KUALIFIKASI MASALAH HUKUM DAN TEORI-TEORI KUALIFIKASI HUKUM

PERDATA INTERNASIONAL

HPI ( Hukum Perdata Internasional) adalah sekumpulan kaidah hukum (perselisihan) yang

dimaksudkan untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang mengandung unsur-unsur

transnasional. Pemahaman teoritis terhadap definisi itu ternyata jauh lebih mudah

dibandingkan dengan aplikasinya dalam kenyataan.memberikan corak

Perbedaan-perbedaan serta keunikan-keunikan sistem politik, sosial, budaya, dan

perkembangan sejarah dari negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia ternyata memberikan

kekhasan pula terhadap bentuk, corak, serta sifat dari sistem-sistem hukum nasional/domestik

negara-negara di dunia, temasuk sistem HPI-nya.

Dalam setiap proses pengambilan keputusan huku, tindakan “kualifikasi” adalah bagian dari

prosesyang hampir pasti dilalui karena dengan kualifikasi, orang mencoba untuk menata

sekumpulan fakta yang dihadapinya (sebagai persoalan hukum), mendefinisikannya, dan

kemudian menempatkannya ke dalam suatu kategori yuridik tertentu.

Dalam HPI, persoalan kualifikasi masalah hukum (clasification of the cause of action) ini

ditangani secara lebih khusus karena dalam perkara-perkara HPI orang selalu beruurusan

dengan kemungkinan berlakunya lebih dari satu sistem atau aturan hukum dari dua negara

yang berbeda untuk mengatur sekumpulan fakta tertentu. Sinkatnya, kenyataan ini dapat

menimbulkan masalah utama, yaitu proses kualifikasi dalam HPI harus dilakukan

berdasarkan sistem hukum mana/apa, di antara berbagai sistem hukum yang relevan dalam

suatu perkara.

2 JENIS KUALIFIKASI, YAITU:

Kualifikasi fakta (classification of facts)

Yaitu proses kualifikasi yang dilakukan terhadap sekumpulan fakta yang dihadapi

dalam sebuah peristiwa huku (atau perkara) untuk ditetapkan menjadi satu atau lebih

peristiwa atau masalah hukum (legal issues), sesuai dengan sistem klasifikasi kaidah-

kaidah huku yang berlaku di dalam suatu sistem hukumtertentu.

Kualifikasi hukum (legal classification)

Yaitu penetapan tentang penggolongan/pembagian seluruh kaidah hukum di dalam

sebuah sistem hukum ke dalam pembidangan, penelompokan, atau pengategorian

hukum tertentu.

PROSES KUALIFIKASI FAKTA INI MENCAKUP LANGKAH-LANGKAH SEBAGAI

BERIKUT:

1. Kualifikasi Sekumpulan Fakta dalam Perkara dan Mendefinisikan Peeristiwa Huku

yang dihadapi itu Berdasarkan dan ke dalam Kategori/klasifikasi Hukum yang sudah

Ada dalam Kategori/Klasifikasi Hukum yang Sudah Ada dalam sistem Hukum

Tertentu

2. Kualifikasi Sekumpulan Fakta yang Telah Dikualifikasikan Tadi ke dalam Kaidah-

Kaidah Hukum yang Dianggap Harus Berlaku (the Applicable Law)

BEBERAP HAL YANG MENYEBABKAN RUMITNYA PERSOALAN KUALIFIKASI

HPI ADALAH:

1. Berbagai Sistem Hukum Menggunakan Terminologi Hukum yang Sama atau Serupa,

tetapi untuk Menyatakan Hal yang berbeda.

2. Berbagai Sistem Hukum Mengenal Konsep/Lembaga Hukum Tertentu yang Ternyata

Tidak Dikenal di dalam Sistem Hukum Lain.

3. Berbagai Sistem Hukum Menyelesaiakan Perkara-Perkara Hukum yang Secara

Faktual Sama, tetapi dengan menetapkan Kategori Yuridik yang Berlainan.

4. Berbagai Sistem Hukum Mensyaratkan Sekemupulan Fakta yang Berbeda-Beda,

Untuk Menetapkan Adanya Suatu Peristiwa Hukum yang pada Dasarnya Sama.

5. Berbagai Sistem Hukum Menempuh: Proses/Prosedur yang Berbeda-Beda untuk

Mewujudkan atau Menerbitksan Hasil atau Status Hukum yang pada Dasarnya Sama.

MACAM-MACAM TEORI KULIFIKASI HUKUM PERDATA

INTERNASIONAL

Masalah pokok yang harus dihadapi HPI (Hukum Perdata Internasional) salah satunya adalah

tentang sistem hukum manayang akan atau harus digunakan oleh hakim dalam

mengkualifikasi suatu perkara HPI. Hal ini lah yang menimbulkan berbagai teori kualifikasi

dalam HPI, berikut macam-macam teori HPI dan penjelasannya:

1. Teori Kualifikasi Lex Fori

Tokoh-tokohnya adalah Franz Kahn (Jerman) dan Bartin (Prancis). Baik Bartin

maupun Kahn bertitik tolak pada anggapan bahwa: Kualifikasi harus dilakukan

berdasarkan hukum dari pengadilan yang mengadili perkara (lex fori) karena sistem

kualifikasi adalah bagian dari hukum intern lex fori tersebut.

Franz Kahn lebih lanjut menyatakan bahwa kualifikasi harus dilakukan berdasarkan

lex fori dengan alasan-alasan:

a. Kesederhanaan (simpilicity)

b. Kepastian (certainty)

2. Teori Kualifikasi Lex Cause ( Lex Fori yang Diperluas)

Pendukung teori ini adalah Martin Wolff.

Teori ini beranggapan bahwa proses kualifikasi dalam perkara HPI di jalankan sesuai

dengan sistem serta ukuran-ukuran dari keseluruhan sistem hukum yang

berkaitan dengan perkara. Tindakan kualifikasi dimaksudkan untuk menentukan

kaidah HPI mana dari lex fori yang paling eratkaitannya dengan kaidah hukum asing

yang mungkin diberlakukan. Penetuan ini harus dilakukan dengan mendasarkan diri

pada hasil kualifikasi yang dilakukan dengan memerhatikan sistem hukum asing

yang bersangkutan. Setelah itu kategori yuridik dari suatu peristiwa hukum ditetapkan

daengan cara itu, barulah dapat ditetapkan kaidah HPI mana dari lex fori yang akan

digunakan untuk menunjuk ke arah lex cause

3. Teori Kualifikasi Bertahap

Teori ini dikembangkan oleh Adolph Schnitzer (Swiss) dan didukung juga dalam

pandangan-pandangan Prof. G.C. Cheshire, Prof. Ehrenzweig, dan Prof.

Sunaryanti Hartono.

Teori ini bertitik tolak dari keberatan terhadap teori kualifikasi lex causae karena

kualifikasi tidak mungkin dilakukan berdasarkan hukum yang seharusnya berlaku,

justru hukum yang hendak diberlakukan itulah yang harus ditentukan dengan bantuan

proses kualifikasi. Penetuan lex caussae dalam perkara HPI hanya dapat dilakukan

melalui proses kualifikasi (dengan bantuan titik-titik taut), dan pada tahap penetuan

lex causae kualifikasi mau tidak mau harus dilakukan berdadarkan lex fori terlebih

dahulu.

Demi keadilan dan ketelitian dalam proses penetuan kaidah hukum yang akan

digunakan untuk menyelesaikan perkara, maka kualifikasi harus dilakukan melalui

2 tahap yaitu:

a. Kualifikasi tahap pertama

Kualifikasi ini dijalankan pada saat hakim haerus menemukan kaidah HPI atau

choice of law rule (lex fori) yang akan digunakan untuk menentukan titik taut

penentu.

b. Kualifikasi tahap kedua

Kualifikasi ini dijalankan setelah lex causae ditetapkan dan dalam rangka

menetapkan kategori kaedah atau aturan hukum intern apa dari lex causae

yang akan digunakan untuk menyelesaikan perkara.

4. Teori Kualifikasi Analitis/Otonom

Tokoh-tokohnya adalah Ernst Rabel (Jerman) dan beckett ( Inggris). Teori ini pada

dasarnya bertitik tolak dari penolakan mereka terhadap asumsi bahwa yang

melatarbelakangi suatu kaedah HPI itu hanya hukum intern dari forum. Setiap sistem

HPI sebenarnya dibentuk untuk menciptakan keharmonisan Internasional, antara lex

fori dan sistem-sistem hukum lain. Karena itu, metode perbandingan hukum untuk

membangun suatu sistem kualifikasi HPI yang dapat digunakan secra universal di

forum mana pun merupakan salah satu elemen terpenting dalam HPI.

5. Teori Kualifikasi Berdasarkan Tujuan HPI

Tokohnya adalah G. Kegel. Teori ini bertitik tolak dari pandangan bahwa setiap

kaedah HPI harus dianggap memiliki suatu tujuan HPI tetentu yang hendak dicapai

dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai melalui HPI haruslah diletakkan di dalam

konteks kepentingan HPI, yaitu:

a. Keadilan dalam pergaulan internasional

b. Kepastian hukum dalam pergaulan internasional

c. Ketertiban dalam pergaulan internasional

d. Kelancaran lalu lintas pergaulan internasional

Karena itu, pada dasarnya masalah bagaimana proses kulifikasi harus dijalankan,

tidaklah dapat ditetapkan terlebih daulu, tetapi akan merupakan hal yang di tetapkan

kemudian, setelah penentuan kepentingan HPI apa yang hendak dilindungi oleh suatu

kaidah HPI tertentu.

Secara sistematis, orang dapat menyimpulkan bahwa proses kualifikasi yang

dianjurkan oleh teori ini sebenarnya sejalan dengan pola pendekatan teori-teori atau

HPI modern, khususnya yang menuntut fleksibilitas dan perhatian pada

kecenderungan internasionalistik dalam fungsi HPI. Teori-teori modern HPI

umumnya hendak melepaskan diri dari anggapan bahwa “HPI adalah sekumpulan

aturan” (a set of rules) dan cenderung melihat HPI sebagai “suatu pendekatan”

(approach)