If you can't read please download the document
Upload
buidung
View
227
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
LAMPIRAN 2
PENJELASAN ATAS PRESEDEN NOTA KESEPAHAMAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN
MASYARAKAT YANG DIDUKUNG CSR (Versi Lengkap)
Untuk mengedit teks ini:
Buka file ini pada Adobe Acrobat Klik 'Export PDF tool' pada bagian kanan Pilih Microsoft Word' untuk formatnya kemudian pilih Word Document Klik Export. Simpan file dengan memberikan nama file
Lihat https://acrobat.adobe.com/sea/en/how-to/pdf-to-word-doc-converter.html untuk informasi lebih lanjut.
https://acrobat.adobe.com/sea/en/how-to/pdf-to-word-doc-converter.html
Pendahuluan Ulasan berikut ini menjelaskan secara ringkas cara menggunakan versi lengkap preseden Nota
Kesepahaman (MOU) Perencanaan Pengembangan Masyarakat.
MOU ini dirancang sebagai perangkat pengetahuaan yang praktis guna memfasilitasi perencanaan dan
perancangan yang efektif bagi kegiatan Pengembangan Masyarakat Indonesia yang didukung CSR.
MOU ini dimaksudkan terutama untuk digunakan sebagai dasar dalam mempersiapkan perjanjian yang
mengikat antara:
suatu perusahaan, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan
suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) nirlaba yang terdaftar dan memiliki
keahlian dalam Pengembangan Masyarakat, yang menawarkan kerja sama dalam perencanaan Pengembangan Masyarakat yang didukung CSR.
TNP2K berharap bahwa tersedianya dokumen preseden dapat mendorong perusahaan dan BUMN untuk
bekerja sama dengan LSM dalam merancang dan merencanakan upaya Pengembangan Masyarakat yang
cermat, tepat sasaran, dan berpotensi mengurangi kemiskinan masyarakat Indonesia secara
berkelanjutan.
Preseden MOU juga dapat berguna bagi:
organisasi filantropis yang memberikan kontribusi dana untuk Pengembangan
Masyarakat dari sumber lain selain CSR; dan
organisasi yang terlibat dalam pemberian bantuan terhadap korban bencana di Indonesia
yang perlu segera mendokumentasikan ketentuan yang akan disepakati mengenai
bagaimana mereka akan secara bersama-sama berkontribusi dalam perencanaan bantuan
sosial pada masyarakat yang terkena dampak bencana.
Catatan penting dalam mencari nasihat hukum Merupakan hal yang penting bagi para pihak untuk mendapatkan nasihat hukumnya sendiri sebelum
menandatangani perjanjian apapun yang mengikat secara hukum berdasarkan preseden MOU ini guna
memastikan bahwa seluruh hak dan kepentingan hukumnya benar-benar terlindungi.
Selanjutnya, para pihak juga harus memastikan bahwa penandatanganan perjanjian yang berdasarkan
MOU dalam hal apapun tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Sebagai contoh, dana yang digunakan untuk perancangan dan perencanaan (dan pelaksanaan)
Pengembangan Masyarakat tidak boleh bersumber dari aktivitas melawan hukum atau pencucian uang
atau yang bertentangan dengan peraturan lainnya yang secara khusus berlaku terhadap para pihak
dikarenakan status dan/atau aktivitas bisnis mereka.
Pernyataan Pengecualian Hukum
Harap diperhatikan bahwa pernyataan pengecualian hukum (legal disclaimer) penting yang tertera di balik
sampul laporan yang memuat dokumen ini sebagai lampiran turut berlaku bagi versi lengkap maupun
ringkas dokumen preseden MOU dan dokumen penjelasan ini.
Isi dokumen preseden MOU
MOU yang dimuat berisi cara-cara yang disarankan dalam mengatur hak dan kewajiban para pihak serta
proses berikutnya yang akan ditempuh para pihak dalam mewujudkan kerja sama dalam merancang dan
merencanakan kegiatan Pengembangan Masyarakat.
Meskipun MOU tersebut berusaha menciptakan keseimbangan antara kepentingan para pihak yang
mungkin berbeda, para pihak tetaplah harus cermat dalam mempertimbangkan apakah ketentuan yang
terdapat dalam MOU tersebut telah adil dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka. MOU tersebut
tidak boleh digunakan sebagai preseden yang kaku. MOU tersebut sebaiknya digunakan sebagai panduan
dan harus selalu diubah seperlunya untuk merefleksikan keadaan yang sebenarnya.
Harap diperhatikan bahwa MOU dalam keseluruhan isinya mengacu pada Pihak A dan Pihak B, namun
Anda bebas menggantinya dengan nama para pihak atau menggunakan istilah Perusahaan dan LSM
apabila dikehendaki.
Paragraf-paragraf berikut ini dirancang untuk membantu Anda memahami tujuan dari masing-masing
ketentuan dalam dokumen preseden dan mendorong Anda mempertimbangkan apakah ketentuan
tersebut telah sesuai dengan kebutuhan Anda ataukah masih perlu diubah atau dihapus.
Harap diingat bahwa Anda mungkin perlu menyusun dan menyisipkan ketentuan baru untuk memasukkan
isu-isu yang belum tercakup dalam dokumen preseden MOU yang tetap harus dimasukkan guna
memenuhi kebutuhan dan keadaan tertentu para pihak.
Nomor-nomor berikut mengacu pada nomor pada Pasal dan Bagian dalam MOU.
1. PARA PIHAK, LATAR BELAKANG, DAN DEFINISI Apakah para pihak merupakan badan hukum?
Para Pihak wajib merupakan badan hukum apabila mereka ingin menggunakan MOU untuk membuat
perjanjian yang mengikat secara hukum.
Apabila sebuah organisasi kemasyarakatan bukan merupakan badan hukum yang terdaftar, organisasi
tersebut tetap dapat menggunakan MOU dimaksud sebagai sumber pemikiran dan bahasa bagi sebuah
dokumen yang lebih tidak formal dan tidak mengikat secara hukum, yang menguraikan maksud dari
organisasi tersebut dan suatu perusahaan untuk bekerja sama dalam kegiatan perencanaan
Pengembangan Masyarakat yang didukung dana CSR.
Apa rencana Anda?
Apabila Anda hanya ingin merencanakan satu atau beberapa kegiatan Pengembangan Masyarakat dan
bukan berupa rencana tindakan masyarakat yang lengkap, hapuslah referensi terhadap rencana tindakan
masyarakat (dan definisinya).
Apakah ada hukum CSR yang berlaku?
Bagian latar belakang harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
yang mewajibkan perusahaan melakukan kegiatan dan mengeluarkan dana CSR sehingga terdapat
kejelasan akan kewajiban hukum apa saja yang harus dipenuhi oleh perusahaan tersebut. Apabila tidak
ada aturan hukum yang berlaku mengenai CSR, hapuslah referensi mengenai peraturan perundang-
undangan.
Definisi dan Interpretasi
Periksalah apakah definisi yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan Anda. Saat Anda mengubah dokumen
agar dapat sesuai dengan kebutuhan Anda, tambahkan definisi baru untuk setiap istilah yang akan banyak
digunakan dalam dokumen tersebut agar lebih mudah dibaca.
Bagian tentang interpretasi menjelaskan bahwa judul yang tertera (meskipun membantu pembaca) tidak
memiliki signifikansi hukum dalam menginterpretasikan dokumen dimaksud, dan bahwa kata-kata
tertentu akan secara hukum diinterpretasikan dengan turut mencakup kata-kata lainnya.
2. PERJANJIAN UNTUK BEKERJA SAMA Mengapa Anda melangsungkan MOU ini?
Bagian 2.1 hendaknya menjelaskan secara akurat apa yang ingin dilakukan para pihak dalam kerja sama
mereka.
Jangka waktu MOU
Masukkan tanggal yang dimaksudkan menjadi tanggal dimulainya dan diakhirinya MOU, serta tanggal
pelaksanaan tinjauan (reviu) kinerja. Akan lebih baik apabila rincian tinjauan kinerja, aspek kinerja yang
akan dinilai, serta ekspektasi Perusahaan terhadap standar kerja yang harus dipenuhi oleh staf LSM telah
disepakati dari awal dan dibuat secara tertulis sebagai panduan bagi LSM. Panduan ini dapat dimasukkan
sebagai lampiran pada MOU.
Tinjauan Kinerja
Bagian 2.3 berisi tinjauan rutin atas kinerja.
Apakah Anda bermaksud mengikatkan diri secara hukum melalui MOU?
Apabila Anda menggunakan MOU sebagai dasar bagi perjanjian yang tidak terlalu formal dan tidak
mengikat secara hukum, hapuslah Bagian 2.4.
3. PROSES PERENCANAAN Standar kerja yang diterapkan
Pasal 3 mewajibkan para pihak untuk menggunakan prinsip dan praktik Pengembangan Masyarakat yang
profesional dalam melakukan perencanaan, termasuk membuat kajian kebutuhan yang dilakukan secara
partisipatif guna mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas masyarakat.
Proses komunikasi dan sosialisasi
Bagian 3.2 mengharuskan dibentuknya proses komunikasi dan sosialisasi yang kuat, serta membebankan
kepada LSM tanggung jawab untuk mengatur dan melaksanakan komunikasi publik, sepanjang mendapat
persetujuan terlebih dahulu dari Perusahaan. Suatu protokol komunikasi harus disusun di awal kerja
sama, yang mana protokol tersebut menguraikan pengaturan yang disepakati dalam mengomunikasi
informasi dari dan kepada para pihak atau pemangku kepentingan lainnya apabila diperlukan. Protokol
tersebut juga dapat mencakup etika, kerahasiaan dan persetujuan yang perlu diperoleh untuk melakukan
komunikasi internal maupun eksternal, pengumuman di media, dan publikasi.
Perangkat Pengembangan Masyarakat yang dapat digunakan
Sejumlah perangkat Pengembangan Masyarakat yang dapat digunakan tercantum di Bagian 3.3 untuk
mendorong Anda mempertimbangkan apakah penggunaan berbagai perangkat tersebut, baik sebagian
ataupun seluruhnya, akan tepat guna.
LSM mungkin berada di posisi terbaik untuk memberi masukan apakah ada perangkat tertentu yang
sebaiknya digunakan dan, bila demikian, apakah kata-kata pada Bagian 3.3 sebaiknya diubah guna
menjelaskan kapan dan dengan cara apa perangkat tersebut akan digunakan.
Tujuan yang ingin dicapai ialah pembangunan berkelanjutan
Para pihak dalam Bagian 3.4 berkomitmen untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan di tingkat
masyarakat tempat mereka bekerja.
Para pihak juga sepakat bahwa apa yang mereka lakukan harus sejalan dengan kode etik Perusahaan yang
berlaku serta prinsip keberlanjutan (bila ada) serta kegiatan-kegiatan lainnya yang juga melibatkan
masyarakat yang telah dilakukan sebelumnya.
Pentingnya bekerja dengan pemerintah
Bagian 3.5 membahas tentang isu memahami rencana dan prioritas pembangunan pemerintah yang
relevan bagi masyarakat, sehingga Anda dapat memastikan bahwa apa yang Anda lakukan melengkapi
dan mendukung, namun tidak menggantikan, upaya-upaya Pengembangan Masyarakat yang didanai
Pemerintah.
Pertimbangkan seluruh sarana/sumber daya yang mungkin dapat ditawarkan oleh Kementerian maupun
instansi Pemerintah lainnya yang dapat membantu kegiatan perencanaan Anda. Secara khusus,
manfaatkan informasi dan panduan yang tersedia dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan (TNP2K) dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang sesuai guna
memastikan bahwa upaya Anda akan tepat sasaran demi mencapai penanggulangan kemiskinan yang
berkelanjutan pada masyarakat yang terkait.
Pertimbangkan apakah Anda perlu membuat perjanjian kerja sama teknis dengan instansi pemerintah
yang sepakat untuk bekerja sama dengan Anda. Ada banyak aturan hukum terkait proses penganggaran
dan pendanaan pemerintah yang mungkin akan berlaku apabila Anda memilih untuk melakukan kerja
sama dengan pihak instansi pemerintah, dan Anda perlu mendapatkan nasihat hukum untuk hal-hal
tersebut sebelum menandatangani perjanjian apapun dengan instansi pemerintah.
Apabila terdapat Forum CSR yang aktif di wilayah kerja Anda, kerja sama dengan forum tersebut bisa jadi
memberikan manfaat bagi Anda, khususnya dalam mengidentifikasi ketimpangan dalam kebutuhan
pembangunan dan potensi melakukan sinergi dengan kegiatan-kegiatan lain yang juga didanai oleh CSR
perusahaan lainnya maupun dengan program-program pembangunan pemerintah.
Bekerja sama dengan Forum CSR juga dapat membantu Anda mengidentifikasi berbagai pelajaran yang
diperoleh dari kegiatan Pengembangan Masyarakat sebelumnya di wilayah tersebut, sekaligus mencegah
Anda mengulangi kesalahan yang sama.
Bentuk kegiatan perencanaan Anda
Uraian pada Bagian 3.6 dan 3.7 terkait CAP (rencana tindakan masyarakat) dan aneka perangkat
perencanaan yang akan digunakan hendaknya diubah, bila perlu, agar mencerminkan niat Anda yang
sesungguhnya dan untuk menambah rincian lanjutan yang akan membantu.
Kedua belah pihak wajib menyepakati rencana tertentu sebelum dapat menerapkannya
Bagian 3.8 menyatakan bahwa para pihak tidak dapat melanjutkan ke tahap pelaksanaan atas
perencanaan mereka kecuali apabila dan sebelum para pihak telah sepakat mengenai bentuknya.
Konsekuensi bagi para pihak apabila mereka tidak mencapai kata sepakat diatur dalam Pasal 12.
Monitoring dan Evaluasi
Mengingat pentingnya mengukur efektivitas kerja sama Anda, Bagian 3.9 mengatur mengenai
memasukkan bagian tentang monitoring dan evaluasi ke dalam rencana Anda. Bagian ini dapat diperluas
guna memberikan rincian tambahan apabila diperlukan.
4. PERAN PERUSAHAAN Menyediakan dana CSR dan dukungan lainnya dalam bentuk barang/jasa
Perusahaan sepakat untuk membayarkan dana CSR sesuai dengan anggaran dan jadwal pembayaran yang
disepakati ke rekening bank yang khusus dibuat oleh LSM untuk menampung dana tersebut. Para Pihak
wajib menyiapkan anggaran dan jadwal pembayaran dan memasukkannya ke dalam MOU sebagai
lampiran. Lampiran ini juga harus meliputi rincian dari dukungan yang akan diberikan oleh Perusahaan
dalam bentuk barang dan dukungan non-pendanaan lainnya bagi kegiatan perancangan yang diatur
berdasarkan MOU. Lampiran tersebut dapat diubah dari waktu ke waktu guna merefleksikan perubahan
situasi, namun hanya apabila kedua belah pihak menyepakati perubahan tersebut.
Mempertimbangkan permintaan untuk mendanai kegiatan pengembangan kapasitas LSM
Penting bagi LSM untuk menghadirkan kemampuan profesional yang kompeten sekaligus pengetahuan
terkini di bidang Pengembangan Masyarakat dalam kemitraan CSR. Selain itu, LSM perlu memiliki
kemampuan manajerial dan administratif yang baik. Memperkuat LSM yang bekerja di masyarakat dalam
aspek-aspek tersebut sudah dengan sendirinya merupakan bentuk Pengembangan Masyarakat yang
berkelanjutan, karena manfaat akan mengalir ke masyarakat hingga ke kegiatan-kegiatan pembangunan
di masa mendatang yang dilakukan LSM.
Menyadari kesulitan yang dihadapi LSM dalam memperoleh dana untuk membantu staf mereka
mengikuti pelatihan, konferensi, dan kegiatan pengembangan kapasitas lainnya, MOU memandang
bahwa Perusahaan dapat menyediakan pendanaan tambahan sebagaimana diperlukan agar LSM dapat
mengembangkan kapasitasnya dalam hal/cara yang akan bermanfaat bagi kerja sama mereka.
Perusahaan juga dapat memutuskan untuk menawarkan mentoring, pelatihan usaha, dan memberikan
dokumen template dan pelatihan dalam hal pelaporan dan pembukuan catatan keuangan, bila dianggap
sesuai yang kesemuanya akan meningkatkan standar kerja LSM dan efektivitas penanaman dana yang
dilakukan Perusahaan berdasarkan MOU.
Menyediakan sarana/sumber daya lainnya
Meskipun MOU memandang bahwa LSM akan mengambil peran sebagai manajer proyek untuk kegiatan
para pihak (lihat Pasal 5 di bawah), Perusahaan sepakat, sebagaimana dimaksud Bagian 4.4, untuk
berkontribusi pada kegiatan perencanaan dengan memberikan manfaat penuh dari pengetahuan, ilmu,
dan pengalaman mereka dari segi teknis dan bisnis. Akan lebih membantu apabila ditambahkan rincian
lanjutan dalam Bagian ini untuk menggambarkan bentuk bantuan teknis sesungguhnya yang akan
diberikan oleh Perusahaan.
Memberikan arahan bagi anggaran dana CSR ke depan
Agar Para Pihak dapat menyusun anggaran yang realistis dalam perencanaan mereka, Perusahaan akan
memberikan arahan kepada LSM mengenai jumlah dana CSR di masa mendatang yang mungkin tersedia
untuk menerapkan kegiatan Pengembangan Masyarakat yang diusulkan.
Rencana keamanan
Di lokasi yang masyarakatnya terkena dampak konflik, Perusahaan akan bertanggung jawab untuk bekerja
sama dengan LSM dalam melakukan pengaturan keamanan yang sesuai demi memastikan keamanan
pegawai dan kontraktor selama berlangsungnya kegiatan.
Upaya mencegah atau menyelesaikan sengketa di masyarakat
Perusahaan akan mengemban tanggung jawab utama dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa, baik
yang sedang terjadi maupun yang mungkin timbul, di masyarakat. LSM sepakat untuk memberikan
bantuan apabila diperlukan.
5. PERAN LSM Mengelola proyek
LSM, dengan menerapkan standar profesional dalam pekerjaannya, akan bertindak sebagai manajer
proyek.
Mengelola anggaran yang telah disepakati dll.
LSM utamanya bertanggung jawab utama mempersiapkan dan mengelola anggaran, jadwal pembayaran,
dan jadwal kegiatan.
LSM perlu bekerja secara erat dengan Perusahaan dalam mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut
untuk memastikan Perusahaan menyetujuinya. Seiring dengan berjalannya kegiatan, dokumen-dokumen
tersebut dapat diubah bila perlu, namun hanya atas kesepakatan kedua belah pihak.
Jadwal pembayaran perlu diatur agar tersedia dana yang memadai di awal pemberlakuan MOU untuk
memungkinkan LSM memobilisasi staf dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan
perannya.
LSM perlu menyiapkan rekening bank khusus untuk menerima dana CSR yang dibayarkan Perusahaan.
Tujuan rekening ini adalah untuk memastikan bahwa dana CSR dari Perusahaan tidak tercampur dengan
dana umum LSM atau dana dari pihak lain. Hal ini membantu menciptakan transparansi dan akuntabilitas
dalam pengelolaan keuangan LSM.
Total anggaran yang diperlukan untuk kegiatan berdasarkan MOU hendaknya dimasukkan dalam Bagian
5.2(d).
Para Pihak wajib memasukkan dalam anggaran dana untuk mencakup biaya tidak langsung dan
pengeluaran operasional dari sisi administrasi LSM. Komponen anggaran ini dapat, namun tidak harus,
dinyatakan sebagai biaya manajemen, dan persentase komponen anggaran ini terhadap total anggaran
wajib dimasukkan dalam Bagian 5.2(f). Jumlah yang dialokasikan untuk keperluan ini akan tergantung dari
negosiasi dan hendaknya mencerminkan nilai yang realistis dari besarnya biaya tidak langsung yang dapat
ditimbulkan LSM untuk menjalankan kegiatan operasionalnya menurut standar profesional sembari
melaksanakan kewajibannya berdasarkan MOU.
Mengatur pembayaran
LSM bertanggung jawab untuk membayarkan tagihan yang sah dari kontraktor dan pemasok yang
merupakan pihak ketiga. Tagihan wajib dialamatkan pada LSM, termasuk nama Masyarakat dan proyek
perencanaan dan dengan menyebutkan tujuan pembayaran tersebut.
Pembayaran akan dilakukan dari dana yang telah disetorkan oleh Perusahaan ke rekening bank khusus.
Akan tetapi, untuk memungkinkan fleksibilitas, Bagian 5.3 memandang bahwa Perusahaan dapat
memutuskan untuk langsung membayar sendiri kontraktor dan pemasok pihak ketiga tersebut.
Perusahaan berhak melakukan audit atas tagihan yang dibayarkan.
Memberikan laporan dan pertanggungjawaban pada Perusahaan
Bagian 5.4 mewajibkan LSM menjaga dan menyimpan catatan dan laporan yang layak atas pekerjaannya
yang berdasarkan MOU.
Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di
Indonesia.
Laporan berkala kegiatan harus disiapkan oleh LSM dengan cara yang memungkinkan Perusahaan
memahami kemajuan yang dicapai yang dibandingkan dengan tujuan dan indikator kinerja utama, untuk
mengidentifikasi hasil akhir yang diperjanjikan dan yang aktual, dan untuk mengidentifikasi serta
memahami alasan untuk (dan akibat dari) setiap keterlambatan atau kekurangan dalam kinerja, dan harus
turut memuat saran perbaikan. Adalah hal yang wajar untuk menyepakati format laporan berkala ini sejak
awal dan melampirkan format tersebut pada MOU.
Para Pihak juga perlu menyepakati seberapa sering dilakukanya pelaporan masalah keuangan dan
operasional. Setelah disepakati, referensi atas periode pelaporan yang telah disepakati dapat dimasukkan
dalam Bagian 5.4.
Memperbolehkan catatan dan laporan diaudit oleh Perusahaan dan penasihatnya
Perusahaan berhak melakukan audit atas catatan dan laporan LSM dari waktu ke waktu. Perusahaan wajib
memberikan LSM pemberitahuan akan dilakukannya audit secara wajar dan melakukannya pada jam
kantor yang wajar pula. Apabila Perusahaan mengharuskan LSM memberikan laporan yang telah diaudit,
Perusahaan akan memasukkan dana untuk biaya audit dalam anggaran.
Memastikan setiap biaya yang secara sah dibebankan oleh pemerintah dibayar dan dicatat
Anggaran hendaknya turut memperhitungkan jumlah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
wajib dibayarkan kepada lembaga pemerintah yaitu berupa pajak, retribusi, atau biaya lainnya. LSM
bertanggung jawab melakukan pembayaran tersebut dan memastikan memperoleh tanda terima tertulis
atas pembayaran tersebut.
6. TATA KELOLA YANG BAIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Proses pengambilan keputusan
Akan sangat membantu apabila suatu proses pengambilan keputusan dapat dirancang agar mampu
mendorong tumbuhnya kepercayaan seiring dengan jalannya kegiatan. Proses ini harus memungkinkan
pengambilan keputusan yang efektif dan tepat pada waktunya secara transparan dan akuntabel.
Bagian 6.1 menguraikan proses yang disarankan, yaitu perwakilan para pihak dari berbagai tingkatan
dapat bertemu pada interval waktu yang berbeda dan meninjau kembali pengambilan keputusan. Proses
yang disarankan turut mencakup:
Orang-orang yang terlibat dalam perencanaan sehari-hari bertemu setidaknya dua kali seminggu.
Orang-orang tersebut bertemu dengan atasan langsung masing-masing setidaknya sekali seminggu.
Semua orang dari pertemuan mingguan tersebut bertemu dengan manajer tingkat yang lebih tinggi yang bersangkutan serta dengan pemangku kepentingan lainnya yang terkait
setidaknya sekali setiap bulan. Bagian 6.1 menunjukkan bahwa kebiasaan di Indonesia ialah untuk suatu keputusan dibuat berdasarkan
mufakat, alih-alih berdasarkan pengambilan suara yang dihitung sebagai persentase tertentu.
Merupakan hal yang penting bagi terlaksananya tata kelola yang baik apabila seluruh keputusan
didokumentasikan dan bahwa notulensi keputusan tersebut diedarkan untuk dikomentari, ditinjau,
diubah bila perlu, dan ditandatangani apabila telah sesuai.
Bagian 6.1 memberikan keleluasaan dalam hal mengadakan rapat. Bilamana perlu, hal ini patut diubah
untuk mencerminkan preferensi para pihak.
Komitmen untuk berperilaku etis
Bagian 6.2 berisi komitmen untuk berperilaku etis dan menekankan pentingnya pelatihan dan memonitor
staf dalam kaitannya dengan perilaku etis.
Konflik Kepentingan
Apabila salah satu pihak terpengaruh oleh konflik kepentingan, pihak tersebut wajib menghilangkan atau
menyelesaikan konflik tersebut sesegera mungkin sehingga tidak mengakibatkan kerusakan reputasi dari
pihak manapun, dan bahwa kerja sama mereka tidak terkena dampak buruk dengan adanya konflik
tersebut.
Kepatuhan terhadap hukum
Para pihak wajib mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Apabila Perusahaan ataupun LSM memiliki
hubungan internasional, maka yang dimaksud sebagai hukum yang berlaku juga dapat mencakup hukum
negara asing yang terkait dengan hal-hal seperti korupsi, privasi, atau perlindungan anak. Isu ini perlu
dijajaki selama negosiasi sehingga jelas bagi kedua belah pihak mengenai hukum apa yang berlaku bagi
kegiatan mereka.
7. KONTRAKTOR DAN PEMASOK Pada Pasal 7, LSM diberi tanggung jawab mengadakan kontraktor dan pemasok serta membuat kontrak
secara langsung dengan mereka. LSM berkomitmen melakukan praktek pengadaan yang baik yang juga
sesuai dengan persyaratan tender yang didasarkan pada kebijakan pengadaan Perusahaan, atau
sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum. Sebagai contoh, Badan Usaha Milik Negara harus tunduk pada
peraturan yang mengatur mengenai persyaratan tender.
Sepanjang dimungkinkan, LSM sepakat mendahulukan kontraktor dan pemasok lokal.
Terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa Perusahaan perlu memberikan persetujuan atas keputusan
pengadaan yang dibuat LSM apabila nilai kontrak tersebut melebihi batas tertentu. Para Pihak perlu
menyepakati dan memasukkan ambang batas nilai kontrak ini di Bagian 7(f).
8. ASURANSI LSM akan bertanggung jawab untuk memperoleh polis asuransi yang disepakati. Apabila Perusahaan tidak
mengharuskan LSM melakukan hal ini, Pasal 8 dapat dihapus.
9. PERISTIWA DI LUAR KENDALI PARA PIHAK Salah satu pihak tidak akan dianggap melanggar MOU apabila pihak tersebut tidak dapat melaksanakan
kewajibannya dikarenakan peristiwa yang ada di luar kendalinya. Pengecualian terhadap hal ini tidak
berlaku untuk kegagalan Perusahaan membayar dana CSR yang telah disepakati.
Pasal 9 membolehkan salah satu pihak mengakhiri MOU apabila pihak lainnya tidak mampu melaksanakan
kewajibannya selama lebih dari 3 bulan (atau jangka waktu lain sebagaimana disepakati) dikarenakan
peristiwa yang terjadi di luar kendali pihak yang terkena dampak.
Akan tetapi pihak yang tidak terkena dampak tidak berkewajiban mengakhiri MOU. Pihak tersebut dapat
menunggu lebih lama dari jangka waktu yang disepakati agar pihak lainnya dapat melanjutkan
kewajibannya.
Para Pihak hendaknya mempertimbangkan apakah jangka waktu tiga bulan telah sesuai atau apakah
jangka waktu lain akan lebih sesuai untuk keadaan mereka.
10. PERNYATAAN Masing-masing pihak wajib melakukan pengecekan guna memeriksa reputasi dan kemampuan pihak
lainnya sebaik mungkin sebelum mereka memasuki tahap negosiasi MOU. Pasal 10 menyediakan
pernyataan resmi dari para pihak mengenai status hukum, kapasitas hukum untuk melangsungkan
kontrak, dan kemampuan untuk melaksanakan kewajiban mereka berdasarkan MOU tanpa menimbulkan
konflik kepentingan atau pelanggaran terhadap peraturan atau prinsip-prinsip etika.
11. KONSEKUENSI DARI KESEPAKATAN TERHADAP SUATU RENCANA Apabila para Pihak telah menyelesaikan kegiatan perencanaan mereka berdasarkan MOU secara
memuaskan dan LSM berkeinginan untuk bekerja dengan pihak Perusahaan untuk melaksanakan kegiatan
Pengembangan Masyarakat yang telah disepakati, maka Para Pihak perlu menyepakati ketentuan yang
akan dilaksanakan oleh mereka.
Para pihak dapat menggunakan preseden Perjanjian Kerja Sama sebagai dasar dalam negosiasi mereka
karena preseden tersebut telah sengaja disusun untuk memuat berbagai ketentuan yang serupa dengan
ketentuan yang ada dalam MOU ini dan oleh karena itu seharusnya mudah digunakan.
Pasal 11 membolehkan Perusahaan menetapkan jangka waktu yang wajar untuk menyelesaikan negosiasi
tersebut. Apabila pada akhir jangka waktu tersebut para Pihak belum dapat mencapai kesepakatan,
Perusahaan bebas untuk bekerja dengan LSM lain atau melaksanakan sendiri rencana yang telah diajukan.
12. KETIDAKMAMPUAN BERSEPAKAT ATAU BERKOMITMEN Apabila para pihak memutuskan untuk menghentikan kerja sama berdasarkan MOU atau apabila
Perusahaan memberitahu LSM bahwa dikarenakan hal yang tidak terduga atau kejadian di luar kendalinya
Perusahaan tidak mampu menyediakan pendanaan CSR untuk melaksanakan rencana para pihak, maka
MOU akan berakhir.
Dalam situasi demikian, Pasal 12 menyatakan bahwa Perusahaan akan mendanai biaya yang wajar yang
dikeluarkan LSM untuk menghentikan kerja sama CSR tersebut.
13. PENYELESAIAN SENGKETA Prosedur penyelesaian sengketa
Apabila timbul suatu sengketa di antara para pihak yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak manajemen
senior, Pasal 13 menyatakan bahwa sengketa tersebut dapat dirujuk untuk diselesaikan melalui mediasi
oleh seseorang yang independen dan dihormati. Apabila mediasi gagal, para Pihak sepakat untuk merujuk
sengketa tersebut untuk diselesaikan di pengadilan pada wilayah hukum yang sesuai.
Tidak terpengaruhnya hak untuk meminta putusan yang bersifat mendesak dari pengadilan
Prosedur yang dinyatakan di atas tidak menghentikan para pihak untuk sewaktu-waktu memintakan
putusan yang bersifat mendesak dari pengadilan.
14. PENGAKHIRAN Pengakhiran karena pelanggaran
Pasal 14 menguraikan beberapa alasan MOU dapat dibatalkan. Secara ringkas, alasan-alasan tersebut
yaitu:
Pelanggaran kewajiban kontraktual; Tindakan yang berpotensi merugikan pekerjaan para pihak; Keadaan insolvensi; Perbuatan korup; atau Perusahaan mempunyai alasan yang masuk akal untuk beranggapan, berdasarkan hasil dari
tinjauan kinerja, bahwa LSM tidak memiliki kemampuan yang diperlukan untuk
melaksanakan kewajibannya. Hak atas upaya hukum lainnya tidak terpengaruh
Pihak yang mengakhiri MOU dikarenakan pelanggaran berdasarkan Pasal 14 tidak kehilangan hak atas
upaya hukum lainnya yang mungkin dimilikinya berdasarkan hukum Indonesia.
Akibat pengakhiran
Bagian 14.4 menguraikan akibat dari pengakhiran, termasuk kebutuhan para pihak untuk menyelesaikan
urusan yang terutang antara mereka dan dengan kontraktor dan pemasok pihak ketiga serta mengakhiri
pekerjaan mereka.
LSM wajib memberikan Perusahaan laporan akhir dan laporan pertanggungjawaban atas pengeluarkan,
serta menyelesaikan dengan baik laporan dan catatan sebagaimana disepakati dengan Perusahaan.
Bagian ini membolehkan LSM menyimpan salinan dokumen yang diperlukan untuk tujuan tata kelola
internal dan dokumen yang memungkinkan LSM untuk tetap menikmati manfaat dari pembelajaran
profesional.
Dana CSR yang tidak digunakan wajib dikembalikan kepada Perusahaan kecuali apabila Perusahaan
sepakat bahwa LSM dapat menggunakannya untuk tujuan lain.
Pengesampingan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia
Para pihak sepakat untuk mengesampingkan hak mereka untuk memohon Pengadilan untuk menyetujui
pengakhiran MOU.
15. KERAHASIAAN Informasi Rahasia
Bagian 15.1 merupakan pengakuan dari kedua belah pihak bahwa mereka dapat saling bertukar informasi
rahasia. Sebagai contoh, LSM dapat mengetahui informasi rahasia tentang urusan bisnis dan keuangan
Perusahaan. Bagian ini juga menyatakan bahwa MOU, begitu ditandatangani, merupakan dokumen
rahasia dan bahwa para pihak wajib menjaga kerahasiaan syarat dan ketentuannya.
Informasi rahasia wajib dijaga kerahasiaannya
Masing-masing pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan setiap informasi rahasia yang diberikan
kepadanya dan tidak menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan pribadi atau untuk merugikan
pihak lain. Akan tetapi ada pengecualian yang diberikan, termasuk hak LSM untuk mengungkapkan
informasi rahasia tersebut sebagai sebuah informasi rahasia (tertutup) bagi jaringan masyarakat sipil yang
mana LSM tersebut merupakan anggota, dan pengungkapan tersebut diperlukan untuk
memungkinkannya melaksanakan kewajibannya berdasarkan MOU.
Informasi rahasia tidak dipengaruhi oleh pengakhiran
Adalah penting untuk dimengerti bahwa Bagian 15.3 memiliki pengertian bahwa kewajiban kerahasiaan
tidak akan dipengaruhi oleh pengakhiran MOU untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
16. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Tidak ada pengalihan atas Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada
Hak Kekayaan Intelektual adalah istilah yang sudah memiliki definisinya sendiri.
Bagian 16.1 menyatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual dari masing-masing pihak yang telah ada tidak
akan dialihkan kepada pihak lainnya saat para pihak menandatangani MOU. Hak yang telah ada tersebut
akan tetap pada pihak yang memiliki.
Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan berdasarkan MOU
Namun demikian, Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh masing-masing pihak dalam pelaksanaan
tugasnya berdasarkan MOU akan menjadi milik bersama kedua belah pihak. Dengan demikian, pihak yang
mana hak tersebut berasal wajib segera mengemukakan informasi tentang hal tersebut kepada pihak
lainnya.
Apabila pengaturan atas kepemilikan hak kekayaan intelektual ini tidak sesuai bagi para pihak, silakan
ubah ketentuan tersebut guna mencerminkan pengaturan yang dapat disepakati para pihak.
Kewajiban yang tidak terpengaruh pengakhiran
Kewajiban untuk mengemukakan Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki bersama tidak akan terpengaruh
oleh pengakhiran MOU untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
17. ASET LAINNYA Pasal 17 menyatakan bahwa, apabila dan pada saat MOU diakhiri, aset selain daripada kekayaan
intelektual akan dialihkan kepada masyarakat dengan siapa para pihak bekerja, kecuali apabila
Perusahaan dan LSM sepakat bahwa LSM dapat memanfaatkan aset tersebut dengan lebih baik.
18. KETENTUAN UMUM Pemberitahuan
Bagian 18.1 menguraikan bagaimana masing-masing pihak hendaknya berkomunikasi dengan pihak
lainnya serta memuat rincian alamat.
Hubungan antara para pihak
Pasal 18.2 menyatakan dengan jelas bahwa para pihak tidak membentuk kerja sama secara hukum atau
hubungan ketenagakerjaan atau keagenan melalui kerja sama yang berdasarkan ketentuan MOU.
Adalah penting bahwa karyawan masing-masing pihak tidak memberikan pernyataan kepada siapapun
bahwa mereka adalah perwakilan yang berwenang dari para pihak atau untuk mengikat pihak lain secara
kontraktual.
Pengalihan
Tidak ada salah satupun pihak yang diperbolehkan mengalihkan haknya berdasarkan MOU kecuali pihak
lainnya memberikan persetujuan terlebih dahulu atas pengalihan tersebut.
Perubahan
Tidak ada perubahan yang boleh dilakukan atas MOU kecuali para pihak secara tertulis sepakat untuk
melakukan perubahan tersebut.
Pengesampingan
Pengesampingan apapun atas hak dari salah satu pihak berdasarkan MOU tidak akan berlaku kecuali
dapat dibuktikan secara tertulis.
Keseluruhan perjanjian
Bagian 18.6 menyatakan bahwa MOU merupakan keseluruhan perjanjian antara para pihak sehubungan
dengan hal-hal yang diatur. Apabila para pihak, secara nyata, ingin mempertahankan pemberlakuan
ketentuan dari dokumen terkait yang telah ditandatangani sebelumnya, para pihak wajib menyatakannya
secara spesifik dalam Bagian 18.6.
Keterpisahan
Apabila terdapat ketentuan dari MOU ini yang batal, melanggar hukum, atau tidak dapat ditegakkan
pemberlakuannya, ketentuan tersebut dapat dihapus dan ketentuan lainnya dari MOU akan tetap
berlaku.
Bahasa
Apabila MOU dipersiapkan dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, maka versi bahasa Inggris dapat
ditandatangani terlebih dahulu dan mulai berlaku sebelum versi Bahasa Indonesia ditandatangani. Akan
tetapi, apabila terdapat inkonsistensi antara kedua versi tersebut, pengertian dari Bagian MOU yang
ditulis dalam Bahasa Indonesia lah yang akan berlaku.
Salinan
Untuk mempermudah penandatanganan, para pihak dapat menandatangani salinan dari MOU yang sama.
Apabila hal tersebut dilakukan, salinan-salinan tersebut secara bersama-sama merupakan satu dokumen
yang sah.
Hukum yang mengatur
MOU ini akan diatur oleh hukum Indonesia.
PENANDATANGANAN MOU
Masing-masing pihak harus secara resmi memberikan kewenangan secara tertulis, sesuai dengan
prosedur tata kelola internalnya, kepada orang yang berhak untuk menandatangani MOU mewakili pihak
tersebut.