KRISIS EKONOMI:

PENYEBAB, IMPLIKASI DAN PROSPEKNYA Dl H/IASA DEPAN

Anwar Nasution

Abstract

The financial crisis occured in many of Asiancountrieswas a shockingphenomena. Thesecountries which known had a miracle economic performance werelikely ^gille atached by financial crisis tremendously.

This paper focus on the cause, implication and prospectof the crisisto Indonesia economic.Despite the crisiscaused bya combination ofmultifactors, bothofexternal and infernal, ithas beenan evidence ofinconsistencybetween foreign exchange and fiscal- monetarypolicy.

The crisis has been a real test of theireconomicfundamental. Apparently, this crisis will hascaused serious problemto theireconomic, both in short termand long term. Hence, the exfefenceof a comprehensive, essentialandconsisfen policy is needed urgently. Today is right momentum toimprove Indonesian economic seriously.

SEJAK pertengahan tahun 1997 beberapa ne-gara berkembang di Asia, termasuk Indonesia,diterpa serentetan krisis ekcnomi yang mene-gangkan. Krisis yang diawali oleh depresiasimata uang dalam negeri terhadap dollar AS in!seakan menjadi test case yang nyata terhadapkinerja perekonomian negara-negara Asia yangselama in! dikenal 'ajaib'. Berbagai predikat tentangprestasi kinerja perekonomian yang mengagumkandari negara-negara In! seolah 'luntur' ketikamenyaksikan krisis ini menggoyang sendi-sendiperekonomian.

Dalam mengatasi krisis yang berkepanjanganini pemerintah Indonesia melakukan berbagaitindakan, namun yang cukup menonjol antaralain, pertama, memberikan kekuasaan 'penuh'k^ada Prof DR WIdjqjonitisastro untuk mengambiltindakan yang dianggap periu guna mengatasikrisis ini3 kedua, meminta bantuan lembaga-lanbaga intemasional (IMF, WORLD BANK, ADS, dll).

Prof. DRVMd]qjonitisastro(dan rekan-rekannya'teknokrat') bagaikan 'kartu as' karena kemam-puan intelektuainya, integritas pribadinya, jaringanintemasionalnya serta keberhasilannya sebagai'arsitek' pembangunan pemerintah Orde Bam.

JEP Vol. 2. No. 3, 1997

ProfWidjojo sangat piawai dalam menggunakanpenasehat asing sebagai mitra kerja dan spar-ringpartners dalam mengambil berbagai kebtjakanekonomi. Telah banyak prestasi ekonomi yangtelah dihasilkan dalam era Prof Widjojo (danrek^) selama ini. Pemanfaatan Iembaga4embagakeuangan intemasional sempat menimbulkankontroversi pendapat, terutama kaitannya denganberbagai konsekuensi dan persyaratan yangmungkin diperlukan serta impllkasinya terhadapbeban hutang luarnegeri.

Tuiisan ini menganalisa krisis ekonomi yangteijadi dari sudut pandang ekonomi makro. Darisudut ekonomi makro itu, krisis yang tengah terjadidewasa ini adalah merupakan krisis ganda yangsaling terkait, yakni: krisis mata uangdan krisis per-bankan. Untuk selanjutnya tuiisan dibagi dalam limabagian. Bagian pertama menguraikan ^or penye-bab krisis mata uang tersebut. Bagian kedua mem-bahas krisis perbankan. Bagian ketiga menguraikan cara pemerintah dalam menangani keduakrisis tersebut. Bagian keempatmerupakan implikasidari krisis. Bagian kelima membahas prospek.masadatang.

212

fo

Ca)

e_

m

iNzp

CO

CDCO-sj

3100 T

Z3 2700

& 2600

2400 ••

Grafik 1

Perkembangan Nilai Tukardan BatasAmbang Intervensi RupiahNovember 1995- Agustus1997

Batas

Am bangIntervensi

Atas

(melemNIlai Tengah

Bank Sentral

(O <o CO <0 CO CO CO CO CO CO CO K Kcn .<» m, O) n o> m e> 0) O) g> e> o> at

c> § s S r» K tT" S

CO CON

- oN N

eN 9

T* IB (B CO *•

atas AmbangIntervensi Bawah

(Menguat)

I I I

Sumber. Bank Indonesia. Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, berbagai terbltan Pusat,DataUniversitas British Columbia, Canada

-4^

•Si

i

tICo"

I

COCO

S

ISSN: 1410-2641

KRISISNILAITUKARRUPIAHKrisis nilai tukar rupiah merupakan contoh

klasik tidak konsistennya kebijakan kurs dengankebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskaldan moneter bagaikan kebijakan Meblh besarpasak dari pada tiang' dan sekaligus menggu-nakan modal asing untuk membelanjai konsumsiserta investasi yang kurang produktif. Olehkarenanya, kebijakan kurs devisa Bank Indonesiatidak saja telah menyebabkan terjadinya apresiasirupiah yang merupakan disinsenff bagi ekspor non-migas dan mendptakan distorsi dalam aiokasi faktorproduksi. Kebijakan kurs mengambang terkendalidaiam batas-batas ^intervention band^ seperti ilumerupakan sasaran empuk bagi spekuiator se-hingga terpaksa ditinggalkan pada tanggai 14Agustus 1997. Pergerakan nilal tukar rupiah bagaikan 'yo-yo'itu tercerminkan padaGrafik-1.

Modal asing yang masuk ke Indonesiadigunakan untuk membelanjai tiga jenis keper-luan, yakni: (1) pengeluaran investasi, (2)pengeiuaran konsumsi sektor swasta dan (3)memupuk cadangan luar negeri (label 1).Membesarnya ketergantungan Indonesia akanpemasukan modal asing untuk membelanjaipengeluaran investasi dan konsumsi masyarakattercermin dari semakin membesarnya defisittransaksi berjalan pada neraca pembayaran luarnegeri Indonesia. Reiatif terhadap PDB, defisitneraca befjalan tersebut telah meningkat dari 2,8persen pada tahun 1990 menjadi 4 persen padatahun 1996. Ketergantungan pengeiuaran investasi pada .pemasukan modal asing digambarkanoieh bertambah besamya kesenjangan antarapengeluaran investasi nasional dengan tabungandomestik. Sementara itu, ketergantungan padapemasukan modal asing membelanjai pengeluaran konsumsi masyarakat. Sementara itu,tabungan sektor swasta justru cenderungmenurun.

Seperti halnya pengeluaran konsumsimasyarakat, sebagian dari investasi dunia usahadipergunakan untuk membangun proyek-proyekyang pada saat inl, justru kurang dapat mem-perkuat ketahanan ekonomi nasional. Contoh

JEPVol. 2. No. 3,1997

Anwar Nasution, Pelajaran dariKrisis Ekonomi..

proyek-proyek investasi'ltu adalah proyek-proyekyang menghasilkan ^non-traded goods' (sepertiindustri perumahan) ataupun yang memerlukantingkat proteksi yang sangat tinggi (seperti kapallaut dan kapai terbang). Beban ekonomi proyekseperti Ini sangat mahai. Selain menghasilkanniiai tambah negatif, sektorekonomi lainya harusdipacu agar dapat meiunasi pembayaran pokokserta bunga pinjaman luar negerinya yang digunakan untuk membangun dan mengelola proyek-proyek itu.

Membesamya defisit transaksi berjalansekaligus mencerminkan adanya erosi disiplinkebijakan fiskal, kebijakan moneter maupun kebijakan di bidang lainnya. Seiain mengganggubesarnya pengeluaran sektor negara, erosidisiplin anggaran itu sekaligus mengganggu efislensiprioritas anggaran serta efislensi cara pengumpu-ian pendapatanya. Adanya erosi disiplin fiskaltelah mengurangi peranannya sebagai instru-men untuk memeilhara stabilitas perekonomian^meningkatkan efisiensi dan memacu tingkat lajupertumbuhan serta instrumen pemerataan. Erosidisiplin fiskal tercermin dari semakin luasprogram Pemerintah di iuar ARBN (anggarannon-bujeter), mulal dari industri strategishingga berbagai program kemitraan sertapengentasan kemiskinan, seperti Takesra. Tidakjeias bagaimana satu program dikoordinasikandengan program lainnya, seperti BPR milikswasta dan BPR miiik BUMN dengan BRl UnitDesa serta Takesra. Di lain plhak, terjadi erosibasis sumber penerimaan negara, apakah karenaderegulasi ataukah karena pemberian status pionirbagiberbagaiperusahaan tertentu.

Data siatistik menggambarkan bahwakebijakan moneter tidakiah seketat yangdibayangkan. Daiam realita, jumiah uang yangberedar dan kredit perbankan meningkat dengancepat. Demikian pula dengan kredit dalam negeriBank Indonesia kepada Industri perbankan. Sebagian dari kredit tersebut dipergunakan untukmembantu bank-bank yang bermasalah yangdiberikan atas dasar yang kurang terpuji. Salahsatu indikator akan melemahnya fundamental

214

iiwar Nasution, Pelajaran darifOisis EkonomL

ekonomi Indonesia adalah tercermin padaapreslasi kurs efektip rill ruplah. Apresiasi ruplahdipotong dengan pemasukan modal asing yangbertambah besar sejak tahun 1990. Pemasukanmodal asing Itu dirangsang oleh gabungan antaraderegulasi, tingkat suku bunga yang tinggi dldalam negerl dan tingkat suku bunga yang ren-dah dinegara maju.

Sebagaimana telah disebut dl atas,apresiasi nilal tukar ruplah mengurangi Insentifkeuangan bagi ekspor non-migas dan menimbul-kan distorsi alokasi faktor produksi didalam•negerl. Di dalam negerl, apresiasi ruplahsekaligus membantu pengendalian tingkat lajuinflasi karena murahnya tingkat harga barang im-por. Tingkat laju inflasi juga diturunkan melalulpengendalian tingkat harga barang-barang kebu-tuhan pokok, bahan bakar migas serta tarlp listrikserta tarlp angkutan. Dengan demiklan, tingkatlaju inflasi yang rendah itu adalah dibayar mahaldengan subsldl anggaran yang semakin mening-kat. Dengan perkataan lain, tingkat laju inflasiyang rendah itu justru mencermlnkan adanyakelemahan pokok dalam fundamental ekonomiIndonesia.

Awal darl gejolak niiai tukar rupiah dimulaipada tanggai 14 Agustus 1997 pada saat manaBank Indonesia menlnggalkan batas ambangpengendalian kurs devlsa {Intervention band').Dalam sistem 'inten/ention band' Bank Indonesia

melakukan Intervensi pembelian dan penjuaianvaluta asing agar dapat menjaga agar nllal tukartetap berada pada batas ambang yang telahditentukan itu. Tindakan Indonesia .untukmenlnggalkan batas ambang pengendalian kursmencermlnkan kurangnya kemampuan yangdimiliklnya untuk mempert^ankan sistem tersebut.Artinya, pada waktu itu, Bl memilih untukmemper-tahankan posisi cadangan luar negerinya agartidak melorot iagi menjadi leblh kecil.

Menurut penjelasan resml, jumlah cadanganluarnegerl Bank Indonesia mencapal $20 milyar.Jumlah ini memang cukup aman jika devlsahanyadiperlukan untuk membiayal impor barang-barang serta jasa-jasa. Jumlah ini ternyata lebih

215

ISSN: 1410-2641

dari cukup untuk dapat rhelunasi pinjaman luarnegerl yang jatuh waktu. Seperti halnya dengankrisis Pertamlna pada tahun 1975, Indonesiadapat menjadi 'insolvent' jika tIdak mampu me-lunasi pinjaman luar negerl yang jatuh waktuseperti itu. Menurut desas-desus yang beredar,pinjaman luar negerl dunia usaha dlluar banktelah mencapal sekitar $70 milyar. Diperkirakanbahwa kira-klra separuh dari hutang luar negerlsektor swasta itu ($36 milyar) adalah merupakanhutang jangka pendek atau sekitar 1,5 kail lipatdari nllal cadangan luar negerl Bank Indonesia.Indonesia dapat menjadi 'insolvent' jika kredlturtidak bersedla memperpanjang jatuh tempo {'rollover) pinjaman jangka pendekswasta tersebut.

SISTEM PERBANKAN YANG LEMAHSistem perbankan yang lemah merupakan

Indikator lain akan rapuhnya fundamental ekonomiIndonesia. Sistem perbankan adalah merupakanperantara yang menyalurkan modal asing padapengeiuaran InvestasI serta konsumsi masyarakat dldalam negeri. Ada empat aspek deregulasi yangsemakin menlngkatkan peranan perbankan dalam menjalankan fungsl perantara seperti Itu.Pertama, karena deregulasi menghapuskanspeslalisasi fungsl perbankan maupun speslalisasisektor serta kegiatan perekonomlan yang dilayanioleh bank-bank negara. Sejak Oktober 1988,Indonesia hanyamengenal bankumum dan BPRyang melayani seluruh kegiatan perekonomlan.Secara otomatis, bank khusus, seperti bankpembangunan dan bank tabungan, langsungberubah starusnya menjadi bank umum. Kedua,deregulasi mempermudah persyaratan untukmendlrikan bank, menjadi bank devlsa, untukmembuka kantor dl luar negerl, maupun persyaratan bagI lembaga keuangan asing untukrnemasuki pasar dalam negerl. Kemudahanaturan Ini telah menlngkatkan jumlah bank dari111 pada tahun 1988 menjadi 280 pada tahun1992 dan 239 pada tahun 1996. Pada perlodeyang sama, jumlah kantor bank, masing-masing,sebesar 1.728.4.402 dan 5.919. Ketlga, mem-

JEPVol. 2. No. 3,1997

ISSN: 1410-2641 Anwar Nasutlon, Pelajaran dariKiisis EkonomL

Tabel 1

Indikator Ekonomi Makro Indonesia 1990 -1996

(sebagai persentase PDB. kecuali disebut lain)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Stabilitas internal

PDB Riel (% pertumbuhan) 9.0 8.9 7.2 7.3 7.5 8.1 7.8

Pertanian 2.3 2.9 6.3 1.7 0.6 4.2 1.9

Industri 13.2 11.8 8.2 9.8 11.1 10.2 10.4

Jasa 7.6 9.3 6.8 7.5 7.2 7.9 7.6

Konsumsi 63.3 64.1 61.8 64.7 65.6 65.9 68.0

Swasta 54.4 55.0 52.3 55.7 57.4 57.8 58.3

Pemerintah 9.0 9.1 9.5 9.0 8.1 5.1 7.7

Tabungan nasional 33.33 31.1 33.6 31.5 31.8 31.4 31.1

Swasta 25.0 22.3 24.1 23.1 23.2 22.4 31.3

Pemerintah 8.2 8.8 9.5 8.4 8.6 9.0 9.8

Investasi (tidaktermasuk perubahan stok) 28.4 29.7 27.9 26.3 27.8 23.8 30.3

Swasta 22.5 23.3 20.7 20.8 22.9 23.3 26.2

Pemerintah 5.9 6.3 7.2 5.5 4.9 5.5 5.1

Inflasi (INK) 9.53 9.52 4.94 9.77 9.24 8..54 5.47

Keseimbangan Anggaan 0.4 0.4 -0.4 -0.6 0.1 0.3 0.2

Stabilitas Ekstemal

Defisit Transaksi Berjalan/PDB -2.8 -3.7 -2.2 -1.6 -1.7 -3.7 -4.0

Allran Modal Masuk 4.9 5.0 3.8 1.9 2.4 4.5 5.0

terdiri dari;

investasi Porlofollo -0.1 0.0 -0.1 1.1 2.2 2.3 a.a

InvestasiLangsung 1.0 1.3 1.4 1.3 1.2 2.2 a.a

Modal Lain 3.3 3.6 3.5 1.4 -0.9 1.3 a.a

SelisihPertiitungan 0.7 0.1 -1.0 -1.9 -0.1 -0.9 a.a

Cadangan.(dlm bulan impor) 4.7 4.8 5.0 5.2 5.0 4.4 5.1

Rasio M2 terhadapcadangan (%) 514.0 505.7 497.4 557.1 602.9 657.4 523.3

Total Hutang Luar Negeri {% Ekspor194.0Barang dan Jasa) 222.0 236.9 221.8 211.9 195.8 205.0

Huang Luar Negeri JangkaPendek(dalam persen teriiadap Total Hutang

24.8LuarNegeri 15.9 17.9 20.O 20.1 17.7 20.9

Hutang LN Jangkapendek (dalam29.3mllyar US$) 11.1 14.3 18.1 18.0 17.1 24.3

Debt-sen/iceRatio(dalam persen33.0Ekspor Barang dan Jasa) 30.9 32.0 . 31.6 33.8 30.0 32.7

Ekspor 26.6 27.4 • 29.4 25.9 26.0 26.0 26.2

Ekspor (% pertumbuhan) 15.9 13.5 16.6 8.4 8.8 13.4 9.7

Harqa Minyak Mentah(US$ per barel) 26.64 20.06 18.71 14.14 16.11 18.22 22.78

Sumber; IMF, International Financial Statistics, berbagai terbitanIMF, Worid Economic Outlook, berbagai terbitanJP. Morgan, World Financial Markets, Indonesia, 27 Juni 1997. ha! 69J.P. Morgan, Emerging Market Data Watch, ASEAN Currency Risks After TheBaht'sFall. 7Jull1997.hal34

JEP Vol. 2. No. 3, 1997216

Anwar Nasution, PetajarandariKrisis EkonomL

permudah akses perbankan. ke pasar inter-nasional dengan menggantikan sistem pagupinjaman luar negeri dalam sistem 'net openposition (NOP)' yang lebih rasional. Keempat,digantikannya pengaturan kredit bank dari sistempagu dan kredit selektif dengan sistem yang lebihrasional. Dengan demikian, sepanjang memenuhiperaturan prudensial, bank kini bebas me-nentukan jumlah maupun arah penggunaankreditnya tersendirl.

Kondisi Keuangan dan Sumberdaya Manusiayang Lemah

Diballk jumlah bank yang bertambahdengan pesat serta kreditnya yang tumbuhdengan pesat dan tingkat laju pertumbuhanekonomi yang tinggi, lemyata belum banyakmemperbaiki kondisi keuangan industri perbankan.Tuntutan dereguiasi untuk meningkatkan keter-bukaan dan mutu informasi, transparansi serta

ISSN: 1410-2641

kecepatan transformasinya, juga belum banyakdapat dilakukan, Misalnya, publikasi resmi, sepertirangkaian dokuman Bank Indonesia, belumdapat menyediakan data tentang kondisikeuangan industri perbankan internaslonal.informasi yang tersedia adalah sangat terbatas,dengan tenggang waktu yang larna, berasal darisumber resmI dan bersifat sporadis yang tidakdapat diuji kesahihannya (label 2).

Kasus Bank Summa dan Baplndo mencer-minkan adanya kelemahan pokok dalam ke-mampuan bank nasionai. kelemahan kemam-puan Itu tercermin dalam proses: seleksinasabah, mengadmlnistrasikan kredit sertakolateralnya, mengawasi penggunaan kreditdan menagihnya kembali. Kelemahan sumberdaya manusia dan sistem internal Industri perbankan nasionai adalah merupakan konsekuensidari represi finansiai yang cukup lama di masaiaiu.

label 2

Kredit Bank-bankKomersial 1993-1997(persentase dari kredit total)

1995 1996 April 1997

Total Credit (Rptrilyun) 267 331 350Sub-standard 2.7 2.6 2.8Doubtful 2.4 3.3 3.5Bad-debt 3.3 2.9 2.3

Distribution ofbad loans by bank ownership (as percentage of total bad loans)State-owned banks 72.7 67.0 65.9Private banks 16.3 22.8 24.5Provincial development bank 5.5 4.9 4.8Foreign and jointventurebanks 5.5 5.3 4.8

Bad loans aspercentage oftotal credit by group ofbank ownershipAil banks 10.4 8.8State-owned banks*) 16.6 13.4Private 'foreign exchange' banks**) 3.7 4.3Private 'non-foreign exchange' banks 13.8 1.1

217

• 1 Iiyii rrioi L.\^uuy . icpuil I

May, 30 Box 5:0 p128 and Buiettln Info Financial, 39/VIII, 16 July 1997.

JEP Vol. 2. No. 3, 1997

•i

ISSN: 1410-2641

Dalam sistem dimasa lalu itu, bank hanyamelaksanakan kredit program. Arah penggunaan,kriteria penerima, maupun tingkat suku bungakredit program ditentukan oleh Bank Indonesia.Bank sentral sekaligus menyediakan likuiditasuntukmembelanjai kredit kredit program tersebutdengan suku bunga murah dan dengan resikoyang sangat rendah.

Hingga saat ini, pemberian kredit BankIndonesia terutama didasarkan pada sistem ko-lateral, Kolateral terpenting berupa tanah, bangunanserta barang-barang fisik yang mudah diasuran-slkan untuk mengurangl berbagai kemungkinanresiko,

Gabungan antara hal ini, dengan kelemahansumberdaya manusia, telah meningkatkan porsikredit bank di Indonesia yang disalurkan padaindu'stri yang berbasis tanah maupun kreditpemiiikaP' kendaraan bermotor. Semakin besarjumiah kredit yang disalurkan pada industri per-tanahan, semakin tinggi harga tanah, dan semakin rhenarik dijadikan kolateral untuk menarikkredit. Inilah awal dari 'boom' kredit. EusV dimu-

lai jika penjualan dan tingkat tanah dan bangunanmenunjukkii kemerosotan seperti yang terjadi de-wasa ini.

Prospek Bank-bank Mllik NegaraKarena merupakan penyalur kredit pro

gram dl masa lalu, porsi kredit bermasalahterkonsentrasikan pada bank-bank milik negara.Porsi kredit bermasalah itu semakin bertambah

besar karena deregulasi ternyata belum me-niadakan ataupun mengurangl campur tanganbirokrasi daiam operasi mereka sehari-hari.Kasus FT Golden Key Groupdan FT Tirhor FutraNasional mencerminkan masih tetap besarnyaperanan birokrasi dalam pemilihan nasabahkredit bank-bank milik negara. Sementara itu,masalah kekurangan modal juga cukup menonjolpada kelompok pemilikan bank ini.

JEP Vol.2. No. 3,1997

Anwar Nasution, PelajarandariKiisisEkonoml.

Ketidaksesuaian Jangka Waktudan Jenis MataUang

Tingkat kenaikan suku bunga yang lebihtinggi di dalam negeri daripada di luar negeritelah merangsang bank dan nasabahnya untukmeminjam dari luar negeri dalam bentuk valutaaslng. Ini, antara lain, tercermin dari meningkatkan pinjaman jangka pendek bank-bank nasionalpada bank-bank asing di pasar antar bank.Emerging Markets Data Watch fterbitan J.P.Morgan), tanggal 1 Juli 1997, memperkirakanbahwa jumiah pinjaman seperti itu telah mening-katdari $6 milyar pada tahun 1993menjadi $12,1milyar pada tahun 1995 dan $11 milyar padatahun 1996.

Fada umumnya, pinjaman jangka pendekperbankan dan dunia usaha non-bank itu adalahtidak di ^hedge', atau di proteksi dari kemungkinan resiko akan terjadinya perubahan kurs. Proteksi atas resiko perubahan seperti itu dirasakankurang perlu karena, secara historis, depresiasinilai tukar rupiah adaiah relatif sangat kecil,berkisar antara 5-7% setahun.

Resiko karena adanya tenggang waktumasa jatuh waktu kewajiban dengan waktu pe-masukan {'matuiity mismatch') adalah lebih besar bagi bank yang belum menjual saham maupun oblgasi dl bursa efek-efek. Bank-bank dandunia usaha yang sudah 'go publik' memilikiakses kepada sumber dana jangka panjang sepertiitu. Masalah likuiditas dunia usaha semakin sulit

untuk diatasi karena tidak adanya sekuritisasikredit properti ('mortgages') serta pasar bag!surat berharga milik negara.

Implementasi Aturan Prudensial yangKurang Balk

Dua setengah tahun setelah melakukanderegulasi sektor perbankan pada bulan Oktober1988, pemerintah mengumumkan berlakunya

218

AnwarNasution, Pelajaran dariKrisis EkonomL

aturan prudensial baru pada bulan Pebruan1988. Meniru aturan yang mengatur dan menga-wasi industri perbankan di Amerika Serikat,aturan yang berlaku di Indonesia dewasa inisangat ketat. Aturan prudensial itu meliputi per-syaratan kecukupan modal, kualitas aktiva,manajemen, pendapatan dan likuiditas {CAMEL-capital adequacy, asset quality, management,earning and liquidity). Pemerintah juga membatasipemb^an kredit bank kepada orang dalam {pemillkmaupun pengurus bank serta usaha mereka).

Dibalik aturan prudensial yang ketat itu,ternyata Implementaslnya sangat lemah. Lemah-nya implementasi aturan prudensial perbankanitu berkaitan dengan kelemahan sistem akuntansiserta sistem hukum kita. Kelemahan juga me-lekat pada din lembaga yang diharapkan untukmengimplementasikan aturan tersebut. Akibat-nya, pemeriksaan bankhanyamenekankan padasegi prosedur administratifhya saja. Lemahnyaimplementasi aturan bank tercemin dari rang-kaian kasusskandal yang menyangkut karyawanBank Indonesia. Pada awal Agustus 1997 empatorangpetugas Bl ditahan oleh polisi atas tuduhanmenerima uang sogok sewaMu melakukan pemeriksaan bank selama periode 1993 - 1996 (theJakarta Post, 28Agustus 1997).

CARA PENANGGULANGAN KRISISKronoiogis dan jenis kebijakan yang telah

diambil oleh pemerintah pada periode Marethingga Oktober 1997 dimuat dalam Tabel 3.Kebijakan moneter dapat digolongkan dalam limakelompok. Kelompok pertama adalah meningkat-kan rasio cadangan minimum untuk mengurangikemampuan bank komersial untuk menciptakankredit. Kebijakan ini sekaligus meningkatkan'pajak'atas usaha perbankan. Kedua, danayangdapat dipinjamkan oleh perbankan, seperti,membatasi akses mereka pada pinjaman luarnegeri. Ketiga, mempengaiuhi struktur pemasukanmodal, misalnya, dengan membatasi pinjamanjangka pendek, tap! mengundang lebih besarinvestasi asing dalam pemilikan saham pe-rusahaan nasional. Keempat, mengarahkan

219

ISSN: 1410-2641

penggunaan kredit serta pinjaman luar negeri.Kelima, menyedot likuiditas perekonomian denganmenjual SBl, tidak membeli SBPU serta memin-dahkan deposito Pemerintah dan BUMN ke BankIndonesia.

Dalam melaksanakan kebijakan moneter,Pemerintah semakln beralih kepada penggunaaninstrumen non-pasar yang bersifat administratifdan selektif. Ini tercermin dari rangkaian kebijakanpagu pinjaman dalam maupun luar negeri perbankan, pagu sektorai serta pemerintah untukmemindahkan dana BUMN ke Bank Indonesia.

Untuk menurunkan produksi komoditiekspor industri tertentu, pemerintah menurunkantarif bea masuk bagi 153 pos tarif. Dllain pihak,untuk melindungi industri petro kimia nasional,Indonesia menarik kembali komitmennya darimekanisme CEPT perdagangan bebas AFTAatas lima jenis produk industri tersebut. Dalampertemuan Menteri-Menteri Industri dan Perdagangan ASEAN baru-baru ini, Malaysia mengan-cam untuk menyeret Indonesia ke WTO ataskeingkarannya pada komitmen AFTA tersebut(RiyadI, "Indonesia Backtracts on AFTA Scheme",The Jakarta Post, 16October 1997)

Tugas Professor Dr. Widjojo Nitisastroyang paling pelik adalah dalam bidang fiskal.Rangkaian anggaran non bujeter dan ^contingentliabilities^ pemerintah, termasuk untuk mendu-kung proyek swasta periu dikoordinir dan dikon-solldaslkan dengan APBN. Celah-celah untuksegera dapat meningkatkan penerimaan negaraperiu dicarikan sedangkan erosi basispajak periudicegah. Yang terakhir ini, antara lain, karenasemakln banyaknya proyek yang mehdapatkanstatus plonir dan mendapatkan fasilitas Taxholi-day*. Tidak kurang peliknya adalah bagaimanacaranya untuk mengurangi pengeluaran sektornegara, yang memang diperlukan itu, dan sekaligus menetukan struktur pengurangannya.Struktur pengeluaran anggaran negara mem-pengaruhi distribusi pendapatan masyarakatserta potensi pertumbuhan ekonomi nasional dimasa depan.

JEPVol. 2. No. 3.1997

ISSN: 1410-2641 Anwar Nasution, Pelajaran danKiisis Ekonomi.

labels

Kronologi kebijakan Ekonomi Pemerintah, Marat - Oktober 1997

26 Marat Menyempurnakan ketentuan tentang pinjaman komersil luar negeri (PKLN)[ plafon, persetujuan masuk pasar, kaitan dengan modal, pelaporan.arahpenggunaan serta sanksi pelanggarannya]. Ketentuan Itu mensyaratkanagar setidaknya 80% dari PKLN digunakan untuk membiayai kegiatanekspor (kredit ekspor bag! bank).

16 April Meningkatkan raslo wajib minimum ('reserve requirement') dari 3% men-jadl 5%.

2Juli Membatasi pemberian kredit oleh bank umum untuk pengadaan dan ataupengolahan tanah, kecuall untuk proyek rumah sederhana dan sangatsederhana.

lUuli Melebarkan batas ambang intervensi kurs oleh Bank Indonesia dariRp 192 (8% dari kurs tengah) menjadi Rp 304 (12 person dari kurs ten-gah).

20-22 Juli Melakukan Intervensi penjualan (menjual devisa) pada pasar 'forward'valuta asing sebesarS 1,02 milyar.

28 juli-18Agustus Empat kali meningkatkan tingkat suku bunga SB! dari 7% menjadi 30%setahun.

13 Agustus Melakukan intervensi penjualan pada pasar 'spot' di bursa valuta asingsebesar$500juta.

14 Agustus Meninggalkan sistem pengendalian devisa 'Intervention band' dan beralipada 'floating system'.

Menginstruksikan beberapa BUMN untuk mengkonverslkan depositomereka kedalam bentuk SBI. Instruksi seperti ini, yang identik dengan'Gebrakan Sumarlin 1dan H', telah menyedot iikuiditas dari masyarakatsetidaknya sebesar Rp 12Triliun.

19 Agustus Meningkatkan tingkat suku bunga SBI dari 10,5% menjadi 20% (untukjangka waktu satu minggu), 22% (dua minggu), 30% (satu bulan) dan 28%(tiga bulan).

31 Agustus Memagu transaksl 'svrap' valuta asing, yang tidak ada kaitannya dengankegiatan ekspor dan impor serta investasi, dengan pihak asing sebesar $5jutatiap nasabah perbank.

3 September Melakukan revisi APBM dan menangguhkan/menjadwalkan proyek-proyekAPBN maupun proyek-proyek milik BUMN serta proyek-proyek swastayang ada kaitannya dengan sektor negara.

JEP Vol. 2. No. 3, 1997220

Anwar Nasution, PelajarandariKrisis EkonomL ISSN: 1410-2641

Menurunkan kembali tingkat suku bunga Bl dari 30% menjadi 27% (untukjangka waktu satu bulan) dan dari 28% menjadi 25% (tlap bulan)

4 September Mencabut ketentuan yang membatasi pembeiian saham oleh pemodalasing maksimum 49% dari jumlah saham yang dijual di pasar modal danbursa efek nasional.

17 September Menurunkan tarif sebesar 5-10% untuk 153 pos tarif bea masuk: 40 postarif produk tekstil, 67postarif pengolahan kayu, 31 postarif produk kimia,9 pos tarif produk kuiit, dan masing-masing 3 pos tarif untuk produk besibaja.mesin, dan otomatif serta hasii pertanian. Dilain plhak, untukmeiindungi industri kimia seperti PT Chandra Asri, Indonesia menarikkembali komitmennya pada CPEPT-AFTA atas lima komoditi industrikimia, yakni: ethyiene, propylene, polyethylene, polypropylene dan sterlne.

20 September Mengintrodusir kembali fasilitas 'swap' kepada eksportir dan fasilitas'forward' untuk Importir bahan masukan yang diperlukan bagi produkslkomoditi ekspor.

6 Oktober Menjual devisa di bursa valuta asing (sebesar $ 650 juta) untuk menstabi-lisirnilaltukar Rupiah.

8 Oktober Presiden memberlkan kekuasaan yang sangat besar kepada Professor Dr.Widjojo Nitisastro dengan menugaskan bellau untuk: "mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan berkoordinasi dengan instansi terkait". Ber-samaan dengan itu, Pemerintah meminta bantuan IMF dan Bank Duniadan badan-badan intemasional untuk memperkuat sektor keuangan Indonesia.

Pemotongan anggaran negara menyangkutmasalah politik dalam negeri karena semuaorang merasa penting dan memobliisir massaserta mengekspioitir emosi kelompok untukmemperlahankan kepentingannya. Pemotongananggaran meluas pada luar negeri jika negara(donor dan non-donor) asing ingin memperjuang-kan kepentingan ekspornya untuk mensuplaibarang-barang serta jasa-jasa yang diperlukanbagi proyek-proyek pembangunan di Indonesia.Untuk dapat mengatasi krisis dan menekan be-samya defisit transaksi berjalan, nampaknyapemerintah akan mengikuti saran Bank Duniatatiun 1996 untuk menumpuk 'surplus' APBNsetldaknyasebesar 2%dari PDB.

221

IMPLIKASI KRISISAdalah tidak adil untuk membuat IMF dan

Bank Dunia sebagal biang keladi segala maoampenyakit ekonomi Indonesia: resesi dan ketim-pangan distrlbusi pendapatan. Jauh sebelummeminta bantuan IMF dan Bank Dunia, pemerintah sudah menetapkan sendiri pilihan untukmengatasi kemelut krisis keuangan yang terjadidewasa in! dengan mengintrodusir resesi ekonomi.Resesi itu muncul karena gabungan dari empatha! yang terjadi sekaligus setelah Bank Indonesiameninggalkan sistem batas ambang pergerakankurs (Inten/ention band^) pada tanggal 14Agustus.Keempat hal itu, adalah, peitama, merosotnyanllai Rupiah dengan tajam. Kedua, naiknya suku

JEPVol. 2. No. 3.1997

ISSN: 1410-2641

bunga secara drastie. Ketiga, meluncumyaindeks harga saham dengan cepat. Keempat,ketatnya likuiditas sehingga deposan pribadi punsulit untuk menguangkan depositonya, dari bankuntuk membelanjai keperiuan sehari-hari. Resesiitu semakin diperkuat dengan pengurangan ang-garan rutin negara maupun penundaan berbagaiproyek pembangunan yang diumumkan padatanggal 3 dan 20 September 1997 tersebut.

Berbeda dengan resesi ekonomi padawaktu proses penyesuaian ekonomi dimasa lalu,kali ini pemerintah kurang memperhatikan dam-pak distribusi beban penyesuaian kebijakanekonomi itu maupun dampaknya pada penu-runan potensi pertumbuhan ekonomi masadepan. Kedua ha! ini ditentukan oleh strukturpengurangan permintaan aggregat (pengeiuarankonsumsi dan investasi masyarakat sertapengeiuaran negara). Dalam menangani krisis dimasa lalu^, pemerintah, misalnya, mengu-tamakan untuk menunda proyek-proyek yangkurang perlu dan sekallgus bersifat padat devisadan padat modal. Sebalikhya, pemerintahmengupayakan untuk tidak mengurangi pengeiuaran anggaran negara bagi program pening-katan kualitas sumberdaya manusia (pendidikandan kesehatan). prasarana desa maupun program pemerataan lainnya. Oleh karenanya, ber-samaan dengan upaya untuk mengatasasi krisis^Indonesia justru sekaligus dapat mengurangijumlah penduduk yang berada di bawah gariskemiskinan. Di lain pihak, pengumuman Pemerintah tanggal 3 dan 20 September memberikanindikasi bahwa yang akan diteruskan justruproyek-proyek yang seyogyanya dapat ditundauntuk sementara.

PROSPEK MASA DEPANPenyerahan wewenang penuh pada Pro

fessor Dr. Widjojo Nitisastro dan permohonanbantuan dari lembaga-lembaga keuangan inter-nasional dan regional untuk mengatur penye-lenggaraan kehidupan ekonomi memberikan

JEP Vol. 2. No. 3,1997

Anwar Nasution, Pelajaran dariHrisis Ekonomi.

harapan untuk mempercepat pemulihan stabilitasperekonomian nasional. Selain memiliki resep yanglebih ampuh bagaimana caranya untuk me-muiihkan stabilitas perekonomian, lembagakeuangan intemasional memiliki kewenanganuntuk dapat menegakkan kembaii disiplin keuangan.Ini tercermin dari nasehat mereka akan kebijakanekonomi: fiskai, moneter, perdagangan, investasidan. kebijakan ekonomi lainnya. Dalam kasusIndonesia, juga diperlukan pembangunan kelem-bagaan. Lembaga yang segera perlu dibangunkembaii adalah sistem perbankan nasional:melakukan restrukturisasi industri perbankannasional dan meningkatkan kamampuan teknisB^k Indonesia dalam mengimplementasikan aturanpmdensial.

Selain memberikan nasehat, lembaga-lembaga keuangan intemasional juga memberikan kredit untuk membiayai program pemulihankesehatan ekonomi Indonesia. Seperti halnyadengan kasus Mexico dan Thailand, besarnyakredit yang iangsung bersumber dari IMF sertaBank Dunia tidaklah begitu penting. Berdasarkanrekomendasi dan program IMF serta Bank Dunia,negara-negara lain akan bersedia membantu danmemberikan kredit pada Indonesia. Rekomendasidan program IMF serta Bank Dunia itu sekaligus merupakan 'tiket' untuk masuk pada pasaruang serta pasar modal intemasional. Dengandemikian, kredit dan bantuan keuangan itumungkin akan lebih besar datang dari sumberlain di luar IMF serta Bank Dunia. Untuk menga-tasi krisis diThailand, misalnya, dana kredit yangterbesar justm datang dariJepang serta negara-negara Asia lainnya, dimana Indonesia meny-ediakan sebesar $500 juta. Seperti yang kitaalami dalam forum CGI (dan IGGI) penga-wasan penggunaan dana pinjaman tersebutdiserahkan kepada IMF dan Bank Dunia.

IMF didirikan untuk membantu negara-negara anggotanya mengendalikan stabilitas internaldan ekstemal perekonomian jangka pendek.Stabilitas internal yang terpenting adalah

222

Anwar Nasution, Pelajaran dariKn'sis EkonomL

pengendallan tingkat laju inflasi. Stabilitaseksternal perekonomian mellputi stabilitas nilaitukar mata uang nasional serta keseimbanganneraca pembayaran iuar negeri. Bersamaandengan pemberian nasehat, lembaga-lembagakeuangan internasional Itu sekaligus memberikankredit berupa uang. Jika IMF memberikan kreditjangka pendek, Bank Dunia dan ADB memberikan kredit jangka panjang untuk meningkatkanpertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangankerja dan mengejar sasaran pemerataan. Seba-gaimana layaknya meminjam dari lembagakeuangan, realisasi plnjam dari IMF, Bank Duniadan ADB juga didasari pada program perekonomian yang telati disepakati besertarealisasi implementaslnya. Keterikatan penggu-naan pinjaman keuangan dengan program penang-guiangan kesulitan ekonomi beserta implementaslnya mencerminkan adanya persyaratan peng-gunaan atau conditionalHy kred\l

ISSN: 1410 - 2641

Bagalmana bentuk kesepakatan antaralembaga-lembaga internasional dengan pemerin-tati akan tercermin dari program pemulihanperekonomian yang kelak akan diumumkan se-cara luas. Adanya upaya penyehatan memberikan tiarapan bagi masyarakat dalam negeri akanmasa depan yang leblh baik. Program itu meru-pakan landasan bagi dunia usalia nasional untukbangkit dan berusaha kemball. Seperti yang telahdisebut di muka, program yang sama akanmengembalikan kepercayaan pitiak Iuar kepadaIndonesia Indonesia sehingga kita dapatmemilikiakses -kembali pasar-pasar uang dan modalInternasional. Tergantung pada kelayakan proyekyang dibelanjainya, sebagian dari pinjamanswasta yang jatuh waktu dewasa in! akan dapatdi roll-over sehingga mengurangi tekanan padapermintaan devisa. Walaupun akan dibatasi olehprogram penyehatan kondisi ekonomi, pemulihankepercayaan kreditur asing akan mengucurkankembali pinjaman jangka pendek dari Iuar negeri.

^Pada tahun 1996, Bank Dunia dan IMF serta berbagai pengamat ekonomi menyerankan agar pemerintah dapatmemelihara 'surplus' anggaran minimal sebesar 2 persen dari PBD. Dalam realita, 'sisa anggaran leblh' APBNhanya mencapai 0,5 persen dan PBD. Sisa anggaran leblh itu diperoleh dari hasil penjualan saham BUMN sertatambahan penerimaan migas karena leblh tingglnya harga pasar internasional dari perklraan APBN. Untuk mengurangi beban pembayaran hutang negara, 'sisaanggaran leblh* APBN digunakan oleh Pemerintah untuk mem-percepat pelunasan hutang Iuar negerlnya yang berbunga tinggi.

2Krisis Pertamina tahun 1975, gabungan antara krisis ekonomi dunia, penurunan tingkat harga komoditi ekspormigas dan non-migas serta peningkatan tingkat suku bunga internasional pada awal dasawarsa 1980-an danpeningkatan beban pembayaran hutang Iuar negeri karena apresiasi Yen pada tahuan 1984-87.

223 JEPVoI. 2. No. 3,1997