggal 10-16 Juli 1945.

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI/Dokuritsu Junbi Inkai), yang dibentuk setelah BPUPKI dibubarkan 7 Agustus 1945, menindaklanjutinya. Dan, pada 18 Agustus sehari setelah kemerdekaan diproklamasikan, PPKI mengesahkan Undang-undang Dasar 1945. Pada Bab VIII tentang Keuangan Negara, pasal 23, ayat 5 dinyatakan bahwa untuk memeriksa keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan Negara, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang.

Atas amanat UUD1945 itulah, Menteri

Keuangan M. Syafruddin Prawiranegara menerbitkan surat edaran Nomor 003-21-49, tanggal 10 Desember 1946. Isinya tentang rencana pembentukan BPK secepatnya. Surat edaran disusul dengan diterbitkannya Penetapan Pemerintah No.11/Um, tertanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan BPK.

Penetapan Pemerintah tentang pembentukan BPK tersebut ditandatangani M. Syafruddin Prawiranegara atas nama Presiden Republik Indonesia Soekarno. Bersamaan dengan itu terbit

Surat Keputusan Presiden Soekarno mengangkat R. Soerasno sebagai Ketua BPK yang pertama, Dr. Aboetari sebagai Anggota dan Djunaedi sebagai Sekretaris. SK Presiden tersebut terhitung mulai berlaku pada 1 Januari 1947.

Tepat sebulan setelah BPK resmi berdiri, Ketua BPK R. Soerasno mengangkat R. Kasirman, Banji, M. Soebardjo, Dendipradja, Rachmad, dan Wiradisastra sebagai pegawai. Jadi, pada awal berdirinya, BPK hanya memiliki dua pimpinan, seorang pejabat eselon I, dan enam pegawai. Secara keseluruhan, sembilan orang yang menjalankan roda tugas BPK saat itu.

Sebelum terbit undang-undang mengenai BPK, tata cara kerja dan kedudukannya menyesuaikan dengan Algemene Rekenkamer (ARK/Badan Pemeriksa masa kolonial Belanda). BPK mengambil alih fungsi Algemene Rekenkamer dengan perangkat peraturannya.

Kedudukan BPK ini independen,

SEJARAH SINGKAT BPK


BAB

VII - M

ENJA

WA

B TA

NTA

NG

AN

MA

SA D

EPAN

terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah. Akan tetapi tidak berdiri di atas Pemerintah. Hasil pemeriksaannya diberitahukan kepada DPR. Dengan demikian BPK merupakan badan yang mandiri, serta bukan bawahan DPR.

Masa Republik Indonesia Serikat (RIS) PERJUANGAN merebut kemerdekaan belum selesai dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Rongrongan dari Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia tetap ada. Bangsa Indonesia pun disibukkan dengan usaha mempertahankan kemerdekaan. Puncaknya adalah memaksa Belanda menggelar apa yang dikenal dengan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diselenggarakan di Den Haag Belanda pada 1949.

Hasil KMB itu adalah bentuk negara Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS). Berdirinya RIS membuat UUD 1945 digantikan dengan Konstitusi Sementara RIS yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950). Fungsi BPK RI pun digantikan Dewan Pengawas Keuangan.

Melalui sebuah perundingan pada 15 Agustus 1950 antara BPK RI dan Dewan Pengawas Keuangan RIS, menghasilkan peleburan BPK RI yang waktu itu berkedudukan di Yogyakarta dan Algemene Rekenkamer yang berkedudukan di Bogor dengan nama Dewan Pengawas Keuangan RIS. BPK RI sendiri menjadi kantor cabang Dewan Pengawas Keuangan RIS. Fungsi dan tugasnya masih mengacu pada ARK.

Masa Orde Lama SIDANG Dewan Konstituante dalam membuat undang-undang dasar tak kunjung mencapai mufakat. Presiden Soekarno lantas berinisiatif menyelesaikan keadaan dengan mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Salah satu isinya: mengembalikan UUD 1945 sebagai undang-undang dasar negara yang tetap.

Berlaku kembalinya UUD 1945, membuat Dewan Pengawas Keuangan dengan berbagai

aturannya di UUDS 1950 tercerabut. Untuk BPK sendiri, karena belum ada undang-undang yang mengatur secara detail BPK, Presiden Soekarno menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 7 Tahun 1963 yang menyebut BPK sebagai BPK Gaya Baru.

Poin penting dalam Perppu itu adalah kedudukan BPK seolah-olah di bawah Presiden. Semua perangkat BPK diangkat dan diberhentikan Presiden. Laporannya pun tidak hanya kepada DPR, tetapi juga kepada Presiden. Sementara, cakupan pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK lebih luas, karena menyangkut juga ruang lingkup pengelolaan dan tanggung jawab keuangan dari instansi atau perusahaan swasta.

Perppu ini tidak bertahan lama. Tak berselang lama, pada 2 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan lagi Perppu Nomor 6 Tahun 1964 sebagai penyempurnaan dari Perppu sebelumnya. Dalam Perppu ini, fungsi dan teknis BPK lebih detail. Namun, kedudukan BPK di bawah Presiden dipertegas. Penegasan ini menandakan Presiden Soekarno menjadi poros tertinggi dalam tata negara Indonesia. Posisi BPK tidak lagi mandiri. Spiritnya berbeda. Tidak seperti di awal


BAB

VII

- MEN

JAW

AB

TA

NTA

NG

AN

MA

SA D

EPA

N

BPUPKI menggodok lahirnya BPK pada rapat kedua BPUPKI.

10 - 16 Juli 1945

Menteri Keuangan M. Syafruddin Prawiranegara menerbitkan surat edaran nomor 003-21-49 yang berisikan tentang rencana pembentukan BPK.secepatnya.

10 Desember 1946

Lahirnya BPK dalam Penetapan Pemerintah yang ditandatangani M. Syafruddin Prawiranegara atas nama Presiden Republik Indonesia Soekarno.

1 Januari 1947

Negara Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1949. Berdirinya RIS membuat UUD 1945 digantikan dengan Konstitusi Sementara RIS yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950). Fungsi BPK RI pun digantikan Dewan Pengawas Keuangan.

Tahun 1950

Melalui sebuah perundingan antara BPK RI dan Dewan Pengawas Keuangan RIS, menghasilkan peleburan BPK RI yang waktu itu berkedudukan di Yogyakarta dan Algemene Rekenkamer yang berkedudukan di Bogor dengan nama Dewan Pengawas Keuangan RIS. BPK RI sendiri menjadi kantor cabang Dewan Pengawas Keuangan RIS. Fungsi dan tugasnya masih mengacu pada ARK.

15 Agustus 1950

SEJARAHSINGKAT

BPKBerlakunya kembali UUD 1945 berdampak pada kembalinya tugas dan fungsi BPK RI dengan menggantikan Dewan Pengawas Keuangan.

5 Juli 1959

Presiden Soekarno mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1964 yang menjadikan kedudukan BPK di bawah Presiden.

2 Mei 1964

Pada masa orde baru, terbit Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 menggantikan UU 17 Tahun 1965. Fungsi dan kedudukan BPK lebih mandiri, tidak dibawah pemerintah. Namun Undang - undang membatasi objek pemeriksaan BPK, cara atau metode pemeriksaan, maupun isi dan nada laporan pemeriksaan serta laporan BPK tidak boleh dipublikasikan.

Tahun 1973

Krisis ekonomi dan perbankan melanda Indonesia. Salah satu pemyebabnya adalah karena laporan BPK yang pada masa orde baru tidak dapat menjadi sumber informasi ataupun deteksi dini kondisi keuangan.

Tahun 1997 - 1998

Pada tahun 2006, dikeluarkanlah UU Nomor 15 Tahun 2006 yang menggantikan UU Nomor 5 Tahun 1973 tentang BPK. Dengan produk undang-undang baru ini, BPK telah menjadi lembaga yang bebas, mandiri, dan profesional.

30 Oktober 2006


BAB

VII - M

ENJA

WA

B TA

NTA

NG

AN

MA

SA D

EPAN

BPUPKI menggodok lahirnya BPK pada rapat kedua BPUPKI.

10 - 16 Juli 1945

Menteri Keuangan M. Syafruddin Prawiranegara menerbitkan surat edaran nomor 003-21-49 yang berisikan tentang rencana pembentukan BPK.secepatnya.

10 Desember 1946

Lahirnya BPK dalam Penetapan Pemerintah yang ditandatangani M. Syafruddin Prawiranegara atas nama Presiden Republik Indonesia Soekarno.

1 Januari 1947

Negara Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1949. Berdirinya RIS membuat UUD 1945 digantikan dengan Konstitusi Sementara RIS yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950). Fungsi BPK RI pun digantikan Dewan Pengawas Keuangan.

Tahun 1950

Melalui sebuah perundingan antara BPK RI dan Dewan Pengawas Keuangan RIS, menghasilkan peleburan BPK RI yang waktu itu berkedudukan di Yogyakarta dan Algemene Rekenkamer yang berkedudukan di Bogor dengan nama Dewan Pengawas Keuangan RIS. BPK RI sendiri menjadi kantor cabang Dewan Pengawas Keuangan RIS. Fungsi dan tugasnya masih mengacu pada ARK.

15 Agustus 1950

SEJARAHSINGKAT

BPKBerlakunya kembali UUD 1945 berdampak pada kembalinya tugas dan fungsi BPK RI dengan menggantikan Dewan Pengawas Keuangan.

5 Juli 1959

Presiden Soekarno mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1964 yang menjadikan kedudukan BPK di bawah Presiden.

2 Mei 1964

Pada masa orde baru, terbit Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 menggantikan UU 17 Tahun 1965. Fungsi dan kedudukan BPK lebih mandiri, tidak dibawah pemerintah. Namun Undang - undang membatasi objek pemeriksaan BPK, cara atau metode pemeriksaan, maupun isi dan nada laporan pemeriksaan serta laporan BPK tidak boleh dipublikasikan.

Tahun 1973

Krisis ekonomi dan perbankan melanda Indonesia. Salah satu pemyebabnya adalah karena laporan BPK yang pada masa orde baru tidak dapat menjadi sumber informasi ataupun deteksi dini kondisi keuangan.

Tahun 1997 - 1998

Pada tahun 2006, dikeluarkanlah UU Nomor 15 Tahun 2006 yang menggantikan UU Nomor 5 Tahun 1973 tentang BPK. Dengan produk undang-undang baru ini, BPK telah menjadi lembaga yang bebas, mandiri, dan profesional.

30 Oktober 2006


BAB

VII

- MEN

JAW

AB

TA

NTA

NG

AN

MA

SA D

EPA

N

pendiriannya.

Setahun kemudian, BPK mempunyai undang-undang sendiri, dengan diterbitkannya UU Nomor 17 Tahun 1965. Dengan undang-undang tersebut, BPK punya payung hukum yang lebih kuat dengan detail tugas, fungsi, dan tataran teknisnya. Tugasnya masih memiliki cakupan luas; memeriksa pengelolaan uang dan kekayaan negara juga pada perusahaan swasta/bank-bank di mana pemerintah punya kepentingan di dalamnya, yayasan-yayasan negara, juga penetapan-penetapan pajak langsung maupun tidak langsung, juga pungutan lainnya. Namun secara eksplisit undang-undang tersebut menyatakan BPK di bawah kendali Presiden Soekarno.

Masa Orde BaruUSIA Undang-undang 17 Tahun 1965 tak lama. Melalui Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966, fungsi dan kedudukan BPK dikembalikan seperti diamanatkan UUD 1945. Kepemimpinan Presiden Soekarno berakhir digantikan Presiden Soeharto yang dikenal dengan masa Orde Baru.

Pada tahun 1973, terbit Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 menggantikan UU 17 Tahun 1965. Dalam undang-undang baru, fungsi dan kedudukan BPK lebih mandiri, tidak di bawah pemerintah. Dalam tugas utamanya, BPK memeriksa tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan uang negara, khususnya penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seperti yang termaktub pada Pasal 2 undang-undang tersebut.

Walaupun kedudukannya lebih baik, Undang-undang 5 Tahun 1973 mengurangi kewenangan BPK. Undang-undang membatasi objek pemeriksaan

BPK, cara atau metode pemeriksaan, maupun isi dan nada laporan pemeriksaan. Bahkan laporan BPK tidak boleh dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

Akibatnya, laporan BPK pada masa Orde Baru tidak dapat menjadi sumber informasi ataupun deteksi dini pada kondisi keuangan negara bagi pengambilan keputusan. Akibatnya, krisis ekonomi dan perbankan yang melanda Indonesia pada 1997-1998 gagal diantisipasi. Pemerintah Orde Baru juga mengontrol BPK melalui organisasi, personil, dan anggarannya. Selain itu, sarana dan prasarana untuk peningkatan sumber daya manusia BPK pun sangat terbatas.

Masa Reformasi Hingga Saat IniERA reformasi bergulir pada 1998. Semangat perubahan pun menyelimuti BPK. Salah satunya tuntutan mengamendemen UUD 1945. Pada tahun 2001, UUD 1945 diamendemen. Pasal terkait BPK menempatkan BPK dengan posisi dan kedudukan yang semakin kuat, bebas dan mandiri. Hal ini tergambar dalam Bab VIIIA tentang BPK Pasal 23E ayat 1-3, Pasal 23F ayat 1-2, dan Pasal 23G.

Untuk menjabarkan tugas dan fungsi BPK yang termuat dalam UUD 1945 Amandemen ini, pada tahun 2006, dikeluarkanlah UU Nomor 15 Tahun 2006 yang menggantikan UU Nomor 5 Tahun 1973 tentang BPK. Dengan produk undang-undang baru ini, BPK telah menjadi lembaga yang bebas, mandiri, dan profesional.


BAB

VII - M

ENJA

WA

B TA

NTA

NG

AN

MA

SA D

EPAN

R. Soerasno1946

Drs. Mr. A.K. Pringgodigdo

1957

I Gusti Ktut Pudja S.H.

1961

Sri Sultan Hamengkubuwono IX

1964 D. Suprayogi

1966

Umar Wirahadikusumah

1973

M. Jusuf

1983

Prof. Dr. Sumarlin

1993Prof. Dr. Billy Yoedono

1998

Prof. Dr. Anwar Nasution

2004

Drs. Hadi Poernomo, Ak.

2009Drs. Hadi Poernomo, Ak.

2009

Drs. Hadi Poernomo, Ak.

2014

Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A.Oktober 2014 s.d. Saat ini

1946 1957

1961

1964

1966

1973 1983

19931998

2004

2009

2014

2016

Kepemimpinan KETUA BPK Masa ke Masa

Kepemimpinan KETUA BPK Masa ke Masa


BAB

VII

- MEN

JAW

AB

TA

NTA

NG

AN

MA

SA D

EPA

N

Januari

Sarasehan 69 Tahun BPKBadan Pemeriksa Keuangan menyelenggarakan Sarasehan Refleksi 69 Tahun BPK pada 19 Januari 2016. Salah satu rangkaian peringatan HUT ke-69 BPK itu mengambil tema “Perspektif Pemangku Kepentingan terhadap Hasil Kerja BPK dan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara”. Kegiatan yang dilaksanakan di Auditorium Kantor Pusat BPK tersebut mengundang narasumber dari sejumlah lembaga negara.

Hasil sarasehan menyimpulkan pentingnya dialog antara BPK dengan para pemangku kepentingan. Komunikasi dengan masyarakat luas dinilai penting karena masih terdapat perbedaan pemahaman publik atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Penyelenggaraan sarasehan ini menandai kali pertama BPK live streaming melalui YouTube.

Dalam sarasehan tersebut, dilakukan pula penyerahan penghargaan Tier Certification of Design Documents TIER III oleh Managing Director South Asia Uptime Institute, John Duffin, kepada Pimpinan BPK. Sebagai instansi pemerintahan pertama di Indonesia yang menerima sertifikasi tersebut, BPK menunjukkan bahwa layanan teknologi informasinya telah sesuai dengan standar internasional.

Februari

Pembekalan Penerima Beasiswa LPDPBadan Pemeriksa Keuangan menerima kunjungan peserta penerima beasiswa pendidikan Indonesia program S2 dan S3 dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada Selasa 2 Februari 2016. Ketua BPK Harry Azhar Azis menyampaikan pengalamannya ketika memperoleh beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri.

Direktur LPDP Abdul Kahar melaporkan jumlah penerima beasiswa yang mengikuti program ini sebanyak 118 orang. Mereka berasal dari seluruh Indonesia. Para penerima beasiswa akan melanjutkan pendidikan di dalam dan luar negeri, di antaranya Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Belanda, dan Australia.

KILAS PERISTIWA 2016


BAB

VII - M

ENJA

WA

B TA

NTA

NG

AN

MA

SA D

EPAN

Menerima Pansus Pelindo II DPRPanitia Khusus Pelindo II DPR RI menyerahkan dokumen yang terkait dengan Pelindo II kepada BPK pada Jumat, 5 Februari 2016. Dokumen itu diserahkan oleh Ketua Pansus Pelindo II Rieke Dyah Pitaloka kepada Anggota BPK VII Achsanul Qosasi.

Achsanul Qosasi mengungkapkan sidang Badan pada 27 Januari 2016 telah menyepakati permintaan BPK menggelar pemeriksaan investigasi terhadap Pelindo II. BPK juga telah membentuk Tim Gabungan Pemeriksaan Investigasi. Pansus DPR mengapresiasi tindak lanjut BPK yang cepat.

Juara Umum Senam Poco-Poco NusantaraTim Dharma Wanita BPK menjuarai Lomba Senam Poco-poco Nusantara yang digelar di halaman Graha Pemuda dan Olahraga Jakarta pada 12-13 Februari 2016. Dalam lomba yang diikuti 34 peserta itu, tim BPK mendapatkan trofi dari Ibu Negara. Lomba digelar untuk menyambut hajatan The Association For International Sports for All (TAFISA) Games 2016. Indonesia akan menjadi tuan rumah perhelatan tersebut pada 6-12 Oktober 2016.

Menteri Pemuda dan Olah Raga Imam Nahrawi ikut memeriahkan lomba. Menpora mengatakan senam poco-poco harus dilestarikan dan dikembangkan sebagai kreasi anak bangsa dana akan dipromosikan ke tingkat internasional.

Seminar Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Pemeriksa Keuangan mengadakan Seminar Nasional bertajuk “Perencanaan Pembangunan Nasional untuk Mencapai Tujuan Bernegara” di Ruang Auditorium Kantor Pusat BPK pada 16 Februari 2016. Seminar ini juga dimaksudkan untuk memperkenalkan Jurnal Tata Kelola Akuntabilitas Keuangan Negara.

Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari menyerahkan jurnal tersebut kepada LIPI, beberapa universitas, serta kementerian secara simbolis. Kepala Direktorat Litbang Gunarwanto menyampaikan pentingnya perencanaan bagi efektivitas pembangunan nasional. Pemeriksaan BPK diharapkan mampu mengawal pembangunan nasional agar mencapai tujuan bernegara.

Workshop Praktik Internal Control di AustraliaBadan Pemeriksa Keuangan menyelenggarakan Workshop Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) Practice in Australian Government Entities di Jakarta pada 17-18 Februari 2016. Workshop diselenggarakan atas kerja sama BPK RI dengan Australian Nasional Audit Officer (ANAO).

Workshop bertujuan membantu para auditor memahami konsep dan bagian-bagian dari struktur kendali internal. Auditor juga diharapkan memahami hubungan antara struktur kendali internal, asersi pemeriksaan, dan kajian risiko. Peserta workshop


BAB

VII

- MEN

JAW

AB

TA

NTA

NG

AN

MA

SA D

EPA

N

mendapat bekal menerapkan metodologi dan teknik-teknik dalam pelaksanaan tugas.

Tuan Rumah Dewan Gubernur BPK se-Asia Badan Pemeriksa Keuangan RI ditunjuk menjadi tuan rumah pertemuan ke-51 Dewan Gubernur BPK se-Asia pada 2017. Dewan Gubernur BPK se-Asia memutuskan hal tersebut dalam pertemuan di Chiang Mai, Thailand pada 15-16 Februari 2016.

Rencananya pertemuan akan diadakan di Bali pada 13-14 Februari 2017. Pertemuan Dewan Gubernur BPK se-Asia merupakan dewan yang menentukan pengembangan kapasitas pemeriksaan pada negara-negara di Asia yang terdiri dari 46 negara. BPK aktif sebagai anggota Dewan yang mengawal tema pemeriksaan yang berkaitan dengan Sustainable Development Goals (SDGs).

Penyerahan LHP PT Angkasa Pura II Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pengelolaan Pendapatan dan Biaya Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Semester I Tahun 2015 pada PT Angkasa Pura II (Persero) beserta Anak Usaha dan Instansi Terkait di Kantor Pusat BPK. Penyerahan LHP dilakukan oleh Anggota VII BPK, Achsanul Qosasi kepada Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) Budi Karya Sumadi pada Kamis, 18 Februari 2016.

Badan Pemeriksa Keuangan mengapresiasi PT Angkasa Pura II (Persero) atas kinerja positif dan hasil temuannya yang baik. Tidak ada temuan yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Bahkan sebanyak 97 persen rekomendasi BPK sudah dapat diselesaikan Angkasa Pura II.

BPK Menghadiri Seminar Internasional di HungariaAnggota III BPK, Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, menghadiri Seminar “Strengthening Integrity of the Public Sector” di Szarvas, Hungaria pada 22-26 Februari 2016. Seminar yang diadakan oleh State Audit Office (SAO) of Hungary (SAO Hungaria) merupakan ajang berbagi pengalaman dalam mempromosikan good governance dan mensosialisasikan budaya transparansi dan integritas dalam administrasi publik, terutama dalam memerangi korupsi. Seminar ini dihadiri oleh 23 Supreme Audit Institutions (SAI) dari Eropa, Asia dan Afrika.

BPK Menghadiri IAFOR di DubaiAnggota VI BPK, Prof. Dr. Bahrullah Akbar, tampil sebagai salah satu pemakalah dalam The IAFOR International Conference on the Social Sciences di Crowne Plaza Dubai Festival City, Dubai, Uni Emirat Arab pada tanggal 28 Februari 2016. Konferensi yang diadakan oleh International Academic Forum (IAFOR)


BAB

VII - M

ENJA

WA

B TA

NTA

NG

AN

MA

SA D

EPAN

untuk memfasilitasi dialog antara akademisi dan pemimpin dunia dalam rangka menghadapi dunia global yang berkembang dengan pesat.

Maret

Diseminasi Pedoman Manajemen Pemeriksaan dan RenstraDirektorat Litbang BPK menyelenggarakan kegiatan diseminasi untuk menginformasikan dan menyebarluaskan Pedoman Manajemen Pemeriksaan 2015, Rencana Strategis 2016-2020 dan Panduan Pemeriksaan LKPD pada Senin, 1 Maret 2016. Kegiatan tersebut digelar di Kantor BPK Perwakilan Sumatera Utara untuk wilayah Indonesia bagian barat.

Untuk wilayah Indonesia bagian timur dilaksanakan di BPK Perwakilan Sulawesi Tengah pada 7-8 Maret. Diseminasi untuk memastikan perangkat lunak dapat diakomodasi dan memenuhi kebutuhan semua pihak yang terkait. Wakil Ketua BPK, Sapto Amal Damandari menekankan agar Renstra 2016-2020 dapat diimplementasikan secara konsisten.

Menerima Laporan Keuangan Kemendikbud Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan menyerahkan Laporan Keuangan (unaudited) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan TA 2015 ke BPK pada Kamis 3 Maret 2016. Penyerahan tersebut diterima Anggota VI BPK, Bahrullah Akbar.

Badan Pemeriksa Keuangan mengapresiasi kinerja Kemendikbud yang telah menyelesaikan penyusunan LK sebelum tanggal 31 Maret. Mendikbud menyatakan realisasi anggaran 2015 sebesar 93,06 persen dari pagu Rp 60,6 triliun. Mendikbud berharap memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pimpinan BPK Memanfaatkan e-FilingKetua BPK, Hary Azhar Azis dan Anggota V BPK Moermahadi Soerja Djanegara serta didampingi Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiastedi menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan secara online dengan menggunakan e-filing di Kantor Pusat BPK, Senin 7 Maret 2016.

Penyampaian SPT melalui e-filing ini merupakan bentuk dukungan BPK atas upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat. Hal itu penting guna meningkatkan perolehan penerimaan pajak secara optimal. E-filing dikembangkan sebagai sarana pelaporan pajak yang mudah, cepat, dan aman.


BAB

VII

- MEN

JAW

AB

TA

NTA

NG

AN

MA

SA D

EPA

N

Kunjungan State Audit Office LaosState Audit Office (SAO) Laos People’s Democratic Republic melakukan kunjungan ke BPK RI pada Kamis 10 Maret 2016. Kunjungan ini dilakukan untuk memperkuat kerja sama bilateral guna peningkatan kapasitas pemeriksaan, khususnya bidang pemeriksaan kinerja dan peran integrasi strategis institusi pemeriksa. Kunjungan ini diawali courtesy call antara delegasi SAO Laos PDR dengan Ketua BPK Hary Azhar Azis, dan kemudian dilanjutkan dengan executive discussion dengan tema “Menetapkan Rencana Strategis Pemeriksaan dalam Memenuhi Harapan Masyarakat”.

Ketua BPK Kuliah Umum di IAIN BantenKetua BPK, Harry Azhar Azis, memberikan kuliah umum dengan tema “Peran BPK dalam Pemeriksaan Keuangan Negara untuk Kesejahteraan Rakyat” kepada civitas akademika di Auditorium Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Maulana Hasanuddin, Serang, Provinsi Banten Senin, 14 Maret 2016. Ketua BPK memaparkan mengenai tugas dan wewenang BPK di hadapan mahasiswa dan peserta yang hadir.

BPOM Menyerahkan Laporan Keuangan 2015Anggota VI BPK, Bahrullah Akbar menerima Laporan Keuangan (unaudited) Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Tahun Anggaran 2015 dari Kepala BPOM Roy Alexander Sparringga di Kantor BPK Pusat, Jakarta, Kamis 21 Maret 2016. Pada kesempatan itu BPK juga menyerahkan hasil Pemeriksaan Kinerja atas Pengawasan Obat Dan Makanan Tahun 2014 - 2015.

Perum Peruri Mendapatkan WTPAnggota VII BPK, Achsanul Qosasi, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Direktur Utama Perum Peruri Prasetio di Kantor Pusat Perum Peruri, Jakarta pada Selasa, 22 Maret 2016. BPK sangat mengapresiasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Perum Peruri Tahun Buku 2015 yang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), walaupun masih ada beberapa catatan-catatan yang telah diberikan kepada direksi dan komisaris untuk dapat ditindaklanjuti dalam 60 hari ke depan.

BPK Menghadiri Workshop International Audit BiodiversityWakil Ketua BPK, Sapto Amal Damandari, tampil sebagai salah satu pemateri dalam Friends of the Convention on Biological Diversity (CBD) Workshop tentang “Auditing Biodiversity” di Chateau de Bossey-The Ecumenical Institute, Bogis-Bossey, Jenewa, Swiss pada 21-23 Maret 2016. Workshop bertujuan memfasilitasi


BAB

VII - M

ENJA

WA

B TA

NTA

NG

AN

MA

SA D

EPAN

dialog berbagai pihak dalam rangka mengeksplorasi, memperkuat pemahaman, dan menyumbangkan ide-ide dan pilihan mengenai cara-cara untuk meningkatkan mekanisme untuk meninjau pelaksanaan Target Aichi dan Rencana Strategis Keanekaragaman Hayati 2011-2020.

Laporan Pemeriksaan Kinerja BPJS KesehatanAnggota VI BPK, Bahrullah Akbar, didampingi Kepala Auditorat VI.A. Novel Anwar dan Kepala Auditorat VI.B. Khabib Zainuri menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja BPJS Kesehatan Tahun 2014 – Semester I Tahun 2015 kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris, di Kantor Pusat BPK Jakarta, Selasa, 29 Maret 2016. BPK mengidentifikasi beberapa permasalahan yang masih timbul dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional.

Ketua BPK Kuliah Umum di STISIP Muhammadiyah SinjaiKetua BPK, Hary Azhar Azis memberikan kuliah umum di STISIP Muhammadiyah Sinjai, Sulawesi Selatan pada Selasa 29 Maret 2016. Ketua BPK memberikan kuliah umum bertema “Peran BPK dalam Pemeriksaan Keuangan Negara untuk Kesejahteraan Rakyat”

Badan Pemeriksa Keuangan memberikan perhatian kepada pemeriksaan atas program dan kegiatan pembangunan yang rawan terjadi korupsi. Masyarakat tidak hanya menuntut akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang tercermin melalui opini yang baik atas laporan keuangan, namun juga mempertanyakan bagaimana kontribusi atas penggunaan dana tersebut bagi pembangunan dan pencapaian tujuan bernegara.

Menteri Keuangan Menyerahkan LKPP 2015Ketua BPK, Harry Azhar Azis menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (unaudited) Tahun 2015 yang diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang P.S. Brodjonegoro di Auditorium BPK Pusat, pada hari Rabu 30 Maret 2016. Tahun 2015 merupakan titik perubahan terbesar dalam sejarah akuntansi sektor publik di Indonesia, yaitu mulai diberlakukannya pelaporan keuangan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual di seluruh instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah.

BPK mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mempersiapkan dan menerapkan SAP berbasis akrual tahun 2015. Menkeu berharap upaya perbaikan yang telah dilakukan pemerintah dapat menjadi bagian dari perbaikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang ditunjukkan dengan perbaikan kualitas LK pemerintah.


BAB

VII

- MEN

JAW

AB

TA

NTA

NG

AN

MA

SA D

EPA

N

April

Rapat Koordinasi Pelaksana BPK 2016Ketua BPK, Harry Azhar Azis membuka Rapat Koordinasi Pelaksana BPK Tahun 2016 di Auditorium Kantor BPK Pusat, Jakarta pada 4 April 2016. Rapat koordinasi merupakan sarana strategis melakukan koordinasi dalam mensinergikan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan.

Hasil yang diharapkan dari rakor ini adalah rencana pemeriksaan tematik semester II tahun 2016 termasuk sumber daya yang dibutuhkan serta bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPK tahun 2017, khususnya terkait entitas yang akan diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

BPK Menyerahkan IHPS dan LHP Semester II ke DPR RIKetua BPK, Harry Azhar Azis menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2015 kepada Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan dalam Sidang Paripurna DPR RI, Selasa 12 April 2016. IHPS II Tahun 2015 memuat hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah tahun 2003-2015.

Hasil pemantauan tersebut ditetapkan temuan sebanyak 22.539 kasus senilai Rp1,46 triliun. Masih ada sisa kerugian 10.527 kasus senilai Rp1,02 triliun (70%). Pada LHP semester II Tahun 2015 BPK menemukan 6.548 temuan yang memuat 8.733 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 2.175 kelemahan SPI dan 6.558 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2015 memuat ringkasan dari 704 LHP, yang terdiri atas 92 LHP pada Pemerintah Pusat, 571 LHP pada Pemerintah Daerah dan BUMD, serta 41 LHP pada BUMN dan badan lainnya. Sedangkan berdasarkan jenis pemeriksaannya, LHP dimaksud terdiri atas 35 LHP Keuangan, 277 LHP Kinerja, dan LHP Dengan Tujuan Tertentu sebanyak 392.

Pertemuan Teknis Ke-15 BPK RI dan JAN MalaysiaBadan Pemeriksa Keuangan RI dan Jabatan Audit Negara (JAN) Malaysia melakukan pertemuan teknis ke-15 di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia pada 11-13 April 2016. Delegasi BPK RI dipimpin oleh Anggota V BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara, sementara Delegasi JAN Malaysia dipimpin oleh Deputy Auditor General JAN Malaysia, Dato Mustafa Bin Hj. Saman. Turut hadir pula Konsul Jenderal RI Kota Kinabalu, Akhmad Daya Handasah Irfan.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak melakukan sharing of knowledge dalam berbagai bidang, yaitu bidang e-audit, pemeriksaan atas registrasi dan akomodasi pelaksanaan haji, pemeriksaan atas quarry management, serta pemeriksaan atas road maintenance .


BAB

VII - M

ENJA

WA

B TA

NTA

NG

AN

MA

SA D

EPAN

Unjuk Rasa Front Aktivis Anti Mafia Front Aktivis Anti Mafia (FAKTA) melakukan unjuk rasa di depan kantor Pusat BPK Jakarta, Selasa 19 April 2016. Para demonstran mendukung hasil pemeriksaan BPK dalam Pemeriksaan Investigasi Pembelian Tanah Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam orasinya pengunjuk rasa menyatakan bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK sudah profesional dalam rangka menjalankan tugas konstitusinya. Semua pihak harus menghormati hasil pemeriksaan dan tidak mengeluarkan persyaratan yang dapat menghina lembaga tinggi negara seperti BPK. Mereka juga meminta kepada KPK untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

Pembahasan Temuan Pemeriksaan atas LKPP 2015Kementerian Keuangan bersama dengan BPK mengikuti Rapat Pembahasan Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2015 yang diselenggarakan di Ruang Auditorium Kantor Pusat BPK, Jakarta pada Selasa, 21 April 2016. Kegiatan penyampaian temuan dan pemberian tanggapan pemerintah yang dilanjutkan dengan pembahasan temuan pemeriksaan, adalah cara yang paling efektif untuk menjamin suatu laporan hasil pemeriksaan telah dibuat secara wajar, lengkap dan objektif sebagaimana ditetapkan dalam SPKN.

Dialog Terbuka BPK dengan Pemangku KepentinganBadan Pemeriksa Keuangan menyelenggarakan dialog terbuka dengan pengurus dan anggota organisasi kemasyarakatan serta mahasiswa dari perguruan tinggi negeri maupun swasta di wilayah Jakarta di Hotel Atlet Century, Jakarta, 21 April 2016. Dialog terbuka ini diselenggarakan untuk membangun komunikasi yang efektif bagi BPK dengan para pemangku kepentingan dalam upaya BPK mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan untuk kesejahteraan masyarakat. Acara ini juga diharapkan meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap peran BPK.

Kunjungan Ketua BPK ke Nepal dan PakistanKetua BPK, Harry Azhar Azis melakukan kunjungan ke Office of Auditor General Nepal (OAGN) di Kathmandu dan Office of Auditor General Pakistan (OAGP) di Islamabad pada 17-23 April 2016. Kunjungan ini dimaksudkan untuk saling bertukar pengetahuan dan pengalaman di bidang pemeriksaan terhadap manajemen bencana, manajemen data base, serta pengembangan pelatihan dan auditor eksternal.


BAB

VII

- MEN

JAW

AB

TA

NTA

NG

AN

MA

SA D

EPA

N

BPK Menjadi Project Leader Data Analytics 2017-2019Anggota VI BPK, Bahrullah Akbar, memimpin delegasi BPK RI pada 25th Meeting of INTOSAI Working Group of IT Audit (WG-ITA) tanggal 26-27 April 2016 di Brasilia, Brasil. Pertemuan ini membahas laporan penyelesaian enam proyek WG-ITA pada Rencana Kerja 2014-2016 oleh tiap project-leader, dan pemutakhiran mengenai IT Audit Handbook Project oleh WG-ITA dan IDI.

Pada pertemuan ini BPK RI terpilih sebagai project leader untuk Data Analytics Project (Area : IT Audit Techniques), yang beranggotakan sebelas SAI termasuk Jepang, Amerika Serikat, dan Brasil. Ini membuktikan bahwa sistem, prosedur, dan praktik IT yang ada di BPK-RI telah diakui keandalannya oleh dunia internasional.

Pertemuan INTOSAI di Tsaghkadzor, ArmeniaBadan Pemeriksa Keuangan menghadiri pertemuan ke-9 INTOSAI Working Group on Key National Indicators (WGKNI) in Tsaghkadzor, Armenia pada 26-28 April 2016. Delegasi BPK dipimpin oleh Anggota BPK, Prof. Eddy Mulyadi Soepardi didampingi oleh Kaditama Revbang, Bahtiar Arif.

Pertemuan yang dihadiri oleh 37 peserta dari 14 SAI tersebut dibuka oleh Ishkhan Zakaryan, Ketua SAI Armenia (the Republic of Armenia Control Chamber). Pertemuan ini bertujuan mendiskusikan perkembangan terkini dari Rencana Kerja INTOSAI WGKNI dan kemungkinan tema bagi Rencana Kerja 2017.

Fasilitator Pelatihan Pemeriksaan di VietnamSebagai implementasi kerja sama bilateral antara BPK RI dan State Audit of Vietnam (SAV), pada 26-28 April 2016 dilaksanakan kegiatan pelatihan pemeriksaan lingkungan di Ha Noi, Vietnam. BPK RI mengirimkan fasilitator yaitu R. Bramantyo (Widyaiswara di Pusdiklat BPK) dan tim. Kegiatan pelatihan dilaksanakan dalam bentuk round table. Para fasilitator BPK menyampaikan pelatihan dalam bentuk pemaparan materi, studi kasus, role play dan latihan-latihan dalam lingkup pemeriksaan lingkungan.

Mei

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Mendapatkan WTPKetua BPK Hary Azhar Azis menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015 kepada Ketua DPR RI Ade Komaruddin. Penyerahan LHP atas LKPP tahun 2015 dilaksanakan pada Sidang Paripurna DPR RI, Kamis 2 Mei 2016. BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atas LKPP tahun 2015.


BAB

VII - M

ENJA

WA

B TA

NTA

NG

AN

MA

SA D

EPAN

Badan Pemeriksa Keuangan menemukan enam permasalahan dalam pemeriksaan LKPP yang menjadi pengecualian atas kewajaran LKPP. Permasalahan tersebut merupakan gabungan ketidaksesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kelemahan sistem pengendalian internal, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berkantor di Gedung PBB Wina Badan Energi Atom Internasional atau International Atomic Energy Agency (IAEA) di Wina, Austria, menetapkan BPK RI sebagai auditor eksternal IAEA untuk tahun 2016-2017. BPK terpilih dan ditetapkan sebagai auditor eksternal IAEA dalam Sidang Umum ke-59 IAEA yang dilaksanakan di Wina, Austria, pada tanggal 17 September 2015 yang lalu.

Sebagai tindak lanjut penunjukan BPK sebagai auditor eksternal IAEA, secara resmi BPK berkantor di gedung PBB di Wina, Austria. Peresmian kantor ditandai dengan penyerahan dokumen oleh Sekretariat IAEA kepada Wakil Ketua BPK, Sapto Amal Damandari bertempat di gedung PBB Wina, Austria pada 9 Mei 2016. BPK akan berkantor sampai tahun 2018 untuk memeriksa laporan keuangan dan kinerja organisasi internasional di bawah PBB yang paling bergengsi dan strategis tersebut.

Tamu Aktivis Aliansi Gerakan Selamatkan JakartaKetua BPK Harry Azhar Azis menerima puluhan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Selamatkan Jakarta (AGSJ) pada Senin 20 Mei 2016. Mereka, antara lain mantan Wagub DKI Jakarta Prijanto, aktivis senior Ratna Sarumpaet dan Hatta Taliwang, serta mantan juru bicara kepresidenan Adhie Massardi, datang untuk mendukung BPK RI terkait dengan pemeriksaan investigasi Rumah Sakit Sumber Waras. BPK didesak membuka hasil pemeriksaannya menyusul pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berseberangan dengan pemeriksaan BPK.

Menandatangani Kerja Sama dengan KPPU Ketua BPK Harry Azhar Azis menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf di Kantor Pusat BPK Jakarta pada Selasa 24 Mei 2016. Kerja sama ini untuk meningkatkan sinergi dan keterpaduan antara BPK dan KPPU agar dapat melaksanakan tugas dan kewenangan masing-masing secara efektif. Ruang lingkup kesepahaman meliputi pertukaran informasi, penggunaan tenaga ahli, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan pengembangan sistem informasi.

Koordinasi Program Listrik 35.000 MW dan Transmisi 46.000 KMWakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari membuka Pertemuan Koordinasi Pembangunan Ketenagalistrikan di Indonesia, Masalah dan Solusi dalam Implementasi Program 35.000 MW dan Transmisi 46.000 KM bersama pemangku


BAB

VII

- MEN

JAW

AB

TA

NTA

NG

AN

MA

SA D

EPA

N

kepentingan ketenagalistrikan di Auditorium BPK pada 31 Mei 2016. BPK telah melaksanakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas “Penyelesaian Proyek Infrastruktur Ketenagalistrikan Eks Dana APBN TA 2011 sampai dengan 2014 yang Terhenti” yang meliputi 166 kontrak yang menjadi penyokong utama Fast Track Program I (FTP I) 10.000 MW. Dalam pemeriksaan tersebut, terungkap bahwa pencapaian FTP I 10.000 MW belum memenuhi target yang telah ditetapkan serta pembangunan dukungan jaringan transmisi dan gardu induk yang masih banyak mengalami kendala penyelesaiannya.

Sinergi dengan Lembaga Peradilan dan Penegak HukumKetua BPK, Hary Azhar Azis yang membuka acara Forum Diskusi Peningkatan Sinergi BPK, Lembaga Peradilan, dan Aparat Penegak Hukum dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Auditorium Pusdiklat BPK Jakarta pada Selasa 31 Mei 2016. Forum sinergi itu untuk menghasilkan keselarasan pandangan dan pemahaman antara BPK dengan pemangku kepentingan hakim, kepolisian, kejaksaan dan KPK mengenai lembaga yang berwenang melakukan perhitungan kerugian negara/daerah. Forum untuk menghasilkan keselarasan dan pandangan antara BPK dan pemangku kepentingan mengenai substansi kebenaran hasil pemeriksaan BPK yang bukan merupakan objek yang dapat diuji di muka peradilan.

Juni

BPK Menyerahkan LHP kepada 19 Kementerian LembagaAnggota I BPK Agung Firman Sampurna menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2015 pada 19 Kementerian/Lembaga di Auditorium Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPK, di Kalibata, Jakarta, Kamis 2 Juni 2016. BPK meminta entitas menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaan.

BPK Gelar Pertemuan Tertutup dengan KPKPimpinan BPK dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pertemuan untuk membahas kelanjutan dugaan penyimpangan pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 20 Juni 2016. Pertemuan tertutup selama satu jam di Kantor Pusat BPK tersebut menghasilkan lima poin kesepakatan antara pimpinan BPK dan KPK.

Kelima poin tersebut adalah; pertama, BPK dan KPK sepakat untuk menghormati kewenangan masing-masing lembaga dan kedua lembaga telah melaksanakan kewenangannya masing-masing. Kedua, KPK belum menemukan perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi sehingga permasalahan RSSW belum


BAB

VII - M

ENJA

WA

B TA

NTA

NG

AN

MA

SA D

EPAN

dibawa ke ranah penyidikan tipikor, tapi bukan berarti KPK menyangkal LHP Investigasi BPK. Ketiga, BPK menyatakan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam permasalahan RSSW, sehingga Pemprov DKI Jakarta harus menindaklanjuti LHP BPK. Keempat, BPK mengatakan, laporan hasil pemeriksaan investigasi sudah diserahkan ke KPK, kewenangan sudah ada di tangan KPK. Kelima, KPK dan BPK tetap saling bersinergi mencegah dan memberantas korupsi.

LHP Kemenkes, Kemendikbud, dan BPOMAnggota VI BPK, Bahrullah Akbar menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Auditorium Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPK, Jakarta pada Selasa 21 Juni 2016. BPK berharap agar tindak lanjut rekomendasi BPK segera dituntaskan. BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Rapat Koordinasi Kebijakan Pangan NasionalBadan Pemeriksa Keuangan menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan tema “Kebijakan Pangan Nasional: Pengadaan dalam Negeri vs Impor” di Auditorium Pusat BPK pada Selasa 21 Juni 2016. Rapat ini dihadiri oleh Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari, Anggota BPK IV Rizal Djalil, Anggota BPK VII Achsanul Qosasi, Anggota BPK II Agus Joko Pramono, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Ketua HKTI, dan pengamat pertanian Prof. Dr. Bustanul Arifin.

Juli

Pemeriksaan Laporan Keuangan IACA 2015Auditor BPK yang terpilih menjadi anggota Auditor Eksternal Independen untuk International Anti Corruption Academy (IACA), Amri Lewa, melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan IACA Tahun Anggaran 2015 di Laxenburg, Austria pada 13-14 Juli 2016. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan dua anggota Auditor Eksternal Independen lainnya yang berasal dari Pakistan, Asim Lodhi dan Rusia, Anton Kosyanenko. Ketiga Auditor Eksternal Independen berhasil menyelesaikan pemeriksaan atas LK IACA TA 2015 dalam dua hari.

Silaturahmi dengan Pimpinan Redaksi Media MassaDalam rangka menyambut Idul Fitri 1437 H, bertempat di Kantor Pusat BPK diadakan acara Halal bil Halal dan Silaturahmi Pimpinan BPK dan Pimpinan Redaksi media massa pada Kamis 19 Juli 2016. Forum ini diadakan sebagai satu


BAB

VII

- MEN

JAW

AB

TA

NTA

NG

AN

MA

SA D

EPA

N

sarana meningkatkan kerja sama dan hubungan kemitraan BPK dan media massa sebagai salah satu pemangku kepentingan BPK, dan mitra strategis dalam rangka untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia, transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Forum ini diharapkan juga menjadi sarana pertukaran informasi mengenai perkembangan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pertemuan Nasional Menata Ulang Dana PolitikBadan Pemeriksa Keuangan menggelar Rapat Nasional “Menata Ulang Dana Politik di Indonesia” pada Senin 25 Juli 2016. Pertemuan Nasional ini bertujuan untuk menjalin komunikasi dan dialog yang positif dengan para pemangku kepentingan dalam rangka memperoleh masukan dan solusi terbaik bagi kebijakan dana politik di Indonesia. Hadir dalam acara ini Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari, Anggota BPK IV Rizal Djalil, Anggota BPK I Agung Firman Sampurna, Anggota BPK II Agus Joko Pramono, Anggota BPK VI Bahrulllah Akbar, Ketua DPP PDI Bidang Politik (non aktif) Puan Maharani, Ketua DPP Partai Golkar Setya Novanto, dan Ketua KPK Agus Rahardjo.

Agustus

Aplikasi Pemantauan Tindak LanjutWakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari menyampaikan Sosialisasi Piloting dan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) yang diselenggarakan di D.I. Yogyakarta, Kamis 4 Agustus 2016. Melalui sistem aplikasi pemantauan tindak lanjut ini proses dan status tindak lanjut dari data yang disampaikan oleh entitas dapat diketahui dan diakses secara real time.

Penyerahan LHP PT Pelni dan ITDC BPK Anggota VII BPK Achsanul Qosasi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemeriksaan Dengan Tujuan tertentu atas PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Company (ITDC) di Kantor Pusat BPK RI pada 8 Agustus 2016. LHP diterima oleh Direktur Utama PT Pelni Elfien Goentoro dan Direktur Utama PT ITDC Abdulbar M. Mansoer.

Sosialisasi Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian NegaraBadan Pemeriksa Keuangan menyelenggarakan sosialisasi kewenangan BPK dalam pemantauan penyelesaian dan pelaksanaan ganti kerugian negara yang dilaksanakan di Kantor Pusat BPK pada Rabu 11 Agustus 2016. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan BPK sering menemukan perbuatan melawan


BAB

VII - M

ENJA

WA

B TA

NTA

NG

AN

MA

SA D

EPAN

hukum baik yang disengaja maupun yang diakibatkan karena kelalaian, yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD dan lembaga atau badan lainnya yang menyelenggarakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang berakibat pada timbulnya kerugian negara.

Kunjungan Bilateral BPK ke RusiaBadan Pemeriksa Keuangan RI melakukan kunjungan ke Chamber of Control and Accounts of Moscow (CCA of Moscow) di Rusia pada 23 Agustus 2016. Delegasi BPK terdiri dari Anggota V BPK Dr. Moermahadi Soerja Djanegara dan Tortama KN V Bambang Pamungkas, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah Hery Subowo, serta Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional R. Yudi Ramdan Budiman.

Kegiatan ini dalam rangka pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam rangka menguatkan, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan auditor kedua lembaga pemeriksa negara, khususnya dalam bidang pemeriksaan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan konstruksi, dan pemeriksaan kinerja. Kedua pihak menjajaki kemungkinan kerja sama di bidang pemeriksaan keuangan Pemerintah Daerah.

Workshop Permasalahan Hukum atas PemeriksaanDirektorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara BPK menyelenggarakan workshop mengenai permasalahan hukum atas pemeriksaan keuangan negara di Kantor BPK, Jakarta pada 24 Agustus 2016. Topik yang diulas tentang nilai tanah hasil pengadaan menurut peraturan Perundang-undangan (Antara Nilai Apraisal, NJOP dan Nilai Pasar). Tujuan dari workshop ini adalah untuk menyamakan persepsi bagi para pelaksana di BPK tentang dasar yang digunakan untuk menentukan harga tanah dalam proses pengadaan tanah oleh pemerintah.

Sosialisasi Pemeriksaan Bantuan Keuangan ParpolBadan Pemeriksa Keuangan melakukan Sosialisasi Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik yang diselenggarakan di Auditorium Pusdiklat BPK, Jakarta pada 25 Agustus 2016. BPK menilai administrasi atas bantuan keuangan kepada partai politik belum tertib. Banyak parpol melaporkan penggunaan dana bantuan tidak sesuai dengan peruntukan dan terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BPK.


BAB

VII

- MEN

JAW

AB

TA

NTA

NG

AN

MA

SA D

EPA

N

Kunjungan Bilateral BPK ke Republik CekoBadan Pemeriksa Keuangan RI melakukan kunjungan ke Supreme Audit Office Republik Ceko pada 25-27 Agustus 2016. Delegasi BPK dipimpin oleh Ketua BPK, Dr. Harry Azhar Azis, didampingi Anggota III BPK, Profesor Eddy Mulyadi Soepardi, Inspektur Utama, Dr. Mahendro Sumardjo. Kunjungan ini dalam rangka implementasi bilateral antara lembaga auditor negara.

Pertemuan ke-9 INTOSAI di TanzaniaBadan Pemeriksa Keuangan RI mengikuti pertemuan kesembilan Working Group on Value and Benefits of SAIs (WGVBS) di Arusha, Tanzania pada 29-31 Agustus 2016. Kegiatan ini diikuti oleh 11 SAI yang tergabung menjadi anggota WGVBS, yaitu USA, Meksiko, Austria, Perancis, Indonesia, Cina, Irak, Afrika Selatan, Namibia, Jamaika, dan Tanzania yang bertindak sebagai tuan rumah. Ini adalah salah satu bentuk peran aktif dalam organisasi dan kerja sama internasional.

Badan Pemeriksa Keuangan RI resmi bergabung dengan Gugus Tugas SAI Data Base pada Juni 2011. Gugus Tugas ini kemudian resmi dilebur dalam wadah INTOSAI WGVBS yang diketuai oleh SAI Meksiko pada 2014. BPK telah resmi bergabung dalam WGVBS terhitung sejak awal 2014.

September

BPK Selenggarakan Rapat Koordinasi PPIDBiro Humas dan Kerja Sama Internasional menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Jakarta pada 1-2 September 2016. Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari mengatakan penyelenggaraan kegiatan ini merupakan salah satu sarana meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai upaya BPK memberikan pemahaman secara lebih mendalam tentang reformasi birokrasi di Indonesia.

Diskusi Panel dengan Kemenristek DiktiAuditorat Utama Keuangan Negara III BPK menyelenggarakan Diskusi Panel Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara di Lingkungan Kemenristek Dikti serta Perguruan Tinggi Permasalahan Serta Tindak Lanjutnya bertempat di Kantor Pusat BPK, Rabu, 6 September 2016. Diskusi ini guna membentuk komunikasi BPK dengan Kemenristek Dikti, meningkatkan kesamaan dan mengakomodasi serta mengklarifikasi berbagai pertanyaan yang muncul pasca pemeriksaan keuangan yang dilaksanakan sebelumnya. Hadir pada acara ini Anggota III BPK Eddy Mulyadi Soepardi, dan Menteri Ristek dan Dikti Mohamad Nasir.


BAB

VII - M

ENJA

WA

B TA

NTA

NG

AN

MA

SA D

EPAN

BPK Selenggarakan Konsinyering Persiapan PemeriksaanAuditorat Utama Keuangan Negara V BPK (AKN V) menyelenggarakan konsinyering persiapan pemeriksaan dengan tema “Konsinyering II Persiapan Pemeriksaan Terinci Tematik Kinerja atas Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD, serta Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah” di Jakarta pada 6 September 2016. Konsinyering yang diikuti peserta dari lingkungan AKN V dan AKN VI tersebut bertujuan untuk memberikan bekal kepada seluruh pemeriksa, berupa pemahaman atas harapan penugasan dan tujuan pemeriksaan sebagaimana yang dituangkan dalam program pemeriksaan.

Sinergi dengan Lembaga Peradilan dan Penegak HukumDirektorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara BPK menyelenggarakan Forum Diskusi Peningkatan Sinergi BPK, Lembaga Peradilan dan Aparat Penegak Hukum dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Auditorium Pusdiklat BPK pada 8 September 2016. Forum tersebut menghasilkan keselarasan pandangan dan pemahaman antara BPK dengan pemangku kepentingan hakim, kepolisian, kejaksaan dan KPK mengenai perhitungan kerugian negara dalam rangka penegakan hukum oleh aparatur penegakan hukum. Diharapkan terjadi keselarasan pandangan dan pemahaman, antara BPK dengan pemangku kepentingan mengenai kebenaran substansi bahwa hasil pemeriksaan BPK bukan merupakan objek yang dapat diuji di muka pengadilan.

Workshop Pemahaman Aspek Hukum PemeriksaanPusat Pendidikan dan Pelatihan BPK menyelenggarakan workshop “Aspek Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi” di Balai Diklat BPK Yogyakarta pada 8-9 September 2016. Anggota III BPK Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi berharap agar melalui workshop ini, peserta dapat meningkatkan kompetensi dan memahami aspek hukum dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pemeriksa. Peserta diharapkan dapat memetakan mana temuan pemeriksaan yang merupakan ranah administrasi dan mana ranah pidana.

Rapat Kerja Pelaksana BPK RI Tahun 2016Dalam rangka menyusun konsep Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) dan Rencana Kegiatan Kesetjenan dan Penunjang (RKSP) Tahun 2017 serta Rencana Kerja Tahunan Tahun 2018, BPK menyelenggarakan Rapat Kerja Pelaksana BPK Tahun 2016 pada 15-16 September 2016. Rapat kerja membahas strategi dan koordinasi perencanaan kegiatan pemeriksaan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada.


BAB

VII

- MEN

JAW

AB

TA

NTA

NG

AN

MA

SA D

EPA

N

BPK Tuan Rumah Training on Forestry AuditBadan Pemeriksa Keuangan kembali dipercaya oleh Intosai WGEA menjadi tuan rumah The 3rd International Training on Forestry Audit 2016 pada 19-23 September 2016. Pelatihan ini mengambil topik tentang kawasan konservasi hutan, masalah yang signifikan di banyak negara dalam beberapa tahun terakhir. Pelatihan ini diikuti oleh 22 orang peserta dari 9 negara, yaitu Banglades, Tiongkok, Indonesia, Iran, Yordania, Filipina, Arab Saudi, Sri Lanka, dan Thailand.

Kerja Sama BPK RI dan BAI KoreaBadan Pemeriksa Keuangan menandatangani nota kesepahaman dengan Board of Audit and Inspection (BAI) Republik Korea di Seoul, Korea Selatan, pada 19 September 2016. Kedua lembaga bekerja sama mengadakan Training on Public Auditing Capacity Building Program for the Audit Board (Indonesia) bertempat di Kantor Korea International Cooperation Agency. Kunjungan ke BAI Korea dipimpin Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari.

BPK Ungkap Permasalahan Tahura Ngurah RaiBadan Pemeriksa Keuangan menggelar rapat koordinasi dan konsultasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Menteri Agraria dan Tata Ruang, Bupati Kabupaten Badung, dan Walikota Denpasar pada 26 September 2016. Rapat tersebut membahas sengkarut pinjam pakai lahan di Taman Hutan Rakyat (Tahura) Ngurah Rai di Bali.

FGD Financial Audit Bersama ANAOBadan Pemeriksa Keuangan bekerja sama dengan Australian National Audit Office (ANAO) menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) on Financial Audit di Hotel Four Points Makassar pada 26-27 September 2016. FGD bertujuan memberikan tambahan pengalaman dan pengetahuan untuk para auditor di tingkat senior dan struktural dalam tahap pelaporan pada pemeriksaan laporan keuangan berbasis akrual sesuai standar internasional.

Pertemuan Kelompok Kerja Pemberantasan Korupsi dan Pencucian Uang di JermanAnggota III Prof Eddy Mulyadi Soepardi memimpin delegasi Indonesia mengikuti pertemuan ke-10 INTOSAI Working Group on Fight Against Corruption and Money Laundering (WGFACML) di kantor Bundes Rechnungshof (BPK Jerman) Bonn Jerman pada 27-29 September 2016. Kelompok Kerja INTOSAI ini telah menyiapkan beberapa draf pedoman yang akan membantu lembaga-lembaga pemeriksa. Konsep pedoman mencakup pedoman ke-1 “Enhancing Good Governance for Public Asset”, pedoman ke-2 “The Audit of Corruption Prevention in


BAB

VII - M

ENJA

WA

B TA

NTA

NG

AN

MA

SA D

EPAN

Government Agencies”, pedoman ke-3 “Stolen Assets Recovery”, dan pedoman ke 4 “Fight against Money Loundering”.

Dialog Pemahaman Pengelolaan Dana DesaBadan Pemeriksa Keuangan menggelar dialog terbuka mengenai pemantapan pemahaman pengelolaan dana desa di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, pada 30 September 2016. Dialog terbuka diikuti sekitar 500 peserta, terdiri dari para kepala desa, bendahara desa, dan camat di wilayah Pemerintah Kabupaten Blitar. Kegiatan itu guna meningkatkan pemahaman kepada pemerintah daerah dan aparat desa mengenai pengelolaan dana desa agar dana desa tersebut dikelola secara akuntabel dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Oktober

BPK Silaturahmi ke Pondok PesantrenAnggota II BPK, Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA. dan Anggota III BPK, Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CFr.A., CA. memberikan kuliah umum kepada 5.000-an santri Yayasan Pendidikan Hamzanwadi Pondok Pesantren Darunnahdlatain Nahdlatul Wathan Pancor (YPH PPD NW Pancor), Lombok Timur pada 4 Oktober 2016. Anggota BPK berpesan pentingnya pendidikan moral sebagai cara paling efektif memberantas korupsi di Indonesia.

BPK Menyerahkan IHPS I 2016 ke DPRKetua BPK Hary Azhar Azis BPK menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2016 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Sidang Paripurna pada 4 Oktober 2016. IHPS I Tahun 2016 merupakan ringkasan dari 696 laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang merupakan LHP dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN serta BUMD. BPK mengungkapkan 10.918 temuan yang memuat 15.568 permasalahan.

BPK Tuan Rumah Audit Review Meeting Pemeriksaan BencanaBadan Pemeriksa Keuangan RI ditunjuk sebagai tuan rumah oleh Asian Organization of Supreme Audit Instituion (ASOSAI) menyelenggarakan Audit Review Meeting, IDI-ASOSAI 3i Cooperative Audit Programe on Audit Disaster Management. Acara diselenggarakan pada 10-14 Oktober 2016, di Pusdiklat BPK Jakarta. Pertemuan yang diikuti 48 peserta dari 17 negara ini akan me-review, mendiskusikan, serta memfinalisasi konsep laporan pemeriksaan, hingga mendapat persetujuan dari Ketua Supreme Audit Institution (SAI) masing-masing.


BAB

VII

- MEN

JAW

AB

TA

NTA

NG

AN

MA

SA D

EPA

N

Forum Pemantauan Tindak Lanjut Inpektorat UtamaInspektorat Utama menyelenggarakan Forum Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Utama (Itama) dan Peer Review BPK negara lain dengan tema “Peningkatan Kualitas dan Manfaat Hasil Pemeriksaan BPK Melalui Penguatan Sistem Pengendalian Mutu” di Hotel Century Jakarta pada 13-14 Oktober 2016. Forum ini diadakan untuk menyelesaikan rekomendasi membahas hasil pengawasan Itama dan sebagai forum transfer pengetahuan untuk memberikan awareness kepada para pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam rangka meningkatkan sistem pengendalian mutu BPK.

BPK Tuan Rumah 17th Assembly Meeting INTOSAI WGEABadan Pemeriksa Keuangan menjadi tuan rumah dalam acara The 17th Assembly Meeting of INTOSAI WGEA, di Jakarta pada 24-27 Oktober 2016. Pertemuan yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo ini bertujuan memperkaya dan bertukar pengetahuan serta mendefinisikan langkah-langkah strategis dalam menghadapi tantangan masa depan dan masalah yang berkaitan dengan pemeriksaan lingkungan. Selain itu BPK juga mengajak lembaga auditor negara (SAI) sedunia untuk berperan aktif mengawal capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang telah dicanangkan PBB.

November

Public Hearing Standar Pemeriksaan Keuangan NegaraDirektorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang) menyelenggarakan Public Hearing Exposure Draft Revisi Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) di Auditorium Kantor Pusat BPK pada 1 November 2016. Acara ini dihadiri para pejabat eselon I BPK, inspektur jenderal kementerian lembaga, Kepala Internal Audit Otoritas Jasa Keuangan, Ketua Institut Akuntan Publik Indonesia, Ketua Umum Ikatan Auditor Intern Pemerintah Indonesia, para Inspektur provinsi/kabupaten dan kota, para praktisi serta akademisi.

Kunjungan Bilateral BPK ke CinaAnggota III BPK, Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi memimpin delegasi Indonesia melakukan kunjungan bilateral ke National Audit Office of the People’s Republic of China (CNAO) di Beijing pada 31 Oktober-4 November 2016. Kedua pihak melakukan pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam rangka menguatkan, meningkatkan, dan mengembangkan kemampuan auditor kedua lembaga pemeriksa negara, khususnya dalam bidang pemeriksaan atas pendidikan universitas, pemeriksaan atas pengelolaan bantuan bencana, pemeriksaan atas sekolah dasar dan menengah, serta pemeriksaan atas program Jaminan Kesehatan Nasional.


BAB

VII - M

ENJA

WA

B TA

NTA

NG

AN

MA

SA D

EPAN

Kunjungan Wakil Ketua BPK ke ANAO AustraliaWakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari memimpin delegasi BPK melakukan High Level Visit ke kantor ANAO di Canberra, Australia pada 6-11 November 2016. Delegasi diterima oleh Auditor General Australia Grant Hehir dan Deputy Auditor General Rona Mellor. Kunjungan ini merupakan sarana bagi pimpinan BPK dan ANAO untuk saling membagi informasi terkini mengenai perkembangan organisasi kedua lembaga.

Bertemu Pimpinan Kementerian ESDM Bahas Isu EnergiAnggota IV Prof. Dr. Rizal Djalil, Anggota VII Achsanul Qosasi, Anggota II Agus Joko Pramono bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar di Kantor Pusat BPK pada 7 November 2016. Dalam pertemuan tersebut, Pimpinan BPK berdiskusi seputar isu-isu aktual tentang Kementerian ESDM yang terkait dengan hasil pemeriksaan BPK. Antara lain, program kelistrikan 35.000 Mega Watt, kebijakan subsidi BBM, dan juga Freeport.

Bahrullah Akbar Dilantik untuk Kedua KaliDisaksikan pimpinan lembaga negara, menteri, dan pejabat di lingkungan BPK, Bahrullah Akbar mengucapkan sumpah jabatan sebagai Anggota BPK periode 2016-2021, di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa, 8 November 2016. Bahrullah Akbar diberhentikan dengan hormat sebagai Anggota BPK periode 2011-2016 dan diangkat kembali untuk periode 2016-2021.

Sosialisasi Penilaian Reformasi BirokrasiInspektur Utama BPK mengadakan sosialisasi pelaksanaan kegiatan dan penilaian reformasi birokrasi di BPK Tahun 2016 di Auditorium BPK, pada Senin, 14 November 2016. Selain untuk menyampaikan informasi kepada seluruh pimpinan satker terkait hasil capaian reformasi birokrasi BPK dan Peta Jalan BPK 2016-2020, sosialisasi ini menjadi ajang penguatan jiwa korsa agar dapat berkomitmen dalam mendukung pelaksanaan RB di BPK dengan lebih baik.

Pengenalan Sistem Pemantauan Tindak LanjutAuditorat Keuangan Negara (AKN) II BPK menyelenggarakan acara pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, di Auditorium BPK, pada 15 November 2016.

Kegiatan ini dihadiri Wakil Ketua BPK, Sapto Amal Damandari, Anggota II BPK, Agus Joko Pramono, dan dihadiri oleh Gubernur BI, Agus Martowardoyo, Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga, Kepala PPATK, Muhammad Yusuf, Direksi BUMN, Ketua PKPU, Komisioner OJK, LPS serta para pejabat di lingkungan entitas pemeriksaan AKN II BPK.


BAB

VII

- MEN

JAW

AB

TA

NTA

NG

AN

MA

SA D

EPA

N

BPK Anggota Panel External Auditor PBBBadan Pemeriksa Keuangan menjadi anggota Panel Auditor Eksternal PBB dalam tim Auditor Eksternal Badan Atom Dunia (IAEA). Panel ini merupakan forum bagi lembaga pemeriksa yang bertugas sebagai auditor eksternal badan-badan dalam komunitas PBB. Tujuannya adalah memberikan masukan kepada Sekjen PBB dalam memperbaiki tata kelola keuangan dalam komunitas PBB. Delegasi BPK dipimpin Ketua BPK Harry Azhar Azis mengikuti pertemuan panel di markas besar PBB New York, Amerika Serikat pada 16-22 November 2016.

Pengukuhan Dewan Pengurus KORPRI BPKDewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia BPK (KORPRI BPK) masa bakti 2016-2021 dikukuhkan dan dilantik oleh Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Zudan Arif Fakrulloh di Auditorium BPK Pusat, Jakarta pada 28 November 2016.

BPK dan SAC Iran Perkuat Kerja Sama BilateralBadan Pemeriksa Keuangan RI dan The Supreme Audit Court of The Islamic Republic of Iran (SAC Iran/BPK Negara Iran) menggelar Fifth Joint Seminar di Sheraton Kuta, Bali pada 29 November 2016. Pertemuan ini merupakan implementasi Nota Kesepahaman Bilateral yang telah ditandatangani pada 2008 di Teheran, Iran. Kegiatan ini dibuka Anggota III BPK, Eddy Mulyadi Soepardi. Pada pertemuan sebelumnya di Teheran, kedua pihak berbagi pengetahuan mengenai manajemen pelatihan, hubungan lembaga pemeriksa dengan parlemen, dan tugas serta fungsi kantor Perwakilan.

BPK Menandatangani Kerja Sama dengan IranAnggota VII BPK RI, Achsanul Qosasi menandatangani Fifth Action Plan dengan Vice President, Audit of Economic & Infrastructure Affairs SAC Iran, Mr. Abdollah Safei Nasab di Denpasar Bali pada 30 November 2016. Dalam pertemuan tersebut, kedua lembaga saling bertukar pengetahuan dan pengalaman di bidang pemeriksaan atas bank syariah, serta hubungan badan pemeriksa dengan lembaga perwakilan. Kerja sama itu meliputi pemeriksaan atas minyak dan gas, IT audit pada pengadaan barang dan jasa, kualitas hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada lembaga perwakilan, pemeriksaan perpajakan, serta pemeriksaan lingkungan.

Dialog Dana Desa di Kota SukabumiBadan Pemeriksa Keuangan menggelar dialog terbuka pemantapan pemahaman pengelolaan dana desa di Kota Sukabumi, Jawa Barat, pada 29 November 2016. Dialog itu guna meningkatkan pemahaman pemerintah daerah dan aparat desa mengenai pengelolaan dana desa agar dikelola secara akuntabel dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku.


BAB

VII - M

ENJA

WA

B TA

NTA

NG

AN

MA

SA D

EPAN

Desember

Menghadiri Kongres BPK Sedunia Abu DhabiKetua BPK menyampaikan laporan sebagai Ketua Working Group on Environmental Audit (WGEA) dalam Konferensi INTOSAI ke XXII di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada 5-12 Desember 2016. Sebagai Ketua WGEA, BPK menyampaikan capaiannya selama 3 tahun terakhir kepada kongres, di antaranya penyusunan pedoman pemeriksaan di bidang lingkungan hidup, hasil riset dan survei, serta beberapa coordinated audit di bidang lingkungan.

Penandatanganan Amandemen ASEANSAI AgreementKetua BPK Dr. Harry Azhar Azis bersama seluruh ketua BPK se-Asia Tenggara (ASEANSAI) menandatangani perubahan Perjanjian ASEANSAI di sela-sela penyelenggaraan XXII INCOSAI 2016 di Abu Dhabi National Exhibition Center, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab pada 8 Desember 2016. Anggota ASEANSAI setuju untuk merestrukturisasi Sekretariat ASEANSAI, dengan masa jabatan lebih lama, yaitu enam tahun, dan penambahan pasal perlindungan atas hak kekayaan intelektual.

Peringatan Hari Antikorupsi InternasionalBadan Pemeriksa Keuangan berpartisipasi dalam peringatan Hari Antikorupsi Internasional. Acara ini diselenggarakan pada 8-10 Desember 2016 di Kompleks Kediaman Gubernur Riau, Pekanbaru. Acara dibuka oleh Ketua KPK, Agus Rahardjo, dihadiri Pimpinan KPK, Gubernur Riau, serta para penggiat anti korupsi seluruh Indonesia.

Pemaparan Pemeriksaan Bencana di Kongres BPK SeduniaSebagai bagian Kongres ke-22 Asosiasi BPK sedunia, Indonesia mendapat kesempatan memaparkan pengalaman pemeriksaan bencana di hadapan peserta seminar “Knowledge Sharing and Knowledge Services” di Abu Dhabi pada 9 Desember 2016. Anggota II BPK, Agus Joko Pramono, menjelaskan pengalaman BPK dalam memeriksa pengelolaan bencana pada beberapa bencana yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu Tsunami Aceh, serta gempa bumi dan letusan Gunung Merapi di Yogyakarta.


BAB

VII

- MEN

JAW

AB

TA

NTA

NG

AN

MA

SA D

EPA

N

Kantor Pusat BPK

BPK Pusat Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 31, Jakarta Pusat, 10210Telp. (021) 25549000, Fax. (021) 57950288www.bpk.go.id

Perwakilan Wilayah Barat

1. BPK Perwakilan Provinsi Aceh Jl. Panglima Nyak Makam No. 38, Banda Aceh Telp. (0651) 32627, Fax. (0651) 21166 www.bandaaceh.bpk.go.id 2. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Jl. Imam Bonjol No. 22, Medan, 20152 Telp. (061) 4519039, Fax. (061) 4538140 www.medan.bpk.go.id 3. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Jl. Khatib Sulaiman No. 54, Padang, 25137 Telp. (0751) 40818, Fax. (0751) 40817 www.padang.bpk.go.id

4. BPK Perwakilan Provinsi Riau Jl. Jend. Sudirman No. 721, Pekanbaru, 28282 Telp. (0761) 856464, Fax. (0761) 856642 www.pekanbaru.bpk.go.id

5. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Jl. Raja Isa Batam Center, Batam, 29432 Telp. (0778) 468575, Fax. (0778) 468581 www.tanjungpinang.bpk.go.id 6. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Jl. Demang Lebar Daun No. 2, Palembang Telp. (0711) 410549, Fax. (0711) 358948 www.palembang.bpk.go.id

7. BPK Perwakilan Provinsi Jambi Jl. P. Hidayat Km. 6,5 No. 65, Kel. Sukakarya, Kota Baru, Jambi Telp. (0741) 445386, Fax. (0741) 445386 www.jambi.bpk.go.id

ALAMAT KANTOR BPK


BAB

VII - M

ENJA

WA

B TA

NTA

NG

AN

MA

SA D

EPAN

8. BPK Perwakilan Provinsi Bangka Belitung Jl. Pulau Bangka, Komp. Perkantoran Terpadu Air Itam, Pangkalpinang, 33148 Telp. (0717) 439365, Fax. (0717) 423162 www.pangkalpinang.bpk.go.id 9. BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Jl. Adam Malik Km. 8, Kota Bengkulu Telp. (0736) 343233, Fax. 349348 www.bengkulu.bpk.go.id

10. BPK Perwakilan Provinsi Lampung Jl. P. Emir M. Noor 11B, Bandar Lampung, 35215 Telp. (0721) 474828, Fax. (0721) 472872 www.bandarlampung.bpk.go.id 11. BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Jl. MT Haryono Kav. 34, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12270 Telp. (021) 79180560, Fax. (021) 7902574 www.jakarta.bpk.go.id 12. BPK Perwakilan Provinsi Banten Jl. Raya Palka No. 1, Palima, Serang, Banten, 42163 Telp. (0254) 250025, Fax. (0254) 250037 www.banten.bpk.go.id 13. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Jl. Moh. Toha No. 164, Bandung, 40133 Telp. (022) 5207935, Fax. (022) 5207767 www.bandung.bpk.go.id

14. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Jl. Perintis Kemerdekaan No. 175, Pudak Payung Banyumanik, Semarang, 50265 Telp. (024) 8660883, Fax. (024) 8660884 www.semarang.bpk.go.id 15. BPK Perwakilan Provinsi DI Yogyakarta Jl. HOS Cokroaminoto No. 52, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, 55244 Telp. (0274) 563635, Fax. (0274) 588736 www.yogyakarta.bpk.go.id 16. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Jl. Raya Juanda, Sidoarjo, 61253 Telp. (031) 8669244, Fax. (031) 8669206 www.surabaya.bpk.go.id


BAB

VII

- MEN

JAW

AB

TA

NTA

NG

AN

MA

SA D

EPA

N

Perwakilan Wilayah Timur

1. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Jl. A. Yani, Pontianak, 78124 Telp. (0561) 585349, Fax. (0561) 713598 www.pontianak.bpk.go.id 2. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Jl. Pulau Irian No. 12, Kec. Tarakan Tengah, Tarakan Telp. (0551) 32290, Fax. (0551) 30538 www.tarakan.bpk.go.id 3. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Jl. Yos Sudarso No. 16, Palangka Raya, 73112 Telp. (0536) 3241118, Fax. (0536) 3241117 www.palangkaraya.bpk.go.id 4. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Jl. A. Yani Km. 32,5, Banjarbaru, 70712 Telp. (0511) 4784295, Fax. (0511) 4784296 www.banjarmasin.bpk.go.id 5. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Jl. M. Yamin No. 19, Samarinda Ulu, 75123 Telp. (0541) 735041, Fax. (0541) 744680 www.samarinda.bpk.go.id 6. BPK Perwakilan Provinsi Bali Jl. D.I. Panjaitan, Renon, Denpasar Telp. (0361) 229193, Fax. (0361) 229184 www.denpasar.bpk.go.id 7. BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Jl. Udayana, Selaparang, Kota Mataram, 83122 Telp. (0370) 616333, Fax. (0370) 6162999 www.mataram.bpk.go.id 8. BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Jl. W.J. Lalamentik No. 91, Oebobo, Kupang, 58111 Telp. (0380) 840600, Fax. (0380) 840601 www.kupang.bpk.go.id


BAB

VII - M

ENJA

WA

B TA

NTA

NG

AN

MA

SA D

EPAN

9. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. Andi Pangeran Pettarani, Makassar, 90222 Telp. (0411) 854977, Fax. (0411) 854995 www.makassar.bpk.go.id

10. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Jl. H. Abdul Malik Pattan Endeng, Rangas, Simboro, Mamuju, 91512 Telp. (0426) 2325276, Fax. (0426) 2325279 www.mamuju.bpk.go.id

11. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. M. Yamin No. 84, Palu, 94121 Telp. (0451) 486622, Fax. (0451) 486633 www.palu.bpk.go.id 12. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Jl. Sao-Sao No. 10, Kendari, 93100 Telp. (0401) 3129309, Fax. (0401) 3129441 www.kendari.bpk.go.id 13. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Jl. 17 Agustus No. 4, Manado, 95113 Telp. (0431) 8880205, Fax. (0431) 8880204 www.manado.bpk.go.id 14. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Jl. Tinaloga No. 3, Kota Utara, Kota Gorontalo, 96123 Telp. (0435) 825204, Fax. (0435) 822208 www.gorontalo.bpk.go.id 15. BPK Perwakilan Provinsi Maluku Jl. Laksdya Leo Wattimena, Negeri Lama, Teluk Baguala, Ambon, 97232 Telp. (0911) 361293, Fax. (0911) 361295 www.ambon.bpk.go.id 16. BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Jl. Jati Lurus, Ternate Selatan, Ternate, 97716 Telp. (0921) 3127300, Fax. (0921) 3126602 www.ternate.bpk.go.id 17. BPK Perwakilan Provinsi Papua Jl. Balai Kota No. 2, Entrop, Jayapura, 99224 Telp. (0967) 536097, (0967) 536099 www.jayapura.bpk.go.id


BAB

VII

- MEN

JAW

AB

TA

NTA

NG

AN

MA

SA D

EPA

N

18. BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat Jl. Sowi Gunung No. 4, Manokwari Telp. (0986) 213656, Fax. (0986) 213073 www.manokwari.bpk.go.id

Pusat/Balai Pendidikan dan Pelatihan

1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPK RI Jl. Binawarga II, Kalibata, Jakarta Selatan, 12750 Telp. (021) 79190864, Fax. (021) 79190867 www.pusdiklat.bpk.go.id 2. Balai Diklat Medan Jl. Jamin Ginting Km 10,5, Simpang Selayang, Medan, 20135 Telp. (061) 8361901, 8361913 Fax. (061) 8361877 3. Balai Diklat DI Yogyakarta Jl. HOS Cokroaminoto No. 52, Yogyakarta, 55244 Telp. (0274) 563635, 619840 Fax. (0274) 619678

4. Balai Diklat Makassar Jl. H.M. Yasin Limpo, Romangpolong, Somba Opu, Makassar, 92111

Museum

Museum BPK Jl. Diponegoro, No. 1, MagelangTelp. (0293) 310230


BAB

VII - M

ENJA

WA

B TA

NTA

NG

AN

MA

SA D

EPAN

Badan Pemeriksa KeuanganRepublik IndonesiaJl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat 10210 IndonesiaTelp. (+62) (21) 2554 9000 ext. 1182PO Box 4330 Jakarta 10043 Indonesia

www.bpk.go.id