Lamp

7/18/2019 Lamp

http://slidepdf.com/reader/full/lamp55cf8ff0550346703ba17298 1/13

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR : 56 TAHUN 2008

TANGGAL : 15 Nopember 2008

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tugas utama Pemerintah terhadap rakatnya adalah memberikan pelayanan

dalam rangka memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Oleh karena

itu, aparatur dan organisasi pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan

kemampuannya supaya bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masysrakat.

Masyarakat sekarang sudah sangat maju dalam pemikiran dan semakin

kompleks yang berimpikasi pada derasnya kritik terhadap kinerja pemerintah

pemerintah yang terekspos melalui berbagai media massa. Hal ini mewajibkan

pemerintah untuk bisa menyerap aspirasi dan kritik membangun sebagai dasar

peningkatan kualitas pelayanan terutama yang berhubungan langsung dengan public.

Keluarnya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang

Nomor 12 Tahun 2008 memberikan kewenangan yang begitu luas untuk membuka

peluang bagi Pemerintah Daerah mengembangkan segala potensi yang ada di

masing–masing daerahnya. Pemerintah Kabupaten Sumbawa berusaha untuk

memperbaiki segala kekurangan dalam memberikan pelayanan agar lebih

proporsional dan profesional sesuai dengan kondisi daerah dengan mengacu pada

peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Berdasarkan pada hal – hal di atas, Pemerintah Kabupaten Sumbawa membuat

suatu Pedoman Prosedur Tetap / Standart Operating Procedure (SOP) yang akan

7/18/2019 Lamp


menjadi pegangan bagi yang berkepentingan dalam hal ini adalah Organisasi

Pemerintah, aparatur Pemerintah dan Publiknya, sehinga semua elemen bisa

bersinergi dan target peningkatan kinerja bisa tercapai.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Prosedur Tetap / Standart Operating Procedure (SOP) perizinan

Pemerintah Kabupaten Sumbawa adalah Pedoman bagi organisasi pemerintah,

aparatur Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang berhubungan secara langsung dengan

public eksternal dalam hal ini masyarakat Kabupaten Sumbawa maupun untuk

penunjang penyelenggaraan aktivitas di internal lingkungan Pemerintah Kabupaten

Sumbawa sendiri, sesuai dengan aturan dan kewenangan yang ada.

Dengan adanya pedoman baku diharapkan terjadi peningkatan kinerja pada

setiap aparatur pemerintah sekaligus Instansi Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang

akhirnya dapat memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan masyarakat penerima

layanan, karena peningkatan kualitas kinerja yang berimplikasi terhadap kepuasan

dari masyarakat merupakan tujuan utama dibuatnya Pedoman Prosedur Tetap /

Standart Operating Procedure (SOP).

C. Dasar dan Landasan Hukum

Lemahnya control yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap penyelenggaraan

pelayanan public menyebabkan adanya kecenderungan aparat untuk melakukan

tindakan yang menyimpang dan tidak terpuji yang berdampak pada kerugian di pihak

masyarakat. Hal ini menjadi sebuah budaya yang akhirnya melekat dalam setiap

kegiatan dalam bidang pelayanan terhadap masyarakat.

Kondisi tersebut tidak dapat dibiarkan terus berlangsung. Pemerintah

mencanangkan “ Good Governance “ dilanjutkan dengan dikeluarkannya Undang –

Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih

dan Bebas dari KKN. Komitmen yang kuat dari Pemerintah dilanjutkan dengan

terbitnya berbagai kebijakan seperti Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Keputusan

7/18/2019 Lamp


Presiden Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi.

Untuk mempertegas kaitannya dengan peningkatan kualitas pelayanan, secara

tegas disebutkan dalam diktum ke empat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 yaitu :

“ Meningkatkan Kualitas pelayanan kepada public baik dalam bentuk jasa ataupun

perizinan melalui transparansi dan standarisasi pelayanan yang meliputi persyaratan –

persyaratan, target waktu penyelesaian dan tarif biaya yang harus dibayar oleh

masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut sesuai dengan peraturan

perundang – undangan dengan menghapuskan pungutan liar “.

Selanjutnya dalam upaya peningkatan kualitas public melalui Keputusan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang

Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, ditegaskan bahwa setiap

penyelenggaraan pelayanan public harus memiliki standar pelayanan dan

dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar

pelayanan merupakan ukuran yang diberlakukan dalam penyelenggaraan pelayanan

public yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan.

Standar pelayanan sekurang – kurangnya meliputi :

1. Prosedur pelayanan

2. Waktu penyelesaian

3. Biaya pelayanan

4. Produk pelayanan

5. Sarana dan prasarana

6. Kompetensi Petugas pemberi pelayanan.

7/18/2019 Lamp


BAB II

GAMBARAN UMUM

PROSEDUR TETAP / STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

A.

Pengertian Prosedur Tetap/Standar Operating Prosedure (SOP)Penyusunan Prosedur tetap / Standar Operating Prosedure (SOP) merupakan salah

satu cara yang bias ditempuh oleh sebuah organisasi untuk meningkatkan kinerja.

Prosedur tetap/Standard Operating Prosedure (SOP) merupakan sebuah instruksi

yang tertulis untuk dijadikan pedoman dalam menyelesaikan tugas rutin dengan cara

yang efektif dan efisien guna menghindari terjadinya variasi atau penyimpangandalam proses penyelesaian kegiatan oleh setiap aparatur yang akan mengganggu

kinerja secara keseluruhan.

Pedoman standard operating procedure (sop) merupakan uraian yang sangat jelas

dan rinci mengenai apa yang dipersyaratkan kepada pegawai selama melaksanakantugas serta standar pencapaian pada suatu unit kerja dan menjadi pengawasan kualitas

dan prosedur penjaminan kualitas serta memastikan penerapan berbagai aturan.

B. Pentingnya Prosedur Tetap Standard Operating Prosedure (SOP)

Standard Operating procedure (SOP) begitu pentignya dengan membudayanya

penyimpangan dan semakin tinggi tingkat kesulitan pada setiap proses sebuah

organisasi. Selain itu, beberapa factor yang menjadi pertimbangan penyusunanStndard Operating Prosedure (SOP) ini adalah :

- Semakin meningkatnya tuntutan pelanggan terhadap kualitas pelayanan yangdiberikan oleh suatu organisasi;

-

Meningkatnya kompleksitas sarana dan prasarana pendukung dalam memberikan

pelayanan;

- Meningkatnya koordinasi dan persyaratan pelaporan dengan grup/unit lain;- Semakin meningkatnya persyaratan legal dan peraturan (keselamatan pelaksanaan

kerja, hak masyarakat dan pegawai untuk mengetahui, persamaan kesempatan :

ras, gender, usia, cacat, standar kinerja, hubungan pegawai dll).

Hal – hal di atas menjadi acuan pentingnya penyusunan standard Operating

Prosedure (SP) ini sebagai penunjang usaha peningkatan dan perbaikan kinerja setiaporganisasi dan aparaturnya.

7/18/2019 Lamp


BAB III

PEDOMAN PENYUSUNAN PROSEDUR TETAP / STANDARD OPERATING

PROSEDURE (SOP) PELAYANAN PUBLIK

Prosedur Tetap/Standar Operanting Procedure (SOP) pelayanan publik padadasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari sistem dan prosedur pelayanan publik.

Mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik,

ditegaskan bahwa sebagai landasan penyusunan standar pelayanan publik harus disusun petunjuk pelaksanaan yang sekurang-kurangnya harus memuat:

1. Landasan hokum pelayanan publik

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.2. Maksud dan tujuan pelayanan publik

Hal-hal yang akan dicapai dari peyelenggaraan pelayanan.

3. Sistem dan prosedur pelayanan publik

Sistem dan Pelayana Publik sekurang-kurangnya memuat :

a. Tata cara pengajuan permohonan/pelayanan; b. Tata cara penangaan pelayanan;

c. Tata cara penyampaian hasil pelayanand. Tata cara penyampaian pengaduan pelayanan

4. Persyaratan pelayanan publik

Persyaratan teknis dan administratif yang harus dipenuhi oleh masyarakat penerima pelayanan.

5. Biaya pelayanan publik

Besaran biaya dan rincian pelayanan publik6. Waktu penyelsaian

Janka waktu penyelsaian pelayanan publik7. Hak dan kewajiban

Hak dan kewajiban pihak pemberi dan penerima pelayanan publik

8. Pejabat penerima pengaduan pelayanan public

Berdasarkan uraian diatas maka secara tegas dinyatakan bahwa sistem dan prosedur

merupakan syarat mutlak dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan pelayanan publik di

setiap instansi penyelenggaraan pelayanan/instansi pemerintah.A. Sistem dan Prosedur

Berkaitan dengan pengembangan system dan prosedur pelayanan publik,sebelum melangkah lebih jauh ada baiknya dipahami terlebih dahulu pengertian

system dan prosedur yang dimaksud Victor Lazzaro dalam bukunya “System and

Procedure” menggemukakan pengertian system sebagai berikut:

“Sistem adalah serangkaian fungsi-fungsi, langkah-langkah atau cara bekerja

yang dirancang untuk mencapai tujuan yang diinginkan”.

7/18/2019 Lamp


Sedangkan pengertian system yang berkaitan dengan prosedur dikemukakan oleh

Prof. Soemardjo Tjitrosidojo dalam buku “Accounting System”, mekemukakansebagai berikut:

“Sistem adalah jaringan prosedur yang erat hubungannya satu sama lain, yang

disusun mmenjadi satu kesatuan untuk melaksanakan satu aktifitas utama

perusahaan”.

Adapun pengertian prosedur menurut Prof. Soemardjo mengemukakan sebagai

berikut :“ Prosedur adalah suatu urutan tindakan atau kegiatan tata usuha yang biasanya

menyangkut beberapa petugas dalam satu atau beberapa bagian dan yang

ditetapkan untuk menjalankan suatu transaksi perusahaan secara berulang-ulangterjadi seragam”.

Dari definisi sistem dan procedure yang telah diuraikan diatas maka apabila kedua

definisi tersebut digabungkan maka terbentuklah suatu definisi sistem dan prosedur

sebagai berikut :“ Sistem dan prosedur adalah suatu pikiran sehat yang terorganisir atau suatu

analisa dan kebijakan (policy), prosedur, formulir dan peralatan perusahaan agarsuatu operasi yang dilakukan perusahaan lebih sederhana dan dapat distandarisir”.

Dari pengertian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sistemdan prosedur dapat mengendalikan setiap orang yang melakukan berbagai tugas

mempunyai pertanggung jawaban yang berkaitan dengan pekerjaannya sehingga

mencapai hasil yang lebih baik melalui cara, usaha dan metode pekerjaan yang telahterstandarisasi.

Adapun maksud utama digunakan sistem dan procedure antara lain :1. Memberikan informasi yang lebih baik dalam hal :

a. Kualitas (isi sesuai dengan tujuan);

b. Ketetapan waktu;

c. Struktur informasi (dalam bentuk apa informasi disajikan).2. Memperbaiki pengendalian internal (internal control) sehingga data/informasi

yang dihasilkan oleh berbagai unit kerja lebih lengkap, lebih benar dan dapat

lebih dipercaya.3. Mengurangi biaya tata usaha dan administrasi

Dengan menggunakan sistem dan prosedur yang lebih baik maka dapat dicegah

pemborosan waktu tenaga dan biaya.

B. Peta Prosedur

Untuk menjabarkan sistem dan prosedur ke dalam ProsedurTetep/Standard Operating Procedur (SPO) dilakukan dengan membuat peta

prosedur. Pengertian pete prosedur adalah suatu peta yang menggambarkan lalu

lintas kerja dan langkah operasi untuk memproses kertas kerja, terutama yang

berkaitan dengan suatu arus kertas kerja/dokumen yang kompleks.Dalam membuat peta prosedur banyak digunakan gambar atau smbol-

simbol yang bermacam-macam.

7/18/2019 Lamp


Beberapa symbol yang umumnya digunakan dalam peta prosedur adalah sebagai

berikut :

Table 1. Simbol-simbol yang digunakan dalam Peta Prosedur

NO SIMBOL ARTI

1. DIMULAI ATAU BERAKHIRNYASUATU OPERASI ATAU KEGIATAN

2. PELAKSANAAN SUATU OPERASI

ATAU KEGIATAN

3. DOKUMEN ATAU FORMULIR ATAU

LEMBARAN KERTAS KERJA

4. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

5. TANDA PANAH MENUNJUKKAN

ARAH GERAK DOKUMEN /FORMULIR / KERTAS KERJA ATAU

MENUNJUKKAN URUTAN OPERASI

6. DOKUMEN / KERTAS KERJA /

FORMULIR DISIMPAN ATAU ARSIP

7. BERPINDAHNYA SUATU SISTEM

DAN PROSEDUR KE SISTEM DANPROSEDUR YANG LAINYA

7/18/2019 Lamp


Dalam penyusunan peta prosedur yang lengkap sehingga dapat dikatakan sebagai suatu

SOP, maka terdapat beberapa ketentuan atau criteria sebagai berikut:

1. Suatu peta hanya menggambarkan satu prosedur kegiatan, apabila ada

kegiatan lanjutan yang terkait dengan kegiatan lainnya dibuat pada peta

lain dengan menggunakan symbol lingkaran ( system koneksi ).2. Peta dibagi beberapa kolom sesuai dengan jumlah instansi / unit kerja atau

pejabat yang terlibat, dan pada kolom paling atas dituliskan nama instansi

/ unit kerja atau pejabat dimaksud.3. Setiap kolom menggambarkan aliran proses yang dilakukan oleh kegiatan

/ dokumen / kertas kerja untuk masing-masing instansi / unit kerja atau

pejabat.4. Aliran proses kegiatan bergerak dari atas ke bawah, dan dapat bergerak ke

kiri atau ke kanan sesuai dengan kolom yang akan dilalui.

5. Didalam symbol-simbol yang di gunakan,di tuliskan proses kegiatan yang

dilakukan secara singkat tetapi jelas artinya.

6.

Khusus untuk simbol yang menggambarkan dokumen / kertas kerja, perludiperhatikan ketentuan-ketentuannya:

a. Untuk dokumen / kertas kerja yang hanya satu lembar,digambarkan sebagai berikut:

b. Untuk dokumen / kertas kerja yang terdiri dari beberapa lembar,

sebagai berikut:

7/18/2019 Lamp


BAB IV

PROSEDUR TETAP / STANDARD OPERATING PROCEDURE ( SOP )

PELAYANAN PERIZINAN

A. Klasifikasi Jenis Pelayanan Perizinan

Klasifikasi jenis Pelayanan perizinan adalah pengelompokkan setiap jenis

perizinan baik berdasarkan jenis usaha / kegiatan yang akan dilakukan.Pengklasifikasiini akan berpengaruh terhadap bagan / alur peta prosedur, yang pada akhirnya akan

menentukan dalam penyusunan Sandard Operating Procedure ( SOP ) yang akan

dibuat.Pengklasifikasian jenis pelayanan perizinan ini dimaksudkan untuk

memudahkan para petugas atau aparatur yang menangani langsung pelayanan

perizinan dalam memahami serta melaksanakan Sandard Operating Procedure ( SOP )

yang ditetapkan.Sedangkan bagi para permohon izin termasuk persyaratan dan lama

waktu pelayanan perizinan berdasarkan sifat usaha terdiri dari:

1. Kegiatan Usaha BiasaSifat usaha yang dilakukan pada dasarnya tidak menimbulkan dampak yang besar

pada lingkungan sekitarnya, sehingga dalam proses penerbitan izin tidak perlu

dibahas oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TK-PRD) Kab. Sumbawa,tetapi dapat langsung diproses oleh unit pelayanan terkait.

Yang termasuk dalam kelompok ini adalah :

a. IMB untuk rumah tinggal yang luasnya sampai dengan 200 m2 b. Izin Undang-undang Gangguan yang sudah melalui tahap izin lokasi atau

petunjuk pemanfaatan ruang.c. Izin Usaha Industri yang sudah menempuh izin lokasi atau izin prinsip.

d.

Izin Usaha dibidang Perdagangan

e. Izin Perpanjangan (heregistrasi)

2. Kegiatan Usaha Strategis

Sifat usaha yang dilakukan pada dasarnya menimbulkan dampak yang besar

terhadap lingkungan sekitarnya, sehingga dalam proses penerbitan izin perludibahas oleh Tim koordinasi penataan Ruang Daerah (TK-PRD) Kab. Sumbawa,

atau tim koordinasi dinas terkait.

Yang termasuk kelompok ini adalah :a. Izin Lokasi.

b. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

c.

Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal yang luasnya diatas 200 m2 dannIMB untuk usaha /Industri.

d. Izin Penyelenggaraan Perhubungan.

e. Izin Undang-undang Ganguan / HO yang tidak melalui tahap izin lokasi atau

kegiatan industri dan perdagangan skala besar.f. Izin Pengendalian Air Bawah Tanah.

g. Izin Usaha Jasa Konstruksi.

7/18/2019 Lamp


Untuk penerbitan izin usaha yang strategis ada persyaratan yang harus

dipenuhi, yaitu : kajian lingkungan (Amdal, UPL/UKL, SPPL) kajian lalu lintas,Kajian aspek pertahanan atau rekomendasi dari dinas teknis terkait.

Klasifikasi pelayanan perizinan berdasarkan jenis usaha dapat dikelompokan

sebagai berikut :

1. Jenis pelayanan perizinan sebelum kegiatan usaha dimulai, atau merupakan perizinan awal antara lain :

a. Izin Lokasi.

b. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.c. Izin Mendirikan Bangunan.

d. Izin Ganguan (HO)/Izin Tempat Usaha.

2.Jenis pelayanan perizinan di kantor Pelayanan Perizinan TerpaduKabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut :

1. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

2. Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.

3. Izin Gangguan (HO)/Izin Tempat Usaha.

4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).5. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).

6. Izin Reklame.7. Izin Penyimpanan/Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM).

8. Izin Usaha Perdagangan.

9. Izin Usaha Industri.10. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

11. Izin Usaha Penyediaan Jasa Listrik (IUJL).

12. Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM) lebih dari 10 m3.13. Izin Menimbun dan Mengecer Kayu.

14. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Kayu dan Bukan Kayu.

IZIN USAHA PERIKANAN

15. Izin Usaha Budi Daya Perikanan.

16. Izin Pembelian, Pengangkutan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil.

IZIN USAHA SARANA PARIWISATA

17. Izin Hotel.

18. Izin Cotagge.

19. Izin Pomdok Wisata.20. Izin Hunian Wisata/Service Apartemen.

21. Izin Restaurant dan Rumah Makan.

22. Izin Bar.23. Izin Jasa Boga/Catering.

24. Izin Karaoke, Play Station dan Video Game (tertutup).

25. Izin Kolam Memancing.

26. Izin Biro Perjalanan Wisata dan agen Pariwisata.27. Izin Wisata Tirta.

28. Izin Penginapan Remaja.

7/18/2019 Lamp


29. Izin Perkemahan.

30. Izin Tempat Konvensi, Pameran dan Balai Pertemuan.31. Izin Bioskop/Theater (Panggung Terbuka dan Tertutup).

32. Izin Pasar Seni.

33. Izin Pulau Untuk Wisata.

IZIN PERTAMBANGAN UMUM

34. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Penyidikan Umun35. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksplorasi

36. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi

37. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Pengolahan/Pemurnian38. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Pengangkutan

39. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Penjuaan

40. Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan Umum (SIUJPU).

IZIN PERTAMBANGAN UMUM34.Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Penyelidikan Umum.

35.Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksplorasi.36.Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi.

37.Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Pengolahan/Pemurnian.

38.Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Pengangkutan.39.Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Penjualan.

40.Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan Umum (SIUJPU).

IZIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH

41.Izin Ekplorasi Air Bawah Tanah.42.Izin Pengeboran Air Bawah Tanah.

43.Izin Pengambilan Air Bawah Tanah.

44.Izin Penurapan Mata Air.

45.Izin Pengambilan Mata Air.46.Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah.

47.Izin Juru Bor (IJB).

IZIN PETERNAKAN DAN PEMOTONGAN HEWAN

48.Izin Usaha Peternakan Unggas.

49.Izin Usaha Peternakan Kambing/Domba.50.Izin Usaha Peternakan Sapi Potong.

51.Izin Usaha Peternakan Kerbau Potong.

52.Izin Usaha Peternakan Sapi Perah.53.Izin Usaha Peternakan Kerbau Perah.

54.Izin Usaha Peternakan Kuda.

55.Izin Usaha Peternakan Sapi Bibit.

56.Izin Usaha Peternakan Kerbau Bibit.57.Izin Usaha Pengiriman Ternak dan atau Bahan Hasil Ternak antar Pulau.

58.Izin Usaha Pemotongan Hewan.

7/18/2019 Lamp


IZIN PELAYANAN MEDIK DASAR

59.Izin Praktek Berkelompok Dokter Umum.60.Izin Praktek Berkelompok Dokter Gigi.

61.Izin Praktek Berkelompok Bidan.

62.Izin Praktek Keperawatan Berkelompaok.

63.Izin Balai Pengobatan.64.Izin Rumah Bersalin.

65.Izin Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA)

66.Izin Klinik Rawat Inap.67.Izin Penyelenggaraan Pelayanan Medik Dasar Lain yang ditetapkan oleh

Mentri Kesehatan

IZIN PELAYANAN MEDIK SPESIALIS

68.Izin Praktek Berkelompok Dokter Spesialis.

69.Izin Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis.

70.Izin Rumah Sakit Umum.

71.Izin Klinik Spesialis.72.Izin Klinik Kecantikan.

73.Izin Penyelenggaraan Pelayanan Medik Spesialis Lain yang ditetapkanoleh Mentri Kesehatan.

IZIN PELAYANAN MEDIK PENUNJANG

74.Izin Apotek.

75.Izin Penyelenggaraan Laboratorium Medis (Lab. Klinik).

76.Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat.77.Izin Penyelenggaraan Laboratorium Gigi.

78.Izin Penyelenggaraan Optikal79.Izin Toko Obat.

80. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Penunjang Lain yang

ditetapkan oleh Mentri Kesehatan.

IZIN BAGI SARANA PENGOBATAN TRADISIONAL DAN

PENGOBATAN TRADISIONAL

81.Shinse82.Tabib

83.Akupunturis

84.Battra Refleksi85.Battra Pijat Urat

86.Battra Patah Tulang

87.Battra Ramuan88.Battra Tusuk Jari (Akupresuris)

89.Battra Tenega Dalam

90.Battra Pendekatan Agama

91.Battra Paranormal92.Battra Sunat

93.Battra Tukang Gigi

7/18/2019 Lamp


94.Battra Gurah

95.Battra Dukun Bayi96.Reiky Master

97.Qigong

98.Chiropractie

99.Surat Terdaftar Sarana Pengobatan dan Pengobatan Tradisional Lainnya

B. Penutup

Dengan tersusunnya Prosedur Tetap/Standartd Operating Procedure (SOP)

ini diharapkan dipahami, dimengerti dan dilaksanakan serta menjadi pedoman baku bagi unit kerja dan aparatur yang bertugas di bidang pelayanan perizinan.

Sudah barang tentu SOP ini belumlah sempurna mengingat berbagai

keterbatasan, terutama data dan prosedur pelayanan izin di setiap instansi belum

seluruhnya tercatat dengan lengkap. Oleh kerena itu perlukan proses perbaikan

yang terus menerus sampai akhirnya diperlukan SOP yang sesuai dengan kriteria pelayanan yang berlaku.

Ke depan dengan diterapkannya SOP ini diharapkan menjadi salah satuaspek dalam memaksimalkan sistem pelayanan dan memberi kepuasan kepada

masyarakat Kabupaten Sumbawa.

BUPATI SUMBAWA

TTD

JAMALUDDIN MALIK

Documents

Lamp