8/16/2019 L-KUP-002!15!00-Penghapusan Sanksi Bunga Utang Pajak - Edit Dit. PP I2

1/2

Penghapusan Sanksi Bunga Atas Utang Pajak 

 Anda Dikenai Sanksi Bunga Atas Utang Pajak?

Kementerian Keuangan RI

Direktorat Jenderal Pajak

Panduan ini bersifat informasi untuk memudahkan pemahamanmasyarakat mengenai peraturan terkait.

Beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah

mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku

 Tahun pencetakan leaflet 2015

Nomor: PJ.091/KUP/L/002/2015-01

Contoh tampilan e-Faktur:

Berapa lama proses penyelesaian atas

permohonan tersebut?

Dalam hal permohonan telah memenuhi ketentuan dan

persyaratan yang ditentukan, Direktur Jenderal Pajak

memberikan penghapusan sanksi bunga denganmenerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi

Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi

Administrasi atas masing-masing STP yang diajukan

permohonan, paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat

permohonan diterima.

Bagaimana dengan proses penagihan pajak dalam

hal pengajuan permohonan?

Dalam hal Anda mengajukan permohonan penghapusan,

tindakan penagihan pajak atas STP yang diajukan

permohonan ditangguhkan sampai dengan tanggal

diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan atau

Penghapusan Sanksi Administrasi atau tanggal Surat

Pengembalian Permohonan Penghapusan Sanksi

Administrasi.

Manfaatkan Penghapusan Sanksi Pajak

#PajakMilikBersama

Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi:

 Account Representative

8/16/2019 L-KUP-002!15!00-Penghapusan Sanksi Bunga Utang Pajak - Edit Dit. PP I2

2/2

Apabila Anda mempunyai Utang Pajak yang timbul sebelum

tanggal 1 Januari 2015 dan Anda melunasi Utang Pajak

tersebut sebelum tanggal 1 Januari 2016, Anda dapat

memperoleh penghapusan sanksi bunga atas Utang Pajak.

Apa dasar hukumnya?

Apa yang dimaksud dengan Utang Pajak?

Utang Pajak adalah jumlah pajak yang tidak atau kurangdibayar pada saat jatuh tempo pelunasan sebagaimana

tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan

Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang

menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar

bertambah.

Sanksi apa yang dikenai atas Utang Pajakyang tidak atau kurang dibayar?

Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

Apakah ada ketentuan yang harus dipenuhi?

•  permohonan dapat diajukan paling banyak 2 (dua) kali;

•  permohonan yang kedua harus diajukan dalam jangka

waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat

keputusan yang pertama dikirim, kecuali dalam keadaanforce majeur .

Yang menjadi dasar hukum penghapusan sanksi bunga atas

Utang Pajak:

a. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang

KUP);

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang

 Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah

 Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Bagaimana cara memperoleh penghapusan

sanksi bunga atas Utang Pajak?

Untuk dapat memperoleh penghapusan sanksi bunga atasUtang Pajak, Anda harus menyampaikan surat permohonan

kepada Direktur Jenderal Pajak.

Ada. Permohonan penghapusan sanksi bunga harus

memenuhi ketentuan:

a. Utang Pajak telah dilunasi oleh Wajib Pajak (WP); dan

b. terdapat sisa sanksi bunga dalam Surat Tagihan Pajak (STP)

yang belum dibayar oleh WP.

Apa persyaratan yang harus dipenuhi?

Permohonan penghapusan sanksi bunga harus memenuhi

persyaratan:

a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STP, kecuali dalam halatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding

atau Putusan Peninjauan Kembali diterbitkan lebih dari 1

(satu) STP, maka 1 (satu) permohonan dapat diajukan

untuk lebih dari 1 (satu) STP;

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

c. melampirkan bukti pelunasan Utang Pajak berupa SuratSetoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang

dipersamakan dengan SSP;

d. disampaikan ke KPP tempat WP terdaftar; dan

e. ditandatangani oleh WP dan dalam hal surat permohonan

ditandatangani bukan oleh WP, surat permohonan

tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3)

Undang-Undang KUP.

Berapa kali permohonan dapat diajukan?